komunika 02 2007

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

BERANDA Editorial Diterbitkan oleh:

Swasembada Pangan, Harus!

illus : wid fot o : mth

RANA

Wapres HM Jusuf Kalla dan Menkominfo Sofyan A. Djalil usai menandatangani Memorabilia Perdamaian dalam acara pembukaan Bali Global Forum: Power of Peace di Jimbaran, Bali, Minggu (21/1). Acara ini diikuti oleh lebih dari 180 orang delegasi dari 32 negara dari kalangan media, pekerja sosial dan praktisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Bali Global Forum, menghasilkan Deklarasi The Spirit of Bali, seruan penggunaan media dan TIK untuk perdamaian.

2

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik

fot o : bank image

Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di Roma, Italia, tahun 1984.

Akan tetapi, karena upaya pencapaian swasembada pada saat itu didominasi oleh pemerintah, bukan murni dari upaya rakyat, maka swasembada itu tidak berkelanjutan.

Demikian pula swasembada yang hanya mengarah pada produksi beras telah mengakibatkan ketergantungan pada pangan beras semata, padahal sumber pangan lainnya juga butuh perhatian.

Ketua Yayasan Padi Indonesia yang juga mantan Menteri Pertanian Syarifudin Baharsyah dalam sebuah pertemuan mengatakan, orientasi kebijakan pangan haruslah swasembada. Tidak boleh tidak kalau kita tidak ingin tergantung pada pasokan pangan negara lain. Ketergantungan pangan merupakan suatu masalah yang merisaukan bagi sebuah bangsa, karena tidak selamanya produksi pangan dunia meningkat. Ketika sampai pada suatu titik, negara lain tidak bisa memasok kebutuhan pangan di suatu negara, maka negara itu akan kolaps. Bahkan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo pernah mengatakan, dengan mengimpor berbagai komoditas pangan strategis seperti beras, gula, kedelai, dan jagung, maka sebenarnya suatu bangsa sedang masuk ke dalam jebakan pangan (food trap).

Saatnya kini mengkaji kembali kebijakan pertanian khususnya swasembada pangan agar ketersediaan pangan nasional dapat terjaga secara berkelanjutan. Saat ini, impor beras mungkin masih dapat dilakukan karena harganya masih murah. Namun ketika negara-negara produsen mengalami masalah produksi, maka ketergantungan impor telah menjadi masalah ekonomi dan politik yang pelik.

Persoalan swasembada pangan bukan hanya berhenti pada kebijakan, tetapi harus dimanifestasikan dalam bentuk rangsangan agar petani bisa bergairah memproduksi pangan yang didukung oleh teknologi serta perluasan areal yang memang perlu dilakukan. Tindakan nyata misalnya perbaikan irigasi yang sekarang kondisinya sudah banyak rusak. Pemerintah juga harus memberikan iklim yang menarik seperti perlindungan dari produk impor yang cenderung dumping, perbaikan sarana pertanian, dan kemudahan dalam sistem perkreditan sehingga petani terdorong untuk menanam. Persoalan kemandirian petani kadang bukan hanya persoalan dana, tetapi persoalan iklim yang baik untuk berusaha. Petani dan juga pelaku usaha lainnya akan terdorong untuk berusaha kalau rangsangan harga sangat memadai.

Indonesia diharapkan sudah menjadi negara berswasembada pangan mulai tahun 2009 atau paling lambat 2010. Harapan itu dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam temu wicara dengan para petani padi, tembakau, tebu, serta pengusaha kecil dan menengah di Jember, Jawa Timur, November tahun lalu. Menurut Presiden, kalau bangsa Indonesia sudah bisa memenuhi sendiri kebutuhan pangannya, maka tidak perlu lagi ribut-ribut impor beras, karena pada dasarnya Indonesia tidak ingin impor beras.

Swasembada pangan yang dimaksud Presiden tidak hanya untuk beras, namun juga produk jagung, gula, daging sapi, serta kacang kedelai. Didominasinya wilayah Tanah Air oleh lautan, menurut Presiden, tidak lantas menyurutkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk menggiatkan pencapaian swasembada pangan tersebut.

Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, target swasembada untuk beras sebenarnya sudah tercapai sejak 2004. Ia menepis anggapan yang keliru bahwa Indonesia belum swasembada beras. Menurut Mentan, jika sudah mencukupi sendiri 90 persen kebutuhan beras dari dalam negeri, itu berarti kondisi swasembada telah tercipta. Impor beras yang dilakukan dalam kurun waktu 2005 hingga 2006 berjumlah kurang dari satu persen produksi beras nasional. Jadi sebenarnya Indonesia sudah swasembada. Ke depan setelah swasembada beras, akan dilanjutkan dengan minimal swasembada berkelanjutan. Swasembada gula pada tahun 2009, jagung 2007, kedelai 2010, dan daging sapi 2014.

Tidak ada pilihan lain, bangsa Indonesia memang harus mengupayakan swasembada pangan mulai sekarang. Swasembada nyata, yaitu swasembada yang digerakkan sendiri oleh para petani dan pelaku sektor pertanian. Bukan swasembada artifisial, yang dimobilisasi oleh pemerintah seperti di masa lalu. Kita berharap, gerakan revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jatiluhur, dapat menjadi pelecut untuk mencapai swasembada pangan ini.

Tentang Aturan Sepeda Motor di Jakarta

Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian

Melalui surat pembaca KomunikA ini, saya ingin menyampaikan beberapa usulan terkait dengan kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengenai kendaraan motor.

Secara prinsip saya sepakat jika motor diwajibkan untuk menggunakan lajur kiri jalan raya. Hal tersebut demi ketertiban, kerapihan, dan keamanan di jalan raya. Tapi disisi lain saya tidak setuju jika ada pembatasan penggunaan sepeda motor di beberapa ruas jalan Ibukota.

Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah DKI Jakarta.

Benarkah sepeda motor menjadi penyebab utama kemacetan di Ibu Kota? Pernyataan ini harus didasari dengan data dan fakta.

Karena kalau saya perhatikan sehari-hari di jalan, penyebab utama kemacetan ibu kota bukanlah sepeda motor. Warga Jakarta membeli sepeda motor justru untuk menghindari kemacetan.

Penyebab utama kemacetan adalah angkutan umum seperti bis, taxi, bajaj, dan lain-lain, yang seringkali menggunakan jalan tidak tertib. Misalnya, mereka sering “ngetem” di depan lampu merah (bahkan di depan lintasan kereta api) yang mengakibatkan macet panjang di belakangnya.

Contoh lain misalnya bis dan bajaj yang seringkali “zig-zag” dan ngerem mendadak tanpa memperhatikan kendaraan di belakangnya. Hal ini membahayakan, terutama untuk para pengendara motor. Karena akibat ulah mereka, para pengedara motor seringkali “terjepit” di lajur kiri dihimpit oleh bis-bis dan bajaj yang seenaknya mengambil dan menurunkan penumpang.

Penyebab lainnya adalah para penumpang yang menunggu kendaraan umum tidak pada tempatnya. Seringkali saya perhatikan banyak kerumunan penumpang yang menunggu kendaraan umum di lampu merah atau di perlintasan kereta api. Hal ini mengakibatkan kendaraan umum memberhentikan kendaraannya tidak pada tempatnya.

Sedangkan motor, saya perhatikan kalau mereka mengambil lajur kanan lebih merupakan “reaksi”, bukan “aksi”. Mereka kadangkadang “bereaksi” ambil lajur kanan karena di lajur kiri penuh kemacetan oleh kendaraan umum yang ngetem, ambil penumpang, belok kiri mendadak, “ngerem” mendadak, dan lain-lain yang membahayakan.

Oleh karena itu saya tidak setuju jika ada pembatasan kendaraan roda dua di beberapa ruas jalan ibu kota. Sedangkan jika ada anjuran untuk menggunakan lajur kiri untuk motor saya setuju saja, dengan catatan bisbis, bajaj, taxi, dan kendaraan umum lainnya, harus ditertibkan dahulu.

Pemerintah DKI Jakarta juga harus memperhatikan lajur kiri yang sering kali jalannya berlubang. Selain itu tidak ada salahnya juga menertibkan para penumpang yang menunggu kendaraan umum tidak pada tempatnya.

Demikian masukan saya. Semoga dapat perhatian dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Hendratno, ST. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hendra64@gmail.com

Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arief (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Riset dan Dokumentasi Maykada Harjono K Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

B

enar, e-announcement merupakan aplikasi yang berbasiskan web (web based application) yang dikembangkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggunaan aplikasi ini pada setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan upaya berkelanjutan pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan good corporate governance.

Lalu apa sih sebenarnya fungsi e-announcement itu? “E-announcement merupakan tahap awal dari sistem e-procurement yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat lebih dipertanggungjawabkan dengan mengumumkan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui internet,” kata Djoko Agung Harijadi, Direktur E-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dengan mengakses aplikasi ini melalui situs www.pengadaannasional-bappenas. go.id maka masyarakat umum seperti Andri pun dapat mengetahui informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Perusahaan Anda dapat mengikuti lelang di Layanan Pengadaan Secara Teknis Nasional (LPSE Nasional) dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai rekanan.

Sedangkan bagi institusi pemerintah yang ingin melelang pengadaannya melalui LPSE Nasional, silahkan menghubungi help desk (021) 3983 2082." Itulah informasi yang didapat Andri ketika mengunjungi situs eannouncement.

Secara umum tampilan e-announcement ini akan menampilkan tiga pengumuman yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Paket Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa suatu instansi pemerintah.

Menurut Djoko, melalui aplikasi ini setiap orang bisa memperoleh informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Di zaman yang disebut-sebut sebagai zamannya internet ini memang seabreg kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan melalui internet. Tapi, ngomongngomong apa sih yang membedakan antara pengumuman pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional dengan menggunakan e-announcement? Kok sampai pemerintah ngebet banget ingin menerapkan di seluruh instansi?

Transparansi Jika dibandingkan dengan proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional, aplikasi e-announcement memang lebih transparan sehingga diharapkan dapat menekan peluang korupsi dan penyimpangan.

Konon, pada sistem pengadaan barang dan jasa konvensional secara nasional, potensi korupsi yang bisa terjadi adalah sebesar 60 triliun rupiah. Olala!

Selain itu sistem konvensional juga ditenggarai sarat dengan kolusi antara peserta lelang dengan panitia karena pengumuman lelang biasanya hanya dilakukan secara ter-

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007

Agar Tak Ada Senggol Jempol di Bawah Meja E-Announcement

batas.

Dengan e-announcement kontak antara peserta lelang dan panitia dapat diminimalisasi, sehingga kemungkinan saling senggol jempol kaki di bawah meja (baca: kolusi), bisa dihindari. Hal ini karena dengan e-announcement peserta yang berminat untuk mengikuti lelang dapat melihat pengumuman langsung di situs, tidak lagi harus datang ketempat panitia untuk mendapatkan pengumuman lelang yang sedang berlangsung.

“Transparansi merupakan kunci penggunaan sistem e-Announcement yaitu lebih terkontrol atau transparansi dalam arti yang sesungguhnya,” kata Djoko. "Sehingga sistem ini juga dapat meminimalisasi praktik diskriminatif, menghindari kebocoran APBN, meningkatkan persaingan usaha yang sehat serta meningkatkan kualitas pengawasan oleh berbagai pihak yang berwenang."

Tapi bukan itu saja lo manfaat e-announcement. Manfaat lainnya adalah memudahkan pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.

Selain itu, masyarakat dunia usaha dan publik juga dapat melihat hasil dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

Sedangkan dipilihnya e-announcement untuk diterapkan pada instansi pemerintah juga berdasarkan atas kemudahan penggunaan. Menurut Djoko untuk menggunakan sistem ini hanya dibutuhkan 8 langkah mudah. “Training-nya juga tidak lama, hanya sekitar satu jam saja,” imbuhnya.

Karena masih pada tahap awal menurut Djoko, sehingga sasaran utama sistem e-announcement ini sebenarnya belum menuju efisiensi ataupun cost saving, tetapi masih pada tahap awal yaitu transparansi. Walaupun begitu sebagai konsekuensi logis dengan menggunakan e-announcement maka juga bisa menekan biaya antara 20%-60%.

Dalam e-announcement akan dicantumkan bentuk proyek dan harga patokan sendiri. Perusahaan peserta tender bisa langsung mengajukan penawaran, bahkan sampai spesifikasi barang dan harga satuannya. Semua peserta lelang beserta penawarannya tercantum, termasuk pemenang tender akan dapat dike-tahui secara luas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun anggaran 2007 sebesar 763 triliun rupiah dan sekitar 240 triliun rupiah akan dipergunakan untuk belanja barang dan jasa melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem online memang sudah menjadi keharusan untuk menekan peluang korupsi.

Sementara berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2001 ditenggarai dari sekitar 60 persen pengeluaran Negara untuk belanja barang dan jasa mengalami kebocoran sekitar 10-50 persen. Sehingga aplikasi e-announcement ini setidaknya juga merupakan harapan dalam mengurangi korupsi serta kebocoran keuangan negara selama proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

yang sederhana melalui internet yang dimanfaatkan untuk mempercepat proses dan juga dengan sistem pengawasannya.

“Bappenas berperan dalam pengoperasian, sedangkan terkait dukungan teknis dan supervisi dilakukan Depkominfo, serta KPK yang melakukan promosi penggunaannya,” kata Djoko.

Untuk teknologi yang digunakan, Aries Kusdaryono, Staf Pengembangan Direktorat e-Government Departemen Komunikasi dan Informatika mengatakan, sistem ini menggunakan teknologi Java (JSP) untuk pengembangannya, Oracle sebagai data base dan berjalan diatas Server Linux.

“Sejak diluncurkan sampai saat ini belum ada masalah teknis yang serius sehingga mempengaruhi kinerja sistem,” kata Aries. Pendeknya sistem e-announcement ini sudah cukup reliable, setidaknya hingga saat ini.

Terdapat beberapa modul yang ada pada aplikasi ini, diantaranya modul perekaman data dan modul informasi pengumuman. Modul perekaman data terdiri dari modul perekaman data rencana anggaran, modul perekaman

foto: myth/bf

E-announcement? Pasti berhubungan dengan internet, seperti e-mail yang dapat diakses melalui internet. Begitulah kira-kira yang ada di pikiran Andri (25), saat membaca berita surat kabar yang memberitakan bahwa pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Januari 2007 lalu telah meluncurkan aplikasi e-announcement.

POLHUKAM

Teknologi Sistem e-announcement merupakan pengembangan teknologi informasi dari

data rencana pelaksanaan anggaran dan modul perekaman data pelaksanaan anggaran yang terdiri dari perekaman data lelang, perekaman data lulus teknis dan perekaman data pemenang.

Sedangkan modul informasi pengumuman terdiri dari modul informasi daftar rencana anggaran, modul informasi daftar rencana pelaksanaan anggaran dan modul informasi daftar pelaksanaan anggaran yang terdiri dari informasi pengumuman daftar lelang, informasi pengumuman daftar lulus teknis serta informasi pengumuman daftar pemenang.

