Issuu on Google+

JUMAT

KORAN MADURA

17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III www.koranmadura.com

KASUS SIMULATOR SIM

Budi Susanto Divonis 8 Tahun

Kantor Rumah dan Bhatoegana PK Digeledah K hal 2

Terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator SIM korlantas Polri Budi Susanto yang juga Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) divonis 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti senilai Rp17,3 miliar atau pengganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto 8 (delapan) tahun penjara. Budi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama terkait kasus pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI. Namun vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, yaitu 12 tahun penjara dan uang yang dikembalikan sebesar Rp88 miliar. “Menjatuhkan hukuman 8 ta-

hun penjara dengan denda Rp500 juta. Selain itu, yang bersangkutan harus membayar uang pengganti sebesar Rp17miliar dan dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan. Apabila tidak dapat menggantinya bisa diganti dengan kurungan 2 tahun penjara, dikurangkan dari masa terdakwa selama dalam tahanan,” kata Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto dalam sidang, Kamis (16/1). Dalam kasus korupsi simulator SIM, mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo divonis 18 tahun penjara, termasuk amar putusan untuk pencucian uang. Djoko terbukti menerima uang Rp32 miliar dari Budi Susanto dan Sukotjo Bambang, dua pengusaha yang memenangi tender simulator SIM roda dua dan roda empat pada 2010. Akibatnya, negara merugi hingga Rp121 miliar karena penggelembungan har-

ga simulator yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dengan denda Rp500 juta. Selain itu, yang bersangkutan harus membayar uang pengganti sebesar Rp17miliar dan dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan

Amin Ismanto

Ketua Majelis Hakim Budi Susanto sendiri divonis Majelis Hakim Tipikor delapan tahun penjara dan diwajibkan mengembalikan uang sebesar Rp17

miliar dalam waktu satu bulan. Budi dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana. Hal yang memberatkan Budi adalah tidak mendukung pemberantasan korupsi. Sikap sipan dan masih memiliki tanggungan keluarga merupakan faktor yang meringangkan. Tim kuasa hukum Budi Susanto meminta waktu untuk berfikir mengenai vonis tersebut. “Saya bersama pengacara sepakat berfikir,” tutur Budi. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi juga meminta waktu untuk berfikir Sementara itu, Budi Susanto

sendiri menyebut Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang sebagai aktor utama kasus tersebut. “Sukotjo jelas mengelabui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dia itu aktor pusatnya,” tutur Budi berapi-api di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (16/1). Saat ditanya mengenai pengembalian uang sebesar Rp17 miliar, dia mengatakan, Sukotjolah yang memakan semua uang itu. “Orang uangnya dimakan sama Sukotjo Rp94 miliar, kecuali saya ikut menipu sama dia,” ujar Budi. “Sukotjo itu menipu saya, dia yang mengambil semua uang itu, jelas kan?” sambung Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) tersebut. =GAM/ABD


2

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III PAMANGGI

Atraktika

Oleh : Abrari Alzael

Wartawan senior di Madura

DARI jauh terdengar lagu lama. Ebiet G.Ade, Berita kepada Kawan. Tidak tahu dari mana awalnya, tetapi sayup-sayup terdengar kata. “... Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa...” Seperti ada ketidakseimbangan postural alam. Sebagian gunung mulai batukbatuk. Ada kolam tumpah menggenangi kota dan kendaraan yang berlalu lalang ibarat kapal (setengah) selam. Dari sisi klenik-bimasakti ini tidak hanya sekedar siklus dimana sebuah gunung harus memuntahkan lava pijar. Namun fenomena alam ini bisa ditakwil sebagai isyarat bahwa yang terjadi hari ini bisa berkait erat dengan lagu Ebiet. Begitu juga banjir yang merendam Manado dan sebelumnya Jakarta bahkan Sampang Madura, bukan semata-mata hukum air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tetapi air dalam banyak syair sebagai gumpalan molekul yang tidak bisa dibendung. Semakin dibendung, arusnya semakin tak tertandingi dan ini terbukti ketika sampah dan bangunan menghalau air, alirannya tumpah ke dalam Rakyat sebenarnya sudah tahu dapur. Sekali ini bukan bahwa tak ada lagi semata-mata yang sederhana hukum air tetapi dari luka, pada sebentuk perinbangsa ini. gatan kecil yang bermakna air. Inilah sesungguhnya bumi yang gonjang-ganjing, langit kelapkelap katon lir kincanging alis, risang maweh gandrung, sabarang kadulu wukir moyag-mayig saking tyas baliwur ong. Kahyangan Suralaya benar-benar dalam keadaan gawat-keliwat liwat. Bathara Guru diuji kebijaksanaannya oleh rayuan maut Bathari Durga. Ketika yang melakukan Dewi Durga, Bathara Guru goyah bagaikan nyiur melambai karena terkena hempasan badai. Maka jika gonjang-ganjing bumi ini berkait dengan tuhan yang mulai bosan melihat tingkah kita yang bangga karena dosa-dosa, lalu dengan media apalagi yang maha kuasa mendidik penduduk di kerajaan alam? Padahal, tak ada hidup yang sempurna tanpa kematian dan paling sempurnanya hidup manusia ketika ia berguna. Pada saat ia tidak berguna bahkan mencederai alam dan seisinya, di sinilah pantas ditanya apakah sese(beberapa)orang masih sempurna sebagai manusia? Ketika alam murka seperti hari ini, manakala hutang negara bengkak serupa saat ini, bagaimanakah seharusnya penyelenggara negara bersikap agar rakyat tidak menjerit. Rakyat sebenarnya sudah tahu bahwa tak ada yang sederhana dari luka, pada bangsa ini. Namun jika nganga luka ini semakin digergaji, airmata mana lagi yang harus dialirkan untuk dan atas nama anak bangsa? Cobalah mengerti, sebelum alam memberikan pelajaran berseri dengan wajah yang lebih ngeri. =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

2

Sekjen ESDM Tersangka Rumah dan Kantor Bhatoegana Digeledah KPK JAKARTA - Sejumlah politisi Partai Demokrat baik yang duduk di pemerintahan maupun di DPR bukan tidak mungkin terjerat hukum dalam kasus suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang melibatkan mantan ketua lembaga itu, Rudi Rubiandini. Walaupun, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP masih menampik kemungkinan tersebut. Pasalnya, Kamis (16/1), KPK sudah menetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pada saat bersamaan KPK juga menggeledah ruang kerja dan rumah Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali. Menanggapi bawahannya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Menteri ESDM yang juga politisi Partai Demokrat Jero Wacik mengaku pasrah dan menyerahkan proses hukum terhadap bawahannya itu kepada KPK. “Kita serahkan kepada KPK. Itu sudah ranah hukum, kita ikuti prosesnya.” Kata Jero di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/1). Menurut Jero, Waryono sudah pensiun dari Kementerian ESDM sejak Desember 2013. Kementerian ESDM juga sudah memilih sekjen baru. “Beliau bekerja 41,5

KASUS PENCUCIAN UANG Penyidik Bareskrim Mabes Polri menunjukkan barang bukti sepeda motor Harley Davidson seusai rilis mengenai kasus pengungkapan perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang pejabat Bea Cukai di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/1). Penyidik Mabes Polri menangkap pejabat eselon III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai berinisial HS serta menyita satu unit motor Harley Davidson dan uang senilai 10.000 dolar AS dalam pecahan 100 dolar AS. ant/reno esnir

tahun dan kemarin keppresnya sudah keluar dan diucapkan terimakasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama 41,5 tahun. Itu (pensiun) sudah terjadi bulan Desember kalau enggak salah,” ujar Jero. Mengenai uang yang diduga diterima Waryono, Jero mengaku tidak tahu menahu. Dia juga menyerahkan kepada KPK mengenai asal usul uang 200.000 dollar AS yang ditemukan penyidik saat menggeledah ruangan kerja Sekjen ESDM beberapa waktu lalu. Menurut Jero, sulit untuk mengawasi satu per satu semua pegawai yang ada di Kementerian ESDM. Secara umum, pengawasan internal di Kementerian ESDM telah berjalan dan dilakukan oleh Inspektur Jenderal, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengaudit pengelolaan keuangan di Kementerian ESDM. Pernyaan Jero Wacik itu dikeluarkan untuk menanggapi pengumuman Johan Budi di gedung KPK bahwa Waryono Karno sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Dia (Waryono) disini sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai sekjen. Mengenai perkara, nanti akan dikembangkan apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat atau tidak,” kata Johan Budi. Johan enggan berkomentar lebih jauh terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk Jero Wacik. Ia mengatakan, KPK sampai saat ini belum menjadwalkan pemeriksaan Jero. KPK pernah memeriksa Jero pada awal Desember lalu. Saat itu, Jero diperiksa sebagai saksi dalam kasus SKK Migas yang menjerat Rudi. Jero berkali-kali mengaku tak terlibat dalam kasus Rudi. Ia juga mengaku

tak tahu menahu soal uang ditemukan di ruang kerja Sekjen ESDM. Pada bagian lain Johan Budi juga menjelaskan bahwa penyidik KPK menggeledah rumah milik Sutan Bhatoegana dan Zainuddin Amali guna melengkapi proses penyidikan kasus ini. “Penggeledahan untuk beberapa ruang dan tempat yang saat ini sedang dilakukan penggeledahan,” katanya. Johan mengatakan, para penyidik KPK sejak pukul 10.00 menggeledah rumah Sutan yang berlokasi di Jalan Sipatahunan Villa Duta, Bogor, Jawa Barat. Sementara penggeledahan di rumah Zainuddin dilakukan di Jalan Wirabudi I Blok I, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sepanjang hari kemarin, KPK juga menggeledah empat ruangan di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR terkait kasus yang sama. Keempat ruangan itu adalah ruang kerja Zainudin di lantai 11, ruang kerja Sutan Bhatoegana di Lantai 9, ruang Tri Yulianto di lantai 10, dan ruang Sekretariat Fraksi Partai Demokrat. “Semuanya satu kasus (SKK Migas),” ujar Johan. Johan mengatakan, sejauh ini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sutan dan Zainuddin. Kendati demikian, kata dia, tidak tertutup kemungkinan kedua orang tersebut dipanggil KPK sepanjang keterangannya dibutuhkan penyidik. Apalagi dalam dakwaan Rudi Rubiandini, Sutan Bhatoegana disebut menerima uang 200.000 dollar AS dari Rudi. Uang itu merupakan bagian dari 300.000 dollar AS yang diterima Rudi dari bos Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong. =GAM/ABD


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 17 JANUARI 2014 JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III No. 0282 | TAHUN III

33

UJI UU PILPRES

Segera Buat Keputusan

ant/yudhi mahatma

ATTHIYYAH LAILA JENGUK ANAS. Istri Anas Urbaningrum Atthiyyah Laila (kanan) menjenguk suaminya yang ditahan di Rutan KPK, Jakarta, Kamis (16/1). Atthiyyah Laila datang kedua kalinya menjenguk Anas yang menjadi tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Anas ditahan oleh KPK pada Jumat 10 Januari lalu.

Anas Terancam Dibunuh Athiyyah Serahkan Nasib Suami kepada Tuhan JAKARTA-Nyawa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terancam. Pengacaranya membuka soal rencana pembunuhan Anas melalui saluran AC di kediamannya, di Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila memilih irit bicara. Sang istri hanya mengungkapkan bahwa Tuhan yang mengetahui rencana pihak-pihak tertentu yang mencelakai suaminya itu.”Wallahualam,” singkat Athiyyah usai membesuk suami di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1). Dia juga tidak mengkhawatirkan kondisi Anas. Karena dia percaya, nyawa ada ditangan sang kuasa. Saat menjenguk Anas, Athiyyah Laila ditemani, sejumlah kerabatnya. Mengenakan jilbab hitam dan gamis biru hitam, Athiyyah datang sekitar pukul 10.00 WIB dengan ditemani dua kerabatnya dan kuasa hukum Anas, Firman Wijaya. Sayangnya, Athiyyah memilih bungkam ke-

pada awak media. Athiyyah saat masuk ke rumah tahanan sempat bersalaman dengan Andi Alifian Mallarangeng. Kebetulan Andi tengah dijenguk sang istri, Vitri Cahyaningsih. Athiyyah bahkan sempat cium pipi antara Athiyyah dan Vitri. Sementara itu berbeda dengan sang istri, yang bisa bebas menjenguk, politisi Partai Demokrat, Saan Mustopa terpaksa harus ‘gigit jari’ lantaran niatannya bertemu Anas belum juga terlaksana. Saan sampai ini belum mendapat restu penyidik KPK. Menurut Saan, nama dirinya belum disetujui penyidik untuk menjenguk Anas. “Belum bisa jenguk, penyidiknya nggak ada,” ucap Saan. Meski demikian, Saan tak keberatan mengenai hal tersebut. Pasalnya, Saan akan mengikuti prosedur yang ditetapkan KPK. Saan pun memastikan akan kembali datang pada jadwal besuk selanjutnya. “Nanti datang lagi minggu depan. Pasti datang lagi,” tandas lelaki yang hadir mengenakan kemeja lengan panjang warna putih. Ikhawal terancamnya nyawa Anas disampaikan salah satu pengacara Anas Urbaningrium, Handika Honggo Wongso.

Handika tak menampik adanya upaya sebagian pihak yang hendak merenggut nyawa kliennya. Salah satu upaya yang dinilai kejam dan mengerikan yakni meracuni Anas melalui saluran AC rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut Honggo, peristiwa upaya menghabisi nyawa Anas itu dengan cara memasukkan cairan mengandung racun pada AC rumah pribadinya di Duren Sawit. Pristiwa tersebut terjadi beberapa waktu lalu sebelum akhinya KPK menahan Anas di Rumah Tahanan KPK. “Memang ada (upaya dari sejumlah oknum meracuni Anas) sebelumnya,” kata Honggo di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1). Beruntung upaya tiga pelaku berhasil digagalkan. Atas ketanggapan penghuni rumah Anas, seorang di antara tiga pelaku berhasil ditangkap. Oknum tak memiliki identitas tersebut kemudian diinterogasi asal usul keluarganya. Dia mengaku keluarganya berada di Yogyakarta. Bahkan, oknum tersebut mengaku hanya sebagai suruhan dari suatu instansi “tiga huruf”. Lantaran orang tua pelaku mendatangi Anas dan meminta maaf, peristiwa itu tak diteruskan ke jalur hukum. Se-

lain pristiwa tersebut, ada juga beberapa upaya dari pihak tertentu untuk menghabisi nyawa Anas pasca penetapan tersangka di KPK. Peristiwa tersebut yang ikut memicu kekhawatiran keluarga pendiri Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu soal kemungkinan diracun di Rutan KPK. “Jadi memang kekhawatiran keluarga soal makanan di KPK itu tidak muncul begitu saja. Sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, adanya pihak-pihak tertentu ingin ‘mencelakakan’ Mas Anas. Makanya, ada kekhawatiran yang tinggi dari keluarga Anas mengenai itu semua. Kan jadi wajar keluarga ingin menyediakan makanan sendiri selama Anas di Rumah Tahanan,” tegas Honggo. Pengacara Anas lainnya, Firman Wijaya juga mengungkapkan hal yang tak berbeda. Dia membeberkan alasan-alasan pihaknya khawatir Anas mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di Rumah Tahanan KPK. Pertama kata Firman, yakni keluarga menyadari siapa lawan politik Anas saat ini. “Kedua, memang ada peristiwa-peristiwa (soal racun) itu sebelumnya,” ungkap Firman. =GAM/ABD

JAKARTA- Direktur Institut Madani Nusantara Profesor Nanat Fatah Natsir mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan hasil peninjauan kembali atau “judicial review” Undang-Undang Pemilu Presiden yang diajukan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, yang juga calon presiden dari Partai Bulan Bintang. “Kesan yang muncul di luar, seolah-olah MK ragu dan bimbang dalam memutuskan permohonan tersebut. Ada kesan MK ditekan pihak lain,” kata Nanat Fatah Natsir melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis. Mantan Rektor UIN Bandung itu mengatakan bahwa harus bisa menunjukkan konsistensi dan indepensinya dari tekanan pihak lain. MK tidak boleh ragu-ragu dan harus segera memutuskan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, kata Nanat, pengajuan “judicial review” terhadap Undang-Undang Pemilu Presiden itu sudah dilakukan sejak era Mahfud Md. menjabat sebagai Ketua MK. Oleh karena itu, MK harus segera memutuskan. “Karena Pemilu 2014 sudah makin dekat, perlu ada kepastian terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga MK harus segera memutuskan, jangan diulurulur,” tuturnya. Permohonan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden agar pemilihan presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu anggota legislatif sudah pernah diajukan sebelumnya. Permohonan serupa pernah diajukan pakar komunikasi politik Effendi Gazalli bersama Koalisi Masyarakat Sipil pada bulan Januari 2012. Namun, setelah beberapa kali disidangkan, permohonan itu belum juga diputuskan. Padahal, Ketua MK saat itu, Mahfud Md., mengatakan bahwa MK telah memutuskan hasil permohonan peninjauan kembali terhadap undang-undang itu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Namun, setelah Mahfud Md. pensiun dari lembaga tersebut sidang putusan tak kunjung digelar. Effendi pun akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut. =ANT/ DEWANTO


4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

Negara Rugi Rp67 M Ditjen Pajak Tahan Pengemplang JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) terus melakukan penegakan hukum terhadap para pengemplang pajak yang diduga kuat melakukan tindak pidana perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai operasi penangkapan/penahanan yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak, diantaranya penahanan terhadap tersangka MDA oleh Penyidik Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan dan penahanan terhadap tersangka MM alias MR oleh Penyidik Pajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak. Seperti diketahui, MDA ditahan mulai tanggal 8 Oktober 2013 karena diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu dengan sengaja menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam menjalankan operasinya, MDA memanfaatkan dua perusahaan, PT. BLM yang terdaftar pada KPP Pratama Tebet dan PT. ACU yang terdaftar pada KPP

Pratama Bekasi Selatan, untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. “Nilai kerugian negara terkait kasus ini diperkirakan mencapai sekurang-kurangnya 12 miliar rupiah,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Kismantoro Petrus di Jakarta, Kamis (16/1). Berdasarkan pengembangan kasus ini, telah ditetapkan tiga orang tersangka lainnya, yaitu DvH, DnH dan YF. Saat ini, berkas penyidikan atas MDA dan DvH telah dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak Kejaksaan Agung untuk kemudian dapat dilakukan penuntutan. Tersangka MM alias MR ditahan sejak tanggal 30 Oktober 2013. MM alias MR diduga kuat telah dengan sengaja menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui PT. CAP dan PT. CBT selama kurun waktu tahun 2010 sampai 2013. Untuk melancarkan aksinya, MM alias MR membuat identitas palsu dan akta notaris palsu. Bahkan rekening bank juga dibuat dengan menggunakan identitas palsu. “Estimasi kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 55 miliar,” jelasnya. Atas perbuatan tersebut, MM

alias MR diklasifikasikan melakukan pelanggaran Pasal 39A huruf A yo Pasal 43 Undang-Undang KUP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Dari kedua kasus tersebut, Ditjen Pajak menemukan pola transaksi dan aliran uang hasil penjualan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Oleh karena itu, Ditjen Pajak saat ini berkoordinasi dengan PPATK dan KPK untuk melaksanakan penyidikan TPPU dengan predicate crime Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Ditjen Pajak juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu memberantas peredaran Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan cara mencermati dokumen transaksi dari lawan transaksinya dan melakukan konfirmasi atas Faktur Pajak Masukan yang diterimanya. =GAM

ant/zabur karuru

BUS TINGKAT PARIWISATA JAKARTA. Bus tingkat pariwisata melintas di Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis (16/1). Bus pariwisata asal Cina tersebut memiliki 62 kursi yang terdiri dari 20 kursi di bawah dan 40 kursi di atas serta dua kursi untuk penyandang disabilitas, rencananya akan beroperasi melayani wisatawan secara gratis pada awal Februari.

KORUPSI PAJAK

Sejak 2008 hingga 2013 Negara Rugi Rp1,5 T JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat kasus pengemplangan pajak dari sisi Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya rentang waktu 2008 hingga 2013 sebesar Rp1,5 triliun. Kerugian bersumber dari beraneka ragam sektor. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Yuli Kristiyono mengatakan, menilik dari kasus pengemplangan pajak yang dicatat Ditjen Pajak, tercatat bahwa kasus yang berkaitan dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya cukup mendominasi. “Itu dari populasinya ya memang modus menggunakan faktur itu paling banyak. Setelah itu, baru kasus yang tidak menyetor pajak, lalu ada kasus mengisi SPT tidak benar, dan semacamnya”, kata Yuli, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis, (16/1). Secara rinci, Yuli mengatakan, pada 2008 terjadi 3 kasus yang berkaitan dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan

transaksi yang sebenarnya sebanyak 3 kasus dengan nilai kerugian sekitar Rp35 miliar. Pada 2009 terdapat 21 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp257,8 miliar. Pada 2010, terjadi 21 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp497,3 miliar. Pada 2011 terjadi 23 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp194,7 miliar. Pada 2012 terjadi 12 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp326,9 miliar. Pada 2013 terjadi 20 kasus dengan nilai kerugian Rp239,9 miliar. “Totalnya ada 100 kasus rentang waktu 2008-2013. Itu hanya untuk Faktur ya. Totalnya sekitar Rp1,5 triliun. Sektornya cukup beraneka ragam”, jelas Yuli. (gam)

HAJI 2014

Kuota Dasar Haji 211.000 Jamaah JAKARTA- Kementerian Agama mengatakan kuota dasar haji 2014 sebanyak 211.000 jemaah yang terdiri dari kuota dasar 194.000 orang dan haji khusus 17.000 orang. “Kuota untuk haji reguler sebanyak 19.000 dan jika terjadi pemotongan kuota 20 persen menjadi 155.200 jamaah. Untuk haji khusus 17.000 jemaah dan jika terjadi pemotongan kuota 20 persen menjadi 13.600 orang,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. Hal itu diungkapkan Menag dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR. Suryadharma mengatakan dirinya optimis tahun 2014 pemerintah Arab Saudi menghentikan pemotongan kuota jamaah haji Indonesia. Selain itu dia menyatakan, penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2014 ditentukan berdasarkan dua skenario yaitu berdasarkan kuota dasar dan pemotongan kuota 20 persen. “Kami optimis pemotongan kuota jamaah 2014 dihentikan,” ujarnya.

