Page 1

SENIN

KORAN MADURA

10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III www.koranmadura.com

Disandingkanun, p dengan Siapa l g Jokowi Ung u Nasional hal | 3

ant/hayul

TIM REAKSI CEPAT. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) memadamkan kobaran api di lahan sawit masyarakat di kawasan Pelalawan, Minggu (9/3). Sebanyak 875 personil disiagakan termasuk 400 orang Masyarakat Peduli Api (MPA) dari 10 estate. RAPP juga menerapkan sistem peringkat bahaya kebakaran (Fire Danger Rating System), berbasis pada serangkaian data satelit, pengukuran cuaca, dan parameter tanah.

Ribuan Penumpang Pesawat Telantar Pekanbaru-Ribuan orang calon penumpang pesawat dari berbagai maskapai dari dan tujuan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, telantar akibat kabut asap pekat yang mengganggu pergerakan pesawat baik lepas landas maupun mendarat. “Sejak pagi hingga siang tadi, ada 18

penerbangan yang ‘delayed’ dengan jumlah penumpang ribuan orang,” kata Airport Duty Manager Bandara SSK II Pekanbaru Ibnu Hasan kepada pers di Pekanbaru, Minggu malam. Ia mengatakan, bahkan hingga malam ini, kabut asap juga masih sangat pekat sehingga tidak ada pesawat yang bisa mendarat di bandara. “Tapi bukan berarti bandara tutup. Bandara tidak ditutup hanya saja tidak ada pesawat dari berbagai

maskapai yang berani untuk mendarat,” katanya. Kalau misalkan ada pesawat yang berani mendarat atau lepas landas, kata Ibnu, petugas bandara masih akan tetap melayaninya. “Namun sejak pagi hingga siang memang belum ada pesawat yang datang ataupun pergi. Totalnya hingga siang ada 18 pesawat yang ‘delayed’,” katanya.

Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru sejak pagi hingga malam lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Bau menyengat abu juga terasa yang membuat hidung gatal dan menyebabkan iritasi mata. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau sejauh ini masih terus mengupayakan pemadaman titik-titik kebakaran lahan penyebab udara tercemar asap. =ANT/FAZAR


2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

Jarak

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Seorang istri khawatir pada Pemilu 2014 ini suaminya gagal terpilih lagi menjadi anggota dewan. Segala cara ditempuh. Keluarga, teman SD, SMP, SMA yang menetap di Dapil tempat suaminya bertarung dihubungi. Ia seperti memiliki energi baru untuk menjalin silaturahmi. Sayangnya semangat itu dilakukan musiman. Hanya saat kampanye yang sekitar 21 hari itu. Di luar itu, dia maupun suaminya sibuk dengan jabatannya sebagai anggota dewan. Begitulah. Sering ada jarak terbentang antara anggota dewan dengan masyarakat pemilihnya. Masih sering di neger ini anggota dewan berkunjung ke konstituen hanya saat kampanye. Lalu, ketika sudah terpilih, para pemilih seperti terlupakan. Alih-alih memperjuangkan aspirasi konstituen, bertemupun kadang tak pernah. Sudah menjadi rahasia umum instrumen reses saja yang diharapkan menjadi media silaturahmi anggota dewan dengan konstituen yang tiga kali setahun itu jarang dilakukan. Apalagi kegiatan yang sama sekali tak diatur UU. Banyak anggota dewan yang dimoment lebaran misalnya, justru menghindari konstituten. Kalau kebetulan tinggal di Dapilnya, saat lebaran sengaja ‘mengungsi” ke tempat lain menjelang dan pasca lebaran. Memang ada sedikit kesalahan persepsi dari masyarakat yang menganggap anggota dewan pemilik brankas uang, yang kadang dituntut membantu langsung. Itu katakanlah salah satu persepsi kurang tepat masyarakat. Namun di luar pemahaman yang sering disebut sebagai tuntutan instan jika saja ada komu- masyarakat itu, sulit dinikasi, silaturahmi ingkari tentang perilaku cenderung meninggalkan antara anggota konstituten dar anggota dewan dengan masyarakat, prak- dewan. Bisa jadi persepsi tek transaksional masyarakat yang menunbisa dikurangi tut hasil instan pada moment pemilu lebih karena selama lima tahun kurang disambangi anggota dewan. Jadi ketika kemudian datang pada moment lima tahunan masyarakat memiliki persepsi minor. Lalu munculnya praktekpraktek transaksional yang mengotori pelaksanaan demokrasi itu. Sebenarnya jika saja ada komunikasi, silaturahmi antara anggota dewan dengan masyarakat, praktek transaksional bisa dikurangi. Apalagi jika masyarakat melihat bukti kongkrit perjuangan aspirasi anggota dewan, yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Melalui bukti-bukti itu, anggota dewan memberi gambaran bahwa nilai kinerjanya bukan diukur dari pemberian instan uang dan sejenisnya tapi melalui kesungguhan memperjuangkan aspirasi konstituen. Bisa berbentuk perbaikan infrastruktur di lingkungan masyarakat, penyediaan fasilitas umum, atau yang sedikit lebih serius dalam bentuk produk UU, Perda dan lainnya. Saya percaya, jika ini dilakukan dan alhamdulillah selalu saya lakukan sepanjang duduk sebagai anggota DPR, masyarakat akan makin merasa dekat dengan wakilnya. Masyarakat merasa tak ditinggalkan dan aspirasinya diperjuangkan dengan baik. Masyarakat akan semakin cerdas hingga memahami apa sesungguhnya tugas, fungsi dan peran anggota dewan itu. Masyarakatpun makin mengetahui bahwa anggota dewan yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingannya bukan yang datang lima tahun sekali. Tetapi yang setiap saat selalu siap mendengar dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang alhamdulillah semaksimal mungkin sudah dan akan terus saya lakukan. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

2

KPU Terlalu Toleran Hadapi Pelanggar 24 April Batas Akhir Laporan Dana Kampanye JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan masih ada satu tahapan lagi yang mesti dilewati oleh caleg DPD dan partai politik peserta Pemilu 2014. Jika terpilih maka wajib menyerahkan laporan rekening dana kampanye mereka selambat-lambatnya 15 hari pasca pemungutan suara atau tepatnya pada 24 April 2014 mendatang. “Bahasa populernya laporan akhir,” ujar Komisioner KPU Ida Budhiarti dalam diskusi Pesan Kunci bertajuk Siapa Kuda Hitam di 2014 di Cikini, Jakarta (Minggu, 9/3). Hal ini dikemukakan Ida menanggapi adanya sanksi berupa diskualifikasi bagi peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan rekening dana kampanye pada 2 Maret kemarin. Ida melanjutkan, bagi caleg DPD (bukan caleg DPR) maupun partai politik peserta Pemilu terpilih yang tidak menyerahkan laporan rekening dana kampanye hingga batas waktu ditentukan dapat dinyatakan gugur dan

kursinya akan kosong. Meskipun sanksi yang diberikan sama, KPU memiliki sikap yang berbeda soal laporan rekening dana kampanye 2 Maret dengan 24 April. Pada laporan yang pertama, KPU akan melakukan pengecekan sendiri aliran dana yang masuk dan keluar yang digunakan saat kampanye. Sementara pada laporan kedua, KPU langsung menyerahkannya kepada Lembaga Akuntan Publik untuk diaudit di sana. Namun Kepala Divisi Demokratic Governance Pusat Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah, Sachrudin menilai KPU terlalu toleran bagi peserta pemilu yang terlambat memberikan laporan rekening dana kampanye. Hal ini bisa dibuktikan dengan pemberian sanksi diskualifikasi kepada mereka secara langsung. “Tidak perlu ada lagi kemudahan kepada parpol dan calon DPD,” ujarnya. Hal itu sangat penting dilakukan KPU karena pihak peserta pemilu sebenarnya tidak memiliki kesungguhan dalam mengikuti pemilu itu sendiri. Ini bisa dilihat dari keengganan mereka mematuhi peraturan yang ditetap-

kan KPU. Padahal, Pemilu merupakan sebuah momen untuk menciptakan figur pemimpin berkualitas, jujur serta adil. Oleh karena itu, KPU seharusnya tidak memberi pelanggar peraturan toleransi. “Karena membuka peluang bagi parpol lain meminta (toleransi) ke KPU,” imbuh Syahrudin. Ia lalu menyebutkan bahwa pihaknya memiliki temuan di wilayah Sulawesi Tengah di mana terdapat dua partai yang tidak menyerahkan laporan rekening dana kampanye hingga batas waktu ditentukan, yakni pukul 18.00 waktu setempat, tanggal 2 Maret kemarin. Kedua partai dimaksud yakni Demokrat di Kabupaten Morowali dan Gerindra di Kabupaten Donggala. Temuan lain, adanya dua calon DPD yang tidak memasukkan laporan dana kampanye ke KPU Provinsi, pada waktu yang sama. Sikap yang ditunjukkan oleh partai politik dan caleg DPD di atas merupakan bentuk pelanggaran dan harus disikapi dengan keras. “Laporan ini kami serahkan ke KPU RI dan Bawaslu RI,” ujarnya. =GAM/ABD

KABUT ASAP

UNRI Gencarkan Penelitian untuk Buktikan Korporasi Pembakar Hutan PEKANBARU- Universitas Riau (UNRI) akan terus menggencarkan penelitian dan berbagai kajian untuk membuktikan telah terjadinya atau tidak suatu kejahatan korporasi terhadap pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi ini. “Kajian dari berbagai disiplin ilmu terkait untuk membuktikan kejahatan korporasi Karhutla dibutuhkan karena selama ini sulitnya penegakan hukum terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan dengan dalih untuk pembukaan perkebunan baru itu,” kata Pengamat Hukum Lingkungan dari Universitas Riau (UNRI) Maria Maya Lestari dalam keterangannya di Pekanbaru, Minggu. Ia mengatakan itu terkait di Riau kini hutan dan lahan yang cendrung dibakar dominan di lahan gambut dan hingga telah meluas ke kawasan cagar biosfer.

Seperti disampaikan sebelumnya juru bicara Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo, bahwa modus kejahatan di cagar biosfer banyak ragamnya, mulai dari pembalakan liar sampai okupasi lahan yang melibatkan oknum pemerintah tingkat desa. Guntur membantah kalau polisi telah melakukan pembiaran, akan tetapi saat ini pihaknya sudah menangkap pelaku lapangan perambah cagar biosfer dan mengejar dua tersangka yang buron karena diduga melarikan diri ke Sumatera Utara. Diakuinya memang penanganan kasus ini butuh proses dan butuh buktibukti yang kuat sehingga ini bukan perkara mudah. Menurut Maria, mencermati kesulitan dihadapi aparat penegak hukum tersebut, UNRI tetap akan berpihak pada keilmuan dan jika ada indikasi ke arah telah terjadinya korporasi kejahatan kehutanan maka aparat penegak hukum akan didorong melakukan proses hukumnya.

Sedangkan penegakkan hukum atas kejahatan kehutanan akan bisa berjalan jika ada indikasi ke arah telah terjadi korporasi tersebut dan dilengkapi dengan bukti-bukti, maka UNRI akan mendorong hal itu agar diproses hukum. “Penegakkan hukum lingkungan bisa berjalan di Riau maupun di Kalimantan dalam kasus yang sama sebaiknya memang harus didukung oleh berbagai aspek baik aspek mekanikalnya, versi kimia dan fisika serta biologi dengan standar data-data keilmuan dari non hukum,” katanya. Dengan demikian, katanya lagi, data ini akan bisa dipakai oleh aparat hukum untuk pembuktian di pengadilan atas telah terjadinya korporasi kejahatan lingkungan. UNRI, katanya, juga akan menghimpun berbagai kajian dan analisis dari bidang kimia yang dikumpulkan ilmiah sehingga bisa menjadi sumber hukum bagi jaksa dan polisi di pengadilan. =ANT/ FRISLIDIA


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 10 2014 MARET 2014 SENIN 10 MARET | No. 0317 | TAHUN III No. 0317 | TAHUN III

33

Kampanye Pemilih Pemula Sejumlah siswa menggelar aksi kampanye pemilih pemula di Solo, Jateng, Minggu (9/3). Aksi tersebut bertujuan untuk mengajak seluruh siswa yang telah memiliki hak pilih, untuk mengikuti pemilu 2014 serta menurunkan tingkat golput. ant/akbar nugroho gumay

Jokowi Tetap Tak Terkalahkan Dipasang dengan Siapapun Selalu Unggul JAKARTA-Nama Joko Widodo kembali dinobatkan sebagai calon presiden (capres) paling diunggulkan dan tidak terkalahkan oleh pasangan lainnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Jokowi nyaris tak punya lawan sepadan di pilpres nanti. Bahkan, disandingkan dengan cawapres siapapun, duet Jokowi ini akan keluar sebagai pemenang. Demikian hasil simulasi pasangan capres cawapres di Pilpres 2014 yang digelar Cirus Surveyors Grup. Survei dilakukan selama satu bulan dari 1 Februari 2014 hingga 8 Maret 2014. Penelitian melibatkan 2.200 responden yang tersebar di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling. Cirus juga menegaskan bahwa survei ini tidak didanai oleh partai politik manapun. Survei ini juga tidak menjual data untuk keperluan kampanye partai tertentu. Cirus membuat simulasi empat pasangan capres dan cawapres. Di antaranya, Jokowi-Puan Maharani, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo serta Aburizal Bakrie dan Mahfud MD. “Jokowi-Puan memiliki elektabilitas 38,5 persen, Prabowo-Hatta 20,6 persen, WirantoHT 11,7 persen dan ARB-Mahfud 9,0 persen,” ujar peneliti Cirus Kadek

Dwita Apriani saat memaparkan hasil survei di kawasan Pancoran, Jakarta, Sabtu (8/3). Selanjutnya, dalam simulasi tiga pasang capres cawapres. Hasilnya, Jokowi tetap di peringkat satu disusul oleh Prabowo di belakangnya. “JokowiJusuf Kalla 52,8 persen, Prabowo-Dahlan 20,5 persen dan ARB-Mahfud 9,9 persen,” jelas dia. Begitu juga jika Jokowi dipasangkan dengan Mahfud MD dan Prabowo dengan Suryadharma Ali serta ARB dengan Khofifah Indar Parawansa. Hasilnya, Jokowi tetap tak terkalahkan. “Jokowi-Mahfud 47,6 persen, Prabowo Suryadharma 21,1 persen, ARB-Khofifah 9,4 persen,” tutur dia. Cirus juga memasangkan Jokowi dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo dan Prabowo dengan Hidayat Nur Wahid. Kemudian, Aburizal Bakrie dengan Dahlan Iskan. “Hasilnya pasangan Jokowi-Agus Marto 43,5 persen, Prabowo-Hidayat 22,4 dan ARB-Dahlan 11,5,” imbuhnya. Menurut Kadek, dari hasil survei pasangan capres dan cawapres, PDI

Perjuangan akan menang di Pilpres 2014 jika mengusung Jokowi capres. “Dalam keadaan Jokowi maju dengan pasangan paling lemah, dan Prabowo maju dengan pasangan terkuat (Prabowo-JK), Pilpres tetap akan dimenangkan Jokowi . Apabila, PDI Perjuangan mencapreskan Jokowi,” pungkasnya. Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar) disarankan mempertimbangkan kembali keputusan mengusung Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres. Dipasangkan dengan siapa pun, perolehan suara Ical tetap tak terangkat. “Dipasangkan dengan siapa pun, Ical akan tetap kalah jauh kalau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) atau Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai capres,” kata Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group Andrinof A. Chaniago. Jokowi nyaris tak punya lawan. Survei CIRUS menyebutkan, 31,9 persen dari 2.200 responden yang dilibatkan dalam survei meyakini Jokowi adalah tokoh yang paling layak dipilih sebagai capres. Prabowo menguntit di tempat kedua dengan 15,3 persen suara. Sementara Ical hanya kebagian 6,1 persen suara. =GAM/ABD

Simulasi Pemilihan Capres-Cawapres Hasil survei Cirus

A. Simulasi 4 pasangan 1. Jokowi-Puan 2. Prabowo-Hatta 3. Wiranto-HT 4. ARB-Mahfud MD

38,5 persen 20,6 persen 11,7 persen 9,0 persen

B. Simulasi 3 pasangan 1. Jokowi-JK 2. Prabowo-Dahlan Iskan 3. ARB-Mahfud MD

52,8 persen 20,5 persen 9,9 persen

C. Simulasi 3 pasangan 1. Jokowi-Mahfud MD 2. Prabowo-Suryadharma Ali 3. ARB-Khofifah

47,6 persen 21,1 persen 9,4 persen

D. Simulasi 3 pasangan 1. Jokowi-Agus Marto 2. Prabowo-Hidayat 3. ARB-Dahlan Iskan

43,5 persen 22,4 persen 11,5 persen

E. Simulasi 3 pasangan 1. Jokowi-Hatta 2. Prabowo-JK 3. ARB-Hidayat

44,7 persen 26,5 persen 9,4 persen

F. Simulasi 2 pasangan 1. Jokowi-JK 2. Prabowo-Hidayat

57,3 persen 23,1 persen


4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

JELANG PEMILU 2014

Mobilisasi dan Sosialisasi Lebih Efektif

ant/widodo s. jusuf

PETA KEKUATAN PARTAI. Seorang pria melintas di depan layar monitor yang menayangkan hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang Persaingan Partai Menjelang Pemilu 2014 di Jakarta, Minggu (9/3). SMRC dalam rilisnya menyatakan secara umum peta kekuatan partai menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014 mendatang semakin terfragmentasi (terbagi) sehingga belum ada partai yang mendapat 25 persen suara pemilih sebagai syarat untuk mencalonkan capresnya sendiri.

53,2 Persen Publik Inginkan Tokoh Muda JAKARTA-Tokoh muda dianggap paling layak memimpin Indonesia ke depan. Mengingat selama ini pemimpin selalu didominasi tokoh tua. Hasil penelitian terbaru Political Communication Institute (PolcoMM) menunjukkan sebanyak 53,2 persen publik menginginkan tokoh muda layak jadi pemimpin nasional. “Ada sekitar 53 juta pemilih muda berusia 17 sampai 29 tahun yang terdaftar sebagai pemilih. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak dari suara Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009,” ungkap Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto dalam jumpa pers di kawasan Cikini Jakarta, Minggu (9/3). Metode penelitian PolcoMM Institute dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap 1.200 responden beru-

sia 17 hingga 29 tahun. Pengumpulan data dengan wawancara langsung di 33 provinsi. Margin of error dalam survei ini sebesar 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 96 persen. Penelitian sendiri dilakukan pada 24 Februari hingga 4 Maret 2014. Menurutnya, hasil penelitian menyebukan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memiliki elektabilitas paling tinggi yakni 22,9 persen, disusul oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dengan 16,3 persen, serta dua peserta konvensi capres Partai Demokrat yakni Ali Masykur dengan 10,3 persen, dan Gita Wirjawan 10,1 persen. “Publik berusia muda lebih menginginkan Jokowi jadi capres ketimbang cawapres. Potensi pemilih Jokwoi tersebar direntang usia 17-20tahun, 21-25 tahun, dan 27-29 tahun,” jelas Heri. Sementara untuk elektabilitas cawapres, nama Priyo Budi Santoso berada paling atas yakni 18,9 persen, Ali Masykur Musa dengan 12,1 persen, Hary

Tanoesoedibjo 11,6 persen, dan Gita Wirjawan 9,3 persen. Sementara itu, masyarakat Indonesia ternyata tidak tertarik dengan proses pemilihan legislatif 9 April mendatang. Padahal, hasil pemilihan ini akan menentukan pemilihan presiden selanjutnya. “Teman-teman pemilih kita saat ini masih memandang rendah pileg. Mereka lebih cenderung datang ke pilpres,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo dalam diskusi bertema ‘Siapa Kuda Hitam 2014?’ di Galeri Cafe, Cikini Jakarta, Minggu (9/3). Dia menjelaskan, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan karenanya perlu dilakukan upaya perubahan. Sebab, ketidakpedulian masyarakat pada pileg akan berimplikasi negatif pada pilpres. “Keacuhan dalam pileg itu akan menentukan pilpres sekarang. Bahkan, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi akan berpengaruh pada pilpres,” katanya. =GAM/ABD

JAKARTA-Sosialisasi lewat iklan di televisi ternyata tidak begitu signifikan dapat mendongkrak elektabilitas parpol. Justru, sosialisasi lewat atribut seperti billboard, spanduk, baliho, kandeler, stiker, dan jam dinding yang bisa meningkatkan eletabilitas secara signifikan. “Faktor mobilisasi dan sosialisasi massa jauh lebih efektif,” ujar peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, saat memaparkan survei SMRC di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu siang (9/3). Secara kualitatif, jelas Djayadi, parpol yang paling banyak beriklan di televisi adalah Hanura dan Gerindra. Sementara Golkar dan Nasdem menyebar iklan lebih terbatas pada acara televisi yang segmented (berita). Efek beriklan lewat TV sebetulnya tidak kuat, bahkan jauh jika dibandingkan dengan PDI Perjuangan ataupun Demokrat yang hanya sedikit beriklan lewat televisi. “Fakta yang menarik kami temukan, mereka yang beriklan lewat televisi hanya bisa meningkatkan suaranya paling maksimal enam persen. Kami berkesimpulan jika serangan udara tidak efektif. Justru lewat atribut yang disebar ke grassroot yang jauh efektif,” katanya. Dari hasil survei SMRC, PDI Perjuangan merupakan parpol yang paling banyak menempatkan kalender atau poster dan stiker di rumah-rumah warga dengan perolehan 14 persen. Diikuti Golkar (13 persen), Demokrat (12 persen), Gerindra (9 persen), PKB (8 persen), PAN (7 persen), PPP (6 persen), Nasdem (5 persen), Hanura (4 persen), PBB (2 persen), dan PKPI (1 persen). Sementara untuk baliho atau stiker di wilayah desa atau kelurahan juga ditempati PDI Perjuangan dengan perolehan 22 persen. Di urutan kedua ada Demokrat (14 persen), Golkar (14 persen), Gerindra (9 persen), PKB (8 persen), PAN (7 persen), Nasdem (6 persen), PPP (6 persen), PKS (4 persen), Hanura (3 persen), PBB dan PKPI (nol persen). “Jadi atribut partai dalam rumah maupun luar rumah PDI Perjuangan paling konsisten dan unggul. Dari populasi rumah yang ada atribut PDI Perjuangan, 42 persen pemiliknya memilih PDI Perjuangan,” papar Djayadi. Menyusul di bawahnya ada Demokrat, Gerindra dan Golkar. SMRC pun membeberkan alasan mengapa atribut itu sangat penting untuk meningkatkan elektabilitas partai. “Mayoritas masa pemilih nasional kurang berpendidikan. Hanya berpendidikan SMP ke bawah, malah di desa hanya sampai SDM. Jadi dengan demografi seperti itu, pemilih susah diajak bicara program,” terang Djayadi Atas fakta tersebut, pemilih akhirnya terpaksa memilih parpol yang hadir dalam bentuk atribut. Ini yang menurut Djayadi membedakan mengapa PDI Perjuangan lebih tinggi elekabilitasnya dibanding partai lain. =GAM/ABD


KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 102014 MARET 2014 SENIN 10 MARET | No. 0317 | TAHUN III No. 0317 | TAHUN III

55

BUMN

80.000 ton Slab Baja Dipasok ke KS Posco JAKARTA-PT Krakatau Steel (Persero) (KRAS) mengaku telah merima pasokan 80.000 ton slab baja perdana dari anak usahanya, yakni PT Krakatau Posco (KS Posco). Pasokan ini akan membuat fleksibilitas pemenuhan order lebih baik dari sebelumnya. Menurut Direktur Utama Krakatau Steel, Irvan K Hakim berdasarkan perkiraan Krakatau Steel akan mendapatkan pasokan minimal 1 juta ton slab baja per tahun atau setara 50% dari 2,1 juta ton total kebutuhan slab baja pada tahun ini. “Adanya sumber slab dari Krakatau Posco akan mampu meningkatkan daya saing perusahaan, menurunkan biaya produksi, dan mempercepat delivery,” ujar, Irvan K Hakim dalam siaran persnya, Minggu, (09/3). Lebih jauh kata Irva, pengiriman

ant/oky lukmansyah

PEMBUATAN KAPAL IKAN. Pekerja menyelesaikan pembuatan kapal ikan di DOK kapal Tegalsari, Tegal, Jateng, Sabtu (8/3). Sulit dan mahalnya memperoleh kayu merupakan kendala utama pembuatan kapal berkapasitas sekitar 30 grosstone tersebut yang memakan waktu 3 -6 bulan dengan biaya Rp500 juta - Rp1 Miliar.