Di situs ini juga terdapat beberapa link yang dapat di pilih oleh pengunjung sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh. Selain itu, juga ada form login bagi instansi pemerintah yang ingin masuk ke sistem untuk mengumumkan pengadaan.

Kendala Pada tahun 2006 lalu, sudah 29 instansi pemerintah yang menerapkan e-announcement. Instansi pemerintah tersebut diantaranya adalah instansi Pemerintah Pusat

yaitu Departemen Kominfo, Departemen Keuangan, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bappenas. Instansi pemerintah Provinsi diantaranya yaitu Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Gorontalo.

Sedangkan instansi pemerintah Kota/Kabupaten diantaranya adalah Pemko Depok, Pemko Denpasar, Pemkab Sragen Pemkab Aceh Timur dan Pemkot Surabaya.

Sementara sejak diluncurkan pada tanggal 5 Januari 2007 lalu, untuk tahun ini sudah tercatat 7 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang menerapkannya.

Dalam implementasinya, terdapat kendala untuk menerapkan e-announcement ini. Menurut Sri Cahaya Khoironi, Kasubdit Aplikasi Dasar Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika, kendala utama terletak pada pemangku kepentingan sendiri.

“Pemangku kepentingan pada suatu instansi pemerintah yang memang tidak ingin untuk lebih transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Menurutnya, saat ini salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui kerjasama dengan KPK. KPK sebagai pemicu yang menghimbau setiap instansi untuk menerapkan e-announcement.

“KPK akan melakukan penanganan yang berbeda seandainya ada instansi yang tidak mau untuk menerapkan e-announcement dalam proses pengadaan barang dan jasa nya,” imbuhnya.

Tak bisa dipungkiri, transparansi pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah memang sangat penting mengingat adanya potensi peyimpangan anggaran. Bagi masyarakat umum informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dapat mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses pengadaan untuk pembangunan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah juga dapat dilakukan dengan cepat sehingga dapat menciptakan produktivitas pada instansi pemerintah yang bersangkutan.

Selebihnya, tentu dengan penerapan eannouncement ini upaya pemerintah dalam mewujudkan good corporate governance dapat tercapai. Hal ini karena dalam good corporate governance terkandung prinsipprinsip antara lain partisipasi masyarakat, transparansi serta efektifItas dan efisiensi yang semuanya ada dalam manfaat dengan penggunaan e-announcement.

Yang jelas, dengan e-announcement, lelang tertutup yang suka ada saling senggol jempol kaki di bawah meja, jadi kuno alias nggak ngetren lagi.

Akhirnya, transparansi tentu juga akan tercapai jika terjadi dialog dua arah antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan warga masyarakat untuk bersamasama meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga! (hbk)

3

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

“Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijasahmu.

Empat tahun lamanya bergelut dengan buku.

Sia-sia semuanya...” (iwan fals)

S

foto: bf

epenggal syair lagu Iwan Fals tersebut terasa sangat pas menggambarkan apa yang sedang dialami oleh Akbar saat ini. Sudah lebih dari satu tahun dia lulus dari sebuah perguruan tinggi yang cukup ternama. Namun selama itu pula dia belum menemukan pekerjaan. Dia bukan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, tetapi dari berbagai surat lamaran yang sudah dia layangkan, belum satupun yang membuahkan hasil. “Sudah ratusan surat lamaran yang saya kirim, bahkan ada yang sudah sampai tahap wawancara, tetapi sampai saat ini saya belum bekerja,” keluhnya lesu.

Nasib serupa bukan hanya dialami oleh Akbar seorang, masih ada ratusan bahkan ribuan sarjana lain yang bernasib sama seperti Hendra. Miris memang. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini. Setiap tahun sarjana yang menganggur terus bertambah. Padahal sebagian masyarakat beranggapan, bahwa tingkat pendidikan yang tinggi identik dengan kemakmuran. Namun, saat ini ternyata banyak lulusan pendidikan tinggi yang justru masih menganggur.

Berdasarkan definisi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penduduk yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka antara lain mereka yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan dengan latar belakang pendidikan beragam.

Data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan sampai Agustus 2006 tercatat jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, jika dilihat lagi dari karakteristik usia maka terdapat 6,9 juta orang penganggur kelompok usia muda (1524 tahun), 3,7 juta orang penganggur kelompok usia produktif (25-54 tahun) serta 0,50 penganggur kelompok usia tua (>55 tahun). Sedangkan jika dilihat dari karakteristik pendidikannya, maka terdapat 2,86 juta orang penganggur yang berpendidikan SLTP, 4,05 juta orang penganggur yang berpendidikan SLTA serta 0,67 juta orang penganggur yang berlatar belakang pendidikan sarjana.

Dilihat secara khusus, angkatan kerja lulusan perguruan tinggi termasuk DI, DII, DIII, dan S1 dindonesia berjumlah 5,98 juta orang atau 5,62 persen dari total angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, 5,31 juta diantaranya atau 88,9 persen sudah bekerja sedangkan 0,67 juta sisanya belum bekerja. Sebagian besar per-

guruan tinggi bekerja pada industri, baik industri perdagangan besar, industri pengolahan maupun jasa kemasyarakatan.

Patut menjadi perhatian dan kesadaran bersama adalah tidak semua lulusan sarjana dapat tertampung dalam industri yang ada. Kondisi perekonomian yang masih lesu dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 6-7 persen belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung lulusan sarjana.

4

PEREKONOMIAN

Prospek Mandiri

Bukan Mencari, Tapi Mencipta Hal inilah yang menjadi pemicu utama besarnya pengangguran terdidik di Indonesia.

Selain itu faktor lain yang juga menjadi pendorong tingginya pengangguran terdidik di Indonesia adalah ketidakcocokan antara kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan kemampuan yang dimiliki oleh sarjana.

Kenyataan ini tidak ditampik oleh Kepala Kantor Jasa Ketenagakerjaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Hanny Wijaya. “Saat ini masih terdapat perbedaan antara kemampuan lulusan perguruan tinggi dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan kerja,” katanya pada sebuah diskusi tentang tenaga kerja, di Jakarta akhir Desember 2006.

Berdasarkan hasil riset ketenagakerjaan IPB yang dilakukan pada tahun 2005, terdapat beberapa kelemahan lulusan perguruan tinggi. Kelemahan tersebut antara lain penguasaan bahasa asing yang masih lemah, wawasan industri kurang, kepercayaan diri yang lemah, kurang tegas mengambil keputusan serta banyaknya sarjana yang bersifat individualis. Kelemahan-kelemahan ini menurutnya patut menjadi perhatian bagi setiap perguruan tinggi. Diperlukan adanya perlakuan khusus bagi lulusan perguruan tinggi agar mampu bersaing di dunia usaha dan dunia kerja.

Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anton A Setyawan, melihat ada semacam dilema dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu antara memenuhi permintaan pasar atau bertahan dalam proses pendidikan tinggi yang ideal.

Permintaan pasar dipenuhi oleh perguruan tinggi dengan membuka program studi yang “laku” di pasar tenaga kerja. Perguruan tinggi sekarang mempunyai paradigma sebagai unit bisnis yang harus menghasilkan keuntungan.

Maka, orientasinya adalah menghasilkan keuntungan dalam artian jumlah mahasiswa harus banyak. Mereka berbuat demikian karena dituntut bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Profit orientation yang dilakukan sebuah perguruan tinggi masih dapat diterima selama berbanding lurus dengan kualitasnya. Artinya mahasiswa yang berasal dari kalangan menengah ke atas rela membayar mahal asalkan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pada kenyataannya perguruan tinggi belum memaksimalkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya. Kritik yang dilakukan

dunia industri terhadap pendidikan tinggi di Indonesia sejak dulu adalah ketidakmampuan perguruan tinggi dalam menyediakan tenaga kerja siap pakai. Perguruan tinggi beralasan bahwa tugas mereka adalah mencetak sarjana bukan “tukang”. Debat ini berlangsung terus-menerus tanpa ada kejelasan solusi.

Perguruan tinggi dan industri mempunyai hubungan yang hangat di negara-negara maju. Riset-riset di perguruan tinggi dibiayai perusahaan karena hasilnya akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Setiap kali ada peluncuran produk baru perusahaan pasti sudah berdasarkan riset perguruan tinggi. Maka di negara maju kurikulum perguruan tinggi tidak pernah ketinggalan dengan perkembangan industri. Di Indonesia kepercayaan industri terhadap perguruan tinggi dalam menghasilkan penelitian berkualitas belum ada sehingga seolah-olah selalu ada “gap komunikasi” antara perguruan tinggi dan industri.

Melihat adanya dua kenyataan tersebut, maka lulusan perguruan tinggi dituntut untuk tidak lagi berorientasi pada mencari kerja tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Seorang sarjana harus dapat berfikir kreatif dan inovatif untuk menjadi pelopor dalam menciptakan lapangan kerja baru dan bukan mencari pekerjaan. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi merupakan salah satu alternatif bagi pemecahan masalah pengangguran terdidik.

Usaha Pemerintah Pemerintah sendiri bukan menutup mata melihat kenyataan ini. Sebagai salah satu terobosan alternatif bagi pemecahan masalah ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri). Prospek Mandiri merupakan suatu program yang dirancang oleh Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan pemerintah provinsi dalam rangka menumbuhkan usaha baru dalam wadah koperasi.

Menurut Deputi Bidang Pembangunan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM, Dr Choirul Jamhari, tujuan utama dari program ini adalah mengurangi penangguran khususnya segmen tenaga kerja terdidik sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional tahun 2004-2009 y a n g menargetkan penurunan pengangguran dari 9,8 persen menjadi 5,1 persen.

Program ini juga

dimaksudkan untuk mendorong adanya trickle down effect dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sum-ber daya alam oleh tenaga terampil.

“A walnya

namun tidak menutup kemungkinan program ini juga dikembangkan di daerah perkotaaan,” ujarnya.

Assisten Deputi Urusan Pemberdayaan Lembaga dan Pengembangan Bisnis, Kementerian Koperasi dan UKM, Ir Prijambodo menjelaskan, tahap awal program ini dilakukan di Provinsi Gorontalo, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jambi, dan Maluku, sebagai pilot project. Provinsi yang mengikuti program ini diwajibkan untuk menyiapkan tempat usaha dan memberikan bimbingan usaha, sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan modal dan sarana produksi. Mengenai usaha yang akan dikembangkan diserahkan kepada masing-masing kelompok peserta program.

Kementerian Koperasi dan UKM hanya mengarahkan agar usaha yang dipilih memiliki siklus usaha yang pendek, yaitu kurang dari satu tahun, sedangkan bentuk usaha yang dikembangkan diarahkan kepada bentuk usaha koperasi.

Lantas siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Peserta yang mengikuti program ini dipilih melalui proses rekrutmen dan seleksi yang ditetapkan prospek mandiri. Prijambodo menjamin proses seleksi dilakukan dengan sangat transparan dan dilakukan oleh badan independen sehingga setiap sarjana yang mempunyai minat dapat mengikuti program ini. Adapun syarat sarjana calon peserta Prospek Mandiri adalah berasal dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sarjana (S1) dan/atau (S2), dari semua disiplin ilmu, dengan usia kelulusan minimal satu tahun.

Program ini dapat diikuti oleh laki-laki maupun perempuan dengan batas maksimal usia 30 tahun. Selain itu, peserta juga harus mampu bekerja secara kelompok dalam wadah koperasi dan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan Prospek mandiri serta berasal dari kabupaten/kota dalam satu propinsi dimana lokasi Prospek Mandiri diadakan.

Sebagai gambaran, tahun 2006 ada 1.200 orang sarjana yang telah melamar untuk mengikuti program ini. Dari jumlah tersebut akhirnya hanya 425 orang yang dinyatakan lulus seleksi dan selanjutnya mendapat bantuan dan bimbingan dalam mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi derah masing-masing. Kalimantan Barat misalnya memilih usaha jeruk dan Virgin Coconut Oil (VCO) sebagai bentuk usaha yang dijalankan oleh peserta Prospek mandiri. Sedangkan daerah lain seperti Maluku dan Yogyakarta memilih budidaya rumput laut dan penggemukan sapi.

Sementara itu menurut konsultan Prospek Mandiri Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Dr Bambang Hermanto, dari hasil studi banding yang dilakukannya di Provinsi Gorontalo dan Maluku program ini sangat direspon dengan baik. Program ini juga dipandang cukup stategis untuk menciptakan lapangan usaha baru dan mengurangi jumlah pengangguran. Namun, menurutnya, masih ada beberapa tantangan dan hambatan yang masih harus menjadi perhatian bersama, antara lain sarjana yang mengikuti program ini masih banyak yang belum memahami bagaimana usaha koperasi dijalankan. Selain itu kesiapan sarana dan prasarana yang disiapkan untuk untuk memulai usaha juga sangat terbatas.

Tapi tidak masalah. Yang penting upaya mengubah budaya, dari sarjana pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja, sudah dimulai. Terlepas dari sekarang program ini belum bisa membuktikan keberhasilannya, toh ada pepatah yang mengatakan biarlah waktu yang akan menjawab.

Dan tentu saja kita berharap, dengan adanya program ini, Akbar dan Akbar-Akbar yang lain, tak lagi tertunduk lesu saat Iwan Fals menyenandungkan lagu "Sarjana Muda" yang terkenal itu. (ds)

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007 program ini didesain untuk daerah perdesaan,

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

KESRA

Pelarangan Unggas di Permukiman

Wabah flu burung kembali merebak di Indonesia, terhitung sejak awal Januari 2007 hingga saat ini sudah 6 orang penderita flu burung yang meninggal dunia. Tambahan penderita flu burung ini menambah panjang daftar korban H5N1 yang akhirnya menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan kasus kematian akibat flu burung tertinggi di dunia yaitu 62 kematian dari 80 kasus, jauh meninggalkan Vietnam, Negara dengan kasus flu burung terbanyak yaitu 93 kasus tapi ‘hanya’ mencatatkan 42 kematian.

M

elihat rumah sakit rujukan (kali ini RS. Persahabatan karena RSPI Sulianti Saroso sedang sibuk dengan urusan haji -red ) “kebanjiran” pasien flu burung, Menteri Kesehatan pertengahan Januari lalu segera menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kalakhar FBPI, gubernur tiga propinsi dengan kasus flu burung terbanyak, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, Dirjen Kesehatan Hewan Departemen Peternakan, Sekjen Mendagri dan petugas dari instansi terkait (15/1). Hasil dari rapat ini adalah munculnya kebijakan pelarangan unggas di wilayah permukiman, karena data empiris menunjukkan sebagian besar korban, justru muncul dari wilayah permukiman padat, bukan dari pekerja peternakan komersial.

foto: www.deptan.go.id

Memutus Rantai Penularan Sebenarnya, sejak muncul kasus flu burung pertama kali, pemusnahan seluruh unggas (depopulation) pada radius tertentu dari lokasi kejadian merupakan tindakan standar yang dianut oleh banyak negara. Misalnya di Hongkong, pada saat kejadian flu burung menyerang manusia di Hongkong pada tahun 1997, pemerintah menginstruksikan pemusnahan seluruh ayam di wilayah Hongkong yang berhasil menghentikan penyebaran virus ganas tersebut, meskipun tiga tahun kemudian muncul lagi kejadian kematian manusia yang disebabkan perdagangan unggas liar. Setelah itu hingga saat ini tidak ada lagi kejadian kematian manusia akibat flu burung di Hongkong.

