komunika 04 2007

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

BERANDA Editorial Diterbitkan oleh:

Semua orang mengetahui, bahwa dua provinsi yang berada di pulau Irian yakni Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar) keadaannya relatif tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh dua provinsi tersebut nyaris sama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan lambat.

Penyebabnya antara lain karena otonomi khusus belum terselenggara dengan baik, kapasitas pemerintahan daerah yang masih perlu dikembangkan dan infrastruktur yang jauh dari memadai. Selain itu, investasi yang belum berkembang sebagaimana diharapkan sehingga belum menggerakkan ekonomi lokal yang akhirnya kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat di kedua provinsi mendorong pemerintah menyusun kebijakan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Irjabar dalam kerangka otonomi khusus. Nantinya kebijakan tersebut berupa instruksi presiden (Inpres). Pelaksana utamanya adalah pemerintah daerah sendiri, melalui konsultasi dengan Majelis Rakyat Papua maupun Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Sedangkan pemerintah pusat pada posisi mendukung dan membantu agar seluruh program dapat dilaksanakan dengan baik.

Komitmen percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Irjabar disampaikan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 16 Februari 2007. Presiden mengemukakan bahwa sasaran percepatan pembangunan ditetapkan sendiri oleh pemda Papua dan Irjabar, ditambah dengan beberapa sasaran khusus yang disetujui baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi agenda yang harus dilaksanakan. Sasaran tambahan itu di antaranya adalah kecukupan pangan, agar ke depan tidak terjadi lagi kasus kekurangan gizi atau kekurangan pangan. Sasaran lain yakni pemberantasan penyakit menular, penyelenggaraan pendidikan dasar termasuk pendidikan keterampilan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor pertanian dengan tetap memperhatikan tata ruang dan pelestarian lingkungan. Adapun sumber pendanaannya dari APBD, DAU, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Kerangka waktu diharapkan dalam 3-5 tahun percepatan ini dapat menghasilkan perubahan yang signifikan.

Selain percepatan pembangunan, menurut presiden, di kedua provinsi juga akan dilaksanakan affirmative action bagi penduduk asli Papua dalam bidang pendidikan tertentu dan dalam jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan. Maksud dari affirmative action ini adalah agar terdapat keterwakilan putra-putri Papua dalam jajaran pemerintahan. Pemerintah pusat dalam hal ini akan membantu upaya peningkatan kemampuan (capacity building) bagi para pejabat pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota.

Karena dilaksanakan dalam kerangka otonomi khusus, maka fokus pelaksanaannya tentu berada di tangan para gubernur, para bupati dan walikota. Sedangkan menterimenteri yang terkait dengan program tersebut tidak banyak, karena hanya fokus pada wilayah teknis dan sektornya, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Mendiknas, Menteri Kesehatan dan satu dua menteri lain yang relevan dengan kebijakan ini.

Program percepatan pembangunan yang dilaksanakan dengan menekankan semangat otonomi--dari, oleh dan untuk masyarakat Papua dan Irjabar sendiri--diharapkan dapat mengubah wajah dua provinsi tersebut, dari semula provinsi tertinggal menjadi sejajar atau bahkan lebih maju dari provinsi lain. Melihat potensi sumber daya, terutama sumber daya alam yang dimiliki Papua dan Irjabar, banyak pihak optimistis upaya percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat berjalan dengan lancar.***

foto : parsi

foto : Rmt

RANA

Donor darah untuk membantu peningkatan stok darah di PMI yang dikuti staf Departemen Komunikasi dan Informatika tanggal 7 Februari 2007 .

2

KomunikA Dikirim ke Washington Melalui surat pembaca ini, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas kiriman Tabloid KomunikA mulai edisi 01 hingga edisi 24/tahun II/ Desember 2006.

Untuk selanjutnya, tabloid tersebut akan dikirimkan ke Perpustakaan kami.

Saya sangat berterimakasih karena Tabloid KomunikA ini dapat menambah wacana informasi bagi mahasiswa dan dapat menambah koleksi di Perpustakaan kami.

Library of Congress Overseas Office American Embassy Jl. Medan Merdeka Selatan, 3 -5 Jakarta 10110

Depkominfo dan Kewajiban Menyalurkan Informasi Saya melihat bahwa negara masih tetap punya tanggung jawab untuk menyalurkan informasi. Karena tidak mungkin mengharapkan media pers swasta dapat memenuhi segala macam keperluan informasi dan pertukaran pendapat di kalangan masyarakat.

Bagaimanapun sifat pers swasta adalah komersial, industrial, dan terbatas. Mereka juga harus memikirkan keuntungan selain mengobarkan idealisme. Jadi di manapun, kemampuan media pers itu terbatas.

Terlebih media tercetak, hanya dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi orangorang yang mampu membayar.

Untuk itu sebuah lembaga yang dapat menyalurkan informasi dan kebijakan pemerintah. Benar-benar murni mencoba untuk memperkaya informasi kepada masyarakat. Terutama informasi yang kurang laku sebagai barang jualan media pers.

Hanya saja sistem penyaluran informasi dan pertukaran pendapatnya tidak bersifat indoktrinasi seperti pada masa orde baru.

Tapi penerimaan informasi atau pendapat dari pemerintah harus dapat disikapi secara kritis oleh masyarakat.

Bahkan tak hanya sekadar menyalurkan informasi dan pertukaran pendapat antara pemerintah dan publik. Tapi juga menampung informasi dari lembaga atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Sehingga nantinya bila masyarakat Papua membutuhkan informasi tentang pertanian, informasinya bisa didapat dengan cepat, mungkin dari hasil penelitian atau cara masyarakat Jawa Barat yang telah dimuat melalui jaringan online. Jadi informasi tersebut tidak hanya untuk Papua saja, juga masyarakat lainnya.

Jaringan Kominfo ini memperkaya sumber informasi bagi masyarakat, yang mungkin tidak bisa dilakukan, dikembangkan, dikelola, didapatkan oleh media pers swasta. Karena keterbatasan media siaran swasta tersebut Saya katakan saya kehilangan Departemen Penerangan (Deppen) dan bukan media penerangan yang mengekang atau mengontrol kebebasan pers. Saya kehilangan fungsi Deppen yang memberikan atau menyalurkan informasi tertentu yang penting kepada masyarakat. Semisal informasi penting bagi masyarakat, seperti flu burung, HIV AIDS, dan lainnya. Saya kira Kominfo masih punya kewajiban informatif atau kewajiban menyalurkan informasi yang sebagian mungkin tidak tertanggulangi oleh media pers cetak swasta.

Kendati saat ini masih banyak yang antipati dengan Deppen dan mungkin Depkominfo, saya kira masyarakat lambat laun akan berubah persepsinya jika melihat banyak fungsi yang dapat dirasakan. Asalkan pemerintah memberikan informasi dengan jujur, objektif, dan ilmiah.

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arief (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

foto : bf, fik, Desain: Ahas

Mempercepat Pembangunan Provinsi Papua dan Irjabar

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Atmakusumah Astraatmadja Tokoh Pers Nasional

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info Mahkamah Konstitusi

Penuhi Hak Konstitusi Warga Negara Citra lembaga yudikatif yang bersih seolah tercermin dari prosedur beracara pada pengadilan MK yang dilakukan secara terbuka. Bahkan informasi tentang prosedur dan putusan perkara di MK dilakukan dengan memanfaatkan sarana website.

Banyak pihak berharap MK akan senantiasa menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Siang itu, rombongan tokoh masyarakat dari Poso datang di salah satu gedung yang berada di kawasan Medan Merdeka Barat.

Mereka datang untuk menjadi salah satu saksi da-lam kasus yang akan dibahas dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

"Saya belum pernah berperkara di pengadilan, katanya sih urusannnya akan sangat rumit," kata Udin (34 tahun) yang ikut dalam rombongan dengan harap cemas.

Ketika palu tanda mulai persidangan di ke-tuk, si Udin tampak tegang. Namun sejurus kemudian, setelah sidang yang diketuai Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH waktu itu dimulai, ketegangannya perlahan meluntur. Di sela sidang, sesekali sang hakim melontarkan hu-mor segar a la hukum yang mampu mencair-kan suasana.

foto : edw

Tak Perlu Takut Berperkara di MK "Jangan takut, berperkara di MK (Mahkamah Konstitusi) tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Karena itu seluruh dokumen bukti hendaknya dicopy sebanyak hakim konstitusi dan pihak yang berperkara," tutur Jimly Asshiddiqie, dengan senyum.

Lebih lanjut Jimly menjelaskan bahwa MK terbuka bagi semua warga negara yang hak

konstitusinya merasa di langgar. "Kami sering menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa antar lembaga negara," tutur pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini .

Memang, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), selain Mahkamah Agung.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007

24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu.

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

digugat.

Dengan kekuasaan yang dominan ini maka integritas hakim konstitusi menjadi hal yang krusial. MK terdiri 9 orang hakim konstitusi dengan komposisi ketua, wakil ketua dan tujuh orang anggota.

Para hakim konstitusi yang diangkat berdasar Keppres 147/M Ta h u n 2003 merupakan para pakar hukum yang diyakini mempunyai pengefoto : edw tahuan mendalam mengenai masalah konstitusi.

Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, Ketua Mahkamah Konstitusi

Kewajiban dan Wewenang "Kewenangan MK diatur lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2003, pasal 10 menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final," kata guru besar hukum tata negaBerwenang mengadili pada tingkat pertama dan ra Universitas Indoneterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji sia.

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Kewenangan MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang tersebut bersifat limikewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus tatif hanya pada keempembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pat hal yang diatur datentang hasil Pemilihan Umum. lam ketentuan tersebut Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan diatas.

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Dalam hal menyangPresiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. kut kewenangan meng(Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut uji UU atau sering diseUndang-Undang Dasar 1945 -Amandemen) but dengan judicial review , kewenangan ini bisa diartikan sebagai payung hukum untuk menguji tindakan Paling tidak dari latar belakang pendidikan eksekutif dan legislatif sebagai pembuat UU. dan pengalamannya, mereka diharapkan mampu menyelesaikan sengketa yang termasuk dalam jurisdiksi atau kewenangan MK. "Kami berupaya mencarikan jalan keluar bagi permasalahan seadiladilnya mengacu pada hukum yang berlaku.

Disini tidak ada hal-hal yang bersifat politis," tegas Jimly yang menjabat Ketua MK hingga periode 2008 nanti.

Hal ini merupakan ujian bagi para hakim konstitusi untuk membuktikan bahwa lembaga MK adalah lembaga negara dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

"Hal ini sejalan dengan visi MK untuk tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum "Hal ini sesuai dengan prinsip dasar kons- dan demokrasi," tutur Jimly. titusi bahwa aturan hukum yang kedudukSebagai lembaga baru yang secara logika annya dibawah Undang-undang Dasar (kons- tidak terpengaruh lembaga negara lainnya, titusi) tidak boleh bertentangan dengan MK mempunyai modal kuat untuk dapat konstitusi," jelas Jimly. menjadi penjuru bagi penegakan hukum (legal enforcement) dan ketaatan terhadap hukum (rule of law).

Integritas Hakim Konstitusi Tak terkecuali bagi si Udin dan warga Wewenang MK berada pada pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan MK negara lainnya yang berharap akan kepastian bersifat final. Artinya hanya ada satu tahap hak mereka sebagai warga negara akan (fix) pengadilan dengan putusan yang tidak dapat dilindungi.

Sekilas Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi dijabat oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, pada masa bakti 2006-2008 (masa jabatan kedua kalinya), disumpah pada tanggal 22 Agustus 2006.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden.

Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Hakim Konstitusi Periode 2003-2008: 1. Jimly Asshiddiqie 2. Mohammad Laica Marzuki 3. Abdul Mukthie Fadjar 4. Achmad Roestandi 5. H. A. S. Natabaya 6. Harjono 7. I Dewa Gede Palguna 8. Maruarar Siahaan 9. Soedarsono

3

PEREKONOMIAN

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Rendi (26), seorang karyawan di kawasan kuningan, Jakarta Selatan, masih sempat menelepon kolega bisnisnya melalui ponsel kemarin. Ia juga sempat menerima telepon dari seorang teman kuliahnya yang memberitahukan bahwa pada minggu ini akan diadakan reuni angkatan. Namun hari ini semuanya berubah, jangankan untuk menelepon atau menerima telepon, untuk mengirim atau menerima SMS (Short Message Service) melalui ponsel saja sulit sekali.

foto : mth,bf

Ya, akibat banjir besar yang melanda Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2007 lalu, layanan telekomunikasi di Jakarta dan sekitarnya lumpuh total.

Hal ini disebabkan karena terputusnya layanan komunikasi data milik PT. Telkom dan 70 ribu satuan sambungan telepon (SST) di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta. STO (Sentral Telepon Otomat) Semanggi II yang berkapasitas 83.302 SST dinyatakan lumpuh dan memerlukan waktu paling tidak sekitar 5-8 jam untuk menghidupkan kembali STO tersebut pada kondisi level air normal.

Bahkan telekomunikasi nirkabel antar ponsel GSM dan CDMA pun ikut terkena imbasnya. Sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan melalui pesan singkat alias SMS saja, itupun kadangkadang juga sulit. Hal ini diakibatkan pasokan listrik di beberapa BTS yang terputus sehingga hanya menggunakan tenaga generator saja sebagai pembangkit tenaga listriknya.

Selain PT. Telkom, operator-operator telekomunikasi lainnya pun melaporkan infrastrukturnya terganggu akibat genangan air yang mencapai tempat penyimpanan catu daya. Selain itu terhambatnya pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga menjadi penyebab terganggunya infrastruktur telekomunikasi di Jakarta.

