Karawang Bekasi Ekspres, 4 Oktober 2021

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

SENIN, 4 OKTOBER 2021

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO. ID

HARGA Rp3.000

KARAWANGBEKASIEKSPRES_OFFICIAL

LAPAS TANPA HP! KARAWANG - Dalam rangka zero handphone dan P4GN. Petugas gabungan yang terdiri dari Lapas Kelas IIA Karawang, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karawang, Polres Karawang dan Kodim 0604 Karawang menggelar razia dan penggeledahan kamar warga binaan

pemasyarakatan (WBP), saat malam hari.

Dalam razia tersebut, petugas melakukan penggeledahan di blok A yang terdiri dari 18 kamar dan dihuni sekitar 300 napi dengan kasus yang bervariasi dari pencurian,

SEMARAK TURNAMEN GALA PRIMA U-13 BACA HALAMAN 5 METRO BISNIS

BACA HALAMAN 2 METRO KARAWANG

Bupati Ragukan Data Pegangan Wapres PEMKAB KARAWANG OGAH PERCAYA ANGKA KEMISIKINAN EKSTREM KRIMINAL

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana meragukan data yang dijadikan rujukan oleh Wapres RI Ma’ruf Amin sehingga menyimpulkan Karawang masuk ke dalam lima kabupaten/kota di Jawa Barat dengan angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi.

Polisi Amankan Joki Balap Liar ‘Viral’ KARAWANG - Polres Karawang mengamankan terduga pelaku balap liar di Jalan Lingkar Luar Tanjungpura-Klar yang viral di media sosial. “Kita sudah amankan satu kendaraan milik terduga pelaku yang diduga digunakan untuk balap liar,” kata KBO Lantas Polres Karawang Iptu Anwar Rudin kepada KBE, Sabtu (2/10).

Anwar mengatakan,pelaku dikenakan pasal 297 jo.

Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.

“Surat-surat kendaraan juga ada, kita lakukan penilangan,” ungkapnya.

Menurut Anwar, pelaku bernama Vicky Bayu Permana (25) merupakan warga Kecamatan Tempuran, Karawang. Motifnya pelaku hanya ingin menjajal kendaraan yang telah vespa matic yang telah dimodifikasinya.

“Awalnya tidak ingin melakukan balap di daerah sana. Tetapi karena, lokasi yang awalnya akan digunakan balap tidak sesuai, maka pindah lokasi,” jelasnya.

Dalam video rekaman yang diunggah akun instagram @satlantaspolreskarawang, pembalap liar itu memohon maaf atas aksi balapan yang dilaku-

Dari keterangan para kepala desa ini kita menemukan perbedaan data yang disampaikan pemerintah pusat dengan data yang dimiliki para kepala desa.

Cellica Nurrchadiana Bupati Karawang

SEKILAS

Antigen di Stasiun Cikampek Dibanderol Rp 45 Ribu CIKAMPEK- PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan tarif baru untuk layanan Rapid Test Antigen di seluruh stasiun yang memiliki layanan antigen dari sebelumnya Rp 85 ribu menjadi Rp 45 ribu untuk setiap pemeriksaan. Tarif baru ini berlaku mulai 24 September 2021.

Dengan berlakunya kebijakan tersebut juga diterapkan untuk area Daop 1 Jakarta. Adapun Stasiun yang memiliki layanan antigen seperti Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikampek dan Karawang akan mulai menerapkan layanan Antigen dengan tarif 45 ribu mulai hari ini.

“Penyesuaian tarif merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan. KAI menyediakan fasilitas Rapid Test Antigen di stasiun dengan harga terjangkau bagi para calon pelanggan yang ingin melengkapi persyaratan naik kereta api Jarak Jauh,” kata Kahumas Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa, dalam keterangannya.

Untuk dapat melakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen di stasiun, calon pelanggan harus memiliki tiket atau kode booking KA Jarak Jauh yang sudah lunas. Sesuai SE Kemenhub No 69 Th 2021, pelanggan KA Jarak Jauh diharuskan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama.

Centang-Perenang Pengelolaan Aset Daerah K A R AWA N G - P ro s e s pengajuan dum atau pelepasan aset mobil dinas eks wakil bupati Karawang Ahmad ‘Jimmy’ Zamkhsyari berupa mobil Honda Accord dipertanyakan oleh sejumlah pihak dan berujung laporan ke penegak hukum.

Salah seorang pelapor, Pancajihadi Al-Panji kepada KBE menturkan salah satu alasannya membuat laporan kepada penegak hukum ialah soal mekanisme pelepasan aset daerah yang kata Panji seharusnya melalui mekanisme lelang

yang aturan mainnya sudah diatur.

Penji mengaku telah melayangkan surat

yang ditujukan kepada Kaploda Jawa-Barat Cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar.

Surat dengan nomor 42/L SMKR-LP/X/2021 tertanggal 3 September 2021.

“Pada intinya kami menyampaikan permohonan untuk me-

nyelidiki kasus Barang milik daerah yang dikuasai atau barang milik daerah yang belum diserahkan oleh Mantan wakil bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamakhsyari yaitu berupa mobil Honda Accord,” kata Panji.

Ia beraharap nantin-

Pj Bupati Terbang ke Papua Semangati Atlet Bekasi

ISTIMEWA

KUNJUNGI ATLET: Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama Tim Satuan Pelaksana (Satlak) Monitoring Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengunjungi atlet Kabupaten Bekasi yang bertanding untuk Kontingen Jawa Barat (Jabar) PON XX.

KABUPATEN BEKASI- Para atlet PON XX Papua, menerima kunjungan dari kepala daerah masing-masing wilayah, salah satunya Kabupaten Bekasi yakni Pj Bupati Bekasi Dani

Ramdan.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama Tim Satuan Pelaksana (Satlak) Monitoring Komite O lahraga Na-

Mengenal Program Kuwat Pupuk Kujang Cikampek

Bina Ibu Rumah Tangga Jadi Pengusaha KARAWANG- PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) terus membuat program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu program andalan PKC ditengah pandemi Covid-19 yaitu program Kujang Wanita Tangguh (Kuwat).

Sebagai salah satu program CSR, program Kuwat menyasar masyarakat di sekitar perusahaan untuk dibina dan diberdayakan hingga mandiri. VP Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Pupuk Kujang, Agung Gustiawan mengatakan, seluruh peserta program kuwat merupakan ibu rumah tangga yang akan mereka bina hingga menjadi seorang pengusaha.

“Para peserta program ini adalah ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Tapi punya semangat untuk Kontak Redaksi: Suhlan: 081806630196, Mahesa: 082298163255. Kontak Iklan: Tohiri: 081279676016, Hayatullah: 085379686339

berwirausaha,” Ujar Agung Gustiawan, Kamis (30/9) lalu.

Dalam menjalankan program itu, Departemen PKBL Pupuk Kujang bersinergi dengan Baitulmaalku menjaring para perempuan di sekitar perusahaan untuk dibekali beragam keterampilan seperti menjahit, mendesain, manajemen keuangan, keterampilan wirausaha, digital marketing hingga inovasi produk.

Salah satu penyelenggara Program Kuwat dari Baitulmaalku, Misya Bani mengatakan, target sasaran mereka tak lain adalah wanita yang tidak berpenghasilan dan tidak punya ijazah untuk bekerja. Selain itu, mereka juga fokus untuk membina kaum dhuafa.

“Dalam menjaring peserta, kami upayakan bagi

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

PETANI BINAAN: PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) terus membuat program pemberdayaan masyarakat. Salah satu program andalan PKC ditengah pandemi Covid-19 yaitu program Kujang Wanita Tangguh (Kuwat).

Email: karawangbekasiekspres@gmail.com, redaksikarawangbekasi@gmail.com

SENIN, 4 OKTOBER 2021

METRO KARAWANG

Centang-Perenang Pengelolaan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES ya penegak hukum bisa mendalami unsur dugaan kerugian negara jika ada aset daerah dikuasi oleh perorangan atau mantan pejabat tanpa didahului oleh mekanisme lelang.

“Kami meminta agar pemerintah daerah Karawang dalam hal ini Sekretaris Daerah agar s u p aya d i p i nt a ke t e rangannya juga, kami mengggap adanya pembiaran Barang milik daerah tersebut dikuasai oleh pribadi. Dan sekre t a r i s d a e ra h s e l a ku Pengelola Barang Milik Daerah tidak menjalankan fungsinya jelas-jelas ini mer ugikan keuangan negara, selalu ada pembelian Kendaraan Perorangan Dinas maupu n ke n d a raa n D i na s Jabatan,” kata dia.

Panji menilai, pelaporan ini bisa menjadi awal keser iusan Pemkab Karawang merapik a n a s e t- a s e t p e m e rintah yang tidak dalam penguasaan pemerintah d a e r a h . K a re n a Pa n j i meyakini, kasus serupa tidak hanya satu. Melainkan masih banyak aset daerah yang saat ini justru dalam penguasaan

perorangan.

“Kita tidak hanya melaporkan ansich kendaraan Mantan Wakil Bupati saja tapi kita juga m e m i n t a P o l d a Ja b a r meminta agar sekretaris daerah dipintai keterangan juga aset-aset Pemda ya ng ba nya k d i ku a sa i non PNS. Dan kasus Jimmy ini sebagai pintu masuk saja,” kata dia.