Pemerintah Malay-

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007

sia menetapkan seluruh unggas pada radius 10 kilometer dari titik kejadian harus dimusnahkan. Tindakan yang sama juga dilakukan Pemerintah Thailand. Di Thailand kematian manusia berhasil diturunkan dari 12 orang pada tahun 2004 menjadi 2 orang pada tahun 2005 dan tidak ada laporan kematian hingga pertengahan Februari 2006 (WHO, 2006).

Bagaimana dengan Indonesia? Untuk penanganan flu burung kita sudah melakukan semuanya. Departemen Pertanian mengurus unggasnya, sedangkan Departemen Kesehatan menyelamatkan manusia yang jadi korban. Bahkan kemudian dibentuklah Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI), yang bertanggungjawab penuh menangani flu burung agar tidak menjadi pandemi, dengan slogan “Tanggap Flu Burung”-nya. Namun, flu burung belum juga berhenti berjangkit, dan makin banyak pasien tak tertolong.

Mungkin, bisa dikatakan ini terjadi lantaran biosecurity kita belum "galak". Memang tak gampang mendata semua unggas terjangkit di sekian banyak provinsi yang begini luas. Di negara kita unggas terjangkit belum semuanya bisa disingkirkan, dan yang sehat pun belum selesai dibuat kebal karena tenaga (termasuk tenaga surveilans) terbatas, serta partisipasi masyarakat belum penuh.

Selain itu, banyaknya unggas yang diternak (malah unggas termasuk hewan favorit untuk peliharaan-red), di sekitar rumah mempersulit proses penanganan, bahkan tak terjamah oleh pengawas, dan sukar terpantau oleh petugas. Lagi pula belum semua pemilik unggas terjangkit rela unggasnya dimusnahkan.

Protokoler biosecurity juga belum sepenuhnya utuh dikerjakan. Pengamanan angkutan ternak unggas, antisepsis kandang unggas, masih bebasnya hilir-mudik petugas keluar-masuk peternakan terjangkit, dan pengawasan unggas sakit lolos masuk ke pasar, belum ketat dijalankan, sehingga virus flu burung pun bebas berkeliaran.

Berbagi Tanggungjawab Ada kesulitan bagi pemerintah pusat dalam mengawasi flu burung secara langsung di seluruh daerah. Otonomi daerah yang saat ini berlaku di Indonesia memberikan kuasa pada pemerintah daerah untuk mengatur “teritorial”-nya sendiri, sehingga ada wilayahwilayah yang tidak terjamah pemerintah pusat. Salah satunya adalah pengawasan unggas di permukiman yang secara jelas berada di bawah teritorial pemda.

Akhirnya, setelah berkutat dengan flu burung kurang lebih 2 tahun dan mendapat tambahan 5 penderita flu burung yang tewas, Januari 2007, pemerintah pusat (dalam hal ini Depkes dan Deptan) di bawah koordinasi Menko Kesra, menggandeng Departemen Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terbaru dalam pengendalian flu burung, yaitu pelarangan unggas di permukiman, yang akan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah dalam mewujudkan payung hukumnya. Melalui Surat Edaran No. 440/93/SJ tertanggal 18 Januari 2007 tentang Penanganan Flu Burung, Mendagri menginstruksikan Pemda untuk menyusun Perda Flu Burung, yang diantaranya memuat tentang pelarangan unggas.

Dari tiga provinsi prioritas, DKI Jakarta yang paling cepat menindaklanjuti kebijakan tersebut. Selang dua hari setelah cetusan Menko Kesra, tepatnya 17 Januari 2007, Gubernur DKI, Sutiyoso mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 15 Tahun 2007, yang intinya adalah larangan memelihara unggas seperti ayam, itik, entok, angsa, burung dara dan burung puyuh di lingkungan pemukiman, berlaku mulai 1 Februari 2007.

Dalam sebuah jumpa pers, Gubernur DKI Sutiyoso menegaskan terhitung 17 Januari hingga 31 Januari, masyarakat diminta secara sukarela meniadakan unggas-unggas peliharaan secara benar, bisa dikonsumsi, dijual atau dimusnahkan. Peraturan ini juga secara utuh mengatur relokasi peternakan, tempat penampungan, pemotongan dan penjualan unggas hidup jauh dari permukiman serta adanya pengawasan atas lalulintas unggas yang masuk Jakarta. Sedangkan unggas yang dipelihara sebagai hiasan, hobi, pendidikan dan penelitian, seperti burung hias, berkicau, dan lain-lain diwajibkan mempunyai sertifikat kesehatan hewan dari pemerintah provinsi DKI. Sertifikat ini bisa diperoleh dari Dinas atau Suku Dinas Perternakan dan Perikanan di wilayah masing-masing dan kemudian tanda khusus akan diberikan tanpa biaya.

Walikota Jakarta Pusat, Muhayat, mengatakan pemberlakuan Pergub No. 15/2007 sudah benar, demi kemaslahatan masyarakat luas. Apalagi mengingat tingkat kepadatan Jakarta yang tinggi, resistensi penduduk terhadap flu burung menjadi sangat tinggi. Pemerintah menyadari setiap keputusan memang menimbulkan resiko, tetapi diupayakan mengambil resiko yang terkecil, daripada harus mengorbankan nyawa manusia. "Alhamdulillah, kesadaran masyarakat Jakarta sangat tinggi terbukti dengan pengertian dan kesediaan mereka menjalankan peraturan ini dengan sukarela," katamya.

Inisiatif Lokal Tapi tak seluruh daerah seperti DKI. Di beberapa daerah, rencana pemusnahan unggas masih menimbulkan reaksi dan penolakan dari berbagai kalangan, khususnya pemilik unggas dan peternakan. Mereka kebanyakan menganggap kebijakan tersebut kurang tepat. Namun demikian, respon negatif ini lebih banyak muncul lantaran belum dipahami sepenuhnya latar belakang keluarnya kebijakan yang ada.

Beberapa daerah secara kreatif membuat kebijakan yang bisa merespon hal ini dengan bijak. Misalnya Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Walikota Tangerang, Wahidin Halim, memilih melakukan pemilahan kawasan, mana yang termasuk kawasan perumahan dan mana kawasan peternakan. Peternakan unggas skala besar di kawasan perumahan dilarang, tapi peternakan skala kecil di perkampungan tetap diizinkan, sepanjang bisa menjaga kebersihan lingkungan.

Lain lagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu sentra peternakan unggas. Bersama legislatif, pemprov memilih membuat Pergub tentang tata niaga dan pemeliharaan unggas di pemukiman disesuaikan dengan kondisi setempat.

Bagaimanapun langkah yang diambil, tentunya jangan sampai mengurangi kewaspadaaan dan kualitas pencegahan penyebaran wabah flu burung. Karena, seperti dikatakan Ketua Pelaksana Harian Komnas FBPI, Bayu Krishnamurti, tindakan yang tidak benar justru dikhawatirkan akan memperluas sebaran flu burung dan disisi lain menghancurkan sektor peternakan. Karena itu, kebijakan harus dilaksanakan dengan cepat dan bijak.

Sedari awal, Menko Kesra dan Menkes telah mengingatkan pentingnya pemetaan daerah untuk memilah mana wilayah permukiman yang berisiko tinggi, dan mana yang beresiko rendah. Kebijakan pelarangan unggas hanya berlaku bagi daerah yang beresiko tinggi, dengan didukung data-data empiris yang akurat. Misalnya, pemukiman A dinilai termasuk kategori resiko flu burung tinggi setelah melihat banyaknya unggas terinfeksi serta adanya korban manusia, maka wilayah pemukiman A hingga radius tertentu harus bebas unggas.

Komunikasi Menepis Kontroversi Persoalan beda persepsi memang sudah jamak, beda kepala beda pemikiran. Oleh karena itu, kunci terpenting untuk membuka pintu perbedaan persepsi adalah komunikasi.

foto: www.deptan.go.id

Jalan Terjal Basmi Flu Burung

Sejak pertama penyebaran flu burung dimulai, komunikasi menjadi alat yang sangat krusial.

Sejauh ini, komunikasi menghasilkan sesuatu yang positif, pemahaman publik mengenai penyakit flu burung. Hanya saja, itu baru general knowledge , dan perkembangan flu burung ini rupanya jauh lebih cepat dari perkiraan sehingga bisa dikatakan masyarakat masih ‘kedodoran’ mengikuti perkembangan informasi yang aktual.

Tidak benar kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Data yang dikumpulkan CBAIC menunjukkan kalau proses komunikasi dijalankan oleh (dalam hal ini Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, dan Departemen Komunikasi dan Informatika), Komnas FBPI sebagai pemegang koordinasi penanggulangan flu burung, lembaga nasional maupun internasional, baik sendiri-sendiri maupun bersama. Tapi masih banyak masyarakat yang merasa proses sosialisasi belum cukup.

Survei UNICEF baru-baru ini menunjukkan, 73 persen masyarakat tahu bahwa flu burung ada, tapi mereka tidak percaya itu ada di lingkungan mereka, sehingga ketidakpedulian akan bahaya flu burung masih menjadi fenomena. Melihat hal semacam ini, bisa disimpulkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan para pemangku kepentingan sudah baik dalam konteks membangun pengetahuan umum atau general knowledge masyarakat, tapi belum optimal. Ke depan harus dibarengi dengan targeted communication, komunikasi pada target audiens tertentu. Misalnya komunikasi untuk mengurangi resiko penularan antar hewan dengan target peternak, memerlukan pola pendekatan yang berbeda dengan komunikasi dengan target penjual maupun bagi pelayanan kesehatan unggas. Apalagi terkait resiko penularan unggas terhadap manusia, target yang berbeda usia, pendidikan, budaya maupun pekerjaan juga memerlukan cara yang berbeda.

“Diperlukan semacam sistem komunikasi yang responsif dan antisipatif serta memungkinkan pesan dimodifikasi terus sesuai dengan perkembangan aktual,” kata Bayu Krisnamurthi. Pesan juga harus memiliki tema sentral, “bisa dikatakan satu brand yang bisa mengharmonisasikan semua pesan komunikasi yang ada.”

Memang saat ini pesan flu burung masih beragam, diantaranya ada Waspada, Tumpas maupun Tanggap, dan ketiga pesan ini harus bisa dimodifikasi ulang agar bisa diserap masyarakat dengan lebih mudah, dengan bahasa yang simpel. Bahkan untuk menambah kedekatan dengan masyarakat, pesan akan lebih baik diberikan dalam bahasa lokal yang dekat dengan masyarakat.

Intinya, komunikasi harus dua arah, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, maupun masyarakat sendiri. Dalam mewujudkan semua itu, sekali lagi dibutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk menyamakan persepsi agar penanganan flu burung ini menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Semoga...

(Ids)

5

M

Kesadaran Antar Bangsa Dewasa ini perkembangan teknologi membuat keterkaitan antara informasi dan komunikasi menjadi kian erat. Dua bidang yang merupakan kekuatan besar untuk menyatukan dunia dalam sebuah komunitas global village.

Bagaimanapun, kerja sistem teknologi informasi dan komunikasi tak selamanya bebas nilai.

Selalu ada kemingkinan di setiap titik, informasi yang ada disalahgunakan untuk kepentingan tertentu baik disengaja ataupun karena kesalahan manusia.

B

Media massa, radio dan televisi serta perangkat informasi digital atau teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh relatif besar terhadap sebuah komunitas. Melalui media dan teknologi ini, banyak agenda sosial tersampaikan. Bahkan dalam batas-batas tertentu, media juga meneguhkan ataupun menetapkan apa yang harus dipikirkan atau dibicarakan umat manusia.

"Ada suatu kebutuhan untuk memikirkan kembali bagaimana kita mungkin menangkap yang terbaik dari keberadaan media dan teknologi ini agar tetap mendukung ekspresi budaya, saling pengertian dan menumbuhkan kesadaran antar bangsa,' kata Dr. Karan Singh, Wakil Komisi Dunia untuk Kesadaran Global dan Spiritualitas, dalam Bali Global Forum, di Jimbaran, Bali (21/1).

Tuntutan itu terasa mendesak karena dunia terus saja dilanda kejahatan, peperangan, konflik, permusuhan, dan teror. Tantangan itu antara lain secara nyata dialami Indonesia, seperti serangan bom teroris di Bali dan beberapa tempat lain di negeri ini.

salah kejahatan dan perang, tetapi menjadi mitra strategis dalam mendorong terciptanya dunia yang lebih damai, aman, dan adil.

Kekuatan media lewat informasi dapat mendorong terjadinya saling paham dan kerja-

kesejahteraan, ketidakseimbangan dan ketidakadilan belum dapat diselesaikan. Karena itu, media lewat kekuatan informasinya akan dapat mendorong masyarakat mengatasi masalah yang ada.

sama untuk mengat a s i konflik yang ada di dunia.

Demikian dinyatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan Konferensi Internasional Bali Global Forum: Power of Peace, Minggu (21/1), yang disampaikan dalam bahasa Kunci Utama Perdamaian inggris tanpa teks.

"Faktor penyebab konflik Poso seperti diMedia massa diharapkan tidak menjadi panggung bagi pemberitaan dan penayangan ma- ekspose media adalah karena pertikaian antar agama, padahal kalau saya lihat masalah sebenarnya adalah eko...karena peperangan mulai dari pemikiran persoalan nomi," kata Wamanusia, maka kesadaran akan perlunya perdamaian pres. harus pula dibentuk, pengabaian atas hal tersebut Konflik, seperti akan memunculkan kecurigaan dan ketidakpercayaan perang dan pertiantar bangsa dan memicu terjadinya perang... kaian, menurut akan terus (UNESCO, 14 November 1945) Wapres terjadi bila masalah

Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi UNESCO, Abdul Waheed Khan mengatakan salah satu penyebab utama konflik adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini timbul karena masing-masing pihak tidak mau mengerti dan tidak mau bersatu.

"Media mempunyai peran penting untuk menyatukan perbedaan dan meminimalkan kesalahpahaman yang ada," kata Waheed Khan.

Menurut Khan bukan saatnya lagi media hanya menyalahkan konflik yang terjadi, "Banyak kekuatan untuk berperan, tapi kita harus mengkonter semuanya demi perdamaian," tegasnya. “Efek yang ditimbulkan oleh media jauh lebih powerfull dibandingkan apapun, tetapi

ali Global Forum telah usai. Forum yang digagas UNESCO serta Departemen Komunikasi dan Informatika ini menghasilkan sebuah deklarasi, The Spirit of Bali. Deklarasi ini merupakan komitmen bersama untuk mengembangkan mekanisme yang dapat meningkatkan peran media dan teknologi informasi untuk perdamaian.

"Banyak tantangan yang dihadapi berbagai bangsa di dunia selama dekade terakhir. Mulai dari perang, ketegangan antar etnik dan bangsa. Hal ini membutuhkan kerjasama dan penggunaan media serta teknologi informasi untuk menciptakan perdamaian," kata Asisten Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi UNESCO, Abdul Waheed Khan, di Jimbaran, Rabu (23/1).

