Karawang Bekasi Ekspres, 8 Oktober 2020

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

KAMIS, 8 OKTOBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 7 OKTOBER 2020

KONFIRMASI

831

SUSPEK

KONTAK ERAT

6.462 2.709

PURWAKARTA KONFIRMASI

320

SUSPEK

893

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

KOTA BEKASI

KONTAK ERAT

1.297

KONFIRMASI

1.753

SUSPEK

1.594

KONTAK ERAT

5.121

JAWA BARAT KONFIRMASI

SEMBUH

25.662 15.641

MENINGGAL

524

Aturan Kampanye saat Malam Hari Tak Jelas

Bawaslu Jangan Lembek!

INDEKS

KARAWANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang berencana akan melakukan evaluasi terkait kegiatan kampanye di Pilkada 2020 yang dilakukan hingga malam hari.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Karawang Suryana Hadi mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji mengenai kampanye di Pilkada 2020 yang dilakukan

hingga malam hari. Sebab saat ini berdasarkan aturan, tidak ada aturan mengenai batasan waktu.

Sebab, saat ini Pemerintah Kabupaten Karawang juga telah memberlakukan jam malam sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Untuk itu pembahasan dan pemantauan akan dilakukan oleh Bawaslu Karawang kedepannya.

“Tentu evaluasi akan dil a ku k a n d a n akan koordinasi dengan pihak yang berwenang terutama dilakukannya jam malam,”

katanya.

Suryana, terus menekankan kepada semua pihak penyelenggara pilkada agar tetap mengedepankan protokol kese hat a n . S eb ab,

Pilkada Serentak ditengah pandemi ini menjadi perhatian semua pihak.

Ia tak ingin Pilkada ini menjadikan klaster yang ditakuti oleh banyak pihak.

Untuk itu dengan ketertiban bersama dalam memenuhi protokol kesehatan, setidaknya dapat membuktikan jika Pilkada ditengah pandemi dapat berjalan

dengan baik.

“Protokol Kesehatan sudah menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan ditengah pandemi ini. Walau mungkin saja pelaksanaannya tidak maksimal,” ucapnya.

APK Paslon Disorot Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang saat ini Ke Halaman METRO KARAWANG n

MENATA CANDI JIWA JADI CAGAR BUDAYA NASIONAL Baca halaman 2 Metro Karawang

Polisi Kejar-Kejaran Dengan Anak STM Hari Kedua Demo UU Cipta Kerja di Karawang

PUPUK SUBSIDI Kuota Tambahan Mulai Disalurkan KARAWANG- Pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian Republik Indonesia telah menambah alokasi pupuk subsidi. Dari semula 7,9 juta ton menjadi 8,9 juta ton di tahun 2020 ini.

Seperti dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2020.

Tambahan pupuk subsidi itu, secara bertahap mulai disalurkan oleh distributor jelang akhir tahun 2020 ini. Manager Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Ke Halaman METRO KARAWANG n

K A R AWA N G – P u l u h orang diamankan Polres Karawang saat menikuti aksi Mogok Nasional (Monas) menolak RUU Omnibuslaw cipta kerja oleh sejumlah elemen masyarakat di Karawang kedua. Yang diamankan oleh petugaas kepolsian di sekitaran Stadion Singaperbangsa merupakan sejumlah pelajar SMK dan 17

orang anggota Organisasi Masyarakat (ormas) yang mengikuti demonstrasi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, awalnya beberapa anggota ormas melakukan sejumlah aksi provokasi dengan melempar botol air minum di depan anggota polisi. Saat akan diamankan mereka sempat melakukan melarikan diri dan akhirnya berhasil

Pengusaha Ternyata Baru Bentuk Satgas Korona

mengamankan sekitar 17 orang.

Setelah aksi Monas selesai, sejumlah anggota Polres Karawang melakukan aksi sweeping ke sekitaran Stadion Singaperbangsa.

Ada sejumlah pelajar yang langsung melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran dengan pihak kepolisian hingga belakang stadion.

Akhirnya berhasil menga-

KARAWANG – Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang membentuk Satuan Tugas (Tugas) Covid-19. Tujuannya memastikan

mankan beberapa orang pelajar. Yang diduga sempat mengikuti aksi Mogok Nasional (Monas) menolak RUU Omnibuslaw cipta kerja oleh serikat buruh di Pemkab Karawang.

“Nantilah di Mapolres Karawang keterangannya soalnya belum dilakukan pemeriksaan kepada mereka,” kata Kapolres Ke Halaman METRO KARAWANG n

penerapan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan perusahaan.

Ketua Apindo Karawang Abdul Syukur mengatakan, Satgas Covid-19

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Puncak Sempur di Urutan Dua Nominasi API 2020

Majukan Wisata Lokal, Masyarakat Diajak Ikut Polling…

Objek wisata Puncak Sempur di Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, masuk dalam nominasi ajang penghargaan Anugrah Pesona Indonesia (API) Tahun 2020. Puncak Sempur kini berada di urutan kedua dari sepuluh objek wisata yang terpilih masuk dalam penghargaan tersebut.

KEPALA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Karawang Yudi Yudiawan, mengajak masyarakat Karawang untuk ikut voting wisata Puncak Sempur.

Hal itu sebagai dukungan mendapat penghargaan destinasi wisata dataran tinggi terpopuler se Indonesia dalam “Untuk masyarakat Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

Karawang diharapkan dukungan untuk destinasi wisata Puncak Sempur,” ujar Yudi.

Sementara itu, Kepala Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Ade Witarsa, menambahakan, penentuan pemenang nominasi penghargaan API 2020 dilakukan dengan cara poling melalui pesan Ke Halaman METRO KARAWANG n

ISTIMEWA

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

KAMIS, 8 OKTOBER 2020

METRO KARAWANG

Kades Wanasari Kembali Pimpin Apdesi Sukarya WK Menang Aklamasi KARAWANG – Kepala Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Sukarya WK, kembali Pimpin Apdesi Karawang 5 tahun ke depan.

Sukarya WK terpilih jadi Ketua Apdesi Karawang, setelah menang aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Apdesi Karawang. Rabu, (7/10) kemarin.

Meski menang aklamasi.

Namun, perjalanan Muscab Apdesi Karawang berjalan sangat alot. Pasalnya, Kepala Desa Duren, Kecamatan Klari, Abdul Halim, berulang kali melancarkan komplain keras kepada pimpinan rapat.

Meski begitu, Pimpinan Sidang Muscab Apdesi memuji proses demokrasi yang berjalan baik di Karawang.

“Boleh jadi ini adalah Muscab tersingkat di Jawa Barat.

Karena semua langsung sepakat, dan langsung ada juga hasil pemilihan,” ungkap Pimpinan Muscab dari Apdesi Jawa Barat, Ahmad Sadad, dihadapan forum.

Usai terpilih jadi Ketua Apdesi Karawang periode 20202024, Sukarya WK tak berucap banyak. Ia hanya menyampaikan rasa terima kasihnya, atas

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

APDESI KARAWANG : Kepala Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Sukarya WK kembali Pimpin Apdesi Karawang 5 tahun ke depan.

kepercayaan yang telah para kepala desa di Karawang berikan. Kepada sosoknya yang memang sangat di cintai itu.

“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Mari kita sama-sama memajukan Apdesi Karawang agar lebih baik lagi,” ucapnya kepada awak media.

Sebelumnya, Humas Apdesi Karawang, Udin Abdulgani menuturkan, setelah selesai Muscab Apdesi ini.

Dalam waktu dekat, Apdesi Karawang bakal merombak kepengurusan atau struktur organisasi yang sudah ada sebelumnya.

Udin bilang, akan ada banyak perubahan di struktur organisasi Apdesi Karawang yang baru nanti. Namun, pihaknya belum dapat memastikan. Kades mana saja

yang bakal mengisi jabatan strategis disana.

“Ya nanti akan di ubah juga strukturnya. Insya Allah secepatnya terbentuk kepengurusan yang baru,” tandasnya.

Sementara, Ketua IKD Kecamatan Tempuran, Zaenal Romli menuturkan, terpilihnya kembali Sukarya WK jadi Ketua Apdesi Karawang, diharapkan mampu membawa marwah kepala desa se-Kabupaten Karawang jadi lebih baik lagi. Pihaknya mengaku optimis, kepengurusan serta komposisi struktur yang baru ini. Akan membawa perubahan besar, menuju ke arah yang lebih baik.

“Semoga bisa memperjuangkan hak para kepala desa dan organisasinya lebih baik, lebih solid,” ujarnya. (wyd/rie)

MENATA CANDI JIWA JADI CAGAR BUDAYA NASIONAL KARAWANG- Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan FGD Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Candi Jiwa Batujaya.

Dalam kegiatan FGD tersebut hadir pula tim kajian zonasi terdiri atas tim arekologi, tim antropologi, tim planologi, dan tim pemetaan.

Kegiatan tersebut dibantu oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang. Selain itu, kegiatan koordinasi itu membahas situs cagar bu-

daya Candi Batujaya akan dijadikan prioritas Kemendikbud sebagai cagar budaya bernilai sejarah.

“Kawasan ini ke depan akan dikembangkan. Nantinya tidak hanya penting bagi masyarakat Karawang namun juga penting untuk diplomasi dunia internasional,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, Rabu (7/10).

Acep Jamhuri mengatakan, beberapa tahun lalu diajukan usulan Candi Batujaya sebagai Cagar Budaya Nasional.

Berdasarkan hasil kajian, kata Acep Jamhuri, terdapat 500 hektar luas lahan per-

candian, yang dibagi menjadi zonasi inti dan zonasi penyangga. “Zonasi inti ini ditetapkan seluas 337 hektar yang di dalamnya terdapat 62 percandian,” katanya.

Berdasarkan hasil penelitian, percandian Batujaya telah ada sejak abad keempat.

Candi Bajujaya itu merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang berlatar belakang Hindu Buddha.

“Jauh sebelum itu, wilayah percandian Batujaya juga ditemukan artefak dan fosilfosil pra sejarah masyarakat buni,” ucap Acep Jamhuri. (bbs/mhs)

Bawaslu Jangan Lembek! .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES masih menelusuri terkait informasi mengenai keberadaan alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk kampanye yang dianggap tidak etis oleh masyarakat.

“Kami dari Bawaslu belum dapat memastikan apakah spanduk tersebut masuk dalam ketegori pelanggaran, kami masih akan menelusuri hal itu,” ucap Komisioner Bawaslu Kabupaten Karawang, Suryana Hadi Wijaya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (6/10).

Oleh sebab itu, kata Suryana, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak kecamatan.

“Lagi ditelusuri dan koor-

dinasi dengan pihak kecamatan. Jadi saat ini masih kami kaji pelanggaran atau bukan, soal desain, dan lainnya,” tutur Suryana.

Sejauh ini, kata Suryana lagi, pihaknya belum menerima pengaduan dari warga yang merasa keberatan dengan keberadaan spanduk yang isi tulisannya berkonotasi soal keberpihakan.

“Karna belum ada laporan dari yang keberatan. Kami sendiri dapat info dari hasil pengawasan petugas panwascam (panitia pengawas kecamatan--red). Makanya segera kami tindaklanjuti,” ucapnya.

Seperti diberitakan, sebuah spanduk kampanye

milik pasangan nomor urut dua Cellica-Aep viral viral di media sosial facebook lantaran bertuliskan sesuatu yang dianggap tidak etis.

Spanduk yang viral itu bertuliskan ‘Anda memasuki kawasan pendukung 02’ lengkap dengan foto kedua paslon.

