Issuu on Google+

KAMIS

KORAN MADURA

12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN

Jangan Ada Caci Maki Jelang Ramadan a Belanja Negar Sengaja Diper lambat Ekonomi hal 5

JAKARTA-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Navis Gumay mengaku tidak ada aturan atau imbauan khusus pada kedua tim pemenangan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) ketika berkampanye di bulan Ramadan ini. Namun demikian, dia meminta tim sukses dan pendukung calon presiden (capres) agar tidak saling memaki. “Tidak ada aturan yang berbeda, soalnya sama saja. Tidak boleh memaki-maki, memang ya tidak boleh, tidak boleh money politik, karena memang tidak boleh,” ujar Hadar di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (11/6). Hadar mengatakan yang perlu dicermati adalah penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye, mengingat di bulan Ramadan intensitas aktivitas di masjid biasanya tinggi. “Cermati, apabila ada kegiatan yang

1

0328-6770024 KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III www.koranmadura.com

menyelipkan visi misi pasangan calon maka segera laporkan ke badan pengawas pemilu,” ujar Hadar. Hadar mengatakan pada bulan Ramadan, KPU hanya mengimbau tim pemenangan pasangan calon untuk mematuhi peraturan yang berlaku. “Patuhilah peraturannya saja. Tidak boleh berkampanye dengan cara yang tidak baik. Ada sedikit permainan laporkan saja,” ujar Hadar. =GAM

DEKLARASI REVOLUSI MENTAL. Puluhan musisi dan penyanyi Indonesia yang tergabung dalam Komunitas Revolusi Harmoni mendeklarasikan Revolusi Harmoni Untuk Revolusi Mental di Parkir Timur Senayan,Jakarta, Rabu (11/10). Revolusi Harmoni Untuk Revolusi Mental merupakan gerakan dukungan kepada Capres Joko Widodo dan Cawapres Jusuf Kalla yang di dukung oleh sejumlah musisi Indonesia di antaranya Ian Antono, Slank, Kla Project, Glenn Fredly, Oppie Andaresta, Krisdayanti, Giring Nidji.

BERITA

TERKAIT Hal 2


2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

JELANG PILPRES 2014

40 Artis Deklarasi ‘RevolusiMental’, Dukung Jokowi-JK JAKARTA-Gelombang pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Joko Wiodo-Jusuf Kalla semakin tidak terbendung. Dukungan kini datang dari 40 lebih artis dan seniman. Dimotori Slank, puluhan artis seperti Krisdayanti, Widi “Vierra Tale”, Nia Dinata, dan lainnya secara resmi mendeklarasikan gerakan dan rangkaian konser bertajuk #RevolusiMental pada Rabu siang ini pukul 14.00 WIB di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

ant/fanny octavianus

SKANDAL KORUPSI RADIOKOM. Terdakwa kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (11/6).

Anggoro Akui Bersalah JAKARTA- Pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo mengaku bersalah karena kabur keluar negeri saat proses penyidikannya masih berlangsung hingga 4,5 tahun. “Apakah saudara mengakui saudara bersalah?” tanya ketua majelis hakim Nani Indrawati dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. “Saya mengakui, saya siap menerima hukuman, saya siap bertobat,” jawab Anggoro. “Bersalah di mana?” tanya hakim lagi. “Saya menyesal, saya tidak cepat-cepat pulang, sitkon (situasi dan kondisi) membuat saya tidak bisa pulang, mungkin kalau saya pulang tidak seperti ini, penyesalan saya terbesar kenapa saya tidak pulang,” ungkap Anggoro. Namun ia tidak menyampaikan penyesalannya terhadap dakwaan yang ditujukan kepadanya yaitu menyuap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat Departemen Kehutanan sejumlah Rp210 juta, 92 ribu dolar Singapura, 20 ribu dolar AS, Rp925,9 juta dan dua unit lift penumpang kapasitas 800 kilogram. “Saya sering menyumbang kalau cuma miliaran (rupiah,red), saya juga menyumbang ke badan lain, masjid, pesantren dan gereja juga,” ungkap Anggoro. Padahal dalam dakwaan, Anggoro didakwa menyuap Ket-

ua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan 2005-2007 Boen Mochtar Purnama sebesar 20 ribu dolar AS dan Menteri Kehutanan 2004-2009 Malam Sambat (MS) Kaban sejumlah 45 ribu dolar AC, Rp50 juta, 40 ribu dolar Singapura serta pemberian berupa dua lift di Gedung Menara Dakwa sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) senilai 58.581 dolar AS dan Rp200,65 jutsd (sekolah dasar), saya sudah lama berkecimpung di dunia komunikasi, kalau (uang) ke DPR, dan staf-stafnya, mungkin benar tapi kalau ke orang Kementerian Kehutanan itu tidak benar. Bisa saja pemberian itu direkayasa, tidak tahu oleh siapa, bisa saja KPK, karena dan pada faktanya mereka tidak bantu saya. Saya tiga tahun baru dapat proyek. Jadi saya pada posisi bertobat dan siap menjalani hukuman,” tambah Anggoro. Dalam perkara ini, Yusuf telah dihukum dengan penjara empat tahun enam bulan ditambah denda Rp250 juta; Azwar Chesputra, Hilman Indra, AM Fahri telah dihukum penjara empat tahun dan denda Rp200 juta. Kemudian pejabat di Dephut yaitu Wandoyo Siswan dihukum penjara tiga ta-

hun dan denda Rp100 juta, dan direktur PT Masaro Radiocom Putranevo A Prayuga divonis enam tahun penjara dan denda Rp200 juta. Anggoro buron keluar negeri saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan di Departemen Kehutanan (Dephut) pada 2006-2007 sejak 17 Juli 2009, pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juni 2009. KPK mengetahui Anggoro sempat berpindah-pindah ke sejumlah tempat antara lain di Singapura yang terdeteksi pada 26 Juli 2009, maupun kota lain seperti Hong Kong. Namun KPK baru berhasil menangkap Anggoro di Shenzhen, China pada 27 Januari 2014 dan dibawa kembali ke Jakarta pada 29 Januari 2014. Atas tindakan tersebut Anggoro didakwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf b subsider Undangundang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Pasal itu mengatur tetang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp250 juta. =ANT/DESCA

Gitaris legendaris Ian Antono menilai pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla sejalan dengan para musisi yang kerap menulis lagu untuk kepentingan masyarakat bawah. Kecintaan Jokowi pada musik metal, menurut Ian, memberikan perbedaan dengan dengan calon presiden yang lain. “Jokowi itu seseorang yang mencintai musik pasti akan beda dengan orang yang tidak dekat dengan musik,” ujar Ian saat ditemui di kawasan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu, (11/6). Dalam pernyataannya, kelompok yang menamakan diri “Komunitas Revolusi Harmoni untuk Jokowi-JK “ ini mengutarakan alasan mereka mendukung Jokowi-JK: “Saat ini kita mendapati masyarakat kita terpecah belah oleh berbagai kepentingan sehingga menghambat pesatnya kemajuan bangsa.Jokowi kami nilai memahami hal ini dan akan berusaha menjaga dan mewujudkan Indonesia yang maju dan mampu mandiri. Konsep ini dikemas dalam bentuk REVOLUSI MENTAL yang meliputi pendidikan karakter, budaya, etika dan budi pekerti, serta teknologi dan informasi. Untuk itu, Slank dan musisi pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komunitas Revolusi Harmoni mengajak semua komunitas yang peduli pada bangsa untuk bersama-sama mendeklarasikan REVOLUSI MENTAL.” Acara deklarasi ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut bayaran. Hadirin diminta mengenakan pakaian kotakkotak khas Jokowi dan dilarang membawa atribut partai manapun. Sementara itu, penyanyi papan atas Indonesia, Krisdayanti menilai Jokowi merupakan tipikal pemimpin yang mau mendengarkan setiap keluhan masyarakat. “Beliau yang saya tahu sangat

merakyat. Dia dengan sangat berbesar hati untuk senantiasa mendengar. Menurut saya sulit loh untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, beliau bisa mendengarkan dengan hati,” ucapnya. Dia menilai demikian karena sering menyaksikan sepak terjang Jokowi melalui layar kaca. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mau turun ke lapangan, menemui masyarakat, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Karena itulah, dia menjatuhkan pilihannya terhadap JokowiJK dalam Pilpres 2014, yang berlangsung 9 Juli mendatang. “Saya dan rekan-rekan memberikan dukungan untuk Jokowi,” tandasnya. Bapak Rock Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Hendrik Sirait menilai Jokowi cocok menyandang gelar sebagai Bapak Rock Indonesia. Karena itu, Hendrik mengatakan pihaknya akan memberikan anugerah kepada pria yang akrab disapa Jokowi ini sebagai Bapak Rock Indonesia dalam acara Malam Penggalangan Dana “Dari Kita untuk Kita” Jokowi Rockz Nite yang akan digelar pada hari Jumat, 13 Juni 2014. “Di event itu kami rencana akan menganugerahkan Jokowi sebagai Bapak Rock Indonesia. Itu yang jadi tujuan kegiatan kami,” kata Hendrik di Pusat Informasi Relawan di Jalan RP Suroso Nomor 44, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (11/6). Hendrik mengungkapkan, latar belakang pelaksanaan acara musik tersebut selain menggalang dana untuk kinerja para relawan untuk pemenangan Jokowi, juga memiliki target untuk menggaet pemilih muda melalui musik. =GAM/ABD


KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III KAMIS 12 JUNI 2014

No. 0379 | TAHUN III

33

LINGKUNGAN

Kekeringan Makin Meluas INDRAMAYU- Memasuki musim kemarau kekeringan di daerah Pantura Kebupaten Indramayu, Jawa Barat, semakin meluas hingga petani setempat terancam gagal panen.

ant/pradita utama

AKSI BURUH ADIDAS INDONESIA. Sejumlah buruh PT Panarub Dwikarya Tangerang, melakukan aksi unjuk rasa di kawasan jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (11/6). Massa yang tergabung Gerakan Serikat Buruh Independen (GSBI) menuntut untuk mendapat upah yang layak dan meminta pertanggungjawaban terhadap pemecatan buruh oleh perwakilan Adidas Indonesia.

Reformasi Birokrasi Berarti Efisiensi Anggaran JAKARTA- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mencatat tiga tantangan reformasi birokrasi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah mendatang. Salah satu diantarannya, masalah inefisiensi anggaran. Pasalnya hampir sekitar 56% kabupaten/kota APBDnya habis hanya untuk membiayai belanja birokrasi. “Reformasi birokrasi itu berjalan lurus dengan hemat anggaran. Karena fakta yang terjadi di lapangan itu, APBD habis hanya untuk ongkos tukang, bukan untuk membangun,” kata Robert Endi Jaweng dalam diskusi

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih”, di DPD RI, Rabu, (11/6). Belanja birokrasi yang boros ini, kata Robert, membuat daya saing Indonesia, terutama masalah investasi di mata internasional menjadi lemah. “Sektor pelayanan publik menjadi terbaikan, karena terjadi inefisiensi anggaran. Jangan dibanding dengan Singapura, dengan Thailand yang sering rusuh saja tetap kalah,” tambahnya. Contohnya, lanjut Robert, masalah perijinan untuk usaha selama 44 hari. Sementara negara lain, hanya satu minggu. “Layanan publik menjadi mahal,” ucapnya. Selain masalah inefisiensi anggaran, Robert menambahkan tantangan lainnya adalah soal korupsi. Selama 14 tahun pelaksanaan otonomi daerah berlangsung ternyata banyak korupsi di daerah. “Ada sekitar 324 kepala daerah tersangkut masalah korupsi dan 1066 anggota DPRD bermasalah dengan

hukum,” terangnya. Masalah korupsi yang bergeser ke daerah, kata Robert, karena birokrasi di daerah tak siap menerima kewenangan besar. “Sekitar 70% urusan negara itu sudah berada di daerah, termasuk uang dan kuasa. Dengan kata lain, mereka gagap menerima transfer dana dari pusat dan kuasa,” ungkapnya. Sementara itu, Tim Penggerak PemilihTim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Izzul Muslimin mengatakan birokrasi yang baik tentu tidak lepas dari pola rekrutmen. “Jika birokrasi dibawa oleh pimpinan yang tidak baik, maka akan dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Tentu ini akibat dari pola rekrutmen yang tak baik,” ungkapnya. Menurut Izzul, banyaknya anggota DPR yang masuk penjara juga diakibatkan karena salahnya satunya adalah pola rekrutmen. “Hal ini juga ada kaitannya dengan birokrasi dan anggaran,” ucapnya. =GAM

Ruswandi, salah seorang petani di Indramayu, kepada wartawan, Rabu, mengatakan, kekeringan di Kabupaten Indramayu semakin meluas, sebelumnya hanya melanda Karangampel, Kerangkeng, kini Kecamatan Jatibarang, Kandanghaur, Patrol, Kertamaya, lahan sawahnya mulai kesulitan pasokan air, petani terancam gagal panen. Lahan sawah di Kabupaten Indramayu, kata dia, masih mengandalkan tadah hujan, sehingga jelang kemarau rawan kekeringan, biasanya petani gagal panen sehingga mereka merugi. Sementara itu Johar petani lain mengaku, padi milik sejumlah petani Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu terancam gagal akibat kekeringan jelang kemarau. Dikatakannya, para petani di Indramayu bagian barat memaksakan tanam karena hujan masih turun, harapannya bisa panen maksimal, tapi kini kemarau padi mereka kekeringan, sehingga mereka merugi. “Memaksakan tanam jelang kemarau bagi petani Pantura cukup berisiko, karena lahan pertaniannya sering terkendala pasokan air,”katanya. Ia mengatakan, luas lahan pertanian didesanya sekitar 450 hektare potensial untuk mengembangkan tanaman padi, tapi sering terhambat pasokan air. Sementara itu Munari petani lain mengaku, petani di Indramayu memaksakan tanam paksa berisiko tinggi gagal panen, karena sering mengalami kesulitan air terutama saat kemarau. “Lahan pertanian di Desa Soge cukup potensial untuk ditanam padi berbagai jenis, namun kendalanya saat musim hujan rawan banjir akibat luapan sungai Beji dan Perawan yang mengalir kearah muara,” katanya. =ANT/ENJANG


4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

DANA KAMPANYE

Sumbangan untuk Jokowi-JK Mencapai Rp35 Miliar JAKARTA-Jumlah sumbangan yang masuk ke rekening pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk koalisi ‘Gotong Royong’ hingga Rabu pagi sudah mencapai Rp35.034.423.166.

ant/hafidz novalsyah

KAMPANYE PEMILU ADIL. Warga Solo mengenakan topeng capres-cawapres sambil membawa pernik Piala Dunia 2014 berkampanye kreatif di Kawasan Olahraga Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/6). Mereka mengimbau agar slogan “Fair Play” (pertandingan yang adil) dalam sepak bola juga dapat menginspirasi proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dilaksanakan dengan adil dan jujur.

Prabowo-Hatta Pasti “Bisa” JAKARTA-Tim Pemenangan Prabowo–Hatta yang juga Anggota DPD RI Farouk Muhammad menegaskan, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan tegaknya kepastian hukum, dimulai dengan melakukan reformasi birokrasi yang diikuti reformasi lembaga politik. Hal itu, kata Farouk, akan terwujud jika dipimpin oleh figur yang kuat, tegas dan berani. Sifat-sifat itu ada pada pasangan Prabowo-Hatta. “Reformasi birokrasi selama ini sudah berjalan, hanya belum mendapat dukungan politik. Karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, yang pernah menjadi panglima pleton. Jadi bukan hanya di atas kertas, kalau tidak hanya omong kosong,” tegas Farouk Muhammad dalam dialog kenagaraan ‘Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih – Debat Antarcapres’ bersama Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Oto-

nomo Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng), Izzul Muslimin (Timses Jokowi–JK) dan Azhar Kasim (Guru Besar Administrasi Pemerintahan FISIP UI) di gedung DPD, Jakarta, Rabu (11/6). Farouk mengatakan, reformasi birokrasi harus sejalan dengan reformasi politik termasuk politik anggaran untuk partai harus ditingkatkan, agar demokrasi ini tidak hanya prosedural, melainkan juga substansial. Tapi, semua itu tetap kembali pada kepemimpinan. “Di China karena pemimpinnya kuat, sehingga mendorong terwujudnya kepastian hukum yang dijamin

kepala negara dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa ini,” katanya. Hanya saja pertanyaan yang belum terjawab oleh Jokowi–JK, lanjut Farouk adalah, khususnya terkait pemotongan anggaran daerah, bagaimana kalau kebijakannya itu ditolak oleh Megawati Soekarnoputri, selaku king maker? “Pemotongan anggaran daerah itu mesti hati-hati, kalau malah tidak mendapat protes dari daerah,” ujar Farouk. Farouk Muhammad yakin dengan kepemimpinan Prabowo, setelah capres nomor urut 1 itu menjawab pertanyaan sebagian besar Anggota DPD RI terkait menegakkan sistem presidensial, dan mewujudkan sistem dua kamar atau bikameral antara DPD dan DPR. “Kami sudah mengajukan ke Jokowi, tapi tidak dijawab,” demikian Farouk. =GAM/ABD

“Ada kenaikan sekitar Rp3 miliar dibandingkan hari sebelumnya,” kata anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Zuhairi Misrawi, di Media Center JokowiJK, Jalan Cemara, Jakarta, Rabu. Menurut dia, ada dua kategori sumbangan, yaitu perseorangan dan perusahaan. Hingga saat ini, jumlah penyumbang mencapai 29.992 orang dan 5 perusahaan. Berdasarkan rilis tersebut, ada tiga rekening yang dibuka untuk menyalurkan sumbangan bagi Jokowi-Kalla, yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor 122301000172309, Bank Mandiri (070-00-0909-096-5), dan Bank Central Asia (5015.500015). Ketiga rekening tersebut atas nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sumbangan dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp1 miliar, sementara sumbangan per perusahaan dilarang melebihi Rp5 miliar. “Untuk kemarin saja, ada sekitar 1.800 orang yang menyumbang,” katanya. Zuhairi berharap masyarakat yang berniat menyumbangkan uangnya ke rekening Gotongroyong mencantumkan biodata lengkap. Terutama yang ingin menyumbangkan uang secara manual langsung ke bank. Untuk

yang menyumbang melalui anjungan tunai mandiri, menurutnya, tak bermasalah karena sudah terdata otomatis oleh pihak bank. “Uang tak bisa dipakai jika identitas dari penyumbang tak lengkap,” kata dia. Zuhairi juga mengatakan uang yang masuk ke rekening itu secara berkala juga dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum untuk diaudit. Di internal, pasangan Jokowi-JK juga menunjuk akuntan publik Anwar, Sugiharto & rekan (Member of DFK International). Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan partisipasi publik terhadap dana kampanye pilpres sangat penting. “Ini tradisi baru untuk meningkatkan transparansi dana kampanye,” katanya. Hasto melanjutkan dengan tradisi baru itu, maka spirit yang dibangun adalah kesukarelaan karena keyakinan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK. “Upaya ini sekaligus membedakan dengan pasangan lain, yang lebih memilih mobilisasi dana-dana kampanye melalui cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi publik. Dengan demikian kemungkinan masuknya kelompok kepentingan menjadi lebih besar,” ujarnya. =ANT/SYAIFUL

ant/yusran uccang

KAMPANYE AKBAR JK. Refleksi simpatisan Capres-Cawapres Joko WidodoJusuf Kalla mengacungkan dua jarinya saat mengikuti kampanye akbar di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, Rabu (11/6). Kampanye akbar tersebut dihadiri ribuan simpatisan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla.


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 12 JUNI 2014 KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III No. 0379 | TAHUN III

55

PERBANKAN

Selamat Datang E-Money JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menegaskan akan segera merilis surat edaran untuk aturan penyelenggaraan uang elektronik (e-money), yang salah satunya mengarahkan setiap penerbit untuk meniadakan kerjasama secara eksklusif dengan pihak tertentu.

ant/muhammad adimaja

PEDAGANG TINGGALKAN KIOS BLOK G TANAH ABANG. Seorang penjahit menjahit pakaian di kiosnya di lantai 3 Blok G Pasar Tanah Abang, Jakpus, Rabu (11/6). Sejumlah pedagang yang berasal dari PKL Tanah Abang tersebut memilih kembali berjualan di lokasi lain dibanding di Blok G dikarenakan sepi pengunjung yang berakibat pada omzet mereka menurun setelah menempati kios tersebut.

