Page 1


BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial

Perlu Komitmen Tegakkan HKI Malu, prihatin, sekaligus sedih. Itulah perasaan yang muncul saat pada tahun 2001 lalu Kantor Perwakilan Dagang Amerika (USTR) memasukkan Indonesia dalam posisi priority watch list alias negara yang diprioritaskan untuk diawasi dalam hal pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kendati tak sendirian, akan tetapi masuknya Indonesia dalam daftar kelompok "negara-negara pelanggar HKI" tak pelak mencoreng citra bangsa. Kesannya, bangsa Indonesia adalah bangsa penjiplak. Ini harus menjadi warning bagi kita semua, bahwa pelanggaran HKI bukanlah masalah sepele karena sudah mempengaruhi reputasi dan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia. Kita tahu, predikat buruk itu muncul akibat ulah orang-orang yang tak bertanggungjawab, yang dengan sengaja melakukan pelanggaran HKI untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun imbasnya, seluruh warganegara Indonesia turut kena getahnya. Dalam konteks hubungan internasional memang berlaku asas pars pro toto, sebagian untuk seluruhnya. Kelakuan sebagian warga bisa dianggap sebagai cerminan perilaku seluruh warganegara, kendati kenyataannya tidaklah demikian. Namun kalau kita cermati lebih dalam, warning USTR tersebut tidaklah berlebihan. Faktanya, pelanggaran HKI di tanah air memang tergolong tinggi. Ini tercermin pada laporan Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI tahun 2006, yang menyebutkan selama Januari-Desember 2006, Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah memproses perkara tindak pidana di bidang HKI sebanyak 124 perkara, dengan perincian pelanggaran hak cipta 78 perkara, pelanggaran merek 41, pelanggaran paten 2 dan pelanggaran desain industri 2 perkara. Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI mengakui, data itu hanya puncak dari gunung es. Yang tidak tampak atau belum terungkap jauh lebih besar. Bukti di lapangan menunjukkan, kendati penggerebekan oleh aparat kepolisian sudah sering dilakukan, namun keberadaan barang-barang hasil pelanggaran HKI masih marak di pasaran. Bukan karena kekurangsigapan aparat, namun karena modus operandi para pelanggar HKI dalam mereproduksi karya orang lain semakin lama semakin canggih dan nekat. Di sisi lain, teknologi modern membuat kemampuan para pelanggar dalam menjiplak karya orang lain secara ilegal meningkat dengan pesat, baik dari segi kecepatan maupun jumlahnya. Keadaan ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena dalam jangka panjang pelanggaran HKI dapat minimbulkan implikasi buruk pada perekonomian nasional. Bahkan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu mengingatkan, pelanggaran HKI dapat menyebabkan economic lost karena banyak karya intelektual anak bangsa yang hilang. Dalam jangka panjang, pelanggaran HKI juga dapat menjadi bom waktu, suatu saat minat bangsa Indonesia untuk berkreasi dan mencipta akan turun, karena tidak adanya jaminan karya mereka akan terlindungi dari tindak pelanggaran HKI. Rendahnya minat masyarakat untuk mengurus HKI, terutama hak cipta dan paten, juga menjadi permasalahan tersendiri. Akibat terlalu lama dibiarkan tanpa lindungan hak cipta dan paten, beberapa karya "monumental" anak bangsa ternyata telah dipatenkan oleh orang asing. Batik dan tempe adalah contoh kasus, dimana paten dua produk yang di Indonesia dianggap sebagai milik umum (public domain), ternyata telah didaftarkan oleh orang-orang dari luar Indonesia dan diakui sebagai milik mereka. Sungguh ironis, pemilik karya yang sesungguhnya (bangsa Indonesia) justru tidak dianggap sebagai pemilik karena keteledoran dalam mengurus HKI. Akibatnya, ke depan mungkin kita tak lagi bisa memproduksi batik dan tempe semau-maunya, karena bisa-bisa kita dituding sebagai pelanggar HKI oleh orang yang mendaftarkannya. Berbagai contoh kasus di atas hendaknya menyadarkan kita terhadap pentingnya komitmen dalam penegakan HKI. Bukan saja komitmen tentang pemberantasan dan sanksi hukum bagi para pelanggarannya, akan tetapi yang lebih utama adalah komitmen masyarakat untuk mendaftarakan ide dan hasil karya mereka ke Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM. Jika komitmen ini harus dipegang teguh, diikuti dengan penegakan hukum secara integral, kita percaya ke depan kita dapat keluar dari daftar "negara-negara pelanggar HKI". Saat ini predikat priority watch list sudah turun menjadi watch list saja. Bisakah dalam waktu dekat kita terbebas dari embel-embel yang memalukan itu? Komitmen kita akan menjadi batu ujinya.*

RANA

Diterbitkan oleh:

IPDN Pendidikan yang Melebihi Militer Kasus kematian praja IPDN Clif Muntu, menambah panjang daftar hitam penjalan instansi pendidikan tersebut. Sudah sejak lama di kampus tersebut terjadi kekerasan yang mengakibatkan kematian. Namun baru setelah tahun 2000 ada yang berani mempublikasikannya. Hingga saat ini, pada instansi yang berbasis militer sekalipun hal itu tidak pernah terjadi, kalaupun ada kekerasan sifatnya benarbenar mendidik, bukan balas dendam senior terhadap juniornya. Pendidikan militer memang bersifat keras dan disiplin, namun tidak pernah berujung pada kematian. Jadi apa yang terjadi di IPDN sudah melebihi militer. Praja IPDN kelak diharapkan mampu menjadi kader pemimpin bangsa yang demokratis dan mampu menjadi pengayom masyarakat dengan sikap lemah lembutnya. Karena itu seyogyanya pendekatan kekerasan harus dibuang jauh-jauh dari lembaga ini. Mudah-mudahan pemerintah segara mengambil tindakan nyata agar peristiwa kematian akibat kekerasan di lembaga pendidikan tidak pernah terjadi lagi. Sewajarnya lembaga pendidikan menghasilkan manusia yang berkualitas baik secara fisik maupun mental, bukan lembaga penyiksaan dan ajang balas dendam senior ke junior. Adya Wisnu Jl. Garuda I No. 175 Kel. Jakasampurna Bekasi Barat - Jawa Barat

Prihatin Pelanggaran Hak Cipta Beberapa tahun lalu saya jalan-jalan di sekitar Jl Tunjungan Surabaya. Saya lihat di sana banyak CD jenis MP3, VCD musik dan film dan juga DVD. Dilihat dari kemasan, gambar sampul, dan cetakan labelnya, jelas kalau barang-barang itu tidak asli. Anehnya, kok dibiarkan dijual bebas? Padahal jelas itu melanggar hak cipta. Yang memprihatinkan, film porno baik yang dalam maupun luar negeri dijual bebas secara terbuka, dengan harga yang sangat murah pula. Saya sempat melihat seorang anak SMA (saya lihat dari seragamnya) membeli tiga keping VCD porno dengan harga hanya Rp10.000. Saya tidak tahu sekarang masih begitu apa tidak. Yang jelas pelanggaran hak cipta semacam itu jika dibiarkan bukan saja merusak perekonomian, namun juga sangat merusak moral. Mohon perhatian pemerintah. Sukandar Pensiunan Pegawai Deppen sukandar@yahoo.com

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

To the point saja: bagaimana cara mendaftarkan hak cipta dan hak paten? Saya punya temuan yang menurut saya orisinil dan perlu perlindungan hukum, tapi mau mengurus hak cipta dan patennya tidak tahu caranya. Trus pengurusannya lama dan biayanya mahal apa tidak ya? Soalnya di negara kita ini, ngurus yang begitu-begitu biasanya lama karena prosedurnya berbelit-belit dan biayanya mahal. Energi kita habis hanya untuk ngurus saja. Mohon bantuan redaksi KomunikA, bagaimana caranya saya mengurus hak cipta dan paten, yang cepat, mudah dan murah. Thanks. rahardja_bdg@yahoo.com Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu membuka "Workshop on Accelerating Economic Regulatory Reform: Indonesia and International Experience" di Jakarta,10 April 2007. foto: www.depdag.go.id

2

Anda bisa mendaftar melalui website milik Ditjen HKI, Dephukham, dengan alamat http//www.ipdl.dgip.go.id.

Foto : gun, ddt, edw. Desain: Ahas

Bagaimana Mendaftarnya?

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 07/Tahun III/April 2007


PEREKONOMIAN

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Turunkan Risiko, P

Investasi

foto : dok komunika

emerintah berupaya menurunkan peringkat risiko berusaha di Indonesia, dari posisi 135 menjadi peringkat 75 dalam dua tahun. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pembenahan menyeluruh dalam prosedur dan biaya berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi waktu enam bulan kepada departemen terkait untuk segera menyelesaikan berbagai masalah pokok yang selama ini oleh dunia usaha dianggap menghambat kelancaran sektor tersebut. “Kesulitan berusaha di Indonesia untuk saat ini masih di atas rata-rata, karena itu pemerintah harus mempunyai target tahunan agar kemudahan dalam berusaha di Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Wapres kepada pers usai memimpin rapat terbatas tentang reformasi birokrasi dan peningkatan peringkat Indonesia dalam doing business di kantor Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta, akhir Maret lalu. Kesulitan berusaha tersebut mulai dari memulai usaha, membayar pajak, penyelesaian sengketa, sampai dengan tenaga kerja. Wapres mengharapkan dalam dua tahun mendatang posisi Indonesia paling tidak bisa berada di posisi 75. “Memang masih di atas Malaysia dan Singapura, tetapi sudah mendekati mereka,” ujar Jusuf Kalla. Wapres mengakui proses perijinan berusaha di Indonesia saat in masih berliku. Dibutuhkan 100 hari bagi seorang pemula untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. “Kita harus menekan itu menjadi 30 hari. Kalau anda ingin mendirikan usaha di Indonesia cukup 30 hari,” tegas Wapres. Target perbaikan peringkat ini merupakan salah satu hasil rapat terbatas di kantor Menpan yang langsung dipimpin oleh Wapres. Bahkan, secara khusus telah dibentuk tim

Edisi 07/Tahun III/April 2007

ad hoc yang diketuai oleh Meneg PAN, Taufiq Effendi, sedangkan ketua harian dijabat oleh kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M Lutfi. Tim ini akan bertanggungjawab untuk melakukan serangkaian perbaikan birokrasi sehingga dapat memangkas sejumlah prosedur, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi terkait dengan perijinan penanaman modal dan bisnis di Indonesia. Saat ini untuk memulai sebuah usaha baru proses panjang harus dilalui, mulai dari akte pendirian oleh notaris sampai pada ijin dari camat dan walikota untuk memulai usaha. Jika ingin mendirikan perusahaan setidaknya dibutuhkan 12 langkah perizinan. Panjangnya langkah birokrasi ini juga terjadi ketika seorang pengusaha akan membayar pajak, setidaknya dibutuhkan 135 hari. Lutfi mengatakan salah satu penyederhanaan yang akan dilakukan adalah pemberian wewenang yang lebih besar pada notaris dalam pengurusan pendirian perusahaan. Nantinya pengurusan nama, penandatanganan akta pendirian, keterangan domisili, nomor pokok wajib pajak, hingga izin perdagangan dapat diurus oleh notaris. Sedangkan mengenai peraturan daerah terkait masalah otonomi, Lutfi menjelaskan bahwa berbagai peraturan yang selama ini dirasa memberatkan dalam investasi akan diperbaiki dan disesuaikan semangat otonomi daerah. Perbaikan iklim investasi ini sangat perlu dilakukan karena investasi merupakan salah satu motor penggerak pembangunan nasional. “Faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan, mengurangi penganguran dan angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan investasi,” tegas Wapres. Butuh Investasi Rp 989 Triliun Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,

imagebank

Genjot

mengungkapkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3%, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan investasi sebesar 12,3% atau setara dengan Rp989 triliun. Dengan kebutuhan pembentukan modal yang sangat besar tersebut, ia berharap pembentukan modal 35% dapat didorong oleh pengeluaran pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan sektor publik lainnya. Sedangkan sisanya, Dia berharap dapat terdorong dari sektor perbankan. Namun rasanya hal ini sulit dilakukan melihat berdasarkan perhitungan sementara sektor perbankan hanya dapat menyumbang sekitar Rp96-100 triliun. Keterbatasan sektor perbankan utamanya disebabkan karena rasio pinjaman (loan to deposit ratio) yang hanya bergerak di kisaran 6570%. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan pada sektor manufaktur juga mengalami kendala. Dalam dua tahun terakhir sektor ini hanya mampu tumbuh sebesar 4,6-4,7%. Pertumbuhan ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pada masa sebelum krisis tahun 1998 yang mencapai 8%. “Oleh karena itu, investasi di

sektor manufaktur harus tumbuh pada kisaran 7% atau sesuai dengan perkiraan pemerintah sebesar 7,2%,” ujar Mulyani. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen butuh pertumbuhan investasi riil 12,69 persen atau senilai Rp940 triliun. Namun, jika target pertumbuhan yang ingin di capai sesuai dengan target pemerintah yakin 6,3 persen maka dibutuhkan investasi 14,4 persen. “Sementara hingga akhir triwulan pertama ini tanda-tandanya belum begitu jelas, terlihat dari kredit pun belum belum naik signifikan,” kata Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah. Untuk itu, menurut Abdullah, Bank Indonesia telah menyiapkan tiga skenario pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5,7-6,3 persen. Skenario pertama yaitu skenario pesimistis dengan kisaran 5,3-5,7 persen. Kemudian skenario kedua yakni skenario medium yakni 5,7-6,0 persen dan skenario ketiga yakni skenario optimistis dengan kisaran 6-6,3 persen. Burhanuddin mengungkapkan terdapat empat pelaku ekonomi yang dapat membawa perekonomian bergairah dan bergerak dinamis sehingga pertumbuhan ekonomi optimal dapat tercapai. Keempat pelaku ekonomi tersebut adalah pemerintah, swasta, BUMN dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Abdullah mengingatkan pemerintah, untuk UMKM sebaiknya pemerintah tidak terlalu berfokus pada pertumbuhannnya semata, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatankemampuan KUKM dalam penyerapan tenaga kerja. Burhanuddin mencontohkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen diperlukan dukungan dari dana perbankan sebesar Rp 105,9 triliun atau 11,3 persen dari total kebutuhan Rp 940 triliun. Sementara itu, sumber pembiayaan lain yang juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, berasal dari kontribusi pemerintah dalam investasi 2007 yang diperkirakan mencapai Rp185 triliun atau 19,7 persen. Sementara dana eksternal sebesar 34,6% dengan nominal Rp325,2 triliun. Sedangkan cadangan devisa, lanjut Abdullah, hingga akhir tahun diperkirakan terus meningkat seiring dengan kondisi makro yang kondusif. Hingga akhir tahun cadangan devisa diperkirakan mencapai US$51,7 miliar. Melihat situasi yang ada, pencapaian target pertumbuhan investasi sebesar 2007 bukanlah persoalan yang mudah. Jika dilihat dari pertumbuhan investasi tahun lalu yang hanya 2,91% atau jauh di bawah pertumbuhan investasi tahun 2005 sebesar 10,8%. Maka sangat diperlukan kerja keras dari berbagai pihak. Sinergi pemerintah, bank sentral dan swasta dalam menggerakkan perekonomian tahun ini mutlak diperlukan. (don)

