Karawang Bekasi Ekspres, 4 November 2021

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI KAMIS, 4 NOVEMBER 2021

KBEONLINE. ID

KARAWANGBEKASI.JABAREKSPRES.COM

KARAWANGBEKASIEKSPRES_OFFICIAL

HARGA Rp4.000

LA NINA DAN POLITIK KEBIJAKAN BENCANA Oleh Mohammad Afifuddin *)

PLN RAYU WARGA BINIS SPBU LISTRIK BACA HALAMAN 5 METRO BISNIS

LA Nina diprediksi akan kembali menyapa Indonesia. Di laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), La Nina diperkirakan terjadi mulai November 2021 hingga Februari 2022. La Nina adalah fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra

Pasifik hingga melewati batas normal.

Kondisi tersebut memengaruhi sirkulasi udara yang menyebabkan udara lembap mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik ke arah Indonesia. Dampaknya, ada peningkatan curah hujan secara konsisten yang berpotensi memicu banjir

dan bencana hidrometeorologi lainnya di berbagai daerah.

BMKG memperkirakan curah hujan di Indonesia akan meningkat 20–70 persen dibandingkan biasanya. Selain berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur BACA HALAMAN 2 METRO KARAWANG

Toilet ‘Sultan’ Belum Dipakai Sudah Rusak KPK TAK BERHENTI KUMPULKAN BUKTI KERUGIAN NEGARA

KABUPATEN BEKASIPemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan Rp98 miliar untuk pembangunan toilet di sejumlah instansi pendidikan.

Beberapa sudah ada yang rusak sebelum digunakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum menetapkan tersangka.

“Sejauh ini masih pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyelidikan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan

instan kepada wartawan, Rabu (3/11).

Hasil penyelidikan itu sangat penting untuk menentukan tindak selanjutnya dari KPK. “Penyelidikan merupakan kegiatan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana dalam kegiatan dimaksud,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa tim lembaga antirasuah telah melakukan pe-

DKI Kucur Duit Rp 365 M ke Kota Bekasi

KOTA BEKASI- Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran bantuan keuangan untuk Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp 365 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

Jumlah ini merupakan jumlah terbesar dalam pos bantuan keuangan Pemprov DKI Jakarta untuk kota dan kabupaten penyangga. Khusus bagi Kota Bekasi, jumlah ini kemungkinan besar tidak akan diubah lagi.

“Karena itu bagian dari kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang,” ujar Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitas Korps Diplomatik pada Biro Kerja Sama Daerah (KSD) Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta, Tonny Depriana, pada Selasa (2/11) malam.

“Jadi, di UU Persampahan, UU Lingkungan Hidup, sudah menjadi kewajiban untuk siapapun

SOROT

Empal Kali Sidang, Hakim ‘Semprot’ JPU KARAWANG - Sudah empat kali penundaan tuntutan sidang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jaksa Penuntun Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karawang, Glendy Rivano, disemprot majelis hakim yang diketuai Ismail Gunawan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Karawang, pada Rabu (3/11/2021) sore.

“Mohon maaf kami minta sekali lagi untuk pembacaan tuntutan,” kata JPU Glendy kepada majelis hakim.

Kepada majelis hakim, Glendy menyebut rencana tuntutan (rentut) dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat belum diterima. Dirinya telah mengirimkan surat permohonan itu sejak tanggal 14 Oktober 2021.

Kemudian, ketua majelis hakim meminta agar JPU memperlihatkan surat permohonan rentut dari Kejati Provinsi Jawa Barat tersebut. Penasihat

HARIPAN KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOROT: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kembali menetapkan tersangka, terduga korupsi pengadaan alat berat Buldozer di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, dengan kerugian negara sebesar Rp1,4 Miliar.

n Ancaman Banjir Tahunan Mengintai

Bekasi Lebih Siap, Karawang Serba Kurang K A R AWA N G - Mu s i m penghujan tiba. Kabupaten Karawangda Kabupaten Bekasi menjadi dua daerah di Jawa Barat yang menjadi wilayah daerah baniir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dua daerah ini tengah bersiap menghadapi ancaman banjir, namun jika melihat kesiapan alat evakuasi yang ada, Bekasi lebih siap dibandingkan Karawang.

Pemkab Bekasi melalui BPBD Bekasi kini telah menyiapkan sebanyak 48 perahu karet dan 11 motor tempel yang disiapkan jika sewaktuwaktu perlu dipakai untuk menevakuasi warga yang terjebak banjir. Berbeda dengan Bekasi, Pemkab Karawang sejauh ini hanya memiliki 6 unit perahu karet.

“Kami sudah mempersiapkan 48 perahu yang dimi-

liki BPBD dan 11 motor tempel untuk penanggulangan bencana banjir,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Karawang, Yasin Nasrudin mengatakan, saat ini BPBD Karawang hanya memiliki enam buah perahu karet.

Awalnya, BPBD Karawang hanya memiliki empat buah

Dugaan Korupsi Buldoser Seret Tersangka Baru CIKARANG PUSAT - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kembali menetapkan tersangka, terduga korupsi pengadaan alat berat Buldozer di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, dengan kerugian negara sebesar Rp1,4 Miliar.

Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo, mengatakan, kejaksaan kembali menambah tersangka baru dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Lingkungan

Tim Maung Pergoki Curanmor Ketika Patroli

Tak Bisa Berbohong Ketahuan Bawa Kunci T Tim Maung Polres Karawang menangkap terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Raya Kosambi-Klari, Kecamatan Klari, Selasa (2/11) dini hari.

PELAKU bernama Adi alias Sardi bin Sukarya (37) warga Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta. Serta mengamankan barang bukti kunci letter T bersama mata kunci. “Terduga pelaku kami amankan setelah ditemukan beberapa buah kunci letter T pada sepeda motor yang dikendarainya,” kata Kasat Sabhara Polres Karawang, AKP Hasanudin Bahar kepada Wartawan, Rabu (3/11/2021).

Hasanudin mengatakan, awalnya sekitar pukul 04.00 Wib, Squad Maung Karawang yang melakukan patroli di JalanbRaya Kosambi-Klari mencurigai seorang lelaki yang sedang mengendarai sepeda motor.

Ketika diberhentikan dan penggeledahan

ISTIMEWA

SOROT: Tim Squad Maung Polres Karawang menangkap terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Raya Kosambi-Klari, Kecamatan Klari, Selasa (2/11) dini hari.

Kontak Redaksi: Suhlan: 081806630196, Mahesa: 082298163255. Kontak Iklan: Tohiri: 081279676016, Hayatullah: 085379686339

Email: karawangbekasiekspres@gmail.com, redaksikarawangbekasi@gmail.com

KAMIS, 4 NOVEMBER 2021

METRO KARAWANG

Toilet ‘Sultan’ Belum Dipakai .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES manggilan terhadap sejumlah pihak untuk dimintai keterangan selama proses penyelidikan berlangsung. “Sejauh ini masih penyelidikan. Kita mengundang para pihak yang diduga mengetahui

itu untuk dimintai keterangan, diklarifikasi, jadi belum yang pro justicia ya,” katanya, Rabu (27/10).

Alex menuturkan, bahwa KPK telah menerima laporan dari masyarakat perihal dugaan korupsi tersebut.

KPK juga telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan untuk melakukan verifikasi serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui dugaan korupsi toilet Bekasi tersebut. “Jadi, belum ada upaya paksa yang kami lakukan,” ucapnya. (*)

DKI Kucur Duit .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES yang mengelola TPST ada kompensasi yang dikeluarkan bagi warga terdampak,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi baru saja memperpanjang kerja sama dan sepakat untuk meningkatkan pemanfaatan lahan TPST Bantargebang.

Terlebih, rencana pem-

bangunan pengelolaan sampah terpadu (ITF) Sunter di Jakarta masih mandek sehingga Ibu Kota masih harus bergantung kepada Kota Bekasi dalam hal pembuangan sampah. Dalam rapat anggaran antara Biro KSD dengan DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Cisarua, Jawa Barat, Se-

lasa sore, terungkap bahwa usulan bantuan keuangan dari Pemprov DKI ke Pe m ko t B e k a s i s e ju m lah Rp 365.838.788.250.

Mulanya, sejumlah anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta sempat meminta agar besaran ini dievaluasi lagi.

“Tapi bantuan keuangan khusus ini sudah klir, aman ya, untuk Bekasi,” tambah Tonny. (bbs/mhs)

Empal Kali Sidang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES hukum terdakwa pun dipersilahkan maju untuk juga melihatnya.

“Kami beri kesempatan satu kali lagi penundaan, sudah berlarut-larut sudah empat kali penudaan penututan ini,” kata Ketua Majelis Hakim Ismail kepada JPU. Ismail menyampaikan akan berkirim surat ke Kejati Provinsi Jabar jika tuntutan juga belum bisa dibacakan.

“Jadi tuntutannya hari ini belum bisa dibacakan, disurat itu tertanggal 14 Oktober 2021. Jadi kita lihat minggu depan, kita akan mengambil sikap kalau memang kenyataannya jaksa tidak menggunakan kewajibannya ya.

Kalau jaksa belum ada juga ya kita putus perkara ini ya, itu ya,” ucapnya.

Ketua majelis hakim Ismail Gunawan, anggota majelis hakim Selo Tantular dan Arif nahumbang Harahap menunda kembali sidang tuntutan terdakwa KDRT (kekerasan dalam rumah

tangga) psikis, atas nama Valencya.

Penasihat hukum terdakwa, Iwan Kurniawan sangat menyangkan pembacaan tuntuan kliennya kembali ditunda. Sudah empat kali pembacaan tuntutan terdakwa ditunda karena JPU belum siap terhadap tuntutannya.

“Saya sangat menyayangkan, seharusnya kan persidangan kasus seperti ini murah dan cepat yah. Kalau terus berlarut-larut seperti ini sangat sulit juga kan untuk mempercepatnya,” ungkap Iwan.

Iwan menyebut jaksa belum bisa membacakan tuntutan karena rentutnya dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Sebab, kasus ini atas laporan dari Polda Jawa Barat.

“Cuman ini rentutnya dari Kejati Bandung, ya mau emgga mau kita har us mengikuti seperti itu,” jelasnya.

Iwan menilai persidangan ini terbilang lambat, sebelumnya persidangan sempat ditunda sebanyak empat kali, saat pembacaan dakwaan, saksi-saksi dan karena jaksa sakit.