Belanja Negara Sengaja Diperlambat Menkeu: Baru Bisa Efektif Usai Perubahan APBN 2014 JAKARTA-Pemerintah mengaku sengaja mendesain perlambatan belanja negara untuk menghindari membengkaknya defisit fiskal. Upaya ini diyakini akan mampu meningkatkan efektivitas belanja ke depan, terlebih lagi jika DPR memutuskan untuk mengubah postur APBN 2014. Menurut Menteri Keuangan, Chatib Basri di Jakarta, Rabu (11/6) , pada APBN 2014 defisit fiskal ditetapkan sebesar 1,69 persen. Sementara itu, kata dia, hingga akhir April 2014 defisit anggaran sudah mencapai 0,3 persen atau senilai Rp19,57 persen. Dia menyebutkan, secara historis penyerapan anggaran akan lebih tinggi pada kuartal ketiga dan kuartal keempat. “Sekarang sudah 0,3 persen. Makanya harus dijaga. Supaya nanti triwulan ketiga dan keempat tidak tiba-tiba disbursement-nya meledak,” paparnya. Dengan demikian, jelas Menkeu, pihaknya mengajukan perubahan target defisit fiskal menjadi 2,5 persen yang dituangkan ke dalam draft RAPBN-P 2014. “Kalau belanja (2014) terlalu ketat, kemudian subsidinya naik, tentu nantinya defisit fiskal

akan melebihi (3 persen),” ucapnya. Dia menyebutkan, jika defisit APBN melampaui angka 3 persen, maka pemerintah dianggap melanggar UU APBN 2014. “Pokoknya kami menjaga fiskal dahulu. Nanti kalau APBN (2014) ada perubahan postur, maka setelah itu belanja akan lebih jelas,” tegas Chatib Lebih lanjut, dia mengungkapkan, saat ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tengah mengupayakan untuk memberi ruang kepada pemerintahan baru agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. “Saya membaca di media massa bahwa kedua calon presiden akan berusaha membuka lapangan pekerjaan seluasluasnya. Sehingga, pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa 7 persen,” paparnya. Dengan demikian, jelas Chatib, para investor tidak perlu mengkhawatirkan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. “Apalagi, Indonesia juga sudah dianggap mampu keluar dari kelompok Fragile Five yang di dalamnya ada Brazil, Afrika Selatan, Turki dan India,” ucap Chatib. Kondisi tersebut, kata dia, sekaligus menandakan bahwa perekonomian nasional sangat membutuhkan investasi yang besar. Chatib menyatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2014 yang hanya sebesar 5,21 persen sengaja didesain oleh pemerin-

tah dan Bank Indonesia agar lebih melambat. Pasalnya, lanjut dia, defisit transaksi berjalan masih sangat lebar, meskipun sudah relatif terkendali dibandingkan dengan posisi di kuartal pertama 2013 yang mencapai 4,4 persen dari PDB. “Sebenarnya, isu utama perekonomian Indonesia itu ada pada defisit transaksi berjalan dan kebijakan pengurangan stimulus oleh bank sentral AS,” tegasnya. Dari sisi pengelolaan anggaran belanja negara, kata Chatib, sejauh ini pihaknya juga tengah mendesain perlambatan realisasi belanja. Hal ini diharapkan untuk mencegah terjadinya peningkatan defisit fiskal di masa transisi pemerintahan. Menkeu mengungkapkan, pada umumnya penyerapan anggaran akan meningkat signifikan di kuartal ketiga dan keempat. Sehingga, lanjut dia, jika belanja negara tidak dikawal, maka defisit APBN 2014 berpotensi melebihi 3 persen atau melampaui batasan maksimal yang diatur UU APBN 2014. “Jangan sampai nantinya, ketika mereka (kabinet baru) masuk, defisitnya sudah besar. Kemudian terjadi peningkatan defisit dari apa yang sudah ditetapkan,” kata Chatib sembari menegaskan bahwa upaya mengubah APBN 2014 merupakan langkah pemerintah untuk mengamankan pemerintahan yang baru. =GAM

Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Yura A. Djalins mengatakan, dalam petunjuk pelasaksana aturan tersebut dari sisi industri, izin yang semula tidak terbatas akan dibuat terbatas maksimal lima tahun dan bisa diperpanjang. “Lalu tidak ada kerja sama eksklusif (antara penerbit dengan pihak tertentu), jadi persaingan terbuka,” tukasnya dalam diskusi mengenai e-money, di Jakarta, Rabu, (11/6). Seperti diketahui, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) menjalin kerja sama eksklusif untuk pembayaran jalan tol menggunakan e-Toll Card Mandiri sampai 2018. Kekhususan kerjasama ini bahkan sempat “disentil” Darmin Nasution, kala menjabat Gubernur Bank Indonesia, agar dibuka sehingga bisa lebih banyak instrumen e-money dari penerbit lain yang bisa digunakan. “Kita sudah sempurnakan Peraturan Bank Indonesia (PBI mengenai e-money), agar ada upgrade teknologi sehingga tidak bisa dibajak. Kita juga hapus biaya minimum yang tadinya Rp50 ribu, sekarang nol,” imbuh Yura. Selain itu, lanjutnya, penggunaan e-money juga akan diperluas tidak hanya terbatas untuk transaksi langsung, tapi juga bisa untuk transfer dana dan tarik tunai. Bagi bank yang masuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dengan modal inti minimal Rp30 triliun, bank sentral bahkan memercayakan pengembangan e-money lebih besar lagi. “Bank BUKU 4, dengan modal inti minimal Rp30 triliun bisa gunakan agen (individu), sebagai perpanjangan tangan bank untuk transaksi tadi, tarik tunai,” tukas Yura. Lebih lanjut, Yura menegaskan dukungannya terhadap para penerbit uang elektronik (e-money) di dalam negeri, dengan menahan serbuan pemain-pemain asing yang memang melirik potensi bisnis besar dari instrumen pembayaran ini. =GAM


6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

TRANSAKSI BERJALAN

BI Perkirakan Current Account Masih Tertekan JAKARTA- Bank Indonesia (BI) memperkirakan neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan masih akan mengalami tekanan di sepanjang kuartal kedua dan ketiga 2014. Tingginya impor menjadi penyebab utama peningkatan defisit transaksi berjalan tersebut. “Ke depannnya, kami melihat bahwa neraca perdagangan dan juga defisit current accoun masih akan mengalami tekanan di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Dan ini memang harus masih menjadi faktor untuk mempertimbangkan kebijakan moneter,” papar Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adiyaswara di Jakarta, Rabu (11/6). Mirza mengatakan, kebijakan BI untuk mengubah suku bunga acuan (BI Rate) akan tergantung pada realisasi data ekonomi dan estimasi data ke depan. “Data apa yang akan kami lihat? Pertama, BI melihat neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan,” ujarnya. Dia menyatakan, pada dasarnya neraca perdagangan Indonesia sudah mulai membaik di kuartal keempat 2013 dan kuartal pertama 2014. “Karena ada pola musiman di kuartal kedua (2014), sehingga impor kita cukup tinggi dan di saat bersamaan ternyata ekspor kita kembali mengalami penurunan. Jadi, ada pola musiman di impor dan ekspor,” tuturnya.

Dengan demikian, ujar Mirza, pada April 2014 neraca perdagangan mencatatkan defisit senilai US$1,96 miliar. Dia menegaskan, selama ini kebijakan moneter BI menginginkan agar kinerja impor tidaklah terlalu besar, sementara ekspor diharapkan bisa meningkat. “Kebijakan moneter kan isntrumennya terbatas, yakni suku bunga dan kurs. Sedangkan, kurs pun tergantung pada pasar. Kalau ditanya apakah kebijakan moneternya akan tetap? Saya rasa pesannya adalah bahwa kebijakan moneter masih tetap mempertahankan pola untuk mengurangi impor dan sambil mencoba memberikan stimulus kepada eksportir,” paparnya. Lebih lanjut Mirza mengatakan, BI berharap defisit transaksi berjalan di 2014 sebesar 3 persen dari PDB dan pada 2015 diperkirakan menjadi di kisaran 2-2,5 persen. “Jadi, memang kita belum berada pada current account deficit yang sesuai target,” ucapnya. =GAM

ant/ari bowo sucipto

KURANGI SUBSIDI LISTRIK. Pekerja memasang trafo penurun tegangan di kawasan pertokoan Tidar, Malang, Jawa Timur, Rabu (11/6). Pemerintah berencana menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk golongan listrik 1.300 watt ke atas per tanggal 1 Juli 2014 untuk mengurangi subsidi listrik dari penetapan awal Rp 95,35 triliun menjadi Rp 86,84 triliun.

PERBANKAN

Bank Mutiara Akan Jatuh ke Asing JAKARTA-Minat investor asing membeli saham PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) lebih tinggi ketimbang investor lokal. Dengan kondisi ini, diperkirakan bank ini bakalan jatuh ke tangan asing. “Investor luar negeri, berani mengambil risiko untuk mengambil alih bank yang punya stress asset yang benar-benar sudah jelek kondisinya karena punya likuiditas banyak,” kata Analis Perbankan AAA Securities, Akuntino, Rabu, (11/06). Sebelumnya, sebelas calon investor PT Bank Mutiara, Tbk dinyatakan lolos tahap Prakualifikasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho mengatakan sebelas calon investor yang telah lolos tahap prakualifikasi diperkirakan empat berasal dari dalam

negeri dan tujuh berasal dari luar negeri yang terdiri dari Jepang, Singapura, Malaysia, Hongkong, dan negara lainnya. Sebelumnya para calon investor telah menyampaikan dokumen pendaftaran yang dikirimkan oleh LPS untuk dilengkapi dan diserahkan paling lambat tanggal 29 April 2014 melalui Panitia Penjualan Saham PT Bank Mutiara, Tbk. Setelah dievaluasi, Panitia menetapkan bahwa 11 calon investor lolos tahap prakualifikasi dan berhak mengikuti tahap penjualan berikutnya yaitu penawaran awal. Berdasarkan catatannya, dari 11 investor yang berminat, 10 investor yang mengajukan penawaran harga. Berdasarkan informasi, proses penilaian tahap penawaran awal akan dilakukan pada tanggal 5–9 Juni 2014 dan hasilnya akan diberitahukan kepada calon investor sekitar tanggal 12 Juni 2014.

Menurut Akuntino, saat ini investor lebih berjaga-jaga terkait risiko yang bakal dihadapi dari pengambilalihan bank ini. “Agak terlalu susah untuk melihat risikonya terutama investor dalam negeri. Ada ketakutan mengambil bank ini yang memang punya risiko besar seperti Bank Mutiara ini,” ujarnya. Diakui Akuntino, investor memang dibayangi beberapa permasalahan. “Karena modal utama perbankan adalah likuiditas, bagaimana investor bisa inject dana yang besar untuk bisa menyehatkan kembali bank ini,” tuturnya Lebih jauh Akuntino menjelaskan hal yang juga berpengaruh besar terhadap penjualan Bank Mutiara ini adalah kasus yang membelitnya. Investor tidak bisa menampik ada risiko besar yang harus dihadapi ketika nantinya bank ini diambil alih. “Contohnya Sandiaga Uno yang berani

ambil alih Mandala padahal kondisinya lagi buruk. Nah, di sini itu belum banyak orang seperti dia yang punya keberanian untuk bisa memperbaiki perusahaan yang sudah rusak. Pemilik baru nantinya harus memperbaiki kinerja yang sudah rusak, itu risiko berat,” pungkasnya. Beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong investor lokal untuk memiliki saham Bank Mutiara. Meski saat ini ada investor asing yang berminat pada Bank Mutiara. OJK sendiri hingga saat ini lembaganya belum menerima informasi terbaru dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai proses divestasi Bank Mutiara yang kini tengah memasuki penawaran awal. “Kami belum terupdate oleh pemegang saham,” ujar Humas OJK, Doddy Ardiansyah. =GAM


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ubsidi BBM membebani negara. Di 2014 ini, menurut Ekonom Dr Nugroho SBM, sekitar Rp 300 triliun. Tiga tahun mendatang diperkirakan menembus Rp 500 triliun, jika diasumsikan pertumbuhan ekonomi 5-6 persen per tahun. Sementara pendapatan negara sekitar Rp 2000 triliun. Pertanda seperempat dari perolehan negara terkuras untuk subsidi BBM. Mensubsidi BBM sejatinya juga digunakan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi, dampaknya bidang lain, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, penyediaan lapangan kerja yang lebih memadai, dan lainnya menjadi kurang begitu mendapat perhatian. Sehingga Indonesia sejak dulu tetap menjadi negara berkembang, yang berarti negara tidak maju, tanpa jelas kapan dapat menjadi negara maju. Atau jangan-jangan negeri ini akan tetap menjadi negara konservatif, sepanjang masa. Bila ini yang terjadi, jangan-jangan ini berupa kutukan, akibat maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, yang nyaris dilakukan secara berjamaah mulai dari pusat hingga daerah. Tidak ada pilihan lain, Indonesia memang harus bangkit dari keterpurukan. Itu juga sudah menjadi keinginan setiap orang di negeri ini, bahkan sejak orde lama dulu. Namun upaya untuk bangkit, meskipun sudah berganti orde berulang kali, realitanya negeri ini tetap dihuni orang-orang terpuruk. Barangkali dampak dari kepedulian pemerintah yang terlalu menganakemaskan pejabat negara, sedang rakyat jelata justru dibiarkan terus terlilit masalah kemiskinan. Bila diperhatikan seksama, setiap ada kenaikan BBM, biasanya pemerintah selalu menaikkan gaji pegawai negeri dan pejabat negara yang lain, seperti kepala daerah. Sesuai perubahan PP/34/2014 atas perubahan keenam PP/7/1977 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Baru, gaji pokok yang diterima tiap bulan oleh pejabat pemerintah seperti Bupati dan wakilnya naik 6 persen mulai Januari lalu. Sementara rakyat jelata non PNS, yang bukan pula pejabat pemerintah, dibiarkan berjuang sendiri menghadapi dampak kenaikan BBM. Subsidi BBM yang membebani negara, tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat jelata. (*)

Opini

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

77

Memaknai Netralitas Politik NU

Salam Songkem

Subsidi BBM

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 No. 0379 | TAHUN III

Genderang politik kembali didengungkan setelah publik Indonesia disibukkan dengan hiruk-pikuk pemilihan Calon Anggota Legislatif (Pileg). Kali ini, publik kembali akan dihadapkan pada aksi dukung mendukung dalam panggung politik pemilu presiden (Pilpres). Beberapa hari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan dua pasangan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) yaitu pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa.

S

eiring ditetapkannya dua pasangan CapresCawapres tersebut, publik Indonesia mulai terpolarisasi dalam aksi dukung-mendukung tidak terkecuali organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan kepemudaan (OKP), termasuk ormas terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Namun, sebagaimana yang sudahsudah, NU tetap konsisten pada khitahnya. Sejak NU kembali ke Khitah pada muktamar 1984 di Situbondo, NU secara jamiah (kelembagaan) tetap konsisten tidak terlibat politik praktis. Dan dalam aksi dukung-mendukung dalam politik, kader NU dilarang membawa institusi NU. Sebagai ormas keagamaan dan kemasyarakatan secara jamiah NU tetap pada prinsipnya dalam mengahadapi momentum Pilpres yaitu menjaga Ukhuwah Islam, Ukhuwah Wathaniah (Kebangsaan), dan Ukhuwah Bashariah (kemanusiaan). Sehingga sangat berhati-hati dalam me-

nentukan sikap politik. Namun dalam berbagai kesempatan, NU melalui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil sikap netral dalam Pilpres yang akan datang. Artinya, NU tidak terlibat aksi dukung mendukung dalam politik praktis. NU tetap fokus membina dan mendidik moralitas umat agar tetap pada jalur yang benar. NU berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga keutuhan bangsa. Sebab itu merupakan amanat khitah Nahdhiyah dalam Muktamar NU pada tahun 1984 di Situbondo. Meski demikian, politik merupakan keberpihakan. Walaupun secara institusional NU tidak berpihak kepada salah satu calon, akan tetapi NU mempunyai pandangan tersendiri kriteria-kriteria pemimpin yang akan dipilih. Karena itu, menurut hemat penulis sesuatu yang naif jika dalam politik bersikap netral. Sebab, sudah menjadi hukum alam dalam politik harus memihak sekalipun itu menjadi hak prerogatif setiap manusia. NU dan Politik NU merupakan jamiah diniyyah ijtima’iyyah, organisasi masyarakat keagamaan. Sejak awal didirikan oleh para Kyai, NU mengemban tugas besar yaitu menjaga, merawat, dan mengembangkan ajaran Islam ala ahlissunnah wal jama’ah di bumi nusantara. Karenanya, jelas bahwa NU tidak bertujuan meraih kekuasaan politik. Namun, secara sosiologis NU tidak bisa dilepaskan dari konstalasi politik negeri ini. Meskipun secara institusional NU dilarang terlibat dalam politik praktis, tapi NU tidak melarang kaderkadernya aktif dalam politik. Tersebarnya kader-kader NU dalam polarisasi politik praktis sebagai wujud eksplorasi gagasan-gagasan kebangsaan NU ke tiap-tiap elemen politik, sehingga ajaran NU tetap terjaga pada tiap-tiap penjuru kebijakan pemerintah dan menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan. Sebab, pasca

reformasi yang ditandai dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah dibajak oleh penumpang gelap demokrasi. Dalam kondisi itu, secara otomatis unsur-unsur dalam NU akan kerap diseret-seret untuk terlibat dalam arus kekuasaan politik praktis. Dari level nasional hingga daerah, kecenderungan ini terjadi secara sporadis. Kita tahu bahwa jumlah Nahdliyyin, merujuk sejumlah survei akademik, survei pemerintah, dan survei intelijen, memang besar sekali secara demografis. Tidak heran jika agenda semacam pemilihan kepala daerah, seringkali membuat Nahdliyyin dihitung sebatas sebagai penyumbang suara. Ironisnya, itu yang kerap dilupakan. Besarnya jumlah warga Nahdliyyin merupakan akibat dari perjuangan keaswajaan yang berangkat dari kesadaran, bukan semata akibat dari politik praktis yang berangkat dari hasrat kekuasaan. Diakui atau tidak, menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 begitu menyita perhatian. Sulit dipungkiri, NU kembali diseret-seret dalam proses tersebut. Menurut Kacung Marijan, “Politik yang dimainkan NU tidak boleh sama dengan yang dimainkan partai politik. NU menggunakan politik tinggi, jika parpol selalu bekerja untuk merebut dan mempengaruhi kekuasaan, NU tidak boleh seperti itu. Politik NU hanyalah mempengaruhi kekuasaan, tanpa harus ikut-ikutan merebut kekuasaan. Jika NU ikutikutan merebut kekuasaaan maka apa bedanya dengan partai politik. Dengan demikian NU harus bisa mempengaruhi kebijakan negara yang dapat menguntungkan warganya”. Dalam konteks itu, NU dalam perhelatan Pilpres kali ini mengambil sikap netral secara

institusional dan tidak mengarahkan semua umatnya untuk mendukung Capres Cawapres tertentu. Sikap ini diambil agar NU tidak terjebak pada politik praktis yang bisa saja menimbulkan ketegangan di kalangan jemaah NU. Oleh karena itu, jamaah NU diberi kebebasan untuk menentukan sikap dan langkah politiknya, yang penting selalu menjaga persudaraan dan persatuan. Atas spirit inilah, maka NU mengambil sikap netral setiap perhelatan politik praktis. Karena politik sarat dengan konflik dan keteganganketegangan sosial, dan posisi NU sebagai pendidik politik. Dengan begitu, menurut hemat penulis, sikap yang diambil oleh NU merupakan pembelajaran politik yang luar biasa dan patut kita contoh. Sebab, dalam berpolitik NU tidak mengedepankan kepentingan kelompok dan pribadinya. Ini artinya, bahwa politik pada hakikatnya bukan hanya sebatas media untuk meraih kekuasaan tapi sebagai spirit dan alat untuk memperjuangkan umat secara ammah (umum) untuk menuju kesejahteraan bersama. Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa langkah politik NU meruapakan pilihan yang rasional dan strategis, karena sesuai dengan khitah jamiah NU. Berperan aktif, tetapi secara keorganisasian harus berada dan berdiri di berbagai golongan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kader-kader NU yang tersebar dalam berbagai politik atau menjadi tim sukses pada masing-masing Capres dan Cawapres sebagai wujud upaya mencari pemimpin yang ideal, jujur, dan amanat untuk bangsa yang bermartabat. Karenanya, transformasi nilai-nilai aswaja tersebar secara luas dalam setiap lembaga-lembaga politik melalui kader-kader NU di berbagai partai politik. Wallahu A’lam.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER


KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 12 JUNI 2014 No. 0379 | TAHUN III

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

OPINI 8

Sebaiknya Komnas HAM Turun Tangan Pemkot Dianggap Tidak Serius dalam Melakukan Penutupan Lokalisasi SURABAYA - Para pekerja seks komersial, mucikari dan warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly Kota Surabaya meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera turun tangan menengahi konflik rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni mendatang. Anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Saputra mengatakan keterlibatan Komnas HAM dalam soal Dolly ini sangat tepat karena kebijakan penutupan tersebut mengabaikan HAM. "Salah satunya, tidak ada kejelasan nasib dan masa depan dari para PSK, mucikari dan juga warga jika lokalisasi ditutup,"

katanya. Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga dianggap tidak serius dalam melakukan penutupan. Hingga saat ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak pernah turun langsung berdialog dengan warga terdampak. Anehnya, lanjut dia, Risma malah meminta wakilnya, Wisnu

Sakti Buana, yang berdialog dengan warga. "Rencananya anggota Komnas HAM akan datang ke Dolly besok (11/6)," katanya. Ia menjelaskan Komnas HAM dalam kesempatan ini akan menggelar dialog dengan PSK, mucikari dan juga warga terdampak. Dari dialog ini diharapkan mampu menampung aspirasi dan keluh kesah mereka yang dirugikan atas penutupan lokalisasi yang dibangun warga keturunan Belanda, Dolly Van Der Mart, ini. Apalagi, lanjut dia, oleh warga setempat, pemkot dianggap

sebagai pembohong karena tidak mampu merealisasikan janjijanjinya, misalnya pemberian kompensasi atas penutupan. Selain mengggelar dialog dengan Komnas HAM, FPL juga menggelar pengajian yang digelar sekitar wisma Dolly. "Kami akan terus berjuang sampai ada keputusan bahwa Dolly tidak akan ditutup," katanya. Tim Advokasi FPL, Anis, menambahkan sebelumnya dia sudah mengirim surat permintaan pada Gubernur Jatim Soekarwo untuk juga turun tangan menyikapi persoalan Dolly.