UKM Jangkar EKonomi Hanya 40% UKM yang Punya Akses ke Sumber Pendanaan BANTEN-Krisis finansial global dan efek pasar bebas seringkali menjadi ancaman bagi jalannya perekonomian sebuah negara. Namun tidak demikian dengan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kekuatan UKM terbukti telah mampu menangkal krisis yang melanda perekonomian sebuah negara. “Ketika usaha besar ambruk, UKM malah mampu eksis dan berperan sebagai jangkar ekonomi. Itu fakta yang sudah terbukti, saat terjadi krisis, yang tahan banting adalah UKM ini,” ujar Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat, Gita Wirjawan saat berdialog dengan kalangan UKM Provinsi Banten di Kota Cilegon, Sabtu (8/3). Gita menyayangkan, dari 57 juta UKM tersebut, hanya 22 juta yang punya akses ke sumber pendanaan atau cuma sekitar

40 persen. Padahal, jika difasilitasi akses ke pendanaan, UKM bisa semakin maju dan lebih kompetitif. “Sehingga mereka tak cuma tangguh menghadapi geliat ekonomi domestik, tapi juga tegar di tengah gelombang krisis ekonomi global sekali pun,” tandasnya. Gita sepakat dengan usulan agar UKM daerah diprioritaskan untuk mengelola usaha berskala di bawah Rp 1 miliar. Dia meyakini, ke depan langkah ini akan sangat membantu akselerasi pendanaan UKM. “Terkait akses cepat mendapat dana murah, UKM pun bisa manfaatkan teknologi HP dalam bentuk pinjaman kredit berbentuk pulsa, yang bisa dicairkan via ATM dan bank terdekat serta bisa dikembalikan tanpa perlu rekening bank,” usulnya Karenanya, demi memaksimalkan peran UKM, mereka harus difasilitasi untuk bisa dapat akses ke pendanaan, agar semakin maju dan lebih kompetitif. “Sehing-

ga mereka tak cuma tangguh menghadapi geliat ekonomi domestik, tapi juga tegar di tengah gelombang krisis ekonomi global sekali pun,” tandasnya. Gita juga sepakat dengan usulan agar UKM di daerah diprioritaskan untuk mengelola usaha berskala dibawah Rp1M. “Terkait akses cepat mendapat dana murah, UKM pun bisa manfaatkan teknologi HP dalam bentuk pinjaman kredit berbentuk pulsa, yang bisa dicairkan via ATM dan bank terdekat serta bisa dikembalikan tanpa perlu rekening bank,” usulnya. Dia meyakini, ke depan ini akan sangat membantu akselerasi pendanaan UKM. “Bagi saya keberpihakan terhadap UKM langkah mutlak,” tegasnya. Komitmen Gita terhadap UKM, dibuktikan saat ia menjabat Menteri Perdagangan RI. Buktinya, jumlah minimarket dibatasi hanya maksimum 150. =GAM

Adanya sumber slab dari Krakatau Posco akan mampu meningkatkan daya saing perusahaan, menurunkan biaya produksi, dan mempercepat delivery Irvan K Hakim

Direktur Utama Krakatau Steel slab baja ini akan mampu mengatasi persoalan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang cukup menghantam industri baja nasional, terutama karena lead time order yang lebih singkat. “Sinergi bisnis ini akan mampu mendorong tumbuh berkembangnya industrialisasi di Indonesia,” ujarnya seraya menambakan produk baja merupakan kebutuhan mendasar di berbagai sektor industri. “Kami berharap dan optimis perusahaan akan meningkatkan kinerjanya di masa mendatang,” Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEMFEUI) menyebutkan, pembangunan dan operasionalisasi pabrik KS-Posco, dalam kurun waktu 2010-2036, jumlah output ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masing-masing dapat mencapai Rp 946 triliun dan Rp 314 triliun. =GAM


6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

EKSPOR

Singapura Serap 61,92 Persen Keramik Bali DENPASAR- Pasar Singapura menyerap 61,92 persen ekspor kerajinan keramik asal Bali dengan total perolehan devisa selama tahun 2013 sebesar 1,47 juta dolar AS. “Keramik yang dibuat dalam berbagai jenis rancang bangun hasil sentuhan tangan-tangan terampil perajin Bali menembus pasaran luar negeri sehingga devisa yang dihasilkan terus meningkat,” kata Kepala Biro Humas Pemprov Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Minggu. Ia mengatakan, hasil kerajinan skala rumah tangga itu juga diserap pasar Amerika Serikat sebesar 10,81 persen, Jepang 1,82 persen. Australia 4,22 persen, Inggris 1,95 persen dan Hong Kong 0,48 persen. Selain itu juga menjangkau pasar Italia 1,09 persen, Spanyol 3,10 persen, Prancis 0,88 persen, dan 13,10 persen sisanya diserap oleh berbagai negara lainnya. Ketut Teneng menjelaskan, ekspor kramik tersebut mengalami lonjakan sebesar 40,21 persen dibanding tahun 2012 yang hanya menghasilkan 1,05 juta dolar AS. Demikian pula segi volumenya bertambah 34,25 persen dari 354.190 unit pada 2012 menjadi 475.484 unit tahun 2013. Ketut Teneng menambahkan, keramik hasil sentuhan perajin Bali merupakan salah satu dari 17 jenis hasil industri skala rumah tangga yang menembus pasaran luar negeri. Meskipun ekspor keramik dari segi volume dan perolehan devisa meningkat signifikan, namun kontribusinya relatif kecil, yakni 0,10 persen dari total ekspor Bali yang mencapai 485,06 juta dolar AS. Perajin dan seniman Bali menjadikan bahan baku keramik dalam berbagai jenis desain dikombinasikan dengan unsur seni sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen luar negeri. Kerajinan kramik Bali kombinasi unsur seni itu mengalami kejayaan tahun 1980-an berkat teknologi yang ditemukan oleh Anak Agung Ngurah Oka yang saat itu sebagai dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Udayana. = ANT/SUTIKA

ant/joko sulistyo

GAGALKAN PENYELUNDUPAN TIMAH. Aparat TNI AL bersenjata melakukan penjagaan kapal Bina Marine 76 yang dicurigai bermuatan 126 kontainer berisi pasir timah ilegal asal Bangka di Pelabuhan Batuampar Batam, Sabtu (8/3). Bina Marine berhasil ditangkap oleh KRI Pulau Rusa 726 di Selat Riau saat berlayar menuju Singapura.

Pengembangan Pasar Obligasi Domestik Penting? OJK: Pasar Obligasi Akan Membantu Industri Asuransi TANJUNGPANDAN- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pengembangan pasar obligasi berbasis investor domestik sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. “Sekarang kita sedang melakukan program bersama dengan Bank Indonesia, pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan self regulation organization (SRO) untuk mengembangkan pasar surat utang atau obligasi,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Sabtu.

Rahmat menyebutkan, obligasi terdiri beberapa jenis yaitu surat utang negara, obligasi korporasi, dan obligasi daerah Menurut dia, selain merupakan instrumen jangka panjang yang diperlukan untuk pembiayaan infrastruktur, obligasi juga diperlukan untuk membantu pengembangan industri keuangan nonbank khususnya asuransi dan dana pensiun. “Industri asuransi dan dana

pensiun itu ‘kan liabilities atau kewajibannya bersifat jangka panjang,” katanya. Ia menyebutkan selama ini penyediaan instrumen jangka panjang untuk industri asuransi dan dan pensiun masih kurang karena pasar obligasi korporasi yang belum berkembang. “Jadi dengan adanya pengembangan pasar surat berharga tentu akan membantu industri asuransi dan dana pensiun untuk mengelola aset liabilitasnya, agar tidak mismacth aset liabilities manajemennya,” katanya. Ia menyebutkan pengembangan pasar obligasi dari sisi investor baik institusional maupun ritel harus dilakukan secara

bersamaan. “Untuk investor ritel, harus lebih banyak dilakukan sosialisasi,” katanya. Menurut dia, di pasar saham, sudah banyak dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat berkembang lebih cepat. Mengenai alasan pengembangan pasar obligasi didahulukan, Rahmat mengatakan, pengembangan pasar obligasi akan membantu industri asuransi dan dana pensiun. Selain itu emitennya juga bukan hanya perusahaan tetapi juga negara atau pemerintah termasuk pemerintah daerah. “Kalau emisi saham hanya perusahaan saja,” katanya. =ANT/AGUS SALIM


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ejarah penjajahan yang berpuluh tahun terjadi di Indonesia tampaknya telah menanamkan hasrat menjajah bagi pemerintahan di negeri ini, meskipun kenyataan ini biasanya dibantah. Akan tetapi, bukti terlihat nyata ketika di sejumlah tempat di wilayah NKRI ini pemerintah senantiasa tampil layaknya raja yang semua keinginannya harus dituruti, terutama oleh rakyatnya. Sebagai buktinya, pemerintah dengan caranya yang persuasif, selalu memaksakan kehendaknya untuk membebaskan lahan milik rakyat dengan alasan untuk kepentingan publik, pendidikan, dan sejenisnya. Di Pamekasan, Madura, ada upaya pemerintah setempat melalui instansi terkait mulai melirik potensi api tak kunjung padam, yang juga disebut api alam. Lokasi tempat wisata energi api yang keluar dari balik kulit tanah, yang diyakini satu-satunya terjadi di Madura bahkan di Indonesia itu, diam-diam akan direbut oleh pemerintah. Tentu saja dengan proses melalui pendekatan terhadap pemilik lahan api alam tersebut. Konsep bergaining yang menggiurkan pemilik lahan agar melepaskan kepemilikan lahan wisata tersebut mulai dilancarkan, yang jika lengah sedikit saja akan menyergap lahan tersebut daripada pemilik sahnya. Itu hanya sebagian kecil dari berbagai upaya pembebasan lahan yang seringkali terjadi di wilayah negeri ini. Memang tidak perlu dicari siapa yang salah dalam kasus pembebasan lahan, karena memang tidak ada yang salah, selama pembebasan lahan tersebut dilakukan dengan upaya saling menguntungkan masing-masing pihak yang terlibat, terutama pemilik sah lahan tersebut. Meskipun begitu, jika dalam realisasinya kelak keuntungan hanya mengalir pada pemerintah, sedangkan pemilik lahan pelan-pelan namun pasti terusir, terasing dari daerahnya sendiri, dan tidak lagi memperoleh keuntungan dari wisata yang diwarisinya dari para leluhur, sungguh itu bukanlah solusi yang terbaik. Bila itu yang terjadi, makin jelas hasrat pemerintah untuk menjajah rakyatnya sendiri. Ini tidak boleh terjadi, karena sangat merugikan rakyat. Lagi pula tidak semestinya pemerintah menari-nari di atas penderitaan rakyatnya sendiri. (*)

Opini

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

77

Nuktah Rawan di Jelang Pemilu

Salam Songkem

Hasrat Menjajah

KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014 No. 0317 | TAHUN III

Pemilu 2014 semakin dekat, konvensi calon presiden oleh parpol sudah bergulir, pemasangan atribut kampanye sempat marak sebelum waktunya, kampanye terselubung dan berbagai trik serta silat politik mulai jadi tontonan, suhu politik pun telah meningkat.

N

amun, persiapan pemilu masih banyak menyisakan masalah, seperti daftar pemilih tetap (DPT) yang belum juga rampung dan pro kontra terhadap pendanaan honor saksi dari APBN. Sementara itu, hampir tidak ada parpol yang bersih dari tindak pidana korupsi sehingga menjelang pemilu banyak elite parpol, bahkan pimpinan parpol, yang diincar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perlu kita sadari dan waspadai bersama bahwa kondisi ini dapat memunculkan berbagai kerawanan yang berpotensi melahirkan keributan dengan kekerasan yang bisa berujung pada penundaan, bahkan kegagalan pemilu, sehingga menjadi alasan kuat penguasa untuk menetapakan “keadaan darurat�. Setidaknya terdapat lima kerawanan yang patut diwaspadai. Pertama, ditinjau dari teknis penyelengaraan pemilu, Bawaslu menyebut empat kerawanan yang bisa menimbulkan keributan, yaitu pada tahap pendaftaran dan pemutahiran daftar pemilih, kampanye, distribusi logistik, serta pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, kerawanan yang ditimbulkan oleh kasus yang sedang diproses oleh KPK dan terkait dengan pemerintah yang sedang berkuasa, terutama kasus Bank Century dan Ham-

balang. Apabila proses ini terus bergulir sebelum pelaksanaan Pemilu dan KPK memperoleh cukup bukti, niscaya akan terjadi kerawanan politik yang cukup serius. Sebaliknya, apabila KPK menundanya sampai selesai Pemilu, kemungkinan besar akan menimbulkan reaksi dan gejolak politik yang tidak kecil pula karena dianggap telah melabrak rasa keadilan. Ketiga, kerawanan akibat uji materi terhadap beberapa UU, terutama UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, uji materi ini lebih diwarnai kepentingan politik golongan ketimbang kepentingan konstitusional. Maka, keputusan MK mengabulkan dengan catatan diimplementasikan pada 2019 menjadi kontroversial yang tampaknya akan berkepanjangan dan rawan terhadap legitimasi Pemilu 2014 nantinya, Keempat, kerawanan akibat gejolak ekonomi, terutama yang diakibatkan nilai tukar rupiah. Apabila nilai tukar menembus Rp. 15.000,- per dollar AS, dapat dipastikan akan timbul gejolak ekonomi dan menembus ranah politik yang akan mengganggu proses pemilu. Memang kecil kemungkinannya, tetapi menihilkan masalah ini adalah sebuah kesalahan karena pengalaman membuktikan bahwa geliat ekonomi global sering kali tidak bisa diprediksi dengan tepat. Kelima, kerawanan yang ditimbulkan oleh berbagai kepentingan global, terutama dari negara-negara yang memiliki kepentingan besar di Indonesia, dan kelompok-kelompok radikal transnasional (baik berlatar belakang agama maupun ideologi) sehingga Pemilu 2014 rawan intervensi mereka. Ada beberapa penyebab atau sumber kerawanan tersebut. Pertama, sistem demokrasi liberal yang berbasis paham individual dengan bercirikan : kompetisi bebas, langsung, one man one vote. Sistem ini jelas

tidak tidak cocok dengan akar budaya bangsa Indonesia yang bersifat kolektif ataupun dengan tingkat kedewasaan elite politik. Akibatnya, kerap menimbulkan kegaduhan dan konflik politik yang diwarnai kekerasan sehingga mengancam keutuhan bangsa. Kedua, tingkat kedewasaaan/sportivitas para elite politik yang masih memprihatinkan, khususnya mereka yang akan ikut bertarung di arena Pemilu 2014, termasuk yang akan lengser keprabon. Pada sisi lain, tingkat kesadaran nasional mereka pun rata-rata jauh dari cukup, buktinya seringakali kepentingan nasional dikalahkan kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, sikap perburuan kekuasaaan yang melanda banyak lapisan elite masyarakat dilatari libido kekuasaan yang tinggi tak terkendali. Hal ini tidak hanya melanda para politisi, tetapi juga para pengusaha, artis, cendikiawan, bahkan agamawan. Semuanya mengangkat alasan demi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional sebagai bungkus ambisi politiknya. Keempat, budaya korupsi yang melanda bangsa kita dalam semua lapisan masyarakat, terutama para pemegang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kelima, UUD 1945 hasil amandemen dan sejumlah UU turunannya yang liberalistik ternyata melahirkan kebebasan nyaris tanpa batas. Akhirnya banyak menimbulkan masalah yang secara politik melahirkan konflik dan secara ekonomi san-

gat merugikan bangsa. Dalam jangka panjang, harus dilakukan kaji ulang, terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Dalam waktu singkat, mendesak bagi KPU/KPUD untuk menginisiasi adanya kesepakatan nasional yang melibatkan mereka yang akan ikut bertarung dalam pemilu legislatif ataupun presiden, semua institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu di pusat dan daerah. Menyatakan tekad untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi/kelompok; membangun sportivitas; bertanggung jawab terhadap proses pemilu yang jujur dan adil, dan menerima apapun hasilnya; dan mungkin ini yang paling berat bersikap konsisten apabila ternyata ada kader parpolnya atau bahkan dirinya sendiri terlibat kasus hukum, khususnya korupsi, serta mampu menghadapinya dengan jiwa kesatria. KPK dan MK pun harus bersih dari pragmatisme, konsisten dengan penegakan hukum dan penyempurnaan konstitusi, tidak terjebak dalam arus kepentingan politik golongan. Pada sisi lain, para pemilih, terutama dari golongan bawah, harus dicerahkan agar melek politik. Harus tahu elite politik mana yang tidak Pancasilais, tidak mengabdi pada kepentingan nasional, lebih mementingkan diri sendiri dan keluarga, serta elite yang tidak bersih hukum sehingga mereka tidak salah pilih.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER


KORAN MADURA KORAN 8 PROBOLINGGO 8

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

MADURA

Letusan Gunung Kelud

Kerugian PLN Jatim Rp 4,5 M

SURABAYA - PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengklaim rugi Rp 4,5 miliar akibat erupsi Gunung Kelud di Kediri pada tanggal 13 Februari lalu. "Setelah kami lakukan audit, kerugian PLN bukan Rp800 juta hingga Rp900 juta seperti yang diberitakan sejumlah media beberapa hari lalu," ujar Deputi Manager Komunikasi Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim, Arkad Matulu, di Surabaya, Minggu (9/3). Menurutnya, total kerugian itu terlihat dari kondisi jaringan PLN yang terkubur lahar dingin, seperti tiang dan kabel listrik yang berada di area Gunung Kelud dengan jarak tujuh Kilometer. Di samping itu, pembangkit listrik tenaga air milik PLN yang terletak di area gunung juga terkena lahar dingin. "Oleh sebab itu, kondisi pembangkit harus dibersihkan, termasuk pipa yang terkena lahar dingin," ujarnya. Pembersihan tersebut, jelas dia, memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi, banyak pipa yang terkubur batu dan lahar di mana seluruhnya harus dibersihkan. Meski demikian, saat ini kondisi listrik sudah bisa dimanfaatkan. "Sesuai hasil kesepakatan pada 8 Maret 2014, proses pemulihan harus selesai menyeluruh dan target tersebut telah ditetapkan pusat," ujarnya. Di sisi lain, tambah dia, sampai sekarang aliran listrik di daerah terdampak letusan Gunung Kelud dengan ketinggian 1.731 meter di atas permukaan laut dan berada di perbatasan tiga kabupaten, yaitu Kediri, Blitar dan Malang memang belum pulih secara normal. "Sementara, pascaerupsi Gunung Kelud yang terjadi Kamis (13/2) malam, aliran listrik di sejumlah kawasan tersebut padam atau bisa dikatakan lumpuh total. Akibatnya, sekitar 30 ribu jaringan listrik pelanggan mati karena bencana itu," ujarnya. Arkad Matulu mengatakan, sampai saat ini pihaknya bersama tim berupaya untuk mengembalikan aliran listrik itu. Faktor penyebabnya, masyarakat sangat membutuhkan energi listrik guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. =G. Armadianto Semeru

Lintas Jatim

SENIN 10 MARET 2014 No. 0317 | TAHUN III

Perbaikan Rumah Korban Kelud Belum Tuntas Gubernur Minta Diperpanjang hingga 14 Maret 2014

KORBAN KELUD. Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menyapa warga korban letusan gunung kelud. Pihaknya berjanji akan menuntaskan rehabilitasi rumah warga selesai pada 14 Maret mendatang.

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum berhasil menuntaskan rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud, pada 9 Maret 2014, seperti yang dijanjikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebelumnya. Karena itu, Gubernur meminta waktu hingga 14 Maret mendatang. Menurutnya, perbaikan rumah-rumah yang rusak sudah mencapai 99 persen yakni dari 12.304 rumah yang rusak berat, sedang maupun ringan sebanyak 12.184 yang telah diperbaiki. Warga kemudian meminta agar pemerintah juga melakukan perbaikan pada sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ikut rusak seperti pavingisasi, tempat ibadah, emperan, kantor desa dan sekolah. "Pada prinsipnya, sebanyak 8.615 rumah rusak sudah selesai diperbaiki semua. Kemudian ada tambahan data perbaikan fasum dan fasos sebanyak 4.000 bangunan, oleh karena itu kami perpanjang menjadi 14 maret. Perpanjangan ini karena masyarakat benar-benar tidak mampu un-

tuk memperbaikinya, jadi harus dibantu” katanya. Pakde Karwo menuturkan, dana untuk tambahan perbaikan 4.000 bangunan tersebut dapat dipenuhi dari anggaran perbaikan rumah erupsi Gunung Kelud sebesar Rp 100 Milyar. Anggaran tersebut berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan rincian Rp 65 milyar berasal dari pengalihan program rehabilitasi tidak layak huni dan Rp 35 milyar dari dana tidak terduga. “Sejauh ini, dana yang terserap mencapai Rp. 55 milyar. Jadi kami optimis masih cukup untuk memperbaiki 4.000 bangunan tersebut” ungkapnya. Pakde Karwo menambahkan, jika sampai 14 Maret belum selesai, pihaknya mempersilahkan

bupati untuk mengirimkan surat permohonan perpanjangan perbaikan sekaligus data bangunan yang belum selesai ke Pemprov. Kemudian Pemprov akan membantu untuk menanganinya. Dalam kesempatan itu, gubernur juga berjanji akan membantu para petani yang kesulitas mendapatkan kredit di bank untuk memulai kembali usahanya. Menurutnya, Pemprov siap menjamin agunan kredit petani yang ingin meminjam modal ke Bank melalui Jamkrida. " Kami paham para petani akan kesulitan untuk mendapatkan kredit di bank, karena masih harus membayar cicilan hutang pinjaman awal untuk mengolah lahannya. Disisi lain, bank juga tidak bisa memberikan modal bagi kreditur yang masih memiliki hutang," kata mantan Sekdaprov Jawa Timur itu. Mestinya, sesuai prosedur dan ketentuan kontrak, bank seharusnya melakukan tagihan cicilan kepada kreditur yang jatuh tempo. Karena

itu, Pakde Karwo berjanji untuk terus berkoordinasi dengan pihak perbankan, diantaranya Bank Indonesia (BI), BRI, BNI, Mandiri dan Bank Jatim untuk mengatasi permasalahan kredit petani yang terancam macet karena dampak erupsi gunung kelud. Orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim itu mengatakan pihaknya mengusulkan untuk pengunduran pembayaran cicilan hutang dan penghapusan bunga atau istilahnya “pemutihan bunga” bagi para petani yang masih belum bisa membayar hutangnya karena lahannya rusak. "Diantara usul tersebut, pengunduran pembayaran cicilan hutang telah mendapat persetujuan. Namun untuk pemutihan bunga, pihak Bank masih merapatkannya ke pusat. Kami juga minta Bank Jatim untuk melaksanakan RUPS tanggal 26/27 untuk khusus membahas masalah ini. Petani harus dibela," pungkasnya. =E Hana Diman


KORAN MADURA

Lintas Jatim

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

9

KESEHATAN ANAK

Gadget Penyebab Stroke? SURABAYA – Melihat anak asyik bermain gadget bukan lagi pemandangan yang aneh bukan? Bahkan banyak dari pada orang tua yang merasa bangga jika anaknya luwes memencet tombol dan memainkan aplikasi games yang ada di smartphone atau tablet. Tidak heran di era serba canggih ini, orang tua pasti akan mengenalkan bahkan memberikan gadget untuk anaknya. Tapi pernahkah Anda memikirkan, dampak gadget itu untuk kesehatan? Remaja yang sangat aktif menggunakan jari-jarinya untuk bermain hape atau gadget berpotensi mengalami penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah, karena kurangnya aktifitas produktif. Demikian diungkapkan Staf Pengajar Program Okupasi Terapi Vokasi UI, Hermito Gideon kepada Koran Madura, Minggu (9/3). Gideon mengatakan bahwa faktor resiko penyebab stroke yang mudah dan sangat penting untuk dikendalikan adalah Hipertensi. 40% kasus Stroke adalah seseorang dengan sistole lebih dari 140 mm Hg. Kejadian stroke semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. “Walaupun demikian, karena perubahan gaya hidup, pada remaja juga sudah ditemukan beberapa kasus stroke yang diakibatkan oleh gaya hidup sedentary seperti aktifitas penggunaan gadget,” ujarnya. Untuk itu, tambah Gideon, bahwa okupasi terapi merupakan sebuah metode rehabilitasi baru yang bekerja secara komprehensif mengembalikan kehidupan penderita stroke hampir 80 %. “Dengan okupasi terapi, pasien bukan hanya dibantu untuk melakukan gross motoric seperti pada fisioterapi (aktifitas berjalan). Tapi, pasien bisa kembali mandiri seperti semula, sesuai dengan latar belakang profesi atau hobinya”, imbuhnya.

