Karawang Bekasi Ekspres, 7 Oktober 2020

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

RABU, 7 OKTOBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 6 OKTOBER 2020

KONFIRMASI

823

SUSPEK

PURWAKARTA

KONTAK ERAT

6.453

2.673

KONFIRMASI

317

SUSPEK

892

KOTA BEKASI

KONTAK ERAT

1.208

KONFIRMASI

1.753

BAWASLU ENDUS KASUS ASN KAMPANYE DI MEDSOS

SUSPEK

1.594

JAWA BARAT

KONTAK ERAT

KONFIRMASI

5.121

24.910

SEMBUH

15.128

MENINGGAL

511

Tok! Eks Dirut PDAM Divonis 6,4 Tahun Penjara

Baca halaman 2 Metro Karawang

Yogie Tak Seret Nama Baru KARAWANG- Mantan Pjs Dirut PDAM Karawang Yogie Patriana dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun, denda Rp 500 juta, subsidair kurungan empat bulan. Vonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu terungkap dalam sidang putusan kasus dugaan korupsi uprating optimaliasi Instalasi Pengolahaan Air (IPA) di PDAM Tirta Arum Karawang tahun anggaran 2015, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (5/10) malam.

Dalam amar putusannya, ketua majelia I Dewa Gd Suarditha menyatakan terdakwa Yogie Patriana telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primair, yakni pasal 2 ayat (1 ) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. ”Menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun, denda Rp 500 juta subsidair

RAGUKAN DATA DUGAAN KORUPSI PUPUK SUBSIDI

PKC Bantah Omongan Kadistan KARAWANG- PT Pupuk Kujang sebagi produsen pupuk subsidi meragukan temuan data ketidakberesan realisasi penyaluran pupuk subsidi jenis urea per 22 september 2020 di Pakisjaya yang diungkap Serikat Petani Karawang (Sepetak). Data yang dimiliki Sepetak, hasil verval pupuk subsidi telah tersalur sebanyak 1.975 ton sedangkan data yang dihimpun dari kios tercatat sebanyak 1.448 ton.

Berarti selisih data pupuk sebanyak 527 ton.

“Apakah objek yang dihitung sama dengan yang dihitung oleh tim verifikator dinas setempat? Atau tidak?,” kata Manager Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang, Fitra Ratu.

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

“Namun, bila objek atau sumbernya tidak sama, besar kemungkinan akan terdapat perbedaan data jumlah salurnya. Untuk meluruskan hal tersebut, perlu adanya koordinasi antara Sepetak dan Dinas Pertanian, untuk sama-sama mengecek kembali kebenaran data tersebut,” timpalnya.

Fitra mengaku, PT Pupuk Kujang dalam proses penyaluran pupuk subsidi, sebelumnya dipastikan melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Selain itu, sebelum disalurkan, pupuk subsidi sebelumnya divalidasi oleh Dinas Pertanian Karawang, yang diperoleh dari hasil tim verifikator di tiap wilayah. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan

JASA MARGA

pernyataan Kepala Dinas Pertanian, Hanafi Chaniago yang

kurungan empat bulan,” katanya di persidangan yang digelar hingga larut malam tersebut.

Dalam sidang yang sama majelis juga memvonis dua terdakwa lainnya, yakni Direktur PT Darma Premandala Didi Permadi selama enam, denda Rp 500 juta, subsidair kurungan empat bulan.

Kemudian terdakwa Jumali ST sebagai pejabat pembuat komitmen dituntut enam tahun, denda Rp 500 juta, subsidair kurungan empat bulan.

Khusus untuk terdakwa dua, yakni Direktur PT Darma Premandalan Didi Permadi diharuskan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 2,6 miliar lebih atau diganti kurungan penjara selama tiga tahun.

Sebelum membacakan putusannya, hakim juga menyebutkan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan. Yang memberatkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberanKe Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

menga-

Polisi Nyebar di Kawasan Industri KARAWANG – Terkait rencana Mogok Nasional (MONAS) menolak RUU Omnibuslaw cipta kerja yang dilaksanakan oleh Serikat Pekerja / Serikat Buruh di wilayah Kabupaten Karawang. Polres Karawang kerahkan 387 personil.

Kapolres Karawang, AKBP Arif Rachman Arifin mengatakan, pengamanan aksi Mogok

Kerja Nasional (MONAS) oleh serikat pekerja/buruh Kabupaten Karawang dari tanggal 6-8 oktober 2020. Dalam pengamanan tersebut, menerjunkan 387 personil gabungan polres Karawang dibantu oleh Dalmas Polda Jabar 1SSK, Brimob Polda Jabar 2SSK. “Pengamanan ini sekaligus mengingatkan rekan buruh

yg tergabung dalam berbagai serikat supaya tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga keselamatan serta ketertiban bersama,” kata Arif.

Pengamanan disebar di beberapa titik lokasi, antara lain : penempatan personel yang terploting di Kawasan Indotaisei, Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Gate Toll

Kalihurip I dan II serta Jembatan Kalihurip dipimpin oleh Kapolsek Cikampek, AKP Endar Supriatna serta dibantu Padal.

Penempatan prsonel yang terploting di Kawasan Industri Suryacipta, Kawasan Industri Mitra (KIM), dipimpin oleh Kapolsek Ciampel, Iptu Arief Bastomy serta dibantu Padal.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

ILUSRASI

SEKILAS: PT Jasa Marga (Persero) Tbk menguraikan beberapa manfaat dari pembangunan proyek jalan tol Jakarta—Cikampek Selatan.

Pamer Manfaat Tol Japek Selatan CIKAMPEK- PT Jasa Marga (Persero) Tbk menguraikan beberapa manfaat dari pembangunan proyek jalan tol Jakarta—Cikampek Selatan.

Corporate Secretary Jasa Marga (JSMR) Agus Setiawan menjelaskan bahwa manfaat keberadaan jalan tol itu antara lain mendukung pengembangan wilayah dan ekonomi kawasan sekitarnya.

“Manfaat tol Jakarta—Cikampek Selatan bila sudah beroperasi di antaranya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah seperti kawasan industri, perumahan, kawasan wisata dan sebagainya pada koridor trase jalan tol tersebut,” ujarnya kepada awak media, kemarin (6/10).

Manfaat lain yaitu akan memperlancar pergerakan arus barang dan jasa antara Jabodetabek menuju dan ke arah provinsi Jawa Barat, dan setelahnya.

Lalu, menyempurnakan jaringan jalan tol karena terintegrasi dengan jalan tol JORR 1, JORR 2, dan Ke Halaman METRO KARAWANG n

ILUSTRASI

SOROT: Terkait rencana Mogok Nasional (MONAS) menolak RUU Omnibuslaw cipta kerja yang dilaksanakan oleh Serikat Pekerja / Serikat Buruh di wilayah Kabupaten Karawang. Polres Karawang kerahkan 387 personil.

Kiper Terbaik Dunia yang Bertekad Bawa Laskar Jawara Berprestasi

Sedih Melihat Nasib Persika...

Kiper terbaik dunia di ajang Danone Nations Cup (DNC) 2014 di Brasil, Reynaldi Saela Hakim mengaku sedih melihat Persika kini menjadi salah satu peserta yang harus berlaga di Liga 3. Pemain kelahiran Karawang, 31 Maret 2002 ini bertekad membawa Persika berprestasi dengan kembali naik kasta ke Liga 2.

AYI PURNAMA, KARAWANG

“TENTUNYA sedih saat musim 2018 berakhir ternyata Persika harus terdegradasi ke Liga 3. Padahal dalam beberapa musim sebelumnya Persika selalu tampil konsisten di Liga 2 dan memiliki semangat untuk naik kasta ke Liga 1,” ujar Reynaldi, kepada KBE, kemarin (6/10).

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

Menurut Renaldi, kesedihan kian dirasakan setelah mendapati Persika harus tertatih- tatih dalam mempersiapkan diri menyambut Liga 3 2020. Pasalnya, Persika mengalami keterbatasan finansial dan harus mengandalkan kepedulian insan olahraga, suporter Ke Halaman METRO KARAWANG n

AYI PURNAMA/KBE

TEPIS BOLA: Reynaldi Saela Hakim saat terbang menepis bola dalam sesi latihan yang dijalani Persika. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

RABU, 7 OKTOBER 2020

METRO KARAWANG

Puluhan Napi Karawang Dibekali Pelatihan Kemandirian KARAWANG – Sebanyak 48 orang warga binaan mengikuti kegiatan pelatihàn keterampilan berupa pelatihan kemandirian bersertifikat handycraft bertempat di Aula Saharjo Lapas Kelas II A Karawang, Selasa (6/10).

Adapun kegiatan pelatihan tersebut kerja sama antara Lapas II A Karawang dengan Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang.

Kalapas Kelas IIA Karawang Lenggono Budi mengatakan bahwa kegiatan pelatihan kemandi-

rian bersertifikat handycraft ini sesuai dengan Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 yang harus diberikan kegiatan Khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Salah satunya pelatihan kemandirian yang bersertifikat handycraft,” ungkapnya Lenggono.

Menurut Lenggono Budi,adanya pelatihan Handycraft ini dapat mewujudkan Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020. “Dengan adanya pelatihan Handycraft merupakan bekal bagi 48 peserta pelatihan dan diharapkan dapat men-

gaplikasikan ilmu yang sudah didapat secara mandiri baik di dalam Lapas dan di masyarakat luar pada saat bebas nanti,” ujarnya.

Adapun kegiatan tersebut di hadiri Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan PHK. “Kepala Sub Seksi Sarana Kerja, Staf Seksi Kegiatan Kerja serta Instruktur Pelatihan dari Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang,” jelasnya.(rie)

FOTO : ISTIMEWA

PELATIHAN : Sebanyak 48 warga binaan Lapas Kelas II Karawang mengikuti kegiatan pelatihàn keterampilan berupa pelatihan kemandirian bersertifikat handycraft.

Bawaslu Endus Kasus ASN Kampanye di Medsos KARAWANG- - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan sejumlah dugaan pelanggaran pada masa kampanye Pilkada 2020 ini. Salah satunya adalah dugaan pelanggaran di media sosial.

“Selain soal protokol kesehatan, Bawaslu juga menemukan beberapa dugaan pelanggaran lain, yaitu 17 kasus dugaan pelanggaran di media sosial,” kata Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima KBE, Selasa (6/10).

Dugaan pelanggaran di media sosial itu dalam bentuk berbagai hal. Mulai dari penyebaran konten hoaks hingga aparatur sipil negara (ASN) yang ikut berkampanye.

“Adapun dugaan pelanggaran di media sosial berbentuk di antaranya, ASN

dan/atau kepala desa ikut berkampanye, kampanye di akun media sosial yang tidak didaftarkan di KPU, penyebaran konten hoaks, dan konten berbayar (sponsor),” tuturnya.

Selain itu, Bawaslu juga menemukan dugaan politik uang dan dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Namun, Fritz tak memaparkan di mana saja dugaan pelanggaran tersebut ditemukan.

“8 kasus dugaan politik uang, dan 9 kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah,” ujar Fritz.

Ia juga mengatakan, Bawaslu saat ini telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Bawaslu telah mengeluarkan surat peringatan hingga pembubaran kampanye.

“Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu

telah menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur terhadap bentuk pelanggaran. Di antaranya adalah, penyampaian surat peringatan, pembubaran kegiatan kampanye dengan melibatkan kepolisian dan Satpol PP serta menyampaikan ke kepolisian jika ada dugaan tindak pidana,” papar dia.

“256 kabupaten/kota tersebut, terdapat 9.189 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka (pertemuan terbatas). Dalam pengawasannya terhadap ribuan kampanye itu, Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.

