Karawang Bekasi Ekspres, 30 September 2020

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

RABU, 30 SEPTEMBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 29 SEPTEMBER 2020

KONFIRMASI

725

SUSPEK

KONTAK ERAT

6.377 2.409

PURWAKARTA KONFIRMASI

260

SUSPEK

868

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

KOTA BEKASI

KONTAK ERAT

1.086

KONFIRMASI

SUSPEK

1.606 1.594

KONTAK ERAT

5.121

JAWA BARAT SEMBUH

KONFIRMASI

21.759 13.279

MENINGGAL

405

Panas Skandal PDAM:

SOROT Korban Investasi Bodong Ngadu ke Polres

Menjerat

KARAWANG - Sejumlah masyarakat yang menjadi korban investasi bodong aplikasi Alimama mendatangi Polres Karawang. Untuk membuat pengaduan terkait penipuan yang mereka alami setelah menggunakan aplikasi tersebut, Selasa (29/9).

Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, Polres Karawang telah menerima aduan dari dua warga Karawang yang menjadi korban investasi bodong aplikasi Alimama. Mereka mengaku mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

“Benar, kami telah menerima aduan dugaan penipuan investasi bodong aplikasi Alimama sebanyak dua orang mencapai puluhan juta rupiah. Tidak menutup ada korban lainnya di Karawang,” kata Oliestha kepada KBE saat dihubungi melalui pesan singkat.

Lanjut Oliestha, ia mengimbau kepada masyarakat jangan mudah tergiur ajakan bisnis ataupun investasi dengan keuntungan yang di luar logika. Apalagi situasi ekonomi sedang sulit jadi sangat tidak masuk akal, kalau ada pengusaha berani memberikan keuntungan yang tidak rasional.

“Kami minta masyarakat yang merasa menjadi korban dugaan peninupan investasi bodong dengan aplikasi Alimama, segera datang ke Polres Karawang,” jelas Oliestha.

Berdasarkan informasi, Alimama adalah aplikasi yang menjanjikan penghasilan tetap (fixed) kepada pengguna.

Aplikasi ini belum terdaftar pada domain resmi. Untuk menghasilkan uang, pengguna hanya perlu ‘berbelanja’ daring

Tersangka Baru Usut Tuntas Penerima Aliran Duit!

KARAWANG- Dalam waktu dekat, kasus dugaan korupsi uang pembayaran air baku PDAM ke PJT II mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Publik menunggu nama baru yang bakal diseret menjadi “tumbal” baru pada kasus yang sering dicap sebagai kasus balas dendam korupsi uprating PDAM yang sudah lebih awal diusut penegak hukum.

Alex Safri, pengacara eks Dirum PDAM Karawang, Tatang Asmar yang jadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi PDAM pembayaran air baku ke PJT II saat diwawancara oleh KBE mengakui dalam waktu dekat dugaan kasus yang menejerat kliennya akan disidangkan.

Sejumlah materi sudah Alex siapkan Ke Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

PELANTIKAN LELANG JABATAN Pemkab Kantongi Izin KASN KARAWANG- Pemkab Karawang sudah mengantongi izin pelantikan enam pejabat pemen a n g l e l a n g ja b a t a n u n t u k m e n g i s i ja b a t a n k e p a l a d i enam instansi pemer intahan. Informasi diizinkannya pelantikan ini diungkapkan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang sekaligus panita seleksi (Pansel) lelang j a b a t a n , A c e p Ja m h u r i pada salah satu media daring di Karawang.

Acep mengatakan, tinggal menetapkan jadwal pelant i ka n . L a nt a ra n m e ma ng Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memberikan izin untuk melaksanakannya. “ Ya h na nt i . Su d a h a d a i z i n nya dari KASN. Tinggal nanti izinnya siapa saja yang akan dilantik,” kata Acep kepada awak media, kemarin (29/9).

Diketahui saat ini Pemkab Karawang

Jaksa Siap Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Damparit

Pejabat Distan Kompak Bungkam

TPP Tak Cair, Pokir Dewan Nambah Rp 2 M?

KARAWANG- Kejaksaan Negeri Karawang tinggal menunggu waktu akan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek damparit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian Karawang. Namun sejauh ini belum ada satu pun pejabat Dinas Pertanian yang angkat suara.

KARAWANG- Para pegawai berstatus PNS di Kabupaten Karawang mempertanyakan soal tunjangan penghasilan pegawai (TPP) 13 tahun 2020 yang tidak kunjung dicairkan hingga masa cuti Bupati Karawang Cellica Nurachadiana. Keluhan PNS ini malah suKe Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Akhir Pelarian Kades Cikampek Timur Setelah Buron 9 Bulan

Dieksekusi Kejari di Kantor Desa Akhirnya pelarian selama sembilan bulan Kamaludin (48) Kepala Desa Cikampek Timur berakhir. Setelah Kejaksaan Negeri Karawang mengeksekusi di kantor desa saat sedang berdinas dengan masih mengenakan seragam.

ARIE, KARAWANG

TERPIDANA Kades Kamaludin adalah terpidana kasus penipuan. Ia sempat dituntut 2 tahun penjara pada Juni 2019. Namun pada Juli 2019, hakim Pengadilan Negeri Karawang memvonis bebas.

“Kami kemudian mengajukan kasasi ke MA (Mahkamah Agung).

Pada Desember 2019, keluar keputusan kasasi dan terpidana harus ditahan,” ujar Kepala Kejaksaan Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

Negeri Karawang, Rohayatie saat jumpa pers di kantor Kajari Karawang, Selasa (29/9).

Lanjut Rohayati, pihaknya sudah berupaya memanggil Kamaludin. Namun Kamaludin tiga kali Kamaludin mangkir dan menolak datang. “Terpidana Kamaludin sempat buron selama sembilan bulan. Alhasil kami menjemput terpidana di kantor desa Cikampek UtKe Halaman METRO KARAWANG n

ARIE/KBE

KADES TERSANGKA: Kejari Karawang usai menggelar jumpa pers usai penangkapan Kades Cikampek Timur. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

METRO KARAWANG

RABU, 30 SEPTEMBER 2020

Basuki : Kades Juga Harus Netral KARAWANG – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Karawang, Yerry Yanwar, menginstruksikan kepada seluruh ASN di Kabupaten Karawang untuk menjaga netralitas, selama proses Pilkada Karawang berlangsung.

Untuk menjaga kondusifitas, Bupati Yerry pun menginstruksikan para camat. Agar mulai sekarang, melakukan deteksi dini.

Terhadap segala bentuk potensi kegaduhan Pilkada di wilayahnya masingmasing. Menyikapi itu, Camat Cilamaya Wetan, Basuki Rachmat menegaskan, bahwa selama proses Pilkada berlangsung. Bukan hanya ASN saja yang harus menjaga netralitas.

Tetapi, para kepala desa pun dituntut untuk bisa profesional. Dengan tetap menjaga netralitas dihadapan masyarakat.

“Kepala desa juga harus netral. Sudah saya instruksikan, kalau di ajak berkumpul dengan salah satu calon, lebih baik menghindar saja,” ujar Basuki, kepada KBE, Selasa, (29/9) di ruang kerjanya.

Sebagai bentuk ketegasannya, sebut Basuki, pihaknya tak akan tegas melayangkan teguran.

Baik secara lisan maupun tertulis. Kepada para kades yang melawan aturan tersebut. Basuki bilang, pihaknya juga tak akan segan untuk melaporkan kades yang terangterangan berperan sebagai tim sukses di lingkungan masyarakat, kepada DPMD Karawang.

BASUKI RACHMAT

“Pertama lisan, ke dua tulisan, kalau masih saja, kita laporkan ke DPMD Karawang,” tegasnya.

Untuk menjaga kondusifitas, lanjut Basuki, pihaknya mengaku sudah memiliki sejumlah trik khusus. Diantaranya, mulai saat ini, Muspika Cilamaya Wetan, sudah menginstruksikan seluruh kades. Untuk melakukan silaturahmi kepada ke tiga pasangan calon bupati. Baik langsung kepada paslon, maupun melalui posko tim sukses yang ada di desanya. “Para kades harus silaturahmi ke tokoh-tokoh timses yang ada di desanya. Jangan hanya satu, tapi ke tigatiganya. Dengan begitu, kondusifitas akan terjaga,” jelasnya.

Masih kata dia, secara teknis, ia bersama jajaran Polsek dan Koramil Cilamaya. Sudah sejak jauh-jauh hari mengoptimalkan pengamanan di titik-titik yang rawan konflik. Selain itu, Basuki menegaskan, selama tahapan Pilkada ini. Pihaknya tak memperbolehkan, tim sukses melakukan kegiatan yang mengumpulkan lebih dari 100 orang. Apa lagi, sampai membuat jalanan macet.

“Kalau ada yang menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan, akan kami bubarkan secara tegas. Tolong jaga kondusifitas di masingmasing wilayah kepala desa. Agar wilayah kita tetap aman dan kondusif,” imbuhnya. (wyd/rie)

KARAWANG BEKASI

2

Gencar Razia Masker, Warga Tidak Jera KARAWANG – Operasi yustisi menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, sudah berjalan lebih dari dua pekan. Meskipun razia masker di gelar setiap hari, namun warga di daerah utara Karawang itu nampak tidak jera meski terus di hukum petugas.

Terbukti, tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kecamatan Cilamaya Wetan mencatat, sudah lebih dari 1.500 warga kena hukuman selama operasi itu. Rata-rata, mereka di hukum karena tak memakai masker saat beraktifitas di luar rumah.

“Setiap hari masih ada saja yang melanggar. Cuma jumlahnya yang berkurang.

Biasnya 200 pelanggar per hari. Menuju pekan ke dua

berkurang 100-an, dan hari ini tercatat ada 70-an pelanggar,” ungkap Kasie Trantib Kecamatan Cilamaya Wetan, Totong Dadang, kepada KBE, kemarin (29/9).

Totong mengatakan, razia masker digelar setiap hari di tempat yang berbeda-beda.

Mulai dari jalan raya paling padat, tempat nongkrong anak muda, sampai pasar tradisional pun, tak lolos dari operasi tersebut.

“Tujuannya agar masyarkat kami sadar. Bahwa Covid-19 ini masih ada.

Dihukum pun bukan karena kami benci, tapi sebagai peringatan untuk warga kami ini,” ungkapnya.

To t o n g m e l a n j u t k a n , sesuai arahan dari Ketua GTPP Cilamaya Wetan, Basuki Rachmat, hukuman yang diberikan kepada para pelanggar pun terbilang

cukup ringan. Bagi pelanggar yang masih muda dan dewasa. Akan dihukum push up dan hukuman fisik lainnya.

Sementara, bagi ibu-ibu, anak-anak, remaja, dan warga lansia lainnya. Diberi hukuman untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Serta melafalkan butir Pancasila di hadapan petugas. “Terhitung sudah 15 hari kami melakukan operasi ini. Tapi pelanggar protokol masih ada saja,” sesalnya.