Di sisi lain, Panji menilai selama ini Sekda Karawang dalam hal ini Ac e p Ja m hu r i m e n g abaikan fungsi sebagai Pengelola Barang Milik Daerah. Padahal, kata Panji, jika memang aset daerah itu mau dijual, telah ada mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Ba ra ng Mi l i k Ne ga ra / Daerah Ber upa Kendaraan Perorangan Dinas. “ Ya l u c u ju ga k e t i k a mantan wakil bupati mengajukan proses Dum tapi kendaraan masih dikuasai dia, harusnya kendaraan itu diserahkan ke Pemda dan baru diajukan Dum. Dan Sekdapun diam saja, artinya ada pembiaran. Dan ini masuk ke penyalahgunaan

wewenang, bila penyalahgunaan wewenang merugikan keuangan negara tentunya masuk ke unsur Korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kita berharap semoga Polda Jabar segera menindaklanjuti laporan tertulis ini,” tukas dia.

Sebelumnya, Mantan Wakil Bupati Karawang, Ahmad “Jimmy” Zamkhsyari telah mengambalikan mobil Hiace L 300 beberapa hari lalu.

Namun di saat pengembalian mobil yang diterima secara simbolis oleh Sekda Karawang, Acep Jamhuri itu, Jimmy juga menuturkan ia saat ini sedang mengajukan proses dum khgusu untuk satu mobil dinas semasa ia menjabat menjadi wakil bupati. “Mobil ini saya kembalikan kembali ke Pemkab Karawang karena saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Bupati Karawang. Sedangkan mobil dinas satu lagi yang biasa saya gunakan yaitu sedan Honda Accord sedang proses dum. Jadi boleh sesuai prosedur,” katanya. (wyd/mhd)

Antigen di Stasiun Cikampek .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES “Pelanggan juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam sebelum jadwal keberangkatan,” terang dia.

Adapun, untuk pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan. KAI telah mengintegrasikan sistem boarding KAI dan aplikasi Peduli Lindungi sehingga data vaksinasi dan hasil tes Covid-19 pelanggan akan otomatis muncul pada layar komputer petugas. “Integrasi ini bertujuan untuk mempermudah pelang-

gan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, dan menghindari pemalsuan dokumen,” tutur dia.

Bagi pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/ atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Di samping itu, untuk naik kereta api, pelanggan harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), dan suhu

badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius. “Pelanggan diwajibkan untuk menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut. Pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan,” terangnya.

KAI berkomitmen untuk memastikan seluruh pelanggan KA Jarak Jauh telah memenuhi persyaratan yang telah diatur pemerintah. Jika ada yang tidak sesuai maka dilarang naik kereta api dan tiket akan dibatalkan dan bea akan dikembalikan 100 persen. (bbs/mhs)

Polisi Amankan Joki .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES kannya.

“Saya sangat menyesal dan memohon maaf kepada masyarakat Karawang yang terganggu atas perbuatan saya. Sekali lagi mohon maaf dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi,” ucap pelaku.

Dari keterangan pelaku melakukan aksi balap liar hanya untuk menyalurkan hobi saja. Pelaku juga janjian untuk balap melalui komunikasi jalur handphone.

Sementara aksi balap liar dilakukan di Jalan Baru Tanjung Pura karena dinilai

aman dan sesuai kriteria untuk balap liar.

“Alasannya untuk menyalurkan hobi aja. Kenapa dilakukan pagi hari karena informasinya rencana awal di luar tapi karena tidak memenuhi syarat, akhirnya lari di Kawarang ini kebetulan tempat kosong,” pungkasnya. (bbs/mhs)

LAPAS TANPA HP! .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES kasus pembunuhan, perampokan hingga narkotika.

Sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat barang terlarang.

“Dalam razia kali ini kita temukan beberapa barang yang dilarang di dalam lapas di antaranya handphone, senduk dan peralatan listrik,” kata Kalapas Kelas IIA Karawang, Lenggono Budi kepada KBE. Lenggono mengagakan, sesuai instruksi Dirjen Pemasyarakatan bahwa kegiatan razia gabungan ini akan dilakukan secara berkala

minimal sebulan sekali. Disamping razia dari petugas internal Lapas yang dilakukan seminggu sekali guna mewujudkan Lapas zero handphone.

“Selain upaya dengan menggelar razia gabungan dengan penegak hukum, kami pun akan melakukan pemeriksaan secara ketat barang yang masuk ke dalam lapas,” ungkapnya.

Kepala BNNK Karawang, R. Dea Rhinofa mengapresiasi langkah Lapas Karawang yang intens menggelar razia guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

“Untuk narkotika kita tidak temukan dalam razia kali ini dan mudah mudahan ini menjadi langkah positif ke depannya dengan masifnya razia yang dilakukan petugas gabungan,” jelasnya.

Sementara itu Kabag Ops Polres Karawang, Kompol Endar mengapresiasi kegiatan razia gabungan di lapas karawang sebagai implementasi dari deklarasi yang telah dilakukan sebelumnya. “Dalam razia gabungan ini, kami menurunkan 21 personil,” ujarnya.

Sementara itu hasil razia gabungan langsung dilakukan pemusnahan dengan cara dihancurkan dengan palu oleh petugas. (rie/mhs)

KARAWANG BEKASI

2

Bupati Ragukan Data Pegangan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES “Aku mau tahu dulu data BPS (Badan Pusat Statistik) ini benar apa tidak?

Konon katanya sekitar 4 koma sekian warga Karawang masuk ke tingkat kemiskinan ekstrem,” kata Cellica.

Cellica pun menuturkan telah memanggil 25 kepala desa yang disebut-sebut mengalami kemiskina n e k st re m. “S e mu a kepala desa yang disebut mengalami kemiskinan ekstrim sudah kita panggil langsung. Dari keterangan para kepala desa ini kita menemukan perbedaan data yang disa m p a i k a n p e m e r i nt a h pusat dengan data yang dimiliki para kepala desa.

Kesimpulannya kita akan validasi lagi data yang sebenarnya,” kata Cellica usai pertemuan dengan kepala desa, Jumat (1/10).

Menurut Cellica, setelah bertemu langsung para kepala desa tersebut, dir i nya m e ra g u k a n d at a kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Ap a l a g i s e mu a k e p a l a desa yang dipanggil semuanya membatah kebenaran data itu.

“Kita tanya satu persatu kepala desa kebanyakan membantah data pemerintah pusat. Jadi kami akan telusuri kebenarannya,” katanya.

Menurut Cellica, semua desa yang disebutkan mengalami kemiskinan ekstrim kebanyakan berada di utara Karawang atau pesisir. Mereka dikumpulkan lantaran dianggap lebih mengetahui kondisi di lapangan. “ Kemiskinan itu ada tapi tidak seperti yang sebutkan seperti data dari pemerintah pu-

sat,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah pusat, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang sebesar 4,51 persen. Jumlah warga yang masuk penduduk miskin ekstrem sebanyak 106.780. Jika dibagi 25, maka masingma s i n g d e s a rat a - rat a warga yang miskin ekstrem ada 4.200.

Menurut Cellica, Pemkab Karawang akan membentuk tim khusus untuk memastikan data yang sebenarnya. Untuk memvalidasi data, seluruh kades diminta mendata ulang t i ngk at p e re ko n o m i a n penduduknya.

“Nanti kita sinkronisasi dengan data BPS dimana letak perbedaannya. Jika data ternyata sinkron, maka Pemkab Karawang akan melakukan intervensi ke 25 desa itu. Misalnya bantuan program pengentasan kemiskinan atau bantuan lain?” katanya.

Sebelumnya, Kabupaten Karang bersama empat kabupaten/kota lain di Jawa Barat disentil oleh Wakil Presiden, RI, Ma’aruf Amin lantaran angka kemiskinan ekstrem di daerah-daerah ini menjadi yang terparah di Jawa Barat. Tingkat kemiskinan ekstrem Karawang mencapai 4,51 persen atau terdapat sekitar 106.780 jiwa penduduk miskin ekstrem.

Hal tersebut diungkapkan Wapres Ma’r uf ketika memimpin rapat kerja terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten, yakni Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu dan Karawang, di Kantor Gu-

bernur Jawa Barat, Rabu (29/9).

“Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi, mulai dari saat perencanaan sampai ada saat implementasi di lapangan; sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” kata Wapres dikutip dari Antara.

Untuk dapat mencapai sasaran penerima manfaat dengan tepat, Wapres mengatakan perlu ada pemutakhiran data terkait kelompok penerima manfaat bantuan dari pemerintah.

Oleh karena itu, Wapres meminta jajaran Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten terkait untuk segera memutakhirkan data dan informasi kelompok penerima manfaat di setiap kabupaten.

“S ehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan,” ujarnya.

S e m e n t a ra i t u , Me n teri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan target pemer intah pusat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang berada di Jawa Barat. Seperti diketahui, ada lima kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi di Jabar yakni Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Bandung.

“Khusus di Jawa Barat ada lima kabupaten yang jadi target untuk dikeroyok ramai-ramai yaitu Karawang, Indramayu, Cianur, Kuningan dan Kabupaten Bandung. Yang kalau di total ada 480 ribu

masyarakat yang masuk ke l o mp o k m i s k i n e k strem,” ujar Tito di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/9).

Sebagai informasi, dari lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwa; Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa; Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa.

Kemudian Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwa; serta Kabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.