Atas pelanggaran tersebut, dilakukan tindakan pembubaran terhadap sebanyak 48 kegiatan. Selain itu, Bawaslu juga melayangkan sebanyak 70 surat peringatan tertulis,” tutur Fritz. (red)

Yogie Tak Seret .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES tasan tidak pidana korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

Dalam uraiannya majelis menjelaskan, terdakwa satu Yogie Patriana bersama-sama dengan terdakwa dua Didi Permadi dan terdakawa tiga Jumali terbukti melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara. Yakni merugikan keuangan negara berdasarkan audit dari akuntan publik sebesar Rp 2,6 miliar lebih.

Perbuatan terdakwa bermula dari adanya sisa anggaran investasi pada tahun 2015 di PDAM Kabupaten Karawang sebesar Rp19.236.601.038 yang belum terpakai. Terdakwa selaku Dirut PDAM Kabupaten Karawang sekaligus sebagai pengguna anggaran dengan alasan karena ada sisa anggaran investasi. ”Atas inisiatif sendir i m e m e r i nt a h k a n u nt u k

membuat justifikasi teknis sebagai dasar untuk dilakukan pelelangan dalam kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang dengan anggaran Rp5.492.210.000,” ujarnya.

Selanjutnya sesuai SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan), kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Darma Premandala tanggal 29 September 2015 dengan masa kerja 90 hari dengan nilai kontrak Rp4.950.300.000.

Di saat pelaksanaan pekerjaan, kata dia, atas permintaan dari Dewan Pengawas PDAM, Tim dari BPKP Propinsi Jabar melakukan kajian terhadap pekerjaan uprating tersebut. Meskipun sudah ada hasil kajian dari BPKP dan permintaan dari dewan pengawas yang meminta kepada PA dan PPK untuk segera menghentikan kegiatan ini karena tidak punya nilai ekonomis pekerjaan.

“Oleh PPK dan PA serta penyedia jasa tidak menghiraukan permintaan tersebut,

pekerjaan tetap dilaksanakan sampai mencapai sebesar 30 % di tahun 2015,” ujarnya.

Baru pada 2016 anggaran kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe disahkan oleh Bupati Karawang tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000.000. Saat itu PA menyuruh Jumali selaku PPK untuk membuat kontrak baru dengan dasar kontrak lama.

“Lalu PPK membuat kontrak baru tanpa ada proses lelang dalam kegiatan yang sama yang sudah dikerjakan pada tahun 2015. Adapun pembuatan kontraknya hanya mengganti tanggal dan nomor disesuaikan dengan tahun 2016 sedangkan isinya dan materi dokumen kontraknya sama,” katanya.

Kemudian sesuai SPMK yang baru dilaksanakan pekerjaan lanjutan tanggal 12 Januari 2016 selama 120 hari dan terakhir tanggal 10 Mei 2016 terhadap pekerjaan yang sama tahun 2015 yang belum selesai, padahal bukan pekerjaan multiyears. (bbs/mhs)

Sedih Melihat Nasib Persika .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES dan masyarakat Karawang untuk bisa mengikuti Liga 3.

“Keberadaan Persika di kota yang dikelilingi industri ternyata belum bisa menjamin Persika bisa menjadi sebuah klub yang maju dan berprestasi,” sesalnya.

Kendati sadar akan sulit bagi sebuah klub meraih prestasi di tengah keterbatasan, Reynaldi menegaskan siap berjuang sepenuh hati demi memberikan yang terbaik untuk klub kebanggaan masyarakat Karawang.

“Mudah-mudahan dengan semangat dan kerja keras kami para pemain di atas lapangan nanti, Persika bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Syukur-syukur Persika bisa berprestasi dengan promosi ke Liga 2,” harap kiper yang terlahir dari pasangan Saepul Hakim dan Ilah ini. (**)

KARAWANG BEKASI

2

52 Ribu Pelaku UMKM Menanti Bansos KARAWANG – Sebanyak 52.120 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang, masih menunggu pencairan bantuan sosial (Bansos) UMKM dari Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Menkop RI).

Sebelumnya, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, telah mengusulkan sebanyak 52.120 pelaku UMKM di Karawang, untuk menerima bantuan senilai Rp. 2,4 juta dari pemerintah pusat itu.

Namun, hingga saat ini, bantuan stimulus untuk modal usaha UMKM itu belum jelas kapan waktu pencairannya. Dinkop UMK Karawang sendiri, sampai saat ini, masih belum bisa memastikan kapan waktu pencairan dana tersebut.

“Bantuan untuk UMKM sebesar Rp 2,4 dari pemerintah pusat itu, kita sudah ajukan semua. Sekarang masih menunggu pencairan,” kata Kepala Dinkop dan UMKM Karawang Ade Sudiana dalam siaran persnya, Selasa, (6/10) kemarin. la menjelaskan, setelah tahap pengajuan. Kemudian, UMKM yang diusulkan akan diverifikasi oleh tim Dinkop RI. Jika dinyatakan lolos, nantinya kementrian mengeluarkan SK untuk disalurkan bantuan tersebut, kepada para penerima man-

FOTO : DOKUMENTASI WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

UMKM : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Karawang, Ade Sudiana, saat foto bersama Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, memamerkan produk UMKM di Karawang.

faat melalui bank yang sudah dikerjasamakan sebelumnya.

“Ya sekarang kita masih menunggu dari pusat. Proses pencairan juga disalurkan melalui bank BRI,” ujarnya.

Mantan Kepala DPMD Karawang itu menjelaskan, sebelumnya, para pelaku UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19 di Karawang, mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan kepada para kepala koperasi di daerahnya masing-masing. Pendaftaran itu, kata dia, dilakukan secara online dan offline.

Dinasnya juga, lanjut Ade, sudah membantu memfasilitasi dan membantu

agar warga Karawang bisa mendapatkan bantuan tersebut. Namun, dari 52 ribuan lebih data yang diajukan itu.

Pihaknya belum bisa menjamin, berapa pelaku UMKM yang bisa mendapat babtuan tersebut.

“Sejak pertengahan September 2020 sudah ditutup pendaftarannya. Sekarang tinggal menunggu saja hasilnya,” kata dia.

Disisi lain, pelaku UMKM di Karawang, Marno Sumarno menyebut, omset usahanya ditengah situasi pandemi turun derastis. Pelaku budidaya jamur merang itu mengatakan, suntikan dana

stimulus saat ini sangat dibutuhkan. Untuk membuat usahanya tetap bertahan, ditengah penurunan omset yang signifikan.

“Harapannya supaya tidak kelamaan di prosesnya. Kita di bawah sangat butuh dana itu. Jangan sampai bantuannya terlambat. Usaha kita bangkrut, baru bantuannya turun,” ujar warga Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon itu.

“Atau bahkan lebih parah lagi. Kita sudah di data dan menunggu. Ternyata bantuannya tidak turun. Persis seperti bansos dari pintu lainnya,” ketusnya. (wyd/rie)

PKC Bantah Omongan Kadistan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES takan urusan distribusi menjadi tanggung jawab distributor dan PT Pupuk Kujang sebagai produsen.

“Data penyaluran tersebut menjadi dasar Pupuk Kujang untuk menagihkan subsidi pupuk tersebut kepada pemerintah,” ungkapnya, kepada KBE, Selasa, (6/10).

“Namun, bila objek atau sumbernya tidak sama, besar kemungkinan akan terdapat perbedaan data jumlah salurnya. Untuk meluruskan hal tersebut, perlu adanya koordinasi antara Sepetak dan Dinas Pertanian, untuk sama-sama mengecek kembali kebenaran data tersebut,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, aktivisi Sepetak,Mustafa menyebut, bila selisih pupuk itu tidak bisa dipertanggungjawabkan artinya terdapat sekitar 527.000 kg (selisih pupuk) x 4.100 (nilai subsidi). Berarti ada potensi kerugian uang negara sebesar Rp. 2.160.700.000.

“Untuk itu kami Serikat Petani Karawang mendesak kepada pihak berwenang untuk segera mengaudit dan melakukan penyelidikan terhadap PT Pupuk kujang, distributor, petugas verval dilapangan dan dinas pertanian atas selisih penyaluran pupuk bersubsidi yang jelas jelas merugikan petani dan tentunya keuangan negara,” kata dia.

Dinas Pertanian Karawang ngaku tak tahu-menahu soal tudingan adanya dugaan korupsi pupuk subsidi yang dilayang serikat petani. Sebaliknya, Kadistan, Hanafi Chaniago mengatakan urusan distribusi menjadi tanggung jawab distributor dan PT Pupuk Kujang sebagai

produsen.

Hanafi menuturkan, tugas Dinas Pertanian dalam alur distribusi pupuk hanya sebatas pencatatan dan pelaporan untuk sinkronisasi data e-RDKK. Namun untuk urusan distribusi, seluruhnya diserahkan kepada distributor dan PT Pupuk Kujang selaku produsen pupuk. Pihaknya juga mengaku, tidak banyak tahu soal proses pendistribusian pupuk di lapangan.

“Soal temuan itu harus dibuktikan dulu keabsahan datanya seperti apa.

Soal distribusi, dinas sama sekali tidak ikut mengawal.

Itu urusan distributor dan Pupuk Kujang,” ungkapnya, kepada KBE, Senin, (5/10) di ruang kerjanya.

Soal verifikasi dan validasi atau verval, Hanafi juga menegaskan itu merupakan tugas Disperindag bukan Dinas Pertanian.

“Itu ranahnya Disperindag ya. Kalau kami, taunya hanya berapa kebutuhan pupuk untuk petani, kapan waktu tanam, dan kapan harus disalurkannya, begitu,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekertaris Dinas Pertanian Karawang menegaskan, pihaknya sama sekali tak mengetahui soal pendistribusian pupuk subsidi di lapangan. Apa lagi, soal temuan aktivis Sepetak Pakisjaya, yang mengatakan ada selisih 527 ton. Dengan kerugian negara yang ditaksir sekitar Rp. 2,1 miliar itu.

“Dinas mah tidak tahu apa-apa. Yang kita tau hanya berapa kebutuhan pupuk untuk petani di Karawang.

Dan berapa kuota yang diberikan (Pemerintah Pusat,red) ke Karawang, itu saja,” timpalnya.

Sementara, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pertanian Karawang, Entoh Hendra Permana, terang-terangan mengaku, ada sejumlah distributor nakal yang ia curigai main kotor di belakang.

Entoh mengungkapkan, pihaknya sudah berulang kali menegur distributor di Kecamatan Paksijaya. Bahkan, setiap kali diundang rapat. Ia selalu memiliki alasan untuk tidak hadir. Padahal, penjelasan dari distributor itu dibutuhkan oleh dinas. Untuk memecahkan masalah pupuk yang setiap tahun terjadi di kawasan Pantai Tanjungpakis itu.

“Kami sedang investigasi temuan ini. Kalau data antara tim verval dengan distributor mah sama. Tapi data kios dengan distributor ini yang belum sinkron. Apa jangan-jangan distributor di Pakisjaya itu bermain?,” tuturnya.

Soal Distribusi di Cibuaya Di saat yang sama, PT Pupuk Kujang juga membantah adanya penyaluran tanpa mekanisme distribusi di Kecamatan Cibuaya yang dikaitkan dengan acara penyerahan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dihadiri Bupati Karawang Cellica. “ Ti d a k b e n a r p u p u k tersebut diambil langsung dari Pupuk Kujang, pupuk tersebut disalurkan oleh distributor sesuai e-RDKK wilayah Cibuaya yang memang masih memiliki kuota,” jelas Ratu.

Lebih lanjut Ratu menjelaskan, PT Pupuk Kujang sebagai salah satu anggota holding Pupuk Indonesia.

Menyediakan stok pupuk bersubsidi sampai dengan 30 September 2020 untuk wilayah Jawa Barat, Banten

dan sebagai Jawa Tengah, sebanyak 173.153 ton atau 1.016 % dari ketentuan minimum pemerintah.

“Rinciannya pupuk Urea sebanyak 138.054 ton, Pupuk NPK 24.339 ton dan Petroganik 10.760 ton,” jelasnya.

