Issuu on Google+


BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial

Tersistem Dunia telah mengalami perubahan besar di segala bidang. Kemajuan teknologi secara signifikan telah menjadikan setiap manusia terhubung dalam jaringan informasi. Sebuah jaringan yang memungkinkan orang berkomunikasi dengan orang di belahan dunia yang lain dalam hitungan detik. Konsekuensinya, persoalan-persoalan di berbagai dari belahan dunia pun makin mudah untuk berkait dan berkelindan. Kerusakan lingkungan global telah membayang di kalangan negara-negara yang melakukan pembangunan. Ancaman kekurangan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dan yang dapat diperbaharui kian dekat di pelupuk mata. Menambah deretan permasalahan bersama yang mesti diselesaikan oleh pemerintah masing-masing negara. Jika dicermati, semua persoalan yang ada bukanlah hal yang berbeda-beda, melainkan sisi-sisi yang berbeda dari bangunan yang sama: realitas dunia ini. Setiap persoalan berhubungan satu dengan yang lain dalam jaring-jaring permasalahan yang kompleks. Apa yang diputuskan oleh sekelompok elite di sidang PBB akan berpengaruh terhadap kehidupan para petani di Indonesia dan sebaliknya. Keputusan untuk berhenti bertani yang dilakukan oleh salah seorang petani di pelosok Irian akan berpengaruh pada persediaan pangan dunia. Terkait dengan persoalan dalam berbangsa dan bernegara, pada dasarnya, dapat dibedakan menjadi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, penanganan persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan dengan memilah menjadi dua, sebagaimana pembagian persoalah itu. Syahdan, Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa dalam sebuah keterangan pers menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan persoalan yang ada Presiden selalu bekerja dengan sistem dan program yang rapi. "Sistematik dan semuanya harus sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan,� kata Hatta. Tersistem. Itulah realitas persoalan yang muncul dalam pembangunan. Karena itu, penyelesaiannya pun menuntut cara-cara dan penanganan secara tersistem pula. Artinya, proses pilihan prioritas alternatif penyelesaian tidak dapat didasarkan semata-mata pada pengembangan intuisi, atau rekayasa pribadi yang dikembangkan dalam pikiran sendiri, atau model mental, atau atas dasar pengalaman masa lalu. Bukan karena pendekatan tersebut tidak meyakinkan, tetapi umumnya pengalaman pribadi seseorang sangat terbatas dan tidak mampu memperhitungkan semua hal yang mempengaruhi suatu keadaan secara tepat. Bahkan, ketika suatu masalah telah dirumuskan secara jelas dengan prosedur yang diurai secara rinci, belum tentu seseorang bisa mengetahui prioritas yang harus dikerjakannya. Tersistem berarti melihat dan mengkaji beragam persoalan melalui system thinking. Mendayaupayakan semua unsur untuk mengembangkan dan berbagi penger-tian, tentang sesuatu kejadian dan terjadinya proses yang menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik tentang ihwal persoalan tersebut. Memperhatikan hubungan makro dan sekaligus juga memperhatikan hubungan mikro. Hubungan makro lebih bersifat generalisasi, sedangkan hubungan mikro yang detail lebih banyak menyentuh kenyataan-kenyataan sederhana yang biasanya terjadi secara operasional. Tersistem pada dasarnya diawali oleh posisi pandang tertentu untuk melihat suatu persoalan yang akan diselesaikan. Posisi ini akan mempengaruhi hasil pengamatan dan keputusan yang diambil. Namun, sistem yang baik --baik itu sebagai sebuah pendekatan penyelesaian permasalahan ataupun sarana dan ruang hidup--, selalu mensyaratkan kejujuran. Sistem yang berlandaskan kejujuran akan cepat maju dan meningkat, sekaligus sangat efisien. Di titik inilah, perlunya refleksi, stimulasikan berbagai pihak yang berkaitan untuk menguji dan mendialogkan alternatif penyelesiaan agat lebih tepat, dapat dipercaya. Dan hal yang terpenting, guna menciptakan kejujuran perlu komunikasi yang lebih efektif. Karena, bisa jadi asumsi-asumsi yang dipilih bisa jadi tidak diketahui dengan baik atau bahkan disalahtafsirkan oleh banyak anggota masyarakat karena persepsi masingmasing yang berbeda. Memang bagi pemimpin di negara-negara berkembang, penanganan permasalahan dalam bentuk konsep pemecahan yang tersistem sudah saatnya dibudayakan, dan dapat direalisasikan bentuk-bentuk alternatif penyelesaiannya. Agar setiap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan bangsa dan negara dan bisa meningkatkan daya saing bangsa ini dalam pergaulan internasional.

Diterbitkan oleh: KomunikA "Masuk Kampung' Setiap pengiriman Tabloid KomunikA selalu kami terima dengan baik dan lengkap. Namun mengalami kekurangan dalam hal jumlah eksemplar untuk kebutuhan pengiriman langsung Tabloid ke 20 distrik yang ada di Kabupaten Merauke. Perlu diketahui bahwa pengiriman Tabloid KomunikA ini kami sertakan pula dalam Program Koran masuk Kampung. Untuk memastikan kelancaran program tersebut dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah di wilayah Merauke kami memerlukan penambahan 100 eksemplar setiap pengiriman. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Philip Alfons Kepala Bidang Media dan Pers Badan Informasi Komunikasi dan Perpustakaan Kabupaten Merauke Jalan TMP Trikora Telp (0971) 312840 Merauke

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Fauziah Redaktur Pelaksana: MT Hidayat Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Richard Tampubolon, Sri Munadi Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Foto:mth, bf. Desain: Ahas

RANA

Ajakan menggunakan Nada Sambung Nasional (NSN) digagas oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-79 tahun ini. Selain itu, dalam konferensi pers di Gedung Departemen Komunikasi dan Informatika, disampaikan bahwa sub tema peringatan tahun ini adalah NoDrugs, Sports Yes serta Pemuda Peduli Bencana. Hadir dalam acara Sosialisasi Nada Sambung Nasional Untuk Negeri Menteri Pemuda dan Olah Raga, Adhyaksa Dault dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh. (foto:mth)

2

Kirim komentar, keluhan, saran atau opini anda lewat SMS Gateway KomunikA dengan format: KOM_pesan anda ke nomor 0811812123

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 19/Tahun III/Oktober 2007


POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Zero Accident a la TNI AU K

epala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Herman Prayitno mengemukakan pihaknya telah menerapkan konsep "road map to zero accident" , untuk menekan kecelakaan pesawat baik yang disebabkan faktor teknis maupun non-teknis. "Ini sudah kita lakukan sejak setahun silam," katanya, setelah memimpin peringatan HUT ke-61 TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin. Kasau mengibaratkan kecelakaan pesawat terbang sebagai bahaya laten yang harus ditangani serius melalui pemeliharaan armada dan melatih kemampuan penerbangnya. "Kecelakaan memang sesuatu yang sulit untuk dihindari tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengantisipasi dan menghindarinya," ujar Herman. Sementara itu, Kepala Dinas Keselamatan Penerbangan dan Kerja(Kadis Lambangja) Mabes TNI AU Marsekal Pertama Rodi Suprasodjo kepada ANTARA mengatakan untuk mencapai "zero accident " TNI AU telah menerapkan " road map to zero accident " dan "outsourching" sejak beberapa waktu silam. "Road map to zero accident" lanjut Rodi, meliputi keselamatan di setiap satuan operasional, "go and no go item" pada alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kualitas SDM, perampingan tipe pesawat dan "accident investigation". "Pada tahap investigasi ini, kita menerapkan lima poin dari sebelumnya tiga poin yakni faktor manusia, (man), material, media, misi (mission) dan manajemen," katanya. Jadi, jika sebelumnya hanya tiga faktor yang dikaji pada setiap kecelakaan pesawat yakni manusia, material dan media, sekarang ditambah dengan misi dan manajemen. "Intinya pengkajiannya menjadi lebih luas dan

Friends of indonesia

memprioritaskan zero accident (tanpa kecelakaan) dalam operasi Angkatan Udara. “Apabila suatu operasi berhasil, awak pesawat harus kembali ke home base dengan selamat tanpa kecelakaan, istilahnya zero accident ," katanya setelah serah terima jabatan dari Marsekal Djoko Suyanto di Skua"Road map to zero accident" meliputi dron 17 Pangkeselamatan di setiap satuan operasional, "go and kalan Udara no go item" pada alat utama sistem senjata (alutsista), Halim Perdana peningkatan kualitas SDM, perampingan tipe pesawat Kusumah, J a k a r t a , dan "accident investigation". kemarin. Herman mengakui vember angkatannya belum ber2006," katanya. Rodi mengatakan angkatan udara kedua negara yakni Singapura dan Australia dapat mencapai "zero accident" masing-masing setelah 15 dan 20 tahun. "Dengan metode "road map to zero accident" ini dan pembelajaraan dari kedua negara itu, TNI AU diharapkan dapat mencapai "zero accident" dalam waktu lima tahun ke depan," ujarnya. HUT ke-61 TNI AU kali ini dimeriahkan oleh terbang lintas dari pesawat-pesawat tempur F-5E Tiger dari Skuadron 14 pangkalan Udara Iswahjudi Madiun, Jawa Timur, Hawk 100/200 dari Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat dan Hercules C-130. Hadir dalam peringatan itu, Sekjen Departemen Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Sutanto, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Slamet Soebijanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Sutanto. Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang baru, Marsekal Madya Herman Prayitno, komprehensif," ujar Rodi. Pada tahap "outsourching" TNI AU telah melakukan studi banding dengan Angkatan Udara Singapura dan Australia. "Kita belajar dari Singapura terakhir pada September 2006 dan Australia p a d a No-

hasil mencapai zero accident. Adapun untuk kesiapan pesawat, Angkatan Udara sudah menyusun rencana strategis selama lima tahun. Tahun ini, jumlah pesawat ditambah hingga 60 persen. Pada 2005, jumlah pesawat hanya 45-50 persen. Ia juga berjanji memperjuangkan penambahan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan pesawat, jika pemerintah memiliki dana cadangan. Untuk kesejahteraan prajurit, Herman akan mengupayakan menyediakan perumahan untuk prajurit melalui koperasi.

Zimbabwe

Kerjasama Pertukaran Informasi maupun olahraga.

Bahas Pertukaran Informasi

Saya sangat tidak

Duta Besar Zimbabwe untuk Indonesia,

kerjasama antara dua negara sahabat ini

“Dubes berharap, dengan adanya

melupakan

Alice Mageza, mengadakan pertemuan

dapat saling membantu untuk memperbaiki

peran penting Indo-

dengan Kepala Badan Informasi Publik,

citra masing-masing negara di mata

nesia. Negara dengan

Departemen Komunikasi dan Informatika,

internasional.

penduduk yang begi-

Suprawoto untuk membahas mekanisme

kebudayaan, tentunya akan mepermudah

tu besar dan tempat

pertukaran informasi publik di negara masing-

kerjasama," kata Alice Mageza.

lahirnya Gerakan Non-

masing.

dapat

"Adanya

kesamaan

Blok dan solidaritas

Dalam pertemuan hari Rabu (26/9) di

Asia-Afrika. Indonesia

Jakarta, Mageza menekankan keinginan

mau tidak mau harus

pemerintah Zimbabwe untuk mempelajari

ketertarikan untuk meningkatkan kerjasama

diperhitungkan dalam

bagaimana Indonesia melakukan penyebaran

dengan Zimbabwe dalam pertukaran

percaturan

informasi selama ini. Mageza menunjukan

informasi dengan Indonesia. Kerjasama

ketertarikan akan mekanisme kerja BIP

pertukaran informasi antara kedua negara

Sebelum memulai

khususnya pada www.bipnewsroom.info dan

diawali dengan kunjungan rombongan

kerja sama dua negara

Tabloid KomunikA yang diterbitkan oleh

wartawan Indonesia yang dipimpin oleh

telah mengadakan

Departemen Komunikasi dan Informatika.

pejabat dari Depkominfo ke Zimbabwe,

politik

internasional.

Kunjungan Wartawan Suprawoto

juga

menunjukkan

untuk

Dia menilai positif kinerja Depkominfo

menciptakan iklim poli-

selama ini dalam memberikan informasi

Zimbabwe juga berkunjung ke Indonesia

tik yang kondusif.

kepada negara sahabat. Duta besar yang

untuk melakukan hal yang sama. "Selain itu

Upaya ini telah ber-

dapat berbicara bahasa Indonesia ini juga

Depkominfo juga mengatur pertemuan

erja sama mempererat hubungan

langsung sejak tahun 1980-an. Indonesia dan

menilai bahwa jurnalis Indonesia, baik dari

antara Mageza dan para editor serta pelaku

Indonesia-Zimbabwe juga dapat

Zimbabwe, misalnya, masih sama-sama

pemerintah maupun swasta, telah banyak

bisnis di Indonesia, Juni 2006," jelas

dilakukan melalui banyak hal. Termasuk

mengandalkan sektor pertanian, yang

memberikan kontribusi terhadap kelancaran

Suprawoto.

dalam bidang kebudayaan, kedokteran,

komoditasnya bisa saja sama.

arus informasi di Indoesia.

penjajagan Kepala Badan Informasi Publik (kiri) dan Duta Besar Zimbabwe Alice Mageza (kanan)

K

Edisi 19/Tahun III/Oktober 2007

April

2006.

Rombongan

wartawan

(myg)

3


www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

PEREKONOMIAN

Menata Perda Menarik Investasi UU Nomor 22/ 1999 dan UU Nomor 25/ 1999 memberikan kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengadministrasikan perdagangan dan industri. Pemda berhak mengenakan regulasi dan perizinan usaha. Akan tetapi pemda dinilai tidak siap untuk mengemban fungsi baru itu. Dalam tahun pertama desentralisasi, pemda telah mengeluarkan ratusan peraturan daerah yang menerapkan pengenaan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya, dan beberapa di antaranya ternyata menghambat investasi itu sendiri.