“Khusus di Jabar ada lima kokab yang jadi target untuk dikeroyok ramerame. Yaitu, Karawang, I n d r a m a y u , C i a n j u r, Kuningan dan Kabupate n Ba n d u ng. Ya ng k a lau ditotal ada 480 ribu masyarakat yang masuk ke l o mp o k m i s k i n e k strem. Ini akan kita kolaborasi prinsipnya sinergi kolaborasi inter vensi,” ujar Tito. (bbs/mhs)

Pj Bupati Terbang ke Papua .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES sional Indonesia (KONI) mengunjungi dan memberi dukungan atlet Kabupaten Bekasi yang bertanding untuk Kontingen Jawa Barat (Jabar) PON XX. Sedikitnya tiga cabang olahraga (cabor) yang didatangi diantaranya, atlet dari Cabor Menembak, Renang, Selam dan Posko KONI Jawa Barat di Batalion 751 Sentani, Kabupaten Jayapura.

“Kita langsung mengunjungi tiga cabor, dan juga langsung mendatangi Posko KONI Jabar,” ujarnya.

Hasil pantauan Pj Bupati

Bekasi , atlet Kabupaten Bekasi yang bertanding di tiga cabor tersebut dalam kondisi siap tanding.

Dani Ramdan berpesan, agar setiap atlet bisa menjaga mental saat bertanding.

Karena, selain ditarget medali emas oleh Jawa Barat, juga membawa harapan besar bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Atlet di tiga cabor tersebut dalam kondisi yang prima. Tetapi yang perlu diperhatikan yakni mental,” tegasnya.

Terkait teknis, lanjut Dani

Ramdan, atlet Kabupaten Bekasi sudah menjalani pemusatan latihan yang cukup berat pada Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON Jawa Barat.

“Hari ini adalah pembuktian dari latihan dan Pelatda PON yang sudah dilakukan selama di Jawa Barat,” imbuhnya.

Selama di Papua, Pj Bupati Bekasi memastikan akan berupaya berkunjung kepada atlet- atlet Kabupaten Bekasi yang mewakili Jawa Barat.

Pada kegiatan monitoring yang dilakukannya, Dani Ramdan memberikan mo-

tivasi kepada para atlet Kabupaten Bekasi yang ikut berlaga membela Jawa Barat di PON Papua 2021.

Bahkan, dirinya memastikan bahwa setiap atlet yang meraih medali di PON Papua, baik itu medali emas, perak dan perunggu, akan diberikan bonus dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Ya, kita berikan kunjungan, berikan kadeudeuh dan kita berikan motivasi.

Untuk atlet Kabupaten Bekasi yang meraih medali di PON, akan kita berikan bonus dari Pemda,” tandasnya.(*)

Bina Ibu Rumah Tangga .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES dhuafa, putus sekolah, dan yang tidak berpenghasilan. Para peserta, kami beri pelatihan hingga punya kemampuan expert. Hasilnya kini para peserta bisa berpenghasilan,” kata Misya Bani.

Saat ini, ungkap Misya, sudah ada 10 perempuan yang aktif memproduksi pakaian setiap hari. Dalam sehari, seorang peserta bisa membuat dua setel pakaian.

Semua peserta kini punya keterampilan layaknya profesional. Seluruh proses produksi dilakukan secara mandiri dengan penuh keterampilan.

Yuli Novitasari (30) sudah setahun menjadi peserta program Kuwat. Perempuan asal Desa Dawuan itu kini punya banyak keterampi-

lan. Saat ini ia bisa mendesain hingga berkreasi menjahit aneka jenis pakaian.

Semua itu bisa ia lakukan setelah mengikuti program Kuwat.

Selama setahun itu, ia secara aktif mengikuti berbagai pelatihan. Sedangkan setahun yang lalu, Yuli sehari-hari membuka jasa menjahit di rumahnya. Hasilnya pun tidak tentu. Sebab, bisnisnya hanya diketahui dari mulut ke mulut dengan market terbatas.

“Setelah ikut pelatihan, dari yang sebelumnya hanya bisa permak, membuat baju asal-asalan saya jadi bisa mendesain gambar, membuat pola sampai bisa menjahit dengan sangat rapi,” ujar Yuli.

Tidak hanya mendapat

pelatihan, Dalam program tersebut, ia pun mendapat bantuan modal dan pembinaan usaha hingga mandiri.

“Bantuan modal dan pembinaan ini membuat saya semakin semangat mengembangkan usaha saya,” kata perempuan yang bercita-cita memiliki butik tersebut.

Selain Yuli, ada sejumlah perempuan lainnya dengan latar belakang serupa. Tapi saat ini mereka penuh semangat dan punya keterampilan tambahan. Mereka kini bisa membuat gamis, kaftan, kerudung, masker, konekt o r, b a nt a l l e h e r h i ng ga bed cover. Beragam produk itu telah dipasarkan dan sudah tersedia di Galeri Kuwat yang resmi diluncurkan pada Kamis (30/9) kemarin.

Galeri yang beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani Cikampek itu, juga akan memajang berbagai produk menarik buatan UMKM binaan Pupuk Kujang lainnya.

Seperti kerajinan unik dari eceng gondok, aneka olahan buah nanas dan beragam produk lainnya.

Yuni Setyaningrum, Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kujang optimistis program Kuwat bisa membantu masyarakat khususnya kalangan perempuan.

Potensi pasar pun terbuka karena lokasi galeri yang sangat strategis.

“Melihat kondisi galeri ini yang sangat strategis, kami yakin galeri ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mitra binaan Pupuk Kujang,” kata Yuni setelah gunting pita peresmian galeri tersebut. (*)

KARAWANG BEKASI General Manager: Hayatullah.

General Manager Divisi Online: Suhlan Pribadi.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Hudri Amin.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama: Mohamad Fauzi. SAg Direktur : Tohiri Alam KomisarisUtama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Iklan Baris: Rp 20.000/baris (min 4 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

SENIN, 4 OKTOBER 2021

HARGA Rp3.000

3

Anggota Dewan Dipanggil KPK? Terkait Dugaan Korupsi Proyek Toilet ’Sultan’ CIKARANG PUSAT - Tindaklanjut laporan LAMI terkait kegiatan pembangunan toilet ‘sultan’ Kabupaten Bekasi yang menelan anggaran Rp 198 juta per unit dan disinyalir adanya dugaan KKN ditindaklanjuti KPK dengan adanya kabar pemanggilan para Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Ketua Umum Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Jonly Nahampun mengatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi beserta beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan proyek WC Sultan.

Jonly Nahampun menjelaskan informasi pemanggilan tersebut dijadwalkan hari Selasa (5/10/2021), sekitar pukul 09.00 Wib di Gedung KPK, Jakarta.

“Para saksi yang dipanggil KPK disinyalir yaitu Wakil

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi yaitu berinisial MN, ADN, HL,’ katanya.

Lanjut Jonly Nahampun, ia menegaskan bahwasanya LAMI tetap mengawal KPK untuk pengusutan dugaan kasus KKN proyek toilet di Kabupaten Bekasi hingga tuntas. Bahkan, pada saat pemeriksaan nanti LAMI akan melakukan aksi demonstrasi yang merupakan salah satu bentuk dukungan kepada KPK agar segera menetapkan tersangka.

“Bukti permulaan terkait kasus tersebut menurut LAMI sudah cukup untuk ditindaklanjuti KPK dan bahkan bisa ditetapkan tersangka,” tandasnya.

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) melakukan aksi demonstrasi damai terkait kegiatan pembangunan toilet Kabupaten Bekasi Rp 198 Juta, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (17/6). Diketahui, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi membangun 488 toi-

let yang dibangun di setiap sekolah pada 2020 dengan anggaran Rp 98 Milyar.

Koordinator Aksi LAMI, Suganda mengatakan pada aksi demonstrasi hari ini LAMI lakukan untuk mendorong atau upaya berperan serta mendukung dan membantu kinerja KPK dan Penegak HukuM berantas segala kasus-kasus Hukum termasuk segala bentuk praktek korupsi, LAMI menyikapi beberapa kasus korupsi salah satunya kasus dugaan adanya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada kegiatan proyek pembangunan toilet di Kabupaten Bekasi dengan anggaran fantastis yaitu Rp 98 Milyar pada tahun 2020.

“Pada kegiatan tersebut LAMI mensinyalir adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu besaran nilai untuk pembangunan toilet tersebut dengan nilai Pagu kegiatan Rp 198,5 Juta untuk 1 toilet, dengan jumlah pembangunan sebanyak 488 toilet se-Kabupaten Bekasi dengan total anggaran Rp 98 Milyar,” kata Suganda kepada wartawan, Rabu (16/6).

Terang dia, saat ini Komi-

si Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemer i k s aa n t e rha d ap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. “LAMI meminta KPK untuk segera dapat menetapkan tersangka dan dapat diumumkan kepada publik,” tuturnya.

LAMI berharap KPK tetap melakukan

tugasnya dengan profesi serta tidak tebak pilih dalam pemeriksaan persoalan toilet ‘sultan’ di Kabupaten Bekasi.. (har)

47 Titik Sungai Segera Dinormalisasi

SOROT

DIMAS/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SEKILAS: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi menggelar layanan isbat nikah gratis bagi 100 pasangan warga Desa Kertarahayu Kecamatan Setu, Jumat (1/10).

Disdukcapil Gulirkan Isbat Nikah Gratis KABUPATEN BEKASI- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi menggelar layanan isbat nikah gratis bagi 100 pasangan warga Desa Kertarahayu Kecamatan Setu, Jumat (1/10).

Silih berganti pasangan suami-istri yang rata-rata sudah berusia ini mendatangi Kantor Desa Kertarahayu. Mereka diambil sumpah oleh Pengadilan Agama.

Turut hadir Kepala Desa Kertarahayu Rudi Catur Pribadi, Kepala Disducapil Hudaya, Kepala DP3A Ani Agustisni dan Camat Setu Joko Dwijatmoko.

