e Paper Koran Madura 05 Maret 2014

RABU

KORAN MADURA

5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III www.koranmadura.com

: Ade Armando a u m Tidak Se ei Lembaga Surv Kredibel Berita Utama hal | 2

RIAU MASIH TERBAKAR Sejumlah petugas Manggala Agni Kemenhut memadamkan kebakaran di Kabupaten Bengkalis, Riau, Selasa (4/3). Hingga kini kebakaran lahan dan hutan di Riau belum bisa ditanggulangi optimal akibat cuaca kering yang mengakibatkan kebakaran terus meluas lebih dari 8.000 hektare. ant/fb anggoro

Riau Masih Terus Terbakar Pengungsi Kebakaran Berharap Bantuan Bibit

PEKANBARU - Sejumlah pengungsi yang mayoritas adalah petani di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau, berharap pemerintah memberi bantuan bibit tanaman untuk mengganti milik mereka yang ludes terbakar.

“Kami sangat berharap ada bantuan bibit, bisa kelapa sawit maupun karet, karena kami benar-benar pusing bagaimana nanti kelanjutan hidup nanti,” kata Sutriyatno (41) kepada wartawan di pengungsian Dusun Barak Aceh Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Selasa.

Ia mengatakan, satu dari dua hektare

kebun kelapa sawitnya sudah hangus terbakar pada kebakaran hebat di daerah itu pada Februari lalu. Padahal, tanaman sawitnya itu masih berumur lima tahun dan baru saja mulai berbuah.

Ia mengatakan 130 pohon sawit di se-hektare lahannya sudah ludes terbakar.

“Belum lagi balik modal, sudah merugi,” keluhnya.

Ketua RT 09 Dusun Barak Aceh, Sunarso (50), mengatakan ada sekitar 2.000 hektare lahan di daerah tersebut terbakar yang mayoritas milik petani kecil. Kebakaran mulai terjadi pada akhir Januari lalu, yang juga mengakibatkan 221 warga mengungsi.

Menurut dia, para petani setempat rata-rata hanya memiliki lahan 2-5 hektare

dan kebakaran membuat banyak warga kehilangan pendapatan. “Saya juga salah satu korban karena kebun karet saya sekira 4,7 hektare ludes terbakar,” katanya.

Ia mengatakan secara inisiatif sudah mengumpulkan data-data warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran dengan harapan ada bantuan bibit tanaman dari pemerintah setempat.

“Saya sudah minta warga kumpulkan KTP, KK dan surat tanah mereka. Jadi yang dibantu adalah yang benar-benar warga disini yang jadi korban kebakaran,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah membantu warga yang rumahnya terbakar dan membantu pembangunan sekolah yang turut jadi korban ganasnya “si jago merah”.

Pemprov Riau menetapkan status Tanggap Darurat Asap sejak 26 Februari lalu. Data Satgas Tanggap Darurat Asap pada Selasa (4/3) menyatakan luas kebakaran sudah mencapai 10.502 hektare.

Luas lahan yang terbakar paling luas masih di Kabupaten Bengkalis, yaitu sekitar 4.518 hektare.

Kemudian, di Kabupaten Kepulauan Meranti sekitar 3.498 ha, Siak 988 ha, Kota Dumai 702 ha, Kabupaten Pelalawan 164 ha, Kampar 159 ha, Indragiri Hulu 137 ha dan Rokan Hilir 112 ha.

Satgas hingga kini terus melakukan upaya pemadaman dari darat dengan mengerahkan dua batalion TNI AD dari Korem 031 Wira Bima. Sedangkan, upaya pemadaman dari udara melibatkan tujuh helikopter dan satu pesawat Cassa untuk hujan buatan. =ANT/ FB ANGGORO

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

PERANG MELAWAN KORUPSI

Pemiskinan Koruptor Harus Dilanjutkan JAKARTA-Pemiskinan atau pengambilan aset yang dimiliki oleh koruptor harus terus dilanjutkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, sebagai bentuk peringatan kepada yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Irmadi Lubis menilai sanksi pemiskinan atau penyitaan harta milik koruptor lebih efektif untuk membuat efek jera bagi para koruptor.

Upaya itu juga sebagai warning kepada penyelenggara negara lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. K arena para koruptor itu dinilai lebih takut menjadi miskin jika dibandingkan menjalani hukuman penjara.

“Siapapun nanti presiden kita dan siapapun yang menjadi komisioner KPK ke depannya, pemiskinan terhadap koruptor ini harus terus dilanjutkan,” katanya di Jakarta, Selasa (4/3).

Sementara apabila upaya pemiskinan terhadap koruptor itu ternyata belum juga membuat efek jera, baru kemudian dilanjutkan dengan mempermalukannya, misalnya dengan hukuman sosial yakni membersihkan paritparit kota ataupun fasilitas umum lainnya.

“Ada sebagian orang yang mengusulkan agar hukuman mati diberikan kepada koruptor, menurut saya itu kurang tepat. Terlalu enak baginya, sudah menggerogoti negara cepat kali matinya,” jelasnya.

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan KPK dengan berbagai keberhasilannya mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan kepala daerah, memang pantas diapresiasi dan harus terus didukung.

Namun ia merasa beban yang diberikan kepada KPK terlalu berat, sementara institusi lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan terkesan kurang maksimal dalam upayanya memberantas korupsi. “Saya umpamakan seperti ini, KPK itu daya angkutnya 50 ton, tapi diberi muatan 150 ton. Jadi tentunya ia akan kesulitan. Nah kalau beban yang 150 ton itu diangkau secara bersma-sama dengan institusi lainnya tentunya akan terasa lebih ringan,” pungkasnya Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan upaya pemiskinan dengan cara menyita harta benda koruptor, bukan termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Justru para pelaku korupsi itulah yang bisa disebut sebagai pelanggar HAM, karena perbuatan mereka bukan saja merugikan negara, melainkan juga mengganggu perekonomian rakyat.

Menurut Bambang, harta dan kekayaan pelaku koruptor harus disita dan dikembalikan ke negara. “Tetapi penyitaan yang dilakukan KPK, tentunya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan para koruptor itu telah berdampak luas terhadap kelangsungan pembangunan bangsa.

Bahkan kejahatan mereka telah menimbulkan kemiskinan rakyat, sehingga pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas. =GAM/ABD

KPK Periksa Sepupu SBY dan Adik Marzuki Alie Kasus Hambalang Terus Diusut JAKARTA-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan saksisaksi dari Partai Demokrat untuk kasus suap dan korupsi proyek pembangunan stadion olahraga Hambalang yang menyeret Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Kali ini ada tiga orang yang dipanggil. Dua di antaranya merupakan politisi Partai Demokrat yakni Sartono Hutomo dan Juhaini Alie. Satunya lagi Henny Susanti merupakan taf Divisi Kontruksi I PT Adhi Karya.

“Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AU,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha kepada wartawan, Selasa (4/3).

Sartono yang tampak mengenakan baju batik warna coklat tak banyak berkomentar setiba di markas Abraham Samad Cs pukul 9.45 WIB tadi. Sepupu Presiden SBY yang maju sebagai caleg dari Dapil Jatim VII itu hanya bilang bahwa kedatangannnya untuk memenuhi panggilan dari penyidik KPK. “Untuk Mas Anas, kasus Hambalang,” ujar Sartono.

Sementara itu, Juhaini Alie,adik kandung dari Ketua DPR RI, Marzuki Alie sudah diperiksa sebelumnya. Bahkan disebutkan bahwa Juhaini mengembalikan uang sebesar Rp 700 juta terkait proyek tersebut.

9 Pertanyaan Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ade Komaruddin menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap penanganan sengketa Pilkada Lebak dengan tersangka Ratu Atut Chosiyah.

Dia dicecar penyidik KPK dengan sem-

bilan pertanyaan. “9 pertanyaan,” ujar Ade yang keluar dari gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, di Jakarta Selasa (4/3).

Ade yang juga anggota DPR RI ini tak menampik dia diminta keterangan soal pilkada Lebak. “Saya Ketua (Golkar) Pemenangan Jawa I, meliputi Jabar, Banten, dan DKI. Terus diminta konfirmasi soal Pilkada Lebak,” kata Ade. Ade mengaku sudah menjelaskan seluruh informasi yang ia ketahui kepada pihak penyidik KPK. Dalam kesempatan tersebut Ade tak menampik mengenal Akil Mochtar.

Namun dia mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga dijerat dalam kasus tersebut. “Kenal dong.

Nggak pernah (komunikasi). Tidak pernah,” tepisnya. =GAM/ABD

JELANG PEMILU 2014

Tidak Semua Lembaga Survei Kredibel JAKARTA-Kredibilitas lembaga survei mulai diragukan, terutama hasil surveynya yang syarat rekayasa.

Padahal, lembaga survei tidak boleh berbohong dalam hasil penelitiannya.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando pun mengakui tidak semua lembaga survei kredibel. “Banyak lembaga survei memakai metode sembarangan atau hasil penelitian mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ade saat diskusi di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (4/3).

Ade membeberkan pola-pola kesalahan yang dilakukan lembaga survey belakangan ini. Pertama, sengaja merekayasa hasil penelitian. Misalnya, tidak menggunakan metodologi random sampling tetapi temuan kemudian digeneralisasikan.

“Survei di tiga atau empat kota, hasilnya nasional.

Ditambah juga hasil tatap muka langsung berbeda dengan lewat telepon. Kalau dengan telpon hasil juga tidak bisa dipakai mewakili masyarakat secara nasional,” ujar Ade Metode random sampling kata Ade, betul-betul diambil secara acak tapi dengan metode yang ketat. Kalau tidak dipatuhi maka hasilnya tidak bisa digeneralisasi secara nasional. Ade melanjutkan, pola kesalahan kedua, tidak melakukan wawancara atau penelitinya tidak pernah turun ke lapangan sehingga hasilnya bohong.

Ketiga, kuesioner atau pertanyaan dibuat buruk.

“Kenapa ini terjadi? Salah satu karakter lembaga penelitian mengalami perubahan yaitu dari lembaga penelitian menjadi konsultan politik. Akibatnya, sangat mungkin terjadi bias-bias politik. Karena dia mewakili salah satu kandidat, ada kebutuhan untuk membuat si kandidat itu menang atau citranya baik,” beber Ade. =GAM/ABD

Lembaga-Lembaga Survei Bermasalah Versi Ade Armando

1. Indonesian Network Elections Suvey (INES) Melansir hasil yang sangat mengejutkan dan tidak masuk akal. Pertama, menyatakan elektabilitas capres tertinggi adalah Prabowo Subianto dengan angka yang luar biasa mencapai 40,8 persen. Sedangkan, Jokowi, yang dikenal sebagai kandidat yang kuat, hanya 5,6 persen.

2. Fokus Survei Indonesia (FSI) Pada Januari yang lalu, melansir hasil survei yang menyebut elektabilitas Prabowo Subianto meroket sampai 33 sedangkan Jokowi hanya 5,2 persen.

3. Survei Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Menjadikan 112 wartawan sebagai responden dalam suatu survei elektaabilitas capres dan cawapres. Namun tidak dijelaskan, para wartawan itu siapa, dari media apa saja, dan mewakili siapa. Kemudian, cara menarik informasi juga tidak dijelaskan dengan gamblang.

4. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Dalam sebuah survei tahun 2013 lalu, LSI menyatakan Aburizal Bakrie memiliki elektabilitas di peringkat pertama namun jika dipasangkan dengan Jokowi. Padahal, jika Jokowi disandingkan dengan tokoh lain seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Hatta Rajasa tetap menjadi yang tertinggi. Menurut Ade, LSI menggunakan pertanyaan yang bersifat rekayasa.

5. Lembaga Survei Jakarta (LSJ) Pertanyaan mengarahkan. Saat mengumumkan PKS sebagai partai yang paling tidak dipercaya oleh publik. Sebab, pertanyaan yang diajukan adalah setelah Luthfi Hasan Ishaq tertangkap sehingga masyarakat otomatis menilai buruk partai tersebut.

6. Indonesia Research Center (IRC) Temuan mereka yang menyebut Wiranto-Hary Tanoesoedibjo naik ke empat besar, kemudian sampai pada dua dinilai tidak valid. Terlebih, temuan tersebut berdasarkan hasil survei yang belum selesai 100 persen. Saat pengumuman, IRC baru mengumpulkan 80 persen data.

7. Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) SSS menggelar survei melalui jaringan telpon. Padahal, pemilik telpon (rumah) di Indonesia tidak lebih dari 10 persen. Metode itu dinilai tidak memenuhi syarat random sampling dan tidak bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 5 2014 MARET 2014 RABU 5 MARET | No. 0314 | TAHUN III No. 0314 | TAHUN III

33

TUNDA RENCANA KENAIKAN TDL INDUSTRI Pekerja menyelesaikan pesanan bordir di rumah industri konveksi di Cipondoh, Tangerang, Banten, Selasa (4/3). Kalangan industri hulu dan hilir meminta pemerintah menunda rencana kenaikan tarif listrik golongan industri yang rencananya akan dilaksanakan pada Mei 2014. ant/rivan awal lingga

Keterangan Karen Tidak Sesuai BAP Karen Bantah Memberi Uang Sutan Bhatoegana JAKARTA - Keterangan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terutama terkait pemberian uang Pertamina ke DPR saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (4/3).

Dalam sidang itu, Karen hadir sebagai saksi untuk Rudi Rubiandini. Di ruang sidang, Karen dengan tegas mengatakan tidak pernah memberi uang kepada Sutan Bhatoegana. Akibatnya, Karen dicecar hakim dan jaksa.

Dalam sidang tersebut, Karen membantah adanya pemberian uang dari Pertamina kepada anggota DPR Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen. Dia mengaku tidak pernah dimintai uang anggota DPR secara langsung.

Permintaan uang itu, kata Karen, hanya cerita yang didengarnya selama menjabat Dirut

Pertamina. Sementara dalam BAP yang dibacakan anggota majelis hakim Tindak Pidana Korupsi, Karen mengakui bahwa anggota DPR kerap meminta uang terkait pembahasan RAPBN dan RAPBNP. “Ada BAP saksi, gamblang, saya bacakan ya. Ini terkait percakapan dengan terdakwa, bahwa saksi pernah mengatakan, ini memang bukan pernyataan katanya, tapi saksi sendiri berikan uang ke tiga anggota banggar, Sutan, Johnny, Asfihani (anggota Fraksi Partai Demokrat). Betul?” ucap hakim Ugo mengkonfirmasi isi

BAP kepada Karen.

Namun lagi-lagi Karen mengaku telah meralat keterangannya dalam BAP tersebut. Karen meralatnya ketika diperiksa KPK sebagai saksi bagi Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno. Menurut Karen, keterangannya itu tidak dialaminya sendiri.

“Jadi yang saya sampaikan ini yang saya alami sendiri, yang saya alami sendiri selama menjadi dirut, tidak pernah ada pengesahan APBN P, untuk pengesahan APBN P tidak gratis, tapi yang saya alami sendiri, tidak pernah ada peermintaan Komisi VII dan Banggar DPR,” tutur Karen.

Namun, hakim Ugo meragukan pengakuan Karen tersebut.

Menurut hakim, Karen mengakui adanya pemberian uang ke DPR bukan hanya dalam satu lembar BAP. Hakim Ugo pun membacakan BAP Karen yang selanjutnya.

“Ini tidak berhenti di situ, BAP

selanjutnya, apakah DPR selalu minta uang, saksi jelaskan, untuk kepengurusan APBN dan APBN-P, anggota DPR selalu minta uang ke Kementerian ESDM, kemudian ESDM meminta kepada BUMN yang bergerak di bidang energi,” kata hakim Ugo membacakan BAP Karen.

Selain itu, dalam BAP Karen juga terungkap adanya ongkum Badan Anggaran DPR yang meminta fee dari kuota BBM. BAP itu pun ditandatangani Karen.

“Ini ditandatangani dan diakui, ini bagaimana?” ucap hakim Ugo lagi.

Bukan hanya hakim, tim jaksa KPK pun mencecar Karen dengan pertanyaan seputar pemberian uang ke anggota DPR. Jaksa KPK mengkonfirmasi apakah Karen pernah dilapori bahwa dua anak buahnya dipanggil anggota Komisi VII DPR terkait permintaan tunjangan hari raya (THR) untuk Komisi VII. Namun, Karen mengaku tidak pernah dilapori mengenai hal itu dan tidak tahu soal pemanggilan dua anak buahnya oleh anggota DPR tersebut.

Sementara itu di Jakarta, Selasa (4/3), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD meminta revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak boleh mengurangi wewenang KPK. Pasalnya,

wewenang tersebut menjadi senjata utama KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Saya termasuk orang yang mendukung agar fungsi-fungsi dan wewenang KPK tidak dikurangi melalui RUU KUHP-KUHAP,” kata Mahfud .

Menurut Mahfud, KPK masih dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kewenangan KPK seperti penyadapan, tidak adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3), menurut Mahfud, selama ini efektif untuk menjerat koruptor.

“KPK selama ini bisa menangkap koruptor kan karena kewenangan khusus. Pembuktian di pengadilan sering berasal dari hasil penyadapan,” ucapnya.

Mahfud menambahkan, Mahkamah Konstitusi telah menolak sebanyak 12 kali permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Inti permohonan tersebut, kata dia, berusaha menghapus wewenang KPK. Dengan demikian, Mahfud menyarankan kepada Komisi III DPR periode 2009-2014 agar tidak perlu membahas dua RUU tersebut lantaran masa tugasnya hanya tinggal hitungan bulan.

“Diserahkan kepada (anggota DPR) periode selanjutnya saja,” tandasnya. =GAM/AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

DANA KAMPANYE

KPU Ancam Publikasikan Caleg Bandel JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberi sanksi terhadap para caleg yang tidak melaporkan rekening dana kampanye. Sanksi itu berupa publikasi nama-nama caleg yang tidak melaporkan.

ant/muhammad adimaja

GALANG PARPOL KOALISI. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) menjawab pertanyaan wartawan pada acara Tahlilan Peringatan 40 hari wafatnya KH Sahal didampingi Mantan Ketua MK Mahfud MD (kanan), di Gedung DPP PKB, Jakpus, Selasa (4/3). Pada acara tersebut Muhaimin juga mengutarakan mengenai langkah PKB untuk konsolidasi menjelang Pemilu 2014 untuk berkoalisi dengan partai politik oposisi manapun dalam mengusung calon presiden mendatang.

ICW: Dana Kampanye Rawan Aliran Gelap JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir dana kampanye rentan aliran gelap dari mafia politik dan koruptor karena partai politik masih menutupi dari mana saja aliran dana kampanyenya.

“KPU masih menoleransi terhadap kurang transparannya laporan dana parpol. Ini mengindikasikan rentannya pengawasan dana kampanye tersebut,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan, di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa.

Ia mengatakan, KPU seharusnya memberikan sanksi tegas kepada parpol dengan laporan dana kampanye yang cacat.

Sanksi tegas itu bisa berupa pembatalan

keikutsertaan parpol dalam pemilu. “Sehingga parpol bisa lebih serius melaporkan dana kampanye mereka,” kata Dahlan.

Sejauh ini, ICW menilai parpol belum menjabarkan aliran dari pihak ketiga secara transparan, termasuk dengan bantuan jasa.

“Jasa dalam bentuk apa itu? Parpol tidak menjelaskan hal ini,” katanya.

Oleh karena itu, ICW menyimpulkan laporan dana kampanye parpol itu tak berkualitas dan cacat secara administrasi karena masih banyak parpol yang belum melaporkan dana calon anggota legislatifnya.

Menurut dia, pelaporan dana kampanye yang dilakukan partai-partai kepada KPU belum dilakukan secara serius dan masih terkesan asal-asalan.

Belum transparannya pelaporan dana kampanye ini menimbulkan kekha-

watiran bahwa dana kampanye partai ini rentan akan aliran dana gelap, ‘money laundring’ bahkan mafia politik.

“Akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat terciptanya pemilu yang demokratis. Karena itu KPU harus lebih tegas mengawasi aliran dana kampanye partai,” kata Dahlan.

ICW juga menyoroti kurang transparan dan persiapan pelaporan dana oleh partai yang tidak lepas dari kurang tegasnya KPU dan Bawaslu sebagai badan resmi pemilihan umum untuk memberikan sanksi kepada partai yang laporannya dianggap kurang baik.

Sebelumnya, KPU menerima laporan dana kampanye dari 12 parpol peserta pemilu. Jumlah dana kampanye parpol itu mencapai Rp1,9 triliun. =ANT/SYAIFUL HAKIM

“Kalau mereka memberikan, maka akan diakomodir, jika tidak memberikan, akan langsung diumumkan. Karena sanksi pidananya tidak ada, kami akan umumkan seluruh dokumen penting yang memaparkan tentang dana kampanye itu. Supaya masyarakat juga tahu, biar lah masyarakat yang menilai,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3).

Namun, Husni tidak akan mendiskualifikasikan partai caleg tersebut jika tidak melaporkan. “Enggak, kecuali partai tidak menyerahkan laporan. Maksudnya, partainya tidak ajukan sama sekali baru akan ada diskualifikasi. Tapi kalau hanya calegnya, tidak,” ujar Husni.

Menurut Husni, isi laporan dana kampanye itu biasanya disebutkan dari perusahaan/perorangan mana yang menyumbang.

Jika laporan tersebut tidak benar, alias perusahaan fiktif, maka dapat dikenakan sanksi berupa hukum pidana yang ada di KUHP. “Kan undang2nya berlapis sebenarnya, selain UU pemilu juga ada pakai KUHP,” ujarnya.

Husni menambahkan hal itu termasuk penipuan yang aturannya jelas ada di dalam KUHP. “Pakai KUHP. Bisa jadi begitu,nanti ada KPK dan PPATK yg akan mendalami itu,” ujarnya.

Aktivis dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) Ibrahim Fahmi Badoh menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 17 tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye bagi partai politik akan menjadi bumerang bagi KPU. Masalah ini terlihat pada hari terakhir laporan dana penerimaan dan pengelolaan kampanye partai politik 2 Maret kemarin.

Dia mengatakan, dalam laporan dana kampanye partai politik dalam dua periode sesuai dengan PKPU masih menunjukkan ketidaksiapan KPU dan pengurus Parpol tidak serius menjalankan peraturan nomor 17 tahun 2013 tersebut. “Masih terlihatnya ketidaksiapan partai politik dalam laporan dana kampanye pada 2 Maret dan dari laporan dana periode pertama pada 27 Desember 2013,” kata Fahmi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jl Kalibata Timur IV-D No 6 Jakarta Selatan, Selasa (4/3).

Dikatakan Fahmi, padahal laporan dana kampanye menjadi indikator utama bahwa penyelenggara dan peserta Pemilu pelaksanaan Pemilu sudah sangat matang.

“Laporan dana kampanye menjadi penilaian dan indikator publik akan kesiapan partai politik dan calon wakil rakyat dalam melahirkan Pemilu yang lebih berintegritas dan berkualitas,” tandasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

MARET 2014 RABURABU 5 MARET 5 2014 | No. 0314 | TAHUN III No. 0314 | TAHUN III

55

KONTROVERSI PUNGUTAN

OJK Minta Perlindungan Pemerintah JAKARTA-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad mengaku belum menentukan langkah untuk menjawab adanya upaya pembubaran OJK yang diinisiasi oleh mereka yang menamakan diri Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa (TPKEB) belakangan ini. OJK akan menjalin koordinasi dengan Pemerintah dalam menyikapi tuntutan pembubaran ini.

ant/fanny octavianus

EKSPOR MEMBAIK. Suasana jalan di kawasan pintu keluar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (4/3).

Menteri Perdagangan menyatakan struktur ekspor semakin sehat dengan kontribusi ekspor produk manufaktur yang mendominasi ekspor non migas pada Januari 2014.