Masih kata dia, stok pupuk bagi para petani yang terdaftar dalam e-RDKK, saat ini tersedia cukup memadai untuk kebutuhan selama musim tanam sekarang.

Selain menyiapkan stok pupuk bersubsidi, kata Ratu, Pupuk Kujang juga menyiapkan stok pupuk non subsidi jenis Urea, NPK dan Organik, di setiap kios yang setiap saat dapat diperoleh petani yang membutuhkan.

“Pupuk Kujang pastikan pupuk subsidi sampai kepada petani sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui e-RDKK dan koordinasi dengan tim petugas lapangan baik dari produsen maupun distributor, kios dan dinas pertanian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Hanafi Chaniago menuturkan, tentang temuan Sepetak soal selisih ketersediaan pupuk subsidi di Kecamatan Pakisjaya, pihaknya mengku tidak mengetahui soal alur distribusi.

Karena, kata Hanafi, hal itu sepenuhnya menjadi ranah tim verifikasi dan validasi (verval), distributor, PT Pupuk Kujang, dan tentunya kios-kios pengecer di tiap kecamatan.

“Itu ranahnya Disperindag ya. Kalau kami, taunya hanya berapa kebutuhan pupuk untuk petani, kapan waktu tanam, dan kapan harus disalurkannya, begitu,” katanya. (rls/wyd/mhs)

Ricky Adi Pratama serta dibantu Padal.

Dan penempatan personel yang terploting di Kantor Pemda Kabupaten Karawang melaksanakan dipimpin oleh Kapolsek Karawang, Kompol Iwan Ridwan Saleh serta dibantu Padal. “ Ka m i m e l a k s a n a k a n pengamanan aksi unjuk

rasa dan mogok kerja dengan mengedepankan tindakan persuasif untuk memelihara situasi dan kondisi yang kondusif, aman, tertib, dan rasa nyaman bagi warga masyarakat. Serta memperhatikan protokol kesehatan, yang berjalan lancar dengan memperhatikan protokol kesehatan,” kata Arief. (rie/mhs)

takan bahwa progres pembangunan proyek jalan tol Jakarta—Cikampek Selatan saat ini sudah mencapai 34 persen untuk paket 3, Taman Mekar-Sadang.

Proyek jalan tol yang dikelola oleh PT Jasamarga Japek Selatan itu memiliki panjang 62 kilometer dengan nilai investasi Rp14,69 triliun. (bbs/mhs)

Polisi Nyebar di Kawasan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Penempatan Personel yang terploting di Kawasan Industri KIIC, Gate Toll Karbar I dan II, Jembatan KM 43 (Baregbeg), Jembatan KM 47 (Karbar), Jembatan KM 51 (Cidomba), dipimpin oleh Kapolsek Telukjambe, Kompol AndryanbNugraha serta dibantu Padal.

Penempatan Personel yang terploting di Zona Industri Klari, Jembatan KM 55.200, Jembatan KM 55.800 (Gintung Kerta), Jembatan Toll Rest area KM 57, Jembatan KM 59.200 Curug-Kosambi, Gate toll Karawang Timur I dipimpin oleh Kapolsek Klari, AKP

Pamer Manfaat Tol Japek .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Purbaleunyi.

Kemudian akan menjadi jalan tol alternatif dari dan ke Jabodetabek menuju dan

dari Bandung, selain Jakarta Cikampek yang sudah ada dan jalan layang Cikampek.

Sebelumnya JSMR menya-

RABU, 7 OKTOBER 2020

HARGA Rp3.000

3

KETENAGAKERJAAN Dewan Jabar: UU Cipta Kerja Banyak Kelemahan CIKARANG PUSAT – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafand Farid mengkritik disahkannya RUU Cipta Kerja. UU tersebut dinilai banyak kelemahan dan sangat merugikan kaum buruh.

“Didalam pengaturan RUU Cipta Kerja mempunyai dampak implikasi yang luas dalam hubungan antara pemerintah pelaku usaha dan pekerja,” kata Faizal.

Dengan begitu, lanjutnya, perlu pertimbangan yang mendalam dalam aspek formil maupun materil dari RUU tersebut agar sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi covid -19 berdampak pada terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan dari ruu cipta kerja,” paparnya.

Politisi PKS itu juga mengatakan, secara substansi ada sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat ketentuan aturan yang bertentangan dengan politik hukum yang berlaku di NKRI. Ke Sambungan

PEMERINTAHAN Kabid Olahraga: Tingkatkan Pelayanan ASN ke Masyarakat CIKARANG PUSAT – Meningkatkan disiplin ilmu pemerintahan menjadi bagian sangat penting bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, dengan jenjang disiplin ilmu yang lebih tinggi, ASN bisa lebih maksimal berkiprah terutama dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Seperti diungkapkan Kabid Olah Raga pada Dinas Kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga, Asan Asari.

Dia bersama beberapa ASN lainnya beberapa waktu lalu merasakan wisuda program magister pada MIP STIP AN Jakarta.

“Ya harapannya dari mereka yang lulus dari program studinya itu bisa membantu membangun Kabupaten Bekasi lebih maju lagi ke depan,” kata Asan. Koordinator Magister Ilmu Pemerintahan itu mengakui jika dengan disiplin ilmu pemerintahan dapat menambah wawasan pengetahuan. Terutama bagaimana membantu pemerintah bekerja sebaik mungkin.

“Lebih maju lagu sesuai dengan perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan dan disamping nanti pejabat structural, misalnyasaya jadi dosen yang membidangi Ke Sambungan

ISTIMEWA

INVESTIGASI: Ombudsman Republik Indonesia (ORI), masih selidiki dugaan maladministrasi perpanjangan masa bakti Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim (URS).

Ombudsman Bentuk Tim Investigasi Telusuri Dugaan Maladministrasi Perpanjangan Dirut PDAM TB CIKARANG PUSAT - Ombudsman Republik Indonesia (ORI), masih selidiki dugaan maladministrasi perpanjangan masa bakti Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim (URS).

Wajar saja, banyak aduan

dikirimkan warga Kabupaten Bekasi ke ORI maupun Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Kepala Ombudsman RI Per wakilan Jakarta Raya, T e g u h . P. Nugroho secara lugas menegaskan bahwa institusinya tengah menindaklanjuti laporan informasi terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dirut PDAM Tirta Bhagasasi

Bekasi.

“Jadi begini ya, kami sudah menerima laporan terkait dugaan mal admintrasi.

(Kami akan telusuri,red),” kata dia kepada media, kemarin.

Menurut Teguh, laporan informasi yang diterimanya sudah melewati proses verifikasi laporan untuk pembuktian dugaan maladministrasi.

Ke Sambungan

Fraksi PDI Perjuangan Desak Bupati Eka CIKARANG PUSAT - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Martini Ningsih mendesak Bupati Bekasi Eka Supri Atmaja, agar segera melakukan restrukturisasi dan menggelar rapat umum pemegang saham, guna merombak atau mengganti seluruh jajaran direksi dan

dewan pengawas PDAM Tirta Bhagasasi.

Apalagi, persoalan PDAM Tirta Bhagasasi ini sudah menjadi polemik di publik dan menjadi sorotan. Pasalnya, selama ini perusahaan plat merah tersebut juga, sudah banyak keluhan dari pelanggan dan selalu memiliki utang PAD Ke Sambungan

ADVERTORIAL

Momentum Percepat Pembangunan Daerah Bupati Eka Buka Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan C I K A R A N G P U S AT - Pencanangan dan Rapat Koordinasi Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan dan Posyandu Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2020, resmi ditabuh.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja membuka langsung secara virtual kegiatan yang diikuti kader TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Bekasi di Command Center Diskominfo Santik, pada Senin (5/10).

Bupati Eka berharap agar program ini bisa menjadi momentum berharga dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, kata dia, keberhasilan program kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan program kesehatan lebih meningkat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena didukung oleh kader PKK sebagai ujung tombak pembangunan yang selalu siap dan sigap melaksanakan program-program pembangunan di semua tingkatan Sejalan dengan Tema “Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Kita, Tingkatkan Kepedulian Bersama Untuk Hidup Sehat dan Sejahtera dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Indonesia Maju”.

Bupati Eka jiga meminta kepada seluruh pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bekasi dengan 10 program agar berupaya dengan sungguh-sungguh mendukung terlaksana program keluarga

PEMBUKAAN: Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja membuka langsung secara virtual kegiatan yang diikuti kader TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Bekasi di Command Center Diskominfo Santik, pada Senin (5/10).

bencana maupun program dibidang kesehatan.

Keberhasilan dibidang KB dibuktikan dengan gigihnya

kesadaran masyarakat untuk membentuk keluarga

kecil yang bahagia dan sejahtera,” ujarnya. Sementara dibidang kesehatan, dirinya berharap agar tidak ada lagi kasus kekurangan gizi dan s tu nt i ng d i Kabu p at e n Bekasi.

“Terimakasih kepada jajaran TP PKK yg telah membantu pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi, semoga apa yang sudah dicanangkan dalam rangka mewujudkan peran serta pembangunan Kabupaten Bekasi dapat terwujud Kabupaten Bekasi 2x tambah baik,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Bekasi, Iin Uju menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan cakupan pelayanan yang berkualiatas dalam program PKK KB kesehatan, meningkatkan peran sektor lembaga terkait, meningkatkan peran serta masyarakat

dan lintas sektor dalam revitalisasi posyandu dan program bangga kencana kesehatan.

Peserta kegiatan Pencanangan dan Rapat Koordinasi Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan dan Posyandu Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2020, berjumlah 336 orang yang terdiri dari tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

“Untuk tingkat Kabupaten terdiri dari, pengurus PKK 10 orang, Dinas PMD 2 orang, DPPKB 2 orang, Dinas Kesehatan 2 orang, serta Disdukcapil 2 orang,” jelasnya.

Sementara di tingkat Kecamatan terdiri dari, camat 23 orang, Ketua TP PKK Kecamatan 23 orang, Ketua TP PKK Desa 180 orang, Kepala seksi PMD 23, UPTKB 23, kepala puskesmas 23, PKP Kecamatan 23 orang. (adv/ yud/hyt)

METRO CIKARANG

RABU, 7 OKTOBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

M. Nuh: Sikap PKS DPRD Sama dengan PKS DPR RI CIKARANG PUSAT - PKS Kabupaten Bekasi turut menolak atas Undang Undang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan Ketua DPR PKS Kabupaten Bekasi, M Nuh kepada Cikarang Ekspres, Selasa (6/10).

Menurut Nuh, yang juga Wa k il K et ua DPRD itu dengan adanya UndangUndang itu menjadi kemunduran. “Sikap PKS tetap seperti Fraksi PKS DRR RI, saya lengkapin saja dari hal yang ada, yang

jelas omnibuslaw ini tadi nya banyak banyak sisi, misalkan sisi positif nya keinginan 1 instruksi dari pusat ke daerah. Cumankan jadi persoalan bertentangan dengan ekonomi daerah terpusatkan,” katanya.

Menurut dia, yang ke-2 dampak negatif adalah bahwa omnibuslaw ini akan menimbulkan kewenangan tanpa terkendali.

“Jadi kewenangan terpusat akan merugikan pemerintah daerah dampak nya tidak

kreatif, nanti semua di perintahkan oleh pusat saya pikir kurang baik,” tuturnya.

Ia juga menyoroti dalam undang-undang itu ada semacam menguntungkan tenaga kerja asing, menurut dia ini sangat bertentangan.

“Apa lagi adanya semacam membolehkan tenaga asing, padahal dikita sangat kurang mendapat tempat memilih saya yakin dalam hal ini wajar buruh bekasi sedang begerak ada nya di SGC kemudian akan aksi

di Pemkab Bekasi ingin tujuan nya 1 menyampaikan aspirasi supaya di teruskan kepusat artinya supaya agenda resmi pemerintahan bekasi untuk menyampaikan pemerintahan kepusat,” tandasnya. (har/red)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Ombudsman Bentuk .. dari halaman Cikarang Ekspres “ Ka m i a ka n m e m i nt a keterangan para pihak, terkait proses pengangkatan Dirut PDAM Tirta B h a g a s a s i ,” u j a r n y a .