Hanya saja, lanjut dia, surat tersebut tak kunjung mendapat jawaban dari orang nomor satu di Jatim tersebut. Menurut Anis, Soekarwo harus turun tangan. Jika tidak, dikhawatirkan muncul konflik horizontal antara warga yang sepakat penutupan dengan yang menolak. "Jika pemkot tidak mampu mengelola kisruh yang ada di Dolly, maka akan timbul konflik horizontal. Jika ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan muncul kebencian antarwarga," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PAJAK

PAD PKB Rp 1,684 T SURABAYA - Pendapatan Ia menjelaskan bahwa mesasli daerah dari sektor pajak in ini berfungsi untuk melayakendaraan bermotor (PKB) ni wajib pajak dengan memandi Jawa Timur sampai den- faatkan media kartu sebagai gan 31 Mei sebesar Rp 1,684 pembayaran pajak kendaraan triliun atau 41,74 persen bermotor (PKB), sumbangan dari target sebesar Rp 3,950 wajib dana kecelakaan lalu triliun. lintas jalan (SWDKLLJ) dan Sekretaris Daerah Provinsi pengesahan surat tanda nomor Jawa Timur Ahmad Sukardi kendaraan (STNK). di Surabaya mengatakan, dari Sementara itu, Kepala sektor BBNKB telah tercapai Dinas Pendapatan Provinsi Rp 1,603 triliun atau 43,80 Jatim Bobby Sumiarsono persen dari mengatatarget sebekan bahwa sar Rp 3,660 peluncuran triliun. mesin ATM "Sementasamsat akan ra itu, sampai dilakukan sedengan Mei belum Pemili2014 jumlah han Umum kendaraan Presiden dan bermotor seWakil Presbanyak 13, 557 iden RI berjuta objek," langsung. katanya pada "TujuanRapat Tim nya memSamsat Jatim permudah di Hotel Singmasyarakat Akhmad Sukardi gasana Surauntuk menbaya, Rabu dapatkan Sekdaprov (11/6). pelayanan Jawa Timur Ia medi kantor nyampaikan terima kasih atas bersama samsat," katanya kerja sama ini karena kantor Ia menegaskan bahwa ATM bersama samsat telah bekerja samsat ini mempunyai kelkeras untuk mewujudkan tar- ebihan, yakni layanan yang get PAD Jatim sampai dengan tidak bertatap muka antara saat ini. wajib pajak dan petugas "Dalam waktu dekat ini pelayanan; kedua, layanan pemprov segera meluncurkan tidak terbatas pada waktu, anjungan tunai mandiri (ATM) jarak, dan tempat; dan laysamsat untuk mempermudah anan dalam satu anjungan pelayanan pengurusan di kan- untuk berbagai pendaftaran tor bersama samsat seluruh Ja- pelayanan samsat. tim," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

PETANI GULA TEBU. Seorang petani gula tebu memasukkan gula tebu yang baru saja dimasak ke dalam cetakan.

ant

AKIBAT HARGA RENDAH

Petani-Produsen Gula Berpotensi Rugi SURABAYA - Para petani tebu dan produsen gula berpotensi mengalami kerugian pada musim giling tahun ini menyusul rendahnya harga gula akibat melimpahnya stok dan terjadinya rembesan gula rafinasi di pasar bebas. Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XI Adig Suwandi ketika dihubungi Antara di Surabaya, Rabu, menjelaskan bahwa harga lelang gula yang telah berlangsung di sejumlah tempat beberapa pekan terakhir hanya terbentuk harga sekitar Rp 8.500 per kilogram. "Kalau harga yang terbentuk sebesar itu, sudah jelas petani berpotensi mengalami kerugian. Saat ini, biaya pokok produksi

gula sudah mencapai sekitar Rp 8.791 per kilogram akibat naiknya beberapa komponen produksi, seperti sewa lahan dan ongkos buruh tebang angkut," katanya. Harga lelang pada awal musim giling tersebut juga hanya lebih tinggi Rp 250 daripada harga patokan petani (HPP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 8.250 per kilogram. "Melihat berbagai situasi yang terjadi saat ini, harga gula sulit diprediksi. Selama gula rafinasi dikendalikan dengan baik, harga gula lokal akan aman-aman saja. Namun, kalau rafinasi dibiarkan merembes ke pasar bebas, ya, payah," ujar Adig. Pada tanggal 5 Juni lalu,

Pabrik Gula Kanigoro di lingkungan PTPN XI mengadakan lelang sebanyak 5.000 ton gula, tetapi kemudian dibatalkan karena harga penawaran tertinggi pada lelang yang diikuti 13 perusahaan hanya Rp 8.500 per kilogram. Dua hari sebelumnya, tender gula petani yang dilakukan Pabrik Gula Madukismo, Yogyakarta, juga hanya terbentuk harga relatif cukup rendah Rp8.521 per kilogram. "Penyebab harga stabil rendah, antara lain masih banyaknya stok di gudang-gudang pabrik karena rendahnya serapan pasar. Hingga kini, setidaknya masih ada sekitar 800.000 ton gula hasil giling 2013 yang belum terjual," tambah Adig Suwandi. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK


Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

9

TKI Ilegal Harus Segera Ditangani! TULUNGAGUNG - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam menangani fenomena pengerahan tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang diduga melibatkan jaringan tekong antarnegara. "Harus ada aksi yang jelas dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja RI untuk menangani masih banyaknya TKI ilegal di luar negeri," cetus anggota DPD RI dari Lampung, Ahmad Jazuli saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tulungagung, Jatim, Rabu (11/6). Hasil dari kunjungan kerja (kunker) yang dilakukannya bersama tujuh anggota Komite III DPD RI lain di sejumlah daerah termasuk Tulungagung, disimpulkan kendala pelaksanaan UU nomor 39/2014 tentang perlindungan TKI ada pada legalitas buruh migrant itu sendiri. Dari total tenaga kerja Indonesia yang berjumlah sekitar empat (4) juta orang lebih dan tersebar di berbagai negara tujuan, hanya 20 persen yang berstatus TKI legal. Selebihnya menurut Jazuli adalah TKI informal atau tidak terdaftar di dinas ketenagakerjaan di masing-masing daerah asal pekerja migrant tersebut. "Kami melihat ada persekongkolan secara terstruktur yang melibatkan PJTKI (pengerah jasa tenaga kerja Indonesia) ilegal, tekong, serta jaringan birokrasi mulai dari tingkat desa hingga daerah," ungkapnya usai menggelar dialog dengan perwakilan PJTKI/PPTKIS di Kecamatan Besuki. Bukti keterlibatan oknum pejabat birokrasi dia contohkan dengan maraknya pemalsuan identitas TKI seperti KTP, yang berangkat secara ilegal atau tidak terdaftar di dinas ketenagakerjaan. Menurut dia, pemalsuan identitas TKI tentu akan melibatkan oknum kepala desa dan perangkat, serta oknum PNS/ pejabat di dinas kependudukan daerah. "Kami menemukan banyak PJTKI ataupun PPTKIS yang

sudah bekerja dengan benar dalam melayani TKI kita, tapi banyak pula yang tidak benar sehingga harus dilakukan penindakan serta sanksi yang tegas," kata Hj Istibsyaroh, Ketua Komite III DPD RI asal Jawa Timur. Banyaknya PJTKI yang "nakal" dalam proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri menjadi sorotan tersendiri di mata DPD RI. Mereka dalam sejumlah dialog dengan perwakilan Pemerintah Daerah Tulungagung maupun saat bertemu dengan sejumlah perwakilan agensi/ PPTKIS di Kecamatan Besuki mendapati informasi adanya PJTKI tak berizin yang bermain dalam penyelundupan buruh migrant. Hasil dari inspeksi dan masukan informasi yang mereka peroleh dari kegiatan kunjungan lapangan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam sidang paripurna dan menjadi kajian bersama Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Dalam Negeri, maupun Kemenkumham RI. "Kami cukup senang karena selama ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama BNP2TKI cukup aktif dalam menindak PJTKI ilegal maupun yang ceroboh. Dalam setahun biasanya ada 10-15 yang disanksi, tapi kami kira upaya (penindakan) ini harus dipertegas," ucap Jazuli. Tulungagung sengaja dipilih sebagai salah satu sampel lokasi kunjungan delapan anggota Komite III DPD RI karena dianggap sebagai salah satu daerah kantong TKI terbesar di Indonesia. Di Jatim, Tulungagung menempati urutan empat terbesar dalam hal jumlah pahlawan devisa, yakni mencapai 37 ribu orang lebih dengan tujuan berbagai negara. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

ant/seno

ALAT PERAGA KAMPANYE PILPRES. Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu calon presiden dipaku di pohon sepanjang jalan provinsi Jember-Bondowoso, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Pemasangan APK di pohon dengan dipaku merupakan pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye dan merusak lingkungan.

PILPRES

Panwaslu Inventariskan APK Melanggar BOJONEGORO - Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menginstruksikan panitia pengawas kecamatan (panwascam) di daerahnya menginventaris alat peraga kampanye (APK) Pilpres 2014, di wilayahnya masing-masing yang pemasangannya melanggar ketentuan. "Kami sudah menginstruksikan anggota panwascam di 28 kecamatan secepatnya melaporkan lokasi-lokasi APK Pilpres 2014, yang pemasangannya melanggar ketentuan," kata Divisi Penegakkan dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Bojonegoro Dian Widodo, Rabu (11/6). Ia membenarkan banyak APK Pilpres 2014, terutama dari pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa

yang pemasangannya melanggar Peraturan Bupati (Perbup) No. 24 tahun 2012 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye. "Tapi pemasangnya bukan dari lokal, tetapi dari Surabaya yang namanya La Nyalla," tandasnya. Yang jelas, menurut dia, pihaknya akan menertibkan APK Pilpres 2014 yang pemasangannya melanggar ketentuan, berdasarkan data yang diperoleh dari panwascam. "Kalau sekarang jumlah APK yang melanggar saya belum tahu. Ya pokoknya banyak," ujarnya. Berdasarkan data dari panwascam itu, katanya, penertiban APK yang melanggar ketentuan akan dikoordinasikan dengan Satpol PP Pemkab. "Penertiban APK yang melanggar ketentuan untuk

pelaksanannya Satpol PP, sedangkan panwaslu hanya sebagai pendamping. Tunggu dalam tiga hari, kami bersama Satpol PP akan menertibkan APK yang pemasangannya melanggar ketentuan," ucapnya, menegaskan. Sementara itu, Ketua Panwascam Kecamatan Kota Bojonegoro Nur Hidayat, menjelaskan sedikitnya ada 150 APK pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang pemasangannya melanggar perbup. APK itu, katanya, terpasang di tiang listrik, di dekat lembaga pendidikan, di dekat lampu lalu lintas, di dekat tempat ibadah, juga di tempat umum lainnya yang dilarang dimanfaatkan pemasangan APK, sesuai Perbup No. 24 tahun 2012 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

INFRASTRUKTUR

Jalan Kenari Jangan Lepas SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mendukung sikap tegas pemerintah kota dengan tidak asal melepaskan aset Jalan Kenari ke pihak lain karena aset-aset tersebut diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud mengatakan sikap Pemkot Surabaya sudah tegas karena tetap meminta pembatalan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Nomor 525 (Jalan Kenari) atas nama PT Sentral Tunjungan Perkasa.

"Pemkot tidak bisa melepas aset miliknya begitu saja ke pihak lain. Karena aset-aset tersebut diawasi ketat oleh BPK. Pemkot akan kesulitan mempertanggung jawabkan lepasnya jalan Kenari ke BPK jika menyerahkan aset tersebut," kata Machmud. Hal itu sesuai dengan surat Wali Kota Surabaya Nomor 180/2788/436.1.2/2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tertanggal 6 Juni 2014. Wali Kota Surabaya, Tri Ris-

maharini mengeluarkan surat tersebut menjawab surat BPN Kota Surabaya II nomor 1403/2.100/35-80/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014. Dimana dalam suratnya, Wali Kota menegaskan sikap Pemkot tetap meminta pembatalan SHGB atas nama PT Sentral Tunjungan Perkasa. Apalagi, kata dia, wali kota Surabaya sudah mengeluarkan surat permohonan pembatalan SHGB Jalan Kenari hingga enam kali. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK


10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

Ada 3.066 Perizinan Tak Diproses SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mengkritik sistem pelayanan perizinan di Pemkot Surabaya yang dinilai belum maksimal karena hingga saat ini terdapat 3.066 perizinan yang belum selesai diproses.

ant/joko

TERJUN LINUD LATGAB TNI. Sejumlah prajurit Infanteri Lintas Udara membawa parasut usai pendaratan terjun statik ke daerah penerjunan di pesisir Banongan, Asembagus, Situbondo, Jatim, Rabu kemarin. Sebanyak 950 personel Linud dari dua batalyon Yonif di Brigade Infanteri 18/Trisula dilibatkan dalam Latihan Gabungan TNI 2014. Sulistyo

PILPRES

Seharusnya Purnawirawan Berpolitik Santun SURABAYA - Pangdam V/ Brawijaya Mayor Jenderal TNI Eko Wiratmoko berharap purnawirawan TNI yang terjun ke politik dan menjadi bagian dari tim pemenangan caprescawapres untuk menjalankan politik secara santun, beretika, dan elegan. "Silakan membela kubu masing-masing capres-cawapres, namun jangan sampai saling menjatuhkan dan menjelekkan. Berpolitiklah secara santun, penuh etika, dan elegan," kata Pangdam saat bersilaturahmi dengan sejumlah jurnalis senior di Surabaya, Rabu (11/6). Sebagai junior dan generasi penerus di TNI, Wiratmoko mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini, karena se-

jumlah purnawirawan TNI yang terjun ke dunia politik seperti lupa daratan hingga kemudian membuka aib yang ada di institut TNI. Aib yang dimaksud Pangdam adalah beredarnya dokumen hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Prabowo Subianto dari militer, padahal di institusi TNI dokumen itu bersifat sangat rahasia. "Mudah-mudahan para senior saya segera menyadari sikapnya dan tidak mudah diadu domba oleh orang dari luar TNI. Bagaimanapun yang terkena dampaknya adalah institusi TNI," tambahnya. Menurut Pangdam, seorang

prajurit TNI harus memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, meskipun sudah pensiun dari kedinasan kemudian terjun ke bidang lain, termasuk politik. "Sesama anggota TNI seharusnya tetap menjaga jiwa korsa. Jangan hanya ketika menjadi komandan meminta anak buah untuk solid, tapi sekarang justru saling membuka aib dan gontokgontokan. Kenapa tidak dari dulu, kok baru sekarang," ujar jenderal berbintang dua itu. Pada kesempatan itu, Mayjen Eko Wiratmoko menambahkan bahwa Kodam V/Brawijaya siap mendukung Polri dalam pengamanan Pemilihan Presiden 2014 di wilayah Jatim, agar berjalan aman, lancar dan kondusif. = ANT/DIDIK KUSBIANTORODIK

Wakil Ketua Komisi DPRD Surabaya C Simon Lekatompessy menyebutkan dari 5.063 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masuk ke Dinas Cipta Karya dan tata Ruang (DCKTR) ternyata baru 1.907 yang selesai. "Itu artinya ada 3.066 izin yang belum tuntas dikerjakan," katanya. Begitu juga untuk pengajuan izin Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), dari 3.352 ternyata yang baru selesai diproses baru 2.012. Padahal data tersebut, hanya untuk bulan Januari hingga Mei 2014. "Kalau seperti ini, lalu apa saja kerjaan yang dilaukan dinas terkait," kritik Simon. Menurut Simon, masih banyak perizinan yang belum diselesaikan pemerintah kota mengindikasikan ada sistem yang tidak benar. Padahal, mengacu Perda yang ada untuk IMB rumah hanya dibutuhkan waktu 15 hari. "Sesuai Perda untuk rumah memakan waktu 15 hari. Tapi faktanya, waktu yang dibutuhkan sampai satu bulan lebih. Itu baru rumah belum izin bangunan yang lain, bisa dibayangkan butuh waktu berapa lama," katanya. Perwakilan dari Inspektorat

Sesuai Perda untuk rumah memakan waktu 15 hari. Tapi faktanya, waktu yang dibutuhkan sampai satu bulan lebih. Itu baru rumah belum izin bangunan yang lain, bisa dibayangkan butuh waktu berapa lama,�

Simon Lekatompessy Wakil Ketua Komisi DPRD Surabaya C

Surabaya, M. Asrul Sani menjelaskan, banyaknya izin yang belum selesai lantaran saat ini pemerintah kota nmemfokuskan pelayanan pada kelurahan dan puskesmas. Alasanya, selama ini dua tempat tersebut dinilai sebagai tempat favorit bagi masyarakat untuk mengadu. "Atas pertimbangan itu, untuk IMB kita akhirnya fokus di kelurahan dan puskesmas," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PRINSIP KEDAULATAN

Krisis Energi Pengaruhi Ketahanan Ekonomi Nasional SURABAYA - Krisis energi di Indonesia dikhawatirkan mampu memengaruhi ketahanan ekonomi nasional, mengingat produksi minyak nasional mengalami penurunan permanen dari 1,6 juta barel per hari pada tahun 1995 dan kini (2014) 800 ribu barel per hari. "Cadangan energi nasional yang terus menurun dapat berpengaruh pada ketahanan ekonomi. Selain itu, memicu disintegritasi bangsa," kata Staf Ahli Komite

Pengawas Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Abdul Muim di Surabaya, Rabu (11/6). Oleh sebab itu, saran dia, untuk mengantisipasi defisit minyak dan gas bumi yang semakin lebar maka tata kelola kedua komoditas tersebut harus segera dibenahi. Di samping itu, pembagian keuntungan wajib mengacu pada prinsipprinsip kedaulatan energi dan pasal 33 Undang-Undang Dasar

1945. "Pemerintah juga harus mengelola keuntungan yang dihasilkan untuk investasi pada bidang energi terbarukan. Misalnya, di bidang pertanian dan bidang lain," ujarnya. Terkait konsumsi minyak nasional, jelas dia, kinerjanya mencatatkan peningkatan. Kalau tahun ini mencapai 1,6 juta barel per hari maka diprediksi meningkat menjadi 1,9 juta barel per hari pada tahun 2025.

"Kalau Indonesia mengalami krisis migas dan memicu krisis energi, secara perlahan krisis ekonomi bisa terulang," tegas dia. Apalagi, tambah dia, negeri ini memang pernah kaya akan sumber daya alam termasuk migas. Namun, hal itu terjadi pada beberapa puluh tahun lalu atau tepatnya ketika Indonesia masih punya kemampuan mengekspor minyak. "Tapi, kini cadangan migas dalam negeri semakin minim.

Bahkan, impor komoditas tersebut sulit terhindarkan," ucapnya. Di sisi lain, Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana berharap, daerah penghasil migas di Indonesia memiliki kesadaran bahwa industri migas bersifat ekstratif atau mempunyai batas umur. Untuk itu, dana bagi hasil industri migas harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Hal paling utama adalah untuk kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang," tukasnya. = ANT/CHANDRA HN/DIK


Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

11

ant/suryanto

KALIGRAFI

Seorang perempuan mengamati lukisan kaligrafi Islami saat pameran "Keindahan Tak Terbendung" yang digelar di Kantor UPTD Wisata Religi Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/6). Pameran yang diikuti oleh puluhan pelukis ini bertujuan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1435 H.

Pameran Manufacturing 2014 Bantu Pelaku Usaha SURABAYA - Pameran Manufacturing Surabaya 2014 diharapkan dapat membantu pelaku usaha yang ada di Jawa Timur dan juga yang berada di wilayah Indonesia Timur untuk meningkatkan produksinya. Assisten II Bidang Perekonomian Pemprov Jatim, Hadi Prasetyo, di Surabaya, mengatakan dengan adanya even ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing produsen asal Jawa Timur untuk tingkat Internasional. "Karena sebentar lagi akan

diberlakukan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas produksi barang dari Indonesia untuk bersaing dengan produk luar negeri," katanya usai membuka Pameran Manufacturing Surabaya 2014 di Grand City Sura-

baya, Rabu (11/6). Ia mengatakan pihaknya juga sangat bangga dengan adanya pelaksanaan pameran ini di Surabaya yang artinya pihak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melihat dari dekat mesin-mesin terbaru. "Ini sangat luar biasa. Walaupun diadakan di Surabaya, tetapi saya sangat yakin pameran ini adalah yang terbesar di Indonesia," katanya. Ia mengatakan, setidaknya

ada sekitar 27 negara yang ikut berpartisipasi dalam pameran di antaranya Australia, Austria, Brazil, China, Denmark, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Itali, Jepang, Malaysia, Philipina, Polandia, Singapura. Slovenia, Spanyol, Sweden. Taiwan, Thailand, Belanda, Turki, Ukraina, Amerika Serikat dan Vietnam. Ia mengatakan, jumlah pengunjung tahun lalu selama tujuh hari mencapai sekitar 7.500 pen-

gunjung dengan jumlah peserta yang mengikuti pameran sekitar 298 dari 26 negara. "Tahun ini, kami berharap pengunjung akan semakin banyak. Terlebih dengan beragamnya produk mesin berteknologi tinggi yang dipamerkan," katanya. Pameran ini akan membantu industri dalam negeri untuk beralih teknologi sehingga hasil produk bisa lebih berdaya saing tinggi. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia akan masuk pada era pasar bebas Asean di 2015. "Harapan kami, pameran ini juga akan menjadi tempat belajar dan sharing ilmu antara pelaku industri manufactur luar negeri ke pelaku usaha manufaktur dalam negeri," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK


KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 12 JUNI 2014|NO. 0379|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 12 JUNI 2014 NO. 0379 | TAHUN III

Mahasiswa Dibegal Korban Hendak Beli Nasi Bungkus PROBOLINGGO - Aksi begal memang kerapkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Rabu (10/6) dini hari satu unit sepeda motor milik salah satu mahasiswa juga raib menjadi korbannya. Aksi perampasan sepeda motor jenis Supra X 125 dengan nopol N 6544 QN tersebut terjadi di Jalan Raya Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau berada di sebelah barat batas kota dengan wilayah Kabupaten Probolinggo pada pukul 01.30 WIB. Korban atas kajadian itu, yakni Angga Cipto Maulidi (18) salah satu mahasiswa Universitas Panca Marga (UPM)

temannya, Bayu (18) merupakan teman akrab korban hendak membeli nasi bungkus.”Karena perut terasa lapar, saya ingin membeli nasi dengan mengajak teman,” kata Angga. Namun, setelah keluar dari kos-kosan yang

Probolinggo asal Desa Gunggungan Lor Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Sebelum kejadian dia bersama salah satu

ditempatinya dan sampai di jalan sebelah barat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, korban melihat ada dua orang lelaki yang mengendarai sepeda motor dan memanggilnya. “Dikira teman, lalu saya hampiri. Setelah sampai, ternyata saya tidak mengenali lelaki itu,” cerita Angga Cipto Maulidi. Tak berselang lama, lanjut Angga Cipto Maulidi, dua lelaki yang menaiki sepeda motor tersebut salah satunya turun dan bertanya maksud dan tujuannya. “Saya mau membeli nasi bungkus kewilayah daerah kota. Seketika itu dia langsung mengeluarkan sebilah pisau dan mengalungkan kepada leher,”ucapnya. Lantas waktu itu, dia langsung meminta kontak sepeda, dan pelaku melaju kencang ke arah barat.”Saya mengenali ciri-cirinya, dia tidak bertopeng, berambut panjang, bersemir dan bertubuh gemuk,” pungkas Angga Cipto Maulidi. =Mahfud Hidayatullah

Taruhan Kompetisi Piala Dunia

MUI : Judi Apa pun Tetap Haram PROBOLINGGO – Kompetisi sepak bola piala dunia sudah tinggal menghitung jari. Bahkan, kompetisi sepak bola dunia tersebut disinyalir marak dengan perjudian. Tak heran, jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo kemudian angkat bicara. “Judi jenis apa pun namanya itu tetap haram,” tandas Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin kepada wartawan, Ranu (11/6). Menurut dia, tak ada alasan lagi untuk mengubah hukum. Semua jenis perjudian yang dilarang oleh agama tetap haram hukumnya. “Hukumnya tetap haram, termasuk taruhan sepak bola piala dunia,” tegasnya. Kendati kompetisi sepak bola piala dunia tersebut disinyalir marak dengan perjudian atau taruhan, MUI Kota Probolinggo tidak bisa berbuat banyak. MUI hanya bisa melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak ikut-ikutan bermain judi. “Kita ini hanya bisa melakukan himbauan

saja,” terang KH. Masruhin. Saat pertandingan sepak bola piala dunia, tidak ada larangan bagi masyarakat untuk menonton. Asalkan saja, masyarakat tidak terpangaruh untuk taruhan judi. “Silahkan nonton, tapi jangan sampai taruhan,” katanya. Di Kota Probolinggo, even dunia empat tahunan itu sudah ditunggu-tunggu oleh kalangan maniak bola. Tak heran, jika nanti di sejumlah café dan hotel akan menyediakan layar nonton bareng (nobar). Budaya nobar tersebut, rupanya tidak hanya tersedia di sejumlah café dan hotel. Tetapi juga tempat-tempat setrategis lainnya. Bahkan, hingga menjamur ke rumahrumah warga. Salah seorang warga, Rudi mengatakan, dirinya selalu menyediakan layar nobar setiap kali kompetisi piala dunia. Layar nobar itu disediakan secara gratis. Rudi juga tidak menampik jika kompetisi piala dunia tersebut, marak taruhan. Para petaruh itu, biasanya bagi kalangan maniak. “Yang berjudi itu biasa warga yang fanatic. Sehingga untuk mendukung kesebelasannya sampai rela berjudi,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

Bentuk Tim Sukses Jokowi – JK

Parpol Koalisi Panaskan Mesin Politik PROBOLINGGO - Parpol Pendukung pasangan Jokowi–JK di Kabupaten Probolinggo nampaknya sudah mulai memanaskan mesin politiknya. Bahkan mereka sudah merapatkan barisan untuk pemenangan pasangan capres itu dengan membentuk tim sukses dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Parpol yang mendukung pasangan Jokowi –JK sebagai capres, yakni PDI-Perjuangan,

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Hanura, dan PKPI. Hal itu dikatakan oleh, Ketua Hanura Kabupaten Probolinggo, Kasiono. mengatakan dalam menyikapi pilpres mendatang, pihaknya dan parpol koalisi pasangan Jokowi –JK sudah mulai merapatkan barisan. Bahkan dalam upaya memenangkan pasangan tersebut. Tim pemenangan mulai dibentuk mulai dari ditingkatan Kabupaten Kecamatan dan desa.“Ini menunjukkan bahwa pasangan Jokowi –JK akan menjuarai pilpres mendatang di Kabupaten Probolinggo,” terangnya kepada wartawan, Rabu (11/6).