Dari narasi yang beredar jika lokasi tersebut berada di Kampung Sawah, Karawang, Jawa Barat.

Masyarakat menyesalkan tulisan di spanduk itu. Warga berharap semua paslon dapat memberikan katakata yang membangun.

Saat ini pihak Bawaslu bersama Satpol PP tengah gencar mengawasi keberadaan APK paslon yang dianggap melanggar ketentuan PKPU. (bbs/mhs)

Majukan Wisata Lokal .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES singkat atau SMS ke nomor 99386, atau klik tombol suka di medis sosial Instagram di akun @apiaward.

Poling ditutup tanggal 30 Desember 2020, dan pengumuman pemenang dilakukan Januari 2021.

“Sesuai hasil pengumuman resmi hasil poling dari panitia acara Pengharhaan API Tahun 2020, objek wisata Puncak Sempur ini masih diurutan kedua. Kita hanya unggul di Instagram, dan masih lemah dalam vote SMS. Kami tentunya mengajak seluruh elemen ma sya ra kat u ntu k i ku t serta mendukung puncak sempur agar berada di posisi pertama dalam ajang

bergengsi ini,” ujarnya.

Ade mengajak masyarakat Ka raw a n g u nt u k m e n dukung Puncak Sempur menjadi destinasi dataran tinggi terpopuler di Indonesia dengan cara mengirim poling SMS ke 99386.

Pihak pemerintah desa bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan pengelola objek wisata Puncak Sempur sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil poling.

“Tiap rapat minggon atau dalam rapat pemerintahan kami selalu menyisipi informasi Puncak Sempur yang memerlukan dukungan berupa poling SMS agar menjadi objek wisata terpopuler di Indonesia.

2

Liga IPSI Karawang Akan Terapkan Protkes KARAWANG – Liga IPSI Kabupaten Karawang akan terapkan protokol kesehatan. Dalam pertandingan antar paguron di GOR Panatayudh a Ka r aw a n g , Mi n g g u (10/10).

Persiapan ini sudah dua bulan lalu. Dasarnya, sudah lama vakum tidak ada kegiatan pencak silat karena pandemi Covid-19.

Sementara program IPSI harus dilaksanakan. Salah satu nya m e n ca r i b i b i t unggul putra daerah untuk Porda 2020 Jawa Barat.

“Maka dari itu, atas izin dari gugus tugas Covid-19 IPSI mengadakan event

pencak silat dengan ketentuan protokoler kesehatan,” jelas Ardawi Sumarno, Sekretaris Panitia Liga IPSI Karawang.

Lanjut Ardawi, pertandingan tidak seperti biasanya. Dilaksanakan seminggu satu kali. Yang datang ke arena tanding hanya paguron yang bertanding saja, selebihnya bisa latihan di paguron masing-masing dan menonton live pertandingan di media sosial.

Paguron yang mengikuti sebanyak 21 paguron dari 52 yang terdaftar di IPSI Karawang. Dengan jumlah atlit 127 peserta terdiri

87 laki-laki dan 40 perempuan. Lokasi pertandingan di GOR Panatayudha Jalan Ahmad Yani By Pass Karawang. “ Pelaksanaan s elama tiga minggu berlangsung.

Dari tanggal 11, 17 dan final 25 Oktober 2020.

Namun bila tidak cukup waktu, ditambah lagi seminggu yang akan datang,” katanya.

“Tujuan dibuat pertemuan tiga kali tersebut untuk menghindarkan kerumunan. Atlit yang mau tanding pun di test suhu, cuci tangan dan menggunakan hand sani t i ze r. Bag i ya ng t i d a k

tanding wajib menggunakan masker selama di arena pertandingan,” tambahnya.

Lanjutnya, teknis pertandingan dan peraturan sudah disosialisasikan kepada pelatih paguron. Bahkan ada surat pernyataan kesanggupan paguron untuk menjaga kondusifitas juga sudah dilakukan.

“Minggu lalu kita sudah mengadakan rapat bersama pelatih paguron untuk persiapan pertandingan. Peraturan dan teknis yang lain sudah disosialisasikan,” pungkasnya. (bbs/rie)

Polisi Kejar-Kejaran Dengan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Karawang, AKBP Arif Rachman Arifin kepada awak media saat dimintai keterangan atas puluhan yang diamankan di Stadion Singaperbangsa, Rabu (7/10).

Sementara itu, di hari kedua aksi Mogok Nasional (Monas) menolak RUU Omnibuslaw cipta kerja oleh serikat buruh di Pemkab Karawang diikuti ribuan buruh. Mereka berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka meneriakan yel yel “hidup buruh”, “cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja”,

“DPR tidak pro buruh”.

Saling bergantian melakukan orasi di mobil komando.

Tak lama kemudian, tim negosiator buruh berhasil mendatangkan Pjs Bupati, Sekda, Ketua DPRD dan Komisi IV DPRD Karawang untuk menyatakan sikapnya.

Ketua DPRD Karawang dari Fraksi Demokrat, Pendi Anwar menyatakan, sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dan dapat ditinjau kembali.

Begitu juga dengan Dedi Sudrajat, Fraksi PKS meyat-

aan hal sama. Pasalnya PKS dari pusat hingga daerah menolak UU tersebut.

Tuntutan mereka masih sama yakni meminta UU Cipta Kerja dicabut atau dibatalkan. Mereka menilai UU tersebut bakal menyengsarakan kaum buruh.

“Dalam UU tersebut UMK dihapus, dan acuan nilai upah di Karawang harus berdasarkan UMP. Hal ini jelas merugikan kami karena UMK Karawang telah tembus angka Rp 4,5 juta, sementara UMP Jabar hanya Rp 1,8 juta,” ungkap Daru, salah seorang buruh yang

mengikuti aksi tersebut.

Pernyataan Daru dipertegas Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang, Ferri Nuzarli.

Menurutnya, UU Cipta Kerja sangat merugikan pekerja karena ada beberapa pasal yang mengebiri hak-hak pekerja.

Ferri juga memastikan buruh dari Karawang akan turut serta dalam aksi mogok nasional di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020. “Kami mendesak UU Cipta Kerja dicabut, entah melalui MK maupun Perppu,” pungkas Ferri. (rie/mhs)

Pengusaha Ternyata Baru Bentuk .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES perusahaan diperlukan untuk menyiapkan personel dan peralatan guna mengantisipasi dan menangani wabah COVID-19 jika terjadi di lingkungan kerja. Satgas ini terdiri atas perwakilan karyawan dari 200 perusahaan yang tergabung dalam Apindo.

“S esuai dengan surat edaran bupati bahwasanya perusahaan harus memiliki satuan tugas penanganan covid. Maka kami berinisiasi membentuk satgas yang sebelumnya telah didiskusikan juga bersama pihak Dinkes Karawang,” ujar Abdul, Rabu (7/10).

Satgas tersebut, kata Abdul, bertugas mengawasi operasional penanganan Covid-19 dan mengerahkan sumber daya untuk menangani percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian wabah tersebut. Satgas juga harus melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Karawang.

“Setelah struktur organisasi dibentuk maka kami akan mendidik para anggota perwakilan 1 orang dari setiap perusahaan yang nantinya akan dibimbing, diberikan pelatihan dan diberikan sertifikat,” ujar Abdul.

Ia berharap anggota yang telah dilatih memahami alur jika menemukan kasus Covid-19 di perusahaannya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan virus corona, Apindo juga menyerahkan bantuan Coorporate Social Responsibilty (CSR) sebesar Rp 101 juta dalam bentuk 200 KIT Reagen PCR. Bantuan itu diterima secara simbolis oleh Pejabat sementara (Pjs) Bupati Karawang, Yerry

Yanuar.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Nanik Jodjana megultimatum seluruh perusahaan t i d a k m e nu tu p - nu tu p i kasus covid-19 yang terjadi di pabriknya. Sebaliknya, Nanik meminta pabrik wajib langsung melapor ke gugus tugas jika melakukan tes swab secara mandiri.

“Saya berharap mulai hari ini tidak ada perusahaan yang menutup-nutupi,” ujar Nanik pada sosialisasi pencegahan Covid-19 di industri di Hotel Aksaya, Telukjambe Timur, Karawang, Kamis (1/10).

Sebab, kata Nanik, data sangat penting untuk penanganan Covid-19. Selain itu, kecepatan dan jujur jadi kunci penanganan. Menurutnya, jika penanganan jujur namun tidak cepat akan banyak yang terpapar.

Begitupun cepat namun tidak jujur, tambahnya, penanganan akan sia-sia.

“Banyak yang kontak erat ditutupi,” ucapnya.

Nanik juga meminta perusahaan tidak melempar perawatan karyawan yang positif Covid-19 ke luar daerah. Sebab, pihaknya, tetap akan mendapat laporan dari daerah tersebut.

Ia mengungkap fasilitas kesehatan bagi pasien Covid-19 masih mencukupi.

Karawang mempunyai 359 bed atau ranjang. Sementara jumlah yang dirawat ada 213 pasien.

“Lebih baik dirawat di Karawang saja,” ungkapnya.

Industri, ungkap Nanik, menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 di Karawang, disusul klaster keluarga. Dimana ada 90 perusahaan yang melapor.

Dari jumlah itu 65 di antaranya berada di Karawang, sisanya di luar daerah, misalnya Cikarang dan Subang.

“Ada 319 kasus,” ucapnya saat itu.

Nanik pun meminta perusahaan melakukan tracing dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19. Tujuannya agar tracing berjalan cepat. Tracing harus dilakukan dengan swab atau PCR, bukan rapid test. Rapid test, kata dia, hanya untuk screening bukan untuk mendiagnosa. Ia juga meminta perusahaan melapor jika melakukan tes secara mandiri.

“Kontak erat harus istirahat (isolasi mandiri), bukan disuruh kerja lagi,” tutup dia.

Di lokasi yang sama, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Karawang, Yerry Yanuar secara tegas meminta setiap perusahaan membuat prosedur standar atau SOP untuk pencegahan korona di tempat kerja.

SOP tersebut harus berpedoman pada panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri, dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi yang diterbitkan Kemenkes.

“Satu hal panduan yang dibuat Kemenkes ini harus diimplementasikan di tempat kerja. Setiap tempat kerja harus menyusun SOP atau protokol yang lebih membumi lagi s e su a i d e nga n ko n d i s i tempat kerja,” ujar Yerry dalam sambutanya di acara Deklarasi Pencegahan dan Peng endalian C o v i d - 1 9 y a n g d i i ku t i oleh 52 perusahaan dari 7 k aw a s a n i n d u s t r i d i Karawang itu.

Dijelaskannya, berdasarkan data dan fakta di lapan ga n s e l a ma p a n d e m i covid-19 berlangsung di kawasan industri, 80 persen perusahaan tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan covid-19, sehingga tidak heran jika klaster industri menjadi bom waktu pada kasus penambahan pasien yang terkonfirmasi positif di Karawang.

Menurutnya, perusahaan harus membuat aturan yang sesuai dengan rutinitas serta jenis sektor usaha yang dilakukan demi mencegah penyebaran virus korona antarkaryawan. Setiap perusahaan juga harus melihat besar kecil risiko penularan di tempat kerja.

Selain itu, perusahaan juga harus memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat. Ia juga meminta perusahaan rutin melakukan pengawasan terhadap lingkungan tempat kerja.

“Paling tidak di perkantoran, misalnya di perkantoran pemerintah ada di bagian kepegawaian dan bagian umum yang harus mempersiapkan ini,” katanya.