3


POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Damai Untuk Negeri

1001 Malam Dukungan Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung membuka konferensi tersebut, Selasa (3/4) petang. Dalam sambutannya Presiden mengatakan bahwa Indonesia mendukung semua upaya untuk Deklarasi Bogor merupamencapai keadilan di Timur Tengah. kan butir-butir pemikiran para ulaKarena itu Indonesia mencoba ma yang hadir dalam Konferensi Interuntuk menjadi tuan rumah dalam nasional Pemimpin Umat Islam Untuk Rekonmencari solusi untuk masalah siliasi Irak. Konferensi ini merupakan langkah awal Irak. mencari solusi penyelesaian konflik di Irak. Inti Presiden telah menyakdeklarasi antara lain mendesak pasukan koalisi AS sikan tragedi kemanusiaan segera keluar dari Irak, dan selanjutkan ditempatkan yang terjadi di Irak sejak empasukan perdamaian dari negara-negara anggota OKI. pat tahun terakhir diduduki Konferensi juga mendesak umat Muslim Irak baik Syi’ah oleh pasukan koalisi yang mapun Sunni untuk menyadari fitnah yang sengaja dipimpin Amerika Serikat. dihembuskan oleh musuh guna mengadu domba Menurut Presiden Indonesia sesama Muslim, mengutuk segala bentuk sebagai negara dengan umat terorismae dan fanatisme, menghimbau dunia muslim terbesar di dunia sangat internasional untuk serius mendorong peduli dengan masalah di Irak dan kelompok-kelompok yang dunia Islam, oleh karena itu Presiden berseteru agar segera berharap Indonesia dapat membawa melakukan kedamaian dan rekonsiliasi di Irak. “Ini adalah panggilan Islam dan UUD 1945, panggilan untuk perdamaian dan keadilan sosial di seluruh dunia dan ini sesuai entari beranjak ke peraduan, dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang kumpulan awan mendung di bebas dan aktif,” kata Presiden. Indonesia sendiri telah berperan aktif dakejauhan tak menghapus keindahan senja di kota hujan. Sore itu, jalanan lam berbagai misi perdamaian PBB sejak krisis di Kota Bogor tampak padat. Di sekitar di Suez pada tahun 1955. Pada akhir bulan Istana, puluhan kendaraan merambat, “Biasa- ini Indonesia juga akan menjadi tuan rumah nya kalau begini ada acara di istana” kata pertemuan antara pemimpin Hamas dan baMaman (33), sopir angkot yang sehari-hari dan Eropa di Istana Bogor. “Kita berkumpul

M

Masalah di Irak dapat diselesaikan melalui cara-cara halus karena penyelesaian masalah dengan kekerasan hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan situasi. Pertarungan antara pikiran dan perasaan tidak dapat diselesaikan menggunakan persenjataan dan bom. “Bangsa Irak membutuhkan rekonsiliasi nasional, lebih banyak dialog dan penyelesaian masalah serta membutuhkan semangat dan panduan dari para pemimpinnya,” kata Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta ulama untuk memiliki peran vital dalam proses rekonsiliasi di Irak, karena banyak contoh konflik di masa lalu dapat diselesaikan dengan adanya keterlibatan mendalam para pemimpin agama. “Ulama memainkan peranan unik karena dapat didengar oleh para umat di Irak yang saat ini tidak hanya menderita tetapi sekaligus juga membutuhkan bimbingan spiritual dan kebijaksanaan”, kata Presiden. Selain itu, proses rekonsiliasi memerlukan sejumlah persyaratan seperti penahanan diri terhadap keinginan membalas kesalahan di masa lalu dan tindakan untuk memaafkan. Lebih jauh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keyakinannya bahwa para ulama akan lebih dapat diterima oleh warga Irak daripada kekuatan asing dalam proses penyelesaian konflik Irak. “Oleh karena itu saya mendesak para ulama agar turut berkontribusi mewujudkan perdamaian dan harmonisasi di Irak,” katanya. Para ulama tentu diharapkan dapat mendorong dialog berkelanjutan menuju rekonsiliasi dan saling memaafkan tidak hanya demi kepentingan negara tetapi juga umat Islam.

foto : edw

Bukan Konflik Sektarian Presiden juga menilai, konflik yang terjadi di Irak bukan disebabkan oleh permasalahan mendasar antara kelompok Sunni dan Syiah. “Sebagian besar pengikut dua Asisten Sekretaris Jenderal OKI Bidang politik Izet Kamil Mufti, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Konferensi kelompok Internasional Para Pemimpin Islam untuk Rekonsiliasi Irak di Istana Bogor, Selasa (3/4). Konferensi ini menghasilkan Deklarasi u t a m a Bogor yang berisi komitmen tentang langkah dan upaya guna penciptaan perdamaian di Irak. umat Islam itu dahulu hidup pemelewati seputaran Istana Bogor. “Entah ada di sini atas nama perdamaian dan harapan nuh damai dan harmonis di Irak. Mereka dadengan berbagi pengalaman dan ide-ide unpat mewujudkan itu kembali,” kata Presiden. acara apa,” imbuhnya sembari tetap siaga mengendalikan angkotnya yang padat penum- tuk dapat menemukan jalan bagi rekonsiliasi Menurut Presiden, warga Irak dapat kembali Irak,” tegasnya. melakukan dialog dan belajar mempercayai pang. Peran Aktif Ulama satu sama lain sehingga dapat terhindar dari Maman tak tahu, sore itu di Istana Bogor Empat tahun sudah invasi Amerika Se- para provokator dan kembali memperkuat puluhan pemimpin dunia Islam berkumpul. Indonesia memang menjadi tuan rumah rikat ke Irak. Situasi dan kondisi keamanan persaudaraan di bawah bimbingan para pe“Konferensi Internasional Pemimpin Umat di Irak tak kunjung pulih, bahkan cenderung mimpin umatnya. “Saya mendorong para ulama untuk berIslam Untuk Rekonsiliasi Irak”. Konferensi ini semakin tak menentu. Gejolak kekerasan diselenggarakan bersama dua organisasi Islam justru bertambah dan sudah semakin meluas peran aktif dalam membangun perdamaian terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama seolah menjadi konflik antara kelompok ma- dan harmoni di Irak. Para ulama dapat mendorong dan menciptakan dialog untuk rekon(NU) dan Muhammadiyah. Selama dua hari syarakat Syiah dan Sunni. Data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) siliasi dan saling memafkan yang tidak hanya (3-4/4) para pemimpin Islam berupaya mencari solusi nyata guna menyelesaikan masalah tahun 2006 telah mengakibatkan 34.000 menjadi keuntungan bagi Irak tapi bagi sedi Irak yang kini seolah berkembang menjadi orang terbunuh, 37.000 orang luka-luka, dan luruh umat Muslim. Ulama dapat menyediakan 471.000 orang kehilangan tempat tinggal. pandangan, kearifan, dan seruan untuk sepertikaian kelompok Suni-Syi'ah.

4

luruh umat manusia, yang dapat menjadi dasar bagi perdamaian jangka panjang di Irak. Saya percaya, nasihat dari para ulama akan dapat lebih mudah diterima bagi warga Irak,” ujar Presiden. “Kita tidak boleh berhenti untuk mencari solusi dan mengabaikan komitmen untuk menjaga perdamaian Islam. Kita harus dapat menjaga hubungan dengan dialog dan kerjasama, tidak peduli seberapa berat halangannya,” tegas Presiden. Sementara itu menurut Alwi Shihab, salah seorang ketua dalam konferensi tersebut, Ulama harus didorong untuk menghentikan konflik sektarian Sunni-Syiah di Irak. Mereka harus memberikan pencerahan terhadap politisi Irak. “Ulama harus memberi pencerahan kepada politisi bahwa masalah agama tidak perlu menjadi pertentangan,” ujarnya. Menurutnya, para ulama harus kembali mengingatkan, apa pun mashabnya,umat Islam itu bersaudara. Dia berharap pertemuan di Istana Bogor dapat melahirkan suatu rekomendasi solusi nyata bagi konflik di Irak. Deklarasi Bogor Rabu (4/4), Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi menutup “Konferensi Internasional Pemimpin Umat Islam Untuk Rekonsiliasi Irak” di Bogor. Para ulama dunia yang berkumpul di Bogor menghasilkan rekomendasi bagi rekonsiliasi di Irak yang tertuang dalam “Deklarasi Bogor”. Salah satu poin penting yang dihasilkan adalah pemintaan agar AS menarik pasukannya dari Irak. Rekomendasi para ulama yang dituangkan dalam Deklarasi Bogor dibacakan oleh perwakilan dari Yordania Abdul Salam Al Abadi. Selain itu dalam pernyataan tersebut para ulama juga mengimbau umat Islam agar selalu percaya kepada Allah dan menjunjung tinggi hukum Islam tanpa membedakan antara Syiah dan Sunni. “Sebagaimana yang kita sepakati dan percayai bahwa perpecahan hanya akan menyulitkan perjuangan, oleh karena itu kita harus menjaga persatuan antara pemeluk agama Islam dalam menghadapi berbagai tantangan rakyat Irak,” katanya. Selain itu, para peserta konferensi sepakat bahwa konflik di Irak tidak dapat diselesaikan secara militer karena justru elemen penting penyelesaiannya adalah melalui rekonsiliasi antara berbagai kelompok di Irak. Wapres juga berharap agar konferensi tersebut dapat menemukan jalan terbaik bagi terwujudnya perdamaian di Irak, karena permasalahan di Irak sangat kompleks dan menyangkut berbagai hal mulai dari ekonomi, politik, dan militer. Namun, yang paling penting adalah bagaimana umat Islam, terutama di Irak, dapat bersatu untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara baik. Dalam kesempatan ini Wapres kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu dan mendorong proses perdamaian di Irak. *** Senin (9/4), pagi-pagi sekali seperti biasa Maman mulai narik angkot. Udara pagi kota Bogor yang sejuk dan basah mulai bercampur dengan asap kendaraan bermotor seiring dengan dimulainya aktivitas pada hari itu. Sambil mencari penumpang Maman menghidupkan radio mobilnya. “Sebuah Bom Kembali Meledak di Irak….” begitu salah satu berita yang ada di radio pagi itu. “Konferensi Internasional Pemimpin Umat Islam Untuk Rekonsiliasi Irak” telah berakhir sementara konflik dan kekerasan di Irak masih terus terjadi. Memang tidak bisa serta-merta untuk bisa menghentikan konflik dan aksi kekerasan di Irak, apalagi hanya dengan suatu konferensi saja, tetapi setidaknya hasil dari konferensi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu awal untuk meniti damai di negeri 1001 malam tersebut. Semoga! (hbk)

Edisi 07/Tahun III/April 2007


KESRA

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Mencegah Bara, S

eiring dengan pergantian musim, permasalahan alam pun berubah. Jika sekarang orang berkutat dengan permasalahan banjir dari hujan deras yang turun sporadis, beberapa waktu yang lalu, Indonesia disibukkan dengan ’banjir’ asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. “Sepanjang tahun 2006 tercatat tak kurang 5.000 titik panas di Kalimantan dan 4.000 titik panas di Sumatera,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, beberapa waktu lalu. Titik bara itu tak sebatas dari hutan, namun justru lebih banyak muncul dari lahan masyarakat dan perkebunan. Kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2006 bisa dikategorikan sebagai kebakaran terhebat kedua sepanjang abad 21 setelah kebakaran di tahun 1997. Sejumlah permasalahan pun timbul. Yang paling mendapat perhatian adalah meluasnya kabut asap hingga ke negara tetangga, yakni Malaysia, Singapura dan Thailand, sehingga menyebabkan gangguan pada aktivitas transportasi, turisme dan ekonomi. Tidak hanya itu, penurunan keanekaragaman hayati, bahkan perubahan iklim global juga terjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Rencanakan Sejak Dini Walaupun saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia masih diguyur hujan, namun pemerintah sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. “Target pemerintah, tahun 2007 ini jumlah hotspot turun hingga 50 persen,” kata MS Kaban, Menteri Kehutanan dalam jumpa pers usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, beberapa waktu lalu. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah menangani bencana asap yang mulai meresahkan seiring isu polusi dan perubahan iklim yang mulai meresahkan berbagai kalangan. Dengan menggandeng Kepala Daerah, Pemerintah Pusat (melalui Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pertanian) akan melakukan upaya komprehensif untuk mempercepat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yang tertuang dalam Rencana Aksi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Permasalahan Asap Lintas Batas. “Rencana aksi ini diformulasikan pada workshop nasional, 1 November 2006 lalu sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri LH

4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand di Pekanbaru,” jelas Masnellyarti Hilman, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, Nelly menjelaskan, Rencana Aksi ini meng- cover enam bagian penting, yaitu pencegahan (termasuk manajemen lahan gambut), penekanan api dan rehabilitasi, surveilans, penegakan hukum, sistem peringatan dini serta kerjasama regional dan internasional. Berdayakan Masyarakat Upaya pencegahan. Itulah stressing point dari rencana aksi ini. Mengutip pepatah lama “Mencegah lebih baik dari mengobati”, Nelly menegaskan, walaupun porsi besar anggaran masih diberikan pada penekanan titik api, namun pencegahan harus mendapat perhatian yang lebih besar. “Kalau tidak dicegah, api kemungkinan bisa meluas dan lebih besar, itu yang sulit untuk dipadamkan”. Pencegahan dilakukan dengan mengadakan monitoring titik panas atau hotspot via satelit, observasi perusahaan, membangun suatu stasiun monitoring kualitas udara dan yang paling utama adalah pemberdayaan masyarakat yang bertujuan penggunaan teknik buka lahan tanpa bakar dan menghindari teknik tebang bakar yang selama ini digunakan. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat adalah melalui sosialisasi untuk mengenalkan zero burning technique. Agustus 2006, Kementerian LH telah secara aktif melakukan kampanye zero burning technique di 4 Kabupaten di Riau, yaitu Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis dan Kota Dumai. Hasilnya cukup efektif, secara umum hotspots di desa tempat kampanye dilaksanakan berkurang secara signifikan. “Namun memang upaya semacam ini perlu dilakukan secara intensif dan memerlukan alokasi sumber daya yang besar,” kata Nelly. Konsep pemberdayaan masyarakat juga dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan. Bukan rahasia lagi bahwa kebanyakan pembuka lahan yang menggunakan teknik tebang bakar adalah warga miskin. Pembukaan lahan secara tradisional seperti ini dipercayai dapat menghasikan lahan subur tanpa biaya besar. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan bantuan teknis, termasuk bantuan peralatan teknis dan