“Ini dalan rangka mendukung kegiatan P2WKSS yang tahun ini dilaksanakan di Kertarahayu.

Ternyata di Kertarahayu dan ini banyak yang belum memiliki buku nikah,”kata dia usai meninjau pelaksanaam Isbat.

Ia mengakui mayoritas peserta yang sudah berumur, menurut Adeng hal ini lantaran dahulu kesadaran masyarakat masih minim untuk administrasi.

“Mungkin dulu terkendala biaya, jarak dan kesadaran juga. Ini berdampak kepada kepengurusan dokumen pecatatan sipil. kalau dia tidak punya buku nikah, kalau diaturan lama maka anak yang dicatatkan nama ibunya saja,”kata dia.

Selain keputusan isbat, peserta kata dia juga bakal mendapatkan buku nikah, kartu keluarga, akte kelahiran dan kartu identisas anak “Tidak hari, akan diproses dahulu, nanti kita berkoordinasi dengan kecamatan dan desa,”ucap dia.

KE- METRO CIKARANG

CIKARANG PUSAT - Sebanyak 47 titik sungai di Kabupaten Bekasi akan dinormalisasi Pemkab Bekasi untuk mengantisipasi datangnya banjir musiman pada akhir tahun 2021. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan. ”Ada 47 titik normalisasi yang dilakukan tahun ini dan titik itu tersebar semua di 23 Kecamatan. Program normalisasi ini yang diutamakan pada di titik-titik yang sudah pernah terjadi banjir. Sebab, penyebab terbesar banjir di Kabupaten Bekasi karena meluapnya sungai akibat pendangkalan sungai maupun tanggul yang jebol,” katanya.

Menurut dia, dari data sebelumnya, ada 14 kecamatan yang rawan banjir dan yang paling utama d i l a ku k a n n o r ma l i s a s i sungai agar banjirnya bisa berkurang. Berdasarkan hasil pengamatan pihaknya di lokasi banjir, pelaksa-

ISTIMEWA

ANTISIPASI BANJIR: Sebanyak 47 titik sungai di Kabupaten Bekasi akan dinormalisasi Pemkab Bekasi untuk mengantisipasi datangnya banjir musiman pada akhir tahun 2021.

naan normalisasi ini cukup signifikan dan sangat diperlukan untuk mengurangi luapan banjir di wilayahnya. ”Sejauh ini yang kita lihat banjir di permukiman warga karena DAS (daerah aliran sungai) menyempit dan pendangkalan di beberapa sungai di Bekasi,” ucapnya.

Dengan menyempitnya DAS tersebut membuat kesulitan petugas melakukan normalisasi, sehingga nor-

malisasi dilakukan dengan cara manual, yakni menggunakan cangkul.

Proses normalisasi juga terkendala lahan di pinggir kali atau sungai, yang dibuat oleh masyarakat untuk berkebun, kandang ayam, bangunan, dan lainnya. Sehingga, pelaksanaan normalisasi terkendala. ”Diharapkan, masyarakat yang tinggal di pinggir kali, tidak membuat hal-hal yang

dapat mengganggu aliran DAS, agar memudahkan normalisasi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Pemerintah kabupaten Bekasi mencatat 21 dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi masuk wilayah rawan banjir. Warga pun diminta waspada, terlebih hujan deras akan mulai mengguyur wilayahnya dalam rentang waktu ke depan. Apalagi, genangan kerap terjadi saat hujan turun.

Akibat hujan lebat yang turun sejak beberapa waktu lalu mengakibatkan banjir di dua titik yakni Kali Ulu Cikarang Utara dan Kedungwaringin. Kendati tidak sampai mengenangi rumah warga, kondisi ini harus tetap diwaspadai.

Bukan tidak mungkin jika hujan dengan intensitas tinggi membuat banjir besar kembali merendam Kabupaten Bekasi.

Bahkan, banjir besar yang terjadi awal tahun lalu membuat jumlah wilayah rawan bencana di Kabupaten Bekasi meningkat

dari semula 20 kini menjadi 21 kecamatan dari 23 kecamatan dengan titik banjir berjumlah 157 titik. Banjir di wilayah ini tinggi muka air bisa mencapai lebih dari dua meter.

Terparah terjadi di Pebayuran lantaran tanggul di hilir Citarum jebol sehingga merendam ribuan rumah warga. Lebih dari itu, puluhan ribu warga pun terpaksa mengungsi. Sedangkan hanya dua yang tingkat kerawanannya banjirnya rendah yaitu Bojongmangu dan Cibarusah. Kendati tingkat kerawanan banjir rendah, bukan berarti kedua daerah itu bebas bencana.

Bojongmangu merupakan daerah dataran tinggi sehingga rawan terjadi longsor. Sedangkan Cibarusah hampir saban tahun dilanda bencana kekeringan karena sulit menemukan mata air.

Untuk meminimalkan dampak bencana, pihaknya tengah menambah delapan desa tanggap bencana (Destana). (har/mhs)

APBD-P Masih Difokuskan Tangani Pandemi K ABUPATEN BEK ASIPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021, pada Kamis (30/9). Kebijakan anggaran belanja daerah yang semula sebesar Rp 6,698 triliun kini menjadi Rp 6,965 triliun atau bertambah sebesar Rp 267 miliar.

Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan,

sebagian besar anggaran belanja daerah telah dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. “Untuk penambahan anggaran belanja daerah sebagian besar sudah dialokasikan pada penjabaran APBD tahun 2021 yang di antaranya untuk kegiatan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi,” ujar Dani.

Sementara, berdasarkan hasil pembahasan pemerintah dan DPRD, pendapatan daerah Kabupaten Bekasi

pada 2021 yang semula diproyeksikan sebesar Rp 5,774 triliun kini menjadi Rp 5,732 triliun, atau berkurang Rp 42 miliar.

Penyesuaian yang terjadi dalam APBD Kabupaten Bekasi disebabkan penurunan pada target pendapatan asli daerah sebesar Rp 105,72 miliar lebih. “Namun demikian, terdapat penambahan target pendapatan daerah bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp 32,93 miliar lebih dan

penambahan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 30,77 miliar lebih,” kata Dani.

Selain itu, juga terjadi perubahan pembiayaan daerah.

Dalam APBD Perubahan 2021 penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,166 triliun, kini bertambah sebesar Rp 309,6 miliar. Pembiayaan itu bersumber dari SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Perda P2APBD tahun 2020. (bbs/mhs)

Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan

Kapolres Pastikan Aman Tanpa Suporter

Istimewa

LIGA 1: Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan memastikan, gelaran Liga 1 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang sejauh ini berlangsung aman tanpa ada suporter yang berusaha masuk.

K A B U PAT E N B E K ASI- Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan memastikan, gelaran Liga 1 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang sejauh ini berlangsung aman tanpa ada suporter yang berusaha masuk. Hendra mengatakan, evaluasi pengamanan pertandingan Liga 1 musim 2021/2022 di Stadion Wibawa Mukti Cikarang paling bagus.

“Evaluasi panitia pengamanan kita paling bagus, sampai pertandingan terakhir kemarin tidak ada suporter yang cobacoba masuk,” kata Hendra.

Hendra menambahkan, personel gabungan TNI-Polri dan dari unsur Pemerintah Kabu-

paten Bekasi selalu disiagakan di tiap pertandingan.

Dari personel Polri saja, jumlahnya mencapai 400 personel. Mereka dibagi dalam tiga ring pengamanan. Ring pertama berada di dalam stadion, ring kedua di area pintu masuk stadion dan ring tiga berada di ruas jalan yang mengarah ke stadion.

“Ada ring penyekatan, kita juga ada pengaman anggota yang patroli di sekitar kawasa stadion selama pertandingan berjalan,” ucapnya.

Dia tidak menapik ada sejumlah suporter yang memang datang ke stadion, tetapi jumlah tidak banyak hanya sekedar melihat-lihat

bus pemain saat masuk dan keluar.

“Memang yang namanya suporter bola, mereka ada yang menunggu dekat stadion tiga sampai lima motor, tetapi tidak sampai coba-coba masuk,” tegasnya.

Menurut dia, suporter bola khususnya di Kabupaten Bekasi sudah cukup tertib. Mereka mengetahui situasi pertandingan sepak bola Liga 1 yang terpaksadigelartanpapenonton karena pandemi Covid-19.

“Menurut saya di Kabupaten Bekasi sudah cukup tertib, suporter bola mengetahui situasi saat ini pertandingan belum diperoleh ada penonton,” tegasnya. (bbs/mhs)

METRO CIKARANG

SENIN, 4 OKTOBER 2021

KARAWANG BEKASI

4

Normalisasi Kali Kembang Ditarget Rampung Sebulan ke Depan SETU- Kepala Desa Cijengkol A Saefulloh meninjau pelaksanaan normalisasi Kali Kembang di Kampung Lubang Buaya, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu Jumat (1/10). Normalisasi dilakukan sebagai upaya pengendalian banjir.

“Kami langsung bekerja dari hari Selasa.

Kami desa mengadakan normalisasi atas dukungan dari developer yang ada. Ini untuk kepentingan masyarakat Setu,”kata Saefulloh usai meninjau normalisasi.

Kali Kembang dikatakan dia melintasi perumahan-perumahan besar di Setu. Ia mencontohkan perumahan seperti Mustika Grande, Grand Residence, BTR, Palem dan perumahan lainnya. “Kami panggil semua developer yang melintasi Kali Kembang. Ini kita kerjasama dengan swasta, Ini

murni inisiatif saya sendiri,”kata dia.