Dia mengatakan dalam penyelenggaraan haji 2014 ada kebijakan baru yang dibuat Kemenag seperti pesawat dilakukan dengan tender terbuka. Menurut dia, peserta tender harus menggunakan pesawat berbadan lebar dan untuk efisiensi dilakukan dengan kontrak jangka panjang. “Selain itu terkait dengan slot penerbangan di Madinah,” katanya. Dia mengatakan Kemenag akan mendiskualifikasi kinerja hotel yang buruk sebagai tempat menginap jamaah haji. Selain itu menurut dia, pemondokan di Mekah berjarak maksimal empat kilometer dari halaman terluar Masjidil Haram. “Selain itu akan meningkatkan pelayanan kedatangan dan keberangkatan di Jeddah. Dan pengurangan pemanfaatan hotel transito bagi jamaah pulang dari Madinah ke Jeddah,” ujarnya. Dia mengatakan biaya katering di embarkasi akan ditingkatkan menjadi Rp100.000 perjamaah. =ANT/ IMAM BUDILAKSONO


KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 17 2014 JANUARI 2014 JUMAT 17 JANUARI | No. 0282 | TAHUN III No. 0282 | TAHUN III

55

INVESTASI

Dana Asing di Bursa Rp1,1 T JAKARTA-Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat dana asing yang masuk ke pasar modal Indonesia telah mencapai Rp1,1 triliun hingga Rabu, 15 Januari 2014. Hasil positif tersebut dipengaruhi oleh mulai membaiknya kondisi global saat ini, terlebih pasca-adanya kepastian masalah tapering. “Sampai dengan kemarin, investor asing nett buy hingga Rp1,1 triliun,” kata Direktur Utama BEI, Ito Warsito, saat ditemui di gedung BEI Jakarta, Kamis, (16/1). Ito menjelaskan, ketidakpastian kondisi ekonomi global sudah mulai hilang dengan dilakukannya pengurangan stimulus atau tapering off oleh The Fed. Ini menjadi sentimen positif bagi pasar. “Sekarang hal-hal yang tidak pasti seperti isu tapering off dan defisit transaksi berjalan tidak separah sebelumnya, Itu katalis positif. Kita berharap tidak ada kejutan-kejutan negatif,” jelas Ito. Sementara untuk kondisi dalam negeri seperti banjir, lanjut Ito, tidak akan berdampak besar terhadap perdagangan di bursa saham. Justru yang mempengaruhi bursa saham secara signifikan, yakni soal ekonomi makro secara keseluruhan. Dengan derasnya dana asing yang masuk, Ito mengharapkan kondisi pasar saham di bursa akan semakin membaik. “Kalau di mata investor asing, politik tidak menjadi perhatian, pengaruh politik tidak signifikan begitu pun banjir,” jelas Ito. Sementara itu. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan menahan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 7,5% hingga akhir 2014. Namun, bank sentral masih ada rasa khawatir terkait dengan neraca berjalan yang masih defisit. “Saya curiga bank sentral kita masih khawatir terhadap defisit neraca transaksi berjalan, tapi paling dia tidak mengganggu dengan menahan suku bunga 7,5% sampai akhir tahun,” ujar Purbaya, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, (16/1). =GAM/ABD

ant/andika wahyu

SIDANG KABINET PARIPURNA. Wapres Boediono (kiri) menyimak penjelasan Menkes Nafsiah Mboi (tengah) disaksikan Mensesneg Sudi Silalahi (kanan) sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/1). Rapat tersebut membahas tiga agenda yakni kondisi ekonomi terkini, kesiapan jelang Pemilu 2014, dan penanganan bencana alam seperti Banjir Sulut dan bencana letusan Gunung Sinabung.

BI Dukung Aturan PPATK tentang Transfer Keluar Perbankan Wajib Mendalami Nasabahnya JAKARTA- Bank Indonesia menyatakan dukungannya terhadap aturan PPATK yang mewajibkan penyedia jasa keuangan (PJK) khususnya bank umum menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL) mulai 15 Januari 2014. Kendati belum mengetahui secara detil aturan yang Kamis ini dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut, Bank Indonesia (BI) tetap memberikan dukungan karena BI percaya apapun yang dikeluarkan oleh PPATK terkait pelaporan transaksi dana oleh bank umum merupakan hal yang

positif. “Apapun peraturan yang dikeluarkan oleh PPATK, akan dilaksanakan oleh BI,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A Johansyah di Jakarta, Kamis. Deputi Gubernur BI Ronald Waas juga menuturkan, sebagai lembaga pengatur dan pengawas, BI dan PPATK memiliki fungsi untuk memastikan terdapatnya kepatuhan penyelenggara dalam hal transfer dana dalam bentuk pelaporan yang dilakukan secara berkala. “Memang ada kepatuhan pelaporan ke PPATK dan BI sebagai lembaga pengatur dan pengawas,” ujar Ronald. Ronald mengatakan, BI telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan perbankan untuk mengenal jauh nasabahnya. Aturan tersebut dikemas dalam PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Pencu-

cian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam hal ini dimana perbankan wajib mengidentifikasi, verifikasi dan memantau untuk memastikan bahwa transaksi sesuai profil nasabah. Kewajiban mengenal nasabah ini penting untuk melindungi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dari berbagai risiko. Sejumlah risiko yang dapat dihindari misalnya risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK sendiri menyebutkan, kewajiban penyampaian LTKL itu sendiri merupakan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Kewajiban penyampaian LTKL oleh PJK bank umum terhitung mulai 15 Januari 2014 itu, lebih cepat satu tahun pelaksanaannya dari batas waktu yang ditentukan oleh UU, yaitu paling lambat lima tahun sejak disahkan UU TPPU pada 22 Oktober 2010. Pemberlakuan secara efektif kewajiban penyampaian LTKL oleh PJK Bank Umum itu tertuang dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 12/1.02/ PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2013. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa kewajiban penyampaian LTKL oleh PJK NonBank akan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Juli 2014. =ANT/CITRO ATMOKO


6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

PERTUMBUHAN KREDIT

Tahun ini Diperkirakan Melambat JAKARTA-Survei Perbankan triwulan IV-2013 mengindikasikan pertumbuhan kredit masih dalam tren melambat. Indikasi tersebut tercermin dari angka saldo bersih tertimbang (SBT) hasil survei permintaan kredit baru triwulan IV-2013 yang turun dari 90,0% di triwulan sebelumnya menjadi 88,5%.

ant/r. rekotomo

BERBAHAYA. Seorang pekerja membersihkan kaca sebuah gedung bertingkat di Semarang, Jateng, Rabu (8/1). Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekitar enam pekerja meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja.

12.745 Perusahaan Melanggar Aturan K3 Hanya 45 Perusahaan yang Sedang Diproses JAKARTA- Sebanyak 12.745 perusahaan tercatat melanggar norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada 2013, dan sebanyak 12.657 perusahaan telah melaksanakan norma K3 pascapenerbitan nota peringatan pertama dan kedua, namun 88 perusahaan diseret ke pengadilan karena tetap melanggar. “Dalam pengawasan norma K3, pemerintah mengedepankan langkah pembinaan untuk perubahan, peningkatan dan perbaikan pelaksanaannya. Namun, pemerintah takkan segan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tetap melakukan pelanggaran,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar saat mencanangkan pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2014 di Jakarta, Kamis. Muhaimin mengaku pelanggaran terhadap norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia masih terbilang tinggi,

meskipun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengintensifkan upaya penegakan peraturan di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Sementara itu, sebanyak 88 perusahaan yang tetap melakukan pelanggaran norma K3 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diproses lanjut oleh kepolisian untuk diajukan ke pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 berkas perusahaan masih dalam proses di pengadilan dan sebanyak 43 perusahaan telah dibekukan penyelidikan dan pemeriksaan kasusnya oleh kepolisian (SP3). Muhaimin mengatakan selain melaksanakan fungsi pembinaan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, termasuk penerapan K3 di perusahaan-perusahaan. “Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan yang melanggar atau tidak menjalankan aturan ketenagakerjaan yang ada. Untuk itu, ke depan kita akan intensifkan penegakan hukum dengan melakukan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan di

Indonesia,” kata Muhaimin. Pengawasan ketenagakerjaan, menurut Muhaimin dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak dasar pekerja yang meliputi norma upah, norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), norma waktu kerja, norma anak dan perempuan serta norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) lainnya. Sedangkan dalam upaya penegakan hukum, pihak Kemenakertrans mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan kalangan pengacara dan pihak terkait lainnya. Muhaimin menjelaskan bahwa dalam tahapan awal penerapan K3, pemerintah memberdayakan para pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan dan sosialiasi kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja/buruh agar bisa menjalankan peraturan ketenagakerjaan. Untuk tahap selanjutnya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, setiap pelanggaran yang ditemukan maka harus segera diberikan nota pertama sebagai peringatan untuk memperbaiki kesalahannya. =ANT/ARIE NOVARINA

Keterangan tertulis Divisi Statistik Sektor Rill, Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) menjelaskan perlambatan tercatat pada seluruh sektor dan seluruh jenis penggunaan kredit. Penurunan terbesar terhadap permintaan kredit baru terjadi pada KPR/KPA sebagai respons atas kenaikan suku bunga dan diterapkannya kebijakan lanjutan Bank Indonesia mengenai Loan to Value (LTV) pada September 2013. “Perlambatan pertumbuhan kredit diperkirakan berlanjut pada 2014,” ujar Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs di Jakarta, Kamis (16/1). Kondisi ini tercermin pada sebagian besar responden yang memperkirakan pertumbuhan kredit menjadi 19,1% (yoy), melambat dibandingkan

perkiraan pertumbuhan kredit tahun 2013 (20,8%, yoy). Pertimbangan utama responden dalam memproyeksikan perlambatan pertumbuhan kredit yakni tren pelemahan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan suku bunga kredit. Dia menjelaskan, Hasil Survei Perbankan menunjukkan suku bunga perbankan, baik suku bunga dana maupun suku bunga kredit, diperkirakan meningkat pada triwulan I-2014. Rata-rata responden memperkirakan suku bunga dana (cost of fund) meningkat sebesar 128 bps, sedangkan suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing mengalami kenaikan sebesar 27 bps, 16 bps dan 6 bps. =GAM

ant/r. rekotomo

AIR ZAMZAM PALSU SEMARANG. Direskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Djoko Poerbohadijoyo memperlihatkan barang bukti botol kemasan berisi air zamzam palsu yang berhasil disita dari dua pabrik pembuatannya di Semarang dan Pekalongan, saat gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Jateng, di Semarang, Kamis (16/1). Dalam penggerebekan itu polisi menyita sejumlah alat produksi berupa mesin penyaring air, mesin pengemas, serta ribuan kemasan air zam-zam palsu siap edar dan mengamankan pemilik pabrik berinisial MTh.


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Budaya

JUMAT 17 JANUARI 2014 No. 0282 | TAHUN III

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

77

Peluk Kamu 1 Jam Cerpen: Rini Agustinah* Aku terdiam di dalam kamar. Menyaksikan gerimis yang menetes dari genteng kemudian merembes ke jendela kamar dan berakhir menetes ke tanah. Dan di setiap tetesnya, aku seperti melihat pahatan senyum Abira di sana. Pahatan senyum tsabit yang selama ini membuat dadaku bergetar saat menatapnya. Aku tak pernah jenuh menikmati senyum yang kerap Abira lempar padaku saat bertemu. Begitupun tatapannya, tak kalah indah dengan senyumnya yang memikat. Sungguh nyaris sempurna…

K

ulirik tempat sampah di kamar karena di sana menumpuk surat-surat cinta yang masih tidak sempurna untuk Abira, memang sengaja tak kubuang. Sudah kuputuskan, bahwa aku tidak akan pernah mengirim cintaku lewat kertas akan tetapi akan kukirim langsung ke hatinya. Aku tertawa lebar sendiri. Aku beringsut ke tempat tidur. Melempar senyum ke arah tumpukan foto Abira yang sengaja kuambil diam-diam. Aku mulai berbisik kalau aku begitu menyayangi, mencintainya dan berharap kelak Abiralah yang menemaniku sampai tua nanti. Aku tidak butuh perempuan lain untuk menemaniku. Aku hanya ingin Abira, aku tak butuh yang lain, cukup Abira saja. *** Sebab rindu di dada, hari ini aku bertekad untuk menemuinya. Aku tak ingin berlama-lama memendam, aku ingin segera menyampaikannya. Aku ingat sesuatu. Masih tentang Abira. Kemaren aku ke tempat warung makan Bu Asmi, tentu saja untuk menemui Abira. Dia langganan sarapan pagi di sana, meskipun hanya sarapan nasi dan sayuran saja. Mungkin Abira sangat suka sayur. Padahal kupikir itu pemborosan dan tidak baik jika dilakukan secara berulang-ulang. Aku selalu menyayangkan uangnya, meskipun sekali makan hanya mengeluarkan 1 lembar uang 10ribuan. Terkadang aku bertanya, kenapa Abira tidak sarapan pagi di rumahnya

saja? Atau jangan-jangan, Abira tidak bisa masak? Aku mulai menggeleng-gelengkan kepala, tidak percaya atas tuduhanku pada Abira. Ah Sudahlah! Yang terpenting sekarang aku harus bisa mendapatkannya dan kalau dia benar-benar tidak bisa masak, aku tinggal mengajarinya… *** Aku sudah sampai di warung makan. Terlihat sepi, seharusnya sekarang di tempat makan ini sudah ramai dan seharusnya Abira menjadi salah satu pelanggan yang tengah sarapan pagi di warung ini. Jangan-jangan Abira hari ini tidak sarapan pagi di sini. Tapi rasanya tidak mungkin, ah biar kutunggu saja dia… “Bu, pesan satu porsi. Jangan lupa, Ikan Lele.” Ucapku pada pemilik warung. Kukorbankan 1 lembar uang 10ribuan untuk menunggui Abira di sini padahal tadi pagi di rumah aku sudah sarapan. Benar-benar gila!. Tak lama kemudian, sarapan pagi keduaku sudah siap. Perlahan aku menyantapnya, namun jauh di hati ini aku masih bertanya dimana Abira, kenapa sampai detik ini dia tak juga datang…. “Kau ada di sini juga, Alaska?” Dia melempar senyum ke arahku, tatapnya menunggu jawab. Aduh, ra…andai saja detik ini aku sudah berhasil memiliki senyum dan tatapmu itu… bisikku. Untuk sesaat aku mulai melupakan nasih Pecel Lele di piringku, padahal makanan ini makanan favoritku. Jika makan tidak ada yang boleh mengagguku, tapi Abira?…Abira sudah berhasil menyihirku! Aku masih terdiam menikmati senyumnya. “Alaska…”Abira menepuk pundakku dan mengeluarkan aku dari kenikmatan senyum dan tatapnya. “I…iya, Ra. Hari ini aku sarapan pagi di sini, kamu juga khan?” Lagi-lagi dia tersenyum kemudian berucap, “Aku sudah makan di rumah. Kebetulan hari ini di rumahku ada selamatan, jadi sekalian aku sarapan pagi.” Abira masih enggan melepas senyumnya. “Trus ke sini?” Tanyaku lagi. “Aku cuman mau beli sayuran saja.” Aku terdiam, sayuran lagi? Seperti Herbivora saja...lirihku. Abira duduk di dekatku. Dia

wangi sekali. Dadaku semakin bergemuruh. Aku melirik, lagilagi plastik hitam. “Boleh aku lihat itu?” Tunjukku pada plastik hitam di sampingnya. Abira sedikit terkejut. “Ah! Jangan. Biasa, ini urusan perempuan.” Jawabnya. Aku melihat ketidakjujuran di matanya, ya sudahlah mungkin Abira tidak berbohong. Pagi ini aku benarbenar tidak ingin melewatkan 1 detikpun ada di dekatnya. Aku ingin menikmati detik-detik bersama Abira. Aku menatap lurus ke depan. Tapi aku menyadari kalau diam-diam Abira melihatku lewat ekor matanya. Mungkin dia menungguku untuk berbicara terlebih dahulu. Ah! Perempuan… “Ra,…masih tidak ada yang berubah dengan hatiku.” “Hmmm…” dia hanya berhem kemudian menganggukangguk.

“Aku tahu kamu dan dia, Ra… tapi maaf, aku tidak bisa munafik pada hatiku sendiri. Karena semakin lama aku menyimpannya, hatiku semakin menuntutku lebih… ” Abira diam di dekatku. Dia menunduk. Sedikitpun tak berucap. Tiba-tiba saja aku ingat waktu aku menggenggam erat tangan Abira di halte Bus, Abira membalas genggamanku. Bahkan dia lebih erat. “Apakah kamu berjanji padaku, jika aku hidup 99 hari apakah kamu mau berjanji hidup 100 hari? Karena dengan begitu aku tidak harus hidup tanpamu” (Novel; Sekelopak Bunga Sakura) Aku terperangah. Abira tiba-tiba mengucapkan kalimat itu. Padahal jelas-jelas aku tahu, kalau kalimat yang baru saja dia ucapkan ada di dalam Novel yang kemaren sempat kupinjam. “Aku berharap kamu hidup lebih lama, bahkan 1000 tahun lagi.

Dengan begitu kita bisa hidup lama bersama-sama, sampai tua nanti, Ra… ” begitu ucapku. Ah! Entahlah dari mana aku dapat kalimat tadi, yang jelas aku hanya menyampaikan apa yang ada di hatiku. Abira menatapku dalam. Lama. Mungkin dia mencari kejujuran dan kebenaran di mataku. “Dengan keadaanmu yang sudah tidak sendiri lagi, ijinkan aku memelukmu, Ra….1 Jam saja. Kumohon…” Ucapku, walau tercekat dengan rasa di dada. “Itu waktu yang sangat lama. Tapi, kenapa harus memelukku?” “Karena dengan memelukmu aku bisa menjagamu. Aku bisa melindungimu melalui kedua tanganku. Aku ingin menjagamu, Ra. Tolong ijinkan aku, karena jika kelak kau sudah menikah dengan laki-laki lain aku takkan bisa menjagamu lagi, suamimu yang akan menjagamu.” Lagilagi aku masih terheran dengan kalimat-kalimat yang sejak tadi kuucapkan, sungguh Abira telah berhasil menjadi inspirasi dalam hidupku. Karenanya aku bisa berkata sedemikian indah. Lagi-lagi Abira terdiam dengan ucapku. “Entahlah, Alaska…Oh ya, aku harus menyelesaikan ses….” Belum sempat Abira menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba… HHuuak…huakk! “Ra!!”. Kulihat Abira tiba-tiba mual-mual. Dia jongkok. Aku masih bingung harus melakukan apa. Wajahnya memucat. Matanya memejam, dia menghela nafas dalam. “Kau sakit, Ra?” Abira menggeleng diikuti senyumnya yang masih memikat. “Masuk angin” Jawabnya singkat. Abira berdiri. Belum sempurna Abira berdiri, dia seperti kehilangan tenaganya. Tubuhnya tiba-tiba ambruk di depanku. Aku masih tertegun. Sebelum akhirnya aku memeluk tubuh Abira yang sudah tak sadarkan diri. Tuhan, hari ini aku memang sudah berhasil memeluknya. Bisa 1 jam atau bahkan lebih. Tapi bukan ini yang aku harapakan. Aku ingin memeluknya saat dia bisa merasakan tanganku sedang melindunginya dan melihat senyumnya dalam pelukanku…= *) Mahasiswi Prodi PKn STKIP PGRI Sumenep. Aktif di PC. IPPNU Kabupaten Sumenep.


KORAN MADURA KORAN 8 PROBOLINGGO 8

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

Oleh: Yuly Lailatur Rohmah* MADURA Pelayaran di Hatimu ;kenangan merah jambu

Puisi

Dari matamu yang asri aku baca ayat-ayat rindu Semenjak sore tak manabuh langit menjadi kuning Semisal prasasti masa kuno yang bertengger pada bebatuan Aku buang semua keraguan dalam dada yang mulai mencatat cerita Bermula dari pandangan nista dari matamu Yang kini telah kubuat akte pada kehidupan ke empat Di mana semua orang mencari hakikat tuhannya Aku eja perlahan keningmu, ada bercak sayangku Yang berteduh di kerut keningmu Aku eja perlahan hidungmu, ada bekas rindu yang lusuh termakan oleh waktu Sejak pertama aku tahu namamu Aku eja perlahan matamu, ada layar kacaku yang mulai memulai pergerakan Berawal dari senyuman manismu Aku eja perlahan bibirmu, ada cerita orang berhidung pinokio Menjelma di bibirmu Pamekasan, 2014

Biar Kutafsiri Air Matamu Lihatlah air matamu yang luruh Perhatikan tetes demi tetes Niscaya kau temukan ritual para perindu Membawa wasiat luka pada tikungan lorong waktu Tenanglah mey, jangan kau buat lagi sajak hitam pada air mata Hanya sebab kau tak tau di mana harus memulai Karena aku akan membuat perhitungan pada tafsir sunyi Yang akan bergerak dari ketiadaan ke keabadian Sudahi saj mey, telah kutemukan gundukan cinta di bilik kota matamu Yang terhimpit di antara batu-batu cadas Dan kau harus menahan riuh ombak dari hilir hingga ke hulu Biar tak menumbangkan banyak korban Meski senja tak lagi berlabuh Mey, janganlah kau buat keraguan pada setiap tanya Yang kusimpan di kota mati itu Kau harus bangkit dari keramaian air mata Kau harus bisa reinkarnasi waktu Kelak kau akan menemuiku dalam keadaan menafsiri air matamu Yang fasih mendekte patahan sayap burung pada rahasia sepi Pamekasan, 2014

*) Siswa kelas 1 MA Sumber Bungur Pakong Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

JUMAT 17 JANUARI 2014 No. 0282 | TAHUN III

LINTAS JATIM Resensi Buku LINTAS JATIM 8

Pemimpin Sukses dan Falsafah Jawa Oleh: Darmadi* Ibarat mutiara yang terpendam oleh lapisanlapisan masa, falsafah kepemimpinan orang Jawa patut kembali digali. Manakala makna kepemimpinan kian membumbung jauh dari pijakan esensinya. Hingga masyarakat mulai apatis dengan sosok pemimpin, yaitu seorang figur yang musti diteladani. Tingkat apatis masyarakat pun kian meningkat, manakala banyak pemimpin yang terdakwa sebagai oknum koruptor atau melakukan tindakan tidak terpuji lainnya.