Wah, ternyata selain mengaki-

4

batkan kemacetan lalu-lintas dimana-mana, genangan air di berbagai penjuru Jakarta akibat banjir ternyata juga menyebabkan terjadinya kemacetan telekomunikasi, pikir Rendi. Repot juga kalau sampai kejadian seperti ini terulang lagi, apalagi banjir di Jakarta kan hampir bisa terjadi kapan saja pada musim penghujan, pikirnya.

pakan kemampuan untuk membatasi atau mengeliminasi titik kerusakan pada jaringan utama atau jaringan sekunder seperlunya sehingga layanan yang lain dapat tetap berjalan.

Walaupun begitu, metode-metode yang dapat dilakukan pada suatu contingency plan bukan merupakan suatu hal yang baku dan sama antara operator telekomunikasi yang satu dengan yang lain. Sehingga tiap-tiap operator hendaknya dapat menentukan contingency plan seperti apa yang cocok untuk diterapkannya.

Selain itu hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk menentukan contingency plan yang tepat untuk diterapkan pada suatu operator telekomunikasi adalah target waktu pemulihan atau MTTR (mean time to repair) serta langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai target waktu pemulihan yang sudah ditetapkan dalam menghadapi suatu gangguan baik pada jaringan utama atapu jaringan sekunder.

Pendeknya, dengan menetapkan segala kebutuhan sesuai dengan keperluan dan resikoresiko apa saja yang ada, maka baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dari suatu contingency plan akan menjadi lebih fokus dan tepat sasaran untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Contingency Plan Tidak dapat disangkal lagi, dewasa ini telekomunikasi mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia, dari sekedar hanya untuk berchit-chat -ria (baca: ngobrol) dengan teman sampai dalam menjalankan suatu bisnis. Jangankan dengan hitungan hari, dalam hitungan jam saja, akan banyak kerugian yang diderita akibat tidak berfungsinya saluran telekomunikasi.

Oleh karena itu kerusakan jaringan telekomunikasi akibat sesuatu yang tidak diinginkan misalnya bencana hendaknya juga memerlukan suatu contingency plan (langkah-langkah tindakan darurat) yang dimiliki oleh setiap operator telekomunikasi.

Paling tidak ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk membentuk suatu suatu contingency plan yang baik pada suatu infrastruktur telekomunikasi dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu ketahanan infrastruktur Memang Diperlukan jaringan, transparansi jaringan, sistem cadangan Berkaitan dengan kejadian tersebut, (backup) jaringan dan pembatasan pada sistem jaringan.

Badan Regulasi Telekomunikasi IndoKetahanan infrastruktur nesia (BRTI) menyarankan kepada hal lain yang juga jaringan, merupakan kepara operator telekomunikasi mampuan untuk memuagar memiliki contingency plan perlu diperhatikan (langkah-langkah tindakan lihkan kondisi jaringan bila untuk menentukan darurat) dalam menghadapi terjadi gangguan listrik contingency plan yang tepat suatu bencana seperti yang mengakibatkan untuk diterapkan pada suatu banjir atau gempa bumi jaringan tidak beroperator telekomunikasi adalah yang melanda infrastruktur fungsi. Hal ini dipertarget waktu pemulihan atau telekomunikasi. lukan sebelum dampak MTTR (mean time to repair) “Jadi jika ada bencana akibat gangguan listrik serta langkah-langkah apa seperti banjir yang melanda tersebut menjadi lebih yang akan dilaksanakan jaringan mereka ada langkahserius dan parah selangkah tindakan darurat hingga mengakibatkan untuk mencapai target misalnya dengan memindahkan kerugian yang lebih besar jaringan ketempat lain atau seperti lagi. apa,” kata anggota BRTI, Heru Sutadi, Sementara transparansi jayang ditemui KomunikA di kantornya. ringan dapat dilakukan dengan meMenurut Heru, bencana memang tidak nyiapkan jaringan alternatif ( standby network) yang sama atau sebanding dengan ja- diinginkan oleh siapapun tetapi yang penting ringan utama baik dalam pengoperasian, adalah ketika bencana itu terjadi tindakan-tindakan reliabilitas dan keamanannya. Sehingga apa saja yang perlu untuk segera dilakukan. jika terjadi kerusakan pada jaSelain itu operator hendaknya juga ringan utama maka jaringan memperhatikan keberadaan posisi perangkat alternatif akan dapat mereka yang tergolong penting dalam menggantikan- menghadapi bencana. “Misalnya jika memang nya. lokasinya berdekatan dengan sungai harus Sistem ca- mempunyai barikade yang cukup kuat,” katanya. dangan (backHeru mencontohkan salah satu operator up ) jaringan, telekomunikasi di Australia, Telstra, yang memiliki dapat dilaku- beberapa cadangan jika NOC (Network Operation kan dengan Center ) tidak berfungsi akibat bencana serta m e n y i a p k a n langkah-langkah darurat jika cadangan NOC suatu jaringan tersebut juga tidak berfungsi. mirror sesuai “Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi dengan kebu- pertimbangan operator telekomunikasi di tuhan dengan Indonesia kedepan,” katanya. beberapa meSementara terkait bencana banjir yang tode sehingga melanda Jakarta beberapa waktu lalu yang juga jaringan tetap merusak beberapa infrastruktur telekomunikasi, bisa berfungsi BRTI menghargai upaya-upaya perbaikan yang jika jaringan telah dilakukan oleh operator bersangkutan. utama mengDikatakannya, BRTI juga meminta operator alami gang- untuk memberikan keterangan secara jujur guan. kepada masyarakat mengenai kondisi jaringan Sedangkan yang sebenarnya serta prediksi waktu yang p e m b a t a s a n dibutuhkan untuk menyelesaikan perbaikan. (hbk) pada sistem jaringan, meru-

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007

KESRA

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Sejahterakan Ibu:

H

ari Gizi Nasional tahun 2007 ditandai dengan masih tingginya jumlah ibu hamil dan balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi. Pernyataan ini didukung dengan data dari berbagai pihak.

Data Departemen Kesehatan tahun 2005 menyebutkan 4,5 juta balita di tanah Air kekurangan gizi, 50 persen ibu hamil Indonesia mengalami anemia dan prevalensi kasus gizi buruk pun meningkat dari 6,3 persen (1989) menjadi 8,8 persen (2005).

Bahkan, pada Human Development Report 2006 UNDP terlihat angka kematian ibu mencapai 310 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi dan balita masing-masing 30 dan 38 per 1000 kelahiran hidup, bisa dikatakan masih tinggi sehingga Indonesia menempati posisi 108 pada Indeks Pembangunan Manusia.

Permasalahan gizi bukan suatu permasalahan baru. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah, sektor swasta, LSM/organisasi massa, bahkan dengan bantuan lembaga donor. Namun prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan gizi kurang masih menjadi penyebab tertinggi dari kematian bayi dan balita, yaitu 54 persen.

Pergeseran Paradigma Gizi Sejak ditemukannya ilmu gizi di awal abad ke-19, perkembangan yang pesat dari ilmu tersebut saat ini menimbulkan sejumlah pergeseran paradigma permasalahan gizi. Dan pergeseran paradigma ini, secara langsung mempengaruhi pola intervensi masalah yang diambil.

Persepsi malnutrisi diawali penyakit marasmus dan kwashiorkor pada tahun 1950an, yang bergeser ke era Kurang Energi Protein (KEP) pada tahun 1970-an hingga era mikronutrien (zat gizi mikro) yang dimulai di tahun 1990-an.

Di era mikronutrien, peran vitamin dan mineral semakin menonjol. Vitamin A tidak

hanya untuk kesehatan mata, tetapi meningkatkan imunitas, mencegah infeksi dan menurunkan angka kematian bayi dan balita. Zat yodium tidak hanya terkait pada pembesaran kelenjar gondok tetapi terutama pada kecerdasan anak. Dan zat besi tidak hanya mencegah perdarahan dan kelemahan fisik, tetapi juga meningkatkan kecerdasan dan produktivitas kerja.

Untuk mengatasi permasalahan gizi saat ini, Roy Tjiong, seorang pemerhati kesehatan masyarakat mengatakan penanganan tidak bisa dilakukan hanya melalui intervensi, tetapi harus dimulai dari awal siklus kurang gizi, yaitu dari awal kehidupan seorang manusia, sejak dia berada dalam kandungan. “Ibu yang memiliki masalah dengan gizinya, akan melahirkan anak yang serba kurang pula,” kata Roy. Pendapat itu didukung oleh HM Sukawati Abubakar, Deputi II Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Kemenko Kesra.

“Pertumbuhan otak manusia sudah dimulai dari dia berada dalam kandungan,” jelas Sukawati. Dan, di masa-masa itu, kebutuhan zat gizi dipenuhi oleh tubuh ibu, kalau ibunya malnutrisi, sudah pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan calon bayi.

Menangani Gizi dari Perspektif Sosial Ibu Faktor ekonomi sering dituding menjadi penyebab kasus gizi buruk, padahal bukan itu satu-satunya sebab. Tingginya AKI dan AKB bisa juga menunjukkan kurangnya perhatian dan pemahaman mengenai status sosial perempuan di Indonesia, yang masih mengalami subordinasi di masyarakat.

Ketidaksetaraan gender bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan pembangunan karena besarnya peran ibu dalam melahirkan kehidupan dan memelihara kehidupan yang dilahirkannya. Pengaruh ibu terhadap kehidupan seorang anak telah dimulai sejak dia hamil, selama masa bayi, dan berlanjut terus sampai anak itu memasuki usia sekolah. Ibu yang memiliki cukup pengetahuan mengenai gizi dan memiliki cukup posisi tawar di dalam rumah tangganya akan mampu menentukan alokasi penggunaan pendapatan rumah tangga.

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat

Mustahil Atasi Masalah Gizi Sendiri

G

izi buruk bukan hanya masalah kesehatan, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Mengatasi masalah itu, Deputi II Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat H.M. Sukawati Abubakar, mengatakan pemerintah sudah memiliki program peningkatan kesehatan.

Pemerintah, dengan dibantu berbagai sektor, telah membuat landasan bersama dalam mengembangkan program-program lintas sektor yang melibatkan institusi non pemerintahan dan masyarakat secara konkrit.

Landasan itu diwujudkan dalam sebuah Pedoman Umum Program Aksi Nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Percontohan dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan. “Diharapkan tidak ada lagi program yang tumpang tindih dan tidak merata,” kata Sukawati dalam seminar tentang Kemitraan dalam Mengatasi Masalah Gizi di Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (15/2). Sebagai langkah awal, program ini akan diujicobakan pada

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007

tahun 2007 di satu kabupaten atau kota di setiap propinsi.

Ketua Dewan Eksekutif Koalisi untuk Indonesia Sehat Dr Firman Lubis mengatakan, penanganan gizi buruk tidak akan optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah. “Pihak swasta, lembaga swadaya, media massa, praktisi yang berkompetensi di bidang penataan gizi untuk mencari solusi bersama,” katanya.

Lebih lanjut, jelas Firman, permasalahan gizi yang berlarut-larut juga banyak dipengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat maupun pengelola program.

Kebanyakan program saat masih bersifat top down, menjadikan masyarakat sebagai obyek, bukan subyek, dengan program edukasi kesehatan yang bersifat instruktif.

Untuk ke depan, agar berpengaruh secara berkelanjutan, program yang bersifat partisipatif harus dikembangkan bersama masyarakat. Efek program partisipatif ini juga bisa berdampak pemberdayaan bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan gizi di lingkungannya secara mandiri dengan fasilitasi pemerintah.(ids)

adalah pendidikan seorang ibu. Meskipun hampir semua orangtua menginginkan anakanaknya tumbuh sehat, tetapi mereka sering tidak menyadari akibat dari apa yang mereka lakukan terhadap kesejahteraan anakanaknya. Contoh sederhana adalah perilaku memberi bayi minum susu formula, sementara ibu tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai manfaat ASI dan higiene akan menyebabkan bayi menderita diare akibat botol susu yang tidak bersih.

Survei Demografi di 40 negara ( Engendering Development, Bank Dunia, 2001) memperlihatkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan ibu, makin rendah angka kematian bayi. Bahkan, seorang ibu yang menyelesaikan pendidikan dasar enam tahun akan menurunkan angka kematian bayi secara signifikan dibandingkan dengan para ibu yang tidak tamat sekolah dasar. Angka kematian bayi ini bahkan semakin rendah bila para ibu menyelesaikan pendidikan menengah tingkat pertama.

Dengan demikian, karena posisi sosial perempuan, meliputi akses dan kontrol perempuan terhadap informasi, modal fisik dan tanah (pada masyarakat perdesaan), akan menentukan kecerdasan, perkembangan, kesehatan, status gizi dan pendidikan seorang anak maka status perempuan juga akan menentukan prospek terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara pada jangka panjang.

Berbagai hasil kajian di Indonesia telah mengakui pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kenyataannya, berbagai indikator kualitas sumber daya manusia menunjukkan bahwa posisi perempuan sebagai agen pembangunan belum menjadi fokus pembangunan.

Masalah yang tidak disentuh dalam membicarakan pembangunan sumber daya manusia adalah masih terdapatnya ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah sehingga perempuan tidak memiliki akses dan kontrol yang setara terhadap berbagai peluang ekonomi, yang bisa meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan perempuan sendiri.

Meskipun perempuan di Indonesia memiliki posisi yang relatif setara terhadap laki-laki dibandingkan dengan keadaan perempuan di Asia Selatan atau di China dan Korea, tetapi kenyataannya adalah juga terdapat nilai budaya yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

Pembagian kerja bahwa kerja domestik (rumah tangga) adalah tanggung jawab perempuan sementara kerja di ruang publik (kerja di luar kerja rumah tangga) adalah domain laki-laki masih menjadi norma yang umum. Meskipun perempuan juga ikut melakukan kerja di luar urusan rumah tangga untuk ikut menambah penghasilan keluarga, tetapi perempuan tetap menanggung semua beban kerja domestik.

