e Paper Koran Madura 21 Februari 2014

JUMAT

KORAN MADURA

21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III www.koranmadura.com

Akil Target Karsa Rp10 Miliar Berita Utama hal 2

Akil Terima

Rp 57 Miliar

Dari Sebelas Kasus Sengketa Pemilukada JAKARTA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar diduga menerima lebih dari Rp57 miliar dari pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pemilukada) di MK yang berasal dari sebelas pemilukada.

Total hadiah yang diduga telah diterima Akil mencapai dalam menangani sengketa pemilukada mencapai Rp57miliar.

Dalam perkara sengketa Pemilukada Gunung Mas, pemberian uang Rp3 miliar untuk Akil berasal dari bupati terpilih hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Hambit Bintih melalui anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa pada 2 Oktober 2013.

Akil pada 24 September 2013 menirim SMS kepada Chairun Nisa berisi “Besok sidang, itu pemohon sudah ketemu saya langsung si Bupatinya, saya minta leweat bu Anisa aja”. Akil kemudian meminta Chairun Nisa menyampaikan kepada Hambit Bintih menyediakan uang sebesar Rp3 miliar.

Namun pada 26 September, Chairun Nisa mencoba menawar

menjadi Rp2,5 miliar dengan mengirim SMS “2,5 ton ya” tetapi dibalas Akil “janganlah itu sudah pas”.

Chairun Nisa pun diketahui meminta “fee” atas jasanya selaku perantara dengan menjawab “OK deh besok saya coba bicara dengan beliau. Tapi Pak Akil kasih aku ‘fee’ ya..ongkos bawanya” sayangnya permintaan itu ditolak dengan kalimat “Emangnya belanja? Gawat nih, minta sama dia donk kan dia

minta tolong sama ibu”.

Uang pun disediakan dalam dolar AS oleh pengusaha pendukung Hambit, Cornelis Nalau Antun dan akan di antarkan oleh Chairun Nisa bersama Cornelis ke rumah dinas Akil di kompleks Widya Chandra.

Uang tersebut dibungkus dalam empat amplop dalam mata uang dolar Singapura, dolar Amerika dan rupiah dengan nilai total Rp3 miliar.

“Perbuatan terdakwa selaku hakim konstitusi yang menerima uang senilai lebih kurang Rp3 miliar melalui Chairun Nisa yang diberikan Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun diketahui atau patut diduga diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas untuk diadil agar dalam putusannya menolak permohonan,” papar jaksa penuntut umum KPK. =ANT/DESCA/BETH

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

Republik Badai

Oleh : Abrari Alzael

Wartawan senior di Madura

Malapetaka, bencana yang muncul karena hukum alam, merupakan pelajaran berharga bagi siapapun yang dapat memberi makna atas hidup.

Namun dalam kehidupan ini, hukum alam yang teoritis adakalanya tidak berjalan linier. Ada sesuatu yang sesekali tidak dapat dimengerti mengapa alam seperti saat ini adanya, tak ramah!

Pada tahun 2007, pemerintah di republik ini, mengumumkan bahwa Gunung Kelud dengan ketinggian 1.731 memiliki semburan yang melemah. Saat itu, daya sembur Kelud hanya 500 meter.

Pemerintah pasti memiliki landasan teoritis mengapa kesimpulan itu dipilih, dan diumumkan kepada warga republik. Tetapi pada pertengahan Februari tahun ini, teori itu termentahkan saat semburan Kelud mencapai 3000 meter, atau naik kali lipat dari yang diprediksikan pemerintah pada tahun 2007.

Kejadian ini menegaskan bahwa hidup tidak semata-mata teori sebab selalu ada yang lain di luar kerangka teori dan Kelud telah memberi pelajaran bermakna. Oleh karena itu, pada satu momen Kelud yang sudah meletus lebih dari 30 kali sejak tahun 1.000 ini, perlu tafsir lain yang mungkin saja sangat tidak teoritis sebagaimana disampaikan Abidin abdul Gaffar (Ebiet G. Ade) ; mungkin tuhan mulain bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa.

Dalam catatan sejarah, Kelud beberapa kali meletus. Misalnya, Kelud meletus pada tahun 1919 menewaskan sedikitnya Haruskah senan- 5.000 orang. Sebagian tiasa badai yang yang meninggal karena dapat membuat ini lantaran dialiri lahar kita mengerti? Oh panas. Kemudian Kelud sungguh terlalu! meletus pada 1951, 1966, dan 1990. Dari tiga kejadian ini, korban meninggal diperkirakan 250 orang. Ini hanya membincang satu gunung dari kehidupan lainnya yang pasti jauh lebih besar dari Kelud. Kemudian terakhir (bila tidak terjadi lagi), Kelud meletus tahun ini dengan semburan yang sangat tinggi dibading pengumuman pemerintah republik tahun 2007.

Di luar Kelud, terdapat Sinabung, Merapi, Bromo, Semeru, dan gunung lainnya yang berpotensi meletus karena tergolong berapi aktif. Sekali lagi ini baru dari habitat gunung dan belum lagi laut, angin, tebing, sungai, tsunami, dan gempa. Maka sesungguhnya tidak sulit bagi penguasa jika hendak merusak ciptaannya meski tuhan bukan pesulap.

Oleh sebab itu, pada republik badai ini, penduduknya mesti berguru. Kesewenang-wenangan dalam memperlakukan alam itu tidak akan bertahan lama. Ratu Atut di Banten, adalah salah satu contoh real bahwa tidak ada yang abadi dalam kekuasaan. Tetapi penindasan terhadap alam, sesama dan seisinya, selalu melahirkan jawaban.

Ketidakseimbangan sebagai prilaku, ia juga mengeluarkan jawaban pada akhirnya. Banjir di Jakarta yang datang berkali dan berubi-tubi, sebenarnya ayat kauniyat yang bisa dimengerti bagi siapapun yang ingin memahami.

Bila dihitung, jarak Kelud dari satu ledakan ke letusan berikutnya semakin dekat. Jika kedekatan itu semakin rapat, tidak menutup kemungkinan Kelud akan meletus lagi tahun ini. Sebab, ini sebagai kursus bagi siapapun yang tak ingin belajar dari kekeliruan prilaku bahwa negeri ini telah terlanjur disesatkan oleh orang-orang yang kata Ebiet, selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Tetapi haruskah senantiasa badai yang dapat membuat kita mengerti? Oh sungguh terlalu! =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

2

Akil Terancam 20 Tahun Penjara JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima hadiah berupa uang puluhan miliar rupiah terkait pengurusan sejumlah sengketa pemilihan kepala daerah di MK. Dalam uraian dakwaan yang dibacakan bergantian oleh Jaksa KPK, dalam Pilkada Gunung Mas, Akil didakwa bersama Chairun Nisa, Susi Tur Andayani dan Muhtar Ependy menerima hadiah berupa uang Rp 3 miliar.

“Akil Mochtar bersama-sama Chairun Nisa, Susi Tur Andayani, dan Muhtar Ependy, di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji,” kata Jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis sore (20/2).

Akil Mochtar juga didakwa menerima sejumlah kurang Rp 1 miliar terkait permohonan keberatan Pilkada Lebak dan Rp10 miliar dan 500 ribu dollar AS terkait permohonan keberatan Pilkada Empat Lawang Tak hanya itu, Akil juga didakwa menerima uang senilai Rp 19 miliar lebih, tepatnya Rp 19.866.092.800.00 terkait permohonan keberatan Pilka-

da Palembang, serta sejumlah kurang lebih Rp 500 juta terkait permohonan keberatan Pilkada Lampung Selatan.

“Patut diduga hadiah atau janji tesebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu patut diduga uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan permohonan keberatan atas hasil pilkada di Gunung Mas, Lebak, Empat Lawang, Palembang, dan Lampung Selatan yang diserahkan kepada terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK,” tegasnya dalam siding yang diketuai oleh Hakim Soewidya itu.

Atas perbutan itu, Akil didakwa melanggar pasal 12 huruf c UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Akil pun diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimal empat tahun penjara.

Sementara itu, terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara sengketa pemilukada kebupaten Gunung Mas, Chairun Nisa mengaku iba dengan Hambit Binti, Bupati nonaktif Gunung mas. Lantaran itu, ia

mau membantu Hambit mengurus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. “Terketuk hati saya dan bersedia membantu Pak Hambit. Dalam artian mempertemukan Pak Hambit dengan Akil. Dengan maksud supaya Akil teguh pendirian yang menang ya menang. Saya bersedia membantu mengirim sms ke Pak Akil,” ujar Nisa dalam sidang tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (20/2).

Nisa pun membantu dengan mengirimkan pesan singkat yang dibalas oleh Akil. Sejak itu lah, terjadi tawar menawar untuk proses perkara sengketa pemilukada. Nisa ditangkap oleh KPK bersama Cornelis Nalau saat tengah memberikan sejumlah uang di rumah Akil.

Namun Akil Mochtar, menolak tudingan Chairun Nissa yang menyebut insiatif uang untuk pemenangan perkara Pemilu Kada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, berasal dari dirinya.

“Chairun Nissa itu sebagai saksi atau terdakwa? Kalau terdakwa tidak disumpah. Jadi, bisa apa saja. Tapi keterangan Pak akil di bawah sumpah. Bisa jadi dasar,” kata pengacara Akil, Tamsil Sjoekoer, di Jakarta, Kamis (20/2).

Sebaliknya, menurut Tamsil, Chairun Nissa tak pernah membantah keterang Akil. Nah, tambah dia, itu bisa jadi karena keterangan kliennya benar. “Pak Akil sudah memberikan keterangan dan Chairun Nisa tak membantah. Harusnya dibantah kalau keterangan Pak Akil tidak benar,” tegas Tamsil.

PILGUB JATIM

Akil Target Karsa Rp 10 Miliar JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar didakwa menerima janji pemberian berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor hari ini (Kamis, 20/2), terungkap bahwa Akil meminta uang Rp 10 miliar kepada Zainuddin Amali, Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur untuk pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Permintaan dilakukan pada 1 Oktober 2013 melalui Blackberry Messenger (BBM).

“Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja. Suruh mereka (Soekarwo-Saifulah Yusuf)

siapkan 10 M saja kalau mau selamat.

Masak saya hanya ditawari uang kecil, gak mau saya,” kata Akil ke Zainuddin dalam pesan singkat itu.

Zainuddin berjanji akan menindaklanjuti permintaan Akil ke pasangan Soekarwo-dan Yusuf. “Baik bang, besok akan saya komunikasikan dengan tim Jatim, tks,” balas Zainuddin.

Kemudian, di hari selanjutnya atau pada 2 Oktober 2013, Zainuddin mengirimkan BBM kepada Akil.

Zainuddin meminta arahan lanjutan.

“Ass Bang, Alhamdulillah positif, kpn bisa komunikasi darat? mohon arahan, tks,” kata Zainuddin.

“Kapan ada waktu? Secepatnya,” tanya Akil .

“Nanti malam saya ke Wican (Widya Chandra)?” kata Zainuddin yang dibalas Akil dengan “Eksekusi langsung dan tunggu kontak dari saya”.

Tak lama Zainuddin kembali menerima pesan BBM dari Akil. Isinya, mengajak Zainuddin bertemu langsung di rumah saat itu.

“Bisa ketemu saya sekarang di rumah, darurat dan kl gak diulang nih Jatim” tulis Akil.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa pertemuan dan penyerahan uang itu tak jadi terlaksana. Musababnya, Akil keburu ditangkap tim KPK tanggal 2 Oktober 2013 di kediamannya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III No. 0306 | TAHUN III

33

SKANDAL CENTURY

Timwas Cari Panggung Politik?

ant/ampelsa

TAK LULUS, GURU HONOR MENANGIS. Agus Nilawati (kanan) yang sudah 23 tahun mengabdi sebagai guru honor menangis saat menyampaikan orasinya bersama ratusan guru honor lainnya di DPRA, Banda Aceh, Kamis (20/2). Sekitar 300 orang guru honor kategori dua (K2) yang sudah mengabdi 10 hingga 20 tahun itu tidak lulus PNS, menuntut Menteri Menpan RB, Azwar Abubakar mengusut kelulusan guru di Aceh karena diduga sarat KKN oleh pejabat setempat.

Rumah Mega Disusupi Tiga Alat Sadap Mengintai di Rumah Dinas Jokowi JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku menemukan alat penyadap di rumah dinasnya, Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.

Tak tanggung-tanggung, mantan Walikota Surakarta ini menemukan tiga alat semacam detector penyadap di tiga tempat yang berbeda di rumahnya.

“Ya faktanya di rumah dinas, ada tiga. Di kamar tidur satu, di ruang tamu, ruang tamu pribadi satu, sama di ruang makan yang biasa kita pakai rapat,” ujar Jokowi saat meninjau hutan kota, Pesanggrahan, Karang Tengah, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Jokowi mengaku mengetahui penyadapan ini sejak Desember 2013 lalu. Hanya saja politisi PDI Perjuangan ini enggan menggembar gemborkannya kepada wartawan.

“Saya cerita sudah Desember lalu. Tapi saya bilang enggak usah lah diribut-ributin,” jelasnya.

Jokowi juga enggan menyebutkan siapa yang mengetahui

dan menemukan alat penyadap ini di rumahnya. Namun yang pasti, ketiga alat penyadap tersebut ditemukan Desember lalu.

“Ada detectornya kan, enggak usah saya sebutkan siapa yang nemuin. Ketemu tiga saat itu, pas Desember, sebenarnya saya gak mau bicara masalah ini,” jelasnya.

Jokowi mengaku tidak ada yang perlu disadap dari dirinya.

Pembicaraan saat berada di rumah dinas diakuinya hanya pembahasan sederhana saja. Terutama saat tengah berbincang dengan istrinya, Iriana Widodo.

Dia menilai tidak ada guna menyadapnya. Karena tidak akan menguntungkan pihak penya-

dap. Karena saat berbicara topik yang berat, hanya berkaitan dengan kinerja dan kemajuan masing-masing kepala dinas DKI. “Yang disadap dari saya juga apa sih. Saya juga kalau di rumah ngomong dengan istri ngomong yang enteng-enteng aja, ngomong ngomong soal makanan, itu-itu saja,” tandasnya.

Soal penyadapan di rumah Jokowi bermula dari pengakuan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo.

Penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diketahui setelah petugas mengembangkan penyelidikan terkait teror yang menerpa kubu PDI Perjuangan. “Bayangkan ada orang tiba-tiba masuk rumah Ibu Mega dengan alasan mau numpang kencing,” ujar Tjahjo, di Broadway Kemang Jakarta, Kamis (20/2).

Kemudian tim investigasi PDI Perjuangan melakukan penyisiran di rumah dinas Joko Widodo.

Penelusuran itu dilakukan sete-

lah menerima laporan dari Joko Widodo jika ada penyadapan rumah dinasnya. “Mas Jokowi sendiri yang mengatakan pada saya jika rumah dinasnya telah disadap,” ujar Tjahjo.

Dia mengatakan alat penyadap di rumah dinas Joko Widodo ditemukan pada tiga titik, yaitu di ruang kamar, ruang kerja dan ruang makan.

Menurut dia, teror yang dialami Megawati sudah lama berlangsung sejak Pilkada Bali lalu.

Teror ini terus terjadi sampai saat ini. Sementara penyadapan rumah dinas Joko Widodo baru terjadi sekitar dua minggu lalu.

Saat ini PDI Perjuangan sudah menerjunkan tim investigasi untuk menyusuri dalang di balik kejadian tersebut. Namun, belum ada hasilnya. “Bisa internal partai atau luar partai, yang pasti bukan orang asing, karena tidak mungkin mereka sampai sejahat itu,” kata Tjahjo. =GAM/ABD

JAKARTA-Tim Pengawas (Timwas) Century DPR mengancam memanggil paksa Wakil Presiden Boediono. Pemanggilan paksa ini terpaksa dilakukan menyusul sikap tidak koperatif mantan Gubernur Bank Indonesia itu. Namun Fraksi Partai Demokrat siap pasang badan membela Boediono.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Nurhayati Ali Assegaf dengan tegas mengatakan menolak pemanggilan Boediono.

Menurutnya, pemanggilan paksa yang disuarakan sejumlah anggota Timwas Century adalah ajang untuk mencari panggung politik.

“Kami Fraksi Demokrat menolak pemanggilan Pak Boediono karena Timwas Century mengawasi proses hukum bukan berfungsi seperti KPK sendiri,” ujar Nurhayati yang juga anggota Timwas Century di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).

Sebelumnya, Timwas Century mengagendakan memanggil Boediono terkait kasus bail out Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. Boediono dipanggil atas kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia. Boediono pun telah melayangkan surat kepada DPR mengenai alasannya tidak dapat memenuhi panggilan Timwas Century.

Wacana pemanggilan paksa terhadap Boediono pun bergulir. Nurhayati menyebut pemanggilan paksa yang dilontarkan sejumlah anggota Timwas Century hanya untuk mencari panggung politik untuk kembali dipilih pada pemilu mendatang.

“Yang panggil paksa itukan beberapa orang. Saya rasa itu hanya orang yang mencari panggung politik. Sekarang rakyat cerdas, biarlah rakyat yang menilai tentang apa yang telah dilakukan wakil presiden kala itu,” kata Nurhayati.

Dia pun mengimbau kepada semua pihak untuk menyerahkan proses hukum ini kepada KPK. “Sekarang kasus ini sudah dalam proses penuntutan KPK. Kami tidak pernah meragukan KPK. Kalau ada yang bilang KPK lambat, sebaiknya sabar karena banyak kasus yang ditangani KPK,” tandasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

SURVEI POLITIK

Hatta Rajasa Mendekati Prabowo Subianto JAKARTA-Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, bersaing ketat dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam hal ketertarikan masyarakat terhadap nama tokoh calon presiden.

ant/muhammad iqbal

DISTRIBUSI SURAT SUARA. Pekerja menurunkan surat suara Pemilu Legislatif untuk daerah Kota Tangerang di gudang penyimpanan Logistik Pemilu di Pergudangan Bandara Mas, Neglasari, Tangerang, Banten, Kamis (20/2).

Sebanyak 5.038.568 surat suara akan didstribusikan ke 3.219 TPS untuk dicoblos oleh 1.234.914 pemilih tetap di Kota Tangerang.

Pemilu 1,5 Bulan Lagi Surat Suara Baru Rampung 70 Persen JAKARTA - Satu setengah bulan menjelang pemilih umum (pemilu) legislatif 9 April 2014, ternyata pengadaan dan distribusi surat suara baru mencapai 70 persen. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis distribusi logistik pemilu itu akan tiba di tempat pemungutan suara tepat waktu sesuai jadwal.

Hal itu diungkapkan anggota KPU Arief Budiman di Jakarta, Kamis (20/3). “Sudah 70 persen prosesnya sekarang. Secara umum itu untuk produksi dan distribusi surat suara,” ujarnya.

Menurutnya, untuk kebutuhan di daerah-daerah yang terjauh dan memiliki medan transportasi yang sulit, produksi surat suara sudah selesai 100 persen.

Daerah tersebut adalah Papua, Papua Barat, dan Maluku. “Dijadwalkan, bongkar muatan surat suara dari kapal sampai ke pelabuhan di Ambon 21 Februari nanti,” tutur Arief.

Kebutuhan surat suara juga sudah terproduksi untuk daerah pemilihan di Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Kalimantan

Selatan. “Yang masih 60 persen itu pencetakan surat suara untuk Sulawesi Selatan,” ucap mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Sementara itu secara terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan banyak laporan penerimaan sumbangan dana kampanye partai politik (parpol) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak sesuai standar. Formatnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU. “Ternyata masih banyak yang laporannya tidak sesuai dengan ketentuan. Jika tak sesuai standar, akan menyulitkan auditor untuk menelusuri sumber dan penggunaan dana kampanye,” ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuchron.

Ia menyebutkan, ketidaksesuaian misalnya terletak pada tidak terlampirnya data detail identitas penyumbang dari pihak ketiga. “Kemudian, sumbangan belum melalui rekening khusus dana kampanye,” katanya.

Daniel mengimbau, agar parpol mempelajari lebih mendalam hal-hal teknis administratif pelaporan. Selain itu, katanya, parpol juga harus menepati tenggat waktu pelaporan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentan Pemilu Legislatif (Pileg). “Sebab tidak ada lagi toleransi seperti masa pelaporan Desember lalu yang sempat molor hingga tiga hari,” katanya.

Ia mengingatkan, Bawaslu akan menindaklanjuti jika masih ditemukan laporan yang tidak sesuai standar. “Jika kelak usai 2 Maret didapati laporan yang melenceng jauh dari standar, kami tak segan mengeluarkan rekomendasi pencoretan parpol dari keikutsertaannya dalam pemilu,” katanya. =GAM/ABD

Demikian Direktur Eksekutif Indonesian Network Election Survey (INES), Irwan Suhanto, saat memaparkan Survei Elektabilitas Partai Politik dan Capres Jelang Pemilu 2014 bertema “Siapa Menabur Akan Menuai” di Whiz Hotel, Cikini Jakarta, Kamis (20/2).

Survey melibatkan sekitar 8000 responden di seluruh Indonesia pada 1-14 Februari 2014.

Tingkat kepercayaannya kurang lebih 1.27 pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan hasil survei, Hatta Rajasa berada pada posisi kedua setelah Prabowo dengan 93,2 persen dalam ketertarikan publik. Sementara, Prabowo berada pada posisi pertama, 97,2 persen.

Menyusul di bawah Hatta adalah

Aburizal Bakrie (92.1), Megawati Soekarnoputri (90.1), Jusuf Kalla (87.2), Wiranto (86.2), Djoko Suyanto (83.2), Ani Yudhoyono (82.1), Pramono Edhie Wibowo (81.2), Surya Paloh (78.8) dan Sutiyoso (78.6).

Tak hanya itu, Irwan mengatakan bahwa elektabilitas Hatta Rajasa juga mengalami kenaikan dibandingkan survei INES pada Oktober 2012 lalu. Ini terjadi lantaran banyak pendukung dari PKS, PPP, dan PKB beralih ke Hatta yang dianggap representasi konstituen Islam.

“2013 lalu elektabilitas Hatta 11,3 persen. Sekarang menjadi 14,4 persen,” terang Irwan. =GAM/ABD

Benny Harman Diminta Konsisten JAKARTA - Meski tidak menyebut nama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin meminta Benny K Harman yang ingin dicalonkan sebagai hakim konstitusi untuk bersikap konsisten dengan isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang kemudian berubah menjadi UU No 4/2014 MK dan sudah dibatalkan MK. Pasalnya, filosofi dan semangat aturan itu sangat baik.

Demikian ditegaskan Amir Syamsuddin di Jakarta Kamis (20/2). “Saya harapkan konsistensi itu secara moral dapat dipertanggungjawabkan, Perppu MK yang dibuat pada saat MK menghadapi kegentingan, runtuh kewibawaan. Saya harap konsistenlah, meskipun undang-undang itu sudah dibatalkan, tetapi filosofinya, gagasan, niat baiknya jangan kita main-main,” kata mantan pengacara itu.

Salah satu bunyi syarat yang diatur dalam UU yang sudah dibatalkan MK itu adalah menyangkut syarat hakim konstitusi yaitu minimal 7 tahun lepas dari partai politik. Sementara Benny K Harman saat ini masih maju sebagai calon anggota DPR dari NTT pada pemilu mendatang.

Oleh karena itu, Amir pun mengingatkan kader Demokrat untuk konsisten terhadap isi perppu itu. Sebagai pemerintah, sudah sepakat mengenai panel ahli, majelis kehormatan, hingga syarat hakim konstitusi. Isi dari perppu yang kemudian menjadi UU MK itu, sebut Amir, adalah yang terbaik.

“Kalau bisa kami jangan berubah. Saya tidak mau mendidik pihak lain, tapi untuk saya sendiri, konsistensi itu akan dinilai oleh masyarakat. Saya tidak mau mengajari mereka,” katamya.