Lahan Gambut, Penyimpan Potensi Api Hampir 70 persen kebakaran hutan dan lahan ditemukan di kawasan lahan gambut. Gambut sangat mudah terbakar saat ekosistemnya terganggu, yang kebanyakan dipicu oleh aktivitas pembalakan liar dan pembangunan kanal untuk mengalirkan kayu. Hutan pada lahan gambut mempunyai peranan penting dalam penyimpanan karbon (30% kapasitas penyimpanan karbon global dalam tanah) dan moderasi iklim sekaligus memberikan manfaat keanekaragaman hayati, pengatur tata air, dan pendukung kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki 20 juta ha lahan gambut yang terutama terletak di Sumatera (Riau memiliki 4 juta ha) dan Kalimantan. Pondasi utama dari lahan gambut yang baik adalah air. Bila terjadi pembukaan hutan gambut maka hal ini akan mempengaruhi unit hidrologinya. Dengan sifat gambut yang seperti spons (menyerap air), maka pada saat pohon ditebang dan lahannya dibuka, tanah gambut yang sifatnya hidropobik tidak akan dapat lagi menyerap air dan kemudian mengering. Dalam proses ini, terjadilah pelepasan karbon dan sekaligus mengakibatkan lahan gambut rentan terhadap kebakaran yang pada gilirannya dapat menyumbangkan pelepasan emisi karbon lebih lanjut. Menurut Data Kementerian Lingkungan Hidup, diperkirakan lahan gambut di Riau saja menyimpan kandungan karbon sebesar 14.605 juta ton. Bila pembukaan lahan gambut dibiarkan apalagi diikuti dengan pembakaran hutan dan lahan, maka dapat dibayangkan berapa banyak karbon yang terlepas ke atmosfer dan pemanasan global ataupun perubahan iklim menjadi lebih cepat terjadi sekaligus dampak ikutan seperti asap dan lainnya akan terus dirasakan oleh masyarakat setiap tahunnya. (ids/wwf.or.id)

Edisi 07/Tahun III/April 2007

foto : goen

Meredam Asap pinjaman lunak. “Akan ada sistem insentif bagi masyarakat yang melaksanakan teknik zero burning untuk lahan pertanian,” kata Nelly. Insentif yang ditawarkan, tambahnya, berupa dana bergulir, pemberian bibit, pupuk, dan peralatan lainnya. Sehingga diharapkan dengan reward ini, masyarakat terpancing untuk ’hijrah’ ke teknik buka lahan tanpa merusak lingkungan. Galang Dana melalui Kerjasama Tantangan penanganan bencana asap lintas batas membutuhkan aksi konkrit secara serentak, yang jelas tidak mudah dan jauh dari murah. Pelaksanaan rencana aksi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di tahun 2007, membutuhkan dana operasional Rp600 milyar, kata Nelly, belum lagi dana untuk akselerasi rehabilitasi hutan dan lahan yang akan membutuhkan trilyunan rupiah. Saat ini pemerintah sudah memiliki separuh dana operasional yang tertuang dalam APBN dan APBD. Lalu sisanya bagaimana? “Inilah pentingnya dukungan internasional dan kerjasama antarnegara,” jelas Nelly. Hingga saat ini, Indonesia dan negaranegara ASEAN berupaya menggalang kemitraan dengan masyarakat internasional, lembaga donor internasional dan regional. Tercatat pemerintah Belanda dan Singapura telah menjajaki kemungkinan kerjasama dengan daerah yang rawan kebakaran, seperti Kalimantan Tengah dan Jambi. Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin memastikan Singapura siap membantu penanganan kebakaran hutan di Propinsi Jambi. Bantuan ini nantinya akan digunakan untuk meneliti dan mengembangkan master plan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi Regency, sebagai pilot project. Sedangkan untuk Kalimantan Tengah, pemerintah Belanda akan membantu mengembangkan master plan untuk rehabilitasi proyek pembukaan 1 juta hektar lahan gambut menjadi sawah padi (Mega Rice Project), dengan memberikan bantuan teknis untuk memberantas kebakaran lahan gambut. Selain itu, masih ada Asian Development Bank (ADB), UNDP, JICA dan Uni Eropa yang sudah menyatakan komitmennya kepada Kementerian LH. “Dari ASEAN sendiri telah menyediakan dana picu sebesar US$50 ribu, dan ada panel of experts yang siap membantu saat terjadi kebakaran,” jelas Nelly. Melihat antusiasme dari mitra internasional, Nelly pun optimistis rencana aksi ini akan berjalan dengan baik untuk meredam kerusakan alam yang lebih hebat akibat kebakaran hutan dan lahan. Perbaiki Kualitas Lingkungan Kebakaran hutan dan lahan seakan sudah menjadi “tradisi” tahunan di Indonesia terutama setiap kali musim kemarau datang. Diestimasikan sekitar 55 juta hektar lahan rusak atau terbakar. Kejadian ini sekaligus melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer yang berarti menambah kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Dampak penting dari kebakaran hutan dan lahan sangat dirasakan terutama oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya

kepada hutan, satwa liar (seperti gajah, harimau dan orang utan) yang kehilangan habitatnya, sektor transportasi karena terganggunya jadwal penerbangan dan juga masyarakat secara keseluruhan yang terganggu kesehatannya karena terpapar polusi asap kebakaran. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara integratif mendesak untuk dilakukan. Pendekatan yang paling efektif adalah implementasi program dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat terutama sangat krusial untuk menghentikan penambahan hotspots di wilayah rawan kebakaran, serta pada program rehabilitasi hutan dan lahan. Langkah awal untuk partisipasi aktif masyarakat dengan menyediakan pendapatan alternatif sehingga mereka tidak perlu melakukan praktek tebang bakar untuk membuka lahan. Barulah setelah itu, pendekatan dilakukan dengan komunikasi untuk perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar. Sekali terjadi perubahan, jumlah hotspots akan menurun dan kualitas lingkungan akan meningkat.(Ids)

Deklarasi Palangkaraya Tandai Perbaikan Hutan Kalteng

T

ak kurang dari 2,7 hektar lahan dan hutan Kalimantan Tengah telah terbakar. Dari bulan Oktober hingga Nopember 2006, tercatat 369 desa rawan kebakaran di 14 Kabupaten, dengan sebaran hotspots mencapai lebih dari 30.000 titik. Untuk itu, terhitung sejak 20 Desember 2006 lalu, Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, mencanangkan Deklarasi Palangkaraya untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan. “Program ini difokuskan pada pencegahan, penanggulangan dan penindakan pelaku,” kata Narang. Pelaksanaan program dilakukan dengan melakukan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi dan LSM/NGO. Untuk pencegahan, jelas Teras, selain program-program yang ada di Rencana Aksi Indonesia, ada program untuk mengembangkan kearifan lokal dalam pembukaan lahan pertanian masyarakat. Selain itu, Kalimantan Tengah juga mengembangkan program untuk melaksanakan restorasi tata air lahan gambut terdegradasi antara lain dengan melakukan penabatan (canal blocking). “Pengembangan canal blocking ini dibantu Pemerintah Belanda untuk mengunci level air tetap di dalam gambut. Sehingga walaupun proyek pengembangan sawah padi 1 juta hektar tetap dilakukan, ekosistem lahan gambut tetap terlindungi,” imbuh Narang. (ids/dari berbagai sumber)

5


Slamet (31, bukan nama sebenarnya), pemilik jasa fotokopi di Jl Magelang Yogyakarta, mengernyitkan kening saat diberi tahu bahwa kegiatannya memfotokopi buku-buku handbook dan menjualnya kepada para mahasiswa adalah melanggar hukum. Ia bahkan tak percaya aktivitas yang sudah dilakoni bertahun-tahun itu dapat diadukan sebagai tindak pembajakan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan dapat menyeretnya ke hotel prodeo. “Ah, masa? Apa itu HKI?” ia balik bertanya.

D

Bikin Pusing Maraknya barang tembakan dan bajakan di pasaran tak urung membuat Departemen Hukum dan HAM pusing. “Jika dibiarkan terusmenerus terjadi, pelanggaran HKI akan menimbulkan ancaman bagi perekonomian Indonesia terutama menyangkut masalah investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, masalah pelanggaran HKI juga akan berpengaruh terhadap gairah atau keinginan untuk berkreasi dan berinovasi melalui penciptaan produk-produk baru,” kata Direktur Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM, Abdul Bari Azed, dalam Rapat Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI di hotel Hyatt Regency Yogyakarta (30/3). Dikatakan Abdul Bari, pelanggaran HKI yang tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang kuat akan menimbulkan dampak negatif yang fundamental bagi pengembangan perekonomian. Oleh karena itu, keberadaan tim yang menangani masalah HKI merupakan kebutuhan yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Syukurlah, Presiden melalui Keppres Nomor 4 tahun 2006 segera membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Keppres tersebut merupakan landasan hukum yang kuat dan berimplikasi positif pada citra Indonesia, selain sebagai bukti keseriusan bangsa Indonesia memerangi pelangaran HKI. Tugas tim ini di antaranya foto : mth/dok

i bagian nusantara lain, yakni di Tanggulangin Sidoarjo, beberapa pedagang tas dan sepatu kulit “dengan santainya” memajang produk bermerek Gucci, Channel, Guy Laroche, Panini, Baly, Yves Saint Laurent dan seabreg merk terkenal dunia lainnya, kendati mereka sendiri mengakui bahwa tas dan sepatu yang dipajang itu asli bikinan Tanggulangin. Saat ditanya, apakah tindakan mereka menjiplak merek tidak melanggar HKI, mereka mengaku tidak tahu. “Hampir semua pengrajin di sini juga nembak merek. Kalau kena, ya kena semua, wong dari dulu kita juga

Tak Tahu versus Sengaja Setidaknya ada dua penyebab mengapa pelanggaran HKI begitu marak di Tanah Air. Pertama, karena ketidaktahuan dan kekurangpahaman masyarakat tentang apa yang disebut sebagai HKI. Kedua, karena adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjiplak dan membajak karya orang lain. Slamet mungkin contoh orang-orang yang kurang memahami apa itu HKI. Namun para pembajak kaset seperti yang dikutuk Armand Maulana tentu masuk kategori kedua, yakni orang-orang yang tahu tentang HKI tapi ndableg dan nekat melanggarnya. Ironisnya, pelanggaran HKI terbanyak justru dilakukan oleh mereka yang ndableg ini.

Tidak percaya, simak saja laporan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI dalam rapat di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, (30/ 3). Menurut Timnas HKI, selama Januari-Desember 2006, Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah memproses perkara tindak pidana di bidang HKI sebanyak 124 perkara, dengan perincian pelanggaran hak cipta 78 perkara, pelanggaran merek 41, pelanggaran paten 2 dan pelanggaran desain industri 2 perkara. Itu baru yang ditangani, berapa yang belum dilaporkan dan belum tertangani? Walaupun tak ada data resmi tentang ini, namun pasti jumlahnya sangat banyak. Pada tahun 2006 Kepolisian RI telah berkalikali melakukan penggerebekan. Maret 2006, dalam penggerebekan sebuah gudang oleh Polresta Tanjung Balai Persiapan, Sumut, polisi menemukan puluhan ribu keping cakram optik (CD, VCD, DVD) bajakan lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu barat, berbagai judul film dan lagu-lagu daerah. Mei-Agustus 2006 kepolisian menangkap penanggungjawab 4 pabrik di kawasan Jabodetabek yang disinyalir telah melakukan pelanggaran terhadap PP No 29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik dan SK Menperindag No 648/2004 tentang Pelaporan Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik. Kasus lain, pada 3 November 2006 Polres Metro jakarta Barat berhasil menyita 750.000 keping VCD dan DVD porno dan menangkap 14 penjualnya di daerah Glodok, Jakarta Barat. Sejak bulan Oktober Polres Jakarta Barat sudah memusnahkan 2,5 juta keping VCD/DVD porno. Toh gencarnya penggerebekan tak membuat para nyali para pembajak dan pelanggar HKI ciut. Secara sembunyi-sembunyi, mereka masih terus melakukan aktivitas ilegal menjiplak dan membajak. Buntutnya, barang-barang jiplakan dan bajakan pun masih banyak beredar di pasar.

6

menetapkan langkah-langkah kebijakan nasional di bidang HKI; mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan termasuk pencegahan sesuai tupoksi masingmasing instansi; melakukan koordinasi, sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI serta meningkatkan kerjasama secara bilateral, regional maupun multilateral. Kendati baru seumur jagung, namun kerja Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI ini telah terlihat. Berbagai upaya berhasil menurunkan tingkat pelanggaran HKI, bahkan berhasil menurunkan posisi Indonesia dari priority watch list menjadi watch list alias daftar negara yang perlu diawasi. Sementara itu, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dalam acara yang sama menyatakan, pelanggaran HKI yang berlangsung secara terus-menerus akan menyebabkan economic lost karena adanya hak intelektual yang hilang. "Dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan gangguan pada ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu sinergi dengan dunia usaha, karena merekalah yang paling merasakan akibat pelanggaran HKI.” Permasa Marie menekanmengenai kan pentingnya mengintensifkan menyentuh be sosialisasi tenseperti aspek tek tang HKI, bukan sosial, budaya, dan saja kepada masyarakat luas lainnya. Namun a akan tetapi yang jika dihubungkan paling penting perlindungan adalah kepada para pengusaha. “Pengintelektual ad usaha harus dididik agar huku menghargai kreativitas, bukan hanya menjiplak produk yang sudah ada di pasaran,” tandas Marie. Ia menyambut baik keberadaan Timnas Penangulangan Pelanggaran HKI, namun menurut Mendag, sasaran Timnas perlu dipertajam dan prioritas programnya perlu disusun secara jelas. “Harus ada sense of prio-rity yang ditentukan oleh tujuan yang akan dicapai tim ini. Karena ada bias sektoral, maka keberadaan timnas harus mampu menjadi pemelihara hubungan baik antar masing-masing sektor. Hasil timnas juga harus jelas, paling tidak harus ada sukses awal (early success) untuk memberi bukti kepada masyarakat bahwa keberadaan tim ini tidak sis-sia,” imbuh Marie. foto: goen

Setidaknya ada dua penyebab mengapa pelanggaran HKI begitu marak di Tanah Air. Pertama, karena ketidaktahuan masyarakat tentang HKI. Kedua, karena adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjiplak dan membajak karya orang lain.

begini,” kata seorang pemilik toko yang enggan disebut namanya. Bagaimana dengan program komputer yang konon sangat rawan bajak? Kalau mau buka-bukaan, komputer pribadi (dan korporat?) di Indonesia yang mempergunakan sistem operasi dan program asli teregistrasi (registered) bikinan pabriknya, bisa dihitung dengan jari! Kebanyakan memakai sistem operasi kopian yang harganya tentu sangat-sangatsangat (sengaja ditulis tiga kali) murah dibanding produk aslinya yang mencapai ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan rupiah. Tapi kalau dipersoalkan, masalah software ilegal ini malah mengundang debat. Saat diimbau agar me-makai perangkat lunak legal, banyak pihak yang mencak-mencak dengan berbagai dalih. Soal-nya ya itu tadi... karena banyak yang pakai! Pada kesempatan lain, Armand Maulana, personal grup band Gigi sewot gara-gara albumnya meledak di pasaran. Tentu bukan masalah meledak yang membuatnya berang tak alangkepalang, akan tetapi karena separuh lebih kaset, CD dan VCD yang beredar itu aspal alias bajakan! Tak pelak Armand pun mengutuk para pembajak yang tak bermoral itu. Begitu mudahnya barang bajakan dan jiplakan diperoleh di seluruh penjuru tanah air, mulai pakaian, barang cetakan, hingga barang elektronik. Tak heran USTR ( United States Trade Representative--Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat) sejak tahun 2001 menempatkan Indonesia dalam posisi priority watch list alias negara yang diprioritaskan untuk diawasi dalam hal pelanggaran HKI. Olala, jangan-jangan nanti bangsa di republik ini dituding sebagai bangsa penjiplak? Wah, gawat!