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem, Ahmad Rifa’i mengatakan hal yang sama. Yakni secara struktural partainya otomatis untuk satu suara memilih dan memenangkan pasangan Jokowi –JK. Apalagi, kampanye pasangan Jokowi –JK sudah mulai dilakukan. Menurutnya, pasangan Jokowi –JK tidak hanya di dukung oleh partai politik saja. Namun semua ele-

men masyarakat, termasuk jajaran NU dan banomnya sudah menyatakan sikap untuk memenangkan menjadi presiden.“Kalau saya tidak menjadi ketua tim suksenya. Namun saya berada di posisi dewan penasehat pemenangan pasangan Jokowi – JK,”tandas Kasiono. Pria berkacamata ini menambahkan, semua komponen partainya mulai dari Jajaran DPC, PAC dan ranting secara all out untuk pak Jokowi –JK .”Karena dianggap pasangan Jokowi –JK adalah pemimpin yang ideal untuk memimpin negeri ini,” katanya. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem, Ahmad Rifa’i, mengatakan hal yang sama.

Yakni secara struktural partainya otomatis untuk satu suara memilih dan memenangkan pasangan Jokowi –JK. Apalagi, kampanye pasangan Jokowi –JK sudah mulai dilakukan. “Kampanye secara terbuka untuk pasangan Jokowi –JK di Probolinggo masih belum ada kabar . Namun untuk APK sudah mulai berterbaran,” terangnya. Dia mengaku optimis jika pasangan Jokowi –JK akan menang di Kabupaten Probolinggo, yakni sebeesar 75 persen suara pemilih. “Tinggal kita buktikan saja dalam pemilihan dan penghitungan suara pada 9 Juli mendatang,”pungkas Ahmad Rifa’i. =Mahfud Hidayatullah


Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014|NO. 0379|TAHUN III

13

Jelang Semipro, Arus Lalin Mulai Ditutup PROBOLINGGO – Kendati even Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro) masih akan digeber pada 14 Juni 2014 mendatang, namun sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Pemkot sudah mulai dilakukan. Salah satunya melakukan pendirian tenda beragam produk unggulan serta melakukan penataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Tak hanya itu, sebagian arus lalu lintas sudah mulai ditutup separuh. Seperti di jalan KH. Mansur sebelah utara alun-alun. Akibatnya, semua kendaraan yang berasal dari dua arah harus bergantian dan sedikit mengalami kemacetan. Ditutupnya jalan KH. Mansur tersebut, karena sepanjang jalan tersebut akan didirikan tenda untuk beragam produk unggulan yang ada di Kota Probolinggo. Untuk mendirikan tenda dengan panjang puluhan meter tersebut, puluhan pekerja terlihat sibuk. “Jalan ini tidak ditutup total, namun hanya separuh jalan saja,” ujar seorang petugas saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu(11/6). Jika tidak dilakukan penutupan, kata dia, maka akan menggangu pekerja yang mendirikan tenda yang akan dijadikan tempat pameran berbagai produk unggulan selama gebyar Semipro. Even Semipro tersebut merupakan giat tahunan yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo. Tak heran, jika even itu bisa mendatangkan daya tarik tersendiri. Even itu, tak hanya memamerkan beragam produk unggulan, tetapi juga menyajik-

an kegiatan lainnya. Seperti kesenian, budaya, lomba, olahraga dan lain sebagainya. Kesibukan menjelang pelaksanaan even tersebut, tak hanya terlihat di lokasi saja. Tetapi hampir semua satuan kerja (satker) di lingkungan Pemkot terlihat sibuk melakukan rapat persiapan. Seperti Diskopindag, Bapeda, Disbudpar dan sejumlah satker lainnya. Ketua Paguyuban PKL Kota Probolinggo, Alif saat dimintai komentarnya mengatakan, untuk memeriahkan even tersebut ada sebanyak 200 PKL yang dilibatkan. Ratusan PKL itu akan menempati lokasi yang sudah ditentukan. “Jadi 200 PKL itu nanti sudah ditentukan lokasinya. Tujuannya agar tertib,” kata dia. Dia menjelaskan, sebelum pelaksanaan Semipro, Paguyuban akan melakukan pendataan. Pendataan itu dilakukan terkait fasilitas tenda serta penyediaan listrik selama pelaksanaan Semipro. “Jadi setiap PKL nanti akan dikenai biaya Rp100 ribu,” tandasnya. Tarikan biaya tersebut, peruntukannya untuk membayar kebutuhan sewa listrik selama pelaksanaan Semipro. =Muhammad Sugianto

MULAI DITUTUP, sebagian arus lalu lintas sudah mulai ditutup separuh kendati even Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro) masih akan digeber pada 14 Juni 2014 mendatang

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com


14

KORAN MADURAKORAN MADURA KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

KAMIS 12 JUNI 2014 No. 0379 | TAHUN III

14

Deretan kursi Stadion Itaquerao, Sao Paulo. Foto diambil dari bagian luar stadion pada Selasa (10/6) waktu setempat koran madura/carol aji

LAPORAN EKSKLUSIF WARTAWAN KORAN MADURA, CAROL AJI DARI BRAZIL (2)

Mengunjungi Stadion Itaquerao Meski masih jetlag dan tidak tidur sepanjang Senin (9/6) malam, Selasa (10/7) saya harus tetap menjajal Kota Sao Paulo. Hari ini saya ingin mencari Stadion Itaquerao atau Arena de Sao Paulo, tempat pembukaan dan pertandingan pertama Piala Dunia 2014 antara tuan rumah Brasil versus Kroasia.

S

tadion ini terletak di wilayah Itaquera, Sao Paulo Timur. Wilayah ini adalah kawasan yang masih terkebelakang di Sao Paulo dibandingkan kawasan lainnya. Hal itu terlihat dari pembangunan yang lebih tertinggal dari wilayah lainnya. Di kawasan ini, jumlah bangunan bertingkat masih bisa dihitung dengan jari. Makanya, pembangunan stadion ini di basis pendukung klub Brasil Corinthians ini diharapkan bisa mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Jarak lokasi ini dengan tempat saya menginap cukup jauh. Saya harus lima kali naik angkutan umum untuk sampai ke sana. Dari

penginapan, saya harus naik bisa dengan bayaran 1,6 reals Brasil untuk kemudian pindah ke Trem. Naik Trem ini cukup dengan bayaran 3 reals Brasil dan bisa gonta ganti trem dan Metro ke berbagai arah. Saya pun tiga kali naik trem sebelum pindah ke Metro yang tidak perlu dibayar lagi karena sudah dibayar saat naik Trem pertama tadi. Total sekali jalan hanya 4,6 reals Brasil. Hari ini kami berangkat agak siang, sehingga baik bis, trem maupun Metro agak sedikit lengang. Saya masih bisa mendapat tempat duduk. Setelah berjalan selama hampir satu jam, tibalah saya di Stadion Itaquerao, stadion yang

baru selesai dibangun. Sesungguhnya, masih ada pekerjaan yang dilakukan di sana, seperti pemasangan lampu di sejumlah titik baik di dalam maupun di luar stadion. Kesibukan yang paling kentara adalah aktivitas para kuli tinta dari seluruh penjuru dunia. Selain mengurus pass masuk, para jurnalis televisi menata peralatan mereka untuk pengambilan gambar pada laga pembuka 12 Juni besok. Di sela-sela itu, mereka mewawancarai fans sejumlah tim yang mulai tampil unik menjelang laga pembuka tersebut. Mula-mula yang tampil antik adalah fans Timnas Meksiko yang mengenakan seragam tim

kesayangannya lengkap dengan topi semberero kas negara dari Amerika Tengah dan Utara itu. Para pendukung Cile juga tidak mau kalah. Mereka beraksi dengan gaya serupa. Melihat tim tamu tampil unik, pendukung tuan rumah Brasil pun tidak mau ketinggalan. Fans Seleccao ini terdiri dari beberapa grup. Ada yang dalam grup besar sekitar delapan orang, ada juga dalam grup kecil yang terdiri 3-4 orang. Mereka menampilkan kekasannya masing-masing. Yang grup kecil tampil dengan rambut dicat warna jersey Brasil dan kaca mata besar. Sedangkan mereka yang dalam kelompok sedikit lebih besar tampil dengan alat musik tabuh dan trompet. Mereka bernyanyi dan menari dengan iringan bunyi-bunyian seadanya. Di tengah mereka sedang bernyanyi, datang pendukung Kolombia yang mengusung bendera Negara itu dalam ukuran cukup besar . Jumlahnya hanya lima orang. Mereka pun bergabung lalu sama bernyanyi dan menari dengan fans Brasil. Tak lama

berselang, dua orang pendukung Kroasia yang akan menjadi lawan Brasil di laga pertama juga bergabung. Jadilah suasananya semakin ramai, makin atraktif, dan makin menarik perhatian wartawan. Makin sore, jumlah fans yang datang ke stadion itu makin banyak. Karena sudah sore, saya memutuskan kembali ke penginapan dengan rute yang sama. Naik kereta lalu pindah ke trem, gonta ganti trem hingga stasiun terakhir sebelum naik bus menuju penginapan. Bayarannya hanya 4,6 reals Brasil. Jadi total sekali jalan kurang lebih 10 reals atau 5 dolar Amerika Serikat. Tetapi yang menarik, dalam perjalan pulang, penumpang trem bertumpuk-tumpuk karena pas jam pulang kantor. Saya teringat penumpang yang berdesak-desakan dalam kereta api Jabodetabek pada setiap kali jam pergi dan pulang kerja. Bedanya, jaringan transportasi Sao Paulo jauh lebih bagus dengan integrasi yang sangat bagus dibandingkan Indonesia. Jadi kapan Indonesia bisa meniru Brasil ya? =CAROL AJI


KORAN MADURA

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

KAMIS 12 JUNI 2014 No. 0379 | TAHUN III

Belanda Tak Patah Semangat Penampilan tim Belanda dalam setiap penyelenggaraan putaran final Piala Dunia selalu mencuri perhatian dan seringkali mereka menjadi tim unggulan sebelum pertandingan berlangsung dan kerap dijagokan untuk menjadi juara.

final Piala Dunia 2014 di Brazil. Selain kekuatan sepak bola dunia semakin tersebar, Belanda harus langsung diingatkan kembali pada kejadian empat tahun silam, karena lawan pertama yang akan dihadapinya di Brazil adalah Spanyol yang mengalahkan mereka pada final di Afrika Selatan. Belanda tergabung di Grup B, juga harus menghadapi tim yang tidak bisa dianggap remeh Chile dan Australia. Bagaimanapun juga Belanda yang kini diasuh Louis Van Gaal melalui perjalanan menuju putaran

fikasi diwarnai dengan kemenangan besar 8-1 atas Hungaria. Hasil mengembirakan pada putaran kualifikasi menuju Brazil itu tentu memberi suasana optimisme di tim Belanda menghadapi putaran Piala Dunia tahun ini saat pelatih Louis van Gaal melibatkan campuran para pemain muda dengan pemain berpengalaman pada timnya. Belanda masih akan mengandalkan ketajaman penyerang Robin van Persie di lini depan. Pemain berusia 30 tahun itu bermain

T

api dari sembilan kali penampilan Belanda pada putaran final pesta sepak bola terbesar dunia itu, belum satupun gelar juara Piala Dunia berhasil dicapai oleh tim Oranye dan yang lebih menyakitkan mereka beberapa kali gagal pada pertandingan puncak di mana terdapat harapan besar menjadi juara untuk pertama kalinya. Masih melekat dalam ingatan tim Belanda kekecewaan empat tahun silam ketika Piala Dunia digelar di Afrika Selatan. Belanda berhasil mencapai final dan menahan 90 menit pertandingan final melawan Spanyol dengan tanpa gol sebelum Andres Iniesta membuyarkan harapan mereka dengan gol pada saat perpanjangan waktu yang memberi kemenangan bagi Spanyol. Kekecewaan di Afrika Selatan pada 2010 tersebut bukan yang pertama kali dialami tim Belanda sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Pada era Johan Cruyff di Piala Dunia 1974, Belanda juga mencapai final, namun kembali harus menelan pil pahit setelah dikalahkan tim tuan rumah Jerman pada partai puncak. Sejarah berulang empat tahun kemudian pada Piala Dunia 1978 di Argentina, kekecewaan kembali dialami Belanda ketika pada pertandingan final mereka dikalahkan oleh tuan rumah Argentina. Pencapaian Belanda sebanyak tiga kali ke final Piala Dunia berujung kekecewaan yang sangat menyakitkan dan kini mereka kembali ke pentas Piala Dunia dengan setumpuk harapan bisa mengambil pelajaran dari tiga kegagalan sebelumnya dengan harapan bisa merengkuh trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tapi sungguh tugas Belanda tidak akan mudah pada putaran

15

15

BRASIL VS KROASIA

Nishimura Pimpin Laga Pembuka RIO DE JANEIRO - Wasit asal Jepang Yuichi Nishimura akan mendapat kehormatan untuk memimpin pertandingan pembuka Piala Dunia antara tuan rumah Brazil dan Kroasia, demikian diumumkan FIFA pada Selasa. Pria 42 tahun itu - yang merupakan wasit terbaik Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada 2012 - akan dibantu oleh rekanrekan senegaranya Toru Sagara dan Toshiyuki Nagi, sedangkan Alireza Faghani asal Iran akan menjadi ofisial keempat. Setelah memimpin empat pertandingan pada 2010, termasuk pertandingan perempat final antara Belanda dan Brazil, Nishimura menjadi wasit Jepang ketiga yang bertugas di dua Piala Dunia setelah Shizuo Takada (1986 dan 1990) dan Toru Kamikawa (2002 dan 2006). Sejak melakukan debut internasionalnya pada 2004, Nishimura telah bertugas pada sejumlah putaran final turna-

men di mana penugasan terpentingnya sejauh ini adalah final Piala Dunia U-17 antara Spanyol dan Nigeria, serta final Piala Dunia Klub antara klub Republik Demokratik Kongo TP Mazembe melawan raksasa Italia Inter Milan.=ANT/DAR

TRANSPORTASI

Bus Ngadat di Hotel, Tim Mexico Naik Taksi

final Piala Dunia di Brazil dengan penampilan yang sangat bagus, yang bisa menjadi bekal dorongan semangat untuk bisa mencapai hasil terbaik pada tahun ini. Belanda menjadi tim Eropa pertama yang memastikan lolos ke Piala Dunia Brazil dan menempati posisi puncak klasemen grup kualifikasi dengan perolehan nilai tertinggi 28 angka, hasil dari sembilan kali menang dan sekali imbang. Dalam klasemen kualifikasi, Belanda unggul jauh sembilan angka di atas Rumania pada grup yang juga dihuni oleh Hungaria, Turki, Estonia, dan Andorra. Belanda tidak menelan satupun kekalahan pada putaran kualifikasi itu dan dari 10 pertandingan, mereka hanya bermain imbang dengan Estonia. Sembilan kemenangan Belanda pada kuali-

dalam tiga laga terakhir musim lalu bersama klubnya Manchester United setelah dua bulan harus istirahat karena cedera. Dia juga ambil bagian dalam tiga pertandingan pemanasan Belanda untuk Piala Dunia ini melawan Ekuador, Ghana, dan Wales dan mencetak angka lawan Ghana Sabtu lalu sehingga rekor golnya untuk timnas menjadi 43. Setelah juga turut membela negaranya empat tahun silam di Piala Dunia di Afrika Selatan, menghadapi Piala Dunia di Brazil, van Persie pun mengatakan siap untuk bermain. “Saya bertambah baik dan dalam kondisi yang bagus. Pada dasarnya selama enam tahun saya memiliki satu masalah atau lainnya, tapi saya sudah terbiasa dengan hal itu,� kata van Persie=ANT/DAR

SANTOS - Tim Piala Dunia Mexico terpaksa naik taksi ke tempat latihan mereka, karena bus yang disiapkan bagi mereka tidak dapat digunakan. Bus mereka diparkir di depan hotel Mexico tetapi tidak dapat berjalan, sehingga semua anggota tim dan staf pelatih meninggalkan hotel menggunakan taksi ke tempat latihan di O Rei Pele, sekitar empat kilometer dari tempat tinggal mereka. Tidak disebutkan apa yang terjadi pada bus itu. Pemain bertahan veteran Rafael Marquez melaporkan dengan becanda lewat Twitter tentang hal itu, dengan gambar mereka yang masuk

ke dalam taksi. “Mereka mengecilkan bus kami hahahahha #totraininginataxi,� demikian ditweet pemain berusia 35 tahun itu. Tidak berfungsinya bus itu tidak memengaruhi rencana pelatih Miguel Herrera, karena mereka dapat berlatih sesuai jadwal pada pukul 10.30am waktu lokal (1330 GMT). Mexico berada di Grup A bersama tuan rumah Brazil, Kroasia dan Kamerun. Pertandingan pembuka akan diadakan di Natal, Jumat.=ANT/DAR


16

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

KAMIS 12 JUNI 2014 No. 0379 | TAHUN III

Costa Tak Takut Fans Brazil Rio de JaneiroPenyerang Spanyol Diego Costa tidak percaya dirinya akan menghadapi cemoohan dari negara kelahirannya pada Piala Dunia, setelah ia berpaling dari peluang untuk bermain bagi Brazil. “Sejauh ini baik-baik saja, dan orang-orang memperlakukan saya seperti apa yang saya perkirakan meski tidak selalu seperti itu,” kata Costa pada konferensi pers di markas timnas Spanyol di Curitiba pada Selasa. “Saya merasa santai sebab saya memiliki dukungan dari banyak orang yang memahami situasinya.” Costa bereaksi penuh kemarahan pada pekan lalu terhadap klaim dari pelatih Brazil Luiz Felipe Scolari yang mengatakan bahwa ia telah menghubungi sang pemain dan menawarinya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia.” Costa mengatakan bahwa hanya pelatih Spanyol Vicente de Bosque yang menghubunginya dan memberi ia peluang tersebut. Costa yang lahir di Brazil memilih untuk mewakili Spanyol di mana ia bermain untuk klub Atletico Madrid, dan telah melakukan debutnya untuk Spanyol pada pertandingan persahabatan melawan Italia Maret silam. Ia merupakan sosok fenomenal di Liga Spanyol musim lalu, mencetak 36 gol saat Atletico menjuarai liga domestik dan mencapai final Liga Champions. Costa berasal dari Lagarto yang terletak di timur laut Brazil dan terdapat banyak dukungan bagi dirinya di kota kelahirannya, yang terlihat dari banyaknya bendera dan kostum timnas Spanyol. “Kami merupakan sudut kecil Spanyol di Brazil dan mereka telah mendapat dukungan 100.000 pengge-

mar Brazil,” kata saudara kandungnya Jair kepada surat kabar As. Keluarga Costa akan melakukan perjalanan sejauh 350 kilometer ke Salvador de Bahia untuk menyaksikan pertandingan pembuka Spanyol pada 13 Juni, melawan Belanda. “Orang tua saya sangat gembira sebab sekarang saya lebih dekat dengan mereka. Mereka selalu mendukung keputusan saya,” kata Costa. Costa merupakan sosok pemain yang dibenci para penggemar tim rival akibat cara bermainnya yang kerap terlihat terlalu keras dan penuh provokasi kepada pemain-pemain lawan, namun di luar lapangan ia merupakan sosok penuh pesona dan begitu disambut hangat oleh rekan-rekannya di timnas Spanyol. “Mereka memperlakukan saya dengan cara yang begitu istimewa dan saya merasa sangat nyaman di sini. Ini hal yang menakjubkan. Saya menjalani periode hebat saat ini dan saya harus bersyukur untuk hal itu.” Costa telah menjalani tes kebugaran saat melawan El Salvador akhir pekan silam, setelah sempat mengalami masalah-masalah pada otot paha belakangnya di fase akhir musim lalu. Ia bermain cukup lama pada pertandingan persahabatan itu dan tidak menderita rasa sakit. “Saya memerlukan pertandingan itu untuk menepis rasa cemas bahwa saya menderita cedera lain. Dua (pertandingan) terakhir saya merasa baik-baik saja, kemudian bermain dan mengulang cedera. Meski demikian sekarang saya merasa jauh lebih baik,” kata Costa. “Normal untuk merasa gugup sebelum dimulainya (turnamen). Kami menghadapi tim yang sangat kuat dan kami semua berlatih setiap hari untuk bisa berada pada kondisi terbaik.”=ANT/DAR

MENGUNJUNGI STADION ITAQUERAO LAPORAN EKSKLUSIF WARTAWAN KORAN MADURA, CAROL AJI, DARI BRAZIL OLAHRAGA | 18

“Lahir di Brazil dan sempat memperkuat tim nasional negeri Samba, namun akhirnya Diego Costa memilih memperkuat tim nasional Spanyol pada Piala Dunia 2014 di tanah kelahirannya, Brazil”


KAMIS 12 JUNI 2014 No. 0379 | TAHUN III

ADA BOCAH PESTA MIRAS OPLOSAN

BAU DISHUBKOMINFO MULAI TERCIUM PAMEKASAN | G

SUMENEP | D

KORAN MADURA

HUMAYDA KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III TIADA ILMU YANG SIA-SIA

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Bingkisan Keranda untuk KorpS Adhyaksa S

AMPANG – Aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) bergerak dari depan Pasar Srimangunan Sampang menuju kantor Kejaksaan Negeri Sampang Jl. A. Suprapto No.84 Sampang membawa keranda mayat, Rabu (11/6) sekitar pukul 10.00 Wib. Sesampainya di kantor kejari, mereka melakukan shalat ghaib. Aksi teatrikal tersebut sebagai simbol matinya penegakan hukum. Demonstran menuntut kejelasan penanganan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang tengah ditangani pihak Korps Adhyaksa tersebut. Ketua LSM Madura Development Watch (MDW) Sampang Tamsul mengatakan, seluruh aktivis mahasiswa baik dari aliansi LSM maupun ormas menutut agar Kejari menindaklanjuti beberapa perkara kasus korupsi. Kejari Sampang hingga kini belum juga melakukan penahan terhadap beberapa tersangka kasus korupsi. Dengan demikian, dirinya mendesak agar pihak kejari segera melakukan penahanan dan eksekusi beberapa tersangka kasus lainnya. “Beberapa kasus tipokor ini

sampai saat ini belum ada kejelasan terkesan diam di tempat, padahal sudah ditetapkan tersangka, kenapa belum juga ditahan,” ucapnya saat orasi. Catatan Koran Madura, abdi negara aktif yang sudah ditetapkan tersangka namun belum ditahan, di antaranya, Achmadi (tersangka kasus dana kontingensi dan demfarm di Dinas Pertanian), Rosuli Muklis (tersangka bibit fiktif Dinas Pertanian), Imam Sanusi (tersangka kasus mark up damkar), inisial SA (tersangka kasus bibit tebu Dishutbun), dan Zainullah (tersangka pungli tunjungan guru khusus daerah terpencil Dinas Pendidikan). Sembilan tersangka kasus dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD periode 1999-2004 yang sudah ditetapkan sejak November 2013, sampai saat ini juga belum ditahan. Mantan anggota DPRD Sampang periode 19992004, yaitu Kurdi Said, Faidol Mubarok, Umar Farouk, Abdul Qowi, Moh Bakir, Asadullah, Sudarmadji, Agus Sudihardjo, Jumal, dan M Dawi. Tamsul juga menyanyangkan upaya kriminalisasi yang dilakukan Korps Adhyaksa kepada

Aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) saat berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Rabu (11/6) sekitar pukul 10.00 Wib. Dalam aksinya, mereka membawa keranda mayat dan melaksanakan shalat ghaib sebagai simbol matinya penegakan hukum.