Akibatnya, perempuan yang didorong untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja mengalami beban ganda, yaitu kerja domestik dan kerja publik.

Beratnya beban kerja perempuan, menurut catatan Yayasan Kesehatan Perempuan, ikut menyumbang pada tingginya angka AKI. Lebih dari 80 persen anggaran kesehatan di seluruh dunia digunakan untuk penyembuhan penyakit melalui pelatihan dan pemenuhan fasilitas kedokteran, padahal 80 persen penyakit yang ada di Negara-negara berkembang,

sebenarnya bisa dicegah melalui nutrisi yang lebih baik, suplai air bersih, sanitasi, imunisasi dan pendidikan kesehatan untuk pencegahan, yang lebih banyak berada dibawah tanggung jawab perempuan, yang bertugas sebagai ibu dalam keluarga.

Penanganan masalah gizi sudah tidak bisa hanya melalui program jangka pendek, intervensi gizi dan bantuan berupa PMT atau Pemberian Makanan Tambahan, yang justru berpotensi untuk menjadi proses “pemiskinan” dengan timbulnya budaya menunggu bantuan tanpa berusaha (cargo cult mentally). Penanganan komprehensif masalah gizi harus dimulai dari cara yang paling mendasar, meningkatkan kesejahteraan ibu melalui pendidikan, pemberdayaan dan pengarusutamaan gender. Karena di pundak ibu, tergantung masa depan bangsa, melalui generasi bangsa yang berkualitas. (ids)

foto : dw

foto : http//:i17.photobucket.com

Geliat Perkembangan Televisi Bangun Kualitas Berbayar Sejak Dini

5

Demam Berdarah Dengue (DBD) seolah menjadi momok tiap tahun. Hingga pertengahan Februari 2007 ini sudah ada delapan daerah provinsi di Indonesia yang menyatakan status kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah.

Penyakit ini penyakit siklus lima tahunan. Maraknya kasus DBD ini kerap mengiringi datangnya musim hujan yang menyebabkan terjadinya genangan air. Sementara kebiasaan warga yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, merupakan salah satu faktor utama pemicu wabah.

Meningkatnya jumlah kasus serta bertambahnya wilayah yang terjangkit juga disebabkan karena semakin baiknya sarana transportasi penduduk, adanya pemukiman baru, serta berkembangnya tipe virus yang bisa bersirkulasi sepanjang tahun.

Penyakit Lima Tahunan Kasus penyakit demam berdarah di Indonesia termasuk terbesar di dunia setelah Thailand. Setiap tahunnya, sejak penyakit ini ditemukan pada tahun 1968 hingga tahun 1998, rata-rata 18 ribu penderita mesti dirawat. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 700 sampai 750 penderita meninggal dunia.

Selama dua bulan terakhir, di tahun 2007 virus DBD menyebar dengan cepat, menjangkiti lebih dari 22.000 orang. "Jumlah korban yang meninggal akibat di Indonesia tercatat 328 orang dari 22.336 penderita DBD, dengan Jawa Barat berada pada posisi teratas," kata Kasubdit Arbovirosis

Departe-men Kesehatan dr. Rita Kusriastuti, Luar Biasa mengacu pada Keputusan Dirjen MSc di Jakarta, Sabtu (17/2).

No.451/91, tentang Pedoman Penyelidikan dan Menurut Rita dari total 22.336 kasus DBD Penanggulangan Kejadian Luar Biasa. di Indonesia, 90 persen diantaranya sembuh Menurut aturan itu, suatu kejadian dinyasetelah pasien dirawat selama satu minggu di takan luar biasa bila terdapat unsur peningkatan rumah sakit dan hanya 1 persen saja yang me- kejadian penyakit/kematian terus-menerus ninggal, "Jadi kasusnya saja yang sangat besar selama tiga kurun waktu berturut-turut. Atau tetapi dalam seminggu mereka sudah bisa penderita baru dalam satu bulan menunjukkan pulang," tegas Rita. kenaikan dua kali lipat atau lebih bila dibanNamun Departemen Kesehatan juga dingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam mengupayakan berbagai strategi guna meng- tahun sebelumnya. antisipasi agar kasus ini tidak membesar. Pada awalnya strategi yang digunakan adalah memManajemen Khusus berantas nyamuk dewasa melalui pengDepartemen asapan, kemudian strategi diperluas Kesehatan Si Belang satu ini dengan menggunakan larvasida yang menyatakan bukan manisan yang enak ditaburkan ke tempat penamkesiapan untuk dinikmati dan tidak mudah pungan air yang sulit dibersihpemekan. Tetapi sekalipun peneraprintah digigit. Namun, jika si belang an kedua metode sudah diladamenggigit pas siang hari, dapat kukan, ancaman Si Belang dipastikan, korbannya akan meradang. tak semudah itu bisa diteJika terlambat ditangani dengan tepat, pis.

bukan tak mungkin nyawa akan melayang, demam berdarah dengue.

Belum KLB karena Secara nasional saat ini perkembangan DBD hanya sebatas peningkatan kasus, tetapi belum sampai ke tahap Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun demikian, pemerintah tetap menghimbau seluruh masyarakat agar tetap siaga dalam mengantisipasi wabah. Berdasar pengalaman tahun lalu, di beberapa daerah perkirakan puncak penularan wabah DBD akan terjadi pada bulan Maret.

Menurut Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes, Dr Rustam S. Pakaya MPH, kasus DBD ini belum dijadikan KLB Nasional, sekalipun ada beberapa daerah yang sudah menyatakan daerahnya KLB DBD. "Menteri Kesehatan menetapkan beberapa daerah merah yang dinyatakan KLB, antara lain; DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan," jelas Rustam.

Status Kejadian Luar Biasa sendiri diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/ MENKES/SK/VII/2004. Kriteria tentang Kejadian

lam menghadapi peningkatan wabah DBD. Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, Selasa (13/2), mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan, seperti gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pembentukan pokja DBD, termasuk pengasapan (fogging).

"Namun seolah-olah berbagai usaha tersebut belum mampu menekan peningkatan jumlah kasus dalam dua bulan terakhir," aku Menkes.

Karena itu, Menkes berpendapat, lonjakan DBD yang cepat perlu manajemen khusus. Salah satunya adalah pembentukan satuan tugas atau satgas. Satgas khusus yang akan dibentuk dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi itu juga bertugas menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan DBD. "Demam berdarah tidak akan pernah bisa diberantas tanpa peran serta aktif masyarakat," kata Menteri.

"Satgas yang akan menjemput bola, menemukan yang sakit dan membawanya ke

Tak banyak yang menduga bahwa usai banjir surut, bencana tak kunjung surut jua. Tak terkecuali dengan demam berdarah yang juga merebak usai hujan. Adakah kemungkinan terjadinya jenis baru si Belang penyebar wabah ini?

Menurut Dr. Rustam S. Pakaya, MPH, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis, Departemen Kesehatan secara umum kasus DBD paska banjir relatif menurun.

"Sebenarnya tidak ada keterkaitan antara banjir dengan meningkatnya kasus DBD. Saat banjir jentikjentik nyamuk akan mati, karena mereka tidak dapat hidup lama dalam genangan air keruh," jelasnya.

Memang, Si belang biang DBD ini hanya akan hidup di genangan air jernih. "Nyamuk ini menyenangi genangan air jernih, seperti genangan air hujan di kontainer, bekas minuman kaleng,dan tempat lain yang dapat menampung air. Jika didiamkan selama tujuh hari akan timbul jentik-jentik nyamuk, saat inilah nyamuk berkembang menjadi nyamuk dewasa yang siap mencari korban," terang Pakaya.

Menurut hemat Rustam, para korban banjir yang terserang DBD sebenarnya sudah digigit sebelum banjir. "Virus membutuhkan masa inkubasi selama 3 hingga tujuh hari. Sehingga dampaknya baru terlihat saat banjir," katanya.

foto : bf

6

Mutasi Baru Fogging merupakan salah satu cara hanya untuk membunuh nyamuk dewasa. Efektivitas kegiatan fogging ini tergantung dari jenis obat yang digunakan, ada yang menggunakan campuran malathion 4% dan solar selama bertahun-tahun, "Akhirnya nyamuk tersebut akan resisten terhadap zat kimia tersebut.

sarana kesehatan terdekat," ujarnya.

Tim satgas melibatkan banyak kalangan dari Depkes, TNI/Polri, mahasiswa kedokteran serta pelajar. Menkes menegaskan pemerintah juga telah membentuk task force atau satuan tugas khusus (satgasus) untuk mempercepat penanggulangan penyakit DBD. Pembentukan task force tersebut juga dalam rangka mengantisipasi ledakan kasus DBD. Pertengahan bulan Februari lalu, task force bersama gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten, guna melakukan kampanye massal PSN. Menkes mengatakan, tugas satgasus memantau dan menemukan kasus DBD sedini mungkin. Dengan cara tersebut, diharapkan tingkat kematian akibat DBD dapat segera berkurang.

Sedangkan para gubernur dilibatkan karena kewenangan pemerintah pusat dalam bidang kesehatan sebagian telah dialihkan ke pemerintah daerah lewat desentralisasi. "Termasuk pembiayaannya," katanya.

Sementara itu guna mengantisipasi kemampuan daya tampung RS, Menkes menjelaskan telah siap dengan RS lapangan berkapasitas 50 veltbed . Namun, sebelum mendirikan RS lapangan, antisipasi dilakukan dalam bentuk ruang rawat tenda. "Tetapi kita berharap tidak akan sampai seperti itu," katanya.

Kampanye Massal Di sisi lain, pemerintah juga tetap menggalakkan kampanye massal pemberantasan.

Kampanye ini direncanakan dengan delapan aksi massal berupa penggunaan air bersih, mengatasi sampah, mengendalikan limbah, lisolisasi, kaporisasi, pemburuan jentik, abateisasi, serta pengasapan massal.

Sementara itu Tim DBD akan terus mengajak masyarakat Berburu Jentik dengan 3 M plus dan Abatisasi Selektif. Penanggung Jawab untuk kegiatan ini adalah Ditjen PP&PL Depkes dengan Pelaksana Mahasiswa Poltekes, Kedokteran, Jumantik. Peralatan yang digu-

Jika di coba dengan obat lain, nyamuk pun akan menjadi resisten kembali terhadap obat tersebut," tutur Rustam.

Karena itu pemberantasan sarang nyamuk dengan bahan-bahan kimia pestisida haruslah dilakukan secara selektif.

"Seperti fogging tidak terlalu efektif karena hanya membunuh nyamuk dewasa saja sementara jentik dan kepompong yang hidup di tempat berair tidak tersentuh, selain itu nyamuk-nyamuk pembawa virus demam berdarah ini mampu dan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang paling buruk bagi populasi mereka," cerita Rustam.

Di sisi lain, ada kecenderungan mutasi terhadap sang nyamuk sangat mungkin terjadi, terutama di daerah-daerah endemik DBD. Kondisi ini membuat siklus hidup nyamuk dengue tidak hanya terjadi pada waktu-waktu musim hujan saja. "Setelah di teliti DNA nyamuk selalu mengalami mutasi.

Beberapa nyamuk ternyata dapat bertahan hidup sepanjang tahun," kata Rustam.

Karena itu, menurut Rustam, sebagaimana ditegaskan Dr I Nyoman Kandun, MPH, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes hal terpenting adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengenali tanda-tanda DBD. "Ketika demam, biasanya uluh hati akan terasa nyeri, obatnya adalah minum air putih sebanyak-banyaknya, karena virus ini membuat kekentalan darah meningkat," kata Rustam.

Harusnya 2-3 bulan sebelum hujan, menurut Rustam, yakni sekitar bulan September -Agustus seluruh masyarakat Indonesia sudah mulai melakukan gerakan 3M yang telah dicanangkan, meminimalkan kemungkinan genangan air.

Selain itu kita bisa membiakan musuh-musuh biologis nyamuk dengan ovitrap maupun ikan cupang. Dengan ini populasi jetik nyamuk akan mengalami penurunan secara (dewi) alamiah.

Sikapi dengan Gaya "Baru" Sebenarnya, masyarakat Indonesia sudah tahu tanda-tanda dan cara penularan penyakit DBD, karena DBD masuk ke Indonesia sejak Dua nega36 tahun lalu. Pencegahannya pun sederhana ra tetangga, Masaja dan tidak perlu teknologi tinggi seperti laysia dan Singapura, pada kasus SARS yang untuk memastikan pe- sudah mencanangkan nyakitnya perlu pemeriksaan laboratorium di bebas demam berdarah.

Atlanta.

Keberhasilan itu, seperti dikatakan mantan Hanya saja, untuk memberantas DBD di- Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia perlukan langkah jelas dan sederhana dengan Farid Anfasa Moeloek, didapat karena perhatian menumbuhkan perubahan sikap dan kesadaran pemerintah terhadap masalah kesehatan semua pihak dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Soal kesehatan lingkungan bahkan kebersihan lingkungan. dimasukkan ke dalam peraturan, diantaranya Dengan jumlah penduduk besar, sehaberbunyi, “pemilik rusnya masyarakat Indonesia bisa jadi kekurumah yang atan, tolong menolong dan bergotong terdapat Menurut Teori royong membersihkan lingkungan. Bajentik yangkan, hanya dengan langkah seBlum, lingkungan memenyaderhana: pemberantasan sarang gang peranan besar dalam kesemuk nyamuk (PSN) yang dilakukan hatan manusia. Namun ketika hal itu dengan kegiatan 3M. diupayakan untuk meningkatkan keseDengan langkah ini rantai hatan di Indonesia, kendala persepsi bupenularan aedes aegypti sebagai penyebab DBD daya sangatlah besar. Sehingga pola apadapat diputus, sehingga pun yang digunakan usaha pemberantasan tidak sampai menyebar penyakit akan selalu mengalami kendala. luas. Namun langkah ini seolah kurang cepat dan tepat dalam menghadapi serangan penyakit akan dikenakan sanksi�. yang makin membabi-buta itu.