Gideon mencontohkan seorang pelajar SMA kelas 1, setelah terserang stroke karena pecahnya pembuluh darah, dengan okupasi terapi, sudah kembali mampu bermain piano dan menjalani kehidupan normal seperti sebelum terserang stroke. Okupasi terapi merupakan profesi kesehatan yang menggunakan pendekatan (terapi) dengan tujuan mendorong pasien yang dependent (tergantung) menjadi independent (mandiri) seperti kembali menyetir dan sebagainya. Untuk diketahui, bahwa stroke ialah penyakit kardiovaskuler yang terjadi akibat gagalnya suplai oksigen ke sel-sel otak, yang beresiko terhadap kerusakan iskemik dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit stroke ialah penyakit penyebab kematian ketiga setelah kardiovaskuler dan kanker. Diperkirakan 550.000 kasus baru setiap tahun, dimana penyakit ini juga berdampak terhadap ekonomi secara langsung (kesehatan) maupun tidak langsung. Adakah Maanfaatnya Untuk Pendidikan Anak? Mengenalkan gadget sejak dini pada anak sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi banyak dari orangtua yang tidak memahami benar penggunaan gadget yang baik untuk anak. Sehingga

ASYIK. Seorang anak sedang asyik bermain gadget. Banyak orangtua masih belum mengetahui akan bahaya gadget bagi kesehatan anak. Bahkan, para orangtua merasa bangga jika anaknya luwes mengoperasikan gadget.

gadget tidak hanya untuk membuat anak asyik bermain dan menjadi tenang. Karena sebenarnya banyak manfaat yang mengandung unsur pendidikan yang bisa diperoleh dari bermain smartphone, laptop dan komputer tablet untuk anak, misalnya memberikan pengetahuan baru. Karena itu sebelum kamu membelikan gadget, cari tahu tujuan yang ingin dicapai. Jangan menjadikan kecanggihan teknologi untuk membatasi aktvitas anak. Karena meski gadget bisa menjadi mainan yang menarik, anak harus tetap bergerak aktif. Menurut pakar IT Mochamad Yusuf, sebaiknya anak dikenalkan pada fungsi dan cara menggunakan gadget saat berusia 6 tahun. Karena di usia tersebut perkem-

bangan aotak anak meningkat hingga 95% dari otak orang dewasa. Sebab, jika mengenalkan gadget di bawah usia 6 tahun, anak lebih banyak untuk bermain karena anak tertarik dengan visual (gambar) dan suara yang beragam yang terdapat di gadget. Jadi penggunaan gadget harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. “Sebaiknya tujuan utama memberikan gadget pada anak bisa adalah untuk membantu memperkaya pengetahuan anak. Jika memang ini tujuannya, maka ibu boleh saja menginjinkan anak bermain dengan gadget. Carilah aplikasi yang mengandung unsur pendidikan daripada mengunduh aplikasi permainan yang hanya membuat anak gembira tetapi tidak memberikan banyak man-

faat,” jelasnya. Lakukan Pembatasan Waktu Nah, sayangnya kebanyakan dari orang tua tidak memiliki aturan yang tegas dan pengawasan yang ketat ketika anak bermain smartphone, laptop dan komputer tablet. Tidak sedikit orangtua yang tidak mendampingi anak saat bermain sehingga anak kebablasan. “Sebaiknya sebelum Anda memberikan ijin anak untuk bisa memakai gadget, buatlah kesepakatan bersama yang akan dipatuhi. Misal, kesepakatan tentang waktu mengunakan komputer tablet hanya di waktu tertentu, Sabtu dan Minggu. Tentukan juga berapa lama anak boleh bermain,” imbuhnya. =G. Armadianto Semeru

OTORITAS JASA KEUANGAN

Pastikan Korban Kelud Dapat Keringanan Kredit SURABAYA - Korban Erupsi Gunung Kelud dipastikan akan mendapat kelonggaran kewajiban kredit dan kesempatan mengakses pembiayaan baru. Dasar hukum relaksasi beban kredit dan fasilitas dana baru bagi korban erupsi Kelud sedang disusun. "Bulan ini pasti selesai dasar hukumnya," ujar Kepala Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yunnokusumo, Minggu (9/3). Menurutnya, kredit bagi kor-

ban Gunung Kelud dipastikan ada keringanan. Hanya untuk bentuk dan mekanismenya menunggu dasar hukum dulu. OJK mencatat kredit berpotensi macet akibat terdampak erupsi Gunung Kelud di Malang, Blitar, Kediri dan Batu lebih dari Rp300 miliar. Jumlah itu mencakup lebih dari 11.000 debitur. Sejumlah petani korban erupsi Kelud meminta ada perpanjangan tenggat pembayaran bunga pinjaman dan keringanan

bunga. Peserta dialog yang mayoritas berasal dari Kecamatan Puncu dan Kepung Kediri menilai kerusakan lahan pertanian membuat sumber penghasilan berhenti. "Kami juga minta kalau bisa diberi kesempatan mengakses kredit lagi, supaya bisa membenahi lahan," ujar Sukoco, petani cabai asal Puncu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur Dwi Pranoto menguraikan usu-

lan soal potensi keringanan bunga, penjadwalan ulang pembayaran utang sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Meski demikian realisasinya menunggu persetujuan DPR. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan pihaknya akan menjamin ke bank yang tidak bisa memberikan modal bagi kreditur yang masih memiliki hutang. “Jika Bank masih ragu dalam memberi keputusan soal kredit

petani. Maka solusi dari Pemprov adalah kami siap menjamin anggunan kredit petani yang ingin meminjam modal ke Bank melalui Jamkrida” ujar Soekarwo. Pihaknya lanjut Soekarwo, akan terus berkoordinasi dengan pihak perbankan, diantaranya Bank Indonesia (BI), BRI, BNI, Mandiri dan Bank Jatim untuk mengatasi permasalahan kredit petani yang terancam macet karena dampak erupsi gunung kelud. =G. ARMADIANTO SEMERU


10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

PASCA BENCANA

100 Bola untuk Anak-anak Sinabung

ant/m risyal hidayat

NU GANDENG LION KEMBANGKAN UMKM.Dirut Lion Group yang juga Wakil ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rusdi Kirana (kanan) menyalami Dewan Suro PKB pusat, Kyai Abdul Aziz Mansyur (kiri) disela-sela peluncuran NULion untuk PKB di Surabaya, Jatim, Minggu (9/3). Lion Group memberikan modal awal kepada NU sebesar dua miliar rupiah untuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dibidang pertanian, peternakan dan usaha kecil lainnya.

Pembebasan Lahan Tol Sumo Masih 75,18% Dewan Usulkan Pembebasan Lahan Tol Sumo Pakai Sistem Konsinyasi SURABAYA - DPRD Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah melakukan upaya pembebasan lahan untuk pembangunan tol SurabayaMojokerto (Sumo) dengan sistem konsinyasi agar pembangunan tol sepanjang 36, 27 km tersebut segera tuntas. Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Mahdi kepada Koran Madura kemarin mengatakan saat ini proses pembebasan lahan untuk tol Sumo sudah mencapai 75,18 persen. “Dengan sisa lahan yang kurang dari 25 persen, sudah seharusnya pemerintah melakukan upaya pembebasan dengan cara konsinyasi. Mengingat pentingnya akses jalan tol tersebut untuk roda ekonomi Jawa Timur,” kata Mahdi. Menurut Mahdi, sistem konsinyasi ini juga sebelumnya diterapkan pada pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Raya Arteri Baru Porong tersebut. Ia mengaku sangat terkesan, karena ketika itu, baik polisi, kejaksaan, pengadilan, pemerintah dae-

rah, dan partai politik semuanya bertemu dan membuat skema. Artinya, partai politik memberikan jaminan dukungan politik, pemerintah menyiapkan prasarana, kejaksaan, polisi, dan pengadilan melaksanakan eksekusi. “Apalagi, sebelumnya pemerintah sudah memberikan sosialisasi sejak lama terkait permasalahan yang ada. Sehingga masyarakat sudah mafhum, bahwa langkah konsinyasi yang diambil pemerintah berdasar untuk kepentingan masyarakat banyak,” papar Mahdi. Menurutnya, bila skema tersebut menjadi standar baku, maka Indonesia tidak lagi tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam hal in-

frastruktur jalan. Tol Sumo memiliki panjang 36,27 kilometer yang membentang antara Surabaya sampai Mojokerto. Pembangunan tol ini terbagi menjadi empat seksi yakni, Seksi IA sepanjang 2,3 km, seksi IB sepanjang 4,3 km, Seksi II sepanjang 5,870 km, Seksi III sepanjang 6,1 km dan seksi IV sepanjang 18,5 km. Dari hasil penelusuran Koran Madura diketahui bahwa pengadaan lahan tol Sumo di seksi IA sudah rampung 100 persen. Seksi IB baru mencapai 72,41 persen. Seksi II baru terbebas 41,54 persen. Seksi III lahan yang sudah dibebaskan 55,02 persen dan Seksi IV yang sudah terbebaskan sekitar 77,16 persen. Pimpro Seksi IB tol Sumo, Ahmad Purwanto menjelaskan total lahan yang dibutuhkan adalah 713 bidang seluas 587.434 meter persegi. Hingga kemarin, yang sudah dibebaskan adalah 571 bidang seluas 441.623 meter. Sedangkan yang belum terbebaskan adalah 142 bidang dengan

luas 145.811 atau 24,82 persen. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa di Sidoarjo hanya tinggal 11 bidang selus 906 meter persegi. “Tanah masyarakat dan tanah wakaf. Ada dua warga pemilik lahan yang belum setuju. Satu masih sengketa antar keluarga, dan satu lagi tinggal mengukur tanah sisa,” paparnya. Menurutnya, relatif tidak ada ganjalan. Berbeda dengan di Surabaya yang justru lebih banyak. Total ada 131 bidang tanah seluas 144.905 meter persegi. Sebagian aset pemkot, lahan milik TNI-AL, perusahaan, jalan dan saluran, serta milik masyarakat. Namun, pria yang juga menjadi pimpro Jalan Raya Arteri Baru Porong tersebut memusatkan perhatian ke empat perusahaan yang mempunyai 31 bidang seluas 82.762 meter persegi. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Suparma Tbk, PT Sarimas Permai, PT Platinum, dan PT Sinar Galaxy. =E HANA DIMAN

MALANG- Manajemen Arema Cronus Indonesia mengirim sekitar 100 bola dan berbagai atribut sepak bola untuk anak-anak korban letusan Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara. Media Ofiser Arema Sudarmanji di Malang, Minggu, mengatakan selain bola dan berbagai atribut sepak bola, manajemen yang bekerja sama, baik dengan Aremania maupun pengusaha konveksi, juga mengirim 300 kaos bertuliskan salam khas Aremania, yakni “Salam Satu Jiwa”. “Seluruh kaos maupun atribut berupa syal, jersey Arema, jaket, kerpus, rompi, serta kelengkapan lain yang identik dengan Arema ini masih baru, tidak ada baju bekas, meski masih layak pakai,” katanya. Ia mengakui pesan yang disampaikan dalam kaos untuk anak-anak korban Sinabung tersebut, yakni semangat persaudaraan. “Pesannya hanya satu, bahwa semua kita bersaudara, yang diharapkan mampu menjadi penyemangat sekaligus pengingat jika dalam sepak bola juga membawa misi persaudaraan,” katanya. General Manager Arema Ruddy Widodo menyampaikan terima kasih kepada seluruh Aremania, para pemain, ofisial, karyawan Arema, maupun pengusaha konveksi di Malang yang bahu membahu mengumpulkan bantuan untuk anak-anak korban Sinabung. Ia mengharapkan dengan bantuan berupa perlengkapan sepak bola tersebut, bisa menanamkan kebanggaan terhadap anak-anak sebagai pecinta sepak bola. “Kami berharap bantuan ini bisa mengembalikan psikis anak-anak yang menjadi korban Sinabung agar lebih bersemangat,” ujarnya. Bantuan tersebut dikirim melalui PT Pos Indonesia dengan perkiraan tiba di Sinabung sekitar tujuh hari mendatang. Belum lama ini, Aremania bersama Jackmania juga menggalang dana di jalan-jalan protokol dan ketika Arema bertanding di kandang. Dana yang terkumpul sebesar Rp4 juta lebih, langsung dikirim ke Sinabung untuk membantu para korban letusan gunung tersebut. =ANT/ENDANG


KORAN MADURA

Lintas Jatim

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

11

DANA KAMPANYE

Di Lumajang PKB Paling Kaya LUMAJANG - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, memiliki sumbangan dana kampanye terbesar dibandingkan partai politik peserta Pemilu 2014 lainnya di wilayah itu.

ant/m risyal hidayat

HARI MUSIK NASIONAL. Seorang seniman Surabaya dengan membawa potret dari Wage Rudolf Supratman dalam teatrikal ketika berziarah di Makam WR Soepratman, Surabaya, Jatim, Minggu (9/3). Pemerintah menetapkan 9 Maret yang merupakan tanggal kelahiran tokoh pencipta lagu Indonesia Raya, WR Supratman sebagai Hari Musik Nasional (HMN) melalui Keputusan Presiden.

Panwaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Kampanye Anang Datangi Sekolah Saat Kegiatan Belajar Mengajar JEMBER- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menelusuri dugaan pelanggaran kampanye oleh musisi papan atas yang juga calon anggota DPR RI Anang Hermansyah di daerah setempat. “Kami sudah memanggil pihak sekolah dan pihak manajemen penyelenggara kegiatan kampanye terbatas Anang di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Jember,” kata Ketua Panwaslu Jember Dima Akhyar di Surabaya, Minggu. Anang yang menjadi caleg Daerah Pemilihan IV Jatim dari Partai Amanat Nasional (PAN) mendatangi SMA Negeri 2 Jember saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung pada 11 Februari 2014, sehingga panwaslu melakukan klarifikasi terkait

hal tersebut karena dinilai melanggar aturan kampanye. “Berdasarkan keterangan pihak manajemen ‘Jember Entrepeneur Community’ Nyoman Ari Bowo, bahwa kegiatan Anang di SMA Negeri 2 Jember sudah direncanakan dan dipersiapkan, sehingga acara itu bukan ‘dadakan’ (mendadak, red.),” katanya. Menurut dia, pertemuan suami Ashanty di salah satu sekolah tersebut sudah dikomunikasikan kepada pihak sekolah, sebelum kegiatan temu kangen itu digelar, namun komunikasi terse-

but hanya secara lisan dan bukan tertulis. “Pihak SMA Negeri 2 Jember dan pihak manajemen Anang sudah melakukan kesepakatan tentang kegiatan acara itu, namun panwaslu masih memerlukan keterangan caleg yang melakukan kegiatan tersebut,” katanya. Dima mengaku masih belum bisa memastikan apakah kegiatan yang dilakukan Anang Hermansyah di SMA Negeri 2 saat kegiatan belajar mengajar, masuk kategori melanggar aturan kampanye atau tidak, karena pihaknya menjadwalkan pemanggilan terhadap Anang di kantor panwaslu pada Selasa (11/3). “Kami akan mengkaji sejumlah keterangan yang diberikan oleh Anang maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan

yang diduga kampanye terselubung itu,” ujarnya. Ia menilai kedatangan Anang ke sekolah melanggar aturan kampanye karena tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Panwaslu Jember dan belum waktunya melakukan kampanye, meskipun tidak ada ajakan kepada pemilih pemula untuk memilih Anang sebagai caleg DPR Daerah Pemilihan JemberLumajang pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. Sebelumnya, DPRD Jember mempersoalkan kedatangan Anang Hermansyah ke beberapa sekolah karena dinilai mengganggu kegiatan belajar mengajar dan dalam aturan tidak dibenarkan lembaga pendidikan dijadikan tempat kampanye. =ANT/ FIQIH ARFANI

“Berdasarkan laporan dana kampanye tahap kedua yang diserahkan ke KPU, jumlah dana kampanye PKB terbesar di Lumajang yakni mencapai Rp5 miliar,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Pudholi Sandra, Minggu. Sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memiliki dana kampanye terkecil dari 11 parpol lainnya yakni sebesar Rp8.650.000. Dalam laporan dana kampanye itu, lanjut dia, baik seluruh parpol maupun calon legislator menggunakan dana pribadi dan tidak ada satupun yang melaporkan adanya donasi atau sumbangan dari korporasi atau orang tertentu. “Semua sumbangan dana kampanye yang mereka laporkan murni dari uang mereka sendiri atau pengurus parpol yang bersangkutan,” tuturnya. Sementara calon legislator yang memiliki dana kampanye terbesar adalah Ahmad Jauhari dari Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp200 juta, sedangkan terendah adalah AM Romli Tijani juga dari PKB yakni sekitar Rp10 juta. Menurut Pudholi, 12 besar parpol Peserta Pemilu 2014 melaporkan dana kampanye mereka menjelang batas akhir penyerahan pada 2 Maret 2014 karena mereka tidak ingin mendapat sanksi diskualifikasi sebagai peserta Pemilu sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013. “Setelah laporan dana kampanye diverifikasi dan tidak ada kesalahan dalam format laporan tersebut, maka KPU Kabupaten Lumajang menyerahkan laporan dana kampanye 12 parpol itu ke KPU Jatim,” paparnya. Untuk diketahui, pada tingkat nasional, partai paling besar dana kampanyenya adalah partai Gerindra. Partai ini memiliki dana kurang leibh Rp 306 miliar. =ANT/ FIQIH ARFANI


KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 10 MARET 2014|NO. 0317|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SENIN 10 MARET 2014 NO. 0317 | TAHUN III

Strategi Politik Caleg Pendatang Baru Tidak Janji Muluk dan Siap Membantu Sesuai Kemampuan PROBOLINGGO - Meski baru pertama kali terjun ke dunia politik, sejumlah caleg DPRD Kota Probolinggo pendatang baru mengaku optimis bisa bersaing dan lolos ke gedung dewan. Mereka menilai, peluang caleg baik pendatang baru maupun incumbent sama kuat untuk bisa unggul dan menjadi wakil di dapilnya masing-masing.

“Sebagai pendatang baru, saya optimis bisa bersaing dengan nama-nama caleg lainnya. Pada dasarnya, semua calon punya kesempatan sama,” ucap Sumila Heni, Caleg DPRD Kota Probolinggo, asal Partai Nasdem, Minggu (9/4). Menurut Sumila Heni yang bertarung di daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Wonoasih meliputi Kelurahan Curhgrinting, Tisnonegaran, Kanigaran, Kebonsari Kulon, Kebonsari Wetan, Sukoharjo, Sumbertaman, Kedungasem, Kedunggaleng, Pakistaji, Jrebeng Kidul dan Wonoasih ini menilai, masyarakat Kota Probolinggo sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Mereka akan melihat caleg tidak dari latar belakangnya saja melainkan dari kemampuan dan kepedulian terhadap masyarakat demi perubahan yang lebih baik.”Sekarang tak memandang dia mantan pejabat,

tahanan atau siapapun. Saat ini masyarakat sudah cerdas untuk memilih calon yang bisa membawa perubahan untuk Kota Probolinggo,” ujarnya. Menurutnya, caleg yang berprofesi sebagai penjual krupuk ini, agar dirinya bisa bersaing dengan caleg lainnya, sejak jauhjauh hari ia sudah turun menyapa masyarakat. Silaturahmi dan tatap muka langsung dengan masyarakat menurut dia sangat penting untuk mengetahui aspirasi masyarakat.”Dan itu dilakukan secara intens ke kalangan masyarakat bawah,” terang Sumila Heni. Heni Sumila menambahkan, sebagaimana arahan partai, pihaknya tidak memberi janji muluk kepada masyarakat. Selama itu bisa dibantu, maka ia akan membantu sesuai kemampuan. “Jadi saya tidak janji muluk, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat akan saya berikan,” imbuhnya.

Ajak Berpolitik Santun Selain Partai Nasdem yang memiliki caleg pendatang baru, Partai Golkar juga punya sejumlah nama caleg pendatang baru. Beberapa nama diantaranya adalah Agus Salim yang merupakan caleg DPRD Kota Probolinggo dari dapil III Mayangan. Agus Salim mengajak para calon anggota legislatif (Caleg) dari partai berlambang pohon beringin itu, untuk tidak saling sikut dalam mengambil simpati masyarakat menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang. “Saya masih mendengar adanya sesama caleg yang saling menjelekkan, membuka keburukan yang lain. Sebenarnya itu tidak perlu dilakukan, karena masyarakat bisa menilai mana caleg yang mampu menyuarakan aspirasi mereka maupun yang tidak,” katanya. Disebutkannya, sebagai calon anggota legislatif yang akan bertarung pada Pileg 9 April mendatang, baik calon tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Seluruh caleg yang sudah ditetapkan oleh Partai Golkar, harus saling bekerjasama membesarkan partai dan bersama-sama masyarakat memajukan pembangunan di daerah masing-masing,

karena suara Golkar adalah suara rakyat dan suara rakyat adalah suara Golkar. “Mari kita tunjukan politik yang santun kepada masyarakat, karena sudah saatnya kemenangan Partai Golkar diraih dengan caracara yang mendapat dukungan dari masyarakat. Apalagi, sesama partai peserta pemilu sama-sama berusaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat,” sebut Agus Salim. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat lanjut Agus, para caleg harus turun ke bawah menjemput aspirasi masyarakat. Jan-

akan didukungnya nanti, agar tidak terjadi lagi memilih calon seperti memilih kucing dalam karung. “Saya sudah ingatkan kepada para caleg untuk turun menjemput aspirasi ke bawah, jika tidak mereka tidak akan dikenal masyarakat. Jika tidak dikenal, bagaimana mereka akan dipilih sebagai wakilnya,” jelasnya. Himbauan yang disampaikan Agus tersebut bukan tanpa bukti, dirinya bersama pendukungnya yang maju sebagai calon anggota legislatif selalu turun untuk menjemput aspirasi masyarakat ke berbagai ke-

TEBAR PESONA: Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg yang bersaing untuk menduduki kursi DPRD Kota Probolinggo.

gan hanya melakukan publikasi melalui alat-alat peraga saja, karena masyarakat juga harus mengetahui siapa sosok yang

lurahan, yakni Sukabumi, Mayangan, Mangunharjo, Jati dan Wiroborang. =M.Hisbullah Huda

SEREMONIAL

Ribuan Peserta Semarakkan Jalan Sehat Probolinggo Bersatu

PROBOLINGGO – Salah satu upaya menjalin kebersamaan

dengan seluruh komponen, menjelang pelaksanaan Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tangga; 9 April, dan Pemilu Presiden 9 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menggelar hajatan bertajuk “Jalan Sehat Menuju Pemilu yang jujur dan Adil untuk Probolinggo Bersatu”, Minggu, (9/3). Acara berlangsung di depan halaman Stasiun Kerata Api (KA) Kota Probolinggo menjadi tempat start dan finish. Kegiatan ini merupakan langkah awal KPU untuk mensosialisasikan Pemilu 2014 dan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh KPU di Indonesia. Ketua Panitia Gerak Jalan Sehat, Mokhamad Jalal, mengatakan peserta yang mencapai ribuan orang, terdiri dari 100 peserta undangan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan SKPD dilingkungan Pemkot Probolinggo, penyelanggara pemilu, mulai KPU,

Panwas, anggota PPK dan PPS, perwakilan dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, beserta 1.400 dari masyarakat umum. “Maksud dan tujuan kegiatan ini dilakukan untuk terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Sehingga kegiatan pemilu lancar, baik dan akuntabel,”ujar Sekretaris KPU Kota ini. Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman,WHP mengungkapkan, filosofi pelaksanaan jalan sehat, adalah suatu kebersamaan atau membangun harmonisasi pada semua pemangku kepentingan dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Probolinggo pada Pemilu yang akan datang. “Kebersamaan ini akan menjadi harmoni apabila kita membangun kepercayaan antara semua pemangku kepentingan, apabila kepecayaan itu dibangun saya yakin

penyelenggaraan Pemilu di 9 April dan 9 Juli mendatang, akan berjalan sukses dan berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat bahwa pemilu di Kota Probolinggo berjalan jujur, adil dan berkualitas maupun bermartabat,” ujarnya. Ia pun ucapan terima kasih kepada Walikota Probolinggo, Kapolres Probolinggo, Dandim 0820 Probolinggo dan pemangku kepentingan lainnya yang terus memberikan motivasi yang terus membangun kebersamaan, bahkan mengkritik penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, KPU sebagai penyelenggara semakin banyak dikritik, semakin baik untuk terus meningkatkan kinerja untuk memberikan yang terbaik dalam membangun demokrasi yang beradap, demokrasi yang diharapkan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2014. =M.Hisbullah Huda/Adv


Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014 NO. 0317| TAHUN III

13

PNS Dishub Terancam Dipecat Diduga Mencabuli Anak Dibawah Umur PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo tercoreng. Seorang pegawai Dishub Kabupaten Probolinggo, Ngadiran (42) terancam dipecat dari PNS. Pasalnya, ia diduga dan nekat telah mencabuli seorang anak dibawah umur. Kini kasus itu ditangani oleh Polres Kota Probolinggo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Sigit Sumarsono saat dikonfirmasi melalui Kabid Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, Gundo Djoko Prijono menjelaskan, untuk memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Bupati Probolinggo. “Kita masih menunggu petunjuk dari pimpinan,” tandasnya kepada wartawan, Minggu (9/3). Dia menjelaskan, untuk memberikan sanksi terhadap PNS yang telah melakukan pelanggaran, terutama menyangkut kasus pidana, tidak serta merta kemudian langsung mendapatkan sanksi. Namun masih menunggu hasil proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. “Seperti ancamannya berapa.