Menyentuh Berbagai Aspek Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO (World Trade Organization), Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundangannya di bidang HKI dengan standar TRIP’s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang dimulai sejak tahun 1997 dan telah diperbarui pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang HKI, dan juga menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek. Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. "Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya per-


Dari Hak Cipta sampai Merek Dagang

O

lindungan Hak Kekayaan Intelektual," imbuh Marie. Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke se-luruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penmasalahan ting. Hal ini disebabnai HKI akan kan Hak Kekayaan Intelektual meruh berbagai aspek pakan hak moteknologi, industri, nopoli yang dadan berbagai aspek pat digunakan untuk melinun aspek terpenting dungi investasi gkan dengan upaya dan dapat dialihgan bagi karya kan haknya. Instansi yang al adalah aspek berwenang dalam meukum. ngelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan khusus untuk mengelola informasi HKI juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Ditjen HKI. Ini menunjukkan bahwa pengakuan HKI di Indonesia benar-benar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dengan adanya sebuah sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat (Simak Wawancara dengan Dirjen HKI di halaman 8), diharapkan tingkat permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral (termasuk di dalamnya HKI) pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi undang-undang akan semakin berkurang. Sinergi antara keduanya, sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum yang integral, pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih beradab, yang menghormati hasil karya cipta orang lain. Tak Sekadar Macan Kertas Dalam kesempatan berbeda, Direktur Hak Cipta, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM, Ansori Sinungan, menyampaikan bahwa penegakan HKI perlu komitmen semua pihak. “HKI adalah fundamental perekonomian bangsa. HKI akan membawa dampak yang luar biasa, dari hal peningkatan kreativitas masyarakat hingga pembukaan lapangan kerja baru. Untuk itulah maka kita perlu komitmen, dari segala pihak, baik itu aparat penegak hukum, pelaku bisnis maupun masyarakat jika ingin HKI dapat ditegakkan di Indonesia,” ujarnya. Selain itu, Ansori juga berharap agar semangat menghargai HKI dapat ditanamkan sedini mungkin. “Kalau perlu, dari SMP ataupun SMA. Misalnya, dengan meminta mereka untuk tidak menyontek,” tambahnya.

Maraknya pelanggaran HKI, termasuk di Indonesia, menurut Ansori tak luput dari berbagai aspek penyebab. “Aspek budaya, semisal mudah mengabaikan hukum, adalah salah satu aspek penyebab maraknya pelanggaran HKI,” jelasnya. Aspek lain yang turut disinggung adalah aspek ekonomi. “Faktor daya beli, tentu akan membuat masyarakat akan mempertimbangkan perbedaan harga ketika memutuskan membeli sebuah produk,” tandasnya. Masalah lain terkait HKI di antaranya adalah kurangnya koordinasi dalam implementasi penegakan hukum antar instansi penegak hukum, kurangnya pemahaman tentang HKI, terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang menangani masalah HKI, belum tuntasnya proses penanganan kasus-kasus di bidang HKI, ringannya putusan yang dijatuhkan dalam proses peradilan kepada para pelanggar, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai HKI, masih kuatnya budaya tak bersalah dari masyarakat yang membeli produk hasil pelanggaran HKI dan adanya kemajuan teknologi yang mendorong mudahnya pelanggaran HKI terutama hak cipta. Berbagai permasalahan tersebut tentu tak dapat diselesaikan sendiri oleh Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI. Keberadaan lembaga tersebut lebih sebagai fasilitator, agar penanggulangan pelanggaran HKI di Indonesia dapat berjalan semakin cepat dan lancar. "Timnas meningkatkan akselerasi pemberantasan pelanggaran HKI, tapi tanpa dukungan masyarakat, akan sia-sia," kata Ansori. Butuh tekad kuat dan kerjasama semua unsur masyarakat untuk menepis anggapan bahwa penanggulangan pelanggaran HKI hanya sekadar macan kertas, besar tapi tidak menakutkan karena tidak menggigit. (gun)

(g-dari berbagai sumber).

foto: goen

Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu (kiri): Pelanggaran HKI yang berlangsung terus-menerus akan menyebabkan economic lost.

rang awam sering menyamakan istilah HKI dengan Hak Cipta, padahal dua istilah itu sama sekali berbeda, karena Hak Cipta hanyalah bagian dari HKI. Masih banyak hak-hak lain dalam HKI di luar Hak Cipta. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat terbagi dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak untuk membuat salinan dari ciptaannya, membuat produk derivatif, dan hak untuk menyerahkannya ke pihak lain. Sebagai contoh, Microsoft membuat sebuah perangkat lunak Windows. Yang berhak untuk membuat salinan dari Windows adalah hanya Microsoft sendiri. Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh Microsoft menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya Microsoft memberi hak kepada seseorang yang membeli Windows untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan Windows untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh Microsoft. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup. Kebalikan dari hak cipta adalah public domain. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain. Sebuah karya adalah public domain jika pemilik hak ciptanya menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluwarsa. Sebuah karya yang memiliki hak cipta akan memasuki public domain setelah jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, lagu-lagu klasik sebagian besar adalah public domain karena sudah melewati jangka waktu kadaluwarsa hak cipta. Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan. Contoh dari paten misalnya adalah algoritma Pagerank yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjanjian dengan Google. Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisinil dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan. Kepemilikan paten dapat ditransfer ke pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian. Orisinalitas Merk Dagang, Bisa Dibuktikan Merk dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Merk dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Contoh merk dagang misalnya adalah “Kentucky Fried Chicken”. Yang disebut merk dagang adalah urut-urutan kata-kata tersebut beserta variasinya (misalnya “KFC”), dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau mirip, misalnya “Ayam Goreng Kentucky”, maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk dagang. Berbeda dengan HKI lainnya, merk dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah artikel yang membahas KFC dapat saja menyebutkan “Kentucky Fried Chicken” di artikelnya, selama perkataan itu menyebut produk dari KFC yang sebenarnya. Merk dagang diberlakukan setelah pertama kali penggunaan merk dagang tersebut atau setelah registrasi. Merk dagang berlaku pada negara tempat pertama kali merk dagang tersebut digunakan atau didaftarkan. Tetapi ada beberapa perjanjian yang memfasilitasi penggunaan merk dagang di negara lain. Merk dagang dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada franchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan nama merk dagang dari usaha lain yang sudah terlebih dahulu sukses. Berbeda dari jenis HKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak ‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang. Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola. Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola. Contoh lainnya adalah kode sumber (source code) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut.

7


www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM

"Soal HKI, Pemerintah Coba Main Elegan..."

Prof Abdul Bari Azed SH MH

foto: ddt

dengan dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI.

Siapa sangka dan siapa duga, permasalahan HKI ternyata bukan perkara sepele yang hanya diributkan oleh kalangan tertentu saja. Tak sekadar masalah VCD dan desain palsu (baca: bajakan), atau upaya menggelar razia semata. Permasalahan yang sering dianggap sepele ini ternyata punya pengaruh besar terhadap petumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, HKI merupakan sebuah sistem internasional hasil kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dan anggota-anggotanya, termasuk Indonesia, harus mengupayakan penegakan hukum hak karya intelektual ini. Jika tidak, “ancaman” masuk “daftar pengawasan” akan melekat dan merusak citra Indonesia di mata investor. Kamar dagang internasional bisa memberi sanksi kepada Indonesia. Untunglah, perlahan tapi pasti kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI mulai tumbuh. “Kami melihat tren peningkatan pendaftaran HKI. Untuk pendaftaran merek, tercatat 100-150 item tiap hari. Luar biasa. Kita tertinggi di Asia,” kata Dirjen HKI Depkumham, Prof Abdul Bari Azed optimistis. Kepada KomunikA, Mantan Dekan Fa-kultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI)1999-2002 ini mengungkapkan berbagai kemajuan dan gerakan pemerintah tentang penegakan HKI. Berikut petikannya :

Seberapa penting sebenarnya HKI itu? Sistem HKI itu berlaku internasional. Produk-produk yang dipasarkan harus dan sudah ada sertifikat atau telah didaftarkan kepemilikannya. Sekarang ada orang kita yang meniru produk-produk tersebut. Pemiliknya akan rugi, marketing mereka jatuh, akhirnya mengurangi penjualan karena terjegal produk palsu yang banting harga. Dengan enak dan mudah saja orang buat produk semisal yang hampir mirip. Jadi dibuatlah perlindungan oleh WTO. Orang ketika mau investasi tanya dulu, Bagaimana sistem penegakan hukumnya, jalan atau tidak. Bagaimana pengaturan HKI-nya, sudah memenuhi standar internasional atau belum. Hal ini bisa mempengaruhi ekspor kita dan image untuk investor. HKI terkait dengan ekonomi, dengan investasi dan dengan image. Kalau kita jadi surga pembajakan, orang jadi takut berinvestasi di Indonesia. Bagaimana perkembangan HKI di Indonesia? Sejauh ini dari sudut pemerintah, persiapan langkah yang dilakukan sudah cukup baik. Regulasinya lengkap walau ke depan ada beberapa rencana perubahan. Dengan adanya sistem dan penegakan hukum yang baik, mereka akan menilai, layak atau tidak Indonesia sebagai tempat investasi. Sebenarnya yang terpenting dan kami akui masih banyak kelemahannya adalah soal implementasi dan sosialisasi. Tapi semakin baik

8

Fungsi Timnas HKI? Kami sekarang sudah lebih terarah, fokus. Sudah ada report jumlah penindakan, razia, kasus yang diputus. Tim bertugas menetapkan langkah strategis tingkat nasional, penyelesaian masalah dan juga koordinasi. Sementara memang saya akui, terutama dalam penegakan hukum, berjalan sendirisendiri. Penegakan polisi berjalan sendiri, penuntutan jaksa dan pengadilan juga demikian. Kurang koordinasi terutama tingkat penyidikan dan penuntutan. Untuk tingkat nasional, legal softwarenya sudah mengatur. Secara hukum positif, sanksi-sanksi yang ada sudah tegas dinyatakan baik dalam UU merek, paten, dan lainnya. Hanya saja implementasinya kami rasakan masih kurang. Masih dalam proses. Apa lagi? Kemudian tidak tuntasnya proses penanganan kasus yang seharusnya kita harapkan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah diadakan razia, kita tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan proses. Kesulitan saat dilimpahkan kepada pengadilan, yaitu masalah pembuktian. Umpamanya di dalam sebuah pembajakan film yang dibuat oleh sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Nah mereka ingin dibuktikan apa benar barang mereka telah dibajak. Tentu mendatangkan orang dari sana. Siapa yang membiayai, siapa yang memanggil, tentu hakim dan jaksa yang mengetahui. Ini dia, siapa yang membiayai. Sehingga kadang dianggap tidak bisa membuktikan, hukumannya dikurangi, jadi hukuman percobaan. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian sebenarnya sudah banyak dilakukan. Namun aparat dan sarananya terbatas. Kasus-kasus yang sudah diputus pengadilan juga kurang terekspos. Padahal ini penting, agar masyarakat memahami bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan dengan yang lalu. Bagaimana kesadaran masyarakat akan HKI? Paling tidak kami melihat tren peningkatan pendaftaran HKI. Untuk pendaftaran merek, tercatat per harinya 100-150 item tiap hari. Sekarang ada kurang lebih 500 ribu dari merek dalam dan negeri. Luar biasa. Kita tertinggi di Asia. Tapi kalau paten lokal memang lebih banyak dari luar. Kita hanya sekitar 6% per tahun. Bentuknya temuan, kadang obat atau teknologi sederhana. Dengan adanya indikasi kenaikan ini, menunjukkan sudah mulai timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI terutama dibidang merek. Mengapa paten masih sedikit? Satu mungkin karena ketidaktahuan proses pendaftaran atau mungkin industri tidak mau pakai penemuan mereka. Lantas bagaimana? Kami tentukan target sasarannya, ada target audience. Umpamanya sasaran kita dunia pendidik, kita kerjasama dengan universitas. Sosialisasi di sana. Latihan teknis dengan dosen-dosen cara membuat satu klaim. Pendaftaran, membuat uraian. Kemudian sasaran kita juga pada dunia usaha. Ini ada sanksinya jika meniru milik orang lain, kemudian sengaja meniru. Ada semacam pernyataan bahwa barang ini memang benar milik perusahaan tersebut. Sasaran kita kan bukan rakyat kecil. Kami hati-hati sekali, kasihan mereka. Kemudian koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan bagi SDM kita sendiri. Polisi dan kejaksaan harus tahu yang mana barang bajakan. Ada capacity building.