Selanjutnya, perusahaan juga perlu melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran virus korona kepada karyawan. Yerry mengatakan edukasi adalah hal yang penting, karena banyak karyawan yang tidak mengerti tentang pencegahan penularan korona. Perusahaan dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat dalam memberikan edukasi terkait Covid-19.

“Tempat kerja harus melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja terkait karena seringkali kita sering kali menemukan para pekerja kurang paham,” ujarnya. (bbs/rie/mhs)

Kuota Tambahan Mulai Disalurkan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Kami juga membuat surat selebaran yang kemudian dibagikan kepada pengunjung. Kami juga membuat spanduk yang memuat informasi tersebut, dan kami tempel di berbagai tempat,” kata Ade. Pemerintah desa kata Ade, berencana menggelar rapat minggon, atau rapat pemerintahan desa di Puncak Sempur agar kian banyak dikenal dan didukung masyarakat.

Pihaknya berharap, dengan berkembangnya destinasi wisata di Karawang bagian selatan itu akan turut serta menumbuhkan ekonomi masyarakat dibidang usaha penunjang pariwisata dan usaha mikro kecil menengah, khususnya di Desa Cintalaksana. (*)

KARAWANG BEKASI

Kujang, Fitria Ratu Pagih mengatakan, proses penyaluran tambahan alokasi pupuk bersubsidi yang telah disetujui pemerintah itu, saat ini sudah mulai disalurkan secara bertahap di wilayah yang menjadi tanggung jawab PT Pupuk Kujang.

“Realokasi pupuk subsidi untuk wilayah tanggung jawab Pupuk Kujang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2020, ditetapkan alokasi urea subsidi sebesar 167.797 ton untuk wilayah Jawa Barat, untuk wilayah Banten sebesar 16.064 ton dan 21.416 ton untuk wilayah Jawa Tengah,” jelas Ratu, kepada KBE, Rabu, (7/10) kemarin.

Pihaknya memastikan,

penambahan pupuk subsidi ini akan segera disalurkan ke kios resmi pupuk di seluruh kabupaten wilayah tanggung jawab PT. Pupuk Kujang. Dengan harapan dapat diserap langsung oleh para petani yang sedang membutuhkan pupuk.

“Saat ini sudah mulai disalurkan secara bertahap di wilayah yang menjadi tanggung jawab PT Pupuk Kujang,” katanya.

Kepala Bidang Sarana Prasarana, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Entoh Hendra Permana menambahkan, hingga saat ini, pihaknya terus memantau proses penyaluran tambahan pupuk subsidi di Kabupaten Karawang.

Entoh bilang, pembagian tambahan pupuk subsidi

ini hanya akan diterima oleh petani yang sedang urgent membutuhkan pupuk.

Untuk menghindari kembali terjadinya kekurangan, pihaknya mengaku sudah membuat sistem.

“Jadi hanya petani yang terdaftar dalam e-RDKK saja yang bisa beli pupuk subsidi ini di kios resmi.

Hanya saja, caranya masih manual. Mereka akan mengisi foam dari PPL, kemudian minta persetujuan kepala desa. Nah, formulir itu yang akan dijadikan dasar untuk beli tambahan pupuk subsidi ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Entoh menjelaskan, secara total, dari pengajuan tambahan pupuk subsidi sebanyak 6.837 ton. Kabupaten Karawang hingga saat ini baru mendapatkan sekitar 974 ton

saja. Itu pun, tak sedikit kecamatan yang meleset jauh dari ajuan.

“Kecamatan Tempuran misalnya. Dari pengajuan 1.051 ton, hanya dapat 110 ton. Karena, yang jadi prioritas adalah wilayah yang baru tanam. Jadi yang benar-benar urgent saja ya yang dapat,” katanya.

Entoh menjelaskan, proses penyaluran tambahan pupuk subsidi terpaksa dilakukan secara manual dengan sistem yang telah di buat.

Pasalnya, untuk menuju sistem komputerisasi. Sarana dan prasarana di Kabupaten Karawang dikatakannya masih belum memadai.

“Meski manual, tapi tetap saja rujukannya e-RDKK. Yang tidak terdaftar di eRDKK tidak bisa membeli pupuk subsidi ini,” pungkasnya. (bbs/mhs)

KAMIS, 8 OKTOBER 2020

HARGA Rp3.000

3

KASUS

Kepala Desa Bantarjaya, Abuy Jihad Ubaidilah

Kades Bantarjaya Angkat Bicara Soal PTSL PEBAYURAN - Isu adanya oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dan mafia dibalik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau prona pada tahun 2018 di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi kembali mencuat.

Menangapi hal tersebut, Kepala Desa Bantarjaya Abuy Jihad Ubaidilah angkat bicara. kepada Cikarang Ekspres mengatakan, ada warganya yang mempertanyakan sertifikat tanah yang di ajukan dalam program PTSL tahun 2018.

Ke Sambungan

TENAGA KERJA ASPHR: UU Ciptaker Perkeruh Kawasan Industri CIKARANG PUSAT– Undang-undang Cipta Kerja dinilai bisa merusak hubungan buruh dengan industri yang telah dibina dengan baik selama ini.

Khawatir, UU tersebut bakal memicu kegaduhan terutama di wilayah yang banyak kawasan industry seperti Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut dikatakan Asosiasi Praktisi Human Resouce Indonesia (ASPHRI). UU Ciptaker dinilai banyak merugikan kepentingan, kesejahteraan dan masa depan Pekerja dan Buruh Indonesia.

Ke Sambungan

foto NET

DEMO: Ratusan mahasiswa yang tergabung ke dalam organisasi GMNI, PMII, HMI, maupun mahasiswa dari kampus Pelita Bangsa, bentrok dengan pihak kepolisian saat melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja di Kawasan Jababeka I, Rabu (7/10).

Demo Omnibus Law Rusuh Mahasiswa –Aparat Bentrok, 2 Dilarikan ke RS CIKARANG UTARA – Ratusan mahasiswa yang tergabung ke dalam organisasi GMNI, PMII, HMI, maupun mahasiswa dari kampus Pelita Bangsa, bentrok dengan pihak kepolisian saat melakukan aksi menolak

UU Cipta Kerja di Kawasan Jababeka I, Rabu (7/10).

Akibat bentrokan tersebut, tiga mahasiswa mengalami luka-luka. “Ada tiga mahasiswa yang mengalami luka. Salahsatunya kader kita (GMNI, red),” ujar Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Yogi Trinanda, kepada wartawan, usai bentrokan selesai.

Menurutnya, aksi penolakan RUU Cipta Kerja rencananya akan dilakukan di

Kawasan Jababeka I. Kemudian saat mau masuk pintu masuk Kawasan Jababeka I terjadi dorong-dorongan dengan pihak kepolisian.

Namun dia menegaskan, tiba-tiba pihak kepolisian menyerang mahasiswa.

“Kita (GMNI) sangat menyesalkan adanya tindakan prekuensif dari pihak kepolisian yang tiba-tiba langsung kokang senjata,” katanya.

Ke Sambungan

Fraksi PKS Keluarkan Penyataan Sikap CIKARANG PUSAT – Fraksi PKS Kabupaten Bekasi mengeluarkan pernyataan menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Penolakan itu juga menyusul adanya aspirasi yang disampaikan serikat pekerja di Kabupaten Bekasi.

Di antara penyataan sikap fraksi PKS Kabupaten Bekasi yaitu Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi sejalan dan mendukung sikap Organisasi Buruh dalam hal menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Paripurna DPR-RI pada Tanggal 05 Oktober 2020.

“Sikap Penolakan PKS Terhadap UU Cipta Kerja secara resmi

telah disampaikan dalam bentuk Penolakan Fraksi PKS DPR-RI atas Pengesahan UU Cipta Kerja tersebut dalam sidang Paripurna DPR-RI pada 05 Okteber 2020,” tegas Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bekasi, Imam Hambali.

Imam menegaskan jika Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi akan meneruskan aspirasi ini kepada Fraksi PKS DPR-RI untuk meminta kepada Presiden RI agar Tidak Menandatangani UU Cipta Kerja tersebut. Bahkan mendorong Presiden RI menerbitkan PERPU pembatalan UU Cipta Kerja.

Selain itu, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi berkomitmen mendukung perjuangan rekanrekan buruh yang tergabung dalam organisasi maupun konfederasi buruh yang dilakukan secara konstitusional untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, PKS telah menerima dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Organisasi Serikat Pekerja di Kabupaten Bekasi terkait penolakan RUU Cipta Kerjaja dengan tuntutan: Batalkan UU Cipta Kerja, Terbitkan Perpu kembali ke UU 13/2003.

Ke Sambungan

ISTIMEWA

DEMO: Para demonstran malah berdemo lagi, kali ini kembali beraksi di lokasi kilang gas PT BBWM yang terletak di Desa Kedungjaya, Babelan, Selasa (6/10/2020).

Aksi Demo PT BBWM Diduga Massa Bayaran BABELAN-Beberapa waktu terakhir, demonstrasi melanda PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), sebuah badan usaha milik Kabupaten Bekasi. Demonstran menuntut pergantian Direktur Utama.

Pada audiensi yang sempat berlangsung beberapa hari sejak demonstrasi pertama, para demonstran diminta Kabag Ekonomi Gatot Purnomo untuk membuktikan tudingan mereka terhadap kepemimpinan Direktur Utama PT BBWM Prananto Sukodjatmoko.

Bukannya membawa bukti, para demonstran malah berdemo lagi, kali ini kembali beraksi di lokasi

kilang gas PT BBWM yang terletak di Desa Kedungjaya, Babelan, Selasa (6/10/2020).

Beredar kabar bahwa sejumlah demonstran itu diduga merupakan dari orang-orang bayaran untuk mengikuti aksi tersebut.

“Sebelum melanjutkan (aksi), sebenarnya kita pengen tahu dulu penjelasannya bagaimana.

Kalau tidak sesuai yang kita inginkan, ngapain kita terusin, capek-capekin awak,” kata salah satu narasumber dari salah satu ormas yang enggan menyebutkan namanya, Selasa (6/10/2020).

Kemudian narasumber lain mengatakan aksi demonstrasi yang dilaksanakan di kilang mi-

gas BBWM itu diduga dibiayai dengan sejumlah uang tunai senilai Rp.10 juta.

“Saya ingin tahu kejelasannya itu demo apa, soalnya itu ada anggarannya per orang Rp50.000.

Uang makannya beda katanya.

Maka dari itu, saya belum bisa hubungin siapa-siapa untuk ikut demo itu (diminta untuk cari massa),” kata dia.

Demo yang berlangsung di kilang itu dilaporkan akan membawa 1.000 massa dengan tuntutan agar Bupati Bekasi mendatangi kilang gas itu. Tapi pada kenyataannya, jumlah massa demonstran yang hadir itu hanya di bawah 50 orang.

Ke Sambungan

METRO CIKARANG

KAMIS, 8 OKTOBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

Klaster Industri Terbanyak Penyumbang Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi C I K A R A N G P U S AT Sebanyak 62 persen angka positif Covid -19 dari klaster industri dan menjadi penyumbang kasus terbanyak Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Hal itu dikatakan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah, Rabu (7/10).

“Untuk Epson saja ada sekitar 1.117 orang yang positif. Kalau ini bisa kita tekan, maka berkurangnya akan sangat siginifikan,” kata dia, kemarin.