Sekarang Ombudsman RI sedang menyiapkan tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Ya nanti kita sedang siapkan timnya. Bisa minggu depan permintaan keterangan tertulisnya,” tukas Teguh.

Diketahui sebelumnya, PDAM Tirta Bhagasasi menjadi sorotan publik. Pasalnya, perusahaan plat merah milik Kabupaten Bekasi itu kerap meminta penyertaan modal dalam jumlah besar.

Namun, jumlah anggaran yang selalu diserap tidak memberikan penghasilan yang efektif. Malahan, kualiatas air bersih bagi 270.000 sambungan langganan yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bekasi sangat minim.

Pada tahun 2018 lalu, Pemkab Bekasi memberikan penyertaan modal kepada PDAM TB sebesar Rp 197.973.477.000 dari pengajuan penyertaan modal sebesar Rp 906.237.325.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.

Penyertaan modal diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur di antaranya Instalasi Pengelolaan Air (IPA), pembuatan reser voir, dan Boosterpump di wilayah Kabupaten Bekasi.

Selain itu untuk membangun Jaringan Distribusi Utama (JDU) serta pembuatan jembatan pipa dan penguatnya, ditambah pembelian lahan untuk instalasi dan pemasangan sambungan langganan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada tahun 2019 beberapa waktu lalu, PDAM TB kembali mendapatkan bantuan penyertaan modal sebesar Rp 204.673.000.000. Anggaran itu diperuntukan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana air minum di wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk untuk kegiatan program hibah pengadaan dan pemasangan sambungan langganan MBR. Kekinian, PDAM TB kembali mengeluh dan meminta pernyetaan modal kepada Pemkab Bekasi pada pertengahan tahun 2019.

Tak main-main, anggaran

yang diminta sebesar Rp 1,3 triliun.

PDAM TB mengeluh soal sumber air sebagai bahan baku untuk diolah menjadi air bersih. Setidaknya tercatat tiga sumber air yang di keluhkannya yaitu sungai yang ada di wilayah Kecamatan Sukatani, Tarumajaya dan Cibarusah.

“Anggaran itu sudah diminta oleh Dirut PDAM TB kepada Pemkab Bekasi,” ujar Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi, Rahmat Effendi kepada Cikarang Ekspres.

Dikatakan Rahmat sapaan akrabnya, penyertaan modal yang di kucurkan itu tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat oleh PDAM TB. Sampai saat ini, menerima banyak laporan tentang buruknya kualitas air bersih bagi warga kota dan kabupaten Bekasi.

“Dari segi penghasilan yang didapat per Agustus 2019 lalu, PDAM TB hanya menghasilkan Rp 31,767,319,903. Ini dari laporan penerimaan air non denda dan PPN,” beber dia.

Rahmat menekankan, jika seyogyannya, seorang Direktur Utama yang telah menjabat selama bertahuntahun dapat memetakan persoalan yang terjadi di lapangan. Misalnya soal kekeringan, dan kualitas air bersih.

“Pertanyaan saya jika melihat manajerial para Direksi, terutama Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, apa saja yang direncanakan dan dilakukan selama kurun waktu 4 tahun yang lalu? Seyogyanya seorang Dirut yang sudah lama dan mengenali wilayah kerjanya, sumber air baku menjadi mutlak skala prioritas,” jelas dia.

“Investasi besar diawal jadikan sebagai modal, untuk bisa membantu Pemkab dan Pemkot Bekasi dalam peningkatan PAD. Setiap tahun Pemkab dan Pemkot Bekasi mengeluarkan Perda tentang Penyertaan Modal,” tambah dia.

Menurut Rahmat, sudah waktunya pemerintah daerah berbenah agar komitmen, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja, bukan sekedar menjadi bancakan kepentingan elit.

“Eksistensi implementasi

Fraksi PDI Perjuangan .. pada saat disepakati untuk melakukan pemisahan aset antara Tirta Bhagasasi dan Tirta Patriot, harusnya menjadi momentum bagi Tirta Bhagasasi dalam membuat pijakan komitmen skala prioritas mutlak untuk eksplorasi sungai sumber air baku,” ujar dia.

B eb e rapa t a hu n la l u , tahun 2013, PDAM Tirta Bhagasasi mendapatkan anggaran untuk program pipanisasi di Cibarusah, namun kelihatannya kurang maksimal bagi warga Cibarusah dengan kondisi kontur tanah bebatuan.

“Sangat perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, intensif dan akuntabel, baik secara fakta lapangan maupun administratif,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupten Bekasi, Soleman menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkesan memaksakan diri membuat Surat Keputusan (SK) terkait penugasan kembali, Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, dengan nomor: 500/ Kep.332-Admrek/2020, yang di tandatangani Bupati Bekasi pada 14 Agustus 2020 lalu.

Soleman mendesak Pemkab Bekasi, agar SK itu dibatalkan, karena yang dianggap kontroversial dan ada dugaan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan), terhadap peraturan yang ada.

“Saya lihat ini tidak benar.

Saya lebih menyoroti pengambilan keputusan penugasan kembali Dirut PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terindikasi melanggar peraturan yang ada,” kata Soleman.

“Apalagi, ini seakan-akan biasa bagi Pemkab Bekasi bersama-sama untuk berbuat tidak benar. Ini sebuah penyakit kronis di dalam PDAM yang jadi PR dikemudian hari,” tambah dia.

Soleman, mengatakan, PDAM merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Apalagi, keberadaan PDAM di biayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dewan Jabar .. dari halaman Cikarang Ekspres Dia mencontohkan, dengan pengesahan UU tersebut b e r a r t i , U a n g pesangon dihilangkan, UMP, UMK, UMSP dihapus, Upah buruh

dihitung per jam, Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi.

Selain itu, Outsourcing

dari halaman Cikarang Ekspres hingga belasan miliar.

“Saat ini, kondisi PDAM dipandang masyarakat sudah sangat memprihatinkan.

Dan Pemkab Bekasi jangan diam saja,” kata Martina kepada Cikarang Ekspres, baru-baru ini.

Mar tina Ningsih juga mendesak, Bupati Bekasi agar membentuk tim audit independen untuk memeriksa keuangan, aset dan hasil kerjasama perusahaan plat merah ini dengan pihak swasta. Apalagi, Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim belum bisa mempotensikan peluang pengembangan usaha.

“Padahal, potensi itu sangat besar jika dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan keuntungan daerah atau pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.

“Penyertaan modal yang hampir setiap tahunnya digelontorkan Pemkab Bekasi belum bisa dikelola dengan baik oleh direksi dalam meningkatkan pelayanan,” tambah dia.

Politisi banteng moncong putih ini juga mendapatkan kabar, bahwa PDAM Tirta Bhagasasi memiliki utang cukup besar kepada Perum Jasa Tirta II, selaku penyedia air baku maupun utang swasta.

“Bupati segera membuka mata, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terhadap kinerja Dewan Pengawas dan jajarap Direksi PDAM Tirta Bagashasasi, untuk mengoptimalkan serta menyehatkan kondisi perusahaan daerah,” tegasnya.

“Selain itu PDAM juga seharusnya memberikan manfaat yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM TB) menjadi sorotan publik.

Pasalnya, perusahaan plat merah milik Kabupaten Bekasi itu kerap meminta penyertaan modal dalam jumlah besar.

Namun, jumlah anggaran yang selalu diserap tidak memberikan penghasilan

yang efektif. Malahan, kualiatas air bersih bagi 270.000 sambungan langganan yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bekasi sangat minim.

Pada tahun 2018 lalu, Pemkab Bekasi memberikan penyertaan modal kepada PDAM TB sebesar Rp 197.973.477.000 dari pengajuan penyertaan modal sebesar Rp 906.237.325.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.

Penyertaan modal diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur di antaranya Instalasi Pengelolaan Air (IPA), pembuatan reservoir, dan Boosterpump di wilayah Kabupaten Bekasi.

Selain itu untuk membangun Jaringan Distribusi Utama (JDU) serta pembuatan jembatan pipa dan penguatnya, ditambah pembelian lahan untuk instalasi dan pemasangan sambungan langganan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada tahun 2019 beberapa waktu lalu, PDAM TB kembali mendapatkan bantuan penyertaan modal sebesar Rp 204.673.000.000. Anggaran itu diperuntukan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana air minum di wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk untuk kegiatan program hibah pengadaan dan pemasangan sambungan langganan MBR. Kekinian, PDAM TB kembali mengeluh dan meminta pernyetaan modal kepada Pemkab Bekasi pada pertengahan tahun 2019.

Tak main-main, anggaran yang diminta sebesar Rp 1,3 triliun.

PDAM TB mengeluh soal sumber air sebagai bahan baku untuk diolah menjadi air bersih. Setidaknya tercatat tiga sumber air yang di keluhkannya yaitu sungai yang ada di wilayah Kecamatan Sukatani, Tarumajaya dan Cibarusah.

“Anggaran itu sudah diminta oleh Dirut PDAM TB kepada Pemkab Bekasi,” ujar Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi, Rahmat Effendi kepada Cikarang Ekspres.

Dikatakan Rahmat sapaan

akrabnya, penyertaan modal yang di kucurkan itu tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat oleh PDAM TB. Sampai saat ini, menerima banyak laporan tentang buruknya kualitas air bersih bagi warga kota dan kabupaten Bekasi.

“Dari segi penghasilan yang didapat per Agustus 2019 lalu, PDAM TB hanya menghasilkan Rp 31,767,319,903. Ini dari laporan penerimaan air non denda dan PPN,” beber dia.

Rahmat menekankan, jika seyogyannya, seorang Direktur Utama yang telah menjabat selama bertahuntahun dapat memetakan persoalan yang terjadi di lapangan. Misalnya soal kekeringan, dan kualitas air bersih.

“Pertanyaan saya jika melihat manajerial para Direksi, terutama Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, apa saja yang direncanakan dan dilakukan selama kurun waktu 4 tahun yang lalu? Seyogyanya seorang Dirut yang sudah lama dan mengenali wilayah kerjanya, sumber air baku menjadi mutlak skala prioritas,” jelas dia.

“Investasi besar diawal jadikan sebagai modal, untuk bisa membantu Pemkab dan Pemkot Bekasi dalam peningkatan PAD. Setiap tahun Pemkab dan Pemkot Bekasi mengeluarkan Perda tentang Penyertaan Modal,” tambah dia.

Menurut Rahmat, sudah waktunya pemerintah daerah berbenah agar komitmen, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja, bukan sekedar menjadi bancakan kepentingan elit.

“Eksistensi implementasi pada saat disepakati untuk melakukan pemisahan aset antara Tirta Bhagasasi dan Tirta Patriot, harusnya menjadi momentum bagi Tirta Bhagasasi dalam membuat pijakan komitmen skala prioritas mutlak untuk eksplorasi sungai sumber air baku,” ujar dia.

B eb e rap a t a hu n l a l u , tahun 2013, PDAM Tirta Bhagasasi mendapatkan anggaran untuk program pipanisasi di Cibarusah, namun kelihatannya kurang

maksimal bagi warga Cibarusah dengan kondisi kontur tanah bebatuan.

“Sangat perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, intensif dan akuntabel, baik secara fakta lapangan maupun administratif,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupten Bekasi, Soleman menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkesan memaksakan diri membuat Surat Keputusan (SK) terkait penugasan kembali, Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, dengan nomor: 500/ Kep.332-Admrek/2020, yang di tandatangani Bupati Bekasi pada 14 Agustus 2020 lalu.

Soleman mendesak Pemkab Bekasi, agar SK itu dibatalkan, karena yang dianggap kontroversial dan ada dugaan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan), terhadap peraturan yang ada.