“Tadi majelis hakim telah memberikan kesempatan satu kali lagi buat JPU sampai Kamis mendatang untuk segera menyelesaikan rentut yang diajukan ke Kejati Bandung,” kata Iwan.

Iwan juga merasa aneh permohonan rentut Kejati Provinsi Jawa Barat belum juga didapatkan. Padahal telah diajukan sejak 14 Oktober 2021.

“Ajuan rentut itu tergantung daripada instensnya komunikasi yang dibangun antara pihak Kejari Karawang dengan Kejati Bandung. Apalagi ini zamannya sudah canggih perkembangan teknologi sudah luar biasa, untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan soal rentut agar segera jadi kan lebih mudah ya seharusnya,” pungkasnya. (*)

La Nina dan Politik .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES dan kerugian ekonomi, La Nina juga membawa kabar buruk bagi realisasi target ketahanan pangan. La Nina bisa menyebabkan banjir yang merusak tanaman pertanian sehingga mengganggu target panen para petani.

Pun La Nina akan menghasilkan gelombang tinggi di lautan yang menyebabkan para nelayan gagal melaut sehingga mengurangi stok ikan di pasaran. Pertanian dan perikanan adalah sedikit contoh sektor pangan yang terganggu. Belum lagi potensi gangguan jalur distribusi logistik yang terdistraksi oleh banjir, longsor, badai, dan berbagai bentuk bencana lainnya.

Di tengah masih terpuruknya kondisi perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19, potensi hantaman La Nina beserta dampak destruktifnya dapat memperburuk keadaan. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menyambut La Nina? Dan seberapa jauh kesiapan negara (pemerintah) menghadapi fenomena ini?

Terjebak Pendekatan Kuratif Sejauh ini, politik kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi potensi bencana relatif lemah. Karena pemerintah masih terjebak pada pendekatan kuratif, yakni bertindak ketika peristiwa bencana sudah terjadi. Kemampuan pemerintah untuk bertindak preventif (mencegah), apalagi promotif (meningkatkan kesadaran publik untuk sadar bencana), masih sangat kurang.

Berdasar penelitian yang dilakukan Martha Carolina (2018) mengenai kelemahan-kelemahan penanggulangan bencana alam di Indonesia, hal paling mendasar dari tata kelola penanganan bencana yang perlu diperbaiki adalah belum adanya aturan turunan yang detail dari UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Memang ada PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Benca-

na sebagai turunan pasal 58 dan 59 UU No 24/2007.

Akan tetapi, seharusnya tidak hanya itu. Masih banyak pasal dalam UU No 24/2007 yang membutuhkan PP atau perpres sebagai landasan implementasinya.

Misalnya, urgensi aturan turunan mengenai status dan tingkat bencana, analisis risiko bencana maupun standar pelayanan minimal ketika terjadi bencana, dan sebagainya.

Artinya, kehadiran UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana selama itu relatif terabaikan. Indikasinya, belum ada political will yang kuat untuk membuat aturan turunan yang memadai. UU No 24/2007 baru mendapatkan atensi publik ketika merebak pandemi Covid-19. Karena Covid-19 dianggap sebagai bencana nasional non-alam, banyak kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang berlandasan UU No 24/2007. Dari situ, bermunculan debat mengenai efektivitas UU No 24 Tahun 2007. Bahkan, muncul beberapa aspirasi yang menginginkan UU tersebut direvisi agar bisa adaptif dengan kondisi kekinian.

Bagi penulis, usulan untuk merevisi UU No 24/2007 itu relevan. Harapannya, kita memiliki regulasi penanggulangan bencana alam maupun non-alam yang representatif. Sebab, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), semangat penanggulangan bencana didasarkan pada tiga pilar: (1) internalisasi pengurangan risiko bencana; (2) penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana ; dan (3) peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Artinya, spirit manajemen bencana di Indonesia seharusnya berporos pada langkah promotif dan preventif sebagaimana termaktub dalam pilar pertama.

Belum tersedianya payung hukum yang proporsional mengenai manaje-

2

Dugaan Korupsi Buldoser Seret .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Hidup Kabupaten Bekasi Rp1,4 Miliar.

“Kami menetapkan tersangka SP (Marketing PT. United Equipment Indonesia) pasalnya ia (terduga pelaku) dalam perencanaan pengadaan, PPK “DS” bersama dengan pihak PT. United Equipment Indonesia yakni HM (Supervisor) serta “SP” (Marketing) sebagai pihak lain yang tidak terkait dengan organisasi pengadaan (tidak memiliki kewenangan berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018) dan ditandatangani oleh HM (Supervisor PT. United Equipment Indonesia), “DS” (PPK) menetapkan spesifikasi teknis dan KAK bersamaan dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana Berita Acara persiapan penyusunan HPS pengadaan alat berat buldoser tahun 2019, tanggal 22 Agustus 2019 dengan menetapkan spesifikasi unit alat berat grader (Buldozer) dengan menyebutkan merk ZOOMLION model Buldozer ZD220S-3 dan Persyaratan teknis Penyedia wajib mendapatkan dukungan dari ATPM PT.

United Equipment Indonesia padahal PT. United Equipment Indonesia bukan merupakan ATPM melainkan merupakan dealer resmi dan distributor atau “non-Ecxlusive Dealer,” jelasnya.

Terang dia, sebagaimana sertifikat authorization dari zoomlion dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Besar No: 169/24.1PB.7/31.75/1.824.27/e/201, tanggal 25 Agustus 2017, kelembagaan Penyalur/distributor/ expor/impor, yang mana persyaratan penyedia wajib mendapatkan surat dukungan dari ATPM PT. United Equipment Indonesia termasuk salah satu persyaratan teknis dalam KAK yang seharusnya tidak dikompetisikan dalam tender cepat dan tidak termasuk dalam hal yang diperbolehkan dalam Pasal 19 ayat (2) tersebut. Sehingga hal ini baik langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kemudian surat dukungan digunakan sebagai sarana dalam persekongkolan untuk menentukan pihak yang mendapatkan unit/ produk dan penyedia dalam pengadaan alat berat bulldozer padahal tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa jika surat dukungan sudah dikeluarkan, maka tidak boleh memberikan dukungan lagi ke pihak lain, yang mana pihak yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan surat dukungan PT. UNITED EQUIPMENT INDONESIA dalam rangka pengadaan barang/ jasa adalah pihak marketing sesuai dengan bidang pemasarannya.

Selain itu dalam penetapan HPS, komponen biaya penawaran harga yang diberikan perusahaan/pemilik barang bulldozer dalam survey harga khususnya pada penwaran harga PT. United Equipment Indonesia telah memuat komponen biaya keuntungan dan PPN namun PPK menambahkan kembali komponen biaya PPN sebesar 10 % dan juga keuntungan penyedia sebesar 10 % dalam analisa penyusunan HPS, sehingga terdapat adanya kemahalan

harga atas double komponen biaya keuntungan dan PPN sebagai pengeluaran keuangan negara yang seharusnya bukan merupakan / tidak perlu dikeluarkan oleh negara dalam prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/ jasa melanggar Pasal 6, 26 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sehingga akibatnya terdapat sedikitnya senilai Rp. 1.463.022.000,- merupakan potensi kerugian negara atas persekongkolan dalam pengadaan tender cepat alat berat buldoser Dinas Lingkungan Hidup sehingga keuntungan penyedia tidak dihitung dan dinilai sebagai kerugian negara.

“Dengan ini kami menetapkan tersangka SP dengan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan terhadap yang bersangkutan saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan,” tandasnya. (har)

Bekasi Lebih Siap, Karawang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES perahu karet. Beruntung tahun ini mendapat bantuan dua unit perahu karet dari PT Pupuk Kujang. Meski begitu, kebutuhan perahu karet untuk evakuasi korban banjir masih belum ideal.

“Iya memang kita masih kekurangan perahu karet untuk evakuasi warga yang kebanjiran. Idealnya kita harus punya 15 unit perahu karet tapi karena keterbatasan anggaran kami baru punya enam unit.

Tahun depan kita anggarkan untuk membeli 2 unit lagi,” ungkap Yasin, Senin (1/11) Lincoln kepada awak media

menyebutkan, ada banyak daerah yang rawan banjir di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi yang menjadi prioritas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi dan Sungai Citarum.

“Untuk antisipasi banjir, kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait yang sudah melakukan upaya seperti normalisasi sungai, pelebaran sungai dan mengangkat sampah dari aliran sungai,” ujarnya seperti dilansir laman Pemkab Bekasi, www.bekasikab.go.id.

Di kabupaten Bekasi ada sekitar 17 kecamatan yang di-

landa banjir yakni Kecamatan Tambun Selatan, Cibitung, Setu, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Cibarusah, Cikarang Utara dan Sukawangi, Muaragembong, Serang Baru, Cikarang Timur, Cikarang Barat, Babelan, Sukakarya, Tambun Utara, Kedungwaringin dan Pebayuran.

Di Kabupaten Karawang, menurut Yasin, hampir seluruh kecamatan di wilayah Karawang rawan banjir.

Namun, luas daerah yanga masuk kategori darurat banjir saat ini ada 11 kecamatan.

Sehingga, kebutuhan perahu karet sangat penting. Apa lagi jika berkaca pada banjir awal

tahun lalu, dimana ada 29 kecamatan yang terendam.

Sehingga tim evakuasi harus membuat skala prioritas melakukan evakuasi.

Melihat keterbatasan ini, lanjut Yasin, tak menutup kemungkinan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Tim SAR Jawa Barat mau pun Polres dan Kodim. Untuk kembali meminjam perahu karet, jika dibutuhkan untuk melakukan evakuasi korban banjir di Karawang.

“Biasanya kita utamakan terlebih dahulu warga yang paling banyak terdampak. Kemudian jika sudah selesai baru pindah ke tempat lain,” katanya. (*)

Tak Bisa Berbohong Ketahuan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

men bencana membuat tata kelola pencegahan maupun penanggulangan bencana di pusat maupun daerah masih centang perenang.

Itulah kenapa, berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020, indeks rawan bencana (IRB) 34 provinsi di Indonesia, 20 di antaranya berstatus tinggi. Sisanya berstatus sedang.

Dalam catatan Carolina (2018), kelemahan lain pemerintah dalam manajemen bencana adalah: (1) belum optimalnya dukungan anggaran bencana; (2) lambatnya mekanisme proses pencairan dana penanggulangan bencana; (3) lambatnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana; dan (4) amburadulnya koordinasi antarinstansi terkait.