Bankir Mengeluh, OJK Maju Terus Aturan Pelaksanaan Pungutan Tetap Disiapkan JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah fokus menyiapkan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Oleh OJK. Pasalnya, kutipan iuran tersebut diyakini akan mampu menghilangkan ketergantungan OJK terhadap APBN. “Sekarang fokus saya, menyiapkan finalisasi aturan pelaksananya. POJK (Peraturan OJK) sedang kami siapkan. Kami akan lebih detil tentang operasionalisasinya hingga bagaimana (pungutan) ini diaudit dan dilaporkan ke DPR dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadap di Jakarta, Selasa(4/3).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Per-

mata Tbk, Herwidayatmo mengatakan, saat ini sikap pelaku industri perbankan nasional terhadap kebijakan pungutan OJK masih ditampung Perhimpunan Bankbank Umum Nasional (Perbanas).

“Karena (kebijakan pungutan oleh OJK) ini adalah Peraturan Pemerintah, kami sebagai pelaku hanya mengikuti aturan. Tetapi, nanti secara industri akan ada satu pendapat, sedang dikumpulkan di Perbanas. Kami menunggu di sana saja,” kata Herwidayatmo akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Muliaman menyebutkan, sejauh ini OJK juga mencermati berbagai isu yang terkait dengan kebijakan pungutan. “Kami paham bahwa isu-isu itu juga menjadi concern, makanya kemudian OJK akan membuat aturan pelaksanaannya. Bahwa pungutan akan dilakukan secara bertahap,” jelas Muliaman.

Muliaman menegaskan, nantinya POJK mengenai pungutan tersebut akan mengatur men-

genai transparansi penggunaan dana, karena akan melewati proses audit. “Dan juga, program kerja yang akan dibawa oleh OJK harus dibawa ke DPR. Sehingga, kami meyakini program kerja yang akan dilakukan itu betul-betul memberikan nilai tambah bagi industri, jadi recycle,” ucapnya.

Dia meyakini, pemberlakuan pungutan tersebut akan mengurangi ketergantungan OJK pada dana APBN. “Jadi, dana APBN itu biar untuk bikin jembatan, jalan. Untuk infrastruktur,” ujar Muliaman.

Guna meyakinkan industri, tambah Muliaman, pihaknya akan meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai pungutan itu.

“Dari komentar-komentar yang berkembang, saya masih harus sosialisasi lagi. Sambil jalan. Yang jelas ini akan terus kita sosialisasikan agar kemudian program kerja OJK akan bisa diterapkan dan bisa memberikan nilai tambah,” katanya. =GAM

Sebelumnya, Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa, Salamuddin Daeng mengatakan frasa ‘independen’ yang tertuang pada Pasal 1 angka 1 dalam UU itu, bertentangan dengan Pasal 23D dan Pasal 33 UUD 1945. Menurut tim ini, kata independen hanya dikenal melalui turunan regulasi yang merujuk dan mengacu pada ketentuan Pasal 23D UUD 1945, yang mengacu kepada bank sentral yang independen.

Karena itu, mereka menuntut agar pasal ini dibatalkan.

Mereka juga meminta agar sementara perkara ini berlangsung, OJK dinonaktifkan dan tugas-tugasnya diambil oleh Bank Indonesia (BI). Atas hal ini, Muliaman tampaknya sangat berhati-hati. “Mengenai gugatan ini, saya masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah. Tentunya kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku,” kata Muliaman di Gedung DPR Jakarta.

Sebelumnya, Anggota DK OJK, Nurhaida, mengatakan adanya permohonan uji materi sebagaimana yang dilakukan oleh TPKEB, merupakan hal biasa. Ia berpendapat, adalah hak publik untuk mempertanyakan eksistensi lembaga publik

melalui jalur institusional.

Namun, Nurhaida tidak mau berbicara lebih jauh mengenai hal apa yang akan dilakukan oleh OJK terkait dengan perkembangan ini. Ia mempersilakan proses hukum terus berjalan.

“Saya no comment dulu, karena itu memang jalurnya. Itu hal biasa. Itu ada ketentuannya dan jalurnya masing-masing,” kata Nurhaida.

Sementara personil Tim Pembela Kedaulatan Bangsa lainnya, Suryono mengatakan pihaknya meminta MK menyatakan UU OJK terutama Pasal 1 angka 1, Pasal 5, dan Pasal 37 bertentangan dengan UUD 1945. Atau jika hal itu tidak dikabulkan, mereka menuntut agar frasa ‘tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan’ dalam Pasal 6 , Pasal 7, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 UU OJK dihapus.

Sementara proses persidangan berjalan, mereka meminta agar diterbitkan putusan provisi (sela) yang berisi menonaktifkan OJK. Pada saat yang sama, mereka meminta Bank Indonesia mengambil alih wewenang OJK untuk sementara waktu. =GAM

ant/widodo s. jusuf

BAHAS OUTSOURCING BUMN. Menteri BUMN Dahlan Iskan (kedua kanan) dan Sekjen Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3). Rapat kerja tersebut membahas pelaksanaan dari rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi IX DPR untuk persoalan pekerja alihdaya (outsourcing) di sejumlah perusahaan BUMN.

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

VALUTA

Selasa Sore Rupiah Melemah J aka rta- Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore bergerak melemah lima poin menjadi Rp11.589 dibanding sebelumnya Rp11.584 per dolar AS. Analis Pasar Uang Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto di Jakarta mengatakan secara fundamental mata uang rupiah masih dalam tren penguatan terhadap dolar AS, apalagi Bank Indonesia mempertimbangkan kisaran rupiah berada di tingkat Rp11.000an per dolar AS. Terkait dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan aturan larangan ekspor bahan baku mineral, Rully mengatakan, dampak bagi rupiah akan positif untuk jangka panjangnya.

“Untuk jangka pendekmenengah memang kurang baik karena menurunkan ekspor, ant/m. risyal hidayat

PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. Sejumlah petugas menata data dari warga yang memohon pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Balai Kota Surabaya, Jatim, Selasa (4/3). Pemerintah kota Surabaya mengalokasikan dana sekitar Rp150 miliar bagi peserta JKN dengan status penerima bantuan iuran (PBI) yang nantinya mendapatkan jatah pelayanan kelas III dengan tarif premi Rp 19.925.

Pasar uang sedang mencermati isu-isu terkait Pemilu Rully Arya Wisnubroto Analis Bank Mandiri

tetapi untuk jangka panjang akan positif,” katanya.

Ia menambahkan dalam jangka pendek-menengah ini pergerakan rupiah di pasar uang domestik akan bergerak terbatas dikarenakan pelaku pasar juga sedang mengambil posisi “wait and see” mengantisipasi hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden. “Pasar uang sedang mencermati isu-isu terkait Pemilu,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut dia, sentimen dari eksternal yakni konflik politik di negara Ukraina juga dikhawatirkan oleh pelaku pasar untuk berhati-hati masuk ke dalam mata uang berisiko.

Rully Arya Wisnubroto memperkirakan bahwa pada pekan ini mata uang rupiah akan bergerak di kisaran Rp11.500 - Rp11.850 per dolar AS. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa ini (4/3), tercatat mata uang rupiah melemah menjadi Rp11.647 dibanding sebelumnya (3/2) di posisi Rp11.596 per dolar AS. =ANT/ZUBI

Dengan BPJS, Biaya Ekonomi Makin Tinggi AAUI: Pengeluaran Kelas Menengah ke Atas Akan Meningkat JAKARTA-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan menciptakan ekonomi berbiaya tinggi di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas.

Menurut Direktur Eksekutif AAUI, Julian Noor kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS sebelum Januari 2019 akan berdampak pada peningkatan jumlah pengeluaran masyarakat kelas menengah ke atas. “Nantinya, semua masyarakat wajib membayar premi, kecuali masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah,” katanya di Jakarta, Selasa (4/3).

Julian menjelaskan, umumnya masyarakat kelas menengah ke atas tidak

akan menggunakan fasilitas kesehatan dasar yang telah disediakan oleh BPJS. Dipastikan, lanjut dia, kelompok masyarakat itu akan

Hal ini tentunya akan menimbulkan high cost economy yang terus tumbuh hingga tahun 2019, karena mereka harus membayar ganda untuk asuransinya. Padahal, layanan dari BPJS tidak akan terpakai Julian Noor

Direktur Eksekutif AAUI memanfaatkan layanan asuransi dari perusahaan swasta yang menyediakan pelayanan langsung di rumah sakit.

“Tidak mungkin masyarakat menengahatas mau ke Puskesmas atau klinik terlebih dahulu untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Mereka pasti akan memanfaatkan asuransinya yang dari perusahaan swasta,” kata Julian.

Dengan demikian, jelas dia, pembayaran premi asuransi ke BPJS hanya akan menjadi kewajiban yang memaksa. “Hal ini tentunya akan menimbulkan high cost economy yang terus tumbuh hingga tahun 2019, karena mereka harus membayar ganda untuk asuransinya. Padahal, layanan dari BPJS tidak akan terpakai,” tuturnya.

Guna menghindari ekonomi berbiaya tinggi ini, kata Julian, sebelum akhir 2014 ini AAUI akan bekerja sama dengan BPJS. “Kerjasama ini terkait dengan mekanisme kepesertaan, masalah data hingga soal klaim.

Yang paling krusial itu soal kekhawatiran akan timbulnya high cost economy,” ujarnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

eradilan di Indonesia tercoreng.

Sebab di dalamnya ternyata tersimpan hakim yang bermoralitas tidak sehat. Terbukti ada Hakim Pengadlan Negeri Tebo, Jambi, Elsadela dan Hakim Pengadilan Agama Tebo, Mastuhi, keduanya melakukan perselingkuhan yang semestinya tidak layak dilakukan oleh seorang penegak hukum seperti hakim.

Akibat perselingkuhan yang dilakukan, keduanya menerima sanksi disiplin berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui Majelis Kehormatan Hakim. Sanksi itu dijatuhkan kepada keduanya karena mereka berdua telah menodai institusi pengadilan dan mencemarkan citra hakim di mata publik, melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPHH).

Pemberhentian hakim nakal memang sudah semestinya dilakukan.

Sungguh pun begitu, tetap layak dipertanyakan tentang efektifitas pemberian sanksi tersebut terhadap tumbuhnya efek jera dan takut pada hakim yang lain untuk melakukan kegiatan negatif serupa. Bila pemberhentian hakim karena selingkuh itu masih terulang di kemudian hari, pertanda hukuman bagi hakim bermasalah tersebut perlu diperketat lagi, misalnya dengan pencabutan hak pensiun. Sanksi berat tentu dibutuhkan untuk melindungi peradilan dari noda-noda hakim yang kurang bisa menjaga dirinya sebagai orang berdasi.

Sesungguhnya noda yang mengotori peradilan di Indonesia bukan sematamata disebabkan perselingkuhan, melainkan pula ditorehkan oleh penanganan masalah hukum yang cenderung mengecewakan. Sebab adanya hakim yang memutuskan suatu masalah hukum di luar semestinya bukan sekedar ilusi, terbukti cukup banyak hakim yang bermasalah, seperti Hakim agung Achmad Yamanie yang diberhentikan juga secara tidak hormat karena terbukti melakukan pemalsuan putusan PK Hanky Gunawan, terpidana kasus narkoba.

Itu sebagian kecil dari beberapa hakim di sejumlah lembaga pemberi keadilan di negeri ini, yang diduga kuat telah melakukan pencemaran institusi dan profesi kehakiman, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga pengadilan dan hakim. (*)

Opini

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

77

Apa Kabar Euro?

Salam Songkem

Noda Peradilan

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 No. 0314 | TAHUN III

Rilis pertumbuhan ekonomi Zona Eropa posisi kuartal akhir tahun 2013 bagaikan embusan angin segar buat euro. Padahal, serbuan persoalan lemahnya inflasi kawasan telah membuat otoritas Benua Biru tertekan untuk segera bertindak.

D

ibandingkan dengan US Dollar, valuta Euro memang laksana tak terdengar dominasinya selama tahun 2013 silam. Namun, bukan berarti bahwa mata uang kumpulan negara Eropa itu sudah tidak mampu bersanding lagi di jagat kumpulan mata uang asing dunia. Kuatnya pemberitaan seputar Amerika berikut the big dollar jauh lebih menyita perhatian pelaku pasar dibandingkan mata uang â‚Ź.

Kendati demikian, perkembangan kondisi maupun situasi di negara-negara anggota Zona Euro pun sesekali masih menghiasi kolom-kolom pemberitaan media dan berpengaruh atas aksi serta keputusan para partisipan pasar.

Terlebih keberlangsungan kemelut utang yang melanda Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol mau tak mau menjadi penghadang laju pemulihan perekonomian Eropa maupun global secara keseluruhan.

Bagaimana tidak, gabungan dari 18 negara Eropa itu memiliki porsi yang cukup besar di dalam ekonomi dunia di tengah keberadaan transaksi perdagangan internasional dan pemberlakuan era globalisasi. Oleh sebab itu, kompleksnya permasalahan yang mendera perekonomian Eropa sedikit banyak akan memberikan imbas negatif bagi bangkitnya global market. Apalagi negaranegara besar dan maju dunia juga dibayangi beragam problemanya masing-masing. Optimisme ke depan pun bagaikan meredup merespon keadaan negara-ne-

gara dari berbagai penjuru dunia itu di tengah ancaman persoalanpersoalan yang tak akan luput menghadang di waktu-waktu mendatang.

Masih lekat dalam ingatan tentunya, terutama bagi para pelaku pasar dunia, tatkala valuta yang digunakan negara-negara Eropa sejak awal tahun 1999 itu akhirnya terperosok akibat Yunani. Negeri yang dituding bermasalah, bahkan mulai dari awal bergabung Athena dalam Eurozone itu tidak kuasa mempertahankan posisinya hingga menarik jatuh mata uang kebanggaan bangsa Eropa. Situasi kian memburuk manakala anggota EZ lainnya terkena dampaknya. Ketakutan pasar pun sempat mengemuka dan memunculkan indikasi masa depan euro yang negatif di waktu mendatang.

Problema Internal EZ Members Bebani â‚Ź Membicarakan Euro, maka tidaklah akan lengkap tanpa membahas kondisi negara-negara pemilik valuta tunggal itu saat sekarang.

Terlebih demi memperoleh gambaran lengkap dari masing-masing anggota perkumpulan. Karena tiaptiap negara Zona Euro memiliki keistimewaan tersendiri.

Walaupun begitu, tidaklah akan mungkin mengupas secara mendalam satu-persatu anggota Zona Euro di dalam pembahasan kali ini.

Apalagi kini terdapat lebih dari 10 negara yang tercatat sebagai pengguna Euro. Masing-masing memiliki keistimewaan dan masalahnya sendiri-sendiri. Mulai dari Jerman, Itali dan Spanyol yang merupakan sebagian negara pendiri area euro, kini anggotanya telah mencapai 18 negara. Dan diduduki oleh Latvia.

Negara yang terletak di kawasan Eropa Utara itu tercatat sebagai negara EZ yang paling akhir menggabungkan diri dalam Zona Euro (01 Januari 2014). Semakin banyak anggota, bukan tidak mungkin semakin kompleks persoalan yang akan dihadapi oleh euro. Sehingga bisa dibayangkan seberapa banyak waktu dan penggalian data yang luar biasa besar apabila menginginkan penuturan

pembahasan yang komprehensif dan lengkap.

Walau ada baiknya kita menyoroti beberapa negara EZ, terutama mereka yang digadanggadang sebagai penyebab melemahnya mata uang bersama kawasan. Tapi, harus disadari bahwa masalah mungkin datang tidak hanya dari negara-negara yang dikenal dengan PIGS (Portugal, Irlandia, Greece/Yunani, dan Spanyol). Apalagi, negara-negara besar Zona Euro seringkali ikut menyumbang sentimen negatif kepada valuta tunggal EZ manakala datadata negerinya dirilis memburuk, khususnya bidang perekonomian.

Lebih lanjut, seiring berjalannya waktu, sentimen yang menaungi salah satu mata uang utama dunia itu tidaklah selalu negatif.

Itali misalnya, yang mensinyalkan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2014. Meski, negara beribukota di Roma itu masih dibayangi oleh masalah ketenagakerjaan dan lambannya pemulihan ekonomi negaranya. Dimana hal ini hampir serupa dengan persoalan yang mendera Yunani. Parahnya, soal pengangguran di negara pencetus pertama sovereign debt problem Eropa itu dari waktu ke waktu kian memburuk. Terbukti dengan kenaikan angka unemployment Athena yang tercatat mencapai 27.8% per Oktober 2013 vs.

(27.7%) bulan sebelumnya.

Kendati demikian, keberadaan Jerman, selaku negara anggota EZ dengan perekonomian terbesar telah menopang sedemikian rupa pergerakan euro di tengah hantaman bermacam masalah yang melandanya. Terbukti dengan ragam kebijakan yang diambil oleh negara beribukota di Berlin itu di setiap pertemuan 18 negara EZ demi tetap berdirinya perkumpulan negara pengguna mata uang EUR. Sedangkan keputusan Bank Sentral Eropa untuk melanjutkan suku bunga acuannya di level

0.25% (06/02/2014) menyusul data inflasi kawasan yang lebih rendah dari ekspektasi semakin menguatkan sinyal bahwa perekonomian Benua Biru masih dibayangi beban yang berat.

Masa Depan Euro Tidak ada salahnya memang apabila lembaran baru tahun 2014 memunculkan optimisme di pasar keuangan di tengah berkembangnya nuansa yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Mulai dari kejelasan situasi moneter yang dihembuskan oleh Bank Sentral Amerika dengan keputusan tapering-nya, hingga banyak catatan penting yang ditorehkan sejumlah negara dunia setelah berakhirnya tahun 2013.

Sementara itu, risiko bergejolaknya global market masih terbuka lebar bersamaan dengan kondisi yang tidak pasti dari perekonomian dunia. Bahkan, sinyal ancaman persoalan yang berpeluang membahayakan tidak hanya datang dari negara-negara besar, melainkan juga dari negara-negara berkembang. Kemelut utang yang membelit ekonomi Eropa pun bisa dibilang belum sepenuhnya mereda dan tidak mengancam perdagangan internasional.

Di satu sisi, bukan tidak mungkin, permasalahan yang melanda Euro semakin memburuk di tengah terus memburuknya kondisi Yunani maupun EZ members lainnya. Dimana peluang yang paling mencemaskan adalah bubarnya perkumpulan negara Benua Biru. Meski, segala macam cara telah diupayakan segenap anggota Zona Euro demi hindari kemungkinan terburuk itu. Namun di sisi lain, kemampuan dan pengalaman anggota kawasan Eropa mengatasi persoalan ekonomi dan bidang-bidang penting lainnya di masa-masa sebelumnya dipercaya akan menopang bertahannya mereka dari kejatuhan yang lebih dalam.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 5 MARET 2014 No. 0314 | TAHUN III

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

OPINI 8

ant/akbar nugroho gumay

CFD TANPA KAMPANYE. Petugas KPU beserta dishub menggelar aksi Car Free Day (CFD) tanpa kampanye di Solo, Jateng kemarin. Dalam aksinya mereka menyerukan agar parpol maupun caleg untuk tidak melakukan kampanye pada ajang CFD yang merupakan sarana masyarakat untuk berolahraga.

Jatah Kampanye Parpol Hanya 7 Kali SURABAYA - 12 partai politik peserta Pemilu Legislatif (pileg) di Jawa Timur masing-masing mendapat bagian 7 kali kampanye selama musim kampanye pileg yang dimulai 16 Maret hingga 5 April mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito kepada wartawan di Surabaya, Selasa (4/3).

"Rinciannya, 5 kali diatur oleh KPU RI dan 2 lainnya ditentukan KPU Provinsi," kata mantan Ketua KPU Kota Surabaya ini.

Eko menjelaskan, selama kampanye berlangsung, tidak semua partai politik melakukan kampanye secara bersamaan.

Agar tidak berbenturan, setiap hari sebanyak 4 partai politik diberi kesempatan berkampa-

nye dan menyapa masyarakat.

Mereka melakukan kampanye berdasarkan zona yang sudah ditentukan. Pihaknya, tambah Eko, terus melakukan koordinasi dengan 38 KPU kabupaten/kota di Jatim untuk membahas masa kampanye.

"Yang pasti, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU siap," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Eko Sasmito juga mengimbau kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik maupun calon legislatif mulai DPRD II, DPRD I, DPR RI serta DPD RI untuk mentaati aturan kampanye dan menjauhi larangan KPU. Ia mengambil contoh, dilarang melakukan kampanye pada Hari Raya Nyepi, 31 Maret 2014.

"Sudah ada kepastian bahwa Hari Raya Nyepi tidak boleh ada satu partai politik peserta Pemilu dan caleg berkampanye atau bersosialisasi," tambahnya.

Kampanye akan dimulai 16 Maret hingga 5 April 2014.

Setelah itu, tiga hari berikutnya yakni 6-8 April 2014 adalah masa

tenang, yang mana dilarang ada aktifitas politik apapun. Sedangkan, hari H pencoblosan dilaksanakan 9 April.

"Pelaksanaan kampanye 12 partai politik dilaksanakan selama 20 hari dan dipotong sehari libur Nyepi. Kami harap semua partai benar-benar mematuhi jadwal dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan," kata dia.

Senada dengan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, juga meminta agar para peserta pileg di Jawa Timur tidak melanggar aturan kampanye. Anggota Bawaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatmiko meminta agar semua partai politik memanfaatkan waktu sebaik

mungkin selama masa kampanye yang dijadwalkan berlangsung selama 20 hari tersebut.

"Jangan sampai ada yang melanggar. Apabila ada, sebagai pengawas kami akan melakukan tugas," tukasnya.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Panwaslu di daerah untuk benar-benar mengawasi partai politik atau oknum politisi yang melanggar. Karena itu, Sri Sugeng meminta KPU untuk menuntaskan pembagian zona kampanye sebelum 12 Maret mendatang. Hal ini penting supaya pelaksanaan jadwal tidak bentrok antara partai satu dengan partai lainnya. = E HANA DIMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

9

Nilai Ekspor Meningkat 9,35 Persen SURABAYA - Nilai ekspor Jawa Timur selama Januari 2014 meningkat 9,35 persen menjadi 1,643 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan Desember 2013 yang tercatat 1,503 miliar dolar AS. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur M Sairi Hasbullah di Surabaya mengemukakan kenaikan nilai ekspor Jatim pada Januari 2014 dikarenakan meningkatnya ekspor nonmigas.

"Khususnya ekspor emas dengan tujuan Afrika Selatan," katanya.

Menurut dia, dari total nilai ekspor Jawa Timur selama Januari 2014 ekspor migas berperan sebesar 2,99 persen.

Sementara, ekspor nonmigas masih mendominasi kontribusi nilai ekspor Jatim atau pada bulan tersebut menyumbang 97,01 persen.

"Ekspor nonmigas itu terdiri dari ekspor hasil industri sebesar 88,84 persen, hasil pertanian sebesar delapan persen, serta hasil pertambangan dan lainnya sebesar 0,16 persen," ujarnya.

Sementara itu, ungkap dia, nilai ekspor migas Jawa Timur bulan Januari 2014 mencapai 49,15 juta dolar AS. Angka tersebut mengalami penurunan 22,30 persen dibandingkan ekspor migas Desember 2013.

"Pada periode tersebut nilai

ekspor Jatim mampu mencapai 63,25 juta dolar AS," katanya.

Di sisi lain, tambah dia, sesuai negara tujuan ekspor nonmigas Jawa Timur pada periode yang sama 2013 mayoritas ke Jepang dengan nilai 214,30 juta dolar AS. "Pada posisi berikutnya diikuti China sebesar 213,24 juta dolar AS," katanya.