Tetapi mungkinkan itu dilakukan di Mantan Menkes, Farid Anfasa Moeloek da- Indo-nesia? Menurut Rustam Pakaya, tidak lam satu kesempatan menyatakan, untuk men- mungkin semua orang kesehatan (dari cegah munculnya ledakan wabah penyakit di Depkes, red.) yang menjamin terwujudnya berbagai daerah, perlu digalakkan gerakan ber- kebersihan lingkungan. sih. Gerakan bersih, seperti Jumat Bersih, akan "Nah jadi orang itu sendiri yang sangat efektif untuk mencegah timbulnya pe- membersihkan lingkungannya, jadi ada nyakit. kesadaran, sekali seminggu saluran air atau Gerakan bersih itu, kata Farid, merupakan got di bersihkan, tiap dua hari sekali bak gerakan masyarakat, tetapi harus ada yang mandi dicuci, kontainer, kaleng-kaleng, atau memfasilitasi, yakni pemerintah. Misalnya, dalam bekas minuman di timbun agar tidak seminggu, ada satu hari dijadikan khusus untuk tergenangi air," tutur Rustam. melakukan pembersihan lingkungan, baik itu Hal yang sama juga diakui oleh I Nyoman di kantor-kantor, maupun di kawasan permu- Kandun, bahwa persoalan lingkungan merukiman warga. pakan tanggung jawab bersama. "Jadi kalau "Terserah, mau Jumat Bersih, Sabtu Bersih semua masyarakat menjamin itu bagus, lingatau Minggu Bersih, yang penting gerakan itu kungan akan terbebas dari jentik nyamuk bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih de-mam berdarah," tegas Nyoman Kandun. dan sehat. Melalui gerakan itu, masyarakat mulai dari RT dan RW dengan difasilitasi pemerintah Butuh Kerjasama bisa bersama-sama memberantas berbagai Peristiwa berjangkitnya wabah DBD penyakit, termasuk DBD, leptospirosis, diare, yang selalu berulang ini, tentu tidak bisa dengan menguras genangan-genangan air atau didiamkan. Memang untuk mengatasinya membersihkan kaleng-kaleng dan wadah yang perlu peran aktif masyarakat. Upaya bisa menjadi sarang nyamuk," ujarnya. pencegahan wabah DBD tidak akan berjalan efektif tanpa dibarengi kesadaran semua Lingkungan Sehat, Kuncinya pihak.

Hal senada juga dinyatakan oleh Dr I NyoPenanganan DBD sejatinya dilakukan man Kandun, MPH, Dirjen Pengendalian Penya- dengan melakukan kerjasama beberapa kit dan Penyehatan Lingkungan dalam wa- instansi terkait. "Program pencegahan yang wancara dengan KomunikA. B anyaknya kasus dilakukan antara lain promosi kesehatan dan DBD dalam hemat Kandun berarti masih banyak pencegahan penyakit yang dilakukan di tiaplingkungan yang kotor. tiap daerah," kata Kapus Penanggulangan "Ya, lingkungannya penuh dengan tempat Krisis Depkes, Rustam Pakaya. sarang nyamuk, mau bersih atau kotor. Misalnya Langkah penyemprotan massal di vas bunga itu bersih, tapi dia bertelur di sana. daerah kejadian luar biasa (KLB) misalnya, Kamar mandi bersih, tapi bertelur di sana," hanya membunuh nyamuk dewasa dengan katanya. efek satu-dua hari saja. Selain itu perlu juga Karena kegiatan 3 M (menguras, mengu- memikirkan membangun permukiman yang bur dan menutup) harus tetap dilakukan secara sehat, menjaga kesehatan lingkungan, kontinyu, sehingga jentik nyamuk tidak akan memberikan pendidikan tentang kesehatan berkembang biak. Selain itu diperlukan pula diri dan lingkungan, dan sebagainya. perubahan perilaku untuk menjadikan Nyoman Kandun mengambil ilustrasi lingkungan tempat tinggal tetap sehat dan kisah seorang Jenderal Amerika lebih dari 100 bersih. tahun lalu. Dia punya pasukan di Havana

foto : edw

nakan untuk kegiatan ini yaitu senter dan abate.

Tim DBD juga bertugas melaksanakan fogging massal, dengan Penanggung jawab kegiatan Ditjen P2PL Depkes dan pelaksana Pelaksana kegiatan ini adalah TNI, Polri dan Satpol PP (Tramtib).

Peralatan/Perlengkapan yang digunakan antara lain: alat fogging, insektisida, solar/ bensin, masker, serta sarung tangan.

Kuba dan terkena demam kuning yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypty.

Agar pasukannya tidak terkena, dikerahkan masyarakat dan tentara untuk memberantas nyamuk, kerja bakti bersama pada waktu bersamaan dan serentak. Sehingga nyamuknya habis, dengue fever tidak ada, bersamaan dengan itu DBD pun hilang. Karena demam berdarah tidak ditularkan oleh nyamuk yang sama.

"Jadi harus gerakan bersama dan serentak. Kalau ini diberihkan dan lainnya tidak, itu tidak akan hilang. Bohong itu," tegas Nyoman Kandun.

Ubah Paradigma Selama ini masaah kesehatan kerap menjadi perhatian ke sekian. Ketika ada yang jatuh sakit atau mewabah, barulah ramai sekali orang membicarakannya. Kondisi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang memandang permasalahan sakit. Bahkan

dibeberapa kalangan masyarakat, lazim ditemui baru berobat ketika sakit berlanjut. Sehingga penanganan yang dilakukan oleh kalangan medis pun relatif tidak memadai lantaran kondisinya yang sudah cenderung akut.

"Selama ini kebanyakan masyarakat lebih suka berobat ketika sakit ketimbang mencegah tubuhnya agar tidak sakit," cetus Nyoman Kandun.

Hal yang sama pun juga terjadi saat menyikapi wabah demam berdarah dan wabah lainnya. Akankan pandangan yang sama tetap dijalankan? Tidak melakukan pencegahan berkembangnya nyamuk penyebab DBD ataupun tidak memahami tanda-tanda DBD sehingga jika ada yang sakit kita menjadi tergagap dan baru sadar serta merujuk ke rumah sakit atau puskesmas ketika sudah dalam kondisi sangat akut. Tentunya nyawa manusia akan terlalu mahal jika dijadikan taruhan.

(Dewi, Dimas, Ides, dan Taufik)

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan saat ini menerapkan paradigma baru yakni paradigma sehat yakni dengan lebih mendorong tingkat kesadaran individu masyarakat atas kesehatannya sendiri. Paradigma sehat merupakan model pembangunan kesehatan yang jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri.

Untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan kesehatan tersebut, pemerintah telah menetapkan visi pembangunan kesehatan yakni "Indonesia Sehat 2010". Visi ini dijabarkan dengan kegiatan, pertama, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan yakni keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan. Melainkan dipengaruhi hasil kerja keras serta kontribusi sektor positif berbagai sektor lainnya.

Kedua, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Dalam hal ini, harus menyadari kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiga, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Keempat, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

Dengan pendekatan ini, terjadi pergesaran peran pemerintah dari penyelenggara pelayanan yang dominan menjadi penyusun kebijakan dan regulasi dan tentunya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat miskin.

Tak Sekadar Obati Penyakit Sehat adalah kebutuhan manusia. Tanpa sehat, manusia tidak bisa melakukan berbagai aktivitas kehidupannya. Akibatnya produktivitas pun menjadi terganggu. Sehat bukan hanya berdimensi pengobatan penyakit. Tapi lebih dari itu, sehat juga terkait dengan upaya promotisi, preventif, dan protektif. Pada akhirnya, sehat juga bersinggungan sangat erat dengan pembangunan generasi mendatang yang berkualitas.

Paradigma sehat seperti inilah yang terus dikampanyekan oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof Does Sampurno. Sayangnya, hingga saat ini paradigma yang dianut sebagain besar masyarakat masih berkutat pada upaya pengobatan penyakit (kuratif). Padahal di negara-negara maju, paradigma kesehatan sudah sampai pada pengembangan kualitas sumber daya manusia guna menciptakan generasi mendatang yang berkualitas.

Terhadap demam berdarah pun kita harus bersiap dan senantiasa melakukan antisipasi.

Tak cukup hanya dengan pemberantasan sarang nyamuk, namun juga mulai mengubah gaya hidup yang cenderung membiarkan lingkungan kotor. Dan lebih pernting lagi untuk mempersiapkan diri dengan memberikan donor darah, sebagai persiapan juik nantinya banyak korban DBD yang membutuhkan darah. (mth, berbagai sumber)

7

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

Dr. I Nyoman Kandun, MPH Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Departemen Kesehatan

foto : ddt

“Kita Itu Bangsa Miskin dengan Perilaku Bangsa Kaya....”

M

asyarakat kita memang unik, setidaknya begitu yang diungkap oleh Dirjen P2PL Depkes, Dr. dr. I Nyoman Kandun, MPH. Seseorang disebut sakit bila sudah digotong ke rumah sakit atau bahkan kritis menjelang kematian. Hingga tak aneh jika masyarakat baru teriak saat wabah merajalela dan telah merenggut nyawa.

Padahal, tak hanya pengobatan yang harus dilakukan. "Pencegahan adalah tindakan paling efektif untuk dilakukan," cetus dokter yang senang disebut sebagai "jebolan" Inpres No 5/1974 ini.

Lantas bagaimana sebenarnya pencegahan itu harus dilakukan. KomunikA berkesempatan mewawancarai Dirjen ini di kantornya yang terletak di Jalan Percetakan Negara, Jakarta, (20/02). Berikut petikannya.

Saat ini banyak sekali penyakit melanda Indonesia. Gejala musimankah? Atau seperti apa? Mengapa tidak tuntas pemberantasannya?

Sebagian besar penyakit yang kita berantas itu berbasis lingkungan. Jadi kalau lingkungan jelek dan makin jelek, maka penyakit akan terus ada.

Dulu, Sungai Ciliwung bisa dipakai noninoni untuk berperahu. Sekarang, pekat. Bermacam sampah dibuang ke sana, lingkungan jadi rusak. Bisa jadi sumber penyakit.

Sebetulnya banyak penyakit yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dulu misalnya, ada penyakit yang hanya ada di hutan. Begitu orang masuk, merambah dan merusak hutan, jadilah mulai terkena. Penyakit itu “masuk” kampung.

Lantas apa yang dilakukan Departemen Kesehatan (Depkes)?

Begini, ibarat sungai, Depkes itu ada di muaranya. Ngurus yang sakit, ada yang mati, semua. Apa yang dibuang di hulu akan sangat mempengaruhi hilirnya.

Maksudnya?

Jadi begini, saya jelaskan dari dasar. Karena sampai saat ini banyak wartawan kesehatan masih belum tercerahkan. Ketika ada masalah kesehatan, melototnya ke Departemen Kesehatan.

Lha yang mencemari sungai itu siapa, yang bikin penyakit siapa? Kami memang menguasai teori bagaimana penyakit itu terjadi, gejalanya seperti apa, bagaimana mencegahnya, dan mengobatinya. Tahu harus begini dan begini.

Orang kesehatan itu ada di hilir, ibaratkan saya ngepel tapi gentengnya bocor, tidak akan selesai ngepel nya. Gentengnya harus diperbaiki dulu. Salah besar kalau terus nyorot yang di hilir, perbaiki dulu hulunya.

Kalau dipotong di hulu, dampaknya akan luar biasa. Memang untuk memperbaiki hulu tidak semudah dan secepat yang diinginkan.

Masyarakat yang salah?

Bukan begitu. Kita juga aparat pemerintah, sampai RT dan RW kurang getol dalam menggerakkan masyarakat. Masyarakat dan pamong, dua-duanya salah. Pamong itu juga

8

termasuk RT, RW, dan DPRD, mereka juga punya otoritas untuk menggerakkan masyarakat.

Jadi kalau ada kasus demam berdarah, itu karena kita sendiri yang pelihara dengan menimbun sampah.

Lha membersihkan rumahnya sendiri saja, depan dan belakang, susah sekali. Jadi harus ada gerakan masyarakat. Sejak zaman kuda gigit besi kami sudah selalu upayakan.

Selalu gagal?

Bukan masalah gagal, tapi belum menjadi suatu gerakan. Lihat sendirilah lingkungannya. Tidak usah diterangkan lagi. Lihat bagaimana comberan, orang buang sampah sembarangan, bahkan orang kaya sekalipun.

Itu adalah common sense yang ada di depan mata. Dulu ada semacam gerakan disiplin nasional, gerakan jumat bersih, ada santri raksa desa, macam-macam lah. Kemudian ada lagi adipura, pendekatan healthy cities atau kota sehat.

Ada satu pepatah di Sulawesi Selatan, “lele bulu la lele adiyasang”. Memindahkan gunung itu sulit, tapi mengubah perilaku itu lebih sulit lagi.

Makanya di dalam skema Blum, status kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh empat hal, keturunan, lingkungan, perilaku, dan layanan kesehatan atau rumah sakit.

Yang paling besar pengaruhnya bagi kesehatan adalah prilaku dan lingkungan. Kalau keturunan itu kan yang disebut orang sebagai bibit, bebet, bobot. Misal bapak diabetes, ibu diabetes, pasti anaknya diabetes. Banyak kemungkinan-kemungkinan untuk mengindari atau mencegahnya.

Jadi, bagaimana solusinya?