Saat ini Komisi III DPR sedang membuka pendaftaran bagi calon Hakim Konstitusi untuk mengisi kursi Hakim MK yang kosong. Nama Benny menjadi salah satu yang diusulkan. Dukungan terhadap Benny tak hanya datang dari Partai Demokrat, tetapi juga dari dua fraksi lainnya. Benny pun mengaku siap untuk maju karena merasa dirinya memiliki kemampuan sebagai penjaga konstitusi. =GAM/AJI

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III No. 0306 | TAHUN III

55

KERJA SAMA USAHA

BTN-PT Pos Targetkan Keuntungan Rp3 T JAKARTA- PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyiapkan Joint Planning Session (JPS) yang akan diimplementasikan pada 2014. Pos Indonesia menargetkan pendapatan dari kerja sama Joint Planning Session tersebut hingga mencapai Rp3 triliun pada 2014

ant/benny s butarbutar

KONFERENSI PENERBANGAN MURAH. CEO Citilink Arif Wibowo menjelaskan mengenai tantangan dan peluang bisnis maskapai penerbangan berbiaya murah (LCC-Low Cost Carrier) di kawasan Asia Pasifik dalam Konferensi LCC Internasional di Singapura, Rabu (19/2) malam. Konferensi yang berlangsung selama dua hari itu diikuti 200 CEO maskapai penerbangan berbiaya murah.

Uang Palsu Masih Mengintai BI-Polri Musnahkan 135.110 Lembar Uang Palsu JAKARTA-Bank Indonesia (BI) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) melakukan kerjasama dalam pemusnahan uang rupiah palsu. Dimana uang rupiah palsu yang dimusnahkan sebanyak 135.110 lembar.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Lambok Antonius Siahaan menjelaskan uang palsu yang dimusnahkan adalah pecahan Rp100.000 sebanyak 67.278 lembar, pecahan Rp50.000 56.764 lembar, pecahan Rp20.000 5.033 lembar, pecahan

Rp10.000 3.553 lembar, pecahan Rp5.000 2.460 lembar, pecahan Rp2.000 19 lembar, dan Rp1.000 3 lembar. ”Temuan ini tidak ada nilai nominalnya, dihitung per lembar. Kalau uang asli dihitung nominalnya,” ujar Lambok saat konferensi pers pemusnahan uang rupiah palsu di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Kamis, (20/2).

Menurutnya, uang palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan dari proses penyortiran uang kertas di BI dan laporan masyarakat pada kepolisian dan perbankan. Temuan tersebut terkumpul sejak 2008 hingga 2013 dan tersimpan di Bareskrim Polri. ”Pemusnahan ini merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa uang rupiah palsu yang ditemukan tidak beredar lagi di

masyarakat,” tukasnya.

Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief menambahkan, temuan uang rupiah palsu tersebut merupakan menjadi barang bukti tindak pidana. Dimana tindak pidana ini merupakan kewenangan Kejaksaan Agung dan dilakukan setelah kasus tindak pidana punya kekuatan hukum tetap. ”Praktek pemalsuan uang rupiah bukan hanya merugikan masyarakat, namun juga merendahkan kehormatan rupiah sebagai salah satu simbol NKRI. Pelaksanaan pemusnahan temuan uang palsu ini merupakan hasil ny ata upaya BI dan Polri untuk mencegah dan memerangi praktek pemalsuan uang rupiah,” tutup Arief. =GAM

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Budi Setiawan mengatakan PT Pos Indonesia (Persero) mengaku telah menargetkan pendapatan dari kerja sama Joint Planning Session tersebut hingga mencapai Rp3 triliun pada 2014. Pasalnya, target pendapatan tersebut akan diraihnya seiring dengan lini usaha Pos Indonesia yang sudah banyak menghasilkan pendapatan.

“Misalnya saja dana yang mengalir dari pengiriman uang TKI setahun itu Rp15 triliun, masa sih 10% enggak bisa ditahan, itu bisa kita ambil 10% nya sekitar Rp1,5 triliun,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/2).

Dia menambahkan, dengan adanya penyaluran dana beasiswa miskin, omzet perseroan saat ini sudah Rp107 triliun, sehingga saat ini tinggal pelaksanaannya saja. “Sebetulnya target Rp3 triliun tidak susah.

Karena kami punya banyak usaha lain. Tinggal upaya dilevel pelaksanannnya sesuai kondisi area masing-masing,” tukasnya.

Ditempat yang sama Direktur Utama BTN Maryono menambahkan, kerja sama ini sebenarnya hanya mempertajam lini bisnis kedua perusahaan yang cukup lama dengan

pertumbuhan yang cukup bagus. Hal ini seiring dengan BTN dan Pos Indonesia yang memiliki histori cukup panjang, dimana sejak tahun 2005 BTN telah melakukan kerjasama dengan Pos Indonesia.

“Untuk kedepannya itu akan tingkatkan dan percepat. Tadi ditawari target Rp3 triliun itu bisa dan ini akan meningkatkan produk lagi, misalnya tabungan cermat. Tabungan Batara Prima dan pos yang belum di optimalkan, kita optimalkan. Dulu hanya beberapa outlet, kita perluas lagi. Setoran-setoran KPR bisa melalui PT Pos,” jelasnya.

Menurutnya Bank BTN dan Posindo memiliki histori yang cukup panjang. Sejak 2005 hingga Desember 2013 setidaknya 2.922 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia telah terhubung secara online dengan BTN. Lebih dari Rp1,9 triliun penghimpunan dana BTN diperoleh dari kerjasama yang sudah dilakukan selama ini bersama Posindo. Jumlah rekening tabungan yang dikelola sampai dengan Desember 2013 telah tercatat lebih dari 2 juta rekening yang terdiri dari, Tabungan eBatara Pos, BTN Cermt dan Tabanas Batara. =GAM

ant/wahyu putro a

ANGGARAN OPERASIONAL BUS WISATA. Bus tingkat wisata melakukan uji coba rute ketika melintasi kawasan Monas Jakarta, Kamis (20/2). Pemprov DKI Jakarta Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk biaya operasional dan pemeliharaan bus tingkat wisata selama satu tahun karena menggratiskan masyarakat yang ingin berkeliling mengunakan bus wisata itu.

6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kelas Bawah Tak Tersentuh

JAKARTA-Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang tinggi, tetapi pertumbuhan itu tidak dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Perlu dicarikan solusinya. Bila terus terjadi arah pertumbuhan perekonomian perlu diarahkan lebih baik lagi.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP, pada saat Rapat Kerja (Raker) antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2). “Pertumbuhan (ekonomi) kita tinggi setelah China, tapi sudahkah dirasakan oleh masyarakat kita, terutama masyarakat menengah ke bawah”, tegas Dolfie. ant/teresia may

INDONESIAN FASHION DESIGN COMPETITION 2014. Model memperagakan busana karya desainer muda Ernesto dengan tema dalam parade Indonesian Fashion Design Competition 2014 di pergelaran Indonesia Fashion Week 2014 di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Kamis (20/2). Parade Indonesian Fashion Design Competition 2014 bertemakan Unlocking Potensial merupakan ajang kompetisi bagi pencarian desainer muda berbakat yang menampilkan 10 peserta dengan kreasi desain terbaru

Iuran BPJS Kesehatan Mencapai Rp2,57 Triliun JAKARTA-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat total pendapatan iuran peserta BPJS Kesehatan yang sudah terkumpul sampai 31 Januari 2014 sebesar Rp2,57 triliun.

Iuran tersebut paling banyak diperoleh dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp1,66 triliun dan sisanya dari non PBI seperti PNS, TNI, Polri dan pensiunan Rp273,9 miliar.

Sementara untuk iuran non PBI lainnya yang didapat dari premi pemerintah pusat maupun daerah, TUVET, dan eks TNI Polri sebesar Rp504,6 miliar.

Sedangkan untuk iuran pekerja formal atau badan usaha sebesar Rp109,5 miliar dan pekerja bukan penerima upah sebesar Rp20,9 miliar.

“Dalam rangka mempermudah peserta dalam menyetorka iuran, 19 kantor cabang BPJS Kesehatan bekerjasama dengan BRI dan siap melakukan penerimaan iuran dengan EDC mini

ATM,” kata Direktur Hukum Komunikasi dan HAL BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, di kantornya, Cempaka Putih, Jakarta, Kamis, (20/2).

BPJS Kesehatan juga mencatat biaya pelayanan kesehatan yang direalisasikan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama pada Januari 2014 sebesar Rp645,17 miliar dan pada Febuari 2014 sebesar Rp395,20 miliar.

Lebih lanjut, BPJS Kesehatan menargetkan kepesertaan tahun ini bisa mencapai 121 juta jiwa.

Sampai saat ini peserta BPJS Kes-

ehatan tercatat mencapai 117 juta jiwa. “Kita targetkan kepesertaan tahun ini bisa mencapai 121 juta jiwa,” katanya.

Untuk menggenjot target tersebut pihaknya akan membuka akses sebesar-besarnya agar masyarakat bisa masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan, salah satunya dari sisi sistem pembayaran. Untuk itu pihak BPJS Kesehatan berniat bekerja sama dengan bank-bank diluar bank BUMN seperti Mandiri, BRI dan BNI. “Kita memang belum ada rencana bekerja sama dengan bank swasta dan asing dalam waktu dekat. Tapi kedepan akan kita lihat lagi, agar dapat membuka akses kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran,” jelasnya.

Untuk sistem pembayaran dan pendaftaran, Purnawarman mengaku sudah mempatkan petugasnya di bank-bank untuk

menerbitkan kartu BPJS Kesehatan. Langkah ini dilakukan dalam memecah penumpukan di kantor cabang BPJS Kesehatan.

Sebagai catatan, BPJS Kesehatan mencatat total pendapatan iuran peserta BPJS Kesehatan yang sudah terkumpul sampai dengan 31 Januari 2014 sebesar Rp2,57 triliun.

Iuran tersebut paling banyak diperoleh dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp1,66 triliun dan sisanya dari non PBI seperti PNS,TNI,Polri dan pensiunan Rp273,9 miliar.

Sementara untuk iuran non PBI lainnya yang didapat dari premi pemerintah pusat maupun daerah, TUVET, dan eks TNI Polri sebesar Rp504,6 miliar.

Sedangkan untuk iuran pekerja formal atau badan usaha sebesar Rp109,5 miliar dan pekerja bukan penerima upah sebesar Rp20,9 miliar. =GAM

Harusnya pertumbuhan ekonomi itu netes ke bawah, ini kenapa naik ke atas.

Dolfie OFP

Anggota Komisi XI DPR RI Menurutnya, pertumbujan ekonomi Indonesia sebesar 5,8% pada 2013 lalu lebih banyak dirasakan masyarakat kelas menengah ke atas. Sebanyak 20% masyarakat kelas atas menikmati pertumbuhan ekonomi. Ini disayangkan, karena harusnya masyarakat menengah ke bawah mendominasi manfaat pertumbuhan ekonomi.

“Harusnya pertumbuhan ekonomi itu netes ke bawah, ini kenapa naik ke atas. Dulu profil sebelum 2005 (yang merasakan pertumbuhan ekonomi) sebanyak 21% masyarakat bawah. Sekarang berkurang hanya 16%”, jelas Dolfie.

Dolfe memandang, Pemerintah perlu segera mencari solusi dari persoalan tersebut.

Sebisa mungkin yang mendominasi manfaat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah masyarakat menengah bawah, jangan masyarakat atas. Jangan terus menerus terjadi. “Tentu saya pertanyakan. Bagaimana ini ke depanya ”, pungkas Dolfie. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Budaya

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 No. 0306 | TAHUN III

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

77

Kelapa Bermata Merah Cerpen: Noevil Tragar* Warnanya hijau tua, berbangun oval dan ukurannya sebesar ibu jari orang dewasa.

Benda ini tidak mempunyai sayap, namun bisa terbang harmonis ke berbagai penjuru mata angin, tepat di depan labang mesem sore ini. Udaranya sejuk seperti di kampung halamanku di Trawas.

Aku sangat beryukur bisa dipindah di kabupaten yang rindang dan indah ini. Karena sebelumnya aku bekerja di tempat yang gersang dan susah mendapat pasokan air.

I

ni adalah hari pertamaku kerja di sini, disebuah instansi yang letaknya tepat di depan museum dan berada di lingkup keraton yang masih berdiri kokoh di Jawa Timur. Keraton yang dibangun pada tahun 1792 M oleh Panembahan Sumolo yang sekaligus memimpin Kabupaten Sumenep. Tidaklah salah jika masyarakatnya begitu ramah dan mudah tersenyum. Aku ingin sekali berada di sini selamanya.

Belum dapat tempat tinggal yang bagus dan murah, aku diizinkan Bapak Rahmat yang menjabat sebagai kepala bidang pekerjaanku untuk tinggal di kantor untuk beberapa hari, sampai aku menemukan tempat tinggal yang tepat. Kamar untukku sudah disiapkan oleh Bapak Rahmat tepat di atas ruang kerjaku.

Sesampainya di kamar aku melihat ranjang bermotif lawas yang mungkin usianya melebihiku, dengan sprei berwarna putih polos. Di atasnya tampak sepasang kekasih yang tak dapat dipisahkan terbaring tenang, menungguku. Ornamen yang menempel di dinding membuat hatiku berbunga-bunga sekaligus takut.

“Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Miftaholm, Mas. Mau saya antar ke masjid?” tampak seseorang berbadan tinggi dengan sorban di lehernya.

“Oh, mas Miftahol. Perkenalkan saya Agustian” sapaku sekaligus bergegas berangkat ke masjid.

Sepulang dari masjid aku langsung berkeliling keraton.

Tepatnya di Taman Sare aku melihat ada ikan kecil berwarna kuning keemasan, yang sangat lucu karena ekornya berbeda dari ikan-ikan lainnya. Karena itu aku punya inisiatif untuk memeliharanya di kamarku.

Tepat jam 2 dini hari. Aku bangkit dari kasur dan bergegas ke kamar mandi. Melewati pohon beringin yang sudah ada di sini sebelum kakekku lahir.

Tanpa berimajinasi yang macammacam aku langsung berjalan menuju kamar mandi yang di sebelahnya tampak ada pohon

kelapa yang menjulang tinggi.

Saat melintasi pohon beringin aku merasa kalau di belakangku ada sesosok yang mengikutiku, tapi setelah aku menoleh kebelakang tidak ada apapun. Saat aku mencoba jalan ke depan lagi, tiba-tiba ada sesosok makhluk mengejutkanku.

“Hwaa!” gertak makhluk itu.

“Astaghfirullah!” jawabku spontan karena kaget dan takut campur aduk menjadi satu.

“Ha-ha-ha. Ngapain, Mas malam-malam?” tanya cak Noe yang sedari tadi mengikutiku.

Aku hanya bisa menarik napas panjang setelah tahu itu adalah cak Noe—penjaga malam.

Aku pun melanjutkan perjalanan ke kamar mandi tanpa peduli menjawab pertanyaannya. “Tok!” terdengar ketukan dari luar pintu kamar mandi.

“Ini pasti kerjaan cak Noe” batinku.

“Sudahlah Cak! aku sudah tahu!” teriakku dari dalam kamar mandi.

Suara ketukan tetap saja berbunyi, sepertinya dia tidak menghiraukan ucapanku. Karena kesal akupun langsung membukanya sembari memarahinya.

Ternyata di balik pintu tidak ada orang sama sekali, yang ada hanya angin malam yang berhembus mesra. Aku segera mencari cak Noe yang mungkin sedang bersembunyi. Saat aku mencari, tiba-tiba sebuah kelapa jatuh tepat di depanku berdiri.

“Astaghfirullah,” kagetku bukan main, bagaimana jika kelapa ini mengenai kepalaku? tanpa pikir panjang akupun lang-

sung mengambil kelapa tadi, bermaksud memasukkannya ke tempat sampah. Warnanya coklat, mungkin karena sudah terlalu tua sehingga menjatuhkan diri ke tanah. Setelah kuambil terlihat sesosok wajah, mata berwarna merah, serta bau kemenyan dari mulutnya menambah ketakutanku. Kulitku pucat, mulutku serasa terkunci dan bulu kudukku berdiri senja, dan kakiku serasa berat untuk melangkah pergi. *** Kreekk … terdengar suara pintu yang dibuka, ketika aku menghampirinya tampak seorang wanita berbadan tinggi dengan rambut tak terurus, dengan baju serba putih. Aku hanya bisa diam, mulutku kaku,kakiku kaku, dan aku tak bisa mengedipkan mata karena terkejut melihat wanita itu menghampiriku dengan wajah berlumur darah, lingkar matanya berwarna hitam, bibirnya merah seakan baru memakai selusin lipstick.

“Astaghfirullah, Allahumma inni audzubika min amalisy syaithon, wa sayyi-aatil ahlaam” aku terbangun dari tidurku dan langsung membaca doa mimpi buruk. Aku mimpi seperti ini bukan karena tak membaca doa sebelum tidur, aku yakin pasti ada sesuatu mengapa selama ini aku diganggu oleh para makhluk halus penunggu tempat ini.

Esok harinya setelah mengumpulkan semua pekerjaan kepada Pak Rahmat, aku bergegas menemui bapak Musafak yang sudah lama menjadi juru kunci di keraton ini. Setelah bertemu dengannya, aku menjadi tahu penyebabnya mengapa selama ini aku sering diganggu oleh penunggu di sini. Ternyata hanya karena aku yang melanggar peraturan, mengambil seekor ikan dari pemandian keramat ini.

Sejak ikan mungil itu kembali ke habitatnya, para makhluk yang menggangguku juga kembali ke habitatnya.

Membuat hariku semakin berbahagia, hingga akhirnya aku menemukan kontrakan dan meninggalkan malam-malam menegangkan.= *) Mahasiswa Universitas Surabaya. Lahir di Sumenep pada 26 Desember. Aktif di Forum Lingkar Pena (FLP) Surabaya.

KORAN MADURA KORAN 8 PROBOLINGGO Oleh: 8 Rara Zarary*

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN IIISELASA 7 JANUARI 2014

MADURA

Puisi

No. 0275 | TAHUN III

An, Mata senja meneteskan kristal Kisah lalu menjadi bias debur debu Sudah tersapu yang namanya duka Sekarang giliran kita menari Bernyanyi riang Dari sudut matahari sore yang tenggelam Kita saksikan bersama ramainya penyair melukis senja di halaman pantai yang biru Lalu kita berlari-lari Kita bernyanyi, menari lagi An, Ingat kita punya cerita Tenggelamnya kapal mimpi enam tahun lalu Kembalinya matahari tanggal 20 Juni 2013 kemarin Dan datangnya ombak rindu selesai itu An, Kapal-kapal imajinasi itu berlayar jauh Sadarlah Kita sudah sampai di loteng puisi Tepat dibibir senja Sejengkal kita menyaksikan lepasnya jingga dari langit Lalu petang Tanpa rembulan Kita hilang Lalu datang Selamat pagi An,...

Sudah seharian kita bernyanyi menari hingga senja berpulang Cintaku tak kunjung padam; An, kau terlalu indah untuk sekadar dipuisikan.

Rara Zarary

Nama pena dari Munawara, lahir di Desa Lenteng Barat - Sumenep. Kini tercatat sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Unitri Malang

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

Tapak Tilas Religi Istana Sulaiman

TARIAN SENJA Kupuisikan namamu, An;

An, Selama rinduku memburu waktu Napasku sesak tak tenang Sudah kubanting pecahan mangkok tempat makan terakhir kita dari ketinggian himalaya Namun angin tak membawa Ia beku Gigil menyatukan pecahan menjadi permata tak berbentuk Tapi ia indah, seperti cahaya dari kedipan matamu

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 No. 0306 | TAHUN III

Oleh: Ahmad Faidlal* Wonderful, itulah kira-kira ungkapan yang tepat disematkan terhadap buku karya Fathurrasyid dengan judul semiotika kisah Al quran ini, sebuah buku yang mampu memotret secara tuntas perjalanan religi Raja Sulaiman bersama Ratu Balqis yang terdapat dalam Q.S An Naml: 15-44 dengan pendekatan (pembacaan) Semiotika.

P

embacaan dengan menggunakan sudut pandang Semiotika terhadap teks (ayat) Al Qur’an yang memuat kisah religius tersebut pada dasarnya berangkat dari sebuah asumsi bahwa Al Quran ibarat sebongkah permata yang dari berbagai sisinya memantulkan cahaya yang beraneka ragam, dalam hal ini menarik kiranya untuk kita cerna salah satu pernyataan mufassir kontemporer -Abdullah Darraz-, ia mengilusikan bahwa “Al qur’an itu bagaikan intan permata yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut sudut yang lain, jika engkau melihat pada semua sudut secara totalitas, tentu dari sudut sudut tersebut engkau akan mendapatkan gemilau cahaya yang sangat indah, sehingga matamu silau memandangnya, dan tentu tidak mustahil jika engkau mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak lagi kilauan pancaran dari apa yang engkau lihat”, dari pernyataan Abdullah Darraz tersebutlah muncul spirit penulis untuk

melakukan pembacaan terhadap ayat Al Qur’an tentang perjalanan religi Raja Sulaiman dengan Ratu Balqis melalui pendekatan Semiotika.

Semiotika merupakan cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari tentang tanda tanda bahasa, wilayah kajiannya sebagaimana dinyatakan oleh E. Casser dalam philosophy of simbolic forms meliputi semantik (berhubungan dengan makna makna bahasa), sintatik (berhubungan dengan kombinasi tanda tanda), pragmatik (berhubungan dengan asal usul dan pemakaian tanda tanda dalam tingkah laku dimana ia berada). (hlm.

47) Aplikasi dari pembacaan dengan menggunakan pendekatan semiotik terhadap kisah religi tersebut penulis memetaknya menjadi enam episode, dari berbagai episode yang ada terdapat hal yang sangat menarik untuk di ungkap melalui sudut pandang semiotika, yaitu percakapan dialogis antara Nabi sulaiman dengan burung hud hud pada episode ke-2, keabsenan tentara udara (hud hud) dalam barisan prajurit membuat Raja Sulaiman marah dan mulai menyusun langkah langkah serius untuk memberikan sanksi terhadap hud hud jika alasan ketidak hadirannya dalam barisan prajurit tidak dapat diterima secara rasional.

Untuk meredam kemarahan Raja terhadap kesalahan yng telah dilakukan oleh dirinya, hud hud kemudian menghadap Raja dan menyatakan “ahattu bimā lam tuhit bihi” (aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya), secara semiotik kata ahattu terambil dari kata ahata yang berarti “meliputi dan mengelilingi, sehingga tidak ada satu barangpun dari yang dikelilingi itu berada diluar jangkauannya”, dari klausa tersebut

hud hud mengklaim bahwa pengetahuan dirinya yang sangat luas dan menyeluruh yang menyangkut pengetahuan yang telah ia ketahuinya melebihi pengetahuan sang Raja, klausa ini sebenarnya merupakan jurus hud hud untuk meredam emosi serta menghipnotis Raja sulaiman supaya muncul keinginan yang mendalam terhadap informasi yang dibawa oleh hud hud, ketika sang Raja sudah terhipnotis dengan pernyataannya, maka kemudian hud hud menyapaikan informasi yang ia telah peroleh dengan bahasa yang sangat unik dan menarik ditinjau dari ilmu linguistik, hud hud berkata “wa ji’tuka bi-saba’in binaba’in yaqin” (aku bawa kepadamu dari negri saba’ berita penting yang diyakini), dalam klausa tersebut hud hud tidak menggunakan kata bi-khabarin, namun menggunakan

kata bi-nabain, hal tersebut untuk memperkokoh pernyataan hud hud bahwa ia benar benar membawa kabar yang mengagumkan dan sangat spektakuler, karena walaupun kedua kata tersebut memilki makna yang sama namun memiliki titik tekan yang berbeda, disamping itu masih banyak lagi hal yang spektakuler yang terdapat dalam klausa tersebut yang mungkin tidak bisa disebut secara keseluruhan di sini. (hlm. 84) Buku ini sangat unik dan menarik, buku ini mampu memberikan penjelasan yang sangat mengagukan terkait dengan kandungan sastra Al Qur’an yang bisa ditemukan dalam kisah religi ini, baik dari segi semantik, sintatik, dan pragmatiknya. Bahkan tidak hanya itu, masih banyak hikmah-hikmah yang kita bisa peroleh dari buku ini. Disamping itu, buku ini memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap perkembangan khazanah ke-Islaman terutama di bidang tafsir.