S

emangat otonomi daerah yang dicanangkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 35 Tahun 2004 telah memberikan dampak yang besar dalam iklim regulasi di Indonesia. UU Nomor 22/ 1999 dan UU Nomor 25/ 1999 memberikan kewenangan hukum dan administrasi kepada kabupaten dan kota sebagaimana Pasal 11 (2) menentukan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengadministrasikan perdagangan dan industri. Karena itu berhak mengenakan regulasi dan perizinan usaha. Akan tetapi pemda tidak siap untuk mengemban fungsi baru itu. Dalam tahun pertama desentralisasi, pemda telah mengeluarkan ratusan peraturan daerah yang menerapkan pengenaan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. Sebenarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah (otda) pemda tidak hanya menekankan regulasi saja. Seharusnya pemda mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemda haruslah memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya. Terkesan pemda dapat bertindak apa saja untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD), demi terpenuhinya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Optimalisasi potensi daerah menjadi berbahaya ketika perda dijadikan alat untuk menggalinya. Pungutan terkesan memberatkan dan membebani pengusaha dan masyarakat. Kesan tersebut tercermin pada berbagai regulasi yang diterbitkan. Regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah menimbulkan biaya tinggi. Tim Evaluasi Melihat kenyataan yang ada pemerintah merasa perlu membentuk tim bersama

untuk penyusunan rancangan peraturan daerah (Perda), evaluasi Perda, dan pembatalan Perda yang menghambat investasi. “Fokusnya, reformasi regulasi di daerah yang kadangkadang menghambat investasi,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Boediono. Tim tersebut diharapkan dapat menurunkan jumlah Perda yang menghambat investasi, melakukan pengawasan terhadap Perda yang dibatalkan dan mengumumkannya pada masyarakat melalui media massa dan website setiap tiga bulan. Sejak adanya kebijakan iklim investasi tahun lalu, pemerintah telah membatalkan lebih 100 Perda yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pada Juni 2007, Menteri Dalam Negeri juga merumuskan pembagian urusan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah terkait Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM) dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Hasil rumusan Mendagri itu berupa perubahan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom. Perbaikan iklim investasi, memiliki empat bagian, yaitu penguatan pelayanan investasi untuk mengoperasionalisasikan UU PM, penyederhanaan proses restitusi pajak, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, serta sinkronisasi peraturan pusat dan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan investasi, pemerintah juga akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke Dewan Perwakilan Rakyat pada November 2007. “Kuncinya, setelah mengkaji pengalaman (paket) 2006. Persoalannya adalah implementasi, semua orang bilang perbaiki implementasi, itulah yang akan kita fokuskan untuk paket ini. Implementasinya akan kita upayakan lebih baik lagi dari yang lampau,” katanya. Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan efektivitas tim monitoring

yang terdiri atas tim intern pemerintah yang mengevaluasi secara reguler, memantau, dan menyarankan penyelesaian masalah. “Kemudian kita juga punya tim eksternal yang dulu sudah berjalan akan kita perkuat lagi,” pungkasnya. Banyak Yang Harus Dibenahi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi mengatakan banyak Perda tentang penanaman modal di daerah yang justru tumpang tindih dengan peraturan lain yang lebih tinggi sehingga membingungkan dan menyulitkan calon investor. "Itu menjadi prioritas untuk segera dibenahi,’’ ujarnya. Setelah UU Penanaman Modal 25/2007, petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Presiden (Perpres) kini sedang dalam proses. "Saat ini sudah di meja Presiden. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah bisa diteken,’’ katanya. Berbekal dua payung hukum tersebut, BKPM bakal segera menyusun standar dan norma tentang peraturan investasi di daerah, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Hal itu, akan menjadi senjata ampuh untuk meminimalisir Perda yang dinilai menghambat investasi, misalnya tentang berbagai

pungutan atau pajak yang memberatkan investor. "Nantinya, jika ada Perda yang demikian, kami tinggal menghubungi Gubernur ataupun Mendagri. Selanjutnya, Perda penghambat investasi tersebut bakal segera dianulir,’’ terangnya. Selama ini, pemerintah cukup giat menekan Perda-Perda penghambat investasi agar tidak bertambah banyak. Dia menyebut, tahun 2004 lalu ada 1.066 Perda yang masuk kategori penghambat investasi. Hingga Semester I 2005, 469 di antaranya sudah dibatalkan. Karena itu, adanya UU dan Perpres Penanaman Modal bakal mempermudah dan mempercepat proses pembatalan Perda. "Tak ada tendensi apapun, kami hanya ingin agar iklim investasi di daerah tumbuh sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah,’’ urainya. Menurut Lutfi, jika suatu daerah memberlakukan Perda yang kontra produktif, justru daerah tersebut yang akan rugi. Pasalnya, investor besar kemungkinan akan memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain yang dinilai lebih kompetitif, terutama soal upah karyawan dan pajak. "Selama ini kejadiannya seperti itu,’’ katanya. "Jika sudah demikian, daerah juga yang rugi karena kehilangan potensi pendapatan serta lapangan kerja untuk penduduknya,’’ lanjutnya. Selain membenahi Perda, upaya menggairahkan iklim investasi juga akan didukung dengan perbaikan sistem layanan perizinan serta stimulus pemerintah berupa insentif fiskal serta pembenahan infrastruktur. Hal itu, dilakukan untuk memperkuat daya saing Indonesia untuk menggaet investor luar. "Beberapa upaya yang dilakukan cukup membuahkan hasil. Misalnya, untuk indikator global competitiveness, peringkat Indonesia naik dari 69 pada 2005 menjadi 50 pada 2006,’’ terangnya. (doni/berbagai sumber)

Pola "Grameen" Untuk Petani Indonesia U

paya mengembangkan sektor riil di perdesaan tengah diseriusi Departemen Pertanian. Melalui upaya konsep pembiayaan mikro ( mikrofinance) seperti yang telah dijalankan Grameen Bank, Bangladesh. Konsep pemberian kredit kepada masyarakat miskin yang dilahirkan M Yunus tersebut, menurut Mentan Anton Apriyantono, menjadi inspirator dalam program pemberdayaan desa miskin di Indonesia. "Konsepnya memang akan menggerakkan desa miskin itu dengan bantuan modal Rp 100 juta yang akan dimanfaatkan masyarakat desa tersebut dengan pola bantuan pembiayaan. Di sini kita akan tempatkan seorang penyuluh untuk menjadi pendamping dalam program yang diarahkan kepada petani tersebut,’’ ujar Mentan Anton Apriyantono, usai bertemu dengan peraih penghargaan Nobel Perdamaian 2006 M Yunus di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Dana Bergulir Menurut Mentan, dana Rp 100 juta itu akan disalurkan sebagai bantuan modal bergulir. Penggunanya kelompok-kelompok tani. Dengan cara ini akan berkembang lembaga-lembaga keuangan mikro seperti BMT atau koperasi tani. “Kepada peminjam tidak dibebankan sistem bunga. Hanya diminta kesadaran untuk berinfak setelah usahanya jalan. Jadi ada semacam bagi untung”.

4

Untuk memberdayakan masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan tersebut, Deptan telah mengusulkan pagu anggaran Rp 1 triliun kepada DPR dan sudah disetujui. Artinya, akan ada 10.000 desa yang akan menerima bantuan modal. ”Jika program ini sukses. Tahun berikutnya akan dianggarkan lebih banyak lagi,” ungkap Anton. Rekrut Penyuluh Selain itu, untuk tahun depan, Deptan juga akan merekrut sekitar 10.000 tenaga penyuluh baru sebagai tenaga harian lepas. Tahun 2007, Deptan sudah merekrut 6.000 dengan rasio 1000 sarjana, 1000 diploma, 4000 setara SMA/SPMA. Tahun depan, polanya menjadi 4000 sarjana, 2000 diploma dan 4000 setara SMA/ SPMA. "Mereka inilah yang akan berperan dalam mendampingi para petani yang menerima dana bergulir tersebut. Sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut dapat terjaga. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik,’’ tegas Mentan. Pendekatan Humanis Dalam kesempatan kunjungannya ke Departemen Pertanian, M Yunus berkesempatan memberikan orasi ilmiah kepada pejabat Deptan dan stakeholder pertanian seperti pengurus KTNA, HKTI dan kalangan akademisi dari IPB. Dengan dipandu Kabalitbang Deptan,

Ahmad Suryana, orasi yang dilanjutkan dengan diskusi sepanjang satu setengah jam berlangsung hangat dan menarik. Dalam paparannya, M Yunus mengungkapkan model pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan manusiawi (humanis). "Berikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka bisa memanfaatkan pinjaman dan mampu mengembalikannya,’’ tutur Yunus. Masyarakat miskin, menurut Yunus, sejatinya memiliki tanggungjawab yang kuat untuk menjadi nasabah yang baik bila mendapat kepercayaan penuh dari pengelola lembaga keuangan. Oleh karena itu, lanjut Yunus yang merintis usahanya sejak 30 tahun silam, ketika kita tidak memberi kepercayaan yang penuh kepada mereka, "lebih banyak mereka juga tak mempercayai kita.’’ Yunus pun menyarankan kepada lembaga-lembaga pengelola keuangan di perdesaan, termasuk LSM dan pemerintah agar memperluas jangkauan penerima kredit agar dapat segera menuntaskan persoalan kemiskinan di Indonesia.

berputar. Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, khusus untuk program yang dijalankan Departemen Pertanian, pemerintah akan memberikan bantuan dana bergulir Rp 100 juta tiap desa. "Dan itu nantinya bisa digunakan sebagai modal usaha oleh masyarakat petani desa," katanya. Program itu sendiri menjadi prioritas pemerintah. Program itu nantinya juga didukung pembangunan infratruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan

Sejahterakan Desa Dalam rangka menyejahterakan rakyat desa, pemerintah membuat kebijakan pembangunan masyarakat di 10.000 desa. Dengan kebijakan itu, diharapkan ekonomi pedesaan tumbuh dan roda ekonomi desa

Edisi 19/Tahun III/Oktober 2007


www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

KESRA

Tak Cukup Sehat Badan Saja!

www.kf6nvr.net

orang awam pun dapat dengan mudah mengidentifikasi penyandang gangguan jiwa dan menyebutnya gila atau saraf, istilah ini keliru karena awam menyangka gangguan jiwa ada hubungan dengan penyakit pada saraf/neuron. Kesehatan mental warga negara memerlukan peran semua pihak, tidak semata wilayah garapan para psikiater atau psikolog saja. Kesehatan mental juga bukan sekadar memelihara jiwa supaya tidak gila, sebab spektrum gejala gangguan jiwa begitu luas. Minimnya perhatian terhadap kesehatan mental bangsa telah termanifestasi dalam begitu banyak masalah yang selama ini disebut sebagai krisis multidimensional.

B

erbagai perubahan yang sangat cepat telah terjadi dalam masyarakat Indonesia. Transformasi masyarakat mendorong pula terjadinya transisi epidemiologis masalah kesehatan termasuk di dalamnya masalah kesehatan jiwa yang muncul dalam bentuk ketergantungan zat psikoaktif, penyebaran yang cepat HIV/AIDS yang terkait dengan perilaku seksual dan tindak kekerasan baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Kesehatan jiwa merupakan bagian yang integral dari kesehatan. Kesehatan jiwa adalah perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Orang yang sehat jiwa dapat mempercayai orang lain dan senang menjadi bagian dari suatu kelompok. Salah Kaprah Hingga tahun 1970-an, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, apa yang disebut gangguan jiwa atau sakit jiwa masih jelas, bahkan

Tak Bisa Diukur Dokter Nalini M Agung SpKJ dari Bagian Psikiatri Universitas Airlangga mengatakan, estimasi berapa sebenarnya orang yang dicurigai terkena gangguan jiwa sulit dipastikan. Sebab, selain faktor teknis soal data, gangguan jiwa merupakan fenomena gunung es. "Yang datang kepada psikiater untuk konseling tidak menunjukkan realita di lapangan. Mereka yang datang hanya seperti puncak gunung es, yang di bawahnya tentu lebih banyak, tidak dapat dipastikan jumlahnya," kata Nalini. Dia menambahkan, sebab itu psikiater tidak dapat menyebut bahwa peningkatan jumlah pasien yang datang berarti peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa di lapangan. Menurut Nalini, faktor utama yang dapat berpengaruh pada kesehatan jiwa seseorang adalah biologis, psikologis, dan sosial. Biologis misalnya faktor genetik, sementara psikologis dapat berupa kepribadian, pola asuh sejak kecil, atau mekanisme diri dalam memecahkan masalah. Faktor sosial juga berperan,

misalnya budaya, kepadatan populasi, hingga perang. Buah Globalisasi Proses globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi antar kawasan di dunia memberikan dampak terhadap nilai-nilai sosial dan budaya pada masyarakat. Situasi masa kini telah menimbulkan dampak terjadinya pengangguran dan persaingan yang makin ketat dalam berbagai bidang, baik dalam pekerjaan maupun sekolah. Masyarakat dituntut untuk lebih cepat beradaptasi, namun tidak semua individu dalam masyarakat tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kondisi demikian sangat rentan terhadap terjadinya stress, anxietas, konflik, ketergantungan terhadap zat psikoaktif, perilaku seksual yang menyimpang, serta masalah-masalah psikososial lainnya. Data dari UNDP tahun 2002 mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Indonesia masih menempati urutan ke 112 dari 180 negara. Tingkat kesehatan, pendidikan serta pendapatan penduduk Indonesia memang belum sesuai dengan harapan kita. Selama ini program kesehatan hanya terfokus pada kesehatan fisik, sementara kesehatan jiwa tampaknya terabaikan. Tenaga kesehatan lebih banyak memberikan perhatian pada persalinan yang aman, mencegah tetanus, menyusui anak, memberi gizi yang seimbang. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut kita menganggap bayi akan hidup sehat dan perkembangan psikososial akan terjadi dengan sendirinya secara alamiah. Hal ini tidak sepenuhnya benar terutama bila anak tidak diasuh oleh ibu/pengganti ibunya, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan perkembangan fisik yang baik, tapi ternyata mempunyai masalah kesehatan jiwa seperti autisme, ketergantungan zat psikoaktif, perilaku agresif dan lain-lain.