Terang dia, tingginya angka kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi menyebabkan ketersediaan tempat tidur untuk pasien semakin berkurang. Dari 256 tempat

tidur yang tersedia di ruang isolasi, ICU dan ruang ventilator, yang tersisa saat ini sekitar 70 persen.

“Kalau untuk isolasi terpusat baik di Presiden University maupun di KH Dewantara dari 105 tempat tidur semuanya sudah terisi.

Untuk antisipasinya, saat ini tengah berproses di hotel.

Ada dua yang visible, yaitu di Jababeka dan Lippo Cikarang,” katanya.

Sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta seluruh perusahaan agar menerapkan protokol kesehatan dengan serius dan disiplin. Agar penyebaran Covid-19 dari klaster kawasan industri tidak meningkat.

“Kalau klaster industri ini bisa kita tekan, maka angka turunnya di Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat ini akan sangat signifikan. Oleh karena itu saya minta Bupati Bekasi untuk membuat edaran prokes ke pabrik-

pabrik supaya klaster industri bisa betul-betul ditekan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah khususnya di wilayah Bodebek agar mewaspadai klaster keluarga. Terutama yang berasal dari isolasi mandiri.

“Klaster keluarga atau karantina mandiri ini 10 kali lipat lebih bahaya. Apalagi bila rumahnya kecil, penghuninya banyak. Ini yang harus diwaspadai supaya klaster keluarga tidak bertambah banyak,” katanya.

Soal operasi yustisi, ia meminta agar terus dilakukan. Termasuk membatasi pergerakan dan aktivitas warga, serta mengurangi kegiatan yang mengumpulkan warga.

“Ini harus ditegakan berdasarkan keadilan zonasi.

Sehingga betul-betul terkendali dan tidak menambah kasus baru,” tandasnya. (har/red)

IATIMEWA

KASUS: Sebanyak 62 persen angka positif Covid -19 dari klaster industri dan menjadi penyumbang kasus terbanyak Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

Sinyo Upayakan Lahan Pertanian Tetap Eksis SETU-Meski berada dekat dengan Kawasan Industri MM 2100. Pemerintah Desa Cibening, Kecamatan Setu berupaya tetap mempertahankan lahan pertanian agar tidak tergerus pembangunan.

Kepala Desa Cibening, Surya Efendi mengatakan pertanian harus tetap dipertahankan karena sudah menjadi sejarah dan budaya di Cibening.

“Itu memang dari awal kita pertanian, jadi harus tetap dipertahankan. Bahkan kita punya kelompok tani sendiri yang

Kepala Desa Cibening, Surya Efendi

sudah ada hasil,”kata pria yang akrab disapa Sinyo ini.

Ia menjelaskan di Desa Cibening mayoritas lahan pertanian diisi dengan seperti tanaman pisang, cabai dan tomat, «Pisang ada di lahan sendiri dan sudah ada hasil,»paparnya.

Menurutnya untuk menjaga wilayah pertanian di tengah pesatnya pembangunan harus ada peran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mendukung mempertahankan pertanian.

«Harapan bisa dibantu juga petani dan kami siap menam-

bah lahan pertanian, jika memang Pemda ada program pertanian seperti ekspor dan lainnya,»katanya.

Koordinator Penyluh Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Nani Mariani, menjelaskan wilayah Setu memiliki 4 komoditas biofarmaka.

Komoditas itu terdiri atas lengkuas, kunyit, serai, dan kencur.

Total ada sekira 80 hektare lahan perkebunan di 7 desa yang menanam komoditas itu.

«Ini potensi banget yang selama ini belum digali. Kebetulan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) Kementan di Cikarang Barat support kita. Ada gratieks, gerakan tiga kali ekspor, jadi ada potensi dan peluang.

Intinya itu,» ucap dia.

Nina menjelaskan, saat ini gerakan itu belum dimulai tetapi sudah berproses. Dia telah mendata desa yang potensial, seperti Muktijaya dengan luas lahan kunyit mencapai kurang-lebih 50 hektare. (dim/red)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Demo Omnibus Law .. dari halaman Cikarang Ekspres Untuk tindaklanjut dari mahasiswa dirinya mengaku, akan dibicarakan bersama akan seperti apa.

“Tentunya dengan adanya persoalan tersebut kita tidak akan tinggal diam. Kita akan tempuh jalur hukum. Tapi memang akan kita kondisikan bersama,” jelasnya.

Untuk diketahui, tiga mahasiswa yang luka sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi dapat dimintai keterangan.

Sebelumnya demo mahasiswa diawali dengan aksi long march dari kampus mereka di Jalan Kalimalang.

Kemudian mereka bergerak

Fraksi PKS ..

menuju kawasan industri Jababeka II. Mahasiswa berupaya menuju sejumlah pabrik untuk berorasi.

Namun di depan kawasan Jababeka I, para mahasiswa itu dihadang barisan Sabhara Kepolisian Resor Metro Bekasi.

Aksi saling dorong sempat terjadi di titik ini. Tetapi kondisi memanas ini berhasil diredam setelah Kapolres Bekasi Komisaris Besar Hendra Gunawan bernegosiasi dengan mahasiswa.

Dalam negosiasi itu, polisi membolehkan mahasiswa masuk untuk mengitari kawasan. Dengan catatan, long march mahasiswa tidak memakan seluruh badan jalan sehingga masih dapat dilalui kendaraan.

Beberapa ratus meter memasuki kawasan, ratusan mahasiswa kembali dihadang barikade anggota Brimob. Hadangan ini membuat kondisi memanas karena sebelumnya mahasiswa dibolehkan masuk mengitari kawasan. « Katanya boleh masuk tapi ini ditutup lagi,» kata seorang mahasiswa.

Situasi memanas pun tidak terhindarkan. Mahasiswa dan polisi terlibat aksi bentrok. Bahkan terpantau dua mahasiswa mengalami luka pada bagian kepala yang langsung dilarikan ke rumah sakit.

Kondisi memanas ini akhirnya bisa diredam.

Mahasiswa kembali bernegosiasi yang akhirnya mereka membubarkan diri. (jio/red)

dianggap tidak peduli dan tidak menghiraukan saran, masukan dan himbauan dari banyak pihak tersebut.

“Mereka sudah mengkhianati amanah dan hati nurani rakyat. Jika banyak penentangan atas RUU Ciptaker, artinya RUU tersebut bermasalah, tidak memenuhi aspirasi kaum buruh dan ujung-ujungnya tentu akan makin merusak tatanan mekanisme hubungan industrial yang sedang dibangun,”

tambahnya.

Yos-begitu sapaan akrabnya-Pengesahan RUU Ciptaker sangat jauh dari Tujuan Hubungan Industrial, yaitu Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis kondusif dan berkeadilan di perusahaan.

UU Ciptaker sah secara Legal-Prosedural, namun secara substansial & akseptabilitas, tidak mengakomodir aspirasi kaum buruh sebagai pihak

ASPHR: .. dari halaman Cikarang Ekspres “Sudah begitu banyak elemen masyarakat meminta RUU Ciptaker tersebut ditunda atau setidaknya dikeluarkan dari Paket UU Omnibus Law, agar bisa dibahas dan didiskusikan secara komprehensif dengan semua ‘stakeholder’ hubungan industrial Indonesia,” jelas Ketua Umum Asphri, Yosminaldi.

Pemerintah dan DPR-RI

dari halaman Cikarang Ekspres

dalam bentuk alih daya e.

Jam kerja meningkat menjadi 8 jam/hari dan upah perjam f. Membolehkan upah di bawah upah minimum dan menyerahkan mekanisme pasar g. Hilangnya perlindungan negara

kepada masyarakat lemah (pekerja/buruh) h. Menyerahkan kewenangan absolut pemerintah membuat aturan pelaksana di bawah UU i. Menciptakan oligarki baru dengan kekuasaan yang terpusat. (uzi/red)

bilang sengketa keluarga,” tuturnya.

Bahkan, kata Abuy, sebelumnya saya juga sempat menyampaikan kepada pihak pekerja BPN kalau ada sertifikat atas nama E›Y ini tanah nya lagi ada masalah keluarga dan alamat lokasi tanah juga salah. “ Ya kalau bicara harapan saya,saya berharap kita semua baik kami pemerintahan desa,masyrakat maupun BPN bisa kita perbaiki semua kesalahan kesalahan kecil yang kita

lakukan,karena saya tidak mau menyalahi siapapun,” katanya. “ Saya harap kita terus dapat berbenah dari yang kurang baik menjadi lebih baik,dan saya juga ingin berdiskusi dengan kepala BPN, agar kita tidak saling menyalahi apalagi ada warga yang menjadi korban dalam kekurangan kita dalam berkerja, kalau di undang kapanpun saya siap datang untuk menghadap beliau,karena itu harapan besar saya,» pungkasnya.(mil/red)

Ustadz Subur, tokoh agama Kampung Wates, RT 005 RW 07, Desa Kedungjaya,

Babelan, mengakui bahwa selama ini PT BBWM cukup tanggap dengan permintaan masyarakat setempat.

“Sudah beberapa kali nga-

juin proposal untuk kebutuhan anak ngaji, dapet.

Belum lagi bantuan-bantuan yang lainnya. Kalau menurut kami cukup cepat

tanggap. Minimal satu bulan. Ada perhatiannya lah sama masyarakat sini mah mereka (BBWM),” kata dia. (dim/red)

yang menjadi salah satu objek hukum dari UU Ciptaker tersebut.

Disaat Pemerintah sedang

berusaha meningkatkan kinerja, motivasi dan produktifitas Pekerja/ Buruh Indonesia yang

masih terseok-seok diantara negara ASEAN, dikawatirkan UU Ciptaker malah akan makin

memberikan dampak buruk yang justru akan merugikan dunia usaha dan dunia industri. (uzi/red)

Tuntutan tersebut disebabkan UU Cipta Kerja telah mendegradasi kesejahteraan dan perlindungan pekerja/buruh Indonesia yaitu diantaranya: a. Bertentan-

gan dengan Pancasila dan UUD 1945 b. Menghilangkan jaminan pekerjaan (job security) dengan melegalkan PKWT seumur hidup c. Berkurangnya pesangon d. Praktek perbudakan modern (modern slavery)

Kades Bantarjaya .. dari halaman Cikarang Ekspres “ Iya bang, memang beberapa minggu lalu juga ada salah satu warga saya yang datang ke rumah untuk mempertanyakan sertifikat yang di ajukan oleh warga kami dalam program PTSL tahun 2018 ,alhasil saya pun bertanya kepada warga tersebut, kalau pengajuan itu melalui siapa? karena sampai saat ini saya belum pernah menandatangani berkas permohonan sertifikat yang di ajukan warga

saya,” kata Abuy kepada Cikarang Ekspres, Rabu (7/10/2020).

Abuy mengatakan, sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi atas nama warganya jadi. Akan tetapi alamat dan lokasi tanahnya berbeda. “ lalu tanah tersebut yang saya dapat informasi masih tanah waris yang seharusnya para ahli waris menandatangani pernyataan waris, tetapi belum pernah menandatangani pernyataan waris,kalau orang sini

Aksi Demo PT BBWM .. dari halaman Cikarang Ekspres

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

METRO BISNIS

KAMIS, 8 OKTOBER 2020

KARAWANG BEKASI

5

Dimas/Karawang Bekasi Ekspres

PERBAIKAN MOBIL : Salah seorang pegawai bengkel bodi dan cat SPPM Mitsubishi Bekasi sedang melakukan cat dengan memiliki fasilitas dan pelayanan yang mumpuni.