Achmadi tersangka kasus dana kontingensi dan demfarm Dinas Pertanian Rosuli Muklis tersangka bibit fiktif Dinas Pertanian

TERSANG KA M A

Kejari: Kami Harus Berhati-hati Menangani Kasus

BE SIH

RAN RKELIA Inisial SA tersangka kasus bibit tebu Dishutbun

Zainullah tersangka pungli tunjangan guru daerah terpencil Dinas Pendidikan

Imam Sanusi tersangka kasus mark up damkar BPBD

Kurdi Said, Faidol Mubarok, Umar Farouk, Abdul Qowi, Moh Bakir, Asadullah, Sudarmadji, Agus Sudihardjo, Jumal, M Dawi tersangka dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD periode 1999-2004

aktivis mahasiswa yang dilaporkan kepada kepolisian, saat mengungkap dugaan kasus korupsi BSPS. Menurutnya, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga negara untuk melaporkan masyarakat dalam mengkritisi kinerjanya.

Olah data: M. Kamil Akhyari Grafik: Ach. Sunandar

“Kalau seperti ini sama saja sudah menyalahgunakan wewenang, ketika Kejari melaporkan sedang menggunakan fasilitas negara seperti memakai baju institusinya, lalu aktivis dilaporkan sama dengan upaya pengkerdilan terhadap peran aktivis yang me-

miliki fungsi kontrol,” katanya. Sayangnya, aksi massa tidak ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah. Lantaran, sedang rapat di luar kota. Demonstran hanya ditemui Humas Kejari Sampang Sucipto. Menurut Sucipto, pihaknya dalam menangani sejumlah kasus korupsi membutuhlan waktu. Sehingga, dalam melakukan penahanan terhadap tersangka harus disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Tersangka lain yang belum dilakukan penahanan belum memenuhi persyaratan untuk BAP, kami juga berhati-hati menangani kasus, karena butuh waktu, dan kami siap menuntaskan kasus korupsi,” jelasnya saat menemui massa. Sucipto yang merupakan Kasi Intel Kejari menambahkan, terkait pihaknya melaporkan aktivis kepada kepolisian, saat ini tinggal menunggu pembuktian dalam pemeriksaan dan persidangan. “Agenda pemeriksaan dan persidangan itulah nantinya bisa membuktikan kebenaran tudingan yang disampaikan Wafi Anas, kami juga keberatan dituding menerima uang Rp 100 juta,” tutupnya. =RYAN HARIYANTO/MK


KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 12 JUNI 2014 No. 0379 | TAHUN III

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Penegak Perda Kurang Bertenaga SUMENEP - Penegak perda yang terdiri dari Satpol PP, BP2T, TNI, kepolisian, dan Dishub dinilai oleh Komisi B DPRD Sumenep kurang bertenaga dalam menindak beberapa rumah kos dan kafe yang ditengarai tidak sehat. Termasuk yang tidak mengantongi izin. Sehingga rumah kos dan kafe seringkali dijadikan tempat mesum. “Sudah seringkali saya bilang segencar apa pun razia itu dilakukan oleh tim, maka takkan pernah sukses kalau penegak perda tak bertenaga,” kata anggota Komisi B DPRD Sumenep Endang Sri Rahayu, Rabu (11/6). Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, para pemuda pemudi yang terjaring razia selalu pada tempat yang sama. “Kalau tidak pada kos itu, maka di hotel yang sana atau di kafe ini. Makanya, tak ada solusi lain selain menutup paksa rumah kos atau kafe yang tidak sehat, jangan selalu dikasih toleransi dong,” tegasnya. Seharusnya, jika ada rumah kos, kafe, dan hotel yang dinilai tidak sehat, penegak perda langsung menutup, jangan selalu dikasih toleransi. “Buktinya, sampai sekarang mereka belum juga mengurus izin dan tetap menerima tamu-tamu di luar jam yang telah diatur. Jadi, sekali lagi saya minta agar tenaga tim perlu ditingkatkan, kalau kemarin larinya masih lambat, maka sekarang harus kencang. Kalau tidak seperti itu, maka Sumenep sebagai pulau santri akan tercederai,” jelasnya.

Salah satu faktor lain, kata Endang, Sumenep belum memiliki regulasi khusus terkait dengan masalah ini. “Oleh karena itu, jika pada saat ini kami tak sempat membuat regulasi itu, maka anggota DPRD periode selanjutnya mau tidak mau harus membuat perda khusus terkait dengan perihal rumah kos, hotel, dan kafe. Karena hanya dengan tindakan tegas dan perda itu, masalah ini bisa segera diselesaikan,” tegasnya. Ketika ditanya lebih lanjut ketidaktegasan pihak pemerintah terhadap beberapa kos atau kafe, Endang juga tidak mengerti kenapa seringkali pemerintah terlalu memberikan toleransi terhadap para pemilih kos, kafe atau hotel. “Perlu dipertanyakan, kenapa kurang bertenaga ketika berhadapan dengan masalah ini. Saya juga tidak mengerti kenapa. Mungkin ada sebab lain,” ujarnya, tak menjelaskan soal penyebab lain itu. Sementara Abd. Majid mengatakan bahwa pihaknya sudah sering melakukan razia, bahkan tidak hanya tiap malam minggu. Tetapi hampir tiap hari melakukan operasi. “Kami sudah melakukan operasi itu tidak hanya tiap akhir pekan tetapi sudah setiap hari. Buktinya, beberapa hari ini kami sudah melakukan operasi ke beberapa tempat. Bahkan kami akan memantau dan mendatangi 28 rumah kos yang ada di Sumenep,” jelasnya saat dikonfirmasi oleh Koran Madura. =SYAMSUNI

Sejumlah buruh pabrik garam melakukan proses pengemasan garam, di Pabrik garam beryodium, di Panggungrejo, Pasuruan, Jatim. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berupaya meningkatkan produktivitas garam nasional dan swasembada garam nasional secara terus-menerus, melalui strategi revitalisasi dan intensifikasi, program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar), sehingga impor garam dapat dikurangi dan bahkan impor dihentikan.

PERTUNJUKAN LUMBA LUMBA. Dua ekor lumba-lumba Jawa melakukan atraksi menari dan melompat diatas air pada pertunjukan atraksi lumba-lumba keliling Taman Safari Indonesia, di lapangan Gor Wirabakti, Lumajang, Jatim, Rabu (11/6). Meski diprotes dan ditentang berbagai LSM perlindungan satwa pertunjukan lumba-lumba keliling berbagai kota ini tetap dilaksanakan.

366 Penerima Pugar Masih Menggantung Kementerian Potong Dana Pugar Hingga 53 Persen SUMENEP- Sebanyak 366 penerima program usaha garam rakyat masih menggantung, bahkan belum diplotting siapa saja yang akan menikmati bantuan itu. Pasalnya, untuk Kabupaten Sumenep dipotong sebanyak 53 persen dari anggaran sebesar Rp 4,144 miliar. Berdasarkan surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dana itu hanya tersisa Rp 1,7 miliar. “Berdasarkan surat yang kami terima dari kementerian, dana anggaran pugar dipotong 53 persen. Jadi, hanya tersisa Rp 1,7 miliar dari anggaran 4,144 miliar,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Mohammad Jakfar, Selasa (11/6). Pihaknya belum tahu secara pasti penyebab pengurangan tersebut. Hanya saja, di semua kementerian itu mengalami pemotongan Rp 100 triliun lebih. “Mungkin salah satu sebabnya akibat subsidi BBM yang kurang. Sehingga imbasnya, program bantuan yang masuk ke kementerian semua kegiatan dipotong,” jelasnya. Soal tehnis yang harus dilakukan oleh DKP untuk men-

Mohammad Jakfar Kepala DKP

jelaskan ke masyarakat terkait dengan pemotongan, kata Jakfar, pihaknya harus melakukan dengan cara teknis yang matang, agar masyarakat tidak berpikir yang aneh-aneh, terutama kepada

kelomppk P2HP. “Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan pertemuan dan sosialisasi kepada beberapa kelompok usaha garam. Dan masing-masing P2HP itu mendapatkan bantuan Rp 50 juta. Nah, karena ada surat dari kementerian bahwa kegiatan itu dibatalkan, maka kami harus mengumpulkan lagi dan menyampaikan secara jelas, bahwa ini semua bukan kesalahan dari Pemkab, tetapi ada pemotongan dari pusat,” jelasnya. Sedangkan untuk kegiatankegiatan lain tidak mendapat pemotongan apalagi harus ditiadakan. “Seperti program budi daya, semoga tidak ditiadakan. Karena kalau semua program dipotong, bahkan ditiadakan, sebab kami cukup khawatir, jelas banyak masyarakat yang kecewa,” jelasnya. Berdasarkan data dari DKP, kurang lebih ada 366 usaha garam rakyat yang masuk dalam binaan DKP. Kini, DKP harus menjelaskan secara jelas agar tidak ada banyak rakyat kecewa, terkait dengan pemotongan dana itu. =SYAMSUNI/MK


Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

Polres Bakal Diadukan ke Mabes Polri Marjoko: Kita Sedang Melakukan Penyelidikan SUMENEP – Moh Hasan, warga Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting, melalui kuasa hukumnya Ach Supyadi, berencana mengadukan Kepolisian Resor (Polres) Sumenep ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dan Kompolnas. Kapolres AKBP Marjoko ditengarai melanggar kode etik dan disiplin, karena sampai saat ini disinyalir belum menindaklanjuti laporan Moh Hasan terkait dugaan pemalsuan akta kelahiran oleh oknum redes (register desa). Moh Hasan awalnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan sudah diterima Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim pada 22 April lalu. Polda Jatim melimpahkan laporan itu ke Polres Sumenep. Surat pelimpahan perkara dari Ditreskrimum Polda Jatim ke Polres Sumenep sudah turun pada

tanggal 30 April 2014. “Kasus itu dilimpahkan oleh Polda Jatim ke Mapolres Sumenep karena locus delicti-nya memang terjadi di Sumenep,” kata Ach Supyadi. Tapi, surat pelimpahan tersebut ditengarai tak ditindaklanjuti oleh polres. Moh Hasan mengatakan sudah berulang kali datang ke Mapolres Sumenep dengan didampingi kuasa hukumnya menanyakan tindak lanjut laporannya. Namun tak kunjung ada kejelasan. Kuasa hukum pelapor menilai, secara keseluruhan polres sudah melanggar hukum pidana. Itu mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang

Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Menanggapi hal itu, Kapolres AKBP Marjoko mempersilakan Moh Hasan bersama kuasa hukumnya untuk melapor ke Mabes Polri dan Kompolnas. Selama ini, pihaknya mengaku sudah menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Soal akan melaporkan itu kan hak mereka. Namun perlu ditegaskan jika Polres Sumenep sudah menerima surat pelimpahan laporan kasus itu dari Mapolda Jatim. Ya kita sedang melakukan proses penyelidikan, tidak ada kasus yang tidak ditindaklanjuti,” tuturnya. Terkait klaim pelapor sudah berulangkali datang ke Mapolres meminta penjelasan ke SIUM Polres, Marjoko menilai salah alamat. “Mestinya mereka bisa langsung bertanya kepada Bagian Reskrim Polres, bukan ke SIUM Polres.

Kronologi Hasan Mencari Keadilan Oktober 2013 Moh Hasan membuat dua akta kelahiran anaknya. Biaya per akta Rp 135 ribu. Mestinya hanya Rp 50 ribu per akta. 2 April 2014 Satu akta selesai. 4 April 2014 Moh Hasan mengadukan biaya membuat ke Dispendukcapil Sumenep. Di kantor Dispendukcapil, akta tersebut dinyatakan palsu. 22 April 2014 Moh Hasan melaporkan pemalsuan pembuatan akta ke Ditreskrimum Polda Jatim. 30 April 2014 Polda Jatim melimpahkan ke Polres Sumenep. Termasuk soal SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan),” terangnya.

C

Kasus tersebut berawal saat Moh Hasan membuatkan akta kelahiran untuk anaknya, Khusnul Khotimah, pada Oktober 2013. Pada waktu itu, ia mendatangi Register Desa (Redes) Banmaleng, namun sedang sakit sehingga minta tolong ke Redes Banbaru, Kecamatan Giligenting. Redes Banbaru mematok harga Rp 135 ribu, padahal ketentuan yang ada hanya Rp 50 ribu per akta kelahiran. Namun karena akta tersebut sangat dibutuhkan di sekolah Khusnul Khotimah, ia tetap memenuhi harga tersebut. “Moh Hasan ini membuat akta kelahiran ke Redes Banbaru dengan patokan harga Rp 135 ribu, karena orang ini membuat dua sehingga dia bayar Rp 270 ribu,” ungkap Syaiful, teman Hasan, saat mengadu ke Dispendukcapil Sumenep, pada 4 April 2014. Ia baru dapat satu akta kelahiran pada 2 April kemarin. Sementara satu akta lainnya hingga 4 April 2014 belum selesai. Setelah melaporkan kasus tersebut ke Disdukcapil, ternyata dokumen itu palsu. “Setelah akta kelahiran itu didapat kemarin lalu kami datang ke sini untuk mengcek dokumen ini, ternyata tadi kata Kabid di sini akta kelahiran ini palsu,” paparnya. =ALI RIDHO/MK

TENDER KAPAL DITUNDA

Pemkab Dikatakan Pembohong

Pekerja menyelesaikan pembuatan kapal kayu di dok Kapal Tegal, Jateng. Saat ini industri galangan kapal yang memproduksi kapal kayu terkendala akibat bahan baku kayu merangkak naik seperti kayu Merebo naik dari Rp 7 juta menjadi Rp 8,5 juta per meter kubik dan kayu Pekir naik dari 4,5 juta menjadi 5 juta per meter kubik.

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep dikatakan pembohong. Hal itu terkait dengan ditundanya realisasi tender kapal besar senilai Rp 28 miliar. Awalnya, pemerintah berjanji pada awal tahun mendatang, kapal tersebut sudah bisa direalisasikan. Namun tampaknya masih akan terealisasi pada tahun 2016. ”Yang jelas kami kecewa, sebab gagalnya tender kapal itu tidak jelas, sehingga anggaran yang telah disediakan itu menjadi sia-sia,” kata anggota Komisi C DPRD Sumenep Muhammad Husin, Rabu (11/6). Anggaran yang telah disiapkan Pemerintah Daerah sebesar Rp 17 miliar. Sebelumnya, pemkab telah mendatangkan tim ahli untuk dipresentasikan masalah teknisnya. ”Dulu memang begita, namun kenyataan gatoto alias gagal total,” terangnya. Kapal dengan tujuan Kepulauan Sapeken itu direncanakan berkapasitas 300 penumpang dan memuat 10 kendaraan. Politisi PKNU asal kepulauan itu meminta pemeritnah Sumenep bisa mempertanggungjawabkan gagalnya tender kapal tersebut. ”Itu harus,

jika itu tidak dipertanggungjawabkan, namanya pemkab bohongi orang kepulauan,” terangnya dengan nada kecewa. Sebenarnya jadwal tender direncanakan pada bulan Januari-Februari kemarin, tapi gagal dilaksanakan karena proyek tersebut termasuk proyek tahun jamak. Kepala Dinas Perhubungan Sumenep Mohammad Fadilah pernah mengatakan, gagalnya tender pada tahun ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat 1, 2 dan 3. Menjelang mudik lebaran, keberadaan kapal besar yang tahan ombak sangat dibutuhkan warga kepulauan. Sementara Pemkab Sumenep saat ini hanya mempunyai lima kapal yang dijadikan alat transportasi laut untuk mengakut barang dan orang. Yakni dua kapal perintis, satu buah kapal cepat, satu buah kapal DBS 1, dan satu buah kapal Dharma Kartika. =JUNAEDI/MK


D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

TERJARING RAZIA. Polisi saat mengintrogasi bocah yang terjaring pesta miras oplosan di sekitar Stadion Gotong Royong, Panglegur Sumenep, Rabu (11/6) sekitar pukul 10.00.

KENAKALAN REMAJA

DANA ORGANISASI DIDUGA DITILAP

Perselisihan Pengurus KNPI Memanas SUMENEP– Perselisihan di internal Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep memanas. Hal itu menyusul kabar adanya dugaan penilapan dana pembentukan tim independen. Dua faksi saling klaim kebenaran. Eko Wahyudi, salah seorang pengurus DPD KNPI Sumenep, mengatakan, dana senilai Rp 50 juta yang ditengarai ditilap sudah mengucur ke pengurus harian DPD KNPI Sumenep. ”Kami saat ini melakukan penelusuran secara mendalam. Dengan pengurus yang lain, di luar pengurus harian sudah merapatkan barisan untuk masalah ini,” katanya. Jika terbukti dengan data valid, pihaknya akan melakukan boikot. ”Kami dengan sejumlah pengurus yang berjumlah 29 orang pasti akan

melakukan aksi boikot. Ini bentuk perlawanan kami, karena tidak transparan dalam penggunaan dana dimaksud,” tuturnya. Sementara Sekretaris DPD KNPI Sumenep Fauzan Adzima kembali menampik soal adanya aliran dana dari KNPI Jatim senilai Rp 50 juta. ”Sepersen pun saya tidak menerima dana itu. Itu hanya sekadar salah paham di internal pengurus. Buktinya selama ini kami masih belum menerima uang itu,” klarifikasinya. Ia meminta, isu yang berkembang di luar kalangan pengurus tidak direspons langsung. ”Kalau isu di luar, memang kami dinyatakan menerima dana pembentukan tim independen pemantau pemilu. Namun, kenyataannya itu hanya isu, kami tidak menerima dana apa pun sampai

detik ini,” ujarnya. Pernyataan itu juga diperkuat pengakuan Wakil Sekretaris DPD KNPI Jatim Aan Ainur Rofik. Menurut Aan, sampai saat ini KNPI Jatim belum pernah memberikan sumbangan apa pun terhadap pengurus KNPI yang berada di setiap kota/kabupaten. ”Mana mungkin kami memberikan uang sebanyak itu, toh saat ini pemebentukan tim independen saja masih belum jelas. Bisa saja akan gagal, apabila disidang pleno tidak disetujui oleh anggota,” katanya. Dana pembentukan tim independen sebesar Rp 50 juta itu diduga diterima oleh tiga orang, yakni Moh Mahsun (Ketua), Fauzan Adhima (Sekretaris), dan Suryadi Syah (Bendahara) sekitar satu minggu yang lalu. =JUNAEDI/MK

Ada Bocah Pesta Miras Oplosan SUMENEP – Satuan Polisi Pamong Paraja Sumenep menemukan bocah berumur 14 tahun sedang berpesta miras oplosan di sekitar Stadion Gotong Royong, Panglegur Sumenep, Rabu (11/6) sekitar pukul 10.00. Bersama dengan bocah itu, penegak perda mengamankan dua orang. Bocah tersebut berinisial MJ, warga Bangkalan. Sedangkan dua teman lainnya, SB (18) dan AT (27), warga Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep. Keduanya diduga sebagai peracik minuman oplosan, yang berdasarkan pengakuannya, minuman alkohol itu dicampur Kuku Bima. Tiga laki-laki yang diduga pengangguran itu tidak menyadari kalau saat itu sedang ada razia Satpol PP, lantaran sedang dalam kondisi tidak sadar. Ketiganya diciduk dan diamankan ke Kantor Satpol PP Sumenep. Ketiganya saat diamankan tidak memberikan perlawanan. Kasatpol PP Sumenep Abdul Madjid mengatakan, usai dirazia tiga laki-laki itu dibawa ke Mapolsekta Sumenep untuk mendapatkan pembinaan. Soal bocah asal

Bangkalan yang diisukan terkait perdagangan anak, Madjid mengaku belum melakukan pemeriksaan ke arah sana. “Itu yang kita khawatirkan memang. Sebab, impor ABG (anak baru gede) ini rawan terjadi trafficking (perdagangan anak), sehingga bisa jadi kalau ini tidak diantisipasi dengan baik, mereka akan terjebak dalam lubang yang fatal itu. Terperangkap dalam trafficking,” katanya.

Itu yang kita khawatirkan memang. Sebab, impor ABG (anak baru gede) ini rawan terjadi trafficking (perdagangan anak), ”

Abdul Madjid

Kasatpol PP Sumenep Pihaknya akan terus gencar melakukan razia mengingat sebentara lagi memasuki bulan suci Ramadhan. Pihaknya tidak ingin ada perbuatan yang mengarah pada maksiat. Makanya selama sepekan akan terus digencarkan razia. =ALI RIDHO


KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

E

Konstruksi Bangunan Pasar Berbahan Baja Ketua Komisi B: Kami Akan Awasi Secara Ketat SUMENEP- Konstruksi bangunan pasar Anom Baru Sumenep akan dibangun dengan menggunakan bahan dari baja, bukan lagi berbahan beton seperti bangunan dulu. Kini, barang-barang tersebut sudah tiba dan siap untuk dipasang. Hal demikian dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pasar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Imam Sukandi, Rabu (11/6) usai bertemu dengan Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep. Imam menjelaskan, karena pembangunan pasar tradisional terbesar di Sumenep ini akan menggunakan kontruksi baja, maka pekerjaannya akan diselesaikan di Surabaya. “Sekarang kan menggunakan kontruksi baja, bukan beton. Jadi, bisa dikerjakan di Surabaya dan dikirim setelah siap dipasang,” jelasnya. Ketika ditanya tentang target penyelesaian, sesuai kontraktual dengan investor, pembangunan tersebut sudah harus selesai antara bulan Oktober dan Nopember 2014. Karena pihaknya menginginkan para pedagang itu segera punya tempat untuk berdagang. “Jadi, insya Allah tahun ini ratusan pedagang korban kebakaran sudah bisa menikmati,” jelasnya.