Kalau dari sisi komoditas yang diekspor, kata dia, selama bulan Januari tahun lalu maka ekspor nonmigas Jatim didominasi oleh perhiasan/permata dengan nilai 255,60 juta dolar AS. "Lalu, disusul ekspor bahan kimia organik sebesar 170,93 juta dolar AS," katanya.

Mengenai kinerja impor, lanjut dia, selama Januari 2014 impor Jatim mengalami penurunan sebesar 0,96 persen dibandingkan pada Desember 2013.

"Nilai impor Jatim pada bulan Januari 2014 mencapai 2,215 miliar dolar AS dibandingkan Desember 2013 yang mencapai 2,236 miliar dolar AS," katanya. = ANT/DIK

g. armadianto semeru/koran madura

MEMBANTU. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini turut membantu petugas administrasi layanan pengurusan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Balai Kota Surabaya, Selasa (4/3).

TINGGALKAN RUTINITAS

Risma Terjun Langsung Urusi JKN SURABAYA – Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sejenak meninggalkan rutinitasnya sebagai kepala daerah, Selasa (4/3) siang. Dia membantu staf Dinas Kesehatan yang membuka layanan pengurusan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di balaikota Surabaya.

Walikota yang diusung PDIP ini tidak hanya duduk di meja administrasi, tetapi juga ikut memanggil warga di antrean paling depan untuk segera maju menyerahkan syarat administrasinya.

Risma juga berinisiatif mendatangi warga yang belum mendapat giliran agar cepat memperoleh layanan.

Saat melayani salah seorang warga, Risma juga sempat mengeluarkan sejumlah uang pecahan ratusan ribu, uang itu diberikan agar warga tersebut segera merampungkan pengurusan salah satu syarat administrasinya.

"Ini tak kasih duit untuk ngurus syarat adminitrasinya di RTRW. Besok (hari ini,red) kembali lagi ya," ujarnya.

Saat ditanya tentang aksinya itu, Risma mengaku turun langsung menjadi petugas, seperti menjadi staf dinas kesehatan yang sedang dilakukannya, adalah bagian dari tugasnya.

"Kan ini sudah tugas saya, kalau saya sudah melihat, berarti

saya harus turun tangan, karena pertanggungjawabannya kepada Tuhan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, mengatakan, Pemkot Surabaya memberikan kemudahan bagi warganya untuk mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejak Sabtu (1/3) lalu, pihaknya membuka layanan pendaftaran di Balaikota.

"Layanan ini untuk mempermudah warga Surabaya agar dapat menjadi peserta dan mendapatkan layanan BPJS di saat tumpang tindih pengurusan administrasi BPJS," ujarnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

BANTUAN

TPP Guru Agama Islam Belum Cair SURABAYA - Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) se Jawa Timur sejak tahun 2009 hingga Juni 2013 sampai saat ini tak kunjung cair. Padahal, dana yang dinilainya ditaksir mencapai Rp 559 miliar sangat dibutuhkan oleh para guru tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hery Prasetyo mengatakan komisinya terus memperjuangkan hak-hak para guru tersebut. Pada pertengahan bulan lalu, Komisi E menfasilitasi Assosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Jawa Timur untuk bertemu Komisi VIII DPR RI.

"Komisi VIII dengan tegas mengatakan Kementrian Agama RI telah melakukan mal administrasi, karena selama hampir 5 tahun mengabaikan hak-hak Guru Pendidikan Agama Islam," ungkap Hery.

Kemudian, Komisi VIII kata Hery telah menginventarisir kegiatan Kemenag yang anggarannya bisa dialihkan untuk membayar tunggakan TPP GPAI. Menurut mereka, ada sekitar Rp 600 miliar yang bisa disisihkan.

"Rp 600 miliar itu rencananya akan dibayarkan pada Agustus 2014 karena Kemenag masih menunggu hasil audit keuangan dari BPK RI, "paparnya.

Komisi VIII dengan tegas mengatakan Kementerian Agama RI telah melakukan mal administrasi, karena selama hampir 5 tahun mengabaikan hak-hak Guru Pendidikan Agama Islam,�

Hery Prasetyo

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur

Dari pertemuan itu, ia menambahkan bahwa selama ini Kemenag memang tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk program TPP GPAI karena ada kegiatan lain yang lebih diprioritaskan. Akibatnya tunggakan TPP GPAI terus membengkak khususnya di Jatim yang jumlahnya sangat besar dibanding provinsi yang lain. Tunggakan TPP GPAI se Indonesia mencapai Rp 3,5 triliyun dan khusus untuk Jatim terhitung hingga Februari 2014 mencapai Rp. 1,5 triliyun. Ironisnya, alokasi anggaran di Kemenag yang bisa disisihkan hanya mencapai Rp 600 miliar.

"Kami berharap Rp 600 miliar itu jangan hanya untuk GPAI dibawah naungan Diknas saja tapi juga GPAI dibawah naungan Kemenag yang mengajar di sekolah dibawah naungan Diknas sebab hak TPP itu sama dan waktu pencairannya jangan molor lagi," pungkasnya.

Berdasarkan data dari DPW AGPAII Jatim, tunggakan TPP GPAI di Jatim mulai tahun 2009 sampai Juni 2013 mencapai Rp 559 miliar, meliputi guru agama mulai SD/MI, SMP/MTS, SMA/ MA. Jika dihitung hingga Februari 2014, jumlahnya mencapai Rp 1,5 triliun. = E HANA DIMAN

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

MENGHADAPI AFTA 2015

Industri Kerajinan Tangan Tumbuh 10 %

e hana diman/koran madura

MEMPERTANYAKAN KEBIJAKAN MANAJEMEN. Puluhan karyawan KBS, Selasa (4/3) mendatangi manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS. Mereka mempertanyakan kebijakan manajemen yang dinilai merugikan mereka.

Pejabat KBS Menjadi Bidikan Polrestabes Surabaya Terus Mengumpulkan Bukti SURABAYA - Polrestabes Surabaya terus mengumpulkan bukti dan data terkait adanya dugaan pelanggaran dalam pertukaran satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sejumlah pejabat yang seperti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jawa Timur Hadi Prasetyo disebut-sebut akan diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik karena hingga saat ini masih menjabat Ketua I Tim Pengelola Sementara (TPS) II KBS dan tentu saja mengetahui proses pertukaran satwa di taman satwa yang sekarang dikelola oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS .

Kepada wartawan yang menemuinya kemarin di kantor gubernur Jawa Timur, Selasa (4/3) kemarin, Hadi Pras, begitu ia biasa disapa menegaskan bahwa dirinya siap memberikan keterangan jika diperlukan penyidik.

"Saya siap memberikan keterangan jika memang diperlukan penyidik Polrestabes Surabaya.

Tapi memang saya hingga saat ini belum dapat surat panggilan," katanya.

Kepada tim penyidik, Hadi Pras akan menjelaskan bahwa pertukaran satwa yang mereka lakukan berdasarkan kesimpulan

tim karena populasinya over load. " Coba anda lihat di kandang burung pelikan KBS kan sudah overload, jelas marah kalau sampai media asing tahu itu. Juga diperlukan mendatangkan darah baru satwa, kalau darah campuran satwa bisa jadi cacat dan idiot," imbuhnya.

Karena mendatangkan darah baru, akhirnya ada pertukaran satwa. KBS harus baik-baik dengan lembaga konservasi lain.

"Kalau nggak baik-baik dengan lembaga konservasi lain, bisa inbreeding (melakukan perkawinan satwa dalam satu kekerabatan)

dan cacat," katanya.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya telah memeriksa Direktur Utama PDTS KBS Ratna Atjuningrum dan juga Direktur Operasional PDTS KBS dr Liang Kaspe.

Sementara itu, kemarin Puluhan karyawan KBS melakukan aksi unjukrasa memprotes kebijakan baru manajemen yang mengurangi hak-hak karyawan.

Menurut mereka ada kebijakan yang dihilangkan managemen PDTS, diantaranya tanda kenangan berupa emas 25 gram yang diberikan tiap tahun yang tak lagi diterima karyawan. Mereka juga memprotes kebijakan manajemen baru yang memotong masa pensiun karyawan dari umur 60 ke umur 56 tahun.

"Kami akan tanyakan ke Bu Walikota, apakah kebijakan ini diketahui oleh Ibu Walikota atau tidak? Sebab dulu beliau janji tidak akan mengurangi atau memecat karyawan. Lha karena faktanya seperti ini, kami harus tanyakan ke walikota," kata Maidi yang sehari-hari bekerja sebagai keeper unta. = E HANA DIMAN

SURABAYA – Industri kerajinan tangan di Kota Surabaya tumbuh 7%-10% dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan industri kerajinan tangan di Surabaya itu tercapai seiring upaya pemerintah kota melakukan persiapan menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) 2015.

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan pertumbuhan industri kerajinan lokal itu salah satunya didorong oleh bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (UKM).

Faktor lainnya adalah transaksi penjualan barang kerajinan baik melalui pameran maupun di luar pameran.

"Selama 2013 transaksi penjualan barang kerajinan dalam setiap pameran baik dalam kota maupun di luar kota totalnya sekitar Rp15 miliar. Tahun ini, target kami paling tidak bisa di atas Rp15 miliar," ujar Antiek usai pembukaan Pameran Kerajinan Surabaya, di ITC Mega Grosir, Surabaya, Selasa (4/3).

Antiek menjelaskan, pemkot Surabaya kerap menggelar pameran di luar maupun dalam kota melalui program roadshow mall to mall. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk kerajinan Surabaya.

Sedikitnya 30 UKM dengan berbagai produk kerajinan dari pakaian, aksesoris, hingga home decoration setiap bulannya rutin mengikuti pameran dengan

beragam hasil karya mereka masing-masing.

"Roadshow mall to mall ini untuk memberikan akses dan peluang bagi para UKM mengembangkan usaha dan promosi. Setiap bulan yang ikut pameran bergantian, kebetulan 10 dari 30 UKM yang ikut saat ini adalah UKM pemula," jelasnya.

Antiek menjelaskan, saat ini Dekranasda memiliki anggota 290 UKM ditambah 980 kelompok wirausaha muda binaan Pemerintah Kota Surabaya.

Setiap tahun, lanjut dia, pemkot melakukan pelatihanpelatihan kepada 14.000 wanita untuk dilatih sebagai pengusaha.

"Mereka tidak hanya dilatih membuat kerajinan, tetapi juga bagaimana pemasaran langsung atau lewat online serta cara transaksi elektronik. Sebagian dari mereka juga difasilitasi pemkot untuk belajar bahasa asing di rumah bahasa," jelasnya.

Pemerintah kota dan Dekranasda, lanjut Antiek, juga menyarankan agar para pelaku UKM segera mengecek legalitas produknya seperti mengurus izin perdagangan, juga hak paten agar tidak dijiplak orang lain.

"Dalam AFTA nantinya, hak paten sangat diperlukan. Ini yang harus dijaga, karena pemkot sudah ada alokasi pengurusan hak paten untuk membantu UKM," imbuhnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

g. armadianto semeru/koran madura

HASIL KERAJINAN TANGAN. Koleksi patung perunggu dan perak di Mirota Batik dan Handicraft Surabaya, Selasa (4/3). Kerajinan tangan di Kota Surabaya tumbuh 7%-10% dalam dua tahun terakhir. Pemerintah kota melakukan persiapan menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) 2015.

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

11

Surabaya Kota Tujuan Wisata-Bisnis SURABAYA – Apa yang bisa langsung diingat tentang Jawa Timur? Tentu saja Surabaya. Selain menjadi ibukota dari provinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Dengan populasi penduduk sekitar 3 juta orang, Surabaya telah menjadi kota Metropolis dengan beberapa keanekaragaman yang kaya di dalam nya. Selain itu, Surabaya saat ini juga telah menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia.

Bicara soal bidang pariwisata Surabaya, kota yang dijuluki sebagai kota “Pahlawan” ini memiliki potensi yang cukup besar.

Survei yang dilakukan Laboratorium Ilmu Politik dan Rekayasa Kebijakan FISIP Universitas Brawijaya Malang bersama "Sindikasi Research and Strategic Institute" mencatat warga Surabaya mengharapkan kotanya menjadi pusat bisnis dan wisata.

"Ada 52 persen warga kota yang menyebut brand Surabaya adalah pusat bisnis dan 48 persen menyebut brand wisata," ujar Kepala Lapora Fisip Universitas Brawijaya Malang Faza Dhora Nailufar SIP MIP, Selasa (4/3).

g. armadianto semeru/koran madura

WISATA. Hamparan Hutan Magrove di Wonorejo Kecamatan Rungkut, Surabaya menjadi daya tarik sendiri bagi yang olahraga bersepeda.

Dengan 250 responden yang tersebar di seluruh kecamatan pada 10-22 Februari 2014 itu, Faza Dhora merinci wisata yang diinginkan warga kota adalah 25 persen wisata kota dan 23 persen wisata religi (48 persen).

"Di sektor pariwisata, 87 persen warga kota menilai baik dan 13 persen menilai masih

buruk,” paparnya.

Salah satu wisata alam yang sangat terkenal di Surabaya adalah Pantai Ria Kenjeran. Masih di sebelah timur Kota Surabaya, tepatnya di Wonorejo, Kecamatan Rungkut terdapat wisata alam mangrove. Namun, Kebun Binatang Surabaya tidak kalah populernya. Meski salah satu

kebun binatang yang terlengkap di kawasan Asia Tenggara ini akhir-akhir ini terus dirundung masalah dan matinya hewan peliharaan.

Untuk ekonomi dan perdagangan, Faza mengatakan sebanyak 85 persen warga kota menilai sudah baik dan 15 persen warga yang menilai masih

buruk. Hal tersebut tidak lepas campur tangan industry asing dan beberapa segmen industri yang terus berkembang, terutama bisnis property. Dengan banyaknya dan akan semakin berkembang gedung pencakar lagit, mall, plaza, apartemen, dan hotel berbintang.

Dari segi pariwisata, layaknya kota yang sarat akan sejarah, Surabaya memiliki beberapa obyek wisata yang bisa dikunjungi yang berhubungan dengan sejarah masa lampau. Ditambah lagi, Surabaya memiliki keanekaragaman kuliner yang selalu dicari oleh wisatawan yang datang, seperti: rujak uleg, rawon, nasi bebek, kupang lontong, longtong balap dan masih banyak lagi.

Dalam survei dengan teknik "multistage random sampling" dan "margin error" (tingkat kesalahan) sebesar 4 persen itu, 93 persen warga kota menilai bidang kesehatan sudah baik, namun titik lemah yang perlu perbaikan adalah BPJS yang masih amburadul.

Metode survei dengan wawancara dan kuesioner yang diikuti 58 persen responden lakilaki dan sisanya atau 42 persen reponden perempuan itu diikuti 86,3 persen responden dari Suku Jawa dengan tingkat pendidikan mayoritas atau 39,3 persen tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, serta sisanya tamat SMP (21,9 persen), dan tamat D4/S1 G. ARMADIANTO SEMERU

NARKOTIKA

Transaksi Sabu 20 Gram/Bulan Terbongkar SURABAYA - Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur membongkar transaksi sabu sebesar 20 gram/ bulan di Dusun/Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Sampang.

"Menurut pengakuan tersangka Sub, jual beli sabu di situ sudah berlangsung selama empat bulan," kata Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jatim AKBP Bambang Tjahjo B di Mapolda Jatim, Selasa (4/3).

Ia menjelaskan tersangka Sub mendapatkan barang terlarang itu dari NL dari dusun/desa yang sama, namun masih buron (DPO).

"Diduga, NL memasok sabu kepada para bandar seperti Sub di desa itu," katanya.

Oleh karena itu, polisi akan

mendalami jaringan NL dan kemungkinan adanya "rumah industri" sabu milik bandar besar NL itu. "Kita masih kembangkan, karena barangnya memang banyak," katanya.

Dalam pengakuannya, tersangka Sub mampu menjual sabu sekitar 5 gram per-minggu atau 20 gram per bulan dengan harga per gram mencapai Rp 1,25 juta.

"Itu pun, tersangka Sub melayani dalam paket-paket kecil seharga Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu. Tersangka juga tidak hanya melayani pengguna di Sampang, tapi melayani pesanan ke Surabaya," katanya.

Saat ditangkap pada 25 Februari 2014 pukul 13.00 WIB, polisi menyita barang bukti dari tan-

Itu pun, tersangka Sub melayani dalam paket-paket kecil seharga Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu. Tersangka juga tidak hanya melayani pengguna di Sampang, tapi melayani pesanan ke Surabaya,”

AKBP Bambang Tjahjo B Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jatim

gan tersangka Sub sebanyak dua kantong plastik sabu seberat 4,32 gram beserta pembungkusnya.

Selain itu, polisi juga menyita sebuah timbangan elektrik dan sebuah handphone (HP). "HP itu diduga dipakai tersangka untuk transaksi dan mengabari para pelanggan bila ada 'barang'," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan dan informasi dari masyarakat untuk mengungkap jaringan mereka, sebab pengungkapan transaksi sabu dalam jumlah tidak sedikit itu pun terungkap berkat informasi dari masyarakat yang resah dengan perbuatan tersangka.

Tersangka dijerat dengan Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narko-

tika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau penjara paling singkat enam tahun, paling lama 20 tahun dan atau denda minimal Rp 800 juta dan maksimal Rp8 miliar ditambah 1/3-nya.

"Tersangka juga dijerat dengan UU yang sama pada Pasal 114 Ayat (2) dengan ancaman hukuman paling singkat enam tahun, paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, dan atau denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp 10 miliar," katanya.

Informasi dari sumber lain menyebutkan bahwa Polres Sampang sudah mengembangkan jaringan sabu yang awalnya diungkap Polda Jatim itu, namun hasilnya masih belum diketahui. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 5 MARET 2014|NO. 0314|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 5 MARET 2014 NO. 0314 | TAHUN III

Caleg Kian Gencar Berwajah Manis Sampai Bantu Keranda Mayat PROBOLINGGO - Menjelang musim kampanye, para caleg kini mulai gencar turun ke bawah (turba). Misi mereka hanya satu, yakni “carmuk” atau lebih dikenal dengan istilah “cari muka”. Targetnya, bagaimana mereka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

caleg lainnya juga mengatakan serupa. Caleg yang dijagokannya kini mulai sibuk. Bahkan, jam terbangnya untuk mencari dukungan mulai sekarang sudah terjadwalkan. “Kalau tidak rajin-rajin turba jangan harap caleg itu dipilih oleh rakyat sekarang,” katanya.

Banyak caleg yang sebelumnya berperangai wajah seram dan mahal senyum, kini berubah jadi wajah manis. Bahkan, bersikap semanis mungkin saat bertemu dengan masyarakat jelata. Hal itu dianggap wajar, karena mereka kini butuh dukungan. Untuk mendapatkan dukungan itu, janji politik yang muluk-muluk menjadi salah satu jurus ampuh mereka.

Salah seorang tim sukses caleg, Firman Laksono mengatakan, hampir semua caleg dari semua partai kini kian gencar turun mencari dukungan. Bahkan, upaya mereka untuk mendapatkan dukungan suara hampir dilakukan siang dan malam.

“Hampir semua caleg kini mulai gencar,” tuturnya saat bincangbincang dengan Koran Madura, Rabu (4/3).

Dia menjelaskan, jurus ampuh mereka untuk menggaet dukungan itu rata-rata menebar janjijanji politiknya. Seperti berjanji akan membuatkan jalan aspal, jembatan, rehab musolla, masjid dan lain sebagainya. “Cara mereka itu bermacam-macam. Itupun janjinya baru dipenuhi setelah mereka terpilih,” terang dia bercerita.

Para caleg, kata dia, tak hanya menebar janji-janji politiknya saat melakukan konsulidasi dengan rakyat jelata. Tetapi juga membentuk tim sukses. Tim tersebut tidak hanya dipasang di setiap TPS, namun juga tim desa dan Kecamatan.

Untuk membentuk tim sukses itu, tentu saja para caleg sampai menghabiskan dana ratusan juta rupiah. “Bahkan, ada juga caleg yang sekarang sudah habis Rp.200 jutaan. Padahal pemilihan masih tinggal satu bulan lagi,” kata Firman bercerita.

Dia menjelaskan, dana sebesar itu tak hanya habis untuk membentuk tim. Namun untuk biaya pembuatan alat peraga, posko, striker dan lain sebagainya. “Sekarang itu caleg harus bisa memanjakan masyarakat. Kalau tidak jangan berharap mendapatkan dukungan suara,” katanya.

Setrategi memanjakan raky-

at itu dilakukan, karena pemilu tahun ini sangat beda dengan pemilu 10 tahun silam. Kondisi masyarakat sekarang sudah mulai cerdas. Mereka sudah tak mudah

Cari Simpatik, Bantu Keranda Mayat Agar caleg itu terpilih, mereka tidak hanya melakukan pendekatan biasa. Karena pendekatan tan-

oleh masyarakat. Sampai-sampai ada seorang caleg yang terpaksa membuatkan keranda mayat. “Ya mintanya keranda mayat, kita turuti saja,” ujar seorang caleg Hanura, Paito.

Paito terpaksa membantu keranda mayat tersebut, tujuannya agar mendapatkan dukungan saat pemilu nanti. Tak hanya keranda, namun masih banyak permintaan masyarakat lainnya.

Seperti memperbaiki jembatan irigasi yang rusak, karpet, musolla

dikibuli. Apalagi sebagian dari mereka menganggap pemilu itu sebuah pesta rakyat yang harus meraup untung sebanyak-banyaknya.

Sebagai tim sukses, terkadang Firman mengaku tak habis pikir.

Karena tanpa adanya imbalan, jangan berharap pemilih itu mau mencoblos salah seorang caleg.

M. Sholeh, seorang tim sukses

pa imbalan yang jelas, tidak akan mendapatkan dukungan. Fakta itu sudah jelas. Tidak sedikit, caleg yang modalnya hanya paspasan atau hanya bermodalkan omongan tidak akan mendapat respon positif.

Tak heran, jika caleg yang ingin dipilih harus mau menuruti kemauan rakyat. Membantu secara materi apa yang diinginkan

dan lain sebagainya.

Sebenarnya Paito tidak ingin terpilih menjadi wakil rakyat dengan cara seperti itu. Sejatinya ingin menjual figur diri. Namun budaya masyarakat kini sudah berubah. Antara budaya manja dan idealis. “Kalau tidak seperti itu, kita akan kalah dengan caleg lainnya,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

COCOK TANAM

Petani Tembakau Matangkan Lahan PROBOLINGGO - Petani tembakau di Kabupaten Probolinggo, saat ini masih melakukan pengolahan lahan tanam tembakaunya tahun ini. Untuk melakukan penanaman tembakau kamatangan lahan merupakan bagian terpenting.

Menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo, Mudakkir, memang dalam bulan-bulan ini petani tembakau mulai mengarap lahan tanam untuk dikelola secara matang. Kematangan pengelolaan juga mempengarahui terhadap pertumbuhan tembakau. “pengelolaan lahan itu sangat penting dilakukan.

Apalagi kalau pengelolaan bagus, yang jelas hasilnya juga akan bagus,” terangnya kepada wartawan, Selasa (4/3).

Sambil melakukan pengelolaan lahan, kata dia, petani juga mempersiapkan penyemaian benih tembakau yang akan ditanamnya.

Penyemaian binih dibutuhkan waktu 45 hari.“Biasanya petani akan menyemai benih pada pertengahan bulan tiga dan bulan empat mendatang,” tandas Mudakkir.

Mudakkir menambahkan, tanam tembakau akan mulai dilakukan jika sudah musim tanam, yakni sekitar bulan 5 mendatang. Pada bulan itu, merupakan bulan yang sangat cocok untuk penanam tembakau.“Sekitar Agustus mendatang dengan usia 75 hari tembakau sudah bisa dipanen,”tandasnya.