Kelebihan dari buku ini adalah aplikasi teori semiotika yang mampu mengungkap keindahan ayat Al Qur’an dari sisi kesastraannya, serta keindahan bahasa dan alur cerita yang ditampilkan dengan sangat spektakuler, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembaca akan kehilangan jeda untuk sejenak menyelipkan aktivitas yang lain ketika buku yang dibacanya belum tamat hingga akhir, hanya saja para pembaca mungkin akan terganggu dengan kesalahan penulisan ayat ayat, serta berhamburnya penggunaan bahasa populer kontemporer yang terdapat dalam buku ini.= *) Alumnus PP. Nurul Islam Karancempaka Bluto. Kini sedang melanjutkan studi di INSTIK Annuqayah GulukGuluk Sumenep.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014

JUMAT 21 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0306 |IIITAHUN III No. 0306

OPINI 99

Gerakan#Save Risma Meluas SURABAYA - Gerakan #SaveRisma di Kota Surabaya terus meluas. Setelah kemarin puluhan warga Surabaya melakukan aksi di Gedung DPRD Kota Surabaya di Jalan Yos Soedarso, hari ini, Jumat (21/2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS Surabaya juga akan menggelar aksi solidaritas terhadap walikota yang berhasil mengambil hati warga tersebut, setelah aksi menangisnya ditayangkan salah satu stasiun televisi nasional beberapa waktu lalu.

Gerakan #RismaKerja tersebut dilakukan dengan longmarch sepeda onthel dari Kampus ITS Sukolilo menuju Balai Kota Surabaya dan diakhiri dengan orasi di depan Gedung Balai Kota.

Menurut Sudarsono, korlap aksi, aksi turun ke jalan ini merupakan wujud dukungan moril sekaligus memberikan tuntutan kepada Wali Kota Surabaya sehingga isu mundur yang terlanjur sampai ke publik ini tidak akan terjadi.

"Jangan sampai Bu Risma mundur dari jabatannya," kata Sudarsono.

Sehari sebelumnya, gerakan #SaveRisma juga dilakukan para pendukungnya di depan kantor DPRD Kota Surabaya. Mereka berkomitmen untuk berjihad dan memperjuangan Risma sehingga tidak melepaskan jabatannya hingga masa jabatannya selesai.

Mereka juga menyayangkan dan bertanya tanya apa yang menjadi tekanan politik terhadap Risma.

“Mencari orang seper-

ti Bu Risma itu sulit. Selama ini pejabat, cuma ngurusin politik.

Kalau Bu Risma kan kerja, kerja, kerja, hasilnya nyata. Belum ada pemimpin yang seperti beliau,” kata Agus Purnomo salah seorang pengunjukrasa kepada wartawan kemarin.

Awalnya massa #SaveRisma ingin mengajak anggota dewan untuk mendukung gerakan mereka. Namun sayang, tak satupun wakil rakyat ini yang menampakkan batang hidungnya. Kemudian, mereka melanjutkan aksinya ke Balai Kota Surabaya untuk bertemu sang walikota. Menurut keterangan staf di kantor walikota, Risma tengah ke Jakarta.

Massapun membubarkan diri.

Namun mereka bertekat untuk berjuang agar walikota perempuan pertama di kota Surabaya ini tidak mundur. Mereka bertekat untuk melakukan gerakan sampai Risma mengeluarkan pernyataan resmi bahwa dirinya tidak akan mundur. = E. HANA DIMAN

FOTO DESA PASCA ERUPSI

ant/rudi mulya

Warga memperhatikan sejumlah foto terkini mengenai keadaan rumah dan kampung mereka yang dipasang di Posko pengungsian Annur pare, Kediri, Jawa Timur. Tim tanggap bencana Gunung Kelud memajang foto itu untuk mengantisipasi kepanikan warga yng mengungsi.

g. armadianto semeru/koran madura

KONFERENSI PERS. Soekarwo (Gubernur Jatim), Saifullah Yusuf (Wagub Jatim), Kapolda Jatim, Kasdam V, Kepala BNPB Jatim, dan Kaban Geologi RI saat konferensi pers status bencana Gunung Kelud di Gedung Negara Grahadi.

Surabaya.

STATUS

Kelud dari Awas Menjadi Siaga SURABAYA – Sekitar 87 ribu pengungsi letusan Gunung Kelud, Kediri akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, terhitung sejak kemarin, (20/2) pukul 11.00 WIB status gunung tersebut pasca erupsi (13/2) ditetapkan dari awas menjadi siaga. Jarak bahaya atau radius larangan dipersempit dari 10 km menjadi 5 km dari kawah.

Penentuan status Gunung Kelud sangat dinantikan oleh 87 ribu pengungsi. Demikian pula pemerintah provinsi dan kabupaten terdampak, karena harus secepatnya menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat sesuai dengan harapanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Press Conference Penetapan Status Gunung Kelud, di Gedung Negara Grahadi Surabaya (20/2).

Dengan diturunkannya status Gunung Kelud dari awas menjadi siaga, para pengungsi sudah dapat d kembalikan ke rumah masing-masing dengan syarat tidak boleh melebihi batas minimal yaitu lima kilometer dari kawah.

Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan bahwa penanggulangan bencana dan penanganan pasca erupsi G. Kelud dapat ditangani secara cepat.

Hal tersebut dapat terlaksana karena hasil kerjasama antara Pemprov Jatim, Kodam V Brawijaya, dan Polda Jatim.

Dibagi dalam tiga kluster,

yaitu kluster pengungsi ditangani Pemprov Jatim dibawah pimpinan Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf, kluster fisik (perbaikan sarana dan prasarana) dibawah komando Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, SIP, dan kluster ketertiban dan keamanan dibawah komando Kapolda Jatim Irjen Pol. Unggung Cahyono.

Langkah awal yang dilakukan saat ini adalah pendataan kerusakan rumah yang terbagi menjadi tiga yaitu kerusakan berat, sedang, dan ringan. Gubernur berharap harus sudah selesai pada hari Sabtu (22/2). Untuk kebutuhan perbaikan rumah khususnya perbaikan atap, genteng, dan lantai , Pemprov Jatim telah menyediakan dana sebesar Rp 100 milyar.

“Pendanaan untuk perbaikan rumah telah disediakan Pemprov Jatim sebesar Rp. 100 miliyar. Diambilkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan rincian Rp. 65 milyar berasal dari pengalihan program rehabilitasi tidak layak huni, dan Rp. 35 milyar dari dana tidak terduga.

Sedangkan perbaikan rumah diserahkan pada Kodam V Brawijaya,” jelasnya.

Sedangkan untuk kebutuhan air bersih, perbaikan sumur tidak dapat dipakai dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Untuk perbaikan saluran listrik akan diperbaiki oleh PLN melalui dana CSR (Corporate Social Responshibility).

Sangat diharapkan perbaikan sarana dan prasarana akibat erupsi Gunung Kelud dapat diselesaikan minimal dua minggu sejak hari Senin (27/2) dan paling lambat satu bulan sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Soekarwo berkomitmen janganlah bencana Gunung Kelud mengakibatkan masyarakat menjadi miskin. Karena mereka telah hidup harmoni bersama gunung tersebut sejak bumi ini tercipta.

Sementara itu Dr. Surono dari Badan Geologi Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pasca erupsi menjadi daya tarik masyarakat untuk melihat keadaan Gunung Kelud.

Walaupun status telah menjadi siaga, masyarakat harus mentaati keputusan yang dikeluarkan Badan Geologi Kementerian ESDM. Karena tidak menutup kemungkinan Gunung Kelut masih mengeluarkan zat beracun.

Dr. Surono meminta kepada wartawan agar menyebarkan informasi kepada masyarakat, memberikan motivasi agar masyarakat bersemangat untuk melakukan kehidupan pasca erupsi Gunung Kelut.

Sementara itu Kepala BNPB Samsul Ma’arif mengapresiasi Pemprov Jatim dalam menangani Erupsi Gunung Kelut. Semua dikerjakan secara gotongroyong. Sehingga tidak ada kekacauan. Hal ini dapat dipakai sebagai model penanggulangan bencana untuk daerah lain bahkan di seluruh Indonesia. = G. ARMADIANTO SEMERU

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

Bantuan Dana Kelud Harus Diawasi!

SURABAYA – Besarnya kerugian akibat bencana letusan Gunung Kelud, Kediri yang mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun, membuat penanganan dan rehabilitasi pasca erupsi gunung tersebut butuh anggaran besar baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan dari pemerintah pusat, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Anggaran yang diperkirakan tidak sedikit tersebut, membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi bantuan dan dana bencana erupsi Gunung Kelud yang terjadi pada Kamis (13/2). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya dana dan bantuan kelud yang rawan dikorupsi.

Kepala Kejasaan Tinggi (Kajati) Jatim, Arminsyah saat ditemui di kantor Kejati Jatim, Kamis (20/2) mengatakan, saat ini tim kejaksaan telah turun langsung mengawasi penggunaan dana dan bantuan bencana tersebut.

“Dalam kondisi saat ini dana dan bantuan terus mengalir baik dari pemerintah dan swasta, maka itu kami mengingatkan kepada pengelola dana dan bantuan bencana agar tidak melanggar hukum,” ujarnya.

g. armadianto semeru/koran madura

BERDATANGAN. Bantuan dari berbagai instansi maupun perorangan untuk korban letusan Gunung Kelud, Kediri terus berdatangan di Posko Induk Penanganan Bencana Gunung Kelud di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

Arminsyah menjelaskan, apabila Kejati Jatim menemukan adanya pelanggaran atau korupsi dana bencana dan bantuan Gunung kelud, pihaknya tidak segan-segan akan menindak dan menangkap serta memberi sanksi oknum tersebut. “Hukumannya adalah hukuman mati. Ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disitu menyebutkan, jika tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu, sanksinya adalah pidana mati bisa di-

jatuhkan,” jelasnya.

Menurut Arminsyah, dalam keadaan tertentu ini diartikan, dalam kondisi negara dalam keadaan darurat, kondisi bencana alam nasional dan lain sebagainya. "Artinya, tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengelola bantuan, sanksinya ya hukuman mati. Makanya kita mengimbau, bagi mereka yang ingin berbuat jadi tidak berbuat," tegasnya Untuk itu, kejaksaan mengingatkan, kepada perusahaanperusahaan atau rekanan di bidang jasa ataupun LSM (lembaga

swadaya masyarakat) untuk tidak bertindak macam-macam. "Kami berharap kepada pengelola bantuan bencana untuk tidak berbuat macam-macam, kita juga ikut memantau dalam pendistribusian ini."ujarnya Arminsyah menambahkan, pelanggaran atau tindak pidana pencurian bahan-bahan yang akan didistribusikan ke lokasi bencana juga mendapat atensi khusus. "Untuk tindak pencurian sesuai Pasal 363 KUHP, kalau dalam keadaan darurat, ini hukumannya bisa lebih berat. Kalau bi-

asanya hukumannya lima tahun, kalau dalam bencana nasional bisa bertambah menjadi tujuh tahun," imbuhnya.

Sebelumnya, pasca erupsi Gunung Kelud pada Kamis, sejumlah bantuan dari berbagai pihak, seperti dari instansi pemerintahan, perusahaan swasta maupun rekening yang dikelola masyarakat terus berdatangan.

"Untuk itu, sampai saat ini kita terus ikut memantau. Meski sampai saat ini kita belum menemukan adanya tindakan yang mengarah ke sana. Tapi kita akan tetap memantau sampai semuanya selesai," pungkasnya.

Untuk diketahui, kerugian terbesar terdapat pada sektor komoditi pertanian seperti padi, jagung, kedelai, cabe, tomat, kentang nanas, dan bunga mawar yang mencapai Rp 1,1 triliyun.

Lalu kerugian untuk perkebunan, seperti kopi, kakao, cengkeh, dan tebu di tiga wilayah, Kediri, Blitar dan Malang sebesar Rp 84 miliar.

Kemudian kerugian sektor peternakan, meliputi sapi perah, sapi ternak, dan peternakan lainnya Rp 13 miliar. Selain itu, kerugian bidang pendidikan, meliputi kerusakan sekolah SD sampai SMA ditaksir mencapai Rp 2,7 miliar.

Berdasarkan data Posko Induk Penanganan Bencana Gunung Kelud di Gedung Negara Grahadi Surabaya, dari jumlah itu kemungkinan nilainya jauh lebih besar. Pasalnya petugas belum dapat melakukan pendataan kerugian di wilayah terlarang akibat letusan Gunung Kelud. = G. ARMADIANTO SEMERU

MIRAS

Pengiriman Ratusan Liter Arak Digagalkan MADIUN - Petugas Polsek Manguharjo, Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota, Jawa Timur, berhasil menggagalkan pengiriman ratusan liter minuman keras jenis Arak Jawa dari Jawa Tengah yang diduga akan dijual ke wilayah Surabaya.

Kapolsek Manguharjo Kompol Agus Suharyono mengatakan penggagalan pengiriman ratusan liter minuman keras tersebut, terjadi saat jajaran polsek setempat melakukan razia atau operasi cipta kondisi di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun, kemarin. "Hasilnya kami mengamankan sebanyak 456 liter minuman keras jenis Arak Jawa yang dikemas dalam 304

botol minuman mineral ukuran 1,5 liter. Ratusan liter minuman keras tersebut disita dari empat orang tersangka asal Surabaya," ujar AKP Agus kepada wartawan.

Selain mengamankan ratusan liter minuman keras dan pemiliknya, polisi juga mengamankan sebuah mobil Toyota Avanza bernomor polisi L-1721-DW yang digunakan pelaku untuk mengangkut barang haram tersebut.

Berdasarkan pengakuan tersangka, ratusan liter minuman keras tersebut didatangkan dari wilayah Solo, Jawa Tengah. Sesuai rencana, minuman keras itu akan dijual di wilayah Surabaya.

Aktivitas pengiriman minu-

Hasilnya kami mengamankan sebanyak 456 liter minuman keras jenis Arak Jawa yang dikemas dalam 304 botol minuman mineral ukuran 1,5 liter. Ratusan liter minuman keras tersebut disita dari empat orang tersangka asal Surabaya,”

Agus Suharyono

Kapolsek Manguharjo

man keras dari Solo ke Surabaya tersebut telah berulang kali dilakukan para tersangka. Rata-rata, dalam satu bulan mereka dua kali melakukan aktivitas pengambilan dari Solo ke Surabaya. "Jumlahnya rata-rata sama. Kalau modusnya ya dinaikkan kendaraan. Mereka mengirim barang seperti ini, tapi isinya minuman keras," tutur Agus.

Sementara itu, salah seorang tersangka, AS(41), warga Gubeng, Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa 304 botol minuman keras tersebut dibelinya dengan harga Rp 3 Juta. "Rencananya akan dijual kembali di Surabaya dengan harga Rp 20 ribu tiap botolnya untuk minuman keras kualitas

nomor 3 atau KW3," tutur AS. Ia mengaku terpaksa menjual minuman keras karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut ia lakukan saat memiliki modal untuk mendapatkan keuntungan.

Akibat perbuatannya, para pelaku melanggar pasal 3 ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun tentang minuman beralkohol dengan ancaman kurungan 15 hari atau percobaan tiga bulan. Keempat tersangka beserta barang bukti ratusan liter minuman keras dan mobil Avanza kini diamankan di mapolsek setempat guna proses hukum lebih lanjut.

ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

11

Kapan Pencemaran Bumi Berakhir?

SURABAYA – 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, namun tidak banyak orang menyadari momentum hari ini. Terlihat dari perilaku gaya hidup masyarakat perkotaan yang masih belum sadar dan mengupayakan pengurangan sampah rumah tangganya.

Penanganan sampah khususnya di kota-kota besar di Indonesia merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang sampai saat ini merupakan tantangan bagi pengelola kota. Pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas yang demikian pesat telah mengakibatkan jumlah sampah disertai permasalahannya.

Kota Surabaya dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa ini, setiap harinya menyumbang hampir 1500 ton sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Tidak heran jika mereka yang melintas di sekitar lokasi TPA Benowo akan mencium baunya dari kejauhan.

Ironisnya, gundukan sampah busuk di atas lahan seluas hampir 37,5 hektar ini, mampu menghidupi sekitar 1200 pemulung.

Mereka datang dari kota sekitar. Ada yang dari Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Mojokerto.

Ada pula yang dari pulau garam.

Mereka mau memilah dan memilih sampah demi upah Rp 60.000 per hari.

Tumpukan sampah-sampah itu mirip pebukitan kecil, yang dikerumuni lebih seribu manusia bercaping. Mereka ibarat lalat yang mengepung sumber makanan. “Amat bau dan tidak menyehatkan. Kami berharap pemerintah bisa cepat menanganani persoalan ini,” ujar Masduki penduduk di Dusun Tambakrejo dan Tambakdono, Pakal, Benowo.

Lama sudah mereka protes tentang keberadaan lahan sampah terakhir orang sekota buaya ini sejak 1996 silam.“Tempat tinggal kita, mirip akumulasi bau busuk orang se-Surabaya,” ujar Masduki.

Namun bagaimana dengan ribuan pemulung dan warga yang tinggal di lokasi TPA Benowo?.

Jika pemulung tidak merasa begitu terganggu dengan bau sampah tersebut karena sudah menjadi bagian dari pekerjaannya, maka bukan berarti dengan warga yang tidak berprofesi pemulung tinggal di sekitar lokasi TPA. Belakangan diketahui, dari sekitar 1200 pemulung, 1000 diantaranya mengidap penyakit kulit kronis dan diare. Penyakit yang berhubungan dengan rendahnya tingkat kebersihan, dikarenakan tak ada sarana air bersih di TPA ini. Jadi, mereka makan dan minum tanpa merasa perlu mem-

bersihkan tangan.

Untuk mengurai sampah di TPA Benowo, beberapa cara telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya salah satunya lelang investasi pengelolaan sampah dengan sistem kontrak kerja sama "Built Operate Transfer" (BOT) dengan anggaran yang harus dikeluarkan pemkot selama 20 tahun mencapai Rp 362 miliar.

Namun sistem kerja sama yang dikomandoi Panitia Khusus (pansus) DPRD Surabaya tersebut menuai protes dari sejumlah anggota dewan lainnya yang menduga ada skenario untuk memenangkan salah satu investor, yakni PT Sumber Organik (Indonesia). Pasalnya, PT. SO yang mengajukan investasi senilai Rp314 miliar dengan tipping fee Rp 119 per kg sampah tetap dimenangkan. Padahal, dalam putusan dinyatakan pihak ketiga yang diajak kerja sama itu adalah investor yang dapat memberikan "sharing profit" terbesar serta biaya "tipping fee" terkecil.

Anehnya lagi, jika "tipping fee" Rp 119 per kg sampah yang seharusnya setahun hanya membutuhkan Rp 44 miliar, namun dalam APBD Surabaya 2013, "tipping fee" diloloskan menjadi Rp56,6 miliar.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah TPA Benowo yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana saat itu mengatakan prosesnya telah sesuai prosedural dan berbalik menuding bahwa anggota dewan yang masih mempersoalkan karena misinya tidak tertampung. "Pansus sudah sesuai mekanisme dan kita sudah studi banding ke Bandung dan Bali. Bila ada anggota dewan yang melintir, itu karena kepentingan mereka yang tidak terakomodir," tegas Wisnu.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan agar semua pihak hendaknya melihat pada kepentingan yang lebih besar terkait pengelolaan sampah di TPA Benowo. Persoalan pengelolaan sampah seharusnya tidak dilihat hanya urusan untung rugi, apalagi sampai dibawa ke ranah politis. Sebab, ada kepentingan yang lebih besar dalam pengelolaan sampah, yakni terkait masa depan kota Surabaya menjadi kota yang bersih, sehat dan nyaman untuk ditempati.

g. armadianto semeru/koran madura

MENGAIS RUPIAH. Para pemulung mengais rupiah di tumpukan sampah di TPA Benowo, Surabaya.

Direktur Utama PT Sumber Organik Herman mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan penolakan usulan tambahan anggaran "tipping fee" pengelolaan sampah karena itu tidak akan mengurangi kinerja PT Sumber Organik (SO). "Kami akan tetap menjalankan pengelolaan sampah TPA Benowo seperti biasa demi warga dan kebersihan Kota Surabaya," ujar Herman.

Sayangnya, Biro Hukum Kemendagri menyatakan ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran terkait kerja sama pengelolaan sampah TPA Benowo senilai Rp362 miliar tersebut. Alasan Kemendagri menyetop proyek ini sebab cacat hukum karena persetujuan kerja sama PT SO dengan Pemkot Surabaya hanya dilakukan atas nama pimpinan dewan (Ketua DPRD Surabaya saat itu Wisnu Wardhana dan Wakil Ketua DPRD Wisnu Sakti Buana), namun tidak melalui lembaga DPRD Surabaya melalui rapat paripurna.

Selain itu, Kemendagri juga menyoroti Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana yang seharusnya tidak boleh merangkap jabatan sebagai pansus pengelolaan sampah. Namun hal itu

dilakukan dengan memenangkan PT SO sebagai pememangan tender. Oleh karena itu, pihak Kemendagri menyarankan supaya keputusan pimpinan DPRD tentang kontrak kerja sama pengelolaan sampah dengan PT Sumber Organik sebagai pihak ketiga dibatalkan, dan dievaluasi.

Bicara sampah memang tak akan pernah habisnya. Selain persoalan TPA Benowo, aliran sungai di Surabaya setiap hari selalu ada sampah yang terbawa dari hulu sungai. Meskipun petugas kebersihan dari Perum Jasa Tirta telah melakukan pembersihan tiap hari namun sampah selalu datang.

Untuk menghilangkan sampah dari sungai memang tak bisa dilakukan sekaligus tetapi dilakukan secara pelan pelan agar masyarakat makin mengerti dengan keberadaan sungai. Karenanya Perum Jasa Tirta menggandeng konsorsium lingkungan hidup untuk mendaur ulang sampah.

Perlu diketahui, jenis sampah yang ada di Kali Surabaya berbagai jenis. Misalnya sampah anorganik rata-rata membutuhkan waktu yang lama agar dapat hancur. Seperti kertas yang membutuhkan waktu 2-5 bulan, filter rokok 10-12 tahun, kantong

plastik 10-20 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, pakaian/nylon 30-40 tahun, plastik 50-80 tahun, alumunium 80-100 tahun, dan yang tidak dapat hancur adalah jenis styrofoam.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menuturkan kebijakan pengeloaan lingkungan di Kota Surabaya adalah mengajak warga Surabaya untuk mengerti dan mencintai lingkungan. Karena kalau hanya dari pemerintah saja, tidak akan bertahan lama. Mulai dari mengelola air limbah sendiri, hingga punya bank sampah.

Bahkan, pada akhinya warga bisa menjual tanaman, bibit buahbuahan, kompos, dan sebagainya.

“Dengan masyarakat mengelola sampah sendiri, terjadi penurunan signifikan pada pengiriman sampah ke TPA. Bahkan jumlah penduduk berbanding terbalik dengan jumlah sampah.

Penduduk semakin meningkat, tapi pengiriman sampah ke TPA justru turun drastis,” jelas Risma sapaan akrab Wali Kota Surabaya ini.

Tahun 2005 jumlah penduduk 2.740.490 jiwa; realisasi sampah ke TPA 1.819 m3. Jumlah itu terus menurun hingga 2011. Rinciannya, berturut-turut: 2006 (2.784.196 jiwa : 1.641 m3), 2007 (2.829.552 jiwa : 1.480 m3), 2008 (2.903.382 jiwa : 1.259 m3), 2009 (2.938.382 jiwa : 1.229 m3).

Tren turunnya realisasi sampah ke TPA berlanjut di tahun 2010 (2.929.528 jiwa : 1.242 m3) dan 2011 (3.024.321 jiwa : 1.150 m3).