Peneliti kita jarang menelurkan paten? Sebenarnya peneliti banyak, misalnya di Ristek, kantor LIPI. Cuma belum diberdayakan dan disinkronkan dengan industri. Dalam konteks mendekatkan peneliti dengan industri. Padahal bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pajak. Ini juga digarap departemen teknis terkait. Action Plan Timnas? Pertama di bidang perundangan, kami akan mengadakan revisi yang berkenaan dengan hak paten, merek, dan desain industri. Kemudian menyiapkan peraturan pelaksana secara simultan. Juga yang tak kalah penting adalah mengikuti perkembangan internasional tentang isu-isu menyangkut perjanjian baru di bidang HKI. Kami aktif dalam berbagai pertemuan internasional. Karena HKI ini tidak terlepas daripada isu-isu internasional. Dan HKI itu berkembang dengan cepat mengikuti kemajuan teknologi. Kita melihat banyak orang semakin mudah menggandakan karya atau hak cipta orang lain dengan perkembangan teknologi. Lantas? Kemudian di bidang penegakan hukum kami membentuk tim terpadu yang menangani secara spesifik kasus-kasus pelanggaran. Yang juga bertugas mengkoordinasi aparat penegak hukum. Juga melakukan melakukan inventarisasi dan evaluasi dari perkara-perkara pelanggaran dari laporan internal. Dengan hal tersebut, akan kita kompilasikan sebagai sebuah report. Juga melakukan pengawasan dan tim monitoring terhadap peraturan pemerintah tentang cakram optik. Kemudian mengadakan pemeriksaan dan inspeksi mendadak, serta sanksi administrasi. Ada lagi tentang proses pengawasan terhadap industri, mekanisme right-nya yang saat ini menjadi sengketa antara pencipta dan industri musik. Di bidang merek juga, bagaimana klasifikasi merek terkenal itu apa. Jangan ada multi tafsir. Banyak yang belum dilakukan? Kita juga butuh bantuan masyarakat untuk melakukan pengaduan pelanggaran. Karena akan sulit sekali menindak dan mendeteksinya tanpa bantuan tersebut. Aparat tidak bisa langsung menggerebek atau memusnahkan barang bajakan begitu saja. Karena dalam peraturannya deliknya adalah delik aduan. Tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek, aparat belum bisa bertindak. Kemudian juga para pengusaha harus disadarkan hak-haknya bahwa mereka harus melindungi HKI mereka sendiri, bagaimana komersialisasinya sehingga mereka juga diuntungkan dengan HKI mereka. Saya rasa pelaku bisnis juga berperan untuk menyumbang HKI mereka. Kalau terjadi pelanggaran, bagaimana kesiapan penegakan hukumnya. Apa yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini? Saya rasa penting untuk dikeluarkan peraturan pelaksanaan terkait UU HKI. Juga diberlakukan UU yang bisa melindungi pengetahuan tradisional. Terlebih banyak sekali pengetahuan tradisional potensial milik bangsa Indonesia yang sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan maksimal. Misalnya folklore dan sumber daya genetik. Karena ini merupakan aspek penting bagi bangsa kita terhadapa eksploitasi pihak asing yang dilakukan untuk tujuan komerial. Apalagi tidak ada mekanisme benefit sharing yang dilakukan. Padahal tiap-tiap daerah punya banyak potensi sumber daya ini. Bagaimana dengan MoU Depkominfo dengan Microsoft dari perspektif HKI? Terus terang saya belum pernah lihat

dokumen tersebut. Tapi dari kacamata saya, langkah tersebut tepat. Pemerintah mencoba meningkatkan image di luar bahwa HKI di Indonesia dihargai. Semua perangkat pemerintah adalah asli. Hal tersebut merupakan imbauan nyata pemerintah bahwa HKI dihargai di Indonesia. Hal itu sendiri sudah ada koordinasi penyesuaian anggaran, dan lainlain. Dan walau dalam hal ini ada aspek lain, semisal pengembangan open source harus lebih digalakkan.

Efek penegakan HKI? Efeknya terlihat, kita keluar dari priority watch list naik ke watch list saja. Paling bawah itu bad list dan dua kategori lagi di bawahnya. Nah, kalau sudah sampai kena katogori priority watch list, lebih-lebih di bawahnya, sudah kena dari kamar dagang internasional. Ada semacam imbauan khusus. Tapi kita jangan sampai terlena, bisa-bisa 6 bulan kemudian, kita turun lagi. Harus lebih serius. Berapa lama proses untuk mematenkan sebuah produk? Bisa tiga tahun kalau yang basis teknologi. Karena kan ada penelitiannya, pengkajian, crosscheck. Memang standar internasionalnya segitu. Semua ada standarnya, sudah standar internasional. Masa waktu berlakunya 20 tahun. Lewat dari itu, sudah jadi public domain (milik umum--Red). Lama sekali? Memang standarnya demikian. Paten itu kan sistemnya internasional. Jadi kalau ada yang mendaftarkan paten mereka, kita cek di tiap negara. Ada atau tidak paten jenis tersebut. Kita crosscheck klaim-kalimnya ke 192 negara anggota. Setiap temuan itu pasti dimintai konfirmasi, sudah ada belum yang mendahului penemuan tersebut. Dulu sistemnya koresponden, jadi agak lama. Sekarang sudah via internet. Jadi lebih cepat. Kami coba melakukan pelayanan prima. Terutama untuk UKM, ada bimbingan dan diskon untuk pendaftaran ini. Kalau UKM kita kasih diskon 50 persen. Selain itu ada juga pos anggaran untuk membantu industri kecil, ada konsultan, dan klinik HKI di kantor koperasi dan UKM. Pos anggaran untuk membantu para pelaku bisnis UKM untuk mendaftarkan desainnya. Apa lagi pelayanan publiknya? Kami sudah punya data base IPDL (Intellectual Property Digital Library), tentang HKI. Sehingga dengan mudah dari kantor wilayah dapat mengecek merek atau paten tersebut sudah terdaftar atau belum. Saat ini sudah ada di enam daerah yang banyak potensi pendaftaran, Surabaya, Semarang, Bandung, Bali, Medan, dan Sulawesi Selatan. Dan ada tambahan enam lagi sampai akhir tahun ini, di NTB, NAD, Yogya, Sulawesi Utara, dan di daerah Kalimantan. Jadi dalam pengecekan dan pendaftaran paten, tidak usah jauh-jauh ke Jakarta. Cukup di cek ke website (ipdl.dgip.go.id). Nah, dengan adanya data base tersebut. Kita harapkan dapat mengurangi waktu molor pendaftaran paten. Bisa sesuai waktu. Kita sudah siapkan seluruh data base mulai 2004. Semua sudah based on technology. Online via web. IPDL itu bentuk peningkatan pelayanan publik. Masih ada peluang menegakkan HKI? Ya benar. Kalau indikatornya adalah di Glodok banyak CD bajakan, tak hanya itu yang kita lakukan. Kita main di sosialisasi dan edukasi. Soal HKI, pemerintah coba main elegan. Tinggal tunggu waktu saja. Apalagi kita masih terbilang baru di dunia HKI ini. ***(dimas@bipnewsroom.info)

Edisi 07/Tahun III/April 2007


www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

OPINI

Tata Birokrasi, Kembangkan Partisipasi Teman saya punya teka-teki satiris, “Gemuk, montok, tambun dan susah berjalan, apakah itu?” Jawabannya adalah: Birokrasi Indonesia! Ibarat tubuh yang mengalami obesitas, birokrasi Indonesia memang sangat “gembrot”. Tak berlebihan jika William Lidle, Indonesianis asal AS mengatakan, birokrasi Indonesia selain terkorup di dunia juga merupakan birokrasi tergemuk di Asia jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Kata Lidle, kegemukan itu tidak tidak sebanding dengan fungsi pelayanan yang dilakukan. “Banyak personel, tapi distribusi dan fungsi pekerjaannya kadang tidak jelas.” Jebakan Formalitas Birokrasi selalu menjadi perhatian siapapun dan kapanpun, sayangnya perhatian tersebut senantiasa terkait dengan berbagai urusan prosedural penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan pemerintahan. Birokrasi kini identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang ribet, berbelitbelit, dan tidak efisien. Urusan-urusan birokrasi selalu menjengkelkan karena selalu terkait dengan pengisian formulir, banyak kontrol berantai, peraturan ketat yang mengharuskan seseorang melewati banyak sekat formalitas dan sebagainya. Citra buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem ini telah dianggap sebagai “tujuan” bukan lagi sekadar “alat” untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi kerap dikaitkan dengan alat manajemen pemerintahan yang amat buruk. Dikatakan demikian karena ada kecenderungan birokrasi sudah melenceng dari tujuan semula sebagai medium penyelenggaraan tugas-tugas kemanusiaan, yaitu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kesalahan Rekrutmen? Dalam perspektif administrasi publik, persoalan sumber daya manusia dalam birokrasi kerap dikaitkan dengan masalah sistem rekrutmen. Sebelum reformasi, boleh dikatakan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) cenderung tidak didasarkan pada kebutuhan dan fungsi kompetensi. Ratusan ribu bahkan jutaan PNS direkrut bukan karena keahlian yang dimiliki, namun semata-mata untuk menyalurkan tenaga kerja agar bisa mene-

kilas -gov

e

www.pemkomedan.go.id

Gerbang Indonesia Bagian Barat Welcome to Medan City, the Gate of Western Indonesia adalah judul situs www.pemkomedan.go.id yang merupakan situs dari Pemerintah Kota Medan. Di bagian depan situs yang di dominasi oleh warna hijau pupus ini terdapat foto Walikota Medan, Drs. Abdillah AK. MBA dan Wakil Walikota Medan, Drs. H. Ramli MM. Informasi yang bisa didapatkan melalui situs ini mengenai kota Medan juga terbilang cukup lengkap dan disajikan dengan menarik. Di link kota Medan bisa didapat

Edisi 07/Tahun III/April 2007

kan jumlah pengangguran. Karena fokus perhatian hanya pada kuantitas, maka kualitas PNS yang direkrut akhirnya menjadi hal yang terlalu penting untuk diperdebatkan. Dalil “link and match” yang mensyaratkan sesesuaian antara pendidikan dan pekerjaan akhirnya menjadi isapan jempol belaka. Bukti menunjukkan, penempatan PNS tak lagi melihat latar pendidikan dan pekerjaan yang akan dijalankan. Hanya asal comot saja. Akibatnya sungguh fatal dan lucu: banyak orang hukum yang akhirnya bergelut dengan kegiatan fisik sebuah proyek yang mestinya dipegang oleh insinyur, sementara yang insinyur justru bekerja di departemen sosial, Kepala PDAM dipegang yang bertitel sarjana agama, dan banyak contoh lain yang menunjukkan betapa “amburadul”-nya rekrutmen dan penempatan PNS. Budaya Korupsi Keadaan itu diperparah dengan merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) nyaris di seluruh instansi penyelenggara birokrasi. Banyak orang berhasil menjadi PNS bukan karena memiliki skill dan kompetensi tinggi, tapi karena ia keponakan, anak, adik, atau saudaranya pejabat X. Ada lagi yang mencari “jalan belakang”, entah itu dengan surat sakti (katebeletje), atau dengan jalan menyogok sekian juta rupiah. Sampai-sampai ada kelakar, untuk bisa menjadi PNS ada dua pertanyaan yang harus dijawab: “punya berapa” dan “punya siapa”. Pertanyaan pertama jelas merujuk pada kesanggupan yang bersangkutan untuk menyogok berapa. Dan pertanyaan kedua mempersoalkan siapa yang mengantarkan yang bersangkutan melamar ke instansi tersebut. Kalau ia datang sendiri dan bermodal dengkul, jangan harap bisa diterima. Atau kalaupun ada yang diterima, porsinya sangat sedikit. Apa yang terjadi kemudian? Ketika dalil kompetensi dan fungsi birokrasi diingkari yang muncul kemudian adalah bencana. Banyak PNS tak mampu melaksanakan tugas dengan baik karena skill yang sangat terbatas. Birokrasi yang besar bagaimanapun membutuhkan biaya yang besar pula. Muncul keluhan di beberapa daerah, konon APBD nyaris habis hanya untuk pos “belanja pegawai” saja! Sementara tidak adanya syarat uji kompetensi saat rekrutmen dan

Oleh Adhi Wicaksana

diabaikannya “link and match”, membuat kinerja PNS oleh beberapa kalangan dinilai buruk, bahkan sangat buruk. Menarik Akar Masalah Birokrasi yang ada saat ini dengan beberapa personel yang kurang tepat penempatan dan keahlian merupakan suatu hal yang tidak bisa dengan mudah diubah. Kalangan pengamat kebijakan publik di Indonesia kerap melihat hal ini sebagai sesuatu yang "given" bukannya "taken". Tak heran jika kemudian dari segi manajemen pelayanan, masih terlihat adanya inefisiensi, kelambanan, ketidakmerataan pelayanan dan fasilitas sosial, overhead cost yang tinggi dan ketidakpastian biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan. Namun, selama masyarakat masih mengeluhkan layanan pemerintah. Maka selama itu pula dibutuhkan regulasi dan manajemen yang tepat untuk bisa memenuhi harapan masyarakat. Karena dengan manajemen pengelolaan yang baik, dapat ditentukan skala prioritas untuk memberikan solusi yang komprehensif. Pendekatan birokrasi yang streamline merupakan pilihan yang tepat untuk mengantisipasi peran birokrasi pemerintahan masa depan yang lebih berperan sebagai pengarah (steering) daripada sebagai pemberi pelayanan langsung (service provider/rowing) Untuk itu, paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan, pertama, masalah kelembagaan dan manajemen pelayanan. Belum adanya kesepakatan antara publik dengan birokrasi mengenai pelembagaan fungsi-fungsi pemerintah serta kriteria yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kekaburan tugas dan tanggung jawab instansi-instansi pengelolanya. Kedua, masalah profesionalisme dalam sikap, managerial, teknis dan administratif. Masalah-masalah ini berdampak pada perilaku aparat yang lambat. Misalnya, mengikuti pemahaman tentang perkembangan teknologi, paper less, efisiensi kerja, pola kerja yang kompetitif, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta penciptaan iklim kondusif untuk merangsang peran serta swasta dalam penyediaan pelayanan. Ketiga, berkaitan dengan masalah radius pelayanan. Banyaknya jenis pelayanan yang sulit dibatasi secara administrasi pemerintahan, yang pada akhirnya menyulitkan

administrasi pelayanan dan koordinasi pembangunan. Untuk itu perlu kerjasama antar daerah dan instansi untuk pengelolaan berbagai pelayanan sehingga manfaatnya bisa dirasakan bersama. Tiga masalah tersebut perlu diantisipasi melalui reaktualisasi birokrasi pemerintah dengan strategi penguatan manajemen pemerintah yang tepat. Strategi tersebut bisa dijalankan dengan beberapa langkah penting diantaranya reaktualisasi kewenangan, restrukturisasi kelembagaan, reposisi dan relokasi personil yang cermat, penataan manajemen keuangan, pemberdayaan masyarakat sebagai fungsi kontrol birokrasi, dan perbaikan manajemen pelayanan. Ubah Iklim Konsep governance telah mendudukkan pemerintah, masyarakat dan swasta untuk bersama-sama secara sinergis menyediakan pelayanan yang sebelumnya menjadi monopoli sektor publik menuju ke arah kemitraaan yang saling mendukung dan menguntungkan (win-win relationship). Dibutuhkan iklim organisasi modern, termasuk meningkatnya volume dan ukuran organisasi publik menuntut adanya manajemen pemerintahan yang terus menerus mendorong inisiatif dan kreatifitas aparaturnya. Pemerintahan masa depan dituntut memiliki sistem manajemen yang responsif sesuai dengan tugas baru. Konsekuensi dari responsifitas yang kurang memadai adalah ketertinggalan lembaga pemerintahan dari percepatan-percepatan di berbagai bidang, termasuk industri, perdagangan dan investasi yang justru merupakan inti dari tugas pemerintahan baru. Karena itu sebagai langkah awal, birokrasi pemerintah harus meninggalkan pola lama dalam bekerja. Perlu pengembangan dalam tiga bidang yaitu struktur kepemerintahan, manajemen pemerintahan, dan pengembangan personel atau aparatur. Sebab pengembangan aparatur pemerintahan membutuhkan pendekatan yang terpadu. Dan ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena penataannya akan kompleks oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya, baik dari segi nilai kualifikasi, maupun lingkungan yang melingkupinya. Adhi Wicaksana, Pengamat Kebijakan Publik