Lebih dari pada itu, katanya, para peserta Bali Global Forum mengkhawatirkan sejumlah konflik internal domestik dan antar negara, yang menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan, sehingga perdamaian tidak dapat dibangun.

Khan menekankan bahwa adanya saling pengertian hanya dapat dibangun melalui sebuah pertukaran informasi dan pengetahuan secara berkesinambungan, melalui apa yang dinamakan "kebebasan berpikir melalui kata dan pemikiran" seperti yang diletakkan oleh UNESCO dalam konstitusinya.

Dalam deklarasi itu disebutkan pula, apabila ketahanan perdamaian dapat dibangun oleh pemikiran umat manusia maka akan meningkatkan pengaruh oleh media massa dan memunculkan alat-alat informasi.

Para peserta forum ini mendeklarasikan komitmen-

6

nya untuk memberikan kontribusi melalui penggunaan media dan teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan saling pengertian, dan dialog lebih luas diantara manusia, kebudayaan, serta membangun perdamaian.

Kita berharap, lanjut Waheed Khan, deklarasi ini menjadi awal bagi UNESCO untuk memfasilitasi jaringan kerjasama dalam konsep Power of Peace Network yang melibatkan seluruh pemimpin di dunia.

Langkah Nyata di Indonesia Sementara itu, Arief Rachman, Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO menegaskan bahwa tindak lanjut konferensi ini akan sangat tergantung dengan sikap setiap pemerintahan, "Apakah akan mengeluarkan Undang-undang atau peraturan dan sejenisnya. Itu kita kembalikan kepada mereka," tuturnya ketika ditemui KomunikA usai acara penutupan.

Aplikasi konsep Power of Peace Network, akan membutuhkan waktu. "Kita perlu pematangam konsep tersebut sesuai dengan konteks lokal atau negara yang ada, kemudian pelibatan komunitas dan

foto:rich

ata Putera (8 tahun), lekat menatap jajaran umbul-umbul warna oranye di sepanjang jalan menuju Pantai Jimbaran, Bali. Power of Pea-ce, kata-kata itu selalu diulang mu-lutnya yang kecil dengan terbata-bata.

Ia ingat, sang guru bahasa Inggris pernah menerjemahkan kata peace dengan damai. Sementara ingatan Putera tentang Power lebih lekat pada salah satu film anak-anak kesukaannya di televisi. Bagi Putera, damai tak memiliki makna yang rumit, "Saya bisa bermain dengan teman-teman dan belajar," jawabnya singkat.

Kata-kata yang dibingkai dalam konstitusi UNESCO (United Nations for Education, Science and Cultural Organization), Organisasi Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan PBB, sudah berumur lebih dari separuh abad, namun perdamaian dunia tak kunjung terwujud.

Jauh di belahan dunia lain, bagi Tatyana (9 th) di Zagreb, perdamaian adalah soal pilihan yang berat, antara jadi Serbia seperti ibu atau jadi Kroasia seperti bapak; karena negara tak lagi identik dengan bangsa, di tengah situasi ancaman konflik yang terjadi.

Banyak pihak berharap, melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikan pesat pada dekade terakhir ini akan ditemukan kesempatan baru untuk membangun perdamaian dunia.

pemilik media, dan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan jaringan yang sudah ada," katanya.

Menurut Arief, melalui Depdiknas pihaknya akan berupaya untuk memanfaatkan komunitas sekolah untuk lebih cerdas dalam melakukan konsumsi media massa. "Kita berupaya memanfaatkan jaringan sekolah yang ada untuk mendidik anak-anak agar lebih cerdas dalam membaca atau menyaksikan media. Memilih konten mana yang sesuai dan bermanfaat,' katanya.

Kepala Badan Litbang SDM Depkominfo Aizirman Djusman yang ditemui dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa hasil konferensi ini akan ditindaklanjuti dengan mengadakan kursus dan pengembangan e-learning. "Dalam konteks capacity building kita akan melakukan pelatihan media ethics kepada para jurnalis untuk mengembangkan kekuatan media. Sementara dalam memanfaatkan ICT kita bersama Depdiknas juga mengembangkan e-learning untuk masyarakat dan komunitas sekolah," jelasnya. (m)

kemampuan ini bisa berakibat baik maupun buruk. Sebab, selain sebagai kunci utama dalam perdamaian, media juga bisa menjadi alat pemicu konflik,� imbuh Wapres Jusuf Kalla. Jangankan berita di media massa, dampak pesan lewat SMS pun bisa lebih dahsyat dari gempuran tank, katanya.

Media memang bisa memberikan porsi yang seimbang. Sebab banyak keluhan yang mengatakan bahwa media memperparah keadaan karena sumber berita yang berat sebelah.

Selama ini, menurut Wapres, media terlalu sedikit memberi porsi bagi kelompok moderat dibandingkan dengan kelompok radikal yang cenderung menumbuhkan konflik. "Media harus memberikan ruang lebih banyak kepada suara-suara kalangan moderat dalam upaya mendorong perdamaian," kata Wapres.

Wapres meminta media dapat menjalankan perannya sebagai alat perdamaian. Terlebih di era global saat ini informasi nyaris tidak bisa dikontrol lagi. Bagi Wapres situasi ini merupakan tantangan yang mesti dihadapi agar lebih banyak manfaat positif yang bisa diperoleh.

Kolaborasi Antar Media Peran media sejatinya bukan terbatas pada informasi. Media harus pula bisa berperan menyelenggarakan dialog dan debat publik.

Masyarakat suatu negara dan masyarakat bangsa-bangsa dihuni beragam kelompok yang berbeda latar belakangnya, pandangan, dan kepentingannya.

"Informasi yang disajikan media punya peran penting dalam menciptakan perdamaian. "Kita tidak bisa mengontrol media lagi, karena itu media harus mengembangkan perannya untuk mendukung terciptanya perdamaian," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan Djalil.

Trend global yang berkembang saat ini media dipakai sebagai alat untuk menjaga perdamaian, lanjut menteri. Namun, panggung terbuka media hanya bisa tegak berdiri serta berperan aktif jika ada kebebasan dan peluang bagi warga dan berbagai kelompoknya untuk bertemu, berkomunikasi, berdialog serta mencapai saling pengertian dan kepercayaan.

Lewat proses itulah beragam latar belakang dan perbedaan kepentingan diusahakan mencapai saling pengertian. Atas dasar saling pengertian dan percaya, dapat dibangun kerja sama, hidup damai secara bermakna dalam perbedaan.

Media Baru. Visi Baru Peter Amstrong, Direktur OneWorld International, Inggris, mengungkapkan, media yang bisa digunakan untuk perdamaian harus merupakan sebuah "media baru" yang terlepas dari kepentingan iklan dan kepentingan komersial lainnya.

"Kita memang tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang dengan menyediakan apa yang disukai masing-masing orang. Akan tetapi, saya yakin ada orang-orang yang memang tertarik dan peduli dengan masalahmasalah perdamaian dan mungkin mencari informasi seperti itu karena kebosanan mereka

terhadap informasi mengenai konflik yang sudah begitu banyak tersebar di m e d i a - m e d i a komersial," ujarnya.

Dr David Nostbak-ken dari Vision Television dan WETY International , Kanada, mengingatkan bahwa jaringan "Kekuatan Perdamaian" bisa dimanfaatkan untuk menyediakan program-program tayangan yang berkaitan dengan perdamaian, misalnya masalah perubahan iklim global, pendidikan anak, dan pengetahuan mengenai lingkungan.

Berharap dari e-Learning Indonesia yang memiliki potensi konflik sosial, ekonomi, politik, dan kultural pada dasarnya meniscayakan tiap warga negaranya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mentalitas yang efektif guna menyelesaikan konflik secara damai dan beradab. Pada perspektif demikian, perbincangan tentang "pendidikan perdamaian" (peace education) menjadi penting.

"Pendidikan perdamaian hanya bermakna bagi warga Indonesia jika pendidikan itu memungkinkan sungguh teralaminya perdamaian oleh setiap warga negara Indonesia," kata pengamat pendidikan Limas Sutanto.

Hal senada juga ditegaskan oleh Arief Rachman, Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, bahwa pendidikan merupakan elemen penting bagi penghargaan atas keberagaman untuk menciptakan kesadaran bahwa seluruh manusia adalah sama.

"Pendidikan harus diarahkan untuk membuat individu sadar akan perbedaan budaya dan adat yang ada, serta mampu mengembangkan keterampilan untuk bersosial atau menjalin hubungan serta toleransi," tegas Arief.

Konsep pendidikan ini harus juga membuka peluang terjadinya dialog antar bangsa, lanjut Arief. Sebab, sangat mustahil melakukan promosi perdamaian tanpa pelibatan seluruh bangsa dengan beragam latar belakang etnik atau agama yang ada di dunia.

E-learning disebut oleh Kepala Badan Litbang SDM Depkominfo Aizirman Djusman sebagai sebuah terobosan baru untuk memperkuat pendidikan yang mendukung terciptanya per-damaian.

Sebagai cara baru dalam proses belajar mengajar, e-learning memungkinkan pembelajaran tanpa batas negara dan waktu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. " Depkominfo akan berupaya mendukung pengembangan e-learning agar bisa merata sampai ke pelosok Indonesia," kata Aizirman.

yang ada guna meningkatkan kesepahaman dan menciptakan perdamaian," tutur Waheed Khan.

Global Forum di Bali, merupakan salah satu upaya mematangkan rencana membuat jaringan "Kekuatan Perdamaian" (Power of Peace ). Jaringan ini dikembangkan untuk semakin menyebarluaskan pemikiran, pandangan, dan contoh-contoh nyata pemajuan perdamaian ke seluruh belahan dunia.

Jaringan informasi yang disiapkan Badan PBB UNESCO itu akan memanfaatkan peluang yang diberikan teknologi informasi terkini dan bukan untuk menyaingi jaringan media massa yang ada, melainkan untuk melibatkan dan memperbesar lingkaran kelompok yang peduli kepada upaya pemajuan dan perwujudan perdamaian.

Asisten Dirjen Komunikasi dan Informasi UNESCO Abdul Waheed Khan menjelaskan, pembuatan jaringan informasi "Kekuatan Perdamaian" itu merupakan langkah nyata untuk menangani kekhawatiran kita atas munculnya berbagai konflik di muka bumi ini, yang jika dibiarkan akan sangat merusak perdamaian dan ketenteraman hidup manusia.

Pembuatan jaringan itu juga merupakan "jawaban" atas kemajuan teknologi informasi yang dengan sangat drastis mengubah cara orang mendapatkan informasi sehingga perlu juga dibangun jaringan "penyeimbang" yang bisa dijadikan acuan dalam melihat suatu potensi konflik atau konflik yang terjadi di berbagai tempat.

Dalam diskusi berkembang sejumlah konsep untuk mengembangkan jaringan ini, misalnya bagaimana agar pesan-pesan atau informasi yang disajikan bukanlah informasi yang membuat orang cemas atau terancam, tetapi justru informasi yang membuat orang senang dan lega. Selain itu ditekankan juga keterkaitan jaringan ini dengan jaringan yang sudah ada dalam dunia maya, seperti yahoo.

Khan menekankan, jaringan "Kekuatan Perdamaian" itu haruslah didasarkan pada kerja sama seluruh pihak yang mempunyai potensi dan kemampuan di bidang yang terkait dengan teknologi informasi ini, baik program, penyebarluasan, pengemasan pesan, dan lain-lain.

"Jangan membayangkan jaringan ini sebagai sesuatu yang fisik, seperti jaringan televisi internasional. Ini adalah sebuah jaringan kerja sama, yang harus dikerjakan bersama-sama," tegasnya.

Abdul Waheed Khan menambahkan, jaringan ini harus dimanfaatkan untuk hadir di seluruh lapisan masyarakat, dengan berbagai macam bahasa.

"UNESCO hanya memfasilitasi menyediakan jaringan ini, tetapi Anda semua yang harus mengisinya untuk menyelamatkan generasi mendatang kita. Anda-lah yang harus mengembangkan dan mencari kelompokkelompok yang peduli kepada perdamaian itu, di berbagai lapisan masyarakat yang ada di tempat Anda," paparnya.

Bukan Utopia Emanuel Kant dalam karyanya Sobre la paz perpetua (tentang damai abadi) menulis

anekdot tentang seorang pemilik bar asal Belanda. Pemilik Bar menempelkan semboyan Paz Perpetua (Damai abadi) di barnya. Anehnya, di bawahnya terlukis kuburan. Sebuah kontradiksi. Ideal tentang damai abadi menemukan duka lara dalam realita.

Damai, sebuah kata paling berharga, ajaib tetapi pada saat yang sama rapuh, rawan untuk menjadi berkeping-keping bila "jatuh". Ada kerinduan untuk memeluknya, tetapi bagai hantu ia menjauh saat didekati. Paling didambakan insan yang lagi dilanda ketidakpastian tetapi ketiadaan sarana untuk menggapainya.

Kenyataan menyedihkan memang masih terjadi hingga hari ini, tetapi kita tetap berharap pikiran jernih dapat membimbing manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk ditinggali.

"Dalam semangat persaudaraan yang penuh cinta damai kita dapat menciptakan perdamaian tidak hanya di bumi nusantara tapi juga dibelahan bumi lainnya," kata Yudhoyono dalam sambutan pada acara serah terima tongkat perdamaian Rover Peace Baton di Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, jelang akhir tahun lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta generasi muda ikut menciptakan perdamaian dan rasa persaudaraan di dunia.

Kepak Sang Merpati Alkisah, dari jaman Nabi Nuh. Waktu bencana bandang yang melanda dunia sudah diperkirakan hendak usai, beliau berpikir keras untuk bisa memastikan bahwa air telah surut, sekaligus mencari tempat yang paling layak untuk menambatkan perahu.

Diantara banyak pasangan hewan dan manusia yang ada di kapal, ternyata Nabi Nuh memiliki banyak penumpang berbagai jenis burung. Nabi Nuh akhirnya berpendapat hewan inilah yang paling mampu untuk menjalankan tugas, karena burung dapat terbang sehingga tidak ada resiko tenggelam.

Maka Nabi Nuh mengutus sepasang burung, namun selang beberapa lama, sepasang burung tadi tidak menampakkan tanda-tanda kembali.

Kemudian diutuslah burung jenis kedua, hasilnya tetap sama ; burung-burung tersebut tidak kembali. Dilepas lagi yang lain, juga tidak kembali.

Tibalah akhirnya giliran burung merpati, dan pasangan merpati ini kembali ke perahu Nabi Nuh, bahkan memakai daun palem di kepalanya, seperti laiknya mahkota raja-raja romawi.

Khazanah inilah yang menjadikan burung merpati, hingga saat ini, dijadikan lambang perdamaian.

Banyak pihak berharap Bali Global Forum bisa menelorkan langkah nyata menciptakan perdamaian di dunia dengan mengubah persepsi dan lebih cerdas memanfaatkan media dan teknologi yang telah ada.