“Saya lihat ini tidak benar.

Saya lebih menyoroti pengambilan keputusan penugasan kembali Dirut PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terindikasi melanggar peraturan yang ada,” kata Soleman.

“Apalagi, ini seakan-akan biasa bagi Pemkab Bekasi bersama-sama untuk berbuat tidak benar. Ini sebuah penyakit kronis di dalam PDAM yang jadi PR dikemudian hari,” tambah dia.

Soleman, mengatakan, PDAM merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Apalagi, keberadaan PDAM di biayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga, masih kata Leman sapaan akrabnya, seharusnya Pemkab Bekasi harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, seperti aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya. Karena ketiga aspek tersebut sangat menentukan kinerja PDAM. (jio/red)

Sehingga, masih kata Leman sapaan akrabnya, seharusnya Pemkab Bekasi

harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, seperti aspek

pengelolaan keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya. Karena

ketiga aspek tersebut sangat menentukan kinerja PDAM. (jio/red)

pemerintahan dan mudah-

udahan karir lebih meningkat dalam melaksanakan tugas dari kepala daerah,” harap-

nya.Dia juga berharap, pelayanan pemerintah Kabupaten Bekasi bisa lebih baik lagi

kedepannya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (uzi/red)

hilang, Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian.

Tenaga kasir asing bebas masuk, buruh dilarang protes, ancamannya PHK,

l ibur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti, istirahat

di Hari Jumat cukup 1 jam termasuk Sholat Jum’at. (uzi/red)

Kabid Olahraga .. diganti dengan kontrak seumur hidup, tidak akan ada status karyawan tetap. Juga Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak, Jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya

dari halaman Cikarang Ekspres

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

METRO BISNIS

RABU, 7 OKTOBER 2020

KARAWANG BEKASI

5

Resinda Hotel Karawang Hadirkan Pasar Senggol Di The Oryza Restaurant KARAWANG – Resinda Hotel Karawang, managed

by Padma Hotels, yang merupakan hotel bisnis dari Padma Hotels yang membawa konsep urban-resort di salah satu kota industri terbesar di Asia Tenggara.

Sekaligus sebagai Top 25 Hotels for Families - Asia di posisi 16 dalam penghargaan yang diberikan oleh TripAdvisor Travellers Choice Awards : Best of the Best. Kembali hadir dengan program andalannya yaitu Pasar Senggol, sebuah perjalanan kuliner yang dapat memanjakan lidah bagi para tamu di The Oryza Restaurant.

“Program ini kembali dihadirkan untuk memenuhi kerinduan para pecinta kuliner nusantara, khususnya tamu setia kami. Kami memberikan beragam sajian pilihan, di antaranya ayam betutu dan sate lilit ikan Bali, sate ayam maranggi, mi godok, hidangan manis dodong hideung khas Karawang dan masih banyak pilihan hidangan

lainnya,” kata Ruth Hutapea, selaku General Manager.

Dalam Pasar Senggol kali ini, kami memberikan sesuatu yang spesial, yaitu hadirnya beberapa kuliner eksotis India seperti naan bread with chickpeas daal, raita, mango chutney, dan pickles. “Kami berharap, setiap hidangan pilihan yang kami sajikan dapat memberikan pengalaman bersantap yang berkesan, berbeda, sekaligus menyadarkan kita akan kaya dan beragamnya kuliner yang ada,” jelasnya.

Menghadirkan sentuhan citarasa yang begitu tinggi dan kental akan keaslian bumbu-bumbu khas yang akan membawa para tamu kembali ke pengalaman berpetualang di acara kuliner ini.

“Kami sangat senang dapat memberikan pengalaman ini kembali untuk para tamu setia Resinda Hotel Karawang, meskipun dalam keadaan yang berbe da dari sebelumnya. Dengan kondisi saat ini, kami tentu sadar dan senantiasa selalu meningkatkan kualitas pelayanan kami dan menempatkan standar protokol kesehatan sebagai prioritas,”

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

ISTIMEWA

ungkapnya.

Untuk dapat dimanjakan oleh makan malam di festival kuliner Pasar Senggol

ini, para tamu dapat menikmati pilihan masakan terfavorit setiap hari Sabtu jam 18.00 – 21.30 dengan

harga hanya Rp 150.000 nett/orang. Khusus selama bulan Oktober 2020, setiap tamu dengan reservasi

minimum 5 orang akan mendapatkan potongan harga sebesar 20%. Untuk informasi dan pemesanan,

AHM Luncurkan 2 Varian Terbaru CBR250RR JAKARTA – Setelah sukses meluncurkan Honda CBR250RR SP Quick Shifter sebagai varian tertinggi, PT Astra Honda Motor (AHM) melengkapinya dengan pilihan terbaru Honda CBR250RR SP dan Honda CBR250RR. Keduanya memperkaya pilihan konsumen yang menginginkan sepeda motor supersport 250cc 2-silinder dengan DNA Total Control sesungguhnya.

Honda CBR250RR SP mengusung mesin terbaru 250cc yang lebih bertenaga dari generasi sebelumnya, dengan tenaga maksimal 30 kW (41 PS) @ 3.000 rpm dan torsi maksimum hingga 25 Nm (2,5 kgf.m) @11.000 rpm.

Model ini dibekali dengan fitur Assist and Slipper Clutch yang berfungsi mencegah ban belakang selip karena engine brake saat penurunan gigi secara ekstrem, serta membuat pengendara dapat merasakan pengoperasian kopling yang semakin ringan.

Fitur Anti-lock Brake System (ABS) melengkapi fitur ke-

Foto : Istimewa

MELUNCURKAN : PT Astra Honda Motor (AHM) melengkapinya dengan pilihan terbaru Honda CBR250RR SP dan Honda CBR250RR.

amanan Honda CBR250RR SP demi memberikan kenyamanan maksimal.

Sementara itu, Honda CBR250RR diluncurkan dengan mempertahankan mesin performa tingginya yaitu 250cc liquid-cooled 4-stroke DOHC 8-valve, 2-cylinder bertenaga maksimum 28,5 kW (38,7 PS) @12.500 rpm dan torsi maksimum hingga 23,3 Nm (2,4 kgf.m) @11.000

rpm. Varian ini mendapatkan penyegaran tampilan pada pilihan warna Bravery Red Black yang mengusung kombinasi warna hitam dan merah sehingga tampak semakin agresif.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan dua pilihan terbaru Honda CBR250RR series tersebut dipasarkan dengan harga yang kompetitif, sehingga

diharapkan mampu mewujudkan mimpi konsumen yang menginginkan sepeda motor supersport berperforma terbaik.

“Kami berusaha memahami berbagai keinginan konsumen untuk merasakan DNA Total Control Honda CBR Series melalui sepeda motor sport 250cc terbaik di kelasnya. Honda CBR250RR SP dan Honda CBR250RR memberikan pilihan yang lebih beragam, dengan tetap mempertahankan tampilan agresif dan performa tinggi khas Honda CBR250RR,” ujar Thomas.

Honda CBR250RR SP dan Honda CBR250RR disematkan Throttle By Wire yang menjadi standar baru di kelasnya. Fitur ini menghadirkan akselerasi halus dan stabil yang lebih presisi.

Throttle By Wire dilengkapi riding mode selector sehingga pengendara dapat menikmati berkendara di berbagai kondisi jalan, mulai berkendara secara agresif di sirkuit hingga jalanan

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN HILANG BPKB NO.L00616667 NOPOL T1109 EB AN IKA ATIKA OKATAVIANI KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG

padat perkotaan.

Kedua varian terbaru ini masih memiliki tema desain “Speedy Shape”. Tampilannya agresif yang mampu menghadirkan kesenangan dalam berkendara bahkan sebelum motor ini dikendarai. Selain itu, varian logo baru juga disematkan pada bodi samping kanan dan kiri motor.

Ho n d a C B R 2 5 0 R R S P warna Racing Red dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 73.300.000. Dua warna lainnya, yakni Mat Gunpowder Black Metallic dan Bravery Red Black dipasarkan masing-masing dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 72.700.000.

Honda CBR250RR Black Freedom dipasarkan dengan harga OTR (On The R o a d ) D K I Ja k a r t a Rp 61.600.000. Sementara itu, warna Mat Gunpowder Black Metallic dan Bravery Red Black dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 66.100.000. (rls/rie)

Koperasi Harus Lakukan Inovasi Transformasi Digital JAKARTA – Koperasi bisa hidup dan tetap ada hingga saat ini, karena mampu beradaptasi dengan perubahan yang kian cepat. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan mengatakan, disaat pandemi Covid-19, koperasi didorong untuk lebih cepat dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi terkini, melalui transformasi digital “Mengapa koperasi bisa hidup dan tetap ada di kehidupan masyarakat, karena koperasi mampu beradaptasi dengan perubahan pada lingjubgan strategisnya. Saat

ini kita “dipaksa” oleh pandemi, untuk menyesuaikan lebih cepat dan progresif,” tegas Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan, dalam webinar Sosialisasi Program Inovasi dan Transformasi Digital, di Jakarta, Selasa (6/10/).

Hadir dalam webdinar tersebut, Staf Khusus Menkop UKM Fiki C Satari, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Thesabrata.

Sekretaris KemenkopUKM menjelaskan, transformasi yang dilakukan oleh koperasi dengan layanan digital, terutama dalan melayani

anggota hingga berhubungan dengan mitra bisnis.

Menurutnya, layanan digital menjadi alternatif satusatunya untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan memiliki daya saing koperasi.

“Digital layanan bagi para mitra dan anggota harus memiliki karakter yang berbeda. Karena layanan bagi anggota harus mampu menyajikan tingkat partisipasi anggota,” katanya.

Meskipun upaya tersebut bukan hal yang mudah diterapkan karena kondisi koperasi maupun anggota antar daerah memiliki variasi yang tajam. Namun den-

gan semangat kebersamaan kita bisa saling sharing baik dari sisi teknis maupun implementasi.

Pemerintah bisa menjadi mediator dan fasilitator yang menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah dengan melakukan transformasi digital serta inovasi di lingkungan koperasi. Kebersamaan dan sharing informasi menjadi mudah saat ini karena lagi2 karena dukungan teknologi informasi.

“Pertemuan seperti ini mustahil dimasa lalu. Pertemuan dengan zoom youtube sekarang sederhana dan mudah. Kesimpulan-

Hubungi DIJUAL

tamu dapat menguhubungi (0261) 862-2000 dan surel di theoryza@resindahotel. com. (dri/rie)

BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ C I K A R A G E M A N A N . P T. R E L I F E PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROP-

ERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 8662/PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 16743/PEDURENAN A/N SURYANI SAFITRI DEWI D/A MUSTIKAJAYA RT 002/002 - KEL PEDURENAN KEC MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI LUAS TANAH 500 M² .

T ELAH H ILAN G SERT IF IKAT SH M N O 9133415. KEL. M AR GAH AYU , KEC AM ATAN BEKASI T IM U R AN : N Y. S A M A N L U A S : 3 0 0 M ² K E L .

M A R G A H AY U B E K A S I T I M U R .

A L A M A T, K E L U R A H A N M A R -

G A H AY U , K E C A M ATA N B E K A S I T I M U R , K O TA B E K A S I T L P N : 081281658905

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

nya, koperasi harus hidup dengan kesadaran di lingkungan yang cepat berubah.

Transformasi digital harus dilakukan suka dan tidak suka. Inovasi menjadi sangat penting. Koperasi harus jadi bagian penting perjalanan sejarah,” ujarnya.