Pendidikan Life Skill Kesehatan jiwa tidak didapat dengan sendirinya, tapi perlu dilakukan upaya untuk selalu meningkatkan derajat kesehatan jiwa. Pendidikan seharusnya tidak hanya menekankan pada pengetahuan dan peningkatan intelektual semata, tetapi juga perlu meningkatkan perkembangan psikososial, termasuk aspek emosi, sosial dan moral. Pendidikan keterampilan hidup bertujuan untuk memberikan pendidikan kesehatan yang efektif dan untuk meningkatkan kemampuan sosial anak. Keterampilan hidup yang dapat dipelajari pada setiap tingkatan umur dan diterapkan secara umum dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin ditemukan dalam kehidupan. Keterampilan tersebut meliputi : penyelesaian masalah, berfikir kritis, cara berkomunikasi, penyadaran diri, cara menghadapi stress, mengambil keputusan, berfikir kreatif, keterampilan interpersonal, berempati, dan coping terhadap emosi. Mempelajari keterampilan ini akan menyebabkan seseorang menjadi lebih matang dan lebih pandai menghadapi tantangan dalam kehidupan. Menkes Siti Fadillah Suparai mengingatkan mutu sumber daya manusia tidak dapat diperbaiki hanya semata-mata dengan pemberian gizi seimbang. Kita harus mulai dari dasar dengan melihat bahwa manusia selalu terdiri dari tiga aspek yaitu organo biologis (fisik/jasmani), psikoedukatif (mentalemosional/jiwa) dan sosiokultural (sosialbudaya/lingkungan). Apabila ingin memperbaiki mutu sumberdaya manusia, maka ketiga aspek tersebut harus diperhatikan. Jika salah satu dari ketiga aspek tersebut terabaikan, maka upaya kita hanya tinggal sebagai harapan belaka yang mungkin tidak pernah akan tercapai. Laporan Muhammad Ramadhan (Sulawesi Tenggara)

Bantuan Untuk Penyandang Musibah Tabing, Padang, pukul 13.00 WIB. Pesawat Hercules mendarat di pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara (AU) itu. Sesaat setelah mendarat, isi perut pesawat angkut yang sudah menjelajah hampir seluruh pelosok nusantara ini langsung dikeluarkan. Paket bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa di Sumatera Barat. Sebanyak 12,5 ton bantuan berupa minyak goreng dan ikan kering serta tenda darurat datang dari Departemen Sosial. Bantuan itu langsung diangkut ke Satkorlak Penanggulangan Bencana (PB) Provinsi Sumbar untuk selanjutnya didistribusikan kepada korban gempa. Koordinator Satkorlak PB Provinsi Sumbar Suri Hamdazir, menjelaskan bantuan itu didistribusikan ke dua kabupaten terparah yang terkena dampak gempa yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai. “Bantuan itu akan dibagi dua, separuh didistribusikan ke Pesisir Selatan dan sebagian lainnya ke Kepulauan Mentawai,� katanya. Untuk distribusi bantuan ke Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui jalan darat menggunakan kendaraan milik Dinas Sosial. Sementara, pengiriman bantuan ke Kepulauan Mentawai diangkut menggunakan kapal milik pemerintah daerah setempat.

Edisi 19/Tahun III/Oktober 2007

Bantuan Kemanusiaan Tugas dan tanggung jawab penanggulangan dan penanganan pasca bencana alam memang terdapat pada pemerintah. Dalam konteks global, bantuan kemanusiaan sangat terkait dengan harga diri bangsa, dan adu pengaruh ekonomi-politik yang telah terjadi selama ini. Semua negara berlomba memberi sumbangan terbanyak. Tanpa mengesampingkan, pemenuhan kebutuhan bantuan untuk dalam negeri pun tetap menjadi prioritas. Bantuan kemanusiaan sendiri merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, perlindungan, kesehatan, sanitasi dan air bersih. Dukungan TNI Di negara mana pun di dunia ini, alat negara yang awal digunakan untuk penanggulangan adalah angkatan perangnya. Sebab, organisasi angkatan perang yang dilengkapi dengan peralatan dalam kaitan pertahanan negara pada keadaan damai juga bisa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemanusiaan. Lebih penting lagi, organisasi ini paling siap digerakkan dalam keadaan darurat. Ini suatu hal yang berlaku universal.

Penggunaan aset militer asing adalah keniscayaan. Hal itu diatur dalam T he Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets in Dissaster Relief yang dikenal sebagai Oslo Guidelines (Pedoman Oslo). Prinsip internasional yang perlu dipahami dalam penggunaan aset militer asing adalah berdasarkan permintaan atau atas persetujuan negara penerima. "Tidak menimbulkan ongkos pada negara penerima, merupakan dukungan terhadap penanggulangan bencana setempat, merupakan unsur penambah atau pelengkap dari pemerintah setempat, berdasarkan kebutuhan, tidak berpihak, dan tidak membeda-bedakan serta tidak bersenjata dan mengenakan seragam nasional," kata Dr Puji Pujiono, ahli manajemen bencana yang juga Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Dana bantuan kemanusiaan yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi merupakan bantuan kepada pemerintah daerah untuk keperluan penanganan taktis tanggap darurat bencana, baik karena alam maupun karena ulah manusia. Dana bantuan tersebut bersifat sebagai stimulan dan merupakan dana dukungan

awal sampai Pemerintah Daerah dapat menyediakan dukungan dana yang berasal dari sumber keuangan daerah untuk mengatasi keadaan darurat. Dana bantuan ini merupakan dana kemanusiaan untuk membantu korban bencana, baik karena alam maupun karena ulah manusia. Secara khusus, kebijakan umum penggunaan dana bantuan kemanusiaan ditetapkan oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Wakil Ketua Badan Nasional Penggulangan Bencana. (red/berbagai sumber)

foto: www.palangmerah.org

5


"organisasi-organisasi pemuda yang terbentuk di masa pendudukan adalah hasil dari situasi krisis. Lembaga itu bukanlah sebuah jejak untuk menapaki karier atau bagian dari proses siklus kehidupan. Organisasiorganisasi itu diciptakan dan digagas untuk membuka pintu momen sejarah ke depan, yaitu sejarah terbentuknya sebuah bangsa" Kutipan diatas adalah ungkapan Ben Anderson, pakar mengenai Indonesia dari Amerika, yang ditulis dalam bukunya Java in a Time of Revolution : Occupation and Resistence, 19441946, diterbitkan oleh Cornell University Press tahun 1972. Ben Anderson mengingatkan kita akan motif mendasar dari semua pergerakan perjuangan Indonesia yang dilaksanakan oleh kaum muda dulu, para pendahulu kita. Landasan geraknya merupakan hasil dari kesadaran terhadap kondisi masyarakat, idealisme dan future oriented dalam berpikir serta bersikap untuk menata kehidupan Indonesia yang jauh lebih baik. Ketiga spirit inilah yang kemudian menjadi kekuatan terbesar kaum muda sehingga menempatkannya menjadi dinamisator gerak kemajuan bangsa. Tak berlebihan jika waktu itu, Presiden Soekarno menyatakan dapat mengubah dunia hanya dengan hanya bermodalkan sepuluh orang muda saja. Pasalnya, hanya semangat yang kuat-lah menjadi dasar dalam setiap perubahan di dunia.

Kembangkan Spirit Jiwa Muda Ketiga spirit jiwa muda; kesadaran akan kondisi masyarakat, idealisme dan future oriented dalam berpikir serta menata langkah, harus menjadi sesuatu yang terus menerus dikumandangkan secara bersama sehingga menjadi kesadaran dan keyakinan publik. Merasuk sedemikian rupa sehingga menjadi agenda kolektif bangsa. Kesadaran akan kondisi masyarakat tentunya berangkat dari intensitas interaksi yang sangat tinggi dengan masyarakat. Sedangkan kemampuan untuk bisa berinteraksi secara intens dengan masyarakat, dengan segala kondisi yang melingkupinya, mensyaratkan adanya skill komunikasi yang mumpuni, sikap yang positif dalam melihat realitas serta pola berpikir yang sehat. Kemampuan komunikasi tentunya akan menarik orang untuk tetap berinteraksi mengungkap segala apa yang dipikir dan diharapkan. Sikap yang positif dalam melihat realitas akan selalu memberikan stamina dalam berinteraksi, menghalangi munculnya setiap bentuk apatisme. Sementara melalui pola berpikir yang sehat, akan selalu memberikan inspirasi solusi dari setiap kompleksitas masalah yang dihadapi. Bersikap positif dan berfikir sehat akan selalu menghalangi tumbuhnya apatisme. Semua kondisi menjadi tantangan bagi terciptanya rencana gerak yang lebih baik. Gali Potensi Diri Idealisme adalah hakikat dasar sifat manusia. Idealisme adalah cara berpikir manusia yang menembus batas usia. Mulai dari anak kecil sampai orang tua selalu berfikir secara ideal dari setiap kehidupan yang dijalaninya. Kehidupan manusia adalah usaha untuk mencapai sesuatu yang ideal menurut persepsi dirinya. Idealisme inilah yang terus membuat manusia bergerak memenuhi segala apa yang mesti dia jalaninya. Melalui idealisme inilah semua manusia bergerak tanpa henti sehingga kehidupan terasa lebih meriah dan dinamis. Pada sisi lain, future oriented, baik itu dalam berpikir juga bersikap, adalah pola berpikir yang senantiasa melekat pada jiwa muda. Berorientasi ke depan berarti memikirkan semua rencana penataan kehidupan lebih sis-

tematis dan tertata. Dimulai dengan menyelami sejarah masa lalu, untuk mengambil pelajaran terdalam dari apa yang telah dilakukan para pendahulu kita, dilanjutkan dengan memancang target masa depan yang lebih baik. Setelah itu diciptakan rumusan-rumusan masa kini yang mesti dilakukan. Melalui pendidikan agama kita sering diingatkan bahwasannya pangkal dari dosa adalah karena berpikir sangat temporal. Tidak memiliki orientasi ke masa yang lebih jauh dari kehidupan yang dijalani sekarang. Karena berpikir temporal inilah kemudian muncul tindakan korupsi, karena ingin memperkaya diri secara instan. Pelanggaran hukum, karena tidak bersabar menjalani prosedur yang berlaku. Bangkitkan Kembali Spirit “Kami sangat menyadari bahwa urusan kepemudaan ini tidak lah mudah, karena dinamika para pemuda pada 70 tahun yang lalu tentu sangat berbeda dengan kondisi saat ini,” kata Menteri Kominfo dalam jumpa pers di Departemen Kominfo, Jakarta, Rabu (10/10) sore, yang juga dihadiri oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault. Menteri Kominfo juga mengatakan, Sumpah Pemuda telah membuktikan bagaimana pemuda sebagai poros bangsa mampu menjadi pilar pelopor pemersatu bangsa. "Di tengah kemajuan jaman saat ini terlebih dengan pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi maka semangat Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dan relavan untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai permasalahan bangsa ke depan," katanya. Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke79 tahun ini selain dilakukan dalam suatu upacara resmi, juga akan ditandai dengan peluncuran penggunaan nada sambung bertema lagu perjuangan dalam rangka lebih memberikan nuansa “jaman” pada peringatan HSP. Salah satu lagu yang akan digunakan dalam nada sambung tersebut adalah “Bersama Membangun Bangsa” hasil karya Deny Kirnadi dan akan dinyanyikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Nada sambung bertajuk Nada Sambung Nasional Untuk Negeri tersebut merupakan

Semangat kebangsaan di era reformasi memang tidak seperti pada 79 tahun yang silam. Lantas bagaimana mensiasatinya? Di era modern ini dunia informasi telah menjadi kehidupan keseharian masyarakat. Namun disamping radio, televisi, internet, sampai dengan pesawat telepon memiliki fungsi positif, media-media tersebut ternyata juga membawa dampak pada perubahan budaya, tradisi, dan peradaban manusia itu sendiri. Menpora Adhyaksa Dault menengarai adanya eroasi dalam berbangsa dan nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini. "Indonesia telah merdeka 62 tahun tetapi sudah ada erosi nasionalisme," cetus Menteri. Pasalnya, nilai-nilai global yang menjadi trade mark generasi Y saat ini di satu sisi bisa menumbuhkan kepedulian namun di sisi lain menghilangkan sekat dan karakter antar negara dalam sebuah isu global. Di titik inilah, menteri melihat peran informasi sangat penting. “Dengan informasi kita dapat memberikan kepada generasi muda untuk membangun rasa nasionalisme itu," katanya. Di era reformasi, menurut Adhyaksa, upaya mengembalikan ras nasionalisme juga harus dikemas secara populer. "Apalagi film-film yang ditayangkan di televisi banyak yang tidak memiliki Indonesian character building. Dan di hari sumpah pemuda nanti, genersi muda akan dapat mendengarkan lagu-lagu perjuangan,” kata Adhyaksa