Kalau ancamannya 4 tahun lebih, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan sanksi pemecatan,” kata Gundo Djoko Prijono. Karena masih menunggu petunjuk dari pimpinan itulah, BKD Kabupaten Probolinggo tidak mau terburu-buru mengambil tindakan terkait kasus yang mendera Ngadiran yang diduga telah mencabuli seorang anak dibawah umur. “Kita tunggu saja hasil proses BAP-nya bagaimana,” kilah Gundo Djoko Prijono lagi. Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo, Agus Mukson menjelaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada pihak berwajib. “Ya kita tunggu saja hasil prosesnya bagaimana,” terang dia. Agus Mukson sendiri tidak bisa berandai-andai soal sanksi apa yang harus diterima oleh

anak buahnya tersebut. Yang jelas, dia mengaku tidak menyangka seorang PNS seperti Ngadiran akan nekat berbuat seperti itu. Bahkan, sepengetahuannya, Ngadiran itu seorang staf yang baik. Hubungannya dengan sesama staf Dishub tidak ada persoalan apa-apa. Dia tak ubahnya seperti staf-staf yang lainnya. “Di kantor setiap harinya biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh pada dia,” kata Agus Mukson menceritakan. Publik Mengecam, Dewan Bungkam Ulah nekat seorang PNS di kantor Dishub Kabupaten Probolinggo, Ngadiran mendapat kecaman dari publik. Masyarakat menilai tidak sepantasnya perbuatan itu dilakukan oleh tersangka. Apalagi sampai mencabuli anak dibawah umur. Sejumlah tetangga Ngadiran di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo mengaku terkejut begitu mendengar kasus yang mendera Ngadiran. Mereka tidak menyangka, jika pegawai Dishub

tersebut akan berbuat nekat seperti itu. “Dia itu baik dengan tetangga. Tidak ada persoalan apa-apa,” ujar seorang tetangga Ngadiran yang wanti-wanti agar namanya tidak dikorankan. Anehnya, di tengah ramai-ramainya kasus itu muncul ke permukaan, sejumlah anggota dewan saat dimintai komentarnya justru bungkam. Mereka terkesan enggan untuk mengomentarinya. Seperti salah seorang anggota dewan dari Golkar, Miskur. “Saya tidak mau komentar soal itu,” kilahnya. Alasannya, biar kasus itu ditangani oleh pihak yang berwenang saja. Begitu juga dengan anggota dewan PKB, Ribut Fadilah. Dia juga mengaku enggan untuk mengomentari persoalan itu. “Yang lain sajalah. Saya tidak mau komentar soal itu dulu,” katanya. Pelaku Sempat Jadi Buron Polisi Akibat perbuatannya, Ngadiran, seorang pegawai Dishub Kabupaten Probolinggo itu terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Kota Probolinggo.

Sebelum berhasil ditangkap petugas, pelaku sempat menjadi buron polisi. Kepada wartawan, Kapolres Kota Probolinggo, AKBP Iwan Setiawan menjelaskan, sebelum berhasil ditangkap oleh petugas, tersangka sempat buron selama lima bulan lamanya. “Dia ditangkap saat pelaku sedang berada di rumahnya,” tandasnya. Dia menjelaskan, Ngadiran nekat memperkosa anak dibawah umur itu sebanyak dua kali pada Oktober 2013 lalu. Agar korbannya mau, pelaku mengiming-iminginya dengan uang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas berhasil menyita baju dan sebuah celana milik korban. Begitu juga dengan hasil visum dokter, korban mengalami pendarahan hebat setelah diperkosa oleh pelaku. AKBP Iwan Setiawan menjelaskan, perbuatan pelaku itu dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak nomer 23 Tahun 2003 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. =Muhammad Sugianto

TARIF MASUK

Kenaikan Tarif Wisata Bromo Pengaruhi Angka Pengunjung PROBOLINGGO – Kendati pemerintah berencana akan menaikkan tarif masuk obyek wisata gunung Bromo masih 1 Mei 2014 mendatang, namun dampak terhadap pengunjung sudah mulai terasa. Rencana kenaikan itu tak hanya dikeluhkan para pengujung Bromo, juga dikeluhkan oleh warga Tengger sendiri. Salah seorang dukun Tengger, Sutomo menjelaskan, rencana kenaikan tarif itu sudah jelas akan berpengaruh terhadap angka pengunjung. “Itu sudah jelas akan berdampak,” tandasnya kepada wartawan, Minggu (9/1). Menurut dia, masyarakat Tengger tidak mempermasalahkan soal rencana kenaikan tarif masuk obyek wisata Bromo tersebut, namun masyarakat Tengger merasa kasihan terhadap para pengunjung dari luar yang hendak mengunjungi Bromo. Apalagi kenaikan itu hingga mencapai 300 persen. “Kalau masyarakat Tengger tidak masalah. Karena wisata Bromo bukan satu-satunya pekerjaan yang dijadikan sebagai penunjang

perekonian masyarakat. Tetapi sebagai pekerjaan sampingan saja. Karena pekerjaan masyarakat Tengger yang paling utama itu bercocok tanam,”tandasnya. Warga Tengger, imbuh dia, bukan tidak setuju dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif tersebut. Tetapi menyayangkan, karena kenaikan itu sangat bombastis. “Kalau naiknya hanya separuh persen saya kira tidak masalah,” timpal pria dukun itu. Sutomo menjelaskan, rencana kenaikan itu tidak hanya berpengaruh terhadap angka pengunjung dari luar. Tetapi juga terhadap pelaku usaha hotel. Beberapa hari lalu, para pengusaha hotel yang ada di gunung Bromo melakukan pertemuan.“Sejumlah pengusaha hotel kemarin itu mengadakan pertemuan,” katanya. Namun Sutomo tidak menjelaskan, tujuan dari pertemuan itu. “Yang jelas pertemuan itu membahas masalah kenaikan tarif ini,” imbuh dia. Salah seorang warga desa Sukapura, Hari, saat dimintai juga mengatakan serupa. Dia menje-

laskan, rencana kenaikan itu pasti akan berdampak terhadap angka pengunjung Bromo. “Saya yakin

pasti berdampak. Apalagi naiknya hingga mencapai 300 persen,” katanya.

Pemerintah Diminta Mengkaji Ulang Rencana kenaikan tarif obyek wisata Bromo, ternyata tidak berpengaruh terhadap para pengunjung saja. Tetapi juga terhadap para kalangan sopir taksi. Dengan adanya rencana kenaikan tarif tersebut, mereka terancam akan sepi penumpang.“Kalau tarifnya naik, kita juga yang akan jadi korban. Karena bakal sepi penumpang,” ujar seorang sopir taksi, Mamad kepada wartawan. Itulah sebabnya, sebelum kenaikan tarif itu diberlakukan, mereka meminta agar pemerintah mengkaji ulang kembali soal rencana tersebut. “Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang lagi. Karena rencana kenaikan itu sangat berdampak terhadap semua kalangan,” katanya. Sementara, dengan rencana kenaikan itu, Pemkab Probolinggo tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenaikan tersebut sudah diatur PP Nomer 59 Tahun 1999. =Muhammad Sugianto


14

KORAN MADURA

Probolinggo

SENIN 10 MARET 2014|NO. 0317|TAHUN III

Pasar Tugu Simbol Kearifan Lokal Makin Diminati dan Mampu Dongkrak PAD PROBOLINGGO - Pasar Tugu di kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo menjadi alternatif wisata Minggu pagi. Ratusan pedagang menggelar dagangan di tenda atau ruang terbuka. Pasar rakyat memang identik dengan kesederhanaan dan kemudahan. Tidak perlu ada ruang khusus ber-AC bagi penjual sehingga pengunjung bisa mendapat barang murah. Di sisi lain., memasuki pasar rakyat ini serasa berada di tempat global. Simbol-simbol kearifan lokal hingga ikon mancanegara ada disini. Dari nasi pecel hingga burger, lalu gambar Soekarno hingga Avril Lavigne terpasang di tenda penjual poster. “Berjubelan dengan pengunjung lain juga bagian dari keunikan yang ditawarkan pasar rakyat. Tak perlu ragu untuk datang ke pasar dengan sandal jepit atau kaos oblong. Dan yang pasti kita bebas berbincang dan menawar harga yang tidak bisa didapatkan di pasar modern,”ujar Eko Kunarso, Ketua Forum Masyarakat Peduli Produk Unggulan Kota Probolinggo, Minggu (9/4). Eko Kunarso mengatakan keberadaan pasar tugu di kawasan Alon-Alon Kota Probolinggo, ternyata makin diminati. Bahkan menjadi tempat wisata keluarga yang murah meriah. “Selain bisa belanja murah, juga bisa mengajak keluarga jalan-jalan aja,” katanya. Menurutnya, kalau harus rekreasi ke tempat wisata, maka dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi, kalau wisata mengajak keluarga terkendala juga masalah tempat dan waktu.“Selain macet juga berat diongkos,” tandas Eko Kunarso. Maka, keberadaan PKL di Kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo, ini sudah menggelar dagangannya setiap hari Minggu. Ratusan pedagang dari berbagai jenis sejak pagi sudah menggelar dagangannya. Warga di sekitar kawasan dengan mengajak anak mulai berkeliling sejak pukul 05.00. Diantara mereka juga memanfaatkan mencari makanan dengan berwisata kuliner sederhana. “Makan sampai buah juga banyak,” katanya. Yurniati, salah seorang warga Kelurahan Mayangan mengaku bahwa Pasar Tugu Alun-Alun Kota Probolinggo kini menjadi salah satu pilihannya untuk membawa anak-anaknya sekedar “rekreasi”. “Ya setidaknya kami bisa momong di sini sambil refreshing atau membeli makanan,”tuturnya. Beberapa jenis makanan juga

tersedia di sekitar Pasar Tugu Alun-Alun, baik berupa gorengan, bakso,soto, minuman es, maupun jagung bakar. Beberapa tenda juga mulai nampak mengisi di sekitar lapangan sebagai cafe atau warung angkringan. Apabila malam minggu suasana lebih semarak lagi. Komunitas sepeda motor biasanya sejak Maghrib sudah apel menderetkan sepeda motornya berjejer di pinggir jalan. Terdapatnya ruang publik tampaknya disambut baik warga.”Keberadaan ruang publik menjadi sebuah media interaksi antar warga yang sangat bermanfaat,”ucap Yuniarti. Eksotisme Penataan PKL Kota Probolinggo, maka yang terbesit di dalam benak kita adalah Anggur dan Mangga. Tetapi seiring dengan kemajuan, Kota Bayuangga berupaya untuk mengoptimalkan kemampuan dan potensi yang di miliki. Selain sebagai kota Investasi dan Seribu Taman, Kota Probolinggo menasbihkan dirinya sebagai kota tujuan wisata. Kemasan perjalanan yang ditawarkan tidak hanya sebatas wisata yang umum telah ditawarkan oleh daerah lain. “Dalam kurun waktu sekitar 3 tahun terakhir mulai berbenah untuk mengemas wisata belanja. Adapun lokasi wisata belanja ini berada di daerah Alun-Alun,”ujar Alifurrahman, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo. Alifurrahman mengatakan bagi pengunjung dari luar kota, hal pertama yang keluar adalah kata-kata unik. Pasar wisata ini hanya buka pada setiap Hari Minggu, mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WiB. Lokasinya yang terletak disepanjang jalan tersebut, kanan kiri jalan dipenuhi lapak-lapak modern yang tertata dengan rapi. Sebagai usaha pemerintah daerah dalam memfasilitasi PKL yang ada, setiap pedagang dipastikan berada di dalam lapak yang telah disediakan. Lapak yang dibuatpun sangat berbeda dengan

lapak-lapak PKL yang pernah ada selama ini. “Kesan ekslusif, mewah tetapi sangat menggambarkan akan keakraban antara pedagang dan pembelinya,”tandasnya. Sebagai antisipasi menuju ke lokasi, lanjut dia, diharapkan pengunjung untuk datang lebih awal, agar lebih mudah dalam memarkirkan kendaraan. Setiap minggu jumlah pengunjung sangat luar bisaa. Wisata belanja Pasar Tugu benarbenar menjadi lautan manusia setiap Minggunya. Dan menjamin bahwa kondisi lingkungan tetap kondusif dari segala hal. “Khusus pecinta kuliner, kita bisa mencicipi beraneka ragam masakan nusantara. Tidak hanya

Mampu Dongkrak PAD Omset penjualan pedagang di pasar Sabtu dan Minggu (Tugu) yang berada di alun-alun Kota Probolinggo mencapai Rp.54 juta. Angka itu merupakan omset fantastis yang diperoleh dalam setiap hari. “Itu perputaran finansial dalam setiap harinya,” ujar Sugeng Kabid Perdagangan, Diskoperindag Kota Probolinggo. Sugeng mengatakan, perputaran finasial di pasar Tugu tersebut, sudah jelas mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi di pasar Tugu, tidak hanya dihuni oleh para PKL yang asli warga Kota Probolinggo, melainkan juga banyak PKL yang berasal

218 orang, tahun 2012 sebanyak 283 orang. Sedangkan pada tahun 2013 ini sebanyak 362 PKL,”paparnya. Dengan gambaran ini, pemkot Probolinggo melihat bahwa PKL adalah suatu asset yang sangat berpotensi, sehingga hal ini perlu digarap dengan serius agar mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan daerah. Kepercayaan publik yang dirintis menjadi sungguh sayang, jika wisata Pasar Tugu ini ditangkap birokrat sebagai kaki lima semata. Oleh karenanya, bila Anda berkunjung ke Kota Probolinggo, jangan lupa menyempatkan diri singgah di wisata Pasar Tugu

sebatas wisata lokal. Dari kuliner tradisional hingga kuliner cepat sajipun tersedia di sini,”ucap Alifurrahman.

dari Kabupaten. “Data di Diskoperindag, jumlah PKL tahun 2011 yang menempati pasar Tugu sebanyak

Alon-Alon, alternatif belanja dan hibur¬an murah, meriah, merakyat. =M.Hisbullah Huda


KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SENIN 10 MARET 2014 No. 0317 | TAHUN III

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

Atletico Usir Barcelona ke Posisi Ketiga MADRID - Atletico Madrid mengusir Barcelona dari tempat kedua klasemen sementara La Liga Spanyol setelah kedua tim itu memetik hasil berbeda pada akhir pekan lalu. Atletico menang 2-0 atas tuan rumah Celta Vigo pada laga di Estadio de Balados, Minggu (9/3) dini hari WIB. Sedangkan beberapa jam sebelumnya, Barcelona keok 0-1 dari tuan rumah Real Valladolid. Dengan hasil ini, Atletico mengoleksi 64 poin atau sama dengan Real Madrid yang duduk di puncak klasemen karena kalah selisih gol. Sedangkan Barcelona bertengger di posisi ketiga dengan 63 angka. Madrid berpeluang menjauh empat poin dari Barcelona atau tiga poin dari Atletico bila sukses mengatasi Levante pada Minggu (9/3). Pada laga melawan Celta Vigo, David Villa menjadi pahlawan Atletico karena sukses mencetak dua gol kemenangan timnya dalam 30 menit terakhir. Dua gol itu hanya berjarak dua menit. Gol pertama diciptakan mantan striker Barcelona itu pada menit ke-62 dan gol kedua pada menit ke-64.

David Villa cukup puas karena bisa menjadi pahlawan timnya pada laga tersebut. Tetapi pada saat bersamaan dia meminta kepada teman-temannya untuk manyapu bersih semua laga sisa bila ingin menikmati enaknya gelar juara La Liga. “Kami memaksimalkan ruang-ruang yang tersedia dan dalam dua menit kami membalikkan keadaan. Senang bisa membantu tim dengan gol-gol tersebut dan saya harus terus bekerja keras,” ujarnya Villa. Dia melanjutkan, “Tiga poin ini berarti kami masih dalam persaingan menuju titel. Setiap poinnya penting dan kami harus fokus menatap pekan demi pekan. Setiap pertandingan mulai sekarang seperti final dan kami harus memenanginya semua.” Sedangkan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengakui anak asuhnya tampil buruk sepanjang babak pertama laga tersebut. Untung, mereka bisa berbenah di babak kedua. Pria asal Argentina itu pun memuji reaksi anak-anak asuhnya di babak kedua. “Kami menghadapi rival

yang bermain baik, yang mana membuat sebuah koneksi berbahaya di dalam serangannya. Itu ditampilkan dengan baik di babak pertama, saat ada banyak kecenderungan untuk menguasai pertandingan. Tapi kami berubah dari tampil kurang bagus menjadi bagus di babak kedua dan berakhir dengan membuat sebuah laga yang hebat,” kata Simeone. Seperti Villa, Simeone mengingatkan anak-anak didiknya untuk tetap fokus, karena di tahap

akhir ini setiap poin jelas tak akan mudah diraih. “Pada penghujung musim seperti ini, tim-tim tidak lagi bermain seperti di tahap awal. Di 10 laga berikutnya, setiap pertandingan menyimpan jebakan karena ada begitu banyak kebutuhan,” pungkasnya. Sementara itu, pelatih Barcelona Tata Martino masih yakin bisa mempertahankan gelar juara musim ini, meski sudah mengalami dua kekalahan tandang beruntun di La Liga, setelah dua pekan lalu tak-

luk 1-3 dari Real Sociedad. Blaugrana tidak pernah mencatatkan hasil seperti ini sejak terakhir terjadi pada musim 2007/2008. “Selama secara matematis kami masih memiliki peluang, kami akan berusaha sekeras mungkin untuk titel juara. Kami sangat sulit dalam hal mobilitas. Khususnya di 20 meter terakhir pertahanan lawan. Sulit mencari ruang dan juga peluang meski kami menguasai laga, “ kata Martino optimistis. =BBC/espn/aji

SERIE A

Milan Kalah dari Udinese, Seedorf Kecewa MILAN - Pelatih AC Milan Clarence Seedorf kecewa dengan kekalahan 0-1 yang didapat timnya dari tuan rumah Udinese pada Minggu (9/3) dini hari WIB itu Friuli Stadium. Pasalnya, Milan menguasai pertandingan dan memiliki banyak peluang mencetak gol. Pelatih berpaspor Belanda itu menilai, seharusnya Rossoneri bisa menghindar dari hasil negatif tersebut, jika melihat penampilan sepanjang laga. Ini adalah kekalahan kedua beruntun Milan dalam dua pekan terakhir, setelah ditaklukkan Juventus 0-2 di San Siro pekan lalu. Sebenarnya, Milan tidak pantas kalah karena mereka menguasai jalannya pertandingan. Milan tampil menyerang sejak menit awal dan menguasai 65 persen penguasaan bola. Dalam jumlah

peluang pun, tim tamu lebih banyak dengan mengkreasikan 15 tembakan dan lima tepat sasaran. Tapi tuan rumah bermain lebih

efektif dan lewat serangan balik yang cepat, Antonio Di Natale mampu membungkam Milan lewat gol tunggalnya di menit ke-

67 dan skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Kekalahan ini membuat Milan tertahan sementara di posisi 11 dengan 35 poin, selisih 17 angka dari Napoli di posisi ketiga yang merupakan batas akhir zona Liga Champions. Raut kekecewaan tampak di wajah Seedorf yang mengaku timnya bermain baik dan seharusnya minimal meraih hasil seri, bukan kekalahan. “Jelas saja ada kekeceaan, kami tidak pernah bisa bahagia usai kalah, khususnya ketika kekalahan itu sebenarnya bisa dihindari. Langsung setelah laga saya meminta tim fokus pada target selanjutnya, karena jika kami tampil baik seperti saat ini maka kepercayaan diri kami akan meningkat untuk laga Liga Champions pekan depan,” kata Seedorf.

Mantan pemain Milan itu melanjutkan, “Saya minta kepada para pemain untuk tetap yakin, karena masih ada waktu 20 menit seusai gol itu. Mereka sudah memberikan yang mereka bisa dan jelas pemain kami banyak yang tidak segar seusai laga internasional kemarin. Kami kurang determinasi di depan gawang dan hari ini kami menghadapi kiper yang bermain bagus.” “Kami tahu kekuatan Udinese adalah lihai memanfaatkan kesalahan lawan dan serangan balik. Jadi kami harusnya bisa mengumpan lebih baik dan tidak melulu mencoba lewat tengah. Golnya benar-benar impresif dan Anda bisa lihat bahwa kaki-kaki kami lebih lelah dibanding mereka,” kata mantan pemain Ajax Amsterdam itu. =SKY SPORTS/AJI


16

KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

94 HARI LAGI

MILAN KALAH DARI UDINESE, SEEDORF KECEWA

ATLETICO MADRID USIR BARCELONA KE POSISI KETIGA

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

16

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

Kokoh di Puncak, Mourinho Merendah

CHELSEA

SAMUEL ETO’O

LONDON - Chelsea semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris setelah menggilas 10 pemain Tottenham Hotspur dengan skor telak 4-0 pada laga di Stamford Bridge, Sabtu (8/3) waktu setempat atau Minggu (9/3) dini hari WIB. Tambahan tiga angka ini membuat “The Blues” menjauh tujuh angka dari pesaing terdekatnya di urutan kedua Liverpool. Tiga poin itu didapat berkat empat gol ke gawang Tottenham yang masing-masing dicetak oleh Demba Ba (dua gol), Samuel Eto’o, dan gol penalti Eden Hazard. Meski mantap di puncak klasemen, pelatih Jose Mounrinho tetap merendah dan enggan berbicara soal juara Liga Utama Inggris. Pasalnya, target utamanya musim ini adalah masuk ke zona Liga Champions dan membangun tim untuk menjadi jawara pada musimmusim berikutnya. Pria Portugal itu malah lebih senang berada di posisi keempat yang ditempati Manchester City saat ini, tetapi masih menyisakan tiga pertandingan di tangan. Tetapi tim asuhan mantan pelatih Real Madrid itu tetap dijagokan sebagai kampiun Liga Utama Inggris musim ini. Pasalnya, di sembilan pekan tersisa, lawan terberat Chelsea tinggal Arsenal (kandang) dan Liverpool (tandang). Sisanya tim-tim lemah yang di atas kertas bisa diatasinya. “Aku lebih memilih berada di posisi Manchester City karena mereka masih menyimpan tiga laga. Saat ini memang kami unggul sembilan angka tapi aku lebih suka di posisi mereka,

Selebrasi Unik Samuel Eto’o dengan gaya seorang lansia untuk menjawab kritik Mourinho tentang dirinya beberapa waktu lalu.

karena jika mereka memenangi seluruh laga itu maka mereka di puncak klasemen,” kata Mourinho. Dia melanjutkan, “Kami tidak bisa menentukan nasib kami sendiri - jika kami memenangi seluruh pertandingan kami, lalu mungkin saja kami tidak jadi juara. City akan jadi juara jika memenangi seluruh laga tersisa.” Pada bagian lain, Mourinho tidak mempersoalkan selebrasi gol Samuel Eto’o pada menit ke-55 laga melawan Tottenham itu. Seusai mencetak gol pembuka kemenangan Chelsea pada laga tersebut, pemain 32 tahun itu langsung berlari ke sudut lapangan dan ketika mendekati tiang korner, Eto’o kemudian agak membungkukan badan sambil tangan kirinya memegangi pinggang. Gaya ini menirukan orang lanjut usia yang mengalami masalah persendian. Ini adalah cara Eto’o menjawab pernyataan Mourinho beberapa waktu lalu bahwa Eto’o sudah tua dan Chelsea tidak punya striker. “Aku tak pernah mengira soal itu,

tapi aku tahu perayaan golnya. Cara terbaik untuk mencairkan situasi adalah membuat suasana yang menyenangkan. Beberapa surat kabar sangat ahli dalam hal manipulasi foto. Kini mereka tidak membutuhkan photoshop, mereka sudah mendapatkan yang asli,” ucapnya. Sementara itu, pelatih Tottenhan Hotspur Tim Sherwood meminta anakanak asuhnya untuk lebih realistis dan melupakan mimpi bermain di Liga Champions musim depan. Pasalnya, para pemain “The Lilywhites” yang dibeli dengan dana besar musim panas lalu selalu kalah dari tim-tim papan atas Liga Utama Inggris. “Anda tidak akan bisa finis empat besar jika Anda tidak bisa mengalahkan tim-tim papan atas. Sampai Anda bisa melakukannya, maka untuk saat ini Anda masih jauh dari sana (empat besar). Mereka terlalu sering mereka bermimpi soal ini. Sudahlah jangan bicarakan lagi soal empat besar,” kata Sherwood. =ESPN/BBC/AJI


SENIN

KORAN MADURA

10 MARET 2014 No. 0317 | TAHUN III

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

NETER KOLENANG

Ingin Berdiri di Atas Kaki Sendiri Nurma Roficha, gadis asal Giligenting ini memiliki ambisi dan sedang belajar untuk mandiri. Harapannya sederhana, membanggakan ayahbundanya. “Memang benar kita butuh sandaran, tapi apakah selamanya kita akan selalu bersandar dan tidak ingin melepas tangan orang lain? Tidak selamanya. Suatu saat nanti kita dituntut untuk menjadi manusia mandiri.” tuturnya.