SeskemenkopUKM menjelaskan, KemenkopUKM akan mengakomodasi kebutuhan dan mendukung koperasi. Apalagi dalam Undang- Undang Cipta Kerja, koperasi masuk dalam klaster UMKM yang ditugasi untuk turut mendinamisasi usaha2 yang dilakukan oleh masyarakat. (rls/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

RABU, 7 OKTOBER 2020

HARGA Rp3.000

6

SOAL PERPANJANGAN JAM MALAM DI KOTA BEKASI

Pepen Tunggu Titah Luhut KOTA BEKASI- Empat hari berjalan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akhirnya mengubah pembatasan jam operasional dalam maklumat yang dikeluarkan sebelumnya. Terutama untuk sektor usaha restoran, dan sejenisnya diperbolehkan beroperasi.

Hanya saja, pengecualian itu untuk jenis restoran atau rumah makan. Usaha tersebut diperbolehkan buka di atas pukul 18.00 asalkan tidak menyediakan makan di tempat.

“Sudah kita koordinasikan,

jadi usaha rumah makan di atas pukul 18.00 boleh buka, tapi tidak boleh makan di tempat,” kata Rahmat, kemarin (6/10).

Sehingga, kata Rahmat, seluruh rumah makan besar maupun kecil seperti warteg diperbolehkan melayani lewat dari pukul 18.00. “Tapi layanannya menggunakan drive thru,” ujarnya.

Namun, kata dia, kebijakan pembatasan jam pelaku usaha ini belum diketahui apakah akan diteruskan atau tidak. Sebab, kata dia, keputusan ini berdasar-

kan perintah langsung dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Awalnya, kat a Ra h mat, Luhut meminta p e n e rap a n jam malam di Kota Bekasi selama dua pekan.

Tapi, pemerintah daerah memutuskan sepekan dulu.

“Nanti setelah seminggu,

evaluasi,” kata dia.

Rahmat mengakui ada dampak ekonomi yang ditimbulkan perihal pengetatan kebijakan PSBM di Kota Bekasi. Tapi, golnya adalah menekan penularan virus corona.

“Keberhasilan itu ditentukan dengan angka kematian, rendah atau tidak.

Kalau rendah berhasil mengendalikan,” kata Rahmat.

Namun, selama beberapa hari penerapan maklumat sudah terlihat penurunan jumlah kasus. Hanya saja, dia berharap agar masyarakat tetap lebih mengutamakan protokol kesehatan.

“Kita terus sosialisasikan terus menerus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, Wali Kota Bekasi mengeluarkan maklumat nomor 440/6086/SETDA.TU yang salah satu isinya mengatur pembatasan operasional pelaku usaha. Maklumat

ini berlaku pada 2-7 Oktober 2020. (bbs/dhy/mhs)

Dumas, Walkot Keluarkan Lima Instruksi KOTA BEKASI Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya agar pengaduan masyarakat (dumas) yang ditujukan kepada Perangkat Daerah segera mendapatkan respon cepat. Hal ini sebagai bagian dari pelayanan kepa-

da masyarakat Kota Bekasi yang dilakukan perangkat daerah agar pengaduan warga dapat terselesaikan dengan cepat, tuntas dan maksimal. Kemudian ada feedback kepada masyarakat atas laporan tindaklanjut dari OPD yang dituju.

Untuk mempertegas respon cepat setiap pengaduan, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi telah mengeluarkan instruksi nomor 555.10/915/Diskominfostandi. PIP tentang Respon

Cepat dan Publikasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat pada Website Perangkat Daerah yang ditandatangani sejak 22 Juli 2020.

Isi dari Instruksi Wali Kota Bekasi ini: 1. Kepala Perangkat Daerah agar merespon cepat pelaporan/pengaduan masyarakat melalui kanal pengaduan Pemerintah Kota Bekasi (Call Center 1500444 dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) Layan-

an Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang di tujukan kepada Perangkat Daerah.

2. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah pada L APOR!-SP4N dan hasil tindak lanjut laporang pengaduan melalui Call Center 1500444 agar diinformasikan kepada petugas baik laporan maupun dokumentasi sebagai bahan informasi kepada masyarakat

bahwa pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti.

3. Mempublikasikan setiap tindak lanjut pengaduan masyarakat pada website Perangkat Daerah.

4. Menunjuk SDM yang ditugaskan untuk menerima/ mengelola maupun menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan dari Perangkat Daerahnya.

5. Menindaklanjuti sesuai ketentuan Intruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaikbaiknya dan penuh tang-

gung jawab.

Sebagain informasi juga, S P 4 N- L A P O R ! s e b a g a i kanal pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang dikelola Kementerian Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang kemudian mener uskan ke unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Laporan diterima melalui aplikasi, SMS ke 1708 dan web lapor.go.id. (dhy/mhs)

SELEB Kangen Kehidupan Lama

ARIF NALDHY/METRO BEKASI

SOROT: Kader Partai Golkar yang mengatasnamakan Gerakan Perubahan penyelamat Gedung DPD Golkar melakukan penandatanganan penyelamatan Sekretariat atau Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi lama pada 29 September 2020 lalu.

Citra Partai Golkar Berpotensi Ambyar KOTA BEKASIPenundaan musyawarah daerah (Musda) ke-V (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi menjadi isu politik lokal yang menjadi perhatian banyak pihak. Pengamat menilai, gonjang-ganjing soal penundaan musda justru berefek buruk secara politis pada partai berlogo pohon beringin ini.

Pengamat politik Universitas Djuanda, Gotfridus Goris Seran mengungkapkan, rivalitas sesama kader tanpa disadari telah dimanfaatkan oleh banyak pihak di luar kader. Yang dia nilai, berpotensi menghadang kemajuan Golkar pada pemilihan umum 2024 yang akan datang.

Menurut dosen pascasarjana ini, isu seksi mengenai soal polemik aset Gedung Golkar sengaja digulirkan di ruang publik. Kendati persoalan Gedung Golkar tersebut, berdasarkan pernyataan mantan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi sudah clear, ketika ditandai dengan dibangunnya Gedung Golkar yang baru.

“Meskipun masih ada pihak yang mencoba menganulir kepemilikan lahan baru yang dijadikan bangunan Gedung Golkar tersebut namun dari aspek legilitas kurang beralasan. Karena itu, kami berpendapat bahwa semakin lama penundaan Musda akan

membawa implikasi politik yang tidak sehat terutama di internal partai Golkar itu sendiri,” ungkap Goris kepada wartawan di Jakarta, kemarin (6/10).

Goris berpandangan dengan pembiaran yang diduga sengaja dipelihara untuk kepentingan elite yang bersifat pragmatis, DPP Partai Golkar dinilai tidak mampu menyelesaikan konflik antar kader di daerah. “Kalau hal itu terus berlanjut dan dibiarkan, bakal menjadi preseden buruk bagi partai itu sendiri,” tandas Goris.

Padahal, lanjut Goris, dalam beberapa tahun ke depan, Golkar harus mempersiapkan hajat politik besar. Di antaranya, pemilihan

Wali Kota, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Kalau DPP Partai Golkar ikut bermain dalam dinamika politik pada tingkat lokal, terlebih ikut memperkeruh suasana, kata Goris, bukan tidak mungkin partai berlambang pohon beringin itu, pada Pileg 2024 mendatang mengalami penurunan suara.

“Sebab, konflik di internal Partai Golkar itu bukan hanya di Kota Bekasi, beberapa pengurus DPD I maupun DPD II di sejumlah daerah pun mengajukan gugatan kepada DPP terkait beberapa persoalan di internal.

Kalau Partai Golkar hanya berkutat pada persoalan konflik dan tidak segera

mengambil sebuah kebijakan yang konkret untuk kepentingan partai secara general, bukan tidak mungkin Golkar di tahun-tahun mendatang akan ditinggalkan oleh pemilihnya,” tegas Goris, Oleh karenanya, kata G or is , beberapa kalangan pemerhati dan praktisi politik sebenarnya menyayangkan kebijakan penundaan yang akhirnya menjadi berlarut larut yang menimbulkan ketidakpastian. “Padahal perlu diingat bahwa politik adalah momentum untuk kepentingan masa depan,” katanya. (bbs/ dhy/mhs)

Syaikhu Sentil Presiden: Teribitkan Perppu, Cabut UU Cilaka!

JAKARTA- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat sipil terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Cilaka).

Syaikhu mendesak Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu dan mencabut UU kontroversial tersebut.

Permintaan itu disampaikan Syaikhu setelah melihat aksi demonstrasi buruh dan masyarakat sipil yang menolak UU Ciptaker. “Pres-

iden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu.

Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya,” ujar Syaikhu, kemarin (6/10).

Menurut Syaikhu, aksi unjuk rasa buruh dan koalisi masyarakat sipil yang terjadi sangat bisa dipahami.

Ini karena kandungan UU Ciptaker baik secara materil dan formil banyak cacat dan merugikan masyarakat.

“Aksi buruh dan koalisi masyarakat sipil sangat bisa dipahami. UU Cipta Kerja berdampak buruk bukan hanya kepada buruh dan

pekerja, tetapi juga berdampak buruk ke sektor lingkungan hidup dan kedaulatan ekonomi kita,” katanya.

UU Ciptaker, tambah Syaikhu, memuat substansi pengaturan yang tidak adil bagi nasib pekerja atau buruh Indonesia dan lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor. “Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-pekerja, upah dan pesangon,” katanya.

Menurut Syaikhu, UU Ciptaker ini bukan hanya cacat secara materi atau substansi tetapi juga cacat secara

formil atau prosesnya. “UU ini lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak transparan. Sangat besar peluang terjadinya penyelewengan,” ungkapnya.

“Kami tegas menolak dari awal hingga saat pengesahan!” kata Anggota Komisi V DPR RI itu.

Syaikhu berharap, pemerintah bisa mengakomodasi aspirasi buruh dan koalisi sipil masyarakat. “Presiden bisa keluarkan Perppu jika memang benar benar peduli dengan nasib pekerja dan kedaulatan ekonomi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU)

Omnibus Law tentang Cipta Kerja sudah disahkan menjadi UU oleh para anggota dewan pada rapat paripurna Senin (5/10) kemarin.

Dari pengesahan tersebut setidaknya ada dua fraksi yang melakukan penolakan Omnibus Law disahkan menjadi UU. Itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu elemen buruh juga menolak pengesaha UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja tersebut. Sebagai bentuk penolakannya, buruh melakukan mogok kerja nasional tertanggal dari 6-8 Oktober 2020. (bbs/mhs)

TIARA Andini berhasil mewujudkan citacitanya menjadi seorang penyanyi. Kehidupannya pun berubah saat menjadi seorang bintang.

Kini, Tiara Andini mempunyai banyak fans. Ia pun bergelimang harta hasil jerih payahnya selama ini.

Namun, Tiara Andini mengaku rindu masa-masa dirinya sebelum terkenal. Salah satunya adalah bisa bebas main bersama teman-temannya.

“Ya mungkin sekarang aku lebih banyak dapat support dari Mutiara (sebutan fans). Perbedaanya juga aku jadi susah ketemu teman aku yang di Jember. Secara aku dari kecil sampai 18 tahun di Jember, besar di sana. Sekarang kerja di sini,” kata Tiara Andini kepada awak media, belum lama ini.

“Kalau dibilang kangen, ya kangen. Cuma itu salah satu pengorbanan juga,” lanjutnya.

Padahal, Tiara Andini tidak terlalu berambisi untuk menjadi seorang artis.

Ha l ya ng d i i ng i n k a n nya saat ikut ajang pencarian bakat adalah hanya ingin m e n d a p at k a n i l mu n y a untuk meniadi seorang penyanyi profesional.

“Kalau dibilang ambisius juga nggak. Aku lebih ingin penyanyi yang profesional aja.

Menurut aku juga ini bonus, karena waktu di ajang kemar in, aku nggak berambisi jadi juara. Minimal top 5, top 3,” tutur Tiara Andini.