6

prakarsa Karang Taruna Nasional,” kata Mohammad Nuh dalam jumpa pers Menkominfo juga menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut dan membantu penyampaikan kepada para operator telepon, namun tentu dalam kaidahkaidah saling menghormati bisnis yang berlaku di masing-masing pengelola. Karena itu, sosialisasi penting bahwa nanti pada 28 Oktober 2007 nada sambungnya diganti dengan lagu-lagu yang mencerminkan heroisme semangat perjuangan. Gunakan Nada Sambung Ide untuk memasukkan lagu-lagu kebangsaan di nada dering merupakan pertama kali ada. Ternyata ide ini lahir dari himpunan organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu Karang Taruna Nasional, yang awalnya hanya obrolan biasa. Menurut Menteri Kominfo apa yang telah digagas oleh kawan-kawan ini meskipun bukan merupakan satu-satunya cara untuk menumbuhkan semangat Sumpah Pemuda, namun ia yakin bahwa nada dering dan nada panggil yang menggambarkan nuansa semangat perjuangan kepemudaan adalah sesuatu yang positif. Oleh karena itu, Departemen Kominfo sangat mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh siapa pun selama itu dimaksudkan untuk kebaikan, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan apresiasi dukungan dan lainnya. Ide dasarnya, melihat sumpah pemuda 79 tahun yang lalu telah menjadi momentum sejarah, yang memiliki kebulatan tekad untuk membangun negri. Tetapi kenyataannya sekarang, hal itu tidak lagi relevan di dalam kehidupan pemuda saat ini. Karena itu kami tertarik untuk mencoba menggunakan sarana teknologi, terutama di dalam menggunakan nada sambung di dalam telepon bergerak. Oleh karena itu, dalam sumpah pemuda kita menggunakan media ini untuk menggelorakan semangat yang sama sesuai konteks yang ada saat ini,” papar Renaldi, yang merupakan penggagas kegiatan

dengan tegas. Kegiatan tersebut akan dimulai dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) yang berisi ajakan pengguna telepon bergerak untuk menggunakan nada sambung berupa lagu pendek, yang berdurasi 30 detik, pada hari H yaitu tanggal 28 Oktober 2007 dengan lagu perjuangan kepemudaan. Kemudian pada hari H+1 (29/10) dengan lagu bertema Kebersamaan Pemuda Membangun Negeri. Bagi Menegpora Adhyaksa, lagu kebangsaan di nada dering ini adalah pembentukan Indonesia character building. Bahkan, “Tadinya kita ingin lagu-lagu perjuangan yang telah menjadi lagu nasional kita, tetapi karena kesulitan dengan masalah perijinan sehingga pengarang-pengarang muda dimunculkan. Karena kita ingin membangkitkan pengarangpengarang muda.” Menteri berharap ke depan bukan hanya nada sambung atau ringtone saja yang diproduksi, tetapi juga film-film yang menbangun rasa nasionalisme. “Inilah bagian terkecil yang diberikan kita dan teman-teman untuk menyumbang pemikiran untuk generasi muda supaya mereka terbuka bagaimana membangkitkan rasa pada hari itu Sumpah Pemuda menjadi sesuai dengan judul lagu Nada Ringtone yang akan dipakai pada hari Sumpah Pemuda nanti yaitu Bangkitkan dan Bersama Kita Membangun Negeri,” kata Menepora. (yuliarso)


Sumbangsih Untuk Negeri Bagi Renaldi dan pengurus Karang Taruna Nasional, apresiasi mereka ini adalah sesuatu yang kecil dibandingkan sumbangsih yang telah diberikan pemuda-pemuda di tahun 1928. "Saat ini, ada 70.611 pengurus Karang Taruna di Indonesia, yang berada di setiap desa dan kelurahan," kata Renaldi. Kepedulian Karang Taruna Nasional terhadap nilai-nilai kebangsaan memang telah menjadi tugas mereka. Karena Karang Taruna adalah ujung tombak kesetaraan masyarakat, mengedepankan spirit kebangsaan, dan spirit kepedulian di saat masyarakat sekarang ini banyak mengalami traumatik. Dalam peringatan tahun ini pula, berbagai kegiatan peringatan telah dirancang antara lain Seminar Anak Muda dalam rangka menggagas peran dan tanggung jawab pemuda. Upaya ini diselaraskan dengan upaya mewujudkan Indonesia yang lebih bermartabat, sosialisasi semangat Sumpah Pemuda, lomba kreativitas pemuda, festival lagu-lagu pemuda, pemberian penghargaan, bakti sosial, olahraga, festival atau pergelaran seni budaya, bulan bahasa dan sastra serta kegiatan lain yang dikemas untuk memeriahkan HSP ke-79/2007. Sementara itu, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault mengatakan, informasi penting diberikan kepada generasi

muda untuk membangun kembali rasa nasionalisme. Kembali Ke Jiwa Muda Kelahiran Sumpah Pemuda 1928 memang amat dipengaruhi oleh konteks zamannya. Konteks itu terutama adalah suasana perjuangan untuk mengganti pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan sebuah tata kehidupan baru yang dikelola oleh sebuah nasional yang mampu hidup dan membangun berdasarkan kemampuan sendiri. Secara faktual, menurut Adhyaksa Dault, sekalipun sekarang Indonesia baru merdeka 62 tahun, telah ada erosi nasionalisme karena begitu masuk di era reformasi, ia menganggap perlu mengembalikan rasa nasionalisme yang popular. “Hal ini terjadi karena selama ini yang kita tanamkan adalah nasionalisme yang formal,” kata Menegpora. Di tengah pesatnya arus globalisasi seperti sekarang ini, gelora nasionalisme dipanggil untuk tak lagi mengurung diri pada batas-batas geopolitis negara-bangsa, tetapi berani keluar dari batas-batas itu di mana yang menjadi titik tolak adalah prinsip-prinsip kemanusiaan yang sifatnya universal. Cinta kepada Tanah Air tidak boleh diabaikan, tetapi pada saat yang sama perlu diperkaya. Dengan kata lain, kini nasionalisme perlu hadir dengan wajah baru yang mengundang upaya bersama-sama demi terciptanya suatu tata kehidupan nasional yang kian peka terhadap derita dan harapan sesama, di mana pun sesama itu berada. Dalam perjuangan itu diharapkan batasbatas negara, suku, agama, ras, dan sebagainya menjadi semakin relatif. Apa yang telah dirintis kaum muda pergerakan tahun 1928 itu perlu diteruskan dan dikembangkan sesuai tuntutan zaman. (Deliarnur,Yuliarso dan mth)

Faktanya sejarah kehidupan menunjukkan bahwa kaum muda telah membuktikan prestasinya di tengah masyarakat. Sejarah dunia mencatat prestasiprestasi kaum muda seperti Roosevelt yang menjadi Presiden Amerika Serikat pada umur 42 tahun. JFK 43 Tahun, Clinton 46 Tahun atau Tonny Blair yang menjadi Perdana Menteri Inggris pada umur 43 Tahun. Di dunia akademis orang akan senantiasa teringat Leon Botstein yang terpilih menjadi Rektor New Hampshire’s Franconia College pada tahun 1970 dalam umur 23 tahun. Ia tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah di Amerika Serikat. Jiwa Muda Kesuksesan para pemimpin muda adalah kesuksesan menjaga jiwa muda itu senantiasa bersemayam dan terjaga dalam dirinya. Kepedulian sosial, idealisme dan future oriented yang dibalut dengan progresivitas dan militansi, senantiasa menjadi landasan dari setiap tindakannya, meskipun fisik bertambah renta karena perjalanan waktu. Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke 32, pada pidato pelantikan pertamanya hari Sabtu 4 Maret 1933 menyatakan “…So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself…” Inilah ungkapan jiwa muda yang lahir dari seseorang yang secara usia sudah tidak muda lagi, kala itu ia berusi 51 tahun. Tidak mengherankan, bila FD Roosevelt menjadi presiden yang akan senantiasa diingat dan menjadi inspirasi bagi warga Amerika Serikat melalui prestasi yang telah diraihnya. FD Roosevelt lah satu-satunya presiden Amerika yang terpilih tiga kali masa jabatan,melepaskan Amerika dari masa depresi hebat, yang di Indonesia disebut dengan malaise ekonomi, menghindarkan Amerika dari peperangan dan memprakarsai terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Bahkan masyarakat internasional sangat meyakini, bila FD Roosevelt tidak digantikan oleh Harry S Truman karena meninggal dunia, niscaya perang dunia II tidak akan pernah terjadi.

foto:presidensby.info

nada sambung nasional untuk negeri ini. Bahkan, tambah Renaldi, jika semua orang menggunakan nada sambung yang sama mungkin akan tercipta dan akan menjadi rekor nasional ataupun internasional. Di samping itu, dengan adanya lagu-lagu kebangsaan di nada dering akan membuktikan adanya kebersamaan diantara kita semua, bahwa pada hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, kita masih menggelorakan semangat yang sama. Lagu-lagu kebangsaan itu akan terdengar pada tanggal 28 dan 29 Ok-tober, dimana ada dua lagu yakni “Bangkitkan” dan “Bersama Membangun Ne-geri” karya Bisma dan Deni Krisnadi.

Tantangan Kontemporer Berbeda dengan situasi 1928. Di mana pemuda secara serempak memuncaki predikat pembaruan dalam mendorong perjuangan fisik pencapaian kemerdekaan. Namun, kini situasinya bergeser, yang tentu peran fungsi pemuda akan terukur dengan baik ketika mereka mampu mengusung isu, ide, dan gagasan yang dapat didukung masyarakat luas. Momen sejarah yang dikenal sebagai peristiwa yang melahirkan Sumpah Pemuda, berawal dari sebuah keprihatinan atas gagalnya Kongres Pemuda I yang diadakan tahun 1926 untuk segera mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Namun itu duku, sekarang jelas berbeda. Dapat diakui bahwa peran fungsi pemuda sekarang berada pada fase ujian berat, fase kritis untuk tetap tampil menjadi tulang punggung bangsa dalam mengawal gerak reformasi. Karena sesungguhnya posisi pemuda relatif kurang terpercaya oleh publik ketika masuk dalam jaringan resmi penyelenggaraan negara. Medan perjuangan yang serba kompleks dalam mengisi kemerdekaan, membuat posisi pemuda perlu lebih diorientasikan secara egaliter untuk memperkuat pemadatan nilai keadilan dari setiap kebijakan dan program pembangunan negara. Namun, konsekuensinya adalah mampukah pemuda merancang platform perjuangan yang sama dalam rangka memberantas KKN karena kalau tidak posisi pemuda mudah terjebak dalam kelompok kepentingan atau oleh partai politik. Hal ini memang sangat mengkhawatirkan karena posisi pemuda selama ini, sadar atau tidak, lebih banyak berada dalam real pragmatisme politik. Dalam sejarah Indonesia pun sudah banyak ditunjukan bagaimana jiwa muda, yang bersamayam pada orang yang tua secara usia, terus menerus memberikan inspirasi untuk berbuat sesuatu dan berprestasi bagi masyarakatnya. Jiwa muda ini telah bersemayam dan dijaga sedemikian rupa oleh Buya Hamka. Sehingga lahirlah master piece nya sebagai seorang ulama dan cendikiawan; Tafsir Al Azhar. Sebuah karya monumental yang justru lahir ketika Hamka di dalam penjara rezim Soekarno. Jiwa muda inilah yang senantiasa mesti menjadi ingatan kita. Jiwa muda yang telah memberikan inspirasi dan dorongan kuat bagi semua komponen masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan bangsa ini. Bila jiwa muda ini senantiasa muncul di kaum muda, dan terpelihara sepanjang hidupnya, niscaya segala keterpurukan yang sedang kita alami akan terus dihadapi untuk ditemukan dan dilaksanakan solusinya. Diujung kehidupan berbangsa kita, bila jiwa muda ini senantiasa terjaga, niscaya cita-cita Bung Karno tentang Indonesia yang berdaulat secara politik berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya akan terlaksana. Sebagaimana yang diucapkannya dalam pidato Trisakti Bung Karno tahun 1963 (deliarnur, diolah dari berbagai sumber)

7


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

Pembangunan Tidak Boleh "aspasial" Konon, seorang ahli berkata : “siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia�. Dan tentu saja jargon tersebut masih lekat sampai saat ini, terlebih dengan kemajuan teknologi yang seakan dengan tegas kian menguatkannya. Dan jaringan informasi inilah yang terus dibangun pemerintah, pun termasuk Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Informasi yang dihasilkan pun adalah informasi geospasial yang berguna dalam pengambilan keputusan yang cepat, tepat, lagi efisien. “Bukan hanya bencana alam yang butuh atas spasial, tapi banyak hal seperti penanganan flu burung dan kemiskinan,� kata Kepala Bakosurtanal, Rudolf Matindas ketika ditemui KomunikA di kantornya, di Cibinong, Bogor. Lantas bagaimana sebenarnya teknologi geospasial itu dan apa saja yang akan dan telah dilakukan Bakosurtanal dalam memperkuat jaringan data instansi pemerintah? Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana teknologi geospasial yang kita miliki? Kalau bicara teknologinya kita tidak kalah maju dengan negara lain. Pemakaiannya juga tanpa sadar semakin meningkat. Contoh kecil, masyarakat mulai bisa mendapatkan data yang lebih teliti dan detil. Sekarang, di toko buku, petanya macammacam. Tapi memang kebanyakan yang bersifat umum.

Teknologi geospasial? Seberapa penting dan apa gunanya? Efisiensi, cepat, dan tepat dalam mengambil keputusan. Sayangnya, banyak yang belum paham tentang efektivitas penggunaan data spasial. Misal bencana alam, mestinya data harus dikumpulkan dengan cepat. Mana yang kena, berapa jumlah penduduknya, bagaimana satuan administrasinya, terus dan terus. Langsung bisa diakses berapa korban jiwa, berapa kerugian pemerintah, infrastruktur yang rusak. Pengambilan keputusanpun akan cepat dan tepat. Kalau sudah ada data spesifik, maka langkahnya harus gimana? Logistik yang ada di mana saja? Kelihatannya kayak star trek, tapi ini benar bisa terwujud. Lihat bagaimana USA dengan 9/11 bisa cepat datanya dan penanggulangannya. Sektor telekomunikasi juga. Kalau berdasarkan pandangan mata untuk menaruh repeater-nya, bisa gak efisien. Tapi kalau punya data yang menunjukkan tinggi rendahnya daerah situ, ah gak perlu 10 repeater, dua saja pada bukit ini sudah cukup.