Tak berlebihan jika kemudian kita berharap bahwa kepak merpati perlambang perdamaian akan bisa menjangkau seluruh dunia dari Pulau Dewata yang sekarang berusaha bangkit kembali. Menata kehidupan dan memupuk kepercayaan dunia internasional agar melihat pesan damai itu didukung bangsa Indonesia. (dirangkum taufik dari laporan Richard T dan Rokayah )

Jaringan Kerjasama Melalui Bali Global Forum yang menghadirkan pakar media maupun teknologi informasi di dunia, diharapkan bisa terwujud sebuah jaringan komunikasi yang kuat untuk menjaga perdamaian dunia.

"Kita tidak berupaya membuat jaringan baru, tetapi bagaimana memanfaatkan yang sudah ada, televisi, koran, internet dan media

7

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama, Slamet Ryanto:

Sebenarnya upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan perjalanan haji. Reporter KomunikA mewawancarai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama, Slamet Ryanto, di ruang kerjanya (18/1). Berikut adalah petikannya:

Pelaksanaan ibadah haji sudah berlangsung puluhan tahun, tapi masih saja ada masalah. Mengapa bisa demikian?

Namanya ngurus orang banyak. Dirancang seperti apapun, masalah tetap saja ada.

Tapi pemerintah juga sudah berusaha maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kurang apa. Tapi tetap saja masalah itu ada. Sudah diupayakan perbaikan di sini, muncul lagi di sana. Jadi begini, namanya inti dari penyelenggaraan haji kan adanya di Saudi. Kalau saya boleh istilahkan, kenduri di tempat orang. Pelaksanaannya ada di rumah orang dan kita harus tunduk dengan hukum sana.

Apa ada rencana untuk menggunakan sistem pasar dalam penyelenggaraan haji?

Awalnya dulu banyak muncul penyelenggaraan haji yang dikelola swasta. Namun malah jadi kacau. Banyak jamaah haji tidak bisa berangkat. Padahal kan mereka sudah bayar. Tapi karena PT-nya sudah pailit mau dikatakan apa. Ujung-ujungnya mereka lari ke Departemen Agama, ngadu ke pemerintah juga kan? Padahal pemerintah tidak menyelenggarakan dan tidak punya hubungan apa-apa dengan haji swasta ini. Hingga akhirnya pemerintah ambil keputusan, menyelenggarakan semua urusan haji. Nah, sejak itu semua berjalan dalam kendali pemerintah.

Walau di sana-sini ada masalah, tetapi sepanjang yang saya tahu, belum pernah ada jamaah yang tidak diberangkatkan. Sudah ada jaminan dari pemerintah.

Di Saudi, pelaksanaanya bagaimana?

Dulu kira-kira mulai 1983, pelayanan haji dilakukan oleh para syaikh. Pondokan, makan, segala macam, bahkan sampai muththowif (pemimpin thawaf-red) juga. Syaikh-syaikh ini perorangan. Ya seperti marketing saja, kalau syaikh-nya baik, layanannya bagus, supel, dan sebagainya, tentu orang Indonesia banyak yang senang. Dan akhirnya nanti cerita ke teman lain di Indonesia. Dan sudah pasti pelanggannya banyak.

Tapi kemudian jadi masalah. Kapasitas rumah syaikh-nya cuma 1.000 orang tapi karena sudah banyak yang tahu dan suka dengan layanannya, maka yang daftar bisa jadi 4.000 jamaah. Kewalahan ndak karu-karuan.

Ngelayanin jamaahnya, wis sembarangan.

Dah semaunya sendiri. Akibat hal ini pemerintah Saudi punya kebijakan karena ada syaikh yang sama sekali tidak dapat dan ada yang banyak, bahkan sampai melebihi kapasitas. Oleh pemerintah Saudi akhirnya ditata, dibentuk di bawah naungan muasasah atau lembaga. Syaikh-syaikh ini digabung, dibagi rata. Waktu pertama kali diterapkan, ramai.

Banyak yang tidak setuju, terutama yang banyak pelanggannya.

Sebenarnya berapa kuota jamaah Indonesia, mengapa sering berubah?

Kalau kuota tersebut memang sudah aturan resmi OKI (Organisasi Konferensi Islam), 1/1.000. Ini per penduduk muslim. Satu kuota untuk setiap 1.000 penduduk muslim. Kalau menurut kuota itu, anggaplah total jamaah haji kita 205.000. Angka itu dibagi untuk BPIH Khusus, artinya untuk ONH plus sekian dan reguler sekian. Aturan tersebut belum diperbaharui, ya kita ikut aturan main.

Atau karena tipe jamaah Indonesia dulu sabar dan nrimo?

Tidak, bukan begitu. Pemerintah bagaimanapun pasti akan bertanggungjawab. Itu nilai lebihnya di sana. Pernah terjadi kan, ketika kurs dollar melonjak. Jamaah tetap aman.

Padahal tahu sendiri berapa kenaikan kurs-

8

nya. Kalau bukan pemerintah, wah sudah pasti kolaps PT nya.

Itu untungnya dilaksanakan oleh pemerintah. Ini bukannya saya ingin agar haji tetap dilaksanakan oleh pemerintah, tapi ini demi perlindungan terhadap jamaah. Ini orang mau ibadah.

Lantas bagaimana upaya untuk meminimalisasi masalah?

Ada beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah. Contohnya terhadap aparatur, sekarang kita sedang lakukan pembenahan.

Supaya semua aparatur penyelenggaraan haji itu tidak main-main, bekerja dengan benar. Kemudian, pembenahan sistem.

Misalnya dari segi pendaftaran, kita buat sistem urut kacang. Jadi tidak bisa loncat-loncat. Di dalam Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) itu sudah terdaftar jelas uruturutannya.

Waiting list?

Saya tidak mengatakan waiting list. Tapi sudah urut-urutan begitu. Yang di luar tidak bisa masuk, mesti harus nunggu. Ini untuk menjaga segala permainan. Sudah tidak bisa diacak-acak lagi. Kalau sampai ke luar (namanya-red), berarti terjadi sesuatu. Bisa dicurigai. Jadi ada kejelasan, kalau dapat nomor sekian, pasti akan berpikir berangkat haji tahun sekian. Dulu pernah ada kasus jual beli kuota dan sebagainya. Dengan adanya sistem tertutup ini tidak bisa seperti tadi lagi.

Sistem ini sudah dua tahun kami lakukan.

Saat ini apa yang jadi prioritas utama?

Fokusnya pada masalah perumahan.

Kalau dulu pakai sistem subsidi silang, sekarang kita coba pakai sistem proporsional. Itu yang sedang kita terapkan. Dengan sistem proporsional ini kami nilai sudah mendekati keadilan.

Maksudnya?

Kalau subsidi silang, Anda bayar sama dengan fasilitas berbeda. Misalnya yang tinggal dekat masjid, bayar 1.550 real. Tapi tinggal di tempat yang jauh juga bayar harga yang sama. Padahal harga sewa rumah dekat masjid harganya jauh lebih tinggi. Nah, ini disubsidi oleh orang yang jauh dari masjid.

Ini yang terus jadi masalah?

Yang jauh mengatakan, saya bayar sama tapi kenapa ditempatkan jauh dari masjid.

Itu yang sering dikomplain jamaah. Dengan sistem proporsional, coba dihilangkan. Kalau orang dapat sewa 1.400 real, padahal plafon sewa rumah 2.000 real, nah, kita kembalikan yang 600 real. Dia membayar atas apa yang dia dapatkan.

Jadi bisa selesai masalahnya?

Asal Anda tahu, kami sudah menaikan plafon rumah untuk meningkatkan pelayanan. Itu saja masih ketinggalan. Sekarang kita sudah 2.000 real, Malaysia sudah 2.300 real, India sudah 2.600 real. Kita harus bersaing begitu hebatnya di sana untuk saling mencari rumah. Tak hanya itu, yang menyulitkan kita juga jumlah jamaah kita itu banyak. Malaysia cuma 25.000 orang, Brunai hanya 3.000 orang. Kita ini 205.000 lebih. Walaupun jamaah kita di dekat masjid 50.000 orang, masih ada 150.000 orang lagi yang ditempatkan di tempat yang jauh dari masjid. Pasti akan banyak yang ngomong. Ini kok begini dan begitu. Malaysia yang hanya 25.000 pun tidak semuanya di dekat masjid, padahal dia plafon rumahnya sudah 2.300 real. Ini problemnya. Tolong dipahami.

Tidak ada posisi tawar khusus kepada peme-rintah Saudi, bagaimanapun juga kita negara dengan jamaah yang cukup besar?

Bagaimana bisa. Wong pemerintah Arab Saudi menyerahkan (harga rumah-red) kepada pemilik-pemilik rumah. Itu adalah lahan masyarakat sana, sumber pendapatan mereka.

Bagaimanapun kita memberi masukan

Rp4 triliun kepada mereka dari jamaah haji?

Itu diserahkan kepada masyarakatnya kok, bukan kepada pemerintah Saudi. Ini kan yang punya rumah mereka, seperti sampeyan pemilik-pemilik rumah. Tentukan sendiri harga sewa. Bersaing mendapat pembeli, kira-kira seperti itu. Nah, rumahnya itu milik mereka.

Ketika terjadi masalah katering ini, bisa diklaim ke pemerintah Saudi?

Kita tidak akan bicara itu dulu. Yang penting jamaah haji kita ini bisa selesai seluruhnya pulang. Baru nanti kita akan bicara.

Apalagi sekarang ada tim investigasi. Kita berikan dulu kepada tim itu untuk bekerja maksimal.

Alasannya apa pindah katering?

Kita kan perlu melindungi jamaah haji kita.

Jamaah bayar 300 real tapi kualitas makanannya seperti itu. Lauknya cuma satu macam, banyak dikomplain jamaah. Itu terjadi selama bertahun-tahun.

Sampai akhirnya diputuskan kita harus pindah katering?

Bukan diputuskan sebenarnya. Kita sudah nego dengan mereka. Harga makanan di Madinah satu kali makan hanya 7 real. Tapi yang ini, bisa jadi 20 real. Padahal kualitas makanannya cuma seperti itu, nasi dengan daging, kadang-kadang nasi dengan ayam saja.

Jamaah negara lain seperti apa?

Filipina misalnya, bisa membayar cuma 150-200 real. Kita 300 real. Kita cari bagaimana caranya agar bisa menjebol angka 300 real ini. Kenapa yang lain bisa dapat harga murah, sedangkan kita tidak. Kita harus bisa punya posisi tawar yang kuat.

Memang susah cari katering?

Sebenarnya tidak juga. Kita sudah coba nego dengan muasasah sambil terus mencari.

Nah, di situlah muncul AnA katering, yang punya Amir (penguasa-red). Maaf, ini urusan negara sana tentang bagaimana prosesnya.

Saya tidak punya hak untuk bicara.

Tanggung jawab pemerintah?

Saya paham perasaan mereka, tapi pemerintah sudah mencoba berusaha maksimal.

Tapi ya namanya orang marah, ya hak mereka juga, karena mereka juga sudah bayar. Uang komponen Arafah – Mina sebesar 300 real sudah dikembalikan. Sebagai bentuk kita tidak mampu melakukannya dengan baik. Ya itu tidak seberapa dibanding penderitaan yang dialami oleh mereka.

Tapi kondisinya benar-benar tidak ada makanan?

Maaf ya, bukan berarti tidak ada makanan. Makanan itu ada, yang tidak ada hanya nasi. Anda tahu orang kita kalau belum nyentuh nasi belum dikatakan makan. Kita kontak perusahaan mie instant cabang sana, mereka suplai sampai 600.000 bungkus. Belum yang lainnya.

Yang diangkat media, mereka kelaparan?

Makan, tapi cuma tidak ada nasi. Ya tapi kan itu komentar orang. Bagaimanapun juga ini sudah merupakan sebuah kekeliruan bagi kami.

Ke depannya bagaimana?

Oo.. kita akan sangat hati-hati. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Pertama, karena kuota ini sudah melebihi, kita akan memprioritaskan orang-orang yang belum haji. Jadi untuk yang sudah pernah haji tapi sudah mendaftar, bukan dilarang, tapi dimohon untuk bersabar. Mendahulukan mereka yang belum haji. Kemudian agar kualitas jamaah meningkat. Kami akan memperbanyak bimbingan pada jamaah. Dulu cuma 7, sekarang akan menjadi 14 kali. Dengan melibatkan peran Kepala-kepala Urusan Agama. Kemudian ada embarkasi baru untuk mempermudah pemberangkatan. Memang-

fot o : ddt

"Ini Bukan Urusan Cari Untung..."

kas birokrasi di dalam pengembalian jamaah yang membatalkan diri. Kalau dulu sampai berbulan-bulan. Mulai tahun ini sudah ada debirokratisasi. Keluhan ini Alhamdulillah sudah bisa kami tangani. Pengembaliannya langsung di bank tempat mereka daftar. Setelah melalui proses, tentunya. Selain itu, tentang semua pengadaan barang dan jasa. Kita lakukan tendernya secara terbuka. Pakai website. Sudah mulai tahun ini. Semua harga turun. Manasik yang dulu 23.000 sekarang cuma 12.000.

Jadi nantinya anggapan haji mahal akan pupus?

Ya, Insya Allah.

Perbaikan di luar negeri?

Ada kenaikan biaya sewa tapi diikuti dengan perbaikan kualitas. Dari 1550 kita naikan menjadi 2000. Tapi sekali lagi, karena jamaahnya banyak, tentunya semuanya tidak memperoleh seperti itu. Pakai qur’ah atau undian. Sebab kalau tidak ya sulit. Kalau sudah sampai tingkat itu, kami tidak bisa ngomong lagi. Kalau semua nuntut, betapa sulitnya. Kemudian masalah katering nantinya akan majmu’ah atau menyatu dengan hotel.

Ada perbaikan menu, sudah hampir mendekati selera kita. Kemudian mendekatkan pelayanan kepada jamaah dengan membuka pos pelayanan kesehatan di 75 maktab.

Konon katanya biaya perjalanan haji kita paling mahal?

Ndak. Komponen BPIH kita di dalamnya itu termasuk living cost, itu sebanyak 1.500 real atau 400 dollar. Kalau dikurangi dari jumlah total, kita lebih murah dari Malaysia. Malaysia itu sama dengan Medan. Kita kan ada zonezone. Fuel-nya kan dihitung, itu yang bikin beda antar tiap zone. Masa dari Makasar mau disamakan dengan Medan. Kalau dulu memang begitu, tapi kan akhirnya jadi subsidi silang yang nggak karu-karuan. Kita mau jadi transparan, jadi sulit. Kalau sekarang kita bisa hitung. Dan bukan kapasitas saya untuk bicara tentang tarif, itu urusannya Garuda.

Peraturannya memang satu negara satu maskapai?

Ya. Tidak bisa lagi, kita kan G to G. Lagipula landing permit-nya hanya Garuda yang dapat. Dulu pernah kita bebaskan, tapi tidak ada yang dapat landing permit dari sana.