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

informasi mengenai sejarah kota, informasi umum, kependudukan, potensi daerah, perekonomian, program kota kembar, visi & misi serta walikota Medan dari masa ke masa. Sedangkan untuk mengetahui informasi pelayanan yang ada dapat meng-klick link info layanan, informasinya dibagi menjadi beberapa bagian yaitu layanan masyarakat, layanan umum dan layanan bisnis. Bagi turis asing maupun domestik dapat memperoleh informasi yang berguna di link Obyek Wisata. Link ini antara lain berisikan informasi mengenai hiburan & wisata, pusat belanja, hotel, restoran, bioskop dan pusat jajanan. Situs ini juga menyediakan link Peta Inti Kota, di bagian sebelah kanan situs. Link ini sesuai dengan namanya jika di klick akan menampilkan peta inti kota Medan dalam skali 1:25000. Nah, bagi anda yang sedang berkunjung ke kota Medan dan memerlukan petanya bisa di print dari sini. Link perijinan di

bagian kanan juga terbilang lengkap menyajikan informasi bagi Anda yang ingin mengurus berbagai hal seperti perizinan reklame, IMB, izin trayek, izin industri, dan lain-lain. Disini juga ada link yang berisikan daftar nomor-nomor telepon penting di Medan seperti kepolisian, kejaksaan, PLN, rumah sakit dan badan SAR nasional. Situs ini juga menyajikan berita-berita aktual di Medan seperti berita pariwisata, perekonomian, olah raga dan berita mengenai kebijakan-kebijakan di pemerintah kota Medan. Selain itu pada link produk hukum terdapat berbagai kumpulan peraturan daerah kota Medan dalam bentuk pdf yang bebas untuk diunduh bagi Anda yang membutuhkannya. (hbk)

9


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Sumatera Utara Bulog Sumut Serap Gabah dan Beras 2.500 Ton Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumatera Utara menyatakan siap untuk menyerap gabah dan beras dari petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah melalui Inpres No 3 tahun 2007. “Dalam penyerapan gabah dan beras petani ini, Perum Bulog Sumut akan melakukan penyerapan sebanyak 2.500 ton dengan rincian 1.000 ton merupakan gabah kering panen (GKP) dan 1.500 ton beras,” kata Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum Perum Bulog Divre Sumut, Slamat Zaini, Selasa (3/ 4). Saat ini Bulog Sumut telah menginstruksikan seluruh sub divre-nya untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani. Masing-masing di Kabupaten Deliserdang, Pematang Siantar, Kisaran, dan Padang Sidempuan. “Ada empat sub divre yang telah kita siapkan dalam penyerapan atau pembelian gabah dan beras dari petani, dan pembelian akan dilakukan berdasarkan harga HPP yang ditetapkan pemerintah sesuai Inpres No 3 tahun 2007, yakni Rp 2.000 untuk gabah kering panen,” katanya. Namun penetapan HPP bukan menjadi patokan baku harga gabah dan beras di pasaran, kendati Inpres telah diberlakukan sejak April 2007 dengan harga GKP Rp 2.000 per kilogram, tapi hingga saat ini harga gabah di tingkat petani masih sangat variatif. (www.bainfokomsumut.go.id)

Bangka Belitung Tim KB Keliling Berikan Pelayanan KB Gratis Kantor Keluarga Berencana ( KB ) Daerah Kabupaten Bangka melalui kegiatan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) tahun 2007 memberikan pelayanan KB secara gratis di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat/ keluarga di Kabupaten Bangka. Hal ini menurut Kepala Kantor KB Daerah Kabupaten Bangka, Restunemi SH, sesuai dengan hasil Rakernas dan Rakerda KB beberapa waktu lalu yang menetapkan tahun ini sebagai tahun pelayanan KB,” jelasnya. Dalam program TKBK ini, masyarakat akan mendapatkan pelayanan KB tanpa dipungut bayaran, baik untuk konsultasi maupun alatalat kontrasepsi yang diberikan secara gratis. ”Semuanya gratis,” tegas Restunemi. Pihaknya memfokuskan pada pemasangan implant atau susuk KB gratis. Hal tersebut dikarenakan implant bisa digunakan untuk jangka panjang, sekali pakai bisa sampai lima tahun. ”Selain itu karena bila masyarakat memasang implant di luar, biayanya cukup mahal, sekitar Rp 250 ribu, sedangkan dalam kegiatan TKBK diperoleh secara gratis,” jelasnya.

Dari Sabang Sampai Merauke

LINTAS DAERAH Untuk mendapatkan pelayanan KB gratis dari program TKBK dilakukan sekali sebulan untuk setiap Kecamatan, dilaksanakan di berbagai Posyandu pada suatu Desa atau Kelurahan, jelas Restunemi. Diutarakannya, kegiatan TKBK untuk tahun 2007 ini baru bisa dilaksanakan untuk tingkat Kabupaten ke tingkat Kecamatan, sedangkan tahun 2008, kegiatan TKBK direncanakan akan ditingkatkan menjadi dari tingkat Kecamatan ke tingkat Desa sehingga frekuensi pelaksanaan kegiatan semakin banyak. Selanjutnya Restunemi menjelaskan bagi masyarakat yang ingin menggunakan suatu alat konrasepsi harus berkonsultasi terlebih dahulu, karena suatu alat kontrasepsi belum tentu bisa dipakai pada semua peserta KB. Restu menjelaskan program TKBK ini terlaksana atas kerjasama antara Kantor KBD Kabupaten Bangka dengan instansi terkait, yaitu Dinas Kesehatan, PKK, dan pihak pemerintah Kecamatan. (www.bangka.go.id)

Riau RSUD Pekanbaru Jadi RS Pendidikan Dokter Spesialis Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru menargetkan pada 2010 rumah sakit tersebut sudah dapat menjadikan sebuah RS pendidikan dokter spesialis. Direktur RSUD, Mursal Amir, melalui Kahumas Nurzelly Husnedi MARS di kantornya, Senin (2/4), mengemukakan target tersebut merupakan hal yang wajar dan untuk mewujudkannya harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Ia mengemukakan saat ini RSUD sudah banyak memiliki dokter muda dan juga dokter senior. Tenaga dokter diperkirakan sudah ada 40 orang, yang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, mereka memang belum diberikan kewenangan penuh akan tetapi masih mendampingi dokter-dokter yang lebih senior dari mereka. Untuk itu, ia mengharapkan dengan adanya SDM yang lebih banyak dibandingkan dengan RS lain, pencapaiannya lebih baik dan target RS pendidikan dokter spesialis dapat terwujud. (www.riau.go.id)

Kalimantan Timur Kerajinan Samarinda Dinilai Bermutu Internasional Ahli Majelis Bandar Raya Kuching Selatan, Malaysia, Cr Lily Eu, menilai banyak produk kerajinan di Samarinda khususnya, dan Kaltim umumnya, yang memiliki mutu internasional serta memiliki model yang cantik dan unik yang berbeda dengan kerajinan di negara lain. “Produk kerajinan di Samarinda yang banyak didominasi etnis Dayak sangat bagus dan berkualitas. Alangkah sayangnya, kalau produk tersebut tidak segera go inter-

Jawa Timur

Lumbung Padi Nasional

J

awa Timur adalah sebuah provinsi di ujung timur Pulau Jawa dengan wilayah yang juga meliputi Pulau Madura dan Bawean dengan Ibu kotanya adalah Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Jawa Timur memiliki penduduk berjumlah sekitar 30-40 juta jiwa. Suku-suku yang mendiami Jawa Timur antara lain Jawa, Madura, Tengger, Osing, dan Tionghoa. Jatim Sebagai Lumbung padi Nasional Jawa Timur merupakan salah satu penyokong kebutuhan pangan nasional, yaitu menduduki peringkat 2 setelah jawa barat, urutan ketiga di duduki Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan terakhir Sumatera Utara. Dengan luas areal panen 1,68 juta ha, Setiap tahunnya provinsi ini mempu menyumbankan Gabah Keirng Giling sekitas 9,2 – 10 juta ton perhektar per tahun. Produksi padi di Jawa Timur sudah cukup

10

untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri, bahkan terdapat surplus. Nilai surplus ini mampu di distribusikan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Jadi teringat dengan cita-cita Bung Karno yang menginginkan Indonesia mampu mensuplai kebutuhan pangan sendiri, bahkan mampu mensuplai negara lain. Luas area dan suburnya tanah negeri tercinta ini sangat memungkinkan kita sebagai lumbung padi bagi negara lain, dengan catatan perlu dilakukan pengolahan yang tepat. Lahan sudah ada, hanya perlu difasilitasi baik sarana dan prasarana juga SDM yang tepat. Lahan areal pertanian Jatim sendiri semakin terasa semakin sempit, untuk tahun 2007 diperkirakan terjadi penurunan areal panen sebesar 0,3%. Tapi tidak berarti tingkat produksi padi semakin menurun. Seperti diungkapkan Gubernur Jatim, H Imam Utomo, “Peningkatan produktivitas melalui penambahan

nasional,” ungkap Lily di sela-sela lawatan sejumlah kementrian Malaysia di beberapa tempat kerajinan dan home industry di Samarinda, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Lily mengingatkan pentingnya dukungan dari pemerintah dan swasta dalam penyaluran produk kerajinan Samarinda hingga ke luar negeri. “Saya yakin harga jual kerajinan kaltim, bila dipasarkan ke luar negeri sangat mahal. Untuk itu perlu adanya dukungan dari pemerintah dan swasta serta perlu pula peningkatan sumber daya manusia pengrajinnya,” tambahnya. (www.samarinda.go.id)

Jawa Timur Dishub Jatim Bangun Fly Over Dinas Perhubungan (Dishub) Propinsi Jawa Timur akan membangun sepuluh fly over (jembatan layang) dan under pass (jalur bawah) di empat daerah, yakni kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Banyuwangi. dan Jember sebagai salah satu upaya mengurangi kemacetan lalau lintas. “Jumlah pembangunan jembatan tahun 2007 ini meningkat dibandingkan tahun 2006 yang hanya membangun tiga jembatan layang, yakni Arjosari, Lawang dan Tanggulangin,” kata Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jatim, Dr Hary Soegiri MBA di Surabaya, Kamis (29/3). Pembangunan dua jalur alternatif ini bertujuan untuk mengurangi beberapa titik kemacetan yang padat kendaraan, khususnya daerah perlintasan kereta api. Guna menghindari terjadinya kecelakaan, ke depan Dishub akan memaksimalkan pemasangan ramburambu serta tanda early warning (peringatan dini). Selain membangun jembatan layang, Pemprop Jatim juga akan membangun KA monorel. Saat ini sudah dilakukan beberapa perencanaan, seperti jalur Perak-Waru sejauh 35-40 km. “Untuk biaya infrastruktur per dua kilometer diperkirakan menghabiskan dan senilai Rp 40 miliar, sehingga biaya keseluruhan diprakirakan Rp 800 miliar,” tambahnya. Menurutnya, ada dua wacana rute kereta monorel, yakni rute Utara-Selatan (PerakSidoarjo) dan rute Timur-Barat (ITS-Gresik). Namun yang menjadi program utama adalah rute Perak-Sidoarjo. “Kami utamakan rute ini karena merupakan sentra perekonomian Jatim serta menjadi akses ke bandara,” ujarnya. (www.d-infokom-jatim.go.id)

Bali Pemkot Realisasikan Kredit Tanpa Angunan Komitmen Walikota Denpasar Drs. A.A. Puspayoga meningkatkan kesejahteraan rakyat Denpasar melalui Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terus dikembangkan. Guna membantu dan mengefesiensikan birokrasi dalam peminjaman modal di bank, Pemkot Denpasar sudah membentuk Sarana Penjaminan Kredit Daerah (SPKD) melalui

areal tanam padi jelas tidak dapat dilakukan, namum upaya lain yaitu dengan menggunakan benih padi berlabel dan penanaman padi hibrida.” Selain itu adalah ketersediaan pupuk harus dapat di jamin, jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk. Kehidupan Petani Meskipun Jatim merupakan salah satu daerah lumbung padi nasional, namun disayangkan masih banyak masyarakatnya yang masih tergolong miskin. Selama ini pangan yang di hasilkan petani Jawa Timur tidak mendapatkan harga yang layak. Hasil penjualan panen mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, belum lagi mereka harus bersaing dengan beras impor. Dari hasil survey Balitbang Jatim di beberapa pedesaan di Jatim,seorang petani mampu menghabiskan biaya Rp. 6,5 juta hanya untuk menggarap 1 hektar sawah, dan memperoleh keuntungan sekitar kurang dari Rp. 2 juta untuk sekali panen. Sedangkan kurang lebih 70% penduduk jatim merupakan petani tradisional yang rata-rata hanya mempunyai lahan seluas 2.500 – 3.000

kerjasama dengan BPD Bali dan Askrindo. Realisasi kredit tanpa angunan ini sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU antara Pemkot dengan BPD Bali dan Askrindo yang sudah dilaksanakan (26/2). “Berbagai usaha yang dilakukan Pemkot Denpasar melalui SPKD bertujuan mendorong koperasi dan UMK makin berkembang dan mandiri,” kata Wakil Walikota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE., M.Si disela-sela realisasi perdana SPKD tersebut, Rabu (4/4) kemarin di BPD Bali kantor Cabang Utama Jl. Gajah Mada Denpasar. Supaya program pinjaman tanpa agunan ini lebih dipahami oleh masyarakat, Rai Mantra meminta program ini disosialisasikan secara intensif. Termasuk, mengarahkan kegiatan sosialisasi itu ke pasar-pasar tradisional. Pihaknya tengah mengkaji peningkatan dana jaminan dari Rp 1 milyar menjadi Rp 2 milyar. Kepala Dinas Koperasi Kota Denpasar Drs. A.A.N. Rai Iswara, Msi. mengatakan, saat ini tercatat 30 koperasi dan UMK sudah mengajukan permohonan peminjaman modal melalui SPKD. Direktur Pemasaran BPD Bali I Gusti Putu Senensila, S.H. mengatakan, jaminan yang sudah dianggarkan Pemkot Denpasar sebesar 1 milyar. Sedangkan pihaknya akan merealasikan dana pinjaman sebesar 5 milyar. Apabila pelaksanaan awal ini berjalan lancar, pihaknya siap menambah dana pinjaman sebesar 10 milyar. Termasuk bunganya akan ditinjau kembali. “Bunga yang harus dibayar pihak debitor sebesar 14% per tahun atau 0,8 % tetap per bulan,” ujarnya. (www.denpasar.go.id)