Meskipun nyaris setiap tahun kita dirundung bencana alam, jangan pernah menganggap hal itu lumrah karena bersifat alamiah.

Jared Diamond dalam bukunya, Collapse (2005), memberi peringatan robohnya peradaban suatu bangsa, salah satunya, disebabkan oleh bencana alam karena rusaknya lingkungan dan perubahan iklim. Di mana pemerintah gagal untuk mengantisipasi dan menangani persoalan tersebut.

Agar kita tidak terjangkit sindrom negara gagal, pemerintah harus segera berbenah. Sembari kita berharap kepada Tuhan agar La Nina menyapa kita tahun ini tidak dalam perangainya yang menyeramkan. (*)

KARAWANG BEKASI

ditemukan beberapa potong besi kunci letter T, yang biasa digunakan pelaku untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor.

“Terduga pelaku bersama barang bukti termasuk sepeda motor yang dikendarainya kami bawa ke Polres Karawang. Selanjutnya kami serahkan ke Satuan Reskrim untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ungkap Hasanudin.

S e m e n t a ra i t u , Ka s a t Reskrim Polres Karawang AKP Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan, terduga pelaku dan barang bukti sudah diserahkan Squad

Maung Karawang kemudian dikembangkan. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan jajarannya diketahui pelaku pernah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah Kecamatan Klari, sesuai Laporan Polisi nomor : LP/B-11/I/2021/JBR/RES. KRW/SEK.KLARI tanggal 14 Januari 2021.

“Saat ini pelaku sudah kami tahan dengan kasus pencurian kendaraan sepeda motor atau Curat R2, sesuai Pasal 363 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara,” jelas Oliestha.

Lanjut Oliestha, dari hasil pemeriksaan sementata, pelaku Adi mengakui beraksi dengan Idiw (DPO) warga Kecamatan Rengasdengklok. Termasuk sepeda motor hasil curian yang dilakukan tersangka Adi bersama Idiw.

Serta pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Kalijati Subang, sebelum akhirnya ditangkap Squad Maung Karawang.

Di ruang kerjanya, Kapolres Karawang, AKBP Aldi Subartono menyampaikan, bahwa ia membentuk Squad Maung Karawang dalam mengimplementasikan program Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo,

M.Si. Menuju Polri Presisi, yakni diantaranya kebijakan pelayanan publik.

Masyarakat dapat melaporkan setiap kejadian kepada Polisi melalui program Lapor Pak Kapolres di nomor WhatsApp 082211272003 dan telepon bebas pulsa 110, yang langsung terhubung kepada petugas Patroli Polres maupun Polsek jajaran Polres Karawang.

“Silahkan laporkan setiap ke ja d ia n atau pu n p e rmasalahan yang ada, secepatnya kami respon untuk guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat Karawang,” pungkasnya. (bbs/mhs)

KAMIS, 4 NOVEMBER 2021

HARGA Rp4.000

3

Pemkab Konsultasi ke Kemendagri

SOROT

INSIDEN PEMPROV TOLAK SETUJUI APBD-P BEKASI HARUS JADI BAHAN EVALUASI

Istimewa

SOROT: Busa yang terdapat di Kali Rasmi dan Kali Cikarang di Kabupaten Bekasi sejak kemarin, diduga bukan berasal dari limbah domestik (rumah tangga).

Waduh, Kali Cikarang Terus Berbusa KABUPATEN BEKASI- Busa yang terdapat di Kali Rasmi dan Kali Cikarang di Kabupaten Bekasi sejak kemarin, diduga bukan berasal dari limbah domestik (rumah tangga). Kapasitas air limbah rumah tangga mulai dari cuci baju, piring hingga mandi, sekitar 30 liter per hari per orang.

“Rata-rata pemakaian air dengan sabun, seperti untuk mencuci tak lebih dari 30 liter per hari,” kata Ketua Harian Save Kali Cikarang, Dede Kurniawan.

KE- METRO CIKARANG

PEMERINTAHAN Disdukcapil Kehabisan Blanko e-KTP

CIKARANG PUSAT - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bekasi 2021, ditolak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hal itu dikarenakan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD-P TA 2021 baru diajukan ke Pemprov Jawa Barat pada 18 Oktober 2021.

Sedangkan apabila merujuk pada Pasal 179 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepada Daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, atau selambatlambatnya di akhir Septem-

ber 2021.

“Ditolak disetujui karena telat, telat karena eksekutif menyerahkan bahan kerjanya aja telat, seharusnya APBD perubahan aturan bulan juli dan agustus menyerahkan bahannya, mereka ngasihnya di Bulan September,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini kepada Cikarang Ekspres, Selasa (2/11).

Menurut dia, kelalaian dari pihak eksekutif yang telat memberikan bahan yang membuat pembahasan baru dilaksanakan Bulan September dan sungguh disayangkan sekali dengan kinerja eksekutif. “Ya seharusnya dari eksekutif jadi perhatian khusus kita ga ada bahan

untuk dibahas, kita bahas kalau ada bahan langsung kita kerjakan kalau telat ya gimana mau dibahas, telat dari pembahasan,” ujarnya.

Ia pun mendesak kedepannya ini menjadi evaluasi eksekutif dan untuk langkah ke depannya fokus untuk APBD Murni 2022 langkah baiknya yang dikerjakan. Sementara itu

saat dihubungi Plt Sekda Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi mengatakan bahwa pihaknya sudah maksimal agar APBD Perubahan ini diterima.

“Dari provinsinya tidak bisa dievaluasi,” singkatnya.

Sementara itu, Kabid Per-

encanan Anggaran pada BPKD Arief Abdurachman

KE- METRO CIKARANG

KABUPATEN BEKASI- Pemerintah Kabupaten Bekasi, kehabisan persediaan blangko e-KTP. Akibatnya ribuan warga yang telah melakukan perekaman terpaksa hanya menerima bidoata WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Hudaya, mengatakan terdapat sekitar 2.000 warga yang telah melakukan perekaman namun belum menerima blangko e-KTP. KE- METRO CIKARANG

ADIKARYA PARLEMENTARA JABAR Apresiasi Kabupaten-Kota di Jabar Turunkan Level PPKM

Jejen Sayuti: Tetap Jangan Abai Prokes CIKARANG PUSAT - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Jejen Sayuti mengapresiasi kinerja pemprov dan pemda kabupaten dan kota di Jawa Barat yang kini status Pemberlakukan Pem-

batasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) turun dari level 2 menjadi 1 atau tingkat penularan yang rendah. Hal itu tertuang keputusan penerapan PPKM level 1 dan regulasi yang mengaturnya tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 2, dan 1 corona

virus disease 2019 di wilayah Jawa-Bali.

Dengan penurunan level ini, sejumlah relaksasi diberlakukan, di antaranya jumlah pengunjung pusat perbelanjaan kini boleh mencapai 100 persen.

Namun, untuk tempat ibadah masih dibatasi yakni hanya 75 persen dari kapasitas yang ada.

Daerah yang turun yaitu Kabupaten Bekasi, pemerintah pusat pun menetapkan Kota Bogor, Kabupaten

Pangandaran dan Kota Banjar masuk ke PPKM level 1.

“Ini merupakan kabar yang bagus atas kinerja dari pemerintah provinsi serta daerah dan pihak yang terkait bersama masyarakat yang bergotong royong untuk ikut mensukseskan percepatan vaksinasi,” kata Jejen.

Kendati tingkat penularan rendah, Jejen meminta masyarakat dan para pelaku usaha untuk tidak euforia dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan masyarakat tetap disiplin.

“Meskipun di beberapa daerah sudah di PPKM Level 1, kita tetap tidak boleh abai dengan prokes

terutama pakai masker,” ujarnya.

Kemudian untuk pemulihan ekonomi dibukanya tempat wisata, menurut dia, meski berisiko setidaknya langkah tersebut bisa menyelamatkan sektor perekonomian.

Namun Ia memberi catatan penting pada p e m e r i nt a h s o a l disiplin penerapan prokes.

“Kaitan dengan Covid-19 juga dengan prokes kita perlu perhatikan. Tapi di sisi masyarakat yang membutuhkan pemasukan terutama sektor perekonomian perlu dukungan juga dari pemerintah,” tuturnya.

Jejen pun menghimbau agar persyaratan protokol kesehatan (prokes) di objek wisata harus tetap diperhatikan. Mengingat, Jabar akan menuju pada objek wisata yang mengandung herd imunity atau kekebalan kelompok.

Selain prokes dan pembatasan jumlah pengunjung, kata Je-

jen, Pemprov Jabar juga harus menerapkan kartu vaksinasi. Sebab, vaksin juga menjadi bagian dari persyaratan bagi pengujung untuk masuk ke sebuah objek wisata.

“Saya rasa itu sangat penting.

Kalau tidak pun tidak vaksin, berarti penyintas Covid-19,” ujarnya.

Pasalnya, orang yang telah sembuh dari Covid-19 tetapi belum tervaksin, memiliki kekebalan tubuh yang lebih bagus dibandingkan orang lain biasa.

Sehingga, persyaratan prokes dan vaksinasi memang perlu ditekankan oleh Pemprov Jabar.

“Jadi pengunjung nyaman, tetap itu (prokes dan vaksinasi) menjadi bagian dari pembukaan pariwisata. Sampai level Jabar dinyatakan aman atau masuk kategori hijau,” katanya.

“Untuk mencapai itu, saya rasa perlu persyaratan tadi. Dengan persyaratan begitu pun jumlah pengunjung objek wisata sudah membludak. Karena orang sudah ingin jalan-jalan,” tandasnya. (har/mhs)

Ini merupakan kabar yang bagus atas kinerja dari pemerintah provinsi serta daerah dan pihak yang terkait bersama masyarakat yang bergotong royong untuk ikut mensukseskan percepatan vaksinasi.”

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, JEJEN SAYUTI

METRO CIKARANG

KAMIS, 4 NOVEMBER 2021

KARAWANG BEKASI

4

CCEP Indonesia Dukung Percepatan Vaksinasi CIKARANG BARAT- CocaCola Europacific Partners (CCEP) Indonesia, melalui salah satu pabriknya, Bekasi 1 Plant, mendukung penyelenggaraan program vaksinasi warga Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kamis hingga Jumat (2629/10) ini.