Jadi ada the rule of F, aturan feces (tinja, red). Penyakit itu ditularkan melalui empat cara. Pertama dengan finger (jari), flies (lalat), field (lahan/tanah), dan fluid atau air tanah.

Untuk yang pertama, sejak zaman Pak Harto (mantan Presiden RI – red) sudah ada Inpres No 5 Tahun 74 yang bunyinya SAMIJAGA, sarana air minum jamban keluarga.

Jadi buat program untuk bagaimana caranya memasukkan air bersih ke perkampungan-perkampungan kumuh, miskin. Kalau air masuk dengan mudah, orang disuruh cuci tangan ya gampang saja. Nah ini air tidak ada, mau sentor di jamban, tidak bisa. Ya sudah ke kali saja, langsung ngalir.

Kongkretnya?

Pada tahun ini target kami di 111 kabupaten bisa menjangkau kegiatan water sanitation in low income community. Kami punya proyek-proyek yang dibangun di masyarakat miskin.

Tapi mereka harus siap untuk menerima proyek itu. Kalau tidak siap, tidak akan kami berikan. Jadi masyarakat harus kontribusi 20 persen, 4 persen cash dan 16 persen bantuan lain semisal tenaga. Ini untuk mendidik, memberdayakan masyarakat.

Kriteria daerah yang akan dibantu?

Daerah yang sulit sekali air, namun masih ada mata air walau jaraknya cukup jauh dari masyarakat. Nah programnya untuk mendekatkan sumber air tersebut.

Kami bekerja sama dengan PU, bisa dengan membangun reservoir memanfaatkan grafitasi. Tapi masyarakat diajak urun rembug tentang penanganan di desa itu.

Kami hanya menjadi fasilitator yang menun-

jukkan kebutuhan riil mereka. Jadi kalau punya uang sekian, apa yang bisa dibuat.

Berproses pembangunannya, kalau mereka sudah mantap, baru dibantu. Kami berikan pancingnya saja. Kami ingin mengembangkan masyarakat yang berdaya. Cirinya tiga, yakni sense of belonging atau rasa memiki.

Selanjutnya managed by the people atau dikelola oleh masyarakat. Dan tingkatan terakhir itu funded by the people. Contohnya yang berhasil di Desa Kenongo, Lumajang, Jawa Timur itu bagus.

Jadi kuncinya adalah penyediaan air bersih?

Kalau untuk yang penularannya oleh finger, kuncinya ialah SAMIJAGA, tidak ada yang lain. Cuci tangan, jelas harus ada air.

Dengan cuci tangan, 40-60 persen penyakit yang melalui tangan dan mulut bisa kita cegah, cukup cuci tangan saja. Tidak usah bicara yang muluk-muluk. Apalagi kalau ditambah faktor lain-lain, tentu akan naik upaya pencegahannya.

Kalau untuk faktor flies, hulunya di mana?

Sampah. Tidak ada sampah. Sampah itu harus dirawat dan ditutup, jangan dibuka.

Saya pernah disuguhi sashimi di salah satu hotel bintang, tapi saya tidak mau makan.

Karena saya tahu, walau hotel mewah seperti itu, tapi sashiminya telah kotor dalam perjalanan.

Waktu saya di Tokyo, sebelum saya makan, saya coba ke pasar ikan. Gak ada lalat seekor pun, padahal tahu sendiri bagaimana pasar ikan itu. Karena tidak ada tempat dia berkembang biak, ya sampah itu.

Selama lingkungan kita tetap gitu. Siapa yang jamin makanan yang saya konsumsi di restoran dengan pelayan berdasi, bisa dijamin sterilnya. Tidak ada.

Memang seperti apa pengelolaan sampah?

Saya pernah pergi ke Australia untuk studi lingkungan. Di rumah tangga itu sudah dilakukan penyortiran sampah. Ini kertas daur ulang, bangga sekali mereka berkata itu.

Kita ini kan negara miskin dengan perilaku kaya. Main buang aja kertas yang tidak terpakai. Nanti yang kais-kais pemulung. Nah mereka itu, Negara kaya tapi perilakunya miskin, semua di daur ulang. Jadi ketika di rumah tangga sudah dipisahkan sampah organik dan anorganik. Dulu DKI Jakarta sudah pernah ada.

Tapi malah hilang tempat sampahnya?

Hahaha. Ya, hilang semua dicuri. Di samping memang karena pendekatannya proyek, bukan program. Itu kritik saya lah.

Padahal dengan program ini sampah yang bisa dijadikan kompos dan diurus swasta. Pemulungnya mungkin di ban berjalan kali. Kalau ada yang salah tempat, bisa diambil. Besi jadi besi lagi, kertas jadi kertas lagi.

Pengolahan sampah itu sangat penting.

Karena terkait juga dengan faktor field dan fluid. Sementara yang diurus pemerintah itu kan, sampah pasar. Campuran dari plastiK, sampah, sayur-sayuran jadi satu.

Memisahkannya sulit dan mahal. Idealnya penangannnya diangkut ke tempat transit untuk disemprot untuk mengatur kelembabannya baru diangkut ke tempat pembuangan akhir. Tempatnya yaitu tanah kritis yang tidak produktif.

Baiknya di tempat pembuangan akhir dikasih alas dulu, plastik yang tebal. Bahanbahan kimia yang keluar dialirkan ke tempat penampungan agar tidak mencemari lingkungan termasuk air tanah.

Tapi nyatanya sampah langsung ditimbun tanah. Terus dilapisi sampai beberapa tahun, nantinya dibuat untuk lapangan golf, misalnya atau malah dibuat permukiman. Kan jadinya tidak sehat.

Lantas apa yang harus dilakukan saat ini?

Yang paling utama adalah promotion of health . Hidup sehat, perilaku sehat, lingkungan sehat. Makanan bergizi seimbang, tidak merokok, tidak begadang, lingkungan bersih, rumah bersih, ventilasi sinar cukup.

Dan juga pikiran tenang.

Andaikan sudah kena sakit upayakan pembatasan efek, dirawat dia supaya tidak cacat. Diobati. Dan jika sudah terjadi cacat, maka adakan rehabilitasi, jangan sampai dia menyusahkan orang lain.

Promosi kesehatan sudah dilakukan?

Ya sudah. Tapi lebih gencar lagi promosi rokok. Kami ingin masyarakat sehat. Itu selalu jadi mimpi kami.

Lantas bagaimana dengan “Indonesia Sehat 2010”?

Ya tapi bukan berarti seluruh masyarakat Indonesia itu sehat semua. Masyarakat Indonesia hidup dengan perilaku sehat, lingkungan sehat, dan punya akses terhadap pelayanan kesehatan. Mau sampai kiamat juga, pasti selalu ada orang sakit, tidak mungkin nol.

Bagaimana dengan akses pelayanan kesehatan, sudah merata?

Kalau di daerah terpencil dan wilayah Timur Indonesia, masih belum merata. Tapi kemajuan kita ini sudah cukup pesat dibanding masa-masa lalu. Terlebih Indonesia itu luas. Kemajuan pembangunan kesehatan sudah terlihat dengan meningkatnya angka harapan hidup orang Indonesia menjadi 67 tahun, Jepang 75 tahun. Angka kematian balita dan ibu hamil sudah sama seperti negara maju. Dulu tahun 70an di satu kabupaten paling hanya 1-3 dokter, sekarang ratusan dan mungkin ribuan. Tapi tetap kita tidak puas, ingin mencapai yang terus lebih baik.

Target untuk “Indonesia Sehat 2010”?

Sejak tahun 1974 kan sudah ada 1 Puskesmas untuk 1 kecamatan. Dikirim dokter ke seluruh pelosok-pelosok daerah.

Sekarang agak susah cari dokter yang bersedia ke ditempatkan ke pelosok. Undangundang wajib sarjana didemo, kemudian diubah. Sekarang dokter merdeka, tidak mau dia ke daerah. Kecuali pemda kasih bayaran tinggi untuk mereka.

Bukannya ada program pengabdian dokter?

Memang, tapi tidak wajib, dia bisa milih.

Kalau dulu perintah, intruksi. Kalau zaman saya, pengabdian 3 tahun di luar jawa atau 5 tahun di Jawa, baru boleh spesialisasi.

Sekarang, mau langsung juga boleh.

Pengertian sehat, menurut masyarakat Indonesia?

Sehat berarti tidak dibawa ke rumah sakit.

Hahaha. Yang sakit itu yang dibawa ke rumah sakit. Padahal masyarakat kita itu antara sehat dan sakit. Baru kerja sebentar sudah lemas. Setelah di cek darahnya ternyata mengandung malaria, plasmodium kronis. Tapi karena bisa bergerak, dibilang sehat. Setelah terbaring, baru sakit. Manusia itu harus hidup dalam keadaan sehat dan harmoni dengan lingkungan. Sudah tidak ada lagi. Terjemahkan sendiri. ***(dan)

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

OPINI

Pengajar Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jawa Timur Di sepanjang jalan protokol saat ini banyak ditemukan produk cetakan yang menyajikan terpaan pesan seakan tiada henti setiap detiknya. Mulai koran, majalah yang dijajakan di pinggir jalan atau beragam bentuk brosur, leaflet atau sekadar selebaran.

Pun kita sampai di rumah, tak jarang akan ada di depan pintu brosur mengenai suatu produk atau jasa.

Seandainya mata kita tidak mempunyai suatu aliran pesan yang diolah dan disimpan di memori kita, bisa dibayangkan akan banyak gambar dan kata-kata yang bertumpuk di ujung retina kita. Ya, ini realitas, betapa padatnya lalu lintas informasi dengan menggunakan media tercetak.

Keniscayaan Budaya Cetak Tatkala budaya komunikasi lisan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan komunikasi manusia, budaya komunikasi tulis hadir sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan tersebut. Hadirlah kemudian media penerbitan dan percetakan untuk menyampaikan ide atau gagasan.

Pada gilirannya media cetak mampu memposisikan dirinya sebagai suatu potensi ekonomi. Artinya penyediaan/pembuatan media telah menghadirkan suatu jenis usaha penerbitan/percetakan yang menghasilkan keuntungan.

Di sisi lain, dalam pandangan Cultural Studies kehadiran media tersebut telah dipergunakan oleh pihak-phak tertentu dalam rangka menanamkan ideologi atau suatu nilai-nilai tertentu baik yang sejalan maupun bertentangan dengan aturan dan norma budaya masyarakat setempat.

Beredarnya penerbitan-penerbitan yang melakukan eksploitasi aurat telah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi khalayak dalam menyikapinya.

Namun ketika keran kebebasan pers telah dibuka, peran peran pemerintah menjadi makin kecil untuk mengatur beragam penerbitan cetak. Pada akhirnya, semua pilihan berpulang kepada warga negara dalam mengantisipasi dan memilah terpaan nilainilai informasi yang bisa jadi disalahgunakan oleh kepentingan pihak tertentu.

Semua pasti mahfum jika informasi bisa menjadi suatu yang membahayakan ketika berada pada orang yang tidak tepat, sebaliknya informasi tersebut menjadi sangat bermanfaat ketika berada pada porsi kewenangan pada pihak yang relevan.

Tak Lekang Karena Budaya Online Teknologi cetak merupakan teknologi pertama ditemukan sebelum teknologi audio, audio visual dan komputer/internet.

kilas -gov

e

www.riau.go.id

Saling Melengkapi Informasi ...............

Banner situs ini di warnai corak khas Riau, warna hijau dan kuning menjadi pilihan warna untuk menghiasi situs ini, mengingat lambang pemerintahan provinsi Riau yang di dominasi warna hijau dan kuning pula. Semua informasi ditata sangat rapi dalam situs ini, kesan crowded tidak tampak dalam situs ini. Pengkategorian informasinya pun jelas, diurutkan dari klasifikasi besar hingga kecil, tidak semua di tampilkan dalam satu halaman situs, sehingga memudahkan netter untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Halaman utama dibagi dalam empat kolom utama. Untuk space terluas bagian tengah situs menampilkan berita seputar Riau, beritanya pun cukup up-to-date , disamping kirinya seperti biasa menampilkan informasi layanan pemerintah dan gambaran umum Riau. Untuk sisi kanannya

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007

Menyikap Produk Cetak Ditengah Kita

Kekhawatiran akan tergantikannya peran teknologi cetak ketika teknologi audio datang ternyata tidak terbukti.

Nyatanya, buku sebagai suatu produk teknologi cetak, tidak begitu saja digantikan perannya oleh sajian informasi yang on line di internet. Bahkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing jenis teknologi tersebut telah memunculkan suatu sinergi dengan kekuatan yang lebih besar di bidang penyebaran informasi.

Sinergi tersebut telah tercipta dalam bentuk suatu kerjasama distribusi dan akses informasi buku. Amazon.com, adalah salah satu contohnya. Situs dengan alamat http:/ /www.amazon.com yang berlokasi di Amerika Serikat tersebut telah mempunyai wilayah distribusi jauh melompat ke penjuru dunia. Sementara itu teknologi jaringan komputer ( Local Area Network/LAN ) telah mempermudah pencarian suatu buku dalam perpustakaan.

Contoh lain, bukankah kita seringkali menemukan suatu acara promo melalui media TV atau radio yang kemudian dilengkapi dengan informasi di media cetak. Hal lain yang menunjukkan sinergi antar teknologi komunikasi tersebut, adalah munculnya poster-poster pendukung suatu acara yang akan ditayangkan di televisi.

Problema Komunikasi Padatnya terpaan pesan oleh media, telah memunculkan suatu fenomena kesemrawutan komunikasi, yang tentu saja sangat mengganggu.

Munculnya sajian pesan-pesan yang disfungsional dan tidak dikenali komunikatornya seolah memperlengkap kesemrawutan tersebut.