SELENGKAPNYA HALAMAN P

SUMENEP – Terjadinya perceraian didominasi faktor ekonomi dalam rumah tangga. Pasangan suami-istri yang terbelit persoalan ekonomi cenderung melakukan perceraian sebagai jalan keluarnya. Hal itu didasarkan pada angka perceraian di Pengadilan Agama (PA) Sumenep. Sejak awal tahun 2013, perceraian yang diajukan oleh suami sebanyak 560 perkara dan gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri sebanyak 842 perkara. Panitera Muda Bidang Hukum PA Sumenep, M Arifin menjelaskan, faktor perceraian yang ditangani PA Sumenep, rata-rata disebabkan faktor ketidaksetabilan ekonomi dalam rumah tangga. Pasangan yang mengajukan perceraian karena faktor ekonomi keluarga sebanyak 339 perkara. Sedangkan perceraian karena faktor suami kurang tanggung jawab terhadap istri tercatat 334 perkara. Faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga tercatat 240 perkara. Gangguan pihak ketiga (selingkuh) 189 perkara, cemburu 101 perkara, krisis akhlak 14 perkara, kekejaman jasmani 4 perkara, cacat biologis 1 perkara, dan faktor poligami 1 perkara. ”Semua angka perceraian yang kami sebutkan, merupakan catatan kami selama 13 bulan (Januari 2013-Januari 2014. Untuk data bulan Februari, masih kami rekab, sebab sampai saat ini sidangnya masih berjalan,” katanya. Untuk menekan tingginya angka perceraian di Sumenep, PA telah melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi perceraian. Namun, upaya yang dilakukan PA tidak membuahkan hasil, mereka tetap ngotot untuk melanjutkan perceraian, karena tidak mampu menghadapi persoalan hidup dengan pasangannya masing-

Perceraian

Didominasi Faktor Ekonomi

9,99 Persen Upaya Mediasi Tak Berhasil masing. ”Upaya kami untuk menekan angka perceraian tidak hanya dilakukan diruangan PA terhadap pasangan yang mau bercerai, tapi juga dilakukan penyuluhan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, namun tetap saja pasangan yang mengajukan perceraian tinggi,” terangnya. Penyuluhan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat keberhasilannya sangat minim. ”9,99 persen upaya itu tidak berhasil,” ungkapnya. Hal itu diyakini karena pasutri yang sudah kadung mendaftar cerai s u dah sama-sama ngotot

untuk bercerai. Dari ratusan angka gugat cerai yang ditangani PA Sumenep, yang berhasil diputus baru 489 perkara dari 560 perkara perceraian yang diajukan pihak suami. Sedangkan gugat cerai yang diajukan pihak istri, baru 768 perkara dari 842 perkara yang masuk. Dan untuk awal tahun 2014, pendaftaran cerai talak sebanyak 75 perkara, sedangkan cerai gugat sebanyak 82 perkara, dengan jumlah putusan cerai talak sebanyak 41 dan cerai gugat 8 2 perkara. =JUNAEDI/MK

FAKTOR PERCERAIAN (Januari 2013-Januari 2014) Faktor Kasus Ekonomi 339 Tak Tanggung Jawab 334 Tidak Harmonis

240

Selingkuh 189 Cemburu 101 Krisis Akhlak

14

Kejam 4 Catat Biologis

1

Poligami 1 ach. sunandar/koran madura


KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 10 MARET 2014 No. 0317 | TAHUN III

SUMENEP – Penyebab kebakaran Pasar Anom Baru Sumenep pada Rabu malam hingga Minggu (9/3) masih menjadi misteri. Namun, tim Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri Cabang Surabaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari olah TKP, titik api pertamakali muncul dari blok CS. ”Kalau awal titik apinya sudah jelas berasal dari kios ini, namun untuk mengetahui munculnya titik api itu, kami masih menunggu hasil lab, ini bukti-bukti sampel sudah kami bawa untuk dicek di lab,” kata Ketua Tim Labfor Mabes Polri, AKBP S Haryono, di lokasi kejadian, Kamis (6/3), pukul 17.00. Hal itu juga diperkuat pernyataan kunci saksi kebakaran yang juga Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) Pasar Anom Abu Yasid (55). Menurutnya, titik api berasal dari kios blok CS yang ditempati berjualan rempah-rempah oleh Miyanti (50), pedagang asal Desa Banasare, Rubaru. Abu Yasid bersama empat rekannya sesama satpam, mengaku sudah berusaha memadamkan api walau dengan alat seadanya, namun api dengan cepat merambah ke kios lain yang ada di sekitar lokasi titik api. Miyanti (50), pedagang rempah-rempah asal Desa Banasare, Kecamatan Rubaru, merasa terkejut begitu tim Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri menetapkan awal titik api kebakaran pasar berasal dari kiosnya. ”Kami sangat terkejut sekali, begitu tim Labfor menetapkan awal titik api berasal dari kios

Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Surabaya saat melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran Pasar Anom.

Penyebab Kebakaran Masih Misteri Kerugian Material Mencapai Rp 31 Miliar saya, padahal di kios cuma ada barang dagangan seperti rempahrempah dan minuman gelas dari plastik, tidak ada barang–barang yang mudah terbakar maupun meledak,” katanya. Selain barang-barang dagangan, di dalam kiosnya cuma ada kipas angin, radio dan lampu putih berukuran besar, dan barang-barang itu hanya digunakan sewaktu-waktu. Pihaknya memastikan tiap akan pulang setiap pukul 16.00 radio dan kipasnya dimatikan, kecuali lampu. ”Saat saya akan pulang, semua barang seperti kipas dan radio saya matikan semua, dan sambungan listrik yang ke stop kontak dicabut, kecuali lampu putih besar memang dinyalakan

saat akan pulang ke rumah,” bebernya. Dari pemeriksaan awal yang dilakukan tim labfor, kerusakan paling parah terjadi di blok tersebut. Untuk itu, petugas melakukan pendataan sumber panas yang ada di blok tersebut. Semisal, kompor, listrik, kipas angin, dan lampu. Rugi Kerugian material akibat terbakarnya pasar mencapai Rp 31 milliar. Rinciannya, untuk sebanyak 342 los mencapai Rp 16.323.800.000, sedangkan untuk pertokoan, stan, dan kios yang berjumlah 548 kerugiannya mencapai Rp 15.164.500.000. Kepala Unit Pelaksana Ter-

padu Pasar Anom Sumenep Abdul Hamid mengatakan, data itu berdasarkan pengajuan kerugian dari pedagang ke UPT Pasar. ”Ini data terakhir yang kami kumpulkan, bisa saja bertambah lagi,” katanya. Terkait dengan rencana relokasi, pihaknya mengaku masih akan melakukan koordinasi ulang dengan petinggi pemkab. ”Kalau masalah itu, kami masih belum bisa memberikan komentar, sebab kami nanti malam masih akan melakukan rapat dengan Bupati,” terangnya, Minggu (9/3). Secara terpisah, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko saat ditanya langkah-langkah yang akan dilakukan pasca olah TKP tim Labfor Mabes Polri, mengatakan

akan melakukan penjagaan secara ketat terhadap pengunjung. Para pengunjung yang akan masuk ke lokasi kebakaran akan diperiksa secara ketat oleh petugas kepolisian, karena bukan tidak mungkin pengunjung yang datang ke lokasi kebakaran akan melakukan penjarahan terhadap barang-barang milik pedagang. ”Kami akan memeriksa setiap pengunjung yang akan masuk ke lokasi kebakaran, siapa tahu yang datang ke sini bukan pemilik kios, melainkan pencuri yang sengaja memanfaatkan situasi. Barang-barang yang ada di lokasi kebaran masih banyak kok yang bisa diuangkan,” tandasnya. =JUNAEDI/MK

PENAMBANGAN PASIR LIAR

Kinerja Satpol PP dalam Sorotan SUMENEP – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep disorot anggota DPRD setempat. Penegak perda terkesan membiarkan penambangan pasir liar yang sudah berlangsung belasan tahun di Dusun Daya, Desa Talango, Kecamatan Talango, Pulau Poteran. Ketua Komsi C DPRD Sumenep AF. Hari Ponto mengatakan, terjadinya aksi penambangan pasir liar yang sudah merenggut sekitar 3 haktare lahan itu, salah satunya dikarenakan lemanya kinerja sat-

pol PP dalam menegakkan perda. Politisi Golkar itu juga mempertanyakan kinerja Polsek Talango yang seakan-akan membiarkan penambangan pasir ilegal itu. Anehnya lagi, kata Ponto, kepala desa setempat juga terkesan tidak peduli dengan penambangan pasir yang telah menjebol sebagian tangkis laut itu. ”Yang lebih tragis, warga baru mulai melakukan protes ketika keselamatan mereka sudah terancam” terangnya. Ditanya soal dugaan adanya

kongkalikong, Ponto belum bisa memastikan hal tersebut. Pihaknya masih akan mempertemukan semua pihak. ”Biasanya kalau sudah dipanggil, satu sama lainnya akan saling lempar tangan,” ujar Ponto. Untuk menghindari semacam itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap semua satker yang ada, mulai dari pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. ”Makanya kami kumpulkan saja semuanya, biar jelas semuanya nantinya,” ungka-

pnya tanpa menyebutkan jadwal pemanggilan. Sementara Kepala Satpol PP Sumenep, Abd Madjid, mengaku baru menerima laporan dari warga terkait penambangan pasir ilegal itu. Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke lokasi untuk melakukan penertiban. ”Kami baru menerima laporan dari bawah,” timpalnya. Madjid berharap agar semua camat di Kabupaten Sumenep segera melapor jika terjadi penambangan pasir ilegal,

sehingga pihaknya bisa segera mengambil tindakan. ”Segera laporkan secara resmi disertai foto. Kami pastikan akan segera turun ke lokasi,” janjinya. Menurutnya, pihaknya tidak mungkin tiap hari turun ke masyarakat untuk memantau terjadinya penambangan pasir liar atau aktivitas perusakan alam lainnya. Oleh karenanya, warga setempat diminta untuk melapor jika ada aktivitas perusakan lingkungan. =JUNAEDI/MK


KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

INFRASTRUKTUR

Kerusakan Jalan Mengancam SUMENEP - Kerusakan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang mencanangkan program pembangunan infrastruktur pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2014. Seperti yang terjadi di jalan Kecamatan Batang-Batang, jalan tersebut sudah lama rusak parah dan selalu dikeluhkan warga yang melintas di jalan itu. Namun, hingga saat iini belum diperbaiki. Ramli, warga Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, menilai pemerintah lamban dalam menyikapi infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Padahal untuk memperlancar perekonomian masyarakat, salah satunya harus ditopang dengan infrastruktur jalan yang baik. Namun yang terjadi, justru terkesan ada pembiaran terhadap jalan yang rusak tersebut. “Kenapa jalan ini belum juga diperbaiki. Padahal, jalan ini akses menuju kecamatan. Saya amati jalan ini sudah lama rusak, semakin lama semakin memprihatinkan karena tidak cepat ditangani oleh pemerintah� keluhnya kepada Koran Madura. Pemerintah diminta segera memperbaiki jalan tersebut. Sebab, selain sangat mengganggu aktivitas warga yang melintas di jalan itu, juga mengancam kesalamatan para pengendara. Mestinya, pemerintah melakukan pelebaran jalan, namun jika angaran terbatas, perbaikan jalan berupa tambal sulam bisa menjadi pilihan alternatif. “Ini rawan kecalakaan, karena pengendara sama-sama rebutan posisi jalan yang tidak berlubang. Belum lagi sepanjang jalan tersebut luasnya tidak memadai, sehingga potensi kecelakaan semakin besar. Lalu jika terjadi kecelakaan lalu lintas, siapa yang akan bertanggungjawab,� tuturnya. Pantauan Koran Madura, sepanjang jalan Kecamatan Batang-Batang, mulai dari Desa Jenangger sampai Totosan penuh dengan lubang dan sebagian besar aspalnya sudah mengelupas. Saat ini kondisi jalan semakin rusak karena terus tergerus air pada saat hujan. Sementara itu, Kepala PU Bina Marga Edi Rasiyadi saat dikonfirmasi tentang kondisi jalan Kecamatan Batang-Batang belum bisa memberikan keterangan. Sebab pada saat dihubungi melalui telpon selulernya nomor yang sering ia pakai tidak aktif. =ALI RIDHO/MK

JALAN RUSAK. Pengendara beriringan melintasi jalan Kecamatan Batang-Batang yang telah lama rusak, Minggu (9/3). Namun, hingga saat ini belum diperbaiki.

C

Pemerintah Dinilai Kurang Sigap Said: Pemerintah Harus Bayar Ongkos Kebodohan Politik SUMENEP - Para pedagang yang kios dan tokonya terbakar menyebut pemerintah kurang sigap dalam menangani masalah kebakaran yang melalap Pasar Anom, Rabu malam. Pasalnya, pasca kebakaran terjadi, Pemkab Sumenep masih belum juga mengambil langkah taktis. "Katanya sih Senin (hari ini, red) mereka akan ke sini, Mas, akan bersih-bersih dan hendak berbicara dengan kami. Tapi sejak kebakaran kami sudah bersih-bersih di pasar, maka kalau hari Senin pasti sudah bersih," ucap H. Riskiyah, pedagang Palawija kepada Koran Madura, Minggu (9/3). H. Sarkawi berharap kios dan tokonya segera diperbaiki dan bisa kembali berdagang. "Hanya itu yang kami inginkan, Mas, tidak terlalu muluk-muluk. Pemerintah segera mambantu mengembalikan rumah dagang kami yang kebakaran," akunya. Ketika ditanya apakah pemerintah sudah ada komunikasi dengan para pedagang, ia mengaku sejauh ini masih belum ada. "Katanya sih hari Senin besok akan ke sini. Tetapi sejauh ini masih belum ada solusi pasar kami akan digimanain," terangnya. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi VIII Said Abdullah meminta agar pemerintak tak perlu selalu berteori. Pemerintah harus bayar ongkos kebodohan politik bagi musibah kebakaran tersebut. Sebab, kata Said, para pedagang hanya butuh aksi dan solusi dari pemerinah, bukan teori. "Seringkali pemerintah hanya pintar berteori, salah satu buktinya ketika Pasar Anom terbakar pada 2007. Pembangunan malah tersendat dan mangkrak, hingga tak selesai-selesai. Itu su-

KUNJUNGI PASAR. Said Abdullah bercakap-cakap dengan warga saat mengunjungi Pasar Anom yang terbakar.

dah menandakan bahwa pemerintah sukanya hanya bisa berteori. Dan mau tidak blunder itu, pemerintah harus bayar ongkos kebodohan politik," katanya usai mengunjungi Pasar Anom kemarin. Melihat kenyataan yang terjadi, kata Said, kebakaran pada Rabu malam lebih parah dari tahun 2007. "Setelah saya datang dan melihat, kebakaran ini lebih parah dari tahun 2007 silam hingga ratusan kios harus luses terbakar," tambahnya. Pemerintah, kata politisi PDI Perjuangan, harus berkepentingan kepada pasar. "Oleh karena itulah, masyarakat butuh sama pemerintah. Tetapi harus diingat, boleh saja dibangun, tetapi jangan lagi rente di Pasar Anom," terang Said. Selain itu, hemat Said, "Pemerintah harus menyediakan modal, artinya semua modal dari pemerintah, tetapi bunganya ditanggung APBD. Tetapi jangan pandang bulu, semuanya harus dapat modal," jelasnya. Pemerintah dinilai sangat bisa kalau hanya untuk memberikan bantuan modal kepada para pedagang.

"Kan hanya tinggal nyuruh saja ke bank, para pedagang kasih pinjaman modal, dan bunganya ditanggung oleh pemerintah. Gampang kan, sekarang tinggal dari pemerintahnya saja apa benarbenar serius untuk menjadi mediator bagi masa depan para pedagang. Kini kebijakan politik pemerintah yang diperlukan," terangnya. Soal model penanganan cepat untuk kelangsungan para pedagang di Pasar Anom, kata Said terserah apa pun yang hendak dilakukan oleh pemerintah, yang jelas harus bersegera mencarikan solusi untuk membangun mimpi pedagang. Said secara tegas sedikit menyentil penanganan lambat pemerinah, menurutnya, pemerintah seringkali hanya berpikir sendiri, apalagi disuruh berpikir tentang rakyat. Seharusnya, pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat saat terjadi musibah. "Karena permintaan mereka itu sederhana, pemerintah hadir dan ketemu dengan mereka dan siap mendampingi mereka

sampai musibah itu selesai. Paling tidak, mereka punya tempat keluh kesah. Tetapi kalau pemerintahnya tak datang di tengah-tengah mereka, maka jangan salahkan para pedagang jika meneriaki pemerintah," jelas Said. Ketika ditanya perihal inisiasi para pedagang untuk membangun sendiri kios dan toko yang ludes terbakar, kata Said apa pun yang diminta oleh para pedagang harus benar-benar diakomodir oleh pemerintah. "Sebab mereka pantas bilang begitu karena sudah berapa tahun nasib mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah. Menunggu pembangunan Pasar Anom Baru pun seolah hanya mimpi, karena mereka cukup menderita selama 8 tahun. Oleh karena itu, jika keinginan mereka hendak membangun sendiri, maka silakan pemerintah sediakan modal, tetapi satu hal yang harus diingat bahwa bunganya harus ditanggung oleh pemerintah, bukan mereka yang harus bayar. Kasihan, sudah jatuh, masak harus ditimpa tiang lagi," jelasnya. =SYAMSUNI


D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

Belum Lepas dari Banjir Banjir Batu Melanda Perumahan Batuan Sumenep - Hujan deras yang mengguyur Kota Sumekar selama 2 jam, Minggu (9/3) membuat petaka bagi warga di Perumahan Batuan, Desa Batuan, Kecamatan Batuan. Pasalnya, hujan tidak hanya menggenangi rumah hingga pusar. Tetapi juga diporak-poranda oleh banjir batu. Pantauan Koran Madura, batu mengalir bak air dari atas bukit perumahan Batuan. Kini, kondisi perumahan Batuan cukup memprihatinkan, selain ada banyak tumpukan batu, terlihat fasilitas seperti pot rumah, selokan, pagar rumah kondisinya hancur, bahkan jalan terlihat retak hingga kedalaman setengah meter. Edi Ruswandi, warga Blok K Perumahan Batuan mengaku kalau hujan yang mengguyur daerahnya kurang lebih 2 jam penuh, yakni dari pukul 12.00 hingga pukul 14.00 Wib. "Selama 2 jam itu ternyata tidak hanya berupa air, tetapi juga lumpur, bahkan batu mengalir deras dari atas bukit, karena perumahan Batuan ini ada di daratan rendah, sementara di sebelah utara ada perbukitan," katanya kepada Koran Madura. Edi dan semua warga menengarai kalau hujan batu tersebut akibat terjadinya longsor di bukit karena tak kuat menahan derasnya air. Sehingga, batu pun ikut air dan menghantam fasilitas rumah dan jalan. "Karenanya pot bunga, pagar, kemudian jalan mengalami retak. Bahkan retaknya sampai

Sumenep - MH Said Abdullah kembali menegaskan pentingnya posyandu. Politisi PDI Perjuangan itu menggagas koperasi posyandu dengan memberikan dana stimulan agar posyandu berkembang dan mandiri. MH Said Abdullah menyambung rasa denga kader Posyandu di empat desa di Kec. Kota. Pertama, MH. Said Abdullah menemui 150 kader posyandu di Desa Kepanjen dan dengan 140 kader posyandu di desa Pangarangan, Sabtu kemarin. Minggu (9/3), politisi PDI Perjuangan mendatangi 200 kader posyandu Desa Pajagalan dan 170 kader posyandu di Desa Karangduwek. Di empat tempat itu Said selalu melalu menegaskan bahwa generasi yang baik selalu lahir dari persiapan yang baik. Oleh karenanya, posyandu harus benarbenar menjadi wadah bagi pembi-

kedalaman setengah meter," jelasnya. Ketika ditanya apakah setiap hujan sering terjadi seperi itu, kata Edi, memang kalau hujan deras, di daerah perumahan sering digenang oleh air. "Tetapi yang parah sekarang, Mas, biasanya hanya banjir, mungkin karena hujan deras selama 2 jam penuh akhirnya terjadi seperti ini," akunya. Kondisi terakhir, perumahan yang parah diterjang banjir batu di Blok K dan I. Kini, ada banyak fsilitas hancur seperti pagar dan pot rumah, termasuk jalan Hotmix retak dan terkoyak hingga kedalaman setengah meter. "Paling parah di Blok K dan I, sebab dua blok tersebut datarannya rendah, sehingga ketika hujan air berhenti di blok tersebut, sehingga lebih parah rusaknya," terangnya. Para warga berharap pemerintah sigap menyikapi hal tersebut. Pasalnya, perumahan Batuan menjadi langganan banjir setiap hujan datang. Apalagi pada dua tahun lalu, pernah menelan korban ketika ada anak-anak main, karena terseret air, dan ditemukan mati. Sementara di Kelurahan Ka-

BANJIR BATU. Warga mengabadikan rusaknya infrastruktur akibat banjir batu yang melanda perumahan Batuan.

rangduwek, Kecamatan Kota, petir menyambar beberapa televisi. Sebab menurut penuturan warga, hujan yang melanda kota Sumekar juga dilanda oleh petir. "Iya, Mas, petir menyambar beberapa televisi yang ada di Kelurahan Karangduwek. Bahkan TV

saya juga mati dan hancur, sebab hujan tadi juga diselingi oleh petir," tuturnya yang enggan disebut namanya saat Koran Madura memantau beberapa jalan di Kota Sumekar yang tergenang banjir. Hujan deras juga telah menggenangi beberapa ruas jalan

MH SAID ABDULLAH

Gagas Koperasi Posyandu Said Abdullah bertemu dengan kader posyandu, Minggu (9/3). Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya posyandu untuk menyiapkan kader-kader bangsa yang bekualitas.

naan generasi yang cerdas. "Membangun karakter sedari dini memang sangat penting karena pada saat berumur 0-6 tahun merupakan masamasa gemilang atau masa emas bagi anak, terutama pada bulan dan tahun pertama usia anak. Karena pada masa itu sangat menentukan perkembangan anak," katanya saat mendata-

dan rumah warga. Seperi yang terlihat Jl. Urip Sumoharjo, Dr. Cipto, Trunojoyo, Bangkal, dan jalan-jalan lain. Bahkan saat hujan deras sempat membuat jalanan menjadi macet, karena ketinggian air cukup merepotkan para pengendara. =Syamsuni

ngi ratusan kader posyandu di empat desa. Pada usia 1-5, masa perkembangan dan terbentuknya karakter fisik, mental, dan spiritual anak, yang mana otak anak berkembang sangat cepat, sehingga mudah menyerap dan menerima berbagai informasi tanpa melihat baik buruknya informasi tersebut. "Oleh karena itu, jagalah gizi anak agar sehat, sebab anak yang cerdas itu lahir dari generasi yang sehat," jelasnya. Menurut Said, masa depan bangsa harus ditata dengan menyiapkan generasi emas. Karena generasi emas itulah yang akan berkiprah di masa depan, untuk itulah perlu mendapatkan perhatian khusus karena anak usia dini akan menjadi generasi yang mengendalikan bangsa ini pada 2045. =SYAMSUNI/MK


KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

KETERBUKAAN INFORMASI

Dinsos Rahasiakan Data PKH SUMENEP - Syaiful Anang, warga Kecamatan Giligenting mengeluhkan belum diberikannya data penerima dan anggaran PKH (Program Keluarga Harapan) di daerahnya pada Tahun Anggaran (TA) 2013. Dinas Sosial (Dinsos) dinilai sengaja mempersulit dan merahasiakan informasi itu. “Dengan tidak diberikannya sejumlah data atau informasi para penerima PKH, bagian dari tidak profesionalnya pejabat di lingkungan Dinsos. Mestinya akses informasi publik itu menjadi hak masyarakat untuk tahu, agar masyarakat bisa menilai dan mengontrol kelayakan para penerima bantuan PKH. Sehingga tidak ada unsur nepotisme jabatan dan korupsi bantuan PKH,” katanyanya, Minggu (9/3). Dipersulitnya akses untuk memperoleh informasi atau data penerima PKH, disinyalir pemerintah masih belum memahami amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagaimana yang tertuang dalam UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Public. Sehingga salinan LPJ PKH se-Kec Giligenting pada 2013 juga tidak diberikan. “Dipastikan, tidak bersedianya Dinsos untuk memberikan data para penerima bantuan PKH, bagian dari tindakan melawan hukum,” terang Syaiful. Menurutnya, pejabat terkait bisa dijerat hukum akibat mengabaikan perintah undang undang. Padahal sudah jelas hanya ada beberapa item informasi yang dikecualikan untuk diakses publik. Pihaknya sebagai bagian dari masyarakat masih dipimpong saat menanyakan salinan daftar para penerima bantuan PKH termasuk nominal bantuan yang dikeluarkan masih dis-

embunyikan. Sehingga Dinsos tidak saja melawan hukum tapi ikut menghambat akses informasi public secara transparan. “Kata Sekretaris Dinsos, data PKH tidak bisa diakses lantaran Dinsos hanya kebagian tempat untuk menyelenggarakan PKH. Dia beralasan PKH merupakan bantuan pusat. Sehingga untuk lebih jelasnya silakan tanya langsung pada pendamping PKH Kec Giligenting,” ujar Syaiful menirukan pejabat tersebut. Sayangnya saat dikonfirmasi ke Pendamping PKH Kec Giligenting justru dia tidak bersedia membrikan data PKH. Dia mengaku tidak berani memberikan data PKH lantaran masih ada pejabat di atasnya yang lebih berwenang. “Maaf saya tidak berani ngasih data ini, Mas, takut dimarahi Dinas,” Syaiful menirukan ucapan pendamping PKH tersbeut. Menurutnya, dinsos belum memiliki PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). Sebab, sesuai atuaran, sekretaris dinas itu merupakan bagian dari PPID. Sehingga segala akses informasi publik dari masing-masing SKPD, bisa diakses melalui sekretaris SKPD bersangkutan. “Nah, ini kan lucu ketika Sekretaris Dinsos tidak paham tentang UU KIP, dan saya yakin PPID di tiap SKPD belum terbentuk. Indikasinya mereka masih bingung memberikan layanan informasi public,” pungkas Syaiful. Sementara itu, Kepala Dinsos Sumenep Heri Koentjoro saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. SMS yang dilayangkan belum direspons termasuk ketika ditelepon, meski nada sambung pribadinya aktif. =ALI RIDHO/MK

STNK sepeda motor Mocin Nopol M 4255 VD tahun 2006 a/n Supardi. Bagi yang menemukan Hub. Moh Dahlal, 085257179969 Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

E

ASUSILA

Siswi SMP Dicabuli Tiga Pemuda SUMENEP - Tindakan asusila kembali terjadi. Siswi salah satu SMP berinisial RA, warga Desa Banaresep Timur, Kec Lenteng, mengalami kekerasan seksual dari tiga pemuda. Dua dari tiga pemuda itu di antaranya berasal dari Kecamatan Rubaru, dan satu orang lagi masih belum jelas identitasnya. Informasi yang dihimpun Koran Madura, Minggu (9/3) kejadian itu telah merenggut keperawanan gadis yang masih berstatus pelajar di salah satu SMP favorit itu. Siswi tersebut diduga digilir oleh ketiga pemuda itu di Mandala, Kec Rubaru, Sumenep. RA, kepada Koran Madura, mengaku dijemput oleh ZN (Inisial), warga Desa Rubaru, Kec Rubaru di sekolahnya. Kemudian oleh ZN dan RA dibawa ke Mandala dan diperkenalkan dengan temannya berinisial IM, pemuda asal Desa Mandala, Kec Rubaru. Selain itu masih ada satu temannya lagi identitasnya tidak jelas. Pengakuan RA, dirinya diper-

lakukan tidak senonoh oleh ZN, dan kedua temannya itu. Karena hanya seorang diri, RA tidak berdaya untuk berontak. Informasinya, pasca disetubuhi, RA ditinggal dalam keadaan pingsan. Korban ditemukan warga sekitar. RA hampir 3 hari tidak pulang ke rumahnya di Lenteng sehingga sempat membuat keluarga korban panik. Berdasarkan pengakuan ayah angkat korban berinisial BR, akibat perbuatan bejat ketiga pemuda tersebut, pihaknya lantas mencoba berkomunikasi dengan pihak pelaku. Sayangnya, tidak ada niat baik dari para pihak pelaku sehingga keluarga korban melaporkan kejadian tersebut

pada pihak berwajib. Pasca dilaporkan, dua pemuda tersebut informasinya sudah ditangkap aparat kepolisian. Dua pemuda yang sudah diamankan resmob Polres Sumenep berinisial ZN dan IM. Sementara satu pelaku lagi yang diduga dari Sumenep bagian pantura, identitasnya masih belum diketahui jelas dan masih menjadi buronan polisi. Saat ditemui di rumahnya, BR berencana memulangkan RA ke keluarganya di Kalimantan. Selaku ayah angkat, dia merasa kecewa karena gagal membina dan mendidik RA sehingga harus terjerumus ke dalam tindakan asusila. Kapolres Sumenep AKBP Marjoko juga belum bisa memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. “Maaf saya lagi di jalan,” jawab Kapolres singkat melalui pesan singkat yang diterima Koran Madura. =ALI RIDHO/MK NYUNGSEP Satu unit mobil jenis Carry dengan nomor polisi L 2342 ED nyungsep, Minggu (9/3) di Jalan Raya Lenteng Barat, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, setelah ban depan bagian kiri bocor. Informasinya, mobil itu mengangkut rombongan siswa SMAN 1 Sumenep yang hendak melakukan penelitian ke Kecamatan Guluk-Guluk. Tak ada korban jiwa, namun mobil Carry itu mengalami kerusakan yang cukup parah, bemper depan benyok dan kaca depannya hancur.


KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014|NO. 0317|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 10 MARET 2014 NO. 0317 | TAHUN III

F

Balitbangda -Wakil Rakyat Tidak Mesra? Dipicu oleh Program Kerja Pemkab yang Menjadi Rebutan PAMEKASAN – Kemesraan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pamekasan dengan DPRD Pamekasan setempat mulai menghangat. Ketidakmesraan itu terlihat dengan ulah Balitbangda yang menuding Program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat banyak pesanan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Tak heran jika program itu langsung ditangani oleh wakil rakyat untuk direalisasikan di Daerah Pemilihan (Dapil) mereka masing masing.

Kepala Balitbangda Pamekasan, Budi Ashari mengatakan terdapat banyak program yang diajukan oleh instansi kandas saat penganggaran, karena tidak sesuai dengan keinginan DPRD, sehingga beberapa konsep yang diajukan terkesan sia sia. Ia mencontohkan pada program pengendalian banjir. Dalam hasil penelitiannya banjir yang terjadi di kawasan kota di Kabupaten Pamekasan karena kurangnya

saluran pembuangan air pada setiap rumah di lokasi yang menjadi langganan banjir. Hasil penelitian itu direkomendasikan kepada Dinas Pengairan setempat untuk diajukan sebagai program kegiatan. Sayangnya, program itu batal dilaksanakan karena tidak disetujui wakil rakyat. “Yang kami rekomendasikan itu ada yang dijalankan oleh dinas ada yang tidak, karena tidak gol di anggaran karena di dewan itu

juga ada pesanan,” katanya menuding, Minggu (9/3) kemarin.

Menanggapi tudingan itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam membantah tudingan itu. Menurutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan menyetujui usulan dari pemerintah saat pembahasan bersama dengan Tim Anggaran (Timgar) kalau program yang diusulkan dinilai sangat bermanfaat. Budi menambahkan beberapa program yang dijalankan oleh dinas sebagian merupakan hasil rekomendasi dari Balitbangda berdasarkan pe-

RELOKASI PKL

Proyek Pasar Belum Dilelang PAMEKASAN - Proyek penataan eks Pasar Gurem di Jl Pramuka, Desa Teja, Kecamatan Kota, Pamekasan, dan eks Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) di Jl Trunojoyo, hingga memasuki triwulan pertama tahun 2014, belum dilelang. Padahal anggaran untuk tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL), sudah diploting sebesar Rp 2 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Masing-masing lokasi dianggarkan Rp 1 miliar. Belum digelarnya dua proyek tersebut menimbulkan berbagai asumsi. Mulai dari lambannya perencanaan teknis hingga kurangnya keseriusan yang ditujukan kepada pemerintah setempat, mengingat fasilitas tersebut sangat dibutuhkan. Seperti halnya penataan pasar gurem yang dijanjikan menjadi tempat relokasi pedagang di Pasar Sedandang. Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabuapaten Pamekasan, Muharram mengatakan hingga saat ini masih dalam tahap proses perencanaan. Proses tersebut sudah hampir selesai, sehingga dalam waktu satu, dua bulan ke depan lelang proyek sudah dapat digelar. Perencanaan memang butuh waktu, karena menyangkut dua kegiatan berbeda. Dia mengatakan desain bangunan pada dua tempat itu akan dibuat berbeda, namun tetap bangunan semi permenen. Untuk di lokasi eks PJKA akan dibuat

lebih sederhana ketimbang di eks Pasar Gurem, karena lahan tersebut bukan milik Pemkab Pamekasan. Selama ini pemkab hanya menyewa kepada pihak PJKA sehingga direncanakan akan dibuat bangunan yang mudah untuk dibongkar jika sewatu-waktu harus dipindah. Sedangkan di lahan eks Pasar Gurem yang merupakan aset pemkab, juga akan dibangun semi permanen, namun akan dibuatkan fasilitas pendukung seperti musalla, pavingisasi, lampu penerang, dan saluran air. “Perencanaan untuk di eks Pasar Gurem kami dahulukan dan hampir tuntas, karena lokasi itu merupakan janji kami kepada TNI untuk relokasi pedagang yang saat ini menempati lahan TNI di Sedandang. Untuk perencanaan di eks PJKA menyususl,” katanya. Kendati bangunan sama semi permanen, desain bangunan secara umum berbeda di lahan eks Pasar Gurem direncanakan akan dibangun kios dengan jumlah 60 higga 80 unit. Sedangkan di lokasi eks PJKA, belum diurai secara rinci dengan alasan perencaaan masih difokuskan pada proyek di eks Pasar Gurem. Namun pihaknya berjanji dua proyek tersebut akan tuntas pada tahun 2014 ini. ”Jika kemudian anggaran Rp 2 miliar itu tidak memungkinkan, tentu nantinya akan dilakukan proyek berkelanjutan pada tahun berikutnya,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

nelitian yang dilakukan sebelumnya. Program yang dijalankan oleh dinas kebanyakan yang mengandung unsur politik, karena merupakan pesanan dari anggota DPRD. Fakta, kata Budi, itu sudah merupakan hukum alam yang tak perlu dibantah lagi. “Misalnya, Disperindag mengajukan pameran batik ke Jakarta, maka juragan-juragan batik yang kenal dekat dengan dewan itu yang dimasukkan dan diikutkan dalam pameran tersebut, itu sudah irama,” ungkapnya. Masih menurut Budi, pihaknya terkadang hanya memberikan konsep program kepada dinas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya. Namun pihaknya mengaku tidak keberatan dengan catatan tidak semuanya berdasarkan pesanan. Menanggapi tudingan itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam membantah tudingan itu. Menurutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan menyetujui usulan dari pemerintah

saat pembahasan bersama dengan Tim Anggaran (Timgar) kalau program yang diusulkan dinilai sangat bermanfaat. “Kami tidak pernah melakukan pesanan program, tapi murni karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Usulan-usulan yang ditolak itu ada usulan yang dianggap hanya program abalabal sehingga hanya akan membuang-buang anggaran,” katanya. Ia mengkritisi program yang selama ini diusulkan oleh Balitbangda dan terkesan hanya akan menghabiskan anggaran tanpa ada hasil yang bermanfaat. Ia mencontohkan penelitian dampak sertifikasi guru terhadap pendidikan di wilayah itu. “Apanya yang mau diteliti, sementara sertifikasi guru itu tugas dan kewenangan pemerintah pusat. Makanya waktu kami minta program itu diganti dengan program lain yang lebih nyata dan hasilnya bisa dilakukan oleh dinas terkait,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

GABUNGAN KEPALA DINAS KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DITETAPKANNYA

G. MUJTABA Redaktur Ahli Koran Madura

A. Fauzi M Plt Kepala Biro Pamekasan

Semoga Bisa Mengemban Tugas dan Amanah, Lebih Kreatif dan Independen

Drs.Taufikurrachman,M.Si Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Ir. H. Totok Hartono Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Drs. Herman Prianto Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Sahrul, S.Sos Kepala KPPT


KORAN MADURA

PAMEKASAN

SENIN 10 MARET 2014 NO. 0317| TAHUN III

G

KUOTA HAJI DIPANGKAS

Ratusan CJH Gagal Berangkat

POTENSI. Beberapa pengunjung saat menyaksikan kobaran api dari dalam tanah kemarin, di komplek Wisata Api Alam, Jalan Api Alam, Dusun Asem Manis II, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan.

Pemerintah Berupaya Merebut Lahan Api Alam? Halifaturrahman: Api Alam Masih Dikelola Pemilik Lahan PAMEKASAN - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk mengalihfungsikan lahan Taman Wisata Api Alam atau biasa disebut Api Tak Kunjung Padam, di Jl Api Alam, Dusun Asem Manis II, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, masih alot. Pemilik lahan belum menerima tawaran kerjasama yang diajukan pemkab setempat. Sejak berdiri sekitar 1980-an, objek wisata alam ini tak memberikan sumbangan sepeser pun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pamekasan. Sebab segala pemasukan dari tempat tersebut seperti karcis masuk dan parkir, dikelola pemilik lahan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) Pamekasan, Jhon Yulianto melalui Kepala Bidang (Kabid) Kebuyaan dan Pariwisata, Halifaturrahman mengatakan pemilik lahan api alam saat ini sudah membuka diri dan bisa diajak berkomunikasi. Sebelumnya, mereka enggan menemui perwakilan pemkab yang datang meski hanya sekedar silaturahmi. Ke depan pihaknya berharap akan ada win-win solution antara pemkab dengan pemilik lahan terkait masa depan objek wisata yang dinilai memiliki potensi cukup besar. Dia menjelaskan pihaknya tidak akan serta-merta mengambil alih dengan melakukan pem-

bebasan lahan terhadap tempat wisata itu. Tapi akan melakukan kerja sama antara pemkab dengan pemilik lahan dalam pengelolaannnya. Ia belum bersedia memaparkan secara gamblang bentuk kerja sama yang akan ditawarkan, karena masih akan dibicarakan lebih lanjut di internal pemkab, meliputi teknis kerja sama yang akan ditawarkan termasuk kompensasinya. ”Prosesnya masih panjang. Yang penting sudah ada keterbukan dari pihak pemilik lahan. Masalah ini nanti juga harus dibahas bersama Bupati,” katanya. Halifaturrahman menjelaskan lahan api alam itu merupakan lahan warisan, yang kini dimiliki banyak orang selaku ahli warisnya. Hal ini juga perlu dimusyawarahkan di internal keluarga, agar satu suara dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. ”Kami belum paham satupersatu. Nanti saja setelah status api alam ini sudah ada kejelasan,”

paparnya. Halifaturrahman menambahkan komunikasi dengan pemilik lahan semakin lancar setelah kunjungan Presiden RI, SBY ke Pamekasan beberapa waktu lalu. Saat itu Pemkab Pamekasan melakukan serangkaian persiapan, termasuk memperbaiki jalan akses objek wisata api tak kunjung padam setelah bertahun-tahun dibiarkan rusak, karena merupakan aset pribadi. Meski SBY tak berkunjung ke objek wisata itu, namun perbaikan infrastruktur oleh pemkab setempat sangat bermanfaat bagi para pengunjung dan menguntungkan pemilik lahan. Taman Wisata Api Alam ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain dari empat kabupaten di Madura, mereka juga berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, serta beberapa daerah luar Jawa. Api alam dengan fenomena api yang keluar dari dalam tanah ini merupakan satu-satunya yang ada di Madura. Tak menutup kemungkinan satu-satunya di Indonesia. Sebab hingga saat ini belum ada daerah lain di luar Madura, yang menginformasikan di daerahnya ada fenomena alam, semacam api alam yang ada di Desa Larangan Tokol. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - Ratusan Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Pamekasan yang semula diperkirakan berangkat tahun ini harus bersabar, karena beberapa diantaranya tidak bisa berangkat sebagai dampak dari pemangkasan kuota 20 persen yang masih berlanjut. Pemangkasan itu masih dilakukan konon karena perbaikan pembangunan perluasan Masjidil Haram hingga kini belum juga selesai. Kepala Seksi (Kasi) Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Abd. Wafi mengatakan jumlah CJH yang dipastikan berangkat tahun ini sebanyak 556 orang, termasuk 110 jamaah yang tertunda keberangkatannya pada 2013 lalu. Jumlah ini menurun dratis dibanding dengan kuota 2013 lalu, yang mencapai 1.304 orang. Jumlah jamaah yang dipastikan berangkat tahun ini merupakan angka yang sudah dipangkas 20 persen. Data ini sesuai dengan estimasi atau porsi jemaah haji dari Kemenag Pusat melalui sistem komputerisasi Haji (siskohat) yang dimulai dari nomor porsi 140562. “Kuota itu sudah dari pusat setelah dipangkas 20 persen dan tambahan dari jemaah haji tahun 2013 yang gagal berangkat karena dipangkas saat itu,” katanya. Selain karena ada pemangkasan CJH, jumlah jemaah haji Pamekasan, yang mendaftar pada bulan Januari-April 2009 lalu juga tergolong sedikit. Hal ini mempengaruhi terhadap peroleh kuota CJH tahun ini. Ia menegaskan pengurangan jatah kuota haji sebagaimana ditetapkan oleh Kemenag RI di Jakarta itu berdasarkan nomor porsi haji, bukan berdasarkan usia tertua calon haji. “Kami telah menyampaikan sosialisasi tentang ketentuan jumlah calon haji yang dipastikan gagal berangkat tahun ini kepada jamaah melalui kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), dan alhamdulillah mereka menerima keputusan ini,” katanya. Berdasar informasi yang diterima Kantor Kemenag Pamekasan, renovasi Masjidil Haram akan terus berlanjut hingga tahun 2016 mendatang. Sehingga selama tahun berjalan pemerintah pusat tetap mem-

berlakukan pemangkasan jemaah haji. Dari kondisi tersebut, kata Abd. Wafi, pemerintah pusat sudah meminta kuota tambahan haji Indonesia periode 2017, yaitu dari kuota nasional sebanyak 221 ribu jemaah menjadi 370 ribu jemaah atau naik sekitar 160 persen. Penambahan kuota ini dimaksudkan untuk mengganti memberangkatkan calon jemaah haji yang terpangkas mulai periode 2013 sampai 2016. Apabila perluasan Masjidil Haram rampung, Wafi menyebutkan bahwa kapasitasnya akan bertambah jauh lebih banyak dari sebelumnya. Sebelum renovasi, kapasitas Masjidil Haram untuk tawaf maksimal 48 ribu per jam, saat ini menjadi 22 ribu per jam. Namun setelah renovasi selesai diperkirakan mampu menampung hingga 105 ribu jemaah per jamnya.

Pengajuan tambahan kuota ke Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) sudah mendapat sinyal positif untuk diwujudkan pada 2017, setelah perluasan Masjidil Haram tuntas. Selanjutnya, ia meminta para CJH asal Kabupaten Pamekasan yang tertunda keberangkatannya agar bersabar. Sebab pemangkasan jemaah haji ini, murni demi keselamatan para jemaah menyusul adanya renovasi Masjidil Haram. Menurut Abd. Wafi, pengajuan tambahan kuota ke Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) sudah mendapat sinyal positif untuk diwujudkan pada 2017, setelah perluasan Masjidil Haram tuntas. Selanjutnya, ia meminta para CJH asal Kabupaten Pamekasan yang tertunda keberangkatannya agar bersabar. Sebab pemangkasan jemaah haji ini, murni demi keselamatan para jemaah menyusul adanya renovasi Masjidil Haram. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH


H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SENIN 10 MARET 2014|NO. 0317|TAHUN III

Relawan KPU Digaji Rendah Sebulan Hanya Rp 350.000, di Kabupaten Lain Lebih Tinggi PAMEKASAN - Puluhan relawan demokrasi yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan resah. Sebab mereka digaji sangat minim dan jauh dari standar. Keresahan ini muncul setelah mereka tahu gaji relawan KPU di tiga kabupaten lainnya di Madura jauh di atas mereka.

Dari penelusuran koran ini, gaji relawan demokrasi yang berada di bawah koordinasi KPU tertinggi di Kabupaten Sumenep. Di Kabupaten tersebut, relawan demokrasi menerima gaji Rp 2 juta per dua bulan atau Rp 1 juta per bulan, relawan demokrasi di Sampang dan Bangkalan mendapat gaji Rp 1,5 juta per dua bulan atau Rp 750 ribu per bulan. Sedangkan di Kabupaten Pamekasan hanya menerima gaji sebesar Rp 350 ribu per bulan. Angka ini dinilai sangat timpang, padahal tugas dan tanggungjawabnya tidak jauh beda. Salah satu Relawan Demokrasi dari KPU Pamekasan, Iklal men-

gaku menerima uang dari KPU sebagai upah bulanan selama pemilu 2014 hanya Rp 350 ribu perbulan. Menurutnya gaji tersebut jauh lebih rendah dari tiga Kabupaten lainnya. Padahal menurut Iklal, anggaran untuk KPU mencapai Rp 45 miliyar. Sehingga jika dibandingkan dengan gaji bulanan relawan yang minim sangat miris. Dia mengatakan jumlah relawan demokrasi di Pamekasan berjumlah 25 orang, terdiri dari tiga organisasi kemahasiswaaan dan mahasiswa lain dari beberapa kampus di Pamekasan. ”Gaji relawan di KPU Pamekasan paling rendah di

Madura. Perbandingannya sangat jauh dari tiga kabupaten lain. Apakah memang anggaran untuk KPU Pamekasan ini paling sedikit dari tiga KPU lainnya,” katanya. Ditambahkan Iklal, ketidaksamaan pemberian upah berupa uang bulanan dari KPU, akan menimbulkan berbagai macam kecurigaan. Mulai dari anggaran sdan ketidaktransparansian KPU di setiap daerah, dalam memberikan upah bagi seluruh relawan yang tersebar di setiap Kabupaten di Madura. Dia meminta kejelasan, agar tidak

LOGISTIK

HR Pelipat SS Pileg Tak Layak PAMEKASAN - Relawan yang bertugas menyortir dan melipat surat suara (SS) untuk pemilu legislatif (Pileg) 2014 mengeluhkan rendahnya honor yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan. Honor yang mereka terima dinilai tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Salah satu relawan yang namanya enggan dikorankan mengatakan sistem pembayaran honor secara borongan yang diterapkan merugikan pekerja, karena tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan. Ia membandingkan dengan daerah lain yang menerapkan pembayaran perlembar. “Saya dengar di salah satu KPU di Madura dibayar Rp 100 perlembar. Dibanding di KPU Pamekasan saya pikir itu lebih mahal, gak tahu kenapa,” katanya. Dia menjelaskan dalam sehari kerja, ia hanya mendapat bagian honor sedikit tergantung banyaknya SS yang dilipat. Biasanya dalam satu kelompok dalam jumlah tertentu bisa menyelesaikan antara 3 sampai 5 kardus SS. Jumlah SS yang dikerjakan dikalikan Rp 40 ribu dan dibagikan kepada anggota kelompok masing-masing relawan. Komisioner KPU Pamekasan, Didin Sudarman mengaku tidak mengetahui honor relawan yang melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pileg. Ia memasrahkan kepada Sekretariat KPU Pamekasan untuk menangani hal itu. Didin hanya meminta agar penyortiran dan pelipatan surat suara tersebut

tuntas sebelum masa tahapan pelipatan dan penyortiran surat suara. Sehingga pada waktunya nanti, KPU tinggal mendistribusikan ke masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sampai saat ini proses penyortiran dan pelipatan SS masih berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. “150 relawan yang kami kerahkan, untuk menuntaskan pelipatan dan penyortiran surat suara,” kata Didin. Sekretaris KPU Pamekasan, Herman menyatakan honor relawan yang menyortir dan melipat surat suara dibayar langsung setiap harinya. Honor yang diterima masing-masing relawan berfariatif tergantung jumlah penyelesaian dalam kelompok yang beranggotakan 10, 12, hingga 15 orang. Jika kelompok yang beranggotakan 10 orang bisa melipat 2 kardus SS perhari, maka setiap orang hanya mendapatkan Rp 8 ribu. “Dua kardusnya Rp 80 ribu, tinggal dibagi jumlah relawan persatu kelompok. Kadang satu kelompok bisa 3 sampai 5 kardus per hari. Semakin banyak kelompok tersebut melipat, semakin banyak pula ia mendapatkan honor,” katanya. Herman menambahkan dalam setiap kelompok ada koordinator kelompok, yang bertugas mengarahkan cara penyortir dan melipat surat suara pileg tersebut. Ketua kelompok juga bertugas melaporkan hasil pekerjaan setiap harinya. = FAKIH AMYAL/UZI/RAH

menimbulkan isu miring terkait pengelolaan keuangan di KPU setempat. Sementara itu, anggota KPU Pamekasan Devisi Sosialisasi dan