Lebih jauh, ia mengatakan jumlah daerah yang menjadi sentra tanam tembakau di Kabupaten Probolinggo, terletak di 7 wilayah Kecamatan. Diantaranya, Kotaanyar, Pakuniran, Paiton, Besuk, Kraksaan, Krejengan dan Gading.

“Memang daerah itu, setiap tahunnya petani tanam tembakau. Namun yang paling luas dalam penanaman tembakau ada di tiga wilayah yakni Kecamatan Kotaanyar, Besuk dan Krejengan,” ucap Mudakkir. =Mahfud Hidayatulah

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 NO. 0314| TAHUN III

13

Masuk Kerja Pegawai Diperketat PNS Nakal Tak Bisa Titip Absen PROBOLINGGO - Badan Kepegawaian Daearah (BKD) Kabupaten Probolinggo terus melakukan upaya peningkatan kedisiplinan pegawainya terutama bagi kalangan PNS. Untuk mempermudah dalam upaya pengawasan pegawainya, pemkab memberlakukan absensi dengan menggunakan alat fingerprint atau alat absensi secara elektronik.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono, melalui Kepala Bidang Pemibinaan dan Informasi Kepegawaian, Gundo Djoko Prijono mengatakan dengan adanya alat fingerprint maka menutup ruang gerak kepada para pegawai,

baik PNS maupun honorer untuk berbuat nakal.

“Apalagi mau titip absen kepada pegawai lain, yang jelas sudah tidak bisa lagi. Sebab alat itu hanya bisa membaca sidik jari dan wajah pegawai bersangkutan,”katanya kepada wartawan, Selasa,(4/3).

Menurutnya, dari hasil rekap dari alat itu akan dilakukan pendataan setiap bulannya atas kehadiran pegawai dalam keseharian. Jika pegawai yang tidak masuk, maka secara otomatis akan ketahuan.

“Pegawai yang memiliki nilai absen jelek dengan kategori suka tidak masuk kantor, maka secara otomatis akan mendapat punisment. Begitu juga sebalikanya, jika pegawai bagus maka akan memperoleh reward dari pemerintah,” tandas Gundo Djoko Prijono.

Gundo Djoko Prijono menyebut, saat ini jumlah fingerprint yang ada di perkantoran pemkab

berjumlah 68 unit. Sedangkan untuk PNS yang berprofesi sebagai guru masih tetap menggunakan absensi secara manual.

Keterbatasan alat tersebut, kata Gundo Djoko Prijono, masih sangat minim. Pasalnya harga satu unit berkisar Rp 10 juta.

“Terkait keterbatasan anggaran alat masih sangat terbatas. Bahkan di setiap sekolah, pegawainya masih tetap menggunakan absensi manual,”tegasnya.

Jumlah pegawai yang sudah PNS di Kabupaten Probolinggo, berdasarkan data BKD sebanyak 9.887 orang. Dan untuk pegawai honorer SK Bupati kurang lebih 1.000 orang. Mengantisipasi

itu, upaya yang dilakukan oleh pihaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2011, tentang dispilin pegawai.

Sementara itu, memberlakukan jam kerja dengan fingerprint akan berubah, yang semestinya masuk pukul 07.00 WIB berubah pukul 07.15 WIB. Sedangkan pulang untuk pegawai pukul 15.45 WIb. Khusus hari Jum’at pulangnya pukul 10 55 WIB. “Untuk melaksanakan peraturan tentang jam kerja, pihak kami masih menunggu Peraturan Bupati (Perbub). Saat ini dalam tahap proses pengajuan,” ungkap Gundo Djoko Prijono. =Mahfud Hidayatullah

mengerti aturan tentang pengawasan,” ucap Cholili.

Cholili menduga, dalam penertiban ada sebuah permainan dari panwas. Sehingga netralitas dari seorang panwas tidak bisa berlaku dan terwujud. Melihat permasalahan itu, pihak LPP PKB akan melakukan upaya pelaporan

kepada pihak panwaslu Kabupaten, Rabu (5/3) hari ini.

“Kalau ini terbukti sebuah pelanggaran yang dilakukan panwas, maka Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) harus dipecat. Karena sudah tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai panwas, dan berdasarkan undang-undang pemilu,”cetus Cholili.

Terpisah, Divisi Pengawasan Panwas Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim, mengaku sudah mengetahui informasi dari LPP PKB. Pihaknya menilai perilaku yang dilakukan oleh PPL dianggap merugikan partainya.“Namun laporan yang dilakukan oleh LPP PKB hanya sebatas informasi tanpa ada laporan secara tertulis,” ujarnya.

Menurutnya, dari laporan secara tertulis pihaknya akan melakukan pendalaman permasalahan ini, di dukung dengan bukti-bukti yang kuat serta adanya sebuah saksi atas kejadian penurunan APK bendera parpol itu.

“Kalau itu terpenuhi, kami akan bisa mengambil sebuah kesimpulan. Jika dari petugas panwas yang salah dalam menjalankan tuganya, akan berikan sanksi dan tidak tanggung-tanggung sampai melakukan pemecatan,”terang Lukman Hakim.

Namun Lukman Hakim mengingatkan, kalau dalam pemasangan bendera dipaku di pohonpohon, secara otomatis sudah melanggar perda.“Kami akan tunggu laporan tersebut dari LPP PKB,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

Dinilai Tebang Pilih

PKB Tuntut Panwaslu Profesional PROBOLINGGO – Gara –gara penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo, yang diturunkan oleh pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Senin (3/3) kemarin, membuat Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB sedikit naik pitam.

Pasalnya dalam penurunan bendera partainya dinilai tebang pilih. Bendera PKB yang diturunkan oleh pihak panwas berada di jalan Masjid Darus Salam Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. ”Kami sangat tidak terima atas penurunan bendera partai PKB. Karena perlakuan itu merupakan bentuk pelecehan,” kata, Bendahara LPP PKB Cholili, kepada wartawan Selasa (4/3).

Cholili mengatakan penurunan atribut bendera partai berlambang bola dunia ini, juga ditengarahi tidak sesuai dengan aturan panwas tentang tugas dan fungsinya. Dalam penertiban itu, bendera yang diturunkan hanya PKB saja. Padahal di sepanjang jalan, banyak bendera partai lain tidak diturunkan oleh pihak Panwas, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

“Kenapa hanya bendera PKB saja yang diturunkan. Padahal pemasangan bendera sudah mengikuti prosedur aturan pamasangan APK pileg yang ditentukan oleh KPU,” terangnya.

Ia menegaskan, bendera yang

diturunkan oleh pihak panwas kurang lebih sebanyak 50 biji. Dari laporan simpatisan PKB, bendera diturunkan pada hari Senin (3/3) kemarin sekitar pukul 12.00 WIB. Sedangkan bendera terpasang, mulai Sabtu (1/3).

Penurunan bendera PKB dilakukan Pengawas Pemilu

Lapangan (PPL) dengan alasan atas perintah ketua Panwas Kabupaten Probolinggo.“Kalau ada perintah, kenapa yang diturunkan hanya bendera PKB. Kalau dinilai melanggar, seharusnya bendera partai yang ada dilokasi dibersihakan semua. Masak Panwas tidak

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 5 MARET 2014|NO. 0314|TAHUN III

EVAKUASI: Simulasi pertolongan pada korban yang terseret bencana banjir yang dilakukan relawan tanggap bencana.

BPBD Siapkan Simulasi 330 Relawan Ikuti Penanganan Banjir PROBOLINGGO – Banjir sudah terjadi di mana-mana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo melakukan simulasi menghadapi bencana banjir. Tujuannya agar siap menghadapi setiap kemungkinan terjadinya bencana. Terutama di wilayah yang langganan bencana banjir.

Ratusan warga dari 330 desa di Kabupaten Probolinggo, terlibat dalam kegiatan simulasi tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dilapangan Kecamatan Pakuniran, Selasa (4/3).

Dalam simulasi tersebut sesuai skenarionya, bermula dari kepanikan warga Kecamatan Pakuniran akibat banjir bandang da-

tang melanda daerah itu. Lalu ratusan orang terjebak air setinggi dua meter pada sebuah kawasan, sementara salah satu orang warga hanyut terseret air.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kampung dapat instruksi dari Kepala Desa yang sebelumnya walinagari juga dapat perintah bupati melalui camat agar warga yang terjebak diselamatkan Relawan Siaga Bencana. Lalu warga yang hanyut tersapu dilakukan pencarian dengan menyisir bibir

sungai.

Ratusan warga berhasil diselamatkan berkat kesigapan Relawan Siaga Bencana melakukan evakuasi dalam bencana dahsyat.

Sementara satu orang hanyut berhasil ditemukan, dan masih bernyawa.

Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi yang hadir dalam simulasi tersebut mengatakan bahwa pemerintah senantiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat agar siap menghadapi berbagai bencana.

Selain itu, simulasi ini juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat rawan bencana bahwa mengetahui cara penyelamatan disaat bencana datang. Dipilihnya Kecamatan Pakuniran sebagai lokasi simulasi disebabkan kawasan itu sangat

rawan terjadinya bencana banjir dan longsor. Lokasi berada persis di pinggir sungai, sementara di timurnya terdapat pula perbukitan.

“Oleh sebab itu warga perlu mengetahui cara penyelamatan yang baik, termasuk mengasah kemampuan aparat dalam menghadapi berbagai bencana,” tuturnya.

Menurutnya, warga sekitar sangat antusias dengan adanya kegiatan ini, hal ini dibuktikan dengan tingginya minat warga dalam mengikuti kegiatan ini.

Tercatat 330 warga masyarakat dari 330 desa mengikuti kegiatan ini.

Dalam kegiatan simulasi ini masyarakat dilatih untuk siap dan tanggap dalam menghadapi bencana banjir, tahapan-tahapan

dan tata laksananya, hal-hal yang harus dilakukan saat banjir, skala prioritas penyelamatan, dan upaya lain yang berkaitan.

Selain mendengarkan pengarahan dari pemateri, masyarakat juga langsung praktek untuk melaksanakan kegiatan simulasi ini.

“Setelah kegiatan ini harapannya masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi bencana banjir, sehingga tidak terjadi korban jiwa ataupun materi,”tandas Dwijoko Nurjayadi.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa daerah yang menjadi titik rawan banjir, yakni Kecamatan Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Besuk dan Pakuniran. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

RABU 5 MARET 2014 No. 0314 | TAHUN III

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

Lallana Berharap ke Brasil Peluang Ronaldinho dan Kaka Memperkuat Brazil Menipis

LONDON - Kapten dan gelandang serang Southampton, Adam Lallana, berharap bisa tampil di Piala Dunia 2014 mendatang.

Untuk itu dia akan bekerja keras guna memastikan satu tempat di skuad Tiga Singa. Sementara itu, Ronaldinho dan Ricardo Kaka kemungkinan besar tidak dilirik

pelatih Brasil Luiz Felipe Scolari untuk Piala Dunia nanti setelah kedua pemain itu tergerus usia.

Bagi Lallana, dipanggil ke Timnas Inggris adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab tidak pernah terbayang sebelumnya bawah pemain 25 tahun ini akan mengenakan seragam Inggris. Kini,

dia sudah dua kali membela “The Three Lions”. Pelatih Roy Hodgson juga memanggilnya untuk laga persahabatan melawan Denmark pada Rabu (5/3) malam ini.

Bila dimainkan, inilah caps ketiganya bersama Inggris.

“Terus terang, saya sebelumnya tidak berpikir saya akan punya

peluang untuk pergi ke Piala Dunia, tidak. Kalau saya tidak terpilih, itu akan mengecewakan. Tapi, kalau setahun yang lalu Anda bilang ke saya bahwa saya akan punya dua caps untuk negara saya dan masuk ke skuat terakhir sebelum akhir musim, saya tidak akan percaya kepada Anda,” kata Lallana.

Dia melanjutkan, “Sekarang saya akan melakukan segalanya untuk membuktikan diri. Semua pemain ingin tampil mengesankan. Saya yakin manajer akan memantau kami di klub masing-masing dan semoga semua pemain tampil bagus dan menyulitkan dia untuk memilih.”

Sementara itu, dua mantan pemain terbaik dunia, Kaka dan Ronaldinho, masih berharap bisa membela timnas Brasil di Piala Dunia 2014 Brasil. Tetapi asisten pelatih Brasil Carlos Alberto Parreira menilai peluang keduanya untuk kembali mengenakan seragam Seleccao sangat kecil.

Menurut Parreira, pelatih kepala Luiz Felipe Scolari tidak ingin terlalu sering bongkar pasang pemain ke dalam skuat sudah hampir jadi. “Sekarang bukan waktunya untuk bereksperimen atau coba-coba,” kata mantan pelatih Timnas Afrika Selatan itu.

Brasil hanya memiliki tiga

pertandingan ujicoba lagi sebelum tampil di Piala Dunia, salah satunya adalah menghadapi tuan rumah Afrika Selatan di Johannesburg hari Rabu (5/3) malam waktu setempat. Setelah itu mereka akan menjajal Panama dan Serbia.

Menilik beberapa laga ujicoba sebelumnya, Scolari lebih senang menurunkan tim juara Piala Konfederasi 2013, yang mana tidak ada nama Kaka maupun Ronaldinho.

Begitu pun untuk agenda di Johannesburg besok, Selecao memanggil 19 nama minus kedua bintang “lawas” tersebut. Di lini depan ia mengandalkan Neymar, Fred, Jo dan Hulk.

Memang masih ada cukup banyak waktu untuk setiap tim memutuskan, siapa 23 pemain yang akan dilibatkan di Piala Dunia bulan Juni-Juli mendatang.

Namun, Kaka dan Ronaldinho sudah lama tidak memperkuat tim Samba, sejak awal 2013.

Apalagi klub yang dibela Kaka, AC Milan tidak sedang terpuruk musim ini. Sedangkan Ronaldinho baru saja pulih dari cedera panjang. Musim lalu dia terpilih sebagai pemain terbaik Brasil setelah sukses mengantar timnya Atletico Mineiro menjuarai Copa Libertadores. =AJI

KOMPETISI EROPA

Ancelotti: Muenchen Calon Kuat Juara Liga Champions MADRID - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengakui, ambisi mereka meraih gelar La Decima, atau juara Liga Champions ke-10 musim ini tidak mudah karena memiliki banyak tantangan. Tantangan paling besar datang dari sang juara bertahan yang kini dilatih Pep Guardiola, Bayern Muenchen. Bahkan Muenchen disebutnya sebagai calon kuat juara Liga Champions.

Sejak dilatih Guardiola, permainan Muenchen makin hidup, atraktif, dan indah. Penampilan seperti itu seimbang dengan hasilnya. Di kompetisi domestik, Muenchen memimpin klasemen sementara dengan unggul 20 poin dari tim urutan kedua.

Di Liga Champions, mereka juga memukau.

Sementara Real Madrid, tampil impresif dan haus gol di Liga Champions, tetapi men-

dapat persaingan ketat dari Barcelona dan Atletico Madrid di kompetisi domestik. Madrid bertengger di puncak klasemen sementara dengan hanya unggul satu poin dari Barcelona di urutan kedua.

Berdasarkan itu, Ancelotti mengakui Muenchen adalah ganjalan terbesar timnya dalam meraih gelar juara Liga Champions musim ini. Terakhir kali Los Blancos merasakan gelar juara Liga Champions pada 2002 setelah mengalahkan Bayer Leverkusen di final. Sejak itu, laju Madrid paling bagus hanya sampai babak semifinal yang dilalui dalam tiga musim belakangan, salah satunya saat dikandaskan Bayern Muenchen pada 2011-12.

“La Decima adalah sebuah motivasi besar bagi kami semua. Kami sudah mengoleksi sembilan dan

kami menunggu trofi yang kesepuluh, dan kami akan melakukan apapun untuk merebutnya. Rivalrival kami? Semua tim berbahaya.

Di perempatfinal dan seterusnya semua tim kompetitif, meskipun Bayern Munich adalah tim favorit juara,” kata mantan pelatih Milan

dan Chelsea ini.

Sementara itu, striker Real Madrid asal Prancis Karim Benzema menolak untuk memprioritaskan salah satu dari Liga Champions atau Piala Dunia. Baginya, kedua gelar itu sama pentingnya.

Benzema bersama Madrid

tengah memburu gelar Liga Champions musim ini. Misi ini dicanangkan demi meraih titel Liga Champions ke-10 untuk Madrid. Sementara itu di Piala Dunia, Benzema bersama Prancis akan berupaya untuk memenangi gelar juara dunia untuk yang kedua kalinya di Brasil. Kali terakhir Les Bleus jadi juara dunia adalah saat menjadi tuan rumah di Piala Dunia 1998 lalu.

Benzema menyebut bahwa memenangi kedua gelar itu adalah hal yang mungkin.

Karenanya, striker 26 tahun itu menolak untuk memprioritaskan salah satunya. “Aku tidak bisa memilih di antara keduanya, semuanya sangat penting.

Klub dan negara adalah dua hal yang sangat berbeda. Di salah satunya, kami berlatih setiap hari dan yang satunya tidak,” kata Benzema. =ESPN/AJI

16

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

99 HARI LAGI

MUENCHEN CALON KUAT JUARA LIGA CHAMPIONS

LALLANA BERHARAP KE BRAZIL, PELUANG KAKA MENIPIS

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

PERKIRAAN PEMAIN Spanyol (4-3-3): Iker Casillas; Jordi Alba, Sergio Ramos, Raul Albiol, Juanfran; Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Andres Iniesta; Pedro, Diego Costa, Jesus Navas.

Info tim: Tak ada pemain yang cedera.

Italia (4-3-1-2): Gianluigi Buffon; Dominico Criscito, Leonardi Bonucci, Davide Astori, Ignazio Abate; Thiago Motta, Andrea Pirlo, Riccardo Montolivo; Antonio Candreva; Ciro Immobile, Mattia Destro.

Info tim: Mario Balotelli (cedera).

SPANYOL

kan “Gli Azzuri” saat menantang Spanyol di semifinal Piala Konfederasi Juni 2013 lalu, setelah belajar dari kesalahan mereka di final Piala Eropa 2012. Pada laga itu, Italia mampu meredam tiki taka Spanyol sehingga mereka tidak dengan bebas dan leluasa memainkan bola dari kaki ke kaki.

Sebaliknya, Italia bisa langsung menusuk ke jantung pertahanan Spanyol yang membuat anak-anak asuh Vicente Del Bosque keteteran. Akibatnya, kedua tim bermain imbang selama 120 menit, meskipun Andrea Pirlo dan kawan-kawan akhirnya kalah dalam adu tendangan penalti.

Pada Kamis (6/3) dini hari WIB nanti, kedua tim ini kembali saling berhadapan dalam laga persahabatan di Stadion Vicente Calderon, Madrid. Ini adalah ujian sebelum mereka bertarung di putaran final Piala Dunia 12 Juni sampai 13 Juli 2014 mendatang di Brasil. Meski bertajuk laga persahabatan, kedua tim akan menurunkan kekuatan terbaik, terutama Spanyol, Vicente Del Bosque bisa menurunkan semua pemain terbaiknya, para jawara dunia dan Eropa seperti Andres Iniesta, Xavi Hernandes, Sergio Ramos, serta pemain naturalisasi Diego Costa, dan beberapa pemain lagi.

Sementara Italia tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain intinya. Mario Balotelli akan absen karena cedera. Sedangan Daniele De Rossi absen karena disanksi Cesare Prandelli setelah memukul pemain Inter Milan pada laga AS Roma versus Inter Milan di Stadion Olimpico akhir pekan lalu.

Meski tidak diperkuat pemain-pemain inti, Italia tetap

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

DATA DAN FAKTA

ITALIA

Ukur Kekuatan Jelang ke Brasil MADRID - Italia dan Spanyol adalah dua kekuatan utama sepakbola Eropa, selain Jerman, Prancis, Portugal, dan Inggris. Tetapi persaingan kedua tim ini sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Piala Eropa 2012 di Polandia dan Ukraina. Keduanya bertemu di final kejuaraan sepakbola paling elite di benua biru itu dan Spanyol keluar sebagai juara setelah menghancurkan Italia dengan skor telak 4-0.

Sejak itu, Italia selalu penasaran dengan kekuatan “La Furia Roja” yang menguasai panggung sepakbola dunia dalam enam tahun terakhir.

Maklum, dengan gaya sepakbola tiki taka, tim Matador sukses menjuarai Piala Eropa 2008, Piala Dunia 2010, dan Piala Eropa 2012.

Dengan gaya yang sama pula, mereka berambisi mempertahankan gelar juara dunia pada Piala Dunia 2014 ini.

Tetapi, timtim lain sudah menemukan cara untuk mematikan gaya sepakbola Spanyol yang diadopsi dari gaya Barcelona itu. Italia adalah salah satu tim yang mampu meredam gaya sepakbola Spanyol ini, selain Brasil yang mengalahkan Spanyol di final Piala Konfederasi 2013 silam. Itu pun, Seleccao, meniru apa yang dilakukan Italia.

Kemampuan itu ditunjuk-

16

akan menjadi kekuatan yang mengancam Spanyol. Banyak pemain muda Italia yang siap memberi kejutan kepada Iker Casillas yang tetap menjadi pilihan utama Del Bosque di bawah mistar gawang Spanyol.

Apalagi pelatih Rusia asal Italia Fabio Capello pernah berujar bahwa era Spanyol akan segera berakhir, terutama karena Italia sudah menemukan cara mematikan tiki taka mereka. Terlepas dari itu, bagi Spanyol dan Italia laga ini penting untuk mengukur kekuatan dan persiapan mereka menjelang Piala Dunia. Karena ini laga para juara, maka dipastikan laga berjalan ketat dan menarik.

Sehubungan dengan itu, bek Spanyol Sergio Ramos mengaku tidak sabar menunggu laga ini.

“Pertandingan melawan Azzurri selalu menjadi laga yang menarik. Selalu ada tujuan di laga-laga ini. Ada sejarah panjang dari pertandingan antara Spanyol dan Italia, dan kami harap bisa menambahkannya di hari Rabu nanti. Bagiku, permainan terbaik kami adalah melawan mereka, ketika kami memenangi Piala Eropa 2012,” kata Ramos.

Meski Spanyol tetap otimis, tetapi Italia tetaplah juara dunia empat kali. Mental juara mereka tidak akan mudah runtuh meski bermain di kandang Spanyol. Inilah nilai plus Italia. Kita tunggu saja hasil akhir pertandingan yang bakal berjalan seru dan menarik ini. =CARROL AJI/DAR

• Diego Costa pernah melakoni debut internasional bersama Brasil dalam uji coba melawan Italia bulan Maret 2013 silam sebelum akhirnya memutuskan memperkuat Spanyol.

• Dalam 10 pertemuan terakhir, Italia menang dua kali, Spanyol lima kali dan sisanya berkesudahan imbang.

• Kemenangan terakhir Italia atas Spanyol adalah 2-1 dalam uji coba yang digelar Agustus 2011.

• Spanyol dan Italia lolos ke Piala Dunia 2014 tanpa pernah terkalahkan selama kualifikasi.

• Di putaran utama Piala Dunia 2014, Spanyol menghuni Grup B bersama Australia, Chile dan Belanda, sementara Italia menempati Grup D bersama Kosta Rika, Inggris dan Uruguay.

RABU 5 MARET 2014 No. 0314 | TAHUN III

KORAN MADURA

MOBIL HUMAS KEJARI TERLIBAT KECELAKAAN

RP 455,2 JUTA DISITA DARI DISPENDALOKA

JENI SARITA RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III DARI PANGGUNG KE PANGGUNG

SAMPANG | K

SAMPANG | L

NETER KOLENANG | P

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Sampang – Kepemimpinan Bupati A Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadhilah Budiono (Al Falah) selama satu tahun dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Visi dan misi politiknya belum banyak dinikmati masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, Selasa (4/3) sekitar pukul 10.00 Wib. Demonstran melayangkan beberapa tuntutan.

Pertama, pengelolaan eksploitasi minyak dan gas bumi diambil alih pemerintah kabupaten.