Mudahnya mencetak suatu pesan, mudahnya memasang suatu pesan, mudahnya menyebarkan suatu pesan tersebut telah menjadi peluang komunikator yang bermaksud tidak baik dalam menanamkan pengaruhnya.

Coba saja kita lihat bagaimana semaraknya tampilan cover depan suatu majalah/ tabloid yang begitu bangganya menampilkan wanita-wanita dengan pose menantang.

Atau bagaimana korban kecelakaan yang mengenaskan ditampikan dengan gamblang.

Dan masih banyak contoh tampilan lain, yang seakan menjadikan suatu messsage noise.

Kalau sudah demikian komunikasi sebagai suatu proses pertukaran ide-ide atau simbol

dengan tujuan tertentu, telah menjadi suatu kegiatan yang disfungsional. Informasi sebagai suatu pesan telah disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya.

Oleh karena itu, dipandang perlu adanya suatu konsumsi pesan yang sesuai dengan kriteria nilai tertentu. Artinya suatu distribusi pesan/informasi perlu dilakukan suatu penataan yang didasari atas segmen dan informasi yang disajikan.

Informasi yang ditujukan ke masayarkat secara umum, maka perlu pengemasan. Nilai adalah suatu pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan dan lain-lain yang menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Terpaan-terpaan pesan perlu disajikan dengan penuh tanggung jawab, sehingga apapun pesan yang disajikan menjadi suatu nilai informasi yang bermanfaat bagi khlayaknya.

Tak Perlu Kontrol Komunikasi Tidak semua informasi harus dikendalikan dan tidak perlu didistribusikan secara massal, namun sebaliknya tidak akan lebih baik jika memperlakukan suatu penahanan terhadap suatu informasi yang berfungsi melakukan suatu kontrol nilai. Kategori-kategori inilah yang menjadikan suatu informasi tersebut layak dikontrol atau tidak.

Membicarakan perihal kontrol dengan maksud mengeliminir disfungsi komunikasi, kita berhadapan pada dua hal, yaitu komunikator dan komunikan.

Lembaga yang menerbitkan dan khalayak.

Mengendalikan khalayak relatif lebih sulit dibandingkan dengan komunikator.

Oleh karena itu suatu kesepakatan nilai antara komunikator dengan aparat pemerintah perlu ditegaskan kembali. Kalau sudah demikian maka, kredibilitas komunikaator menjadi taruhan.

Suatu prinsip keseimbangan dalam menuju kerjasama yang saling menguntungkan, akan lebih baik jika melindungi kepentingan khalayak tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.

Alternatif Solusi Dibalik meriahnya poster, buku-buku, brosur dan selebaranselebaran lain, ada peranan unit usaha yang tidak begitu saja terabaikan, yaitu percetakan.

Tidak selamanya suatu lembaga/ komunikator bisa mengemas pesannya sendiri dalam bentuk suatu cetakan seperti poster, brosur dan sejenisnya.

Saat ini jumlah usaha percetakan hampir bisa dikatakan semeriah pedagang kaki lima.

Begitu banyaknya jumlah usaha tersebut, sulit mengidentifikasi berapa jumlah yang benar.

Belum teridentifikasi secara kelembagaan, dan spesialisasi keahlian, merupakan suatu tantangan bagi pemerintah dalam melakukan pembenahan.

Identifikasi potensi sedini mungkin perlu diselesaikan dalam upaya kerjasama menciptakan komunikasi sebagai suatu proses yang positif.

Kalau sudah demikian, sebenarnya kita akan lebih mudah memberikan suatu penataan sinergi dengan lembaga-lembaga penerbitan/komunikator pesan cetak yang dipublikasikan dibanding kalau kita mengatur bagaimana seharusnya khalayak menyikapi suatu pesan. Bisa dikatakan memberi makan akar akan lebih mudah jika dibandingkan dengan menarik-narik cabangnya sesuai dengan kehendak kita.

foto : dw

Anang Sujoko

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

menampilkan fasilitas komunikasi, antara lain; “email dinas”, “informasi harga bahan pokok” yang sumbernya diambil dari dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, selanjutnya ada “pesa warga”, disini anda dapat mengirimkan pesan secara online.

Untuk melengkapi informasi diberikan info mengenai “currency/kurs”, info ini dapat di link langsung dengan Bank Indonesia. Yang paling asik ketika kita menggeser scroll sampai pada kolom bawah, begitu banyak informasi yang bisa didapatkan disini, beberapa banner dapat dibuka untuk bisa mendapatkan informasi lainnya, antara lain; “personal website gubernur Riau”, “peta miskin Riau 2004”, dan link “chaidir.com”. Ketiga link utama tersebut sangat menarik untuk di bahas.

Selain 3 link banner tersebut, dibawahnya terdapat 3 klasifikasi data terkait provinsi Riau, antaralain; investasi, info kabupaten, dan pariwisata. Untuk yang berminat untuk berbisnis di Riau, ada baiknya untuk membuka link “investasi”, disana di berikan informasi yang sangat mendukung untuk mereka yang ingin berinvesatasi, dalam link tersebut di berikan gambaran mengenai prosedur investasi, penasehat investasi, pendukung

investasi, daftar negatif investasi, dan ladang bisnis investasi. Meskipun tidak dipaparkan dengan gamblang, tetapi tetap di informasikan rujukan orang yang sekiranya berkompetensi di bidang tersebut.

Personal Website Gubernur Ternyata tidak hanya presiden RI yang berminat dalam media online, gubernur Riau ini pun membuka situs dengan alamat www.bangrusli.net .

Yang menarik pertamakali membuka situs ini adalah membaca pesan sms 702 9999, disini kita bisa menyampaikan informasi apa saja, bahkan kitapun bisa menyampaikan keluhan.

Satu lain yang menarik adalah sub menu “artikel”, kumpulan artikel ini di kumpulkan dari beberapa penulis menjadi arsip menarik yang dapat di akses semua orang, hingga saat ini jumlah artikel yang dapat dikumpulkan sejumlah 107 artikel. Selain itu beberapa artikel serupa pun bisa di cari dalam menu “rak buku”.

dengan alternatif situs resmi pemerintahan http://bikkb.riau.go.id. Situs ini merupakan persembahan dari Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau. Tampilan cukup sederhana, konsep untuk memberikan pelayanan informasi selengkapnya dapat tergambarkan dalam situs ini, meskipun pola klasifikasi datanya terbilang masih kurang tepat. Keberadaan situs ini dapat melengkapi dan menambah wawasan informasi tidak hanya seputar provinsi Riau,tetapi all of information .

Membuka mata melalui media online merupakan satu cara menembus batas ruang dunia. (dw)

Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau Selain mengakses informasi Riau melalui www.riau.go.id , kita bisa melengkapi

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Sumatera Utara Pasokan Listrik 400MW untuk Sumut Sumatera Utara pada 2009 akan memperoleh pasokan listrik 400 Mega Watt (MW) dari 1.000 MW yang diprogramkan pemerintah pusat.

“Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2x200 MW akan selesai dibangun dan beroperasi di Kabupaten Langkat pada Desember 2009,” kata Kepala Badppeda Sumut Drs RE Nainggolan MM. Rencana pembangunan PLTU tersebut membutuhkan lahan sekitar 50 hektare, dan akhir 2007 ini PLTU dengan total investasi 400 juta dolar AS atau sekitar Rp3,6 triliun mulai dibangun.

Dengan adanya rencana pembangunan PLTU di daerah Langkat yang dilaksanakan pihak PT PLN, maka akan semakin mengatasi krisis energi listrik di daerah tersebut, karena hingga saat ini Sumut masih mengalami defisit energi listrik sekitar 200 MW pada beban puncak.

Menurutnya, PLTU yang menggunakan bahan baku batubara ini akan mendatangkan bahan bakunya dari Sumatera Barat dan Kalimantan. Untuk menghasilkan energi listrik 2x200 MW ini lebih efisien dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) membutuhkan banyak batubara.

Untuk itu, Nainggolan berharap kepada masyarakat khususnya daerah Langkat agar mendukung rencana pembangunan PLTU tersebut. “Kami harapkan partisipasi masyarakat untuk mendukung proyek ini dengan mempermudah proses pelepasan lahan yang nantinya ditangani Pemkab Langkat,” katanya.

Sementara pihak PLN juga mengatakan selain mengharapkan pasokan energi listrik dari PLTU yang akan dibangun itu, pada 2011 diharapkan dari Labuhan Angin sekitar 200 MW akan terpasang.

“Dan juga dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla juga diharapkan bisa mengatasi krisis listrik di Sumut,” ujarnya.

PLTP Sarulla pada 2007 sudah harus sudah difinalkan komitmen master dan persetujuannya antara PT PLN dengan kontraktornya yakni PT Medco Energi. Untuk itu, diharapkan pada 2008 konstruksi PLTP Sarulla sudah mulai dilaksanakan.

“Proyek PLTP Sarulla ini sudah lama terkatung-katung, karena rencana pembangunannya direncanakan tahun 1992.

Kami berharap proyek yang menggunakan panas bumi ini bisa dipercepat, sehingga krisis listrik di daerah ini bisa teratasi,” harapnya. (www.bainfokomsumut.go.id)

Sumatera Selatan Gubernur Prioritaskan Pembangunan Jalan Lintas Timur Gubernur Sumatera Selatan Ir Syahrial Oesman mengatakan ia akan memprioritaskan pelebaran dan pengaspalan jalan

Dari Sabang Sampai Merauke

LINTAS DAERAH lintas timur pada 2007 ini sebagai upaya kelancaran jalur transportasi Palembang – Rambutan menuju Kayu Agung.

"Selain itu, juga akan membangun pabrik Pengolahan Air Bersih (PAM) di Kecamatan Rambutan Banyuasin dengan alokasi dana Rp2 miliar," kata Gubernur Syahrial. Gubernur menilai perlunya segera diperlebar jalan Lintas Timur tersebut karena jalan itu merupakan jalan alternatif yang dibutuhkan untuk kelancaran transportasi perekonomian masyarakat, khusus jalur dari Kayuagung melintas kawasan Rambutan, Banyuasin menuju Palembang. (www.sumsel.go.id/hsn/toeb)

Riau Proses Akreditasi ISO Balai Labkes Riau Labkes Riau saat ini, telah memiliki peralatan yang cukup canggih sesuai dengan perkembangan teknologi, seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas hasil yang dapat dipercaya dan diakui secara nasional maupun internasional.

Karenanya, untuk mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, maka Laboratorium Kesehatan Provinsi Riau saat ini sedang dalam proses Akreditasi, yaitu ISO 17025.

“Mudah-mudahan pada tahun 2007 ini Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau sudah akan terakreditasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Dr Taswin Yacob pada acara Launching Alat Pemeriksaan Flu Burung, di Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kamis (22/2).

Taswin juga mengatakan, Balai Laboratorium Kesehatan Riau telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan melalui SK Menkes No 1586/MENKES/SK/XI/2005 sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Luar Negeri.

Laboratorium tersebut telah didukung dengan adanya tenaga dokter dan alat radiologi serta laboratorium yang telah memenuhi persyaratan dengan adanya SK Menteri Kesehatan ini.

Balai Laboratorium Riau merupakan salah satu unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Disamping itu merupakan rujukan pemerikasaan laboratorium klinis dan lingkungan.

Selain itu, Balai Laboratorium ini juga menjadi tempat penelitian, magang dan PKL untuk mahasiswa/mahasiswi di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. (www.bikkb.riau.go.id)

Jawa Timur Puluhan Hektare Tanaman Padi Terserang Hama Pengerek Batang Belum sempat menikmati tingginya harga

beras, kini petani di Kabupaten Situbondo malah menghadapi masalah baru karena puluhan hektare tanaman padi milik parapetani di 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji terserang hama penggerek batang. Akibat serangan hama tersebut, puluhan hektare tanaman padi banyak yang layu dan mulai mengering bahkan terancam mati.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, Ir. Sentot. S, baru-baru ini, mengatakan pihaknya akan segera turun ke lapangan, terkait adanya informasi tentang puluhan hektare tanaman padi yang terserang hama penggerek batang.

Salah satu cara mengantisipasi mewabahnya hama penggerek batang utamanaya kepada para petani yang tanamannya belum terserang agar segera menyemprotkan pestisida terhadap tanaman padi, sebelum hama tersebut menyerang padi yang mengakibatkan gagal panen.

Disamping itu para petani yang tersebar pada dua kecamatan itu diperkirakan akan mengalami kerugian biaya garap perhektarnya mencapai Rp3 juta pada musim tanam ini.

Melihat kondisi ini para petani berharap agar Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo segera memberikan penyuluhan kepada para petani guna mengantisipasi hama penggerek batang yang sangat meresahkan. (www.jatim.go.id)

Kalimantan Timur Penggalakan Program Kelapa Sawit Pemkab Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, terus menggalakkan program pembangunan kebun kelapa sawit, karena program ini merupakan integrasi dalam pengembangan kemitraan agribisnis antara perusahaan dengan koperasi sebagai inti dan plasma.

“Kemitraan itu akan memberikan tiga manfaat, yaitu kepastian investasi, kepastian hukum, dan jaminan sosial bagi masyarakat," kata staf ahli bupati Kutim Bidang Agribisnis Dr. Ir. Sukri Nur M. Si, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal inilah yang menjadi salah satu landasan pemikiran bagi pebisnis Sinar Mas Group (SMG) untuk memilih Kutai Timur sebagai daerah pilihan investasi perusahaan, tambahnya.

Hingga kini pembangunan kebun sawit inti SMG telah mencapai 16.000 hektare, yang tersebar di wilayah Kecamatan Kongbeng, Muara Wahau, dan Telen.

Pengembangan areal terus dilaksanakan untuk mencapai skala ekonomis pembangunan industri hilir kelapa sawit.