Bengkel SSPM Mitsubishi Dilengkapi Teknologi Sediakan Layanan Antar Jemput Kendaraan

BEKASI TIMUR – Diler resmi Mitsubishi PT Sun Star Prima Motor (SSPM) menjadi satu-satunya pusat perbaikan bodi dan cat Mitsubishi di Bekasi. Bengkel bodi dan cat

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

ini memiliki fasilitas dan pelayanan yang mumpuni.

Ke p a l a B e n g k e l B o d i dan Cat SPPM Mitsubishi B ekasi, D e de mengatakan konsumen akan m e n d a p a t k a n ku a l i t a s sesuai standar Mitsubishi jika melakukan perawatan bodi di bengkel resmi.

“Yang pertama tentu kualitas yang sesuai standar dan juga akan mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang prima,” ujar dia.

Dijelaskannya bengkel ini punya fasilitas dengan kelengkapan peralatan dan teknologi terbaru, serta didukung dengan jami-

nan suku cadang orisinil dan premium paint material. “Pelayanan dan ruang tunggu sesuai dengan standar, ada fasilitas bermain anak dan welcome drink,” ujar dia.

Fasilitas dari workshop perbaikan dan pengecatan body yang dimiliki PT

Sun Star Motor - Bekasi.

Antara lain Mixing Room, Repair Area, Spray Booth, Warehouse Part; Surfacer Room, Washing Bay. Guna memudahkan konsumen,dikatakan dia pihaknya memiliki fasilitas antar jemput kendaraan bagi konsumen yang me-

Pertashop Hadir di Pelosok Desa BANDUNG – Hingga awal bulan Oktober 2020, PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III Jawa Bagian Barat telah mengoperasikan 41 unit Pertashop di wilayah Jawa Barat.

Adapun 41 titik Pertashop yang telah beroperasi yakni 8 unit di wilayah Bandung Raya dan Priangan Timur, 11 unit di wilayah Purwasuka (Purwakarta, Subang, dan Karawang) serta Kabupaten Bekasi, 10 unit di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan), dan 12 di wilayah Sukabumi dan Cianjur.

“Pertamina terus bergerak memperluas pembangunan Pertashop untuk m e n c u ku p i keb u t u ha n energi bagi masyarakat di pelosok desa. Terutama masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi SPBU,”

ujar Unit Manager Communication, Relations & C SR MOR III Eko Kr istiawan.

Jum’at (2/10) lalu, Eko m e n j e l a s k a n p i ha k nya kembali meresmikan unit Pertashop terbaru d i w i l aya h Jawa Ba rat.

Tepatnya di Jalan Raya Majalaya, D esa Cip eujeuh, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

“Pertashop hadir sebagai lembaga penyalur resmi berskala kecil untuk melayani kebutuhan konsumen akan produk berkualitas Per tamina.

Di Pertashop, masyarakat akan mendapatkan BBM dengan harga, kualitas, dan takaran yang sama seperti di SPBU,” jelasnya.

Pertashop Desa Cipeuj e u h d e nga n k ap a s i t a s penyaluran 3.000 liter per hari ini, diresmikan langsung oleh Pjs Sales Area Manager Retail Bandung Aris Irmi dan Camat Pacet

Drs. Agus Rizal M.Si. Pertamina menghadirkan produk bahan bakar oktan tinggi, Pertamax RON 92, yang disalurkan langsung menggunakan mobil tangki dari Fuel Terminal Bandung Group.

“Pertamina juga turut memperhatikan protokol kesehatan di Pertashop.

Operator menggunakan masker dan face shield, disediakan juga hand sanitizer, serta fasilitas transaksi non tunai melalui aplikasi MyPertamina,” tuturnya.

Eko berharap, kehadiran Per tashop dapat memberikan kemudahan akses energi bagi masyarakat di pelosok desa, sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di desa.

“Diharapkan masyarakat di pelosok desa dapat semakin merasakan kehadiran Pertamina,” ungkapnya. (rls/rie)

Istimewa

BEROPERASI : Adapun 41 titik Pertashop yang telah beroperasi di pelosok desa yang ada di Jawa Barat dengan harga sama SPBU.

Banpres Usaha Mikra Tahap 2 Segera Cair JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kem e n k o p U K M ) , p e m e rintah telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif kepada 9,1 juta pelaku Usaha Mikro, dengan dana hibah sebesar Rp2,4 juta.

Hingga hari ini penyaluran Banpres Produktif untuk Usaha Mikro mencapai hampir 100 persen d a r i Rp 2 2 t r i l i u n d a na yang disiapkan. Untuk itu, p i ha k nya b e rko rd i na s i dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kembali mengawal

penyaluran tahap kedua.

“Ini yang kedua kalinya kami berkordinasi dengan pimpinan KPK mengenai i mp l e m e nt a s i b a ntu a n produktif usaha mikro.

Kita tahu program ini diluncurkan di akhir minggu ketiga Agustus untuk 9.1 juta Usaha Mikro yang unbankable sebesar 2,4 juta,” tegas MenkopUKM Teten Masduki.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nu r u l G hu f ro n , D e p u ti Pembiayaan Hanung Harimba Rachman dan

Staf Khusus MenkopUKM Riza Damanik.

Menurutnya, pada pekan ini penambahan tahap kedua Banpres produktif untuk Usaha Mikro akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro. Teten mengatakan, total penya l u ra n a k a n d i b e r i k a n k e p a d a 1 2 j u t a p e l a ku usaha mikro.

“Yang kurang, jumlahnya. Di data kami, yang minta 22 juta, sudah disetujui 12 juta. Minggu ini akan disalurkan penambahan 3 juta pelaku usaha mikro,” kata Teten.

MenkopUKM menjelaskan, kerja sama dengan KPK dilakukan untuk mengawal agar program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro dapat berjalan tepat sasaran dan merata. Ia mengaku, penyaluran tahap pertama berjalan baik dan cepat.

“Kami ingin KPK terus bekerja bersama mengawal program ini dengan tuntas. Kami pahami KPK sangat konsern terhadap program ini, agar tepat sasaran, karena memang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah pan-

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN HILANG BPKB NO.L00616667 NOPOL T1109 EB AN IKA ATIKA OKATAVIANI KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG

miliki aktivitas padat yang membuat sulit untuk ke bengkel.

“A n t e r j e m p u t u n t u k area Bekasi. Dan juga kita saat ini bekerjasama dengan sekitar 20 rekanan a s u ra n s i d a n j u g a a d a rekanan towing,” kata dia. (dim/rie)

BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ C I K A R A G E M A N A N . P T. R E L I F E PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROP-

ERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 8662/PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 16743/PEDURENAN A/N SURYANI SAFITRI DEWI D/A MUSTIKAJAYA RT 002/002 - KEL PEDURENAN KEC MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI LUAS TANAH 500 M² .

T ELAH H ILAN G SERT IF IKAT SH M N O 9133415. KEL. M AR GAH AYU , KEC AM ATAN BEKASI T IM U R AN : N Y. S A M A N L U A S : 3 0 0 M ² K E L .

M A R G A H AY U B E K A S I T I M U R .

A L A M A T, K E L U R A H A N M A R -

G A H AY U , K E C A M ATA N B E K A S I T I M U R , K O TA B E K A S I T L P N : 081281658905

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

demi Covid-19. Selama ini pelaksanaannya cukup baik dan cepat. Dan hampir tidak ada isu negatif, seperti salah sasaran.

Sistem kami masih bisa mengendalikan program ini agar tepat sasaran,” katanya.

Teten mengakui, tahap kedua Banpres Produktif untuk Usaha Mikro telah disetujui pada 2 minggu lalu, bahkan dana telah dicairkan oleh Kementerian Keuangan dan rencananya akan mulai disalurkan pada pekan ini. (bbs/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

KAMIS, 8 OKTOBER 2020

HARGA Rp3.000

6

Tok! Presiden Jokowi Teken Perpres

Harga Vaksin Ditentukan Terawan JAKARTAMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, berwenang menetapkan besaran harga vaksin Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 tahun 2020.

Perpres tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini diteken Presiden

DI awal tahun 2020 kemarin, Raline Shah sukses bikin heboh publik karena prestasinya mencapai puncak Gunung Kilimanjaro yang terletak di Tanzania. Seperti diketahui, puncak Kilimanjaro merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.

Tentunya pendakian ke sana tidak mudah dan memakan biaya besar.

Raline jarang menceritakan secara detail mengenai pengalaman muncaknya kala itu. Namun kepada Daniel Mananta, bintang film 5CM ini membocorkan jika dirinya mengalami pengalaman spiritual ketika melakukan pendakian ke gunung dengan ketinggian 5895 mdpl tersebut.

“Suatu hari aku pergi mendaki ke Gunung Kilimanjaro, itu adalah sebuah perjalanan super spiritual karena setiap hari di sana hujan. Jadi tiap hari pemandu bertanya, ‘Ada yang mau turun?’. Dan gue satu-satunya orang yang dari awal sampai akhir nggak mau turun sampai aku naik ke sana (puncak),” kenang Raline seperti dilansir dari channel Youtube Daniel Mananta Network.

Dari perjalanannya itu, Raline memetik sebuah pesan dari Tuhan yang begitu ngena. Wanita berusia 35 tahun ini mengaku harus melakukan semua hal secara pelan-pelan tanpa terburuburu.

“Karena negara gue jauh banget, gue nggak mungkin terbang ke Afrika naik gunung ini lagi.

Mati pun aku akan naik! Padahal gue yang paling slow gitu kan, karena orangnya bilang, ‘Kalau kamu mau naik ke atas, kamu harus pelan-pelan’.

Lalu aku pergi ke kamar dan menulisnya. Aku perlu pelan-pelan. Ya Tuhan hidupku kan juga seperti itu. Aku hanya perlu santai, karena aku selalu buru-buru ke sini, ke sana, telepon orangorang bikin drama yang nggak penting. Aku hanya perlu pelan-pelan saja, itulah pesan-Nya,” sambung Raline.

Lebih jauh, Raline juga bercerita jika dirinya memang sudah terbiasa berkunjung ke Benua Afrika sejak kecil dulu. Karenanya, Ia sudah cukup terbiasa dengan segala hal di sana, kecuali kondisi cuacanya.

“Nyampek (puncak). Alhamdulillah. Luar biasa, aku bangga pada diriku. Jadi waktu kecil aku sering ke Afrika. Aku biasa pergi ke hutan. Itu bukan bagian yang berat.

Yang berat itu karena tiap hari hujan tiap hari, jadi dingin panas, lebih ke fisik sih sebenernya buat aku. Mentalnya susah, tapi karena a ku k ay a k o ra n g yang suka nyanyi, positif gitu kan, i t u s e p e r t i a ku belajar banyak tentang diriku.

Orang-orang di perjalanan juga belajar tentang aku,” tutup Raline. (*)

Raline Shah

Terawan juga berwenang menetapkan jenis dan jumlah vaksin dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan persetujuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, Terawan juga ditugaskan menunjuk BUMN, badan usaha penyedia; dan/atau kerjasama dengan lembaga/badan internasional dalam proses pengadaan vaksin.

Perpres mengatur, dalam

hal terjadi keadaan kahar (fore majeure) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam penyediaan vaksin Covid-19 dapat dihentikan.

Keadaan kahar yang dimaksud yakni; suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat

dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan vaksin sampai dengan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar vaksin.

Kementerian Kesehatan juga ditugaskan melaksanakan vaksinasi dengan menetapkan; kriteria dan prioritas penerima vaksin; prioritas wilayah penerima vaksin; jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan standar pelayanan vaksinasi. (bbs/mhs)

Ruang ICU Sisa 16 Persen

SELEB

Mati Pun Aku Naik!