Kegiatan vaksinasi ini merupakan kolaborasi antar pihak, yaitu Polsek Cikarang Barat, Pemerintah Desa Sukadanau, dan Forum Komunikasi Warga Zona 1 CCEP Indonesia, Bekasi 1 Plant.

“Target vaksinasi kali ini sebanyak 400 peserta per hari. Sehingga, selama empat hari penyelenggaraan, kami berharap dapat mencapai angka 1.600 peserta.

Sejauh ini, pelaksanaan vaksinasi terlaksana secara baik berkat kerja sama dengan semua pihak, termasuk dukungan logistik dari CCEP Indonesia. Antusiasme warga pun cukup tinggi,” ujar Raden Nugraha, Ketua RW.013 Desa Sukadanau yang sekaligus Koordinator Kegiatan Vaksinasi kali ini.

Penyelenggaraan program vaksinasi ini merupakan pelaksanaan tahap ke dua, yang menyasar warga Desa Sukadanau. Diselengga-

rakannya kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program percepatan vaksinasi masyarakat yang dicanangkan, baik oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan juga Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Pusat Informasi Covid-19 Kabupaten Bekasi (Pikokabsi), hingga hari Jumat, 29 Oktober 2021, tingkat vaksinasi dosis pertama telah mencapai angka 1.779.959 orang atau 73,62% dan dosis kedua mencapai angka 1.135.026 (46,94%).

Dengan capaian tersebut, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021, maka Kabupaten Bekasi saat ini telah masuk ke dalam kriteria penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 dari yang sebelumnya Level 3.

Penyesuaian penerapan level PPKM tersebut berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang diterapkan oleh Menteri Kes-

DIMAS/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOROT: Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia, melalui salah satu pabriknya, Bekasi 1 Plant, mendukung penyelenggaraan program vaksinasi warga Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kamis hingga Jumat (26-29/10) ini.

ehatan dengan penambahan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas enam puluh tahun.

Dimana pada pedo-

man tersebut disebutkan bahwa penurunan level penerapan PPKM suatu wilayah ke Level 2 apabila wilayah tersebut telah mencapai total vaksinasi dosis 1

minimal sebesar lima puluh (50) persen. CCEP Indonesia berkomitmen mendukung terus segala upaya penguatan kesehatan masyarakat dalam kondisi menghadapi

pandemi covid-19.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak dan kepatuhan pada protokol kesehatan saat ini tetap menjadi kunci keberhasilan. Kami ber-

harap masyarakat terutama juga warga di sekitar pabrik kami mendapat vaksin sehingga tercipta kekebalan komunitas dan pandemi bisa semakin terkendali,” ucap Nurlida Fatmikasari, Regional Corporate Affairs Manager, CCEP Indonesia.

Sebelumnya, CCEP Indonesia secara aktif mendorong percepatan vaksinasi dengan terlibat dalam Vaksinasi Gotong Royong bagi karyawan beserta keluarganya. Selain itu CCEP Indonesia juga turut mendukung kebutuhan masyarakat untuk penanganan pandemi covid-19, antar lain dengan melakukan donasi produk sebagai dukungan kepada tenaga kesehatan, melaksanakan program pelatihan menjaga keamanan dan kebersihan selama new normal kepada usaha-usaha kecil untuk meningkatkan semangat mereka dalam menjalankan kembali kegiatan di toko, serta menyerahkan donasi sebesar 10 miliar Rupiah kepada Palang Merah Indonesia untuk mendukung segala upayanya dalam membantu tenaga kesehatan dan masyarakat luas mengatasi penyebaran covid-19. (dim/mhs)

Pemdes Burangkeng Ingatkan Warga Tetap Jaga Prokes

Istimewa

SOROT: Kabupaten Bekasi kini resmi masuk kategori PPKM Level 1 berdasarkan pengumuman terbaru.

KABUPATEN BEKASI- Kabupaten Bekasi kini resmi masuk kategori PPKM Level 1 berdasarkan pengumuman terbaru. Meski demikian, kini dikhawatirkan muncul gelombang 3 covid-19. Apalagi, dengan turunnya level PPKM dikhawatirkan penerapan prokes di tengah masyarakat menjadi kendor.

Meski demikian, berdasarkan peninjauan Ketua Satgas Covid-19 Desa Burangkeng, masyarakat masih mematuhi protokol kesehatan. “Prokes termasuk masih bagus dan taat.

Berjalan masyarakat, masker masih,” ucap dia.

Soal izin keramaian, pihaknya

belum memberikan kepada warga terkait kegiatan. “Sebagian dari warga ada yang menggelar tetapi intinya prokes, masker, jaga jarak, hand sanitizer juga,” ucap dia.

“Biarpun kita tingkat vaksinsasi udah 90 persen, tetapi prokes tetap berjalan karena covid belum kelar,” sambung pria yang juga menjabat sebagai sekretaris Desa Burangkeng ini.

Saat ini pihak desa bekerja sama dengan puskesmas menggelar vaksin tiap hari di 2 lokasi.

“Dosis 2 pun sudah tinggi, tinggal yang belum. Kalau masih banyak belum kita berencana jemput bola,” ucap dia. (bbs/mhs)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Pemkab Konsultasi .. dari halaman Cikarang Ekspres mengatakan penolakan itu terjadi karena keterlambatan pengajuan. Salah satu penyebabnya, kata dia, karena almarhum Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja meninggal dunia. “Pada saat kita harus melakukan recofusing kedua. Kita kan harus melakukan pergeseran berketepatan juga saat itu Bupati meninggal, tidak ada yang mengambil kebijakan.

Jadi itu yang menyebabkan keterlambatan. Kalau daerah lain kan nggak ada yang mempunyai permasalahan seperti kita,” ujar Arif, Rabu (3/11).

Tidak hanya itu, Arief juga mengatakan ada keterlambatan persetujuan akibat kendala teknis dan non teknis. Seperti pergeseran anggaran Covid-19, walaupun secara proses penanganan-

nya sudah termasuk cepat.

Akibat batalnya APBD-P, kata Arif, Pemkab Bekasi melakukan pergeseran penggunaan anggaran di Kabupaten Bekasi melalui perubahan Peraturan Bupati (Perbub). Menurutnya, pergeseran anggaran disarankan pada belanja wajib, mengikat dan mendesak.

“Ada pun pergeseran anggaran, hanya berlaku pada belanja wajib, mengikat dan mendesak. Seperti gaji, listrik, belanja pegawai halhal seperti itu,” terangnya.

Sedangkan langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkab Bekasi dalam penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi, kata Arif, tidak dilakukan kecuali mendesak.

“Untuk kegiatan nggak, kecuali yang sifatnya sangat mendesak bangat,” urainya.

Waduh, Kali Cikarang ..

Kendati demikian Arif kembali mendatangi Kemendagri untuk konsultasi terkait tidak diterimanya APBD-P. “Besok pun saya akan ke Depdagri lagi konsul, untuk membahas masalah pergeseran ini, karena semua aplikasinya terpusat.

Dan, kita nggak pakai Simda yang lama, teknisnya kan semua perubahan itu sudah entry di aplikasi dan itu harus dikembalikan lagi, karena APBD-P batal,” katanya.

Masih kata Arief, tidak terlaksananya APBD-P Tahun 2021 ini tidak menghambat pembangunan di Kabupaten Bekasi. “Tidak juga, karena ABT ini kita lebih condong pada pengurangan. Ada target pengurangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp194 miliar, otomatis kita juga mengurangi kegiatankegiatan yang ada,” urainya.

Adapun daerah yang tidak mendapatkan persetujuan APBD-P tahun 2021, menurut Arieif terjadi di tiga Kabupaten di Jawa Barat.

Masing-masing Kabupaten Bekasi, Subang dan Tasik.

Perlu diketahui permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2021 baru diajukan ke Pemprov Jawa Barat 18 Oktober 2021.

Sementara, merujuk pada Pasal 179 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepada Daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, atau selambat-lambatnya di akhir September 2021. (har/mhs)

dari halaman Cikarang Ekspres Namun, busa yang terdapat di Kali Rasmi dan Kali Cikarang volumenya sangat besar. “Bukan berasal dari limbah domestik. Dugaan, berasal dari limbah pabrik dengan kapasitas puluhan ribu liter per hari,” imbuhnya.

Selain mencemari sungai, kata dia, juga khawatir limbah tersebut mencemari sawah yang mengalir melalui saluran irigasi.

Sementara itu, Camat Karangbahagia Karnadi masih menelusuri sumber limbah tersebut. “Kami telah berkoordinasi dengan pihak

terkait untuk menindaklanjuti pencemaran itu,” ungkapnya.

Dia belum bisa memastikan, pencemaran tersebut berasal dari limbah pabrik atau limbah rumah tangga. “Tunggu, hasil uji sampel yang dilakukan oleh instansi terkait,” pungkasnya. (bbs/mhs)

Disdukcapil Kehabisan .. dari halaman Cikarang Ekspres “Kondisi blangko ini bukan cuma terjadi di Kabupaten Bekasi, tapi hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia, Cirebon lebih dahulu sudah memasang pengumuman blangkonya habis, kami sudah meminta ke Kemendagri juga kosong,” kata Hudaya saat dihubungi awak media.

Dia menjelaskan pihaknya

telah megumumkan hal tersebut untuk meminimalisir adanya keluhan dari masyarakat yang belum menerima blangko KTP walau sudah menerima jadwal.

“Maka kami memasang pengumuman, kami tidak dapat berbuat banyak karena kewenangan pengadaan blangko itu adanya di pusat, di Kementerian Dalam Negeri bukan di kabupaten kota,” jelasnya.

Hingga kini proses perekaman

e-KTP masih berjalan. Namun warga yang telah melakukan perekaman tidak mendapatkan blanko e-KTP maupun surat keterangan (Suket).

“Kalau perekaman masih jalan, cuma hasil perekamannya kita belum bisa cetak KTP nya. Solusi sementara, kita berikan biodata WNI, karena suket pun, aplikasi suket dari Kemendagri-nya masih dikunci,” ungkapnya. (bbs/mhs)

KARAWANG BEKASI General Manager/Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Hudri Amin.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro).

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Al mujamil.

General Manager Online: Sulhan Pribadi.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto.

Manager Iklan & Promosi: Dimas A. (Koordinator), Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Noviantoro.

Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya Direktur Utama: Mohamad Fauzi. SAg Direktur : Tohiri Alam KomisarisUtama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Iklan Baris: Rp 20.000/baris (min 4 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 4.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

METRO BISNIS

KAMIS, 4 NOVEMBER 2021

KARAWANG BEKASI

5

ADV150 Jadi Skutik Resmi Sirkuit Mandalika JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) menyerahkan 40 unit Honda ADV150 kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai bentuk dukungan terhadap operasional Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Honda ADV150 juga akan menjadi kendaraan resmi ajang balapan internasional perdana di sirkuit kebanggaan bangsa Indonesia ini, yaitu Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK).

Sejalan dengan kerjasama tersebut, Honda ADV150 resmi menjadi skutik yang akan dipakai seluruh kegiatan pebalap mancanegara dan timnya, serta kru paddock perhelatan balap IATC dan WSBK di sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Skutik besar Honda ini juga menjadi andalan dalam mendukung mobilitas pebalap muda binaan AHM yang akan bertanding dalam gelaran IATC. Penyerahan simbolik 40 unit Honda ADV150 dilakukan pada Rabu, 3 November 2021 oleh Brand Activation Manager AHM Andhika Sabmarin kepada Direktur Operasional & Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Arie Prasetyo dan

Direktur Utama MGPA Ricky Baheramsjah, disaksikan oleh dan Administration and Finance Sub Department Head main dealer Astra Motor NTB Agung Nugroho.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengungkapkan dukungan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan olahraga balap motor. Termasuk dalam pengelolaan operasional sirkuit kebanggaan bangsa dan menyukseskan penyelenggaraan balap internasional perdananya bulan ini.

“Gelaran balap perdana di Mandalika merupakan tonggak sejarah yang penting dan membanggakan untuk Indonesia. Kami berharap dapat membantu kelancaran kegiatan ini melalui kelincahan dan ketangguhan performa skutik besar Honda ADV150 yang siap menemani mobilitas pebalap, tim, dan kru selama penyelenggaraan IATC dan WSBK, sekaligus mendukung pebalap muda kita dalam mengukir prestasi terbaik di sirkuit kebanggaan bangsa,” ujar Andy.

Honda ADV150 didukung mesin 150cc, berpendingin cairan, eSP (enhanced Smart Power) yang menyuguhkan performa responsif

dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Berdasarkan hasil tes internal dengan metoda ECE R40 EURO 3, konsumsi bahan bakar model ini menunjukkan angka 46,6 km/liter (fitur ISS on) sehingga mampu menempuh jarak hingga 373 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar.

Selain berperforma tangguh, skuktik ini sarat dengan fitur kenyamanan. Honda ADV150 dilengkapi beragam fitur canggih seperti Two Step Adjustable Windscreen, ruang penyimpanan sebesar 28 liter, serta sistem full digital panel meter yang dapat menampilkan berbagai informasi.

Model ini juga memiliki fitur ESS (Emergency Stop Signal) pada tipe ABS dan ACG starter yang bergandengan dengan ISS (Idling Stop System) khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti, dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas.

Kualitas produk Honda ADV150 yang diproduksi pabrik AHM ini juga diakui dunia seiring tingginya ekspor model ini ke mancanegara dalam bentuk CBU (Completely Build Up) dan CKD (Completely Knock Down), seperti ekspor ke negara Filipina, Malaysia, Thailand, hingga ke benua Amerika di negara Brazil. (rls/rie)

ISTIMEWA

TEST DRIVE : (Kiri-Kanan) : Penyerahan simbolik 40 unit Honda ADV150 oleh Brand Activation Manager AHM Andhika Sabmarin kepada Direktur Operasional & Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Arie Prasetyo dan Direktur Utama MGPA Ricky Baheramsjah, disaksikan oleh dan Administration and Finance Sub Department Head main dealer Astra Motor NTB Agung Nugroho.

ISTIMEWA

TRANSPORTASI : PLN juga menghadirkan produk Home Charging Services yang disiapkan. Untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan fasilitas dan layanan pendukung dalam penggunaan KBLBB.

PLN Bujuk Masyarakat Bisnis SPBU Listrik

JAKARTA – PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk mengambil peran dalam percepatan implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Dengan membuka bisnis penyedia Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) alias SPBU Listrik.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh bila menjadi mitra SPKLU. Pertama, mendukung program pemerintah dalam melakukan transformasi transportasi ramah lingkungan ke kendaraan listrik. Kedua, memanfaatkan peluang bisnis masa depan, di mana berbagai negara untuk transportasi sudah beralih menggunakan KBLBB. Ketiga, mitra tidak perlu memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Keempat, tersedia dukungan aplikasi digital (Charge.IN) dengan lebih dari 5.000 pengguna, serta memiliki berbagai fitur unggulan lainnya seperti cek lokasi SPKLU, Payment ser-

vice, maupun monitoring konsumsi tenaga listrik.

“Terakhir adalah memperbanyak titik lokasi pengisian listrik bagi konsumen KBLBB. Sehingga dapat meningkatkan penggunaan KBLBB,” kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dalam siaran pers, Rabu (3/11/2021).

Bob mengatakan, selain itu PLN juga menghadirkan produk Home Charging Services yang disiapkan. Untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan fasilitas dan layanan pendukung dalam penggunaan KBLBB. “Produk Home Charging Services merupakan produk layanan satu pintu bagi pelanggan yang melakukan transaksi pembelian KBLBB di penyedia KBLBB yang bekerja sama dengan PLN,” ujarnya.

Adapun keuntungan yang didapat dari fasilitas tersebut adalah, layanan tambah daya listrik, sehingga konsumen pemilik mobil listrik tidak perlu ragu akan

kecukupan daya listrik di rumahnya.

“Berikutnya peralatan home charger, layanan pemasangan home charger, integrasi home charger ke sistem PLN Charge.IN, dimana Konsumen akan mendapatkan diskon tarif penggunaan home charger pada pukul 22.00 – 05.00 WIB sebesar 30%,” jelasnya.

Bob menuturkan, PLN sangat mendukung rencana besar pemerintah dalam mengakselerasi implementasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dengan berkomitmen penuh dalam penyediaan infrastruktur KBLBB dan mengajak berbagai pihak turut berkolaborasi untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem KBLBB di Indonesia.

Sampai dengan bulan Oktober 2021, telah terdata 187 unit EV SPKLU di Indonesia, dari data tersebut terdapat 49 unit SPKLU yang dikelola oleh PLN yang tersebar di 39 lokasi dalam 17 kota di seluruh Indonesia.

Saat ini PLN kembali sedang membangun SPKLU sebanyak 67 unit di berbagai lokasi di Indonesia. Untuk menunjang penggunaan SPKLU, aplikasi Charge.IN juga telah dihadirkan yang dapat diakses di PLN Mobile sebagai platform penggunaan EV Charger dalam pengisian listrik pada KBLBB. “PLN juga telah menghadirkan program stimulus percepatan penggunaan KBLBB yang dapat dinikmati baik bagi pengguna KBLBB maupun kepada para badan usaha penyedia infrastruktur pengisian listrik KBLBB,” pungkasnya.

Untuk bisa menjadi mitra dari penyediaan SPKLU ini sangat mudah. Para Badan Usaha yang tertarik bekerja sama dapat mengakses https://layanan.pln. co.id/partnership-spklu .

Setelah mengaksesnya, para calon mitra dapat mengikuti langkah-langkah yang diperlukan dan PLN akan segera menindaklanjutinya. (fin/kbe)

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN

NAMA Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari

NOMOR TELEPON 0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110

NAMA

NOMOR TELEPON

Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

NAMA APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

H I L A N G B P K B M O B I L D F S K N O PO L B 9078 F C L P U T I H 2020 A / N P T. I N D O S I N O A G R O C H E M I C A L N O K A M K F B1M4A1L J003333 N OS I N D K151119170232 T E L A H H I L A N G S E RT I P I K AT TA NA H H M N O M O R ,4804 S E L U A S 48 M T E R L E TA K D I K M P C I N Y O S O G RT 003/001 D E S A B U R A N G K E N G K E C , S E T U K A B , B E K A S I ATA S NAMA ENANG MEMES H I L A N G S H M N O 01027 LT 1009 M2 A/N S A C A B I N J A M A D L O K A S I J L . K AV. D S . C I K E D O K A N R T 05/3 K E C S E T U- B E K A S I H I L A N G B P K B M O B I L T O Y O TA K I J A N G I N N O VA N O P O L B 1018 FYC A/N ASEP SAEPULLOH NOKA MHFXW42GX72096737 NOSIN 1T E R6407257 HILANG BPKB MTR A/N GILR A N D Y G I O VA N I N O P L AT B 4115 K F J N O R A K M H1J F B113C K090009 N O S I N J F B1E1089768 H L G B P K B M T R N O P O L B 3449

K S K A / N E K A S E T I A W AT I S P D N O K A M H1J F M217E K799720 N OS I N J F M2E1819111 S E RT I F I K AT H I L A N G S H M N O.3958 A N.O M S I H L U A S 360 M2 A L A M A T K P. K A N D A N G R O D A RT.006/003 D E S A S E R A N G K E C. C I K A R A N G S E L ATA N K A B.B E K A SI HILANG BPKB MOBIL ISUZU NOPOL B 7088 FDA NOKA:MHCNK55EYCJ046802 N O S I N:M046802 A/N S U B A N D I H I L A N G S E R T I F I K AT S H M N O 0150 A/N MAHDI BIN ABDUL ROUF L U A S 1035 M 2 A L M T K P. B A B A K A N RT 002 RW 004 D S M E K A R J AYA K E D U N G WA R I N G I N B E K A S I HILANG BPKB,STNK,KIR MOBIL S U Z U K I N O P O L B 9817 PA K H ITA M N O K A:M H Y H D C61T L I214037 N O S I N : K 1 5 8 T 11 6 3 3 0 0 A / N P T INDO DASAN KONSTRUKSI H I L A N G S E R T I F I K AT H G B 2971/ J E J A L E N J AYA A/N H E R N Y M A R YA M N O . I N D U K B I D A N G 2 9 7 1 L. 70M2 H I L A N G S E R T I F I K AT H G B N O .

02315/ B A B E L A N K O TA A/N N O V E M I N A R D O N I B 10.05.02.07.07753 N O. S RT U K U R 00273/B A B E L A N K O TA. L. 70M2.