Totong juga menyesalkan, di Cilamaya masih banyak cafe dan resto tempat nongkrong anak muda, yang masih beroperasi sampai larut malam. Padahal, kata dia, Kabupaten Karawang sudah menerapkan jam malam.

“Sudah kami beri teguran pihak pengusaha itu. Kalau

masih bandel juga, tindakannya akan kami pertegas,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua GTPP Cilanaya Wetan, Basuki Rachmat, yang juga Camat Cilamaya Wetan menuturkan, hasil koordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil Cilamaya. Muspika Cilamaya Wetan tak akan segan untuk menindak warganya yang masih bandel protokol kesehatan.

Selain melakukan razia masker dan operasi yustisi.

Dalam kegiatan itu pula.

Tim GTPP melakukan sosialisasi pada masyarakat.

Serta membagikan masker, agar digunakan setiap beraktifitas di luar rumah.

“Operasi ini akan diteruskan, sampai ada efek jera kepada masyarakat yang masih bandel,” tandasnya. (wyd/rie)

Menjerat Tersangka Baru .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES menghadapi persidangan.

Namun ada sejumlah hal yang ia ungkapkan kepada KBE berkaitan rentetan kronologi yang dialami oleh kliennya.

Alex menyebut, uang sebesar Rp 2,6 sampai Rp 2,8 miliar untuk pembayaran air baku PDAM ke PJT II yang belakangan disebut raib jadi bancakan, angkanya sudah muncul sejak RUPS PDAM Tirta Tarum tahun 2016.

Saat RUPS itu, Tatang yang berstatus direktur umum tak hadir dalam RUPS. Apalagi menandatangani apa pun di RUPS. Namun versi tersngka lain, yakni eks Kasubag KAS PDAM, Novi Farida aliran uang ke luar dimulai sejak tahun 2013 sampai 2018.

Dalam catatan yang terhimpun di KBE, RUPS PDAM pada tahun 2016 digelar pada hari Jumat 19 Agustus 2016. Acara dilangsungkan di ruang rapat bupati pada malam hari.

“Sejak 2016 Pak Tatang dinonjobkan. Wewenangnya dilewat, langsung diambilalih oleh dirut saat itu,” kata Alex.

Sejak dinonjobkan itu, Alex menuturkanm semua wewenang yang berkaitan

dengan Tatang diambilalih langsung oleh Yogie Patriana Alysyah yang saat itu bertatus Plt dirut. Sebagaimana diketahui Yogie telah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi uang baku PDAM ke PJT. Sedangkan pada kasus korupsi proyek uprating dia telah menjadi terdakwa dan dituntut bui 7 tahun oleh JPU. “Dan saat ini bukti yang disangkakan pada Pak tatang itu berupa post it. Apakah cukup cuma sekadar post it?,” kata Alex sambil menyebut belum tentu kliennya tahu-menahu apalagi menandatangi post it yang belakangan di publik ramai disebut voucher korupsi PDAM itu.

Kejar Tersangka Lain Sebagimana diketahui, Polres Karawang pada 12 Agustus kemarin mengumkan ke public telah menetapak tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi itu terkait pembayaran air baku PDAM yang seharusnya diserahkan kepada Perusahaan Jasa Tirta 2 Jatiluhur senilai Rp 2.832.501.297 yang uangnya malah digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai peruntukan.

Te r s a n g k a n y a a d a l a h mantan Direktur Utama Yogie Patria Alsyah (60), mantan Direktur Umum Tatang Asmar (59), dan mantan Kasubag Keuangan Nofi Farida (41).

Kepada penyidik Tatang mengakui memakai uang sebesar Rp 350.395.804.

D a n Yo g i e m e n g a k u i menggunakan uang itu Rp 313.600.000,- untuk keperluan pribadi.

“Aliran dana tercatat Rp 1.308.627.814. Namun sisanya masih belum dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karawang, Ajun Komisaris Oliesta Ageng Wicaksana saat itu.

Polisi saat ini disnyalir sedang mengmbangkan kasus ini untuk mencari ke mana aliran uang sisa dari yang dipakai oleh keda pejabat teras di perusahan air plat merah itu. Dalam satu kesempatan wawancara dengan awak media, Asep Agstian, ang jadi pengacara Novi mengatakan kliennya memiliki vocher lengkap beserta nama yang bisa dijadikan bukti oleh kepolisian untuk mengusut ke mana saja aliran uang itu mengalir. (mhs)

Dieksekusi Kejari di .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES ara. Saat dieksekusi, yang bersangkutan usai rapat,” katanya.

Kamaludin terbukti menipu Momon, seorang pengusaha asal Kecamatan Purwasari. Ceritanya, Kamaludin meminjam uang senilai Rp 250 juta kepada Momon. Namun, utang itu tak dibayarkan.

“Kepada korban, terpidana meminjam uang sebesar Rp 250 juta untuk bisnis telur. Namun terpidana tak kunjung membayar utangnya,” ungkap Rohayatie.

Te r p i d a n a k e m u d i a n mengajak korban bisnis kontrakan. Kepada korban, terpidana menjanjikan bagi hasil Rp 5 juta setiap bulan.

atau membuat transaksi belanja.

Namun, uang pembeli tak benar-benar dibelanjakan. Nantinya, dana akan dikembalikan beserta komisi tertentu dari total harga belanja.

Untuk dapat ‘berbelanja’ dan mulai mendapat komisi, pengguna diharuskan melakukan menyetorkan uang atau top-up terlebih dahulu.

Setoran tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal berbelanja di lapak e-commerce. Dengan demikian, semakin besar uang yang diisi ke dalam aplikasi dan kemudian dibelanjakan, semakin besar pula komisi yang ditawarkan.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat menerima laporan dari masyarakat terkait adanya investasi bodong Alimama yang merugikan

TPP Tak Cair, Pokir Dewan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES dah disampaikan ke DPRD Karawang namun masih tak ada kepastian.

TPP 13 diketahui besarannya variatif tergantung golongan dan eselon pegawai. Ketika disampaikan melalui perwakilan anggota Komisi IV DPRD Karawang Neneng Siti Fatimah, beberapa PNS mengaku pencairan TPP 13 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti diutarakan seorang PNS di Kecamatan Batujaya berinsial E yang menuturkan, sangat menyesalkan jika TPP 13 tidak dicairkan.

“Yang pada intinya, ikalau apa yang diinfokan tersebut benar adanya, itu sangat disayangkan sekali. Rumor 13 sudah buming di kalangan ASN Karawang dan apalagi ASN yang ada di daerah yang hanya sebagai staf dengan tambahan penghasilan pas-pasan dan harus menutupi pembiayaan hidup rutin keluarga.

Kini berita manis yang sudah jadi harapan manis pula. Pupus sirna. Padahal ASN pada dasarnya terlepas dari politik praktis maupun partisan dari salah satu kontestan,” katanya.

“Namun terpidana membuat janji palsu,” Rohayatie menambahkan.

Rohayatie mengungkapkan, Kamaludin diputus bersalah karena dinilai menipu. Perbuatannya kata Rohayati masuk unsur yang disangkakan dalam pasal 378 KUH Pidana. “Kades itu bakal dihukum penjara selama dua tahun,” pungkas Rohayatie. (*)

masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago.

Untuk modusnya sendiri, yakni mereka dibujuk masuk aplikasi tersebut kemudian nanti mendapat komisi.

“Faktanya sudah beberapa masyarakat yang sudah masuk aplikasi tersebut ada yang sudah menginvestikan Rp 3-10 juta akhirnya ketika mau buka aplikasi tersebut sudah tidak bisa lagi,” pungkasnya. (rie)

Lain hal, kebijakan TPP 13 tahun 2020 yang tak dicairkan berbanding terbalik dengan kebijakan yang diteruskan Pemkab Karawang. Sebelum masuk masa cuti, kepentingan hajat banyak kalangan PNS melalui TPP justru seperti dikangkangi oleh masuknya penambahan pokok pokiran (pokir) 50 anggota dewan.

Menurut Imron Rosadi, kordinator Karawang Monitoring Group (KMG) hal ini jelas menciderai perasaan kalangan PNS di Kabupaten Karawang.

“Dari informasi yang kami dapat, di saat bersamaan ketika TPP 13 yang sebetulnya

sudah dianggarkan dalam APBD murni 2020, artinya sudah menjadi hak PNS, kenapa tidak dicairkan segera. Tapi malah disetujui permintaan tambahan pokir 50 anggota dewan sebesar Rp 2 miliar untuk disetujui. Kalau melihat hal ini, sebenarnya bupati pro PNS atau anggota dewan,” heran Imron.

Namun Imron berharap PJ Bupati Karawang bisa meluruskan persoalan ini. Dia melihat tidak dicairkannnya TPP 13 sarat nuansa politis.

Karenanya, dia melanjutkan, agar PJ dapat segera melakukan langkah langkah yang tidak merugikan hajat hidup orang banyak. (wyd/red)

Pejabat Distan Kompak Bungkam .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Korban Investasi Bodong .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

RAZIA MASKER : Tim GTPP Covid-19 Kecamatan Cilamaya Wetan, sedang menghukum push up pelanggar protokol kesehatan.

Sebagian pejabat menjawab “no komen” saat ditanya awak media.

Kepala Dinas Pertanian Karawang, Hanafi Chaniago beberapa kali dihubungi oleh KBE tak memberikan respons. Begitupun Sekretaris Dinas Pertanian, yang memilih ogah memberikan tanggapan apa pun atas kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Beberapa pejabat di bawahnya pun tak mau mengomentari.

“No komen,” ungkap seorang pejabat di Dinas Pertanian saat dihubungi KBE. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang memastikan sudah mengantongi sejumlah nama calon

tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian Karawang.

Namun dengan alasan pandemi covid-19 penetapan tersangka tertunda.

Penyidik masih menunggu waktu yang tepat agar proses pemeriksaan bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Namun penyIdik kejaksaan meyakinkan sudah menemukan perbuatan melawan hukum (PMH) atas penyelewengan dana DAK Dinas Pertanian senilai Rp 9,5 miliar tahun anggaran 2019 yang berupa proyek damparit.

“Kami masih melakukan pemeriksaan dan memanggil puluhan saksi untuk menyelesaikan kasus ini.

Karena berbagai pertimbangan kami belum menetapkan tersangka, meski sudah ada beberapa namanya yang muncul. Tunggu saja pada saatnya nanti kami akan umumkan tersangkanya, paling lambat akhir tahun ini bisa diumumkan,” kata Kepala Kejari Karawang Rohayatie, didampingi Kasipidsus Dannie Chaeruddin, Minggu (27/9).

Menurut Rohayatie, penanganan kasus dugaan korupsi Dinas Pertanian Karawang sudah hampir rampung dalam pemberkasan. Sebanyak 80 saksi sudah dimintai keterangan dan beberapa alat bukti juga sudah ditangan penyidik.

“Sudah hampir rampung secepatnya kita umumkan tersangkanya. Yang pasti

tidak akan lewat akhir tahun ini kasusnya akan kita umumkan,” jelasnya.