“Aku nothing to lose aja, biar nggak kecewa kayak yang lalu. Kalau bisa sampai sekarang ya bonus saja menurut aku,” tutup wanita berusia 19 tahun itu. (*)

Tiara Andini

PENDIDIKAN

RABU, 7 OKTOBER 2020

KARAWANG BEKASI

7

STIT Rakeyan Santang Terus Kucur Beasiswa Komit Majukan Pendidikan Karawang

KARAWANG - Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Rakeyan Santang Karawang terus menunjukan komitmen dan kepeduliannya dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia khususnya di Kabupaten Karawang. Aksi dan peran nyata dalam mencerdaskan anak bangsa terus dilakukan secara konsisten, salah satunya melalui program beasiswa kuliah.

Ketua STIT Rakeyan Santang Karawang, Hendar, didampingi Ketua Program Studi PIAUD, Devi Sulaeman, mengatakan, untuk menunjang kemajuan bangsa dan negara diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Semua itu bisa direalisasikan melalui pendidikan.

“Oleh sebab itu, kami komitmen untuk berkontribusi aktif melalui jalur pendidikan dengan mendirikan STIT Rakeyan Santang Karawang dan juga memberikan beasiswa kepada para mahasiswa,” ujar Hendar, kepada KBE, Selasa (6/10).

STIT Rakeyan Santang yang memiliki izin operasional sejak 2017 dengan diterbitkannya SK.Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI No.3365 Tahun 2017 telah menggulirkan program beasiswa S1 sejak 2019.

Selain beasiswa, sekolah tinggi yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Tanjungpura-Lamaran, RT 02 RW 10, Dusun Karees, Kelurahan Palumbonsari, Karawang Timur ini memberikan subsidi sebesar 50 persen untuk biaya kuliah di semester pertama.

“Alhamdulillah, tahun ini (2020) merupakan tahun kedua kami menggulirkan program beasiswa S1. Saat ini yang menerima beasiswa yaitu mahasiswa yang berstatus guru di bawah naungan Himpaudi dan Badko TKQ. Untuk susbsidi kami berikan kepada masiang-masing 30 mahasiswa dari kedua lembaga tersebut,” jelasnya.

“Insyaallah, mulai tahun depan (2021) pro gram beasiswa akan kami gulirkan lebih luas lagi dengan melibatkan IGRA, IGTKI dan SMA sederajat. Khusus SMA sederajat kami berencana menyediakan beasiswa untuk setiap sekolah dengan kuota satu siswa,”

tambahnya.

Untuk diketahui, STIT Rakeyan Santang Karawang saat ini memiliki dua program studi yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Kedua program S1 tersebut sama-sama telah terakreditasi baik.

“Kami juga sedang melakukan proses pengajuan pembukaan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan (Tadris) Bahasa Inggris, Manajemen Bisnis Syariah dan Hukum Pidana,” ucapnya.

Selain memiliki prodi yang terakreditasi baik, STIT Rakeyan Santang Karawang juga ditunjang fasilitas yang memadai seperti gedung lantai 4 miliki sendiri yang mudah terjangkau, ruang ber-AC, perpustakaan, laboratorium komputer, infocus, dan dosen berpengalaman lulusan dari berbagai universitas negeri.

“Biaya pendidikan di STIT Rakeyan Santang Karawang juga sangat terjangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Mengenai jadwal perkuliahan, kami memiliki kelas reguler pagi dan sore, serta kelas khusus karyawan,” katanya. (ayi/mhs)

Hingga 2020, Sekolah Bakal Kekurangan 1 Juta Guru JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memprediksi sekolah di Indonesia kekurangan 1 juta guru setiap tahun sepanjang kurun 2020-2024. Angkanya ditaksir terus meningkat seiring tahun.

“Karena pembukaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru dan pensiun setiap tahun yang tidak diimbangi dengan rekrutmen CPNS,” jelas Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Praptono.

Berdasarkan data Ke-

mendikbud, tahun 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang.

Angka ini kemudian naik pada 2021, dengan kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun 69.757 orang. Tahun 2022 kekurangan guru menjadi 1.167.802 orang, dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang.

Kemudian tahun 2023 kekurangan guru naik lagi menjadi 1.242.997 orang, dengan jumlah yang pen-

siun 75.195 orang. Dan tahun 2024 kekurangan guru diprediksi hingga 1.312.759 orang dengan jumlah yang pensiun 69.762 orang.

Praptono menjelaskan formasi yang dibuka pada CPNS sering tak sesuai dengan kebutuhan sekolah karena data yang dipakai mengacu pada pemerintah daerah. Padahal, data kebutuhan sekolah terintegrasi di Kemendikbud.

Pihaknya berupaya menanggulangi persoalan tersebut dengan mensinkronkan data kebutuhan dan formasi yang dibuka di CPNS. Mulai sekarang, ka-

tanya, pembukaan formasi memakai data kebutuhan guru di Kemendikbud.

Mengutip Data Pokok Pendidikan, terdapat 3.168.293 guru yang kini mengajar di 434.483 sekolah. Sedangkan jumlah siswa mencapai 52.539.935 orang. Jika angka tersebut dirata-rata, satu guru dapat mengajar 16 sampai 17 orang.

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru menilai jumlah guru secara ratarata sebenarnya sebanding dengan jumlah siswa. Namun distribusi guru tidak merata, sehingga banyak

sekolah hanya memiliki satu PNS. Misalnya terjadi di SMK Negeri 7 Ende Moni, Kelimutu, di Nusa Tenggara Timur, dimana seluruh pendidiknya adalah guru honorer, kecuali kepala sekolah. SMA Negeri 1 Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, bahkan

terpaksa mempekerjakan guru yang berijazah lulusan SMA. Pada awal masa jabatannya, Mendikbud Nadiem Makarim sempat menyinggung wacana rotasi guru secara nasional. Ini untuk memastikan pemerataan pendidikan maksimal di setiap daerah. (bbs/ mhs)

Asesmen Kompetensi Minimum dan Kesenjangan Digitalnya Oleh MOCH. ABDUH *)

BEBERAPA hari ini ramai pemberitaan di media cetak dan daring tentang besaran alokasi anggaran yang disiapkan Kemendikbud untuk penyelenggaraan asesmen kompetensi minimum (AKM) tahun 2021. Tidak tanggung-tanggung, jumlah fulus yang disiapkan untuk pengganti ujian nasional (UN) tersebut sebesar Rp 1,48 triliun.

Sebagaimana diketahui khalayak, di pengujung 2019, Kemendikbud telah memutuskan mengganti UN dengan AKM pada tahun ajaran 2020–2021. Blessing in disguise, akibat pandemi Covid-19, penyelenggaraan UN ditiadakan pada tahun ajaran 2019–2020 meski sempat terselenggara di jenjang SMK di sebagian besar provinsi. Maknanya, UN tidak diselenggarakan satu tahun lebih cepat dari yang direncanakan di Merdeka Belajar jilid I. Sudah seharusnya kondisi ini dimanfaatkan betul untuk memaksimalkan semua potensi dan energi yang dimiliki Kemendikbud agar AKM di tahun 2021 nanti terselenggara dengan baik dan optimal.

AKM diikhtiarkan menjadi pengukur kompetensi literasi dan numerasi merujuk survei internasional yang lazim diikuti banyak negara.

Di antaranya, program for international student assessment (PISA) dan the trends in international mathematics and science study (TIMSS).

Bedanya, penyelenggaraan AKM 2021 tidak mengukur kompetensi sains, hanya literasi dan numerasi. Ini menjadi salah satu justifikasi mengapa asesmen kompetensi tersebut menggunakan label minimum.

Penyebutan kata minimum juga merujuk pada jenis dan jumlah kompetensi yang akan diukur. Selain itu, juga pada targeting group karena asesmen kompetensi yang dimaksud akan menyasar semua SD, SMP, dan SMA/ SMK dengan peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak.

Kemendikbud sudah memantapkan diri untuk menyelenggarakan AKM dengan moda asesmen berbasis komputer. Pilihan ini tepat karena jumlah peserta didik yang disasar di semua SD, SMP, dan SMA/SMK tersebut secara kuantitas tergolong sangat besar.

Jika saja jumlah peserta AKM diproyeksikan 30 siswa per satuan pendidikan, diperkirakan 6,5 juta siswa (terdiri atas 4,4 juta siswa SD; 1,2 juta siswa SMP; 400 ribu siswa SMA; dan 500 ribu siswa SMK) akan berpartisipasi dalam AKM tersebut.

Meski ada kegamangan besaran 30 siswa di setiap jenjang yang dirasakan cukup sedikit, khususnya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, total peserta AKM sebanyak itu tetap merupakan angka yang sangat besar. Pun, mobilisasi yang dibutuhkan dalam rangka deployment test-nya sudah pasti tidak bakal sederhana.

Bandingkan dengan jumlah total peserta UN tahun 2019 sebesar 8.259.851 siswa, termasuk madrasah dan program paket B dan C. Penyelenggaraan AKM berbasis komputer juga merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan permasalahan kebocoran soal-soal dan praktik-praktik kecurangan yang selama ini masih sering terjadi pada asesmen nasional, termasuk UN, di

beberapa titik simpul ketika dilaksanakan berbasis kertas.

Juga bisa mempersingkat alur distribusi soal yang selama itu sangat kompleks dan lama. Pada praktiknya, penyelenggaraan asesmen berbasis komputer diyakini membuat peserta didik lebih senang karena tidak disibukkan dengan menghitamkan lingkaran di lembar jawaban yang cenderung membosankan, apalagi bagi siswa SD. Meski demikian, asesmen berbasis komputer selama ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan kelemahan teknis yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Mulai belum meratanya pelaksanaan karena infrastruktur belum memadai sampai kecepatan koneksi internet yang berbeda-beda antarsekolah dan antardaerah.

Secara umum, hal tersebut sering dimaknai sebagai kesenjangan digital. Bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah di desa terpencil, laptop adalah sesuatu yang mewah. Namun, dengan mengubah variabel tinggal di kota, memiliki laptop mungkin sudah lazim, sedangkan memiliki smartphone mungkin menjadi barang mewah tersendiri.

Jurang yang terjadi dengan kalangan menengah ke atas yang tinggal di perkotaan tentu akan sangat besar.

Tentu saja tantangan terberat penyelenggaraan AKM ada pada jenjang SD. Tidak hanya karena jumlah satuan pendidikannya sangat banyak, tetapi juga

sedikitnya jumlah dan jenis penyelenggaraan asesmen berbasis komputer di sana.

Tantangan semakin kompleks dengan kenyataan bahwa disparitas kemampuan yang mereka miliki sangat lebar, baik kemampuan sumber daya manusianya, guru, kepala sekolah, proktor, maupun teknisi.

Termasuk kemampuan literasi digital dan familierisasi siswa terhadap perangkat asesmen yang akan digunakan. Juga kemampuan penyediaan infrastruktur seperti perangkat, listrik, dan jaringan internet di lokasi SD

tersebut berada.

Dari fenomena kesenjangan digital ini, Kemendikbud perlu menyiapkan dan melakukan beberapa antisipasi agar AKM bisa terselenggara lebih baik.

Pertama, melakukan koordinasi teknis dengan kementerian lain/lembaga/ pemerintah daerah untuk menuntaskan model-model alternatif pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas penyelenggaraan AKM. Kedua, memberikan tindakan afirmasi digital bagi provinsi yang indeks kesenjangan digitalnya rendah bekerja sama dengan pemerintah provinsi terkait.

Ketiga, mencermati ulang mitigasi permasalahan beri-

kut penyelesaiannya dan peta risiko saat penyelenggaraan UNBK tahun-tahun s ebelumnya. Keempat, melakukan pemerataan infrastruktur dan fasilitas penyelenggaraan AKM. Kelima, melakukan intensifikasi pelatihan dan workshop bagi proktor, teknisi, guru, siswa, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelaksanaan AKM. Keenam, memberikan pembekalan teknis kepada petugas pusat yang akan melaksanakan pelatihan dan verifikasi sekolah-sekolah penyelenggara. Ketujuh, melakukan kerja sama dengan penyedia jasa untuk melakukan pemerataan dan penyamaan kadar koneksi jaringan internet antarse-

kolah dan antardaerah.