H I L A N G S E RT I F I K AT H G B N O 0 2 4 2 3 / J E J A L E N J AYA N I B 10.05.05.02.03070 A/N GUNTO R O N O U K U R 00259/J E L A L E N J AYA/2007 L 60M2 HILANG BPKB MOTOR HOND A B E AT T H 2017 B I R U PUTIH NOPOL G 2247 QI N O K A : M H 1 J M 2 11 0 H K 5 9 0 0 8 9 N OS I N:J M21E1576022 A/N D UL AT I P HILANG BPKB MOBIL SUZ U K I A P V T H 2 0 0 8 B I R U M E TALIK NOPOL A 1591 WV NOKA:MHYGDN42V8J302664 NOSIN:G15AID165495 A/N NASIR HILANG SHM NO.2214 A/N RIDAH BINTI RIDI L 546 M² LTK KP. UJUNG HARAPAN RT 006/02 KEL.BAHAGIA KEC BABELAN HILANG BPKB MOTOR NOPOL B 3557 FIP A/N SABARIMAN DWI PRASOJO NORAK M H 1 J F B 11 9 C K 2 0 7 1 2 4 N O S I N J F B1E1207293

NOMOR TELEPON 0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

KEHILANGAN

RUMAH SAKIT

PT. PLN PERSERO

HILANG SHM NO 04140/SUKARAGA M , L U A S TA N A H 6 0 M ² A / N K O M A R I YA H D / A K AV J 2 3 - 9 DS.SUKARAGAM, KEC.SERANG BARU - BEKASI HILANG SHM NO. 63 A/N AMARIAH L U A S TA N A H 12.220 M2 L E TA K D E S A PA H L AWA N S E T I A KEC. TARUMAJAYA-BEKASI HILANG SHM NO. 49 A/N SULASTRI L U A S TA N A H 12.560 M2 L E TA K D E S A PA H L AWA N S E T I A KEC. TARUMAJAYA - BEKASI HILANG SHM NO. 56 A/N TABRANIH LUAS TANAH 9165 M2 L E TA K D E S A PA H L AWA N S E T I A KEC. TARUMAJAYA KAB BEKASI HILANG SHM NO 01722 LUAS TA N A H 1535 M ² A / N I D E N G BIN H.SAITAM LOKASI DS.CILANGKARA KEC.SERANG KAB.BEKASI HILANG SHM NO 00504 LUAS TA N A H 4.710 M ² A / N H A J I K A N DI BIN HAJI HERIN LOKASI DS.HEGARMUKTI KEC.LEMAH ABANG KAB.BEKASI HILANG SHGB NO 7799 LUAS TAN-

0267-402117

A H 135 M² A/N S R I S U S I L O WAT I L O K A S I D S . M A N G U N J AYA K E C .

TAMBUN KAB.BEKASI HILANG SHM NO 01682 LUAS TANAH 1365 M² A/N SAMSURI BIN BUHARI LOKASI DS.KARANG BAHAGIA RT 02/04 KEC.CIKARANG KAB.BEKASI HILANG BPKB MOBIL SUZ U K I T H 2015 H T M M E TA L I K N O P O L B 11 9 6 F R N NOKA:MHYHMP31SFJ203460 N O S I N : K 10 B T 1032442 A / N P E N D I HILANG SERTIFIKAT TNH HM NO. 1248 NO 5159 THN 1985 A/N TUKIMIN KEC. TAMBUN SELATAN L 1140 M² TELAH HILANG 1 BH STNK, K T P, S I M A , S I M C , A S K E S , NPWP DAN BPKB SPD MOTOR HONDA SUPRA X 125 W A R N A H I TA M N O P O L B 6 2 3 8 K I I A N PA R S A O R A N H U TA GALUNG. BAGI YG MENEMUKAN HARAP MENGHUBUNGI HP 081317776503 TKS N O P O L : B 1 9 0 5 S J F. N A M A : M E N TA R I R A I S A S A L E H . N O K A : MHYJTE54VCJ10258D. NOSIN: J20A1D219069

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

TELAH KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 0793 A.N ENJANG DAN ISAH SETIASIH ALAMAT KP. PA PA R E A N PA S I R D E S A PA S I R TANJUNG KEC. CIKARANG PUSAT KAB. BEKASI H I L A N G B P K B M O B I L HONDA HR-V TH 2016 PUTIH NOPOL B 893 RNP NOKA:MHRRU185OGJ4OO141 N O S I N:L15Z61O2968O A/N A I N I N U R FA D I L A H TELAH KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 0793 A.N ENJANG DAN ISAH SETIASIH ALAMAT KP. PA PA R E A N PA S I R D E S A PA S I R TANJUNG KEC. CIKARANG PUSAT KAB. BEKASI TELAH HILANG STNK MOBIL NOPOL T 9267 DL NO RANGKA : MHCNKR71LEJO61866 NO MESIN : BO61866 AN : PT TRANS KEZIA PERDANA TELAH HILANG STNK MOBIL N O P O L T 9501 D E N O R A N G K A : M J E C 1 J G 43 H 5156302 N O M E S I N : W 04 D T R R 47349 A N : P T T R A N S KEZIA PERDANA TELAH HILANG SERTIFIKAT HAK

MILIK NO. 00354, LUAS 900M2, DESA CIKEDOKAN, KEC CIKARANG BARAT DAHULU KEC SETU. SERTIFIKAT T E R S E B U T D I K E TA H U I H I L A N G DI BEKASI. BEKASI, 24 AGUSTUS 2021 K U A S A H U K U M P E M O H O N A.PRAMONO AJI, S.H. & OBY DINATA, S.H., M.H. HILANG BPKB MOBIL HONDA BRIO SATYA TH 2016 HTM NOPOL B 1762 FRW NOKA:MHRDD1750GJ704419 N O S I N : L 1 2 B 3 1 8 11 4 6 2 A / N A R I FITRIYAH KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH NAMA PEMEGANG HAK: 1. ENCIM B I N T I PAT I N G 2. S U PA N D I B I N H. S U W A R TA K P. J E G A N G R T. 0 2 / R W. 0 1 D E S A S U K A S E J AT I K E C A M ATA N C I K A R A N G S E L ATA N K A B U PAT E N B E K A S I. TA N A H S EL U A S : 602 M2 (E N A M R ATU S D U A M E T E R P E R S E G I ), S E R T I P I K AT H A K M I L I K (S H M) N O M O R : 629.

H U B U N G I : A G U S : 0855-1701-026 HILANG BPKB MOTOR HONDA T H 2 0 11 H T M N O P O L B 3 8 1 4 F D F N O K A : M H 1 J F 7112 B K 127532 NOSIN:JF71E1126924 A/N SUPARTIN TELAH HILANG BPKB MOTOR

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

KAMIS, 4 NOVEMBER 2021

HARGA Rp4.000

6

ISTIMEWA

PENANGANAN : Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersurat resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk mengenai bantuan dana untuk penanganan banjir di Kota Bekasi.

Pepen Surati Anies Baswedan Minta Bantuan Dana Penanganan Banjir KOTA BEKASI – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, bahwa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersurat resmi ke-

pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk mengenai bantuan dana untuk penanganan banjir di Kota Bekasi.

“Pada 18 November 2020, Kota Bekasi sudah bersurat ke Pak Gubernur (Anies Baswedan), kemudian ke saya. Ada usu-

SANKSI

lan tambahan bantuan keuangan tahun anggaran 2021 untuk air, pengendalian lahan, dan pembangunan kontr uksi,” kata Prasetio, Rabu (3/11).

Menurut Prasetio, tak hanya Kota Bekasi, ada sejumlah kepala daerah di sekitar ibu kota juga

meminta bantuan dana serupa. Seperti Pemkot Tangerang Selatan, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor juga menyampaikan permintaan serupa.

Nantinya hal ini akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI. DPRD saat ini bers-

ama Pemprov DKI sedang membahas penyusunan Kebijakan Umum Ang garan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

“Nanti kalau di rapat Banggar dasarnya (surat dari daerah penyangga). Pemprov DKI sedang membahas pe-

nyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai masalah banjir di Jakarta memerlukan penanganan bersama daerah penyangga. Pas-

alnya kerap kali banjir kerap terjadi karena air kiriman dari hulu. “Kalau tidak dikasih kan ini juga buat masalah Jakarta.

Jakarta itu kayak kuali, dia itu di bawah. Yang dari atas nyiram airnya ke bawah, kenanya Jakarta,” pungkasnya. (bbs/rie)

Tuntut Upah Naik 10 Persen, Buruh Geruduk Kantor Walikota

ISTIMEWA

Dishub Minta Tilang Uji Emisi Ditunda KOTA BEKASI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerapan sanksi tilang terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan mengatakan, belum menerima pemberitahuan resmi.

“Kita secara resmi belum menerima pemberitahuan dari Pemprov DKI Jakarta, soal rencana uji emisi ini.

Kecuali dari media sosial,” kata Johan, Rabu (3/11).

Lanjut Johan, ia berharap rencana sanksi tersebut masih sebatas pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan Pemprov DKI. Kalaupun ada pemeriksaan uji emisi, sifatnya hanyalah sebagai pernyataan atau pemberitahuan saja.

“Misalkan ada pemeriksaan uji emisi, sifatnya hanyalah sebagai pernyataan atau pemberitahuan saja. Bahwa kendaraan itu tidak lulus emisi, sehingga segera diperbaiki jangan dilakukan penindakan, itu akan membantu masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Johan, butuh waktu untuk dapat mengakomodir kendaraan yang berasal dari Kota Bekasi agar dapat melakukan uji emisi. “Jangan langsung melakukan penindakan, itu harapkan kami kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena memang ini akan membutuhkan proses waktu untuk mereka melakukan uji emisinya,” jelasnya.

Bahwa 1,2 juta kendaraan yang terdata berdomisili di wilayah Kota Bekasi adalah sepeda motor, 30 persen di antaranya beraktivitas keluar masuk Jakarta setiap hari. Sedangkan untuk kendaraan roda empat terdapat 300.000 kendaraan yang berdomisili di Kota Bekasi.

Johan mengatakan, dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta yang akan memberikan sanksi tilang kepada kendaraan tidak lolos dan tak memiliki sertifikasi uji emisi akan membebankan masyarakat.

Pasalnya, dengan banyaknya kendaraan yang berada di Kota Bekasi masih belum sebanding dengan jumlah lokasi uji emisi yang tersedia. “Masalahnya adalah kita punya unit pengujian saja sudah kewalahan untuk menguji angkutan barang sama angkutan bus. Kalau sepeda motor 360.000 hanya sekian hari ya, kita tidak mungkin sanggup,” pungkasnya. (bbs/rie)

KOTA BEKASI – Tuntut kenaikkan upah sebesar 10 persen. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Kota Bekasi serbu Kantor Walikota Bekasi.