Rohayatie mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi Dinas Pertanian Karawang terkesan lama dalam penanganannya. Hal itu karena pihaknya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan setiap tahapan.

Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19, penanganan kasus koruspsi harus m e n y e s u a i k a n d e n ga n kondisi yang ada.“Kadangkadang pemanggilan saksi kita tunda dulu karena pertimbangan Covid-19.

Sudah ada puluhan saksi yang kita mintai keterangan atas kasus ini dan semuanya hadir meski kita harus tetap waspada dengan Covid-19,” pungkasnya. (wyd/rie/mhs)

Pemkab Kantongi Izin KASN .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES sedang melaksanakan lelang jabatan pada 6 jabatan teras atau kepala di enam instansi berbeda . Di anta-

ranya untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelu-

arga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Pemb e rd ayaa n Pe re m p u a n dan Perlindungan Anak

(DP3A), Staf Ahli Bidang Pemerintahan,Hukum dan Politik, dan yang terakhir Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (bbs/mhs)

RABU, 30 SEPTEMBER 2020

HARGA Rp3.000

ADVERTORIAL

Tiga Desa di Babelan Dukung Kelanjutan Kepemimpinan Dirut BBWM BABELAN-Kiprah PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) dalam mengelola kilang gas di wilayah Kecamatan Babelan mendapat dukungan dari kepala desa setempat. Perusahaan yang dipimpin oleh Direktur Utama Prananto Sukodjatmoko dinilai juga menjalin hubungan baik dengan warga tiga desa yang berada di sana, yakni Kedungjaya, Bunibakti, dan Kedungpengawas.

Kepala Desa Kedungjaya, Haji Nurman, tempat kilang PT BBWM berada, menilai kepemimpinan Prananto di BBWM bagus dan memiliki perhatian terhadap masyarakat. Salah satunya melalui program beasiswa yang bergulir beberapa waktu lalu. “Desa yang jauh saja di Samudrajaya (Tarumajaya) juga dapat untuk program beasiswa pada saat itu ,” ucap Nurman, Selasa (29/9/2020).

Dia berharap kepemimpinan Prananto akan berlanjut pada periode berikutnya. Nurman berharap pimpinan perusahaan daerah pelat merah itu terus berbenah dan meningkatkan kualitasnya.

“Kalaupun ada penilaian yang kurang baik, dan kurang berkenan terhadap kepemimpinan beliau (Prananto) selama ini, alangkah baiknya lebih ditingkatkan lagi. Intinya kami siap dukung, jika memang diperlukan kami harus menghadap ke Bupati Bekasi untuk membantu persoalan Bapak Prananto, kami siap,” katanya.

“Intinya, demi mensejahterakan masyarakat kami, apalagi adanya pandemi covid-19 seperti ini, banyak masyarakat yang butuh bantuan dari semua pihak untuk dapat memulihkan perekonomian masyarakat,” sambung dia.

Nurman mengajak Prananto dalam program pemulihan ekonomi untuk masyarakat Babelan, terutama Desa Kedungjaya, Kedungpengawas, dan

Bunibakti, karena dua desa tersebut merupakan penyangga kilang gas BBWM. “Saya harap Pak Dirut bisa bekerja lebih baik lagi ke depannya dan berperan aktif dalam meningkatkan PAD. BBWM ini juga sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam mengoptimalkan sejumlah usaha yang dikembangkan masyarakat,” ucap dia.

Dia berpendapat kepemimpinan BBWM lebih baik tetap berada di bawah kepemimpinan Prananto karena ketika kepemimpiman baru berganti, maka proses adaptasi akan sangat menyita energi dan belum ada jaminan sinergi dengan baik bersama masyarakat.

Sementara itu Kades Bunibakti, Sidi; dan Kades Kedungpengawas Nasarudin, juga turut mendukung kelanjutan kepemimpinan Prananto sebagai Direktur Utama PT BBWM pada periode berikutnya.

“Strategi CSR dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan melalui kebijakan CSR di era pandemik covid-19 saat ini, dengan melakukan program pember-

dayaan jangka pendek dan jangka panjang untuk masyarakat. Seperti, usaha konveksi, pengadaan rumah kompos dan mesin cacah sampah, dan perbedaannya budidaya ternak ikan. Intinya hal itu dapat mengidentifikasi dampak sosial pada masyarakat,” ucap Nasarudin.

Peningkatan ke Arah Lebih Baik Sementara itu, Prananto mengaku akan meningkatkan perhatian terhadap desa-desa yang berada dan sekitar kilang di BBWM. Mengenai corporate social responsibility (CSR), Prananto akan mengawasi secara langsung supaya apa yang menjadi kebutuhan warga desa dapat terakomodasi dengan baik. “Harapan kita, kita mulai jalani lembaran baru. Yang sebelumnya jika masih ada yang kurang berkenan kita minta maaf. Ke depan akan lebih baik,” demikiannya. Prananto juga berjanji akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi dengan memberdayakan sektor UMKM yang menjadi andalan warga Babelan.(dim/ adv)

Direktur Utama PT BBWM PRANANTO SUKODJATMOKO

3

Perpanjangan

Dirut PDAM Berbau Upeti?

URS Dinilai Bangun Dinasti Keluarga dengan Jabatan Strategis CIKARANG PUSAT - Surat rekomendasi perpanjangan jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim (URS), yang disinyalir dikeluarkan Dewan Pengawas (Dewas) mengundang tanda tanya bagi sejumlah kalangan.

Terlebih, rekomendasi perpanjangan Dewas PDAM TB tersebut terbit, tatkala berbagai kalangan mengkritik kinerja Dirut PDAM TB, URS. Bahkan ada yang menuding kinerja Dirut PDAM TB buruk, sehingga mengakibatkan pelanggan meradang dan menumpuknya hutang.

“Kita bingung dengan Dewas, tatkala banyak tudingan miring terhadap PDAM, ko k ma la h m e mb e r i ka n rekomendasi perpanjangan jabatan dirut,” kata Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Bekasi, Eko Triyanto kepada Ke Sambungan wartawan.

Dewan Pastikan Jadwal Pilkades Belum Ada Penundaan CIKARANG PUSAT- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Ani Rukmini memastikan tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2020 di Kabupaten Bekasi belum ada penundaan.

Meski sebelumnya ada pemberitaan di awak media bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di seluruh Indonesia lantaran Pandemi Virus Korona (Covid-19).

Ke Sambungan

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini

ADVERTORIAL

Terima Bantuan Tangani Covid-19 dari Toyota Bupati Eka Ajak Pengusaha Lain Bersama Lawan Virus Korona C I K A R A N G P U S AT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima bantuan berupa 1 unit mobil ambulance dan 3.000 masker untuk penanganan bencana Covid-19 dari PT Toyota Manufacturing Indonesia, pada Selasa (29/9).

Kegiatan ini dilakukan secara virtual, dan diikuti oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Sekretaris Daerah Uju dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dedy Supriyadi.

Bupati Eka mengapresiasi dan rasa terimakasihnya kepada PT Toyota Manufacturing atas bantuan yang diberikan kepada Pemkab Bekasi.

“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan ini. Bantuan ini memang sangat kami butuhkan dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi,” tuturnya.

Bupati Eka juga mengajak para pengusaha lain khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi untuk ikut mengambil bagian dalam menanggulangi pandemi Covid-19, yakni dengan cara mensinergikan program yang dimiliki perusahaan

BANTUAN: Bupati Eka mengapresiasi dan rasa terimakasihnya kepada PT Toyota Manufacturing atas bantuan yang diberikan kepada Pemkab Bekasi.

dengan program yang dimiliki pemerintah.

“Ditengah pandemi ini saya juga mengajak para pengusaha yang ada di Ka b u p at e n B e k a s i u ntuk bekerjasama dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang ada di Kabupaten Bekasi, salah satunya dengan cara mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program kegiatan penanggulangan bencana Covid-19,” jelasnya.

Dirinya mengatakan, dengan bantuan yang diberikan ini menjadi salah satu bukti perhatian unsur swasta untuk bersamasama dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Tentunya saya optimis t e rha d ap keb e rha s i l a n program C SR P T Toyota ini, khususnya dalam memberikan manfaat yang besar kepada pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi,” ucap Bupati Eka. Diakhir, Ia berharap bantuan ini bisa memberikan pengaruh yang besar khususnya untuk membantu tim medis yang bertugas menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana Covid-19 yang ada di Kabupaten Bekasi.

S e m e n t a ra i t u , Wa k i l Presiden Direktur PT Toyota Manufacturing Indonesia Edward Otto Kanter mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan

sebagian kecil dari yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini tentunya bertujuan untuk membantu Pemkab Bekasi dalam menangani Covid-19.

“Sebelumnya saya ingin mengucapkan terimakasih kepada tim medis khususnya di Kabupaten Bekasi yang sudah berjuang sampai saat ini.

Bantuan ambulance yang kami berikan ini sudah dirancang khusus dengan peralatan yang dibutuhkan untuk menangani pasien Covid-19. Semoga bisa sedikit meringankan beban tim medis yang selama ini menjadi pejuang di garda terdepan,” jelasnya. (adv/ yud/hyt)

METRO CIKARANG

RABU, 30 SEPTEMBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

Kades Sembunyikan Nama Perumahan Modus Agar Pengembang Nakal Bisa Bangun Proyek Baru CIKARANG PUSAT-Meski dana desa tidak diperbolehkan untuk pembangu-

nan di kawasan perumahan yang belum melaksanakan serah terima fasos-fasum ke Pemer intah Daerah (Pemda), faktanya banyak kepala desa tetap memaksa membangun di perumahan tersebut.

Usut punya usut, Kepala Desa diduga menyamarkan laporan dengan tidak men-

cantumkan nama perumahan, hanya mencantumkan RT/RW beserta dusun saja di laporan.

“Iya, dulu kita akali tidak mencantumkan nama perumahan hanya RT RW saja, agar lolos verifikasi.

Kalau dicantumkan nama Perumahan dan belum melakukan serah terima

emang ga boleh,”Kata salah satu mantan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.

Ia menyebut hal itu dilakukan, agar warga perumahan yang belum serah terima fasos-fasum dapat menyerap pembangunan. Pasalnya perumahan yang belum serah terima juga tidak bisa menyerap APBD.

“Contoh dikita, perumahan lama pengembangnya sudah kabur. Kita kesulitan mencari informasi pengembangnya. Jadi puluhan tahun belum ada serah terima,”kata dia.

Menurut dia di Kabupaten Bekasi banyak pengembang yang pergi begitu saja usai membangun tanpa

melakukan serah terima ke Pemda,”Kalau belum serah terima ya kasihan warganya.

Sulit mendapatkan fasilitas pembangunan dari pemerintah. APBD pun tidak bisa diserap,”tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Forum BPD Kecamatan Setu, Eras Rasidi mendesak perumahan segera melakukan serah

terima fasos-fasum agar pemerintah desa dapat turut serta membangun.