Normalisasi ini bakal dilakukan hingga perbatasan Desa Lambang Jaya dengan panjang 1,4 kilometer. Saefulloh mengatakan kedalaman ditambah sekitar satu meter dan lebar delapan meter.

“Kami bahkan juga bakal bekerjasama dengan Lambang Jaya. Karena disana juga ada penyempitan lagi.Sehingga dijembatan jemprak itu tahun musim banjir kemarin itu, ketinggian itu 70 centi, itu kan alirasi daras,” kata dia.

Ia menargetkan normalisasi dapat rampung dalam satu bulan kedepan,”Target bulan depan rampung sebelum musim penghujan. Harapan supaya besok dapat mengendalikan banjir, tidak ada keluhan dari warga lagi,” harap dia.(dim/mhs)

ISTIMEWA

ANTISIPASI BANJIR: Kepala Desa Cijengkol A Saefulloh meninjau pelaksanaan normalisasi Kali Kembang di Kampung Lubang Buaya, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu Jumat (1/10). Normalisasi dilakukan sebagai upaya pengendalian banjir.

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Disdukcapil Gulirkan .. dari halaman Cikarang Ekspres

mengikuti program ini.

“Antusias sangat tinggi, bahkan banyak yang yang i n g i n b e l u m b i s a d a ftar karena kouta sudah penuh,”kata dia.

Pantauan awak media, terdapat photo booth, usai

proses pendaftaraan peserta dikatakan Hudaya menggandeng pihak desa. Sekretaris Desa Kertarahayu, Empad mengatakan antusiasme warga sangat tinggi

mengikuti proses isbat nikah dapat berfoto ria.

Semua pasangan tampak berbahagia,”Kami ingin mengasih kegembiraan terhadap warga, ada petasan juga tadi,”kata dia. (bbs/ mhs)

AL-MUJAMIL/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOROT: Kasus gugatan Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Bekasi kembali terjadi. Salah satunya di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Seorang warga menggugat TKD seluas kurang lebih 7.700 meter.

TKD Jayasampurna Digugat Warga, Kades: Silahkan Saja SERANG BARU - Kasus gugatan Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Bekasi kembali terjadi. Salah satunya di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Seorang warga menggugat TKD seluas kurang lebih 7.700 meter.

Menanggapi hal tersebut, Kepada Desa Jayasampurna, Muksin mengatakan, jika ada warga yang mau menggugat TKD dipersilahkan, tapi jangan mengganggu kinerja kepemerintahan yang ada sekarang. " Itu tanah MD, TKD pak, ada semua suratnya. Yang dia sekarang lagi menggugat suratnya bukan itu.

Surat MD mah ini ada, beda sama punya dia (penggugat, red). Kalau dari MD sekitar 7.000 sekian pak, dipakai sekolahan 3.500 an di girik nya ada, di TKD nya ada. Termasuk yang punya sekolahan itu hak guna pakai pak, cuman udah sertivikat doang, ada tertera semua di surat sertifikatnya tertera semua. Jadi yang menggugat ini tanah dia ngakunya Saan Arisan dan letaknya jauh di sonoh jauh dari tanah desa ” Ungkap Muksin saat dikonfirmasi Cikarang Ekspres

melalui telepon, Kamis (30/9), kemarin. " Kalau dia katanya mau menggugat silahkan aja ke atas (Pemda,red). Silahkan kalau memang dia punya surat bener mah. Karena kita di desa sudah punya surat yang sah, bahkan DPMD juga udah tahu kalau surat dia (penggugat,red) beda dengan yang di kita (Desa)," tambah Muksin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Cikarang

Ekspres, warga penggugat meminta bantuan oknum ormas untuk memenangkan gugatannya. Selain itu, tersiar kabar ada dugaan jika TKD Jayasampurna tersebut sudah dimenangkan oleh penggugat, pembelinya sudah ada.

Sementara itu, Camat Serang Baru, Mirtono Suherianto mengatakan, menurut pandangan dan menurut keterangan masyarakat yang ada, TKD Jayasam-

purna ini bekas kantor desa yang lama. " Karena sudah hampir lima, atau enam periode itu adalah kantor desa. Kantor desa itu otomatis tanah tata kota. Silsilahnya yang tahu semua ada di desa. Kalau menurut desa itu adalah tanah tata kota, ya itu tanah kota," terang Mirtono.

Menurutnya, mungkin saja si penggugat ini punya bukti silahkan saja diajukan ke Pengadilan Negeri (PN). " Itu tanah masyarakat masih di gunakan masyarakat, jangan di ganggu gugat dulu selama belum ada keputusan yang inkrah oleh pengadilan maupun yang berwenang. Karan selama ini, itu adalah kewenangan ada di desa sebagai TKD," jelasnya.

Dengan tegas dia mengatakan, jika ada yang menyerobot tanah negara bahkan sampai menancapkan patok, maka itu sudah melanggar hukum. " Kalau saya di dalam pemerintahan tidak terlalu mengetahui masalah hukumnya, tapi kalau TKD itu di serobot, adalah penyerobotan tanah dan itu ada pidananya apabila itu betul tanah negara," tandasnya. (mil)

ADVERTORIAL

Bidik 76 Ribu Pekerja Terima Program BSU Pj Bupati Dani : Bantu Pekerja dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi CIKARANG PUSAT - Sedikitnya 76.000 pekerja di Kabupaten Bekasi ditargetkan bakal menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Tenaga Kerja RI. Hal itu diungkapkan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Komplek Pemda Cikarang Pusat, Kamis (30/9).

Menurut dia, penyaluran terhadap BSU bagi pekerja di Kabupaten Bekasi sudah

tepat sasaran. “Jadi hanya saja untuk aspirasi saya minta kedepannya agar terus ditingkatkan,” ujarnya.

Apalagi dari data yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini jumlah pekerja penerima BSU sebanyak 128.525 pekerja.

“Semoga melalui penyaluran bantuan ini dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan selama pandemi ini, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menuturkan pihaknya sengaja turun untuk menyerap aspirasi dan melihat kondisi di Kabupaten Bekasi, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami ingin memastikan program bantuan pemerintah bagi para pekerja di

Istimewa

SOROT: Sedikitnya 76.000 pekerja di Kabupaten Bekasi ditargetkan bakal menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Tenaga Kerja RI.

masa pandemi Covid-19 ini disalurkan tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya bagi pekerja yang terdampak Covid-19,” ucapnya Untuk diketahui, program

BSU ini merupakan bantuan nilai tambah sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, selain mendapat perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kematian (JKM) Besaran bantuan yang dimaksud adalah sebesar Rp

500.000/orang/bulan, selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus, dengan skema penyaluran melalui Himpunan bank milik Negara atau Himbara seperti yang ditetapkan

pemerintah.

Sebagai syarat yakni antara lain Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, pekerja pener ima upah, serta peserta aktif dan memiliki upah maksimal Rp3,5 juta sebulan.

Bagi pekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan upah menjadi maksimal sebesar UMP atau UMK tersebut, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan dan tercatat oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan secara simbolis program BSU kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi Covid-19 untuk PT Hanes Supply Chain Indonesia, dan penyerahan santunan JKK. (adv/yud/mhs)

Mulai Kaji Pembukaan Wisata Industri PEMKAB Bekasi mengkaji pembukaan kegiatan wisata industri yang akan diperuntukkan bagi masyarakat maupun sekolah-sekolah.

Langkah itu diambil guna pemulihan ekonomi lantaran Pemkab Bekasi telah berhasil menekan angka kasus Covid-19 hingga di level 3.

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menuturkan konsep mengenai wisata industri yang akan dijalankan oleh Pokdarwis ini sebelumnya sempat tertunda, dikarenakan pandemi Covid-19.

“Sekarang alhamdulillah pandemi sudah mulai terkendali, jadi kita akan menyiapkan diri supaya salah satu aspek pemulihan ekonomi melalui pengembangan sektor industri ini bisa berjalan,” ucap dia.

Dani menegaskan pihaknya akan mengedepankan peran masyarakat yang tergabung di Pokdarwis.

“Tantangannya, Pokdarwis harus bisa membuat konsepnya keseluruhan. Nanti pemda akan melihat, Pok-

darwis mana yang sudah siap, itulah yang akan kita pilih,” ucapnya.

Sementara itu, Budiyanto, Ketua Pokdarwis yang juga Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi yang dalam rapat tersebut memaparkan, program pariwisata industri sebagai bentuk pusat destinasi wisata lokal, yang berpotensi dalam hal intelektual dan menumbuhkan ekonomi untuk menyejahterakan bangsa.

“Saya pikir program ini bagi pelajar maupun masyarakat, bisa dijadikan pusat destinasi yang menimbulkan intelektual dan ekonomi untuk menyejahterakan bangsa, serta bisa meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.” Pungkasnya.

Terakhir ia menuturkan, konsep pariwisata industri ini akan diperuntukkan untuk masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa. Dan akan disediakan pula _tour guide_, pemilihan paket-paket perjalanan dan biaya wisata perpaketnya. (adv/yud/mhs)

ISTIMEWA

METRO BISNIS

SENIN, 4 OKTOBER 2021

KARAWANG BEKASI

ADVERTORIAL

5

Ketua Dewan Pembina APSSI, Asep Aang Rahmatullah Apresiasi Festival Gala Prima U-13 Karawang

Berharap Jadi Wadah Lahirnya Pesepakbola Berkualitas

BERI DUKUNGAN: Ketua Dewan Pembina APSSI Karawang, Asep Aang Rahmatullah (depan, kanan) saat memberikan support dalam Festival Gala Prima U-13 Karawang 2021.