Kemarin juga sudah kita undang semua airlines untuk bikin penawaran, ternyata tarifnya semua di atas Garuda. Ini bukan urusannya cari untung, yang penting bagaimana jamaah bisa melaksanakan haji sebaik-baiknya. Perkara ada muatan ekonomi, ya banyak, tapi kita tidak dalam hal itu.

Sebenarnya apa tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan haji?

Pernah di masa lalu, tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan haji adalah rendahnya angka kematian. Dan apa yang terjadi, musibah muadzhim, terjadi peristiwa Mina yang merenggut sekian banyak jamaah haji. Masalah selalu akan timbul karena ini ngurus orang banyak. Coba Anda bayangkan, ada jamaah haji sakit parah tetap saja minta diberangkatkan. Padahal sudah kondisi sakit, sudah dilarang, sulit. Malah dia minta mati di sana, dibilang kita melarang-larang orang ibadah. (dan)

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Sri Wuryatmi

CATATAN PERJALANAN

Cerita dari Tanah Suci

Ini adalah perjalanan haji pertama saya.

Ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan penulis yang baru pertama kali naik haji. Banyak rasa suka cita dan kegundahan seolah bercampur membawa suasana tersendiri dalam pelaksanaan ibadah haji.

Pembatasan ini cukup beralasan agar tidak sampai bersamaan waktunya dengan orang non Asia yang nota bene tinggi besar itu. Di Masjid ini, perempuan boleh membawa anakanak. Hingga suara tangis anak-anak kadang terdengar juga ketika shalat Menunaikan rukun berlangsung.

Islam ke -5 merupakan satu

fot o :Agus Salaim

Perjalanan Spiritual Haji merupakan sebuah perjalanan spiritual, tak pengalaman spritual yang sangat heran jika setiap individu Mekkah luar biasa dalam menapaki perjalanan memiliki pengalaman Berada hidup ini. Apalagi, ibadah haji tahun ini yang berbeda. Namun di Masjidil merupakan haji akbar disebut haji akbar perjalanan ibadah haji Haram, karena wukuf di Arafah jatuhnya pada hari memerlukan ketahanan s h o l a t fisik. Mungkin orang sumenghaJum’at. Bahkan jumlah jemaah mencapai dah mahfum, lantaran dap Ka' 40 juta jiwa yang tumpah ruah di tanah alamnya yang cukup kubah,perasa"Haram" pada tahun ini rang bersahabat, dan jarak mengakibatkan, kita semakin tempuh yang relatif jauh sadar bahwa kekuasaan antar satu kota dengan kota Allah SWT sebagai yang lain. pencipta Bayangkan, perjalanan ke Jeddah, memerlukan waktu sekitar waktu 8 jam, itupun harus transit beberapa kali antara lain di Muscat, Bahrain, an luarbiasa baru di pintu gerbang Arab Saudi. Belum lagi bahagia. Biasanya harus berada di tengah ribuan orang dari melihat Kabah haberbagai penjuru dunia untuk melakukan hal nya di televisi dan yang sama: ibadah. foto atau di sajadah, tetapi kali ini Berada di Nabawi menghadap betul.

Perasaan gundah selama menunggu Jutaan manusia melamanya perjalanan hilang sirna ketika tiba di lakukan tawaf Madinah. Menyaksikan kemegahan Masjid (mengelilingi KaNabawi. Tak terasa air mata menetes. Ya, bah), saling ingin inilah mesjid yang telah dibangun dari tangan sholat dan berdoa suci Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW disini. sendiri. Saat melakukan shalat, ada perasaan Sayup terbahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan dengar tangis haru diantara para jamaah. kata.

Betapa kita tidak berarti apa-apa disana, tidak Tempat shalat bagi laki-laki dan ada perbedaan kaya miskin, pejabat atau perempuan terpisah dan dijaga oleh laskar bukan semua bersujud keharibaanNya. (polisi Arab). Tempat shalat bagi perempuan Tempat sholat penuh manusia, juga dijaga oleh laskar wanita bersuara galak berdesakan, kalau kita lagi sujud atau duduk dan keras. Ada tempat yg mustajab untuk ada juga yang lewat diatas kepala,ada juga berdoa/sholat yang berada dalam masjid yg pegang kepala, kalau keluar masjid pun tersebut yaitu Roudhah.(tempat diantara penuh sesak, tetapi justru membuat Makam Nabi dengan mimbar nabi ).Waktu kebahagiaan tersendiri. berkunjung ke Roudhah pun bagi jamaah perempuan harus dibatasi dari jam 8 pagi Arofah dan Mina sampai waktu dhuhur.

Pada saat berada disini pada hakekatnya Teman saya bertanya ke seorang laskar kegiatannya adalah ibadah seperti sholat, perempuan, kenapa perempuan dibatasi dan doa, zikir dan lainnya. Namun yang menarik diatur jadwalnya. Jawabnya menarik, katanya adalah perlu kesabaran luar biasa. Sebagai perempuan itu sulit diatur. Saya baru contoh antri ke kamar mandi, antriannya tersadar ketika tahu bahwa ukuran badan panjang sekali. Itulah seninya. Apalagi di perempuan dari Asia jauh sangat kecil tengah cuaca ekstrem gurun pasir, banyak dibandingkan dengan orang non Asia. pula yang terserang batuk/pilek karena debu.

Haji Akbar Haji tahun ini merupakan haji akbar, lantaran kegiatan wukuf di Padang Arafah tepat pada hari Jum’at. Tidak sedikit penduduk Arab Saudi yang juga melakukan ibadah haji sehingga menambah jumlah orang yang berada di lokasi-lokasi kegiatan haji.

Perjalanan dari Arafah ke Mina yang dalam haji biasa ditempuh dalam waktu 30 menit, tahun ini bisa memakan waktu sampai 16 jam. Ini membeirkan gambaran betapa banyaknya orang yang berkumpul untuk melaksanakan haji tahun ini.

Haji adalah ibadah massal yang melibatkan orang dalam jumlah jutaan. Karena itu, ibadah ini juga menampilkan suasana kolosal yang sangat indah. Saat di Mekah, kita bisa menyaksikan orang-orang yang berasal dari

kilas -gov

e

Bekasi

Dalam

"Welcome to Goverment of Bekasi Regency's Website" , itu lah sambutan pertama ketika mengujungi situs kabupaten Bekasi. Diawal intro memperlihatkan logo dan lingkungan kantor pemerintahan kabupaten Bekasi.

Situs ini, begitu simpel, aksesnya pun

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007

Kasus Kelaparan: Benarkah Terjadi?

Ketika saya bertemu dengan temanteman di Mekkah, jamaah haji reguler. Mereka tidak pernah mengeluhkan kelaparan

Menjadi Lebih Bijak Banyak hal yang mesti dipahami, tidak hanya dari aspek kontroversi belaka. Sekalipun memang benar ada kenyataan bahwa ibadah ini harus dijalani dengan keikhlasan, namun bukan berarti orang yang menganggap bahwa beberapa beberapa ”kecelakaan” pelayanan seperti keterlambatan katering, akan mempengaruhi kualitas ibadah para jamaah haji asal Indonesia.

Banyak orang sebagaimana saya ungkap di awal tulisan ini seolah memperoleh blessing in disguise yang bisa memperkuat nilai ibadah yang mereka lakukan. Mendengar cerita dan pengalaman teman-teman, saya pun tersadar betapa toleransi dan solidaritas antar sesama manusia bisa sedemikian besar dan mengalahkan beragam kendala yang mungkin ada selama ibadah haji.Betul juga pesan sahabat saya, kesabaran dan pengendalian diri juga merupakan modal yg tidak kalah penting.

Namun hal penting, yang perlu diingat adalah pentingnya pemahaman atau penguasaan informasi yang memadai informasi artinya bahwa bagi penyelenggara haji perlu memberikan informasi kemungkinan – kemungkinan apabila ha l– hal tersebut akan terjadi. Bagi yang sudah pernah menjalani ibadah haji tentunya tidak ada masalah. Namun bagi yang belum pernah, apalagi dengan informasi yang terbatas, tentunya harus lebih bersiap diri. *) penulis adalah Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat Badan Informasi Publik Depkominfo

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

www.kab-bekasi.go.id

Kabupaten Angka

beragam bangsa dan dengan pakaian yang berbeda, bersama-sama berkumpul di Baitul Haram.

Orang-orang dari Indonesia, Malaysia, dan bangsa Melayu lainnya melakukan shalat dengan peci khas mereka. Kaum perempuannya juga mengenakan mukena khas kawasan itu. Akan tetapi, dengan segala kekhasan pakaiannya itu, mereka semua sangat serasi dengan bangsa-bangsa lainnya yang beribadah dengan pakaian khas mereka pula. Tidak ada yang janggal dari keberagaman mereka karena yang mereka perbuat adalah hal yang sama, yaitu beribadah di rumah suci.

sebagaimana diberitakan oleh media massa. ”Memang nasi tidak ada, tetapi roti dan kurma ada. Saya banyak diberi makanan oleh orang Arab, jadi saya tidak kelaparan,” kata seorang teman jamaah dari Bogor. Hampir setiap orang yang saya temui menyatakan hal yang sama.

Kebingungan saya makin menjadi dan prihatin ketika keluarga di Indonesia malah menelepon menanyakan apakah kelaparan juga melanda rombongan saya. Terlepas dari apakah pilihan haji saya menggunakan ONH Plus, namun secara psikis dan fisik hampir semua peserta haji sejatinya sudah bersiap diri jauh hari sebelumnya. Dan peristiwa saling tolong sebagaimana dituturkan teman dari Bogor tadi kerap ditemui dan terjadi begitu saja tanpa harus ada yang minta atau menyuruh.

terbilang cepat dan yang terpenting adalah " to the point " tidak ada embel-embel sambutan atau keterangan features mengenai kabupaten ini sendiri. Jika dilihat secara keseluruhan situs ini lebih mirip dengan data base. Konten isi hanya berupa data indeks dan statistik keadaan kabupaten Bekasi. Begitu simplenya, hanya ada dua menu utama, pertama menu mengenai Agribisnis di Kabupaten Bekasi dan yang satunya mengenai data angkat terkait Kabupaten ini. Dua menu lainnya merupakan link PDP3D dan KPU. Pada link KPU di dalamnya berisi data mengenai daftar pemilih, daftar partai, daftar caleg, peta daerah pemilihandan jumlah perolehan suara. Yang pastinya sekali lagi dalam bentuk angka.

Disisi kanan menu "Bekasi in number".

Dalam menu dikategorikan dalam 12 pokok menu. Kumpulan data mengenai kabupaten Bekasi cukup lengkap, dan aksesnya pun cepat.Data-data tersebut dapat di akses dengan mudah tapi tidak dapat di download. Jika ingin kopiannya Anda harus

mengcopy secara manual.

(dw)

www.samarinda.go.id

Optimalkan Fasilitas Media Komunikasi "Selamat Ulang Tahun Samarinda", kebetulan 21 Januari lalu merupakan hari jadi kota Samarinda ke-339. Di awal situs tertulis ucapan dari pemerintahan kota Samarinda.

Nuansa semangat baru dapat dirasakan, selain ucapan di sisi kiri, disisi kanan situs

terdapat logo PON, yang bertuliskan "Optimis 5 Besar" dalam acara PON KALTIM 17 tahun 2008.

Untuk fasilitas, dalam situs ini cukup memadai sebagai media komunikasi, tapi beberapa fasilitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan maksimal. Antara lain di situs disediakan media untuk mengirimkan tulisan essai. Sangat disayangkan media ini tidak dapat di maksimalkan, padahal ini sangat berguna untuk dapat membantu meningkatkan minat menulis, dan tulisan itu bisa dibaca semua orang melalui situs ini. Fasilitas lain yang tidak dapat digunakan maksimal adalah forum diskusi. Aktifitas forum tersebut sangat rendah, padahal topik diskusi sudah ditentukan. Sama halnya pada fasilitas "Samarinda in Depth."

Sudah seharusnya fasilitas ini di maksimumkan, karena akan sangat membantu dalam media komunikasi, menampung inspirasi masyarakat umum.

Untuk kolom berita, situs ini terbilang cukup up-date. Berita mengenai aktivitas pemerintahan daerah dapat di akses di sini. (dw)

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Pertamina EP Berusaha Atasi Kekurangan Gas di Sumatera Utara Pertamina EP akan terus melakukan eksplorasi untuk mendapatkan lapangan gas baru guna mengatasi kekurangan gas di Sumatera Utara, seiring dengan begitu tingginya permintaan dan meningkatnya perekonomian di daerah tersebut.

"Pencarian lapangan gas baru ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gas di daerah tersebut", kata Mangement Project Manager PT.Pertamina EP, Roni Gunawan.

Permintaan gas di Sumatera Utara diakui cukup tinggi sehubungan dengan meningkanya perekonomian di daerah setempat, dan untuk menutupi kekurangan gas di daerah itu dapat diatasi melalui lapangan gas Pertamina EP di Sumatera Selatan, karena lapangan gas tersebut merupakan pruduksi gas yang terbesar di Indonesia.

Gas alam Pertamina yang tersedia di Sumatera Selatan tercatat 1,04 TCF atau 250 MMSCFD, namun infrastruktur pipa gas yang menghubungkan ke Sumatera Utara tidak ada, sehingga persero ini masih menunggu pemasangan pipa dari perusahan PT. Perusahan Gas Negara, Tbk. Dia menghimbau kepada masyarakat kalangan industri di daerah tersebut untuk bersabar menunggu cadangan gas baru atau pemasangan pipa gas dari PGN. (EYV/b)

Sumatera Selatan Sumsel Programkan Lumbung Desa Cegah Kekurangan Pangan Provinsi Sumsel pada tahun anggaran 2007 ini memprogramkan pembangunan lumbung pangan desa dalam rangka mencegah kekurangan atau kerawanan pangan terutama pada musim paceklik.

Program besar pada tahun 2007 ini adalah pembangunan lumbung pangan desa dan desa mandiri pangan, kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumsel, Qulyubi Nawawi di Palembang, Kamis.

Menurut dia, lumbung pangan desa itu untuk memperkuat lumbung pangan di pedesaan yang ada di daerah-daerah.

"Selain membangun fisik lumbung, kita juga memberikan penguatan modal untuk kelompok tani yakni sebanyak 40 kelompok dalam rangka menyetok pangan di desa-desa supaya jangan terjadi kekurangan pangan pas musim paceklik,\" katanya.

Ia mengatakan, lumbung pangan desa itu diprioritaskan bagi kabupaten tertinggal seperti Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat dan OKU Selatan.

Adapun dana yang dianggarkan untuk program lumbung pangan desa itu sebesar Rp2,7 miliar dan desa mandiri pangan sebesar

Dari Sabang Sampai Merauke

Rp1,5 miliar, ujarnya.

Stok beras yang ada di Bulog Divre Sumsel saat ini sekitar 24 ribu ton dan stok dipedagang sekitar 30 ribu-40 ribu ton serta stok yang ada dimasyarakat hampir sama 30 ribu-40 ribu ton.

Jadi, sebetulnya untuk dua bulan sampai tiga bulan ke depan Sumsel masih aman, katanya.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan berharap dinas instansi terkait harus jujur mengenai data produksi beras di provinsi tersebut.