“Di Kecamatan Setu, kita b e rha rap p e ng e mb a ng segera melakukan serah terima ke pemda. Rekanrekan Kepala Desa diharapkan segera berkomunikasi dengan pengembang,”kata Eras. (dim/red)

KASUS

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi,dr Alamsyah

Gugus Tugas Tanggapi Klaster Keluarga CIKARANG PUSAT– Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi masih terus terjadi hingga hari ini. Bahkan, status zona merah pun masih melekat.

Klaster industri di Kabupaten Bekasi selalu disebut yang paling dominan lantaran kawasan ini memang dipenuhi ratusan perusahaan. Lantas, bagaimana dengan penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga?

“Kalau klaster keluarga di sini enggak banyak.

Tetap yang paling banyak (klaster) industri,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi dr Alamsyah kepada pers, Selasa (29/9/2020).

Meski demikian, bukan berarti setiap keluarga menjadi bebas dan mengabaikan protokol kesehatan.

Justru sebaliknya, harus lebih meningkatkan kedisiplinan dan imunitas tubuh.

“Jangan sampai klaster keluarga jadi ikut tinggi angkanya. Semua harus taati prokes (protokol kesehatan),” ujar dia.

Sementara dari klaster industri tercatat ada 968 kasus positif yang berasal dari 56 perusahaan. Itu belum termasuk jumlah pelacakan dan penelusuran kepada keluarga dan kontak erat. Maka, tak heran jika penambahan kasus Covid-19 masih terus terjadi hingga hari ini (kemarin).

Berdasarkan data resmi yang diunggah pikokabsi. bekasikab.go.id per hari ini tercatat total 2.780 kasus positif dengan tambahan 183 orang. Dari jumlah itu, 2.287 sembuh, 48 meninggal dunia, 104 dirawat di rumah sakit, dan 341 menjalani isolasi mandiri. (red)

ISTIMEWA

INFRASTRUKTUR: Pemkab Bekasi pastikan dalam waktu dekat fungsikan Jalan Inspeksi Kalimalang menjadi dua lajur tiap arah baik ke Kota Bekasi- Jakarta maupun ke Karawang

Pemkab Segera Fungsikan 3 Lajur Jalan Inspeksi Kalimalang C I K A R A N G P U S AT Pemkab Bekasi pastikan dalam waktu dekat fungsikan Jalan Inspeksi Kalimalang menjadi dua lajur tiap arah baik ke Kota Bekasi- Jakarta maupun ke Karawang.

Hal itu dikatakan Kepala Dishub Kabupaten Bekasi Aat Barhati, Selasa (29/9). « Dalam satu pekan ini Jalan Inspeksi Kalimalang harus benar-benar menjadi dua arah. Makanya sampai pekan depan masih ada lapak-lapak rekan Satpol PP bakal bongkar paksa,» katanya.

Menurut dia, dalam pengecekan ditemukan sejumlah pelanggaran dari para pemilik pengusaha yang ada di sekitar bantaran jalan.

Dirinya menegaskan pada awal hanya diberikan sosialisasi agar segera membongkar lapak. Akan tetapi, jika dalam satu pekan kedepan belum juga dibongkar maka pihaknya bakal koordinasi dengan Satpol PP melakukan pembongkaran. Sambung Aat, untuk saat ini pemberlakuan dua lajur ditiap arah baru dilakukan mulai dari Jembatan Baru

Gandasuka Kalimalang, Kecamatan Cikarang Barat hingga Jababeka. Kedepan ruas Jalan Inspeksi Kalimalang seluruhnya diaktifnya dua lajur.

«Dengan adanya dua jalur ruas jalan, diharapkan nantinya dapat mengurai kemacetan dan mengurangi angka kecelakaan,” tutupnya.

Sementara itu Kasatlantas Polres Metro Bekasi, AKBP Ojo Ruslani mengatakan pengaktifan dilakukan dengan mengerahkan ratusan personil Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi,

bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk melakukan pengecekan area tersebut.

«Jadi mulai kemarin hingga hari ini kami lakukan sosialisasi bahwa jalan sudah dibangun itu bakal difungsikan. Maka segera lapaklapak harus bersih, jika tidak dibongkar paksa,» kata Kasatlantas Polres Metro Bekasi, AKBP Ojo Ruslani, Ojo menuturkan Jalan Inspeksi Kalimalang yang memiliki panjang sekitar 40 kilometer dibangun sejak 5 tahun

lalu, namun baru difungsikan satu ruas jalan saja.

Kawasan jalan itu juga volume kendaraan yang melintasi jalan Inspeksi Kalimalang cukup banyak. Dengan difungsikanya ruas jalan menjadi dua jalur dimungkinkan dapat mengurai kemacetan dan meminimalisir kecelakaan.

“Jalan ini dibangun miliaran rupiah bukan untuk tempat berdagang dan memperkaya diri pihak pengusaha lapak, tapi untuk jalur kendaraan umum supaya lancar,” tegas Ojo. (har/red)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Perpanjangan Dirut PDAM .. dari halaman Cikarang Ekspres Menurut Eko, tudingan miring terhadap kinerja URS sebagai Dirut PDAM Tirta Bhagasasi tidak bisa dipungkiri. Sebab, selama menjabat, hutang PDAM semakin menumpuk. Bahkan, para pelanggan PDAM mengeluhkan pelayanan yang tidak profesional, dan buruknya air yang dihasilkan PDAM. Sehingga dengan banyaknya keluhan tersebut, pihaknya mempertanyakan rekomendasi yang telah dikeluarkan Dewan Pengawas terhadap kinerja PDAM TB, seperti prestasi atau “upeti”. Apalagi rekomendasi tersebut merupakan rujukan, dalam memperpanjang jabatan URS sebagai Dirut PDAM TB. “Surat rekomendasi yang dikeluarkan Dewas ini, apakah karena prestasi atau upeti?” ujar Eko dengan

nada bertanya.

Bukan hanya keluhan pelanggan dan banyaknya hutang, ungkap Eko manambahkan, berdasarkan informasi, sebanyak 31 orang yang merupakan keluarga dari Dirut PDAM TB, Usep Rahman Salim diangkat sebagai pegawai di PDAM TB. Bukan hanya diangkat, bahkan keluarga Dirut itu menduduki jabatan strategis di PDAM TB. Sehingga dengan adanya 3 point tersebut, kinerja Dirut PDAM TB bisa dikategorikan gagal dan buruk. Namun ironisnya, mengapa Dewan Pengawas PDAM yang statusnya masih pelaksana tugas (Plt) mengeluarkan rekomendasi perpanjangan terhadap Usep Rahman Salim sebagai Dirut PDAM TB. “Ada 3 indikator yang menyatakan buruknya kinerja Dirut, namun mengapa Dewas merekomendasikan perpanjangan Dirut. Ada

Dewan Pastikan Jadwal .. apa ini dengan Dewas,” ungkap Eko. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupten Bekasi, Soleman menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkesan memaksakan diri membuat Surat Keputusan (SK), terkait perpanjangan kembali Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, dengan nomor: 500/Kep.332-Admrek/2020, yang di tandatangani Bupati Bekasi pada 14 Agustus 2020 lalu.

Soleman mendesak Pemkab Bekasi, agar SK itu dibatalkan, karena yang dianggap kontroversial dan ada dugaan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan), terhadap peraturan yang ada.

“Saya lihat ini tidak benar.

Saya lebih menyoroti pengambilan keputusan penugasan kembali Dirut PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemer-

dari halaman Cikarang Ekspres “ Awal-awal Covid -19 sempet ada penundaan, kemudian diskusi lagi, kemudian disepakati dengan patokan pilkada 9 Desember walaupun kita tidak ada Pilkada. Jadi tanggal 13 Desember,” Kata Ani kepada Cikarang Ekspres, Selasa (29/9).

Hingga kini, belum ada surat resmi dari Mendagri soal penundaan Pilkades di Kabupaten Bekasi. Meski demikian, Pemerintah Desa (Pemdes) pada Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, juga tidak bisa memastikan bawa tanggal 13 Desember bakal di gelar. “ Pemdes juga akan bersurat ke pusat dan tetap berkoordinasi. Jangan kaya di Ciamis, di batalkan pada H-1 tidak di laksanakan. Kan repot,” katanya.

Ani berharap, di bulan Oktober sudah ada kejelasan. Bahkan kita juga sudah mempertimbangkan soal protokol kesehatan. “ Makanya kan penyelengaraan Pilkades juga di

bikin tidak lagi persatu TPS, tapikan per dusun, dan per dusun perkiraan 1000 orang dan rencananya untuk 1000 orang akan di bikin lima bilik, kurang lebih per bilik 200 orang dan itupun jamnya akan di atur lagi,” jelasnya.

Selain itu, sambung Ani, untuk anggaran sudah ada tambahan sekitar 4 miliar lebih. “ Asumsinya ada penamb a ha n b i l i k s u a ra d a n penambahan sumber daya manusia (SDM),” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Ida Farida belum bisa memastikan akankah Pilkades di Kabupaten Bekasi ditunda atau tidak. “ Belum ada penjelasan resmi pak, belum bisa jawab masih menunggu pusat,” Kata Ida melalui pesan wahtshapnya.

Meski demikian pihaknya selalu berkoordinasi dengan pusat. “ Saya selalu menunggu surat resmi sambil koordinasi ke pusat,” kata Ida. (mil)

intah Kabupaten Bekasi terindikasi melanggar peraturan yang ada,” kata Soleman.

Soleman, mengatakan, PDAM merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan

di bidang air minum.

Apalagi, keberadaan PDAM di biayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga, masih kata Le-

man sapaan akrabnya, seharusnya Pemkab Bekasi harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, seperti aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya. Karena ketiga aspek tersebut sangat

menentukan kinerja PDAM. “Dalam waktu dekat ini, kita DPRD akan memanggil, dewan pengawas dan Kabag Ekonomi Pemkab Bekasi. Serta menanyakan sejauhmana tindak pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi,” jelasnya. (jio/red)

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

RABU, 30 SEPTEMBER 2020

METRO BISNIS

KARAWANG BEKASI

5

UMKM Menurun, SDC Terus Bangkitkan Usaha Anjlok Mencapai 90 Persen KOTA BEKASI – Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) luluh lantah akibat pandemi Covid-19 yang terus meningkat akhir-akhir ini. Diperkirakan omset UMKM mengalami anjlok mencapai 90 persen dari kondisi normal.

Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS), dampaknya Covid-19 pada perputaran roda ekonomi yang saat ini pertumbuhan ekonomi kwartal ke dua secara Nasional minus 5,32 persen.

Maka dari itu, Skill Development Center (SDC) UMKM Kota Bekasi terus bergerak melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan rutin bulanan dalam bentuk seminar dan pameran produk.

Koordinator SDC UMKM Kota Bekasi, Aji Ali Sabana mengatakan, melihat dampak ekonomi pandemi ini bukan berarti kehidupan terhenti tapi justru UMKM harus terus bangkit untuk produktif.

Satu diantaranya kegiatan yang diselenggarakan pada minggu lalu (24/9) di Room Meeting Resto Margajaya Kota Bekasi dengan mengangkat tema pengembangan wirausaha baru dalam meningkatkan produktivitras.