Karena itulah, Kota Surabaya dipercaya sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Peduli Sampah (HPS) 2014 pada 24 Pebruari yang di pusatkan di Taman Surya.

Dengan mengambil tema “Gerakan Indonesia Peduli Sampah Menuju Masyarakat Berbudaya 3R untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan tagline “Indonesia Bersih Sampah 2020” itu, lebih dari 30 Bupati dan Wali Kota, dunia usaha dan masyarakat ikut mewujudkan Indonesia peduli sampah melalui pelaksanaan 3R. Peringatan HPS ini juga dilatarbelakangi terjadinya tragedi longsor sampah di TPA Leuwigajah di Cimahi, Jawa Barat pada 21 Pebruari 2005 yang memakan korban 143 jiwa terperangkap dalam timbunan sampah. Sehingga HPS ini dijadikan momentum, khususnya bagi diri sendiri untuk dapat mengubah kebiasaan lama yang boros memproduksi sampah dengan kebiasaan baru berdiet sampah. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 JUMAT 21 FEBRUARI 2014|NO. 0306|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 NO. 0306 | TAHUN III

PEMILU

Potensi Money Politik Tinggi

Obat Terlarang Merasuki Dunia Pendidikan

Diknas: Persoalan ini Tanggung Jawab Bersama PROBOLINGGO - Obat-obatan terlarang saat ini tidak hanya beredar di masyarakat umum. Namun, pil jenis Dextro sudah mulai merasuki dunia pendidikan di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Melihat kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo mengaku penyelesaian persolaan itu merupakan tanggung jawab semua elemen.

Terkuaknya perilaku siswa yang berani mengkonsumsi pil dextro ditemukan di salah satu Sekolah Dasar (SD) yang ada di Daerah Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, beberapa hari lalu.

Siswa yang memberanikan diri sampai teller sebanyak 6 anak, yakni RL,BY,RT,AB,DV dan RL. Keenam anak itu mengaku mendapatkan pil yang memabukkan didapat dari teman-temannya. Melihat kenyataan tersebut, membuat publik sedikit terbelalak. Pasalnya yang mulai menelan bukan dari usia dewasa, namun anak yang masih belia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengatakan perilaku siswa yang melakukan hal-hal yang bersifat negatif dilingkungan sekolah sangat memprihatinkan. Mereka seharusnya terhindar dari per-

ilaku yang negatif.“Masalah ini merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, orang tua dan guru,” terangnya kepada wartawan, Kamis (20/2).

Menurutnya, untuk menyikapi permasalahan obat-obatan terlarang yang sudah merasuki dunia pendidikan, bukan semata-mata tanggug jawab lembaga pendidik saja. Namun kiprah dan peran orang tua untuk menjaga anak-anaknya jauh lebih penting.

“Guru mengawasi siswa waktunya sangat terbatas.

Tetapi yang paling banyak memantau anak didik berada pada orang tua siswa,” kata Tutug Edi Utomo.

Tutug Edi Utomo menambahkan, pihaknya menghimbau kepada orang tua untuk menjaga pergaulan anak-anaknya. Pergaulan

merupakan hal yang paling vital dalam mencetak karakter anak.

“Kalau salah pergaulan, maka anak akan sulit dikendalikan.

Apalagi sudah menjadi karakter dari anak,”paparnya.

Menaggapi permasalahan itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo, Kiai Sihabuddin, mengatakan, memang pergaulan saat ini sudah berbeda dengan jaman dulu.

Apalagi saat ini perkembangan informasi sangat cepat sebab zaman sudah mulai canggih.

“Kalau tidak bisa mengikuti arus zaman sekarang, maka generasi muda akan mudah terjerumus melakukan hal negatif,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi anakanak dari jeratan permasalahan yang mengarah ke perbuatan yang kurang mendidik, lanjut dia, harus ada sinergitas antara guru dan orang tua siswa. Karena pengawasan orang tua sangat memiliki peran penting.

“Kalau tidak dilakukan, maka generasi bangsa akan rusak masa depannya. Bahkan penegak hukum harus melakukan pencegahaan atas beredarnya pil yang dinilai dilarang negara dan agama,” tegas Sihabuddin. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Pesta demokrasi rakyat pemilu legisatif (pileg) 9 April mendatang dinilai berpotensi akan berpeluang dalam memainkan politik uang yang dilakukan oleh para calon legisatif (caleg).

Namun dengan besarnya potensi politik uang yang akan dijadikan alat menjaring dukungan oleh caleg, tidak menutup kemungkinan caleg yang menggunakan jalan pintas. Jika hasrat politik tidak kesampaian, maka sangat mudah mengalami stress pada dirinya.

Pasalnya, aroma tentang permainan uang yang akan dilakukan para caleg saat ini sudah mulai tercium dikalangan masyarakat grass root atau rakyat kecil. Bahkan isu permaianan akan di mulai H-7 sampai dengan hari pemilihan. Sementara besaran angka uang yang akan dijadikan senjata oleh para caleg nilainya sangat variatif, mulai Rp 25 ribu - Rp 50 ribu persatu suara pemilih.

“Informasi tentang besaran uang yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki hak pilih dari tim sukes beberapa caleg mulai masuk kedaerahnya.

Asalkan ikut dengan jagonya, akan memperoleh uang,” terang salah satu pemilih Arifin.

Menyikapi hal itu, Dosen Politik Universitas Panca Marga Probolinggo, Abdul Hamid Azizi mengatakan, upaya menggunakan permainan politik kepada pera pemilih yang dilakukan oleh para caleg justru akan berdampak besar kepada sistem demokrasi dalam bangsa ini.

Sebab langkah yang dilakukan oleh para caleg hanya mengandalkan kekuatan materi. Maka secara tidak sadar mereka menciptakan polik transaksional.

“Sistem ini perlu diajuhkan dari ranah para potisi. Sehingga karkter mental yang dimiliki para caleg tidak mengalami kekroposan,” katanya kepada wartawan, Kamis (20/2).

Selain itu, tingginya isu politik uang, menurut dia, tidak bisa disalahkan kepada rakyat kecil.

Sebab mereka (grass root, red) sudah banyak yang kehilangan kepercayaan politik kepada para politisi. Mereka hanya dijadikan kepentingan sesaat oleh para caleg, ketika masih berambisi menjadi calon. Tetapi, ketika sudah duduk di singsana kursi dewan mereka lupa akan janji yang pernah di ucapkan.

“Secara otomatis rakyat

mengalami krisis kepercayaan kepada para politisi termasuk kepada anggota dewan yang duduk di lembaga legislative,” papar Abdul Hamid Azizi.

Lebih jauh Abdul Hamid Aziz menegaskan, para caleg akan sulit memikirkan rakyatnya ketika duduk dilegisatif. Manakala dalam memperoleh suaranya menggunakan politik kotor dengan menukar suara pemilih dengan uang yang diberikannya kepada mereka. Kondisi ini sudah bukan menjadi rahasia umum bagi pemilih di arus bawah.

“Pola politik ini setidaknya harus terkubur dala negeri ini.

Jika bangsa ini diharapkan untuk mengalami kemajuan. Karena upaya politik uang merupakan pembunuhan pola pikir rakyat,” harapnya.

Hal senada dikatakan Pengamat hukum dan kebijakan publik, Bedug Instute, Mushafi Miftah. Apabila caleg menggunakan politik uang dalam pileg.

Tetapi keinginanya tidak terakomodir memperoleh suara untuh sebagai persayaratan mencapai kursi dewan. Secara otomatis caleg tersebut akan mengalami kestresan dalam dirinya sebab cost politik yang dikeluarkanya terlalu besar diluar kewajaran.

“Ini akan mudah terjadi dalam pemilu mendatang. Sebab sekarang sudah mulai banyak didengar oleh publik akan munculnya permainan uang.

Hal seperti ini setidaknya harus dibuang dalam pola pikir para caleg,” tegasnya.

Ia menyadari dalam mengarungi dunia politik seperti pileg, memang adanya cost politik tetap ada di dalamnya. Tetapi teknis dan cara yang harus digunakan oleh para caleg benar-benar harus mencerdaskan kepada para pemilih dan rakya kecil.

“Seperti pembuatan alat peraga kampanye caleg. Secara otomatis mereka membutuhkan dana. Sebab ini merupakan bahan pengenalan dirinya kepada masyarakat. Tetapi jika untuk memperoleh suara caleg harus membeli suara pemilih ini merupakan langkah yang harus ditinggalkannya,” ucap Mushafi Miftah.

Untuk mengantisipasi tingginya peluang caleg yang rawan tejadi stress, pihak rumah sakit jiwa sudah mulai mempersiapkan ruang khusus bagi mereka. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 NO. 0306| TAHUN III

13

21 Arsip Foto Bupati Lenyap Ada Rencana Dilakukan Penelusuran di Belanda PROBOLINGGO - Sebanyak 21 arsip foto Bupati Probolinggo yang merupakam saksi sejarah, saat ini lenyap alias kosong. Untuk memperoleh foto yang merupakan salah satu arsip negara tersebut, pihak pemkab Probolinggo terus melakukan penelusuran. Direncanakan melakukan penelusuran ke negeri Belanda.

Nama 21 Bupati Probolinggo yang tidak terdokumenkan fotonya, Kiai Djojolelono, sebagai bupati pertama tahun (1746-1768), Raden Tumenggung Djojonagoro, Bupati ke-2 ( 1768-1805), Raden Tumenggung Tjondronagoro, Bupati ke-3 (1805-1808), Raden Tumenggung Djojoadiningrat, Bupati ke-4, (1808-1810), Babah Tumenggung Han Kek Hoo bupati ke-5 (1810-1813).

Kemudian Raden Tumeng-

gung Soejoadiningrat bupati ke-6 (1813-1816), Raden Tumenggung Ario Adiningrat bupati ke-7 (1818- 1821), Raden Tumenggung Pandji Notonagoro bupati ke-8 (1823-1837),Kyai Tumenggung Wirjowidjojo bupati ke-9 (1837-1840), Raden Adipati Ario Prawiroadiningrat selaku bupati ke 10 (1840-1843) juga tidak ada.

Bahkan dokumen foto Raden Adipati Tjokronegoro bupati

ke-11 (1843-1855), Raden Adipati Soeroadinegoro bupati ke12 (1855-1879), Raden Tumenggung Soerjaningrat bupati ke-13 (1879-1888), Raden Tumenggung Widjojokoesoemo bupati ke-14 (1888-1894), Raden Tumenggung Soerengrono bupati ke-15 (18941901), Raden ToemenggungAbdoel Moegani Bupati ke-16 (1901-1916), Raden Adipati Ario Nitinegoro bupati ke-17 (19161929), Raden Adipati Ario Poedjo bupati ke-18 (1930-1943), Raden Abdul Rachim Pratolikromo bupati ke-19 (1943-1944), Raden Soedoet Alip bupati ke-21 (19471949), M . Soesilo Tondo Anudjojo bupati ke-22 (1949-1950) juga tidak dimiliki pemkab Probolinggo.

Tidak adanya arsip dokumen foto bupati ke 21 itu,

Kepala Arsip Daerah Kabupaten Probolinggo, Dwi Hartono mengaku untuk arsip 21 Bupati Probolinggo, pemkab memang tidak memilikinya. Padahal foto itu merupakan bukti sejarah sebagai pemimpin yang pernah ada di daerahnya.

“Pihaknya akan terus berupaya mencari dokumen foto penting tersebut. Namun untuk 14 foto bupati yang lain dari 35 kepemimpinan sudah diarsipkan termasuk bupati yang sekarang,” katanya kepada wartawan, Kamis (20/2).

Rencana pencarian foto yang belum ditemukan, pihaknya akan melakukan penelusuran ke Arsip Nasional Republik Nasional (ANRI) di Jakarta. Jjika dalam pencarian ke ANRI tidak berhasil, akan melanjutkannya ke Negara

Belanda.

“Menurut buku sejarah Kabupaten Probolinggo, Bupati tersebut dulunya dianggkat pada jaman penjajahan negara Belanda.

Kemungkinan besar Arsip foto bupati terdokumenkan disana,” tandas Dwi Hartono.

Lebih jauh, Dwi Hartono, menuturkan pihaknya tidak bisa melaksanakan dalam tahun ini untuk ke Negara belanda. Dengan alasan tidak memiliki anggaran untuk menuju kesana.“Kalau memang dalam pengajuan APBD 2015 penelusuran foto akan diusulkannya. Jika ada anggaran tentang itu, kami akan tidak segan-segan akan melanjutkan penelusuran. Ya semoga saja di ANRI foto tersebut di temukan,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

EKONOMI

Barang Loak Kian Diburu Konsumen PROBOLINGGO - Mahalnya berbagai harga produk di pasar bebas membuat konsumen lebih memburu barang loakan. Apalagi harganya jauh dibawah standar di pasaran. Salah satunya, barang loak beragam jenis peralatan sepeda motor yang ada di Kota Probolinggo. Hampir setiap hari barang loakan itu diburu oleh pembeli.

Konsumen yang datang tidak hanya tingkat lokal, namun juga tidak sedikit pembeli yang berasal dari luar kota. “Karena harganya variatif,” ujar seorang pengusaha loakan asal Kota Probolinggo, Ahmad kepada wartawan, Kamis (20/2).

Dia menjelaskan, usaha loakan berbagai jenis peralatan motor miliknya tersebut tak pernah sepi dikunjungi pembeli. Bahkan, setiap hari pemilik UD Ahmad itu mengaku mendapatkan hasil sebesar Rp.3 juta sampai Rp.5 juta perhari.

Sejumlah pembeli saat dimintai komentarnya mengatakan, pembeli lebih memburu barang loakan karena harga barang peralatan motor di toko atau deller sangat mahal. Solusinya, banyak masyarakat cenderung memilih barang bekas.

“Kalau beli yang baru sangat mahal. Lebih baik cari yang bekas saja,” ujar Misnamo.

Untuk mendapatkan barang loakan di UD Ahmad itu, pembeli

tidak perlu repot-repot. Mereka cukup mencarinya sendiri, begitu cocok harga mereka langsung membayar.

Untuk mendapatkan barang bekas itu, Ahmad mengaku sudah ada yang mengantarnya. Dia kulak bukan berbentuk loakan, tetapi masih utuh sepeda motor. Kemudian motor-motor itu dijagal sebelum kemudian dijual kembali kepada pembeli. “Jadi awalnya masih motor utuh. Lalu kita jagal sesuai permintaan pasar,” katanya.

Motor yang dijagal itu, hampir semua jenis kendaraan ada.

Mulai tahun 1986 sampai jenis motor yang baru. “Jenis motor yang kita jagal itu semua dokumennya lengkap. Termasuk STNK dan BPKB,” terang dia.

Tak heran, untuk menjagal motor-motor tersebut, ia membutuhkan sebanyak lima orang karyawan. Dengan lima orang karyawannya tersebut, setiap hari Ahmad harus mengeluarkan uang Rp.500 ribu untuk membayar mereka.

Lalu apa peralatan motor yang dijagal itu termasuk barang loakan? Menurut Ahmad, barang yang sudah rusak yang tidak bisa dipakai tetap dijual. Namun harganya berbeda. “Kalau barang seperti itu harganya perkilo.

Karena sudah tidak bisa dipakai lagi,” katanya. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

JUMAT 21 FEBRUARI 2014|NO. 0306|TAHUN III

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kesadaran Mengurus IMB Masih Rendah PROBOLINGGO - Kesadaran masyarakat Kota Probolinggo mengurus IMB jauh dari memuaskan. Saat ini, lebih dari persen bangunan berdiri tanpa izin. Masih banyak warga yang belum mempunyai, kesadaran pentingnya memilki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Buktinya saat ini di Kota Probolinggo, berdasarkan sumber data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kota Probolinggo, total yang mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mulai 2008 sampai 2013 sebanyak 2.246 izin.

Yakni, tahun 2008 sebanyak 411 izin atau 9.87 persen, 2009 sebanyak 314 izin atau 8.38, 2010 sebanyak 352 izin 8.38 persen, 2011 sebanyak 404 izin atau 10.81 persen, 2012 sebanyak 388 izin atau 10.71 persen, 2013 sebanyak 377 izin atau 13.94 persen.

Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengurus bangunan yang tidak memiliki IMB. Baik itu bangunan rumah tinggal, maupun non rumah tinggal. Meski Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) Kota Probolinggo.”Pihak kami sudah melakukan jemput bola dengan melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan,”ujar Muhamad Abas, Kasi Pelayanan Perijinan, kepada wartawan, Kamis (20/2).

Muhamad Abas mengatakan, pihaknya hanya melakukan antisipasi, meningkatnya jumlah bangunan, yang tidak mengantongi IMB. Dengan memberikan pelayanan pemutihan bangunan, dimana setiap bangunan warga yang belum memikili IMB, dan dihimbau segera mengurusnya.

“Sampai saat ini masih banyak bangunan, yang tidak memiliki IMB. Tetapi yang paling banyak bangunan rumah tinggal, kalau bangunan lain ada tapi tidak banyak, “tandasnya.

Tingginya angka pelanggaran perizinan bangunan, ini menunjukkan masyarakat masih kurang disiplin. Ditambah lagi tidak adanya ketegasan dari pemerintah. Hal itu setidaknya terlihat ketika, berusaha menanyakan langkah apa yang dilakukan, melihat masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB. “Langkah yang sudah kita ambil dengan jemput bola dengan sosialisasi. Sebab sosialisasi untuk IMB, ini sudah lama kita lakukan. Hanya saja kita memberikan layanan, kepada mereka

yang sudah terlanjur membangun tapi tidak ada yang mengurus IMB,“ papar Muhamad Abas.

Ketika ditanyakan lebih lanjut soal akan mempengaruhi potensi memasukkan PAD. Pihaknya mengatakan hasil pajak IMB sudah melebihi target. Hanya IMB rumah hunian yang relatif menurun. Kalau urusan pajak, itu akan masuk ke Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Itukan pajak yang masuk di PBB, wewenang pihak Dispenda, bukan kita, “ tukasnya Soal IMB, Masyarakat Masih Awam Kurangnya kesadaran warga dalam mengurus izin n endirikan bangunan (IMB), salah satu sebabnya adalah lemahnya sanksi terhadap pelanggar yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. tentang IMB. Perda menyebutkan, sanksi yang diberikan kepada pihakpihak yang tidak membuat IMB berdasarkan Perda No.5 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

“Bila dibandingkan dengan harga pembuatan dampak dalam pembuatan IMB itu sangat jauh.

Sehingga mungkin orang berpikir lebih baik harus membuat IMB yang mencapai puluhan atau ratusan ribu. Bahkan kalau bangunannya sangat luas dan harga

NELAYAN

tanahnya mahal itu bisa jutaan,” kata Edi Sukartono, Ketua Forum Peduli Tata Ruang Kota.

Dalam dua tahun terakhir, kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB, masih sangat rendah. Karena itu, upaya pemerintah untuk memberi pemahaman dan pengawasan kepada masyarakat terkait IMB, tentu patut kita dukung.

Namun, keraguan muncul, apakah pihak pemerintah, dalam hal ini aparat SKPD, hingga perangkat lurah, RW/ RT yang dilibatkannya, bisa bersungguh-sungguh menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait IMB. Apalagi, dari pengalaman yang ada, tercatat aparat pemerintah, kinerjanya masih belum bisa diharapkan di tengah masyarakat, sekalipun anggaran ditambah.

Hal senada dikatakan, Ketua DPD LPM Kota Probolinggo, Agus Abdurrahman, mendesak masyarakat untuk sadar mengurus IMB dalam mendirikan bangunan miliknya, apakah itu untuk rumah atau kantor, tentu sangat lebih sulit dibanding membalik telapak tangan. Karena, selama ini, nyaris tidak ada sosialisasi yang mengedukasi masyarakat tentang seberapa penting dan perlunya IMB. Kecuali, segelintir orang ada mendengar perlu IMB untuk mendirikan bangunan. Itu pun,

Hasil Tangkapan Melimpah, Harga Ikan Murah PROBOLINGGO - Harga ikan di pelabuhan Tanjung Tembaga (PTT), Kota Probolinggo sejak Rabu (19/2) kemarin menurun drastis. Turunnya harga ikan tersebut akibat hasil tangkapan ikan yang melimpah.

Salah seorang pedagang di areal PTT, Ny. Misbah menjelaskan hasil tangkapan ikan para nelayan sejak kemarin benar-benar melimpah. Setelah mereka tidak bisa melaut terlalu jauh akibat kabut putih dampak letusan gunung Kelud.

Harga ikan yang mengalami penurunan itu seperti ikan teri. Sebelum mengalami penurunan Rp.12 ribu, harga ikan teri mencapai Rp.16 ribu

sampai Rp.17 ribu perkilo.

Ikan benggol kini turun menjadi Rp.7000 perkilo dari harga Rp.14 ribu perkilo. “Pokoknya sekarang banyak harga ikan yang turun,” tandasnya kepada wartawan, Kamis (20/2).

Melihat turunnya harga ikan akibat tangkapan melimpah, tidak sedikit para tengkulak yang langsung menyerbu nelayan. Bahkan, sebagian ada yang memesan hasil tangkapan ikan sebelum nelayan turun ke darat.

Seorang pedagang ikan lainnya, Sukandar menjelaskan, melimpahnya hasil tangkapan ikan yang dialami para nelayan sebagai wujud berkahnya kabut putih akibat dampak meletusnya gunung Kelud yang terjadi beberapa hari lalu. Dari hasil tangkapan tersebut, minimal nelayan mendapatkan satu ton ikan. Bahkan, ada yang sampai lima ton sekali

melaut.

Diketahui sebelumnya, beberapa hari yang lalu, para nelayan tak bisa melaut menangkap ikan lebih dari jarak satu mil.

Kondisi itu diakibatkan adanya kabut putih di tengah perairan, sehingga mengganggu jarak pandang. Cuaca yang tidak menentu itu membuat para nelayan hanya melaut di seputaran PTT dan pulau Gili. “Dengan adanya kabut putih itu, sebagian nelayan takut melaut,” ujar warga desa Gili, Sumar.

Meski cuaca ada kabut putih, namun ada juga sebagian nelayan yang nekat melaut. Hal itu dilakukan karena adanya tuntutan kebutuhan. Padahal, kondisi kabut putih itu bisa membahayakan nelayan sendiri. Karena menggangu jarak pandang yang penuh penuh resiko. =Muhammad Sugianto

tanpa ada penjelasan gamblang kepada masyarakat awam, kenapa mesti mengurus IMB. Kalau tidak ber-IMB, kenapa harus ada bangunan.

Masyarakat awam, sesungguhnya belum memahami, bahkan ada yang tidak tahu, apa itu IMB. Logika awam, adalah aneh, membangun di tanah sendiri, milik orangtua atau nenek moyangnya, harus minta izin segala.

“Berpikir positif saja, kalau hal itu terjadi, lantaran mereka, masyarakat awam, selama ini tidak diberi pemahaman memadai atau diedukasi oleh instansi terkait, tentang IMB,”ucapnya.

Apalagi, di benak masyarakat telah tertanam sikap apriori, bahwa kalau kita berurusan akan dipersulit. Ini juga merupakan fenomena riil, dimana masyarakat cenderung bepikir negatif dan selalu merasa dirugikan, ketika mesti mengikuti aturan yang berlaku.

“Kita mendukung pemerintah melakukan pengawasan kepada masyarakat terkait wajib IMB. Syaratnya, cerdaskan dan cerahkan dulu masyarakat, permudah urusan mereka, kemudian dengan pemahaman dan kenyamanan mereka yang baik itulah nantinya, kesadaran mengurus IMB makin meningkat,”pungkas Agus Abdurrahman. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 No. 0306 | TAHUN III

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

Seedorf Yakin Timnya Akan Lolos Meski AC Milan Kalah Tipis 0-1 dari Atletico Madrid MILAN - Pelatih AC Milan Clarence Seedorf tetap yakin timnya bisa melaju ke perempat final Liga Champions musim ini, meski menelan kekalahan tipis 0-1 dari Atletico Madrid pada laga di San Siro, Kamis (20/2) dini hari WIB. Gol tunggal pada laga itu dicetak oleh Diego Costa di menitmenit akhir pertandingan. Untuk lolos ke perempat final, “I Rossoneri” harus memetik kemenangan mininal 2-0 saat berlaga pada leg kedua di Vicente Calderong Maret mendatang.