Disinggung anggaran pembangunan, Imam menyatakan bahwa anggarannya Rp 40 miliar. “Tetapi bukan dari APBD, dana itu murni dari investor,” tegasnya. Kebakaran yang terjadi pada tahun 2007 silam, telah melahap habis 212 lokal. Sehingga para pedagang harus menempati lokasi semi permanen. Bahkan rela berdesak-desakan dengan para pedagang lainnya lantaran area pasar sangat sempit. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, masa depan pedagang adalah tujuan utamanya. Oleh karena itu, kata Bambang, pihaknya akan mengawasi secara intens bangunan yang akan dibangun oleh investor tersebut. “Kami akan awasi dari awal. Sebab kami tidak mau, kerja sama ini bernasib seperti dahulu kala, investor tak bisa meneruskan bangunan,” katanya. Bahkan kata Bambang, komisi telah mewanti-wanti agar dalam

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi menanggapi pembangunan pasar yang menggunakan baja, Rabu (11/6).

kontraktual bangunan itu, sanksi tegas dijalankan. Jika investor tidak mampu menyelesaikan pembangunan itu sesuai kontrak yang ada, maka sanksi tegas harus berlaku. “Alhamdulillah, legislatif dan eksekutif ada kesepahaman soal kontraktual bangunan. Sehingga kami percaya kepada dua belah pihak, tinggal kami buat kebija-

kan, terus secara teknis, DPPKA yang mengerjakan,” jelasnya. Bahkan, lanjut Bambang, siapa pun boleh mengawasi dari awal, baik dari rancangannya yang dikerjakan di Surabaya hingga pada pengerjaan proyeknya. “Jadi, dari kami, legislatif ataupun eksekutif hendak mengontrol rancangan itu boleh,

sebab kesepakatan itu sudah kami buat sejak awal. Itulah bentuk antisipasi dari kami agar pengalaman pahit itu tidak terulang kembali. Sebab perihal pasar itu berkaitan betul dengan hajatan orang banyak, terutama 212 pedagang yang terkena dampak kebakaran,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

Dugaan Program Desa Fiktif

Dewan: Itu Bisa Masuk Ranah Korupsi SUMENEP – Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep Ach. Riadi menilai dugaan sejumlah program fiktif di Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken bisa dikategorikan masuk ranah korupsi. Alasannya, dana yang seharusnya untuk program namun tidak dilaksanakan, sehingga dimungkinkan masuk kantong pribadi. Otomatis, sambung Politisi PKS itu, tindakan itu menyebabkan adanya kerugian negara. Sebab, dana melalui APBD 2013 ini tidak dilaksanakan. ”Itu dana pemerintah kalau tidak dilaksanakan maka harus dikembalikan ke kasda. Namun, apabila tidak dikembalikan sedangkan programnya tidak ada, jelas kerugian negara di dalamnya.Sehingga, itu masuk ranah korupsi,” ujarnya. Dengan begitu, menurut Riadi,

penegak hukum hendaknya sudah bisa melakukan pengusutan atas kasus tersebut. Sebab, disamping merugikan negara ini sudah merugikan masyarakat pula. ”Kami minta penegak hukum pro aktif dalam mengusut kasus ini. APalagi, warga sudah melaporkan ke bupati Sumenep,” ungkapnya. Riadi meminta warga juga bisa melaporkan kasus ini ke kejaksaan negeri (kejari) Sumenep atau ke Polres Sumenep. ”Kami khawatir penegak hukum masih menunggu laporan. Makanya, warga segera melapor. Padahal, dengan pemberitaan itu polisi sebenarnya sudauh bisa bergerak,” tuturnya. Politisi muda ini mengungkapkan, pihaknya sangat menyesalkan adanya dugaan fiktif pada program pemerintah. Sehingga, program menjadi tidak ada man-

Jika memang menemukan indikasi penyimpngan, kami harap agar dilaporkan secara tertulis pada kami.”

Didik Untung Syamsidi Inspektorat Sumenep

faatnya. ”Tidka tanggung-tanggung dana yang ditilap oknum desa mencapai ratusan juta, apabila melihat laporan program fiktif oleh warga Pagerungan Besar itu,” tuturnya. Riadi menambahkan, pihaknya juga berencana ikut mengusut kasus ini. Yakni, dengan melakukan cek and ricek ke lapangan. ”Ter-

masuk, kami juga akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa setempat. Itu untuk mempertanyakan dugaan penyimpangan program desa itu,” ungkapnya. Inspektorat Sumenep, Didik Untung Syamsidi mengatakan jika pihaknya selama ini masih belum menerima laporan adanya indikasi penyimpangan itu. ”Jika memang menemukan indikasi penyimpngan, kami harap agar dilaporkan secara tertulis pada kami. Sehingga dengan begitu kami mempunya pijakan untuk mengklarifiksi temuan itu,” katanya Disinggung masalah sanksi yang akan diberikan, pihaknya masih belum bisa memastikan. Sebab saat ini masih belum melakukan peninjauan lebih lanjut. ”Kalau maslah sanksi, kami tidak beisa menetukan, karena itu

haurs berdsarkan hasil audit yang kami lakukan nanti,” tukasnya. Sebelumnya, Salah satu tokoh masyarakat desa pegerungan besar H. Rajani melaporkan dugaan aanya indikasi program fiktif terhadap Bupati Sumenep. Saah atu program yang ditengarai fiktif, pembuatan rabat beton yang nilainya mencapai Rp 100 juta. Dana itu bersumberkan dari dana ADD (alokasi dana desa) dan program BKPI dan FPU. Selain itu juga, program pembangunan pagar desa seberas Rp 50 juta dengan sumebr dana bantuan keuangan percepatan pembangunan pedesaan (BKP3) juga tiakada wujudnya. Sehingga bisa dipastikan jika semua program yang masuk ke Desa pgerungan PBesar itu fiktif. =JUNAEDI/YAT


KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014|NO. 0379|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 12 JUNI 2014 NO. 0379 | TAHUN III

F

Sekdes Gelapkan Mobil Rental Sudah 3 Bulan Terlapor Belum Ditangani Polisi PAMEKASAN - Salah seorang PNS aktif, berinisial SH, 40, yang sehari-hari bertugas sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) di salah satu Desa di Kecamatan Pademawu, diduga telah melakukan penggelapan mobil, dengan modus awalnya menyewa. Sebab SH ini telah menyewa mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 nopol M 1793 D, sejak 4 April lalu, namun hingga kemarin (11/6) belum juga dikembalikan ke pemiliknya.

HILANG. Pemilik rental mobil saat menunjukkan surat bukti tanda laporannya ke Polres Pamekasan kemarin.

KOMISIONER KPU

KPU Jatim Tidak Konsisten? PAMEKASAN - Penetapan lima komisioner KPU Pamekasan hingga Rabu malam (11/6) masih belum jelas. Padahal dalam jadwal tahapannya, seharusnya kemarin sudah ada penetapan dari KPU Jatim. Selanjutnya hari ini dilakukan pelantikan atas lima komisioner KPU Pamekasan yang baru itu oleh KPU Jatim di Surabaya. Ketua Timsel KPU Pamekasan, Zainullah mengatakan kurang paham. Karena penetapan ini sudah menjadi domain KPU Jatim. Dia membenarkan seharusnya sesuai jadwal tahapan, pengumuman adalah kemarin, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan keesokan harinya, yaitu hari ini. “Saya juga tidak tahu kenapa belum ada penetapan hari ini. Saya coba menghubungi pihak KPU Jatim, tapi HP-nya tidak aktif. Mungkin masih rapat membahas ini,” ungkap Zainullah. Sementara Sekretaris KPU Ach. Hermanto mengaku pihaknya juga belum mendapat informasi dari KPU Jatim terkait hal ini. Menurutnya, jika sudah ada penetapan terkait Komisioner KPU Pamekasan ini, pihaknya menjadi orang pertama di Pamekasan yang menerima informasinya. Sebab

pihaknyalah yang akan menyampaikan dan menghubungi masing-masing dari lima calon Komisioner KPU Pamekasan ini. “Belum ada penetapan dari KPU Jatim. Saat ini Komisioner KPU Jatim masih pleno,” tukasnya tadi malam pukul 20.30. Akan tetapi, berdasarkan petunjuk dari KPU Jatim, penetapan itu akan ke malam itu juga (tadi malam). Tapi belum jelas akan keluar pukul berapa. Rapat pleno tersebut lama, sebab penetapan ini tidak hanya untuk KPU Pamekasan saja, namun penetapan Komisioner KPU secara serentak, untuk Komisioner KPU di empat Kabupaten di Madura, Surabaya, dan Sidoarjo. Herman juga memastikan jadwal pelantikan tidak berubah, yaitu dilakukan hari ini di Surabaya. Pelantikan nanti juga dilakukan serentak untuk para calon komisioner KPU dari beberapa kabupaten/kota di atas. “Jika sudah ada penetapan nanti, jam berapa pun, KPU Jatim akan menghubungi saya via telepon, kemudian saya menghubungi via telepon pula kepada lima orang yang sudah ditetapkan tersebut,” paparnya tadi malam. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pemilik mobil ini adalah Budi Cahyono, 40, warga Jl Sersan Mesrul. Dia memang mempunyai usaha rental mobil. Karena itu, dia melaporkan kejadian ini ke Polres Pamekasan. Dengan harapan mobilnya itu bisa kembali. Budi sendiri telah melapor ke Polres sejak 17 April lalu. Akan tetapi hingga kemarin kasus ini belum ada perkembangan. Selain mobilnya belum kembali, SH juga masih berkeliaran dan masih aktif bekerja sebagai PNS. Budi menceritakan awal mula kejadian ini pada 4 April lalu. Saat itu SH berniat menyewa mobil kepada Budi. SH ini sebenarnya pelanggan Budi. SH berniat menyewa mobil tersebut selama lima hari, untuk dipakai bepergian ke luar kota. Karena sudah pelanggan, Budi percaya. Dalam sewa-menyewa itu tidak ada jaminan apa pun. Bahkan atas permintaan SH, uang sewa akan dibayar ketika sudah mengembalikan mobil. Budi mengiyakan, karena setiap kali SH menyewa juga seperti itu. Tapi sebelumnya lancar. “Namun, belum sampai lima hari, sekitar tiga hari setelah pinjam, SH datang ke rumah. Dan bilang jika mobil yang dia sewa ke saya dipakai temannya, d a n t i d a k k e m b a l i ,” c e r i t a Budi. Saat itu SH juga mengatakan setelah memakai Xenia tersebut, teman SH yang bernama Kadir, warga Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, HP-nya tidak bisa dihubungi. Kemudian Budi dan SH samasama berusaha mencari keberadaan Kadir. Mereka berdua

berkali-kali mencari Kadir ke rumah orang tuanya di Sentol, tapi tidak pernah ketemu. Orang tua Kadir menyatakan tidak tahu keberadaan anaknya tersebut. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, Budi mendapatkan informasi dari beberapa temannya, juga mendapat informasi dari beberapa rekan sesama pemilik rental mobil, jika Xenia-nya telah digadaikan kepada seseorang di Pamekasan. Yang menggadaikan mobil itu adalah Samhaji. Mendengar informasi itu, Budi berusaha untuk mengkonfirmasinya ke Samhaji. Akan tetapi, ketika akan mengkonfirmasi hal ini, Samhaji selalu menghindar, dengan berbagai alasan. Bahkan beberapa kali didatangi ke kantornya tidak pernah ketemu. Melihat ada gelagat tidak baik, lantas Budi melapor ke Polisi. Atas perilaku ini, Budi merasa rugi. Selain rugi seharga mobil itu, yaitu Rp 120 juta, juga usaha retalnya tidak jalan. Menurutnya, dia menyewakan mobil tersebut per harinya Rp 200 ribu. Dengan kejadian ini, sejak 4 April lalu hingga saat ini, dia tidak menerima income dari usaha rental mobil Xenia-nya tersebut. Terkait penanganan kasus ini, Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengatakan jika penyidik sedang mendalaminya. Terlapor, SH juga sudah dipanggil oleh penyidik. Termasuk beberapa saksi lainnya. Akan tetapi penyidik belum menemukan bukti yang kuat untuk menjerat SH. =SUKMA FIRDUS/UZI/RAH


Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014|NO. 0379|TAHUN III

G

Bau Dishubkominfo Mulai Tercium LIMPA : Kinerja Lelet, Diduga Ada Pembengkakan Anggaran PAMEKASAN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lumbung Intelektual Muda Pamekasan (LIMPA) mendatanagi Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) di Jl Bonorogo, Pamekasan, Rabu, (11/6) kamarin. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi terkait sejumlah kegiatan Dishubkominfo yang dinilai tidak maksimal, karena pada anggaran tahun 2013 banyak yang tidak terserap dengan baik. Mereka juga menuding visi dan misi Bupati Pamekasan yang berkaitan dengan Dishubkominfo berjalan lamban. Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.00 itu ditemui langsung Kepala Dishubkiminfo Pamekasan, Mohammad Zakir, didampingi oleh seluruh kepala bidang yang bertempat di Aula Dishubkominfo setempat. Koordinator Limpa Pamekasan, Lukman Hakim mengatakan pada tahun anggaran 2013 lalu banyak anggaran untuk Dihubkominfo yang tidak terserap dengan baik sehingga harus kembali ke kasda. Akibatnya, realisasi proram Dishubkominfo banyak yang lamban. Sehingga hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan

visi dan misi Bupati Pamekasan untuk melakukan percepatan pembangunan. “Kalau program itu sudah tidak terlaksana, maka asas kemanfaatan yang seharusnya sudah terasa oleh masyarakat menjadi tertunda,” katanya. Selain itu, Lukman juga menyebutkan, ada selisih anggaran antara alokasi dana yang dimiliki Dishubkominfo. Sehingga hal tersebut menimbulkan asumsi negatif yang mengarah terhadap adanya dugaan mark up anggaran. Dishubkominfo memiliki alokasi dana sebesar Rp 10 miliar.

Namun, secara mengejutkan anggaran tersebut berubah menjadi Rp 11 miliar. Bahkan anggaran tersebut sudah diploting ke dalam anggaran Dishubkominfo tahun 2014 ini. “Setelah kami sesuaikan dengan alokasi dana berdasarkan hasil telaah kami, bahwa ada anggaran yang bersifat siluman, dan itupun sudah diploting sehingga kami datang mempertanyakan itu,” ungkapnya. Sementara itu, Kadishubkominfo Pamekasan, Mohammad Zakir mengatakan bahwa selisih anggaran tersebut merupakan tambahan anggaran untuk proyek pembangunan tambatan perahu. “Ada tambahan anggaran sebesar Rp 1 miliar yang sebelumnya tidak dimasukkan. Jadi, yang awalnya Rp 10 miliar menjadi Rp 11 miliar,” jelasnya. Menanggapi keterlambatan sejumlah kegiatan di Dishubkoninfo, menurut Zakir, kegiatan di Dishubkoninfo banyak program yang harus dikontraktualkan karena nilainya lebih dari Rp 200 juta. Sehingga untuk menjalan-

KONDISI PERMUKIMAN

Dana Stimulan Baru Terserap 40 Persen PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menganggarkan dana stimulan sebesar Rp 34 miliar tahun ini. Dana tersebut mulai disalurkan kepada kelompok masyarakat (Pokmas) di wilayah tersebut. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun ini, serapannya baru 40 persen. Dana sebesar itu digunakan untuk kegiatan perbaikan kondisi permukiman, seperti perbaikan jalan dengan pemasangan paving, perbaikan saluran, dan bangunan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dana stimulan dimaksudkan sebagai dorongan kepada masyarakat untuk dikerjakan secara swadaya warganya. Kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Pemekasan, Muharram mengatakan berkas pengajuan dari kelompok masyarakat (Pokmas) yang berharap mendapatkan ini mencapai 1.500 kelompok. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang ada, pokmas yang mendapatkan sekitar 1.000 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan bantuan dengan jumlah yang beragam tergantung dari tingkat kebutuhan yang akan diperbaiki, mulai dari Rp 10 juta hingga 50 juta. “Sampai saat ini masih 40 persen yang sudah terealisasi, karena setelah kami cek

berkas pengajuannya masih banyak kelompok yang perlu dilengkapi. Pastinya hingga akhir tahun nanti semuanya akan terserap, karena dana ini memang diharapkan oleh masyarakat untuk memperbaiki lingkungannya,” katanya. Menurut Muharram, dana tersebut hampir menyebar di 189 desa/kelurahan dari 13 kecamatan yang ada di wilayah Pamekasan. Namun pihaknya tidak bisa menghitung secara pasti sebab hingga saat ini masih banyak pokmas yang masih malakukan perbaikan berkas yang diajukan. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena penggunaannya memang sudah sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh masyarakat melalui pokmas yang bersangkutan. Untuk itu, Muharram berharap dengan dana stimulan dapat memberikan kemudahan pembangunan dengan cepat sehingga manfaatnya juga dengan cepat dirasakan oleh masyarakat, mengingat usulan pembangunan dari dana tersebut langsung dari masyarakat. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

kan program tersebut masih menunggu hasil lelang. “Sementara ini masih banyak rekanan yang katanya masih

mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU)-nya terlebih dahulu,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SELURUH PIMPINAN DAN STAF BADAN DAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN MENGUCAPKAN

Selamat dan Sukses

KEPADA DRS. H. ACHMAD SYAFII, MSI ATAS DIRAIHNYA PIALA ADIPURA KATEGORI KECIL YANG KE-5

Drs. Taufikurrachman, Msi

Kepala Badan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

Drs. Mohammad Zakir, MSi Kepala DISHUB KOMINFO Kabupaten Pamekasan

Ir. H. Totok Hartono

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan

Lukman Hedi Mahdia, SH. MSi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pamekasan


H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014|NO. 0379|TAHUN III

Rombongan Pengantar Umrah Dilarikan ke RSUD

RINGSEK. Kondisi bodi belakang kanan sedan setelah dihantam pikap.

1 Orang Harus Ditangani Intensif, Lainnya Luka-luka PAMEKASAN - Nahas dialami mobil pikap nopol M 8997 A Selasa malam (10/6) pukul 19.00 WIB. Pikap warna hijau, yang berpenumpang delapan orang itu, terguling di Jl Trunojoyo, Desa Laden, Kecamatan Kota, setelah menabrak sedan warna silver nopol M 618 VC yang sedang parkir. Akibatnya, semua penumpang pikap, baik yang duduk di dalam bersama sopir, juga yang duduk di bak belakang, harus dilarikan ke RSUD dr Slamet Martodirdjo. Di antara mereka terdapat balita berumur 1,5 tahun dan anak-anak umur 12 tahun. Semua korban mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Selain terkena benturan bodi pikap, juga terbentur ke aspal setelah terguling. Korban paling parah yang duduk di kiri sopir, satu orang. Karena sampai tak sadarkan diri, bahkan harus dibantu tabung oksigen untuk bernafas, begitu tiba di UGD. Sejatinya para rombongan yang berasal dari Kecamatan Pegantenan ini, adalah

mobil terakhir yang hendak mengantar jemaah umrah ke Terminal Ronggosukowati di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan. Menurut sopir pikap, Mahmud, 45, warga Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, yang ditemui koran ini di UGD, pikap melaju dari arah utara di jalur kanan. Tiba-tiba ada truk warna kuning yang menyalip dari jalur kiri. Kemudian truk itu menyeng-

gol pikap. Pikap kehilangan kendali, setir oleng ke kanan dan menyenggol pembatas jalan. “Setelah itu saya banting setir ke kiri, tiba-tiba saya melihat sedan parkir. Bodi kiri depan pikap menabrak bodi belakang kanan sedan. Saya banting setir ke kanan lagi, dan akhirnya terguling ke kanan,” cerita Mahmud dengan terbata-bata. Beruntung saat pikap terguling, kendaraan di belakangnya tidak begitu banyak. Selain itu semua kendaraan di belakang pikap tidak ada yang melaju kencang, sehingga semua kendaraan tersebut dapat mengerem dan mengendalikan kemudi untuk tidak menghantam pikap dan menghindari tabrakan beruntun. Sementara truk yang menyenggol pikap terus melaju kencang ke arah selatan. Menurut pemilik sedan, Herry Jhatmiko, 38, dirinya baru saja

memarkirkan mobilnya di tempat tersebut, yang tepat berada di depan rumahnya. Saat kejadian, dia tengah mandi di rumahnya, dan rencananya setelah mandi dia akan pergi lagi mengendarai mobilnya. “Saya kaget, setelah mandi di depan rumah dan jalan raya banyak orang. Setelah saya lihat, ternyata mobil saya ditabrak mobil lain dari belakang,” ungkapnya. Kanit Laka Satlantas Polres Pamekasan, Iptu Moh Adnan yang terjun langsung ke TKP pasca kejadian, menyayangkan kejadian ini. Yang dia sayangkan karena pikap masih saja dibuat untuk memuat orang. Padahal dilarang untuk pikap, yaitu pada bak belakang, memuat orang. Karena bak belakang pikap hanya untuk memuat barang. Padahal imbauan melarang pikap memuat orang sudah seringkali disampaikan, termasuk imbauan melalui span-

duk-spanduk yang sudah di pasang di beberapa sudut jalan. “Namun beruntung tidak sampai ada korban jiwa dari kejadian ini. Para korban hanya mengalami luka ringan, dan satu luka berat namun tidak kritis. Ini bisa dijadikan pelajaran, kami minta kepada masyarakat untuk sadar, jangan lagi menggunakan pikap mengangkut orang,” tutur Adnan. Setelah para korban dievakuasi ke RSUD semua, petugas Satlantas berusaha menormalkan jalur tersebut yang sempat macet. Sebab posisi pikap terguling melintang di tengah jalan. Dengan gotong royong bersama warga, pikap berhasil diberdirikan kembali. Kemudian kedua kendaraan yang terlibat kecalakaaan ini langsung diamankan ke Satlantas Polres Pamekasan di Jl Raya Nyalaran. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH


Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014|NO. 0379|TAHUN III

I

FASILITAS WAKIL RAKYAT

Mobdin DPRD Sudah Waktunya Dikembalikan

JUMLAH PERMINTAAN COBEK NAIK. Perajin menyelesaikan pembuatan cobek, di Sumedangan, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Senin (9/6). Menjelang bulan puasa permintaan cobek yang dijual Rp2.000 - Rp10.000 per buah, dari sejumlah daerah di Kalimantan dan Jawa Timur meningkat hingga 15 Persen.