“Bulan depan Oktober kita juga akan lakukan pameran UMKM, setiap bulan sekali kita lakukan baik secara offline maupun online zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan memperkuat jejaring UMKM dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait baik swasta maupun pemerintah,” terang Aji, kemarin (29/9).

Ia pun bangga dengan antusias UMKM Kota Bekasi yang di mana peserta yang ingin mengikuti kegiatan begitu besar. Akan tetapi karena demi menjaga protokol kesehatan (prokes) dan sosial distancing ia membatasi jumlah pesertanya, sekitar 48 UMKM yang hadir dan sisanya online zoom.

Tak kalah menarik, narasumber yang dihadirkan dari Forderum dan tim yang mensuport kegiatan yakni Pegadaian dan Dinas Tena-

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

ga Kerja Kota Bekasi.

Lebih lanjut Aji menjelaskan, secara umum usaha UMKM masih merayap untuk saat ini, mengingat dampak nya hampir semua sektor usaha ter masuk pemerintah melakukan rasionalisasi, merumahkan pegawai dan memangkas belanja rutin.

Menurutnya, peran pemerintah masih harus ditingkatkan terkait kebijakan relaksasi kredit UMKM yang tajam keatas tumpul kebawah. Artinya, kondisi di lapangan tidak singkron dengan faktanya terlebih banyak kendaraan usaha UMKM maupun pelaku usaha ojek mandiri yang ditarik. Sementara lembaga keuangan perbankkan terus menagih kewajiban kredit bahkan mungkin melelang aset.

“Ini tdk bisa dibiarkan.

Ada pula terkait kebijakan insentif pajak, kelonggaran biaya beban listrik UMKM dalam jangka panjang sampai usaha pulih. Lihat sekarang usaha secara umum lagi menghadapi sakratul maut antara bertahan atau gulung tikar,” pungkasnya. (yud/rie)

Foto : Yudi/Karawang Bekasi Ekspres

WIRAUSAHA : Koordinator SDC UMKM Kota Bekasi, Aji Ali Sabana mengatakan, melihat dampak ekonomi pandemi ini bukan berarti kehidupan terhenti tapi justru UMKM harus terus bangkit untuk produktif.

Vivo Luncurkan V20 dan V20E Lewat Medsos JAKARTA – Melalui media sosial resmi Vivo Indonesia, meluncurkan smartphone terbaru dari V-Series, yaitu V20 dan V20 SE. Kedua produk ini hadir sebagai komitmen Vivo untuk menyajikan teknologi smartphone di Indonesia.

“Vivo akan terus memperkuat posisinya di pasar Indonesia dengan selalu menghadirkan produk terbaru termasuk seri V20,” kata Senior Brand Direktor Vivo Indonesia, Edy Kusuma pada saat peluncuran seri V20 melalui video virtual, Selasa (29/9).

“Kami senang bisa meluncurkan seri V20 ini di Indonesia. Smartphone ini memberikan pilihan untuk melengkapi kebutuhan konsumen, terutama bagi mereka yang ingin menangkap setiap momen berharga,” tambah Edy.

Lanjut Edy, perangkat ini hadir dengan layar super Amoled FHD 6,44 inci beresolusi 2.400 x 1.800 piksel. Ponsel ini juga didukung baterai 4.000 mAh dengan dukungan fast charging 33W. Serta Funtouch OS 11 yang berbasis pada Android 11.

Soal fotografi, Vivo V20 dilengkapi kamera depan 44MP. Kamera 44MP dilengkapi dengan teknologi Eye Autofocus, yang mampu menang-

kap fokus secara tajam dari jarak hanya 15cm, sehingga hasil foto diklaim akan tetap jernih dan tajam. Kemudian di bagian belakang terdapat tiga kamera dengan masing resolusi utama 64MP, widerangel 8MP, macro, dan depth, serta lensa mono 2MP. Kamera belakang dengan resolusi 64MP diklaim dapat menampilkan detail hidup yang tetap jelas, bah-

kan setelah foto diperbesar. Dapur pacu Vivo V20 diotaki dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 720G yang ditemani RAM 8GB dan memori internal 128GB. Fitur-fitur lainnya termasuk NFC, Bluetooth 5.0, dan pemindai sidik jari di dalam layar Vivo V20 meluncur di pasar dengan dua pilihan warna yaitu Midnight Jazz dan Sunset Melody. Soal harga, vivo V20 dipasarkan dengan banderol Rp 4,99 juta. Vivo S20 SE Perangkat ini menggunakan layar Amoled berukuran 6,44 inci (1080p) dengan rasio layar ke bodi sebesar 90,12 persen, dan dilengkapi fitur pemindai sidik jari di layar. Vivo melengkapi smartphone ini dengan kamera depan 32MP. Kamera ini disebut dapat menampilkan hasil foto

DAM bersama Ditlantas Polda Jabar Edukasi Safety Riding BANDUNG – Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang sekarang ini sedang kita hadapi ada banyak hal yang dapat merubah emosi secara tiba-tiba.

PT Daya Adicipta Motora mengajak mahasiswa Universitas Islam Bandung (UNISBA) mengikuti acara Webinar Safety Riding pada 29 September 2020, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ditlantas Polda Jawa Barat Kompol Eli Herlina, SH yang memberikan materi keselamatan berkendara lengkap dengan video simulasi.

S ementara Instr uktur Safety Riding DAM, Tamy Pratama memaparkan materi terkait pentingnya berkendara yang aman nyaman yang hubungannya pada pengaruh keadaan psikolo-

gis seseorang terhadap cara berkendara di masa AKB. “Materi yang diberikan oleh kami sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari Mahasiswa Psikologi UNISBA agar setiap mahasiswa yang mendapatkan materi dari kami dapat memprediksi setiap potensi bahaya yang akan terjadi selama berkendara saat di jalan raya,” kata General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan.

“Dalam webinar kali ini disampaikan perlunya beberapa aspek di dalam diri pada saat berkendara yang diantaranya, pengalaman, skill (Keterampilan) berkendara, pengetahuan, dan salah satu yang terpenting adalah aspek emosional di dalam diri,” tambahnya.

Ada banyak sekali jenis emosi mulai dari marah, bahagia, sedih, benci, takut, dan lain-lain, yang dapat mempengaruhi cara berkendara.

Selain itu disampaikan juga tips-tips berkendara yang pastinya, sangat berguna bagi seluruh mahasiswa psikologi.

Di dalam menganalisa setiap potensi bahaya yang ada selama di perjalanan.

Selama kegiatan webinar tersebut selain pemberian materi-materi secara teori yang disampaikan oleh instruktur Safety Riding DAM dan Ditlantas Polda Jabar, acara webinar juga disajikan dengan games menarik yang nantinya akan diambil 2 orang pemenang dari games tersebut untuk diberikan hadiah menarik yaitu Honda Apparel.

Selain itu agar tetap mem-

visualisasikan edukasi praktek yang ditiadakan dari edukasi online kali ini.

Edukasi Safety Riding menyajikan video-video virtual Teknik berkendara, video animasi Cari_Aman. Dan video-video tips berkendara yang dikemas secara menarik untuk tetap memvisualisasikan keseluruhan materi

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM

dengan detail yang baik.

Kemudian terdapat tiga kamera belakang dengan masing-masing sensor utama 48MP, super ultra-wide 8MP dan super macro, serta 2MP bokeh. Kamera belakang V20 SE dilengkapi EIS Ultra Stable Video untuk membantu pengambilan video tetap stabil. Smartphone ini juga diperkuat oleh prosesor Snapdragon 665 yang ditemani oleh RAM 8GB dan memori internal 128GB. Selain itu, baterai ponsel ini memiliki kapasitas 4.100 mAh. V20 SE hadir dengan Funtouch OS 11 yang berbasis pada Android 11. Fitur lainnya termasuk NFC dan Bluetooth 5.0. Vivo V20 SE meluncur di pasar Indonesia dengan warna Granity Black dan Oxygen. Ponsel ini dilepas dengan harga Rp 3,99 juta. (bbs/rie)

M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ C I K A R A G E M A N A N . P T. R E L I F E PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO

8662/PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 16743/PEDURENAN A/N SURYANI SAFITRI DEWI D/A MUSTIKAJAYA RT 002/002 - KEL PEDURENAN KEC MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI LUAS TANAH 500 M² .

TELAH HILANG SERTIFIKAT SHM NO 9133415. KEL. MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR AN: N Y. S A M A N L U A S : 3 0 0 M ² K E L .

MARGAHAYU BEKASI TIMUR. ALAMAT, KELURAHAN MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI TLPN: 081281658905

S E RT I P I K AT TA N A H ATA S N A M A O M A H B I N T I R A M I N K P. P A G A D U N G A N R T. 0 8 R W . 0 4

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

teori yang disampaikan.

Semoga dengan adanya edukasi seperti ini.

Seluruh Mahasiswa Psikologi Unisba tetap selalu menjaga keselamatan berkendara dan selalu menyebarkan informasi mengenai keselamatan berkendara ini, serta selalu #Cari_Aman ketika berkendara. (rls/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

RABU, 30 SEPTEMBER 2020

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

GADUH REVITALIASASI EMPAT PASAR KOTA BEKASI - Puluhan masa tergabung dalam LSM Solidaritas Masyarakat Bekasi (Somasi), melakukan aksi demonstrasi di depan perkantoran Plaza Pemerintah Kota Bekasi, menyoal sejumlah dugaan ketidakberesan pada proses revitalisasi empat pasar yang saat ini tengah berjalan.

Ketua LSM Somasi, Budi Aryanto menilai, terjadi kesalahan dalam kualifikasi penentuan pemenang lelang. Sehingga pihak ketiga sebagai pemenang, berani melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan yang ada.

“Syarat pemenang lelang, seharusnya memiliki pengalaman mengelola pasar.

Itu tertuang dalam kualifikasi saat lelang. Tetapi, kita menemukan ada beberapa pemenang yang tidak sesuai ketentuan.

Kita menuntut pemenang lelang dipanggil untuk dikaji kembali perusahaan mereka,” ungkap Budi di sela aksi, kemarin (29/9).

Selain itu, Budi juga mend u ga p e m e r i nt a h la la i dalam menjalankan rekomendasi Pansus 38, di antaranya meminta Kejaksaan Negeri Bekasi memberikan Legal Opinion (LO) dan Legal Assisten (LA).

“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak kejaksaan (Kasie Datun), bahwa mereka belum menerima surat untuk memberikan LO dan LA,” katanya.

Dikatakan Budi, pihaknya tidak hanya mendesak eksekutif, namun juga meminta Komisi I DPRD Kota Bekasi mengkaji dan memanggil eksekutif serta para pihak pemenang lelang.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, rencananya Rabu nanti kita menyampaikan aspirasi.

Kita meminta Komisi I andil bagian terkait hal ini,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Kariman menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan perjanjian kerjasama atau PKS antara Pemerintah Kota Bekasi dengan para pemenang lelang.