“Kami meminta agar (pengelolaan) migas diambil alih, karena selama ini PAD kita dari migas hanya satu persen hasilnya,” ucap korlap aksi, Samadi.

Kedua, pemerintah diminta melakukan pembenahan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, hal ini agar beberapa penilaian negatif dari masyarakat terhadap kepemimpinan Al Falah tidak cenderung seperti kerajaan yang diam di tempat.

“Semestinya pemerintahan sekarang bisa membenahi keseluruhan, seperti adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena tampaknya saat ini tidak belajar pada kejadian yang lalu, dimana BUMD dimonopoli oleh orang terdekatnya,” jelasnya.

Ketiga, Bupati A Fannan Hasib dan Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono diminta meninjau ulang pemberian izin mendirikan toko modern. Pasalnya, jika pembangunan swalayan itu terus dilakukan, menurutnya, bisa mencengkram terhadap perekonomian masyarakat kecil.

“Dampaknya kan bisa menelan perekonomian masyarakat Sampang kalau dibiarkan. Makanya harus ditinjau ulang pemberian izinnya, apalagi ini memang sistem ekonomi kapitalis,” ujarnya.

Keempat, pemerintah dide-

Al Falah Dinilai Belum Cukup Berprestasi Wabup: Kami Berjanji Melakukan Perbaikan sak merealisasikan birokrasi yang bersih dari KKN. Pasalnya, selama kepemimpinan Al Falah terkuak adanya nepotisme. Seperti, Sekertaris Daerah (Sekda) Puthut Budi Santoso yang mengangkat kakak iparnya menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 4 sampang.

“Masak selama setahun ini ada pemimpin yang sukses seperti Pak Sekda membuat kera-

jaan baru. Contohnya pengakatan kepsek dari kakak iparnya. Ini kan sudah sifat nepotisme,” tambah Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas), Wafi Anas.

Menanggapi tuntutan tersebut saat menemui massa, Wakil Bupati Fadhilah Budiono mengajak mahasiswa duduk secara lesehan membicarakan tuntutan tersebut. Disanalah, tuntutan aksi

demo ditampung olehnya.

“Apa yang menjadi tuntutan massa, kami berjanji melakukan perbaikan. Kalau Pak Bupati sedang rapat ke Jakarta. Menghadiri rapat Lemabaga Pertahanan Nasional (Lemhanas),” singkatnya.

Usai berdialog lesehan di depan pintu keluar Pemkab Sampang, massa langsung membubarkan diri dengan tertib.

Pantauan Koran Madura, puluhan massa melakukan aksi long march dari Jalan Wahid Hasim menuju kantor Pemkab Sampang.

Karena tidak langsung ditemui Wabup Fadhilah Budiono, sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara massa yang memaksa masuk halaman pemkab dengan polisi yang mengamankan jalannya aksi. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 5 MARET 2014 No. 0314 | TAHUN III

DUGAAN KORUPSI BSPS

Kejaksaan Negeri Terkendala Saksi SUMENEP - Penanganan kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalinget, terus berlanjut meski agak lambat.

Dari 18 Februari hingga 3 Maret, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep hanya memeriksa tiga orang saksi.

Dari sebanyak 35 saksi yang dipanggil kejari, kini baru 15 orang yang bisa dimintai keterangan mengenai dugaan pemotongan bantuan tersebut. Kejaksaan Negeri Sumenep mengaku mengalami kendara karena saksi yang dipanggil banyak tak hadir.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kejaksaan Negeri Sumenep, Sugiyanto, mengatakan, dari 15 saksi yang telah memberikan kesaksian, pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan dan menetapkan tersangka. ”Kami masih memproses kasus ini. Dan belum dapat mengambil kesimpulan. Sudah ada 15 saksi yang selesai kami periksa. Yang dulunya 12, sudah ada tambahan 3 orang saksi lagi. Namun masih perlu alat bukti yang mendukung untuk bisa menjerat pelaku,” kata Sugiyanto, kemarin.

Kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut karena saksi yang dipanggil oleh kejaksaan seringkali berhalangan hadir. Jadwal pemeriksaan

untuk kasus BSPS yang sudah dibuat sebelumnya, terpaksa digunakan untuk memeriksa kasus lain. ”Akhirnya kami gunakan waktu itu untuk memeriksa yang lain. Karena saksi yang kami panggil itu, tidak datang,” ungkapnya.

Pelapor kasus tersebut, Syarkawi, menilai Kejaksaan Negeri Sumenep tidak serius dalam memproses tiap dugaan tindak pidana korupsi. ”Jika ini tidak sampai selesai diusut oleh kejaksaan, persepsi masyarakat bahwa Kejaksaan Sumenep tidak punya taring dan bisa dibeli itu akan tetap ada di benak masyarakat,” teriak Syarkawi, pelapor dugaan BSPS Kalianget pada 18 Februari lalu.

Sebelumnya, Syarkawi, anggota LSM Perrindu, mengungkapkan, pemotongan terhadap penerima bantuan tersebut beraneka ragam.

Ada yang hanya disampaikan kepada penerima sebesar Rp. 200 ribu, dan ada juga disampaikan Rp. 1 juta. =ALI RIDHO/MK

RUSAK PARAH. Pengendara roda dua melintasi jalan Dusun Nung Pote, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, yang sedang dalam perbaikan secara swadaya oleh warga setempat, Selasa (4/3). Hari ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Edy Rasyiadi mengaku akan meninjau jalan yang sudah lama tak diperbaiki itu.

Nyaris Karam. Perahu nelayan Dungkek nyaris karam pada Senin kemarin karena bocor. Terlihat perahu lainnya sedang membantu dan mengangkat barang-barangnya agar tidak ikut tenggelam.

Verifikasi Bantuan Harus Sesuai Fakta Kesmas: Kami Sudah Libatkan Kepala Desa SUMENEP- Proses verifikasi bantuan terhadap mahasiswa (beasiswa) bagi yang tidak mampu mendapat sorotan dari anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep, Moh. Readi.

Pasalnya, dalam hemat Readi, pada periode sebelumnya, penetapan bantuan untuk mahasiswa yang tergolong kurang mampu itu seringkali bermasalah dan terkesan tertutup.

Ketua Fraksi Keadilan Demokrasi (FKD) tersebut meminta pihak kesmas agar dalam melakukan verifikasi bantuan mahasiswa miskin tidak bermain-main.

Selain verifikasi itu benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, pula harus kedepankan akurasi data penerima.

“Proses verifikasi itu harus dijalankan sesuai dengan fakta yang ada, tidak ada usur pandang bulu. Jika memang tidak layak untuk mendapatkan bantuan, maka pihak kesmas wajib mencoret data penerima semacam itu.,” katanya, Selasa (4/3) kepada wartawan.

Politisi PKS itu mengigatkan bahwa kalau dikemudian hari hasil verifikasi tidak sesuai dengan syarat, ia minta kesmas agar langsung menggantinya dengan yang lebih berhak. Sebab, kata Readi, masih banyak mahasiswa berprestasi yang tidak mampu membayar

biaya kuliah atau masuk kategori tidak mampu. ”Karena saya banyak mendapatkan laporan dan masukan dari masyarakat, termasuk keluhan dari banyak mahasiswa yang berprestasi. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan beasiswa walaupun dirinya masuk kategori tidak mampu, sementara temannya yang mampu secara ekonomi dapat jatah bantuan itu. Berarti selama ini, ada banyak mahasiswa yang belum tersentuh sama sekali oleh bantuan sosial itu. Oleh karena itu, kesmas harus menindaklanjuti mahasiswa yang tidak berhak,” jelasnya.

Semencara Kepala Bagian Kesejahteraan masyarakat (Kabag Kesmas) Kabupaten Sumenep R Syahwan Effendi mengaku kalau pihaknya saat ini sudah mengantongi sebagian besar dari hasil survei yang dilakukan oleh tim. Dari

jumlah 225 yang masuk data kesmas, pihak kesmas mengaku masih terus melakukan proses dengan melibatkan kepala desa setempat. ”Dan sudah jelas dikriterianya, mereka adalah mahasiswa miskin dengan diperkuat oleh Surat Keterangan dari kades setempat. Termasuk IPK mahasiswa bersangkutan lebih dari 3 untuk yang swasta, dan 2.75 untuk negeri,” paparnya.

Menanggapi soal banyak orang yang meragukan validitas data tersebut, katas Syahwan, pihaknya hanya menerima saja. “Karena sebelum ada di kami, data itu diambil dari usulan Bapedda sebagai dinas yang mengurus beasiswa sebelumnya,” jelasnya Ketika ditanya realisasi dari bantuan dana tersebut, kata Syahwan masih menunggu hasil dari verifikasi yang ditentukan oleh tim. Dan Kesmas masih belum bisa menentukan kapan kepastian dari realisasi tesebut. ”Kalau baru-baru ini kami tidak bisa menentukan kapan realiasi bantuan itu. Tetapi yang jelas, penerima bantuan itu lebih banyak dari mahasiswa Sumenep sendiri,” terang Syahwan tanpa ada kata pasti. =SYAMSUNI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

Sertifikasi Produk Halal Dinilai Tidak Sehat

PENGADILAN AGAMA

Said Abdullah: MUI Perlu Koreksi Diri SUMENEP- Sejak 2006 lalu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal memang selalu berjalan alot, bahkan tak terhindar dari perang mulut dan polemik. Menurut anggota DPR RI Komisi VIII MH Said Abdullah, DPR dan Pemerintah berusaha mencari titik temu soal lembaga apa yang sebaiknya menangani jaminan produk halal tersebut.

Menurut Said, ada beberapa inisiatif yang muncul dari pembahasan DPR dan Pemerintah.

Salah satunya, ada badan satu atap yang menangani jaminan produk halal. Badan itu terdiri dari Kemenag, MUI, Kemenke, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. "Selain itu, juga ada inisiatif, ada badan yang dibentuk khusus di Kementerian Agama. "Tetapi sepertinya, MUI menginginkan sertifikasi halal itu tetap MUI yang memberikan. Artinya, Fatwa halal itu harus dari MUI," katanya kepada Koran Madura Ia menambahkan bahwa muncul juga inisiatif bahwa, sertifikasi dan label halal itu dikeluarkan oleh Pemerintah. Sedangkan Fatwa halal dikeluarkan bersama-sama, tidak hanya dari MUI. "Namun, MUI bersikeras bahwa MUI punya badan yang namanya LPOM. Memang dari segi sejarah mereka lah yang sudah mengelola produk halal ini," ungkapnya.

Namun, kata Said selama ini MUI tidak pernah melaporkan jumlah pendapatan dari pemberian sertifikasi halal kepada pemerintah, pendapatan itu masuk ke kantong MUI. "Seharusnya pendapatan dari ser-

tifikasi produk halal masuk ke dalam sumber pendapatan negara bukan pajak. Itu yang seharusnya dikontrol. Nantinya tarif itu masuk ke dalam sumber pendapatan negara bukan pajak.

Kami mau tertibkan itu. Nanti akan dipasang tarif," paparnya.

Disinggung soal polemik tersebut seperti yang terjadi diberbagai media, Said Abdullah menjelaskan bahwa sebagai komisi yang tupoksinya di Kementerian Agama, dirinya mengaku memang sering kali diminta oleh stasiun TV nasional untuk menjelaskan tentang polemik itu.

"Saya katakan bahwa PDI P tidak setuju dengan sertifikasi produk halal segala. Karena bangsa ini memang tidak setuju, sebab setiap produk memang sudah ada ingrediannya, sudah dicantumkan, minuman dan makanan terdiri dari apa, kalorinya juga. Jadi, masyarakat tinggal baca saja," tegasnya.

Tapi karena ini orientasinya ekonomi dengan alasan ekspor ke timur tengah dan sebagainya, sambung Said. Maka pada tahun 2004-2009 dihidupkan lagi jaminan produk halal. "Nah, tahun ini muncul lagi polemik yang luar biasa, MUI dengan kapasitas pribadi memungut puluhan juta rupiah, ratusan dolar di Austral-

MH Said Abdullah

Anggota DPR RI Komisi VIII ia, Amerika, dan di Belgia, dan itu dilakukan oleh komisi Fatwa.

Saya tidak ingin menyebutkan namanya. Tetapi yang jelas saya tahu siapa," tukasnya Oleh karenanya, PDI Perjuangan berketetapan hati, jaminan produk halal pada tingkat tertentu perlu, tapi sukarela, tanpa ada sertifikasi segala, bukan wajib.

Karena bangsa ini multi agama.

"Ada saudara kita yang kristen, Budha, Hindu, dan lainnya. Itu semua berhak mendapat pola makanan yang sesuai dengan keyakinan agama masing-masing," tambahnya.

Bagi Said jika kenisayaan kita butuh pada sertifikasi produk halal, dan memerlaukan serrtikasi halal, maka itu tidak perlu di MUI lagi, tidak boleh ada negara dalam negara. "Semua pungutan harus masuk ke kas negara. Itu artinya sertifikasi halal harus ditangani oleh pemerintah, itu bagian dari perlinduangan bangsa ini," tandasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut, apakah ini bentuk marginalisasi

C

agama terhadap agama-agama yang lain, Said Abdullah menyatakan tidak sampai harus kesitu, cuma perilaku MUI yang membuat kita. "Inilah yang membuat kita miris, dan umat tersakiti.

Karena ini menyangkut agama bangsa ini," tambahnya.

Justru kata Said di Irlandia merasa kesulitan mengekspor sapi ke Indonesia akbiat proteksi terselubung oleh MUI kepada sapi-sapi Australi. "Ini sudah memperdagangkan agama, pula mendiskreditkan agama. Mau tidak mau majelis ulama harus melakukan koreksi. Marilah kita semua harus berkepentingan dengan MUI. Kita semua ingin MUI punya wibawa di mata publik, terutama umat. Sertifikasi halal tidak boleh lagi ditangani oleh MUI, biar MUI lebih fokus kepada mendorong kedalaman umat beragama, bukan berfatwa ria, sementara fatwanya tidak laku, menimbulkan polemik. Karena menimbulkan polemik di masyarakat," paparnya.

Kita berbangsa dan bernegara, kata politisi asal Sumenep itu, MUI bagi Said dianggapnya sebagai ormas biasa. "Kalau disitu tempatnya berkumpulnya ulama, saya hormati dan ikhtirom, tepi kalau berhubungan dengan negara, akan berbeda lagi, jangan recoki dengan hal-hal yang sifatnya egoisme dalam beragama," tambahnya.

Said mengaku menaruh hormat kepada alm. KH. Sahal Mahfud yang dulu sebagai ketua MUI. "Saya sangat bangga pada beliau, cuma kepada bawahannya yang tidak hormat, karena pikiran mereka selalu urusan rezki," pintanya. =SYAMSUNI

Sidang Harta Warisan Menyita Waktu

SUMENEP – Dari banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sumenep (PA), proses penyelesaian perkara harta warisan menyita waktu. Untuk menyelesaikan satu kasus, ada yang sampai memerlukan 23 kali persidangan.

Hal itu disampaikan Panitera Hukum Muda Pengadilan Agama Sumnep Arifin. Sulitnya menyelesaikan perkara harta warisan banyak faktor, salah satunya dalam menganalisa barang yang diwariskan oleh sanak keluarga. ”Pokoknya dari berbagai perkara yang masuk itu, yang paling sulit itu adalah perkara warisan,” katanya, Selasa (4/3).

Setelah itu, perkara harta bersama. ”Ini juga termasuk kategori perkara yang sulit,” terangnya.

Kendati dua perkara itu tidak sering terjadi, namun keberadaannya tidak bisa disepelekan. ”Memang itu sulit terjadi, bahkan dalam satu tahun terkadang hanya satu perkara saja, namun penyelesaiannya butuh waktu yang cukup lama,” terangnya.

Pada tahun 2013, perkara harta warisan yang masuk ke PA hanya satu perkara. Sedangkan harta bersama tiga perkara.

Sedangkan yang telah diputus, harta warisan mencapai 3 perkara, sedangkan perkara harta bersama 1 perkara. ”Memang lebih banyak putusannya daripada perkara yang masuk. Sebab, itu sisa dari tahun 2012 silam,” tutupnya. =JUNAEDI/MK

KEHILANGAN BPKB bernopol M 3840 WD a/n Achmad Zahrie MS d/a Dsn Tanapote RT 08 RW 04 Desa Aengdake Kecamatan Bluto, Sumenep.

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

JELANG PEMILU LEGISLATIF

300 Surat Suara Ditemukan Rusak SUMENEP - Dari jumlah surat suara sebanyak 3,6 juta, sedikitnya 300 lembar surat suara Pemilu Legislatif 2014 ditemukan mengalami kerusakan. Kerusakan itu diketahui saat dilakukan sortasi dan pelipatan kertas surat suara.

Komisoner KPU Sumenep melalui Kasubag Umum KPU Dewiyani mengungkapkan bahwa kerusakan pada surat suara diketahui setelah pihaknya melakukan sortasi dan melipat kertas surat suara, Selasa (4/3).

"Hari ini kami mulai lakukan sortasi dan melipat kertas surat suara yang sudah kami terima. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui ada banyak surat suara yang cacat," katanya kepada wartawan.

Ia menyebutkan, masih ada kemungkinan jumlah surat suara yang rusak bertambah. "Jumlah kertas yang rusak tersebut masih belum semuanya. Data ini masih untuk SS (surat suara) DPD, khusus DPRD tingkat 2 dan DPR RI masih belum disortasi. Jadi, sekarang masih proses sortasi untuk SS DPD," jelasnya.

Nanti kami akan melayangkan surat pemberitahuan ke KPU pusat bahwa ada surat suara yang rusak,”

Dewiyani

Kasubag Umum KPU Dewi mengungkapkan, kerusakan pada surat suara beragam, ada lembar surat suara yang warnanya bercak-bercak, robek, juga ada terbelah jadi dua. "Nanti kami akan melayangkan surat pemberitahuan ke KPU pusat bahwa ada surat suara yang rusak," jelasnya.

Disinggung soal target penyelesaian sortasi surat suara, KPU Sumenep memasang target harus selesai pada 9 Maret. "Semoga saja

didistribusikan," terangnya.

Untuk mengantisipasi tidak sesuai target, KPU menambah tenaga pekerja untuk

melakukan sortasi. Dari yang awalnya 240, kini KPU menambah 60 pekerja baru.

"Kami menambah tenaga sor-

tasi sebanyak 60 orang. Jadi jumlah pekerja, semuanya 300 orang," sebutnya. =SYAMSUNI/MK

Tangkis Laut Ambrol Belum Diperbaiki

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH : ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

tidak ada aral melintang.

Karena pada tanggal 24 hingga 31 Maret, logistik pemilu sudah harus selesai

KECAMATAN TALANGO

KUPON

Nama Umur Alamat Nomor Kontak

RUSAK. Surat suara hasil sortasi surat suara di KPU Sumenep ditemukan sebanyak 300 surat suara rusak. Dimungkinkan logistik yang rusak bertambah karena yang telah disortasi hanya sebagian.

SUMENEP – Tangkis laut yang dibangun pada tahun 2000 di Dusun Pasar Daya, Desa Talango, Kecamatan Talango, sudah banyak yang ambrul. Namun, hingga saat belum diperbaiki. Warga mulai khawatir, karena jika tidak segera diperbaiki, air laut bisa masuk ke perkampungan.

Pantauan Koran Madura, tanah sekitar 3 meter dari tangkis laut mulai tergerus air laut. Jika dalam dua tahun ke depan tidak ada perbaikan, maka tidak menutu kemungkinan air laut merendam seluruh perkampungan.

Kepala Dusun Pasar Daya Abd Aziz mengatakan bahwa

Machan Corporation

PARAH. Salah satu warga Desa Talango, Kecamatan Talango, sedang melintas di sekitar tangkis laut yang tergerus air laut.

sejak dibangun pada tahun 2000, tangkis laut itu tak pernah diperbaiki. ”Bahkan sampai kondisinya seperti ini, belum ada perhatian dari pemerintah,” katanya, Selasa (4/3).

Kerusakan tangkis laut, menurut Aziz, disebabkan kurangnya perhatian pemerintah. Bahkan, sebelum dilakukan penyerahan, tangkis laut itu sudah ada yang mengelupas. ”Ini kan terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Karena mestinya hasil pekerjaan itu dipersoalkan,” tudingnya.

Tangkis laut yang panjangnya diperkirakan mencapai 1 kilometer itu jika tak segera diperbaiki, abrasi di pinggir laut itu akan terus bertambah. Lama-lama akan menyebabkan jebol keseluruhan. ”Di sebagian tangkis laut ini sudah ada yang jebol. Jika kebetulan pasang, maka air

laut akan meluber ke rumahrumah kami,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas PU Pengairan Sumenep Eri Susanto mengatakan, perbaikan tangkis laut di Desa Talango Kecamatan Talango tidak masuk dalam ABPD tahun ini. “Itu memang tidak masuk anggaran tahun ini,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya berjanji akan meninjau lokasi tangkis laut yang dikeluhkan warga tersebut. Jika hasil peninjauan lokasi nanti disimpulkan keberadaan tangkis laut itu benar-benar mendesak, pihaknya akan mengusahakan perbaikan yang kegiatannya akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) akhir tahun ini. ”Jika tidak bisa, akan kami usahakan masuk dalam ABPD 2015,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

E

Pemerintah Provinsi Abaikan Putusan MA Seperempat Kebutuhan Gas Nasional Disuplai dari Madura SUMENEP – Meski Mahkamah Agung telah memenangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan Blok Malio, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga saat ini belum merealisasikan putusan itu. Pemprov dinilai telah merampas hak Kota Sumekar.

Achsanul Qosasi

anggota Komisi XI DPR RI “Dengan tidak menyerahkan Blok Malio kepada Sumenep menunjukkan Pemprov telah merampas hak-hak masyarakat Madura terutama Sumenep, dengan tidak memberikan hasil migas pada Sumenep. Putusan MA itu bersifat inkrah dan wajib dijalankan oleh Pemprov Jatim,” kata anggota Komisi XI DPR RI

Achsanul Qosasi, kemarin.

Politisi Partai Demokrat asal Sumenep itu menilai tindakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melawan hukum.

Putusan inkrah itu mengharuskan Pemprov mengembalikan hak-hak masyarakat Madura atas hasil migas di Blok Malio itu.

“Kita masih punya tagihan

kepada Pemprov Jatim atas hasil migas itu yang seharusnya menjadi hak masyarakat Madura,” ungkap pria asal Kecamatan Lenteng.

Potensi Gas Potensi gas di Madura sangat melimpah. Menurutnya, Pulau Garam merupakan supplier terbesar gas nasional.

Dari 2 miliar kebutuhan gas nasional, 500 juta per tahun disuplai dari hasil gas Madura.

“Seperempat kebutuhan gas nasional disuplai dari Madura. Sedangkan tiga perempat sisa pemenuhan kebutuhan migas nasional itu dibagi tujuh blok, seperti Blok Natuna, Tangguh, Papua, Cilacap, Sumatera Selatan dan daerah lain,” jelasnya.

Namun, terkadang di Madura masih mengalami kelangkaan BBM dan gas. “Saya sebagai wakil rakyat Madura selalu protes apabila sewaktu-waktu Madura masih kekurangan gas yang notabene hanya berukuran 3 kilogram saja. Padahal Madura sebagai pemasok gas terbesar nasional, ini kan luar biasa,” jelasnya.

Oleh sebab itu, masyarakat Madura harus bersatu untuk kepentingan

Madura ke depan. Jika itu dilakukan, masyarakat Madura akan survive secara ekonomi sebab tidak lagi bergantung kepada daerah lain.