Pelatih asal Belanda mengaku, timnya tidak beruntung pada laga melawan Atletico tersebut.

Pasalnya, mereka lebih memiliki banyak peluang dibanding tim tamu. Karena itu, mantan pemain Milan selama 10 tahun itu pun sangat optimistis menatap tahap berikutnya di Liga Champions.

“Semua orang bisa menyaksikan bahwa para pemain saya bermain baik di atas lapangan. Saya bangga dengan apa yang mereka lakukan. Pada 20 menit terakhir kami sedikit menurun, sebaliknya Atletico meningkat. Kami hanya kurang beruntung dan menderita pada akhir pertandingan,” kata Seedorf yang baru pensiun sebagai pemain saat ditunjuk sebagai pelatih Milan bulan lalu.

Mantan pemain klub Brasil

Botafogo itu meneruskan, “Pada babak pertama kami sangat positif. Saya kira Mario Balotelli memperlihatkan beberapa hal bagus. Dia terus bertumbuh. Kami sangat menghormati Atletico.

Para pendukung sangat membantu kami dan saya sangat percaya menghadapi leg kedua.”

Sementara itu, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone sangat bangga karena timnya bisa mengalahkan AC Milan di kandangn-

nya sendiri dan tidak kebobolan Hasil ini akan menjadi modal berharga untuk mengarungi leg kedua nanti di Vicente Calderon.

“Kami tahu, kami menghadapi sebuah tim yang bermain sangat intens di babak pertama.

Sebaliknya kami banyak kehilangan bola di tengah dan sedikit kewalahan. Kami tidak bermain pada tempo yang tepat. Pada babak kedua, kami berubah. Kami memblok tendangan Balotelli dan

Kaka dengan lebih baik dan mulai bisa mengontrol lapangan tengah,” kata pelatih asal Argentina ini.

Seedorf melanjutkan, “Kami terus berkonsentrasi pada pertandingan dan gol yang kami harapkan akhirnya datang juga.

Kami memanfaatkan peluang yang kami ciptakan. Saya kira pada babak kedua, kami bermain dengan cerdas.” =ESPN/AJI

LAGA PERSAHABATAN

Alessandro Del Piero Akan Lawan Bekas Klubnya SYDNEY - Mantan bintang Juventus dan Timnas Italia Alessandro Del Piero yang kini merumput di Liga Australia atau A-League bersama Sydney FC akan melawan bekas timnya, Juventus, dalam laga persahabatan antara Juventus melawan para bintang A-League pada Agustus mendatang di Sydney, Australia.

Del Piero pernah membela dan bahkan menjadi ikon klub raksasa asal Italia, Juventus selama 19 tahun dan 11 tahun diantaranya bertindak sebagai kapten. Bersama klub dari Kota Turin itu, dia mencetak 290 gol dalam 705 pertandingan.

Ketua Federasi Sepakbola Australia David Gallop, Selasa (18/2) lalu mengatakan, mendatangkan klub sekelas Juventus ke Australia sungguh luar biasa dan sangat bermakna untuk perkembangan sepakbola Australia.

Tahun lalu, Presiden Juventus Andrea Agnelli sudah merencanakan akan membawa kekuatan penuh saat berkunjung ke Sydney Agustus mendatang itu.

Lucio Serang Balik Materazzi Sementara itu, mantan Bek Bayern Muenchen dan Inter Milan asal Brasil Lucio menyerang balik mantan rekannya di Inter

Milan, Marco Materazzi. Perang kata-kata antarkeduanya berawal dari pernyataan Materazzi bahwa dia tidak habis pikir Lucio masih bermain pada usia 35 tahun.

Kalimat ini rupanya sangat menyinggung Lucio yang kini bermain bersama klub Liga Brasil Palmeiras dengan durasi kontrak satu tahun. Menurut Lucio, Materazzi adalah tipe orang yang kerjanya menyerang orang lain baik di lapangan maupun di luar lapangan.

“Dia adalah tipe orang yang masuk ke lapangan dengan satu tujuan yaitu melukai lawannya.

Sekarang dia berhenti bermain dan dia menggunakan kekerasan kata-kata untuk menyerang orang lain. Dia represif,” kata mantan bek dan kapten Tim Nasional Brasil pada Piala Dunia Afrika Selatan 2010 itu.

Materazzi dan Lucio samasama merayakan keberhasilan Inter Milan meraih tiga gelar

pada 2010 yaitu juara Liga Serie A, Piala Italia, dan Liga Champions. Meskipun, pada laga final Liga Champions melawan Muenchen, pelatih Jose Mourinho lebih memilih Lucio di jantung pertahanan daripada Materazzi.

Rupanya, hal itu membuat Materazzi tidak puas dan karenanya dia, yang menjadi sasaran “Tandukan Zinedine Zidane” pada final Piala Dunia 2006 di Jerman yang mempertemukan Italia versus Prancis itu, mengeritik penampilan Lucio di final melawan Bayern Muenchen.

“Pada akhir babak pertama, Mourinho sangat marah padanya.

Dia bilang akan membunuhnya bila terlalu maju dari daerah pertahan. Kami harus bangun sebuah patung untuk Samuel (Eto’o) karena pernah bermain bersamanya,” kata Materazzi. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

16

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

111 HARI LAGI

CLARENCE SEEDORF YAKIN TIMNYA AKAN LOLOS

DEL PIERO AKAN MELAWAN BEKAS KLUBNYA

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

Wenger Pertanyakan Cara Oezil Ambil Penalti

ilustrasi: ach. sunandar/koran madura

16

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

Arsenal Dipermalukan Bayern Muenchen 0-2 di Kandang Sendiri LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger mempertanyakan cara Mesuit Oezil mengambil tendangan penalti ke gawang rekan satu timnya di Timnas Jerman Manuel Neuer saat Arsenal menjamu Bayern Muenchen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Emirates, Kamis (20/2) dini hari WIB. Pada laga tersebut, Arsenal menelan kekalahan 0-2 berkat gol Tony Kroos dan Thomas Mueller.

Wenger pun mengaku, dirinya tidak terlalu suka dengan cara mengambil tendangan penalti seperti itu karena terlalu mudah dipatahkan kiper lawan.

Meskipun Oezil sendiri merasa nyaman dengan cara tersebut. “Saya lebih suka pemain menendang bola secara pas.

Lihat, masing-masing pemain memiliki gayanya sendiri dan kita harus menghormati itu karena tidak ada gaya yang baku dalam mengambil tendangan penalti. Dia merasa nyaman dengan gayanya itu,” kata Wenger.

Kegagalan mengeksekusi tendangan penalti ini menjadi salah satu kunci kekalahan Arsenal. Penyebab lainnya adalah hukuman kartu merah terhadap Wojcheich Szczesny. Itu sebabnya, Wenger menilai, Rabu (19/2) malam adalah hari yang sial bagi Arsenal.

Wenger juga memprotes keputusan wasit yang mengusir Wojciech Szczesny keluar lapangan setelah menjatuhkan Arjen Robben di kotak terlarang.

Menurutnya, kiper Polandia itu tidak layak dikartu merah karena tidak ada benturan fisik dengan Robben.

Pada bagian lain Wenger memuji Bayern Muenchen sebagai tim yang bagus, terutama Arjen Robben yang sangat merepotkan lini belakangnya. “Roben menyulitkan banyak tim dan dia adalah

pemain kelas dunia. Satu-satunya yang kami lakukan adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk leg kedua. Tidak ada orang yang pernah tahu apa yang akan terjadi,” ucap pria Prancis ini.

Sebaliknya pelatih Bayern Muenchen Pep Guardiola memuji Arsenal sebagai tim yang jauh lebih baik dari pasukannya, sebelum kiper Wojciech Szczesny mendapat kartu merah dan memaksa “The Gunners” bermain dengan 10 orang pemain. Bayern Muenchen akhirnya memetik kemenangan 2-0 berkat dua gol di babak kedua.

“Mereka jauh lebih bagus dari kami selama 10-15 menit pertama. Kesalahan Mesut Oezil yang gagal mengeksekusi tendangan penalti sangat penting dan setelah kiper mereka diusir keluar lapangan, pertandingan menjadi berbeda. Dia adalah orang terakhir, wasit memberi penalti, kartu merah.

Keputusan ini tepat,” kata mantan pelatih Barcelona itu.

Dia melanjutkan, “Ketika ada sembilan pemain Arsenal di wilayah pertahanan pada babak kedua, ini bukan hal yang mudah. Untung kami bisa mengontrol pertandingan dengan baik.

Kami bermain dengan sabar hingga akhirnya lahir gol kedua. Hasil ini sangat super. Kami sangat bahagia. Ini laga ketiga saya di sini dan dua kali saya ke sini bersama Barcelona kami memainkan sepakbola yang sangat bagus tetapi kami tidak memetik kemenangan.

Karena itu saya sadar betapa sulit memetik kemenangan di sini. Benar bahwa kami bermain dengan 11 orang sedangkan mereka dengan 10 pemain.”

Meski menang, Guardiola mengingatkan anak-anak asuhnya untuk tidak jumawa dan tetap hati-hati saat menjalani leg kedua di Allianz Arena nanti.

Pasalnya, tahun lalu, Muenchen juga mengalahkan Arsenal 3-1 di Emirates, tetapi anak-anak asuh Arsene Wenger itu mampu menang 2-0 di Allianz Arena.

“Sekarang tergntung kami. Bila kami mencoba mempertahankan hasil ini maka kami pasti akan dieliminasi oleh Arsenal. Bila kami bermain untuk memenangkan pertandingan, mungkin kami bisa maju ke perempat final,” tutup mantan gelandang Barcelona dan Timnas Spanyol itu. =ESPN/AJI

JUMAT

KORAN MADURA

21 FEBRUARI 2014 No. 0306 | TAHUN III

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

Taneyan Lanjang

A A

KORAN MADURA

KAPAL. Usaha Pemotongan Kapal Bekas di Kecamatan Kamal yang ditengarai sebabkan pencemaran

BANGKALAN - Kegiatan pemotongan kapal bekas di daerah Pelabuhan Kamal ditengarai menyebabkan pencemaran laut.

Hal itu berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalam laut yang terkena imbas. Apalagi kondisi laut sudah berubah warna, yang asalnya biru menjadi keruh. Ketika kondisi sudah separah itu, kajian ulang terhadap keberadaan pemotongan bangkai kapal menjadi suatu kewajiban, ekosistem laut yang rusak sangat berpengaruh terhadap kelestarian biota laut. Apalagi, nelayan yang bekerja mencari ikan di sekitar perairan tersebut.

Sehingga hal itu perlu menjadi perhatian instansi terkait, baik secara izin administrasi maupun izin lingkungan hidup.

Sesuai UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, para pemilik pemotongan kapal bekas wajib memilki izin dari Pemkab Bangkalan, termasuk izin Amdal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Pencemaran laut sendiri sangat berpengaruh terhadap perubahan dalam lingkungan laut.

Termasuk muara sungai yang dapat menimbulkan akibat bu-

Akankah Usaha Pemotongan Kapal Dikaji Ulang?

Dapat Mencemari Laut dan Merusak Sumber Hayati-Biota ruk, karena dapat merusak sumber daya hayati laut dan biota laut. Gangguan terhadap kegiatan di laut yang bisa menurunkan kwalitas air laut dan mutu kegunaan dan manfaatnya. Oleh karena itu, setiap pencemaran dipastikan berbahaya terhadap kesehatan manusia.

“BLH harus lebih tahu terkait situasi pemotongan kapal di Kecamatan Kamal. Mereka harus menganalisa ulang terkait perizinan usahanya. Sebab warna laut

sudah berubah menjadi keruh di wilayah pemotongan,” kata Syukur, Ketua Madura Coruption Watch (MCW).

Menurutnya, instansi terkait harus bisa melakukan kajian dan analisa terhadap aktivitas proses pemotongan bangkai kapal yang hendak dijadikan besi tua. Para pemilik pemotongan kapal juga harus punya komitmen terhadap dampak-dampak yang bakal ditimbulkan. Sebab, aktivitas semacam itu dapat menimbulkan

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sehingga pengusaha harus melengkapi ataupun memperbaharui dokumen terkait lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh BLH Bangkalan.

“Itu harus menjadi komitmen pengusaha terhadap pengelolaan lingkungan. Termasuk pengelola pemotongan kapal harus memiliki penampungan sementara dan tidak dibuang secara langsung ke laut,” ungkapnya.

Pengelolaan usaha harus me-

nangani secara provesional guna menghindari dampak lingkungan yang lebih besar. Jika para pengusaha tidak memiliki izin atau masanya sudah habis, maka harus dihentikan sementara.

“Berdasarkan pantauan kami, sangat memungkinkan terjadi pencemaran. Banyak izin yang harus dilengkapi perusahaan pemotongan kapal semacam itu. Pengusaha wajib memilki izin BLH, izin lokasi pemotongan, izin gangguan, dan izin keamanan.

Sementara itu, Kepala BLH Bangkalan Hasanuddin Buchori melalui Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolah Limbah Badan Lingkungan Hidup (BLH), Hari Adji mengaku masih melakukan investigasi. Pihaknya masih membentuk tim terpadu untuk melakukan investigasi ke lapangan. Apakah aktivitas pemotongan kapal bekas yang beroperasi dapat mencemari lingkungan atau tidak.

“Kami masih membentuk tim terpadu dan melakukan investasi. Nah, hasilnya belum sekarang. Nanti kalau sudah selesai akan kami dikabari,” ujarnya. =MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA KORAN JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III B MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 No. 0306 | TAHUN III

B

Dapil I Butuh Pengamatan Ketat Fuad-Imam Buchori Bertemu Lagi BANGKALAN - Pemilihan anggota legislatif (pileg) di Kabupaten Bangkalan bakal terlaksana 9 April 2014 mendatang. Dari 6 daerah pemilihan (dapil) yang berada di wilayah tersebut, ditengarai bakal terjadi persaingan sengit di dapil I. Sebab calon anggota legislatif (caleg) yang bersaing merupakan dari kalangan tokoh yang mempunyai basis massa fanatik. Selain itu, dapil satu juga menjadi pengamanan ketat aparat kepolisian.

Berdasarkan pemetaan wilayah daerah yang rawan konflik politik berada di dapil satu, meskipun dapil lain juga sangat memungkinkan adanya konflik.

Adapun dapil 1 sendiri meliputi kecamatan Kota, Socah, dan Arosbaya.

Dianggap rawan karena tak sedikit tokoh yang bertemu dalam pertarungan memperebutkan kursi dewan. Seperti politisi senior yang kini masih duduk kursi legislatif Munawwar Cholil, lalu Ketua DPC Demokrat Ismail Hasan. Disusul anggota dewan lainnya Mahmudi serta Zulkifli yang merupakan calon wakil bupati pada pertarungan pemilukada waktu lalu.

Tidak hanya itu, pertarungan di dapil I juga melibatkan mantan Bu-

pati yang sekaligus menjadi tokoh karismatik Bangkalan, RKH Fuad Amin. Selain itu, KH Imam Buchori Cholil juga turut mencalonkan diri guna memperebutkan kursi dewan di dapil yang sama.

Oleh karena itu, banyak kalangan menilai pertarungan di dapil 1 bakal sengit, dibandingkan dengan dapil lain. Hal itu tentunya sangat mempengaruhi perhatian dan pengamanan serius aparat kepolisian.

"Sebenarnya semua dapil rawan terjadi konflik, tetapi yang paling rawan di dapil I yang menjadi perhatian serius anggota," kata Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono.

Dia menilai pada dapil I banyak tokoh berpengaruh yang posisi bertarungnya berada di kota

BERSIAP. Anggota Kepolisian Polres Bangkalan saat melakukan apel pengamanan.

(dapil I). Para tokoh tersebut, seluruhnya memperebutkan kursi dewan, sehingga kategori rawan sangat berlaku di dapil I. Sebab pendukung fanatis mereka rawan menimbulkan konflik horizontal.

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik, dirinya akan

SEPEK BOLA

mengupayakan dengan antisipasi preventif, bila dimungkinkan terakhir gakkum (penegakan hukum). Semua dapil pada dasarnya menjadi fokus pengamanan.

Pihaknya mengimbau kepada semua pihak baik caleg maupun pendukung atau masyarakat

moh ridwan/koran madura

agar bisa menahan emosi, apabila terjadi seseuatu yang dianggap kurang puas. Lebih baik agar menempuh jalur yang benar dan telah disiapkan. "Hindari perbuatan anarkis, agar tidak berurusan dengan hukum," sarannya. = MOH RIDWAN/RAH

KAMPANYE

Perseba Berpeluang Masuk Timnas Ditemukan Pelanggaran BANGKALAN - Laga persahabatan Timnas U19 melawan tim Perseba Bangkalan akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Jumat (21/2). Laga tersebut sebagai ajang mencari bibit-bibit pemain berbakat di Bangkalan. Oleh sebab itu, Pelatih Timnas U19 Indra Sjafri Indra Sjafrie meminta kepada pemain Perseba untuk bermain dengan totalitas dan semangat yang tinggi.

"Tim Perseba kami harapkan bermain dengan totalitas tinggi. Sehingga kami bisa mengetahui kualitas pemain. Apabila ada yang berbakat (pemain Perseba) sesuai dengan stanadar tidak ada satu orangpun yang dapat menghalangi saya untuk merekrutnya masuk Timnas U19," ujar pelatih yang dikanal tegas itu.

Menurutnya, setiap pemain yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bergabung menjadi pemain

Indra Sjafri Indra Sjafrie Pelatih Timnas U19

Timnas. Namun dengan catatan pemain tersebut memiliki skill yang mumpuni dan layak sesuai dengan standar pemain berkualitas. Dengan demikian jika pemain Perseba ada yang memenuhi kriteria tersebut tidak ada alasan lagi baginya untuk tidak merekrut menjadi bagian pemain Timnas U19.

"Berdasarkan hasil tour yang telah kami lakukan, ternyata tidak semua daerah memiliki pemain yang berpotensi. Saya harapkan dengan uji coba ini bibit-bibit baru bisa muncul dari bumi Madura," katanya.

Sementara itu, dalam konferensi pers yang berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan, tidak ada satu pun pemain timnas yang hadir menyapa komunitas suporter yang hadir. Kondisi ini sangat disayangkan baik oleh kalangan suporter yang sudah menunggu kehadiran pemain timnas, maupun awak media yang melakukan peliputan. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menemukan banyak partai dan calon legislatif peserta pemilu melakukan pelanggaran pada pemasangan alat peraga kampanye.

"Kami telah mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan agar menindaklanjuti temuan pelanggaran itu," kata Ketua Panwaslu Bangkalan Siti Zahra Ira, Kamis.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu dan panitia pengawas kecamatan (panwascam) selama ini, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di wilayah itu, hampir di semua kecamatan.

Zahra Ira menjelaskan dalam surat yang dikirim ke KPU itu pihaknya meminta agar institusi itu melakukan tindakan tegas kepada partai politik peserta pemilu yang melakukan pelanggaran itu. "Ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun

2013 dan Perda Kabupaten Bangkalan yang menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga tidak dipaku di pohon, sementara yang kami temukan sangat banyak, termasuk di tiang listrik dan tiang telepon," katanya.

Berdasarkan data di Panwaslu Bangkalan, jumlah alat peraga kampanye milik calon legislatif yang dipajang melanggar ketentuan sebanyak 36 alat peraga, tersebar di 18 kecamatan.

Dari jumlah itu, terbanyak di Kecamatan Kamal, yakni sebanyak tujuh titik, lalu di Kecamatan Blega sebanyak enam titik.

Tidak hanya alat peraga calon legislatif, Panwaslu Bangkalan juga menemukan adanya alat peraga kampanye yang juga melanggar dari calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Kalau DPD yang kami temukan di lapangan ada empat, yakni di Kecamatan Bangkalan, Kwanyar, Galis, dan Kecamatan Blega," terang Zahra Ira. = ANT/ABD AZIZ/RAH

Bangkalan BANGKALAN - Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Bangkalan sangat memprihatinkan. Organisasi yang menampung para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) ternyata kurang diminati. Organisasi tersebut telah berdiri sejak 1988 lalu. "Organisasi pensiunan PNS ini satusatunya organisasi pensiunan yang berlevel nasional, akan tetapi di Bangkalan sangat ketinggalan jauh dibanding derah lainnya," kata Ketua Umum PWRI Bangkalan, Abdul Muin.

Menurutnya, sesuai dengan masa berdirinya, PWRI di Bangkalan memiliki tempat permanen, namun ternyata belum ada tempat permanen, sehingga dalam menjalankan roda organisasi sangat tidak efektif dan efisien. Terlebih dalam mengupayakan bagaimana kesejahteraan para pensiunan tersebut.

Apalagi saat melakukan konsolidasi harus berpindah-pindah.

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

PWRI Kurang Diminati Hingga Kini Belum Memiliki Kantor Permanen

doni heriyanto/koran madura

MEMPRIHATINKAN. Para pensiunan PNS yang tergabung dalam PWRI Bangkalan. Hingga saat ini, para pensiunan masih banyak yang enggan bergabung dengan PWRI.

DBD

PSN Belum Bertuah BANGKALAN - Guna menekan angka penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) pada musim hujan seperti sekarang ini, Dinas Kesehatan Bangkalan (Dinkes) menggalakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Sebab, PSN merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi penderita DBD di kabupaten setempat. PSN ini tampaknya kurang efektif, karena sekali PSN belum bisa memusnahkan mata rantai penyebaran jentik nyamuk berbahaya itu, sehingga tiap tahun penyebaran nyamuk aedes aegypty selalu menebar ancaman dalam kehidupan ini.

"PSN ini kita lakukan setiap triwulan untuk mengetahui angka bebas jentik, dan standartnya untuk bebas jentik itu 95 persen," terang Kabid Pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan (P2PL) Dinkes Bangkalan, Abd Walid Yusuf.

Menurutnya, suatu wilayah dapat dikatakan bebas dari ancaman DBD apabila 95 persen dari rumah warga yang ada di wilayah tersebut bebas dari jentik. Sehingga 5 persen dalam menanggulangi penyakit musim hujan itu dengan

pemberian abate. Seringkali warga mengabaikan jentik-jentik yang ada di setiap tempat penampungan air.

"Jadi pemberian abate itu untuk membasmi jentik-jentik yang seringkalo ada di tempattempat penampungan air. Kadangkala warga kurang menyadari itu," jelasnya.

Diharapkan melalui upaya yang dilakukan itu, jumlah penderita DBD di kabupaten Bangkalan agar dapat ditekan hingga mengalami penurunanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apalagi saat musim penghujan seperti ini biasanya penderita DBD mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

"Kasus DBD pada Bulan Oktober dan Nopember 2013 mencapai 596 kasus. Maka pada tahun 2014 ini diharapkan dapat menurun," paparnya.

Dengan demikian, warga diharapkan agar selalu menjaga kebersihan untuk mengantisipasi adanya jentik-jentik di tempat penampungan air. Kemudian apabila ditemukan jentik-jentik dalam air, maka segeralah air tersebut dibuang dana diganti dengan air yang baru. = DONI HERIYANTO/RAH

C

Bahkan, rumah pribadi pun disulap menjadi tempat hanya sekedar untuk berkumpul.

"Di Bangkalan ada kurang lebih 700 jumlah pensiunan PNS, namun yang ikut hanya 10 persen, kami dengan hormat kepada Bupati dapat memberi arahan agar semua pensiunan PNS bergabung dengan PWRI," jelasnya.

Kedepanya, diharapkan peran pemerintah Bangkalan memperhatikan kesejahteraan para pensiunan. Sebab mereka pernah melakukan hal terbaik saat masih aktif menjadi PNS. Seringkali setalah pensiun dari PNS tidak sedikit dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Muh Makmun Ibnu Fuad mengatakan PWRI agar melakukan langkah-langkah solutif dalam mengupayakan berjalannya organisasi dan kesejahteraan para anggota yang notabene sudah purna dari kegiatan dinasnya.