Kasi Olahraga, Heri Suryana (tengah) saat menyerahkan hadiah juara 1 Festival Gala Prima U-13.

Juara 2 Festival Gala Prima U-13, Tunas Pupuk Kujang.

KARAWANG - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pelatih Sepakbola Seluruh Indonesia (APSSI) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengapresiasi terselenggaranya Festival Gala Prima U-13 Kabupaten Karawang 2021. Kompetisi sepakbola yang berlangsung 2-3 Oktober tersebut diharapkan menjadi wadah lahirnya pesepakbola Karawang yang berkualitas.

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi adanya Festival Gala Prima U-13. Kompetisi ini tentunya sangat bagus karena menjadi salah satu wadah bagi para pemain usia muda di Karawang untuk mengasah kemampuan mereka di kompetisi. Semoga dengan rutin digelarnya Festival Gala Prima, akan melahirkan pesepakbola berkualitas yang membanggakan Karawang,” ujar Asep Aang, Sabtu (2/9).

Selain itu, kata Asep Aang, Festival Gala Prima tak hanya positif bagi perkembangan pemain, tapi bermanfaat untuk para pelatih yang ada di Karawang. Pasalnya, program tahunan Bidang Pemuda dan Olahraga, Disdikpora Karawang ini menjadi wadah bagi para pelatih untuk mengevaluasi hasil latihan yang rutin dijalankan di masing-masing klub atau SSB yang dibina.

“Tolak ukur hasil pembinaan yang dilakukan pelatih terlihat

dalam kompetisi. Kami berharap di Karawang ke depannya akan banyak kompetisi reguler yang bisa dimanfaatkan para pelatih untuk bisa meningkatkan kualitas pembinaan yang dilakukan. Sehingga harapan untuk bisa melahirkan para pemain berkualitas bisa terwujud,” ucapnya.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Jaeni, melalui Kasi Olahraga, Heri Suryana menyebutkan, Festival Gala Prima U-13 diikuti sebanyak 24 tim. Di akhir kompetisi yang digelar di Lapangan Alun-Alun Karawang dan Telaga Mas Majalaya, Kancil Mas keluar sebagai juara 1, diikuti Tunas Pupuk Kujang juara 2, serta Pandawa BRSA dan Cibalongsari Putra menjadi juara 3 bersama.

“Tim juara satu, dua dan tiga bersama mendapatkan trofi, uang pembinaan dan sertifikat,” jelas Heri.

Heri menambahkan, Festival Gala Prima U-13 ini diselenggarakan berkolaborasi dengan Askab PSSI Karawang dan APSSI Karawang.

“Tim peserta Gala Prima tahun ini seluruhnya merupakan anggota Askab PSSI Karawang.

Dari kompetisi ini dilakukan juga pencarian bakat yang melibatkan APSSI Karawang. Pencarian bakat dilakukan sebagai persiapan Karawang mengikuti kompetisi U-13 tingkat Jawa Barat,” katanya. (ayi/adv)

Juara 3 Festival Gala Prima U-13, Pandawa BRSA.

Kabid Pemuda dan Olahraga, Jaeni

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN

NAMA Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari

NOMOR TELEPON 0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110

NAMA

NOMOR TELEPON

Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

NAMA APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

HILANG SHM NO 04140/SUKARAGA M , L U A S TA N A H 6 0 M ² A / N K O M A R I YA H D / A K AV J 2 3 - 9 DS.SUKARAGAM, KEC.SERANG BARU - BEKASI HILANG SHM NO. 63 A/N AMARIAH L U A S TA N A H 12.220 M2 L E TA K D E S A PA H L AWA N S E T I A KEC. TARUMAJAYA-BEKASI

KAB.BEKASI HILANG SHM NO 00504 LUAS TA N A H 4.710 M ² A / N H A J I K A N DI BIN HAJI HERIN LOKASI DS.HEGARMUKTI KEC.LEMAH ABANG KAB.BEKASI HILANG SHGB NO 7799 LUAS TANA H 135 M² A/N S R I S U S I L O WAT I L O K A S I D S . M A N G U N J AYA K E C .

TAMBUN KAB.BEKASI

HILANG SHM NO. 49 A/N SULASTRI L U A S TA N A H 12.560 M2 L E TA K D E S A PA H L AWA N S E T I A KEC. TARUMAJAYA - BEKASI

HILANG SHM NO 01682 LUAS TANAH 1365 M² A/N SAMSURI BIN BUHARI LOKASI DS.KARANG BAHAGIA RT 02/04 KEC.CIKARANG KAB.BEKASI

HILANG SHM NO. 56 A/N TABRANIH LUAS TANAH 9165 M2 L E TA K D E S A PA H L AWA N S E T I A KEC. TARUMAJAYA KAB BEKASI

HILANG BPKB MOBIL SUZUKI TH 2015 HTM METALIK NOPOL B 1196 FRN NOKA:MHYHMP31SFJ203460 NOSIN:K10BT1032442 A/N PENDI

HILANG SHM NO 01722 LUAS TA N A H 1535 M ² A / N I D E N G BIN H.SAITAM LOKASI DS.CILANGKARA KEC.SERANG

HILANG SERTIFIKAT TNH HM NO. 1248 NO 5159 THN 1985 A/N TUKIMIN KEC. TAMBUN SELATAN L 1140 M² TELAH HILANG 1 BH STNK, KTP, SIM A, SIM C, ASKES, NPWP D A N B P K B S P D M O TO R H O N D A S U P R A X 1 2 5 W A R N A H I TA M NOPOL B 6238 KII AN PARSAORAN HUTAGALUNG. BAGI YG MENEMU-

KAN HARAP MENGHUBUNGI HP 081317776503 TKS N O P O L : B 1 9 0 5 S J F. N A M A : M E N TA R I R A I S A S A L E H. N O K A: MHYJTE54VCJ10258D. NOSIN: J20A1D219069 TELAH KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 0793 A.N ENJANG DAN ISAH SETIASIH ALAMAT KP. PAPAREAN PASIR DESA PASIRTANJUNG KEC. CIKARANG PUSAT KAB. BEKASI HILANG BPKB MOBIL HONDA HR-V TH 2016 PUTIH NOPOL B 893 RNP NOKA:MHRRU185OGJ4OO141 N O S I N : L 15 Z 61 O 2968 O A / N A I N I

NOMOR TELEPON 0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

KEHILANGAN

RUMAH SAKIT

PT. PLN PERSERO

NURFADILAH TELAH KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 0793 A.N ENJANG DAN ISAH SETIASIH ALAMAT KP. PAPAREAN PASIR DESA PASIRTANJUNG KEC. CIKARANG PUSAT KAB. BEKASI TELAH HILANG STNK MOBIL NOPOL T 9267 DL NO RANGKA : MHCNKR71LEJO61866 NO MESIN : BO61866 AN : PT TRANS KEZIA PERDANA TELAH HILANG STNK MOBIL NOPOL T 9501 DE NO RANGKA : M J E C1J G43H5156302 N O M E S I N : W04DTRR47349 AN : PT TRANS KEZIA PERDANA

0267-402117

TELAH HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 00354, LUAS 900M2, DESA CIKEDOKAN, KEC CIKARANG BARAT DAHULU KEC SETU. SERTIFIKAT TERSEBUT DIKETAHUI HILANG DI BEKASI. BEKASI, 24 AGUSTUS 2021 KUASA HUKUM PEMOHON A.PRAMONO AJI, S.H. & OBY DINATA, S.H., M.H.

SERTIFIKAT HBG PERUMAHAN Regensi 1 blok B4 no.07 RT.004/ RW.003 kelurahan Wanasari kecamatan Cibitung kabupaten Bekasi. Nama Lucia Rusmi, Alamat: Kav B04-7, Wanasari, kecamatan Cibitung. Luas tanah:60 M2, No yang dihubungi: 08994433678. Sertifikat: hak guna bangunan 10050701-302835 kelurahan Wanasari.

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

KEHILANGAN Telah kehilangan Sertifikat Tanah : Surat Ukur Nomor 225/2013, NIB : 10.05.06.04.03451, Nomor Sertifikat : 10. 05.06.04.3.01460, Blok L 8-15, Luas 133 M2.­ ­Hilangnya sertifikat sekitar bulan Juni 2021 di sekitar Kantor ­Operasional Proyek Metland Tambun. Sertifikat terebut tidak dijaminkan kepihak manapun.

General Manager PT. Metropolitan Permata Development KARTIKA RAHMAWATI

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

SENIN, 4 OKTOBER 2021

HARGA Rp3.000

6

SOROT

ISTIMEWA

PENAHANAN : Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 19 Kota Bekasi Urip Kusnadji (baju oranye) dibawa Kejari Bekasi ke Lapas Bulakapal atas dugaan korupsi pembangunan USB.

Diduga Korupsi USB, Kepsek SMAN 19 Jadi Tersangka KOTA BEKASI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi menjebloskan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 19 Kota Bekasi Urip Kusnadji dijebloskan ke tahanan.

Karena melakukan diduga korupsi pembangunan unit sekolah baru (USB) dengan pagu anggaran sebesar Rp3,8 miliar.

"Urip kini berstatus tersangka dan langsung ditahan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Bulak Kapal di Bekasi Timur. Kami lakukan penahanan 20 hari ke depan. Tersangka kami lakukan penahanan pada Jumat (1/10) petang," ujar Kasie Intelijen Kejari Bekasi Yadi Cahyadi mengatakan, Minggu (3/10).

Yadi mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan Tipikor dalam pembangunan USB SMAN 19. Dengan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2019. Dan menetapan Urip sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan.

Merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan atas dugaan Tipikor dalam pembangunan USB SMAN 19 dengan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2019.