Di depan pintu gerbang kantor walikota, buruh berkumpul mengenakan seragam federasi. Dan ada juga yang mengenakan baju bebas membawa atribut bendera dengan sebuah kendaraan berdiri gagah dimuka gerbang.

Para buruh menyuarakan tuntutan mereka agar Walikota mengeluarkan surat edaran terkait Upah Diatas Upah Minimum ( UDUM ) ditahun 2022 naik sebesar 10 persen.

“Kami meminta Walikota membuat surat edaran terkait Upah Diatas Upah Minimun, kami meminta kenaikan 10 persen,” ujar

ISTIMEWA

UNJUK RASA : Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Kota Bekasi serbu Kantor Walikota Bekasi.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat FSPMI, M. Nurfahroji dalam wawancara tertulis,

kemarin (3/11 ).

Nurfahroji mengatakan, bahwa dalam aksi unjuk

rasa yang dilakukan kemarin, para buruh kecewa karena hanya disambut oleh

Kadisnaker Kota Bekasi.

Dan tidak diberikan kejelasan apapun mengenai tuntutan mereka.

“Kami kecewa hanya disambut oleh Kadisnaker Kota Bekasi. Dan tidak diberikan kejelasan apapun mengenai tuntutan mereka,” jelas dia.

Menurut Nurfahroji, maka untuk selanjutnya, FSPMI akan berkoordinasi dengan federasi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan akan melakukan aksi demo besar besaran pada tanggal 10 November 2021.

“Kami akan berkoordinasi dengan federasi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan akan melakukan aksi demo besar besaran pada tanggal 10 November 2021,” pungkasnya. (bbs/rie)

Menahan Sakit Selama Puluhan Tahun KOTA BEKASI – Pelantun “Dia Sahabat”, Melanie Subonio menahan sakit selama puluhan tahun akibat tumor di dalam tubuhnya.

Dan sudah dirasakan sejak duduk di bangku Sekolah Mengengah Atas (SMA).

“Saya punya masalah dengan darahnya, sehingga penyakit mudah singgah dalam tubuhnya. Jadi gue itu punya bakat dari kecil atau dari apa ya, pembekuan darah gue tinggi banget. Dan ada beberapa saluran di perut gue itu tidak berfungsi dengan baik,” ujar putri Adrie Subono.

Melani mengatakan, darah

tidak bisa tersaring dengan baik karena pembekuan tersebut. Sampai akhirnya membuat gumpalan dan terbentuklah tumor di tubuh Melanie.

“Sehingga kalau ada kayak darah kotor atau apapun itu, harusnya ditangkaptangkap kayak usus buntu gitu. Tapi itu memang (di dalam perut) enggak berfungsi, dan itu semuanya membeku. Jadilah gumpalan, jadilah tumor,” ungkap Melanie Subono.

Menurut Melanie, sakit yang pertama kali merasakan aneh dengan tubuh-

nya saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat menstruasi pertama kali ia merasakan sakit yang begitu hebat.

“Sebenarnya sedikit yang tahu bahwa, gue itu sakit mulai pertama kali menstruasi ya sebenarnya,” jelas Melanie Sudah puluhan kali Melanie melakukan operasi. Saking seringnya ia tak ingat berapa jumlahnya. “Gue nggak ingat (jumlah operasi) ya, kalau operasi gedenya itu kelima kalau nggak salah. Kalau ketahuan di awal-awal bisa banyak banget (operasinya),” ungkap Melanie. (bbs/rie)

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Belum Capat Target KO TA B E K A S I – P ro gram vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Kota Bekasi belum memenuhi taget sasaran terutama.

Berdasarkan data hasil evaluasi Pemerintah Kota Bekasi capaian baru sebesar 62.28 persen.

Sedangkan untuk dosis kesatu, capaian vaksin sudah melebihi target yakni,

79.35 persen atau 1.599.670 jiwa. Jumlah tersebut sebanyak 1.255.588 jiwa dari target sasaran sebesar 70 persen jumlah penduduk atau 2.016.006 jiwa.

Sebagai rincian, target sasaran vaksin Covid-19 terdiri dari masyarakat rentan dan umum sebanyak 73 p ers en atau 1 . 4 8 5 . 1 3 8 j i wa, re maja

usia 12-18 tahun sebanyak 12 persen atau 245.877 jiwa. Lalu petugas publik sebanyak enam persen atau 114.794 jiwa, sasaran lansia sebanyak delapan persen atau 156.149 jiwa serta SDM Kesehatan sebanyak satu persen atau 14.048 jiwa.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan

pihaknya terus melakukan percepatan program vaksinasi di wilayah agar memenuhi taget sasaran bahkan melebihi dari yang dicanangkan. Dia meyakini, taget sasaran vaksinasi Covid-19 dapat tercapai agar tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity di Kota Bekasi.

“Harus optimis (target vaksin tercapai), kalaupun nanti seandainya belum memenuhi kita nanti akan terus evaluasi apa kekuranganya. Taget sasaran vaksinasi Covid-19 dapat tercapai agar tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity di Kota Bekasi,” ungkapnya. (bbs/rie)

KAMIS, 4 NOVEMBER 2021

PENDIDIKAN & OLAHRAGA

KARAWANG BEKASI

7

Dukung Reformasi Birokrasi

Unsika Bangun Wilayah Bebas Korupsi

ISTIMEWA

SOROT: Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) membangun zona integritas (ZI) wilayah bebas korupsi (WBK).

KARAWANG - Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) membangun zona integritas (ZI) wilayah bebas korupsi (WBK).

Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam mendukung reformasi birokrasi. FE Unsika ini menjadi yang pertama melakukan zona integritas WBK di lingkungan kampus.

Dekan FE Unsika, Haw ig nyo me ngatakan zona integritas WBK khususnya di FE, diharapk a n d ap at m e n d u ku ng reformasi birokrasi mela-

lui peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap instansi yang tugasnya memberikan pelayanan kepada publik, termasuk oleh perguruan tinggi untuk membangun zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). FE Unsika merasa perlu melakukan itu diantaranya mencegah tindak korupsi,” kata Hawignyo.

Menurut Hawignyo, un-

tuk membangun WBK dan WBBM bukanlah hal mudah, karena memerlukan komitmen semua pihak.

Tentu dalam hal ini tanpa dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mustahil dapat terwujud di lingkungan internal FE Unsika.

Hawignyo mengatakan, p e mb a ngu na n Z I W BK menekankan pada perubahan perilaku setiap insan di instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Dalam pelaksanaan

pembangunannya, diperlukan adanya pemantauan secara internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Untuk itu, kata Hawignyo, sosialisasi, penyadaran, dan internalisasi ZI dalam peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu bagian yang terpenting.

“Proses penting yang dilalui adalah telah dilaksanakannya evaluasi internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana FE Unsika dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan

sebagai salah satu fakutas di perguruan tinggi negeri untuk dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB,” katanya.

Menurut Hawignyo, terdapat enam area perubahan yang akan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB, yaitu, Manajemen Perubahan, Penguatan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup evaluasi. (bbs/mhs)

Relawan Bangga Bekasi Bantu Anak Putus Sekolah di Sukawangi KABUPATEN BEKASIRelawan pejuang pendidikan Kabupaten Bekasi, Bhakti Bumi Bhagasasi (Bangga Bekasi) memberikan program beasiswa ke masyarakat Kabupaten Bekasi melalui konsep Entas Tuntas Angka Putus Sekolah.

Ke t u a U m u m B a n g g a Bekasi, Ade Gentong mengatakan, gerakan relawan pejuang pendidikan ini bekerjasama dengan Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Jawa Barat, untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Kami merupakan gerakan relawan pejuang pendidikan dalam upaya memberikan beasiswa kepada masyarakat yang putus sekolah,” kata Ade. Pihaknya berharap, program tersebut bermanfaat untuk masyarakat, khususnya anak-anak, agar bisa melanjutkan sekolah.

“Alhamdullilah kami pada beberapa waktu yang lalu telah mengadakan acara

seminar pendidikan, sekaligus melakukan wisuda pertama ke 250 siswa siswi sekolah kejar paket A, B, C di Kecamatan Sukawangi,” ujarnya.

Ade menyebutkan, gerakan ini sudah ada sejak 5 tahun terakhir di Jawa Barat, namun karena di Kabupaten Bekasi masih banyak masyarakat yang putus sekolah karena faktor-faktor eksternal maupun internal, dengan itu pihaknya mendirikan program beasiswa di Kabuapten Bekasi.

“Untuk masalah program lanjutan di Kabupaten

Bekasi, kami telah bekerjasama dengan PKBM yang ada di Telajung Cikarang Barat, agar siswa yang mengikuti program beasiswa kejar Paket A, B, C bisa mengikuti pembelajaran tatap muka,”ungkapnya.

Sementara itu Camat Sukawangi, Parno Martono menyambut baik program beasiswa yang diadakan oleh Bangga Bekasi. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat terus berjalan untuk membantu anak-anak putus sekolah.

“Ya, kami sangat menyambut baik program yang di-

lakukan oleh Bangga Bekasi.

Dan saya selaku Camat Sukawangi akan menyediakan lahan untuk masyarakat dalam mengikuti program tersebut, sehingga semua masyarakat Sukawangi bisa memiliki ijazah paket A,B dan C,” terangnya.

Selain itu Parno juga akan mewajibkan seluruh aparatur Desa, baik itu Kaur, Kadus, RT RW dan Linmas harus mengikuti sekolah kejar paket A, B, C, agar semua aparatur Desa di wilayah Kecamatan Sukawangi bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. (bbs/mhs)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

KAMIS, 4 NOVEMBER 2021

SOROT

ISTIMEWA

PEMELIHARAAN : Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Purwakarta mengklaim sudah bentuk tim untuk pengecekan pohon tua.

Distarkim Mengaku Miliki Tim Pengecek Pohon Tua PURWAKARTA – Peristiwa pohon tumbang yang menyebabkan korban jiwa. Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Purwakarta mengklaim sudah bentuk tim untuk pengecekan pohon tua.

“Tim kita melakukan pemangkasan dahan dan penebangan pohon juga koordinasi dengan pemerintah provinsi juga pusat. Karena tidak semua jalan yang ada di Purwakarta milik Pemda,” kata Kabid Pertamanan dan PJU pada Distarkim Purwakarta, Kosasih, Rabu (3/11).