"Mari kita sama-sama saling berkoordinasi, mencari langkah agar organisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan para pensiunan dapat tercapai," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

REFORMASI BIROKRASI

Keterbukaan Informasi Publik Belum Maksimal BANGKALAN - Di era reformasi birokrasi, keterbukaan informasi sangat penting adanya. Hal itu sebagai pengawasan jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, keterbukaan informasi publik belum bisa berjalan maksimal. Karena kesadaran akan undang-undang tersebut masih terlalu minim.

Direktur Madura Coruption Watch (MCW) Abdus Syukur mengatakan banyaknya sengketa Informasi publik lantaran banyaknya pihak belum memahami tentang UU No 14 tahun 2008.

Sehingga berpengaruh terhadap pemantauan oleh lembaga yang bergerak di bidang pengawasan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun Organisasi Masyarakat lainnya.

"Banyaknya program yang tidak terpantau di Madura. Apalagi pembangunan Madura ke depan yang telah direalisasikan pemerintah. Seperti bantuan Kemenpera. Sehingga perlunya sosialisasi UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," jelas Syukur yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur BCW.

Pentingnya undang-undang tersebut sebagai upaya keterbukaan informasi oleh badan publik dan sebagai kuasa pengguna anggaran, agar bisa terbuka dalam setiap program dan data. Keterbukaan semacam itu sebagai upaya pencegahan bersama terhadap bahaya laten korupsi.

Pemberantasan korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sehingga ada kontrol dari undang-undang tersebut,�

Abdus Syukur Direktur MCW

"Pemberantasan korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sehingga ada kontrol dari undang-undang tersebut," ungkapnya.

Sebelum bergantinya nama BCW menjadi MCW, Syukur mengaku seringkali kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi

pengelolaan keuangan dari Badan Publik, seperti dari Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan kabupaten Sumenep.

Sementara itu, Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad meyatakan pentingnya keterbukaan publik merupakan angin segar yang berpengaruh terhadap pemerintahannya. Kontrolling dari semua pihak sangat diharapkan untuk mengawasi kinerjanya. Sehingga bukan hanya dari lembaga penegak hukum dan DPRD saja yang berperan, tetapi masyarakat juga ikut mengawasi seperti lembaga MCW. Menurutnya, pengawasan terhadap lembaga pemerintah sangat dibutuhkan. Sebagai langkah preventif dan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Kabupaten Bangkalan sangat mendukung adanya Madura Corruption Watch, yang cakupannya lebih luas yakni akses informasi seluruh Madura, agar keterbukaan informasi publik bisa sesuai dengan amanah undang-undang," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN D PROBOLINGGO

Sampang

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 No. 0306 | TAHUN III

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

MADURA

D

Potensi Pelanggaran Pemilu Merata Masyarakat Diharap Berperan Lakukan Pengawasan Sampang - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang menyatakan, potensi pelanggaran pemilu merata di 14 kecamatan di kabupaten setempat. Hal itu didasarkan pada hasil identifikasi potensi kecurangan yang dilakukan pengawas pemilu di semua daerah.

“Berdasarkan hasil identifikasi, dari 14 kecamatan, hampir semunya berpotensi terjadi pelanggaran pemilu, yang masingmasing kecamatan rata-rata ada dua sampai tiga desa yang berpotensi terjadi palanggaran seperti manipulasi suara,” jelas Ketua Panwaslu Addy Imasnyah, Kamis (20/2).

Namun, pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan pelanggaran yang akan mendapat perhatian lebih menjelang

dan pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014. “Kami juga telah menyampaikan kepada semua panitia pengawas kecamatan (panwascam) hingga kepada panitia pengawas lapangan (PPL) untuk memprioritaskan pengawas di TPS terkait,” jelasnya.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, pengawas pemilu bekerjasama dengan stake holder, elemen masyarakat, dan masyarakat umum untuk terlibat

melakukan pengawasam. Juga mengintensifkan sosialisasi undang-undang pemilu.

Untuk akurasi hasil perhitungan suara di masing-masing TPS, panwaslu akan mempertimbangkan penggunaan metode Paralel Vote Tabulation (PVT). Adapun data primer pengisian PVT ini adalah form model C-1 yang meski hal itu masih akan dipertimbangkan.

“Pada proses tahapan, kami akan menerapkan strategi pen-

gawasan langsung di setiap tahapan yaitu akurasi hasil penghitungan suara di masingmasing TPS, tetapi kami sekarang sedang mempertimbangkan penggunaan metode PVT atau tabulasi suara pararel,” katanya.

Dirinya berharap, PVT ini dapat menjadi kontrol guna meminalisasi ketidaksesuaian hasil penghitungan manual di setiap TPS di Kabupaten Sampang. =RYAN HARIYANTO/MK

kan mulai tersendat. Sehingga harga-harga (sembako) mulai naik,” kata warga Desa Banyuanyar yang berjualan cabai rawit itu saat ditemui Koran Madura di Pasar Srimangunan.

Menurutnya, harga cabai rawit saat ini tembus di harga Rp 60 ribu perkilogram. Padahal sebelum ada erupsi abu vulkanik Gunung Kelud hanya Rp 35 ribu perkilogram. Sementara menurut Siti Romlah (37) menuturkan bahwa harga bawang merah juga meangalami kenaikan dari harga

Rp 10 ribu perkilogram menjadi Rp 14 ribu perkilogram. ”Bawang merah juga naik (harganya) Mas. Karena pasokan dari luar daerah sedang tidak lancar,” ujar Siti Romlah yang biasa jualan bawang merah di Pasar Srimangunan.

Selain itu, harga telur juga mengalami kenaikan harga dari Rp 14 ribu perkilogram menjadi Rp 14 ribu perkilogram. Hanya saja, harga beras dan minyak goreng masih stabil. Saat ini, harga beras bertahan di kisaran

Rp 8 ribu perkilogram sedangkan minyak goreng Rp 11,500 perkilogram. ”Teman-teman pedagang belakangan ini banyak yang mengeluh karena pasokan terganggu hingga mengakibatkan kenaikan harga. Dan, para konsumen pun mulai sepi. Yang biasanya dalam satu minggu menghabiskan satu kwintal (penjualan cabai rawit), kini dalam minggu belakangan ini tidak sampai (satu kwintal),” tutur Nurhasanah.

Sementara itu, salah satu kon-

sumen yang hanya menyebutkan inisialnya SM (45) berharap Pemerintah turun tangan mengatasi kenaikan harga sembako di Kabupaten Sampang. ”Kami berharap besar kepada pemerintah setempat untuk memberikan solusi agar kebutuhan pokok tidak melonjak tinggi.

Yang biasanya saya mampu membelinya satu kilogram cabai rawit, malah sekarang berkurang dengan membeli seperempat kilogram saja,” ungkapnya. =CR1/ LUM

SEPI PEMBELI: Nurhasanah, salah satu pedagang cabai rawit di Pasar Srimangunan, Sampang, Kamis (20/2).

DAMPAK ERUPSI KELUD

Harga Sembako Naik

SAMPANG- Erupsi Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berdampak hingga ke Madura. Abu vulkaniknya yang menyebar ke sebagian besar wilayah Jawa Timur membuat pasokan sembilan bahan pokok (sembako) ke Madura terganggu. Akibatnya, harga sembako melonjak tajam di Pasar Srimangaunan, Sampang, Madura, Kamis (20/2).

Salah satu pedagang Hurhasanah (35) mengatakan, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga yang cukup tajam. Itu lantaran pasokan dari luar daerah tersendat.

Sehingga para pedagang tidak mempunyai stok yang cukup. ”Sejak ada hujan debu (erupsi abu vulkanik, Red) itu paso-

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

EE

BEBERKAN. Usai membuka naskah pengumuman daftar nama tenaga honorer kategori II, Bupati Sampang A. Fannan Hasib memperlihatkan naskah tersebut sebelum diumumkan hari ini. Di Kabupaten Sampang, peserta yang lulus hanya 316 orang.

Pelulusan K-2 Resmi Diumumkan 316 Peserta Lulus Jadi Calon Abdi Negara SAMPANG - Hari ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang mengeluarkan pengumuman calon pegawan negeri sipil (CPNS) guru honerer kategori dua (K-2). Hanya 316 orang dari sebanyak 2.066 peserta yang dinyatakan lulus.

Ketua Panitia Pelaksana CPNS Puthut Budi Santoso mengatakan, setelah pihak BKD setempat diundang ke BKD Provinsi Jawa Timur untuk menerima hasil seleksi K-2 dari Kemenpan RB bersama dengan 38 kabupaten/kota di Jatim, BKD Sampang resmi mengumumkan CPNS K-2 di masing-masing SKPD pada hari ini.

“Pesan dari Kemenpan, setelah pihak BKD Sampang menerima hasil seleksi K-2 ini maka berhak mengumumkan secara resmi di seluruh SKPD. Kita saksikan bersama dan dibuka dokumen rahasia oleh Bupati disaksikan Forpimda, dan jumlahnya baik nama-nama peserta K-2 tetap seperti informasi waktu lalu di laman Kemenpan,” ucap Sekda itu.

Disinggung penambahan jumlah kuota, pihaknya masih belum menerima petunjuk lanjutan dari pusat. Pihaknya berharap PNS yang baru nanti mampu memenuhi kekurangan abdi negara di Pemerintah Kabupaten Sampang.

“Kalau masalah penambahan kuota itu kami sampai saat ini belum tahu, karena sampai kini yang diumumkan seperti itulah yang kami terima. Untuk tingkat kelanjutannya kita belum ada petunjuk dari pusat. Apalagi kalau kebutuhan PNS sendiri masih kurang dari rencananya yang kita inginkan karena dari sisi guru saja masih kekurangan 2.500, belum tenaga administrasi dan tenaga kesehatan,” jelasnya.

Pada bulan Juni mendatang akan kembali melakukan rekrutmen CPNS.

Bagi tenaga honorer yang belum lolos, sesuai dengan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5 tahun 2014 akan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Sesuai dengan informasi dari hasil sosialisasi yang pernah saya ikuti bahwa pada bulan Juli nanti akan ada penerimaan lagi, dan bagi peserta K-2 yang kini dinyatakan tidak lolos maka sesuai UU ASN itu akan dipertimbangkan oleh daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKD Sampang Slamet Terbang menerangkan dalam pengumuman tes CPNS kali ini hanya ada nomor peserta dan nama peserta tes, tanpa dicantumkan nilainya. “Dari 316 peserta yang lolos ini memang hasilnya tidak tercantum nilainya, cuma nama dan nomor peserta,” terangnya.

Slamet berharap, peserta yang dinyatakan lolos untuk mempersiapkan segala berkas yang dibutuhkan, seperti surat lamaran kepada bupati, pemberkasan dari pihak kepolisian, maupun ijazah asli.

“Bagi yang lolos diharapkan menyiapkan berkas segala sesuatunya,” harapnya.

Tentang calo PNS, dirinya menegaskan tidak mau menanggapi. Sebab, pihaknya tidak mempunyai kewenangan. “Menanggapi kayak semacam joki maupun calo ini saya tidak tahu, terpenting kami menyiapkan secara administrasi mulai dari persiapan tes dan hasilnya. Di luar itu kami tidak mau tanggapi,” tegasnya.=RYAN HARIYANTO/MK

BUPATI SAMPANG PENGUMUMAN

Nomor : 819/ 276/434.206/2014 TENTANG DAFTAR NAMA TENAGA HONORER KATEGORI II YANG DINYATAKAN LULUS TEST CPNS FORMASI TAHUN 2013 Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 9 Februari 2014 Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 perihal : Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II, maka dengan ini kami sampaikan A. Pengumuman Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Sampang dimaksud. Pengumuman tersebut dapat dilihat melalui : 1. Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang 2. Website BKD Sampang : www.bkd.sampangkab.go.id, dan 3. Website : cpns.menpan.go.id, cpns.liputan6, cpns.JPNN, sscn BKN B. Jadwal Penyerahan Berkas 1. Berkas kelengkapan CPNS(cek kelengkapan berkas pada alamat website BKD sampang) dimasukkan dalam stofmap dan disampaikan ke Sekretariat Panitia CPNS mulai tanggal 3 s/d 8 Maret 2014 pukul 08.00 s/d 13.00 bertempat di Aula BKD Sampang 2. Untuk Format surat pernyataaan dan contoh penulisan kelengkapan berkas dapat di Donwload di Website BKD Sampang : www.bkd.sampangkab.go.idatau 3. Surat Lamaran, Surat Pernyataan dll ditulis tertanggal 10 Pebruari 2014

F

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

KEBUTUHAN WARGA

Air PDAM Sering Mampet Sampang - Sejumlah warga di Desa Tanggumong Kec/Kota Sampang meresahkan tak lancarnya aliran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sampang. Sudah berbulanbulan distrubusi air ke daerah tersebut sering mampet.

Warga lebih banyak menggunakan air hujan yang ditampung untuk mencukupi kebutuhan minum maupun kebutuhan mandi. Namun demikian, ratarata warga rutin melakukan pembayaran air ke PDAM. Mamah Dahuri (32), salah satu pelanggan, mengatakan, saluran air di daerahnya itu sejak setahun terakhir sering macet.

Katanya, warga sering mengeluh dan mengadu namun tak pernah digubrik pihak PDAM.

“Air di sini sering macet, tidak mengalir selama hampir setahun. Tidak pernah ada kontrolan dan tidak pernah digubris keluhan warga sini. Saya juga bayar tiap bulan, sama dendanya kadang,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Qodir (26). Dia menyanyangkan sikap pihak PDAM Sampang.

Lantaran, diduga pihak PDAM tebang pilih. Jika warga membuka saluran rekening baru maka air terus dialirkan.

“Bisa saja PDAM tebang pilih, karena kalau lagi ada yang buka rekening baru saluran air lancer, tapi warga yang sudah lama malah tidak pernah airnya disalurkan,” keluhnya.

Disamping itu, jika keluhan warga tetap tidak digubris, warga berencana akan mendatangi kantor PDAM setempat guna melaporkan serta mempertanyakan tidak lancarnya distribusi air ke Desa Tanggumong.

“Warga di sini berencana akan mendatangi pihak PDAM karena ingin melaporkan dan meminta kejelasan terkait adanya saluran air sering macet sampai sudah lama,” imbuhnya.

Sementara Kepala PDAM Kabupaten Sampang Robert Balbut sedang tidak berada di ruang kerjanya saat hendak dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui saluran telepon juga sedang tidak aktif. =RYAN HARIYANTO/MK

SILATURAHMI. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz (dua dari kiri) didampingi Bupati A. Fannan Hasib (kiri) saat bertemu dengan para ulama Sampang.

DUGAAN PENYIMPANGAN BANTUAN RUMAH

Menpera Bertemu Ulama Sampang Sampang - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz melakukan pertemuan dengan sejumlah ulama di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Sampang, Kamis (20/2).

Sebelum melakukan pertemuan dengan para ulama, Menpera terlebih dahulu melakukan pertemuan tertutup di Pendopo Pemkab Sampang.

“Kedatangan Menpera terkait bantuan rumah di Sampang,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Phutut Budhi Santoso.

Namun pejabat teras di Pemkab Sampang ini tidak menjelaskan, secara terinci bantuan rumah dimaksud, bahkan pemkab

melarang wartawan wawancara dengan Menpera dengan alasan yang bersangkutan memang tidak berkenan wawancara dengan media.

Beberapa kiai yang hadir dalam pertemuan dengan Menpera mengatakan, kedatangan Menpera ke Sampang memang sengaja tidak ingin diliput media, karena salah satunya untuk menyelidiki dugaan penyimpangan bantuan rumah yang terjadi

di Kabupaten Sampang.

Kabar yang berkembang di kalangan para ulama dan pejabat Pemkab Sampang, Menpera juga hendak menindaklanjuti bantuan perbaikan rumah warga Syiah yang dibakar massa beberapa waktu lalu.

Menpera Djan Faridz tiba di Pemkab Sampang sekitar pukul 11.30 WIB, Kamis (20/2) siang dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan perwaki-

lan ulama Sampang di Pondok Pesantren Gersempal, Kecamatan Omben, Sampang.

Sekitar 60 personel polisi dari jajaran Polres Sampang diterjunkan guna mengamankan kedatangan Menpera di Sampang itu. Selain di pendopo, pengamanan juga dilakukan di sepanjang jalan yang dilalui Menpera dari Kota Sampang hingga Kecamatan Omben. =ABDUL AZIZ/MK

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 NO. 0306| TAHUN III JUMAT 21 FEBRUARI 2014

NO. 0306 | TAHUN III

G G

TERLIBAT PENCURIAN

Bisa Jadi Ada Pelajar Ikut UN di Tahanan

NEKAT MELAUT. Pedagang menggiring sapi dagangannya untuk diseberangkan ke Kabupaten Probolinggo, di Pantai Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Meskipun cuaca di laut belum sepenuhnya normal, namun sebagian pemilik perahu bermotor rute Pamekasan-Probolinggo, tetap nekat melaut, dengan alasan tuntutan kebutuhan rumah tangga.

Tiga Waralaba Belum Memiliki Izin Dewan Berencana Memanggil Pimpinan KPPT PAMEKASAN – Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pamekasan menyatakan dari 20 toko modern waralaba di wilayah itu ada tiga toko yang belum mengantongi izin operasional.

Ketiga toko yang diduga belum memiliki izin itu, dua berada di Kecamatan Tlanakan dan satu berada di Kecamatan Pasean.

Kepala KPPT Kabupaten Pamekasan, Sahrul mengatakan tiga toko modern yang belum mengantongi izin itu mulai beroperasi sejak tahun 2012 lalu.

Namun hingga saat ini ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi sehingga izinnya tidak bisa diterbitkan. Pihaknya masih merasa kesulitan untuk menyampaikan teguran kepada pengelola toko modern itu agar segera menyelesaikan proses perizinannya.

Sebab, di toko tersebut hanya ada pekerja yang tidak mengerti hal tersebut.

“Kami hanya menyampaikan kepada para pekerja di toko itu agar disampaikan kepada atasannya agar segera menyelesaikan proses perizinannya,” kata Sahrul.

Instansinya tidak bisa melakukan penutupan paksa terhadap toko tersebut karena sudah berdiri sebelum perda nomor 22 Tahun 2013 yang mengatur tentang toko modern disahkan. Ia mengatakan masih menunggu untuk bisa menyampaikan teguran secara langsung kepada pemilik toko.

Sebab setiap toko modern harus memiliki izin operasional. “Baru setelah kami bertemu dengan pemiliknya, kami akan sampaikan batas waktu toleransi atas pengurusan izin itu,” katanya.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan akan mengundang pimpinan KPPT untuk meminta penjelasan soal adanya toko yang belum memiliki izin operasional itu. Klarifikasi dinilainya perlu dilakukan karena berkaitan dengan aturan yang diberlakukan di daerah sehingga tidak menjadi contoh bagi toko serupa lainnya.

Selain itu, hal tersebut dilakukan karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi. Jika izin itu tidak diurus, ia khawatir akan mengurangi pendapatan Kabupaten Pamekasan dari sektor tersebut. “kami baru tahu kalau ada yang belum berizin. Nanti kami akan undang KPPT agar kami tahu yang sebenarnya.

Setelah itu baru kami dapat menetukan langkah,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN – EN, seorang pelajar yang di Pamekasan ditangkap polisi karena terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dinyatakan tetap bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) pada April mendatang.

Namun status kepesertaannya dalam ujian sebagai peserta khusus dan mengikuti ujian di tempat dia menjalani proses hukum.

Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan pelaksanaan ujian untuk EN, bergantung lokasi dia menjalankan proses hukum. Sebab sampai saat ini belum diketahui apakah proses penyidikan dan persidangan untuk pelajar salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pamekasan itu akan selesai sebelum pelaksanaan ujian.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pemekasan, Mohammad Tarsun, jika proses penyidikan dan persidangannya sudah selesai dan memiliki kekuatan hukum, bisa jadi dia akan mengikuti pelaksanaan UN di Lembaga Pemasyarakatan atau tetap mengikutinya di sekolah jika diputus bebas.

Namun jika proses penyidikan dan persidangan hingga waktu pelaksanaan UN belum selesai, maka dia akan mengikuti UN di tempat dia menjalani proses penahanan.

Tarsun mengatakan proses hukum yang melibatkan pelajar tidak menggugurkan haknya untuk mengikuti ujian. Namun dia belum bisa menjelaskan langkah yang akan dilakukan terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan lainnya.

“Yang pasti, dia tetap bisa mengikuti ujian, karena itu merupakan haknya sebagai generasi bangsa. Apalagi dia sudah masuk dalam Daftar Nominasi Tetap peserta UN,” katanya.

Menurutnya, ada dua kemungkinan dalam pelaksanaan ujian untuk EN. Dilaksanakan di tempat menjalani proses hukum atau tetap melaksanakan di sekolah dengan cara dipinjam dan dalam pengawalan petugas kepolisian.

Tarsun menjelaskan tidak mungkin pelajar itu mengikuti ujian dengan sistem susulan.

Sebab, ujian susulan hanya diperuntukkan bagi siswa yang sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri.

Berkaitan dengan sanksi yang akan dijatuhkan sekolah maupun Dinas Pendidikan, menurutnya, sudah dianggap cukup dengan sanksi melalui proses hukum. Sehingga dimungkinkan tidak akan ada sanksi lain yang akan diberlakukan. ”Kasus ini merupakan kasus pidana sehingga kami menilai sanksinya cukup dengan sanksi hukum jika dari proses penyidikan dan persidangannya dinyatakan terbukti,” katanya.

Berkaitan dengan sanksi yang akan dijatuhkan sekolah maupun Dinas Pendidikan, menurutnya, sudah dianggap cukup dengan sanksi melalui proses hukum. Sehingga dimungkinkan tidak akan ada sanksi lain yang akan diberlakukan.

Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemekasan, Juhaini meminta sekolah maupun orangtua untuk berhati-hati dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Sehingga tindakan yang diberikan tidak berdampak buruk bagi masa depan anak tersebut.

Juhaini meminta Disdik sebagai penanggungjawab pelaksanaan pendidikan menjadikannya sebagai pelajaran dan segera melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. ”Harus ada langkah strategis yang dilakukan. Pembentukan karakter siswa tidak bisa hanya mengandalkan pelajaran di sekolah yang lebih menekankan pada peningkatan kemampuan akal. Harus ada kegiatan lain yang secara khusus menekankan penyadaran hati,” =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

JUMAT 21 FEBRUARI 2014|NO. 0306|TAHUN III

Perjuangkan Nasib THL! Melalui Permohonan Penambahan Kuota PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berjanji akan memperjuangkan nasib para tenaga harian lepas (THL) yang sampai saat ini belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pernyataan ini disampaikan Bupati, Kamis (20/2), menyusul minimnya angka kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur khusus, yakni THL Kategori dua (K-2).

Langkah yang akan ditempuh Bupati yaitu akan mengajukan kuota tambahan kepada pemerintah pusat. Pengajuan permohonan tambahan kuota ini rencananya akan disampaikan setelah pihaknya menerima pemberitahuan resmi dari pusat. Selama ini, pihaknya mengetahui angka kelulusan di wilayahnya melalui web-

site Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yang jumlahnya 161 CPNS dari total sebanyak 1. 443 peserta. Mereka terdiri dari berbagai formasi, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

“Setelah ada pengumuman tertulis nanti, saya akan ajukan

tambahan kuota kepada pemerintah pusat dan akan saya sampaikan langsung, semoga disetujui,” katanya.

Pengajuan tambahan kuota ini sengaja menunggu pengumuman resmi secara tertulis dari Kemenpan-RB yang sudah ditandatangani sebagai acuan. Meski diakui tidak akan jauh beda dari pengumuman yang disampaikan melalui website. Syafii menegaskan pengumuman kelulusan CPNS jalur khusus merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan kewenangan daerah.

Daerah tidak berhak ikut campur terkait hasil pelulusan CPNS tersebut. Jika ada tanda tangan Bupati, itu karena atas perintah

pusat.