F

alsafah kepemimpinan orang Jawa adalah suatu pandangan filosofi dari seorang pemimpin yang ingin mewujudkan tujuan (citacita) bersama (pemimpin dan yang dipimpin) dengan berdasarkan kecintaannya pada kebijaksanaan dan senantiasa berorientasi pada prinsipprinsip ke-Jawa-an. Dalam hal ini, seorang pimpinan Jawa harus memiliki jiwa-jawi, karena seorang pemimpin merupakan khalifatullah (wakil Tuhan) yang senantiasa bersikap etis, estetis, serta berperan aktif dalam turut hamemayu hayuning bawana. Turut menjaga keselamatan alam beserta seluruh isinya, serta bangsa dan negaranya (halaman 26). Falsafah-falsafah kepemimpinan orang Jawa tersurat dalam berbagai literatur, semisal Serat Sastra Gendhing, yang merupakan gubahan Raden Mas Jatmika atau Raden Mas Rangsang yang menjadi Raja Mataram keempat dengan gelar Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma, atau Senapati-ingNgalaga Sayidin Panatagama pada tahun 1613-1645, yang salah satunya berpedoman pada prinsip “Swadana maharjeng tursita”, bahwa seorang pemimpin harus memiliki intelektual yang tinggi, berilmu, jujur, pandai

menjaga nama, serta mampu menjalin komunikasi dengan baik dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian (halaman 28). Ajaran lain tentang falsafah kepemimpinan orang Jawa adalah Hasta Brata, yang dalam jagad pakeliran Jawa disimbolisasikan dengan Wahyu Makutharama (Anugerah Mahkota Prabu Rama), berorientasi pada simbol-simbol isi dunia, yang salah satunya bahwa seorang pemimpin harus “Mulat laku jantraning kartika”, seorang pemimpin harus meneladani bintang yang bersinar terang di ketinggian serta dapat dijadikan pedoman arah. Seorang pemimpin harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi seluruh rakyatnya. Tidak melakukan korupsi, nepotisme, atau tindakan-tindakan yang tidak pantas lainnya (halaman 33). Falsafah kepemimpinan orang Jawa juga tersurat dalam mutiaramutiara Jawa dan bersumber pada kearifan Jawa, yang dalam buku ini dikupas pada bagian ketiga. Bagian ini menggambarkan bahwa, jaman gem-

blung merupakan jaman dimana seorang pemimpin cenderung menghalalkan segala cara di dalam mencapai tujuannya. Karena bila tidak demikian, seorang pemimpin akan hidup dalam penderitaan. Sekalipun begitu, seorang pemimpin hendaklah tidak hanyut pada arus jaman gemblung yang serupa air bah di musim hujan. Seorang pemimpin hendaklah seorang pemimpin selalu ingat pada Tuhan. Dengan mengingatnya, seorang pemimpin akan dapat membedakan mana yang hak dan yang bathil. Di situlah, sang pemimpin akan mendapatkan kebahagiaan sejati (halaman 39). Selain itu, falsafah kepemimpinan orang Jawa juga bersumber dari falsafah kepemimpinan raja-raja Jawa. Banyak raja yang telah menerapkan falsafah kepemimpinan orang Jawa dalam menjalankan roda pemerintahannya, semisal Ratu Shima. Selama menjalankan roda pemerintahannya, Ratu Shima tersohor sebagai pemimpin yang telah menerapkan falsafah “Sabda pandhita ratu tan bisa wola-wali, mituhu, mapan, serta tan ban chinde ban siladan”, yang artinya tidak pernah mencabut apa yang telah disabdakan (diputuskan), loyal terhadap hukum yang telah diputuskan, tidak tergoyahkan dengan keputusan yang telah ditetapkan, dan menjatuhkan hukuman tanpa pandang bulu. Siapa yang bersalah baik rakyat jelata, petinggi (punggawa) negara, maupun orang-orang (keluarga) di dalam istana harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Selaras dengan kesalahan yang diperbuatnya (halaman 70). Falsafah-falsafah kepemimpinan orang Jawa sebagaimana diketengahkan dalam buku ini, kiranya dapat dijadikan rujukan dan referensi dalam mengarungi bahtera kepemimpinan, baik yang saat ini tengah berkuasa, maupun calon-calon pemimpin yang sedang mempersiapkan diri mengikuti kontes suksesi kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional, khususnya menjelang gelaran kontestasi pesta demokrasi 2014.= *) Pegawai Fungsional Kantor Kemenag Kab.Lampung Tengah, kini sedang kuliah S3 di UPI Y.A.I Jakarta.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014

JUMAT 17No. JANUARI 2014||TAHUN No. 0282 |III TAHUN III 0282

Pendaftaran BPJS Rumit SURABAYA - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur masih menemukan rumitnya pendaftaran dan kurangnya sosialisasi pelaksanaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang dilakukan petugas rumah sakit kepada pasien. Penemuan pelanggaran BPJS ini setelah Komisi E DPRD Jatim melakukan batas akhir evaluasi terhadap pelaksanaan BPJS pada 15 Januari 2014 kemarin. "Selama masa transisi ini masih banyak ditemukan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan BPJS. Di antaranya tidak ada petugas BPJS yang diletakkan di counter-counter rumah sakit baik negeri maupun swasta," ungkap Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko di DPRD Jatim, Kamis (16/7). Karenanya, lanjut Sugiri Sancoko, tak heran banyak pasien khususnya pemegang jamkesda maupun jamkesmas kebingungan saat akan berobat. ''Inilah yang akan menjadi perhatian kita di Komisi E. Ke depan kami minta seluruh rumah sakit baik swasta maupun negeri untuk meletakan setiap petugasnya di counter-counter yang mudah dijangkau oleh para pasien untuk mendapatkan sosialisasi. Dengan begitu pelaksanaan BPJS secara berangsur - angsur akan diketahui masyarakat,” tegasnya. Sugiri juga berharap melalui media, masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara detail tentang mekanisme pelayanan kesehatan lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini. Dengan demikian, masyarakat akan terhindar dari praktik penipuan. ''Kita akui praktik penipuan sering terjadi di setiap program yang digagas oleh pemerintah. Termasuk program BPJS ini, harus kita antisipasi sejak awal. Karena sosialisasi ke masyarakat itu penting. Baik lewat media maupun yang dilakukan oleh petugas BPJS,'' tegasnya. Selain melakukan sosialisasi BPJS, Komisi E DPRD Jatim (Rabu 15/1) bertemu dengan Menkes, Nafsiah Mboi dan Komisi IX DPR RI. Kehadiran mereka ke Jakarta di antaranya mempertanyakan tunggakan Jamkesmas 2013 totalnya Rp 200 miliar. Di antaranya tunggakan yang

g. armadianto semeru/koran madura

ANTRE. Para pendaftar pasien untuk BPJS sedang antre di loket pendaftaran di RS dr Soetomo Surabaya, Kamis (16/1) meski batas akhir evaluasi terhadap pelaksanaan BPJS pada Rabu (15/1).

ditanggung RSUD dr Soetomo senilai Rp 85 miliar dan rumah sakit pemerintah di kabupaten/kota sebesar Rp 115 miliar, dengan catatan setiap RS pemerintah menanggung tunggakan antara Rp 5 miliar sampai Rp10 miliar. ''Yang pasti kami berharap tunggakan ini sudah terbayarkan akhir Januari atau awal Februari 2014 ini. Dengan begitu program BPJS dapat berjalan lancar tanpa terganggu dengan tunggakan Jamkesmas. Dan alhamdullilah Pak Supriyatno

(Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) siap menyelesaikan tunggakan tersebut,''jelasnya. Hal senada dikatakan anggota Komisi E DPRD Jatim Achmad Iskandar bahwa kerumitan pendaftaran BPJS yang selama ini mencuat di masyarakat. Belum ada insiden menonjol terkait pelaksanaan BPJS. ’’Banyak masyarakat yang enggan mendaftar, karena tak tahu dimana harus mendaftar dan apa saja persyaratannya,’’ujarnya. Akibatnya, banyak pasien yang keluarganya baru mengurus

pendaftaran ketika sudah di RS. Yang terjadi, kemudian seperti di Gresik. Sebagian dari masa perawatan dihitung pasien umum, dan sebagian lainnya dihitung sebagai pasien BPJS. ’’Ini nanti membingungkan,’’ terangnya. Selain itu, Achmad Iskandar yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim tersebut juga meminta agar BPJS benar-benar menggaris bawahi ke RS yang telah bekerjasama, untuk tidak menganggap remeh pasien BPJS. = G. ARMADIANTO SEMERU

OPINI 99

AKIBAT CHIKUNGUNYA

40 Warga Lumpuh TRENGGALEK - Sedikitnya 40 warga di dua kelurahan di wilayah kota Trenggalek, Jawa Timur mengalami kelumpuhan atau gejala kelumpuhan mendadak akibat merebaknya virus chikungunya di daerah tersebut dalam kurun waktu sepekan terakhir. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, Suparman, Kamis (16/1) mengatakan, virus yang dibawa nyamuk aides aigepty dan aides albopictus tersebut teridentifikasi menjangkiti puluhan warga di Kelurahan Surodakan dan Ngantru Kecamatan Trenggalek. Tidak ada korban jiwa dalam kasus penyakit endemis ini, namun puluhan warga dilaporkan mengalami kelumpuhan sementara akibat nyeri dan ngilu di beberapa titik persendian jari, pergelangan kaki, lutut, lengan maupun bahu tangan. "Dari data sementara yang masuk di dinas kesehatan, ada sekitar 40 orang, warga yang terkena chikungunya ini badannya panas, kemudian ngilu di persendian hingga ada yang mengalami kelumpuhan," katanya. Saat ini sejumlah penderita menjalani perawatan medis di Puskesmas serta rumah sakit setempat, sedangkan sisanya memilih untuk rawat jalan. Lanjut Suparman, penyebaran virus chikungunya itu terjadi secara sporadis dan berlangsung sangat cepat, sehingga dalam waktu seminggu jumlah penderitanya mencapai puluhan orang. Suparman menjelaskan, meskipun chikungunya bukan termasuk kategori penyakit mematikan, namun harus segera diobati, karena apabila dibiarkan maka dapat menyebabkan kelumpuhan hingga beberapa bulan. "Normalnya, kalau segera segera diobati, maksimal dua minggu sudah bisa sembuh. Kalau tidak, bisa sampai tiga bulan," ujarnya. Terkait kondisi tersebut, Tim Dinas Kesehatan Trenggalek dan puskesmas langsung turun tangan guna mengambil langkah penanggulangan, dengan cara abatisasi dan penyemprotan cairan insektisida. "Jadi begitu mendapat laporan adanya chikungunya, kami lakukan penyemprotan dengan mobil ULP, keliling di ke dua kelurahan tadi, hingga masuk ke gang-gang," imbuhnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO


10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

Banjir Masih Intip Jatim SURABAYA– Curah hujan tinggi masih berpotensi mengguyur Kota Surabaya hingga akhir Januari 2014 yang diperkirakan merupakan puncak musim hujan. “Jawa Timur juga akan mengalami hal yang sama pada akhir Januari hingga pertengahan Februari,” ujar Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, Teguh Tri Susanto, Kamis (16/1). Munculnya tekanan rendah di sisi utara Australia menyebabkan kondisi angin kencang namun curah hujan justru berkurang. “Dengan munculnya tekanan rendah ini awan hujan menjadi pecah sehingga curah hujan berkurang. Dua hari kedepan tekanan rendah diperkirakan hilang maka curah hujan akan kembali tinggi,” jelasnya. Tingginya curah hujan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur meminta seluruh daerah di Jatim mengantisipasi datangnya banjir. “Kami sudah lakukan sosialisasi ke seluruh daerah. Data BMKG terus kami (BPBD,red) update tiap hari,” ujar Kepala Pelaksana BMKG Jatim, Sudarmawan, Kamis (16/1). Antisipasi tersebut diperlukan, lanjut Sudarmawan, karena intensitas hujan cukup tinggi, angin dengan kecepatan tinggi akan menerjang di hampir seluruh daerah di Jatim. Sebagai antisipasi bencana, BPBD telah mengirimkan peralatan penanggulangan bencana banjir ke seluruh kabupaten/kota. Beberapa peralatan yang sudah dikirim diantaranya adalah ratusan tenda mulai berbentuk tenda pleton, tenda keluarga hingga tenda posko. “Masing-masing kabupaten/ kota juga telah disiagakan minimal dua buah perahu karet, dua

pompa air, dua genset, dua water treatment, serta ribuan kantong plastik. Data BPBD Jatim menunjukkan hujan yang belakangan melanda kawasan Jawa Timur telah menyebabkan beberapa kali terjadi banjir dalam skala besar. Mulai dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pasuruan, Sampang, Jember dan Surabaya. Banjir yang melanda Bojonegoro terjadi pada tanggal 15-18 Desember 2013, disebabkan meluapnya sungai Bengawan Solo yang telah merendam sebanyak 96 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Sedangkan di Tuban, banjir terjadi dua kali yaitu pada tanggal 14 dan 18 Desember 2013 akibat meluapnya Sungai Kedung Ireng, anak Bengawan Solo dan merendam 26 desa di 4 kecamatan. Luapan Bengawan Solo juga merendam 4 desa di 2 kecamatan di Gresik pada tangga 18 Desember. Banjir juga sempat merendam 34 desa di 5 kecamatan pada 14 Desember 2013. Untuk wilayah Sampang, banjir juga sempat menerjang kawasan Kota Sampang pada 18 Desember akibat meluapnya Kali Kemuning. Begitu juga di Jember, banjir juga sempat melanda hingga dua kali yaitu pada tanggal 20 dan 31 Desember 2013. Banjir akibat luapan Sungai Tanggul dan Sungai Sadar itu merendam 2 desa di 1 kecamatan. Sedangkan di Surabaya banjir akibat luapan Kali Lamong juga sempat merendam dua kelurahan yaitu di Benowo dan Pakal. = G. ARMADIANTO SEMERU

g. armadianto semeru/koran madura

CURAH HUJAN TINGGI. Banjir di kawasan Raya Puwodadi, Pasuruan pada Jumat (3/1) akibat curah hujan tinggi sehingga sungai tersebut meluap yang berdampak kemacetan lalu lintas dari Malang arah Surabaya.

g. armadianto semeru/koran madura

BERMAIN. Orang Utan bernama Rizky Damai asal Sumatera bermain plastik sisa bungkus makanan yang sengaja di lempar oleh pengunjung Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke dalam kandangnya, Kamis (16/1).

KAMPANYE PELESTARIAN

Pro Fauna Ajak Peduli Primata SURABAYA - Dalam memperingati Hari Primata Indonesia yang jatuh pada tanggal 30 Januari mendatang, Pro Fauna mengajak masyarakat untuk ikut serta mengkampanyekan pelestarian dan penyelamatan primata. Pro Fauna mengajak merayakan Hari Primata Indonesia dengan melakukan kampanye di pusat keramaian kota atau di kampus sambil membawa poster yaang berisikan pesan perlindungan primata Indonesia. Tema Hari Primata Indonesia untuk tahun 2014 ini adalah "Stop Perdagangan Primata Indonesia". “Kami siapkan disain poster dan masyarakat tinggal mencetaknya secara mandiri, “ ujar Ketua Pro Fauna, Rosek Nursahid, Kamis (16/1). Berdasarkan data Pro Fauna, lebih dari 95% primata yang diperdagangkan saat ini merupakan hasil tangkapan dari alam. Bahkan, proses penangkapan, pengangkutan hingga perdagangan primata seringkali dilakukan kejam dan penuh dengan tindakan kekerasan. "Ada banyak primata yang mati dalam proses perdagangan primata ini," ungkapnya. Salah satu contohnya adalah Kukang yang banyak diperdagangkan sudah dicabuti gigi taringnya oleh pemburu dengan menggunakan alat penjepit (tang). Tragisnya, mereka (pemburu-red) sambil menjepit dan memutarnya agar gigi kukang lepas "Ini untuk memberi kesan bahwa Kukang adalah binatang yang jinak dan tidak menggigit.

Pencabutan gigi ini seringkali menyebabkan infeksi dan kematian bagi kukang," tegasnya. Selain itu, lanjut Rosek, dibalik kelucuan monyet yang digunakan untuk topeng monyet ternyata menyimpan kekejaman. Mereka digantung dengan posisi kepala di bawah selama berbulan bulan agar mau mengikuti perintah tuannya. "Bahkan, monyet juga dibuat kelaparan, jika monyet tersebut menuruti perintah pelatih baru monyet tersebut diberi makan," tambahnya. Di beberapa daerah primata itu dijual dagingnya atau otaknya dengan alasan sebagai obat. Ini adalan alasan yang sama sekali tidak mendasar, karena tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa daging primata itu bisa menyembuhkan penyakit. Penyajian makanan dari daging primata itu seringkali juga mengerikan karena primata tersebut dibakar hidup-hidup bahkan ada juga yang disedot otaknya dalam kondisi masih hidup. Sebagian besar primata yang dipelihara oleh masyarakat di rumah itu dalam kondisi yang buruk, seperti mendapatkan makanan yang tidak sesuai, kandang yang sempit atau tanpa teman. Kebanyakan primata yang dijual itu masih kecil yang masih terlihat lucu, ketika beranjak besar primata itu dianggap tidak lucu lagi dan membahayakan, sehingga seringkali orang melepas primata itu dengan sembarangan atau bahkan membunuhnya. Karena primata yang

dipelihara itu dalam kondisi buruk, sangat rawan terjadi penularan penyakit dari primata ke manusia (zoonosis), seperti hepatitis, TBC, herpes, asma dll. Pelestarian primata Indonesia dan habitatnya memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa primata itu bukanlah satwa peliharaan, karena hobby memelihara primata ini yang turut memberikan andil bagi kepunahan primata. Masyarakat juga perlu sadar bahwa melestarikan primata itu juga perlu melestarikan habitat mereka. Melestarikan habitat primata seperti hutan juga akan memberikan keuntungan ekologi dan ekonomi bagi manusia. Di dunia terdapat sekitar 200 jenis primata (bangsa kera dan monyet) dan 40 jenis atau hampir 25 % diantaranya hidup di Indonesia. Namun sayangnya 70% primata Indonesia tersebut terancam punah akibat berkurang atau rusaknya habitat primata dan penangkapan illegal untuk diperdagangkan. Pada tahun 2000 badan konservasi internasional IUCN menerbitkan daftar 25 jenis primata yang paling terancam punah di dunia. Dari 25 jenis primata tersebut, 4 diantaranya adalah primata asal Indonesia yaitu Orangutan sumatera (Pongo abelii), Tarsius Siau (Tarsius tumpara), Kukang Jawa (Nycticebus javanicus) dan Simakubo (Simias cocolor). Primata tersebut akan benar-benar punah dari alam jika tidak ada upaya nyata untuk menyelamatkannya. = G. ARMADIANTO SEMERU


Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

11

RUPIAH

BI Pamerkan 50 Lukisan Uang Kertas SURABAYA - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah IV Jawa Timur memamerkan sebanyak 50 lukisan dengan bahan baku dari uang kertas kepada masyarakat penggemar lukisan di daerah tersebut. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim Dwi Pranoto di Surabaya, Kamis (16/1), menyatakan uang kertas yang digunakan pada puluhan lukisan adalah uang yang statusnya rusak sehingga tidak berfungsi lagi. "Untuk itu sebanyak 20 seniman lukis perempuan memanfaatkannya menjadi lukisan," kata Dwi dalam pameran lukisan "Ungkapan Kasih Karya Bunda" yang berlangsung tanggal 16-18 Januari 2014 di Gedung Perpustakaan Bank Indonesia (BI) Mayangkara Surabaya. Menurut dia, agenda itu merupakan salah satu bentuk dukungan dan apresiasi Bank Indonesia kepada kaum perempuan. Khususnya kalangan ibu yang memiliki bakat dalam membuat sebuah karya seni. "Di balik kesibukannya dalam mengurus rumah tangga, puluhan wanita hebat itu ternyata masih memiliki waktu luang guna menumbuhkan kreativitasnya. Selain itu, mampu memotivasi kaumnya," ujarnya. Pada kegiatan itu, ungkap dia, BI juga melaksanakan penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa tabungan pendidikan untuk 10 orang pelukis anak penyandang tuna grahita dari UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

"Kalau pada hari terakhir (18/1), agenda tersebut akan ditutup dengan lomba fotografi 'on the spot'. Para pesertanya harus fotografer wanita dan obyeknya para wanita dengan kostum tradisional Indonesia yang berkegiatan di gedung perpustakaan ini," katanya. Pada kesempatan sama, Ketua Perkumpulan "Bunda Lestari" sekaligus Ketua Panitia Pameran Lukisan, Sri Murniati, menambahkan, dari 50 lukisan itu ada dua karya yang memanfaatkan bahan bekas uang kertas perca dan serbuk. Salah satunya, lukisan berjudul Topeng karya Endang Perca. "Guntingan kecil uang kertas bekas menjadi bahan utama pada lukisan itu. Lalu, dipadukan dengan potongan sesuai warna dan motifnya untuk menghias lukisan topeng itu," katanya. Karya berikutnya, sebut dia, memanfaatkan limbah potongan uang kertas yang lembut sebagai media membentuk kontur lukisan hingga tampil seperti timbul. "Seluruh limbah ini kami campur dengan lem dan ditempel ke grafis lukisan. Lalu, baru diberi warna," katanya. Adapula, lanjut dia, karya lukis dari seniman perempuan seperti K Djwito, Nunik Silalahi, Nunung Bakhtiar, Susi Zackia, Anny Djon, Novita Sechan, S Murniati, Ari Indrastuti, Lis Toyo, Nikita Fitri, Rnagayomi, Laras, Mei Wulandari, Sandra Saraswati, Ovy Noviardhyani, Putu Sutawijaya, Ike Sutadji, dan Kartini Sabekti. = ANT/DIK

KECELAKAAN LALU LINTAS REJOSO

ant/adhitya hendra

Seorang anggota polisi melihat kondisi truk bernopol L 8055 RR yang terlibat kecelakaan dengan Bus bernopol N 7247 UR di Jalan Raya Sambi Rejo, Rejoso, Pasuruan, Jatim, Kamis (16/1). Akibat kecelakaan tersebut, truk gandeng masuk kedalam parit, serta kaca bus bagian belakang pecah dan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

e. hana diman/koran madura

SERAHKAN SK. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat menyerahkan petikan Surat Keputusan (SK) secara simbolis.

PNS Pensiun 58 Tahun SURABAYA - Ini mungkin merupakan kabar gembira bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Setelah Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diputuskan DPR sejak 19 Desember lalu dan hari ini, Jumat (17/1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani UU tersebut dan secara otomatis mulai hari ini seluruh PNS di Indonesia, pensiun pada usia 58 tahun, dan untuk pejabat eselon II, pensiun pada umur 60 tahun. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya saat melantik pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jatim, Kamis (16/1) di Gedung Negara Grahadi Surabaya mengatakan pemberlakuan UU ASN merupakan kado indah bagi PNS di awal tahun baru. "Ini salah satu kado bagus di awal tahun. Hal ini sesuai dengan Angka Harapan Hidup Jatim 71, sehingga usia 58 dan 60 tahun dianggap masih segar, apalagi 56 tahun masih sangat segar, maka perlu diperpanjang,� tegas Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo ini. Karena itu, kata Pakde Karwo, merespon UU tersebut, kedepannya rekruitmen pejabat eselon II dilingkungan pemprov Jawa Timur akan dilakukan secara terbuka dan siapapun boleh ikut dengan syarat, dia seorang PNS yang mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership, memiliki kompetensi dan minimal berpangkat IV/c serta profesional. "Yang paling penting history leadershipnya, prosentasinya 50 persen. Sebagai contoh, Ir Heru Tjahyono yang dilantik sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Meski bukan ahli perikanan, tetapi karena leadershipnya selama menjadi Bupati Tulungagung sangat bagus, maka lulusan tehnik sipil ini dipercaya untuk jabatannya yang baru," katanya.

Pakde menambahkan, pemerintah akan memperkuat Aparatur Pengawas Internal pemerintah (APIT) yang profesional, utamanya pengawasan tentang korupsi atau hal-hal yang merugikan negara, maka pemerintah pusat menetapkan BPKP sebagai pengawas internal. Ini bagian komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean government. Tahun ini waktu paling tepat pemerintah ambil posisi nol (zero) dalam korupsi. Maka dari itu, diupayakan dengan membentuk lembaga yang tidak bersentuhan dengan orang, tapi dengan sistem, karena pada umumnya yang menimbulkan permasalahan adalah barang dan jasa. Untuk perbaikan pengadaan barang dan jasa, Pakde Karwo berencana membentuk lembaga baru tentang lelang barang dan jasa. Untuk nilai dibawah Rp 100 juta penunjukan langsung tapi yang diatas 100 juta harus lelang melalui E-Proc. Kalau ada hal-hal yang sifatnya emergensi bisa dilakukan penunjukkan tapi harus membuat berita acara. Tahun ini sebanyak 8.506 desa/kelurahan mendapat bantuan/blog grand dari Pusat sebesar Rp.1,4 miliar/ tiap desa/ kelurahan. Untuk menghindari timbulnya kasus yang tidak diinginkan, maka Pemprov Jatim mengajukan usulan ke DPRD supaya ada kerjasama dengan Ikatan Akutansi Indonesia (IAI)

untuk memberikan training pembukuan keuangan di 8.506 desa/ kelurahan. “Idealnya setiap kecamatan ada seorang pendamping untuk melatih Sekdes. Pebruari 2014 mulai dilakukan secara bertahap. Sehingga pelaporan penggunaan keuangan bisa tertib. Administrasi harus dibenahi. Jangan sampai bantuan uang itu akan menjadi bencana dikemudian hari. Orang yang tersandung kasus hukum umumnya dikarenakan kurang memahami administrasi,� jelasnya. Pelantikan eselon II tersebut berdasarkan Keputusan (SK) Gubernur Nomor 821:/74/212/2014 Tanggal 15 Januari 2015 tentang pengangkatan dalam jabatan. Pejabat yang dilantik dan disumpah, antara lain Heru Cahyono sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanr, Mas Agus Nirbito Munesi Wasono sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pembangunan Jawa Timur di Bojonegoro dan Idrus sebagai Asisten bidang Pemerintahan. Gubernur juga melantik H Ashar sebagai Asisten bidang Kesejahteraan Masyarakat, Edi Purwinarto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan , Setiajid SH sebagai Kepala Biro Organisasi, Ardul Saha sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ir Cipto Wiyono M Si Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pembangnan Jawa Timur di Malang, Achmat Jaelani Asisten Administrasi Umum Prov Jawa Timur, Dr Himawan Estu Bagiyo sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Prov Jawa Timur, Supriyanto SH MH Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Prov Jawa Timur, Drs Suprayino MSi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan. = E. HANA DIMAN


12

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

Pergi Tak Kembali Selamanya Khofifah: Tolong Hadiahi Suami Saya Fatihah, Ya! SURABAYA - Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa tak kuasa menahan tangisnya, ketika menyambut jenazah sang suami, Indar Parawansa, yang meninggal, Rabu (15/1) sekitar pukul 21.00 WITA di Palu Sulawesi Tengah, di kediamannya di Jalan Jemursari VIII No 24 Wonocolo Surabaya, kemarin. Tangisnya pecah, saat peti jenasah diturunkan dari ambulans. Ibu empat orang anak ini tak menyangka, sang suami yang melakukan perjalanan dinas ke Palu pada Selasa (14/1) pergi dan tak kembali untuk selamanya.

g. armadianto semeru/koran madura

SAMBUT JANAZAH. Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa kemarin tak kuasa menahan tangis saat menyambut jenazah suaminya, Indar Parawansa yang meninggal di Palu Sulawesi Tengah, Rabu (15/1) malam kemarin.