Joko Widodo atau Jokowi pada 5 Oktober lalu.

“Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian vaksin Covid-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya vaksin Covid-19. Berdasarkan pertimbangan di atas, harga pembelian vaksin Covid-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu p e l a k s a n a a n k o n t ra k ,” demikian bunyi Pasal 10 Perpres tersebut.

KOTA BEKASI- Penambahan kasus harian positif Covid-19 berdampak pada ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan K o t a Bekasi.

Berdasarkan data Dinas Kes-

ehatan Kota Bekasi, 83,92 persen dari 56 tempat tidur isolasi kapasitas ruang ICU (Intensive Care Unit) di rumah sakit rujukan telah digunakan untuk merawat pasien Covid-19. Dengan begitu, kini tersisa 16,08 persen tempat tidur isolasi di ruang ICU yang belum digunakan.

“83,92 persen dari 56 tempat tidur isolasi di ruang ICU,” ujar Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bekasi, Rina Oktavia kepada wartawan, Rabu (7/10).

Sementara, ada 720 dari 1.070 tempat tidur isolasi yang telah di-

gunakan pasien Covid-19 di seluruh rumah sakit rujukan Kota Bekasi. Dengan begitu, tersisa 350 tempat tidur isolasi yang masih kosong atau belum digunakan pasien Covid-19. “720 dari 1.070 kapasitas tempat tidur isolasi,” kata Rina. Saat ini, ada 46 rumah sakit rujukan swasta dan rumah sakit Pemerintah yang telah ditunjuk untuk menangani pasien Covid-19 di Kota Bekasi.

Rina mengatakan, ada 126 tempat tidur isolasi yang digu-

nakan di RSUD Chasbullah.

Sementara, ada 30 tempat tidur isolasi di RSUD tipe D yang digun a k a n

pasien Covid-19. Di luar itu, Pemkot Bekasi menyiapkan Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Chandrabaga dan The Green Hotel untuk menangani pasien Covid-19 berstatus tanpa gejala atau bergejala ringan. Sebelumnya, ada 36 pasien Covid-19 yang dirawat di RSD Stadion Patriot Chandrabaga dan 3 pasien Covid-19 yang dirawat di The Green Hotel. (bbs/mhs)

BPBD Dirikan Dus Posko Korona SEMENTARA itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi dirikan tenda posko pencegahan dan penanganan corona virus disease (covid-19) di dua titik yaitu, di halaman parkir stadion Patriot Chandrabaga Bekasi dan di halaman Parkir Green Hotel.

“Posko ini nantinya di-

fungsikan sebagai Posko Keamanan yang diisi petugas gabungan dari anggota TNI, Polri, Satpol PP dan petugas BPBD serta sebagai tempat mendapat informasi bagi m a s y a r a k a t t e rkait penanganan covid-19 ini,” kata Agus

Harpa Kepala BPBD Kota Bekasi, kemarin (7/10).

Lebih lanjut dikatakannya, kedua tempat tersebut seperti Stadion PCB dan Green Hotel sudah ditunjuk oleh P e m e r i n t a h Ko t a Bekasi sebagai tempat untuk isolasi mandiri

pasien covid -19 /OTG selama masa pandemi.

“Untuk itu perlu di lakukan pengamanan di area yamg menjadi tempat isolasi mandiri pasien covid-19,” ujarnya.

Dikatakannya, fasilitas kesehatan yang ada di dalam tenda posko ini seperti alat penyemprotan disinfektan, hand sanitizer, sabun cuci

tangan dan alat kesehatan lainnya . Posko tersebut akan dijaga tiap harinya full selama 24 jam oleh petugas gabungan.

“Petugaspun akan intens melakukan penyemprotan di area wilayah stadion dan juga hotel tersebut sesuai dengan SOP penanganan covid - 19,” ungkapnya. (dhy/mhs)

BURUH TAK BISA DEMO KE JAKARTA KOTA BEKASI- Polisi melakukan penyekatan di 10 titik di perbatasan Kota Bekasi. Hal itu guna antisipasi adanya unjuk rasa buruh ke luar Kota Bekasi.

“Penyekatan ada di 10 titik,” ujar Wakapolres Metro Bekasi AKBP Alfian ketika dihubungi awak media, Rabu (7/10).

Sebanyak 10 titik tersebut tersebar di perbatasan Kota Bekasi dengan Jakarta. Termasuk juga gerbang tol akan dikawal polisi. “Penyekatan di (gerbang tol) Bekasi Barat 1, (gerbang tol) Bekasi Barat 2, (gerbang tol) Bekasi Timur, pintu tol Jatiwaringin-Pondok Gede, terus area Km 5 Pondok Gede, Sumber Arta, di perbatasan Cakung-Medan Satria, lalu Cakung-Bekasi Barat, terus di pintu tol Jatiwarna 2, lalu di Jatiasih 2, nah di situ kita antisipasi,” kata Alfian.

Sebanyak 337 personel Polres Metro Bekasi Kota dikerahkan. Alfian mengatakan polisi mendapatkan laporan akan ada aksi bagi-bagi pamflet di sekitar Giant Hypermall Bekasi siang nanti. Polisi akan mengawal aksi itu.

“Kasih pamflet aja itu depan Giant, Medan Satria ataupun Bantargebang,” imbuh Alfian.

Sementara itu, polisi juga siaga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi siap mengawal sejumlah titik.

“Iya (dijaga) kawasan industri, kawasan luar industri arteri, gerbang tol,” kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra.

Doc:net

SOROT: Polisi melakukan penyekatan di 10 titik di perbatasan Kota Bekasi. Hal itu guna antisipasi adanya unjuk rasa buruh ke luar Kota Bekasi.

“Kami siap, siapa pun yang mau melaksanakan aksinya, kami siap mengawal dan mengamankan. Dan kami ada mitra bagi mereka, bukan musuh atau lawan, tapi mitra. Bagi mereka yang ingin berunjuk rasa, hubungi kami atau laksanakan aksi hubungi kami, kami akan kawal,” imbuhnya.

Pada Selasa (6/10) kemarin, buruh di Bekasi mulai melakukan aksi mogok kerja selama 3 hari. Aksi mogok kerja dilaksanakan di perusahaan masing-masing.

“Ada (mogok), hari ini sesuai agenda dan instruksi dari DPP kita tetap melanjutkan aksi unjuk rasa beru-

pa demo menghentikan produksi di tempat kerja masing-masing,” ujar Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bekasi, Fajar Winarno, ketika dihubungi awak media, Selasa (6/10).

Aksi mogok tersebut, kata Fajar, sudah dikoordinasikan dengan aparat kepolisian dan juga TNI. Mogok kerja dilakukan sebagai bentuk protes karena omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja disahkan.

“Kami hari ini buruh melaksanakan unjuk rasa di perusahaan masing-masing akibat disahkannya undangundang omnibus law. Jadi tuntutannya hari ini cabut

UU omnibus law,” kata Fajar.

Batal Demo di Gedung DPR Rombongan buruh dari kawasan Kabupaten dan Kota Bekasi gagal menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPR RI pada Senin (5/10/2020).

Lantaran gagal berangkat, mereka hanya berkumpul di depan gedung sekretariat SPSI Kota Bekasi.

Sekretaris KSPSI Fajar Winarno mengatakan, massa buruh yang berkumpul di Kabupaten dan Kota Bekasi sudah berkumpul sejak pukul 09.00 WIB. Mereka diungkapkannya

telah berkumpul di sejumlah titik, seperti di kawasan industri MM2100, Jababeka, EJIP Cikarang serta sejumlah sekretariat serikat buruh baik di Kota dan Kabupaten Bekasi.

Namun, ketika hendak berangkat menuju gedung DPRRI, massa dihadang personel kepolisian di akses Gerbang Tol Bekasi Barat dan terpaksa memutar balik.

“Tadi sudah mau berangkat, ketika di Tol Barat kami terpaksa memutar balik karena petugas kepolisian meminta agar tidak berkumpul di DPRRI,” kata Fajar di Gedung Sekertariat KSPSI, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada Senin (5/10). (bbs/mhs)

KAMIS, 8 OKTOBER 2020

PENDIDIKAN

KARAWANG BEKASI

7

SOSOK Siap Pertahankan Emas PON KARAWANG - Pedayung putri asal Kabupaten Karawang, Melani Putri bertekad mengulangi hasil positif dalam gelar PON 2021 di Papua. Atlet yang juga pernah berlaga di Asia Games 2018 dan SEA Games 2019 ini siap mempertahankan raihan medali emas empat tahun silam.

Dalam perhelatan PON 2016 di Jawa Barat, gadis kelahiran Karawang, 21 Juli 2000 ini sukses meraih 1 medali emas dan 1 perunggu. Saat itu emas disabet dari nomor quadruple sculls putri (W4X), sedangkan perunggu dari nomor light weight single sculls putri (LW1X).

“Insyaallah target secara pribadi di PON 2021 yaitu bisa mempertahankan emas yang saya raih di PON 2016,” ujar Melani, kepada KBE, Rabu (7/10).

Untuk bisa merealisasikan target yang diusung, Melani mengaku terus bekerja keras dalam mengikuti seluruh program latihan bersama tim pelatda PON Jawa Barat.

“Program pelatda saya jalani sejak awal 2020 di Situ Cipule Karawang,” ucap atlet yang juga sukses menyumbangkan dua emas untuk kontingen Karawang dalam ajang Porda Jawa Barat 2018.

Selain latihan disiplin bersama tim pelatda, putri bungsu dari pasangan Rusgan dan Emi ini juga aktif berlatih bersama tim pelatnas dayung Indonesia di Waduk Jatiluhur.

“Jadi mulai Juli 2020 saya dipanggil tim pelatnas, sehingga proses latihan saya lanjutkan di Purwakarta,” jelas atlet yang juga mampu meraih medali di ajang Poponas, Kejurnas hingga kejuaraan tingkat Asia ini.

“Semoga saja dengan kerja keras, kepercayaan tim pelatih dan teman-teman, serta doa dan dukungan baik dari orang tua maupun keluaraga besar PODSI Karawang, saya bisa mencapai target yang diinginkan. Sehingga saya bisa kembali mengharumkan nama Karawang dan Jawa Barat,” harap mahasiswi Unsika jurusan PJKR ini. (ayi/ms)

Polemik Pendidikan di UU Ciptaker Margarito: Sangat Rugikan Bangsa JAKARTA- Bukan hanya klaster ketenagakerjaan yang dipersoalkan, klaster pendidikan yang sebelumya dikatakan dihapuskan juga menjadi polemik. Pasalnya, dalam draf Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), terdapat pasal yang mengatur soal pendidikan yang dijadikan komoditas usaha, yakni di pasal 65 di paragraf 12.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun

mengatakan, substansi dari pasal tersebut arahnya adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia.

“Pendidikan dibuat sebagai bidang usaha, maka korporasi bisa berusaha di situ. Itu berarti pendidikan kita terkorporisasi, intinya pasal itu adalah memungkinkan korporasi masuk dan menjadikan pendidikan sebagai satu unit usaha,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (7/10).

Dengan adanya UU

Ciptaker, unit usaha yang berinvestasi di Indonesia dapat memperlebar usahanya melalui sektor pendidikan. Hal ini kata dia merupakan sebuah kerugian besar bagi bangsa. “Sangat merugikan, dengan begitu maka investasi asing bisa bekerja di bidang pendidikan karena dibenarkan oleh UU (Ciptaker) sebagai satu usaha, itu substansinya. Itu bentuk pasalnya, itu yang disebut konsekuensi tak terlihat,” jelasnya.