Selain itu, Syafii juga mengaku prihatin dengan banyaknya THL K2 yang tidak lulus. Padahal banyak yang sudah bekerja dan mengabdikan dirinya ke Pemkab selama puluhan tahun. Oleh karenanya, pengabdian para THL itu harus dibalas dengan memperjuangkan nasibnya ke pemerintah pusat.

“Saya sudah mengetahui tenaga honorer yang benar-benar mengabdi dan bekerja. Sehingga perlu untuk diperjuangkan,” katanya.

Janji Bupati ini sekaligus menjadi jawaban atas desakan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam yang meminta Bupati se-

tempat segera mengajukan kuota tambahan ke Kemenpan-RB. Sebab persentase THL yang lulus, belum mencapai angka 30 persen sebagaimana dijanjikan sebelumnya.

Dari THL K2 yang mengikuti seleksi sebanyak 1. 443 hanya 161 peserta atau sekitar 11 persen yang dinyatakan lulus. 1. 443 THL K2 masing-masing 585 tenaga guru, 42 tenaga kesehatan, dan 816 tegana teknis.

Sedangkan jumlah THL dinyatakan tidak lulus 1. 282 harus menunggu keputusan lebih lanjut, apakah akan segera dilakukan tes lanjutan atau ada kebijakan lain. =A. FAUZI M/MUJ/RAH

MENGGALANG DANA

Motor Relawan Kelud Digundul Maling PAMEKASAN - Satu unit sepeda motor milik Febry, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan hilang dicuri. Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi M 5889 NK itu hilang saat pemiliknya melakukan kegiatan menggalang bantuan untuk korban erupsi Gunung Kelud di kawasan Monomen Arek Lancor, pada Rabu (19/2) sekitar pukul 22. 00 WIB. Motor tersebut diketahui hilang saat pemiliknya hendak pulang usai menggalang dana di lokasi itu. Saat itu, Febry mendekati tempat parkir motornya di Posko Peduli Korban Gunung Kelud di sisi utara kawasan Arek Lancor. Namun ia mengaku kaget, karena motor yang diparkir di belakang posko sudah raib.

Mengetahui motornya hilang, ia dan rekan-rekannya berusaha mencari dengan menyisir kawasan arek lancor. Namun dari penyisiran ke semua titik di lokasi itu tidak membuahkan hasil. Ia juga sudah mengecek ke rekan-rekannya yang lain, untuk mengetahui keberadaan motornya kHawatir dipinjam. Namun tak satu pun dari rekan-rekannya meminjam sehingga dipastikan hilang dicuri.

“Saya ingat sekali motor saya diparkir dalam keadaan terkunci.

Tapi setelah mau pulang ke tempat kos sudah tidak ada,” katanya.

Ketua I PC PMII Pamekasan, Elman Duro mengatakan setelah memastikan motor temannya hilang, pihaknya segera menyebar berita kehilangan itu malalui

layanan blackberry. Diharapkan para pihak dapat membantu untuk mencegat jika melihat motor dengan ciri-ciri sebagaimana ditulis dalam broadcast.

Selain itu, pihaknya juga sudah melapor secara resmi kepada aparat kepolisian, namun belum terungkap.

“Kejadian semacam ini sudah seringkali terjadi di Pamekasan.

Harapan kami pihak kepolisian segera bisa mengungkap sekaligus menangkap para pelakunya,” katanya.

Dia menjelaskan penggalangan dana yang dilakukan aktivis PMII Pamekasan berlangsung sampai malam.

Penjagaan kendaraan para relawan memang tak terlalu ketat, bahkan tak ada petugas khusus. Pada saat kejadian, semua relawan PMII untuk korban bencana letusan Gunung Kelud

terkonsentrasi kepada penggalangan dana terhadap pengendara roda dua dan roda empat yang melintas di bundaran monumen Arek Lancor.

Penggalangan sudah berlangsung tiga hari

berturut-turut dan parkir motor relawan aman-aman saja sebelumnya. “Sejak hari pertama penggalangan dana masih aman.

Tapi malam itu motor rekan kami

hilang. Tapi kondisi ini, tidak menghalangi kami untuk terus menggalang dana. Perjuangan kami tetap berlanjut,” katanya. =A.FAUZIM/MUJ/RAH

KORAN MADURA

PAMEKASAN

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 NO. 0306| TAHUN III

I

Terminal Barang Butuh Kreativitas Bupati Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Kesaktian APBD PAMEKASAN - Penyelesaian pembangunan terminal barang di Kabupaten Pamekasan nampaknya belum ada kejelasan. Kendala utama yang dihadapi yaitu minimnya ketersediaan pendanaan yang masih jauh dari kebutuhan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris meminta Bupati setempat agar serius melengkapi sarana yang perlu dibangun, agar bangunan yang sudah ada tidak mubazir, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sebab, selama ini, terminal barang itu belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya dan hanya menjadi tempat parkir kendaraan serta tempat bermain bola bagi anak-anak.

Langkah yang harus dilakukan yaitu segera membuat terobosan untuk mencari sumber pendanaan. Caranya, Bupati harus melobi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar penyelesaian pembangunan terminal barang tidak semakin membebani APBD. Jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan dipastikan semakin molor.

Menurut Suli, dana Rp 2 mil-

iar yang merupakan dana jadwal ulang pada APBD 2014 tahun ini, masih jauh untuk mencukupi kebutuhan. Jika kebutuhan selanjutnya masih mengandalkan APBD, maka target penataan lalu lintas dalam kota terutama bongkar muat barang dipastikan sulit terwujud.

“Desain Terminal Barang di Cegug itu sudah bagus dan memenuhi standar, karena desainnya ada bangunan pelengkap.

Tapi sangat disayangkan jika pembangunannya tidak segera dilanjutkan akan mubazir dan hanya jadi tempat anak-anak main bola. Makanya perlu keseriusan Bupati. Beliau harus melakukan terobosan agar bisa selesai dalam setahun ini,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan, Moh. Zakir mengatakan bahwa pihaknya su-

dah menggali sumber pendanaan, selain dana Rp 2 miliar yang disiapkan pada APBD saat ini, juga sudah mengajukan permohonan bantuan dana ke pemerintah pusat yang besarannya mencapai Rp 30 miliar.

“Bupati sudah mengajukan dana sebesar Rp 30 miliar, mudah-mudahan segera terealisasi karena sudah ada signal positif.

Kalaupun tidak penuh, mudahmudah bisa mendekati angka itu, sehingga pada 2015 mendatang

sudah bisa dioperasikan,” katanya.

Saat ini, kata Syakir, pihaknya sedang merencanakan pembangunan lanjutan dari dana Bantuan Keuangan (BK) Provinsi yang masuk ke APBD Pamekasan senilai Rp 2 miliar. Dana itu rencananya akan digunakan untuk pekerjaan sebagian tepian terminal dan sebagian gudang. Hanya saja, ia belum bisa merinci secara detail perencanaan pembangunan dari dana itu, karena belum

mengecek keseluruhan perencanaannya.

Pembangunan Terminal Barang di Pamekasan sudah terhenti sejak 2012 lalu. Sampai saat itu, pembangunannya sudah menghabiskan anggaran senilai Rp 7,5 miliar. Sedangkan pembangunan yang belum jelas pendanaannya yaitu fasilitas penunjang, seperti gudang barang, halte, musala, dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

SEREMONIAL

Bupati Pertemukan Warga Pantura dengan BBWS Brantas

PASEAN - Keluhan pembangunan tangkis laut di Desa

Tolontoh Rajeh, Kecamatan Pasean dan di Desa Tamberu,

Kecamatan Batumarmar terobati setelah Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mempertemukan warga pantura dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Kamis (20/2).

Pertemuan itu untuk membahas seputar rencana pembangunan tangkis laut di pantura sebagai upaya mengatasi bencana yang dialami warga setiap musim angin dan ombak.

Dalam kemapatan mediasi itu, Bupati Syafii turun bersama rombongan yang terdiri dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan anggota Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA). Agenda pertama yang dilakukan rombongan adalah melakukan pertemuan dengan warga dan pemantauan langsung ke lokasi proyek.

Syafii mengaku tidak heran atas sikap warga yang mempertanyakan pekerjaan proyek tangkis laut yang mereka nilai asal-asalan, karena hanya berupa timbunan karung pasir.

Mereka membandingkan dengan proyek pengaman banjir di Kecamatan Pamekasan yang menggunakan paku bumi, ”Saya adalah orang pertama yang mempertanyakan pekerjaan proyek itu. Namun setelah dijelaskan akhirnya saya mengerti, ” katanya.

Oleh karena itu, ia menganggap pertemuan itu sangat penting untuk memberi penjelasan kepada masyarakat agar tidak salah paham terhadap proyek itu. Proyek tangkis laut tidak bisa dinilai hanya melalui kecamata awam masyarakat. Perencanaan dan

pekerjaan sudah dilakukan oleh ahli. Perwakilan BBWS, Isgiyanto yang didampingi oleh konsultan proyek menjelaskan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan rencana.

Memang diakui perencanaan proyek tersebut berlangsung cepat.

Sebab, jelas dia, Bupati Pamekasan baru berkirim surat untuk meminta pada pemerintah membangun tangkis laut di wilayah pesisir pantai utara (pantura) pada 1 Januari 2013 lalu. Padahal, anggaran untuk itu sudah tidak ada karena proyek 2013 sudah direncanakan 2012 lalu. Namun, karena pertimbangan kebutuhan mendesak, proyek tersebut dianggarkan dalam APBN perubahan. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

J

KORAN MADURA

PAMEKASAN

JUMAT 21 FEBRUARI 2014|NO. 0306|TAHUN III

MADRASIN

Sapi Keracunan dalam Penyelidikan

HARGA IKAN KERING TURUN. Pekerja menjemur ikan di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim. Harga ikan teri kering yang dipasarkan ke Solo dan Jabar itu, turun dari Rp 33.000 menjadi Rp 30.000 per kg tawar dan Rp 20.000 per kg menjadi Rp 17.000 per kg asin. Turunnya harga disebabkan rendahnya kualitas tangkapan ikan pasca musim angin barat dalam beberapa pekan terakhir.

Hingga Kini Data Kasus BSPS Disiapkan Terus

PAMEKASAN - Dinas Peternakan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyelidiki sapi milik warga yang keracunan di sejumlah kecamatan di daerah itu. “Kami telah menerjunkan tim dokter hewan serta petugas penyuluh lapangan untuk menyelidiki penyebabnya,” kata Kepala Dinas Peternakan Pemkab Pamekasan M Bahrun, Kamis.

Sapi milik warga yang dilaporkan keracunan ke Dinas Peternakan Pemkab Pamekasan di sejumlah desa di wilayah utara Pamekasan. Salah satunya di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.

Di desa itu, sapi yang keracunan umumnya sapi “madrasin”, yakni sapi hasil perkawinan silang antara sapi Madura dengan sapi Australia.

Para pemilik sapi di desa ini menuturkan, sapi miliknya keracunan setelah makan rumput berdebu akibat erupsi Gunung Kelud beberapa waktu lalu yang juga melanda wilayah Pamekasan.

“Tapi kami belum bisa memastikan apakah kasus sapi keracunan itu memang karena faktor abu atau karena faktor lain karena sampai saat ini penelitiannya masih berlangsung,” kata Bahrun.

Selain di Kecamatan Batumarmar, sapi milik warga yang

dilaporkan keracunan setelah makan rumput berabu vulkanik itu, juga terjadi di Kecamatan Pasean dan Pakong.

Di Pamekasan tebaran abu vulkanik akibat erupsi letusan Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur itu terjadi sejak Jumat (14/2) dan berlangsung selama tiga hari.

Sapi milik warga yang dilaporkan keracunan ke Dinas Peternakan Pemkab Pamekasan di sejumlah desa di wilayah utara Pamekasan. Salah satunya di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Ismail Bey, abu vulkanik memang berbahaya bagi kesehatan dan bisa menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut.

“Bagi hewan juga berpotensi menimbulkan penyakit, karena ada kandungan belerang pada abu,” kata Ismail. =ANT/ABD AZIZ/RAH

Kejari Tidak Butuh Laporan dari Masyarakat PAMEKASAN - Penanganan dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pamekasan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat masih dalam tahap pengumpulan data.

Penyaluran bantuan perbaikan rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang dananya diperkirakan mencapai Rp 2,3 miliar itu diduga menyimpang dari aturan karena sebagian penerima mengaku hanya menerima bantuan itu dalam bentuk bahan bangunan dari yang seharusnya menerima bantuan dalam bentuk dana (cash).

Kepala Seksi Intel Kejari, Firmansyah mengatakan dalam penanganan kasus itu saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan serta mempelajari aturan penyaluran, baik dari

segi teknis maupun administrasi serta prosedur pendistribusian bantuan. “Kami masih mempelajari kasus itu dan masih mengumpulkan keterangan agar diketahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaannya,” katanya.

Ia mengaku sudah meminta keterangan beberapa pihak yang dianggap mengetahui mekanisme pelaksanaan program itu.

Sayangnya, ia tidak menyebutkan siapa saja yang sudah dimintai keterangan. Bantuan perumahan swadaya di Kabupaten Pamekasan diduga mengandung unsur korupsi. Sebab, sebagian penerima

bantuan yang dananya bersumber dari APBN dan APBD itu mengaku hanya menerima bantuan sebesaar Rp 3,5 juta.

Padahal, semestinya nilai bantuan yang diterimakan sebesar Rp 8,5 juta, terdiri dari Rp 7,5 juta untuk bahan bangunan yang bersumber dari APBN dan Rp 1 juta untuk ongkos tukang yang bersumber dari APBD. Kejari mengaku tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, namun cukup menjadikan berita di media massa sebagai acuan untuk melangkah. Sebab, kasus tersebut merupakan kasus korupsi.

“Apa yang ada di media bisa kami jadikan acuan untuk menangani sebuah kasus korups dan kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan saksi . Karena kasus ini bukan delik aduan yang harus ada pelapornya,” =G. MUJTABA/RAH

Relawan menarik hewan ternak sapi perah milik warga untuk dievakuasi di Dusun Sambirejo, Desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jatim. Tiga hari pasca letusan gunung Kelud pada Kamis (13/2) malam, hewan ternak mereka ditinggal mengungsi yang mengakibatkan tidak terurus dan sakit.

HKORAN Pamekasan PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

JUMAT 21 2014 No. 0306 | TAHUN III

I KK

PEMBANGUNAN

Pemenang Tender DPPKA Diputus Kontrak SUMENEP – CV Anugrah Bintang Utama, pemenang tender lelang pembangunan kantor DPPKA Sumenep, dihapus karena tidak bisa menyelesaikan proyek sesuai batas waktu dalam nota kesepahaman. Kontraktor mestinya bisa menyelesaikan kantor DPPKA yang baru itu dalam waktu tiga bulan.

Putus kontrak dilakukan pada

27 Desember 2013. CV Anugrah Bintang Utama hanya bisa menyelesaikan pembangunan sekitar 63 persen. “Kami telah putus kontrak dengan rekanan, bahkan kami telah black list dia,” ucap Kepala DPPKA, Carto, usai rapat dengan Komisi B di DPRD. Anggaran untuk pembangunan gedung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset

mencapai Rp 3,8 Miliar. Kondiri mega proyek dengan nama rangka atap baja ringan tersebut kini kondisinya masih amburadul.

Seharusnya, pembanguna itu selesai Desember, cuma CV yang menggunakan Produk PT Mulcindo Steel Industry tersebut baru menyelesaikannya 63 persen saja.

“Kami akan melanjutkan pembangunan yang lama, tetapi

harus ditender ulang dengan sisa bangunan 37 persen,” terang Carto, Kamis (20/2).

Ditanya kapan rencana pembangunan lanjutan, pihaknya mengaku sudah memasukkan rencana umum pengadaan.

“Saat ini hanya tinggal analisa satuan harga saja, setelah itu baru lauching,” ujarnya singkat.

Anggota Komisi B DPRD

Kabupaten Sumenep Sukarnaidi meminta pemerintah lebih selektif memilih rekanan. “Sudah berapa kali pemerintah kenak tipu rekanan, setelah pasar, pembanguna puskesmas, kini soal pembangunan kantor DPPKA. Maka, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar benar-benar mencari rekanan yang profesional,” katanya. =SYAMSUNI/MK)

Penerima RTLH Bertambah Dinsos Diminta Perketat Pengawasan Realisasi Bantuan SUMENEP- Penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, jumlah penerima RTLH pada tahun 2014 mencapai 160 penerima, meningat 10 persen dari tahun 2013 yang berjumlah 150 penerima.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Heri Koentjoro mengungkapkan, peningkatan jumlah penerima tersebut sesuai dengan jumlah warga tidak mampu di Kabupaten Sumenep. “Karena pada tahun ini, kami juga memberikan perhatian terhadap beberapa warga yang tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga bisa ke beberapa warga penyandang cacat atau kenak penyakit kusta,” ungkapnya Kamis (20/2).

Tetapi, pihaknya mengutamakan warga yang masuk kategori hampir miskin atau tidak mampu secara ekonomi. “Karena ada dua kategori miskin, ada yang warga hampir miskin, warga sangat miskin, dan keluarga tidak mampu,” sebutnya.

Nantinya, masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp 10 juta dari to-

tal alokasi anggaran Rp 1,6 miliar dari APBD. “Saya pastikan bantuan itu tanpa intervensi pihak mana pun, sebab penerima itu salah satu syaratnya harus punya rekening, karena bantuan itu langsung masuk ke rekening masing-masing penerima,” tukasnya.

Untuk memastikan bantuan RTLH tepat sasaran, pihaknya telah melakukan beberapa langkah.

Salah satunya adalah saat pengajuan masuk ke Dinsos, pihaknya masih melakukan verifikasi, selain ditunjukkan dokumentasi foto oleh pemohon.

“Dalam tahap verifikasi setelah benar-benar layak, kami masih melakukan kroscek terharap kondisi rumah dan pendapatan calon penerima. Jika ternyata rumahnya rusak tetapi orangnya kaya, maka orang tersebut tidak

akan menerimanya, pun sama jika pendapatanya minim, tetapi rumahnya bagus, mereka juga tidak akan mendapatkan,” paparnya.

Ditanya soal teknis bantuan itu, Heri menyatakan bahwa bantuan ini akan berlangsung selama dua tahap. “Tahap pertama adalah Rp 5 juta. Tahap kedua setelah masa pekerjaan berlangsung 25 hari atau sudah 50 persen dikerjakan,” terangnya.

Sementara teknis pengajuannya tidak jauh beda dengan tahun kemarin. “Pertama tergantung proposal yang diajukan. Setelah itu, kita verifikasi ke lapangan, kemudian mereka benar-benar layak, kami lakukan soasialiasi penerimaan bantuan, termasuk di dalamnya akan dijelaskan bagaimana menggunakan bantuan itu sebaik mungkin,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep, Nur Asyur meminta kepada Dinas Sosial agar mengawal ketat realisasi bantuan tersebut. Karena yang seringkali bermasalah adalah direaliasasinya, bukan verifikasi penerima sasaran. “Maka tak salah jika bantuan itu kadang mengalami pemotongan sebe-

Heri Koentjoro

Kepala Dinsos Sumenep lum benar-benar sampai kepada penerima sasaran. Oleh karena itu, Dinsos harus perketat pengawasan realisasinya,” katanya kepada Koran Madura.

Disinggung soal Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kata Nur Asyur, harus difungsikan secara baik dan menerima honor yang layak. Karena kata Politisi PKS

itu, biasanya faktor operasional menjadi kendala. “Kalau TKSK-nya tidak memadai dan masih dibayar dalam setahun Rp 1 juta, maka pada tahun ini harus diberdayakan dan dibina sebaik mungkin, termasuk dapat honor yang layak,” jelas Nur Asyur.

Menurutnya, tugas TKSK itu berat, sebab mereka tidak hanya mengawal verifikasi sasaran saja, tetapi mengawasi proses realiasasi bantuan itu. Oleh karena itu harus dibekali pelatihan, mulai dari perencanaan hingga kepada realiasinya. “Kalau TKSK-nya akan ke kepulauan, kalau tidak dibekali dengan baik dan masih saja menerima honor minim, maka akan kesulitan untuk mengawasinya,” imbuhnya.

Bantuan itu diharapkan sesuai dengan kebutuhan sasaran dan realitas di lapangan. “Di Sepeken, misalnya, rumahnya kan bukan dari tembok, tetapi rumah panggung, maka bantuan itu harus sesuai dengan permintaan mereka. Artinya, Rp 10 juga tidak memang untuk membangun rumah panggung, bukan tembok,” tegas anggota DPRD asal kepulauan itu. =SYAMSUNI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

Tiga KUD Tidak Sehat

Disdik Menggelar Lomba Menyanyi

Dewan Minta Dinas Koperasi Memaksimalkan Pembinaan SUMENEP – Tiga koperasi unit desa (KUD) di Kabupaten Sumenep dinilai tidak sehat. Dari tujuh KUD yang tersebar di beberapa kecamatan, hanya empat yang tetap berjalan. Sementara tiga lainnya keberadaannya masih dipertanyakan.

Tiga KUD yang tidak berjalan tersebut ditengarai karena terlilit masalah kredit macet.

Akibatnya, KUD tidak mampu memenuhi tunggakan. Hal itu menimbukan masalah di internal koperasi, baik di kalangan anggota maupun pengurusnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Sumenep Imam Trisnohadi mengatakan, dari beberapa KUD itu memang masih butuh pembinaan. Terkait macetnya KUD dinilai bukan perkara baru, melainkan sudah terjadi sejak lama.

Untuk mengaktifkan kembali koperasi tersebut dibutuhkan kerja ekstra. Caranya, dengan memaksimalkan peran dan fungsi pengawas pada ma-

sing-masing KUD. ”Karena, informasi yang kami terima memang kredit macet itu yang menjadi masalah,” katanya, Kamis (20/2).

Untuk memastikan tiga KUD tidak aktif itu, Diskop UKM akan mendatanginya. Termasuk akan melihat masalah administrasi dan hal lain yang menyebabkan macetnya koperasi tersebut. Akhirnya, lembaga yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat itu dapat dibina dan ditingkatkan.

Jika nantinya tiga koperasi itu ternyata benar-benar sudah tidak dapat diaktifkan kembali, pihaknya mengaku tidak berwenang untuk membubarkannya. Sebab, pihak-

nya hanya sebatas melakukan pembinaan dan pengarahan. ”Karena kewenangan itu ada pada hasil keputusan rapat tahunan anggota di masing-masing KUD,” tambahnya.

Sebaliknya, bagi koperasi yang masih dapat diusahakan untuk diaktifkan kembali, akan dibina dan ditingkatkan lagi. Namun, pengurus di masing-masing koperasi itu akan dimintai surat pernyataan.

Isinya, kesanggupan untuk tetap mengaktifkan koperasi.

Pada tahun ini direncanakan dilakukan revitalisasi bagi seratus koperasi di Sumenep, termasuk di dalamnya KUD. Dengan dilalukan revitalisasi itu diharapkan akan diketahui keberadaan koperasi yang masih aktif dan yang sudah mati. Sehingga, keberadaannya bisa bernilai positif kepada masyarakat.

Terpisah, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Juhari

meninta Diskop UKM semakin memaksimalkan pembinaan dan pemantauan. Jika ditemukan KUD yang kurang efektif, Juhari mendesak pihak terkait untuk membekukan hingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

Selain itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta agar anggota koperasi melakukan RAT. Karena semua anggota samasama punya hak dan kewajiban untuk melakukan evaluasi perjalanan koperasinya.

Menanggapi rencana revitalisasi Diskop UKM terhadap koperasi di Sumenep, Juhari menyambut baik. Namun, hingga saat ini belum ada pemberitahuan lanjutan. ”Sebab, rencana tersebut memang ada dalam pembahasan.