Papua Bupati Bangun Situs Untuk Promosikan Kabupaten Tolikara Bupati Tolikara, John Tabo, Rabu (28/3) sore, memperkenalkan situs Kabupaten Tolikara, Papua, dengan alamat www.tolikara. go.id yang bisa diakses mulai bulan April 2007 setelah turun ijin dari kantor Infokom. Website ini dibuat untuk mempromosikan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tolikara. “Dengan situs ini, pihak dunia usaha di seluruh dunia akan dapat mengakses dan melihat seluruh potensi maupun peluang usaha di Kabupaten Tolikara, tentunya dengan biaya yang murah tanpa harus datang ke Tolikara,” ujarnya. Pembangunan situs tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya pemberitaan miring, khususnya mengenai masalah keamanan yang beredar secara liar diluar daerah. “Ketika berada di luar daerah, kalangan masyarakat berprasangka bahwa Papua tidak aman untuk berinvestasi. Untuk itulah, kehadiran situs ini diharapkan mampu menetralisir pemberitaan seperti itu,” sambung John. John berharap pembangunan situs di Kabupaten Tolikara ini bisa dicontoh oleh seluruh kabupaten baru yang ada di Papua. (www.papua.go.id)

meter persegi. Ini berarti sebagian besar petani Jatim hanya mampu memproduksi sekitar ¼ hektar sawah. Salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan Jatim adalah dengan mensejahterakan petani dengan mebuat pupuk organik, memberikan kredit murah pertanian, serta alternatif BBM. Dengan memberikan kemudahan serta fasilitas pendukung pada petani, akan mampu meningkatkan produktivitas padi nasional.**(dw)

foto : www.batan.go.id

Edisi 05/Tahun III/Maret 2007


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Wajah Kita

Departemen Perdagangan

Optimalkan Koperasi

Dengan UCP 600 Akses Perdagangan Internasional

TNI Angkatan Darat, akan melakukan pembenahan diri terhadap Koperasi Angkatan Darat, setelah TNI tidak boleh berbisnis lagi, agar dapat optimal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membantu kesejahteraan prajurit, PNS dan keluarga. Menurut Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen Djoko Santoso, koperasi merupakan salah satu wadah perekonomian untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sedangkan modal koperasi TNI AD berasal dari anggota/prajurit dan PNS. Karena itu, KSAD berharap ke depan, Koperasi TNI AD dituntut untuk hadir lebih baik, lebih tertib, lebih kreatif dan inovatif dalam membantu kesulitan yang dihadapi prajurit, PNS dan keluarganya. KSAD mengingatkan sumbangsih yang diberikan Koperasi harus mampu menyentuh kebutuhan paling hakiki bagi peningkatan kualitas kehidupan keluarga prajurit dan Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. (Yr)

“Kalangan UKM perlu memahami UCP 600, karena dengan pemahaman yang komprehensif diharapkan transaksi perdagangan dapat berjalan dengan baik, menguntungkan dan aman, serta memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan para pihak,” kata Kahumas Deperdag Drs. Iman Pambagyo. UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) merupakan komponen vital sistem perdagangan internasional. UCP 600 menjadi acuan kalangan perbankan di 160 negara dalam transaksi dokumen kredit. Departemen Perdagangan tengah gencar mensosialisasikan UCP 600 kepada seluruh kalangan dunia usaha termasuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah)."Ini penting guna memajukan perdagangan internasional Indonesia," kata Pambagyo. Sementara guna peningkatan ekspor, pemerintah terus melakukan pembenahan kondisi pelayanan ekspor, impor, dan kepabeanan di Indonesia. "Melalui National Single Window (NSW), pemerintah akan melakukan harmonisasi, standarisasi dan simplifikasi seluruh perizinan yang terkait dengan ekspor, impor dan kepabeanan," jelas Pambagyo. Penyeragaman prosedur ekspor impor melalui NSW diharapkan akan memudahkan sistem pembayaran bagi dunia usaha, baik eksportir, importir, bank, shipping company, dan perusahaan asuransi maupun pihak terkait lainnya. "Terkait dengan UCP 600, akan berguna untuk penyeragaman terutama bagi pihak perbankan dalam hal transaksi LC," pungkas Pambagyo. (mnr)

Departemen Pekerjaan Umum Hemat 50% Air dan Padi Dengan Budidaya Padi Sri Pemerintah akan mengembangkan budidaya padi dengan model Sistem Intensifikasi Padi (SRI) yang hemat air dan pupuk hingga mencapai 50 persen. Direktur Irigasi Dep PU, Ir M. Hasan, Senin (2/4) mengatakan, penanaman padi metoda SRI tersebut juga dapat meningkatkan produksi padi sampai 7-9 ton/ha, dibandingkan dengan cara biasa hanya mampu memproduksi maksimal 6 ton/ha. Menurut dia, penghasilan bersih per ha dengan SRI mencapai lebih Rp 6 juta, sedangkan cara biasa hanya Rp3,7 juta. Di samping itu, umur persemaiannya juga jauh lebih pendek, jumlah anakan perbutir padi 30:16 dan panjang tangkai padinya berbanding 23,5 :21, jumlah padi 137: 110 dan bernas berbanding 117:84. Bahkan sawah dapat diairi secara terputus-putus dan tidak perlu tergenang di petak sawah dan itu telah dilakukan pengujian oleh Dep PU selama lima tahun pada areal 1500 ha di Jabar, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng dan Sultra. “Sehingga SRI dapat membantu pemerataan air secara bergilir bila menpergunakan waduk yang airnya mengalami kritis,”ujarnya. (Mf/Kus) Departemen Pertanian Bawang Merah Nasional Surplus 100 ribu ton Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian Ahmad Dimiyati mengatakan, secara nasional produksi bawang merah di Indonesia masih surplus sekitar 100.000 ton, sedangkan impor hanya 50.000 ton atau 7,1 persen dari jumlah produksi nasional. Kebutuhan sebagai konsumsi tahun 2007 mencapai 644.785 ton sedang produksi sekitar 807.000 ton berarti masih surplus sekitar 160.000 ton, sedangkan perkiraan untuk tahun 2008 kebutuhan konsumsi sekitar 658.347 ton dan produksi sekitar 855.000 ton surplus sebesar 196.000 ton serta tahun 2009 konsumsi sebesar 676.045 ton dan produksi 913. 000 surplus 230.000 ton per tahun. Langkah langkah yang diambil untuk membantu petani oleh Deptan melalui pengembangan sentra produksi dengan membangun infrastruktur yang baik, pembinaan penerapan teknik budidaya untuk meningkatkan produksi dan daya saing, melakukan sinkronisasi pengaturan pola produksi pada daerah sentra produksi utama, fasilitas peningkatan kemampuan SDM, dan pemberdayaan kelembagaan usaha dan fasilitas kemitraan. (Bhr)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) SIN Tingkatkan Manfaat Riset Oleh Industri Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Syahrul Aiman mengatakan, Sistem Inovasi Nasional (SIN) sebetulnya merupakan suatu usaha koordinasi antara lembaga berbagai riset dengan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan kegiatan riset oleh industri. “Melalui kegiatan seperti ini hubungan antara lembaga riset, perguruan tinggi dan industri didukung dengan pemerintah, akan semakin baik,” kata Syahrul. Terkait masalah SIN yang belum banyak dikenal di Indonesia, Syahrul menjelaskan, tahun lalu pihaknya sudah menyelenggarakan seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta, dan salah satu kesimpulannya adalah SIN tersebut baru dikenal di beberapa institusi di Jakarta, tetapi di daerah mungkin sudah banyak yang tahu tetapi belum secara detail. Menurutnya, dari pengalaman negara lain, geraknya pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan sain teknologi, dan selama ini pihaknya banyak melakukan penelitian tetapi tidak dimanfaatkan di bidang ekonomi, dan untuk itu ia berharap ke depan banyak yang bisa dimanfaatkan. (T. Gs)

Presiden dan Ibu Negara menyalami Rachmawati Soekarnoputri dan para anggota Wantimpres lainnya usai pelantikan di istana Negara, Rabu (11/4) siang. (foto: www.presidensby.info)

Departemen Hukum dan HAM

"Leading Sektor" Ketatanegaraan

A

da yang mengatakan, undang-undang dibuat hanya sekadar untuk menghukum sebuah tindakan, menghakimi. Singkatnya, penjara dan polisi semata. Tapi tentu tak sekadar itu tujuan pembuatannya. Dalam sebuah sistem politik, undang-undang merupakan sebuah aturan baku untuk mengatur interaksi antar anggota masyarakat. Tujuannya tentu saja, agar masyarakat dapat hidup, bekerja, dan bersosialisasi dalam batas norma-norma kehidupan. Undang-undang atau peraturanlah yang bertugas untuk mengawal dan menyeimbangkan tindakan-tindakan manusia. Di Indonesia, segala macam peraturan untuk kenyamanan hidup warga negara, dirumuskan, disempurnakan, dan dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM. Bahkan tak hanya itu, penerapan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, sampai pada pengembangan hukum juga dilakukan agar segala peraturan yang dihasilkan dapat mendukung terciptanya supremasi Hukum dan HAM untuk menunjang

Edisi 05/Tahun III/Maret 2007

tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera Dan tentu saja yang tak kalah penting, Depkumham juga melakukan pemantapan kesadaran dan budaya di masyarakat. Karena di lingkungan masyarakatlah hukum atau peraturan ini akan diterapkan. Butuh lebih dari sebuah kesadaran agar tujuan diadakannya undang-undang dapat tercapai. Sampai saat ini, Depkumham telah memfokuskan pengadaan perundangan ini dengan mambaginya ke dalam 10 unit eselon I. Mulai dari Sekertariat, Inspektorat, dan Badan Litbang HAm. Hingga ke Ditjen Peraturan Perundangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Ditjen Perlindungan HAM, dan terakhir Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dan tentu saja semua tersusun dalam ranah untuk menghargai interaksi sosial masyarakat. ***(dan)

Sistem Budaya Copy-Paste Konon, kebiasaan tiru-meniru sudah ada sejak manusia lahir. Tak aneh, karena manusia adalah makhluk peniru. Dari sono-nya manusia memang dibekali dengan kemampuan menirukan suara, gerak dan mimik orang lain dan apapun yang ada lingkungannya. Dengan kemampuan meniru yang demikian hebat, manusia bisa berbicara, bersikap, bertingkah laku, serta memiliki peradaban yang mirip dengan peradaban manusia lain di sekitarnya. Mengapa bayi yang lahir di Tegal setelah dewasa bisa berbahasa "medok" seperti itu? Karena ia meniru ibunya yang memang setiap hari berbahasa "medok". Mengapa seseorang tertawa jika mendengar hal lucu? Karena ia meniru orang lain yang juga bersikap begitu. Mengapa orang Baliem mengenakan koteka? Karena ia meniru moyangnya yang dari dulu memakai koteka. Tak pelak, kegiatan meniru pun jadi sebuah aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Ketidakmampuan seseorang untuk menirukan dinamika lingkungannya, akan membuatnya menjadi orang aneh, bahkan bisabisa ia dicap sebagai abnormal. Komputer merepresentasikan hobi manusia dalam meniru, maka lahirlah program-program yang dilengkapi dengan perintah copy dan paste. Tujuannya jelas: mempermudah manusia untuk menjadi duplikator ulung. Sebaris kata, sepotong image, gambar atau foto, dengan perintah copy yang diikuti dengan paste, seketika dapat dikloning menjadi dua, tiga, empat atau berapapun, dengan kondisi yang sama persis dengan aslinya. Sangat mudah. Copy-paste adalah jalan pintas seseorang untuk menjadi pencipta tanpa harus berkreasi. Sadar atau tidak, lambat-laun copy-paste akhirnya berkembang menjadi budaya. Kemudahan meniru melahirkan pemikiran bahwa "menciptakan" karya adalah mudah. Meniru menjadi sebuah kelaziman, dan karya

foto: goen

Departemen Pertahanan

jiplakan menjadi hal yang biasa saja. Imbasnya, orang jadi kurang menghargai kreativitas. Di mana-mana, orang seenaknya saja melakukan pembajakan dan reduplikasi karya orang lain, tanpa merasa bahwa tindakan itu adalah sebuah kesalahan. Jika semula orang hanya meng-copy-paste teks, gambar dan foto, itupun bukan untuk kepentingan komersial, belakangan orang mulai meng-copy-paste karya seni, buku, film, perangkat elektronik, perangkat keras dan lunak komputer, mesin, kendaraan, bahkan desain tata letak sirkuit terpadu untuk keperluan komersial alias dijual. Jutaan keping album musik dan film digandakan dan dipasarkan tanpa izin. Jutaan eksemplar buku aspal (asli tapi palsu) dengan mudah dapat ditemukan di supermarket buku hingga kakilima. Ratusan ribu program komputer kopian dipergunakan di komputer rumahan dan korporasi secara ilegal. Bahkan perangkat elektronik dan kendaraan bermotor yang desainnya mirip dengan yang asli tapi mereknya lain pun ada di pasaran. Badai budaya copy-paste telah melanda secara telak, bukan saja di sektor perekonomian, namun juga di sektor moral. Kerugian secara ekonomis mungkin dapat dikalkulasi. Akan tetapi kerugian secara moral jauh lebih hebat dari yang bisa disaksikan oleh mata. Budaya copy-paste akan mematikan kreativitas dan memadamkan semangat untuk berkarya. Secara tidak langsung, dalam jangka panjang hal itu dapat membunuh gairah anak bangsa untuk tampil sebagai kreator dan inovator. You change or you will die, kamu berubah atau kamu akan mati. Perubahan memerlukan kreativitas dan inovasi. Jika minat untuk berkreasi telah padam, maka sejatinya orang telah mati dalam hidup. (gun)

11


“Ibu kita Kartini pejuang perempuan Indonesia, berkat perjuangannya derajat perempuan dapat sejajar dengan kaum pria.” Sudah berapa sering kita mendengar atau membaca pernyataan tersebut?