Maksudnya? Kalau dulu semuanya teristris atau harus turun berbulan-bulan di lapangan, mengumpulkan data. Sekarang ada teknologi remote sensing atau penginderaan jauh, ada juga dengan pemotretan udara, dan lainnya. Banyak yang bilang Indonesia gak ada apa-apanya soal teknologi. Tapi teknologi itu kita punya. Kata mereka, bagaimana mau lari ke teknologi digital, masyarakat kita saja digital divide, ada gap. Gak perlu itu. Padahal semua tinggal memasyarakatkannya. Sekarang handphone (telepon selulerred) sangat digital, complicated, tapi tukang sayur bisa pakai. Karena mudah dan familiar. Belum lagi keuntungannya, bisa komunikasi dengan daerah lain, cek harga cabai dan stok barang dari daerah, misalnya, jadi sangat mudah. Kita ingin teknologi geospasial ini memasyarakat. Memang tahapannya tidak langsung ke individu, tapi minimal pemerintah daerah bisa pakai dulu. Harus punya pendataan yang cepat dan akurat serta dapat dipanggil kembali.

Apakah sudah mulai dipakai dalam membuat kebijakan? Tentu saja. Masalah kita ini banyak sekali. Bukan hanya bencana alam yang membutuhkan data, monitoring kebakaran hutan, kesehatan flu burung, dan banyak lagi. Sekali klik langsung terlihat penyebaran flu burung di sini dan di sini. Kalau begitu peternakan ayam di mana saja. Di sini dan di sini. Sehingga pengambilan keputusannya cepat dan tepat. Tata ruang, harus didasarkan pada peta. Ini sudah dipakai. Bappenas juga sudah mulai melihat bahwa pembangunan tidak boleh "a-spasial", tapi "spasial". Karena kita bisa mengatasi banyak masalah secara efisien kalau punya informasi sampai ke detil. Katakanlah sekarang pengangguran, kita punya data statistik, levelnya pengangguran di provinsi anu sekian persen, tapi kan agregate, dikumpul di lapangan, disederhanakan, terlihat sekian persen. Bisa gak kita disagregate untuk membaca data tersebut. O kalau begitu di kabupaten ini, di kecamatan ini, atau di desa ini, gak keluar datanya. Tapi kalau dengan data spasial, kita bisa plot ini, di-zoom, langsung terlihat. Sehingga saat memberi solusi dalam suatu masalah, bisa jauh lebih akurat. Kenapa banyak orang nganggur? Bagaimana industri di sana, kosong? Apa kelebihan utama, bertani; tanahnya subur apa nggak, muncul informasi tanah. Rujukannya bisa sangat komplet

8

Ada? Sejak kapan? Sebagai gambaran. Bakosurtanal berdiri 1969, kita sudah memetakan seluruh pulau Lombok dengan remote sensing. Tahun 70an seluruh Sumatera dengan foto udara kita kerjakan selama 10 tahun. Zaman Belanda memetakannya 80 tahun. Perbandingan efisiensi dan kemurahan teknologi. Apalagi sekarang ada internet, lebih bisa digitalisasi. Pemanfaatannya terus berkembang? Ya, kita melihat potensinya, luar biasa. Kalau kita punya bank data dalam bentuk digital, produknya gak hanya peta dasar saja, bisa dikombinasikan menjadi bermacam model. Aplikasinya lebih unlimited kalau dalam bentuk digital. Bisa main dua dimensi, tiga dimensi, dan sebagainya. Hal yang sudah secara sistematis banyak dilakukan adalah pendataan, pembuatan model-model, visualisasi, dan aplikasi. Segmensegmen ini jalan bersama. Tapi yang kita harapkan percepatan aplikasinya. Bakosurtanal siapkan data dasar. Jika dikombinasi dengan data tematik akan menjadi, misal informasi tematik pertanahan, informasi tematik kehutanan, dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa seluruh data, hanya data utama yang diperlukan oleh orang banyak. Misal, permukaan bumi. Garis pantainya di mana. Unsur hidrologi, tinggi rendah daerah, lokasi pemukiman, dan setersunya.

Hahaha. Tahapannya bagaimana? Kalau di website Bakosurtanal sudah ada beberapa data yang bisa diambil publik. PU juga begitu. Tapi yang kita inginkan adalah data tersebut dalam sistem yang sama. Jadi bisa complementary. Dan hal itu sudah kita sepakati. Setelah itu kita juga ingin ada payung perundangan. Bukan hanya disarankan tapi diwajibkan. Tidak bisa main-main lagi. Setiap sen yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami sudah bangun dasar-dasar untuk infrastruktur data spasialnya. Tahap selanjutnya kita bangun arsitekturnya dan uji cobanya 2013-2015 bisa meluas. Dengan catatan kita dapat dukungan yang continue. Tapi saya optimislah, negara lain bisa kok.

Rudolf Matindas Kepala Bakosurtanal

Dengan teknologi sekarang, di simpannya dalam layer-layer. Ini layer jalan, ini layer garis pantai. Kalau dulu, dia harus beli petanya lengkap, rumit sekali. Orang sekarang bisa dapat data yang lebih spesifik.

Pemda sudah menjadikan data spasial rujukan? Kalau Jawa Barat sudah membuat Perda, harus membangun infrastruktur data spasial. Daerah lain walau tidak dalam konsep itu juga memanfaatkan, Jawa Tengah, Yogya, Surabaya, Jawa Timur, Sumatera, Riau Kepulauan, Batam, sudah bergerak ke arah sana. Tapi memang SDM nya harus ditingkatkan. Apalagi, anak muda sekarang pandai-pandai, bikin animasi segala, jago-jago. Kalau saya tidak pesimis masalah digital divide. Bagaimana? Kalau bank data ada, pasti bisa lebih cepat. Tapi data utamanya tersedia. Kalau sudah sampai skala 25 ribu kita mulai sistematis ke seluruh wilayah. Tapi untuk peta detil, mestinya ada keterlibatan dari Pemda, asal pakai spesifikasi nasional. Agar bisa digabungkan dengan daerah lain. Berarti kita tidak ada data base? Ini yang sedang kita bangun. Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). Kami sudah ada kesepakatan dengan 9 instansi untuk membangun infrastruktur data spasial. Kita sepakat cara menyimpan data seperti apa, format, dan siapa menyimpan data apa. Baru jadi dua bulan lalu. Hasil upaya enam kali pertemuan. Potensinya kita melihat dari sistem informasi geografis. Dia mampu membuat bermacam model turunnya. Pun sangat powerfull dalam decission support system. Tapi GIS ini tidak jalan kalau gak punya data digital. Adanya di mana saja? Ada di BPN, PU, lingkungan hidup, pokoknya instansi yang collect data. Kita bikin kesepakatan soal pengumpulan data. Kamu core-nya apa. Ya sudah kumpulin data yang itu, jangan yang lain. Kumpul dengan format ini. Harus ada meta data, kualitas, cara, dan sebagainya. Juga harus dibuka aksesnya. Pertama ke sembilan instansi ini dulu. Agar bisa terjadi data sharing. Kedepannya harus bisa diakses oleh publik. Kalo publik bisa akses kan, Anda bisa beli tanah dari kamar mandi.

Infrastruktur? Bukan kayak pembangunan jalanan. Tapi aspek institusional. Siapa yang melakukan apa, lebih ditegaskan. Siapa yang menjadi simpul-simpulnya, dan bagaimana aturan pelaksanaan. Dan terpenting adalah SDM, building on capacity. Dan legal aspek. Sehingga industri juga bisa hidup. Jangan sampai mereka yang punya uang, punya teknologi dan sebagainya tapi gak ada jaminan penggunaan data. Juga memikirkan lapangan kerja yang tersedia. Dalam waktu dekat? Sudah ada Perpres Sistem Jaringan dan RUU tentang Informasi Geospasial. Kita coba realistis dengan semuanya. Tapi untuk sosialisasi juga masih bermasalah, bahkan di kalangan instansi pemerintah sendiri. Tapi kalau dihitung dengan investasi yang dilakukan untuk hal yang sama dan dikerjakan oleh berbagai pihak, luar biasa. Kita masih kayak Keluarga Berencana (KB) saja, terus sosialisasikan. Tapi kalau dari UU Tata Ruang sudah mensyaratkan penggunaan data spasial. Kalau PU sudah lama pakai. Tapi mengajak semua Pemda untuk juga membangun kemampuan itu. Jaman dulu memang semua pusat, tapi sekarang otonomi daerah. Agar membangun basis-basis data daerah. Karena saat ini sudah terlampau detil permintaannya. Misal daerah yang diidentifikasi rawan bencana. Kabupaten tertentu. Mestinya dia punya peta detil sampai skala 1:1000. Mana jalannya, siapa tinggal di mana, usia. Ini kan cuma lari ke jalanan aja kalau ada apa-apa. Dengan informasi detil juga bisa merencanakan kotanya. Sudah dipandang sama daerah? Sudah tapi belum ada kontinyuitas. Dulu pernah dicoba Program Elrep seluruh provinsi di Sumatera. Dilakukan pelatihan kepada Pemda-Pemda supaya ketika kembali bisa menggunakan keahliannya. Tapi sebentar ke-mudian malah orang yang dilatih dinaikkan jabatannya, gak kepake tuh ilmunya. Memang harus dibangun, pun ada insentifnya. Karena butuh keahlian. Tapi saat ini mulai ada kesadaran, Pemda-nya yang ke sini. Kemarin dari Boven-Digul datang, belajar di sini. Anggaran? Sangat kurang sekali. Tapi kita coba realistislah. Lihat kemampuan pemerintah, minimum anggaran yang kita butuhkan dikaitkan dengan program-program yang dilakukan bertahap. Kita kan juga ada anggaran gabungan yang ada di instansi lain. Kita gabunggabungkan. Lagipula pengembangan sistem ini kerja bersama. (dimas@bipnewsroom.info)

Edisi 17/Tahun III/September 2007


OPINI

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Berkomunikasi dengan Penyintas Oleh : Muhammad Adhim

Bencana merupakan salah satu sumber konflik terbesar bagi kondisi psikis manusia. Rumah tangga tak dapat lagi menopang kebutuhan keluarga secara memadai. Hubungan tolong menolong dan saling percaya antar tetangga tibatiba runtuh pula karena setiap orang harus berusaha keras untuk bisa bertahan. Lebih jauh, dampak bencana yang tak kalah besarnya terjadi pada ranah psikologis setiap individu. Tentu saja volume dampak psikologis akan berbeda pada masing-masing individu korban. Dampak paling umum adalah trauma yang ditandai oleh ketakutan terus menerus, sedih berkepanjangan, sulit tidur dan bentuk-bentuk ekspresi lain. Pada tingkat yang lebih parah, korban sering merasa kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Orang mulai memandang negatif kepada kemampuan dan kapasitas dirinya. Maka yang sering muncul ke permukaan adalah ekspresi pasrah, mudah meminta pertolongan sambil menyatakan diri tidak berdaya, dan kadang apatis terhadap lingkungannya.

Dalam konteks ini Kelman (1990), yang pernah menjadi mediator untuk konflik Israel-Palestina berpendapat bahwa perubahan pola hubungan akan membuka jalan untuk penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Kelman menekankan bahwa yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan kolektif, bukan pemenuhan kebutuhan individu partisipan. Namun, metode Kelman saja tidak cukup untuk mengatasi konflik sosial yang pelik di Indonesia. Perlu perpaduan dengan antara lain teori konflik realistik (Realistic Conflict Theory) dari Muzafer Sherif, teori identitas sosial (Social Identity Theory) oleh Henri Tajfel dan John C Turner, dan teori kekuasaan sosial (Social Dominance Theory) oleh John Sidanius dan Felicia Pratto. Beberapa kalangan LSM telah mengembangkan proses

pendampingan di mana "korban" ditransformasikan menjadi "penyintas" (survivor) dan "penyintas" diberdayakan menjadi "penyintas aktif" (active survivor) yang mampu membantu kebangkitan diri sendiri dan penyintas lain.

Modal Sosial Komite Palang Merah Internasional (IFRC), misalnya, berpendapat bahwa “perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada apa yang dapat dilakukan sendiri oleh komunitas yang terkena bencana dan bagaimana memperkuat kemampuan itu“ (IFRC, 2004). Aset sosial yang bekerja dan memberi dampak sosial disebut juga dengan istilah modal sosial. Modal sosial merekatkan perbedaan, mengkonsolidasikan kekuatan dan mendorong individu-individu dalam masyarakat untuk saling percaya. Dengan modal sosial inilah sebuah masyarakat sesungguhnya menemukan konstruksinya. Pada saat masyarakat menghadapi situasi sulit akibat bencana, modal sosial ini secara umum berhenti bekerja, hingga kurang atau tidak sama sekali memberi dampak, dan kembali menjadi laten sebagai aset sosial potensial.

Pendekatan Komunitas Dalam kasus Aceh semisal, trauma healing bisa dilakukan orang Aceh sendiri lewat kesenian dan lewat diskusi tentang kesedihan dan kegembiraan bersama. Orang Aceh berusaha membangun rumah sesuai dengan kemauan masyarakat, dengan sumbangan kayu dari masyarakat internasional. Tanpa formula, masing-masing bisa membangun dengan bantuan tetangga dan sahabat, sesuai keinginannya sendiri. Dalam pendekatan yang berbasis komunitas sangatlah penting untuk melibatkan anggota masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam rekonstruksi komunitas seperti pemuda/ pemudi, guru, pemimpin agama, orang yang dituakan, keluarga, pekerja sosial, personil (para)medis, “orang pandai”, pemimpin desa, tetapi juga orang-orang biasa. Penting untuk mengimbangi jumlah antara perempuan dan laki-laki sehingga perempuan dilibatkan aktif dalam kegiatan dari proses rekonstruksi semenjak awal. Untuk tingkat provinsi, dapat

kilas -gov

e

Penulis adalah Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya dan aktif dalam LSM advokasi dan pendampingan pendidikan bagi para korban bencana

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

www.sumutprov.go.id

Fasilitas Informasi Cuaca Daerah Sepintas tampilan situs ini cukup padat, halaman depan situs ini dipenuhi dengan berbagai macam informasi daerah, untungnya background putih menjadi pilihan latar, sehingga mata tidak cepat lelah. Di bagian banner atas akan tampil berbagai macam pakaian adat Sumatera Utara, tampil silih berganti, latar belakang diambil pemandangan alam Sumatera, dan potongan peta provinsi.