Mengenai pelanggaran pihak ketiga, Kariman menegaskan menindak jika memang terjadi kesalahan.

Contohnya, kata dia, pihaknya telah menghentikan pembangunan ruko di Pasar Kranji yang diduga melanggar ketentuan

HARGA Rp3.000

6

SOROT: Puluhan masa tergabung dalam LSM Solidaritas Masyarakat Bekasi (Somasi), melakukan aksi demonstrasi di depan perkantoran Plaza Pemerintah Kota Bekasi, menyoal sejumlah dugaan ketidakberesan pada proses revitalisasi empat pasar yang saat ini tengah berjalan.

“Pembangunan ruko di Pasar Kranji sudah disetop. Tetapi Distaru sudah mengeluarkan siteplan sehingga bangunan dikembalikan sesuai peruntukan, yakni TPS,” jelas Kariman dalam audiensi bersama LSM Somasi di Press Room Humas Pemkot Bekasi.

Kendati begitu, Kariman memastikan semua proses telah dijalankan sesuai tahapan. Sehingga, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

“Semua pasar sudah menjalani tahapan,” katanya menyambung persoalan pemenang lelang yang disoal, dikembalikan kepada penyelenggara lelang.

“Tentunya pemerintah tidak serta merta meloloskan pemenang lelang yang tidak sesuai kualifikasi. Namun untuk jelasnya, bisa berkoordinasi dengan ULP Kota Bekasi,” jelas Kariman.

Menyambung Legal Opinion dan Legal Assisten Kejaksaan, Kariman mengungkap pihaknya telah melayangkan surat pertanggal 14 Agustus 2020 ke Kejari Bekasi.

“Mengenai LO dan LA, 14 Agustus kita sudah membuat surat ke kejaksaan meminta legal asisten,” tandasnya. (dhy/mhs)

ARIF NALDHY/METRO BEKASI

Isi ‘Dompet’ Pemkot Masih Kempis Bapenda Minta SKPD Ngebut Genjot PAD KO TA BE K A S I - Me masuki tri wulan akhir 2020 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) alias ‘isi dompet’ masih jauh dari target yang ditetapkan yakni Rp 2,9 triliun.

Tak ingin keuangan daerah makin terseok Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi minta agar seluruh Satu-

an Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengebut dalam memaksimalkan pendapatannya.

Adapun sumber PAD didominasi dari sektor retribusi dan pajak hotel, restoran, hiburan reklame, penjerangan jalan, parkir, air bawah tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kepala Bapenda Kota Bekasi, Aan Suhanda mengungkapkan, hingga

SELEB

akhir bulan Agustus 2020 pendapatan mencapai 60 persen lebih atau setara dengan Rp 1,2 triliunan. Diantaranya, baru Rp 977 miliar penerimaan PAD dari pajak, retribusi Rp 45 miliar, PBB Rp 183 miliar.

“Masih kurang 40 persen dari target PAD sebesar Rp 546 miliar. Mengingat menyisakan waktu hingga akhir tahun, maka dipastikan akan terus meningkat,” ujar Aan. Semenatar itu, Kepala

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pendapatan Daerah (P3D) Bapenda Kota Bekasi, Roni Sahroni mengatakan, realisasi PAD meningkat setiap bulannya sekitar Rp 300 miliaran terutama dari sektor pajak dan pariwisata.

Diketahui semenjak penerapan pembatasan sosial berskala (PSBB) transisi atau pelonggaran PSBB pendapatan terus meningkat dan tidak tetap.

Adapun sumber pendapa-

tan lainnya yang sah sebesar Rp156,6 miliar. Meski begitu ia mengakui bahwa PAD masih kurang dari target.

Untuk itu Bapenda akan kebut penyerapan PAD guna mencapai target APBD tahun 2020. “ Ki t a a k a n ma k s i ma l menggencarkan operasional tempat hiburan hingga tempat pariwisata untuk menca-

pai target PAD hingga a k h i r t a h u n i n i ,” tutupnya. (yud/ bbs)

Kader Golkar Ogah Pindah Kantor

Nathalie Holscher

Belajar Baca Alfatihah NATHALIE Holscher kini memeluk agama Islam.

Seminggu meniadi mualaf, wanita yang berprofesi sebagai model sekaligus Disk Jockey (DJ) sudah banyak mempelajari hal baru mengenai keyakinannya tersebut.

Beberapa di antaranya mengenai tata cara sholat lima waktu hingga membaca ayat suci Alquran. Nathalie Holscher mengaku sedang senang-senangnya melakukan hal tersebut.

“Hmm seru sih, belajar sholat. Aku belum tahu bacaannya, cuma lagi belajar buat meragain gerakan sholat, belajar baca alfatihah. Dikit-dikit belajar baca iqro,” kata Nathalie Holscher usai mejadi bintang tamu Santuy Trans TV, Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, Senin (28/9).

“Kalau mau wudhu (juga) aku tempel di cermin kamar mandi sekaligus bacaan niatnya jadi bisa dibaca,” lanjutnya.

Semua soal agama Islam dipelajari Nathalie Holscher dengan bimbingan orang terdekatnya.

Nathalie Holscher bersyukur banyak yang mendukungnya untuk menjadi muslimah yang baik.

“Sama teman dan Kang Sule (belajarnya). Teman semua ngedukung dan support, keluarga juga.

Karena di keluarga nggak semuanya sama, banyak beda agamanya. Mereka juga support,” imbuh Nathalie Holscher.

Seperti diketahui, Nathalie Holscher sudah satu minggu meniadi seorang muslim. Ia membaca dua kalimat syahadat di kantor Mualaf Center Indonesia pada 22 September 2020.

Ditemani oleh komedian Sule, Nathalie Holscher akhirnya menjadi seorang mualaf. Rupanya, ketertarikan Nathalie Holscher terhadap agama Islam sudah berlangsung lama, kurang lebih satu tahun yang lalu. (bbs/mhs)

KOTA BEKASI – Kader partai beringin yang tergabung dalam gerakan perubahan penyelamat Gedung DPD Golkar melakukan penandatanganan atau petisi penyelamatan Sekretariat atau Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi.

Sebagimana diketahui, gedung yang sudah dihuni belasan tahun itu kini malah ditinggalkan.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Heri Suko Martono dihadapan para awak media, saat jumpa pers, kemarin (29/9) menuturkan, aksi simpatik para kader didasari keinginan kuat para kader partai Golkar untuk tetap memiliki sekretariat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 18 Kota Bekasi.

“Untuk menghargai para

sesepuh partai Golkar yang telah berjuang sekuat tenaga membangun gedung dilokasi yang sangat strategis dan menjadi marwah, identitas serta kebanggaan partai Golkar Kota Bekasi, sebagai rumah atau basis tempat berkar ya untuk membangun masyarakat kota Bekasi,” ujar Heri.

Sementara itu, Ketua MKGR Kota Bekasi, Machrul Falak mengungkapkan, ini bentuk protes kader partai Golkar Kota Bekasi kepada pengurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang telah melepaskan tanggung jawab atas penjualan aset atau Gedung Golkar dan tidak bisa mempertahankan Sekretariat atau Gedung DPD Partai Golkar tetap berada di lokasi Jl. Jendral Ahmad Yani.

“Oleh karena itu, kami me-

ARIF NALDHY/METRO BEKASI

PENDANDATANGANAN PETISI: Kader partai beringin yang tergabung dalam gerakan perubahan penyelamat Gedung DPD Golkar melakukan penandatanganan atau petisi penyelamatan Sekretariat atau Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi.

minta tanggung jawab DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk mencabut Plt

Partai Golkar Kota Bekasi,” kata dia.

Menurutnya, Plt pen-

gurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi melanggar dan menyalahi instruksi dan arahan DPP Partai Golkar.

Tak hanya itu, lanjutnya para kader Partai Golkar juga turut berdoa bersama agar sekretariat atau gedung DPD Partai Golkar tetap berada di Jl. Jendral Ahmad Yani Kota Bekasi.

Sekedar diketahui, berbagai atribut dibentangkan di sana oleh para kader golkar.

Salah satu atribut yang terpasang bertuliskan “15 Tahun aku dicampakkan, aku tidak diperhatikan, aku telah menghantarkanmu serta orang sekelilingmu menuju kesuksesan lalu sekarang engkau meninggalkan aku dalam kondisi aku sedang ‘sakit’. Selamatkan aku dari orang - orang yang mendzolimi aku”. (dhy/mhs)

Pepen: Peran PPID Wajib Dimaksimalkan!

KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyentil seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi publik. Jika tidak, PPID artinya tidak menjalankan perintah yang diamanatkan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam pembinaan PPID di Aston Imperial Hotel, kemarin (29/9) itu, sentilan walkot yang biasa disapa Pepen itu disaksikan Dirjen Komunikasi Publik Kemkominfo RI, Sembiring, Advisor Maverick PR, Wicaksono, dan Humas Diskominfostandi Kota Bekasi,

Nadhratul Aini Naim.

Pepen menuturkan, banyak hal yang perlu dijawab OPD terkait pengaduan warga melalui berbagai media yang ada, baik yang telah disampaikan lewat aksi masa maupun media.

Karenanya, ia yakin jabatan PPID yang melekat kepada seorang sekretaris mampu menjembatani segala informasi di OPD dan fungsi kordinasi tugas. Sebab peran PPID amat melekat di sekretaris guna mengelola instrumen. Terlebih, untuk menggerakkan kepala bidang dan Kepala seksi di tiap OPD pengelolanya yakni sekretaris.

“Fungsi sektretaris sangat penting dan strategis. PPID OPD lebih maksimal dalam mengelola informasi publik

dan sajikan informasi dari kinerja dan tugas kalian kerjakan. PPID harus kuasain itu. Tidak semua yang harus menjawab Humas, di masing-masing OPD ada PPID,” terang pria berlatar pohon beringin tersebut.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah (Kabag Humas Setda) Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah menambahkan, dalam laporannya, pembinaan PPID dilakukan sebagai ajang peningkatan pemahaman mengenai fungsi pengelolaan informasi publik dan media sosial.

“Informasi yang dikuasai OPD perlu didokumentasikan, dikelola dan pelayanan informasi sesuai amanat UU Keterbukaan Infromasi Publik,” tandas Sajekti. (yud/mhs) Wali Kota Bekasi,

RABU, 30 SEPTEMBER 2020

PENDIDIKAN

MK Tolak Uji Materil UU Dikti JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dimohonkan seorang mahasiswa bernama Muhammad Anis Zhafran Al Anwary. Permohonan uji materi Pasal 9 Ayat (2) UU Pendidikan Tinggi dinyatakan tak dapat diterima karena pokok permohonan dinilai kabur.

“Pokok permohonan pemohon kabur,” kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam persidangan yang ditayangkan melalui YouTube MK RI, Selasa (29/9).

Setelah memeriksa permohonan pemohon, MK menilai terdapat ketidaksesuaian antara posita (rumusan dalil) dengan petitum (hal yang dimintakan) permohonan.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa Pasal 9 Ayat (2) UU 12/2012 telah menyebabkan adanya diskriminasi akademik karena tidak memberikan hak kebebasan mimbar akademik kepada ma-

hasiswa, namun terbatas hanya kepada profesor dan atau dosen.