Apalagi, kebutuhan gas nasional sepenuhnya sangat bergantung kepada empat kabupaten di Madura. Sehingga, lanjut Achsanul, karena potensi SDA berupa migas yang dimiliki Madura luar biasa, akan berdampak pada kesejateraan masyarakat Madura sebagaimana Amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dia berharap pemimpin di empat Kab Madura duduk bersama meminta provinsi membuat suatu kebijakan.

Termasuk juga dengan meminta kejelasan bagaminana dana PI-nya (participating interest).

Jika harus keluar 10 persen dan dimintakan mencari investor, silakan cari investor. Tapi ingat, kata Achsanul, jangan sampai seperti kejadian yang sebelumnya. PI tidak jelas bagaimana wujudnya.

Itu lantaran bagian dari saham yang diberikan oleh investor pada masyarakat Madura. Dan itu hak Madura terhadap 10 persen yang dimiliki BUMD. =ALI RIDHO/MK

MEMBLUDAK. Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumah Sakit Umum dr. H. Moh. Anwar Sumenep melayani peserta BJPS. Tiap harinya, pengguna BPJS selalu membludak.

Pengguna BPJS Memadati RSUD Sumenep - Pasca diluncurkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per tanggal 1 Januari 2014, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anawar Sumenep tiap harinya selalu dipadati pengguna BPJS. Koordinator Front Office RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Hendrik, mengatakan, pihaknya kewalahan dalam melayani pasien, karena jumlah tenaga medis tak sesuai dengan pengguna BPJS yang datang. ”Saat ini pasien BJBS sudah mencapi 200 sampai 300 peserta, baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan petugas kami hanya berjumlah 2 orang,” terangnya.

Menurut Hendrik, untuk mendapatkan pelayanan program BPJS itu tidak rumit, sebab pasien hanya diminta fotocopi rujukan dari puskesmas atau dokter keluarga. ”Memang saat ini masih ada pasien yang belum mengerti, namun itu tidak menjadikan kami pesimis. Kami tetap terus berupaya untuk memberikan palayanan yang maksimal, yakni cepat, tepat, dan melayani pasien dengan baik,” terangnya. =ADV/JUNAEDI

INFRASTRUKTUR

Perbaikan Dam Bergantung APBN SUMENEP – Untuk memperbaiki Dam Banjeru, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Sumenep akan mengajukan perbaikan kepada pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Demikian disampaikan Kepala PU Pengairan Sumenep Eri Susanto, Selasa (4/3). Menurutnya, tidak hanya dam tersebut yang mengalami kerusakan akibat banjir pada Januari lalu.

Setidaknya ada tiga dam rusak, yaitu Dam Banjeru Desa Gapura Barat, Dam Do Desa Braji, dan Dam Desa Banjar Barat, Kecamatan Gapura.

Dari tiga dam tersebut, Dam Braji yang rusaknya paling parah.

”Baru setelah itu Dam Banjeru dan Banjar itu,” katanya. Tiga dam tersebut, kata Eri, akan diusulkan melalui dana APBN. Karena pengusulan untuk tahun 2014 sudah berjalan, maka diajukan untuk mendapatkan pada 2015 nanti.

Untuk mengantisipasi makin parahnya kerusakan, Eri berjanji akan melakukan perbaikan seadanya. ”Nanti akan kami lihat mana yang lebih dahulu dan lebih mendesak untuk dilakukan perbaikan,” ujar Eri. Eri berharap dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini juga dapat mengajukan.

Sehingga, upaya perbaikan tiga dam bisa dilakukan walaupun hanya sebagian kecil dari kerusa-

Nanti akan kami lihat mana yang lebih dahulu dan lebih mendesak untuk dilakukan perbaikan,”

Eri Susanto

Kepala PU Pengairan Sumenep

kan itu. ”Cuma untuk rusak yang kecil-kecil saja,” sambungnya.

Khusus untuk Dam Banjeru, Eri berjanji akan melakukan perbaikan dengan menggunakan

dana tanggap darurat. Sebab, di dam tersebut dibutuhkan perbaikan dalam waktu dekat. Kerusakan dam ini terjadi di bagian spiluinya. ”Ada anggaran dana

tanggap darurat sekitar Rp 80 juta, kalau cukup akan diperuntukkan untuk itu,” tandas Eri. Jika tidak, dikhawatirkan akan berdampak kerusakan lebih parah di bangunan yang lain. Bahkan jika ke depan curah hujan tetap tinggi dan dam tersebut semakin parah rusaknya akan mengancam keselamatan warga yang ada di hilir sungai.

Seperti diberitakan, puluhan rumah dan lahan pertanian di Dusun Panele pada 25 Januari lalu tergenang banjir akibat luapan Kali Panele yang tidak dapat menampung air. Selain itu, air juga menyebabkan belasan haktare tambak ikan warga meluap. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014|NO. 0314|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 5 MARET 2014 NO. 0314 | TAHUN III

F

Kemenag Tidak Bernyali Sosialisasi ONH 2014 Masih Menanti Nilai BPIH PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemanag) Pamekasan menyatakan belum berani menyampaikan informasi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diperkirakan akan mengalami penurunan dibanding tahun lalu.

Lembaga tersebut menunggu kepastian nilai BPIH tahun ini melalui pengumuman resmi dari pemerintah.

Kepala Seksi Haji dan Umroh, Abdul Wafi mengatakan turunnya BPIH tahun ini masih sebatas wacana, karena belum

ada pembahasan antara Kementerian Agama RI dengan DPRD RI, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden tentang besaran BPIH. “Meskipun saat ini sudah beredar di beberapa media tentang perkiraan besaran BPIH,

namun hal tersebut belum dijadikan dasar, sekalipun nantinya perkiraan itu benar dan tepat,” katanya.

Kemenag, kata dia, baru akan menyampaikan informasi besaran BPIH setelah ada pengumuman resmi dari pemerintah. Pengumuman itu biasanya tidak hanya berkaitan dengan besaran biaya penyelenggaraan haji, namun disertai dengan batas akhir pelunasannya. Sambil lalu menunggu terbitnya pengumuman itu, Kantor Kemenag Pamekasan mempersiapkan administrasi jemaah

haji.

Jika mengacu pada Sistem Komputerisasi Haji (Siskohaj), jumlah jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang akan berangkat tahun ini sebanyak 556 jemaah. Mereka merupakan pendaftar sejak tahun 2009.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini meminta Kantor Kemenag Pamekasan melakukan persiapan dini, untuk memaksimalkan pelayanan terhadap jamaah. Evaluasi sementara yang dilakukan oleh Komisi D DPRD

Pamekasan, pelaksanaan haji tahun lalu, cukup baik dan bila memungkinkan lebih ditingkatkan kembali.

Untuk diketahui Pemerintah dan DPR menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2014 M /1435 H rata-rata sebesar 3.219 dolar AS atau turun sebesar 308 dolar AS dibandingkan tahun lalu sebesar 3.527 dolar AS. Dengan harga tersebut diperkirakan besaran BPIH tahun ini tidak sampai Rp 34 juta. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

PENDIDIKAN

Madrasah Tidak Memenuhi Standar Akan Ditutup PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan akan menghapus madrasah yang tidak memenuhi standar sebagai sebuah sekolah, sekalipun madrasah tersebut sudah lama berdiri. Instansi tersebut juga akan memperketat pengajuan izin pendirian madrasah baru di wilayah tersebut.

Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenag, Juhedi mengatakan langkah tersebut untuk menyesuaikan dengan aturan yang menentukan sebuah madrasah harus memiliki standar minimal murid dan berada dalam jarak tertentu dengan sekolah yang sama. Selain itu, ada ketentuan sebuah madrasah hanya bisa didirikan di lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dan kualitas guru yang memadai.

“Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka kami akan menutup madrasah tersebut, baik di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (tingkat dasar), Madrasah Tsanawiyah (menengah pertama), dan Madrasah Aliyah (menengah atas),” katanya.

Mantan Kasi Haji dan Umrah itu menyatakan saat ini jumlah madrasah di Pamekasan sebanyak 315 untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), 191 untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 87 Madrasah Aliyah (MA). Jumlah tersebut sudah termasuk madrasah swasta dan negeri.

Hasil evaluasi sementara, madrasah yang ada di wilayahnya masih memenuhi standar dengan jumlah siswa berada di atas batas

minimal. Namun jika pada tahuntahun berikutnya ditemukan madrasah yang tidak memenuhi standar, Kantor Kemenag Pamekasan akan menghapus dan mencabut izin operasionalnya.

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap semua madrasah untuk mengetahui perkembangannya,” jelasnya.

Perkembangan yang dia maksud mengacu kepada standar pengelolaan kelembagaan dan standar pengelolaan pendidikan nasional.

Jika kedua standar tersebut sudah memenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap penerapan kurikulum.

Untuk pendirian sekolah baru, jelas Juhedi, sejak tahun lalu sudah memperketat pemberian izin pendirian. Ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk pendirian madrasah baru. Jika satu tahap saja tidak dipenuhi, maka izin pendirian tersebut tidak akan diterbitkan.

“Apalagi, saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Agama nomor 74 tahun 2013, yang mengatur tentang pendirian madrasah swasta,” katanya.

Pengetatan izin sekolah baru itu untuk meningkatkan mutu madrasah sehingga sesuai dengan standar pendidikan nasional, sehingga kualitas pendidikan di lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Agama itu tetap terjamin.

Anggota Komisi VIII DPR RI, MH Said Abdullah meminta Kementerian Agama RI melakukan evaluasi intensif terhadap lemba-

ga pendidikan di daerah-daerah.

Terutama di daerah yang memiliki basis keagamaan yang kuat.

Sementara ini, kata dia, lembaga

gap sebagai salah satu benteng pendidikan yang secara khusus menekankan pada pembentukan karakter generasi.

terhadap lembaga pendidikan agama ini berkurang, maka dikhawatirkan benteng ini akan rapuh,” katanya.

pendidikan agama masih diang-

“Jika perhatian pemerintah

=FAKIH AMYAL/MUJRAH

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 5 MARET 2014 NO. 0314| TAHUN III

G

PENYERAPAN DANA

DBHCT 2013 Tidak Termanfaatkan

KARAT. Ratusan BB sepeda motor yang menumpuk di halaman belakang Polres Pamekasan kemarin.

Tumpukan Motor Hasil Operasi Terbengkalai Kapolres: Tidak Tahu BB itu Akan Diapakan PAMEKASAN - Ratusan sepeda motor sitaan dibiarkan menumpuk begitu saja di halaman belakang Mapolres Pamekasan yang terletak di Jl Stadion. Pantauan koran ini, Selasa (4/3), semua barang bukti (BB) hasil tindakan represif aparat dalam menindak kejahatan itu terlihat berkarat dan usang, bahkan ada yang sudah tertutupi rumput-rumput liar.

Sepeda motor sitaan tersebut tidak hanya berplat nomor Pamekasan, tetapi ada yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti berplat nomor Jakarta, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Semuanya merupakan hasil operasi jajaran Polres Pamekasan selama kurang lebih lima tahun terakhir.

Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman belum menentukan langkah terkait keberadaan ratusan motor sitaan itu. Apakah akan dibiarkan begitu saja, dilelang atau dimusnahkan.

Hanya saja pihaknya mengatakan sudah mendata semua sepeda motor itu dan sudah melaporkannya ke Polda Jawa Timur (Jatim).

Selanjutnya pihaknya tinggal

menunggu perintah dari Polda. ”Kami meminta petunjuk kepada Polda Jatim, terkait tindak lanjut untuk sepeda motor BB itu,” kata AKBP Nanang.

Dia menerangkan pihaknya tidak bisa bertindak begitu saja, tapi harus melalui pentunjuk atasannya. Karena setiap tindakan harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.

Apalagi kepolisian diatur dengan undang-undang atau peraturan khusus. Jika petunjuknya harus dimusnahkan atau ada pola lain, pihaknya akan melaksanakan sesuai petunjuk tersebut.

Selain meminta petunjuk ke Polda Jatim, pihaknya juga sudah mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pen-

gumuman dan informasi Polres Pamekasan dan media massa, terkait keberadaan ratusan sepeda motor yang disita. Tujuannya agar masyarakat yang merasa memiliki kendaraan-kendaraan itu, bisa langsung diambil ke Mapolres Pamekasan dengan membawa kelengkapan surat-suratnya.

Kendaraan-kendaraan tersebut dijaring dalam berbagai operasi. Seperti operasi tilang di jalan raya, karena saat dicegat tidak bisa menunjukan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). Kendaraan ini bisa diambil dengan syarat membawa kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut. Kemudian hasil operasi balapan liar (bali), operasi pencurian kendaraan bermotor (curanmor), operasi tindakan kriminal semacam penjambretan, pencurian, pembunuhan, judi, korupsi, dan tindakan kriminal lainnya. ”Mumpung sepeda motor itu masih di Mapolres Pamekasan, silakan kalau ada masyarakat yang merasa memiliki segera diambil saja,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja instansi pemerintah dalam mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2013, yang tidak terserap secara maksimal.

Menurut penilaian Halili, tidak terserapnya DBHCT menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan dana konpensasi daerah penghasil tembakau tersebut tidak serius merencanakan program, sehingga banyak rencana kegiatan yang semestinya dilaksanakan dengan dana tersebut, tidak terlaksana.

Semestinya, SKPD tersebut tidak terlebih dahulu mengajukan dana sebelum ada perencanaan yang matang tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga pemanfaatan dana bagi hasil cukai tersebut bisa lebih dirasakan.

Sementara ini, SKPD mengajukan anggaran melalui DBHC, sedang kegiatan yang akan dilaksankaan masih belum terencana dengan baik. “Matangkan rencana programnya, baru mengajukan dana,” katanya.

Ia meminta pada tahun ini pengajuan dana melalui DBHC hanya dilakukan setelah persiapan dan perencanaan program yang akan dilaksanakan sudah matang, sehingga kegagalan

penyerapan DBHC tahun lalu tidak terulang pada tahun ini.

Ia menyatakan sampai saat ini ada beberapa dinas yang belum mampu menyerap DBHCT tahun lalu secara penuh. Namun ia mengaku belum mengetahui secara pasti instansi tersebut karena belum menerima laporan resminya.

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2013 untuk Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 45,3 miliar. Dana segar tersebut diperuntukkan pelaksanaan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 84 Tahun 2008 kriteria program yang bisa didanai melalui sumber dana tersebut harus berkaitan dengan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Di Pamekasan pelaksana program DBHCHT 2013 ini diserahkan kepada tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), antara lain Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, RSUD dr Slamet Martodirdjo, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Bagian Administrasi Hukum. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

SIMULASI PAM PEMILU Sejumlah anggota Dalmas Polres Pamekasan mengamankan aksi massa salah satu pendukung salah satu capres pada simulasi pengamanan pemilu di Pamekasan Madura, Jatim. Simulasi Pengamanan Pilpres dan Pileg tersebut melibatkan TNI/Polri dan Sat Pol PP.

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 5 MARET 2014|NO. 0314|TAHUN III

Pelajar MAN Kian Berkuasa Ruang Kerja Kepala Madrasah Ditutup Paksa PAMEKASAN – Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan kembali melakukan aksi mogok belajar dan menutup paksa ruang kerja kepala madrasah tersebut, Selasa (4/3).

Aksi itu sebagai kelanjutan aksi sebelumnya menuntut pergantian Achmad Taufiqi sebagai kepala MAN. Aksi dimulai sekitar pukul 08.00 pagi saat jam pelajaran pertama dimulai. Dalam aksi yang melibatkan seluruh siswa itu diawali dengan berkumpul di Aula Madrasah dan dilanjutkan dengan menutup setiap pintu ruangan dengan kursi dan peralatan lainnya.

Salah seorang siswa, Ferdiansyah Alif mengatakan mereka ingin segera ada kejelasan atas tuntutan pergantian kepala madrasah yang selama ini mereka suarakan.

“Kami ingin segera ada kejelasan.

Kondisi ini akan terus terjadi jika pemerintah tidak segera memenuhi tuntugan kami,” katanya.

Mantan Wakil Kepala Urusan Kesiswaan, Imam Suprapto mengaku sangat prihatin dengan kondisi di madrasah tempatnya

bertugas tersebut. Sebab sejak

beberapa bulan terakhir, kegiatan

di madrasah tersebut terganggu

akibat adanya aksi siswa yang menolak Achmad Taufiqi sebagai kepala MAN. “Kami berharap segera ada sikap dari pemerintah agar kondisi seperti ini tidak terus berlanjut,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Muarif Tanthowi mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Kanwil Kemenag Jatim, karena kewenangan mengganti kepala MAN merupakan kewenangan Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Ia mengaku sudah menyampaikan tuntutan para siswa itu dan juga berharap segera ada keputusan. Sebab dirinya khawatir jika kondisi itu terus berlanjut, akan mengganggu persiapan pelaksanaan Ujian Nasional yang akan berlangsung tidak lama lagi.

Penolakan para siswa terhadap Achmad Taufiqi karena adik kandung mantan Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Normaluddin itu dianggap tidak layak memimpin MAN Pamekasan. Taufiqi dianggap sering berselisih dengan guru di madrasah tersebut dan cenderung bersikap arogan.

Penolakan diwujudkan para siswa dengan menggelar aksi unjukrasa dan mogok belajar. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PENGELOLAAN AIR MINUM

Rencana Pemerintah di Kecamatan yang Rawan Kekeringan PAMEKASAN - Pada tahun ini, pemerintah telah menyiapkan dana untuk penyediaan infrastruktur air minum di 16 titik di lima kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Lima kecamatan itu masing-masing Kecamatan Waru, Pegantenan, Kadur, Palengan, dan Kecamatan Larangan.

Anggaran yang akan digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Pengembangan Kinerja Pengolaan Air Minum dan Air Limbah. Dalam program tersebut dana dibagi menjadi dua kategori, pertama dana reguler sebesar Rp 2,5 miliar, kedua dana tambahan sebesar Rp 2.5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Muharran menjelaskan program tersebut bertujuan menjamin penyediaan air minum

bagi warga di daerah rawan kekeringan. Program itu, katanya, tengah dalam tahap perencanaan dan survei titik yang diperkirakan terdapat sumber mata air dengan debit air yang besar.

“Sekarang pelakasaaan survei sudah hampir selesai, sementara tahap perncanaan diperkirakan baru 25 hingga 30 persen,” katanya.

Dari servei yang telah dilakukan akan dicari titik sumber mata air yang debit airnya tertinggi, karena nantinya sumur tersebut akan digunakan dalam waktu panjang dan tidak hanya pada musim kemarau. Airnya diharapkan bisa dipasok untuk warga di kecamatan sekitarnya.

Pencarian titik sumber mata itu, kata Muharram, akan dilakukan dengan menggunakan sistem geolistrik, yaitu alat dengan metode geofisika aktif yang menggunakan arus listrik untuk

menyelidiki material di bawah permukaan bumi.

Ia berharap semua titik yang

akan dilakukan pengeboran memiliki debit air besar, agar mampu melayani kebutuhan air warga

yang ada di wilayah pantura yang menjadi langganan krisis air. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Warga antre untuk mendapatkan air bersih yang di berikan donatur di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 5 MARET 2014 NO. 0314| TAHUN III

I

Ratusan THL Tak Terbayar Tiga Bulan Kepala BPKA: Silakan Tanyakan ke Dispenda PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menunggak pembayaran ratusan tenaga harian lepas, diantaranya honor dua penjaga taman Tirta Basuki di Jl Raya Nyalaran, Pamekasan. Tunggakan honor yang belum dibayar mencapai tiga bulan, yaitu honor Desember 2013, Januari, dan Februari 2014. Kedua orang penjaga taman tersebut adalah Moh. Juhrah, 55, dan Abdul Kadir, 50. Masing-masing adalah penjaga siang dan penjaga malam.

Kedua petugas itu tidak tahu kenapa honor yang biasa mereka terima rutin tiap bulan saat ini terhenti. Meski demikian keduanya tetap menjalankan tugasnya hingga Selasa (4/3), kemarin.

Salah satu penjaga taman, Moh. Juhrah mengatakan selalu datang ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) di Jalan Stadion, dalam tiga bulan terakhir.

Sebab ia biasa mengambil honor di tempat itu. Sekarang dinas ini sudah dipecah menjadi dua perJanuari 2014, menjadi Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Asset (BPKA). Saat mengecek ke kantor tersebut , keduanya selalu menerima jawaban honornya belum keluar.

Moh. Juhrah sudah 27 tahun menjadi penjaga taman tersebut, sedang Abdul Kadir sudah bekerja 15 tahun. Keduanya biasa menerima honor masing-masing Rp 800 ribu per-bulan. Karena sudah berusia lanjut, mereka tetap konsisten menjalankan tugas yang sudah menjadi tanggungjawabnya selama puluhan tahun itu. Untuk bekerja yang lain, mereka merasa tidak mungkin, sebab tidak akan ada juragan yang bakal menerima

kata Agus.

Honor para THL itu nantinya akan dirapel dibayar sekaligus,

sesuai jumlah honor yang belum terbayar. Berdasar data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Pamekasan, saat ini ada sekitar 1.200 THL di Pamekasan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

pekerja tua seperti Juhrah dan Kadir. ”Kami tetap sabar, siapa tahu sebentar lagi, atau bulan ini honor kami kembali turun,” kata Juhrah.

Kepala DPPKA, yang sekarang menjabat Kepala BPKA, Taufikurrachman mengatakan kurang paham terkait honor dua orang penjaga Taman Tirta Basuki itu.

Alasan dia karena DPPKA sudah dipecah. ”Silakan tanyakan ke Dispenda saja, sekarang bagian pendapatan sudah berdiri sendiri,” katanya.

Kepala Dispenda Pamekasan, Agus Mulyadi mengatakan honor dua orang tersebut memang belum keluar, karena mereka tergolong Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemkab Pamekasan.

Menurut Agus, tidak hanya honor dua orang itu saja yang belum turun, tapi honor seluruh THL di Pemkab Pamekasan juga belum dibayar. Hal ini terjadi karena sekarang awal tahun, Dispenda harus mengajukan honor THL ke Pemkab Pamekasan, dalam hal ini Bupati Pamekasan. ”Pengajuan sudah kami lakukan ke Bupati, tapi hingga sekarang belum turun, mungkin masih diproses. Jika sudah turun, honor para THL itu langsung diberikan,”

MENANTI CPNS

Nasib Tenaga Honorer K-2 Kian Tergantung PAMEKASAN – Pemerintah terkesan sengaja menggantung nasib 1.278 tenaga honorer kategori dua (K-2) di Kabupaten Pamekasan yang tidak lulus pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan untuk menentukan nasib tersebut berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

(Kemenpan-RB).

Kepala BKD Pamekasan, Lukman Hadi Mehdia mengatakan saat ini lembaganya hanya menunggu kebijakan dari kementerian tersebut. Menurutnya, persoalan itu sudah menjadi masalah nasional, sehingga proses berikutnya juga membutuhkan kebijakan secara khusus.

Lukman menjelaskan beberapa waktu lalu sempat digelar rapat koordinasi secara nasional

dengan melibatkan Gubernur, Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) dari seluruh kabupaten/ kota se Indonesia. Pada pertemuan tersebut disampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di daerah pasca diumumkannya peserta tes yang dinyatakan lulus. Salah satunya adalah tuntutan mengenai nasib tenaga honorer K2 yang tidak dinyatakan lulus. ”Tuntutan dari masing-masing daerah hampir sama, yaitu

pengangkatan tenaga honorer melalui rekrutmen CPNS secara bertahap atau menambah kuota yang lulus menjadi tiga puluh persen,” katanya.

Menurutnya kebijakan tiga puluh persen tersebut dihitung secara nasional, bukan didasarkan pada jumlah K-2 di masing-masing daerah, seperti dipahami sebagian masyarakat.

Di Pamekasan mendapatkan kuota sebelas persen dari jumlah K-2, demikian pula di daerah lain

dengan prosentase yang mungkin tidak sama sehingga di tingkat nasional tercapai kuota tiga puluh persen. ”Banyak yang mengira tiga puluh persen itu berdasar jumlah K-2 di masing-masing daerah, padahal tidak seperti itu,”jelasnya.