Google Maps Situs ini menggunakan fasilitas google maps, untuk melihat lokasi Kantor Gubernuran Sumater Utara, sayang fasilitas foto satelit ini tidak bisa di perbesar lebih detail. Di bagian bawah fasilitas citra satelit ini terdapat kolom "Cuaca Hari Ini" yang di dukung oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah I Sumbagut. Dalam kolom spesial ini pengakses akan bisa mengetahui bagaimana kondisi cuaca

Edisi 17/Tahun III/September 2007

Peran Komunikasi Memang dukungan psikososial dapat dianggap sekunder dibanding bantuan makanan atau tempat tinggal. Meski demikian, sesungguhnya pengarusutamaan prinsip-prinsip bantuan psikososial ke dalam pemberian bantuan di tahap darurat sampai rekonstruksi sangatlah penting. Akan sangat baik bila sejak awal, orang atau pihak yang paham mengenai aspek psikososial pasca bencana telah dilibatkan dalam tim bantuan pertama, untuk dapat memastikan hadirnya komponen psikososial dalam pemberian bantuan, setidaknya dalam “pendekatan” yang diambil. Pekerja kemanusiaan dan penolong pertama dapat menajamkan pemahaman mereka sehingga dapat bersikap empatik dan sensitif terhadap kebutuhan psikososial masyarakat pascabencana. Hadirnya pihak yang paham mengenai aspek psikososial pascabencana sekaligus juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan psikososial dan meminimalkan masalah psikososial yang muncul pada pekerja kemanusiaan. Banyak orang menganggap, bahwa melakukan komunikasi itu mudah, semudah orang bernafas, karena kita terbiasa melakukannya sejak lahir. Namun setelah orang pernah merasakan hambatan atau “kemacetan” ketika melakukan komunikasi, barulah disadari bahwa komunikasi itu ternyata tidak mudah (Suraya, 2003). Komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial atau bahkan jenis kelamin disebut komunikasi antarbudaya (Mulyana, 2000). Karena itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya komunikasi antarbudaya ini, yang dapat dikatakan sebagai jembatan emas komunikasi antarbudaya. Jembatan emas ini meliputi mobilitas, saling ketergantungan ekonomi, teknologi komunikasi, pola imigrasi, kesejahteraan politik (Devito, 1991). ilustrasi: anwariksan.wor

Perhatian Lebih Secara fisik, dampak bencana alam seperti kematian, korban luka dan cacat, rusaknya rumah serta sarana publik lainnya dapat dilihat dan dirasakan dalam waktu yang relatif singkat khususnya pada fase emergency setelah bencana. Namun secara psikis, pengalaman akan bencana yang dialami para penyintas tidak serta-merta dapat diidentifikasi apalagi diatasi dalam waktu singkat. Dalam hal ini, jika tidak ditangani dengan baik, pengalaman ini akan menjadi trauma psikologis jangka panjang yang berpengaruh negatif dalam kehidupan penyintas. Dalam buku Pemulihan Psikososial Berbasis Komunitas yang diterbitkan oleh Pulih dan Kontras[2], aspek psikososial didefinisikan sebagai aspek hubungan yang dinamis antara dimensi psikologis/kejiwaan dan sosial. Penderitaan dan luka psikologis yang dialami individu memiliki kaitan erat dengan keadaan sekitarnya atau kondisi sosial. Pemulihan psikososial bagi individu maupun kelompok masyarakat ditujukan untuk meraih kembali fungsi normalnya sehingga tetap menjadi produktif dan menjalani hidup yang bermakna setelah peristiwa yang traumatik.

dihubungi pula individu-individu yang bekerja untuk organisasi nasional dan internasional dan ditempatkan di wilayah tersebut. Interaksi sosial biasanya menyebabkan banyak perubahan dalam menilai sesuatu. Hal ini bukan hanya terjadi komunikasi an sich, juga terdapat interaksi budaya dan prinsip-prinsip hidup. Bila saja interaksi terjadi dalam bingkai yang positif, terutama menyangkut pola atau system kerja atau alih keilmuan maka nilainya lebih konstruktif. Akan tetapi, bila interaksi yang terjadi justru menjadikan mereka sebagai modeling perilaku dan gaya hidup, dapat kita bayangkan bencana sosial yang akan menyusul selanjutnya di Aceh (Haikal, 2006).

di Sumatera Utara, dari informasi tekanan udara, informasi waktu dan daerah mana yang hujan. Yang lebih menarik lagi, ketika menelusuri lembaran cuaca tersebut, ada informasi yang cukup lengkap. Informasi keadaan cuaca di semua Kabupaten/Kota di Sumatera bisa dilihat. Masing-masing daerah diberi keterangan

kemungkinan cuaca pada siang hari sampai pagi hari esoknya, dan itu berlangsung setiap hari. Selain itu ada pula informasi perkiraan potensi atau tingkat bahaya banjir, longsor, dan kebakaran hutan atau lahan. Informasi ini akan sangat membantu bagi masyarakat umum, setidaknya merka bisa menyediakan payung sebelum hujan. Tidak hanya informasi cuaca pada hari ini saja, tetepi resume cuaca pada hari-hari sebelumnya pun dapat di lihat. Resume cuaca tahun 2006 pun masih dapat di lihat. Informasi Pendukung Untuk update berita, situs inin terbilang aktif, jenis berita yang di muat selain berita daerah juga memuat berita yang bersifat nasional. Bagian sisi kiri tampilan situs mencantumkan informasi potensi daerah di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Sekalipun tidak begitu detail namun terbilang lengkap untuk referensi awal dengan adanya informasi mengenai sarana dan prasarana, selayang pandang, potensi usaha unggulan, dan potensi pendukung bidang usaha. (dewimahrani@bipnewsroom.info)

9


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

LINTAS DAERAH

Sumatera Utara Peringatan HKSN dan Gernas Gotong Royong Masyarakat 2007Presiden Akan Hadir di Medan dan Sergai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan akan hadir di Kota Medan, dan Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut) pada Desember 2007 untuk meresmikan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tingkat Nasional sekaligus membuka Peringatan Gerakan Nasional (Gernas) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarkat 2007. Sekdaprov Sumut H Muhyan Tambuse bersama Muspida Plus Sumut di Gedung Bina Graha Pemprov Sumut, Kamis (25/10) menjelaskan pada pembukaan HKSN 2007, Presiden akan mengunjungi lokasi pembangunan perumahan untuk keluarga miskin di Perumnas Martubung yang dibangun oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).“Selain itu, Presiden juga dijadwalkan mengunjungi lokasi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di seputar Kota Medan,” ujar Muhyan. Menurut Muhyan, Presiden juga akan menghadiri kegiatan pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk uang tunai kepada 40 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).“Presiden juga akan dijadwalkan mengikuti kegiatan pameran hasil pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk kegiatan ini diharapkan seluruh kabupaten dan kota di Sumut dapat berpartisipasi mengisi stand pameran,” ujar Muhyan. Disamping acara di atas, lanjut Hakimil, dalam Peringatan Gernas Gotong Royong Masyarakat Tahun 2007 itu juga dijadwalkan penanaman pohon bakau sebanyak 311.850 batang. Kemudian karet sebanyak 44.800 batang, coklat 31.420 batang, mahoni 9.742 batang, durian 8.655 batang, duku 5.368 batang, dan kemiri 4.532 batang.“Penanaman pohon ini merupakan agenda Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) tahun 2006 dan 2007, dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 416.367 batang,” ungkap Hakimil. (www.sumutprov.go.id)

Riau Pemkab Bengkalis Siap Menjadi Fasilitator Usahawan Dalam pertemuan Persidangan ke-6 JKK/ KK Sosek Malindo Peringkat Negeri Joho/ Melaka-Tingkat Daerah Riau di Balai Pertemuan Hotel Hyatt Johor Baru, Selasa (23/10) membahas mengenai kerjasama bisnis antara Malaysia dan Kabupaten Bengkalis, terkait dengan letak kabupaten tersebut yang cukup strategis. Pertemuan yang dibuka secara resmi oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Dato’ Haji Abdul Latiff tersebut membahas tiga bidang

Dari Sabang Sampai Merauke

kerjasama diantaranya bidang ekonomi dan perdagangan, sosial dan kebudayaan serta bidang perhubungan dan keselamatan. Sedangkan Asisten Administrasi Pembangunan Setdakab Bengkalis H Zakaria Yusuf mengatakan bahwa dalam bidang ekonomi dan perdagangan, ada tiga kerjasama yang akan ditawarkan kepada para usahawan Malaysia. “Untuk pertanian, Kabupaten Bengkalis bersedia memberikan fasilitas pembangunan industri hulu dan hilir, untuk industri sagu terpadu di Kecamatan Tebing Tinggi, kelapa terpadu di Bantan dan Rangsang serta industri turunan CPO di Mandau dan Pinggir,” jelas Zakaria seraya menambahkan bahwa untuk peternakan, Pemkab Bengkalis bersedia memberikan fasilitas pengembangan peternakan kambing di Bantan, dan untuk perikanan ada tambak udang di Bengkalis. “Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga memberikan kemudahan investasi kepada usahawan Johor/Melaka dengan memberikan insentif investasi seperti kemudahan pelayanan perizinan, jaminan keamanan serta memberikan fasilitasi terhadap penyiapan lokasi usaha bagi investor,” tambahnya. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Bagus Santoso menyambut baik kerjasama yang dilakukan Pemkab Bengkalis dengan Tim Sosek Malindo dan usahawan Malaysia. “ Pertemuan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya. Karena selama ini letak strategis Kabupaten Bengkalis yang langsung berbatasan dengan Malaysia kurang begitu dimanfaatkan. (www.bengkalis.go.id)

Jawa Barat Dana BOS Rp.432 Miliar Sudah Dikucurkan Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan operasional sekolah untuk bulan Oktober, November dan Desember tahun 2007, yang jumlahnya di Jabar mencapai Rp.432 miliar, keseluruhannya sudah dikucurkan ke masingmasing rekening sekolah. Jumlah rekening sekolah tersebut mencapai kurang lebih 24.000 rekening, papar Penanggung Jawab BOS Satker Jabar, Ismail MZ dalam keterangannya kepada wartawan (24/10). Keseluruhan dana BOS tersebut sudah disebar ke semua jenjang sekolah yaitu SD dan SMP, yang jumlahnya mencapai 6 juta lebih siswa. Sedangkan untuk MI, penyaluran BOS dilaksanakan oleh Departemen Agama (Depag). Jumlah penerima dana BOS mengalami kenaikan, untuk SD naik sebesar 1,25% dan untuk SMP naik sebesar 5,7%. Hal yang menjadi alasannya, sejak dibukanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang dilaksanakan bulan Juli 2007, jumlah siswa

Memasuki kota kelahiran Bung Hatta, Bukittinggi seolah menyaksikan kehadiran dua sisi kota: wisata dan perdagangan. Memang, Bukittingggi dikenal sebagai kota budaya di Sumatera Barat dan terkenal dengan Jam Gadang sebagai simbol kota yang khas ini. Selain memiliki potensi objek wisata, kota berhawa sejuk ini merupakan salah satu daerah tujuan utama dalam bidang perdagangan di Pulau Sumatera. Bukittinggi telah lama dikenal sebagai pusat penjualan konveksi yang tepatnya berada di Pasar Aur Kuning.

foto:wiki

DIY 3000 Peserta Lomba Masak Ikan Dalam rangka pemberdayaan potensi daerah kabupaten Bantul dan Yogyakarta pada umumnya dibidang perikanan, Tim Penggerak PKK dan Pengurus Cabang Persatuan Tinju Seluruh Indonesia (Pengcab Pertina) kabupaten Bantul akan menyelenggarakan Lomba Olah Ikan Gurame & Penyajian dengan Produk Sasa. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10/11/2007, di sepanjang Jl. Parangtritis, diikuti peserta sebanyak 3.000 Group se Kabupaten Bantul dan akan pecahkan rekor Muri Indonesia. Asisten Tata Praja Pemkab Bantul Sukardiyono, SH mengatakan kegiatan ini juga dapat menjadi event wisata boga yang menarik, yang akan mengangkat kesadaran masayarakat bantul akan pentingnya makanaan bergizi dari ikan dan mengangkat nama bantul yang diharapkan akan berdampak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (www.bantul.go.id) Bali AKB dan AKI Di Bali Rendah Angka kematian bayi (AKB) Provinsi Bali tahun 2006 lebih rendah dari angka nasional, yaitu 7,8 per 1000 kelahiran hidup dibandingkan angka nasional 25 per 1000 kelahiran hidup. Demikian juga angka kematian ibu (AKI) yang 59,5 per 100.000 kelahiran hidup dibanding angka nasional sebesar 334 per 100.000 kelahiran hidup. “Hal ini merupakan kemajuan pembangunan kesehatan berkat partisipasi seluruh komponen masyarakat, termasuk para kader posyandu dan kader PKK,” ujar Ketua TP PKK Provinsi, Bali Ny. Dewa Beratha dalam sambutan yang dibacakan Ny Rai Andayana. Pernyataan disampaikan saat menghadiri pembukaan Posyandu Paripurna Balita Lansia PKK Binaan Provinsi Bali di Kota Denpasar yang berlangsung di Br. Buana Sari Desa Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Rabu (24/10). Lebih jauh Ketua TP PKK Kota Denpasar dan Ny. Rai Andayana menambahkan bahwa kader PKK mempunyai peran strategis dalam pembangunan kesehatan, salah satunya melalui pelaksanaan posyandu paripurna balita dan lansia. “Kader TP PKK harus berperan aktif dengan meningkatkan peran dan fungsi posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak,” tegas Ny. Rai Andayana. Sebab berdasarkan pengalaman empiring diakuinya posyandu paripurna dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Salah satunya menurunkan AKB dan AKI serta meningkatkan mutu kesehatan lansia dan status gizi masyarakat,” tegas Ny. Rai Andayana.