Kosasih mengatakan, pihaknya melakukan penebangan pohon kemarin dilakukan di sekitar Munjul Jaya, tanam pohon di jalan provinsi memasuki musim penghujan ini. Peristiwa pohon tumbang kemarin, dia menyebut di luar dugaan.

Lanjut Kosasih, saat itu tiba-tiba datang angin kencang ditambah pohon sudah tua dengan tanah labil saat diguyur hujan. “Saat turun hujan disertai angin kencang kemarin pohon tumbang ada di tiga titik lain, di Kecamatan Sukatani, jembatan layang Sadang dan di sekitar Kantor Dinas Pendidikan, tapi yang ada korban hanya di Jalan Ciganea,” jelasnya.

Selain itu, disinggung usul anggota DPR RI, Dedi Mulyadi menyarankan diganti pohon bambu, Kosasih mengaku akan mengusulkan kegiatan penggantian pohon setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Jalan Ciganea itu kan jalan nasional. Jadi kita akan koordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sebuah pohon tumbang menimpa pengemudi ojek online (Ojol) di Jalan Pramuka, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa, 2 November 2021, Sore.

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Eryda Kusumah mengatakan, dalam peristiwa pohon tumbang ini satu orang pengendara motor mengalami luka berat.

Diktehui, kata dia, Korban bernama Endik Rustandi warga Desa Cigadung, Kecamatan/ Kabupaten Subang yang saat itu melintasi lokasi kejadian di tengah hujan gerimis dan angin kencang.

“Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 15.55 WIB. Ada satu korban yakni pengemudi Ojol yang mengalami luka berat dan kini tengah dilarikan ke RSUD Bayu Asih Purwakarta guna mendapatkan perawatan medis,” kata Eryda kepada wartawan, saat ditemui di lokasi kejadian. (san/rie)

SEKILAS Nyawa Pengemudi Ojol Tak Terselamatkan PURWAKARTA – Nyawa Endik Rustandi driver ojek online (Ojol) asal Subang yang tertimpa pohon di Jalan Pemuda/Ciganea, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (2/10), meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Korban dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (3/10), dengan mengalami cedera parah di bagian kepala. Namun, karena kondisi korban memburuk, Dedi langsung membawa korban ke RS Hasan Sadikin Bandung. Setelah dirujuk ke RSHS, nyawa driver ojol itu tak tertolong.

Sebelumnya, Sebuah pohon tumbang menimpa pengemudi ojek online (Ojol) di Jalan Pramuka, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa, 2 November 2021, Sore.

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Eryda Kusumah mengatakan, dalam peristiwa pohon tumbang ini satu orang pengendara motor mengalami luka berat.

Diktehui, kata dia, Korban bernama Endik Rustandi warga Desa Cigadung, Kecamatan/Kabupaten Subang yang saat itu melintasi lokasi kejadian di tengah hujan gerimis dan angin kencang.

“Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 15.55 WIB. Ada satu korban yakni pengemudi Ojol yang mengalami luka berat dan kini tengah dilarikan ke RSUD Bayu Asih Purwakarta guna mendapatkan perawatan medis,” kata Eryda kepada wartawan, saat ditemui di lokasi kejadian.

Ia menyebut, proses evakuasi sedang dilakukan oleh petugas dari TNI-Polri, DPKPB Kabupaten Purwakarta, Dinas Pertamanan, Dishub, petugas PLN dan masyarakat sekitar. Evakuasi pohon tumbang sudah dilakukan dan korban sudah dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta.

“Proses evakuasi pohon tumbang sudah dilakukan dan korban sudah dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta. Untuk arus lalulintas kini bisa kembali di lalui,” kata Eryda. (san/rie)

ISTIMEWA

PERISTIWA : Hujan deras di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Selasa (2/11/2021) malam. Akibatnya tembok penahan tanah ambrol, Jalan Raya Wanayasa rubuh.

Tanah Longsor Tutupi Jalan Wanayasa PURWAKARTA – Tembok penahan tanah ambrol, Jalan Raya Wanayasa Kampung Pamempeuk, Desa Wanasari. Akibat hujan deras yang mengguyut di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Selasa (2/11) malam.

Akibatnya, longsoran tanah menutup badan jalan merupakan penghubung antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang. Beruntung, dalam peristiwa yang terjadi sekira pukul 16.15 WIB itu tidak ada korban jiwa, namun

sempat membuat akses jalur di wilayah tersebut tidak dapat dilalui.

Danton Damkar UPTD Wanayasa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Kabupaten Purwakarta, Afif Bj menjelaskan, hujan deras kurang lebih selama 30 menit. Akibat curah hujan yang tinggi, pondasi tidak kuat menahan beban dan menyebabkan ambruknya pondasi tersebut.

“Diduga akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan tembok tak kuat, hingga me-

nyebabkan ambrol. Tanah longsor menutup jalan, akibatnya dari kejadian tersebut lalu lintas di sekitar jadi terhambat,” kata Afif.

Ia menambahkan, proses pembersihan longsoran tanah kurang lebih 1 jam dengan menggunakan KR gajah. Kini jalur penghubung antara Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang sudah kembali normal dan dapat dilalui oleh kendaraan yang melintas.

“Jalur Wanayasa saat ini sudah dapat dilalui dua arah, situasi aman terken-

dali,” jelas Afif.

Meski demikian, Ia mengimbau para pengendara untuk tetap waspada ketika melintas di jalur Wanayasa. Khususnya di lokasi rawan terhadap longsor. “Jika melihat kondisi pondasi, tidak menutup kemungkinan terjadi longsor susulan di lokasi tersebut, terlebih jika kembali turun hujan dengan intensitas tinggi,” imbuh Afif.

Dirinya meminta agar warga masyarakat terutama para pengguna jalan yang melintasi jalur Wanayasa, terutama saat turun hu-

jan untuk berhati-hati karena selain jalan licin dan berkelok-kelok, mewaspadai tanah longsor dan pohon tumbang bisa terjadi sewaktu-waktu.

“Saat ini iklim cuaca yang tidak menentu dan intensitas turun hujan meningkat bahkan disertai angin, sehingga diharapkan warga masyarakat untuk berhati hati dan mewaspadai terjadinya tanah longsor dan banyak pohon yang sudah tua sewaktu waktu bisa roboh terutama di wilayah jalur Wanayasa,” pungkasnya. (san/rie)

Mojang Purwakarta Manfaatkan Eceng Gondok Jadi Kerajinan PURWAKARTA – Banyaknya tamanan eceng gondok di perairan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta jadi permasalahan serius. Namun untuk Mojang Kabupaten Purwakarta tahun 2021, Tanissa Puti membuat kerajinan tangan berbahan dasar eceng gondok.

“Jadikan setelah ada eceng gondong banyak warga yang mengeluh, terutama masyarakat yang beraktifitas seperti peternak ikan.

Kita mencoba membantu mengurangi eceng gondok dijadikan kerajinan tangan,” kata Tanisa, Rabu (3/11).

Dara berusia 20 tahun itu mengaku kerajinan tangan tersebut dibuat bersama warga setelah sebelumnya mengikuti pelatihan agar hasil yang diperoleh lebih menarik dan bernilai ekonomi.

“Biasa bikin kerajinan di rumah saya. Tapi baru ke tetangga terdekat saja belum secara luas,” ujar mahasiswi cantik jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Lanjut dia, adapun teknik pembuatan kerajinan tangan diawali dengan

ISTIMEWA

PEREKONOMIAN : Mojang Kabupaten Purwakarta tahun 2021, Tanissa Puti bersama warga sekitar membuat kerajinan tangan berbahan dasar eceng gondok.

mengambil eceng gondok di sekitar Danau Jatiluhur, kemudian dipisahkan antara batang dengan daun eceng gondok. Setelah itu lanjut ke proses pemipihan lalu pengeringan dengan me-

manfaatkan sinar matahari.

“Yang dibuat kerajinan tangan itu adalah batang akarnya. Jadi kita nyari ecengnya juga yang akarnya panjang sekitar 30 sentimeter memudahkan proses pembuatan

kerajinan tangan seperti keranjang, tas, rompi , hiasan dinding, hantaran wedding dan lainnya,” imbuhnya.

Adapun pemasaran, lanjut dia memanfaatkan media sosial namun penjualan

belum luas karena gagasan ini baru berjalan sekitar satu bulan. “Kita akan mengikuti workshop dulu agar hasilnya lebih rapih dan memiliki nilai tinggi,” pungkasnya. (san/rie)

Beri Kemudahan, Polisi Buka Gerai Vaksinasi Drive Thru P U R WA K A R TA – Ke beradaan vaksinasi melalui gerai drive thru Presisi yang digagas Purwakarta Polres Purwakarta semakin diminati masyarakat.

Bahkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Purwakarta mengapresiasi kegiatan yang dianggap sangat membantu dalam pemenuhan target vaksinasi di Purwakarta.

Salah seorang warga, Anisa (24) yang ditemui di lokasi mengatakan,sangatterbantudengan adanya vaksinasi drive thru tersebut. “Lebih memudahkan dan sangat praktis. Karena kita tidak perlu turun dari kendaraan dan dilayani dengan baik. Terle-

bih ini gak ada kerumunan,” kata Anisa, Rabu (3/11).

Selain memberikan vaksinasi, sambungnya, petugas juga terus memberikan edukasi tentang menjaga protokol kesehatan. Yakni selalu mengingatkan untuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak apabila sedang di luar rumah.

“Petugasnya juga ramah, kita di edukasi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga pola idup sehat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Purwakarta, AKBP Suhardi Hery Haryanto melalui Wakapolres, Kompol Satrio

Prayogo mengatakan pelaksanaan vaksinasi secara drive thru ini suatu program yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Soalnya, kata dia, masyarakat yang menerima vaksin tidak perlu turun dari kendaraan, karena petugas ang mendatangi.

“Pola layanan vaksinasi drive thru merupakan inovasi yang sangat baik, selain memberikan akses kemudahan layanan vaksin bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan bisa mencapai target pelaksanaan Vaksinasi Di Kabupaten Purwakarta,” pungkas Satrio. (san/rie)

ISTIMEWA

PENANGANAN : Polres Purwakarta menggelar vaksinasi Covid-19 dengan sistem gerai drive thru Presisi dan semakin diminati masyarakat.