Tugas dari Dinas Pertanian supaya produksi beras berlebih itu dikelolah dengan manajemen yang baik agar tidak lari ke luar provinsi ini, katanya. (www.sumsel.go.id)

Kalimantan Barat PDAM Sambas Serahkan Aset Pada Pemkab Bengkayang Pemkab Sambas,menyerahkan aset PDAM kepada Pemkab Bengkayang dan Pemkot Singkawang yang dimediasi oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar dan difasilitasi oleh Pemprov Kalbar.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar, Sidik Wiyoto SH MH, mengatakan “Bersedianya Pemkab Bengkayang dan Pemkot Singkawang yang menerima aset PDAM Sambas berikut kewajiban/utang yang timbul untuk membiayai aset tersebut.

Kesepakatan awal tersebut masih bersifat global dan masih memerlukan tindak lanjut yang lebih nyata.”

Langkah tersebut, lanjut Sidik, merupakan inventarisasi bersama terhadap aset PDAM sesuai lokasi masing-masing wilayah, termasuk menentukan nilai dari setiap aset yang diserahterimakan serta memperhitungkan adanya kompensasi yang timbul dari serah terima aset maupun personil.

Dia mengungkapkan, kondisi PDAM Sambas berdasarkan hasil audit tahun buku 2005 mencerminkan gambaran yang cukup memprihatinkan.

Menurut Sidik, BPKP sebagai lembaga aparat pengawasan internal pemerintahan yang independen, bertanggung jawab dan berperan untuk melakukan evaluasi atas hambatan kelancaran pembangunan (HKP) yang terjadi pada instansi milik pemerintah. (www.kalbar.go.id)

Kalimantan Timur KPT Bontang Akan Tambah Jenis Layanan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Bontang, Kalimantan Timur, berencana menambah jenis layanan yang selama ini belum terakomodir dalam jenis layanan di

Pemkot Bontang seperti izin toko obat atau apotik dan izin travel agar bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami berharap penambahan layanan perizinan ini bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD). Caranya, instansi yang berhubungan dengan pelayanan yang dimaksud bisa memungut retribusi atau pajak, tentu saja setelah dibuatkan Perda,” ujar Kepala KPT Drs Fahrullah, beberapa waktu lalu.

Menurut Fahrullah, KPT sebagai lembaga pengelola administrasi, tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan Perda, sebab KPT hanya pengelola administrasi saja, sedangkan yang membuat usulan adalah instansi teknis terkait.

Selama ini KPT melayani sembilan jenis layanan untuk perizinan. Kesembilan layanan itu adalah izin mendirikan bangunan, SITU, SIUP, surat izin pertambangan umum, tanda daftar perusahaan, izin lokasi, izin reklame, izin usaha pameran dagang dan insidentil, serta izin penyelenggaraan usaha pariwisata, hiburan dan rekreasi umum.

Sedangkan untuk jenis layanan nonperizinan, KPT juga mempunyai sembilan jenis layanan, yaitu layanan kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, akta adopsi anak, akta pengalihan dan pengesahan anak, akta kematian, akta perkawinan, Akte mutasi kawin dan akta perceraian.

Dibanding daerah lain, kata Fahrullah, jenis layanan KPT Bontang masih terbilang sedikit, sebab di daerah lain, lembaga sejenis KPT mempunyai jenis layanan lebih banyak, bahkan ada yang mempunyai 55 jenis layanan. (www.bontang.go.id/)

Jawa Timur Jatim Butuh Tambahan Pupuk 1.272 Ton Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprop Jatim, Ir Sutjahjono Sujitno mengatakan, pemprov Jatim meminta kepada pemerintah pusat menambah jatah pupuk pada 2007 sebanyak 1,272 juta ton, untuk meningkatkan surplus beras sekitar 3,43 juta ton.

Dijelaskan Sutjahjono, dengan jatah pupuk 1,050 juta ton tahun 2006 lalu, surplus beras Jatim sekitar 2,43 juta ton dan untuk mencapai surplus beras 3,43 juta ton maka diperlukan tambahan pupuk. Menurut Sutjahjono, jika usulan tambahan pupuk tidak sesuai permintaan maka pemprop Jatim akan melakukan rekayasa kebutuhan pupuk.

Mendag Marie menambahkan, "Mengenai kebutuhan riil pupuk bersubsidi tahun ini mengalami peningkatan di seluruh Indonesia, sedangkan untuk pupuk non urea, Deperindag telah melakukan impor karena jenis ini belum bisa kita sediakan dalam kapasitas cukup besar."

Tentang kubutuhan pupuk di Jatim,

Mendag Marie menyarakan pemprov

foto : bank image

Sumatera Utara

LINTAS DAERAH

berkoordinasi langsung dengan instansi terkait. "Yang berwenang menentukan jatah pupuk untuk daerah adalah menteri pertanian, sedangkan Mendag hanya sebagai penyedia. "Karena itu permintaan tambahan pupuk akan disampaikan kepada Mentan." (www.jatim.go.id)

Papua Pemprov Papua Akan Bangun Infrastruktur Biak Pemerintah Provinsi Papua akan membangun jaringan infrastruktur, termasuk diantaranya pelabuhan kontainer eksporimpor, guna mendukung program pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Biak.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan ekonomi dalam negeri guna menciptakan peluang investasi di Papua, selain untuk mendukung kegiatan jasa-jasa perdagangan.

"Pemprov Papua juga akan menumbuhkan sektor-sektor pendukung seperti di bidang perikanan dan pariwisata bahari di Biak,” kata Gubernur Papua, Barnabas Suebu, S. H. Ditambahkannya, agar Kapet berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan infrastuktur seperti pelabuhan konteiner.

“Kapet Biak dapat memberikan kontribusi besar bagi daerah, apabila ekonomi perdagangannya tumbuh, karena tumbuhnya perdagangan akan menciptakan ekspor-impor yang akan menciptakan investasi di Papua,” tambahnya.

Sementara itu, Plh Ketua Kapet Biak, Friggia AF. Marien, S.Ip. MDM mengatakan setiap kendala yang dihadapi Kapet selalu ditanggapi positif oleh Gubernur.

“Gubernur memang belum memberikan batas waktu akan menangani seluruh keterbatasan yang dihadapi Kapet, namun demikian kami akan terus mendorong Gubernur untuk mempercepat restrukturisasi, baik untuk kewenangan maupun tupoksi Kapet kedepan,” ujarnya. (www.papua.go.id)

Provinsi Jawa Barat

Kiblat Gaya Anak Muda Indonesia

foto: dw

sempat berjalan sepanjang jalan Dago, berjejer Factory Outlet (FO). Bangunan tokonya pun sangat artistik, tidak ada keseragaman, masing-masing mempunyai ciri sendiri. Paling asyik, jika berjalan-jalan Hiburan malam minggu di Bandung sering diisi band lokal anak muda Bandung dimalam hari. Ga perlu naik kendaraan, lebih enak sih jalan kaki, selain bebas Wisata Jalan Dago Geliat anak muda sangat terasa dalam macet, kami bisa menikmati gemerlapnya kota kecil ini. Banyak ide-ide segar terlontar jalan Dago. Menikmati keindahan artistik dari kalangan anak muda, kreativitas mereka bangunan FO bisa menyegarkan otak, bisa di bidang desain sangat terkenal. Jika menimbulkan ide. Bangunan artistik itu

10

seakan-akan mendorong otak kita menjadi kreatif, apa lagi bila sempat masuk untuk melihat-lihat produk mereka, seakan-akan tersiram semangat muda.

Di malam minggu, jalan Dago ini sebagai tempat nongkrong anak-anak muda. Selain macet oleh kendaraan, di trotoar pun macet oleh kumpulan anak-anak muda Bandung.

Serunya lagi, setiap mal, kafe, dan tempat nongkrong anak muda di gelar band-band artis lokal. Dan setiap tahunnya Bandung punya gawean tetap untuk mengadakan Dago festival. Sudah bisa di pastikan acaranya di padati anak-anak muda.

Bandung High Tech Valley (BHTV) Banyak Perguruan tinggi berkualitas di kota kembang ini, antara lain ITB, STT Telkom, UNPAD, ITENAS, dan masih banyak sekolah yang menjadi incaran banyak calon mahasiswa. Bandung sejak dulu terkenal

sebagai pusat inovasi. Saat ini sedang di gagas dibentuknya BHTV yang di gerakkan oleh anak-anak muda dari kampus. Daerah BHTV yang merupakan kumpulan daerah yang nantinya sebagai pusat pengembangan teknologi di Indonesia. Kenapa mesti Bandung? Selain karena infrastruktur sarana dan prasasrana di Bandung sudah mencukupi, yang terpenting adalah tersedianya SDM, tersedianya perguruan tinggi dan institusi handal bidang IT tersedia di Bandung ini. Maunya sih investor serba praktis, efisien, istilahnya sih one-stop shopping.

Suasana Bandung yang sejuk ini mendukung sebagai tempat untuk berkreativitas.Untuk menciptakan kreatif perlu tempat kreatif, nah kalo da jenuh kerja, kita bisa hangout ketempat-tempat nongkrong. Setelah itu ide kreatif bakal lebih banyak. (dw)

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Kembangkan Padi Organik Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) telah merintis pengembangan padi organik dan akan dicanangkan pada satu juta hektar areal sawah di Indonesia. Hal itu disampaikan Adi Sasono selaku Ketua Umum Dekopin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (16/1).

“Padi organik ini nantinya akan menghasilkan jumlah gabah dua kali lipat per hektar dari biasa. Saat ini per hektar menghasilkan rata-rata 4,57 ton gabah, tetapi dengan adanya padi organik, nantinya dapat mengasilkan rata-rata 9 ton lebih per hektarnya,” katanya.

Ditambahkannya, hingga awal tahun ini teknologi padi organik baru dirintis pada 250.000 hektar areal sawah.

Rencananya padi organik tersebut akan dicanangkan pada satu juta hektar sawah.

Saat ini, Dekopin juga mengembangkan pohon masa depan, yakni pohon jarak yang diharapkan kandungan minyak pohon tersebut, setelah melalui suatu teknologi, dapat mengganti ketergantungan terhadap minyak fosil.

Pengembangan kedua teknologi tersebut, perkembangannya sangat bergantung pada peran masyarakat melalui gerakan koperasi.

Dekopin berpendapat bahwa komitmen tentang ekonomi kerakyatan harus diutamakan, dengan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat membangun kembali martabat bangsa dan menjadi bangsa yang terhormat, sejajar dan lebih unggul dari bangsa lain.

Sementara itu, Pimpinan RDP Didiek J. Rachbini mengatakan, Dekopin mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan ide dan institusi perkoperasian di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara Dekopin dengan Kementrian Koperasi dan UKM sangatlah diharapkan. Kerjasama itu akan membantu ekonomi kerakyatan nasional serta mmembantu pengembangan kondisi perkoperasian di Indonesia.

Menurut Didiek, Dekopin juga harus tetap berjuang untuk menunjukkan eksistensinya, setelah mengalami permasalahan Internal yang menyebabkan institusi ini mengalami stagnasi selama beberapa waktu.

Sebagai bagian dari upaya untuk mendorong dan menggairahkan aktivitas ekonomi Indonesia, Komisi VI DPR RI berbagai ide terhadap program kerja Dekopin bagi pengembangan koperasi ke depan. Selain itu, kami akan berupaya membangun komunikasi intensif untuk dapat membantu institusi koperasi, agar koperasi berkontribusi positif dan konstruktif dalam pengembangan ekonomi kerakyatan nasional, khususnya sector koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sementara itu, usai RDP Ketua Umum Dekopin menjelaskan, bahwa Dekopin telah menyelenggarakan program rumah murah sehat yang peresmiannya telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Desember 2006 di Karanganyar, Solo. (Ia)

PT. KA Akan Kampanye Tertib Berkereta PT Kereta Api (KA) berencana melakukan kampanye tertib berkereta-api dan konsepnya sedang dipersiapkan, kata Kepala Humas PT. KA, Ahmad Sujadi di Jakarta.

Kampanye tertib berkereta ini merupakan penanganan menyeluruh untuk memperbaiki internal PT KA, dengan demikian pihak internal (luar) akan mudah diajak berpartisipasi dalam perbaikan mutu pelayanan yang diberikan perusahaan ini.

Penumpang tanpa tiket baik di kereta ekonomi maupun eksekutif dan penumpang yang naik di atap kereta terutama pada operasional KRL Jabodetabek, katanya, sedang diinventarisir dan akan ditangani secara total. "Kalau tidak, akan terus timbul masalah," kata Kahumas PT. KA itu.

PT KA sendiri memang sejak lama melakukan upaya-upaya penertiban, misalnya secara berkala melakukan razia di dalam KRL. Sayangnya, langkah ini sering kurang efektif, karena rencana razia sudah dibocorkan oleh oknum orang dalam, jadi para penumpang yang biasa tidak berkarcis tidak terjaring penertiban. (id)

Departemen Pertanian

Tingkatkan Sektor Agraris

Kembali Bercocok Tanam Januari awal Presiden SBY bersama Menteri Pertanian dan Mendagri, serta Gubernur Gorontalo, melakukan tanam padi dalam pencanangan program dua juta ton beras.

Presiden mengatakan bahwa Pemerintah akan terus meningkatkan dan melanjutan bantuan untuk sektor pertanian.""Apakah bantuan itu berupa benih, pupuk, subsidi kredit dan bantuan lain, termasuk melindungi petani apabila harga beras sedang anjlok," kata presiden.

Ada lagu bernuansa olok-olok. Syairnya begini: Cipir kacang panjang, tukang parkir Tanah Abang Mikir-mikir utang, badan kurus tinggal tulang...

Utang memang selalu bikin pikiran jadi gerah. Apalagi utangnya sudah jatuh tempo, harus dibayar dalam jumlah yang besar, dan--celakanya--uang yang untuk membayar belum ada. "Pusiiiing!" kata Pegy Melati Sukma.

Saat mengajukan utang memang jarang ada yang mau mikir, bagaimana nanti nyicilnya. Yang ada dalam pikiran biasanya cuma bagaimana caranya agar uang cepat bisa berada di tangan. Bahkan saat disampaikan seabreg persyaratan--yang sejatinya bisa bikin kelenger, karena sangat mengikat--pengutang cenderung anggukangguk kepala saja seperti burung pelatuk. Pikirannya, soal tetek- bengek itu urusan nanti, yang penting dana segar segera cair. Maklum, orang yang ngebet utang biasanya memang orang yang sedang kepepet alias bokek bin tidak punya uang.

Masalah timbul saat tenggat waktu mencicil tiba.