Saat ini sudah belasan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit Kutim melakukan kegiatan dilapangan. Mereka akan menghasilkan produk-produk turunan dari kelapa sawit seperti minyak goreng, margarin, sabun, dan biofuel. (www.kutaitimur.go.id)

Papua Mendagri Kunjungi Perbatasan Skouw Jayapura Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Ma’ruf, Selasa (20/2), mengunjungi perbatasan Skouw - Jayapura guna memantau persiapan rencana peresmian jalur lintas batas RI-PNG. Ma’ruf meminta masyarakat segera mempersiapkan perangkat-perangkat hukum guna mengaktifkan kawasan perbatasan Skow –Wutung.Menurutnya, perbatasan Skouw-Wutung yang telah dipersiapkan perlu ditangani secara profesional dan perlu dilihat potensi kerjasama antar negara tetangga, sehingga, pada 10-15 tahun mendatang daerah perbatasan itu menjadi pintu gerbang perekonomian antar kedua wilayah perbatasan.

“Perlu dibuat pula sentral pasar yang jaraknya tidak jauh dari lokasi perbatasan.

Saya tidak menginginkan di masa mendatang, kondisi serupa seperti kawasan perbatasan Entikong dialami oleh wilayah perbatasan Skouw-Wutung,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan persoalan utama yang belum dapat diselesaikan aparat pemda setempat adalah kepemilikan lahan di Papua yang dimiliki oleh sejumlah warga negara PNG. “Masih banyak warga PNG dengan mudah keluar masuk untuk bertani di wilayah Papua.

Bila dilihat dari sejarah, ada kesamaan suku antara warga di perbatasan Skouw (Papua) dan Wutung (PNG). Padahal sejak dahulu warga PNG yang memiliki lahan di Papua diminta untuk menyerahkan lahannya di Papua kepada sanak famili terdekat yang menjadi warga negara RI,” ujarnya.

Ditambahkannya, khusus masyarakat asli yang menetap di wilayah Skow dan Wutung, diberikan surat perjalanan bila hendak melintas di kedua wilayah tersebut, namun, bagi masyarakat pendatang yang hendak masuk wilayah itu harus menggunakan paspor.

Mendagri menilai kesiapan pihak Indonesia untuk melakukan pembukaan jalur lintas batas antara RI-PNG sudah hampir rampung 100 persen. Hal ini terlihat dari bangunan yang sebagian besar sudah hampir selesai.

Dengan dibukanya pintu lintas antara negara ini, Mendagri optimis tingkat perekonomian daerah akan tumbuh. Seiring dengan itu, diharapkan ikut menumbuhkan bidang perdagangan yang memacu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

“Pos lintas batas merupakan ruang multiguna. Apabila nantinya kita melakukan tukar-menukar komoditas antar kedua negara, maka ini dapat memacu pertumbuhan perekonomian, perdagangan, serta peningkatan pendapatan yang tentunya seiring dengan itu, kehidupan masyarakat di perbatasan akan lebih sejahtera,”tambahnya. (www.papua.go.id)

Maluku Utara

foto : asianimages.wordpress.com

Potensi Wisata Pantai Dodola Maluku

10

Jika menilik di peta Indonesia, sepintas pulau ini membentuk huruf “ k ”, disekeliling pulau ini bertebaran pulau-pulau kecil. Maluku Utara, itulah nama provinsi tersebut, terdiri dari kurang lebih 395 pulau, dan hanya 64 pulau yang telah di huni, sisanya merupakan pulau tidak berpenghuni.

Secara topografis wilayah Maluku Utara sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit, banyak di temui pulau-pulau vulkanis dan pulau karang.

Disekeliling pulau terhampar lautan luas, disebelah Timur berbatasan

dengan laut Halmahera, sebelah Barat dengan laut Maluku, sebelah Utara dengan Samudera PAsifik, dan sebelah selatan dengan laut Seram.

Di lihat dari bentuk geografis pulau Maluku Utara, bisa ditebak tempat wisata terbanyak dan menarik adalah pantainya.

Untuk dapat mengunjungi saatu persatu pantai di MAluku Utara akan memerlukan banyak waktu. Salah satu tempa wisata menarik adalah pantai di Pulau Dodola. Pulau ini merupakan salah satu pulau tanpa tuan, keasrian daerah ini bisa langsung terlihat, belum banyak sentuhan tangan-tangan manusia.

Untuk mencapai pulau ini kita akan menempuh jarak sejauh 16 Km dengan motor lokal dari Daruba. Pantai pulau Doruba ini akan langsung membuat wisatawan jatuh hati, hamparan pasir putih membingkai birunya hamparan laut. Gelombang pantai

yang tenang semakin meyakinkan wisatawan untuk menyelami keindahan pantai ini lebih dalam. Kondisi pantai yang tenang sangat sesuai untuk menyelam dan berenang, bahkan akan tetap seru walau hanya berjemur di sepanjang pinggir pantai. Di pinggir pantai, air terlihat biru muda dan semakin ketengah akan semakin biru.

Hamparan air biru transparan itu seakan memperlihatkan kehidupan bibir pantai.

Selain pantai Dodola dan pantai-pantai lainnya, masih banyak keindahan alam yang bisa di jadikan obyek wisata, meliputi peninggalan-peninggalan bersejarah dan tradisi kebudayaan peninggalan kerajaan Maluku Kie Raha, serta wisata bahari yang sangat memukau. Apalagi daerah ini sangat asli, jauh dari tangan manusia, belum lagi pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Sebagian besar pulau-pulau tidak berpenghuni tetap harus di lestarikan, potensi alamnya harus tetap bisa di jaga. (dw)

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

(T.Ty/mul)

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Promosi dan Sosialisasi Prospek PLTN Kadin bekerjasama dengan Japan External Trade Organization (JETRO) akan memulai pada tahapan-tahapan penggunaan PLTU, tapi secara komersial penggunaan tenaga nuklir itu akan dilakukan 2016, kata Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat pada seminar “Prospek Penggunaan Listrik Tenaga Nuklir” di Jakarta, Kamis (22/2).

Jadi tugas Kadin adalah mempromosikan dan mensosialisasikan prospek PLTN tersebut di masa depan melalui suatu rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan.

Di tempat yang sama Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) Soedyartomo Soentono menjelaskan, masalah PLTN sangat penting dan untuk itu Batan bekerjasama dengan DPR, karena proyek tersebut merupakan masalah bersama.Dikatakannya, pada dasarnya energi adalah kekuatan suatu negara, kalau tidak mampu mengadakan suplai energi yang berkelanjutan, maka akan sangat sulit bagi suatu negara untuk mampu menghidupi rakyat banyak, karena perlu industri, lapangan kerja, dan perkembangan ekonomi.

(T.Ef)

Departemen Pekerjaan Umum Pengembangan Kawasan Terpadu Dirjen Penataan Ruang Dep PU Hermanto Dardak di Jakarta, Jumat (23/2) mengatakan, untuk mengatasi beban ibukota Jakarta diperlukan pembangunan kawasan terpadu antara kota utama dengan kota satelit Bodetabek (Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi).

Dia menyebutkan, Jakarta sebagai kota utama yang memiliki daya tarik, membuat masyarakat berlomba ingin mengembangkan karirnya di sini, sehingga perlu dikembangkan kota-kota satelit di sekitarnya.

Menurut dia, tekanan terhadap kota Jakarta termasuk kemacetan lalu lintas akan sedikit terbantu jika saja kotakota di sekitarnya seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor bisa menjadi kota satelit yang mandiri. "Artinya sarana dan prasarana yang ada di Jakarta, juga tersedia di kota satelit, sehingga tidak semua aktivitas tertumpuk di pusat kota."

Jakarta dikenal sebagai kota yang padat penduduknya, selain itu saat ini Jakarta terpaksa menampung beban sekitar 600 ribu kendaraan, bila pengembangan kawasan terpadu tersebut dapat terwujud , maka masyarakat yang bekerja di kota utama tinggalnya di kota utama dan sebaliknya, sehingga beban itu dapat sedikit bisa berkurang, ujarnya.

Menurut Hermanto, penataan ruang kota hendaknya diarahkan agar kota menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, bisnis, industri dan permukiman. "Kawasan industri harus terletak di luar kota, perkantoran dan pertokoan juga dialokasikan tersendiri dan pada sepanjang jalan di perkotaan dilakukan penghijauan."

Yang takkalah pentingnya, kata dirjen, harus ditentukan area mana saja yang bisa dan yang tidak bisa dibudidayakan.

(T. Mf)

Kementerian Perumahan Rakyat Dana Rusunawa Dialihkan ke Program "Seribu Twin Tower" Sekretaris Menneg Perumahan Rakyat Noer Soetrisno dalam jumpa pers, di Jakarta, Kamis (22/2), mengatakan dana talangan ini sebenarnya untuk pembangunan 19 Twin Tower Pembangunan Rusunawa sebesar Rp154,2 miliar yang tersebar di 16 wilayah di Indonesia untuk program tahun 2007.

Namun, kata Noer, sesuai dengan instruksi Presiden maka dana talangan ini akan dialihkan untuk program “Seribu Twin Tower” dan program ini akan dilakukan pada tahun 2007 ini.

Program pembangunan Twin Tower ini akan diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, saat ini telah diusulkan sebanyak 183.000 kepala keluarga dengan prioritas utama sebanyak 70.000 KK. Sementara itu Dirjen Cipta Karya Dep PU Agoes Widjarnarko mengatakan saat ini pemerintah telah membangun Rusunawa di beberapa twin blok seperti Marunda yang peruntukan bagi warga yang tinggal di ruang milik jalan (Rumija) tol dan jembatan di Kali Jodo dan Kali Adem Jakbar, serta twin blok di Parung Panjang.

Namun kebanyakan masyarakat tersebut tidak memanfaatkan perumahan tersebut bahkan tetap tidak mau dipindahkan, sehingga Rusunawa tersebut masih kosong.

Menurutnya, bila lahan kawasan sungai milik pemerintah itu yang dihuni masyarakat, mau dipindahkan ke Rusunawa yang telah ada, tentu akan memudahkan pemerintah dalam mendirikan Rusunawa atau twin tower tersebut.

Disamping itu pemerintah juga merencanakan akan dibangun Rusunawa di Bidara Cina, Kampung Melayu, Manggarai, Tebet, Setia Budi Jaksel, Matraman Jaktim dan Menteng di Jakpus .

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(T.mf/Yr) ○ ○ ○

Departemen Perdagangan

Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok Operasi Pasar (OP) Beras yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini tak bisa dilepaskan dari Departemen Perdagangan. Pasalnya instansi yang dipandu Mari Elka Pangestu inilah yang mengembangkan mekanisme baru dengan meningkatkan jumlah titik OP. "Melalui penyaluran ke TNI/Polri dan PNS, permukiman penduduk, pedagang pengecer (pasar/kios/toko), pasar induk/pedagang grosir yang mempunyai jaringan pengecer," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Ardiansyah Parman.

Operasi Pasar hanyalah salah satu mekanisme untuk memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok termasuk beras oleh masyarakat kebanyakan. Pengaturan keran impor dan beberapa kebijakan lain juga digawangi oleh instansi yang berkantor di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat.

Bukan Hal Mudah Pengendalian harga bahan-bahan kebutuhan pokok bukan perkara yang mudah. Fluktuasi harga beras, gula, minyak goreng, telur, dan lainnya, sangat dipengaruhi hukum ekonomi, makin banyak permintaan sementara stok tipis akan melambungkan harga. Belum lagi ulah para spekulan yang cukup sulit untuk dihilangkan di tengah pasar yang bergerak bebas.

Dalam jangka pendek, Departemen Perdagangan selalu memperbaiki dan mengintesifkan pengawasan yang berkaitan dengan operasi pasar untuk menjaga stok.

Sementara itu, tak jarang instansi ini juga melibatkan pemerintah daerah guna memastikan pasokan dan

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007

foto : parsifoto : edw

kestabilan harga bahan-bahan pokok secara proaktif.

"Menurunkan harga susah-susah gampang, karena dalam otonomi daerah mereka juga punya kewenangan dan belum tentu pemda setuju keputusan pemerintah pusat 100 persen. Namun untuk implementasi upaya mengatasi lonjakan harga ini terus kita pantau," tutur Mari Elka Pangsetu.

Impor Beras Menteri Perdagangan Mari Pangestu dalam suatu kesempatan mengatakan, pemerintah tidak ingin harga beras terus melonjak sehingga memberatkan rakyat dan untuk itu harus punya stok beras dalam jumlah cukup yang bila diperlukan dapat digunakan dalam operasi pasar guna menstabilkan harga dan menjamin kecukupan suplai bagi masyarakat.

Untuk melaksanakan kebijakan pengamanan harga Departemen Perdagangan juga melakukan koordinasi dengan berbagai departemen terkait, mulai dari Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, serta Departemen Pekerjaan Umum.

Wajah Kita

Wabah Wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut.

Dalam epidemiologi, wabah adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang melampaui laju “ekspektasi” (dugaan), yang didasarkan pada pengalaman mutakhir.

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, pengertian wabah dapat dikatakan sama dengan epidemi, yaitu “berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka” (UU No 4/1984).

www.pikiranrakyat.com

Polri Polri Tempatkan Dokter dan Psikolog Pasca Bentrokan Poso Puluhan dokter dan belasan psikolog dari Kepolisian RI ditempatkan di Poso, Sulawesi Tengah, untuk memberikan pengobatan gratis dan terapi psikologis trauma pasca bentrokan atau kerusuhan Poso, demikian Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Anton Bachrul Alam mengungkapkan kepada pers di Jakarta, Kamis (15/2).