Lukman berharap sembil menunggu kebijakan dari pemerintah, untuk sementara tenaga K2 tetap pada aktivitas sebagaimana biasa. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Sampang J

KORAN MADURA JKORAN PROBOLINGGO

Sampang

RABU 5 MARET 2014 No. 0314 | TAHUN III

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

MADURA

Bupati-Wabup Tak Harmonis?

Wabup: Isu itu Tidak Benar Sampang - Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono membantah dirinya tidak akur dengan Bupati A Fannan Hasib dalam menjalankan roda pemerintahan di kabupaten itu.

“Isu itu tidak benar. Sampai saat ini kami tetap harmonis,” kata Wabup Fadilah Budiono saat menemui massa pengunjuk rasa di kantor pemkab setempat, Selasa (4/3).

Wabup mengemukakan hal itu menanggapi pertanyaan mahasiswa pengunjuk rasa yang menyatakan, bahwa duet kepemimpinan Fannan Hasib-Fadilah

Budiono kini mulai retak, sehingga keduanya jarang terlihat bersama-sama.

Mahasiswa menilai hal itu pula yang menyebabkan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sampang dalam tiga bulan terakhir ini cenderung jalan di tempat. Mahasiswa juga menyebutkan indikasi ketidak harmonisan Bupati Sampang dan wakilnya terlihat dari berbagai kegiatan dinas.

Biasanya, setiap ada bupati, wakilnya selalu mendampingi kegiatannya, termasuk dalam berbagai acara seremonial yang digelar pemkab, namun akhirakhir ini yang nampak hanya bupati sendiri.

“Awalnya tidak seperti itu.

Setiap ada bupati, di situ pasti ada

wakilnya,” kata juru bicara mahasiswa dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (IKMAS), Zaenal.

Wabup Fadilah Budiono mengatakan, dirinya tidak sering ikut kegiatan bupati karena kini wabup sudah memiliki tugas tersendiri sebagai wakil, sehingga tidak setiap kegiatan harus datang secara bersama-sama.

Unjuk rasa yang digelar mahasiswa Sampang, Selasa (4/3) itu digelar dalam rangka memperingati satu tahun kepemimpinan pasangan Bupati Fannan Hasib dan Wakilnya Fadilah Budiono.

Aksi yang digelar mahasiswa yang mengatas namakan diri Ikmas ini dimulai dari lapangan Wijaya kusuma menuju Kantor Bupati Sampang. Massa bergerak berjalan kaki dengan membawa

sejumlah poster dan spanduk yang berisi kritikan atas kinerja pemkab Sampang yang dinilai kurang optimal.

Banyaknya penyimpangan dalam program pembangunan yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan pemkab Sampang juga menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi itu.

Tidak hanya itu, pengunjuk rasa ini juga mempertanyakan realisasi sejumlah program yang sempat dijanjikan pasangan Bupati dan Wakil Sampang ini saat berkampanye mencalonkan diri sebagai bupati. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat kecil dan sistem pemerintahan yang bebas praktik KKN. Aksi yang dilakukan maha-

siswa di halaman kantor Pemkab Sampang ini sempat memanas, saat mahasiswa berupaya menemui langkah Bupati Fannan Hasib. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, dan emosi mahasiswa reda, setelah Wabup Sampang Fadilah Budiono menemui pengunjuk rasa.

Duet Fannan Hasib dan Wakilnya Fadilah Budiono dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sampang oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada tanggal 26 Februari 2013.

Kedua pasangan ini terpilih menjadi Bupati Sampang periode 2013-2018, setelah berhasil meraih dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah yang digelar 12 Desember 2012. =ABDUL AZIZ/ANT

SURAT SUARA

KPU Akhirnya Terima Logistik

KPU Sampang telah menerima surat suara Pemilihan Umum Legislatif 2014. Sebelum didistribusikan, logistik tersebut disimpan di Gor Tenis Indoor Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang.

Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang akhirnya menerima sebanyak 3.227.104 lembar surat suara Pemilihan Umum Lagislatif (Pileg) yang akan digelar 9 April nanti. Logistik yang diterima berupa surat suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

“Hari ini kita sudah terima 3.227.104 surat suara untuk Pileg. Rencananya kemarin tanggal 3 Maret, tapi sampainya hari ini tanggal 4 Maret,” ucap Komisioner KPU Sampang Hernandi Kusuma Hadi, Selasa (4/3).

Logistik tersebut terbagi dalam 3.231 kotak dan disimpan di dua tempat. Logistik tersebut disimpan di gudang KPU di Jalan Makbul Kelurahan Polagan dan lapangan Tenis Indoor Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang.

Surat suara tersebut akan mulai dilipat mulai Kamis 6 Maret besok. “Untuk mempercepat waktu saja, karena tanggal 6 Maret ini kita sudah lakukan pelipatan surat suara,” katanya saat ditanya kenapa disimpan di tempat berbeda.

Disinggung kekurangan jumlah surat suara atau adanya kerusakan, pihaknya belum bisa memastikan karena belum dilakukan penyortiran.

“Kalau masalah jumlah kekurangan atau kerusakan belum tahu karena kan belum penyortiran.

Nanti kalau memang sudah penyortiran baru mungkin ketahuan, “jelasnya.

Logistik tersebut dijaga ketat petugas dari aparat kepolisian dan KPU sendiri. “Dua lokasi penyimpanan ini tetap kita jaga,” imbuhnya, memastikan logistik tersebut aman. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

K

LAKA LANTAS

Mobil Humas Kejari Kecelakaan Sampang – Kecelakaan karambol yang terjadi di Jalan Raya Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Selasa (04/3) sekitar pukul 07.00 Wib melibatkan mobil milik Sucipto Humas Kejaksaan Negeri setempat. Meski tak ada korban jiwa, mobil tersebut ringsek.

Kecelakaan bermula saat mobil Daihatsu Terios bernopol R 9498 HC yang dikendarai oleh Jokowi Dodo (34), warga Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, melaju dari arah barat menuju ke arah timur dengan kecepatan tinggi.

Tak jauh dari Mapolsek Jrengik, kendaraan tersebut tiba-tiba oleng ke kanan dan keluar dari marka jalan. Akibatnya menabrak mobil dari arah berlawanan yakni mobil Daihatsu Terios nopol L 1615 W yang dikemudikan oleh M Fahrus Salam Habibi (30) warga Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Pada saat bersamaan, dari arah timur meluncur mobil Toyota Inova bernopol B 2402 KWH yang dikemudikan oleh Sucipto, Humas Kejaksaan

Negeri Sampang. Mobil Sucipto menghantam dari arah belakang.

Mengingat, jaraknya terlalu dekat hingga mengakibatkkan ketiga kendaraan tersebut rusak berat.

Moh Imam (27), saksi mata, mengatakan, kecelakaan itu terjadi diduga pengemudi mobil pertama kali yang melaju dari arah barat tersebut mengantuk. Sehingga, tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Sebab, mobil milik Jokowi itu oleng memakan marka jalan, yang kala itu dua mobil kendaraan datang dari arah berlawanan.

Melihat kondisi kecelakaan itu, beberapa warga lainya berhamburan keluar untuk menolong seluruh pengemudi mobil agar dibawa ke puskesmas setempat. Bahkan, salah satu korban kecelakaan langsung dievakuasi ke RSUD Sampang.

“Pas kejadian itu banyak warga langsung menolong semua pengemudi, Mas. Ada yang dibawa ke Puskesmas dan juga langsung ke rumah sakit Sampang,” jelasnya.

Berdasarkan di lapangan, kecelakaan menyebabkan arus

lalu lintas dari dua arah sempat macet. Lantaran, posisi terakhir kendaraan tersebut menghadang di jalan raya. Namun, pihak Polsek Jrengik yang dibantu langsung oleh Satlantas Polres Sampang langsung bisa mengendalikannya.

Proses evakuasi kendaraan kecelakaan tersebut memakan waku sekitar satu jam. Namun, meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu seluruh korban mengalami luka ringan.

Apalagi, akibat kecelakaan itu kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Kerusakan yang terjadi seluruh kendaraan berada di depan mobil.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasatlantas Polres Sampang AKP Hari Siswo menuturkan, hingga kini pihaknya belum bisa memastikan penyebab kejadian kecelakaan tersebut.

Sebab, pihaknya masih menindaklanjuti dengan mengamankan seluruh kendaraan.

“Belum tahu penyebabnya, masih dalam proses tindak lanjut,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Salah satu mobil yang terlibat kecelakaan karambol di Jalan Raya Jrengik, Kecamatan Jrengik, Selasa (4/3). Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun mobil humas kejari yang terlibat kecelakaan ringsek.

MANGKRAK: Proses renovasi penambahan kapasitas jama’ah Masjid Madegan mangkrak, Selasa (4/3).

TEMPAT BERSEJARAH

Perbaikan Masjid Madegan Mangkrat Masjid Madegan, sebuah masjid yang konon katanya merupakan masjid tertua dari beberapa masjid yang ada di Madura, kira-kira sudah mencapai enam abad lamanya.

Hal tersebut dapat dilihat pada keempat tiang penyangga yang sudah tidak tegak lurus lagi.

Masjid Madegan yang kira-kira berukuran 25 x 30 meter persegi ini sudah ada pada zaman Sunan Giri. Uniknya lagi, meskipun ke empat tiang penyangganya sudah tidak tegak lurus lagi konstruksi bangunan masjid madegan masih terlihat kokoh meskipun terlihat sudah dilakukan beberapa renovasi dan perluasan kapasitas jama’ah.

Seperti apa sejarahnya?

Dulunya masjid ini bernama masjid tantoh. Sumur dan lima pohon sawu yang ada di pekarangan masjid ini juga sama dengan nama masjid tersebut yaitu sumur tantoh dan pohon sawu kecik tantoh. Selain tempat beribadah, Masjid madegan juga merupakan tempat dilakukannya prosesi sumpah pocong, hal tersebut dibuktikan selama satu sampai dua bulan terakhir adanya 9 orang yang sudah di sumpah pocong. Dilakukan prosesi sumpah pocong untuk membuktikan sebuah kebenaran karena ditenggarai melakukan perbuatan asosial, misalnya pembuktian dugaan terhadap penganut ilmu sihir, perebutan hak milik tanah, bahkan kejujuran seseorang yang dititipi barang.

Setelah melihat-lihat kondisi sekitar, ada warga yang bisa ditemui Koran Madura.

Namanya Mohammad Ghufron (52). Dia merupakan salah satu

pengurus masjid. Setelah itu tanpa basa-basi, Koran Madura langsung menghampiri dan menanyakan masalah renovasi yang terlihat tidak beroperasi lagi. ”Terhentinya sementara renovasi pelebaran kapasitas jama’ah masjid ini dikarenakan minimnya dana yang ada, jika ada dana lagi nanti pasti diteruskan,” ujarnya, Selasa (4/3).

Dijelaskannya, pemasukan dana renovasi masjid diperoleh dari kotak amal yang terdapat di masjid. Biasanya, kurang lebih Rp 600 ribu yang terkumpul setiap minggunya. Kotak amal itu dibuka setiap enam bulan sekali dan bisa menghasilkan kurang lebih Rp 8 juta.

Selain pemasukan dari kotak amal, sejumlah wargapun ikut serta dalam proses renovasi masjid. “Ada yang menyumbang 20 sampai dengan 50 sak tanah. Ada juga yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu sedangkan untuk melanjutkan renovasi ini membutuhkan dana sekitar Rp 25 juta untuk membeli bahan bangunan. Dan, untuk menyelesaikan semua renovasi ini membutuhkan dana sekitar kurang lebih Rp 300 juta,” tuturnya.

Setelah ditanyakan apakah pihak Pemkab Sampang sudah ikut membantu pembangunan masjid bersejarah tersebut, Ghufron mengaku belum pernah ada bantuan apapun dari Pemkab kota bahari ini. Menurutnya, pengurus Masjid Madegan membuat proposal untuk renovasi masjid bersejarah itu. ”Biasanya kalau proposal itu berbelit-belit urusannya Mas,” ungkapnya. =CR2/ LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

Rp 455,2 Juta Disita dari Dispendaloka SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menyita uang sebesar Rp 455,2 juta di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset (Dispendaloka) Sampang, Selasa (4/3) pukul 14.40 WIB. Uang tersebut diduga sebagian dari uang korupsi pengadaan bibit bentul dan ubi kayu serta pupuk organik dan unorganik TA 2013 yang ditangani Dinas Pertanian (Disperta).

Pantauan Koran Madura, uang haram tersebut berasal dari setoran Kabid Tanaman Pangan Disperta Wahet. Dalam dokumen penyetorannya tertera bahwa uang ratusan juta itu meruapakan uang pengembalian Intensifikasi Tanaman Padi Palawija TA 2013.

Inisiatif pengembalian uang itu muncul setelah inspektorat menemukan kejanggalan pengelolaan proyek tersebut oleh beberapa CV. Diantaranta CV Nuri Bahana, CV Barokah Utama, CV Samsu Indah

Abadi, dan CV Surya Multi Utama.

Semua CV tersebut terlibat dalam pengelolaan proyek ratusan juta rupiah itu.

Hanya saja, pengembalian uang tersebut tidak bisa dibenarkan secara hukum. Sebab, sebelum ada proses penyelidikan dari Kejari Sampang tidak ada tandatanda dari semua stakeholder proyek Disperta tersebut untuk mengembalikan dana yang tidak terpakai. Malah, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut

Keluarga Besar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sampang

Mengucapkan

Selamat dan Sukses Satu Tahun Kepemimpinan Al-Falah Bupati A Fannan Hasib & WaKIL bupATI Fadilah Budiono

Hary Soeyanto Kepala Bappeda

membuat SPj (Surat Pertanggungjawaban) palsu yang menerangkan seolah-olah proyeknya sudah tuntas. Sehingga, uang yang tersisa bisa dicairkan dari Bank Jatim.

Kepala Kejari Sampang Abdullah melalui Kasi Pidsus Ach Fauzan menuturkan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan sejak beberapa bulan yang lalu.

Menurutnya, sisa uang tersebut seharusnya sudah dikembalikan

ke kas negara saat proyek itu tidak bisa dituntaskan. Tetapi, kata dia, yang terjadi malah baru mau dikembalikan setelah Kejari melakukan penyelidikan dan menemukan perekayasaan proyek yang tidak dikerjakan menjadi seolah-olah selesai sudah dikerjakan. ”Kalau dikembalikan sekarang ya semakin mempermudah proses penyidikan. Sebab, perbuatan yang merekayasa pekerjaan proyek itu sudah melanggar

hokum. Apalagi, uangnya dengan sadar sudah dicairkan dan diambil. Itu kan sudah TA 2013, tapi kenapa baru mau dikembalikan,” katanya.

Dijelaskannya, hasil penyelidikan tim Kejari menunjukkan bahwa para petani di bawah mengaku tidak pernah mendapatkan pengerjaan proyek pengadaan bibit dan pupuk tersebut. Berawal dari pengakuan itu, Kejari kemudian mengembangakan penyidikan hingga bisa memantau perputaran uang dari proyek tersebut. Bahkan, meneurut Fauzan, pengembalian uang sebesar Rp 455,2 juta itu sudah diketahui tim Kejari jika akan dikembalikan Kemarin (4/3) oleh Kabid Tanaman Pangan Disperta Wahet ke Dispendaloka. ”Kami sudah memonitor kegiatan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini (pengadaan bibit dan pupuk). Termasuk pengembalian uang ini juga sudah kami cium sebelumnya. Makanya kami langsung melakukan penyitaan secara cepat,” tuturnya.

Untuk diketahui, uang Rp 455,2 juta itu disetorkan sekitar pukul 11.30 WIB oleh Kabid Tanaman Pangan Disperta Wahet ke Dispendaloka. Selang tiga jam kemudian, Kejari langsung melakukan penyitaan di Kantor Dispendaloka pada pukul 14.40 WIB. =MIFTAHUL ULUM

MALFUNGSI

Kantin di Tempat Parkir Gedung DPRD SAMPANG – Tempat parkir yang seharusnya ditempati kendaraan bermotor tampaknya tidak berlaku di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sampang. Di sana, sebagian tempat parkir bagian selatan gedung kini beralih fungsi sebagai kantin.

Di tempat parkir bagian selatan itu, sekarang ada kantin yang berukuran kurang lebih 5 x 2 meter yang terbuat dari anyaman bambu. Sehingga, tempat parkir yang seharusnya seluas kurang lebih 13 x 5 meter kini menjadi semakin sempit.

Tamsul, Ketua LSM Madura Development Wacth (MDW) mengungkapkan bahwa kantin yang berada ditempat parkir itu memang sudah tidak layak.

Sebab, kantin tersebut seharusnya ada lokasi khusus yang memang disediakan oleh pemerintah setempat. Apalagi tempat parkir itu untuk parkir kendaraan yang dipruntukkan kepada anggota DPRD Sampang. Jadi, jangan sampai disalahgunakan. ”Jika memang kantin itu dibutuhkan oleh anggota dewan, seharusnya mempunyai inisiatif

untk dianggarkan melalui APBD, sehingga detribusi yang masuk ke pemerintah daerah itu jelas.

Jika kantin tersebut disediakan tempat yang layak, maka ada korelasi dengan kantin yang dibuat dengan retribusi yang dibayarkan oleh kantin kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini nantinya juga ada peningkatan PAD,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (4/3).

Sementara itu Sudarmanto, Sekretaris Dewan (Sekwan)

Sampang menjelaskan, keberadaan kantin tersebut memang dibutuhkan oleh semua karyawan DPRD Sampang. Apalagi, jika ada tamu dari luar yang berkunjung ke Kantor DPRD Sampang tentu akan mempermudah pelayanan makan minumnya. “Sebenarnnya kantin tersebut memang dibutuhkan untuk memaksimalkan kebutuhan karyawan semua yang ada di kantor dewan,” ujarnya. =CR1/ LUM

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014

RABUNo. 5 MARET 2014| |TAHUN No. 0314 |IIITAHUN III 0314

M M

Eksekutor Guru Bisa Dihukum Mati Kesaksian Para Saksi Memberatkan Terdakwa BANGKALAN - Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan kembali menggelar sidang pembunuhan atas Munir Buhori, (48), warga Desa/ Kecamatan Konang. Pria yang dikenal sebagai guru ngaji tersebut tewas setelah ditusuk secara bertubitubi oleh Ahmad Gombloh (36), yang berasal dari desa yang sama. Pembunuhan tersebut terjadi di Pasar Bandung, Kecamatan Konang, beberapa waktu lalu.

Dalam persidangan dengan agenda keterangan saksi itu, Ketua Majelis Hakim Andi H menghadirkan mantan istri terdakwa Komariyah dan istri korban Khoiriyah sebagai saksi. Kehadiran kedua saksi itu untuk memperjelas terkait kronologis terjadinya pembunuhan guru ngaji tersebut. Apalagi motif terjadinya pembunuhan diduga karena perselingkuhan antara korban dengan istri terdakwa.

doni heriyanto/koran madura

PEMBUNUHAN. Terdakwa kasus pembunuhan Ahmad Gombloh saat mengikuti persidangan di PN Bangkalan.

"Saya tidak pernah selingkuh dengan ustad Munir seperti yang dituduhkan oleh Gombloh.

Saya tidak tahu mengapa saya dituduh seperti itu. Bahkan saya sering dipukuli dan dibenturkan

ketembok hingga berdarah," ujar Komariyah di hadapan Majelis Hakim.

Selama proses persidangan tersebut, keterangan dari mantan istri terdakwa tidak sedikit pun

PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN

BANGKALAN - Selama 4 tahun didirikan, SMKN 1 Kamal masih menumpang tempat di sekolah lain. Hal itu disebabkan belum adanya gedung untuk ditempati.

Gedung yang baru pun masih belum selesai dalam pembangunannya. Oleh karena itu, siswanya masuk bergantian dengan siswa sekolah yang ditumpangi.

"Hingga saat ini memang kita masih menumpang proses belajar mengajar di SMPN 2 Kamal. Sebab gedung yang dibangun masih belum selesai untuk ditempati," kata Kepala Sekolah SMPN 1 Kamal, Kamus.

Dia menerangkan pembangunan gedung baru dimulai tahun 2013, sampai tahun ini baru bisa membuat kantor untuk guru-guru, sedangkan ruang belajarnya masih belum dibangun.

Meskipun begitu, tak

BANGKALAN - Proses rekam data e-KTP di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini tak kunjung selesai. Memasuki awal tahun 2014 ini proses rekam data tersebut baru mencapai 62 persen dari total warga wajib e-KTP. Disinyalir lambannya proses penyelesaian tersebut lantaran banyaknya masyarakat setempat yang berada di luar daerah.

Semestinya pemberlakuan kartu tanda penduduk elektronik itu dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Namun hingga saat ini yang melakukan rekam data baru mencapai 518.957 orang atau setara dengan 62,6 persen dari total wajib e-KTP 882.695 dan tersisa sebanyak 307.977 wajib e-kTP yang belum melakukan perekaman. Padahal dokumen kependudukan sangat penting sebagai identitas kewarganegaraan.

"Hingga memasuki awal bulan Maret ini perolehan rekam data e-KTP sebanyak 518.957 orang dan tersisa sebanyak 307.977 wajib e-kTP yang belum melaku-

dibantah oleh terdakwa. Dari semua keterangan yang diberikan semakin memberatkan posisi terdakwa. Sebab terdakwa menuding mantan istrinya telah melakukan perselingkuhan itu tanpa ada

bukti yang jelas. "Saya tidak tahu dari mana Gombloh menuduh saya selingkuh dengan ustad Munir," tuturnya.

Sementara istri korban Khoiriyah dalam keterangannya menyatakan Gombloh sejatinya telah melakukan percobaan pembunuhan pada korban 4 hari sebelum peristiwa penusukan di pasar itu.

Menurutnya, Gombloh merasa sakit hati lantaran korban enggan mengikuti kemauan terdakwa untuk menjemput istrinya itu yang sudah ditalak tiga.

"Gombloh itu sudah mau membunuh suami saya 4 hari sebelum kejadian itu. Tepatnya pada malam Rabu, datang ke rumah dengan membawa parang.

Untung suami saya langsung menutup pintu," tuturnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suharto mengatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seseorang, terdakwa terancam dijerat dengan pasal 340 dan 338 tentang Pembunuhan Berencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal hukuman pidana mati. = DONI HERIYANTO/RAH

Pelajar SMKN 1 Kamal Rekam Data e-KTP Belum Selesai Masih Numpang menyurutkan pihaknya untuk tetap berkontribusi dalam dunia pendidikan, meskipun gedung belajarnya belum ada. Terbukti dengan dimenangkannya kompetisi PIKR (Pusat informasi dan konseling remaja) tingkat nasional dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

Dirinya pun belum mengetahui secara pasti mengenai penyelesaian gedung. Sebab ketentuannya ada di dinas pendidikan. Untuk gedung utama dibangun melalui dana APBD, sedangkan rencana gedung RKB dan gedung praktek akan mendapatkan bantuan langsung pemerintah pusat.

"Untuk mendapatkan gedung memang tidaklah mudah. Sebab memang harus ada keberanian untuk membuka sekolah dahulu, barulah bisa mendapatkan kepercayaan untuk pembangunan gedung," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

Hingga memasuki awal bulan Maret ini perolehan rekam data e-KTP sebanyak 518.957 orang dan tersisa sebanyak 307.977 wajib ekTP yang belum melakukan perekaman, ini yang menjadi penghambat,�

Jayus Sayuti

Kabid Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Bangkalan

kan perekaman, ini yang menjadi penghambat," ujar Kabid Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Bangkalan, Jayus Sayuti.

Menurutnya, rata-rata warga yang belum melakukan rekam tersebut yakni yang ada di perantauan, seperti bersekolah dan menjadi TKI di luar Negeri.