"Tersangka tidak berpedoman kepada petunjuk teknis pembangunan USB SMAN 19. Dengan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2019," ungkap Yadi.

Lanjut Yadi, dalam pembangunan USB tersebut, tersangka Urip bertindak selaku ketua pelaksana pembangunan. Akibat perbuatannya negara dirugikan sebesar Rp670 juta.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. (bbs/rie)

ISTIMEWA

INFRASTRUKTUR : Pemerintah Kota Bekasi mengkonfirmasi adanya kelanjutan pengerjaan proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Tol Becakayu) di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi dan akan mengakibatkan dampak terhadap arus lalu lintas diwilayah tersebut.

Siap-siap Timbulkan Kemacetan Pemkot Lanjutkan Pengerjaan Tol Becakayu KOTA BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan melanjutkan pengerjaan proyek Tol BekasiCawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan Ahmad Yani. Imbau warga Kota Bekasi untuk diminta mengantisipasi dampak terhadap arus lalu lintas di

wilayah tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dadang Ginanjar mengatakan, bahwa proyek Tol Becakayu akan dilanjut.

Dan akan dampak terhadap arus lalu lintas di wilayah tersebut.

"Kelanjutan proyek Tol Becakayu ini tentu berdampak terhadap ar us lalu lintas di area pekerjaan. Saya meminta warga agar bisa mengantisipasi kemacetan dan mengikuti arahan petugas," kata

Dadang, kemarin (2/10).

Lanjut Dadang, pihaknya telah memerintahkan jajarannya untuk bersiaga penuh di area terdampak kelanjutan proyek tersebut. Untuk mengantisipasi dan mengatur lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan.

Me nu r u t D a d a n g , p i haknya mengimbau kepada pengendara yang hendak melintasi Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi diminta untuk mencari jalur alternatif. Selama

masa pengerjaan Tol Becakayu berlangsung agar terhindar dari kemacetan lalu lintas.

Dadang mengatakan kelanjutan pekerjaan Tol Becakayu di Kota Bekasi sesuai surat permohonan pelaksana proyek yakni PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) Nomor 876/Dir-KKDM/IX/2021 tertanggal 20 September 2021 yang ditujukan kepada Wali Kota Bekasi.

Untuk itu diharapkan bagi

pengendara yang melintas Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi dapat mengikuti arahan petugas di lapangan untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi.

Sebelumnya, pekerjaan erection gilder tahap 1 jembatan bentang panjang SBArch sudah rampung dikerjakan pada Desember 2020 lalu dengan dan kelanjutan tahap dua dan tiga sesuai jadwal hingga 3 November 2021. (bbs/rie)

ADVERTORIAL

DPRD Berharap Pemkot Bekasi Teliti Menggunakan Anggaran BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi sepakati dan tandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2021 dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di Gedung Rapat DPRD, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis (30/9).

Hasil rapat disepakati pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 5,6 Triliun dan belanja daerah diangka yang lebih tinggi Rp. 6,4 Triliun. Sedangkan untuk pembiayaan daerah tidak ada perubahan sebesar Rp. 763 Miliar.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro mengungkapkan, bahwa anggaran pembiayaan daerah tidak ada perubahan. Akan tetapi ada kendala yang dialami yakni berkurangnya transfer daerah dari provinsi Jawa Barat (Jabar) sebanyak Rp. 24 Miliar.

Padahal sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan dievaluasi.

Dalam APBD-P pun terdapat penambahan pengadaan lahan di Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta anggaran untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA).

"Disperkimtan Rp. 17 Miliar dan DBMSDA jauh lebih besar Rp. 57 Miliar. Mengingat banjir mengakibatkan kerusakan drainase jalan dan jalan pemukiman, karena itu kita ada fokus penambahan anggaran," beber Ketua DPRD Kota Bekasi.

Terlihat rapat paripurna

SUYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

RAPAT PARIPURNA : Hasil rapat disepakati pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 5,6 Triliun dan belanja daerah diangka yang lebih tinggi Rp. 6,4 Triliun. Sedangkan untuk pembiayaan daerah tidak ada perubahan sebesar Rp. 763 Miliar.

dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, staf ahli, Asisten Daerah, Inspektur Kota Bekasi dan seluruh kepala dinas di lingkungan Pemkot Bekasi.

Dikarenakan gelaran rapat paripurna masih dilaksanakan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga paripurna digelar semi virtual. Beberapa anggota DPRD, kepala OPD,

eselon tiga dan lurah hadir secara virtual.

Berbicara Covid-19 pastinya berhuhungan dengan kesehatan (Nakes). Chairoman mengatakan, nakes dan relawan Rumah Sakit Umum Daerah di pastikan tidak ada pengurangan. Hanya mereview 379 kegiatan yang sudah di SK-kan Wali Kota tapi belum terserap.

"Saya minta Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah, red) untuk dipantau

langsung Wali Kota, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada layanan pendidikan hal ini. Sebab indeks manusia di Kota Bekasi menurun," kata Chairoman.

Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi, Puspa Yani berharap Wali Kota Bekasi dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam nota kesepakatan.

Berbicara anggaran untuk biaya tak terduga (BTT) Covid-19 telah disepakati Rp 412 Miliar. Tentunya angka terbesut mengalami kenaikan sebesar 240 persen dari anggaran semula diangka Rp 175 Miliar.

Disisi itu, Anggota Banggar lainnya, Bambang Purwanto mengakui bahwa dana BTT

2021 yang khusus untuk penanganan Covid-19 di Kota Bekasi termasuk alokasi anggaran yang cukup besar, tercatat sekitar 7,5 persen dari APBD 2021.

Menyikapi hal tersebut, Bambang meminta agar alokasi BTT kedepannya dapat maksimal dan tepat sasaran. Nominal anggaran BTT termasuk pula untuk pembayaran insentif nakes dan relawan," tuturnya.

Oleh karena itu, Banggar pun mendorong Pemkot Bekasi agar dapat menggunakannya secara hati-hati dan teliti.

“Ya, harus hati-hati. Jika dirasa perlu diaudit, maka kami akan melakukan audit terkait dengan penggunaan dana tersebut,” pungkasnya. (adv/ yud)

SENIN, 4 OKTOBER 2021

PENDIDIKAN & OLAHRAGA PENAWARAN UNIT

KARAWANG BEKASI

7

PENAWARAN UNIT

TOYOTA INNOVA BENSIN G 2.0 MT

2005 T1259KL

TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT

2012 T1835AF

NISSAN GRAND LIVINA XV 1.5 AT

2013 T1766DP

DAIHATSU-AYLA-X 1.0 MT

2017 T1201TY

TOYOTA-CALYA-G 1.2 MT

2017 T1203FN

HONDA ALL NEW CRV 4X2 2.0 AT

2008 B1704OB

HONDA-BRIO-SATYA S 1.2 MT

2016 T1344FD

TOYOTA FORTUNER BENSIN V 4X4 2.7 AT

2005 B1617KLS

TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT

2010 B1782TKS SUZUKI APV ARENA SGX 1.5 MT

2008 T1126LL

TOYOTA-GRAND NEW AVANZA-E 1.3 MT

2016 B1181UID HONDA-BEAT-SPORTY CBS ISS

2018 T6567PU

HONDA NEW CITY VTEC 1.5 MT

2006 B1123CDY HONDA-CB-150 R STREETFIRE

2014 T2885MG

MITSUBISHI COLT T 120 SS 1.5 FLAT DECK PU 2012 T8907DH

HONDA-VARIO-LBP

2015 T2832YG

HONDA-BRIO-SATYA E 1.2 MT

2015 T1250EK

HONDA-REVO FIT-CAKRAM

2012 T4432KL

HONDA-BEAT-FI CW

2014 T2864MB

HONDA-SCOOPY-FI

2016 T3517YP

YAMAHA-YZF-R15

2015 T6347MW HONDA-VARIO-125ESPCBS

2016 T6841NP

YAMAHA-FINO-LPB

2017 T4044PK

HONDA-BRIO-SATYA S 1.2 MT

2014 T1318AN

HONDA-BEAT-STREET ESP

2017 T3182PD

TOYOTA ALL NEW VIOS G 1.5 MT

2007 T1367BB

YAMAHA-NEWVIXION-STD

2018 T3133PT

NISSAN GRAND LIVINA-XV ULTIMATE 1.5 AT

2010 B1024BKF

KAWASAKI-ESTRELLA-250 CC

2014 T2889SL

DAIHATSU XENIA LI DELUXE PLUS VVTI 1.0 MT 2008 T1081AO

YAMAHA-MIO-M3 125 CW

2015 T5340MS

HONDA-BRIO-SATYA E 1.2 MT

2015 T1253EO

HONDA-BEAT-LBP

2012 T6549VZ

TOYOTA-CALYA-G 1.2 AT

2016 T1344AV

HONDA-BEAT-SPORTY

2018 B6090ZOB HONDA-BEAT-POP

2015 T3230CM

HONDA-BEAT-FI CBS

2016 T2040NM YAMAHA-MIO-LBP

2012 T4198CZ

YAMAHA-MIO MATIC-J SPOKE

2013 T2064LD

YAMAHA-MIO-M3 125 CW

2016 T6838CP

HONDA-VARIO-150ESPEXCLUSIVE

2017 T6313CU

MTR PIAGGIO-LIBERTY-100S

2012 T6575BT

YAMAHA-MIO-LBP

2017 T5074PL

SUZUKI.SATRIA.FU150(CAKRAM)

2013 T6546BU

YAMAHA-MIO MATIC-J CW

2014 T6096MG YAMAHA.VEGA.ZRCAKRAM

2012 T5357VW

YAMAHA.BYSON-CW

2013 T2855LI

2013 T4750WC

YAMAHA-MIO-LBP

2016 T5771NM YAMAHA-NEWVIXION-STD

2015 T6627NG

HONDA-REVO-LBP

2015 B3152KUB YAMAHA-NEWSOUL-GT

2016 T6598NT

ISTIMEWA

MOU: Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Karawang menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Tridharma Perguruan Tinggi.