“Saat ini Polri sedang melakukan kegiatan bakti sosial dengan menempatkan sekitar 20-an dokter dan belasan psikolog di Poso,” katanya. Ke-20 dokter yang ditempatkan itu untuk melayani dan memberikan pengobatan secara gratis, sedangkan para psikolog ditugaskan untuk memberikan semacam terapi psikologis kepada masyarakat, keluarga para DPO maupun tersangka bukan DPO yang mengalami trauma akibat terjadinya bentrokan yang disertai penangkapan antara polisi dengan tersangka.

“Tim – tim dari psikolog mengingatkan keluarga DPO atau tersangka lain bukan DPO yang sedang ditahan. Mereka kan mengalami suatu trauma saat terjadi penangkapan. Dan ini diperlukan suatu solusi agar mereka bisa tenang,” kata Anton.

Selanjutnya, selain penempatan tenaga ahli, kerja bakti Polri juga melakukan perbaikan rumah – rumah penduduk, fasilitas – fasilatas umum yang bertujuan agar masyarakat bisa memanfaatkan kembali infrastruktur atau gedung – gedung tersebut.

Contoh wabah yang cukup dikenal adalah wabah flu burung yang terjadi di Asia dan wabah demam berdarah yang akhir-akhir ini melanda Indonesia.

Kalau kita menyimak berita di media massa, tak salah kalau dibilang bahwa tingkat kesakitan karena demam berdarah dengue (DBD) semakin meningkat. Bahkan di beberapa daerah, DBD sudah dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB), karena sudah membawa korban jiwa cukup banyak.

Mengapa penyakit DBD sampai meruyak menjadi wabah? Sebenarnya kalau mau menilik awal mulanya , pastilah disebabkan oleh mudahnya nyamuk Aedes Aegypti (nyamuk inilah yang menjadi biang kerok penyebaran DBD ke dalam populasi manusia dalam jumlah besar) berkembangbiak. Dan mengapa nyamuk mudah berkembangbiak? Tak lain karena manusia secara langsung maupun tidak langsung "menyediakan" media perkembangbiakan yang sangat "kondusif" bagi si nyamuk.

Selama ini kita kurang peduli melihat bejana berisi air teronggok, kaleng bekas berisi air hujan menumpuk tanpa tutup, bak dan tempayan air terbuka selama berhari-hari. Kita juga merasa biasa saja saat melihat ban mobil bekas tergeletak di jalanan, parit tergenang dalam waktu lama, atau yang sepele tempat minum burung berminggu-minggu tak diganti. Kita juga-karena berbagai keterbatasan--tidak segera mengeringkan wadah-wadah, ceruk-ceruk di permukaan tanah, genangan air di halaman, yang terendam banjir.

Padahal "kebiasaan" membiarkan air tergenang dalam keadaan terbuka dapat berakibat fatal, karena dapat dijadikan wahana bertelur nyamuk Aedes Aegypti, si pembawa maut.

Kita mungkin mahfum jika wabah demam berdarah bisa berjangkit di daerah yang baru saja dilanda banjir, karena di situ tentu banyak genangan-genangan air baik besar maupun kecil yang tidak segera dibersihkan.

Namun kita tentu tidak boleh membiarkan nyamuk Aedes Aegypti leluasa menyebar maut. Oleh karena itu, perlu usaha lebih keras bagi warga yang baru saja dilanda banjir untuk segera membersihkan lingkungan sekitarnya agar bebas dari genangan air sekecil apapun.

Di daerah yang tidak dilanda banjir pun, aktivitas pemberantasan sarang nyamuk (PSN) harus tetap digalakkan sepanjang waktu, sepanjang tahun. Jangan sampai karena lemah antisipasi lantas dilanda wabah yang mematikan ini.

Ada baiknya kita memetik pelajaran dari Novel "Sampar" (judul aslinya "La Peste") karya Albert Camus.

Dalam novel itu diceritakan bahwa wabah sampar (pes) yang melanda kota Oran sebenarnya berawal dari sikap penduduk kota yang cuek ketika bangkai tikus bergeletakan di seluruh penjuru kota.

Kita bukan warga Oran, kan?

11

foto : dn

Bendung Katulampa tak sulit untuk dikunjungi. Dari Jakarta, Bendung Katulampa dapat dicapai lebih kurang satu jam sedangkan dari Kota Bogor hanya butuh waktu lima belas menit menyusuri jalan beraspal yang cukup bagus.

Bendung Katulampa tepatnya berada di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Bangunan ini mulai dibangun tahun 1889 semasa Pemerintahan Hindia Belanda dan selesai pada tahun 1911.

Saat itu, Pemerintah Hindia Belanda ingin menjadikan bendung ini sebagai pos pengamatan debit air Sungai Ciliwung yang pada tahun 1827 sempat meluap dahsyat hingga merendam kawasan

"elit" Harmoni di Jakarta Pusat waktu itu.

Bendung ini juga difungsikan sebagai saluran irigasi. Di Katulampa, sebagian air Sungai Cili-wung dialirkan lewat pintu air ke Kali Baru Timur, sebuah saluran irigasi yang dibangun di saat yang sama.

Dari Bogor bagian timur, sungai buatan itu mengarah ke Jakarta melalui sepanjang sisi jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Cilangkap, sebelum bermuara di daerah Kali Besar, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dahulu, luas areal pertanian yang yang dialiri irigasi lebih kurang 5.000 hektar yang membentang dari Bogor hingga Jakarta.

Saluran irigasi yang ada mempunyai kapasitas maksimum sekitar 6.000 liter per detik.

Namun saat ini, persawahan yang dialiri oleh irigasi ini tidak sampai 100 hektar.

“Sampai tahun 1990, luas areal persawahan di Bogor dan Jakarta masih sekitar 2.414 hektar. Tetapi saat ini sawah hampir habis. Persawahan di Bogor dan Cibinong hanya tinggal 72 hektar. Di Jakarta malah sudah tak ada sama sekali,” ujar Andi Sudirman, seorang petugas Bendung Katulampa.

Apa yang dikatakan Andi tentu dimahfumi semua orang. Sebab kini di Jakarta kita tidak akan temukan lagi areal persawahan tersebut. Lahan persawahan luas yang dahulu dialiri air irigasi telah banyak yang beralih fungsi sebagai pusat perbelanjaan atau

Musim hujan bukanlah halangan bagi para penjaga pintu air untuk bekerja.

Di tengah situasi waspada dan harap cemas akan ketinggian muka air yang menjadi tanggung jawab mereka untuk mengamati dan melaporkannya. Kerap detikdetik yang menegangkan juga dihiasi sumpah serapah dari warga yang belum tahu betapa berat tugas yang mesti dijalani.

foto : dn

Sejak awal Oktober 2006 sampai Maret 2007, Andi (41 tahun) dan tiga petugas di Bendung Katulampa senantiasa siaga. Hal yang sama juga dilakukan Widodo (38 tahun)

yang bertugas menjaga pintu Air Manggarai.

Sekalipun mereka berada di tempat yang berjauhan, bendung Katulampa dan Pintu Air Manggarai namun seolah nasib mereka sama, harus mengamati ketinggian air agar dampak banjir dapat diantisipasi.

Mereka harus mengamati ketinggian air setiap jam selama 24 jam. “Jika tidak musim hujan kami juga tetap melakukan pengamatan, hanya saja tidak harus melaporkan ketinggian air ke Jakarta setiap jamnya,” ujar Andi.

Sementara itu, Widodo dan dua rekan nya yang di hari biasa bergantian jaga, harus masuk semuanya setiap hari sampai malam, saat ibukota dilanda banjir beberapa waktu lalu.

"Kita semua masuk untuk mengamati ketinggian muka air dan bersiap melaporkan hasil pengamatan yang ada," kata Widodo yang ditemui KomunikA. Serapah Warga Wajah lelah dan capek masih terlihat jelas sekalipun banjir telah berlalu hampir dua minggu. "Ya kalau dibilang capek ya capek. Tapi itu kan sudah menjadi tugas kita. Belum lagi kalau ada telepon dari beberapa warga yang kerap memaki kita," kenang Widodo.

Ada ratusan telepon kemarin yang menanyakan ketinggian muka air, baik dari kalangan media atau masyarakat biasa, aku Widodo.

perumahan.

Peringatan Dini Bendung Katulampa merupakan bangunan yang dibangun melintang di sepanjang Ciliwung dengan lebar lebih kurang 100 meter.

Bendung ini terdiri dari tiga bagian yaitu mercu bendung yang berfungsi sebagai landasan untuk menetapkan titik nol dalam pengukuran tinggi air. Serta, terdapat pintu air yang digunakan sebagai pengatur irigasi.

Ada pula pintu penguras yang berfungsi untuk menguras sedimen yang mengendap di muka bendung. Pintu ini hanya dibuka sesekali u n t u k m e n g hanyutkan sedimen lumpur di dasar sungai agar tidak terjadi pendangkalan.

Penetapan status di Bendung Katulampa di dasarkan p a d a ketinggian muka air.

Ketinggian 10-80 sentimeter statusnya adalah normal, ketinggian air 90100 sentimeter statusnya waspada, ketinggian air 110 170 sentim e t e r

Memang, sekalipun tugas yang mereka jalankan mungkin sepele bagi kebanyakan orang. Namun selalu menjadi pusat perhatian saat musim penghujan tiba. Terutama bagi warga Jakarta yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung.

Bagi Andi, penjaga Katulampa, hal paling tak mengenakkan adalah banyaknya masyarakat yang masih menganggap Bendung Katulampa fungsinya sama seperti Bendungan Jatiluhur atau Saguling. Padahal Katulampa hanya sebuah pengatur irigasi dan memonitor debit air.

“Disini (katulampa) bukan pengendali banjir, hanya monitoring saja. Sebagai peringatan dini untuk kemungkinan banjir di Jakarta,” jelas Andi.

Menurut Andi, pada saat banjir pihaknya dalam satu hari menerima tidak kurang dari 400 telepon. Sebagian penelepon menanyakan ketinggian pintu air, tetapi tidak sedikit juga yang mencerca dan menyalahkannya karena karena dianggap tidak mampu mengendalikan banjir.

“Saya jelaskan ke mereka dan saya persilahkan untuk berkunjung ke Katulampa,” ujar Andi yang harus bersabar ketika menerima telepon bernada marah ini.

"Kalau sudah sampai batas kesabaran, biasanya kita langsung menutup telepon yang isinya memaki kita," kisah Widodo.

Bahkan, tambahnya, kita tak hanya menghadapi orang yang lewat telepon.

Banyak pula warga yang datang untuk melihat langsung dan meminta pintu air

Bukan Penentu Banjir Andi menyesalkan beberapa pemberitaan media massa yang menyatakan Bendung Katulampa jebol, padahal yang terjadi hanya dibukanya pintu penguras.

“Jadi dibuka atau ditutup, pintu penguras tidak ada pengaruhnya. Air tetap akan mengalir ke Ciliwung, penutupan pintu penguras hanya untuk memudahkan

foto : dn

Matahari hampir tepat di atas ubun-ubun kepala ketika kami tiba di Bendung Katulampa.

Bangunan air yang hampir berusia seabad ini sering diandalkan untuk pengingat akan terjadinya banjir di kawasan Ibukota Jakarta

statusnya siaga 4. Ketinggian air 180 -240 sentimeter statusnya siaga 3 dan ketinggian air 250 sentimeter statusnya siaga 2.

Sedangkan status siaga 1 akan ditetapkan jika tinggi air sudah mencapai lebih dari 300 sentimeter.

Menurut Andi selama ia bertugas, luapan ketinggian air di Bendung Katulampa tertinggi mencapai 250 cm yang menyebabkan banjir besar di Jakarta pada tahun 1996, 2002 serta 2007. Berdasarkan catatannya untuk tahun 2007 ketinggian muka air 250 sentimeter sempat terjadi pada tanggal 2 Februari 2007 pukul 10.30 WIB.

pembacaan ketinggian muka air,” katanya.

Dijelaskan Andi Tinggi normal air Ciliwung adalah sampai batas 80 sentimeter, lebih dari itu artinya debit air mulai besar akibat hujan di daerah Puncak.

Jika tinggi air Ciliwung sudah mencapai 80 cm, penjaga Bendung Katulampa langsung menetapkan status waspada dan melaporkannya ke Jakarta. “Kami harus segera menginformasikannya karena dalam waktu 10-12 jam, air besar di Katulampa itu akan tiba di Jakarta,” jelas Andi. (doni)

Manggarai dibuka ketika banjir lalu.

Menghadapi semua itu tentunya butuh kesabaran ekstra untuk menjelaskan. "Saya sering meminta mereka melihat sendiri pintu air yang ada," kata Widodo.

Tak Sebanding Pekerjaan sebagai petugas Bendung Katulampa telah di jalani Andi selama 20 tahun dan selama itu pula dia hanya berstatus sebagai pegawai honorer dengan penghasilan sebesar 800 ribu perbulan.

Namun demikian Andi tetap bersyukur dengan apa yang di dapatnya. Dirinya juga selalu mengingatkan kepada petugas lainnya bahwa manjadi petugas bendung adalah sebuah kodrat yang harus di jalani dengan ikhlas.

Hal senada pun juga diakui Widodo, apapun tugasnya akan dijalani sekalipun dengan penghasilan yang pas-pasan.

Baginya pengabdian sebagai petugas bendung merupakan suatu ibadah. “Kami bisa saja mematikan telepon, tapi ada semacam tanggung jawab moral untuk tetap memantua dan meninformasikan ketinggian air. Pimpinan tidak mau mengerti apakah hari libur atau tidak,” ujarnya.

Andi, dan petugas bendung lainnya berharap informasi mengenai ketinggian muka air di Bendung Katulampa dapat bermanfaat. Utamanya untuk warga Jakarta yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung agar besiap-siap menghadapi kemungkinan banjir yang akn terjadi.

foto : dn

(doni/f)