Tidak hanya Khofifah yang menangis. Putera-puteri mereka juga terus terisak. Mereka mengapit sang ibu dan memberikan kekuatan kepadanya. Bahkan putera bungsunya terus mengusap airmata Khofifah yang mengalir deras dengan tisu. Tak hanya mereka yang menangis, para pelayat yang sebagian besar ibuibu tersebut termasuk artis Arzeti Bilbina juga meneteskan airmata sembari membaca kalimat Allah, Laillahaillallah. Apalagi saat jenazah dikeluarkan dari peti dan diletakkan di atas kasur. Lalu jenazah pria kelahiran

Palu, 26 Juli 1960, disucikan dan dilanjutkan dengan sholat jenasah, di ruang bagian dalam rumah mereka. Khofifah bersama puteraputerinya berbaur bersama pelayat lainnya melakukan sholat jenasah. Karena kapasitas ruangan hanya mampu menampung 50 orang, sholat jenasah dilakukan dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama, sholat jenazah diimami oleh Ketua PWNU Jawa Timur KH Mutawakil Allallah. Sejumlah pejabat yang ikut dalam sholat antara lain Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono dan Kapolrestabes Sura-

baya Kombes Pol Setija Junianta. Namun, Khofifah dan puteraputerinya tidak ikut dalam gelombang pertama. Mereka melakukan sholat jenasah kedua yang diimami oleh Jalaluddin Mannagali (Baso) putera kedua Khofifah dan almarhum Indar Parawansa. Pria muda yang tengah kuliah mengambil jurusan ekonomi di salah satu universitas Beijing, China tersebut tampak tegar ketika mendoakan jenasah sang ayah. Gelombang ketiga diimami paman Khofifah. Jamaahnya terdiri dari beberapa tokoh partai politik di Jawa Timur dan bebera-

pa wartawan. Gelombang keempat diantaranya hadir mantan cawagub pasangan Khofifah, Irjen Pol (Purn) Herman S Sumawiredja, serta pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Budaya serta tokoh parpol dari pusat. Sebelumnya jenasah tiba, Khofifah tampak tegar dan berdiri di depan pintu masuk rumahnya untuk menyambut para pelayat yang datang untuk menyampaikan duka cita. Meski terus menebar senyum, namun gurat duka dan kesedihan terlihat jelas dari raut wajahnya. Kepada para pelayat yang

menyalaminya, perempuan yang mendapat gelar sebagai Perempuan Tangguh Indonesia dari Pena Tanah Air Citra Media Indonesia meminta agar suaminya didoakan. "Tolong hadiahi suami saya fatihah ya," ujarnya lirih. Almarhum Indar Parawansa menikah dengan Khofifah pada tahun 1986. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dianugerahi empat orang anak yang terdiri dari 1 putri dan 3 putra. Anak pertama mereka, Ima Fatimahsang (19) sudah lulus dari Mones University, Australia, anak kedua, Jalaluddin Mannagali, kuliah di salah satu Beijing, China mengambil jurusan ekonomi, ketiga Yusuf Mannagali, kelas 2 SMA di Jakarta dan keempat Ali Mannagali 'mondok' di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Menurut Khofifah, ada beberapa keanehan yang ditunjukkan suaminya sebelum terbang ke Palu dan akhirnya meninggal disana. Almarhum mengatakan akan meninggal Rabu pukul 22.00 WIB (pukul 21.00 WITA). Kemudian dalam perjalanan ke bandara SoekarnoHatta pada Selasa (14/1) lalu, Indar Parawansa juga berjanji kepada Khofifah untuk mencarikan dan mengantarkan putera ketiganya ke pondok pesantren. "Anak kami yang ketiga kebetulan sekolah di Jakarta, tibatiba ingin masuk ke pesantren. Bapak janji hari Minggu pulang dan Senin akan urus pemindahan. Ternyata beliau tidak pulang untuk selamanya," kata Khofifah. Indar Parawansa merupakan keturunan dari Syech Yusuf Al Makari, pemimpin toriqoh di Sulawesi. Putera ketiganya, Yusuf Mannagali yang saat ini duduk di kelas 2 SMA di sebuah sekolah favorit di Jakarta kemungkinan ingin meneruskan jejak leluhurnya sebagai pemimpin toriqoh keturunan ke 7 dari Syech Yusuf Al Makari. "Mungkin ada doa menjadi pimpinan toriqoh," kata Khofifah. = E. HANA DIMAN

KEPERGIAN INDAR PARAWANSA

Ulama-Pejabat-Politisi Lepas Suami Khofifah ke Pemakaman SURABAYA - Sejumlah ulama, pejabat, politisi, dan ratusan pentakziah melepas jenazah suami Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa yakni Dr. Ir. H Indar Parawansa M.Si ke Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kampung Wonocolo, Surabaya, Kamis (16/1) sore. Para pentakziah yang hadir antara lain Mustasyar PBNU KH Muchit Muzadi, Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah, Rais Syuriah PCNU Surabaya KH Dzulhilmi (imam

besar Masjid Ampel), dan Direktur Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Pembangunan Daerah, Kemdagri, Edi Sugiarto. Selain itu, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, mantan Kapolda Jatim Herman S Sumawiredja (pasangan Khofifah dalam Pemilukada Jatim 2013), Sekjen DPP PKB H Imam Nahrawi, dan sejumlah pejabat dari KY, DPD, DPR, serta sejumlah politisi dari PPP, Nasdem, PAN, Golkar, PDIP, dan pengurus

g armadianto semeru/koran madura

TIBA. Suasana penyambutan janazah Indar Parawansa sesaat tiba di kediaman.

Muslimat NU dari berbagai provinsi. Menjelang pelepasan jenazah yang sempat dishalati hingga 21 gelombang itu, kakak ipar Khofifah, Dr KH Masykur Hasyim, memimpin Tradisi Terobosan yang dilakukan keempat anak almarhum yakni Fatimah Mannagalli Parawansa (MP), Jalaluddin MP, Yusuf MP, dan Ali MP dengan berjalan di bawah jenazah ayahanda sebagai penghormatan terakhir. = ANT/EDY M YA'KUB


KORAN PROBOLINGGO MADURA

13 LINTAS13 JATIM

KORAN MADURA

Probolinggo

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III JUMAT 17 JANUARI 2014 No. 0282 | TAHUN III

Musik Lengger Tak Lekang Familiar di Kalangan Masyarakat Pengemarnya. PROBOLINGGO. Salah satu lantunan lagu pembukaan ketika seni lengger mau mulai. Dengan iringan musik dari gamelan, ada sinden yang selalu melantunkan lagu tersebut dan penari pria dengan kelenturan tangan menyesuaikan gendingan gemelan. Serta suara pengerong (paduan suara) menambah riuhnya suara di panggung.

Tak lama penari putri (lengger) mendampingi penari putra, sehingga menambah suasana semakin ramai. Itulah gambaran aktifitas group Lengger Pimpinan Karni yang didukung oleh tiga penari dan lima orang pemain musik yang membawa alat musik seperti Gendang, Saron, Suling, Kecrek dan satu unit sound system sederhana. Malam itu rombongan musik tradisional itu memulai permainan mulai pukul 20.00 sampai 01.00 WIB dini hari, di halaman Pasar Mangunharjo Kota Probolinggo. Tidak lama kemudian tiga orang penari menyanyi sambil menari, setelah menyanyikan beberapa lagu mereka kemudian meminta saweran kepada pengunjung yang tidak jauh dari tempat mereka menyanyi. Sehari-hari mereka mencari nafkah dengan menjadi kelompok pemusik jalanan yang mengusung kesenian tradisional yang disebut Lengger. Meski dengan alat musik tradisional tetapi lagu yang mereka bawakan adalah jenis lagu campursari yang biasanya familiar di kalangan masyarakat pengemarnya. “Dalam sehari kami dapat mengumpulkan uang antara 100-200 ribu rupiah, dan hanya pada saat tertentu saja penghasilan mereka dapat mencapai 500 ribu rupiah. Seluruh penghasilan tersebut tentunya harus dibagi rata pada para anggotanya,”ujar Karni, Pimpinan Musik Lengger di Pasar Mangunharjo, ditemuai wartawan, Rabu (15/1) malam. Karni mengatakan bulan – bulan tertentu mereka menghabiskan waktu di kampung, yaitu ketika sawah membutuhkan banyak tenaga kerja. Sedang pada waktu lainnya mereka pergi ke Kota Probolinggo dengan membawa saudara ataupun tetangga yang akan ikut bergabung dalam group musik mereka. “Meski penghasilan tidak seberapa, tetapi itu masih lebih baik daripada hanya menganggur dan tidak memiliki peng-

hasilan sama sekali,”tandasnya tersenyum. Keberadaan mereka di Kota Probolinggo, seperti diakui oleh Newar (50) salah satu pengun-

jung Kesenian Lengger. Mereka hanyalah buruh tani yang hanya mendapat pekerjaan pada musim tanam dan musim panen saja, selain itu mereka menganggur. Dengan bekal pengenalan musik dan tarian seadanya. Karena di daerah hiburan musik tradisional sudah tergusur oleh musik dangdut campursari. Maka tak ada pilihan terakhir yang dapat mereka lakukan. “Di sini mereka tidak sekedar menjadi pengamen yang mengharapkan uang saweran ataupun pemberian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Apresiasi dari masyarakat mereka dapatkan secara lebih baik dan tentunya uang saweran pun biasanya lebih

banyak,”terang pria paruh baya ini. Menurutnya, Lengger selalu berharap ada penonton yang memesan lagu, karena satu buah lagu dihargai lima sampai sepuluh ribu rupiah, tentu saja hal itu sangat disukai oleh kelompok Lengger. Dan yang paling menyenangkan adalah bila saat perayaan kemerdekaan di bulan Agustus. Biasanya ada masyarakat yang menyediakan panggung untuk penampilan Lengger

maka pertunjukan ini jauh lebih menyenangkan bagi kelompok lengger. Karena selain tidak lagi harus berkeliling kampung, mereka juga sudah mendapat bayaran dari pihak pengundang dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan saweran dari penonton. Maka, biasanya kelompok lengger ini selalu ada pada bulan Agustus karena pada bulan ini penghasilan mereka dapat meningkat dari biasanya. Tidak mengherankan jika musik yang mereka bawakan biasanya hanya menarik perhatian masyarakat menengah ke bawah. Baik musik maupun pertunjukan yang disajikan

memang sederhana, tidak tampak berkelas pun tarian yang dibawakan. ”Para penari dan penyanyinya bukanlah orang yang mendapat pendidikan seni tari dan nyanyi secara khusus, tetapi hanya menyanyi seadanya demikian pula tarian mereka,”papar Newar. Namun, penampilan itu tetap menarik perhatian masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas bawah gemar dengan musik yang mudah dipahami dengan bahasa eksplisit, dengan citra

tubuh yang menonjol, yaitu citra kekuatan fisik dan seksual. Maka tidaklah mengherankan jika sajian dari kelompok Lengger ini memiliki kelompok penggemar tersendiri. Oleh karena itu ketika kelompok lengger ini bertemu dengan komunitas masyarakat urban etnis Jawa seringkali Lengger mendapat pesanan lagu dari penonton yang ada disekitarnya. Maka saat itu semangat para lengger bertambah dengan nyanyian dan tarian mereka, dan tentunya suasan bertambah hangat dengan tepuk tangan ataupun goyangan dari penonton di sekitarnya. =M.Hisbullah Huda

EVALUASI PAD

Gelar Hearing PROBOLINGGO – Untuk melakukan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013, Komisi B menggelar hearing. Hearing itu digelar di gedung DPRD Kota Probolinggo, Rabu (15/1) kemarin bersama Dinas Pertanian dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

Dengan mengetahui adanya kelemahan itu, kata dia, pihak Satker terkait bisa melakukan evaluasi dan pembenahan agar lebih baik ke depannya. “Gelar hearing ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari PAD tahun 2013 lalu,” kata Ketua Komisi B, Syaifudin. Dengan mengetahui adanya kelemahan itu, kata dia, pihak Satker terkait bisa melakukan evaluasi dan pembenahan agar lebih baik ke depannya. Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo, Yudha Sunantya menjelaskan, pada tahun 2013 kemarin, Disperta sudah memenuhi target PAD sebesar 100,08 persen. “Disperta itu sudah memenuhi target sesuai dengan apa yang kita harapkan,” katanya. Yudha menjelaskan, target PAD Disperta pada tahun 2013 kemarin sebesar Rp.231 juta dan terealisasi sebesar Rp.231,4 juta atau 100,8 persen. Untuk memenuhi target PAD tersebut diambilkan dari retribusi rumah potong hewan, pemakaian kekayaan Negara dan hasil pertanian milik Disperta Kota Probolinggo. Sementara itu, Kabid Pendapatan DPPKA Kota Probolinggo, Sugito menjelaskan, ada dua dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Yakni bukan pajak dari SDA untuk penguasaaan hutan mangrove. Sedangkan targetnya sebesar Rp.248 juta. “Dari target itu teralisasi sebesar 106,92 persen atau Rp,308 juta,” katanya. =Muhammad Sugianto


14

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

Kemelut PTKL Terembus di Senayan Persoalan Sebaiknya Diselesaikan Secara Kekeluargaan PROBOLINGGO - Kemelut yang melanda Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) Kabupaten Probolinggo, soal tidak digaji dan terancamnya 984 karyawan, akhirnya terembus di lingkungan DPR RI Senayan Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX, Supriyatno, Kamis (16/1) melakukan sidak ke pabrik plat merah tersebut. Dalam penyambutannya puluhan karyawan melakukan aksi damai dengan membentangkan sepanduk yang bertuliskan “ Akhiri tragedi kemanusian dan di PTKL, 8 bulan tidak digaji, gaji di bawah UMK dan hak pensiun tidak dibayar. Bahkan dalam aksi tersebut, sempat terjadi ketegangan dengan pihak kepolisian. Karena karyawan melakukan orasi tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian tentang aksi itu.“Kami disini tidak melakukan demo. Kami ingin menagih gaji kepada pihak managemen PTKL. Karena kami belum terima gaji sampai detik ini. Dan kami juga ingin menyambut perwakilan DPR RI ,” teriak salah satu pegawai dalam aksi itu saat polisi berusaha mau membubarkannya. Dalam sidak tersebut, Supriyatno selaku perwakilan komis IX DPR RI, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, Abdul halim, perwakilan Kementarian Tenaga Kerja dan Transmigrasi , 4 perwakilan serikat PTKL. Sementara dari perwakilan pihak manajemen PTKL di temui langsung oleh Direktur Produksi. Syarif Hidayat dan Direktur Pemasaran Zainal. Supriyatno mengatakan, persoalan PTKL jangan sampai di selesaikan secara proses hukum. Namun alangkah baiknya per-

soalan di pabrik ini, diselesaikan antara Karyawan dengan pihak manajemen harus ditempuh secara kekeluargaan.“PTKL sampai terjadi seperti ini, karena ada dua persoalan yang paling mendasar,” terangnya. Yang pertama yang menjadi persoalan, yakni masalah bahan baku produksi di pabrik ini. Karena 80 persen perusahaan bisa berjalan terletak di bahan bakunya. “Kalau bahan bakunya masih mau memproduksi kebingungan, maka sebuah usaha sulit untuk berkembang dan maju,” jelas Supriyatno Kedua yang menjadi masalah PTKL, lanjut Supriyatno, karena tidak adanya modal finansial ditubuh pabrik ini. Sehingga banyak karyawan yang tidak dibayar gajinya sampai berbulanbulan.“Jadi normalisasi antara manajemen dengan karyawan harus terbangun kembali. Kalau ingin pabrik ini bisa bangkit kembali,”paparnya. Selain itu, dalam mingguminggu ini akan mengirimkan surat kepada Presiden SBY dan Menteri BUMN Dahlan Iskan serta Mentari Keuangan Negara untuk merekomendasikan permasalahan PTKL ini.“Karena PTKL merupakan pabrik milik Negara.” tutur Supriyatno. Sementara itu, salah satu perwakilan sekar, Arham, mengatakan karyawan bisa menarik berkas perkara dalam proses hukum yang

sedang berjalan saat ini. Manakala pihak manajemen mau memberikan hak kepada karyawan. “Namun jika kami mau di PHK. Silahkan sediakan dulu pe-

sangonnya kepada kami. Kalau hal tersebut tidak bisa terpenuhi, maka kami akan tetap melanjutkan proses hukum tersebut . Karena pihak manajemen

telah banyak melakukan pelanggaran hukum kepada pihak karyawan,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

PELAYANAN KEAGAMAAN

Isbat Nikah 1650 Pasutri Dianggarkan Rp 750 Juta PROBOLINGGO - Rencana Pemkab Probolinggo memberikan pelayanan isbat nikah untuk pasangan suami istri (Pasutri) tahun ini menelan anggaran yang relatif besar, yakni sebesar Rp 750 juta. Rencananya program pembukuan nikah secara massal tersebut akan dilaksanakan di 24 Kecamatan. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, mengatakan anggaran tersebut

memang melekat kepada dinas yang dikelolanya. Sebelumnya program tersebut anggarannya masuk ke K3S.“Program tersebut akan dimulai pada Februari atau Maret mendatang,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/1). Menurutnya, hizbat nikah kepada orang yang belum tercacat di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan akan diambil 5 perwakilan pasangan suami istri di setiap desa atu kelurahan. Total perwakilan dari 330 desa dan ke-

lurahan se Kabupaten Probolinggo, akan memberikan nikah garatis kepada pasangan suami istri yang belum memiliki surat nikah sebanyak, 1650 pasangan pasutri.“ Mereka akan menerima surat nikah secara garatis tanpa ada pungutan apapun,” jelas Anung Widiarto. Tujuan digelarnya program nikah missal ini, kata Anung widiarto, untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri yang tidak memilki surat ni-

kah dan terlanjur memiliki anak. Padahal, jika tidak memiliki surat nikah mereka hanya bisa mendapatkan Akte Kelahiran ankanya hanya keterangan anak dari seorang ibu saja. Namun jika sudah memiliki surat nikah, maka akan dilayani dan mendapatkan Akte Kelahiran bagi anaknya dengan keterangan anak dari seoarng ibu dan bapaknya secara lengkap dan jelas. “Status mereka akan jelas, sama dengan yang lainnya,”papar

Anung Widiarto. Anung Widiarto menambahkan, pihaknya nantinya akan melakukan kerjasama dengan pihak KUA yang ada di Kecamatan – Kecamatan. Karena yang berhak mengeluarkan surat nikah intansi tersebut. Sedangkan dana anggaran hanya dikhususkan bagi pasangan suami istri yang beragama islam saja.“Untuk suami istri dari agama lainnya kami masih menganggarkannya,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah


KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

JUMAT 17 JANUARI 2014 No. 0282 | TAHUN III

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

CR7 Buktikan Layak Raih Ballon d’Or CRISTIANO RONALDO bersiap melepaskan tendangan pada laga leg kedua Copa del Rey melawan Osasuna. Pada laga ini, Ronaldo, dkk. berhasil menaklukkan tuan rumah dengan skor 2-0

MADRID - Cristiano Ronaldo layak mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik dunia atau Ballon d’Or dari Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA. Dia sekali lagi membuktikan bahwa dia yang terbaik di dunia dengan mencetak satu gol kemenangan “El Real” saat melawan Osasuna di laga leg kedua Copa del Rey yang berlangsung di Stadion El Sadar, Kamis (16/1) dini hari WIB. Gol itu tercipta hanya berselang dua hari setelah menerima penghargaan prestisius tersebut dengan cara yang cantik, dari sebuah tendangan bebas. Pada laga tersebut, “Los Galacticos” menang dengan skor 2-0. Satu gol lainnya dicetak oleh pemain sayap internasional Argentina Angel Di Maria. Dengan tambahan dua gol ini, maka Real Madrid unggul agregat 4-0 karena pada leg pertama di Santiago Bernabue pekan lalu, Ronaldo dan kawan-kawan juga menang dengan dua gol tanpa balas. Ronaldo mencetak gol pertama untuk Madrid di laga tersebut dari sebuah tendangan bebas berjarak 25 meter pada menit ke-22. Bola yang

dilepas kapten Tim Nasional Portugal ini melewati pagar betis yang dibangun para pemain Osasuna. Kiper tuan rumah, Andres Fernandez, sebenarnya berhasil menepis bola tersebut, tetapi bola justru jatuh ke tanah dan bergulir di antara kedua pahanya ke dalam gawang. Ini adalah gol ke-30 Ronaldo untuk Real Madrid di semua kompetisi musim ini atau gol ke-37, bila dihitung dengan golnya untuk Timnas Portugal. Koleksi gol yang banyak inilah yang mengantarnya meraih penghargaan pemain terbaik dunia. Bukan hanya mencetak gol. Pada laga tersebut, di babak kedua, Ronaldo sempat memberi umpan manis untuk Gareth Bale. Tetapi, pemain termahal dunia ini yang didatangkan Madrid dari Tottenham Hotspur musim panas 2013 lalu gagal memanfaatkannya untuk menghasilkan gol. Sebelum gol Ronaldo tersebut, Osasuna sebenarnya beberapa kali mengancam gawang Madrid yang dikawal Iker Casillas. Untung, Casillas yang tidak lagi menjadi pilihan utama pelatih Carlo Ancelotti melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, sehingga gawangnya tetap perawan. Hingga turun minum, Madrid tetap unggul 1-0 berkat gol Ronaldo tadi. Memasuki babak kedua, ketika laga baru berjalan 11 menit, Madrid kembali menggandakan keunggulan melalui Angel Di Maria. Gol ini lahir

dari sebuah skema serangan balik yang sangat cepat. Bola umpan jauh Jesse dari tengah lapangan sukses dikejar Di Maria, sebelum akhirnya memaksa Andres Fernandez memungut bola untuk kedua kalinya. Madrid sedikit beruntung pada laga ini karena mereka tetap bisa mempertahankan keunggulan dua gol hingga akhir laga, meski sejak menit ke-85, mereka bermain dengan 10 orang setelah bek kiri asal Portugal Fabio Coetrao mendapat kartu kuning kedua yang kemudian diusir keluar lapangan. Beberapa menit kemudian, pemain pengganti Alvaro Marota harus keluar lapangan akibat cedera setelah mengalami benturan dengan pemain lawan. Sayang, Osasuna tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam sisa waktu yang begitu pendek untuk mengejar ketinggalan mereka dari Madrid. Hingga peluit panjang dibunyikan, Madrid tetap unggul 2-0 dan lolos ke perempat final dengan agregat 4-0. Di babak delapan besar, Madrid akan menghadap Espanyol yang melaju ke perempat final setelah menyingkirkan Alcorcon dengan agregat 4-3, menyusul kemenangan 4-2 pada laga di Estadi Cornella-El Prat, Kamis (16/1) dini hari WIB tadi. Athletic Bilbao juga melaju ke perempat final setelah mengatasi Real Betis dengan skor 2-0. Begitu juga Levante yang sukses mengatasi Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0. =sky sports/espn/aji