Margarito juga menyayangkan pernyataan DPR

yang tidak sejalan dengan tindakannya. Di mana sebelumnya dikatakan dihapus, namun setelah disahkan, masih ada pasal yang tersisa.

“Faktanya, secara hukum barang itu ada dan kemarin itu mainan politik doang. Kalau ada, itu sah sebagai pasal bahwa cara memasukkan itu dilihat dari sudut pandang etik itu tidak etis, suatu soal, tapi dari segi legal sah, karena dia dibahas dan disepakati,” ungkapnya.

Menurut dia, UU ini menyesatkan logika. Dia mem-

berikan contoh, di bidang pendidikan sudah ada UU yang mengatur hal tersebut, UU Ciptaker sendiri adalah untuk menciptakan lapangan kerja, namun karena sudah ada UU yang sebelumnya, perundangan yang menjadi polemik ini tidak ada gunanya.

“Pendidikan sudah diatur dan berjalan. Saya yakin UU Ciptaker tidak kurang dan tidak lebih hanya untuk memberi jalan sah kepada korporasi asing untuk masuk bekerja perusahaan mencari duit di Indonesia,” pungkas dia. (bbs/mhs)

MTsN 4 Karawang Siapkan 3 Siswi Hadapi KSMO 2020

AYI PURNAMA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

BERLATIH: Melani Putri saat menjalani latihan

KARAWANG - Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 4 Karawang bertekad meraih prestasi dalam ajang Kompetisi Sains Madrasah Online (KSMO) tingkat nasional yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia pada 9-10 November 2020.

Kepala MTsN 4 Karawang, Suparwoto, mengatakan, untuk bisa meraih prestasi yang diinginkan, madrasah yang dipimpinnya telah menyiapkan tiga siswi terbaik hasil dari gelaran KSMO tingkat satuan pendidikan pada 21-30 September 2020.

“Ketiganya yaitu Madinatul Musyarofah Al An-

syariah, Naila Azzahra dan Saraswati. Mereka merupakan siswi kelas delapan (VIII) yang berhasil meraih nilai terbaik saat mengikuti KSMO tingkat satuan pendidikan yang digelar MTsN 4 Karawang,” ujar Suparwoto, kepada KBE, Rabu (7/10).

Dalam KSMO tingkat nasional, jelas Suparwoto, Madinatul Musyarofah Al Ansyariah akan bersaing dalam mata pelajaran IPS terpadu terintergrasi, Naila Azzahra dalam mata pelajaran IPA terpadu terintegrasi dan Saraswati di mata pelajaran matematika terintegrasi.

“Kami telah mendaftarkan ketiganya untuk mengi-

kuti KSMO tingkat nasional naan oleh guru pembimbmelalui laman https://ksm. ing mata pelajaran masingkemenag.go.id. Karena wak- masing mulai 22 September tu pendaftaran telah hingga 31 Oktober. d i b u k a mu l a i 2 5 “Pembinaan ini pentSeptember hingga ing diberikan karena 23 Oktober 2020,” tahun ini persaingan jelasnya. dalam kompetisi sains Supar woto memadrasah akan jauh nu tu rk a n , u ntu k lebih berat. Anak-anak bisa merealisasikan kami harus bersaing ambisi meraih prdengan ribuan estasi, ketiga peserta dari siswi MTsN berbagai 4 Karawang MTs se-Intersebut donesia,” akan terucapnya. l e b i h MenuSuparwoto dulu dirut Suberikan par w oKepala MTsN 4 Karawang pembito, jum-

lah peserta yang banyak tak terlepas dari penyelenggaraan KSMO yang dilakukan hanya dalam dua tahapan yaitu tingkat satuan pendidikan dan tingkat nasional.

Padahal, sebelum terjadinya pandemi covid-19 pelaksanaan dilakukan empat tahap dengan adanya tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

“Kendati persaingan berat, semoga ketiga anak kami bisa meraih prestasi. Sehingga bisa memberikan semangat kepada temantemannya, sekaligus membuktikan bahwa pandemi bukan halangan untuk seorang siswa tetap berprestasi,” katanya. (ayi/mhs)

Demokrasi (?)

Oleh: Aris Riswandi

HIRUK-pikuk pemilihan kepala daerah menggema di seantero negeri. Isu demokrasi meninggi seakan menutup masalah pandemi.

Besar harapan rakyat dalam kondisi yang serba tidak pasti. Disaat rakyat sedang berusaha dan berdoa, banyak partai politik sedang berkoalisi. Entah untuk kepentingan bersama atau hanya demi keuntungan pribadi. Rakyat bersusah payah berjuang melawan pandemi, segelintir orang berkompetisi untuk mendapat posisi.

Pemilihan umum menjadi indikator negara demokrasi.

Kepentingan rakyat sangat dipertaruhkan di dalamnya. Hanya saja pemilihan umum bukan satu-satunya alasan bahwa Indonesia telah berdemokrasi.

Demokrasi Indonesia harus dicerminkan dalam perilaku berbangsa dan bernegara.

Kebijakan lahir atas kondisi dan kebutuhan warga negara sehingga mampu mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karenanya telaah kondisi dan dengar aspirasi rakyat menjadi keniscayaan dalam demokrasi Indonesia.

Tak berselang lama sebuah “peristiwa malam” kembali mengusik masyarakat.

Sidang paripurna berjalan disaat banyak orang terlelap istirahat. Fenomena walkout menjadi bumbu tidak sedap dalam sidang paripurna.

Akhirnya UU Cipta Kerja telah disepakati menjadi kebijakan. Reaksi buruh dan mahasiswa pun menggema menyeru untuk turun ke jalan. Aparat keamanan siaga mencegah demonstrasi terpusat di Ibu Kota. Demi menjaga protokol kesehatan demonstrasi dibubarkan.

UU cipta kerja menjadi pilihan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi bangsa. Hanya saja kebijakna ini banyak dianggap tidak berpihak kepada pelaku ekonomi menengah ke bawah. Proses persidangan pun disoroti karena tidak berdasarkan mufakat. Banyak pihak yang memandang kebijakan ini tidak berdasar pada kepentingan rakyat.

Sekali lagi dianggap tidak mencerminkan demokrasi Indonesia.

Begitu juga transformasi pendidikan ke arah daring masih menjadi agenda pemerintah. Pendidikan yang seharusnya menyenangkan bergeser ke arah membosankan. Pendidikan kemasyarakatan telah dirumahkan dan pendidikan nilai semakin tergadaikan.

Tuntutan teknologi semakin memberatkan disaat sarana dan media belum merata disediakan. Guru semakin berat, orang tua semakin sekarat. Di saat ekonomi menjadi tuntutan, pendidikan tidak bisa ditinggalkan.

Lagi-lagi alasan protokol kesehatan menjadi tameng kebijakan.

Berbanding terbalik dengan fenomena kampanye yang semakin menggeliat.

Konser musik menimbulkan kerumunan yang tak mengindahkan protokol kesehatan. Pengumpulan masa semakin menjadi di berbagai daerah. Baligo calon pemimpin daerah menggeser himbauan protokol kesehatan. Seakan menjadi pertanda bahwa pilkada lebih penting dari penanganan pandemi yang terus meningkat. Fenomena-fenomena inikah yang bisa kita maknai sebagai demokrasi Indonesia?

Memang kita pahami dilema yang dirasakan oleh pemerintah. Pemilihan kepala daerah dianggap keharusan untuk menjaga marwah demokrasi. UU Cipta Kerja kebutuhan untuk pemulihan ekonomi.

Pendidikan tetap harus berjalan di masa pandemi.

Begitupun keselamatan dan kehidupan warga negara harus tetap dijamin secara pasti. Banyak kalangan memandang inilah dinamika demokrasi. Tak ada dosa yang harus ditanggung pemerintnah dengan kebijakan-kebijakan ini. Hanya waktu saja yang dianggap tidak tepat dengan kondisi masyarakat.

Kesadaran warga negara dalam pilkada semakin meningkat dalam setiap pemilihan umum. Mundurnya proses pemilihan pun dirasa tidak berdampak signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Bahkan disaat inilah pemerintah dapat membuktikan kinerja terhadap rakyat. Jika memang pilkada dipaksakan berlangsung saat ini diprediksi akan terjadi penurunan tingkat partisipasi. Tidak lain alasan keselamatan menjadi dasar pemikiran masyarakat. Protokol kesehatan belum tentu menjadi jaminan keselamatan saat ini. Dampaknya nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun selama ini semakin dipertaruhkan.

Maraknya kampanye yang banyak disampaikan media menimbulkan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak anggapan pemerintah tidak mampu melihat realitas masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi.

Sama halnya penetapan

UU Cipta Kerja yang dilangsungkan malam hari disaat pandemi semakin memperkuat anggapan bahwa pemerintah tidak melihat kondisi masyarakat. Unjuk rasa dihalangi dengan alasan protokol kesehatan.

Pemerintah semakin digdaya tanpa ada yang mengkritisi. Dialog publik belum terselesaikan namun kebijakan telah diputuskan. Realitas masyarakat yang sedang kesusahan tidak dijadikan pegangan dalam membuat kebijakan. Masyarakat menilai pemerintah telah ingkar demokrasi yang tidak lain harus berasaskan pada kepentingan rakyat.

Telah banyak yang sepakat bahwa demokrasi menjadi kebutuhan bagi bangsa ini.

Telah dipahami bersama demokrasi bukan hanya pelembagaan politik namun juga sendi-sendi kemasyarakatan. Demokrasi bukan melulu berbicara pemilu maupun kebijakan pemerintah. Lebih jauh demokrasi harus menjadi nilai dasar tingkah laku warga negara. Oleh karenanya demokrasi Indonesia harus berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan bermuara pada kepentingan

rakyat.

Pemerintah pada dasarnya adalah cerminan warga negara. kebijakan harus berakar dari jati diri dan realitas warga negara. Semakin berkesinambungan anatara warga negara dengan negara semakin sehat demokrasi kita. Negara menjamin kesejahteraan melalui kebijakan, dan kebijakan tidak lain bersumber dari warga negara. Meski tanpa ruang dialog yang cukup namun analisis realitas sosial kemasyarakatan harus menggambarkan kondisi warga negara. Semakin banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan rakyat, menimbulkan situasi tanpa koneksi antara negara dengan warga negara. Semakin demokratis lembaga politik berdampak pada perilaku demokratis warga negara.

Karena pada hakikatnya demokrasi terjadi keseimbangan antara negara yang berasaskan demokrasi dan tercipta perilaku demokratis warga negara. Keterbukaan dan saling mendeng a r k a n m e n j a d i ku n c i demokratisasi Indonesia.

Pendidikan dan kesehatan harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini, karena keduanya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem demokrasi Indonesia. Jika pendidikan masih dikesampingkan, jika kesehatan belum bisa menjadi jaminan, apalah daya negara hanya akan menciptakan demokrasi tanpa nomokrasi. Demokrasi tanpa batas hukum dan nilai sosial bukan demokrasi Indonesia.

D e m o k ra s i In d o n e s i a tercipta dengan perilaku luhur bangsa Indonesia.