Posyandu berlangsung dari 3 September hingga 30 Nopember 2007. Dalam pelaksanaan di 30 banjar ini, lansia yang disasar sebanyak 1.721 orang, balita 1.677, ibu hamil 160 orang. “Kade posyandu yang terlibat sebanyak 302 orang,” jelas Bintang Puspayoga lagi.(www.denpasarkota.go.id) Gorontalo Pelestariam Danau Lomboto Anggota Komisi VII DPR-RI Sonny Keraf mengungkapkan bahwa penyelamatan Danau Limboto hendaknya tidak hanya ditekankan pada keberadaan danau itu sendiri. Melainkan lebih dari itu masyarakat yang ada di pesisir Danau Limboto juga harus ikut diberdayakan. Hal ini disampaikan disela-sela pertemuan Komisi VII DPR-RI dengan Pemkab Gorontalo, Selasa (23/10) di ruang Pola kantor Bupati Gorontalo. "Harus ada program untuk masyarakat di pesisir, sehingga kegiatan tidak hanya terfokus pada pelestarian danau semata. Makanya perlu dilakukan secara konfrehensif," ujarnya. Keraf mengatakan, pemberdayaan masyarakat di pesisir utamanya menyangkut perbaikan ekonomi perlu dilakukan. Apalagi, sebagian besar masyarakat di tempat itu menggantungkan hidupnya pada Danau Limboto. "Ekonomi mereka harus dibantu, apakah dengan membuat karamba ikan atau lain sebagainya. Apabila itu tidak dilakukan maka akan menimbulkan reaksi dari masyarakat," ungkapnya. Ditegaskan pula, dirinya sangat mendukung upaya pengerukan dalam pelestarian Danau Limboto, tetapi tidak hanya sebatas pengerukan melainkan pemeliharaan daerah hulu terutama hutan dan lahan kritis harus ikut diperhatikan. "Akan tidak bermanfaat bila hanya danaunya dikeruk sementara daerah hulu tidak dipelihara," tegas Sonny. Seperti diketahui saat ini sekitar 150 jiwa yang menempati daerah pesisir Danau Limboto. Dimana nasib masyarakat tersebut semakin memprihatikan menyusul kondisi Danau Limboto yang kian kritis. (www.kabgtlo.go.id)

Papua Gubernur Papua Masuk Nominator HE 2007 Kebijakan baru Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam pengelolaan hutan di propinsi itu, seperti penghentian total ekspor kayu gelondongan (log) dinilai majalah TIME sebagai sebuah terobosan baru dalam menjaga eksistensi planet bumi. Gubernur Papua Barnabas Suebu dinominasikan bersama nama-nama tenar lainnya seperti Michael Gorbachev, Al Gore (Penerima Nobel Perdamaian 2007), Pangeran Charles, Angela Merkel (PM Jerman), Robert Redford, dll. Pengukuhan “Heroes of the Environment (HE) 2007” diselenggarakan tanggal 25 Oktober 2007 di Royal Court of Justice, London. (www.papua.go.id/Rn/id)

Sumatera Barat

Kotanya Jam Gadang

10

yang diajukan sekolah berubah, dimana ada sekolah yang mengajukan pengurangan siswa penerima BOS dan juga ada sekolah yang mengajukan penambahan siswa penerima BOS. (www.jabarprov.go.id)

Banyak Obyek Wisata Kawasan ini memang sarat dengan potensi pesona wisata yang berbeda. Sebut saja, Lembah Ngarai Sianok yang menjadi salah satu objek wisata utama. Atau, Taman Panorama yang terletak di dalam Kota Bukittinggi. Dari taman ini wisatawan da-

pat melihat keindahan pemandangan Ngarai Sianok. Dalam Taman Panorama juga terdapat gua bekas persembunyian tentara Jepang sewaktu Perang Dunia II yang disebut sebagai 'Lobang Jepang'. Di Taman Bundo Kanduang terdapat replika Rumah Gadang yang berfungsi sebagai museum kebudayaan Minangkabau. Bagi yang suka satwa ada kebun binatang dan benteng Fort de Kock yang dihubungkan jembatan penyeberangan Limpapeh. Ada pula Danau Maninjau terletak sekitar 33 km atau sekitar dua jam perjalanan dengan mobil dari Kota Bukittinggi.

Kawasan Berbukit Bukittinggi adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 25,24 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 100.000 jiwa. Letaknya sekitar dua jam perjalanan lewat darat (90 km) dari ibukota Provinsi Sumatera Barat: Padang. Secara geografis, Bukittinggi, terdiri dari bukit-bukit. Bukittinggi pun dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago. Oleh sebab itu jalan menuju kota ini banyak yang mendaki dan menurun. Mayoritas penduduknya adalah Suku Minangkabau. Suku ini awalnya berasal dari dua suku (klan) utama: Koto Piliang yang didirikan Datuak Katumanggungan dan Bodi Chaniago yang didirikan Datuak Parpatiah nan Sabatang. Bahasa yang digunakan dalam keseharian ialah Bahasa Minangkabau dengan dialek khas Bukittinggi. (dimas)

Edisi 18/Tahun III/Agustus 2007


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Departemen Perindustrian Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, kenaikan harga minyak mentah dunia dari tahap ke tahap akan berdampak pada penurunan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia dalam kompetisi global. “Karena itu diperlukan langkah untuk melakukan efisiensi dalam berbagai pendekatan birokrasi, perizinan dan sebagainya,” katanya seusai halal bil halal bersama karyawan di lingkungan Departemen Perindustrian di Jakarta, Rabu (24/10). Memang ada perubahan tapi ternyata belum begitu menggembirakan. Ini mungkin yang menjadi faktor bertambah beratnya tingkat kompetisi ditambah lagi tingkat korupsi yang masih tinggi. Sementara mengenai tingkat ekspor, jika efisiensi tidak segera diselesaikan dinilainya juga akan menjadi masalah, tetapi pemerintah mempunyai dua instrumen untuk mengatasi masalah tersebut. Instrumen tersebut diantaranya subsidi dan fiskal, namun ini belum ditentukan mana yang mau dipakai, karena pemerintah belum secara final memutuskan, sedangkan kalau barang ekspor tergantung efisiensi masing-masing negara. Sedangkan reformasi birokrasi disebutnya masih menghadapi hambatan disana sini misalnya, konsep pemberian subsidi masih dirumuskan dan belum final, tapi di dua tempat itulah kebijakan dalam rangka menghadapi kenaikan BBM. (Ef) Departemen Keuangan Penetapan Persyaratan Pengelolaan Keuangan BLU Menteri Keuangan telah mengeluarkan Permenkeu No.119/PMK.05/2007 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja (Satker) instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). “Persyaratan administratif tersebut disusun dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan BLU,” kata Kepala Biro Humas Depkeu Samsuar Said di Jakarta, Selasa (23/ 10). Bagi satker yang telah memenuhi persyaratan subtantif dan persyaratan teknis sesuai PP No.23/2005 tentang pengelolaan BLU, maka dapat diusulkan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU setelah memenuhi persyaratan administratif. Adapun persyaratan administratif dapat terpenuhi dengan mengajukan seluruh dokumen seperti pernyataan kesangupan meningkatkan kinerja, pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Persyaratan lainnya adalah pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimal, dan laporan terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Standar pelayanan minimal merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker yang menerapkan pengelolaan keuangan. BLU dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan. Sementara laporan audit terakhir merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum satker bersangkutan diusulkan menerapkan pengelolaan keuangan BLU. (Rmg) Departemen Pertanian

Tjeppy Daradjatun, mengaku pesimis jika pembiayaan untuk swasembada daging sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah. Tidak mungkin pemerintah mampu, swasta harus terlibat dalam pencanangan swasembada daging sapi, juga pemerintah daerah pun memiliki peranan penting. “Swasembada pada dasarnya ada di daerah,” ujar Tjeppy usai halal bihalal dengan karyawan Departemen Pertanian di Jakarta. Senin (22/10) Saat ini, katanya, deptan telah mengajukan insentif untuk peternak sapi. “Kalau Rp25 juta sampai 100 juta, kan uangnya bisa digunakan untuk beli bibit. Selain itu, deptan sedang memberdayakan potensi daerah dan pembenahan infrastruktur. “Dengan begitu, kami berharap jumlah akseptor bertambah.” Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana mengatakan, target 2 juta ekor sapi potong bisa dicapai dengan pengadaan bibit sapi untuk memperbanyak populasi. “Biaya pengadaan bibit sekitar Rp2 triliun hingga 3 triliun per tahun.” (Bhr) Departemen Sosial Menunggu Prepres Pembentukan BNPB Pemerintah saat ini tengah membuat draf rencana pembentukan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pengganti Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan sesuai amanat UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. “Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini kedudukannya sejajar dengan menteri dan langsung berada di bawah Presiden,” kata Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial. Drs. Margowiyono saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (23/10). Fungsi dan tugas Badan ini diantaranya bukan hanya sekedar menangani tanggap darurat saja, tapi mulai dari kesiapsiagaan hingga pemberdayaan korban juga kewenangan pendistribusian bantuan korban bencana dilakukan oleh Badan tersebut. “Sedangkan Depsos, hanya menyiapkan bantuan. Jadi pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana hanya satu komando,” kata Margo. Badan ini juga rencana akan dibentuk di wilayah provinsi dan kabupaten guna penanganan penanggulangan bencana secara regional dan lokal. BNPB ini direncanakan tahun 2007 sudah akan terbentuk, mengingat rancangan pembentukan Badan tersebut sudah diajukan kepada Presiden dan saat ini tinggal menunggu Perpres-nya. Menurutnya, saat ini penanganan penanggulangan bencana masih terkendala adanya dua komando penanganan sehingga sering terjadi dua kewenangan daerah dan pusat. Diharapkan dengan terbentuknya Badan ini maka penanganan penanggulangan bencana tugasnya menjadi satu komando, satu aturan dan satu kewenangan. Untuk mengisi personel pada tingkat pimpinan atau pengarah akan direkruit dari ahli-ahli bidang penanganan bencana dan unsur-unsur disiplin ilmu yang terkait dengan bencana melalui test and proper test. Selain itu di dalam UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di beberapa pasal yang menyebutkan bahwa masyarakat korban bencana berhak menuntut haknya mengajukan class action ke Badan tersebut jika haknya tidak terpenuhi. (Yr)

Pembiayaan Swasembada Daging Libatkan Swasta Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian,

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Pantau Gunung Api, Cegah Korban Letusan

Pos Pengamatan Tersebar Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Pengertian mitigasi mencakup pengamatan gunung api aktif, penetapan status aktivitas gunung api, pemberian rekomendasi teknis, pembuatan peta kawasan rawan bencana, peta topografi puncak, peta geologi, dan pemberikan

Edisi 18/Tahun III/Agustus 2007

penyuluhan kepada masyarakat khususnya di sekitar kawasan gunung api. Sejak tahun 1920 - 1941, telah dibangun beberapa pos penjagaan gunungapi, yaitu Pos Gunung Krakatau di Pulau Panjang, Pos Gunung Tangkubanparahu, Pos Gunung Papandayan, Pos Kawah Kamojang, Pos Gunung Merapi (Babadan, Krinjing, Plawangan, Ngepos), Pos Gunung Kelud, Pos Gunung Semeru dan Pos Kawah Ijen. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaksanakan sosialisasi dengan cara penyuluhan dan pameran. Semua ini mereka lakukan dengan bekerja bersama Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sosialisasi dapat juga dilakukan atas permintaan masyarakat luas.(dewi)

foto: www.vsi.go.id

Keberadaan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi seolah tak bisa dipisahkan dari Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur. Organisasi ini terbentuk memang berawal setelah meletusnya Gunung Kelud di Jawa Timur tahun 1919 yang menimbulkan korban manusia lebih dari 5000 orang. Lembaga yang kini berada di lingkungan Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumberdaya Meneral ini sempat berganti nama beberapa kali. Mulai dari Vulkaan Bewakings Dients atau Dinas Penjagaan Gunungapi (1920), yang berada di bawah naungan Dients Van Het Mijnwezen. Di tahun 1922 diresmikan menjadi Volcanologische Onderzoek (VO). Pada saat pendudukan Jepang, kegiatan penjagaan gunung api ditangani oleh Kazan Chosabu. Dan kini di dunia Internasional agensi ini lebih dikenal dengan sebutan Volcanological Survey of Indonesia (VSI).

Wajah Kita

Manusia dalam setiap zaman selalu menghadapi tantangan, problema-problema yang membutuhkan penyelesaiaan. Teknik dan metode manusia dalam merespon tantangan inilah yang menjadi catatan sejarah kehidupan manusia dari masa ke masa. Menurut sejarawan, Toynbee, ada hal-hal spesifik dalam kurun waktu tertentu pergumulan karakter manusia dengan situasi dan cara manusia merespon situasi tersebut. Termasuk terhadap bencana. Bencana, dapat dimaknai sebagai dua sisi. Laiknya mata uang: musibah sekaligus berkah. Kondisi dan kenyataan hidup yang harus ditanggung para korban adalah satu sisi dari "mata uang" bencana. Sementara, di sisi lain, kepedulian terhadap kemanusiaan -baik karena latarbelakang kepentingan politik, bisnis bantuan, dan berbagai semangat filantropis tanpa pamrih-- bisa tumbuh dan berkembang. Secara sosial, bencana telah menyebabkan masyarakat berjarak dari norma-norma, ritme kehidupan dan nilai-nilai yang sudah mereka jadikan pegangan dasar kehidupan keseharian. Bangunan sistem sosial yang telah selama ini memberi makna, norma dan aturan peran yang jelas dan dipahami bersama tibatiba runtuh bersamaan dengan terganggunya lingkungan fisik mereka. Para korban, sejatinya, memang tidak memiiki pilihan. Terlepas apakah mereka berada di ruang dan waktu yang salah, namun kenyataan bencana telah merenggut lingkungan fisik dan sosial mereka serta memberikan bekas psikis yang tak bisa disembuhkan dengan seketika. Masyarakat yang terkena bencana diyakini bisa bangkit kembali dengan caranya masing-masing. Beberapa bukti itu mengindikasikan bahwa masyarakat tahu cara bertahan. Insting alamiah dan modal sosial adalah penggerak utamanya. Di antara banyak korban ada yang disebut sebagai penyintas. *** Istilah "penyintas" muncul pertama kali pada tahun 2005. Kemunculannya bukan dari kalangan ahli sastra ataupun ahli linguistik. Kata ini muncul dari para pegiat alias aktivis LSM dalam konteks bencana.