TENIS

Sharapova Lolos Berkat Latihan Intensif MELBOURNE - Bintang tenis Rusia Maria Sharapova mengatakan, Kamis, bahwa latihan intensif setelah menjalani operasi bahu membuatnya berhasil lolos dari hadangan Karin Knapp asal Italia melalui kemenangan 6-3, 4-6, 10-8 di babak kedua Australia Terbuka. Unggulan ketiga tersebut harus berjuang dibawah suhu udara 42 Celsius dan dipaksa bekerja keras pada set ketiga yang berlangsung hampir dua jam belum mengatasi Knapp, peringkat 44 dunia. Sharapova yang telah meraih empat gelar juara di turnamen Grand Slam tersebut secara keseluruhan harus berjuang selama tiga jam 28 menit untuk lolos ke putaran ketiga. Cuaca panas selama turnamen grand slam awal tahun itu sangat menyiksa para petenis, sehingga panitia terpaksa menunda beberapa pertandingan. Namun keputusan panitia untuk menunda pertandingan karena cuaca panas tersebut justru dikeluarkan saat pertandingan Sharapova sedang berlangsung. “Saya senang karena akhirnya bisa lolos. Saya latihan keras dalam beberapa bulan terakhir dan saya benar-benar menginginkan pertandingan ini. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tapi yang penting saya lolos,” katanya. Mengomentari pertandingan, Sharapova mengakui bahwa ia tampil dengan emosi bercampur baur. “Emosi saya bercampur aduk karena saya mempunyai banyak kesempatan dan peluang, tapi kemudian bermain buruk, apalagi bermain selama lebih dari tiga jam,” katanya. Pada babak ketiga, Sharapova akan ditantang petenis Perancis unggulan ke-25 Alize Cornet. =ANT/DAR

KOMENTAR

MU Pasti Menyesal Jual Pogba TURIN - Kiper Juventus Gianluigi Buffon tidak habis pikir Manchester United (MU) bisa melepas Paul Pogba ke Juventus pada jendela tranfer musim panas 2012 silam. Pasalnya, pemain muda Prancis ini tampil impresif bersama Si Nyonya Tua. Saking gemilangnya, pemain ini dilirik oleh tim-tim elite Eropa, termasuk MU itu sendiri. Paris Saint-Germain (PSG) juga bernafsu memboyongnya ke Paris pada jendela transfer musim dingin ini. Juventus sangat beruntung mendapatkan pemain ini 18 bulan silam dengan

status bebas transfer. Melihat kehebatannya bersama Juventus, Buffon yakin MU pasti menyesal telah melepaskan Pogba ke Turin. “Dia adalah salah satu pemain yang dibiarkan pergi, tetapi belakangan klub pemiliknya menangis sedih. Kami semua bertanya pada diri kami masing-masing ketika mulai berlatih bersama untuk ketiga atau keempat kalinya, ketika dia masih belum terkenal. Saya heran, apakah orang-orang di Manchester tidak melihatnya dengan baik soal bakat Pogba,” kata Buffon kepada Italia Uno Channel. =espn/aji


16

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

KORAN MADURA

MU Pasti Menyesal Jual Pogba olahraga | 15

Olahraga

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

RONALDO MEMBERI BUKTI

SPORTIF Sharapova Lolos Berkat Latihan Intensif olahraga | 15

PEMENANG BALLON D’OR

LEBIH DARI SEKALI Lionel Messi 2009, 2010, 2011, 2012 Johan Cruyff 1971, 1973, 1974 Michel Platini 1983, 1984, 1985 Marco van Basten 1988, 1989, 1992 Alfredo Di Stefano 1957, 1959 Franz Beckenbauer 1972, 1976 Kevin Keegan 1978, 1979 Karl-Heinz Rummenigge 1980, 1981 Luiz Ronaldo 1997, 202 Cristiano Ronaldo 2008, 2013

Berselang dua hari setelah menerima penghargaan Ballon d’Or dari FIFA, Cristiano Ronaldo langsung menunjukkan bahwa dia layak mendapat predikat sebagai pemain terbaik dunia tahun 2013. Ronaldo mencetak satu gol saat Real Madrid menaklukkan Osasuna di leg kedua Copa del Rey yang dihelat di Stadion El Sadar, Kamis (16/1).

16


JUMAT 17 JANUARI 2014 No. 0282 TAHUN III

KORAN MADURA

RUMAH SAKIT TIDAK AMAN

KAWIN SIRI MEMBAWA DUKA

SAMPANG | J

PAMEKASAN | C

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

Melangkah Pasti Menuju Selebriti

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BANGKALAN - UPT PU Bina Marga Provinsi diindikasikan melakukan pembiaran terhadap parahnya kondisi jalur pantura akses Bancaran menuju Arosbaya. Jalan tersebut rusak parah dan berlubang hingga separuh badan jalan. Praktis, saat hujan turun lubang tersebut digenangi air dan memperparah keadaan akses tersebut. Bahkan akibat jalan yang berlubang, tidak sedikit warga menjadi korban kecelakaan. Namun kondisi jalur yang rusak itu ternyata tidak membuat Bina Marga terketuk untuk melakukan perbaikan. “Sudah sering, Mas, kecelakaan terjadi di sini, tapi gak tahu kenapa kok belum

PU Bina Marga Provinsi Tidur Dewan Hanya Bisa Menggeram dan Menebar Janji

juga diperbaiki sama Bina Marga. Padahal kerusakan jalan sudah sangat parah, mungkin Bina Marga tidur hingga tidak tahu kondisi disekitar sini,” sesal Sanhaji, warga Desa Sabian. Berdasarkan pantaun Koran Madura, lokasi jalan tersebut semakin parah saja. Di beberpa titik terdapat lubang yang cukup besar dan sangat membahayakan para pengendara yang melintasinya. Apalagi pada musim penghujan, jalan digenangi air, keberadaan lubang pun tak terlihat. Terlebih pada saat malam hari, yang memang jalan tersebut sangat minim lampu penerang. Namun tidak ada inisiatif dari pihak berwenang untuk mel-

akukan perbaikan. “Mas coba liat aja kondisinya seperti itu, bukan hanya ini kan? Kalau Mas jalan terus sampai Arosbaya, mungkin ada puluhan lubang serupa yang dalam dan ukurannya sekitar separuh badan jalan,” terangnya. Menyikapi hal itu, Komisi C DPRD Bangkalan hanya mengaku bisa geram dengan sikap cuek pihak terkait. Kondisi demikian menunjukan tidak ada keseriusan dalam mengupayakan perbaikan. Pihak legislatif juga hanya berjanji akan meninjau langsung ke lokasi jalan yang sering kali menyebabkan truk terperosok akibat lubang yang cukup besar itu.

“Oke besok atau lusa saya ajak teman-teman komisi C ke lokasi untuk inspeksi, selanjutnya kami akan panggil UPT PU Bina Marga Provinsi untuk menjelaskan masalah ini ke kami,” kata salah satu anggota Komisi C DPRD Bangkalan, Mahmudi. Menurutnya, sikap apatis dari pihak terkait membuat dirinya merasa dilecehkan. Sebab berulang kali permasalahan tersebut menjadi pembahasan, namun cenderung diabaikan. Terlebih kerabatnya turut menjadi korban kecelakaan tunggal, akibat jalan berlubang di kawasan tersebut, hingga mengalami patah di bagian rahang. =DONI HERIYANTO/RAH

BERLUBANG. Kondisi jalan Bancaran menuju Arosbaya mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun, belum ada upaya perbaikan dari pihak berwenang.

doni heriyanto/koran madura


KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III PROBOLINGGO B KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 17 JANUARI 2014 No. 0282 | TAHUN III

Proses Hukum Raskin Mandek Warga Larangan Slampar Kembali Mendemo Kejari PAMEKASAN - Akibat proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi beras untuk rakyat miskin, yang melibatkan Kepala Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Pamekasan Mustahep hingga kini tidak jelas, warga yang tergabung dalam Masyarakat Larangan Slampar Bersatu (MSLB) kembali beramai-ramai mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kamis (16/10). Mereka mempertanyakan perkembangan kasus yang membelit kepala desanya tersebut. Sebab penanganan kasus raskin tersebut dianggap sangat lamban dan tidak kunjung disidangkan. Padahal masyarakat sudah memberikan bukti yang dibutuhkan oleh penyidik, baik penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan MSLB sendiri menerima isu, kasus raskin tersebut akan dihentikan dan kepala desanya akan dibebaskan dari penjara. Dalam aksinya, masyarakat Desa Larangan Slampar membawa sejumlah spanduk dan karton yang bertuliskan kecaman terhadap kinerja Kejaksaan. Diantaranya, “Kejari Terkontaminasi Duet Raskin”, “Kejari Lumbung Raskin”, “Kejari, Beberkan Kasus Rakin Larangan Slampar ke Kami”, dan beberapa tulisan kecaman lainnya. Koordinator Aksi, Zainullah mengancam jika kasus raskin tersebut tidak ada kejelasan, maka dirinya bersama masyarakat Larangan Slampar akan mencabut laporan penyelewengan raskin ke kepolisian dan akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Zainullah tidak menginginkan Kejaksaan Negeri Pamekasan terkontaminasi (tercemar) duit beras untuk rakyat miskin (raskin) tersebut. Dirinya justru menginginkan Penyidik Kejaksaan bisa bekerja profesional. Menurutnya, jika penyidik Kejaksaan kekurangan bukti maupun saksi, yang membuat proses penyelidikan kasus raskin Larangan Slampar terhambat, dirinya siap membantu mengumpulkan bukti penyelewengan raskin. “Sudah jelas Rp 2,6 miliar kerugian negara pada dugaan raskin Desa Larangan Slampar, tapi hingga saat ini penanganan kasus ini masih lamban, bahkan tak jelas,”

ucapnya. Ditambah lagi ada rumor, Kejaksaan akan mengerluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) pada kasus korupsi Desa Larangan Slampar. Rumor itulah yang membuat masyarakat Larangan Slampar resah. “Dikira kami yang sudah bermain mata dengan pelaku, untuk itu mohon penjelasan kepala Kejaksaan,” teriak Zainullah.

Harga tebus per 1 kilogram beras Rp 1.600 per kilogram, sehingga selama 12 bulan di tahun itu bantuan beras senilai Rp 818.100.000. Jika dengan bantuan raskin ke-13, maka nilai bantuan beras yang dialokasikan Rp 909.000.000.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pamekasan, Samiadji Zakariyah membantah jika kasus dugaan korupsi beras untuk rakyat miskin Desa Larangan Slampar tersebut lamban penanganannya. Sebaliknya, saat ini penyidik Kejaksaan justru telah mengembalikan berkas pemeriksaan kepada penyidik kepolisian, karena ada berkas yang perlu dilengkapi. Sehingga, jika penyidik Kejaksaan memaksakan melimpahkan ke Pengadilan Negeri. Maka kemungkinanya terdakwa akan bebas. “Tidak mungkin kami bermain-main dengan hukum, kalau berkasnya tidak lengkap, maka harus kami kembalikan ke penyidik polisi,” ungkapnya.

Zakariyah memastikan penanganan kasus raskin Larangan Slampar tidak akan terkontaminasi dan akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Mohon kepada masyarakat untuk bersabar menunggu proses penyelidikan,” ucapnya. Sekedar mengingatkan, Penyidik Kepolisian Resor Pamekasan menahan Kepala Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Mustahep, Selasa 29 Oktober 2013 lalu. Mustahep diproses hukum setelah sebelumnya dilaporkan warganya karena telah menggelapkan bantuan raskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat dengan nilai total mencapai Rp 2,6 miliar. Peristiwa itu terjadi selama kurun waktu 2010 hingga awal 2013. Selama kurun waktu itu, masyarakat di Desa Larangan Slampar hanya menerima jatah bantuan raskin sebanyak sembilan kali atau sembilan bulan. Padahal semestinya bantuan tersebut diberikan setiap bulan dengan jatah sebanyak 15 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram. Adapun rincian kasus penggelapan raskin yang dilakukan Mustahep antara lain, pada 2010 alokasi distribusi bantuan raskin di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, seharusnya Rp 909.000.000. Bantuan tersebut seharusnya diberikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) sebanyak 1.001 RTS dengan jumlah bantuan Rp 15 kilogram per RTS. Harga tebus per 1 kilogram beras Rp 1.600 per kilogram, sehingga selama 12 bulan di tahun itu bantuan beras senilai Rp 818.100.000. Jika dengan bantuan raskin ke-13, maka nilai bantuan beras yang dialokasikan Rp 909.000.000. Pada 2011 nilai bantuan juga sama, karena jumlah RTS penerima bantuan sama yakni senilai Rp 909.000.000. Sementara pada 2012, bantuan raskin yang tidak didistribusikan hanya Rp 145.400.000 karena saat itu sebagian masyarakat ada yang tidak menerima bantuan. Jadi, selama kurun waktu 2010– 2013 awal, jatah raskin milik warga yang diduga digelapkan mencapai Rp 2,6 miliar. =FAKIH AMYAL/RAH

B

PEMERINTAHAN DESA

Penolakan Pjs. Kades Makin Kuat PAMEKASAN - Sementara di tempat berbeda, Warga Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Mereka menolak pengangkatan sekdes Larangan Slampar, Saji, sebagai Plt.Kades desa tersebut. Pengangkatan Plt Saji karena Kades Larangan Slampar Mustahep saat ini ditahan oleh Polres Pamekasan terkait korupsi Raskin. Dalam audiensi bersama komisi A beserta Bapemas Pemdes Kabupaten Pamekasan, masyarakat meminta agar SK Pengangkatan Plt tersebut ditinjau ulang, sebab Saji dianggap tidak layak memimpin desa tersebut. Salah satu warga setempat, Bambang Sutejo mengatakan Saji yang sebelumnya menjabat sebagai Sekdes dan telah diangkat menjadi Plt.Kades ditolak oleh warga karena prilakunya tidak mencerminkan pemimpin. “Dia itu baru diangkat sudah menjual tanah kas desa, ini ada saksinya, Pak. Jadi, kami meminta agar SK Saji dicabut,” pintanya. Ia juga mengatakan sejak diangkat menjadi Plt, Saji tidak pernah masuk dan menempati balai desa, apalagi melayani kepentingan masyarakat. “Dia itu tidak pernah ngantor di balai Desa, sehingga masyarakat tidak dilayani. Bahkan Saji juga mengancam akan memecat seluruh perangkat desa. Apa ini yang namanya pemimpin, Pak?” teriaknya, lantang. Prilaku Saji tersebut membuat kondisi Desa Larangan

Slampar tidak kondusif, bahkan dengan diangkatnya menjadi Plt Saji, Desa Larangan Slampar menjadi tidak aman. Warga lainnya, Arif mengatakan jika Saji masih menjabat sebagai Plt di desa tersebut, maka warga akan melakukan aksi besar-besaran dan melumpuhkan kota Pamekasan. “Kalau SK Plt Kades itu tidak dicabut, maka kami akan aksi besar-besaran, apapun yang terjadi kami akan tetap aksi,”ancamnya. Menanggapi hal itu, Sekretaris komisi A Haidir Rahman, yang memimpin audiensi tersebut mengatakan pihaknya telah menampung seluruh masukan dari warga Larangan Slampar itu dan akan membicarakan dengan jajaran Pemkab Pamekasan. “Kami telah menampung seluruh masukan dari And. Jadi berikan kami kesempatan untuk membahas dan membicarakan hal ini,” katanya. Ia menegaskan hasil musyawarah komisi A dan jajaran Bapemas Pemdes, Camat Tlanakan beserta bagian hukum Pemkab Pamekasan itu, nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat yang beraudiensi saat itu. “Nanti hasilnya pasti kita sampaikan secara formal, dalam minggu ini pasti sudah ada keputusan,” janjinya. Mendengar penjelasan itu, seluruh masyarakat yang hadir dalam audiensi itu membubarkan diri. Sementara komisi A, Bapemas pemdes, Camat Tlanakan, Kapolsek Tlanakan, Danramil Tlanakan melanjutkan rapat dan membahas tuntutan warga tersebut. =FAKIH AMYAL/RAH

Pekerja melakukan bongkar muat beras bulog untuk didistribusikan ke wilayah Kediri di Gudang Bulog Banyakan Sub Divre V Kediri, Jawa Timur. Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur menargetkan pengadaan beras di wilayah Jawa Timur pada tahun ini mencapai 1,1 juta ton, naik dibanding realisasi pengadaan pada tahun lalu sebesar 1,012 juta ton.


PAMEKASAN

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

C

PENGGEREBEKAN

Menyerah Tanpa Syarat

MENEMANI ANAK: Lutfiyah tampak masih depresi setelah ditolak keluarga dan ditelantarkan suaminya. Kini ia sudah mendapat penanganan dari Dinsosnakertrans setempat.

Kawin Siri Membawa Duka Seharusnya Orang-orang Terdekat Menyayanginya PAMEKASAN – Sudah jatuh tertimpa tangga, pribahasa ini seakan mewakili perasaan luka yang dialami Lutfiyah, 18, warga Sidodadi, Surabaya, yang sudah setahun tinggal di Madura. Kisah asmaranya dengan Nur Kholis, pria asal Desa Campor, Kecamatan Proppo Pamekasan, sudah membawanya pada penderitaan yang sangat menyiksanya. Seharusnya, orang-orang terdekatnya, orangtua kandung, mertua, dan suami tak mencampakkannya.

Diawali dari pertemuan keduanya di Kota Buaya Surabaya, pada 2013 lalu, mereka menjalin hubungan asmara. Hubungan keduanya tidak mendapat restu dari keluarga Lutfiyah di Surabaya, hingga mereka memutuskan diri untuk nikah siri di Pamekasan tanpa sepengetahuan keluarga Nur Kholis. Usia pernikahan keduanya hanya seumur jagung. Lutfiyah ditinggal pergi suaminya tanpa alasan. Lutfiyah ditelantarkan oleh suaminya pada saat ia sedang mengandung anak pertamanya. Nur Kholis kembali rujuk pada saat kandungan anaknya

berusia 4 bulan, namun tidak bertahan lama. Ia kembali meninggalkan istrinya di rumah warga sampai bayi yang dikandungpun lahir ke dunia tanpa didampingi sang ayah. Beban yang ditanggung Lutfiyah semakin berat. Sebab setelah kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki, ia nampaknya tidak lagi diterima oleh keluarga yang ditumpanginya. Ia pun berusaha mencari tampat tumpangan sambil menggendong bayi yang baru lahir itu. Ia pun sempat datang ke rumah Nur Kholis di Desa Campor, meminta belas kasihan mertu-

anya. Namun kehadirannya justru mendapat cacian dan hinaan, hingga ia harus mencari tempat tumpangan lain, termasuk ke rumah orang tuanya di Surabaya. Namun ia pun mengalami nasib serupa, karena tidak diterima oleh keluarganya. Menurut Lutfiyah, ia akhirnya kembali ke Madura untuk mencari keberadaan suaminya, namun tak ketahuan rimbanya. Ia pun akhirnya diamankan ke Mapolsek Proppo, Pamekasan, kemudian dikirim ke Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Pamekasan. “Saya tidak tahu harus kemana. Suaminya saya menghilang, orang tua dan mertua menolak kehadiran saya. Mertua saya menolak saya karena menikah tanpa sepengetahuan. Demikian juga orang tua saya tidak bisa menerima saya, karena menikah siri tanpa restu orang tua,” katanya lirih. Tiba di Dinsosnakertrans Pamekasan, Lutfiyah dan anaknya mendapat perhatian dari pegawai

setempat. Lutfiyah yang diduga sedang depresi disuguhi makan siang dan anaknya dirawat dengan baik. Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Alwalid mengatakan menerima kiriman ibu dan bayinya dari Polsek Proppo. Dalam laporan kepolisian, Lutfiyah diserahkan ke Kepolisian karena dinilai meresahkan warga setempat hingga akhirnya diserahkan ke Dinsosnakertrans. Alwalid menyatakan ibu dan bayi itu kini menjadi tanggungjawabnya sehingga perlu mendapat perawatan dengan baik. Terlebih yang menyangkut kesehatan ibu dan bayinya. “Sementara kami tampung di rumah salah satu warga, sambil menunggu perkembangan selanjutnya,” katanya. Lutfiyah direncanakan akan diantarkan kepada keluarganya di Surabaya. Namun rencana itu masih belum final, karena berdasar pengakuan Lutfiyah sudah ditolak keluaranya. =ACHMAD FAUZI M/RAH

PAMEKASAN - Satuan Reserse Narkoba (Reskoba) Polres Pamekasan menangkap 3 tersangka pemakai narkoba jenis sabu- sabu (SS). Ketiganya Hery Soesanto, 39, warga Jl Cokroatmodjo, Kelurahan Parteker, Ifaldi Syaiful Hak, 18, warga Desa Laden, Kecamatan/ Kabupaten Pamekasan, dan Moh. Suhairi Al Mandra, 28, warga Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Ketiga tersangka ditangkap petugas secara bersamaan di pinggir Jalan Teja, Kabupaten Pamekasan saat kedapatan memiliki dan memakai SS. Ketiga tersangka tidak bisa berbuat banyak dan langsung menyerahkan diri ketika dilakukan penggerebekan. Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP. Siti Mariyatun menjelaskan penangkapan ketiga tersangka dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat. Dari laporan tersebut pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap ketiganya. “Kasus ini sedang kami dalami. Apakah dia hanya sebatas memiliki dan memakai atau terlibat dalam jaringan pengedar narkoba,” katanya. Dari penangkapan ketiga tersangka, pihaknya juga berhasil menyita sejumlah barang bukti (BB) berupa SS seberat 0,3 gram dan perlengkapan alat hisap. Setelah dilakukan penangkapan, ketiga tersangka ditahan di Mapolres Pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan tes urine terhadap ketiganya untuk menguatkan hasil penyidikan. Hasil tes urine itu nantinya akan dijadikan sebagai bukti tambahan untuk diajukan ke tahap penuntutan. Ketiganya diancam pasal 122 ayat 1 sub 114 ayat 1 jo 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Selain melalui pendidikan formal, peran orang tua sangat dominan dalam upaya pencegahan dari bahaya narkoba. Sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan agar terhindar dari perilaku menyimpang seperti mengkonsumsi narkoba. =ACHMAD FAUZI M/RAH


D

PAMEKASAN

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

Ekonomi Masyarakat Menguat? Menkeu : Madura Butuh Konsep Penanganan Infrastruktur PAMEKASAN - Membludaknya pasar tumpah yang ada di Madura pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya adalah salah satu indikator penguatan atau peningkatan ekonomi masyarakat, kata Menteri Keuangan Repuplik Indonesia, Moh. Chatib Basri, saat menghadiri Seminar Perkembangan Ekonomi dan Fiksal Terkini Jawa Timur yang berlangsung di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, Kamis, (16/01/2014). Menurut Menkeu, Jawa Timur khususnya Madura di masa depan sangat membutuhkan konsep dan penanganan infrastruktur yang baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian. Khususnya ekonomi kerakyatan.