Pendidikan Didin Sudarman membenarkan jika gaji setiap relawan demokrasi di Pamekasan sebesar Rp 350 ribu per bulan. Menurutnya besaran gaji tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. ”Gaji itu sudah sesuai dengan juknis yang ada. Kalau yang lain lebih dari itu, saya masih mau koordinasikan dulu untuk kabupaten lainnya,” janjinya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

MUSYAWARAH KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMA NEGERI KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DITETAPKANNYA

G. MUJTABA Redaktur Ahli Koran Madura

A. Fauzi M Plt Kepala Biro Pamekasan

Semoga Bisa Mengemban Tugas dan Amanah, Lebih Kreatif dan Independen

Drs. Basyo’ir. M. Pd Dra. Hj. Faridah, M.Pd Drs. Muyanto,M.Pd Ketua/Kasek SMAN 1 Pamekasan Sekretaris/Kasek SMAN 5 Pamekasan Bendahara/Kasek SMAN 2 Pamekasan Kasek SMAN 3 : Drs. H. ABDUL AZIZ, M.Pd Kasek SMAN 4 : H. MOH. ARIFIN, S.Pd . MPd Kasek SMAN Pakong (Plt) : Drs. ACHMAD TAUFIK Kasek SMAN Pademawu : Drs. Kamaruddin, M.MPd Kasek SMAN Galis : Drs.R.P. Moh. Nur Komari, M.Pd Kasek SMAN Waru : H. Sumarwan, S.Pd, M.Pd


KORAN MADURA

PAMEKASAN

SENIN 10 MARET 2014 NO. 0317| TAHUN III

I

Hanya 45 Persen Lahan SDN Bersertifikat Perlu Dilakukan Sertifikasi Lahan secara Bertahap PAMEKASAN - Pekerjaan rumah (PR) Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan ke depan semakin komplet. Selain harus konsentrasi terhadap jalannya proses belajar mengajar (PBM) di sekolah-sekolah, terkait pemberlakuan kurikulum baru (kurikulum 2013), Disdik juga harus mengurus sertifikat kepemilikan lahan SD Negeri. Sebab sebagian besar lahan SD Negeri itu belum bersertifikat. Dari data di Disdik Pamekasan, baru sekitar 182 SD Negeri yang lahannya sudah bersertifikat, dari total 402 SD Negeri yang ada di Pamekasan. Hal ini sungguh ironis mengingat Pamekasan menyandang ikon kota pendidikan, namun sebagian besar lahan SD Negeri yang ada belum bersertifikat. Dengan belum adanya sertifikat ini maka keberadaan sebagian besar SD Negeri yang berdiri di atas lahan itu belum aman. Bisa saja sewaktu-waktu 220 SD Negeri itu ditutup atau digusur oleh sang pemilik lahan. Karena hingga saat ini lahan ke-220 SD Negeri itu belum resmi sebagai aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Dari status lahan SD Negeri yang belum bersertifikat itu terbanyak di SD Negeri yang tersebar di pelosok-pelosok terutama wilayah Pantai Utara (Pantura). Kepala Disdik Pamekasan, Muh. Yusuf Suhartono, melalui Kepala Bidang (Kabid) TK, SD, Prama Jaya mengakui jika ini

pekerjaan berat pihaknya. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya untuk segera menyelesaikan tugas berat ini, dengan mengurus segala sertifikat ratusan lahan SD Negeri tersebut. Pihaknya mengakui proses sertifikasi lahan SD Negeri ini tidak bisa sekaligus, karena terkendala dana. Sebab untuk membuat sertifikat lahan SD Negeri tersebut, pihak Pemkab Pamekasan dalam hal ini Disdik Pamekasan, harus membeli lahan itu dari pemiliknya melalui program pembebasan lahan. Lahan 220 SD Negeri itu hingga kini ada pemiliknya, meski sebagian sudah ada yang beralih status ke ahli warisnya, karena pemilik semula yang sudah meninggal dunia. ”Secara bertahap akan kami lakukan program sertifikasi lahan-lahan SD Negeri itu. Saat ini kami tengah melakukan komunikasi dan pendekatan kepada para

pemiliknya. Untuk proses pembebasan lahan SD Negeri ini tidak seperti pembebasan lahan-lahan biasa,” kata Prama Jaya.

pendidikan anak-anak Pamekasan pada umumnya,” katanya. Meski demikian, Prama mengatakan dari 220 SD Negeri itu

ya, bahkan hingga ke gugatan hukum dari pemiliknya. Menurutnya hal ini akan sangat mengganggu PBM di sekolah tersebut. Apalagi

Pembebasan lahan SD Negeri tersebut harus terealisasi, karena sudah terdata dan terdaftar hingga ke Kemendikbud Jakarta. Pihaknya perlu melakukan pendekatan dan musyawarah secara kekeluargaan terhadap para pemilik lahan agar proses pembebasannya berjalan lancar. ”Semoga lancar saja dan para pemilik lahan itu paham atas maksud kami. Lagi pula ini demi kepentingan pendidikan anakanak mereka dan kepentingan

tidak semuanya milik perorangan, ada sebagian lahan merupakan tanah kas desa yang juga harus dibeli dan disertifikasi. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam telah meminta Disdik Pamekasan untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi lahan SD Negeri ini. Sebab jika tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Seperti upaya penyegelan dari warga yang mengaku memilikin-

jumlah SD Negeri yang lahannya belum bersertifikat labih banyak dari SD Negeri yang sudah bersertifikat. ”Selanjutnya, terkait dana, dengan pengajuan secara bertahap, baik melalui APBD maupun PAK. Dengan demikian persoalan seputar kepemilikan lahan lembaga pendidikan di kabupaten ini lambat laun dapat terselesaikan,” kata Khairul Kalam. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menyatakan tidak mempersoalkan kebijakan alokasi untuk biaya kegiatan pendukung selama ada aturan hukum yang mengatur. Hanya saja, anggaran itu harus digunakan dengan efektif dan efesien. Sebab, fakta di lapangan, menurut dia, masih banyak ditemukan fasilitas pendukung yang kurang lengkap. Hal itu berdampak pada menurunnya kualitas dan produktifitas garam yang pada akhirnya menyebabkan turunnya harga garam. ”Akhirnya biaya produksi dan kualitas tidak seperti yang diharapkan,” katanya singkat.

Untuk diketahui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pugar Pamekasan 2014 mencapai Rp 3,6 miliar. Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding tahun 2013 lalu yang mencapai Rp 4,1 miliar. Tahun lalu, bantuan diberikan pada 170 Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar) yang terdiri dari 153 Kugar lama dan 17 Kugar baru. Kugar lama menerima maksilmal Rp 12,5 juta sedang bagi kugar baru maksimal Rp 40 juta. Pada tahun 2013 lalu, sekitar Rp 1,4 miliar juga digunakan untuk membiayai berbagi keperluan pendukung. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PEMBERDAYAAN PETANI

Rp 3,6 M Dana Pugar Disalurkan PAMEKASAN - Tahun 2014 pemerintah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-KP (Kelautan dan Perikanan) menyalurkan dana sebesar Rp 3,6 miliar untuk Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) untuk pendeder garam di Kabupaten Pamekasan. Dari jumlah dana itu, sekitar 38,9 persen atau sebesar Rp 1,4 miliar bakal digunakan untuk biaya kegiatan pendukung. Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Pemekasan, Nurul Widiastuti, melalaui Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya

Kelautan, Istamam mengatakan pengalokasian dana sebesar Rp 1.4 miliar itu sesuai dengan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dari Kementerian Kelauatan dan Perikanan awal Januari 2014 lalu. Dalam ketentuan itu, menurutnya, yang masuk pada rekening penerima hanyalah sebesar Rp 2,.2 miliar. Sedang dana Rp 1.4 miliar yang tidak masuk rekening akan digunakan untuk sejumlah kegiatan. Kegiatan itu meliputi demplot teknologi ulir filter pada satu hektare lahan. Kegiatan ini akan dipasang pada lahan pendederan milik

pendeder yang mau lahannya diseting. Kemudian hasil garam akan diberikan pada pemilik lahan. Kegiatan terbesar selanjutnya adalah kegiatan bantuan untuk perempuan pengolah garam. Untuk kegiatan itu direncanakan akan dibentuk dua kelompok, masing-masing terdiri sampai sepuluh istri pendeder garam. Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan dan mesin. “Dua kegiatan itulah yang bakal menyedot anggaran besar. Sedangkan sisanya seperti halnya administrasi kegiatan dan juga kemitraan yang alokasinya terbilang kecil,” ungkapnya.


KORAN MADURA Sampang KORAN J PROBOLINGGO

Sampang J

Sampang

SENIN 10 MARET 2014 No. 0317 | TAHUN III

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

MADURA

Tuntutan JPU Dinilai Terlalu Rendah PENEGAKAN HUKUM. Ratusan keluarga alm Habib Alwi saat berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Sampang menuntut terdakwa Sayeri agar dihukum mati, Jumat (7/3).

SAMPANG – Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa Sayeri (48) dengan hukuman 20 tahun penjara akibat perbuatannya sebagai eksekutor pembunuhan alm Habib Alwi (60), warga Desa Batu Poro, Kecamatan Kedungdung, dinilai terlalu rendah. Ungkapan itu kembali disuarakan keluarga almarhum Habib Alwi saat menggelar unjuk rasa, Jumat (7/3) sekitar pukul 09.00 Wib di depan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Sampang. Menurut mereka, hukuman yang setimpal untuk terdakwa adalah hukuman mati. Keluarga Habib Alwi khawatir, jika terdakwa hanya dihukum 20 tahun penjara akan kembali mengulangi perbuatannya suatu saat nanti, dan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepala pelaku kejahatan lainnya, karena hukumannya terlalu rendah. “Kami hanya meminta agar terdakwa Sayeri dihukum mati, karena kalau tidak maka saya yakin akan ada kejadian-kejadian premanisme baru nantinya,” teriak salah satu orator, Habib Abdurrahman, di depan kejaksaan. Menanggapi tuntutan itu,

anggota Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagus Wicaksono menjelaskan, tuntutan JPU sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan. Terdakwa memang melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. “Apa yang kami sampaikan pada saat pembacaan surat tuntutan dipersidangan sudah sesuai fakta, kalau pihak korban menilai tidak puas ya sisi lain terdakwa seperti apa, ancaman hukumannya sudah maksimal 20 tahun,” jelasnya. Dirinya dan JPU yang lain memastikan dalam menjatuhkan tuntutan hukum sesuai dengan bukti kesalahannya, bukan karena telah menerima suap sebagaimana dugaan keluarga almarhum. Menurutnya, JPU dalam mengambil keputusan berdasarkan segala macam pertimbangan. Sehingga, tudingan itu dinilai tidak berdasar. “Jangan asal bicara, kita dalam menangani kasus ini sudah sesuai aturan dan bekerja profesional,” tegasnya saat diminta tanggapannya tentang dugaan keluarga almarhum bahwa JPU telah disuap oleh pelaku. Lempar Telur Pantauan Koran Madura, demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang berakhir ricuh. Massa tidak puas dan meluapkan emosinya dengan melempari telur dan buah tomat busuk sebelum mening-

glkan Kejari. Melihat hal itu, aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi langsung menghentikan amukan massa agar tidak terus-menerus melempari telur dan tomat busuk ke gedung kejari. Polisi berhasil mengamankan sisa tomat yang belum dilemparkan. Hj Rohmah (50), istri korban alm Habib Alwi, mengatakan, pelemparan telur busuk dan tomat tersebut karena Kejaksaan Negeri dinilai busuk. “Kami menilai kejari masuk angin dan sudah busuk, masak Sayeri dihukum 20 tahun. Keluarga menginginkan hukuman mati,” tuturnya. Ia mengancam, jika terdakwa Sayeri tidak dihukum mati, massa akan membakar gedung kejari. Bagus menyayangkan terhadap tindakan para massa yang melakukan aksi demo. Pasalnya, selain menyebabkan bau amis setelah kantor kejaksaan dilempari telur busuk dan tomat, surat pemberitahuan penyampaian aspirasi itu untuk melakukan istigasah dan doa bersama, bukan demonstrasi. “Apakah itu mencerminkan perilaku seperti itu tadi, padahal sudah disampaikan tidak mau berbuat anarkis dan tidak melakukan apa-apa ternyata ada kejadian seperti ini. Kalau suratnya mau mengadakan istigasah,” kesalnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PROGRAM BSPS

Komisi C Mengaku Tak Dilibatkan Sampang – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang mengaku tak pernah dilibatkan dalam setiap pembahasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPD). Sekretaris Komisi C Aulia Rahman, kecewa kepada pemerintah setempat. “Proses awal adanya BSPS sampai saat ini tidak pernah melibatkan anggota komisi pembangunan, apalagi sampai timbul adanya masalah belakangan ini, kami kecewe dengan pemkab,” ucapnya, Jumat (7/3). Lanjut Aulia, tidak pernah adanya undangan kepada Komisi C untuk membahas program BSPS membuat pihaknya makin kecewa. Sebab, sudah semestinya wakil rakyat mengetahui mekanisme bantuan, apalagi menyangkut masalah masyarakat. Pihaknya menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait

tidak transparan terkait bantuan tersebut. Apalagi, selama ini hanya mengetahui permasalahan dari media terkait realisasi dana BSPS yang terindikasi terjadi penyimpangan. “Tidak pernah adanya koordinasi pihak SPKD terkait kepada kami, inilah yang sangat disesalkan, apalagi tahunya cuma masalah penyimpangan dari beberapa media,” jelasnya. Dirinya juga menambahkan, timbulnya permasalahan BSPS itu menyebabkan pejabat dari Kementerian Perumahan Rakyat berulang kali turun langsung ke lapangan. Beberapa waktu lalu, Deputi Kementerian Perumahan Swadaya Rakyat, Jamil Ansari menuturkan BSPS tahun 2014 ini akan ada perombakan sistem agar terhindar dari pemotongan oleh sejumlah oknum. =RYAN HARIYANRO/MK

CUACA BURUK

Hasil Panen Padi Menurun PANEN PADI: Para petani saat panen padi di Desa Buleng, Kecamatan Kedungdung, Minggu (9/3).

cr1/ koran madura

SAMPANG- Musim hujan yang tak menentu mengakibatkan petani padi di Desa Buleng, Kecamatan Kedudubng mengalami penurunan pendapatan hasil padinya. Seperti yang dialami Sawedi ( 40) warga Kampung Raduih, Desa Buleng, Kecamatan Kedudung Sampang. Dia menuturkan, hasil panen padi di tahun ini mengalami penurunan pendapatan yang hanya 50 sak. ”Tidak seperti tahun sebelumnya dari hasil panen padi bisa mencapai 80 sak dari luas tanah kurang lebih 40 meter persegi,” ceritanya kepada Koran Madura, Minggu (9/3). Penyebab berkurangnya hasil panen tersebut, menurutnya lantaran curah hujan yang tak

menentu tahun ini, yang mengakibatkan kurangnya air hujan sehingga terjadi kering dan padi rusak. ”Selain itu diserang hama penyakit padi yang juga menyebabkan pendapatan padinya menurun. Jadi, saya mengalami kerugia jutaan rupiah dimusim panen padi kali ini,” tuturnya. Saadah (35) yang juga warga Desa Bulangan, Kecamatan Kadungdung menjelaskan hal yang sama. Dia mengalami penurunan hasil panen padinya di tahun ini. Dalam prolehannya ditahun ini hanya kurang lebih 40 sak dari luas tanah kurang lebih 25 x 15 meter. ”Beda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 75 sak dari luas tanah yang sama,” ungkapnya. =CR1/ LUM


Sampang

KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

MEMBEBANI ANGGARAN

MDW: Hapus BUMD Sampang Sampang - Ketua Madura Development Watch (MDW) Tamsul meminta sebaiknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sampang dihapus saja. Sebab, badan usaha yang semestinya membantu mensejahterakan masyarakat, kenyataannya melenceng dari prinsip dasar pendiriannya. “Kenapa harus dihapus, karena sudah melenceng. Seharusnya membantu mensejahterakan rakyat Sampang, malah yang sejahtera hanya jajaran direktur dan direksinya saja,” ucapnya, Minggu (9/3). Keberadaan BUMD dinilai tidak mampu mengurangi angka pengangguran. Penyebabnya, karena BUMD dikelola orangorang dekat Bupati dan para pensiunan PNS. “Ini hanya terkesan kado politik saja, karena berdirinya BUMD tidak mempengaruhi nilai pengangguran disebabkan manajemennya dari orang-orang dekat,” katanya. BUMD dinilai menjadi bancakan karena juga tidak memberi peningkatan secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Adanya BUMD juga membebani pemerintah karena harus menanamkan modal, investasi dengan nilai yang cukup besar, di atas Rp 1 miliar setiap tahun,” terangnya. Carut marutnya manajemen BUMD Sampang terkuak setelah terbongkarnya dugaan penggelapan uang kas bernilai miliaran rupiah di PT SMP. Hingga saat ini kasus tersebut masih terkatung-katung dan tidak jelas. Sementara biaya operasional yang haus dikeluarkan dalam satu bulan mencapai Rp 500 juta. “Setelah kasus itu praktis PT SMP tidak melakukan aktivitas apa-apa menunggu kasus hukumnya tuntas, sedangkan untuk gaji karyawan dan BOP capai ratusan juta per bulan,” keluhnya. =RYAN HARIYANRO/MK

K

SOSIALISASI PEMILU

JJS KPU Diwarnai Bagi-bagi Stiker Caleg BAGI-BAGI STIKER: Peserta Jalan Jalan Sehat (JJS) Komisi Pemilihan Umum Sampang menerima stiker dari tim sukses salah satu calon anggota legislatif di Jalan Bahagia Kelurahan Rong Tengah Kec/Kota Sampang.

Sampang - Kegiatan Jalan-jalan Sehat (JJS) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang dalam rangka sosialisi pemilu, Minggu (9/3) diwarnai bagi-bagi stiker oleh tim sukses salah satu calon anggota legislatif (caleg). Divisi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang Ahmad Rifto mengatakan hal itu wajar-wajar saja. Menurutnya, hal itu tidak masuk kategori pelanggaran kampanye pemilu legislatif.

“Dari aturan yang ada itu bukan pelanggaran, kalau hanya pembagian stiker,” ucapnya. Lanjut Ripto, dikatakan menyalahi aturan apabila pembagian stiker disertai dengan menyisipkan sejumlah uang. “Kecuali dalam pembagian stiker itu ada sejumlah uang yang juga diberikan, berarti sudah masuk money politic,” terangnya. Berdasarkan di lapangan, tim sukses salah satu caleg membagi-bagikan stiker

terhadap sejumlah peserta JJS. Saat hendak dikonfirmasi, langsung menghindar dan enggan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan yang datang. “Ya kalau seperti ini sangat menyanyangkan, karena JJS ini kan acara sosialisasi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kepada Pileg, tapi malah dimanfaatkan oleh salah satu tim sukses caleg menebar stiker,” kata Yana (32) salah satu peserta JJS. =RYAN HARIYANRO/MK

Keluarga Besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang

Mengucapkan

Selamat dan Sukses Satu Tahun Kepemimpinan Al-Falah Bupati A Fannan Hasib & WaKIL BUPATI Fadilah Budiono

Rudi Setiadi, SE,MM Kepala

Kusno Abdullah, SE, MM Sekretaris

Yulis Juwaidi Kabid Kewaspadaan

Fariduddin Faruq, SH, MSi Kabid Integrasi Bangsa

Marfuatun, SH, MSi Kabid Budaya Politik

Abd Fatah, SE, MSi Kabid Hubungan Antar Lembaga


L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III

AMBLES: Bahu jalan sepanjang desa Banjar, Kecamatan Tambelangan, Sampang rusak parah dan ambles, Minggu (9/3).

cr2/ koran madura

Bahu Jalan Ambles, Aspalnya Mengelupas SAMPANG- Bahu jalan sepanjang Desa Bandungan Banjar, Kecamatan Tambelangan ambles. Selain itu, aspal sepanjang akses jalan dari Kecamatan Kedungdung menuju Kecamatan Tambelangan itu banyak yang terkelupas. Akibatnya, banyak genangan air sepanjang kurang lebih 500 meter di jalan tersebut. Pantauan Koran Madura, sepanjang jalan tersebut struktur tanahnya tidak bagus. Ketidakpadatan stuktur tanah

yang ada di akses jalur tersebut memungkinkan ambles yang lebih parah jika dibiarkan begitu saja. Perbaikan infrastruktur desa berupa akses jalan sangat diperlukan demi kenyamanan dan untuk menghindari peningkatan jumlah kecelakaaan pengguna jalan yang melintas. Suhadi (28) yang biasa melintas di jalan tersebut menuturkan, “Struktur tanah di sini adalah tanah sawah serta polesan aspal jalanan di sini sepertinya terlalu sedikit Mas. Amkanya jalannya cepat rusak. Sekarang saja sudah banyak lubang-lubang kecil sepanjang jalan ini,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (9/3). Faisol (24), warga Desa/ Kecamatan

Kedungdung yang sering melintas di jalana tersebut juga mengeluh karena banyak jalanan yang sudah berlubang. “Sepeda saya terasa berat bawaannya jika melintas di jalanan sini Mas,” tuturnya. Menurutnya, banyaknya kendaraan angkutan berat seperti truk yang sering melintas di jalanan tersebut akan memperparah kondsi kerusakan jalan itu sendiri. Apalagi, terlihat beberapa gorong-gorong yang ada di beberapa titik jalan tersebut sudah mulai ambruk. Beberapa tanah juga mengalami pergerakan seperti tanah longsor. “Jika dibiarkan, jalan ini tidak akan berumur panjang,” ungkapnya. =CR2/ LUM

DUGAAN KORUPSI

Minggu Depan Panggil Saksi-Saksi Sampang - Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah menyatakan, pada minggu depan akan memanggil saksi-saksi terkait dugaan korupsi pengadaan bibit bentul dan ubi kayu, serta pupuk organik dan unorganik di Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2013. Rabu (5/3), tim penyidik kejari telah menggeledah dan menyita sejumlah dokumen dari ruang kerja tersangka kasus tersebut, AW dan AR, di Dinas Pertanian Sampang. “Dari hasil olah data penggeledahan dan penyitaan (5/3) kemarin, pemeriksaan selanjutnya minggu depan. Kita akan melakukan panggilan kepada saksi-saksi terkait adanya penyimpangan tersebut,” ucapnya, Kamis (6/3). Saksi-saksi yang akan didatangkan adalah kelompok tani (poktan) yang telah menerima bantuan bibit, tiga CV yang mengadakan benih bibit, dan dari Dinas Pertanian selaku mengetahui kasus tersebut. “Ketiga pokok ini kita akan panggil sebagai saksi,” tuturnya. Dari keterangan saksi-saksi nanti, kata Abdullah, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. “Ada sangkut pautnya dengan dinas lain, dan tidak menutup kemungkinan ini ada tersangka baru, tapi tunggu saja hasil penyidikan selanjutnya,” tegasnya. Ditanya dari hasil penelitian dokumen lanjutan usai penggeledahan dan penyitaan Disperta semakin kuat jika dua tersangka adalah inisial AW dan AR, Abdullah membenarkan. “Hal-hal lain yang membuat terang adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para tersangka AW dan AR ini usai kita menggeledah dan menyita sejumlah dokumen,” katanya. Dirinya menambahkan, dari hasil penggeledahan akan ditemukan adanya kegiatan-kegiatan di luar pengadaan bibit yang dilaukan oleh Dinas Pertanian sehingga terjadinya penyimpangan. “Mungkin dari hasil ini juga akan ada terjadinya penyimpangan di luar kegiatan pengadaan bibit,”tuturnya. Sementara untuk proses penelitian dokumen, Kejari memastikan dalam waktu dekat penelitan tersebut bisa terselesaikan. =RYAN HARIYANTO/MK

LAKALANTAS

Mobil Pelat Merah Serempet Mio Soul SAMPANG- Kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) terjadi di jalan Desa Roweh, Kecamatan Kota Sampang. Sebuah mobil pelat merah yang dikendarai pejabat Pemkab Sampang menyerempet pengendara sepeda motor Mio Soul nopol L 6898 B dari arah belakang, Minggu (9/3). Akibatnya, motor yang dikendarai Adnan (21), warga Desa

Petoko, Kecamatan Baruh itu terjatuh dan mengalami luka lecet. Ibunya yang dibonceng juga mengalami luka-luka di bagian siku. Menurut pengakuan korban, pengendara mobil Toyota Hilux nopol M 8003 PP itu malah marah-marah sambil memberikan uang Rp 80 ribu kepada korban. ”Setelah marah-marah dan memberi uang, dia (pengendara

mobil pelat merah) itu lalu pergi. Dia mengaku buru-buru mau ikut rapat di kantor kecamatan,” kata Adnan kepada Koran Madura. Kejadiannya bermula saat korban yang berboncengan dengan ibunya melaju dari arah barat di desa tersebut. Lalu, dari arah yang sama ada mobil pelat merah dengan kecepatan

tinggi menyerempet dari arah belakang. ”Padahal kami sudah menepi ke kiri dan di depan tidak ada gangguan apapun,” ujarnya. Menurut Adnan, dirinya sudah menghindar, namun tibatiba dari belakang mobil tersebut masih saja mengenai bagian samping kanan bodi motornya hingga terjatuh. Uang sebe-

sar Rp 80 ribu yang diserhakan pengemudi mobil pelat merah tersebut, menurutnya, tidak sebanding dengan apa yang dialaminya. ”Selain motor kami yang tergores aspal, juga belanjaan tumpah akibat terjatuh. Kami kecewa karena pengemudi mobil tersebut tidak menyelesaikan secara baik-baik,” ungkapnya. =CR1/ LUM


KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

BANGKALAN

SENIN 10 MARET NO. 0317|2014 TAHUN III SENIN 102014 MARET

NO. 0317 | TAHUN III

M M

KRIMINAL

Avanza Terpelanting karena Cari Selamat

Mahmudi

Anggota komisi C DPRD Bangkalan.