Namun, hingga saat ini belum ada pemberitahuan lanjutan terkait rencana tersebut,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

M

SUMENEP- Dalam rangka menyemarakkan Hari Anak Nasional (HAN), Dinas Pendidikan Sumenep menggelar dalam Lomba Menyanyi Tunggal di Gedung Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), Sumenep Acara tersebut digelar Kamis (20/2) sekitar Pukul 08.00 dengan diikuti sekitar 27 siswa SD se-Kabupaten Sumenep. Masing-masing kecamatan mengirimkan utusan 1 siswa yang sudah melalui proses seleksi yang dilakukan di tiap kecamatan. 1 orang nantinya akan mewakili Sumenep mengikuti lomba HAN di Provinsi Jatim.

Selain dipilih satu orang untukmengikuti Lomba HAN di Surabaya, tiga siswa peserta terbaik menjadi juara dengan mendapatkan uang pembinaan. Juara I Kec Ambunten sebesar Rp 600 ribu, juara II Kec Pasongsongan, dan Juara III Kec Lenteng. =ADV/ALI RIDHO

EKSEKUSI LAHAN

Dua Bangunan Dibongkar SUMENEP - Dalam menjalankan putusan hukum terhadap sengketa tanah di Jalan Raya Prenduan, Dusun Pesisir, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, Kamis (20/2) membongkar dua bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa itu.

Dua bangunan itu dibongkar, karena tanah sengketa tersebut dimenangkan oleh penggugat yakni Rukiyah, sedangkan dua bangunan yang berdiri di atasnya milik keluarga tergugat yakni Tantowi.

Dua bangunan yang dibongkar Indo Mart dan bangunan rumah tangga milik keluarga tergugat.

Pantauan Koran Madura, bangunan yang masih kokoh dan layak pakai itu diratakan dengan tanah oleh para kuli yang disewa pengadilan. Tanah yang disengketakan seluas 902 meter. ”Eksekusi ini kami lakukan, karena tanah ini sudah mempunyai ketetapan hukum dan pengadilan telah memutuskan perkara ini dimenangkan keluarga penggugat. Jadi tidak boleh tidak eksekusi, ini harus dilakukan, karena putusannya sudah

inkrah tahun 2010 lalu,” kata Moh Soid, juru sita Pengadilan Negeri Sumenep, kemarin.

Keterlambatan eksekusi lahan yang sudah mempunyai ketetapan hukum sejak 2010 dikarenakan keluarga tergugat masih mengajukan permohonan kasasi, sehingga PN terpaksa menunda pelaksanaan eksekusi. ”Kalau kita harus menunggu inkrahnya pengajuan kasasi pihak tergugat. Bisa-bisa pemenang sebelumnya tidak menikmati kemenangannya yang sudah sekian tahun diraihnya, kan kasihan juga, makanya kita laksanakan eksekusi hari ini,” imbuhnya.

Disinggung mengenai dugaan pelanggaran hukum atas pelaksanaan eksekusi saat pengajuan kasasi masih dalam proses, Moh Soid mengatakan, pihaknya tidak serta merta melaksanakan eksekusi. Pihaknya sudah mendapat perintah resmi dari ketua PN, dan apa yang dilakukannya saat ini, sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

Moh Soid menambahkan, jika pengajuan permohonan kasasi nantinya dimenangkan oleh pihak pelawan, maka pengadil-

an akan melakukan eksekusi lagi untuk mengembalikan tanah itu ke tangan pemenangnya. ”Intinya kami akan melakukan semua putusan hukum, jika dalam pengajuan kasasi dimenangkan oleh penggugat, maka kita akan melakukan eksekusi lagi,” tegasnya.

Sementara Hartono, pihak ketiga dari keluarga tergugat, menyesalkan pembongkaran bangunan yang dilakukan pengadilan.

Eksekusi lahan yang dilakukan pengadilan dinilai cacat hukum, dan mencederai nilai-nilai hukum beracara. Hartono juga mengaku tidak akan tinggal diam, melihat bangunannya dihancurkan oleh PN Sumenep. Pihaknya akan melaporkan kasus pengrusakan yang dilakukan PN Sumenep ke Polda Jatim. ”Kami tidak akan tinggal diam melihat pengrusakan yang dilakukan PN Sumenep, dan kami akan membawa persoalan ini ke Polda Jatim, karena ini murni pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama, yang dikomandoi langsung pihak pengadilan,” sesalnya.

Selain itu, pihaknya juga menyayangkan tindakan yang dilakukan pengadilan, karena melaku-

kan eksekusi lahan saat pengajuan permohonan kasasi masih dalam proses. Pengadilannya dinilai telah mencederai nilai-nilai hukum

serta melanggar undang-undang, karena telah salah kaprah dalam melakukan eksekusi. =JUNAEDI/MK

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Laporan Khusus JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 | TAHUN III

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 No. 0306 | TAHUN III

N

Kapan Provinsi Madura Terwujud?

BANGKALAN - Pro kontra wacana menuju Madura Provinsi terus bergulir.

Rencana penyiapan Provinsi Madura sudah menggema sejak awal reformasi lalu, hingga kini masih mencuat. Perjuangan yang sangat panjang, bahkan telah terbentuk piagam Labang, sebagai keseriusan upaya sebagian tokoh Madura mewujudkan citacita pembentukan Provinsi Madura.

Memang banyak tokoh menginginkan Madura menjadi provinsi, agar dapat mengola sendiri sumber daya alamnya, tak lagi berada di bawah dekapan Jawa Timur. Akan tetapi, di pihak lain, tak sedikit yang menolak keinginan tersebut, karena beranggapan belum adanya kesiapan Sumber Daya Manusia Madura yang mampu mengelola dan bersaing dengan baik.

Hingga kini, Madura masih menjadi daerah tertinggal dibanding dengan di kota/kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Situasi dan kondisi di empat kabupaten Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep masih tetap seperti 10 tahun lalu, sebelum ada Jembatan Suramadu. Kumuh!

Secara geografis Pulau Madura memiliki luas kurang lebih 5.168 km. Penduduknya hampir 4 juta jiwa, termasuk salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia. Di pulau ini, kalangan yang sangat mendukung terhadap berdirinya provinsi Madura berpendapat, dengan berbagai macam kekayaan yang dimiliki, misalnya, sumber daya alam (SDA) hanya sedikit yang bisa dinikmati Madura, juga belum bisa menyejahterkan masyarakat Madura.

Padahal jumlah penduduk Madura hampir mencapai 20 juta jiwa yang tersebar di seluruh belahan dunia.

Kekayaan migas Madura telah dikuasai negara sekitar 80 persen dan para investor. Sebab di wilayah Madura terdapat 17 perusaahan yang menguasai sektor migas. Jangan heran sekalipun memiliki kekayaan melimpah ruah banyak masyarakat setempat lebih memilih pergi merantau ke daerah lain, bahkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akibat tidak bisa menikmati

kekayaan yang dimiliki.

Dengan demikian, wacana Madura menjadi provinsi merupakan suatu alternatif untuk menuju kemakmuran. Apalagi Madura memiliki 104 blok migas, 12 diantaranya sudah dieksplorasi dan dieksploitasi.

Penilaian lain tentang kekayaan alam, Madura juga memiliki garam, yang mana 60 persen kebutuhan nasional disuplai oleh para petani garam di wilayah Madura.

"Jangan pernah berharap Madura bisa makmur jika tetap menunggu DBH yang hanya 20 persen saja. Beda halnya, apabila menjadi provinsi sendiri dan menjadikan 80 persen kembali pada Madura," kata Sekretaris Dewan Pembangunan Madura, Harun Al-Rasyid.

Oleh karena itu, Madura dinilai lebih baik melepaskan diri dari Jawa Timur dan menjadi satu Provinsi sendiri. Hal itu demi kemandirian dalam mengelola sumber-sumber kekayaan alam (minyak dan gas bumi). Sehingga target yang diharapkan bisa menjadi daerah yang maju dalam segala aspek dibanding dengan daerah lain di Jatim. Dengan tidak harus menunggu dana bagi hasil (DBH) migas dari Jatim yang tidak mencukupi untuk pembangunan Madura. Apalagi DBH masih harus dibagi lagi.

Wakil Bupati Bangkalan, Mondir A Rofii juga menilai obsesi Pulau Madura menjadi Provinsi tidak hanya sebatas wacana diskusi. Akan tetapi, keinginan tersebut harus ada sinergitas langkah seluruh elemen masyarakat Madura termasuk pemerintah di empat Kabupa-

ten dalam mewujudkan Provinsi Madura. Sebelum hal itu terwujud, ada beberapa prasyarat yang wajib dilakukan terutama mengenai pemekaran wilayah Madura.

Sebab, Madura hanya memiliki empat kabupaten. "Saya kira, wacana Madura provinsi kalau tidak salah sudah kita dengungkan sejak awal era reformasi," kata Mondir.

Akan tetapi, dia menyatakan keinginan menjadi provinsi Madura Raya jangan sebatas dimaknai sebuah tujuan dangkal sebagai Provinsi. Tapi esensi tujuan untuk mengimplementasikan pembangunan dengan saling terbuka dan kerjasama antara pemerintah empat kabupaten serta masyarakat. Dengan cara begitu, manfaat yang didapat dari kesamaan visi seluruh elemen masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan Madura Raya bisa tercapai maksimal. Sehingga ada tujuan pasti mengenai tercapainya sebuah provinsi Madura.

Atas dasar itu, Wabup Mondir sangat mendukung dengan terbentuknya Panitia Persiapan Provinsi Madura dan berharap semoga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mewujudkan harapan masyarakat Madura. Di sisi lain, Madura menjadi provinsi merupakan keinginan gegabah sebagian kelompok saja. Pasalnya dengan SDA yang melimpah belum cukup tanpa dibarengi SDM yang memadai.

Seperti yang diungkapkan ahli bidang kepemerintahan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, Dr. Nunuk Nuswardani, SH,MH. Dia meragukan langkah

Madura menjadi provinsi. Sebab harus ada pemekaran wilayah menjadi minimal lima kabupaten/kota. Seperti yang ditandatanagi dalam piagam Labang, Kabupaten Bangkalan yang akan direncanakan untuk pemekaran.

Namun kabupaten tersebut dinilai belum memiliki potensipotensi unggulan yang dapat dijadikan sebagai harapan dalam menunjang sektor perekonimian masyarakat.

Belum lagi, kelemahan lainnya tidak memiliki profil daerah yang mendeskripsikan peta potensi wilayah dan bisa dijual kepada para investor. Selain itu, semangat primordial dan ego kedaerahan dalam membangun Madura pasca adanya Suramadu sangat mencolok. Sehingga pemekaran jika benar-benar direalisasikan dikhawatirkan tidak dapat memberikan kontribusi positif. Justru kemungkinan besar menjadi beban negara, karena akan lebih banyak menguras Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Permasalahan serius lainnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah hanya (6,2) dibandingkan ratarata Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang mencapai (7,2). Dari sudut kelayakan secara adiministratif sangat berat dalam mewujudkan pemekaran wilayah, yang direncanakan Bangkalan selatan (Bangsel) terdiri dari Kecamatan Labang, Kwanyar, Socah, Modung dan Tragah.

"Pemekaran wilayah Bangkalan itu sangat riskan, karena membutuhkan anggaran yang luar biasa dalam memecah suatu daerah. Apalagi yang dipecah semua wilayah daratan. Beda

halnya, jika memekarkan wilayah daratan dan laut karena memiliki potensi yang bisa diharapkan seperti kabupaten Sumenep dari sektor migasnya," tuturnya.

Hal itu berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten setempat yang terbilang sangat minim. Sehingga, hal itulah yang menjadi pertimbangan pemekaran itu.

Apalagi, belanja tidak langsung sebanyak 70 persen di alokasikan kepada gaji pegawai. Maka dari itu, sangat tidak mungkin apabila berbicara pemekaran.

Persyaratan untuk persiapan pemekaran sendiri terlebih dahulu harus membangun instansi-instansi baru. Pastinya, justru akan membebani negara.

Seharusnya dalam pemekaran membtuhkan kemandirian suatu daerah. Hal senada juga dengan Dasuki Rahmad, ketua LSM Forum Komunikasi Masyarakat Bangun Madura (FK-MBM).

Dirinya menilai motivasi dan semangat untuk menjadi provinsi Madura syarat kepentingan politis dibandingkan pertimbangan-pertimbangan logis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Semestinya semua pihak berpikir jernih agar pemekaran daerah bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasalnya, yang terlibat selama ini hanya pemegang ambisi saja.

"Sangat politis sekali usulan tersebut. Buktinya sejauh ini keterlibatan masyarakat yang diwakili oleh masing-masing daerah empat kabupaten sangat minim. Sehingga dikhawatirkan wacana tersebut hanya untuk memuluskan kepentingankepentingan kelompok tertentu saja," jelasnya.

Selain itu, dirinya berpendapat mengubah suatu wilayah menuju tingkatan yang lebih tinggi membutuhkan sebuah persiapan yang matang di segala bidang. Terutama, bidang administrasi, ekonomi dan sumber daya manusia (SDM). Ditakutkan saat Madura menjadi provinsi justru melahirkan raja-raja kecil dan menciptakan ladang-ladang korupsi baru.

"Sejauh mana yang telah dilakukan proses pengawalan disemua bidang jika memang serius menjadikan Madura sebagai provinsi. Jangan sampai wacana ini hanya dijadikan sebuah wadah kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Selama ini komitmen empat kepala daerah kan tidak pernah terlihat," tandasnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

JUMAT 21 FEBRUARI 2014

JUMAT 21 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0306 |IIITAHUN III No. 0306

OO

Menggagas Tradisi Ilmiah

istimewa/koran madura

MEMBANGUN TRADISI ILMIAH. Anggota KSB foto bersama saat berkunjung ke Kampoeng Ilmoe di Surabaya, Mei tahun lalu. Kelompok tersebut bercita-cita membangun tradisi ilmiah.

pa yang dilakukan pelajar di Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan ini, memang patut dicontoh. Meski jauh dari pusat informasi, para pelajar di Madrasah Aliyah (MA) Nurus Sholah ini memiliki semangat untuk maju, salah satunya dilakukan dengan membentuk Komunitas Sanggar Baca (KSB).

Komunitas itu dibentuk bukan sekedar menampung pelajar yang memiliki hobi membaca, namun juga membangun karakter positif dan membentuk tradisi ilmiah di lingkungannya. Dalam perkumpulan itu, setiap anggotanya mempunyai rutinitas positif yang bisa meningkatkan intelktualitas, yaitu membaca buku, membuat resume (kesimpulan), dan memaparkannya dalam forum dialog.

Prinsip poisitif yang mereka pegang dan ditularkan kepada pelajar lain yang bukan anggota komunitas adalah one student, one week, one book (satu siswa, satu minggu, satu buku). Artinya, setiap siswa yang tergabung dalam komunitas itu, diwajibkan dalam setiap minggu selesai mem-

baca satu buku yang mereka miliki. “Untuk menularkan pada siswa lain, tentunya harus dimulai dari anggota komunitas,” kata Pembina KSB, Syaiful Amin.

Hasilnya bisa dilihat. Dari waktu ke waktu, siswa yang tertarik bergabung dengan kelompok itu terus bertambah setelah anggotanya terlihat memiliki kemampuan lebih dibanding yang lain. Kemampuan itu diantaranya adalah kemampuan presentasi (memaparkan hasil pengetahuan) dan analisa.

Komunitas KSB ini sudah mempunyai rencana program lanjutan yang jelas. Program tersebut meliputi program rutin mingguan atau bulanan seperti wajib membaca, diskusi, dan penerbitan mading (majalah dinding). Sementara untuk program yang bersifat insidentil meliputi seminar, pelatihan jurnalistik, dan lain sebagainya.

Untuk menghindari rasa bosan siswa yang bergelut dengan buku dan meningkatkan motivasi baca dan wawasan siswa, sering kali komunitas ini melakukan kegiatan wisata buku berupa mengunjungi toko-toko buku,

perpustakaan baik yang ada di Madura maupun di luar Madura. KSB juga membuat program arisan.

Disamping kegiatan baca dan diskusi di tingkat internal, kelompok itu juga melakukan kunjungan ke kelompok diskusi lain di dalam maupun luar kabupaten. Mei tahun lalu, mereka juga berkunjung ke Kampoeng Ilmu di Surabaya untuk memupuk kemampuan dan makin meningkatkan minat baca.

Kelompok ini didirikan 2012 lalu dan awalnya hanya diikuti oleh siswa yang memang mempunyai kegemaran dalam membaca. Saat ini anggotanya sudah mencapai 20 orang.

Kehadiran KSB ini telah banyak memberikan perubahan positif terhadap pembentukan tradisi ilmiah. Kelompok itu bercita-cita membentuk lingkungan ilmiah, setidaknya di lingkungan sekolah tempat kelompok itu berada. ”Kami yakin, dengan dimulai dari wilayah yang paling kecil, yakni kelompok, pada akhirnya akan mampu membentuk lingkungan ilmiah yang mentradisikan membaca, menulis, dan berdiskusi

ilmiah,” katanya.

Salah satu anggota KSB, Alfi mengatakan sejak bergabung di komunitas itu banyak hal positif yang dia dapat. Bukan sekedar pengetahuan dari buku yang ia baca, tapi juga pengetahuan dari buku-buku yang dibaca teman-temannya melalui diskusi. Yang terpenting, kata dia, adalah pendewasaan pikiran dan hati, serta membangun keberanian untuk mengungkapkan gagasan dan pemikiran di hadapan orang lain. ”Ini yang paling sulit.

Tidak mudah untuk berani menyampaikan gagasan dan pengetahuan di hadapan orang lain, karena membu-

tuhkan kesiapan. Dan itu kami dapatkan di kelompok ini,” kata Alfi.

Kepala Sekolah NurusSholah, Sa’roni mengaku sangat berharap komunitas di sekolah yang dipimpinnya itu membuahkan bibit-bibit cendikiawan yang akan mampu memberi sumbangan bagi pembangunan keilmuan di Madura. “Bagi kami, pengetahuan adalah milik siapa saja yang mau berusaha. Dan kami sangat berharap KSB berisi calon-calon cendikiawan yang mampu menguasai pengetahuan dan menyumbangkannya untuk pembangunan,” katanya. = ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

JUMAT 21 FEBRUARI 2014 | No. 0306 |JUMAT TAHUN III 21 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0306 | TAHUN III

ABDUL WAHID HASAN

Buku Episode Kepedihan bdul Wahid Hasan m e m i liki kesibukan baru di tengah padatnya jadwal mengajar di perguruan tinggi dan menjadi peneliti di Lembaga Penelitian, Penerbitan, dan Pengandian Masyarakat (P3M) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Gulukguluk, Sumenep. Kesibukan baru itu berupa menulis buku.

“Sedang menulis buku tentang episode kepedihan hidup Rasulullah. Semoga lancar dan bermanfat untuk semua, sehingga bisa lebih mencintai Nabi saw,” tulis pria kelahiran 10 Oktober 1973 di jejaring sosial Facebook, Rabu (19/2).

Ia memang berkometmen akan menulis sampai akhir hayat. Beberapa karya yang telah ditorehkan, antara lain SQ NABI: Aplikasi Strategi dan Model Kecerdasan Spiritual Rasulullah Saw. Di Masa Kini (IrCiSoD Yogyakarta2006; mendapat penghargaan sebagai karya ilmiah terbaik dosen swasta PTAI se-Indonesia oleh DEPAG RI), Shalat Sunnah Bersama Nabi (Q-Media Yogyakarta, 2007), Kumpulan doa anak shaleh (Terainsani, Jakarta, 2007), serta Fikih Sehari-hari (Q-Media, Yogyakarta).

Selain menulis buku dan jurnal ilmiah, dosen yang sedang menempuh studi strata tiga (S-3) itu rajin menerjemah buku. =M KAMIL AKHYARI

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

DWI SANTI SAFITRI

Menjadi Penyelamat Lingkungan Setiap orang berhak bermimpi. Karena itu menjadi salah satu modal untuk menjadi sukses, mencapai apa yang ingin dicapai dan menjadi acuan langkah apa saja yang harus dilakukan. wi Santi Safitri, dara manis yang penuh senyum ini, sekarang masih duduk di kelas XI Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional di SMKN I Kota Probolinggo. Usianya masih sangat muda, baru 17 tahun.

Meskipun masih belia, Santi, begitulah teman temannya biasa memanggil, sudah memiliki rasa cinta yang besar terhadap lingkungan.

Kepedulian dan kecintaan akan lingkungan ini membuat Santi merasa terpanggil untuk menyelelamatkan lingkungan yang sekarang ini berada di ambang kehancuran.

Ketika ditanya sebagai generasi muda apa yang dibuat untuk lingkungan. Dara manis yang lahir pada tanggal 15 Juni 1997, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gang III Nomor 111, Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ini, ditemui saat magang di Kantor Bappeda Kota Probolinggo bercerita panjang.

“Mungkin dari sekarang, saya sebagai pelajar menginginkan sejak dini ditanamkan rasa cinta terhadap lingkungan. Sebagai contoh, sewaktu kita melihat lomba menggambar tingkat TK sampai SD. Saya ingin dari mulai dini, mulai kecil adik-adik sudah tahu akan manfaat lingkungan bagi kesehatan. Menghentikan industri-industri rasanya agak sulit namun kita harus cari cara untuk mengimbangi yakni dengan cara menanam pohon sebanyak-banyaknya,”ujar putri pasangan putri pasangan Rusdi dan Titik.

Berbicara tentang global warming cewek manis yang hobi membaca dan mengidolakan Walikota Surabaya “Tri Rismaharini” ini bertutur global warming itu sebenarnya juga dibutuhkan bumi. Namun kondisi sekarang ini pemanasan bumi ini sudah melebihi ambang batas dan terasa sangat panas dan sudah tidak nyaman lagi.

“Pokoknya nggak enak banget.

CO2 dan gas berbahaya lain dari pabrik industri dan kendaraan bermotor dan ditambah pembakaran hutan sangat memprihatinkan. Ini

menyebabkan polusi yang sangat parah. Juga pasokan oksigen kita akan berkurang,”ujar Dwi Santi Safitri.

Namun Dwi Santi Safitri, sebagai pelajar tidak mau tinggal diam saja. Dia tetap optimis bumi ini suatu saat akan diselamatkan asalkan ada aksi nyata ke arah penyelamatan, dan mengurangi pemanasan global.

Dwi Santi Safitri ini menyimpan sebuah cita-cita mulia. Ia menginginkan Kota Probolinggo semakin luar biasa dan lebih hijau seperti masih kecil dulu. “Dulu itukan masih banyak pohon. Sekarang ini banyak pohon yang ditebangi. Disamping rumahku dulu ada pohon sekarang sudah tak ada karena sudah ditebang untuk dibangun rumah,” kenang Dwi Santi Safitri.

Dwi Santi Safitri berkeinginan di jalan-jalan seperti pinggir dan tengah jalan ditanami pohon yang lebih besar dan lebih rindang lagi agar tidak terlalu panas Kota Probolinggo ini.

Ditanya pendapatnya tentang Kota Probolinggo, Si Hitam manis ini berpendapat. “Sekarang ini semakin lebih hijau. Dimana mana ada taman, namun masih ada yang tidak terawat akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti para pedagang yang buang sisa makanan sembarangan di pot atau tanaman. Itukan merusak,” kata dara manis yang bercita-cita menjadi Sekretaris yang handal.

Dara manis ini menambahkan, peranan remaja untuk peduli dalam membangun dan menjaga lingkungan hidup yang kini semakin rusak sangatlah penting dan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan lingkungan, sekarang dan yang akan datang.

Remaja bisa terlibat aktif dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang baik, remaja harus dibekali secara cukup tentang peng-

etahuan, kesadaran dan keterampilan tentang bagaimana menjaga kelestarian alam. Bila ini dilakukan sejak dini, kita yakin masa depan lingkungan dan kondisi alam bisa lebih baik.

Dengan usianya yang masih sangat muda dapat memberikan suatu contoh yang baik dalam upaya penjagaan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan memulai dari suatu hal yang paling kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang bersih.

Apabila setiap remaja memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab pribadi untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita yakin bahwa lingkungan hidup kita akan baik. =M.HISBULLAH HUDA