Ketika semua aktivitas kehidupan membutuhkan pembiayaan, cicilan yang tentu saja bunganya tidak sedikit, menjadi beban yang sangat berat. Sering pengutang harus gali lobang tutup lobang, mencicil utang A dengan pinjaman B, mencicil utang B dengan pinjaman C, dan seterusnya. Jadilah utang beranak utang. Itu masih

PT. Kereta Api Indonesia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Indonesia dahulu dikenal dengan negara agraris, hidup dan berkembang karena tanah yang subur. Mengapa saat ini terjadi krisis pangan? Ini merupakan salah satu tantangan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Akhir tahun 1980-an Indonesia mencoba beralih ke sektor industri, proses perjalanan seakan terseok, karena beberapa fakor penghambat, antara lain, mayoritas sumber daya manusia Indonesia dinilai kurang siap untuk beralih ke sektor industri. Saatnya kini kita kembali merangkul industri agraris yang sebenarnya merupakan tumpuan utama mata pencarian sebagian besar masyarakat Indonesia.

Program yang direncanakan Deptan untuk pembangunan aspek sarana usaha pertanian dalam upaya mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, peternakan serta pengolahan dan pemasaran yang terus meningkat.

Utang

Deptan memprogramkan kebijakannya untuk membantu menciptakan Indonesia yang berswasembada pangan, tidak lagi tergantung pada pihak asing untuk memasok kebutuhan lokalnya. Selain itu Tidak hanya taman, program Deptan pun memasukkan pengembangan produksi ternak dan perikanan.

Lumbung Ternak Deptan mengembangkan program baru "Lumbung Ternak Rakyat", program ini akan dikembangkan diseluruh Indonesia sebagai salah satu usaha mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Seperti di ungkapkan Menteri Pertanian RI Ir.Anton Apriantono MS, "Program ini akan menyerap banyak tenaga kerja dengan memanfaatkan kotoran ternak menjadi biogas untuk kebutuhan rumah tangga, dan digunakan sebagai pupuk organik, sedangkan batang padi yang tidak terpakai dapat di gunakan untuk pakan ternak". (dw)

www.moneycops.com

Departemen Perdagangan Pembahasan Kebijakan Gula dan Pupuk Menteri Perdagangan Dr.Mari Elka Pangestu mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kebijakan yang akan diambil dalam rangka menstabilkan harga dan mencukupi kebutuhan gula dalam negeri serta mengantisipasi dan menyusun langkah-langkah agar tidak terjadi kelangkaan pupuk.

Menperdag Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah memperoleh masukan berharga dari para pemangku kepentingan komoditas gula sehingga dapat diolah dan kebijakan yang terbaik dapat diambil untuk kebaikan semua pihak setelah rakortas dengan Menko Perekonomian. ”Diharapkan dalam waktu yang tidak telalu lama kebijakan opsi mana yang akan diambil telah dapat ditetapkan.” kata Kepala Humas Deperdag, Iman Pambagyo mengutip penjelasan Menperdag.

Kebijakan di bidang gula ditujukan untuk tetap melindungi produsen gula domestik, serta mengembangkan kesejahteraan para petani tebu di seluruh Indonesia.

Langkah pengamanan stok dan harga akan ditempuh sesuai tujuan stabilisasi harga, termasuk tambahan impor bila diperlukan.

Iman Pambagyo mengatakan sekalipun harga gula di dalam negeri mengalami kenaikan tipis sebesar 2,29% dari rata-rata Rp 6.417 dalam bulan Desember menjadi rata-rata Rp 6.564 pada bulan Januari 2007, namun pemantauan harga akan terus dilakukan mengingat musim kemarau yang cukup panjang dan diperkirakan memperlambat musim giling hingga satu bulan.

Iman Pampagyo menjelaskan rakor kedua menyangkut pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, membahas gangguan cuaca terhadap musim tanam dan gangguan pengadaan gas akibat ledakan pipa gas di Sidoarjo terhadap kegiatan produksi pupuk urea bersubsidi di PT Petrokimia Gresik. Untuk mengatasi gangguan produksi pupuk tersebut akan dilakukan pengalihan penyediaan dari PT PUSRI, PT Pupuk Kaltim dan PT Pupuk Kujang.

Disamping itu akan segera dilakukan perbaikan pipa gas sepanjang tiga km pada akhir Pebruari 2007, yang akan dilanjutkan dalam bulan Oktober 2007 sepanjang sepuluh km. Pembahasan lain menyangkut evaluasi kebutuhan riil pupuk, terutama dalam rangka revitalisasi pertanian dan perencanaan yang lebih baik. (mnr)

Wajah Kita

untung. Kadang karena pengutang tidak mampu membayar cicilan yang jatuh tempo itu, beban pinjaman yang tak terbayar lantas diakumulasikan ke pokok pinjaman, sehingga makin lama jumlah pokoknya makin membengkak. Pengutang pun makin empot-empotan, karena jumlah cicilan yang harus dibayar juga makin besar.

Bagaimana kalau sama sekali tidak mampu mencicil?

Berbagai persyaratanlah yang akan "bicara". Misalnya, aset kita akan disita, atau kita diharuskan membayar (membayar lagi!) kompensasi dalam berbagai wujud, yang biasanya jumlah dan bentuknya ditentukan oleh si pemilik uang. Dus, posisi tawar pengutang di mata pemberi utang memang sangat rendah.

Syukurlah, Indonesia secara berangsur-angsur mulai mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Setelah tahun lalu mengucapkan, "Good Bye" kepada International Monetery Fund (IMF), tahun 2007 ini ucapan yang sama tampaknya akan disampaikan kepada Consultative Group on Indonesia (CGI).

"Tahun 2007 ini saya nyatakan tidak perlu lagi ada forum CGI seperti dulu, dimana Indonesia menyampaikan rencana pembangunannya, kemudian dibahas, dikritisi, diberikan komentar-komentar dan lain-lain.

Karena kita sudah bisa mengatasi semuanya itu, tanpa harus ada pelibatan dan bantuan forum CGI," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setuju. Paling enak memang jadi negara yang tak punya utang. Bisa bebas menentukan semua program pembangunan atas prakarsa sendiri, dengan sumberdaya sendiri, tanpa intervensi dari negara atau lembaga pemberi utang yang suka menerapkan persyaratan ini dan itu.

Dengan tak punya utang, kepala kita tak akan terlalu pusing memikirkan kebutuhan hidup. Paling tidak, kita tidak akan tersindir saat lagu "Cipir Kacang Panjang" mengalun di radio atau televisi milik tetangga sebelah** (gun)

Edisi 02/Tahun III/Januari 2007

11

Supartini dan Nurhayati, dua bocah kelas 6 SD, tampak asyik berduet membawakan sebuah program siaran radio.

Berbekal informasi dari majalah bekas yang ditemukan di tengah tumpukan sampah Bantar Gebang, mereka mulai bercerita. Kisah tentang harapan atas kehidupan yang lebih baik bagi komunitas di wilayah perkampungan pemulung.

Siapa kira, siapa yang duga, dari Bantar Gebang, lokasi pembuangan sampah terbesar di Indonesia, bisa muncul dua penyiar cilik yang mampu berceloteh bak penyiar acara nasional.

Ingin cuap-cuap bak penyiar radio kesohor? Atau ingin informasi penting dapat tersebar luas ke masyarakat dengan cepat dan murah? Mungkin juga punya niat mulia untuk membuat masyarakat lebih cerdas dan aktif dalam pembangunan? Kalau itu tujuannya, tak lain dan tak bukan, jawabannya ‘Yuk bikin radio komunitas’.

Radio jenis yang satu ini tak jauh berbeda dengan radio komersil pada umumnya, berada pada ranah FM ( Frekuensi Modulation), kanal frekuensi yang terkenal dengan hasil suara lebih jernih ketimbang AM (Amplitudo Modulation).

Kendati frekuensi yang diperkenankan untuk radio komunitas berada di deretan ujung, atau berada di 107,7 sampai 107,9; kualitas suara yang dihasilkan masih tetap jernih dan bersih.

Bedanya hanya pada jarak pancaran radio komunitas yang dibatasi sejauh radius 2,5 km untuk daerah padat penduduk. Ya, tentu saja, karena niat awal berdirinya radio komunitas ini adalah sebagai wadah bentuk partisipasi komunitas terhadap pembangunan masyarakat di lingkungannya.

Bahasa kerennya, berperan sebagai katalisator terciptanya atmosfer media literate society atau masyarakat yang melek media.

Jadilah radio yang sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif itu digarap “dari, oleh, untuk, dan tentang komunitas”. Program siaran berdasar kebutuhan komunitas, dikerjakan oleh angota komunitas, dan pastinya memberi dampak positif terhadap lingkungan masyarakat tersebut.

“Pada awalnya peralatan hanya seadanya saja, pemancar dan komputer. Paling biaya

Bercerita tentang suka duka, berkisah tentang pengalaman, dan berbagi ilmu pengetahuan.

Ya, semua hanya dilakukan dengan komputer, mik, dan pemancar FM mini bantuan masyarakat yang menaruh simpati pada pendidikan mereka. Dengan sedikit pengajaran tentang produksi siaran radio, maka mengudaralah Radio Anak Kampung Bantar Gebang.

Radio hasil produksi anak-anak lingkungan pemulung yang tak mau kalah dan siap bersaing dalam hal pendidikan dengan anakanak lingkungan lainnya. “ Saya seneng bisa belajar radio. Menulis skrip dan ngomong di mik. Di radio juga saya jadi tambah wawasan,” kata Nurhayati yang menjadi penyiar khusus untuk program puisi anak-anak.

kardus dibuangan atau main. Sekarang pulang sekolah, makan, langsung ke radio. Katanya sih mau latihan radio. Saya seneng anak-anak punya harapan. Bosan hidup di buangan, capek kerjanya dan cari uang buat hidup semakin susah,” ungkap Imung, pemulung Bantar Gebang yang anaknya turut beraktivitas di radio komunitas tersebut.

Sebuah Harapan Anak-anak pemulung ini memulai stasiun radio komunitas mereka dengan bantuan para produser profesional radio dan para pekerja sosial. Sebagian besar programprogramnya diproduseri langsung oleh dan untuk anakanak Bantar Gebang.

Ada sebuah harapan besar yang digantungkan masyarakat Bantar Gebang kepada stasiun radio dengan jangkauan radius 10 km ini. Berharap komunitas kumuh tersebut beranjak dari sebuah kemiskinan dengan pendidikan. Mereka tak mau bergelut dengan timbunan sampah setiap hari, sudah ogah dengan mengais-ngais sampah hanya untuk beberapa rupiah.

“Dulu anak-anak setelah pulang dari sekolah biasanya nyari

Media Alternatif Berawal dari sebuah pengertian bahwa frekuensi merupakan ranah publik yang harusnya diperuntukkan kegunaannya bagi masyarakat. Radio komunitas muncul untuk mengisi keterbatasan dari lembaga penyiaran umum yang lebih menekankan aspek finansial.

Dengan gaya manajemen partisipatif dimana masyarakat ikut terlibat dalam proses keberlangsungan radio, jenis radio ini dipercaya dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Terlebih dengan isi siaran yang menggambarkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat. Mulai dari masalah sampai potensi yang sedang dihadapi, semua terbahas tuntas.

Terkadang dalam dialog masyarakat yang dimunculkan dalam siaran radio, akan memunculkan sebuah rumusan solusi guna pemecahan masalah. Bahkan terkadang mampu mencari jalan pengembangan kondisi yang ada.

Dan tentu saja sajian yang khas komunitas ini menjadi nilai lebih dibandingkan media massa yang lebih mapan. Liputan khas warga dan informasi yang dekat dengan kebutuhan mas yarakat.

Keberadaan radio komunitas secara jelas

peralatan tak lebih dari Rp3 juta. Yang penting kan banyak info berharga yang bisa kami berikan kepada masyarakat,” kata Fawwaz, pengelola radio komunitas di wilayah Cileungsi, Bogor.

Kendati dengan biaya murah, namun kualitas program siaran yang dihasilkan bukan berarti kelas murahan. Fawwaz mengaku radio Rodja FM 107, 8 binaannya telah mendapat dukungan dari pihak kepolisian dan kecamatan.

Hal tersebut tak lain dan tak bukan karena program siarannya yang berguna bagi masyarakat dan turut membantu berbagai

gas KPID akan datang untuk m e n yurvei dan memeriksa keabsahan serta keakuratan data yang telah dilampirkan.

program pemerintah. Dan tentu saja, bila melihat manfaat yang dirasakan dari kehadiran radio komunitas ini, tak heran rasanya jika melihat banyak warga yang dengan sukarela ikut menyumbang sekadar untuk biaya membayar listrik atau telepon.

“Alhamdulillah sudah keluar surat rekomendasi KPID Jawa Barat. Ya, karena semua pihak medukung dan ikut membantu.

Dapat merasakan manfaatnya. Bahkan anak sekolah pun senang, bisa praktek broadcasting,” kata Fawwaz.

Persyaratan mulai administrasi, program siaran, hingga data teknik penyiaran yang dilampirkan ke KPID ini merupakan hasil persetujuan dari paling sedikit 51 persen dari jumlah penduduk dewasa atau minimal 250 orang warga. Tak lupa persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat lurah atau kepala desa pun harus disertakan.

Jika persyaratan sudah komplit dan surat ijin siar atau rekomendasi dari KPID sudah dikantongi, maka radio komunitas pun siap untuk mengudara, minimal 5 jam per hari.

Namun bagian tersulit ketika mendirikan radio komunitas adalah menjaga komitmen dan keberlanjutan radio dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Bayangkan saja, dengan peralatan sederhana dan murah meriah, tentu banyak yang ingin memberikan kontribusi pada

Mendirikannya Mudah Mendirikan radio komunitas sebenarnya susah-susah gampang. Cukup datang ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) setempat dengan melengkapi persyaratan teknis dan manajemen, maka tak lama petu-

masyarakat tidak lagi didudukkan hanya sebagai resipien pesan, melainkan sekaligus sebagai pengelola radio mulai dari ranah pengelolaan program hingga pengelolaan sumber daya. Peluang masyarakat untuk membangun kompetensinya pada wilayah praktikal, analisis kebutuhan serta etis sebagai kompetensi yang sesungguhnya dari sebuah masyarakat melek media menjadi semakin terbuka lebar.

Kehadiran radio komunitas mulai berkembang pasca reformasi 1998. Dan semakin bertambah kuat dan formal setelah disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaga Penyiaran Komunitas diharap mampu menjadi lembaga penyiaran yang dapat melayani kepentingan komunitasnya.

Ya semoga keberadaan radio komunitas bisa membantu perkembangan pembangunan sebuah wilayah. Tak hanya anak-anak Bantar Gebang, tapi juga seluruh penduduk Indonesia. *** (dan)

masyarakat.

Sehingga “persaingan” antara Lembaga Penyiaran Komunitas atau LPK akan sangat ketat. Yang paling diinginkan masyarakatlah yang menang.

Pun karena hanya ada tiga kanal yang tersedia antara 107,7 – 107,9 membuat pertanggungjawaban LPK kepada masyarakat selaku “pemilik” frekuensi radio harus dilakukan dengan benar.

Frekuensi yang merupakan hak rakyat, harus digunakan dan memberi manfaat yang besar kepada komunitas tersebut. Pihak KPID pun akan dengan senang hati untuk mengecek dan mengevaluasi radio komunitas secara berkala agar tetap berjalan pada tujuan awal, “dari, oleh, untuk, dan tentang komunitas”. Mudah kan ? Jadi, berani coba tantangan ini? *** (dan)