Sehingga tidak heran jika proses itu menjadi terhambat. Selain itu kurang sadarnya masyarakat terlebih yang ada di pelosok desa.

Mereka lebih mementingkan untuk bertani dibanding meluangkan waktu sedikit saja dalam melakukan rekam data.

"Ya beginilah adanya sampai saat ini tidak rampung. Namun, kami melakukan upaya agar dapat segera tuntas," tuturnya.

Dijelaskan, dari total yang sudah melakukan rekam data itu yang tercetak sebanyak 492.988 keping dan yang belum tercetak sebanyak 25.996 keping. Sedangkan data yang rusak dan dilakukan cetak ulang sebanyak 465 keping. = DONI HERIYANTO/RAH

N

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

17 Kecamatan Masuk Endemik DBD Wilayah Blega Daerah Paling Rawan BANGKALAN - Penyakit demam berdarah dengoe (DBD) perlu diwaspadai seluruh masyarakat Bangkalan. Apalagi 17 kecamatan dari 18 kecamatan setempat tercatat sebagai daerah endemik DBD. Dari total 17 kecamatan itu, sebanyak 86 desa merupakan lingkungan yang rawan terjangkit penyakit tersebut. Dengan demikian, hanya terdapat satu kecamatan yang terbebas dari ancaman wabah penyakit DBD. Kecamatan yang memiliki status aman dari endemik DBD adalah kecamatan Tragah. Di kecamatan ini tidak ada satu pun desa yang masuk dalam daftar endemik DBD. Padahal desa yang ada di kecamatan tersebut mencapai 17 desa dengan jumlah penduduk yang

cukup padat. Akan tetapi kepadatan penduduk tidak mempengaruhi suatu wilayah untuk menjadi daerah endemik DBD. “Berdasarkan hasil pemeriksaan di Tragah itu tidak satu pun dari 17 desa yang ada berstatus endemik,” ungkap Kabid Pemberantasan Penyakit dan

Wilayah lain yang juga rawan DBD adalah Kecamatan Kota Bangkalan. Sebab penduduknya mencapai 78.860 jiwa dari 937.304 total jumlah warga Bangkalan yang ada,”

Abd. Walid Yusuf

Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Bangkalan

Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Bangkalan Abd Walid Yusuf.

Menurutnya, diantara kecamatan yang termasuk daerah endemik, kecamatan Blega urutan pertama penyandang daerah endemik DBD. Sebab desa Blega diantara 86 desa yang terdata sebagai daerah endemik itumenjadi penyumbang terbesar penderita DBD. Namun sayangnya Dinas Kesehatan Bangkalan tidak memberikan data terperinci terkait jumlah kasus penderita DBD tersebut.

“Wilayah lain yang juga rawan DBD adalah Kecamatan Kota Bangkalan. Sebab penduduknya mencapai 78.860 jiwa

dari 937.304 total jumlah warga Bangkalan yang ada,” ungkapnya.

Walid berharap supaya warga membersihkan tempattempat yang biasa dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah untuk. Terutama tempat-tempat penampungan air bersih.

Sehingga dengan menjaga kebersihan dapat meminimalisir terjangkitnya virus nyamuk tersebut. ”Yang harus diwaspadai adalah genangan air, terutama di kamar mandi. Di lokasi seperti itulah banyak jentik nyamuk demam berdarah,” terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

NEPOTISME PENERIMAAN DOSEN

Rektor UTM Berencana Menindaklanjuti BANGKALAN - Dugaaan praktik nepotisme rekrutmen dosen yang terjadi di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mendapat tanggapan pihak kampus. Rektor UTM meyakini kegiatan penerimaan dosen sudah sesuai mekanisme. Malah orang nomor satu di kampus tersebut baru mengetahui informasi mengenai rekrutmen yang ditengarai syarat perbuatan nepotisme. Penerimaan dosen haruslah sesuai dengan pra sarat menjadi calon dosen.

"Strata dua (S2) merupakan syarat wajib menjadi seorang dosen. Tidak boleh kampus menerima calon dosen yang bukan S2," kata Dr Ir Arifin, rektor UTM, saat dikonfirmasi kemarin (4/3).

Arifin mengaku baru mendengar isu bahwasanya penerimaan rekrutmen dosen di kampus yang dipimpinnya tak sesuai mekanisme. Sebab pendaftaran calon dosen dilakukan dengan jalur online yang telah menjelaskan syarat pokok untuk mendaftar. Salah satu kewajiban bagi para pendaftar calon dosen adalah pendidikan minimal S2.

Dia menekankan kalau untuk pelamar yang hanya mengantongi ijazah S1 tidak mungkin mendaftar secara online. Sebab ada verifikasi yang dilakukan tim penguji. Verifikasi itu menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Syarat administratif harus S2 sudah dicantumkan. Jadi tidak mungkin, sebelum peserta seleksi ikut tes secara nasional, karena

TERSENYUM. Rektor UTM, Dr Ir Arifin yang mengaku baru mendengar isu nepotisme di kampusnya.

pendaftar menyetorkan persyaratan tersebut. Kemudian akan dilakukan validasi. Bagi yang tidak memenuhi syarat tentunya tidak bisa mengikuti tes calon dosen.

Apalagi dinyatakan lulus dan diterima menjadi dosen.

Dalam seleksi calon dosen ada dua proses rekrutmen yang dilakukan kampus. Pertama, tes CPNS yang langsung di bawah Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara (Menpan). Kedua, dosen kontrak yang juga ada seleksi tes di bawah kepentingan fakul-

tas, yang juga dilakukan secara online.

Karena jumlah mahasiswa yang ada sangat banyak, sedangkan jatah yang diterima menjadi CPNS hanya 25 orang. Untuk mengisi kekurangan jumlah dosen itu, maka dilakukan rekrutmen dosen kontrak.

Rekrutmen dosen kontrak dilakukan setiap semester, untuk memberikan peluang kepada yang berminat. Tentunya, kalau cara kerja mengajarnya bagus, maka akan dilakukan perpanjangan kontrak.

"Khusus calon dosen kontrak

moh ridwan/koran madura

yang melakukan evaluasi dan verifikasi itu fakultas, dekan atau kaprodinya. Saya yakin isu yang berkembang itu mengenai penerimaan dosen kontrak," jelasnya.

Meskipun demikian, baik penerimaan dosen CPNS ataupun kontrak harus sama-sama memenuhi unsur persyaratan pokok, seperti lulusan S2. Mengenai asal lulusan dari universitas negeri atau swasta setiap orang mempunyai hak yang sama untuk melamar menjadi dosen.

Akan tetapi, masing-masing

fakultas mempunyai persyaratan tertentu. Dari segi kompetensi keilmuannya, ataupun proses belajar mengajar. Fakultas/Prodi yang diberi wewenang melakukan pendalaman tersebut. Sebab ada kriteria khusus yang biasanya diinginkan. Dengan tetap tidak menyampingkan kualitas pendidikannya.

"Kita cukup ketat untuk melakukan tes itu, kalau lineritasnya tidak memenuhi itu, ya harus digugurkan. Apalagi tdk memenuhi syarat ijazahnya," ungkapnya.

Untuk itu, dirinya berjanji akan menindaklanjuti secara langsung mengenai kebenaran proses rekrutmen calon dosen kontrak tersebut. Sebab tidak boleh melakukan perbuatan yang diluar persyaratan pokok tadi.

Kalau tidak memenuhi syarat pasti akan terelemenasi, karena persyaratan pokok dosen harus S2.

"Secara pribadi saya berterima kasih dengan adanya informasi ini. Sehingga bisa membenahi institusi yang saya pimpin," ujarnya.

Sebelumnya, kabar yang berkembang, penerimaan dosen di kampus tersebut meloloskan seorang calon dosen yang hanya lulusan S1. Disinyalir, calon dosen tersebut merupakan kerabat salah satu pejabat di lingkungan kampus. Kondisi tersebut merugikan salah satu calon dosen lainnya, yang merupakan lulusan S2 yang pada saat itu melamar untuk menjadi dosen di UTM. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO N MADURA Industri Lokal

KORAN MADURA

RABU 4 5 MARET 2014 SELASA

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

SURABAYA - “Saat itu adik saya minta dibelikan gitar baru. Saya tak mampu mewujudkan keinginan adik saya karena dulu, kami sekeluarga hidup dalam kondisi yang sangat sederhana,” ujar Riswan Hamdani yang akrab dengan nama panggilan Gondo.

Karena tidak mampu menuruti keinginan adiknya, ia mencoba-coba untuk membuat karya gitar sendiri, berbekal kemampuan seni rupa yang didapatnya saat SMA. Untuk menuruti keinginan adiknya, ia akhirnya berusaha membuat gitar dengan bahanbahan sederhana, seperti triplek, kayu dan semacamnya. Sebagai model konstruksi gitarnya, ia meminjam gitar merk Yamaha milik tetangganya. Kemudian gitar pinjaman itu dicontoh konstruksinya dan dibuat dengan alat-alat sederhana. Maka jadilah, gitar karya Gondo yang pertama kali.

Adiknya tentu saja sangat senang dengan karya kakaknya.

Ia memamerkan gitar barunya itu pada teman-temannya. Ternyata, respon banyak orang ketika memainkan gitar milik Gondo sangat positif. Selain karena suaranya nyaring, konstruksi gitar karyanya begitu rapi dan tekhnik pewarnaan bodi gitarnyapun nyaris menyamai gitar produk luar negri.

“Hanya berbekal ilmu seni rupa yang saya peroleh ketika sekolah di SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa, kini namanya SMKN 11), juga karena respon masyarakat cukup bagus, saya memberanikan diri untuk membuat gitar lagi,” ujarnya. Saat mengawali niatnya itu, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki modal sama sekali.

Bagaimana cara mendatangkan modalnya? “Gitar buatan saya untuk adik dulu saya jual lagi. Saat itu laku 75 ribu, dibeli oleh seorang pengamen dari Terminal Bungurasih. Soal adik saya, saya tidak peduli dia mau menangis atau marah. Namanya juga membuka usaha kan butuh pengorbanan,” ungkapnya sambil tertawa.

Uang 75 ribu hasil penjualan gitar itu ia pergunakan untuk membeli bahan-bahan keperluan produksi, seperti kayu, triplek dan lain-lain. Dari situlah usahanya perlahan mulai berkembang. Usahanya dibuka sejak tahun 1998 dan hingga 2001, langganannya adalah kumpulan pengamen dari Terminal Bungurasih.

“Mereka jadi langganan ya

RABUNo. 5 MARET 2014| |TAHUN No. 0314 |IIITAHUN III 0314 0313

Bermodal Rp 75 Ribu Gondo Samai Gibson Les Paul

g. armadianto semeru/koran madura

BERBEKAL KEMAMPUAN SENI. Riswan Hamdani (Gondo) salah satu pengrajin tangan yang berbentuk gitar dengan berbekal kemampuan seni rupa yang didapat saat di bangku SMA.

karena pengamen yang membeli gitar buatan saya pertama kali.

Mereka suka karena menurut mereka gitar buatan saya nyaring.

Selain itu harga gitar saya murah, cuma 100 ribu waktu itu,” ujar pria yang Maret besok genap 30 tahun itu.

Karena usahanya yang selama 5 tahun berjalan datar-datar saja, Gondo mulai memberanikan diri untuk melakukan survei di produsen-produsen gitar di Jakarta.

Selepas SMU ia melamar kerja di Yamaha Music Jakarta. Selama bekerja, ia mengamati cara memproduksi gitar dan setelah puas mendapat ilmunya, ia keluar dari pekerjaannya dan kembali lagi ke Sidoarjo.

Di rumahnya di Sidoarjo, ia mengembangkan lagi usahanya. Berbekal pengetahuannya di Yamaha Music Jakarta, ia mulai memproduksi gitar dan bass akustik dan elektrik. Saat 2003 itulah, seiring dengan meningkatnya kualitas produk buatannya, usahanya itu mengalami kemajuan pesat. “Saat itu gitar saya jual mulai dari 250ribu-500ribu,” ujarnya.

Karena usahanya membuahkan hasil, ia dilirik oleh Pak Ngkos, seorang pengrajin gitar Internasional asal Surabaya.

“Pak Ngkos melihat semangat saya untuk bekerja keras. Maka dari itu ia mau datang, bahkan sampai memberikan ilmunya untuk memproduksi gitar dan bass standart internasional pada saya,” paparnya.

Bagaimana standart gitar internasional? Riswan Hamdani alias Gondo memaparkan, bahwa standart gitar internasional memiliki ciri khas pada bahan-bahannya, yakni sound board gitar yang berbahan kayu Siprus, impor dari Kanada dan Jerman; sedangkan side gitar berasal dari kayu Brazilian Rosewood, impor dari Brazil.

“Untuk konstruksi gitar, saya memakai model konstruksi Martin String, Taylor dan Gibson Les Paul,” ungkapnya.

Model Martin String adalah model gitar akustik seperti yang dipakai Iwan Fals, model Taylor seperti yang dipakai Fadly ‘Padi’, sedangkan model Gibson Les Paul identik dengan yang dipakai oleh Elvis Presley sampai Andra ‘Dewa 19’.

Walhasil, mulai tahun 2008, usahanya mengalami peningkatan pesat. Produk gitarnya berharga mulai dari 750 ribu hingga 7 juta rupiah. Selain karena murah, produknya juga berkualitas. Itu-

lah mengapa banyak pelanggan yang datang dan memesan gitar padanya.

“Untuk memesan gitar disini, pelanggan terlebih dahulu memberikan contoh model gitar sesuai keinginannya, dan memberi uang muka minimal 20%, maksimal 40%,” ujar Gondo. Ia mengungkapkan bahwa uang muka ia patok tidak lebih dari 40% karena dengan jumlah itu ia bisa mengatur keuangan. “Bila diatas 40%, saya takut uangnya terpakai atau tercampur aduk,” tambahnya.

Gondo mengatakan bahwa usahanya itu berani bersaing dengan produk gitar nasional. “Kelebihan usaha saya adalah sekalipun pemesan memesan gitar dengan harga yang paling murah, bahan baku yang kami berikan sudah berupa kayu. Sedangkan gitar produksi nasional, bila belum diatas harga 5 juta, bahan bakunya masih belum full kayu. Dominan triplek,” paparnya. Maka dari itulah jangka waktu pemesanan dan pengambilan barang berkisar antara 3-4 bulan, karena proses pembuatannya yang rumit.

Alhasil, hingga saat ini pelanggan gitar Gondo terdiri dari musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari

NO O

Sulawesi, Kalimantan, hingga ke berbagai daerah di Pulau Jawa.

Pelanggannyapun terdiri dari banyak kalangan, mulai dari artis lokal, amatir, professional hingga artis nasional. Sebut saja Frangky ‘Krom’ Mundu, bassist Kunto, drummer pemecah rekor dunia sampai Luki, gitaris Power Metal adalah pelanggan setianya. Hingga kini, omzet yang diraih secara rutin per bulannya berkisar 14-15 juta. “Itu pemasukan rutin. Kalau sedang ramai ya bisa berlipat-lipat,” pungkasnya.

Berbagi Tips dan Minta Perhatian Pemerintah Riswan Hamdani alias Gondo tidak segansegan untuk membeberkan tips membuat gitar kepada saya. Menurutnya, tidak perlu mesin pabrik yang rumit, cukup dengan cara manual saja seseorang bisa membuat gitar berkualitas.

Awal membuat gitar, pertama kali adalah mendisain bodi gitar, setelah usai, kemudian side gitar ditekan ke dalam bodi, lalu disiapkan sound board yang telah terpasang brassing atau kerangka depan gitar, dan disambungkan ke side dan soundboard gitar sampai benar-benar lurus dan rapat.

Tahapan kedua adalah membuat back side gitar. “Back side gitar yang telah dibuat, dipasangkan ke dalam bodi gitar bagian belakang, lalu dirapikan dan pasang aksessoris. Setelah semua usai, tinggal pasang neck gitar, juga fret gitar, kemudian dicat. Bahan catnya adalah cat kayu, dan cat tidak boleh terlalu tebal karena akan mempengaruhi suara. Setelah usai, baru dipoles. Jadilah, sebuah gitar baru siap untuk dimainkan,” ujarnya.

Ditanya, soal kesulitan, Gondo mengatakan bahwa dalam pelaksanaan usahanya, tidak ada kesulitan sebab semua yang dirasa sulit itu dianggapnya sebagai tantangan bagi seorang pengrajin. Hanya, ia merasakan bahwa kesulitan terbesarnya adalah banjir.

“Rumah dan lingkungan saya di Bungurasih Timur kerap jadi langganan banjir. Selama ini belum ada perhatian pemerintah setempat untuk menangani banjir di daerah ini, padahal daerah ini cukup dekat dengan terminal Bungurasih. Kalau banjir, terpaksa usaha kami liburkan sampai benar-benar reda banjirnya,” keluhnya.

Bicara soal kelebihan, Gondo mengatakan bahwa rasa bahagia ia dapatkan setiap kali melihat pelanggan merasa puas dengan produknya. “Itulah kebahagiaan terbesar yang dimiliki oleh seorang pengrajin. Selain itu pengrajin adalah seorang yang selalu antusias menghadapi tantangan baru,” pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III RABU 5 MARET 2014

MADURA

MARISATUL IMAMAH

Bangga Menjadi Cinderela Dapur dakalanya untuk menjadi wirausaha, sebab insting itu lahir dari sebuah hobi. Misalnya seseorang yang memiliki hobi memasak, bila ia memiliki modal, kemauan dan ambisi yang besar untuk mengembangkan bakatnya tersebut, tak ada yang tak mungkin ia dapat membuka usaha catering.

Seperti hobi yang dimiliki oleh Marisatul Imamah. Perempuan kelahiran 28 September 1993 tersebut ternyata punya hobi memasak. Memiliki hobi memasak, perempuan yang akrab disapa Iim itu memang saat ia belajar mandiri di Pondoknya dulu saat masih mondok. Tak masalah walau ia harus menjadi cinderela dapur, sebab ia punya hobi memasak hingga punyab obesesi untuk sekses membangun usaha sendiri dari dunia memasak.

Dan memang harus diakui, secara umum latar belakang seseorang ingin menjadi wirausahawan antara lain karena adanya kebutuhan untuk berhasil, keinginan untuk mengambil resiko, percaya diri, dan adanya keinginan yang kuat untuk berbisnis. “Saya suka memasak sejak saat saya mondok dulu. Saat itulah saya mulai suka menekuni dunia memasak. Entahlah, kenapa saya punya hobi memasak, mungkin karena punya obesesi menjadi pengusaha kali,” ucap mahasiswi di salah satu kampus di Sumenep tersebut.

Kini, disela-sela hobinya memasak itu, Iim sedang menjadi chef di warung rakyat. Tiap hari ia selalu menyajikan bau sedap makanan untuk para pembeli. Berbagai menu pun ia sajikan. Sungguh, jiwa bisnis yang patut ditiru. Bahkan luar biasanya, ia masih sempat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. =SYAMSUNI

No. 0314 | TAHUN III

JENA SARITA

Dari Panggung ke Panggung Hingga Bos Resto Menjadi model mungkin merupakan impian sebagian besar wanita dan pria. Dari penampakan luar, model menampilkan imej wanita/pria dengan tubuh sempurna, meraih penghasilan besar dengan mudah dan bisa menjadi batu loncatan untuk berbagai profesi lainnya. da yang bilang, profesi sebagai model tidak memerlukan modal yang besar, cukup wajah cantik atau tampan body menawan, pintar bergaya di depan kamera.

Benarkah hanya wajah cantik saja yang punya kesempatan menjadi model?

“Kebanyakan model yang sukses bukan yang cantik atau tampan, tetapi yang unik dan punya karakter. Jadinya lebih “menjual”. Cantik atau tampan itukan relatif, bukan berarti yang tidak mempunyai wajah cantik dan tampan tidak mendapat kesempatan untuk menjadi model,” ujar Jena Sarita Finalis Miss Indonesia 2010.

Banyak para selebritis dunia dan lokal yang menjadi terkenal berawal dari profesinya sebagai model. Misalnya Cinta Laura, Rio Dewanto, Nabila Syakieb, Megan Fox, Selena Gomez, dan sebagainya. Namun, Jena masih enjoy dan eksis di dunia modeling. “Ditunjang dengan dukungan orang tua hingga sekarang masih tetap eksis di dunia ini,” tegasnya.

Selain berbagai kesenangan yang diperoleh dalam melakoni profesi model, ternyata banyak juga tantangan yang dialami oleh para model.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para model adalah harus senantiasa menjaga bentuk fisiknya agar tetap sempurna. Oleh kerena itu, banyak model yang menjalani diet ketat terkadang bikin menyiksa.

“Selain penampilan, kondisi kesehatan tubuh harus fit. Seorang model harus selalu fit meskipun dalam keadaan lelah.

Bila tidak, akan dicap model yang tidak profesional,” papar Jena yang juga menggeluti make up artis.

Bagaimana pandanganmu tentang klien 'nakal' yang ternyata bukan memberi pekerjaan tapi hanya ingin berkencan, hingga klien yang menipu model dengan bayaran tidak sesuai janji merupakan risiko yang biasa dihadapi model.

“Biasanya kesan di awal model. Mulai dari cara berpakaian hingga bersikap. Banyak pula model 'nakal' yang sebenarnya bukan model namun merasa dirinya demikian. Berbagai cara salah yang ditempuh model untuk mendapatkan job juga banyak terjadi,” ungkap ibu rumah tangga ini.

Pemilik Restoran Garang Asem Poerimas ini mengatakan, menjadi finalis Miss Indonesia 2010 silam adalah suatu kebanggaan tersendiri dan keluarganya. Terutama sosok Sustiningsih sang ibu yang sudah memaksanya untuk terjun di dunia modeling.

“Saya kecil tomboy. Dengan dorongan mama, event-event besar di Surabaya dan Jakarta. Seperti Surabaya Fashion Parade, Exotica Kebaya, Moslem Fashion Festival hingga Finalis Miss Indonesia,” ujar wanita kelahiran 27 tahun lalu.

Suami dari Fermenta Nouristana ini kini tengah sibuk menyelesaikan tesis S2 di Magister Manajemen Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Selain finalis Miss Indonesia 2010, sejumlah prestasi yang diraihnya sejak di bangku SMA diantaranya, wakil II Ning Surabaya 2006, dan Juara Face of The Year Oriflamme 2007.

Penikmat musik piano dan olah vocal ini, mengaku berhias merupakan salah satu kegiatan para model sebelum tampil di atas catwalk. Dalam mempermak

tubuh, terutama pada bagian wajah dan rambut, berusaha menjaga dan melakukan tindakan perawatan ekstra agar tetap bisa tampil sempurna. Hal ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Saya itu hemat banget, Mas, apalagi sejak berumah tangga. Untuk make up tidak terlalu sering beli karena profesi saya kan juga make up artis.

Jadi kalau baju juga tidak selalu mengikuti trend. Justru pengennya jadi trendsetter,” ujar Jena yang enggan menyebut pengeluaran untuk kencantikannya.

Di atas panggung, seorang model memang tampak sangat anggun dan mempesona, seolah-olah mereka adalah in-

san yang paling berharga. Namun, di belakang panggung, kekacauan dan suasana crowded dalam persiapan sebelum pentas sering kali terjadi. Ada model yang saling bertabrakan, terjatuh, dimarahi oleh penata acara, atau disuruh buru-buru merupakan beberapa contoh suasana yang bertolak belakang.

Pose-pose model yang feminim dan agak berani menjadikan profesi ini sering dipandang negatif oleh sebagaian masyarakat Indonesia. “Foto-foto seksi atau maskulin yang agak hot dari beberapa model, membuat stigma negatif ini menjadi sebuah kesimpulan umum di masyarakat,” pungkasnya. =G. Armadianto Semeru