Raperda Dikebut Abaikan Kualitas Halili: Pembahasan Dilakukan Maraton PAMEKASAN - Menjelang berakhirnya masa jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengebut pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang hingga saat ini belum selesai. 27 raperda yang sudah dalam pembahasan selama ini dijanjikan bakal rampung dan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam waktu dua bulan saja sebelum memasuki babak baru, yakni sebelum pelantikan 45 anggota DPRD yang baru, Agustus mendatang. Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pihaknya telah melakukan rapat bersama badan musyawarah (Bamus) untuk mengatur jadwal pembahasan raperda yang akan dilakukan secara maraton hingga semua selesai. Menurutnya, 27 raperda itu adalah tanggungan dari badan legislasi (Baleg) DPRD Pamekasan periode 2009-2014 yang belum terselesaikan. Sehingga sebelum berganti periode baru raperda itu sudah harus diselesaikan kendati dalam jangka waktu yang singkat. “Waktu kami tinggal dua bulan saja. Sedang banyak pemba-

hasan raperda yang belum terselesaikan menjadi perda. Sehingga harus kami kebut bersama temanteman anggota DPRD Pamekasan, agar tidak ada tangungan,” katanya. Setidaknya, lanjut Halili, sebelum anggota DPRD yang baru dilantik, 27 raperda harus sudah selesai pembahasannya dan tinggal pengesahan yang bisa dilaksanakan pada periode baru, apabila waktu tidak memungkinkan. Sebagian besar raperda yang harus dituntaskan itu adalah yang masuk pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2013 dan sebagian lagi adalah raperda

yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya. “Kami berharap nantinya semua bisa selesai, supaya pada periode yang sekarang ini tidak banyak meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan,” ungkapnya. Sejumlah raperda yang bakal dikebut diawal, salah satunya tentang larangan kegiatan pada Ramadhan. Setidaknya Raperda itu harus selesai dalam hitungan hari karena awal bulan Ramadan tahun ini kemungkinan akan ditetapkan pada akhir bulan Juni ini. Selain itu Raperda Melek AlQuran yang dalam bulan ini harus sudah disahkan menjadi Perda, karena pihak eksekutif menargetkan pada tahun ini, setidaknya pada tahun ajaran baru sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Selain itu, Raperda terkait penyerahanan sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman dari pengembang ke pemerintah daerah juga belum terselesaikan menjadi perda. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Masih sekitar dua bulan berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Pamekasan periode 2009-2014, namun imbauan tertulis terkait pengembalian inventaris, berupa mobil-mobil dinas (mobdin) yang dipakai sejumlah anggota DPRD sudah dikeluarkan. Menurut Ketua DPRD Pamekasan, Halili, imbauan itu sudah dikeluarkan sejak beberapa hari yang lalu. Bersamaan dengan keluarnya imbauan tersebut, pemakai mobdin sudah bisa mengembalikannya ke sekretariat DPRD sejak saat ini, hingga batas akhir pengembalian pada 21 Agustus mendatang, bersamaan dengan berakhirnya jabatan keanggotaan DPRD periode 20092014. Diterangkan oleh Halili, tujuan pengembalian yang sudah diberlakukan sejak saat ini, dalam kepentingan untuk pemeliharaan inventaris bergerak tersebut. Pemeliharaan ini dalam rangka persiapan untuk penyerahan mobdin itu kepada Anggota DPRD yang baru. Sehingga ketika Anggota DPRD yang baru sudah dilantik, mobdin-mobdin itu bisa langsung diberikan kepada mereka yang berhak. Sehingga bisa cepat menunjang kelancaran tugastugas kedewanan di periode selanjutnya. “Termasuk mobdin saya juga akan segera dikembalikan. Selanjutnya bisa secepatnya diberikan kepada Ketua DPRD yang akan menjabat nanti,” ucap Halili kemarin (11/6). Sementara menurut Sekwan

Bambang Prayogi, total ada 32 mobdin yang tersebar di sejumlah komisi dan fraksi, dan yang dipakai para pimpinan DPRD saat ini. Mereka, para pemakai mobdin ini, sudah diberikan imbauan tertulis semua. Dijelaskan Bambang, pengembalian itu juga berikut segala fasilitas dan kelengkapan yang ada dan melekat dalam mobdin tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Seperti roda cadangannya, dongkraknya, AC-nya, dan lain sebagainya, harus lengkap saat dikembalikan ke sekretariat. Diterangkan pula, hal ini dilakukan guna efektivitas perawatan dan penggantian suku cadang. Agar siap digunakan setelah para Anggota DPRD yang baru dilantik pada 21 Agustus nanti. “Dalam penarikan itu kami memang merencanakan secara berkala. Kami tarik, kami perbaiki, dan Kami tukar. Sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kinerja teman-teman parlemen,” ulasnya. Selain itu, pihaknya merencanakan kendaraan dinas DPRD Pamekasan ke depan, menggunakan kendaraan operasional yang bisa menampung jumlah banyak. Seperti mini bus. Menurutnya hal ini dinilai lebih efisien. Dengan kendaraan operasional yang bisa menampung jumlah banyak. Sehingga masing-masing komisi bisa berangkat bersamaan jika ada agenda kerja. Hal ini akan mengirit anggaran yang terpakai untuk operasional mobdin tersebut. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

BERJEJER. Sejumlah mobdin yang terparkir di area parkir Kantor DPRD Pamekasan kemarin.


Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 12 JUNI 2014 No. 0379 | TAHUN III

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

MADURA

J

Buronan 10 Bulan Akhirnya Diciduk Misto Terancam Hukuman Minimal 15 Tahun Penjara SAMPANG – Setelah sempat menjadi buron selama 10 bulan, Misto alias Pak Rohim (65) pada Rabu (11/6) sekitar pukul 01.00 Wib berhasil ditangkap Satreskrim Polres Sampang, di rumah sepupunya di Kabupaten Hulu Samarinda, Kalimantan Timur. Warga Dusun Kemiri Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang itu menjadi tersangka otak pembunuhan terhadap pasangan suami-istri (pasutri) di desanya pada Senin 23 September 2013. Sejak saat itu, Misto menjadi buron. Motif pembunuhan sadis itu dengan cara menyuruh dan membiayai orang lain yang berjumlah empat orang. Mereka adalah tersangka Jeli alias Pak Riansyah, Supardi, Congkenik, dan Makruf yang hingga kini masih masuk daftar pencarian orang (DPO). Budiyeh itu diduga mempunyai ilmu santet. “Tersangka Misto ini memang otak yang menyuruh keempat tersangka eksekutor untuk membunuh korban. Ditangkap di Samarinda saat jual sate,” ucap Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar. Misto memberikan uang sebesar Rp 12 juta kepada keempat eksekutor untuk membunuh Budiyeh. “Sebenarnya sasaran untuk membunuh itu istrinya bernama Budiyeh, tapi saat dieksekusi, suaminya Bunadi, keluar rumah

juga, akhirnya ikut dibunuh,” jelasnya didampingi Wakapolres Sampang Kompol Faruk Al Fero dan Kasatreskrim Polres Sampang AKP Jeni Al Jauza. Pembunuhan tersebut berawal dari saudaranya tersangka

Misto sedang berobat kepada korban. “Saudaranya Misto itu sakit keras dan berobat ke korban, tapi tidak sembuh akhirnya meninggal, tetapi dari tersangka Makruf (DPO) menyampaikan kepada Misto bahwa kematian saudara-

nya Misto disantet sama korban,” katanya. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan polisi nomor L P / B / 1 0 / I X / 2 0 1 3 / J AT I M / R E S SPG/SEK ROBATAL, tertanggal 23 SEP 2013. Serta, surat Daftar

Pencarian Orang nomor DPO/88/ X1/2013/Satreskrim, tertanggal 14 November 2013. Tersangka kini dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

KONTROL PELAYANAN

Masyarakat Sebaiknya Ikut Awasi RSUD SAMPANG- Setelah mendesak adanya restrukturisasi di internal RSUD Sampang, LSM Madura Development Watch (MDW) juga menyarankan agar semua elemen masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi pelayanan dan tindakan stakeholder terkait sejumlah persoalan serius yang mencuat dari dalam RSUD Sampang. Tamsul, Ketua LSM MDW menjelaskan, peranan masyarakat sangat penting dalam mengawal dan mendorong satkeholder

terkiat melakukan perbaikan di internal RSUD Sampang. Sebab, persoalan yang ada di rumah sakit plat merah itu sudah sangat kronis sehingga sangat mungkin tingkat kesulitan dalam mengatasinya sangat tinggi. ”Sudah saatnya masyarakat ikut terlibat (dalam pengawalan perbaikan RSUD Sampang) agar tidak hanya selalu menjadi korban. Dan, penanganan persoalan ini sangat kompleks sehingga perlu banyak elemen yang terlibat,” katanya kepada Koran Madura, Rabu (11/6).

Sementara, lanjut Tamsul, persoalan-persoalan yang sudah kronis dan melibatkan banyak pihak biasanya akan menemui sejumlah tantangan yang menyulitkan stakeholder terkait, kecuali ada iktikad baik untuk mangambil tindakan tegas yang profesional dengan integritas tinggi. ”Mengapa saya katakan masyarakat harus ikut terlibat, karena persolan itu membutuhkan integritas yang mendekati sempurna. Dan faktanya kan sulit ditemukan integritas yang

mendekati sempurna. Jadi, keterlibatan masyarakat minimal bisa mengantarkan integritas stakeholder menuju yang hampir sempurna itu,” jelasnya. Saat ditanya mengapa sangat getol memperjuangkan upaya perbaikan di RSUD Sampang, alumni Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan itu mengaku tersentuh nurani kemanusiaannya karena persoalan tersebut menyangkut kualitas penyelematan nyawa dan jiwa rakyat Sampang. Se-

hingga, Tamsul mengaku tidak punya alasan untuk tidak memperjuangkannya sampai tuntas. ”Sebagai rakyat Sampang, saya merasa terpanggil untuk mendorong perbaikan di RSUD Sampang karena menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Sudah IPM Sampang sangat rendah, kualitas pelayanan kesehatannya juga bermaslah. Ini sangat memalukan bagi yang masih berfungsi akal sehatnya,” ungkapnya. =MIFTAHUL ULUM


Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

K

TIDAK TERAWAT

Tempat Pariwisata Semakin Tak Diminati Pengunjung SAMPANG- Pengelolaan sejumlah tempat wisata di Kabupaten Sampang patut dipertanyakan. Pasalnya, jumlah pengunjung wisatawan kian tahunnya semakin menurun. Sementara anggaran yang disediakan untuk mempromosikan lokasi wisata mencapai miliaran. Hal tersebut dibuktikan dengan melonjaknya permintaan penyedia jasa bus

pariwisata saat ini. Tohir (27), salah satu penyedia jasa pelayanan bus pariwisata Sampang mengaku kebanjiran orderan dari masyarakat untuk mengadakan kunjungan ke tempat pariwisata yang ada di luar Sampang. Menurutnya, hampir seluruh bus terjadwal padat melayani para pengorder. Bahkan dirinya juga men-

gaku bahwa rekan-rekan yang juga sebagai penyedia layanan bus pariwisata juga mengalami orderan “Mulai dari bulan mei kemarin hampir seratus persen mengalami peningkatan permintaan warga Sampang untuk melakukan kunjungan ke tempat pariwisata ke luar daerah Sampang,” ujarnya. Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata dan

Olahraga (Disbudparpora), R. Mahtum saat dikomfirmasi melalui telpon selulernya enggan menanggapi persoalan tersebut. Dan pesan singkat yang dilayangkan tak kunjung mendapat tanggapan. Untuk diketahui, Berdasarkan Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Sampang Tahun 2013. pada Tahun 2012 jumlah pengun-

jung hanya berjumlah 56.568 orang dan pada tahun 2013 yang ditargetkan 57.500 orang hanya memenuhi separuh target yaitu 23.568 orang. Sesuai rincian anggaran Tahun 2013, untuk program pengembangan pemasaran wisata Rp 556,1 juta dan untuk program pengembangan destinasi pariwisata Rp 1,2 M. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

JELANG PILPRES

Sampang - Panitia Pengawas Pemilu Sampang mengantisipasi praktik kampanye hitam pada pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden 2014 dengan cara berkoordinasi dengan tokoh agama dan partai politik pendukung pasangan calon. Ketua Panwaslu Sampang Addy Imansyah, menjelaskan upaya antisipasi itu perlu dilakukan karena cara-cara kampanye seperti itu tidak mendidik bahkan mengancam memecah belah kerukunan di kalangan masyarakat. “Untuk itu, kami meminta semua anggota Panwascam di Sampang ini agar upaya adanya praktik kampanye hitam itu diantisipasi,” katanya, Rabu (11/6). Sejauh ini, kata Addy Imansyah, di Kabupaten Sampang memang belum ditemukan praktik kampanye hitam, seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Pamekasan melalui penyebaran tabloid yang isinya menjelek-jelekkan salah satu pasangan calon. Kendatipun demikian, sambung dia, antisipasi perlu tetap dilakukan agar tidak terjadi masyarakat. Dalam waktu dekat, Panwaslu Kabupaten Sampang juga akan melakukan koordinasi dengan para pengurus partai politik mendukung pasangan capres. “Initinya kami akan meminta untuk menjaga situasi dan kondisi di Sampang ini agar aman, dan kondusif, tanpa ada praktik kampanye hitam,” kata Addy Imansyah. Ia berharap, tim sukses masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ada di Kabupaten Sampang hendaknya berkampanye secara santun dengan mengedepankan program, visi dan missi pasangan calon. Ketua Panwaslu Sampang ini lebih lanjut menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya pembentukan tim sukses masing-masing pasangan calon, kendatipun masa kampanye pilpres telah dimulai. “Sampai saat ini kami belum menerima susunan tim sukses masing-masing pasangan calon presiden,” katanya. Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. =ANT/ABD. AZIS

mohammad muhlis/ koran madura

Panwascam Diminta Antisipasi Kampanye Hitam

TEATRIKAL. Puluhan mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya di halaman kantor Bupati Sampang, Rabu (11/6).

PEMBANGUNAN KAMPUS

Lagi, Mahasiswa Demo Poltera SAMPANG- Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS) kembali mendatangi Kantor Pemkab Sampang. Mereka mendesak agar pembangunan gedung Kampus Poltera segera ditindaklanjuti karena hingga saat ini belum jelas arah tujuannya. Tidak hanya aksi orasi saja yang diperlihatkan oleh aktivis PMPS, mereka juga menggelar aksi teatrikal sindiran pembangunan proses pembangunan Poltera. mereka memperlihatkan teatrikal prosesi pembangunan gedung dengan membuat dinding gedung Poltera. Namun upaya mereka selalu gagal seakan ada yang selalu menghalangi. Korlap PMPS Zainudin menjelaskan

maksud dari aksi dan teatrikal yang dilakukan di depan kantor bupati itu yaitu tidak lain hanyalah sebagai pernyataan sikap mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan yang ada di Sampang. Menurutnya, hampir 93 persen putra daerah Sampang yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yaitu berada di luar daerah. “Bukan berarti Pemkab tidak mampu. Akan tetapi dari pihak pejabatpejabatnya yang tidak mau, untuk itu usut segera Direktur Poltera,” ucapnya saat berorasi, Rabu (11/6). Massa mengaku sangat kecewa karena hanya ditemui oleh Asisten III Bidang Administrasi Pemkab Sampang A Rochim Mawardi. Mereka sebenarnya berharap bertemu langsung dengan

Bupati Sampang A Fannan Hasib. Dalam penjelasannya, Rochim mengaku telah mengundang jajaran direksi Poltera pada Jumat (13/6) depan. Menurut Rochim, tidak benar jika Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda tidak menanggapi serius terkait pembangunan poltera. “Pak Bupati dan semua jajarannya bukan diam, tetapi semua itu berjalan sesuai dengan rencana. Dan semua itu tidak ada hubungan langsung karena semua itu merupakan kewenangan menteri dengan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Bupati, Disdik Bappeda dan lainnya disini hanya sebagai fasilitator saja karena tempatnya berada di Kabupaten Sampang,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM


L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

PU PENGAIRAN

Atasan-Bawahan Miskomunikasi

ryan hariyanto/koran madura

SEKERETARIS DPC Partai Bintang Reformasi Moh Hosen menunjukkan surat keputusan (SK) pemecatan tersangka AM Hoseh, Rabu (11/6).

BUNTUT EKSEKUSI MA

A.M. Hoseh, Dieksekusi, Dipecat SAMPANG – A.M. Hoseh resmi dipecat sebagai kader Partai Bintang Reformasi (PBR), Rabu (11/6). Hal itu menyusul eksekusi putusan Mahkamah Agung karena terbukti melanggar Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 82 Tahun 2012. Sekretaris DPC PBR Sampang Moh Hosen mengatakan, anggota komisi B DPRD Sampang itu telah mencoreng nama baik partai, apalagi partai yang berasaskan Islam. Pihaknya mengatakan kecewa kepada kadernya tersebut. “Mulai hari ini kita resmi melakukan pemecatan terhadap A.M Hoseh, karena yang bersangkutan telah ditahan secara resmi. Kami memecat juga atas dasar yang bersangkutan melakukan tindak asusila dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/

ART) parpol,” ucapnya, kemarin (11/6). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Selasa (10/6) sekitar pukul 11.00 Wib mengeksekusi A.M. Hoseh (36) di gedung DPRD Sampang. Eksekusi tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 739/K/SIP.SUS/2012. MA mengabulkan banding atau kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Sampang pada tahun 2011. PN membebaskan A.M. Hoseh dari dakwaan mencabuli M (18) warga Jalan Garuda Kec/Kota Sampang pada Desember 2010. Pada tanggal 23 Oktober 2013, jaksa merasa tidak puas atas putusan tersebut dan melakukan banding ke MA. Surat keputusan MA baru diterima Kejari pada Senin (09/6). A.M. Hoseh terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 60 juta. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Dinas PU Pengairan Sampang menghadiri panggilan Komisi C DPRD Sampang di ruang rapat besar, Rabu (11/6). Kehadirannya itu untuk menjelasakan kejadian dewatering yang menimbulkan pengeringan waduk klampis dan rencana pembangunan embung yang terletak di Desa Bunte Timur, Kecamatan Ketapang. Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas dan Kabid Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU Pengairan Sampang. Mereka menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini di lapangan. Menurut mereka, saat ini pihaknya mengalami miskomunikasi dengan BBWS Provinsi Jatim terkait dewatering dan konflik pembebasan tanah yang akan direncanakan untuk pembuatan embung. Kepala Dinas PU Pengairan Sampang, Tony Moerdiwanto menjelaskan bahwa pada konflik dewatering yang terjadi di waduk klampis dirinya mengaku tidak diajak koordinasi oleh PU Pengairan Provinsi Jatim sehingga perlu pembenahan di bawah. Dirinya juga mengaku akan mengadakan sistem rolling untuk memantau kinerja bawahannya yang bertugas di waduk klampis. “Sejauh ini memang tidak

ada koordinasi dengan PU Pengairan, akan tetapi nanti kami akan terus mengontrol supaya nanti bisa terkendali dan supaya nanti tidak ada tindakan semaunya sendiri, menganalisa sendiri dan melakukan hal-hal yang menjadi bumerang kepada SKPD. Kami sudah sepakat dengan pihak provinsi untuk saling memberi masukan, sehingga kami dan pihak PU provinsi saling menyalahkan,” ungkapnya seusai rapat evaluasi. Tony juga mengaku bahwa kewenangannya hanya di bagian airnya saja, pihaknya tidak tahu menahu terkait pengerukan yang akan dilakukan di waduk klampis, sebab rencana tersebut merupakan kewenangan PU provinsi. “Saya hanya di bagian air saja, bagi daerah yang kemarin kekurangan air, kami sudah ambilkan dari pompa sungai,” jelasnya. Terkait problematika konflik rencana pembangunan embung, Tony menjelaskan bahwa saat ini mengalami konflik masalah tanah, sehingga pihaknya memberhentikan proyek tersebut. Pihaknya mengaku bahwa proyek tersebut juga merupakan wewenangan pihak provinsi yang saat ini juga terkendala miskomunikasi. Sedangkan untuk pihak PU Pengairan Kabu-

paten hanya sebagai penyedia fisik yang saat ini direncanakan sekitar 1,2 hektar. “Pergeseran tempat pembuatan embung yang saat ini di permasalahkan merupakan anlisis pertimbangan kita. Kita hanya kedapatan dana untuk pembebasan lahan yang saat ini menjadi tugas kami, dan untuk yang lainnya itu urusan PU Provinsi,” jelasnya. Sementara Ketua Komisi C DPRD Sampang, Aliyadi Mustofa menjelaskan pemanggilan tersebut terkait adanya miskomunikasi PU Pengairan Kabupaten dengan pihak PU Pengairan Provinsi. Kami mengundang pihak PU Provinsi untuk memperjelas konflik-konflik yang terjadi saat ini di PU pengairan. Masalah proyek yang sudah dikerjakan untuk rencana pembangunan embung di Desa Bunten Timur memang saat ini ada konflik terkait pembesasan lahan, sehingga pihak Pemkab saat ini harus menyediakan lahan tanah tersebut yang disebabkan oleh miskomunikasi oleh kedua belah pihak PU. “Saat ini memang ada miskomunikasi dari kedua belah pihak sehingga timbul permasalah terhadap pembebasan lahan,” jelasnya kepada wartawan. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

mohammad muhlis/ koran madura

rapat evaluasi. Pejabat di lingkungan Dinas PU Pengairan mengikuti proses evaluasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Sampang, Rabu (11/6).


KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA KAMIS 12 JUNI 2014

KAMIS 12 JUNI 2014| |TAHUN No. 0379 |IIITAHUN III No. 0379

PERALIHAN MUSIM

Empat Desa Diintai Krisis Air

doni heriyanto/koran madura

DEMO. Sejumlah mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan menuntut panitia pelaksana pemilihan dibubarkan, karena dinilai tidak transparan.