Kembangkan Tridharma Perguruan Tinggi 13 Pimpinan Perguruan Tinggi di Karawang Lakukan MoU KARAWANG - Sebanyak tiga belas pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Karawang yang diwakili Rektor, Direktur, dan Ketua menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam acara penandatanganan yang dilaksanakan di Gedung Opon Sopandji Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Kamis (30/9), kesepakatan di-

lakukan dalam rangka mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Nota kesepahaman dimaksudkan agar tercipta kerja sama berlandaskan prinsip kemitraan, pengembangan karakter bangsa dalam kerangka pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Tindak lanjut dari kesepakatan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri. Nota kesepahaman berlaku selama lima tahun semenjak perjanjian ditandatangani.

“Penandatangan MoU 13 Perguruan Tinggi di Karawang menjadi harapan baik bagi Unsika. Semoga tercapai kesetaraan

CONTACT PERSON: - 0821 1258 7177 - 0857 8290 3338

dalam pencapaian dan skor pertumbuhan,” ujar Rektor Unsika, Prof Dr Sri Mulyani Ak ACPA CA. Untuk diketahui, ke-13 Perguruan Tinggi yang ikut andil dalam kesepakatan yaitu Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Buana Perjuangan, Universitas Bina Sarana Informatika, Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri, Sekolah Tinggi Teknik Karawang.

Kemudian, STIT Rakeyan Santang Karawang, STAI Asshiddiqiyah Karawang, STIKES Horizon, STMIK Horizon, STMIK Pamitran, STIE Budi Pertiwi Karawang, STMIK Rosma, serta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. (rls)

HUB : PT BFI FINANCE (0267)400870/082213779559

YAMAHA-NEWSOUL-GT

HUB : PT BFI FINANCE (0267)400870/082213779559

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

SENIN, 4 OKTOBER 2021

ISTIMEWA

DIMINTA REVISI: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta diminta revisi. Terkait Surat Edaran (SE) Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tidak berubah.

DPMD Diminta Revisi DPT Pilkades PURWAKARTA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta diminta revisi. Terkait Surat Edaran (SE) Nomor 140/Kep.429DPMD/2021 yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tidak berubah.

“Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Purwa-

karta bakal melaporkan permasalahan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Jika tidak ada revisi DPT,” kata Ketua LBH GP Ansor Cabang Purwakarta M Idris Wikarso.

Ia menyebut, SE Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 tidak direvisi, disinyalir mencederai nilai-nilai demokrasi dan melanggar

konstitusi. Sebab, dengan ditundanya Pilkades selama 2 bulan ada kemungkinan daftar pemilih bertambah dari kalangan pemilih pemula, pensiun TNI/Polri, perpindahan penduduk serta lainnya.

“Jika DPMD Purwakarta tidak merevisi SE Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021, kita dari LBH Ansor Purwakarta bakal mengirim-

kan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk mencabut/ merevisi aturan tersebut.

Bahkan akan mengadukan permasalahan Pilkades Purwakarta ini ke Komnas HAM,” ujar M Idris.

Idris menambahkan, pihaknya pun meminta pemerintah daerah memperhatikan honor panitia pilkades pada penundaan ini. Karena dalam SE terse-

but disebutkan tidak ada penambahan anggaran Pilkades.

“Hal ini berakibat tidak ada penambahan honor bagi penyelenggara Pilkades pada masa penundaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, surat edaran yang bertanggal pada Selasa, 5 Juli 2021 dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait

ISTIMEWA

RAPAT PARIPURNA : Wakil Ketua DPRD Kab. Karawang, Suryana, SH dan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadia pimpin rapat Paripurna agenda persetujuan dan penetapan, perubahan SK tentang program pembentukan peraturan daerah dan pengumuman perubahan komposisi alat kelengkapan.

DPRD Setuju dan Penetapan 3 Raperda

lagu Indonesia Raya, Laporan Pansuspansus DPRD, Laporan Badan Anggaran, Pandangan akhir Fraksi-fraksi yang diserahkan secara simbolis, pembacaan perubahan SK DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Karawang, pembacaan rancangan keputusan, Penandata-

“Hingga saat ini pemungutan suara Pilkades serentak di 170 Desa akan dilakukan sesuai jadwal. Artinya, tidak akan ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara,” ucap Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta, Jaya Pranolo, saat dihubungi melalui telepon selulernya, pada Rabu (28/7). (san/rie)

Terjaring GaGe, Puluhan Kendaraan Diputar Balik

ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN KARAWANG

DPRD Kabupaten Karawang melaksanakan rapat Paripurna dengan agenda persetujuan dan penetapan, perubahan SK tentang program pembentukan peraturan daerah dan pengumuman perubahan komposisi alat kelengkapan.

1 Persetujuan dan penetapan : a. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. b. Raperda tentang Pengendalian Pengawasan dan Pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol. c. Raperda tentang Perubahan APBD TA 2021 2. Per ubahan SK DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah DPRD Kab. Karawang 3. Pengumuman perubahan komposisi alat kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Karawang dari Fraksi Demokrat dan Fraksi Pangkal Perjuangan.

Selanjutnya pimpinan sidang membuka rapat Paripurna dan dilanjutkan dengan menyanyikan

penundaan pelaksanaan Pilkades Serentak dan PAW Pada Masa Perpanjangan Penerapan PPKMLevel 4.

Te r k a i t p e l a k s a n a a n Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta bel u m m e ng u b a h ja d wa l pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2021.

nganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Karawang tentang Rancangan Perubahan APBD TA 2021, pengumuman perubahan komposisi AKD dari F-Demokrat dan F-Pangkal Perjuangan, sambutan Bupati Karawang, dan penutup.

Rapat dilaksanakan dengan mema-

tuhi protokol kesehatan dan berlangsung secara tertib dan hidmat.

Rapat di hadiri oleh Bupati Karawang, FORKOMINDA, para Asisten, para Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD seKabupaten Karawang, para Inspektur Pembantu, para Sekretaris Dinas dan Badan, para Kepala Bagian, para Camat se-Kabupaten Karawang, Kepala Kelurahan, Kepala Desa, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Pergururuan Tinggi se-Kabupaten Karawang, para Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Pers serta Organisasi Kepemudaan, yang mengikuti secara langsung ataupun melalui aplikasi teleconference.

Sebelum rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Karawang, Suryana, SH. terlebih dahulu pimpinan sidang meminta kepada para undangan untuk memanjatkan doa bersama bagi kesembuhan Ketua DPRD Pendi Anwar dan Wakil Ketua DPRD Ajang Sopandi, SH, yang sedang sakit. (adv)

PURWAKARTA - Puluhan kendaraan diputar balik petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Purwakarta dari tiga gerbang tol itu karena tidak sesuai aturan sistem ganjil genap.

Tiga gerbang tol, Jatiluhur, Sadang, dan Cikopo di Kabupaten Purwakarta. Sistem ganjil genap tersebut hanya berlaku bagi kendaraan luar kota, terutama Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dengan tujuan wisata dan lainnya.

Sedangkan kendaraan aglomerasi PurwakartaSubang-Karawang dengan pelat nomor T diizinkan melintas. Begitu juga kendaraan luar kota yang sesuai sistem ganjil genap dengan pelat nomor akhir genap.

Untuk melakukan pemiliahan, petugas memeriksa satu persatu kendaraan yang masuk ke Purwakarta melalui tiga gerbang tol tersebut. Kendaraan luar kota dengan pelat nomor tak sesuai aturan langsung diputar balik petugas untuk kembali ke kota asal.

Beberapa alasan dilontarkan pengendara agar bisa lolos dari penyekatan. Ada yang mengaku warga Purwakarta. Namun saat kartu tanda penduduk (KTP)-nya diperiksa, ternyata warga luar kota. Karena itu, petugas pun langsung menyuruh penge-

mudi kendaraan berpelat B kembali masuk tol.

“Kami merasa dirugikan dengan penyekatan ini, karena perjalanannya jadi terlambat. Selain itu kami tidak tahu ada penyekatan ganjil genap,” ujar Firman salah seorang pengendara.

Sistem ganjil genap diterapkan di tiga gerbang tol ini bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Purwakarta.

Yang sampai saat ini masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

“Penyekatan ganjil genap ini diterapkan di gerbang Tol Jatiluhur, Sadang, dan Cikopo). Penyekatan ini dilakukan untuk menekan mobilitas warga di masa PPKM level 3 yang akan masuk ke kabupaten purwakarta dan mengantisipasi penyebaran virus Corona,” jelas Kanit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polres Purwakarta Iptu Agus Kuswara.

Menurut Agus, penyekatan ganjil genap akan rutin dilaksanakan petugas setiap hari Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya. Karena setiap akhir pekan, banyak warga luar kota datang ke Purwakarta seiring telah dibukanya objek wisata di Purwakarta. (san/rie)

ISTIMEWA

PEMERIKSAAN : Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Purwakarta memeriksa satu persatu kendaraan yang masuk ke Purwakarta melalui tiga gerbang tol Jatiluhur, Sadang, dan Cikopo di Kabupaten Purwakarta.