Penolakan Pinjaman PIP Makin Menguat Lebih Baik Pemerintah Menyiapkan Dana Selama 3 Tahun BANGKALAN – Penolakan peminjaman dana sebesar Rp 96 miliar kepada Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan untuk pembangunan RSUD Tipe B Pendidikan makin kuat. Bila sebelumnya Fraksi Demokrat dengan keras menolak, kini penolakan datang dari anggota Komisi C DPRD Bangkalan, Mahmudi. Menurutnya, kalangan dewan tidak menyetujui pinjaman pembangunan RSUD Tipe B Pendidikan lantaran bunga yang harus diberikan dinilai terlalu memberatkan, karena mencapai 9,5 persen anggaran bunga yang harus dibayar pertahunnya. “Ya terlalu memberatkan, Rp 9 miliar sekian hanya untuk bunga. Lebih bermanfaat untuk pembuatan infrastruktur pedesaan yang belum sempat tertangani oleh pemda,” kata Mahmudi, anggota Komisi C DPRD Bangkalan. Dirinya berpendapat secara hitungan matematis untuk bunganya saja mencapai Rp 47 miliar sampai waktu pelunasan selama 5 tahun. Jika menganggarkan tiap tahun Rp 30 miliar dari APBD, tentunya dalam waktu 3 tahun sudah bisa membuat rumah sakit yang dimau. “Saya bukan tidak setuju pembangunan ruma sakit, tapi mengenai pinjamannya yang cukup besar. Kalau masih bisa dialokasikan dari APBD kenapa tidak,”

ucapnya. Menurutnya, dari bunganya saja sudah bisa membangun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dirinya lebih setuju jika bunga tersebut dialokasikan untuk pembuatan jembatan di desa, serta peningkatan infrastruktur lainnya. Ketika digunakan dalam pemanfaatan yang lainnya, tentunya akan lebih bermanfaat Rp 9 miliar tersebut. “Kalau menganggarkan dari APBD, pastinya tidak perlu bunga yang harus dibayarkan. Buktinya Pemkab bisa bikin Blanpaz, dan Stadion dengan anggaran APBD. Kenapa sekarang tidak bisa,” jelasnya. Sementara itu, wakil Bupati Bangkalan Mondir A Rofii menyampaikan dalam nota jawaban Bupati atas pertanyaan fraksi, pinjaman berjangka 5 tahun dan bunga lunak yang diajukan Pemkab Bangkalan kepada pusat investasi pemerintah (PIP) Kemenkeu RI, dimaksudkan untuk memenuhi keinginan sebagian besar masyarakat untuk memiliki rumah sakit yang bisa memberi pelayanan lebih baik dan terlengkap juga terbesar di Ma-

dura. Masalah itu perlu disampaikan untuk lebih meyakinkan fraksi-fraksi DPRD Bangkalan agar rancangan peraturan daerah (raperda) yang dia ajukan bisa disetujui menjadi peraturan daerah (perda). Alasan lainnya, RSUD Syamrabu Bangkalan hanya memiliki 174 tempat tidur, padahal sebagai rumah sakit yang menyandang tipe B minimal harus memiliki 250 tempat tidur dan sarana prasarana yang perlu dilengkapi. Oleh karena itu, pihak eksekutif berpendapat jalan terbaiknya adalah meminjam ke PIP Kemenkeu RI. Sebab pengalokasian dana tiap tahunnya terlalu lama sehingga keberadaan rumah sakit yang lengkap pelayanan bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Untuk mencapai keinginan itu, Pemkab Bangkalan telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi Unair, Universitas Hang Tuah, Wijaya Kusuma, dan perguruan tinggi lainnya. Kontraktor pelaksanaan pembangunannya nanti harus sudah berpengalaman dan memiliki sertifikasi ISO yg sudah diakreditasi. “Kami hanya ingin memberi pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat dan cita-citanya mempunyai rumah sakit terbesar di pulau Madura,” ujarnya. =MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Sebuah mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi B 1176 EFQ yang dikemudikan Abd.Wasik, warga Desa/Kecamatan Galis kabupaten Bangkalan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Masaran Kecamatan Trageh, Minggu (9/2). Kecelakaan itu terjadi karena mobil bermuatan enam penumpang itu ingin menghindari benturan dengan kendaraan roda dua yang melaju di depannya. Krononoligisnya, mobil berwarna silver itu melaju dari arah selatan menuju arah Madura dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), ada sebuh kendaraan roda dua jenis Revo melaju ke arah yang sama tepat di depan mobil naas tersebut. Akan tetapi, kendaraan roda dua tersebut ugal-ugalan. Sebab pengendara roda dua terlihat ragu antara mengambil jalur kanan dan jalur kiri. “Pengendara roda dua di depan itu membuat saya ragu, karena posisinya antara mengambil jalur kanan dan jalur kiri,” papar Wasik yang tampak masih sok akibat peristiwa itu. Dengan jarak yang begitu dekat, Wasik tampak bingung melihat posisi dalam kead-

aan berbahaya. Akhirnya sopir malang itu membanting setir ke arah kiri jalan guna menghindari benturan dengan pengendara roda dua tersebut. Akan tetapi, upaya menghindari benturan berujung pada kecelakaan tunggal. Sebab mobil yang dikendarai pria paruh baya itu terpelanting ke kiri jalan sejauh tiga meter dan berhenti lantaran masuk ke parit. Akibatnya, mobil Avanza itu mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan tidak bisa dikemudikan lagi. Untungnya, dalam insiden tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Akan tetapi kerugian materil diperkirakan mencapai Rp15 juta. Sedangkan kendaraan roda dua yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan hilang melarikan diri. Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo membenarkan terkait peritiwa yang terjadi sekitar pukul 08.00 wib tersebut. Menurutnya, pengemudi dan penumpang mobil itu dalam kondisi baik-baik saja. Untuk mobil yang terlibat kecelakaan langsung dibawa pulang oleh pemiliknya menggunakan mobil derek yang disediakan oleh kantor Laka Lantas Polres Bangkalan. =DONI HERIYANTO/RAH

KECELAKAAN. Mobil Avanza yang terlibat kecelakaan tunggal di akses Suramadu sebelum dievakuasi dari TKP.


N

BANGKALAN

KORAN MADURA

SENIN 10 MARET 2014|NO. 0317|TAHUN III

Peneror Aktivis Belum Terungkap Kinerja Aparat Sangat Mengecewakan BANGKALAN - Belum terungkapnya kasus di Bangkalan menjadi sorotan berbagai kalangan. Bahkan kinerja polisi dinilai sangat mengecewakan karena selalu lamban dalam mengungkap sebuah kasus, termasuk dalam membongkar pelaku pembacokan sejumlah aktivis di wilayah Bangkalan. Sejauh ini polisi masih sebatas melakukan pemanggilan saksi atas kasus pembacokan yang menimpa Mahmudi Ibnu Khotib. Kasus pria yang menjabat sebagai ketua LSM Poros Pemuda (PP) Jatim itu, hingga detik ini belum juga terungkap pelakunya, padahal sudah genap satu tahun kasus tersebut terjadi. Selain pada Mahmudi, kasus

kekerasan fisik juga terjadi pada Fachri dan Muzakki. Keduanya juga merupakan aktivis pada lembaga tertentu di Bangkalan. Bila sejumlah kasus tersebut tidak segera diungkap aparat, bisa dipastikan para pelaku tidak akan jera atau kapok, sehingga dapat dipastikan akan bermunculan kembali korban-korban penganiayaan dan pembacokan atas ak-

tivis di kemudian hari. Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono menyatakan pengungkapan terhadap kasus pembacokan yang menimpa Mahmudi memang belum berhasil diungkap oleh jajarannya. Akan tetapi pihaknya berjanji akan terus mengusut kasus itu hingga terungkap. “Kalau sudah terungkap gak mungkin ada Mahmudi turunlah (turun jalan). Kami tetap berupaya untuk mengungkap kasus itu,” janji Sulis. Sementara itu, Mahmudi Ibnu Khotib mendesak sebelum semakin banyak aktivis yang menjadi korban, polres harus bergerak cepat. Siapa saja yang diduga kuat

mengetahui aksi pembacokan langsung dimintai keterangan. Kemudian nanti akan mengerucut pada seorang pelaku dan segera ditangkap pelakunya. “Sudah satu tahun berjalan pembacokan yang dialami saya, sampai sekarang belum juga terungkap. Sangat disayangkan kinerja polisi selama ini,” ungkap Mahmudi. Menurutnya, kejadian tersebut masih membekas betul dalam benaknya. Anehnya, kejadian yang telah lama tersebut belum juga mengarah kepada pelaku. Oleh karena itu, pihaknya menduga petugas kepolisian kurang serius dalam menangani kasus tersebut. “Saya meminta pada polisi

segera menangkap para pelaku pembacokan terhadap aktivis. Jangan jadikan saya tumbal demokrasi,” terangnya. Bila kasus pembacokan yang menimpa dirinya berhasil terungkap, bisa dipastikan akan membuat pelaku kejahatan semakin jera. Tidak hanya itu, juga akan semakin menambah kepercayaan masyarakat pada pihak kepolisian. “Kasus ini saya akan terus kawal. Kalau juga belum tuntas saya akan laporkan ke Polda Jatim, bahkan Mabes Polri. Agar semuanya benar-benar tuntas, kejahatan terhadap aktivis tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya. =MOH RIDWAN/RAH

rusak dan semua surat suara yang rusak nantinya akan diajukan ke KPU Provinsi untuk mendapat gantinya dari Percetakan,” ujar Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Berdasarkan pantauan Koran Madura pelipatan dan penyortiran 3.900.472 surat suara yang dikemas 3.913 kardus itu dilakukan oleh 300 pekerja di Gedung Olahraga (GOR) Sultan Abdul Kadirun, Jalan Halim Perdana Kusuma sejak hari Jumat (7/2) waktu lalu. Ditargetkan pelipatan dan penyortiran surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota selesai selama 12 hari. “Sejauh ini kami sudah berhasil menyelesaikan pelipatan surat suara untuk DPRD tingkat Provinsi dan kami menargetkan semua logistik surat suara ini selesai selama 12 hari,” paparnya. Menurutnya, semua logistik untuk Pemilu harus rampung pada bulan Maret ini dan siap didistribusikan ke masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Apalagi sesuai dengan ketentuan, pendistribusian semua logistik mulai dari kotak suara, bilik suara, surat suara, dan Formulir C, D, DA, dan Formulir DB harus tiba di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) H-1 hari pelaksaan pemilu. “Jadi semua pengerjaan logistik harus selesai sesuai dengan ketentuan dari KPU pusat,” jelasnya. Sementara itu, pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bangkalan akan digelar di 2.557 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 273 desa dan delapan kelurahan di 18 kecamatan, dengan jumlah pemilih sebanyak 955.998 jiwa. =DONI HERIYANTO/RAH

LOGISTIK

Ditemukan Surat Suara Rusak

BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan menemukan beberapa lembar surat suara pemilihan umum legislatif (Pileg) 9 April 2014 yang

tidak bisa digunakan karena rusak. Kerusakan tersebut dikarenakan robek di bagian pinggir surat suara bahkan terbelah menjadi dua. Sehingga untuk mengganti kerusa-

kan surat suara itu harus diajukan kembali ke KPU provinsi. “Selama tiga hari proses pelipatan ini kami baru menemukan sebanyak sembilan surat suara yang


KORAN MADURA

LAPORAN KHUSUS

SENIN 10 MARET 2014 NO. 0317| TAHUN III

O

DIKORBANKAN. Ratusan siswa MAN 2 Pamekasan saat melakukan aksi unjuk rasa menuntut pergantian kepala madrasah mereka. Sementara ini, para siswa terkesan dikorbankan akibat lambannya pengambilan keputusan dalam kemelut tersebut.

Kemelut MAN 2 Butuh Keseriusan Kemenag PAMEKASAN - Polemik yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pamekasan belum juga usai, meskipun Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, Muarif Tanthowi menyatakan tuntutan para siswa sudah dipenuhi dan pergantian kepala madrasah tersebut akan dilakukan akhir bulan ini. Kisruh di madrasah tersebut berawal dari penolakan para siswa terhadap Mohammad Taufiqi sebagai Kepala MAN 2 dan menuntut pergantian kasek yang dianggap tak layak menjadi pimpinan di lembaga tersebut. Penolakan yang berlangsung sejak pertengahan tahun lalu itu dilakukan dengan cara unjukrasa dan mogok belajar. Terakhir para siswa yang belakangan aksinya didukung para guru itu menutup paksa setiap ruang kelas termasuk ruang Kepala Madrasah. Sejumlah pihak menilai kisruh di madrasah tingkat atas di bawah Kemenag itu berlarut-larut hingga hampir setahun, karena kurang sigapnya pejabat di Kemenag, instansi yang menaungi MAN 2 Pamekasan. Semestinya, persoalan itu segera mendapat tanggapan dan langkah serius sehingga tidak sampai berlangsung lama dan mengganggu kegiatan belajar. Sekretaris Madura Observer OF Education Forum (MOEF/Forum Pemerhati Pendidikan Ma-

dura) Pamekasan, Zainal Abidin mengatakan sejak awal pengangkatan Kepala Madrasah MAN 2 Pamekasan, Taufiqi, banyak kesalahan prosedur yang dilakukan, sehingga wajar terjadi penolakan terhadapnya. Mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan itu menyatakan seharusnya Kepala Kemenag Pamekasan, Muarif Tantowi mengambil sikap tegas dan solutif dalam kasus itu dengan memberhentikan sementara Taufiqi sebagai kepala madrasah. “Harusnya pada saat terjadi aksi penolakan, segera dinonaktifkan hingga ada keputusan sebagai jalan keluarnya,” katanya. Alasan tidak memiliki kewenangan memberhentikan

Kepala MAN 2, menurutnya, memang sudah tepat. Namun lebih tepat lagi menjaga kestabilan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dengan menonaktifkan sementara demi menjaga suasana di madrasah tersebut. Ia juga menyayangkan sikap guru yang ikut-ikutan melakukan aksi mogok. Padahal semestinya para guru itu mencarikan jalan lain yang tidak merugikan siswa, jika mendukung terhadap penolakan itu. Selain karena ketidaksigapan Kantor Kemenag, Zainal juga menilai Komisi D DPRD setempat juga kurang memiliki respon positif terhadap persoalan itu. Meskipun parnah dilakukan klarifikasi, namun upaya lanjutan yang lebih kuat terkesan belum dilakukan. “Nyaris tidak ada tekanan yang kuat dari DPRD hingga kasus ini berlangsung lama,” katanya. Ia berharap ketika ada persoalan sekecil apa pun segera disikapi dengan serius dan tidak perlu menunggu kondisinya makin parah. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini menyatakan komisinya tengah mengumpulkan informasi dari masyarakat, tentang polemik yang terjadi di MAN 2 Pamekasan. Selanjutnya akan ia akan mengundang pimpi-

nan Kantor Kementerian Agama setempat dan pimpinan MAN 2 untuk dimintai penjelasan. Dari hasil klarifikasi itu, komisinya akan mengkaji dan mengambil kesimpulan untuk menentukan langkah yang bisa dijadikan rekomendasi. “Hasil kajian itu akan kami kirimkan juga ke Kanwil Kemenag Jawa Timur sebagai pijakan untuk mengambil kebijakan,” katanya. Menurut Juhaini, situasi di MAN 2 Pamekasan, yang melibatkan siswa dan guru tersebut, sangat merugikan siswa dan orang tua siswa. Apalagi tidak lama lagi siswa di madrasah tersebut akan mengikuti Ujian Nasional (UN). Apa yang akan dilakukan Komisi D tersebut, menurut Zainal, sudah sangat terlambat. Sebab dalam jangka waktu sekian lama, komisi yang salah satu bidangnya adalah pendidikan itu baru akan melakukan klarifikasi, sedang pergantian Kepala MAN 2 sudah dijanjikan akan dilakukan akhir bulan ini. “Klarifikasi apa lagi yang akan dilakukan. Sudah berlarut-larut baru mau klarifikasi,” katanya. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, Muarif Tanthowi mengatakan Kanwil Kemenag Jawa Timur sudah menyetujui tuntutan para

siswa dan akan mengganti Kepala MAN 2 Pamekasan, akhir bulan ini. Ia memastikan hal itu, bahkan menyatakan sudah mengusulkan dua nama yang akan menggantikan Mohammad Taufiqi sebagai Kepala MAN 2. Sayang dia belum menyebutkan dua nama yang dicalonkan tersebut dan hanya menyatakan keduanya berasal dari Kantor Kemenag Pamekasan. Ia menyatakan kondisi madrasah tersebut sudah emergency (darurat), karena penolakan terhadap Kepala Madrasah juga terjadi pada siswa sehingga harus disikapi dengan serius. Berita sebelumnya, siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pamekasan, kembali melakukan aksi mogok belajar dan menutup paksa pintu ruang kelas. Aksi itu sebagai kelanjutan dari aksi sebelumnya untuk menuntut pergantian kepala madrasah mereka. Yang pasti, saat ini langkah Kemenag sedang ditunggu, apakah mempertahankan Taufiqi sebagai kepala MAN 2 dengan mengorbankan siswa ataukah memenuhi tuntutan siswa untuk menggantinya dengan jaminan suasana di MAN 2 akan kembali kondusif. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH


KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

SENIN 10 MARET 2014 | No. 0317 | TAHUN III 10 MARET 2014 SENIN

MADURA

Lukmanul Hakim

Imbangi Hidup dengan Refreshing ika sudah otak ini jenuh karena banyaknya pekerjaan menumpuk di kantor. Kebanyakan orang banyak yang tergolong sedikit stres. Untuk mengurangi hal tersebut, pria yang memiliki nama Lukmanul Hakim ini, setiap akhir pekan menyampatkan diri untuk refreshing. Namun, Lukman pangilan akrabnya memilih bersepada untuk menghilangkan penat dalam pikirannya akibat banyaknya pekerjaan yang digelutinya. “Saya rutin lakukan hal itu setiap seminggu sekali. Terkadang saya harus bersepeda ke kota-kota yang ada di Jawa Timur,” katanya, Minggu, (9/3). Memilih sepeda sebagai alat untuk menghilangkan kejenuhan itu, menurut lelaki kelahiran Probolinggo, 23 Juni 1988 ini, bisa lebih relaks dibandingkan dengan menaiki sepeda motor atau mobil. Selain itu dengan bersepada ontel, saya secara tidak langsung sedikit mengurangi polusi udara akibat asap. “Dengan santainya, saya bisa menikmati keindahan alam. Baik di daerah pegunungan maupun di daerah dataran rendah, seperti daerah pesisir. Saya bisa menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan tentang daerah lain,” ujarnya pria yang mengaku suka makan nasi jagung ini. Menurutnya, daerah yang telah dijelajahi dengan bersepeda ke daerah Jember, Banyuwangi, Situbondo dan daerah yang ada di wilayah barat Jawa Timur, yakni Jombang dan Lamongan. “Kalau daerah luar kota saya lakukan setiap satu bulan sekali,” tandas Lukmanul Hakim. =Mahfud Hidayatullah

No. 0317 | TAHUN III

NURMA ROFICHA

Ingin Berdiri di Atas Kaki Sendiri Iya, berjalan di atas tanah sendiri, dengan kaki sendiri, hingga tegak lurus menuju matahari menjadi harapan kita semua, agar saat waktunya tiba, kita benar-benar menjadi orang mandiri dan tidak membebek pada orang lain. Nurma Roficha, perempuan asal Pulau Giligenting sepertinya punya obsesi besar untuk keluar dari identitas “diri” menuju “pribadi”. Ia ingin belajar mandiri sejak dini, agar suatu saat nanti ia bisa membanggakan orang-orang sekitarnya, terutama Bapak dan Ibunda tercinta. erempuan yang akrab disapa Ficha tersebut benarbenar hendak berjalan di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, apalagi selalu membebek kepada orang tua. Memang, kata perempuan kelahiran Sumenep, 16 Oktober 1996 tersebut, manusia dikukuhkan oleh Aristoteles sebagai Zoon Politicon. Sebagai makhluk sosial, manusia memang dituntut untuk mengikuti aturan hidup; tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain dan harus saling tolong-menolong. Ficha sadar sebagai makhluk sosial, dirinya memang tidak bisa berjalan sendiri, tetapi bagi perempuan berkulit putih dengan rambut terurai lurus tersebut, bukan berarti kita bisa selalu mengandalkan orang lain dan menggantungkan hidup kita pada orang lain. “Memang benar kita butuh sandaran, tapi apakah akan selamanya kita akan selalu bersandar dan tidak ingin melepas tangan orang lain. Tidak selamanya, kita itu seperti perangko yang selalu menempel pada amplop, adakalanya suatu saat nanti kita dituntut untuk menjadi manusia mandiri,” ucapnya. Hidup kita, sambung perempuan yang punya impian membangun usaha sendiri tersebut, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi hidup kita juga harus didedikasikan untuk orang lain. Perempuan yang mengidolakan

Mario Teguh itu bukan bermaksud sok sombong dan merasa kita bisa tanpa orang lain. “Tapi saya hanya ingin sekali tidak mau bergantung pada orang lain. Minta tolong boleh saja jika kita benar-benar membutuhkannya, namun jangan dijadikan kebiasaan, agar kita tidak menjadi orang yang lemah,” jelasnya. Bagi gadis suka senyum itu mengatakan bahwa suatu waktu, ada saatnya kita harus berdiri sendiri dan berjalan di atas kaki sendiri. Karena itu kita harus belajar mandiri dan memperjuangkan diri sendiri, karena di depan sana akan ada banyak orang yang perlu kita perjuangkan. “Jika memperjuangkan diri sendiri saja tidak bisa bagaimana mampu memperjuangkan

orang lain. Oleh karena itu, mulai belajar mandiri itu sebenarnya hanya ingin kita belajar untuk berbagi dan memperjuangkan orang lain di saat orang lain butuh pertolongan,” tukasnya. Jika terlalu mengantungkan diri pada orang lain, kata perempuan yang doyan makan ruak tetsebut juga berpotensi untuk menimbulkan kekecewaan. “Entah itu karena tidak sesuai harapan atau yang lainnya. Jadi sebisa mungkin berdirilah dan berjalanlah di atas kakimu sendiri, jangan jadi benalu, jika memang tak mau kecewa,” ungkapnya. Maka tak salah, saat ia lulus SMA, dirinya langsung menekuni dunia kerja. Ingin sebenarnya langsung kuliah, tetapi ia tak

bangga kalau masih minta kepada orang tua. Makanya, sebelum ia melanjutkan kuliah, ia ingin hidup mandiri dulu, sehingga nantinya ia berkuliah tanpa harus bergantung kepada orang lain. Suatu saat nanti, saya juga akan melanjutkan kuliah, namun saya tak ingin kuliah kalau masih bergantung kepada orang lain,” tegasnya. Kini, untuk agar niat besarnya bisa menjadi kenyataan, selain ia mulai bekerja, dirinya juga mulai belajar bagaimana membangun usaha. Saat ini, dari hasil kerjanya itu, ia mulai menabung, siapa tahu suatu saat nanti, ingin punya usaha sendiri benar-benar bisa menjadi kenyataan. =SYAMSUNI

e Paper Koran Madura 10 Maret 2014  

Satu Hati untuk Bangsa

Advertisement