Sementara, dalam petitumnya pemohon meminta agar mahasiswa dapat menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, namun tetap berada di bawah naungan guru besar dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah.

Menurut MK, petitum tersebut tidak sesuai dengan uraian alasan permohonan pemohon dalam posita. Sebab, dengan sendirinya pemohon menyadari bahwa ada ketidaksetaraan antara mahasiswa dengan profesor dan/ atau dosen. Pemaknaan pemohon terkait ketentuan yang digugat, menurut Mahkamah, justru sejalan dengan makna Pa sa l 9 Ayat ( 2 ) U U 12/2012, bahwa kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen, namun bukan berarti mahasiswa tidak dapat

memiliki hak berpendapat dalam forum mimbar akademik.

Hak berpendapat mahasiswa tetap berada di bawah naungan profesor dan/atau dosen.

“Ketidaksesuaian antara posita dan petitum ini menur ut Mahkamah telah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur, sehingga MK sulit untuk memahami maksud permohonan pemohon,” ujar Hakim MK Manahan MP Sitompul.

Sebelumnya diberitakan, ketentuan mengenai kebebasan mimbar akademik yang dimuat Pasal 9 Ayat (2) Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat adalah seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi bernama Muhammad Anis Zhafran Al Anwary.

Anis menyoal Pasal 9 Ayat (2) UU Perguruan Tinggi karena menilai pasal itu menghilangkan hak mahasiswa untuk berpendapat melalui kebebasan mimbar akademik. (bbs/mhs)

KARAWANG BEKASI

8 Ribu Sekolah Tak Ada Akses Internet Mendikbud: PJJ Bukan Hanya Daring

JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengingatkan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ bukan melulu melalui internet. Pada prin-

sipnya, PJJ bisa dilakukan baik melalui internet atau dalam jaringan (daring) maupun lewat luar jaringan atau luring.

“Jadi saya mesti rumuskan dulu definisinya, yang namanya PJJ itu bukan semata-mata pendidikan berbasis internet. Modulpun bisa dipakai, buku cetakpun bisa dipakai. Menggunakan televisi atau program-program pembelajaran di rumah yang selama

60 Tahun UUPA Menghadapi Multikrisis Oleh AHMAD NASHIH LUTHFI *)

UUPA 1960 genap berusia 60 tahun pada 24 September 2020. Dalam momen ini, kita perlu merefleksikan secara mendalam prinsip-prinsip dasar yang dikandungnya, dihadapkan pada realitas keagrariaan dan pertanahan di Indonesia saat ini.

Setidaknya terdapat sembilan prinsip dalam UUPA. Yakni, prinsip kebangsaan, kepastian dan perlindungan hukum, antimonopoli dan antiakumulasi, distribusi dan redistribusi, anti pemerasan, produktivitas, keberlanjutan, kesejahteraan, dan prinsip afirmasi (Shohibuddin 2018).

Sembilan prinsip tersebut dapat menjadi panduan bagi pembaruan tata pengurusan agraria di tanah air yang mengalami kondisi multikrisis saat ini. Dalam konteks agraria dan pertanahan, dewasa ini Indonesia menghadapi krisis agraria. Utamanya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah akibat alokasi kebijakan pertanahan yang tidak adil warisan masa lampau. Lalu, krisis ekologi sebagai dampak lanjutan dari penggunaan tanah yang mengubah secara drastis lanskap alam. Ada juga krisis regenerasi dan reproduksi pertanian yang menandai perubahan orientasi ekonomi reproduktif berbasis tanah.

Krisis Agraria Berbagai laporan dan literatur telah menunjukkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin akut. Pemeriksaan terhadap laporan sensus pertanian sejak 1963 hingga 2003 menunjukkan adanya ketimpangan penggunaan tanah yang kompetitif antara sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, pembangunan kota, perumahan dan real estate, pariwisata, dan menyisakan porsi kecil pada pertanian dan perkebunan rakyat (Bachriadi dan Wiradi 2011).

Berbagai kekuatan dan kepentingan global turut memengaruhi perubahan dan alih fungsi lahan yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia (Zoomers 2010; Pujiriyani dkk, 2012). Semua proses itu mengakibatkan rakyat Indonesia semakin terpinggirkan di hadapan kepentingan kapitalisasi tanah dan pembangunan.

Krisis Ekologi Krisis ekologi tidak hanya terjadi di sektor daratan, tapi juga perairan, udara, dan segenap unsur lingkungan hidup lainnya sehingga mengubah hubungan antara manusia dan nonmanusia.

Berbagai analisis mutakhir terhadap wabah Covid-19 saat ini menjelaskan kaitan antara pembukaan tanah dan hutan skala luas untuk perluasan kapital dengan perubahan ekosistem. Rusak bahkan hilangnya danau, gua, hutan,

dan berbagai ruang hidup menjadi ancaman bagi hewan yang semula menjadi patogen dari suatu mikroba (virus, bakteri, jamur).

Mi k ro b a - m i k ro b a i t u mencari inang baru untuk berkembang biak melalui penularan langsung ataupun tidak langsung, antara binatang dan manusia dengan cara berinteraksi, konsumsi (pangan), dan dalam daur ekosistem. Terkoneksinya manusia secara global mengakibatkan luasnya efek wabah sehingga berdampak pada kesehatan dan kematian secara global pula (Rachman 2020).

Krisis Regenerasi dan Reproduksi Kondisi tenaga kerja pertanian Indonesia mengalami krisis yang akut. Dalam satu dekade terakhir, angka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa mengalami penurunan dari 43 persen pada 1993 menjadi 32 persen (BPS 2010). Terjadi penurunan rumah tangga pertanian (RTP) dari 31,170 juta (2003) menjadi 26,126 juta (2013). Sekitar 5 juta RTP hilang (Sensus Pertanian, BPS 2013). Tenaga muda yang bekerja di pertanian tersisa 6,9 juta atau 11 persen dari total 62,92 jiwa generasi muda (BPS 2020). Ini menjadi tantangan besar mengingat Indonesia menghadapi bonus

demografi dalam rentang waktu 2020–2030.

Sebelum masa pandemi Covid-19, angka pengangguran Indonesia sudah mencapai 7,5 juta jiwa dan diprediksi bertambah setiap tahun sekitar 2,5–3 juta jiwa. Kondisi pandemi semakin memperparah itu. Angka pengangguran mencapai 3 juta jiwa, naik dari kisaran 1,9 juta akibat lockdown per 16 April 2020.

TanahKosonguntukPangan Salah satu solusi cepat yang dapat ditempuh pada masa pandemi ini adalah optimalisasi potensi tanah telantar untuk pangan. Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mengatur kelembagaan GTRA sampai dengan kabupaten/kota. Perlu dibentuk GTRA sampai dengan desa agar lebih efektif mengidentifikasi subjek dan objek reforma agraria.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menyebutkan bahwa terdapat sekitar 400.000 ha tanah yang ditelantarkan. Itu adalah potensi yang besar. Patut diingat bahwa dalam UUPA 1960, tindakan pemeliharaan tanah agar tidak telantar adalah kewajiban setiap pemegang hak (pasal 15), penelantaran tanah dapat dikenai tindak pidana (Ketentuan Pidana, pasal 52 UUPA 1960).(*) *) Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

7

ini ditayangkan di TVRI, itu juga PJJ,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, M. Hasan Chabibie dalam bincang daring pada Selasa (29/9).

Chabibie menjelaskan, mengacu pada data, saat ini paling tidak ada 210 ribu sekolah di Indonesia bisa melakukan PJJ secara daring. Sementara, 8 ribuan sekolah

lainnya belum bisa, dan baru bisa menggunakan PJJ luring.

Dia mengungkap, awalnya versi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjukkan bahwa data sekolah yang tak bisa menggelar PJJ daring ada sebanyak 41 ribuan sekolah. Angka ini sekitar 19 persen dari total jumlah sekolah di seluruh Indonesia.

“Saya cek ke Kominfo, benar nggak 41 ribu sekolah ini itu tidak ada koneksi internetnya.

Versi Dapodik kami mengatakan demikian, tapi kami ingin tahu di overlay dengan data BTS-nya Kominfo,” jelas Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud ini.

Menurut Kominfo, dari 41 ribu sekolah yang diklaim tak memiliki akses jaringan internet, sekitar 70 persennya sudah terjangkau sinyal internet.

“Artinya sisanya, hitungan kami sekitar mungkin 8 ribuan sekolah yang benar-benar nol tidak ada koneksi internetnya setelah datanya ini padankan den- gan Kominfo,” jelas Chabibe. (bbs/ mhs)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikampek akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta terhadap : I. IMA RUSMIATI Sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHM No.1273/Cengkong atas nama JUMSIH binti WIKARTA, terletak di Dusun Kampung Areng No.12 RT.04 RW.02 Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Luas tanah 358 m2. ( Harga limit Rp 550.000.000,- Uang Jaminan Rp 165.000.000,-) II. DJAILANI Sebidang tanah darat sesuai SHM No.5508/Duren atas nama RITA KUSMARLIANI, terletak di Kosambi I RT.02 RW.01 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Luas tanah 630 m2. ( Harga limit Rp 450.000.000,- Uang Jaminan Rp 135.000.000,-) III. CV CAHAYA TEKNIK MANDIRI Sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHM No.1955/Cengkong atas nama SAEF JAELULLAH PRAMANIKA, terletak di Perumahan Permata Cengkong Persada Blok B.7 No.7 Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Luas tanah 90 m2. ( Harga limit Rp 270.000.000,- Uang Jaminan Rp 81.000.000,-)

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LELANG ADAPUN WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LELANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT : Hari : Rabu Tanggal : 14 Oktober 2020 Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB (waktu server) Alamat Domain : https://www.lelang.go.id Tempat Lelang : KPKNL Purwakarta Jl. Siliwangi No.9 Purwakarta.

SYARAT DAN TATA CARA PELELANGAN : 1. Cara Penawaran a. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang menggunakan Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat domain https://www.lelang.go.id Tata cara selengkapnya dapat dilihat pada menu ”Prosedur Lelang” dan ”Syarat dan Ketentuan” pada domain tersebut. b. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di https://www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut bila kalah / tidak ditunjuk sebagai pembeli lelang/ pemenang lelang).

2. Uang Jaminan Lelang a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebesar tersebut diatas dan harus sudah efektif diterima KPKNL Purwakarta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang akan dilelang.

3. Pelunasan Lelang Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari total harga barang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

4. Objek Lelang a. Objek lelang dalam kondisi apa adanya ”as is” dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada aset tersebut berikut permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari, peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang dan ber tanggung jawab atas objek lelang yang dibeli. b. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan dan atau penundaan pelaksanaan lelang, maka tidak ada satu pihak pun yang diperkenankan melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan / atau pejabat lelang KPKNL Purwakarta, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN. 5. Keterangan / Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Cabang BRI Cikampek Telp: (0264) 312200, 316069, 081380163549, 082122799000 Cikampek, 30 September 2020

KPKNL PURKAWAKTA

BRI CIKAMPEK

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikampek

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

RABU, 30 SEPTEMBER 2020

Satu Pasien Covid Meninggal

PERISTIWA

Angka Kumulatif Sudah Tembus 260 Positif

IST

TERPEROSOK: Truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Kampung Sulukuning Desa, Mekargalih Kecamatan Jatiluhur.