Kedelapan, melibatkan semakin banyak perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan dukungan secara teknis dalam hal resource sharing perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki. Kesembilan, melakukan monitoring terusmenerus terkait dengan kesiapan, saat dan setelah penyelenggaraan AKM. Sudah barang tentu derajat kesulitan penyelenggaraan AKM akan semakin meningkat manakala pandemi Covid-19 tidak kunjung berakhir. Dan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang mustahil diselesaikan secara sendiri oleh Kemendikbud. (*)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8

RABU, 7 OKTOBER 2020

SEMANGAT BARU PURWAKARTA

RAZIA Polres Gencar Sosialisasi Hidup Sehat PURWAKARTA – Jajaran kepolisian Polres Purwakarta gencar melakukan sosialisasi prilaku sehat untuk penyebaran virus covid19. Dalam setiap waktu dan kesempatan pihak kepolisian melakukan sosialisasi tanpa kenal lelah.

Seperti beberapa waktu lalu, untuk mengingatkan masyarakat secara umum jajaran kepolisian dari Satuan Lalulintas Polres Purwakarta memasang stiker di setiap kendaraan yang melintas. Tidak terkecuali untuk kendaraan angkutan umum), tidak luput dari pemasangan stiker untuk mengingatkan mengubah prilaku sehat.

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP. Toto menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi mengubah prilaku sehat tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona, agar masyarakat mengingat agar terus melakukan pencegahan sejak dini dengan cara mengubah hidup untuk senantiasa berprilaku sehat.

“Iya, tujuannya agar masyarakat terhidar dari covid19. Membiasakan diri menggunakan masker, berprilaku sehat,” ujar Toto, baru-baru ini.

Sehingga, masyarakat bisa membiasakan diri untuk menggunakan masker, menjaga jarak menghindari kerumunan kemudian juga membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun.

“Dengan sosialisasi tersebut agar masyarakat bisa mengubah prilaku hidup lebih sehat, dengan wajib memakai masker, wajib menjaga jarak menghindari kerumunun dan wajib mencuci tangan dengan sabun,” pungkasnya. (san/red)

KOMENTAR

HASAN KOBRA/KBE

TOLAK: Ribuan buruh yang berdatangan ke Kantor DPRD Purwakarta untuk Tolak UU Cipta Kerja.

Ribuan Massa Kepung DPRD Tolak UU Cipta Kerja yang Merugikan Para Buruh PURWAKARTA- Ribuan massa buruh tergabung dalam serikat pekerja di Kabupaten Pur wakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Selasa (6/10/2020).

Kedatangan mereka ke DPRD Purwakarta adalah untuk menyuarakan penolakan UU cipta kerja

Toto Purwanto Sandi

PD Purwakarta Angkat Bicara PURWAKARTA- Ketua DPC Demokrat Purwakarta, Toto Purwanto Sandi angkat bicara terkait pengesahaan RUU cita kerja atau Omnibus Law. Demokrat menolak RUU tersebut bukan tanpa alasan, menurut Toto RUU cipta kerja tidak memiliki kedaruratan untuk dibahas saat pandemi.

Ia lebih menyarankan pemerintah fokus pada penanganan Covid-19 agar kasusnya menurun.

“Harusnya negara itu orientasi pada penanganan pandemi, khususnya penyelamatan nyawa manusia, memutus mata rantai, hingga memulihkan ekonomi rakyat. Secara struktural Demokrat menolak RUU itu,” ujar dia, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, RUU ini justru bakal mengubah banyak undang-undang. Hal itu dirasa kurang diharapkan masyarakat karena mereka justru sedang membutuhkan keberpihakan negara dalam menghadapi pandemi. “Rakyat Indonesia lebih butuh regulasi di bidang investasi dan ekonomi yang bisa memberi kepastian bagi dunia usaha serta pekerja mendapatkan keuntungan yang sama,” kata Toto.

Ia juga menilai RU U cita kerja dirasakan bakal menggeser semangat Pancasila karena mendorong ekonomi menjadi kapitalistik dan neoliberalisme.

“Alasan sebenarnya Demokrat menolak RUU ini karena cacat substansi dan prosedural, serta banyak pembahasan isu krusial yang kurang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (san/ red)

SEKILAS Iwan Fals: Waspadalah, Selain Aparat Ada Korona MUSIKUS legendaris Iwan Fals memberi tanggapan perihal aksi demonstrasi buruh menolak UU Cipta Kerja. Dia mengimbau para buruh untuk berhati-hati selama berdemo. Sebab menurutnya demo Omnibus Law lawannya tidak hanya aparat, tetapi juga virus SARS COV2 penyebab Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Iwan Fals melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Twitter.

Iwan Fals: Gratislah “Demo omnibuslaw lawannya keputusan sah, tentara dan polisi, yang paling seram ya pandemi, hati-hati ah,” tulis Iwan Fals, Selasa (6/10).

Twit pelantun Bento itu spontan menuai respons dari netizen. Mereka memberi berbagai komentar soal demo buruh.

Seperti diketahui, buruh di berbagai daerah di Indonesia melakukan mogok nasional dan demonstrasi pada 6 hingga 8 Oktober 2020.

Aksi tersebut dalam rangka menolak Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja yang dinilai banyak pasal kontroversial. DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020 yang kini menuai protes besar dari berbagai lapisan masyarakat. (red)

yang dinilai akan merugikan para buruh.

Salah seorang pimpinan serikat pekerja dari PC KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta, Ira Laila Budiman mengatakan, seperti diketahui bersama dengan diundangkannya UU cipta kerja tiga jaminan yang didapat pekerja tetap yaitu jaminan kepastian upah, jaminan kepastian kerja dan jaminan kepastian sosial itu sudah hilang. Kemudian, dengan dibuka lebarnya kesempa-

tan tenaga kerja asing (TKA) itu juga menjadi tuntutan semua bahwa UU cipta kerja adalah dalih untuk investasi.

“Kita ketahui semua berarti mereka hanya membuka lapangan kerja untuk TKA,” ujar dia ditemui pada sela-sela aksi.

Bahkan, lanjut dia perubahan status hubungan kerja dari pekerja tetap hilang dan menjadi pekerja kontrak, outsourcing dan pekerja satuan waktu maupun borongan. Menurutnya, den-

gan hilangnya status pekerja tetap maka tiga point tadi hilang.

Untuk itu, dirinya bersama ribuan buruh lain secara tegas menolak R U U c i t a k e r ja k a re n a sangat merugikan dan tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

“Jelas sangat merugikan, dan kami menolak,” tegas Ira. Terkait mendatangi Kantor DPRD Purwakarta, ia menyebut karena ini merupakan rumah seluruh rakyat.

Rumah dimana perwakilan

rakyat harus memperjuangkan rakyat.

“Kamis sudah mendengar bahwa di dalam tidak ada anggota dewan tapi kami tetap ingin menyuarakan aksi kami. Kami ingin tetap melaksanakan tanggal 6 dan 7 stop produksi dan tanggal 8 kami akan ke Jakarta. Kenapa kami stop produksi agar negara tahu bahwa negara membutuhkan pekerja tetapi perlindungan terhadap pekerja abai,” ujar ira. (san/red)

Ratusan Aparat TNI-Polri Jaga-jaga Beberapa Titik PURWAKARTA - Ratusan petugas gabungan dari TNIPolri dan Satpol berjaga di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Purwakarta menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah pusat dan DPR RI. Kapolres Purwakarta AKBP Indra Setiawan melalui Kabag Ops, Kompol Jhonson Madui mengatakan, untuk jumlah personel ada sebanyak 520 personel gabungan dari TNIPolri dan Satpol PP untuk berjaga di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta.

Ratusan personel ini langsung disebar ke beberapa titik lokasi di gedung DPRD Purwakarta.

Selain itu, lanjut dia, ada sebanyak 1200 pam internal scurity di masing masing perusahaan yang juga untuk mengamankan aksi demonstrasi para buruh ini.

“Upaya pengamanan demonstrasi mahasiswa hari ini, kami mengedepankan upaya pengamanan yang humanis dan persuasif.

Untuk mengantisipasi tidak

HASAN/KBE

JAGA-JAGA: Polisi berjaga-jaga di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta.

terjadi hal-hal yang tak diinginkan, kami juga menyimpan 1 unit mobil Water Canon di lokasi,” ucap Jhonson, saat ditemui di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Selasa (6/10).

Tak hanya itu, sambung dia, sejumlah personel dari

Satlantas Polres Purwakarta juga ditempatkan di titik jalur yang dilalui para buruh untuk mencegah kemacetan.

“Kami tempatkan sejumlah personel dari Satlantas Polres Purwakarta untuk mencegah kemacetan,” ucap Jhonson.

Ia juga berpesan kepada para buruh agar saat turun ke jalan dilakukan dengan aman dan damai, serta tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami tetap menyampaikan penerapan protokol kesehatan

demi mencegah penularan Covid-19. Para demonstran dipersilakan menyampaikan aspirasi dengan tertib, dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain, serta bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19 ini,” pesannya. (san/red)

Update Korona: Warga Positif Tambah 19 Orang PURWAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Pur wakarta menyatakan masih terjadi fluktuatif pada warga yang terpapar Covid-19. Bahkan untuk jumlah konfirmasi positif angkanya cenderung naik, begitupun dengan angka kesembuhan.

“Hari ini, terjadi penambahan pada warga yang berstatus terkonfirmasi positif sebanyak 19 orang, namun ada juga warga yang sebelumnya terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh, sebanyak 2 orang,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr.

Deni Darmawan, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, secara kumulatif jumlah warga yang terkonfirmasi positif di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat 317 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 227 orang.

Tercatat juga, hingga hari ini, ada 13 orang positif telah meninggal dunia. “Jumlah konfirmasi positif perhari ini berjumlah 77 orang,” ujar dr Deni.

Gugus Tugas juga tak henti-hentinya terus melakukan sosialisasi agar warga mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi ini masih belum selesai. “Data lainnya juga kami sampaikan, untuk warga yang berstatus kontak erat jumlahnya tetap 315 orang. Dan warga yang

berstatus suspek bertambah 1 orang, kini jumlahnya 38 orang dan probable nihil,” tuturnya.

Ia juga meminta agar masyarakat tetap waspada dan tetap menjalankan anjuran pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi ini.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinkes Purwakarta untuk menghadapi situasi ini, dr Deni menyebutkan melalui pelacakan yang efektif, pelaksanaan manajemen klinis sesuai Permenkes nomor 413 tahun 2020, dan berkoordinasi dengan tim Covid-19 pusat juga provinsi.

Dokter Deni juga men-

gatakan, dalam upaya mempercepat penanganan pandemi, GTPP Covid -19 Kabupaten Purwakarta terus melakukan rapid dan swab test secara masif. Selain itu upaya memperoleh hasil tes juga dipersingkat agar penularan tidak semakin menyebar.

Menurutnya, dengan semakin banyaknya warga yang menjalani tes, akan lebih mudah untuk mendeteksi jika ada warga yang terkonfirmasi positif. Hal ini otomatis akan ada tindakan medis yang diberikan.

“Mereka akan menjalani protokol yang telah ditetapkan, baik dirujuk di rumah sakit maupun menjalani karantina mandiri secara

ketat di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Selain itu, lingkungan sekitar juga akan menyesuaikan dengan lebih memperketat physical distancing antarwarga. Dengan demikian, upaya memutus mata rantai penularan menjadi lebih efektif,” ujarnya.

Dengan kata lain, semakin cepat pemerintah melakukan swab test secara massal, upaya penanganan akan lebih cepat dapat dilakukan. Menurut dr Deni, jumlah warga yang terpapar Covid-19 masih fluktuatif, angkanya cenderung bertambah. Untuk itu, warga diminta tetap waspada dan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktifitas. (san/red)