STKIP Mulai Sering Didemo, Ada Apa? Mahhud: Aksi Terus Berlanjut Sampai Tuntutan Dipenuhi BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman kampus, Rabu (16/6). Sebab tuntutan mereka untuk dilibatkan dalam pemilihan ketua PGRI pada aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu tidak dipenuhi. Mereka menilai dalam pemilihan kali ini tidak ada keterbukaan dalam sidang senat. Para demonstran menuding pemilihan yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan ini, diintervensi dari pihak yayasan. Sehingga ada beberapa poin dalam statuta tahun 2010 yang sengaja dihilangkan tanpa melalui sidang senat. Dalam statuta tersebut, ada tiga elemen yang berhak mempunyai suara, yaitu senat, dosen, dan karyawan. Namun, secara tiba-tiba penitia penyelenggara menghilangkan hak dua elemen dosen dan karyawan. "Kami mendesak panitia pelaksanaan pemilihan ketua dibubarkan. Sebab mekanisme yang dilakukan sudah menyalahi aturan," teriak Kordinitor Aksi, Mahhud dalam orasinya. Para demonstran tidak hanya melakukan orasi saja, namun juga membawa sejumlah poster

yang bertuliskan kecaman dan kritikan. Salah satu tulisan pada poster tersebut yakni ''Tidak ada kejelasan dalam pemilihan ketua STKIP PGRI Bangkalan". Mereka juga mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa apabila tuntutan tidak dipenuhi. "Jangan salah kami jika aksi ini terus berlanjut sampai tuntutan itu dipenuhi. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib kampus kedepan," ujarnya. Aksi unjuk rasa tersebut, sempat diwarnai keributan antara mahasiswa dengan pihak kemanan kampus. Saling dorongpun terjadi saat mereka memaksa masuk untuk menemui ketua STKIP yang tak kunjung menggubris para pendemo. Mahasiswa tampak emosi saat petugas mengahalu dan mendorong mereka. Insiden saling

dorong itu itu berulang kali terjadi. "Jangan halangi kami, ketua STKIP harus menemui kami mendengar asparasi mahasiswa. Jangan paksa mahasiswa berbuat anarkis," sergah Mahhud tampak emosi. Sayangnya, ketua STKIP tak sedikitun merespon aksi unjuk rasa tersebut. Buktinya, setelah sekian lama mahasiswa berorasi secara bergantian dan memblokir pintu masuk kampus, ketua STKIP tetap enggan menemui mereka. Sikap ketua STKP itu, semakin membuat pendemo kecewa dan geram. Kekecewaan itu, diluapkan dengan membakar lembaran statuta 2010 yang dijadikan acuan dalam pemilihan. Sementara itu, Ketua panitai pemilihan Ketua STKIP PGRI Bangkalan, Musta'in saat dikonfirmasi menyatakan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa kali ini, sama dengan tuntutan sebelumnya. Sejatinya sama sekali tidak ada elemen yang dihilangkan dalan statuta itu. Sebab, dalam pemilihan ini sudah terwailiki dari unsur dosen dan karyawan. "Sudah beberapi kali kami jelaskan kepada mahasiswa mengenai statuta itu. Berarti memang mahasiswa yang tidak paham statuta tersebut," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Memasuki musim peralihan dari penghujan ke kemarau, perlu diwaspadai daerah yang rawan kekurangan air bersih di Kecamatan Kwanyar. Desa tersebut langganan kekeringan setiap tahun. Keempat desa tersebut diantaranya Desa Marombu Morumbuh, Desa Ketetang, Desa Batah Timur, dan Desa Gunung Sereng. Daerah tersebut kerapkali dilanda kekurangan air bersih. Baik untuk kebutuhan konsumsi, maupun untuk mencuci. Kondisi itu harus mendapat perhatian serius dari pemkab Bangkalan. Supaya ketika sudah mencapai puncak musim kemarau dan banyak sumber yang kering, perlu ada langkah-langkah kongkrit. Sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Pasalnya, air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Jika tidak ada air, mereka akan kesulitan untuk kebutuhan mandi dan memasak. Bahkan, kalau musim kemarau warga disana kerap kali tidak mand karena tidak ada air. Jika sudah begitu, maka penyakit akan meng-

hantui masyarakat. "Dusun Kwalas, Desa Ketetang adalah dusun yang paling parah terkena bencana kekeringan dan kekurangan air bersih saat terjadinya peralihan musin hujan kemarau," terang Sekcam Kwanyar, Ronny Sofiandry, saat dikonfirmasi, Rabu (11/6) kemarin. Ia menjelaskan, dari 3 sumur yang ada, satunya sudah mati atau tidak mengeluarkan air lagi. Begitu juga di Desa Morumbuh, Gunung, Sereng dan Batah Timur. Walaupun tidak separah Desa Ketetang, namun tetap mendapat perhatian tersendiri. Beberapa bantuan untuk meringankan beban kekurangan air pada saat musim kering. Pemkab beberapa waktu lalu telah memberi bantuan melalui Dinas PU Bina Marga dan Pengairan untuk secara terus menerus mencari sumber mata air. Disertai membuat sumur bor dan sumur pantek yang disalurkan lewat pipa. Termasuk bantuan dari BPBD Bangkalan dan air bersih dari PDAM Bangkalan saat kekeringan melanda dan kemarau mencapai puncaknya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

SURAT IZIN

UUD Sajam Siapkan 10 Tahun Penjara BANGKALAN - Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Bangkalan mengimbau kepada pemilik benda pusaka segera mengurus surat keterangan izin. Jika tidak, pemilik pusaka tersebut bisa dijerat Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tetang Senjata Tajam, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. "Sejauh ini masih terdapat sekitar 50 benda pusaka telah mengantongi surat keterangan. Di antaranya, benda pusaka milik warga Galis dan warga Kecamatan Arosbaya," kata Kepala Disporabudpar Kabupaten Bangkalan, H Moh Gufron, SH, MM ketika dikonfirmasi, Rabu, (11/6). Dalam surat keterangan itu, kata mantan Camat Kota Bangkalan ini, dinyatakan bahwa benda baik keris maupun tombak adalah benda pusaka. Pihaknya memiliki tim peneliti khusus untuk memeriksa dalam

menentukan apakah benda tersebut merupakan pusaka atau bukan. Salah satu ciri dari pusaka tersebut adalah bentuk dan motif pamor yang ada di keris maupun tombak. “Agar tidak terjerat hukum masyarakat yang mengoleksi keris harus memiliki surat ini dan tidak boleh seenaknya membawa benda pusaka. Kalau tidak dilengkapi surat keterangan, maka hukumnya sama dengan membawa senjata tajam. Mengurus izin itu, tidak dipungut biaya,� tandasnya. Pernyataan senada juga diungkapkan, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Benny Hartono SH. Benda pusaka baik keris mampun tombak yang dikatakan pusaka apabila telah mengantongi izin dari pihak berwenang. Seringkali, masyarakat tidak memahami hal itu. Tidak heran jika sekalipun tanpa dilengkapi surat ijin, tetap dikategorikan sebagai benda pusaka. = DONI HERIYANTO/RAH


N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUN III

Gaji Pegawai Selalu Dinaikkan Rakyat Non PNS Dibiarkan Kian Tercekik BANGKALAN – Di saat rakyat jelata non PNS dihimpit beban biaya hidup yang semakin berat, pemerintah kembali menaikkan gaji pejabat negara. Gaji pokok yang diterima setiap bulan mengalami kenaikan sebesar 6 persen. Hal itu mengingat perubahan Peraturan Pemerintah Republik nomor 34 tahun 2014 atas perubahan keenam belas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Baru. "Memang sesuai peraturan tersebut gaji PNS dan pejabat pemerintah naik rata-rata sebesar 6 persen," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmat Hafid, kemarin (11/6). Dia menjelaskan kenaikan gaji yang dimaksud sejak bulan Januari tahun 2014. Namun pembayaran dilakukan sejak bulan Juli berdasarkan ketentuan

yang baru. Untuk pelunasan bulan Januari - Juni dilakukan setelah pembayaran gaji pada bulan Juli. "Itu sudah dilakukan pemberitahuan kepada seluruh Bendahara dan penyedia gaji SKPD dan Dinas pemerintah," ungkapnya. Dia menambahkan, kenaikan tersebut hanya berlaku kepada PNS dan pejabat pemerintah seperti Bupati dan wakilnya. Na-

mun, untuk anggota dewan tidak demikian, karena tidak termasuk yang disebut dalam peraturan. Sebab dewan merupakan jabatan politik. "Untuk gaji diberlakukan mulai bulan Juli. Gaji induk direalisasikan sesuai gaji pokok baru. Kemudian tahapan berikutnya pencairan kekurangan gaji dari Januari sampai Juni," jelasnya. Dia memaparkan, realisasi gaji per bulan sebelum adanya kenaikan mencapai Rp 37 miliar. Dengan adanya kenaikan sebesar 6 persen, penambahan alokasi untuk gaji sekitar Rp 2,2 miliar. "Untuk anggaran rapel yang perlu dilunasi mulai bulan Januari sebesar Rp 13,2 miliar," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

PROYEK JALAN LINGKAR

Material Ditengarai Tak Layak BANGKALAN - Pelaksanaan proyek perbaikan Jalan Lingkar, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Kota Bangkalan, mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Material yang dipakai ditengarai tidak layak. Sebab disinyalir mudah hancur. Bila dipaksakan untuk dijadikan bahan material proyek jalan lingkar, diperkirakan tidak berumur lama. Bahkan ada indikasi tidak sesuai dengan RAB. Sebelum proyek tersebut dilaksanakan, baiknya material proyek yang sudah dikirim ke lokasi ditukar dengan yang lain. Agar perbaikan yang dilakukan tidak cepat rusak. Bla material berkualitas rendah itu dipaksakan, jalan lingkar yang dibangun bisa dipastikan hasilnya tidak maksimal. Terkesan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat semata. Kritikan pedas ini berasal dari LSM Madura Corruption Watch (MCW). Mereka menuding material bangunan yang sudah diturunkan di lokasi tidak layak pakai. Sebab materialnya mudah hancur. "Materialnya dari batu kapur yang mudah pecah, sehingga jika batu itu yang digunakan maka perbaikan jalan tidak akan

bertahan lama," terang Direktur LSM MCW, Syukur, pada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu (11/6) kemarin. Ia menjelaskan setiap tahun jalan provinsi di lingkar Junok diperbaiki. Namun, selalu rusak karen material yang dipakai diduga kuat tidak sesuai dengan spek. MCW mencurigai proyek perbaikan jalan tersebut, hanya akal-akalan dinas terkait "Maka dari itu, kami meminta kepada kontraktor pemenang tender untuk perbaikan jalan lingkar itu, supaya materialnya diganti dengan yang bagus atau sesuai spek," paparnya.

Jika material yang ada dipaksakan sebagai bahan pembangunan jalan, bisa dipastikan umurnya tidak akan bertahan lama. Melainkan hanya mampu bertahan beberapa tahun saja. Berbeda bila memakai material dengan kualitas yang bagus dan sesuai spek, maka hasilnya akan kuat. Kemudiannya umur jalan akan lama. "Kami berharap demikian. Kami akan lakukan pemantauan secara kontinyu untuk pelaksanakan proyek ini. Apabila ditemukan ada indikasi penyimpangan, bakal dilaporkan," urainya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

syaiful islam/koran madura

CEPAT HANCUR. Material yang bakal dibuat membangun jalan cepat rapuh.

doni heriyanto/koran madura

DIAMANKAN. Dua tersangka pengguna narkoba jenis sabu saat berada di Polres Bangkalan.

NARKOBA

Dua Pengguna Disergap BANGKALAN - Satuan Narkoba Polres Bangkalan mengamankan dua tersangka penyalahgunaan narkoba. Masing-masing M. Yusuf Ariefendy (39) dan Chiril Anwar (38), keduanya warga Desa Parseh, Kecamatan Socah. Dari kedua tersangka tersebut polisi berhasil menyita barang bukti (BB) berupa sabu-sabu seberat 1,19 gram dan sejumlah peralatan yang digunakan untuk menikmati barang haram tersebut. Penangkapan itu dilatarbelakangi adanya informasi dari masyarakat setempat terkait adanya transaksi jual-beli dan pesta narkotika jenis sabu di dalam rumah milik Heji (25), warga Desa Parseh Timur. Mendengar informasi itu, petugas kepolisian melakukan observasi ke tempat kejadian perkara (TKP). Setelah dinyatakan benar, petugas langsung melakukan penggerebekan guna proses penangkapan. "Kedua tersangka, kami amankan saat sedang menikmati ba-

rang haram itu. Sedangkan, Heji selaku pemiliki rumah dan juga pengedar berhasil melarikan diri sebelum petugas datang ke TKP, saat ini dia menjadi daftar pencarian orang (DPO)," ujar Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono, melalui Kasubag Humas, Iptu Rivai, Rabu, (11/6). Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sambung Rivai, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kurungan maksimal 12 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 dan paling banyak Rp 8000.000.000. "Ya kami menghimbau kepada masyarakat agar melaporlan kepada kepolisian jika menemukan adanya transaksi narkoba. Dengan harapan, kedepan Bangkalan benar-benar bebas dari bahaya narkoba," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH


KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA KAMIS 12 JUNI 2014

KAMIS 12 JUNI 2014| |TAHUN No. 0379 |IIITAHUN III No. 0379

Kriminalisasi Wartawan itu Masih Ada

Ada yang Belum Dewasa

Kriminalisasi terhadap wartawan itu terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Madura. Mengapa terjadi kriminalisasi wartawan, tentu beragam masalahnya. Pertama, seseorang atau kelompok tidak menerima pemberitaan di sebuah media massa walau pemberitaan tersebut sudah memnuhi unsur cover both side dan unsur lainnya dalam pemberitaan menyangkut data maupun fakta. Kedua, seseorang atau kelompok tidak menerima pemberitaan karena wartawan menulis berita tidak lengkap bahkan dirasa menyudutkan pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, seseorang atau kelompok terlibat konflik pribadi dan secara kebetulan terkait dengan pemberitaan. Pada konteks inilah kriminalisasi terjadi antar satu pihak dengan pihak yang lain. Dua kasus kriminalisasi terhadap wartawan yang terjadi di Sumenep dan Pamekasan, berbeda kasusnya. Pertama, kriminalisasi terhadap wartawan di Sumenep karena pemberitaan yang menurut pelaku yang diduga bertindak kriminal karena pemberitaan tidak sesuai dibanding berita versi yang terlibat. Ini lumrah terjadi pada seseorang dan kelompok tertentu. Bagi yang tidak sabar dan mengabaikan hak jawab bila memang dirasa ada yang salah, kekerasan fisik jawabannya. Kasus yang terjadi di Pamekasan yang melibatkan seseorang terhadap wartawan radio, bermula dari dugaan pencatutan. Satu kelompok seakan-akan mewakili keseluruhan (badal ba’dh min kulli) yang menyebabkakn wartawan lain tersinggung karena dicaplok. Pencaplokan sebagian atas keseluruhan ini kemudian melahirkan anrkhi antarwartawan. Peristiwa ini menjadi indikasi bahwa di sebagian internal wartawanpun

ant/siswowidodo

WARTAWAN DEMO POLISI. Kapolresta Madiun, AKBP Anom Wibowo (kanan) berdialog dengan wartawan yang melakukan aksi demo di depan Mapolresta Madiun, Jatim kemarin. Aksi wartawan tersebut memprotes sikap arogan polisi yang melarang dan mengusir dua jurnalis foto, WS Hendro (Harian Radar Madiun) dan Fikri Yusuf (LKBN Antara) ketika meliput kericuhan saat pertandingan sepakbola.

tidak satu hati untuk mengedepankan idealise wartawan karena satu kepentingan yang jauh dari idealisme wartawan. Pada kasus wartawan di berbagai tempat, selalu ada wartawan yang profesional. Wartawan ini memang bekerja untuk mengawal idealisme yang berpijak pada netralitas dimana sesuatu yang baik untuk umat itu harus dikabarkan mengacu kepada rukun iman jurnalistik. Selain itu, ada wartawan semi profesional. Wartawan ini bekerja pada dua kaki. Ketika profit dianggap lebih menguntungkan, profesionalitas dan idealisme wartawan digadaikan karena dia berkerja tergantung yang bayar. Saat mana ruang profit sedang surut, ia melakukan tugastugasnya secara profesional. Species wartawan lainnya, tidak memperhatikan profesionalitas sama sekali. Seperi lagu, apapun nyanyiannya, poko’e joget. Dalam golongan ini, wartawan mengedepankan profit tanpa peduli ruang profesionalitas karena masa lalunya untuk menjadi wartawan memang tidak didasari pada konteks profesionalitas. Yang penting, bagi jenis wartawan ini hanya duit, apapun berita, siapa yang terlibat, dan

pokoknya “86”, satu term yang kadang-kadang digunakan oleh wartawan jenis ini. Realitas wartawan ini menjadi permakluman bagi publik untuk memilih, menilai, dan mengambil keputusan. Publik sebenarnya sudah bisa menilai siapa wartawan yang bekerja sesuai jalurnya, dan siapa pula wartawan yang keluar dari rel maupun wartawan yang bekerja tak sepenuhnya mengawal idealisme wartawan. Cuma, seringkali terjadi kecelakaan pemahaman di mana setiap wartawan oleh sebagian publik dianggap sama ; pelacur idealisme pers. Publik maupun wartawan, sama-sama warga negara Indonesia yang mendapat kedudukan setara di hadapan hukum. Wartawan bisa saja salah sebagaimana publik juga memungkinkan keliru adanya. Cuma, memang ada wartawan yang arogan sebagaimana juga ada sebagian publik yang pongah. Pada saat arogansi dan kepongahan ini berada dalam satu lokasi, kadang-kadang koridor hukum dilupakan dan lahirlah anarkhi. Kriminalisasi terjadi dimana akal sehat lenyap meski tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan tanpa harus men-

Lelaki yang Teraniaya Andre Hafid Wartawan

Salah satu wartawan yang mendapat perlakuan kasar oknum wartawan dari media lain, Andre Hafid, menyesalkan tindakan yang berbau anarkisme dan berpotensi kriminalisasi wartawan itu. Tidak seharus-

nya kekerasan kepada siapapun, apalagi dari wartawan oleh wartawan yang dipicu oleh dugaan sentimen antarwartawan berujung pada kekerasan. Secara tidak langsung, Andre menilai ada kelompok wartawan

gandalkan kekerasan fisik. Sementara itu, tindakan kekerasan itu sudah jelas sebagai satu hal yang melanggar aturan dan di dalamnya terdapat ancaman hukum sebagai konsekuesi dari amal dan perbuatan seseorang maupun kelompok. Kasus wartawan Udin di Jogjakarta, tak pernah selesai karena pihak tertentu yang diduga terkait pemberitaan Udin memilih kekerasan dengan cara membunuh Udin. Begitu juga yang terjadi di Sumenep, amarah tak terhindarkan dan pasti di sana ada sebab, sebagaimana juga ada sebab, mengapa antarwartawan terjadi konflik di Pamekasan. Kini, tinggal bagaimana wartawan, publik, dan lainnya mengambil hikmah agar kekerasan atas nama kriminalisasi wartawan tidak terjadi, apapun alasannya. Ibarat kereta api, berjalan di atas rel-nya masingmasing memungkinkan kereta tidak tergelincir atau tabrakan, lakona lakone, kennenganna kennengnge, asalla je’ kaloppae. Dus, sebagai wartawan, sebagai publik, sebagai pejabat atau apapun, ngono yo ngono neng ojo ngono. = RAHEM

yang tidak menyukai wartawan lain. “Mestinya jika ada sesuatu yang dianggap masalah tidak diselesaikan dengan cara barbar,” Andre menjelaskan. Seharusnya, pria kocak itu berpendapat, masalah diatasi dengan jalan keluar, bukan mengatasi masalah dengan mendatangkan masalah baru. Dalam ajaran berbangsa dan beragama,

Dalam amatan wartawan senior sekaligus budayawan Madura Abrari Alzael, terdapat satu atau dua wartawan yang memiliki kacamata sendiri dan mengukur masalah dari tempat berdiri dengan kacamatanya sendiri. Dalam teori kacamata, seseorang akan terlihat lebih sempit dalam menilai sesuatu. Sebab, hitam kaca pada kacamata yang dikenakan cenderung akan menilai hitam pada persoalan yang dilihatnya. Padahal, belum tentu yang terinderea lewat kacamata hitam itu berwarna hitam, tetapi bisa jadi merah, ungu, atau kelabu. Dalam kasus kriminalisasi wartawan, menurut pria yang juga ketua Himpsi (Himpunan Psikologi) Sumenep ini, semua pihak harus menahan diri dari melakukan apapun yang berada di luar koridornya. Dia menjelaskan, tak ada yang lebih sederhana dari menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah. Hanya pihak yang tidak sabar saja yang menganggap perdamaian itu harus diperoleh dengan cara berperang terlebih dahulu. “So, berhentilah bermain api agar tak ada yang terbakar tetapi tidak harus berada di dekat duri agar tidak tertusuk,” dia mengakhiri pembicaraan. = RAHEM

Abrari Alzael

wartawan senior

dialog atau musyawarah menjadi cara damai untuk menyelesaikan permasalahannya. Meski mendapat perlakuan kasar, reporter RRI ini mengaku tidak memiliki dendam. “Apa yang menimpa saya itu ujian sebagai tanda bahwa saya akan naik kelas,” kata pria yang nyaris dicekik lehernya ini. = RAHEM


KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

12 JUNI 2014 KAMIS 12 JUNI 2014 | No. 0379 | TAHUNKAMIS III

MADURA

No. 0379 | TAHUN III

HUMAYDA

Tiada Ilmu yang Sia-sia Manusia hanya bisa berencana dan Allah yang menentukannya. Mungkin inilah ungkapan yang dapat mewakili bahasa Humayda. Sebab banyak orang harus menerima kenyataan, cita-cita menjelang masuk kuliah dengan apa yang dialaminya di hari-hari sesudahnya kadang-kadang berbeda.

I

tu juga barangkali yang ingin dibagikan oleh gadis berkacamata asal Desa Plakpak, Kecamatan Pagantenan, Pamekasan ini. Kendati dia sudah mendalami ilmu presenter, saat ini dirinya sedang berencana membuka butik fashion di kota kembang Bandung, Jawa Barat. Padahal, untuk mengejar obsesinya menjadi presenter andal itu dia sudah belajar di Sekolah Dj Arie Radio Broadcasting School, Bandung. Namun, gadis kelahiran Pamekasan, 5 Mei 1990 ini, tetap yakin apa yang terjadi sekarang adalah jalan menuju apa yang dia cita-citakan, sesuai rida Tuhan. Alumni SDN Larangan Badung V ini tertarik dengan dua presenter setelah dirinya menjadi salah satu penyiar radio swasta di kota Pamekasan. Sejak saat itu dia ingin mendalami ilmu tentang komunikasi publik (public speaking) untuk mewujudkan obsesinya itu. Tidak hanya sampai di situ saja, gadis yang juga pernah bersekolah di MTs AR-Rahmah, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, juga belajar bahasa Korea di Lembaga Pendidikan

Bahasa Korea (LPBK) MUGUNGHWA Cilacap, Jawa Barat. “Ilmu itu selalu bermanfaat pada orangnya. Contohnya saya, awalnya saya terobsesi jadi presenter, sehingga saya sekolah ke Bandung. Tidak jadi presenter, tapi dengan pengalaman saya waktu di Bandung kini saya menjadi juri di sejumlah ajang perlombaan, seperti pidato dan fashion,” katanya. Perjalanan gadis yang mengidolakan Agnes Monica ini memang cukup menarik. Namun dia mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap generasi penerus negeri ini. Terbukti dari pesan yang dia ingin sampaikan kepada publik. Selamatkan generasi bangsa itulah ungkapan yang dapat penulis simpulkan dari penyataan gadis yang juga pernah sekolah di Madrasah Aliyah

Al-Karomah. Desa Larangan badung. Kecamatan Palengan pamekasan. “Perlu disadari benar, bahwa dunia pendidikan kita saat ini banyak diwarnai berbagai tindakan yang kurang terpuji dari oknum-oknum yang bahkan mayoritas dilakukan oleh orangorang yang berada dalam lingkungan pendidikan. Jadi, perlu adanya keterlibatan orang tua untuk lebih meningkatakan pengawasannya,” katanya. Dengan pendidikan yang baik, menurut gadis yang bisa main biola ini, Indonesia dapat menciptakan generasi-generasi berkualitas, jika itu didukung oleh para pendidik yang memiliki rasa tanggungjawab, terutama terkait moral,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

CRISTIE NINGRUM DYAH FALUPI

Manfaatkan Peluang idak mudah mendapatkan pekerjaan. Apalagi mencari pekerjaan yang layak. Tapi kesempatan bekerja selalu terbuka. Peluang bisa datang tiba-tiba dan bisa menghilang bila tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kesempatan jangan pernah dilewatkan. Dari kemampuan memanfaatkan peluang itulah, seseorang bisa mengawali keberhasilan. Keberhasilan dalam hidup menjadi sebuah tujuan setiap orang. Tentuanya hal itu terjadi apabila seseorang mampu memanfaatkan peluang tersebut. Seringkali, peluang terbuang siasia hanya karena ketidakakmampuan seseorang membaca dan memanfaatkannya. Menurut Cristie Ningrum Dyah Falupi, memang memanfaatkan peluang butuh kejelian dan kecerdasan. Akan tetapi, peluang itu bisa dimiliki semua orang. Tergantung sejauh mana usaha mencari dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Peluang itu sendiri tidak terkungkung oleh latar belakang pendidikan seseorang. Namun, seringkali orang beranggapan bahwa dalam pencari peluang harus disesuaikan dengan keahlian dalam diri. "Aku tidak sepakat jika dalam memanfaatkan sebuah peluang pekerjaan harus sesuai dengan keahlian kita. Aku saja alumni D3 kebidanan, tapi bekerja di sebuah bank ternama," kata perempuan yang akrab disapa Cristie ini. Sekalipun demikian, kata gadis kelahiran Bangkalan, 7 September 1988 itu, dalam memanfaatkan peluang bukan berarti harus mengenyampingkan keahlian sesuai dengan latar belakang pendidikan. Akan tetapi, selama kesempatan itu bisa dijalani tidak ada salahnya untuk dicoba. Sebab, tidak ada yang pernah tau apa yang akan terjadi. Hanya saja, butuh keyakinan dan kerja keras. "Tapi di saat kita sering melakukannya, dapat dipastikan kita akan menjadi ahli di bidang itu," tuturnya. =DONI HERIYANTO/RAH


e Paper Koran Madura 12 Juni 2014