Pernyataan ini disampaikan Menkeu memperkuat pernyataan Anggota Komisi XI DPR-RI Aksanul Qosasih tentang jarak tempuh pasca Suramadu yang tidak banyak membawa perubahan, akibat banyaknya pasar tumpah di wilayah Madura. Menkeu menambahkan, Provinsi Jawa Timur kini termas-

uk daerah terpenting di Indonesia, karena sekitar 16 persen dari seluruh pendapatan nasional bersumber dari Jawa Timur. Oleh karenanya, pemerintah memberikan perhatian serius untuk Jawa Timur. Salah satunya melalui peningkatan wawasan melalui seminar saat ini, juga perbaikan infrastruktur di Jawa Timur, termasuk yang ada di Pulau Garam Madura. Chatib Basri menambahkan perhatian pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur, akan tetapi juga dalam berbagai jenis layanan sosial. Salah satunya, jaminan kesehatan nasional melalui lembaga khusus, yakni BPJS. Khusus untuk peningkatan program layanan sosial ini, pemerintah mengalokasi-

kan anggaran Rp 19,4 triliun, termasuk program jaminan kesehatan melalui BPJS. Menurut Chatib, kebijakan yang dilakukan pemerintah, sebenarnya merupakan langkah maju, sebab warga yang diikutsertakan dalam program ini lebih banyak dari negara maju. “Ini langkah tepat dilakukan pemerintah, agar semua masyarakat bisa terangkul melalui program tersebut,” jelasnya. Sementara Bupati Pamekasan Ach Syafii Yasin mengusulkan dibangunnya double track sebab selain Suramadu, di Madura juga telah dibangun beberapa pelabuhan yang nantinya membutuhkan arus transportasi yang lebih layak dan cepat. Menurut Syafi’i transportasi menjadi penting di

Madura, karena transportasi merupakan bagian kebutuhan dalam rangka mengsukseskan pembangunan di Madura. “Pasar tumpah yang mengganggu tranposrtasi di Madura harus dicarikan solosi. Tanpa harus mengabaikan kepentingan ekonomi kerakyatan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Syafi’i menyayangkan atas sikap masyarakat Madura yang menolak keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Padahal, perjuangan agar ada BPWS tersebut menyita waktu hampir dua tahun lamanya. “Tujuan BPWS tersebut, hanya satu yakni agar dapat memajukan Madura dari berbagai sektor,” ucapnya. =FAKIH AMYAL/RAH

BENCANA ALAM

Tiga Kecamatan Harus Waspada PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengimbau warga yang ada di tiga kecamatan di Pamekasan, masing-masing Kemacatan pademawu, kecamatan Galis, dan Kecamatan Pagentenan, mewaspadai terjadinya bencana angin puting beliung dan longsor, saat hujan turun. Tiga kecamatan tersebut, kata

Bupati Achmad Syafi’I rentan terjadi bencana alam. Paling banyak terdampak bencana angin puting beliung dan longsor. Sehingga dirinya meminta agar masyarakat di tiga wilayah tersebut hati-hati dan lebih waspada. Menurut Syafi’i bencana alam tidak bisa diprediksi sebelumnya. Namun, jika melihat kondisi awan

sudah mendung disertai angin kencang sebelum terjadi hujan, lebih baik bersiap-siap mengamankan diri. “Sebaiknya kalau awan mendung disertai angin kencang, cari tempat yang lebih aman,” sarannya. Sekalipun pemerintah hanya memetakan di tiga kecamatan, bukan berarti di Kecamatan

lainnya aman dengan bencana alam. “Tidak menutup kemungkinan di kecamatan lain, seperti Palenga’an, Pakong, Waru, dan Batu Marmar, serta Proppo akan terjadi bencana serupa, untuk itu tingkatkan kewaspadaan,” kata politisi Partai Demokrat ini. Ia mencontohkan kejadian robohnya sejumlah rumah warga di Dusun Tengah, Desa Badung, Kecamatan Proppo tersebut, sepanjang sejarah, baru kali ini terjadi. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi bencana yang merobohkan 17 rumah milik warga tersebut. “Sudah saya sampaikan, bencana tidak bisa diprediksi, makanya kita semua harus waspada,” ucap Syafi’i. Secara khusus Syafi’i meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk selalu siaga setiap saat, guna memberikan pertolongan kepada korban bencana alam. Termasuk pula, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan, agar tidak menunda memberikan bantuan pangan kepada korban yang terdampak bencana alam. Syafi’i menyarankan agar masyarakat juga mewaspadai konsliting listrik, akibat sambungan kabel. Karena biasanya di musim penghujan ini, juga rentan warga tewas, karena kesetrum. “Upayakan semua kabel listrik dalam keadaan aman dan tidak terbuka, apalagi sampai terkena air,” ingatnya.

Kepada warga yang menjadi korban bencana alam, pemerintah akan berusaha untuk membantu para korban. Baik bantuan sembako dan uang nominal. Sungguh pun begitu, kata Syafi’i, bantuan tersebut tidak akan menjangkau semua kebutuhan korban, mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah dan jumlah korban yang banyak. “Bantuan akan kami sesuaikan dengan jenis kerusakan,” ungkapnya. Seperti telah diberitakan sebelumnya di Kecamatan Proppo ada tiga desa yang terdampak bencana angin puting beliung, diantaranya Desa Badung ada 17 rumah roboh, Desa Srambah 1 dapur roboh, dan Desa Tattagoh 3 rumah. Sementara di Desa Pangbetoh yang sebelumnya diisukan juga ada korban puting beliung, setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada rumah yang roboh. Adapun kerugianya akibat bencana tersebut mencapai Rp350 juta, rinciannya kerugian ekonomi Rp200 Juta meliputi tumbangnya puluhan pohon jati dan beberapa tanaman jagung, sementara kerugian rumah roboh mencapai Rp 150 Juta. Tim dari BPBD saat ini kembali melakukan pendataan untuk memastikan jenis kerusakan dan kerugianya. Selanjutnya, data tersebut akan disampaikan kepada Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i untuk mendapatkan bantuan. =FAKIH AMYAL/RAH


KORAN MADURA

PAMEKASAN

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

Terminal Cargo Masih Nyenyak

Dipastikan Tahun ini Belum Bisa Difungsikan PAMEKASAN - Kelanjutan pembangunan terminal barang (Cargo) di Desa Larangantokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan terancam tidak bisa dilanjutkan pada tahun ini. Dana yang akan digunakan dalam proyek penambahan fasilitas pusat penampungan barang itu, tidak masuk dalam daftar anggaran. Padahal, beberapa fasilitas di terminal yang direncanakan sebagai tempat bongkar muat barang sebelum didistribusikan ke wilayah kota di Pamekasan itu masih banyak yang kurang sehingga belum bisa digunakan. Diantara fasilitas yang dinilai sangat dibutuhkan antara lain, gudang barang, halte, musalla, dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Proyek pembangunan terminal itu sudah mulai terhenti sejak tahun 2012 dengan alasan tidak ada tidak ada anggaran. Saat itu direncanakan pembangunan terminal tersebut akan kembali dilanjutkan pada 2013 lalu sehingga tahun ini sudah bisa digunakan. Terminal barang itu sebagai salah satu prasarat agar kendaraan barang tidak masuk

kawasan kota. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat Muhammad Zakir melalui Sekretaris Dishubkominfo, Untung Hidayat mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kelanjutan pembangunan fisik terminal barang itu. Menurut Untung, ada rencana Pemerintah Provinsi (Pempov) Jawa Timur, akan melanjutkan pembangunan terminal tersebut yang dananya akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 yang dijadwal ulang sebesar Rp 2,3 miliar. “Anggaran itu seharusnya dimanfaatkan tahun lalu. Namun karena mepetnya waktu dan

dikhawatirkan pekerjaannya tidak tuntas hingga akhir tahun anggaran, sehinnga dijadwal ulang pada tahun ini. Tapi itu masih belum bisa dipastikan,” katanya. Ia juga tidak berani memastikan apakah dengan anggaran Rp 2,3 miliar itu teminal tersebut dapat difungsikan. Sebab rencananya anggaran itu akan digunakan untuk pengaspalan hamparan tempat parkir truk dan beberapa fasilitas lainnya. Apalagi, tambahnya, belum ada regulasi (aturan) penggunaan terminal barang tersebut karena saat ini pihaknya masih fokus pada pembangunan fisiknya. Sehingga dipastikan terminal tersebut belum bisa digunakan pada tahun ini. Pembangunan terminal barang di Pamekasan itu sudah menelan biaya Rp 7,5 miliar. Terminal tersebut direncanakan akan digunakan sebagai tempat transit barang untuk mendukung kebijakan pemerintah setempat agar kendaraan besar pengangkut barang tidak masuk kawasan kota. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

MOGOK PEGAWAI TRANSMUSI. Sejumlah pegawai transmusi terlihat berjalan diantara armada transmusi di Terminal Km 12 Alang Alang Lebar, Palembang. Ratusan supir dan pramugara transmusi secara serantak melakukan aksi mogok menyusul pembayaran gaji yang menunggak.

E

PENUTUPAN JALAN POROS

Pemerintah Jangan Hanya Duduk Manis Menanti Laporan PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menyayangkan sikap warga Dusun Sangger Dua, Desa Pasangger, dan Dusun Aing Rassa Dejeh, Desa Palesangger, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, yang menutup jalan desa mereka dengan cara menanami pohon pisang di tengah jalan. Sebab, cara itu dinilai tidak akan memberikan jalan keluar (solusi) terhadap permasalahan jalan itu, bahkan justru dapat memunculkan permasalahan baru, karena jalan tersebut makin tidak bisa dilintasi. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak hanya duduk manis menanti laporan dari warga. Akan tetapi, menurut Ketua Komisi C DPRD Pamekasan, Fariduddin, jalan tersebut belum diperbaiki lantaran belum ada laporan dan permintaan dari masyarakat setempat, sehingga pemerintah tidak mengetahui kondisi jalan tersebut secara pasti. Menurutnya, harus ada yang menyampaikan kondisi itu ke Pemerintah Kabupaten, agar dapat dibicarakan pada perencanaan pembangunan dan dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Usulan itu bisa melalui kepala desa atau langsung menyampaikan ke anggota dewan di daerah pemilihannya. Namun, faktanya hingga saat ini pihaknya masih belum mengetahui dan menerima usulan perbaikan jalan tersebut. “Kami sangat menyayangkan tindakan itu. Seharusnya, warga tidak perlu menutup jalan saat menuntut perbaikan karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka seharusnya mengusulkan perbaikan ke pemerintah,” katanya. Dengan penutupan itu justru akan mempersulit warga karena akses mereka semakin sulit. “Dan untuk memperbaiki jalan itu masih ada tahan-tahapan, salah satunya adalah penganggaran, lelang, dan sebagainya. Kalau tidak ada usulan, tentu tidak akan ada perencanaan perbaikan,” jelas Fariduddin. Semestinya aksi semacam itu tidak terjadi, karena ada cara-cara yang lebih baik agar jalan poros desa tersebut bisa segera diperbaiki. Jika usulan tidak mendapat tanggapan

dari pemerintah, mereka bisa mendesak melaui DPRD. Sebaliknya, ia mempertanyakan kualitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)yang tidak menjadikan perbaikan jalan itu sebagai usulan prioritas. Ia menduga musyawarah itu hanya dilakukan sebatas formalitas. Sebab jika dilakukan secara benar, permasalahan itu tidak akan terjadi dan dipastikan sudah masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des). “Jangan-jangan Musrenbangdesnya tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan secara formalitas. Sehingga kebutuhan warga yang mendesak menjadi tidak masuk dalam dokumen perencanaan,” katanya.

Akan tetapi, menurut Ketua Komisi C DPRD Pamekasan, Fariduddin, jalan tersebut belum diperbaiki lantaran belum ada laporan dan permintaan dari masyarakat setempat, sehingga pemerintah tidak mengetahui kondisi jalan tersebut secara pasti.

Ia menyarankan warga setempat segera menyampaikan usulannya, apalagi saat ini sedang dilaksanakan Musrenbangdes untuk pembangunan satu tahun kedepan dan penyusunan RKP Desa untuk dua tahun yang akan datang. Ia meminta warga segera membuka penutup yang digunakan menutup jalan tersebut agar akses jalan poros itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ia juga meminta agar perencanaan pembangunan di desa itu dilakukan secara matang dan benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. Warga dua dusun itu, sejak beberapa hari lalu, menutup jalan itu karena menilai diabaikan pemerintah sehingga tidak pernah ada perbaikan. Mereka merencanakan penutupan selama musim hujan, sebab kondisinya selain becek juga licin dan membahayakan penggunanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH


KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO F F

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 17 JANUARI 2014 No. 0282 | TAHUN III

Pembuatan Sertifikat Disoal SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyoroti dugaan pungutan dana pembuatan sertifikat yang disinyalir program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) yang dilakukan Sekretaris Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng, Achmad Halki. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumenep Moh. Ali menjelaskan, pihaknya selaku wakil rakyat yang membidangi hukum dan pemerintahan tidak mengetahui adanya program dari pemerintah pusat itu di Desa Lenteng Timur. ”Biasanya jika ada program pusat, kami selalu diberi tahu. Tapi setahu saya pada tahun 2011 itu yang (ada) program Larasita itu hanya di Kecamatan Saronggi,” katanya. Menurut Politisi PPP itu, jika memang program itu merupakan program larasita, tidak seharusnya perangkat desa membebani biaya pembuatan sertifikat tanah terhadap masyarkat. Sebab, program tersebut sudah dibiayai oleh negara. ”Jika memang ada biayanya itu paling tidak hanya wira-wiri di bawah saja, itupun murah hanya berkisar Rp 500 ribu saja. Jika sudah di luar itu bisa saja itu termasuk pungli (pungutan liar),” terangnya. Biaya yang telah dikeluarkan warga yang mencapai jutaan rupiah, menurutnya, terlalu besar, apalagi sampai saat ini sertifikatnya juga belum terbit. ”Biasanya, proses pembutan sertifikat itu hanya membutuhakan waktu 6-7 bulan, sudah ada tim dari BPN untuk melakukan pengukuran dan foto bidang. Setelah itu sudah masuk ke pemprosesan, pokoknya tidak sampai satu tahun sudah selesai,” terangnya. Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat, utamanya yang telah membayar kepala sekdes untuk melakukan konsultasi atau melapor ke wakil rakyat. ”Kami anjurkan untuk melakukan hearing. Jika memang betul dan buktinya akurat, silakan laporkan pada kami. Kami siap untuk membantunya,” tukasnya. Sementara Sekdes Desa Lenteng Timur Achmad Halki, membantah jika program larasita itu dikatakan fiktif. Dirinya siap untuk mempertanggungjawabkan program itu. ”Siapa bilang pada tahun 2011 itu tidak ada program larasita, mobilnya pun sekarang masih ada,” katanya. Terkait dengan pungutan uang, ia mengaku tidak pernah menerima uang sepeserpun dari pemohon. ”Kami tidak pernah menerimanya. Namun itu memang untuk pemprosesan pembuatan sertifikat itu. Sampai saat ini masih dalam tahap proses,” terangnya. =JUNAEDI/MK

Nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto membersihkan kerang, Kamis (16/1). Cuaca ekstrem membuat nelayan di daerah tersebut sudah beberapa hari tidak melaut.

28 Raperda Siap Dibahas RDTRK Jadi Prioritas Balegda SUMENEP- Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Sumenep sudah menyiapkan 28 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk diusulkan ke bamus agar segera dibahas. Raperda itu usulan eksekutif dan legislatif. Ketua Balegda DPRD Sumenep, Imam Mawardi, mengungkapkan, juga ada raperda non APBD. Raperda non APBD tersebut berjumlah 25 raperda. Sementara raperda APBD masih dibagi APBD Perubahan, APBD awal dan perhitungan APBD. “Jadi, ada tiga raperda di luar 28 Raperda 2013 yang akan dibahas tersebut,” jelasnya, Kamis (16/1). Dalam raperda tersebut, pihaknya akan membagi menjadi tiga kuartal. Kuartal pertama 7 raperda. Kuarta kedua 6 raperda. Sementara untuk kuartal ketiga 7 raperda plus ditambah dengan raperda APBD. “Untuk kuartal ketiga semuanya 9 raperda. Dan Semua raperda itu akan diusulkan kepada bamus. Jadi, kita pilah seperti

itu, semoga saja nanti disetujui oleh Bamus. Dan rencananya dari raperda yang sudah selesai dilakukan kajian akademik akan segera diparipurnakan. Insya Allah awal Februari akan diparipurnakan. Setelah itu akan dibahas di Bamus. Semoga saja Bamus siap dalam waktu dekat membahas raperda yang kami usulkan,” katanya. Dari 28 raperda tersebut menurut Mawardi, yang paling banyak adalah usulan eksekutif. “Sehingga kami dahulukan pembahasannya. Sebab kalau usulan legislatif bisa diletakkan di kuartal kedua atau ketiga, karena untuk legistlatif tidak usah ada kajian akademik lagi,” imbuhnya . Ketika ditanya lebih jauh terkait dengan raperda yang be-

lum tuntas pada tahun 2013, menurutnya ada 7 raperda dan akan dimasukkan di 2014. “Jadi, untuk 7 raperda yang belum tuntas dibahas pada tahun 2013 akan dimasukkan pada tahun ini,” jelasnya.

Ini menjadi sangat perlu didahulukan melihat amburadulnya tata ruang kota Sumekar. Seperti bangunan perumahan, misalnya, yang sudah berdiri tegak, tetapi tidak memiliki IMB,”

Imam Mawardi

Ketua Balegda DPRD Sumenep Politisi PKB tersebut tak yakin akan tuntas semua. Tetapi dirinya berjanji, minimal menuntaskan 16 raperda. “Kalau raperda APBD jelas tuntas, karena itu memang sudah kewa-

jiban. Mungkin yang tidak tuntas semua hanya pada raperda non APBD,” timpalnya. Katanya, ada dua raperda yang menjadi bidikan utama untuk dibahas dan akan masuk pada kuartal pertama. Pertama, raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). “Ini menjadi sangat perlu didahulukan melihat amburadulnya tata ruang kota Sumekar. Seperti bangunan perumahan, misalnya, yang sudah berdiri tegak, tetapi tidak memiliki IMB,” paparnya. Selain itu, raperda yang juga jadi perhatian utama adalah perubahan ketiga atas Perda Nomor 16 Tahun 2005 tetang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. “Ini nanti ada SO-nya. Sehingga penting kami letakkan di kuartal petama, agar kita bisa menghitung ada berapa perangkaat dinas daerah yang hadir. Tetapi ini semua tergantung kepada Bamus,” tambahnya. =SYAMSUNI/MK


Sumenep Pola Distribusi BOS Dirombak SUMENEP – Pemerintah pada tahun ini merombak pola distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah Kadarisman (BOS). Hal untuk Sekretaris Disdik itu menghindari penyimpangan dalam proses pencairan bantuan tersebut, karena selama ini masih ditemukan sejumlah ketidaktepatan. Demikian disampaikan Sekretaris Disdik Kadarisman. Dalam juknis yang baru kemungkinan tak akan lagi terjadi pungutan terhadap siswa. Pasalnya, dalam juknis yang baru sudah ada pemetaan antara sekolah regular dan sekolah kecil. Perombakan juknis pola distribusi dana BOS tidak lain untuk memastikan adanya pencairan dana BOS yang tepat sasaran. Sehingga, sekolah yang sebelumnya terbilang kecil kedepannya juga berhak untuk mendapatkan batuan dana BOS dengan dikeluarkannya juknis yang baru tersebut. “Untuk sekolah regular jenjang SD ditetapkan sebanyak 80 siswa ke atas. Sementara untuk sekolah kecil sebanyak 80 ke bawah untuk jenjang SD. Sedangakan untuk sekolah regular jenjang SMP ditetapkan sebanyak 120 siswa ke atas. Di bawah 120 siswa termasuk sekolah kecil untuk jenjang SMP,” papar Kadarisman. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

G G

PENGANIAYAAN

Ada Pembacokan di Arjasa SUMENEP - Jakfar (30), warga Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Rabu (15/1) dibacok DR (50), warga setempat. Pemuda yang diduga sedang dalam kondisi mabuk tersebut mengalami luka hampir disekujur tubuhnya usai menganiaya kuda milik pelaku. Pelaku melancarkan aksinya lantaran kesal dengan perbuatan pemuda tersebut yang dinilai telah melecehkan dan menantang dirinya. Hingga Kamis, korban masih berhasil kabur dari pengejaran aparat kepolisian. Sementara korban belum sadarkan diri. Fathorrahman (30), warga

Desa Kalikatak, mengungkapkan, pelaku pada saat itu sedang memandikan kudanya di pinggir jalan. Korban yang sedang naik motor dari arah barat berhenti di dekat pelaku dan menghajar kuda milik pelaku. Korban juga menantang untuk berkelahi. “Setelah korban pergi me-

ninggalkan DR, ternyata DR tidak terima dan pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit. DR lantas mengejar korban yang mendapakan informasi bahwa korban tidak jauh dari lokasi. Itu lantaran motor korban macet kehabisan bensin sekitar 300 meter dari lokasi,” terangnya. Di lokasi tersebut DR membacok korban secara bertubi-tubi hingga korban ambruk. Korban mengalami luka pada paha bagian kanan, lengan kiri, punggung, betis kiri, serta pinggul bagian kanan. Saat ini, korban sedang

dirawat di rumah sakit. Kapolsek Arjasa, AKP Jaiman, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum bisa mengorek keterangan dari korban terkait motif pembacokan yang menyebabkan korban kritis. Dan pelaku juga belum bisa ditangkap. “Kami bersama keluarga korban masih terus memburu pelaku, namun pelaku selalu menghindar dari kejaran kami. Kemarin kami menyanggong pelaku di Pelabuhan Batu Guluk, lagi-lagi pengejaran terhadap pelaku nihil,” kata Jaiman. =ALI RIDHO/MK

PEMBUATAN SERTIFIKAT

Kinerja BPN Disinyalir Lelet SUMENEP - Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sumenep menerima tudingan miring. Institusi pembuat sertifikat tanah tersebut dinilai terlalu lama dalam memproses pembuatan sertifikat tanah. Termasuk ditengarai menjadi tempat mencari uang. Sekretaris Desa Pragaan Daja Kecamatan Pragaan, Haruji Saleh, memaparkan, etos kerja BPN terlalu lelet. Permohonan pembuatan sertifikat tanah yang diajukan pada Desember tahun 2010 hingga saat ini belum terbit. “Masak membuat sertifikat tanah

memerlukan waktu yang sangat lama?” ia mempertanyakan. Permohonan sertifikat tanah tiga tahun yang lalu tersebut atas nama Nur Mustakim, Dusun Batu Jaran, Desa Pragaan Daja, Kecamatan Pragaan. “Saya selalu ditanya oleh pemohon. Apa tidak malu setiap kali bertemu selalu ditanya soal sertifikat tanah?” katanya gerah, Kamis (16/1). Sekalipun belum terbit, pihaknya kembali mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah atas nama Madani, Dusun Batu Jaran, desa setempat, pada Agustus 2013. Hingga kini, sertifikat tanah

tersebut juga bernasib sama. Kata Haruji, berkas pengukuran tanah masih mengendap di panitia di BPN. “Panitia A mestinya melakukan survei ke bawah ketika selesai pengukuran tanah. Tapi, sampai sekarang belum turun ke lokasi juga,” terangnya. Ia menengarai panitia tidak mau turun ke lokasi untuk melakukan survei karena pihak pemohon tanah tidak memberikan uang transport lebih. “Mestinya seratus ribu. Tapi mintanya lebih. Ini kan jelas menjadikan BPN sebagai lahan penghasilan,” tuding Haruji.

BPN diharapkan segera menerbitkan sertifikat tanah yang diajukan itu. Bila tidak, pihaknya mengancam akan membawa persoalan itu ke ranah hukum. Saat ini, Haruji mengaku sudah melaporkan persoalan itu ke Komisi Pelayanan Publik di Surabaya. Sementara Kepala BPN Sumenep Ngatningsih belum bisa dikonfirmasi. Menurut keterangan penerima tamu ketika Koran Madura hendak mengkonfirmasi di BPN Sumenep, yang bersangkutan sedang di Jakarta untuk mengikuti rapat kerja nasional. =JUNAEDI/MK


H

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerlukan dana Pemilu 2014 Rp 14,4 triliun. Itu akan dialokasikan untuk pemilihan DPRD, DPR RI, DPD, dan presiden-wakil presiden. Untuk pengadaan dan distribusi logistik saja, KPU perlu dana Rp 3,7 triliun.