J

ika kita ditanya, seberapa besar jasa RA Kartini bagi bangsa ini? Tak mudah orang menjawab, bahkan mungkin anak-anak muda jaman sekarang jauh lebih kenal kisah musik pop beserta pernak-pernik kehidupan bintang favoritnya ketimbang tahu bagaimana Kartini berjuang mengangkat derajat kaum perempuan Indonesia di jamannya sekaligus memberikan inspirasi bagi setiap pergerakan perempuan di Indoensia. Bersenjatakan sebatang pena, tulisan Kartini mampu membuka wawasan perempuan dan mengubah citra bangsa di mata negara lain. Bahkan lewat buah penanya, Kartini menginspirasikan perubahan kebijakan politik Hindia Belanda yang lebih berpihak kepada rakyat Indonesia terutama bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pemikir Budaya Hari kelahirannya, 21 April selalu diperingati dan dijadikan momentum penyegaran bagi nilai dan arah perjuangan pergerakan perempuan di Indonesia. Hingga kini siswa sekolah kerap memperingati Hari Kartini dengan mengenakan pakaian adat, sebuah upaya untuk menularkan semangat Kartini di tengah keragaman budaya Indonesia yang ada. Kartini, sosok perempuan dengan kecerdasan intelekual di zamannya. Pemikiran Kartini sangat sederhana, pria itu egoistis dan perempuan bodoh. Di situlah sumber segala derita kaum perempuan. Semua renungannya akan relasi pria dan perempuan muncul setelah melihat di lingkungan sekitarnya perempuan diharuskan berjalan sambil berjongkok dengan luwes di depan keluarga yang lebih tua. Tidak bo-

L

leh tertawa, harus bicara yang halus dan lirih dan banyak peraturan mengikat lainnya untuk seorang perempuan sehingga hidupnya menjadi rutin harian yang membosankan. Perjuangan berat dari seorang perempuan bernama Kartini tidaklah menghadapi penjajah atau musuh nyata. Musuh Kartini adalah peradaban yang tidak adil. Kultur dan budaya yang timpang yang senantiasa membuat kaum perempuan menderita, baik secara lahir dan batin. Dalam pemikiran Kartini, kebodohan perempuan menjadi penyebab mengapa pria memandang rendah kaum perempuan. Itulah mengapa Kartini ingin melanjutkan sekolah agar dia bisa bekerja sendiri tanpa tergantung suami. "Wartawati" Banyak kontradiksi yang dialami Kartini. Kartini membenci poligami, namun ia menemukan kenyataan bahwa ayahnya sendiri melakukan poligami. Pun Kartini bersama adik-adik perempuannya harus mengalami nasib sama seperti perempuan lain masa itu, menjalani pingitan selama 4 tahun sejak umur 12,5 tahun, sebagaimana anak gadis bangsawan masa itu. Atas bantuan Nyonya Ovink-Soer, isteri Residen Jepara, ayah Kartini terbuka sehingga membebaskan Kartini beserta kedua adiknya dari pingitan. Setelah bebas Kartini bersama kedua adiknya mengadakan penyelidikan dalam kehidupan masyarakat umum di sekitar Jepara. Berdasarkan keterangan Kardinah (adik Kartini) Kartini selalu kekurangan waktu untuk tidur, jam 5 pagi dia sudah bangun untuk menulis. Hal ini dijalani selama bertahuntahun, dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Bakat menulis Kartini didukung oleh ayah Kartini dan Nyonya Ovink-Soer. Pada usia 19 tahun Kartini menjadi terkenal sebagai "wartawati" Indonesia pertama dengan karyanya yang ditulis kala dia berusia 16 tahun. Perempuan Pebisnis Selain pandai menulis Kartini juga pandai

ahir di Jepara 21 April 1879 dengan nama lengkap R.A.A Kartini Djojohadinigrat. Putri dari seorang Bupati Jepara R. M Adipati Sosroningrat yang kemudian menikah dengan Raden Adipati Ario Djojo Adiningrat. Kartini muda memiliki cita-cita menjadi dokter. Pasalnya ia prihatin atas angka kematian perempuan di sekitar tempat tinggalnya setelah melahirkan. Selama masa pingitan Kartini banyak membaca buku yang diberikan kakaknya, Kartono yang sekolah di Belanda. Buku-buku mengenai masalah dunia modern seperti masalah emansipasi, Revolusi Perancis, buku-buku sastra dari penulis ternama telah dibaca Kartini di usia 15 tahun. Berbekal pemahaman atas bacaan tersebut, jiwanya berontak, Kartini merasa adat tidak berpihak kepada kaum perempuan. Kenapa wanita tidak bisa memilih calon suaminya? Kenapa wanita tidak boleh keluar rumah sehingga tidak bisa memilih calon suaminya sendiri? Semua pertanyaan itu muncul di kepala Kartini semasa dipingit tanpa ada yang bisa membantu untuk menjawabnya. Untuk mengimbangi jiwa pemberontak Kartini, ayah Kartini memberikan buku sastra, buku bertema sosial dan kebudayaan jawa yang bernilai tinggi agar Kartini seumur hidup berpijak pada kebudayaan bangsanya sendiri. Namun Kartini makin tidak senang dengan adanya pernyataan perempuan yang sudah menikah harus menuruti segala kemauan suaminya, jika tidak mau dicerai atau tak diberi nafkah. Sebagaimana tertulis dalam suratnya kepada Stella di Belanda salah seorang sahabat Kartini. “Hampir semua wanita yang saya kenal,mengutuk hak kaum lelaki. Tetapi mengutuk saja tidak ada gunanya. Harus ada tindakan! Mari ibu-ibu,para perempuan, gadis-gadis, bangkitlah marilah kita ber-bimbingan tangan dan bekerja sama untuk merobah keadaan yang tak tertahankan ini” Bahkan Kartini menulis surat kepada Stella juga bahwa dia tidak ingin menikah dalam keadaan dipaksa: “…Aku mau maju, maju terus!

12

membatik, karyanya menarik perhatian Ratu Wilhelmina dan Ibu Suri Ema. Kemampuan membatik juga ditulis oleh Kartini dalam buku tentang cara membatik dalam bahasa Belanda berjudul “Kesenian Batik di Hindia Belanda dan Sejarahnya”. Buku ini merupakan sebuah karya besar di tahun 1898 dan membuat namanya semakin terkenal baik di tanah air maupun luar negeri. Tidak berhenti sampai disini, Kartini bersama kedua adiknya, Roekmini dan Kardinah juga berusaha menghidupkan kerajinan ukir di Jepara. Hasil para pengrajin yang indah tanpa bimbingan baik dalam pengembangan teknik maupun pemasaran membuat kerajinan ukir kala itu tidak mengalami kemajuan yang berarti. Kartini berinisiatif meminta bantuan lembaga bernama “Oost en West” untuk menjadi perantara dalam menjual hasil ukiran Jepara sehingga harga penjualan tidak terlalu mahal karena harus lewat makelar. Andai Kartini masih hidup, dia akan tahu bahwa pemikirannya ini kini menjadi dasar dibangunnya sistem penjualan online (e-commerce). Tak bisa dipungkiri, Kartini adalah perempuan pebisnis pada jamannya. Nota Kartini Tahun 1903 seorang penasihat ahli Menteri Penjajahan tanpa saluran resmi pemerintah Hindia Belanda meminta pendapat Kartini mengenai cara-cara pembaharuan dalam bidang pendidikan dan politik sosial yang sesuai aliran politik etis. Semua pendapat dan jawaban dari Kartini dituangkan dalam “Nota Kartini” yang diberi judul “Berilah Pendidikan kepada Bangsa Jawa”. Dalam nota ini, Kartini menyatakan bahwa kaum ibu secara alamiah dikodratkan sebagai pendidik utama. Bangsa tidak akan maju jika kaum perempuan tidak diikutsertakan. Kartini juga melontarkan kritik kepada ka-

Bukan pesta-pesta atau memburu kesenangan yang ku-inginkan, tetapi tujuanku adalah kemerdekaan. Aku mau merdeka, mau berdiri sendiri, agar supaya tidak tergantung pada orang lain, agar supaya…..tidak terpaksa harus kawin..” Benar-benar buah pikir yang berat untuk gadis dengan usia 13 tahun dimana sudah memikirkan adanya persatuan untuk mengubah keadaan. Kartini juga sering berkirim surat kepada sahabatnya Nyonya Ovink-Soer, isteri Residen Jepara yang kemudian dipindahkan ke Jombang. Salah satunya: “Pada zaman manapun dan dalam bidang apapun kaum pelopor selalu mengalami rintangan-rintangan hebat. Itu kami sudah tahu. Tetapi betapa nikmatnya memiliki suatu cita-cita, suatu panggilan. Katakanlah kami ini orang-orang gila atau orang sinting atau apa saja yang nyonya kehendaki. Tetapi kami tidak dapat berbuat lain. Karena itu sudah ada dalam darah kami. Eyang adalah pelopor, tatkala setengah abad yang lalu ia memberi pendidikan Barat kepada putera-putera dan puteriputerinya. Kami tidak berhak untuk tinggal bodoh,bagai orangorang yang tak berarti. Keningratan membawa kewajiban! Maju terus!“ Sayang, takdir berkata lain walaupun Kartini membenci poligami dia sendiri menikah dengan Bupati Rembang yang ternyata sudah mempunyai 3 orang selir. Ini di karenakan sikap tidak terus terang Bupati Rembang yang sudah mempunyai selir saat akan menikah dengan Kartini. Diduga Kartini mengalami guncangan kejiwaan yang kuat sehingga 1 tahun setelah pernikahannya di usia 25 tahun atau 4 hari setelah melahirkan anaknya yang pertama Kartini meninggal dunia pada tahun 1904. “Saya tahu jalan yang saya tempuh itu sukar, penuh onak dan ranjau, berlubang-lubang dan licin; jalan itu belum terbuka! Dan kendatipun saya tak sampai ke tujuan terakhir, kendatipun saya gugur di tengah jalan, saya akan mati dalam kebahagiaan. Karena bagaimanapun jalannya telah dirintis dan saya telah ikut mendobrak jalan itu yang menuju ke kebebasan dan kemerdekaan Wanita Indonesia” (Surat Kepada Ny Abendanon, 1900). (monikasuharko)

um ningrat yang memperlakukan rakyat kecil dengan semena-mena. Dalam hemat Kartini, sudah sewajarnya kaum ningrat perlu mendapat pendidikan moral, tidak hanya ilmu pengetahuan. Kartini pun berani mengkritik kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai politik candu di saat usianya baru 20 tahun. Ia menulis, “Cndu ibarat penyakit sampar (pes).. makin banyak orang mengisap candu di Jawa makin penuh peti uang pemerintah... Peduli apa kesejahteraan rakyat, yang penting pemerintah memperoleh keuntungan besar.” Kartini juga meramalkan akan datangnya suatu revolusi : “Suatu perubahan dalam seluruh masyarakat pribumi pasti akan datang. Pangkal-tolaknya telah ditakdirkan. Hanya kapan? Itulah pertanyaan yang besar. Kita tidak dapat mempercepat saat meletusnya revolusi…” Tatkala Kartini melontarkan ramalannya itu, kawan-kawannya secara berkelakar mengatakan sebaiknya Kartini tunggu sambil tidur 100 tahun. Namun Kartini tak pernah patah arang. Sekalipun cita-cita Kartini dari kecil untuk menjadi dokter dengan melanjutkan pendidikannya ke Belanda dengan fasilitas beasiswa dari pemerintah Belanda kandas di tengah jalan, karena keputusan Kartini sendiri yang tiba-tiba mengundurkan diri. Banyak dugaan keputusan Kartini ini dipengaruhi oleh sahabat Kartini Abendanon. Suatu ketika, Abendanon merasa bersalah karena berpikir salah satu penyebab Kartini meninggal di usia yang masih begitu muda adalah dirinya. Untuk menebus kesalahannya, setelah kembali ke Belanda Abendanon mengumpulkan surat-surat Kartini dari para sahabat Kartini untuk dijadikan sebuah buku yang sekarang kita kenal dengan nama “Habis Gelap Terbitlah Terang” di tahun 1911 atau 6,5 tahun setelah Kartini meninggal. Inspirasi Perjuangan Majalah Djawa Baroe Edisi 09 Tahun 2604 (tahun 1944) pernah menulis artikel mengenai kaum perempuan yang hidup di jaman setelah runtuhnya pemerintah Belanda. Digambarkan ketika itu perempuan ikut memperkuat barisan belakang garis peperangan. Dalam satu bagian, terdapat pesan untuk seluruh kaum perempuan generasi sekarang dan yang akan datang, “..Nasib nusa kita tidak saja di tangan kaum bapak, akan tetapi juga ditangan kaum ibunya, terutama perempuan-perempuan kita yang masih berusia muda. Sikap dan sifat mereka menentukan singkat dan lamanya hari siang. Jagalah pelita yang menerangi zaman kita ini, sebab pudarnya pelita berarti runtuhnya derajat yang sudah kita tingkati selama ini.” Seabad setelah perjuangan RA Kartini dapat dilihat, bidang pekerjaan mana yang tidak ada kaum perempuan? Hampir di semua bidang pekerjaan di sana ada perempuan. Mulai dari programer, ilmuwan, kaum eksekutif, tukang batu, tukang parkir, pegulat, petinju atau sopir bus yang dahulu banyak didominasi oleh kaum pria sekarang mulai dirambah kaum perempuan. Masalahnya apakah benar emansipasi yang ada sudah tepat. Ataukah janganjangan emansipasi hanya untuk kepentingan materi dan duniawi semata. Lantaran tak jarang karena dalih emansipasi, tidak sedikit perempuan yang melupakan kodratnya sendiri. Padahal Kartini berjuang agar harkat dan martabat perempuan bisa sejajar dengan pria, bukan dengan cara meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan. (monikasuharko/f)

komunika 07 2007  

Pracetak Farida Dewi Maharani Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you