Truk Terperosok ke Parit PURWAKARTA - Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Purwakarta. Truk Hino Self Loader No Pol B 9536 UZ mengalami kecelakaan tunggal di jalur arteri Purwakarta-Bandung, tepatnya di Kampung Sulukuning Desa, Mekargalih Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Selasa (29/9/2020).

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Dalam kecelakaan seorang korban diketahui bernama Poniman meninggal dunia. “Yang meninggal itu adalah seorang mekanik. Korban dievakuasi ke RSUD Bayu Asih Purwakarta,” ungkap Kasat Lantas Polres Purwakarta AKP Toto Herman Permana.

Dijelaskan, peristiwa bermula ketika kendaraan sedang terparkir di bahu jalan, kemudian mekanik memainkan kopling dan tuas persneling. Tiba-tiba kendaraan bergerak cepat ke arah depan karena kondisi jalan menurun.

“Kendaraan hilang kendali kemudian masuk ke parit, setelah sebelumnya menabrak pembatas jalan,” ungkapnya. (san/red)

UMKM Pengusaha Pemula dari Pesantren Dapat Edukasi PURWAKARTA-- Bank bjb memberikan edukasi dan literasi keuangan inklusif dan keuangan syariah kepada para pengusaha pemula di pondok pesantren di Purwakarta, Jawa Barat. Edukasi tersebut diberikan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perekonomian, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pemimpin Grup Kredit Program Divisi Kredit UMKM bank bjb Firman, Manager UMKM bank bjb Kantor Cabang (KC) Purwakarta R. Anka Rucita Sumaga, pimpinan Pondok Pesantren Raudlatut Tarbiyyah Ahmad Anwar Nasihin, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Iyus Permana, dan Kepala Kemenag Kabupaten Purwakarta Tedi Ahmad Junaedi.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, bank bjb hadir dengan misi memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang dunia keuangan kepada para pelaku usaha. Bekal pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya minat dari kalangan pengusaha sehingga mereka dapat memanfaatkan fasilitas keuangan yang disediakan perbankan untuk mendorong perkembangan usahanya.

“Sebagai agen pembangunan dan mitra setia pemerintah, bank bjb selalu memegang teguh komitmen untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengakselerasi perkembangan usaha masyarakat. Dari waktu ke waktu, kami selalu berupaya sekuat tenaga untuk mendorong laju literasi dan inklusi keuangan yang merupakan salah satu faktor penting dalam mengakselerasi perkembangan dunia usaha nasional,” kata Widi.

Dalam kegiatan tersebut, Pemimpin Grup Kredit Program Divisi Kredit UMKM bank bjb Firman memaparkan materi dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Pesantren” di mana ia menguraikan peran serta bank bjb dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di pondok-pondok pesantren, termasuk salah satunya melalui skema kemitraan yang merupakan salah satu produk unggulan dari Divisi Kredit UMKM bank bjb dalam mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program One Pesantren One Product (OPOP). (red/san)

PURWAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta menyatakan masih terjadi fluktuatif pada warga yang terpapar Covid-19. Bahkan untuk jumlah konfirmasi positif angkanya cenderung naik.

“Hari ini, terjadi penambahan pada warga yang berstatus terkonfirmasi positif sebanyak 2 orang, namun ada juga warga yang sebelumnya terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh, sebanyak 2 orang dan 1 orang meninggal dunia,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr.

Deni Darmawan, Selasa (29/9/2020).

Menurutnya, secara kumulatif jumlah warga yang terkonfirmasi positif di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat 260 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 195 orang.

Tercatat juga, hingga hari ini, ada 12 orang positif telah meninggal dunia. “Jumlah konfirmasi positif perhari ini berjumlah 53 orang,” ujar dr Deni.

Kata dr Deni, ke-53 warga yang terkonfirmasi positif tersebut tersebar pada sejumlah kecamatan, diantaranya; 13 orang di Kecamatan Kota, 4 Jatiluhur, 5 Plered, 4 Pasawahan, 1 Tegalwaru, 2 Darangdan, 1 Pondoksalam, 2 Wanayasa, 7 BBC, dan 14 orang di Kecamatan Bungursari.

Gugus Tugas juga tak hentihentinya terus melakukan sosialisasi agar warga mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi ini masih belum selesai. “Data lainnya juga kami sampaikan, untuk warga yang berstatus kontak erat jumlahnya bertambah 24 orang,

ilustrasi

TAMBAH: Petugas Kesehatan menbawa pasien covid 19 yang meninggal. Saat ini jumlah pasien positif dan meninggal di Kabupaten Purwakarta terus bertambah.

kini menjadi 272 orang. Dan warga yang berstatus suspek berkurang 10 orang, kini jumlahnya 35 orang dan probable nihil,” tuturnya.

Ia juga meminta agar masyarakat tetap waspada dan tetap menjalankan anjuran pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi ini.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinkes Purwakarta untuk menghadapi situasi ini, Deni menyebutkan melalui pelacakan yang efektif, pelaksanaan mana-

jemen klinis sesuai Permenkes nomor 413 tahun 2020, dan berkoordinasi dengan tim Covid-19 pusat juga provinsi.

Dokter Deni juga mengatakan, dalam upaya mempercepat penanganan pandemi, GTPP Covid -19 Kabupaten Purwakarta terus melakukan rapid dan swab test secara masif. Selain itu upaya memperoleh hasil tes juga dipersingkat agar penularan tidak semakin menyebar.

Menurutnya, dengan semakin banyaknya warga

yang menjalani tes, akan lebih mudah untuk mendeteksi jika ada warga yang terkonfirmasi positif. Hal ini otomatis akan ada tindakan medis yang diberikan.

“Mereka akan menjalani protokol yang telah ditetapkan, baik dirujuk di rumah sakit maupun menjalani karantina mandiri secara ketat di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Selain itu, lingkungan sekitar juga akan menyesuaikan dengan lebih memperketat physical distancing antarwarga.

Dengan demikian, upaya memutus mata rantai penularan menjadi lebih efektif,” ujarnya.

Dengan kata lain, semakin cepat pemerintah melakukan swab test secara massal, upaya penanganan akan lebih cepat dapat dilakukan. Menurut dr Deni, jumlah warga yang terpapar Covid-19 masih fluktuatif, angkanya cenderung bertambah. Untuk itu, warga diminta tetap waspada dan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktifitas. (san/red)

Pasar dan Pusat Perbelanjaan Sasaran Utama Razia Prokes

IST

TINJAU MAL: Bupati Anne saat meninjau penerapan protokol kesehatan di salah satu pusat belanja di Kota Purwakarta.

PURWAKARTA- Ancaman Covid 19 makin meningkal di Pur wakarta.

Sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan dan jalan raya di kota Pur wakarta kini menjadi sasaran petugas gabungan dalam operasi yustisi yang terus digelar secara rutin.

Sejumlah lokasi pusat perbelanjaan yang menjadi sasaran petugas gabungan tersebut diantaranyaToserba Yogya Departemen Store dan Giant Ekstra, jalanan sekitar taman pahlawan dan Jalan Sudirman.

Kapolres Pur wakar ta, AKBP Indra Setiawan melalui Kabag Sumda, Kompol Arfai Chriesirian, mengatakan, dalam kegiatan ini tidak hanya dilakuan aparat kepolisian namun juga melibatkan prrsonil TNI, Satpol- PP dan Pemda setempat.

Dalam pelaksanaannya,

petugas melakukan operasi secara humanis dan persuasif, dalam mengingatkan masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terutama terkait penggunaan masker.

“Kegiatan itu merupakan instruksi dari bapak Kapolri, bapak Kapolda dan Pak Kapolres Purwakarta untuk terus melaksanakan operasi yustisi dengan humanis dan persuasif,” ucapnya. Selasa, (29/9/2020).

Ia juga mengingatkan, bahwa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker merupajan kewajiban untuk melindungi diri dan keluarga dalam rangka mencegah penularan Covid-19. “ Ja d i ka m i m e ng e d e pankan teman kami dari Satpol PP dibackup dengan TNI-Polri tujannya mendisiplinkan masyarakat

untuk melakukan tiga M, atau menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, lanjut Cries, ada sebanyak 60 masyarakat yang mendapat teguran maupun sanksi sosial kerena tidak pakai Masker ataupun membawa tapi tidak dipakai “Untuk teknis penindakan berupa sanksi kerja sosial, merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui Satpol PP,” ungkapnya.

Lebih lanjut Chries mengatakan, bersamaan dengan kegiatan ini, petugas juga memberikan masker secara gratis kepada warga.

“Kami terus meminta warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker, selain mereka harus menjaga jarak dan mencuci tangan,” pungkasnya. (san/ red)

Pimpinan dan Anggota DPRD Ikut Bintek untuk LKPJ Kepala Daerah

HASAN KOBRA/KBE

BINTEK: Anggota dan pimpinan DPRD Purwakarta foto bersama di sela-sela mengikuti Bintek.

PURWAKARTA - Untuk pengoptimalisasian fungsi pengawasan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta ikut bimbingan teknis (Bimtek).

Bimtek digelar untuk kepentingan terkait Laporan keteranganpertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan penerapan substansi perubahan pengelolaan keuangan daerah serta fasilitas POKIR DPRD dalam perencanaan RAPB T. A 2021, di salah satu Hotel di kawasan Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, dari hari MingguRabu ini (27-30 September 2020).

Menurut salah seorang sumber di DPRD Kabupaten Purwakarta, menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan untuk membedah perundang-undangan, peraturan Presiden dan Pokir DPRD yang bertugas sebagai pada Badan Anggaran DPRD, sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan. Disampaikan sebatas saran dan pendapat kepada

kepala daerah, Dalam kontek hukum saran dan pendapat tidak mengikat.

“Selama tiga hari di sana, kami membedah perundang-undangan dan bedah Perpres. Bimtek ini diikuti oleh seluruh anggota dewan plus Pimpinan dewan,” ujar salah seorang anggota legislatif (Aleg) di DPRD Kabupaten Purwakarta yang tak bersedia disebutkan namanya itu, ketika dikonfirmasi oleh media metro Purwakarta, melalui aplikasi WhatsApp-nya, Selasa (29/9/2020) saat sedang berada di Cianjur.

Masih menurut Aleg di komisi IV DPRD kabupaten Purwakarta, pada acara tersebut di handle oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, dan pembicaranya dari SDM kementrian dalam negeri termasuk dari akademisi.

“Rata rata dalam Bimtek ini temanya adalah, optimalisasi pengawasan serta pembahasan tentang LKPJ,” pungkasnya. (san/ks/red)