Pemilu, Benar di Jalan yang Tersesat

S

edangkan untuk sosialisasi, fasilitas kampanye, akreditasi pemantau pemilu, updating data pemilih, pemungutan suara, rekapitulasi hasil pemilu, sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD serta pelaksanaan tahapan Pilpres putaran pertamakedua, KPU perlu uang Rp 2,4 triliun. Dana yang paling besar digunakan untuk biaya gaji para petugas di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Insentif dan biaya operasional Badan Penyelenggara adhoc PPK, PPS, dan KPPS sebesar Rp 8,3 triliun. Angka ini setara dengan 57,59 persen dari total anggaran yang diperlukan. Dari angka itu, KPU pusat mendapat jatah sebesar 13,95 persen. Sedangkan sisanya dialokasikan ke KPU daerah baik tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota yang mencapai 86,05 persen. Di luar dana yang diongkosi pemerintah, pemilu memerlukan dana lainnya yang disponsori caleg (calon legislatif). Setiap caleg mulai dari tingkat kabupaten sampai pusat, sudah pasti mengeluarkan dana, sekecil apapun. Begitu juga, calon anggota DPD RI pasti membelanjakan sebagian hartanya untuk pemenangan dirinya. Pada tahun ini, KPU menetapkan 2.453 daerah pemilihan (dapil) untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota di Indonesia. Rincian pembagian dapil terbagi ke dalam beberapa zonasi. Di antaranya, 77 dapil untuk DPR RI, 259 dapil untuk DPRD provinsi serta 2.117 dapil untuk DPRD kabupaten/kota. Dari dapil-dapil dimaksud, KPU akan menetapkan 560 kursi untuk DPR RI, 1.770 kursi untuk DPRD Provinsi dan jumlah kursi DPRD di 410 kabupaten/kota 13.525. di luar anggota parlemen, terdapat anggota DPD RI sebanyak 132 orang. Dari jumlah kursi yang akan ditetapkan, berapa total biaya caleg yang diperlukan dalam pemilu dalam hitungan standar? Jika caleg DPR RI rata-rata mengeluarkan dana Rp. 300 juta,

KALENDER CALEG. Petugas percetakan mengarsip kalender calon anggota legislatif 2014. Sejumlah percetakan menyebutkan, pendapatannya melonjak drastis menjelang pemilu.

maka angka ini dikalikan 12 parpol peserta pemilu, lalu dikalikan jumlah jumlah caleg. Bila yang terpilih hanya 560 orang lalu rata-rata per partai mendelegasikan 6 caleg per dapil, maka diperoleh hasil 7 (caleg) x 12 (parpol) x 77 = 5.544. Kemudian, jumlah caleg (DPR RI) ini kalikan biaya yang diperlukan (rata-rata) Rp. 300 juta ditemukan biaya caleg DPR RI setara dengan Rp. 1,7 triliun. Selanjutnya, jumlah calon anggota DPD versi KPU mencapai 945 (calon anggota DPD) dari 33 provinsi. Bila setiap calon mengeluarkan dana Rp. 250 juta lalu dikalikan 945, ketemu angka Rp. 0,236 triliun. Sedangkan calon anggota DPRD Provinsi jika per dapil 8 orang lalu kalikan 1.770 (dapil) dan dikalikan lagi 12 (partai) serta kalikan biaya masing-masing Rp. 200 juta, ketemu angka Rp. 33,98 triliun. Berikutnya, jumlah caleg DPRD kabupaten/kota yang terdiri atas 13.525 (dapil) x 6 (caleg partai) x 12 (parpol) x Rp. 100 juta, ketemu angka Rp. 97,38 triliun. Oleh karena itu, angka yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilu mencapai Rp. 133,296 triliun. Kemudian kebutuhan

dana ini ditambah dengan biaya pemilu (negara) Rp.14,4 triliun, maka total dana dalam rangkaian pelaksanan pemilu yang diperlukan mencapai Rp. 147,696. Itupun jika anggaran yang diperlukan sebesar yang telah disebutkan. Padahal pada calon tertentu, bisa jadi angka pengeluaran untuk kesuksesan dirinya setara atau lebih dari Rp. 1 miliar. Menurut mantan divisi ombudsman KPU Pamekasan Mukhlisin, pemilu butuh biaya besar tidak terbantahkan. Dia tidak bisa menyebut angka pasti biaya pemilu yang diperlukan pemerintah, partai, maupun caleg. Tetapi mengamati situasi politik saat ini, dia tidak menampik ada dana besar untuk mewujudkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Fakta ini semakin menganga manakala mentalitas pemilih semakin terprovokasi oleh sesuatu yang lain disamping keinginannya untuk mendatangi TPS. “Memang berat (biaya) pemilu dengan proporsional terbuka ini,� Mukhlisin menjelaskan hal ini saat dijumpai di Aula SMKN 3 Pamekasan. Dia mengandaikan pemilu dikembalikan kepada sistem proporsional tertutup dimana

warga hanya memilih gambar partai. Sedangkan siapa yang jadi sebagai aggota DPR, mekanisme itu dialamatkan kepada partai. Praktisi hukum ini menilai cara ini bisa mengembalikan kedaulatan partai sebagaimana diamanatkan undang-undang bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Sedangkan hari ini, dia menyadari seolah-olah pelaksanaan pemilu (DPR/DPRD) dieksekusi caleg dan partai terbiar kesepian. Sementara akademisi Unijoyo M Safe menilai aturan main pelaksanaan KPU menghendaki aturan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Oleh karena aturannya berbunyi seperti itu, Safe menilai sistem ini harus diamankan KPU. Tetapi, dia menilai konstitusi dapat diubah sesuai kehendak bersama sesuai tatacara perundang-undangan yang berlaku. Bila suatu ketika aturannya kembali ke pasal lama, bukan tidak mungkin sistem pelaksanaan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Begitu pula, konstitusi dapat diubah dan mewajibkan rakyatnya untuk datang ke TPS. Saat ini, warga pada satu sisi dianjurkan KPU untuk datang ke TPS untuk

menggunakan hak suaranya sebagai pemilih. Tetapi, pada saat warga tidak hadir ke TPS, negara tidak mengatur sanksi yang bisa diberlakukan kepada pemilih yang tidak datang ke TPS. Realitas pemilih yang seperti ini tidak salah karena aturannya berbunyi bahwa rakyat berhak memilih atau dipilih. Di sana, tidak tercantum kata-kata kewajiban. Pria asal Bluto Sumenep ini mengatakan, situasi politik di Indonesia berbeda dengan negara lain. Dia menyebut contoh negara Thailand yang mewajibkan rakyatnya untuk memilih. Hal yang sama juga terjadi di Australia. Di Australia, warga negara yang tak menggunakan hak pilih bisa dikenai hukuman berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sementara di Thailand, jika warga negara yang memiliki hak pilih terbukti tak menggunakan haknya, maka proses data yang menyangkut data kependudukannya akan ditunda hingga dia gunakan hak pilihnya di pemilu berikutnya. “Pada akhirnya kan tergantung konstitusi, mau maju nggak, kan itu saja,� dia menyudahi pembicaraan. =ABDUR RAHEM/MK


KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Sampang

17|JANUARI 2014 JUMAT 17JUMAT JANUARI 2014 No. 0282 | TAHUN III

No. 0282 | TAHUN III

II

Rumah Sakit Tidak Aman Wartawan Kehilangan Tiga Ponsel saat Rawat Inap SAMPANG- Sudah jatuh ketiban tangga. Itulah barangkali ungkapan yang pas untuk menggambarkan kondisi Zamachsari (40), wartawan salah satu media online regional Jawa Timur. Setelah menjalani rawat inap selama tiga hari di RSUD Sampang lantaran infeksi lambung, ia kehilangan tiga buah ponsel, Kamis (161) dini hari sekitar pukul 12.30 WIB. Kejadiannya berawal saat Zamachsari yang dirawat di ruang Paviliun itu terlelap tidur. Sementara pintu kamarnya tidak terkunci karena memang tidak ada anak kuncinya. Tiba-tiba sekitar pukul 12.30 dini hari ada seorang petugas RSUD Sampang mengetuk pintu. ”Kami terbangun dan langsung mendengar suara petugas yang mengingatkan kami agar memeriksa barang-barang. Setelah kami periksa ternyata dua BB (Blackbarry) dan satu Samsung milik suami (Zamachsari) sudah lenyap,” cerita Maya (40) istri Zamachsari yang saat itu tidur di sebelahnya. Dirinya langsung memberi tahu petugas jika tiga HP milik

suaminya sudah raib. Tak lama kemudian petugas langsung berkoordinasi dengan petugas Satpol PP yang sedang piket di RSUD Sampang. Hingga akhirnya satu orang pencurinya tertangkap malam itu juga. ”Setelah saya teriak maling, langsung ada petugas Satpol PP yang mengejar orang mencurigakan yang sempat mondarmandir di depan ruang Paviliun B 2 (tempat Zamachsari dirawat inap, red). Satu orang tertangkap,” tuturnya. Sementara Humas RSUD Sampang Yuliono membenarkan adanya insiden pencurian HP milik wartawan tersebut. Menurutnya, satu orang yang sudah tertangkap saat ini lang-

TERBARING LEMAS: Zamachsari, wartawan salah satu media online sesaat setelah kehilangan tiga HP-nya saat dirawat di RSUD Sampang, Kamis (16/1).

sung diserahkan kepada pihak Polres Sampang. Itu untuk diproses menurut hukum yang berlaku. ”Tersangka yang tertangkap sudah kami serahkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya

PENGANIAYAAN

Ada Kriminalitas di Sekolah

SAMPANG - Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sampang, harus dilarikan ke Rumah Sakit setempat karena mengalami luka robek pada bola mata sebelah kiri akibat ditonjok, usai cekcok mulut dengan sesama siswa, di

ruang kelasya, Kamis (16/01). “Kejadian terjadi saat jam pelajaran kedelapan masuk kelas. Waktu pelajaran Matematika saya pinjam atlas lalu direbut Zinal, saya gak terima, eh dia pukul mata saya dari belakang,” kata korban, Alamsyah Adi

Sutrisno (15), siswa kelas IXB, SMPN 2 Sampang, tergolek lemas di ruang rawat Operasi RSUD Sampang. Ayah korban yang mendampingi putranya menyampaikan, menurut keterangan dokter rumah sakit, mata Alam harus dioperasi. “Katanya mata anak saya mengalami pendarahan dan harus dioperasi. Alhamdullilah sudah selesai, sementara harus opname dulu,” ujarnya menerangkan kondisi putranya. Sementara Agung Surya Putra (29), kakak korban mengaku kecewa hal tersebut menimpa adiknya. Pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat. “Saya menyesal, kenapa pihak sekolah tidak segera menghubungi kita saat kejadian. Kita (pihak keluarga korban, red) baru dihubungi saat adik saya sudah dirawat di rumah sakit, terpaksa kita lapor polisi untuk diproses hukum,” timpalnya. =MIFTAHUL ULUM

kami masih terus berkoordinasi (dengan Polres Sampang) untuk kepentingan pemeriksaan tersangka itu,” tuturnya. Sayangnya, hingga berita ini ditulis pukul 15.00 WIB belum

ada pihak Polres Sampang yang bisa dikonfirmasi. Sebab, seluruh perwira di lingkungan Polres Sampang sedang melakukan rapat koordinasi. =MIFTAHUL ULUM/MK

PENCABULAN

Korban Hanya Minta Pertanggungjawaban Sampang - Lantaran tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan perempuan di bawah umur, pemuda berinisial ARF (20), warga Dusun Lenteng, Desa Banyumas, Kecamatan Kota Sampang, Kamis (16/1) sekitar pukul 12.00 Wib dilaporkan ke Polres setempat. Bunga (16), bukan nama sebenarnya, yang kini tengah berbadan dua sekitar tiga bulan yang lalu mengaku dipaksa melayani hawa nafsu ARF di kediaman kepala desa setempat. Saat itu Bunga tengah bermain di rumah kades dan tanpa disengaja bertemu dengan ARF. Melihat suasana rumah sepi, pelaku memaksa Bunga untuk melayani nafsu bejatnya. Korban mengaku sempat menolak ajakan pelaku. Sayangnya, korban tak kuat menerima tindakan pemukulan yang dilakukan ARF. Karena korban ketakutan sehingga bersedia melayani ajakan pelaku. H Tohir, pendamping keluarga

korban saat mendatangi mapolres, mengatakan, keluarga mulai curiga kepada Bunga karena perutnya semakin membesar. Tiga bulan kemudian, Bunga mengaku kepada keluarganya jika ia telah dihamili ARF. Pada saat itu, katanya, keluarga Bunga langsung mendatangi ARF dan meminta bertanggung jawab. ARF pun menikah dengan Bunga secara siri. Namun setelah prosesi pernikahan selesai, ARF langsung mengatakan kata talak terhadap Bunga. Kesal dengan sikap ARF, keluarga Bunga akhinrya mendatangi Polres Sampang dan melaporkan pelaku atas tindak pidana pelecehan seksual anak di bawah umur dan penipuan. Hingga berita ini ditulis, pihak Polres Sampang masih melakukan visum terhadap Bunga untuk penyelidikan lebih lanjut. =RYAN HARIYANTO/MK


J

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

PUPUK LANGKA

Padi Mulai Menguning SAMPANG – Tersendatnya distribusi pupuk hingga menyebabkan kelangkaan sangat berpengaruh terhadap hasil tanaman seperti padi. Setidaknya hektaran tanaman padi di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mulai menguning karena belum dipupuk. Muhammad (42), salah satu petani asal Kecamatan Torjun, mengatakan, sudah hampir satu bulan ini tanaman padi miliknya belum dipupuk untuk meningkatkan hasil tanaman. Minimnya distribusi pupuk ke kios maupun pasar menyengsarakan petani mendapatkan pupuk dan membuat tanaman beberapa petani terancam gagal panen. “Sudah lama tanaman padi saya tidak dikasih pupuk karena sulit dipasaran untuk mendapatkannya. Jenis pupuk seperti SP 36, Urea dan Poska itu sulit sekali makanya sekarang banyak tanaman padi menguning,” ucap bapak tiga anak tersebut di lahannya yang sebagian tanaman padinya mulai dijangkiti hama akibat anomali cuaca. Hal senada juga disampaikan oleh Ghofur (42), warga setempat. Dirinya mengaku hanya

pasrah, karena sudah berupaya mencari pupuk di beberapa tempat namun tak kunjung menemukan. “Susah juga carinya, ya mau gimana lagi terpaksa sambil cari pupuk mungkin bisa hijau kembali,” tuturnya. Pemerintah diharapkan bisa segera mengatasi permasalah petani di daerah dengan menyediakan pupuk yang memadai. “Ya semoga pemerintah bisa tau kendala para petani. Kalau tidak bisa begitu mau nunggu hasil apalagi dari petani,” ungkapnya. Sebelumnya, Kabid Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Sampang Suyono mengungkapkan, pupuk mengalami kelangkaan karena alokasinya menurun. Peraturan tentang penurunan kuota pupuk untuk Kabupaten Sampang tertuang dalam Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2012. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

MENGUNING. Seorang Petani di kecamatan Torjun sedang menunjukkan lahan tanaman padinya yang mulai menguning lantaran hingga saat ini belum dipupuk, Kamis (16/1). Minimnya distribusi pupuk ke kios maupun pasar membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk.

PENEGAKAN HUKUM

Sidang Pembunuhan Habib Alwi Ditunda Sampang - Pengadilan Negeri Sampang, Kamis (16/1) sekitar pukul 11.00 Wib sempat menggelar sidang perdana pembunuhan Habib Alwi dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Sayari alias P. Mohammad Shaleh. Ia merupakan salah satu eksekutor dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun sidang tersebut hanya berjalan sekitar 10 menit sebelum akhirnya dinyatakan ditunda oleh majelis hakim. Sidang ditunda lantaran terdakwa yang tertangkap di Jakarta beberapa waktu lalu itu tidak didampingi penasihat hukum. Humas Pengadilan Negeri Sampang, Sihabuddin, mengatakan, sidang ditunda karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Pengadilan masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendatangkan penasihat hukum. “Karena pada hari ini terdakwa belum didampingi penasihat hukum dan berkehendak untuk didampingi penasihat hukum, maka majelis hakim memberi kesempatan selama satu minggu kepada terdakwa untuk mempersiapkan penasihat hukumnya,” ucapnya. Jika dalam sidang selanjutnya terdakwa belum juga menghadirkan penasihat hukum, sesuai

ketentuan, majelis hakim akan menunjuk penasihat hukum dari pos Bakum Pengadilan Negeri Sampang yang akan mendampingi terdakwa selama persidangan. “Karena memang setiap terdakwa punya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, pada saat terdakwa tidak ada penasihat hukumnya. Dan dia keberatan sidang dilanjutkan, maka majelis harus menunda sidang tersebut,” terangnya. Menurutnya, terdakwa sudah menyanggupi akan dihadirkannya penasihat hukum yang akan diurus oleh keluarga terdakwa. Tapi identitas penasihat hukumnya belum diketahui. “Sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 23 Januari dengan agenda pembacaan dakwaan,” jelasnya. Beberapa keluarga terdakwa dan pendukung alm Habib Alwi ikut mendatangi sidang perdana itu. Bahkan ada salah satu keluarga korban yang meneriaki dan memaki terdakwa karena tak terima dengan perbuatan terdakwa. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan sidang pembunuhan tokoh masyarakat Desa Batu Poro Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada tahun 2012 itu, puluhan petugas kepolisian dari Polres setempat diterjunkan. =RYAN HARIYANTO/MK


KORAN MADURA

KORAN MADURA

Bangkalan

JUMAT 17 JANUARI 2014 No. 0282 | TAHUN III

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

K K

RELAWAN DEMOKRASI

Relasi Harus Mengatasi Golput

TANAH LONGSOR. Satgas Banjir kota Depok berusaha memindahkan pohon yang roboh akibat tanah longsor dibelakang rumah warga bantaran anak Kali Cipinang di Kampung Jatijajar, Tapos, Depok, Jabar, Kamis (16/1). Tanah longsor yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun mengakibatkan empat rumah di bantaran kali tersebut rusak.

Reses Dewan Dipangkas Setahun Hanya Dua Kali Tahun 2014 BANGKALAN - Para anggota DPRD Bangkalan tidak bisa menggelar kegiatan reses dengan intensitas yang sama seperti tahun lalu. Sebab agenda reses para anggota dewan dipangkas karena terkendala anggaran. Jika pada tahun 2013, dalam setahun bisa dilakukan agenda 3 kali reses. Namun, untuk tahun 2014 kegiatan reses diagendakan hanya 2 kali. Berkurangnya kegiatan reses disebabkan sejumlah faktor, salah satunya menyangkut anggaran yang dimiliki pemkab Bangkalan. Sebab secara otomatis anggaran bisa efesien. Reses sendiri biasa dilakukan untuk menampung masukan dari para konstituen atau masyarakat pada anggota legislatif. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan dibahas bersama eksekutif. Segala aspirasi yang masuk, nantinya akan ditampung, apakah aspirasi itu disetujui atau tidak. Bila disetujui, aspirasi tersebut akan dimasukkan dalam program kerja pemerintah daerah pada masa mendatang.

“Untuk reses, jumlahnya tidak sama seperti pada tahun kemarin. Kegiatannya lebih sedikit pada tahun ini,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Munawwar Cholil. Dia menjelaskan pada tahun 2013 kemarin jumlah kegiatan reses sebanyak 3 kali. Namun, untuk efisiensi anggaran, kegiatan reses dikurangi menjadi dua kali dalam setahun. Meskipun jumlah kegiatan reses dikurangi, tapi pihaknya akan tetap berupaya maksimal untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, untuk menyerap masukan dari warga tidak hanya pada kegiatan reses for-

mal, tapi bisa juga pada berbagai kesempatan non formal. Sehingga para anggota dewan bisa terjun langsung pada lingkungan masyarakat. “Tak hanya melalui reses secara formal, semua keluhan dari masyarakat bisa ditindaklanjuti. Segala masukan yang baik, bisa dibahas untuk dimasukkan dalam program kerja,” ungkapnya. Selain itu, tidak hanya kegiatan reses yang dikurangi, perjalanan dinas DPRD juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Sehingga bisa dipastikan jumlah kunjungan kerja bisa berkurang dalam satu tahun. “Hal itu juga mengacu pada peraturan bupati (perbub) tentang perjalanan dinas. Segala sesuatu yang telah menjadi kebijakan, kami akan berupaya untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya. =MOH. RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Sebanyak 25 anggota Relawan Demokrasi (Relasi) yang direkrut KPUD Bangkalan wajib mengatasi golongan putih. Peranannya sangat diharapkan guna menyukseskan pemilihan umum (Pemilu) 2014. Partisipasi masyarakat pada saat Pemilu yang akan berlangsung 9 April mendatang hendaknya ditingkatkan. Apalagi, tingkat partisipasi pada Pemilu tahun 2009 lalu, hanya mencapai 71 persen saja. Melalui lima segmen yang telah ditentukan, para Relasi bisa memberikan pemahaman betapa pentingnya menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan. “Relawan Demokrasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang. Disamping itu, juga diharapkan mampu menekan angka golput yang tinggi. Kami prihatin dengan angka partisipasi masyarakat yang cenderung menurun di setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia,” jelas Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar. Menurutnya, Ralasi merupakan gerakan sosial yang memberikan informasi seputar Pemilu dan menyentuh langsung pada setiap lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami arti penting dari pada menggunakan hak suara dalam memilih calon yang sesuai dengan hati nurani,

melalui sosialisasi yang diberikan oleh Relasi. Sehingga pada tahun ini ditargetkan angka partispasi masyarakat mencapai 90 persen. “Diharapkan dengan kehadiran relawan demokrasi ini, maka angka partisipasi pemilih bisa meningkat hingga 90 persen, karena setiap tahunnya selalu mengalami tren menurun. Pada tahun 1999 angka partisipasi 92 persen, kamudian pada tahun 2004 hanya 44 persen, dan tahun 2009 71 persen,” papar Fauzan. Masing-masing relawan ini, kata Fauzan, sudah mewakili lima komunitas, diantaranya komunitas yang disebar pada segmen keagamaan, pemilih pemula, masyarakat terpinggirkan, pemuda, perempuan dan masyarakat disabilitas (cacat). Kendati demikian, para relawan juga bisa menyentuh pada komunitas-komunitas lainnya, demi tersalurnya informasi mengenai Pemilu 2014. Kemungkinan target partisipasi masyarakat pemilih pada tahun ini tidak tercapai, menurut Fauzan tidak lantas dianggap merupakan sebuah kegagalan dalam membentuk relawan demokrasi. Namun perlu adanya koreksi strategi lebih lanjut yang akan dijadikan dasar atau rekomendasi kepada KPU Pusat dalam perencanaan Pemilu tahun berikutnya. =DONI HERIYANTO/RAH


L

BANGKALAN

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

PENUTUPAN TERNAK ILEGAL

Dewan Belum Memihak Rakyat

HEARING. Komisi A DPRD Bangkalan saat dengar pendapat dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan. Direkomendasikan agar UD. Sinar Utama ditutup.