Agama dan budaya harus menjadi landasan kehidupan Indonesia. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang sistem politik lembaga negara, namun mencakup tingkah laku warga negara secara luas. Demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan ataupun lembaga negara lainnya melainkan

demokrasi sejatinya memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Perilakua demokratis dapat terwujud jika terjadi melalui pendidikan demokrasi serta sinergitas antara negara dan warga negara. *) Dos en Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UBP Karawang

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

KAMIS, 8 OKTOBER 2020

Gedung Dewan Rusak Demo Bentrok: Polisi Tembakan Water Canon, Massa Bales Melempar PURWAKARTA- Demo buruh dan mahasiwa yang menolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Purwakarta rusuh. Water canon dan gas air mata beberapa kali di tembakan ke arah pengunjuk rasa.

Polisi berusaha menghalau para pengunjuk rasa dengan water canon dan juga gas air mata, namun para pengunjuk rasa yang terdiri para buruh dan mahasiswa membalas dengan lemparan batu, botol air mineral, bahkan juga kayu kepada para petugas yang berjaga.

Seperti diketahui hari ini merupakan aksi unjuk rasa hari kedua saat para buruh menolak uu cipta kerja, kemarin para buruh melakukan hal yang sama berunjuk rasa di depan kantor DPRD na-

mun berlangsung kondusif.

Namun pada hari kedua ini, para buruh dan polisi bentrok di depan kantor DPRD Purwakarta. Pagi tadi ribuan buruh melakukan aksi menggelar unjuk rasa dengan cara konvoi menggunakkan kendaraan motor ke Pemda Purwakarta, kemudian siangnya menuju kantor DPRD. Selain para buruh ratusan mahasiswa juga turut ambil bagian dalam unjuk rasa, untuk meemperjuangkan nasib buruh yang menolak secara tegas UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI pada tanggal 5 Oktober kemarin.

Saat demo di Pemda Purwakarta dengan cara memblokir jalan, kondisi para buruh dan mahasiswa cenderung kondusif belum ada gesekan hingga tengah hari.

Aksi kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Purwakarta, awalnya para pendemo masih tetap masih berjalan aman. Namun tanda-tanda akan terjadi bentrok, terlihat saat masa mulai beringas

MOGOK NASIONAL

HASAN/KOBRA

PECAH: Seorang polisi terluka saat demo bentrok kemarin. (insert) Salah satu sudut Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta yang kaca jendelanya pecah.

pada sore hari. Akhirnya kerusuhan terjadi di depan kantor DPRD, bentrok dengan aparat kepolisian tidak

dapat di elakkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan

secara resmi penyebab bentrok hingga terjadi kerusuhan di depan kantor DPRD Purwakarta. (san/red)

Update Korona: Angka Positif Tembus 79 Orang

ISTIMEWA

KE JAKARTA: Buruh Purwakarta rencananya hari ini ikut aksi ke Jakarta.

Hari Ini Buruh ke Jakarta PURWAKARTA- Seperti di daerah lain, ribuan buruh tergabung dalam berbagai serikat pekerja di Kabupaten Purwakarta kembali melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (7/10/2020).

Unjuk rasa yang mereka lakukan masih tetap sama yaitu menuntut pembatalan UU Cipta Kerja yang sebelumnya disahkan DPR pada rapat paripurna.

Ratusan mahasiswa turut turun ke jalan bergabung dengan para buruh. Mereka menggelar longmarch atau berjalan kaki dan ada juga mengendari sepeda motor di Jalan Veteran dari arah Sadang menuju Purwakarta Kota.

Mereka berencana melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Disnakertrans dan Gedung DPRD setempat.

“Hari ini kita ke DPRD lagi karena kita akan melanjutkan bahwa UU Cipta Kerja bukan penolakan dari serikat kerja saja, tapi ini penolakan dari seluruh elemen masyarakat Purwakarta,” ungkap pimpinan serikat pekerja PC KEP SPSI Purwakarta, Ira Laila.

Ira mengatakan, gabungnya para mahasiswa menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja ditolak oleh seluruh elemen masyarakat karena tidak sesuai dengan UUD dan Pancasila. Karena tiga jaminan yang sudah ada sebelumnya yaitu jaminan upah, jaminan pekerjaan, dan jaminan sosial itu hilang.

“Kemudian juga mempermudah tenaga kerja asing, hilangnya pesangon dan dipermudah PHK menjadi poin utama yang kami pikir harus diperjuangkan,” ucap dia.

Sementara, Pangkorcap SPSI, Tondi Binza mengaku esok hari di Purwakarta akan aksi besar-besaran. Ia menyebut akan membuktikan bahwa selama ini diam bukan berarti diam.

“Kita sedang susun kekuatan untuk berunjuk rasa besok (hari ini) dan sebagian ke Jakarta,” kata dia. (san/red)

MOGOK NASIONAL BKPM: Ciptaker Bukan untuk Asing PURWAKARTA- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, UU Cipta Kerja (Ciptaker) tidak untuk memberikan kemewahan bagi investor maupun pekerja asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi UU Ciptaker ini lebih pada memperbaiki dan mempermudah regulasi.

Menurutnya, selama ini masih banyak regulasi terkait perizinan usaha yang ruwet dan susah sehingga investor malas untuk masuk ke dalam negeri. Oleh karenanya, UU ini dinilai sebagai solusi untuk melakukan perbaikan.

“Kami di BKPM pintu masuknya bagaimana investasi masuk. Beberapa keluhan dunia usaha sering mengatakan izin susah karena ada ego sektoral aturan tumpang tindih, tanah yang mahal. Solusinya UU ciptaker ini menjawab ini,” ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual bersama, Rabu (7/10/2020).

Dengan perbaikan ini, ia menilai investor akan semakin tertarik masuk ke Indonesia. Ini akan turut menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Lanjutnya, saat ini ada sebanyak 7 juta orang yang sedang dalam tahap mencari pekerjaan dan ditambah ada sekitar 6 juta yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya perlu mencipatakan lapangan kerja baru dan salah satunya dengan manarik banyak investasi ke dalam negeri.

“Bagaimnaa investasi masuk untuk kemudian menciptakan lapangan kerja. Solusinya ya UU Ciptaker ini,” kata dia.

Ia juga menekankan, bahwa UU Ciptaker ini tidak hanya fokus pada investasi besar tapi juga UMKM. Dimana dalam UU ini diberikan ruang investasi bagi UMKM yang syaratnya juga dipermudah. (red)

PURWAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta menyatakan masih terjadi fluktuatif pada warga yang terpapar Covid-19. Bahkan untuk jumlah konfirmasi positif angkanya cenderung naik, angkanya tembus 79 orang.

“Hari ini, terjadi penambahan pada warga yang berstatus terkonfirmasi positif sebanyak 3 orang dan yang meninggal 1 orang,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr. Deni Darmawan Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, secara kumulatif jumlah warga yang terkonfirmasi positif di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat 320 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 227 orang. Tercatat juga, hingga hari ini, ada 14 orang positif telah meninggal dunia.

“Jumlah konfirmasi positif perhari ini berjumlah 79 orang,” ujar dr Deni.

Gugus Tugas juga tak henti-hentinya terus melakukan sosialisasi agar warga mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi ini masih

ILUSTRASI

belum selesai. “Data lainnya juga kami sampaikan, untuk warga yang berstatus kontak erat jumlahnya bertambah 65 orang, kini jumlahnya menjadi 380 orang. Dan warga yang berstatus suspek bertambah 1 orang, kini jumlahnya 39 orang dan probable nihil,” tuturnya.

Ia juga meminta agar masyarakat tetap waspada dan tetap menjalankan anjuran

pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi ini.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinkes Purwakarta untuk menghadapi situasi ini, dr Deni menyebutkan melalui pelacakan yang efektif, pelaksanaan manajemen klinis sesuai Permenkes nomor 413 tahun 2020, dan berkoordi-

nasi dengan tim Covid-19 pusat juga provinsi.

Dokter Deni juga mengatakan, dalam upaya mempercepat penanganan pandemi, GTPP Covid -19 Kabupaten Purwakarta terus melakukan rapid dan swab test secara masif. Selain itu upaya memperoleh hasil tes juga dipersingkat agar penularan tidak semakin menyebar.

Menurutnya, dengan semakin banyaknya warga yang menjalani tes, akan lebih mudah untuk mendeteksi jika ada warga yang terkonfirmasi positif. Hal ini otomatis akan ada tindakan medis yang diberikan.

“Mereka akan menjalani protokol yang telah ditetapkan, baik dirujuk di rumah sakit maupun menjalani karantina mandiri secara ketat di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Selain itu, lingkungan sekitar juga akan menyesuaikan dengan lebih memperketat physical distancing antarwarga. Dengan demikian, upaya memutus mata rantai penularan menjadi lebih efektif,” ujarnya.

Dengan kata lain, semakin cepat pemerintah melakukan swab test secara massal, upaya penanganan akan lebih cepat dapat dilakukan. Menurut dr Deni, jumlah warga yang terpapar Covid-19 masih fluktuatif, angkanya cenderung bertambah. Untuk itu, warga diminta tetap waspada dan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktifitas. (san/red)

Pemkab Luncurkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik PURWAKARTA - Hampir semua dokumen penting atau surat yang beredar di instansi-instansi pemerintahan, membutuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Tak aneh, jika banyak orang yang rela repot mengirimkan dokumen hanya untuk meminta tanda tangan.

Namun, di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, banyak dokumen yang mulai dikirimkan dalam bentuk digital. Karena hal itu, tentu saja dibutuhkan juga tanda tangan dalam bentuk digital untuk mengisi laman persetujuan dokumen tersebut.

Untuk menunjang hal tersebut dan sebagai salah satu upaya peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bertempat di Bale Sawala Yudhistira, Rabu, 7 Oktober 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaunching sebuah aplikasi tanda tangan digital bernama Daluwang yang diharapkan juga bisa menjadi sebuah solusi dimasa pandemi Covid-19 ini.

Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Dra. Hj. Siti Ida Hamidah, MM mengatakan, kehadiran ponsel pintar bisa membuat kita melakukan segala hal termasuk dalam membuat dokumen sekaligus lang-

sung menandatanganinya dengan mudah.

“Versi terbaru Aplikasi Daluwang sebagai aplikasi tanda tangan digital yang diluncurkan hari ini, diharapkan bisa menjadi solusi dalam hal penandatanganan berkas-berkas atau surat menyurat yang dilakukan para pegawai yang diharuskan tetap menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi ini,” ujarnya.

Kata Ida, dinas yang dipimpinnya terus melakukan upaya penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purwakarta dengan melakukan penyiapan-penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dibidang perangkat lunak, konten, pemberdayaan informatika, standarisasi, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika dengan menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah diterapkan pada aplikasi Daluwang dan aplikasi pelayanan lainnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan, dasar hukum penerapan SPBE di Kabupaten Purwakarta, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lalu ada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

HASAN KOBRA/KBE

SPBE: Dinas Kominfo Kabupaten Purwakarta meluncurkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Peraturan turunannya, diantaranya adalah; Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 253 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 254 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pu-

sat Kendali Terpadu (command center),” ujarnya.

Sementara, dalam pidato peluncuran Aplikasi Daluwang, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengapresiasi dedikasi tinggi yang telah ditunjukan oleh jajaran Dinas Komunikasi dan Informastika (Diskom-

info) Kabupaten Purwakarta.

“Kita selalu berharap terus bermunculan inovasi-inovasi yang dibarengi dengan kreatifitas tinggi dari jajaran SKPD dan unsur Pemda Purwakarta lainnya. Hari ini, Diskominfo Purwakarta melakukan hal itu dan patut kita apresiasi,” kata Anne. (san/red)