Para pegiat ini memerlukan kata yang lebih pendek untuk menerjemahkan kata survivor. Mereka paling tidak harus menggunakan tiga patah kata, yakni: "korban yang selamat". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa "sintas" termasuk kata sifat, artinya "terus bertahan hidup" atau "mampu mempertahankan keberadaannya". Penyintas diartikan sebagai terus bertahan hidup. Artinya yaitu orang yang selamat dari suatu peristiwa yang mungkin dapat membuat nyawa melayang atau sangat berbahaya. Padanan kata survivor dalam Bahasa Indonesia. *** Para korban bencana atau mungkin calon korban bencana bisa memilih sikap atas kejadian yang ada di hadapan mereka. Kemampuan menjadi penyintas, ujar Sumardianta, seorang guru yang tinggal dan mengajar di Yogyakarta bisa ditemu-kembangkan dan dikelola dengan mudah. Apalagi dalam kultur kita, kebanyakan para korban bisa memiliki daya tahan karena kemampuan mengubah tragedi menjadi ironi. Para penyintas, tanpa bermaksud meromantisasi penderitaan, memang memiliki mekanisme untuk menertawakan kenestapaan hidup. Dengan menertawakan nasib tragis para penyintas bertahan dalam kesulitan dan tabah dalam penderitaan. Benar juga kata, Dostoyevsky, "Jika Anda berharap untuk melihat sekilas ke dalam jiwa manusia dan ingin mengenal seorang manusia, pandanglah saat dia tertawa. Jika dia tertawa dengan lepas, dia orang bijak." Sekalipun, sejarah, ibarat gelombang pasang siap menggulung dan menelan siapa saja. (mth)

10


Suryanto (42 th) seorang dosen yang bertugas di Kediri, Jawa Timur tampak tenang menanggapi pertanyaan KomunikA mengenai situasi Gunung Kelud yang menjadi liputan media akhir-akhir ini. "Biasa itu, ramai-ramai sekilas, toh orang-orang yang di lereng sana (Kelud, red.) sudah pasti tahu apa yang harus mereka lakukan," katanya singkat. Dalam bahasa singkat, Suryanto ingin menyatakan bahwa ketika mereka memilih tinggal di kawasan rawan bencana, tentunya mereka telah mengetahui apa risiko dan konsekuensi ketika ada ancaman bencana. Namun, tak urung di Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri fasilitas darurat seperti Rumah Sakit (RS) darurat, dapur umum, ambulan dan puluhan truk disediakan oleh Satuan Koordinasi dan Pelaksanaan (Satkorlak) Bencana Alam. Fasilitas ini menjadi penting ketika bencana benar-benar terjadi. Agar pengungsi bisa aman dan terjamin kebutuhannya.Namun, hal berbeda dialami warga Dusun Kampung Anyar, Kabupaten Blitar. Sekalipun, rasa was-was menghadapi ancaman letusan Gunung Kelud, mereka masih mengandalkan pengalaman masa lalu. “Seperti biasa, kami akan memenuhi jadwal jaga malam ini, sebagai persiapan bila Gunung Kelud meletus,” kata Suyono Ketua Rukun Tetangga (RT) Kampung Anyar. Persiapan penanganan bencana yang dilakukan di Dusun Kampung Anyar, Blitar ini memang berbeda dengan penanganan bencana di Desa Tawang, desa tetangganya yang juga berada di lereng Gunung Kelud. Mandiri Berbekal Pengalaman Sejak Gunung Kelud di Jawa Timur mulai diberitakan mengalami peningkatan aktivitas, warga Dusun Kampung Anyar mulai mengefektifkan jaga malam. Tujuannya, untuk tetap waspada bila suatu saat Gunung Kelud itu akan benar-benar meletus. “Kami belajar dari pengalaman, Gunung Kelud tidak bisa diprediksi secara pasti, untuk itu kami harus terus berjaga-jaga,” kata Pipit. Bagi warga Kampung Anyar, peningkatan aktivitas gunung Kelud memang bukan hal baru. Beberapa orang warga asli desa ini adalah saksi hidup meletusnya gunung yang sulit diprediksi kepastian aktivitasnya itu. Sebut saja, Misman, penduduk yang menjadi saksi tiga kali letusan gunung itu di tahun 1950, 1965 dan 1990. “Tiga kali letusan yang

Bagi Surono, menetapkan status terakhir Gunung Kelud memiliki risiko yang tak kecil. Kredibilitasnya sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dipertaruhkan. Apalagi bila Kelud tidak jadi meletus. Namun, semua risiko harus ditanggungnya demi menghindari kemungkinan jatuhnya korban jiwa. "Dalam situasi awas kita harus mengevakuasi warga yang tinggal (dalam) radius sepuluh kilo meter dari Gunung Kelud. Ini tidak bisa ditawar," kata Surono. Hindari Korban Keputusannya menetapkan situasi awas beberapa waktu lalu dipilih Surono dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan utama menetapkan status awas, yang kemudian diikuti evakuasi ribuan warga dalam radius 10 kilometer dari puncak Kelud, adalah untuk menyelamatkan warga. Sebenarnya, menurut Surono, dia bisa saja tidak menaikkan status Kelud menjadi awas. Sehingga warga tak perlu dievakuasi. Tapi, pilihan ini pun tetap memiliki risiko yang tak kecil. "Bila tiba-tiba Kelud meletus, kemungkinan jatuhnya korban jiwa akan sangat besar. Sebab, warga belum siap evakuasi," ujarnya.

menakutkan,” kenang Misman. Laki-laki berusia 87 tahun itu, mengenang muntahan batu, pasir, awan panas dan lahar dingin dari Gunung Kelud. “Semuanya diawali dengan gempa dan letusan keras dari puncak gunung," kenangnya. Setelah itu, kata Misman, langit di atas gunung menjadi hitam. Tak lama berselang, terdengar suara gemuruh yang tidak henti-

ketika mereka memilih tinggal di kawasan rawan bencana, tentunya mereka telah mengetahui apa risiko dan konsekuensi ketika ada ancaman bencana henti. “Ketika langit menghitam, itu biasanya berupa batu-batu yang terdorong ke langit, suara gemuruh itu adalah aliran lahar dingin yang mengalir deras dari puncak gunung ke arah bawah,” kenangnya. Penduduk yang mengetahui hal itu biasanya memilih untuk keluar dari rumah dan bergegas menuju ke tempat-tempat yang dijadikan lokasi evakuasi. Bila hujan batu dan abu, rumah-rumah dengan konstruksi bangunan yang kuat dijadikan tempat evakuasi. “Tapi bila yang keluar lahar dingin, penduduk biasanya memilih untuk tetap tinggal di rumah dengan dataran tinggi,” kata Misman. Bersiap Secara Swadaya Dusun berpenduduk 400 orang ini mempersiapkan segala keperluan menghadapi bencana secara swadaya. Mulai pos penanganan hingga truk pengangkut yang akan digunakan sebagai sarana evakuasi adalah milik warga. Rumah Ketua Rukun Warga (RW) Dusun Kampung Anyar, Sugeng Waluyo digunakan sebagai posko penanganan. Tetapi bantuan tenda di tengah lapangan dan obat-obatan dari Satkorlak pun juga tak disia-siakan. Dalam menghadapi status Awas Kelud kali ini, warga desa Kampung Anyar sudah mempersiapkan delapan rumah yang akan dijadikan tempat evakuasi. Salah satunya di

sebuah gereja Katolik yang berada di kawasan itu. Bila kondisi tidak memungkinkan untuk bertahan, maka tiga truk milik warga akan digunakan untuk proses evakuasi. Satu hal yang paling ditakuti membuat warga Kampung Anyar adalah kemungkinan keluarnya gas beracun saat gunung Kelud benar-benar meletus. “Kami benar-benar tidak tahu kalau memang yang keluar dari gunung Kelud adalah gas beracun, yang pasti kami akan berlari sejauh mungkin dan berharap angin tidak membawa gas itu ke arah kami, semoga saja,” kata Sugeng yang pada tahun 1990 merasakan letusan Gunung Kelud itu. Kalau gas beracun itu benar-benar dimuntahkan, resiko kematian bukan hanya menjadi ancaman warga Kampung Anyar, melainkan juga warga Desa Sumber Asri yang terdiri dari 13 RW dengan jumlah penduduk sekitar 2600-an orang. Belum lagi penduduk Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang memiliki jumlah penduduk lebih dari itu. Bantuan Cukup Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abu Rizal Bakrie dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsah juga telah mengunjungi lokasi pengungsian di Desa Segaran, Kediri Jawa Timur. Kedatangan Menko Kesra Abu Rizal Bakrie dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsah berlangsung Selasa (23/10) ini, didampingi oleh penjabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kunjungan, Abu Rizal Bakrie dan Bachtiar ingin membuktikan tentang berita yang mengatakan ada pengungsi yang kelaparan karena tidak mendapatkan jatah makan. Saat berdialog dengan petugas Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kediri di lokasi pengungsian itu, Abu Rizal sempat menyinggung adanya berita pengungsi yang kelaparan. "Kami membaca di media massa, diberitakan ada pengungsi kelaparan, apa benar ada pengungsi yang

Gunung Kelud Berbeda hanya satu kilometer saja. Kekhawatiran Surono sangat beralasan. Surono tetap bersikeras warga dalam Pengalamannya mengamati banyak gunung radius 10 kilometer harus dievakuasi semua. berapi di Indonesia, termasuk Kelud, jadi Meskipun pada beberapa gunung berapi dasarnya. lainnya, Surono pernah ’hanya’ mengevakuasi Sepanjang sejarah, Gunung Kelud tidak warga yang berada di radius 2,5 kilometer pernah meletus dadari pusat letusan. "Sekali lagi, lam skala kecil. LeKelud berbeda," ungkap SuSepanjang tusannya juga verrono meyakinkan. sejarah, Gunung tikal. Yang kemuKelud tidak pernah dian menyebar ke Ketidakpastian meletus dalam segala arah. Hal Bagaimana dengan kondisi skala kecil. itulah yang memsekarang, ketika Kelud teLetusan-nya juga buat Surono menang dan semua paramenetapkan warga ternya menunjukkan penuvertikal. Yang radius 10 kilometer runan? Surono tak mau terkemudian dari puncak Gulena. Meskipun kejenuhan diamenyebar ke segala nung Kelud harus kuinya mulai dirasakan oleh arah. dievakuasi. timnya, tapi dia mengaku "Pengalaman tetap meningkatkan kewasletusan 1990 lalu ada batu sebesar gengpadaan. gaman tangan yang jatuh di perkampungan Ini, menurut Surono, berdasarkan pewarga yang berada dalam radius 7,5 kilongalaman letusan 1990 silam. Saat itu, Kelud meter dari pusat letusan," jelas Surono. meletus setelah ’anteng’ dalam waktu puKenyataan itulah yang membuat Surono luhan hari. Yakni tepat setelah 23 hari Ketidak mau mengurangi jatah radius kilometer lud mengalami krisis. Dia tidak mau terlena warga yang harus dievakuasi. Walaupun lagi seperti 1990 lalu. Saat itu letusan Kelud

kelaparan? " kata Abu Rizal mengutip salah satu media massa. Insiden Comander Satlak PB Kabupaten Kediri yang juga Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Endi Servandy menjelaskan berita miring yang muncul di sela-sela ketidakpastian kondisi Gunung Kelud itu sama sekali tidak benar. Kalau pun ada nasi jatah yang basi, itu pun jumlahnya sangat sedikit dan segera diganti yang baru. "Paling cuma dua-tiga dari ribuan nasi yang dibagikan," katanya. Usai mendapatkan penjelasan tentang kondisi Gunung Kelud terakhir, Abu Rizal dan Bachtiar Chamsyah menemui para pengungsi di tenda-tenda pengungsian. “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menyempatkan mengunjungi pengungsi yang ada di sana. Di sela-sela kunjungannya di pengungian Posko Segaran di Kediri, Jawa Timur, Rabu (24/10), Presiden meminta pengungsi Gunung Kelud untuk bertahan di pengungsian, sembari menunggu keadaan tenang. Presiden juga meminta pengungi memahami himbauan mengungsi yang diberikan pihak berwenang semata-mata dilakukan karena pemerintah menyanyangi dan tidak ingin rakyat tertimpa musibah. (mth)

masih memakan korban. Bahkan, bila nanti dengan berbagai pertimbangan Surono terpaksa menurunkan status Kelud kembali menjadi siaga, tetap saja prosedur standar operasi yang diterapkan pada timnya di lapangan masih sama. Bersikap seperti Kelud masih dalam status awas. Karena dia tidak mau kecolongan seperti 1990 lalu. Surono juga mengatakan dia tak bisa memberikan jaminan bahwa Kelud akan meletus. Yang pasti, dia bersama timnya tetap akan menghabiskan waktunya di posnya, melakukan pemantauan. (m)


komunika 19 2007