Limbah Mewabah Komisi A Desak Satpol PP Menutup UD. Sinar Utama BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan mendesak Satpol PP secepatnya menutup peternakan ayam yang dikelola UD. Sinar Utama di Desa Keramat, Kecamatan Bangkalan karena dianggap illegal. Terbukti selama 4 tahun belakangan ini, peternakan tersebut terbukti beroperasi tanpa adanya izin dari pihak berwenang. Apalagi selama itu pula limbah peternakan tersebut sangat merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga sekitar. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Satpol PP untuk tidak menindak tegas perusahaan ilegal tersebut. “Kegiatan ini (ternak ayam petelur) kami anggap illegal, karena sudah tidak berizin sejak tahun 2010, jadi sudah tidak ada toleransi lagi bagi UD. Sinar Utama ini. Kami lihat memang ada unsur kesengajaan dari pemilik perusahaan itu,” cetus Siti Fathonah Rahmaniyah, Sekretaris Komisi A saat rapat dengar pendapat dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan terkait. Otomatis, lanjutnya, dengan kata lain kegiatan ternak ayam petelur yang dikelola UD. Sinar Utama pimpinan Sindiyono ini, tidak pernah menyumbangkan kontribusi pada Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. Meski menurut pengakuan Sindiyono, pemilik usaha kelola bisnis ayam petelur ini, telah menyumbangkan Rp 500 ribu ke kas Desa melalui oknum Kades, namun kontribusi ini tidak dianggap sebagai sumbangan bagi PAD. “Kami meminta Dinas Perizinan melakukan verifikasi secara tuntas terhadap semua jenis usaha yang masih belum berizin di Kabupaten Bangkalan ini. Tidak hanya terkait dengan UD. Sinar Utama,” pinta Syafiuddin Asmoro, Ketua Komisi A yang merekomendasikan tuntutan Komisi A kepada Dinas Perizinan. Politisi Gerindra ini juga merekomendasikan kepada Satpol PP secara tegas menindak para pelanggar perizinan ini tanpa pandang bulu. Sehingga kedepannya tidak ada kejadian serupa. Terlebih dapat memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki dokumen perizinan secara lengkap. Jika terjadi pembiaran, kata Syafi, maka

selamanya tertib administrasi di Kabupaten Bangkalan tidak akan pernah terwujud dan sangat merugikan. Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten setempat, Bambang Setiawan berjanji akan menutup usaha ternak ayam tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu koordinasi dan konfirmasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai pembina usaha peternakan di Kabupaten Bangkalan. “Jadi sebelum melangkah, kita harus tahu dulu apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Selama proses penertiban ini, disarankan agar proses perizinan yang belum diperpanjang oleh UD. Sinar Utama juga segera diurus,” ungkapnya. Perlu diketahui, Perusahaan ternak ayam UD. Sinar Utama di Desa Keramat mendapat penolakan dari warga setempat, karena dinilai telah mencemari lingkungan, yaitu menimbulkan bau tidak sedap dan maraknya wabah lalat yang sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar lokasi petennakan. Ironisnya, perusahaan itu juga tidak mengantongi izin operasi selama empat tahun. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Tidak lengkapnya perizinan peternakan ilegal milik Sindiyono membuat Komisi C DPRD Bangkalan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) merekomendasi penutupan selama tiga bulan. Peternakan tersebut dilarang beroperasi sebelum melengkapi dokumen perizinan, menyangkut izin amdal. Jika izin tersebut sudah dikantongi, maka dipastikan peternakan ayam milik Sindiyono masih bisa beroperasi kembali. Itu berarti DPRD dan BLH masih memberi peluang terjadinya pencemaran lingkungan yang sangat mengganggu warga sekitar. “Berdasarkan hearing yang telah dilakukan, kami merekomendasi penghentian sementara,” kata Mahmudi, Sekretaris Komisi C DPRD Bangkalan saat memimpin hearing dengan Badan Lingkungan Hidup, kemarin (16/1). Langkah tersebut dianggap bijak, karena tidak merugikan perusahaan. Terlebih masyarakat yang merasakan langsung dampak pencemaran lingkungan peternakan ayam diberikan solusi agar bisa saling menguntungkan. “Kita beri kesempatan kepada peternak untuk berbenah. Peternak ditutup sementara, sebelum melengkapi dokumen Amdal. Dalam artian, izin beroperasinya,” ungkapnya. Sementara itu, Kabid Lingkungan BLH Hari Adji mengungkapkan berdasarkan pantauan terdapat dampak pencemaran yang cukup besar. Jika tidak segera ditangani, masyarakat malah mengancam akan membakar peternakan ayam. “Berdasarkan pertimbangan masyarakat dan kenyataan di

lapangan, sudah sangat mewakili bahwasanya harus ada langkah konkrit,” terangnya. Dia menjelaskan permasalahan yang terjadi di Desa Kramat cukup serius, pemerintah daerah sangat menanggapi aspirasi masyarakat. Sesuai fakta di lapangan, memang pencemaran lingkungan sangat dirasakan masyarakat. Meskipun begitu, rekomendasi penutupan selama tiga bulan diambil karena menilai solusi paling baik. Pasalnya di sisi lain pemerintah daerah juga sepakat dalam menerima perusahaan guna percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tidak menyampingkan aspek kesehatan masyarakat. “Intinya bagaimana memberikan solusi taktis, agar kedua belah pihak bisa dirangkul secara bersamaan. Kewajiban pengusaha dipenuhi, dan keluhan masyarakat ditanggapi dengan mencari solusi,” ucapnya. Dengan melakukan stagnan usaha selama tiga bulan, merupakan solusi yang sangat baik. Andaipun pengusaha masih belum memenuhi izin usahanya, tentunya perusahaan tersebut akan tutup dengan sendirinya. Sebab dalam perizinan Amdal ada persyaratan mengenai jajak pendapat masyarakat mengacu pada Permen LH nomor 11 tahun 2006 tentang pemenuhan dokumen lingkungan. “Selama 3 bulan cukup baik, dalam melakukan sterilisasi penyakit di pertanakan. Misalnya masyarakat Desa Kramat tetap tidak mau ada perusahaan ternak di daerah tersebut, secara otomatis izinnya tidak bisa dipenuhi,” ujarnya. =MOH.RIDWAN/RAH


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lapsus

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 JUMAT 17No. JANUARI 2014||TAHUN No. 0282 |IIITAHUN III 0282

M M

Suramadu Belum Bermadu di Madura Realisasi Percepatan Pengembangan Kemajuan Terus Dinanti

SURAMADU. Jembatan tol Suramadu yang menghubungkan SurabayaMadura sudah beroperasi sejak tahun 2009 hingga sekarang. Dari berbagai kalangan memandang jembatan tersebut dianggap tidak pernah mendatangkan kemajuan yang signifikan di Madura.

didik fatlurrahman/koran madura

BANGKALAN - Jembatan tol Suramadu sudah beroperasi sejak tahun 2009 lalu, namun dampak positif keberadaan jembatan tersebut masih juga belum tampak. Suramadu hanya berfungsi sebagai jembatan penghubung dua pulau Jawa dan Madura, tak pernah mendatangkan kemajuan yang signifikan di Madura. Ibaratnya Suramadu belum bermadu di Madura, karena jembatan itu hingga saat ini masih belum mendatangkan keuntungan bagi warga Madura. Harapan-harapan masyarakat Madura sejak dulu, Suramadu dapat menciptakan perubahan dalam srata sosial, termasuk tersedianya peningkatan lapangan pekerjaan, ternyata tidak terjadi. Kenyataan menunjukkan sudah 5 tahun berdiri, Suramadu belum

membawa dampak perubahan yang berarti dalam kehidupan sosial masyarakat Madura. Kecuali yang terlihat, hanya sebuah bangunan megah yang membentang di tengah laut. Padahal, jika realisasi percepatan pembangunan Suramadu bisa segera terlaksana, tidak dipungkiri akan membawa dampak positif. Seperti adanya perusahaan-perusahaan besar yang akan menampung banyak pekerja. Sebab, alih fungsi lahan akan berubah menjadi sentra industrialisasi besar. Sehingga Madura tak akan kalah dengan kota-kota industri seperti Surabaya dan Gresik. "Kalau pembangunan bisa terlaksana dengan baik, masyarakat Madura sangat diuntungkan. Sebab pengembangan Sumber Daya Manusia, jelas sekali akan terlihat," terang Mahmudi, Anggota DPRD Bangkalan. Akan tetapi, rencana perkembangan pembangunan tersebut justru berjalan di tempat. Dari target pembangunan akses Suramadu yang ditaksir selesai pada tahun 2013 dipastikan selalu molor. Termasuk pembangunan pelabuhan peti kemas MISI masih

tak ada kejelasan. Khususnya di Bangkalan, hingga detik ini, rencana percepatan di daerah tersebut belum bisa terlaksana, karena terkendala pembebasan lahan. Sehingga wacana yang timbul, akan dilakukan pengalihan rencana pembangunan ke daerah kawasan Madura timur.

Kalau pembangunan bisa terlaksana dengan baik, masyarakat Madura sangat diuntungkan. Sebab pengembangan Sumber Daya Manusia, jelas sekali akan terlihat,�

Mahmudi

Anggota DPRD Bangkalan Fakta itu menunjukkan kurangnya komunikasi diantara pemerintah daerah dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Sehingga apa yang disampaikan selalu saja bertolak belakang. Dampaknya, per-

cepatan pembangunan di daerah tersebut akan semakin tersendat. Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ke Madura waktu lalu, sempat menyinggung perbedaan pendapat di antara pemerintah daerah di Madura dengan pihak BPWS. Ketidaksamaan persepsi tersebut menyebabkan tersendatnya pembangunan di Madura. Sehingga terlontar pernyataan dari SBY untuk mengajak semua pihak yang berkepentingan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Madura, guna duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebab, tidak terealisasinya pembangunan justru berdampak langsung pada perkembangan masyarakat. Pemerintah daerah Bangkalan mengaku ketidaksiapannya lantaran wewenang yang ada pada BPWS tidak sejalan dengan UU nomor 32 tentang Otonomi Daerah. Sebab, lahan yang menjadi pengembangan akses Suramadu beradi di wilayah Bangkalan. "Sebagai daerah yang mempunyai hak otonomi, tentunya Bangkalan seakan-akan dilang-

kahi. Perlu adanya urun rembuk bersama secara terbuka, untuk menyelesaikan perbedaan pendapat," kata Eddy Moeljono, Sekretaris Daerah Bangkalan. Di samping itu, DPRD pun mendesak agar pemerintah merevisi perpres yang mengatur tentang pengembangan Suramadu karena tidak sejalan dengan pemerintah yang ada di Madura. Menurut ketua komisi A DPRD Bangkalan, Syafiuddin Asmoro, BPWS menjelma menjadi lembaga baru. Solusi akhir memang diperlukan rembuk bersama dalam sebuah kajian pembangunan, dengan melibatkan seluruh peranan tokoh-tokoh mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal itu penting agar mendapatkan solusi terbaik dalam mengembangkan pembangunan di Madura ke depan. "Meski ada pembangunam yang besar dan modern harus seimbang dengan nilai budaya masyarakat. Jadi, tidak hanya membangun. Melainkan juga bisa tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat Madura," ujar Bupati Bangkalan, M Makmun Ibnu Fuad. = MOH. RIDWAN/RAH


KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Industri Lokal

JUMAT 17 JANUARI 2014 No. 0282 | TAHUN III

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III

N

Mengolah Limbah Menjadi Rupiah SUMENEP – Belakangan ini sejumlah petani mengeluhkan kelangkaan pupuk. Padahal banyak disekelilingnya bahan yang bisa menyuburkan tanah tanpa harus bergantung kepada pupuk kimia. Andi Taufan, warga Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, memanfaatkan kencing sapi menjadi pupuk. Hasil produksinya berupa pupuk cair yang dikemas dalam botol air mineral ukuran 500 ml itu adalah pupuk penyubur tanah yang bebas dari bahan kimia. Semua bahan-bahannya alami, mulai dari kencing sapi, air leri, serabut kelapa, pelepah pisang hingga bahan-bahan lainnya. Ia sudah mendapatkan uang jutaan rupiah dari hasil penjualan pupuk yang diberi nama Bio Fert Cair. Andi Taufan, menjelaskan, ide untuk mengolah kencing sapi tersebut muncul saat dirinya melihat banyak kotoran sapi hanya dibuang cuma-cuma. "Kencing sapi yang selama ini dianggap limbah sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk cair yang kualitasnya dapat diandalkan untuk menggantikan pupuk kimia," jelasnya. Ketua Kelompok Tani Reskom ini mengungkapkan, pupuk cair organik hasil produksinya memiliki kandungan unsur hara yang lebih dibandingkan dengan pupuk kimia. Namun untuk menghasilkan Bio Fert Cair yang sempurna membutuhkan proses yang cukup lama, yakni sampai 41 hari lamanya. Dalam sehari dilakukan pengadukan sebanyak tiga kali. ”Selama 15 hari saja sudah bisa jadi pupuk, namun baunya masih sangat menyengat. Baru 41 hari semua baunya dijamin hilang, bahkan sama sekali tidak berbau,” terangnya. Setelah itu baru kemudian dilakukan pengemasan. ”Setelah itu kami siap untuk dipasarkan,” tambahnya. Sekalipun dari bisnis tersebut sudah bisa menghasilkan uang dengan jumlah tidak sedikit, dirinya belum berani menjual bebas dipasaran karena belum mengantongi izin. “Kami hanya mengndalkan pertemanan saja sebagai ganti ongkos pembutan saja,” ungkapnya. Sepanjang tahun ini, Andi sudah bisa mengumpulkan uang dari bisnis tersebut hingga Rp 6 juta. ”Diawal tahun 2014 ini, kami sudah mengumpulkan hasil seki-

(tidak mudah basi),” terangnya sambil memperlihatkan produknya. Penggunakan pupuk Bio Fert Cair juga lebih hemat dibandingkan dengan pupuk kimia. ”Yang biasanya memakai pupuk kimia 2,5 kuintal, maka ketika memakai pupuk organik bisa separuhnya, dan biayanya pun sangat hemat dan dijamin ekonomis,” terangnya. Cara pemakaiannya pun sangat sederhana pupuk organik Bio Fert Cair itu hanya dipasang setiap tanaman sudah berumur 10, 20, dan 30 hari. ”Setiap kali pemasangan, itu cukup dipasang sebanyak satu gelas dengan ukuran 300 ml saja, dengan dicampur air sebanya 4-5 liter,” terangnya Andi. Manfaat lain dari produk tersebut dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. ”Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan,” terangnya. Dalam produknya itu juga mengandung unsur hara makro (nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur) dan mikro (zink, tembaga, kobalt, barium, mangan, dan besi). ”Ini juga bisa meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah serta dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam yang meracuni tanaman seperti aluminium, besi, dan mangan,” tukasnya. = JUNAEDI/MK

OLAH KENCING SAPI. Pekerja sedang mengolah kencing sapi untuk dijadikan pupuk organik.

junaedi/koran madura

ORGANIK. Andi Taufan sedang melihat pupuk hayati (bio fertilizer) cair hasil produknya yang sudah siap dilakukan pengemasan.

tar Rp 6 juta,” beberanya. Multi Fungsi Pupuk hasil produksi Andi itu dapat digunakan terhadap semua tanaman, mulai dari jagung, kendelai, padi, dan semua jenis tanaman holtikultural seperti buah naga dan kelengkeng. ”Ini kami desain tidak hanya untuk tanaman jagung dan padi saja, melainkan juga bisa dipakai sebagai

pupuk bunga, bagi yang senang memelihara bunga,” katanya. Bedanya dengan pupuk organik lainnya, Bio Fert Cair bisa menjadikan hasil pertanian lebih tahan lama dan lebih enak ketika dijadikan bahan makanan. ”Kalau memakai pupuk ini, saya jamin hasil pertanian itu akan lebih tahan lama. Bahkan jika dikonsumsi pun akan tampak bedanya, selain lebih gurih juga akan tahan lama


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

JUMAT 17 JANUARI 2014 JUMAT 17No. JANUARI 2014||TAHUN No. 0282 |IIITAHUN III 0282

OO

KOMUNITAS HIJAU RAMPAK NAONG

Bangun Gerakan Lingkungan Hijau PAMEKASAN Forum Komunitas Hijau (FKH) Rampak Naong, Pamekasan, sebuah komunitas yang mencita-citakan terbangunnya satu gerakan hijau di Madura. Forum yang menyatakan diri sebagai komunitas pemerhati lingkungan itu mengawali gerakan dengan membentuk kelompokkelompok kecil pemerhati lingkungan di tingkat RT hingga kelurahan.

dok. komunitas hijau rampak naong for koran madura

AKSI HIJAU. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Komunitas Hijau Rampak Naong adalah aksi hijau berupa penanaman 250 batang pohon di lahan kritis. kegiatan itu dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan air dan menciptakan kawasan hijau baru.

FKH Rampak Naong, awalnya terbentuk dari sebuah keprihatinan dengan kondisi pepohonan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dijadikan tempat memasang alat peraga kampanye dengan cara dipaku. Ditambah dengan pengelolaan sampah di taman kota yang kurang maksimal. Kondisi itu menimbulkan kegelisahan pada beberapa orang yang akhirnya menjadi sebuah perbincangan serius untuk ikut membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kawasan hijau dari aksi liar pemasangan alat peraga kampanye dan membuang sampah sembarangan. “Dari perbincangan itu, kami akhirnya mencoba mengidentifikasi

kelompok-kelompok yang bisa diajak untuk melakukan kampanye lingkungan hidup. Karena kami yakin, di Pamekasan pasti ada kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan ini,” kata Achmad Sjaifuddin, salah satu penggagas terbentuknya Komunitas Rampak Naong. Akhirnya, kata dia, dari beberapa kelompok atau lembaga yang selama ini bergerak di bidang lingkungan hidup, terdata beberapa kelompok yang bisa diajak untuk menyatukan gerakan dan akhirnya menjadi bagian dari FKH. Kelompok itu antara lain, Komunitas Pemuda Kowel, Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLHi), Komunitas Sabuk Hijau, Pramuka Saka Wana Bhakti, Komunitas Perempuan Peduli Pamekasan (KPPP), Dewan Kes-

enian Pamekasan dan beberapa kelompok lainnya. Secara kebetulan, kata Achmad, di Pamekasan akan dijalankan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sehingga jalan membentuk komunitas itu menjadi lebih mudah. “Akhirnya, pada Agustus tahun lalu, kami sepakat membentuk satu komunitas pemerhati lingkungan yang disepakati bernama Komunitas Hijau Rampak Naong,” katanya. Meski usianya belum genap satu tahun, namun komunitas itu sudah mampu melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya kampanye anti buang sampah di sungai dengan memasang spanduk dan baliho di beberapa titik yang rawan aksi buang sampah secara liar. Diantara isi spanduk itu berbunyi “Hanya Monyet yang Boleh Buang Sampah di Sungai”.

Kegiatan lainnya adalah kampanye anti pemasangan alat peraga kampanye dengan cara dipaku di pohon. Kampanye itu dilakukan dengan cara mencabuti sebagian alat peraga yang dipaku di pohon di kawasan RTH dan melakukan propaganda melalui media massa, terutama media massa lokal. Hasilnya bisa dirasakan. Saat ini, sudah jarang didapat adanya alat peraga kampanye yang dipasang dengan cara yang merusak tersebut. Kegiatan lainnya berupa Aksi Hijau yang dilaksanakan akhir tahun lalu dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Pamekasan dan beberapa kelompok peduli lingkungan lainnya, seperti pencinta alam, karang taruna, dan ibu-ibu PKK. Ketua LPLHi, Hesan Sruji mengatakan melalui komunitas itu, bangunan gerakan menjaga ling-

kungan yang selama ini juga menjadi cita-cita lembaganya jadi mudah dibentuk. Sebab, di dalam komunitas itu terjalin ikatan antar kelompok yang selama ini bergerak sendiri-sendiri karena adanya kesamaan tujuan. “Di komunitas ini kami bisa membicarakan langkahlangkah yang bisa dilakukan untuk membangun gerakan ini, dan kami merasa menjadi satu keluarga,” katanya. Hesan menjelaskan dalam membangun gerakan itu, komunitasnya memulai dengan beberapa langkah, diantaranya dengan membentuk kelompok-kelompok peduli lingkungan di beberapa desa dan kelurahan. Selain itu, beberapa anggota komunias itu juga melakukan sosialisasi pelestarian lingkungan dengan cara berbincang santai di warung kopi dengan tukang becak, atau warga yang sedang berada di warung tersebut. Harapannya, dari perbincangan santai itu akan muncul pemahaman tentang kondisi lingkungan di sekitarnya dan muncul kesadaran untuk menjaganya. Sebab, sebuah gerakan, dalam pandangannya harus dimulai dari lingkungan terkecil. Di masa yang akan datang kelompoknya akan masuk ke sekolah-sekolah tingkat dasar dengan melaksanakan kegiatan bersama, agar penyadaran terhadap pentingnya melestarikan lingkungan bisa dimulai sejak dini. “Kami ingin komunitas kecil ini memiliki arti yang besar. Dan kami ingin, bangunan gerakan ini akan terus berlangsung, entah sampai kapan,” kata Hesan Sruji. = G. MUJTABA/RAH

IDENTITAS

BERPOSE. Komunitas Hijau Rampak Naong saat berpose bersama.

Nama Penggagas Kelompok Berdiri Kegiatan

: Forum Komunitas Hijau (FKH) Rampak Naong : (salah satunya) Achmad Sjaifuddin : Komunitas Pemuda Kowel Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLHi) Komunitas Sabuk Hijau Pramuka Saka Wana Bhakti Komunitas Perempuan Peduli Pamekasan (KPPP) Dewan Kesenian Pamekasan dan beberapa kelompok lainnya. : Agustus 2013 : Kampanye Anti Buang Sampah di Sungai Kampanye Anti Pemasangan Alat Peraga di Pohon Menjaga Lingkungan


KORAN MADURA PROBOLINGGO PKORAN

P

JUMAT 17 JANUARI 2014 | No. 0282 | TAHUN III JUMAT 17 JANUARI 2014

MADURA

No. 0282 | TAHUN III

VIDEMARSHA ANASUCIARA PRABASWARA

Langkah Pasti Menuju Selebriti Videmarsha Anasuciara Prabaswara (12), patut berbangga. Keinginan gadis keturunan Sunda-ChinaMadura untuk menjadi artis terkenal mulai terbuka lebar. Marsha, panggilan anak bungsu dari tiga bersaudara, pasangan suami istri Kurniadi Marbawa dan Silvia Dewi, yang masuk 14 besar finalis Idola Cilik RCTI 2013 ini sudah masuk dapur rekaman di Jakarta untuk album solonya.

Tentu saya senang sekali. Harapan saya menjadi penyanyi terkenal terbentang luas di depan mata. Namun, perjalanan ini masih panjang dan perlu perjuangan keras lagi,” kata Marsha yang ditemui saat pulang kampung liburan sekolah, ke rumah ibunya di Jl Niaga, Pamekasan, beberapa hari lalu. Menurut gadis penggemar berat penyanyi Tantri Kotak, walau dirinya berada pada posisi 14 besar finalis Idola Cilik 2013, namun dirinya tidak kecil hati, karena saat itu ia langsung direkrut tim artis stasiun televise itu dan terikat kontrak dengan SMN (manajemen artis RCTI) dengan mendapatkan label artis RCTI. Marsha yang mengaku piawai memainkan alat-alat musik, seperti biola, organ, gitar, untuk menjadi seperti sekarang ini, butuh keuletan dan perjuangan keras. Ia tak hanya les privat

nyanyi, tapi juga mengikuti berbagai lomba menyanyi, dari tingkat Surabaya hingga Jatim. Ketika dirinya masih duduk bangku kelas III SD Al Azhar, Surabaya, ia menjadi juara I ajang pencarian bakat tingkat Jawa Timur. Kemudian menjadi juara PD Aje, tingkat Jatim, yang digelar di salah satu TV swasta di Surabaya. Ia memiliki grup band sendiri “Tamara Wing” beranggotakan lima orang. Dari lima personil itu, tiga di antaranya sesaudara. Yakni, dirinya dan kedua kakaknya. Sedang dua lainnya temannya. Sekarang ini ia sudah menelorkan album solo daur ulang dengan menyanyikan lagu milik Rossa, Titi DJ, Peterpan dan Tantri Kotak. “Untuk album daur ulang ini, tidak untuk dijual, tapi terbatas khusus kalangan sendiri,” kata Marsha, penyuka masakan ayam goreng. Diakui selama liburan tengah semester ini, waktu manggungnya padat, seperti manggung di Malang, di Surabaya dengan menyanyikan bergagai lagu, dari Inggris, Mandarin hingga lagu kosidah padang pasir. Untuk menyiasati agar pelajaran sekolahnya tidak terganggu, ke manamana ia membawa buku mata pelajaran. Setiap ada waktu luang, di sela-sela kegiatan di lokasi dan di mobil saat dalam perjalanan ia sempatkan belajar.

“Walau sekarang liburan panjang, saya tidak serta merta bisa langsung pulang kampung ke Pamekasan, karena waktu saya padat sekali. Pagi datang, sore sudah kembali lagi ke Surabaya,” kata Marsha, sembari melempar senyum. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH


e Paper Koran Madura 17 Januari 2014