HARIAN UMUM
BEKASI
KARAWANG
AKTUAL DAN TERPERCAYA
KAMIS, 30 JULI 2020
KBEONLINE. ID
KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 29 JULI 2020
POSITIF*
97 *SWAB TEST
PDP
574
ONLINEMETRO.ID
PURWAKARTA
ODP
POSITIF
54
5.375
PDP
171
ODP
601
HARGA Rp3.000
karawangbekasiekspres_official
KOTA BEKASI POSITIF
539
PDP
1.581
JAWA BARAT
ODP
5.089
POSITIF
SEMBUH
6.314 3.615
MENINGGAL
208
TIDAK TERBIT Tertanggal Hari JUMAT 31 JULI 2020 bertepatan dengan Peringatan HARI RAYA IDUL ADHA 10 DZULHIJAH 1441 H, maka Harian Umum (HU) Karawang Bekasi Ekspres TIDAK TERBIT. Kami akan hadir kembali di tengah pembaca setia pada HARI SENIN 3 AGUSTUS 2020. REDAKSI
Polda Usut Bansos Karawang KARAWANG- Polda Jabar ada dugaan penyelewen- no Erlangga mengatakan, tengah menyelidiki atas gan bansos di Kabupaten rata-rata modus yang teradanya 13 kasus dugaan pe- Karawang yang ditangani jadi dalam penyelewengan nyelewengan bansos itu atau penggeyakni pemoIni masih dalam penyelidikan kita lapan dana tongan atau belum bisa menyebutkan motifnya. penggelapan bantuan sosial (bansos) dana banuntuk pemulihan ekonomi oleh Polres Karawang. sos. Misalnya, dari dana masyarakat akibat pandemi Kabid Humas Polda Jawa Rp600 ribu yang menjadi Covid-19. Satu di antaranya Barat, Kombes Pol SaptoKe Halaman METRO KARAWANG n
Denah foto pembangunan RSUD tipe C Rengasdengklok.
Ngebut RSUD
Kepalang Janji di RPJMD
Pemkab Diminta Tak Gegabah Pakai Skema BoT KARAWANG- Pembangunan RSUD Rengasdengklok dibangun lewat permodalan swasta dengan sistem BoT. Pembangunannya ditaksir akan dipaksa berjalan mengingat tahun ini merupakan tahun terakhir massa pemerintahan Cellica-Jimmy, dan pembangunan RSUD Rengasdengklok merupakan janji politik pemerintahan Cellica-Jimmy yang tertuang dalam RPJMD Karawang 2016-2020. Namun sampai hari ini DPRD Karawang mengaku belum diajak bicara soal rencana penggunaan dana swasta lewat sistem Buid Operate Transfer (BOT) dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Karawang, Endang Sodikin mengatakan, setidaknya pembanmgunan RS tipe c itu perlu anggaran Rp 166 miliar. Penggunaan duit sebesar itu pakai dana swasta sekalipun, kata Endang, Ke Halaman METRO KARAWANG n
KARAWANG-Di antara provinsi lainnya, Pemprov Jawa Barat menjadi yang pertama menuntaskan seleksi tahap pertama guru Non PNS SMA/ SMK/SLB. Melalui penjaringan tersebut, sebanyak 1.461 tenaga pengajar yang kewenangannya di bawah provinsi ini berhak memeroleh tunjangan profesi guru sebesar Rp1,5 juta per bulan. Penyerahan surat keputusan (SK) penetapan guru Non PNS SMA/
SMK/SLB se-Jawa Barat secara simbolis dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), di Bandung, Rabu (29/7). Adapun ribuan guru lainnya menyaksikan langsung melalui tayangan video konferensi. Emil menjelaskan, pemberian SK ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seiring meningkatnya kesejahteraan guru khususnya honorer. “Perjuangan sangat panjang bagi guru-guru Non
PNS untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak,” katanya usai menyerahkan SK tersebut. Dinas Pendidikan Jawa Barat, lanjut dia, berhasil menjalankan tugas untuk menyeleksi para guru honorer ini sekaligus menjadi yang pertama di Indonesia. “Kita dikawal PGRI, FAGI, sehingga berjalan lancar,” katanya. Emil pun meminta guru SMA/SMK honorer lainnya yang belum lolos seleksi agar tidak putus asa Ke Halaman METRO KARAWANG n
“Pasukan Enak” Pelototi Bawaslu KARAWANG- Gara-gara ucapan salah seorang Komisioner Bawaslu Karawang, yang dinilai telah offside atau mengeluarkan pernyataan yang bukan kapasitasnya ke sejumlah media beberapa waktu lalu, bakal calon wakil bupati jalur perseorangan yang telah terdiskualifikasi, Asep Agustian, Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana saat menandatangi nota kesepakata dengan PT Niki Four dan PT BCP salah satunya berkaitan dengan pembangunan RSUD tipe C Rengasdengklok.
RPJMD 2016-2020 di Bidang Kesehatan 1. Penyediaan dan peningkatan system pelayanan kesehatan 2. Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat 3. Peningkatan Puskesmas PONED menjadi RSIA 4. PEMBANGUNAN RSUD DI RENGASDENGKLOK 5. Membuka sistem informasi manajemen Pelayanan RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 Karawang yang Mandiri Maju Adil dan Makmur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) VIII- 3 Kesehatan di setiap PUSKESMAS 6. Penanggulangan gizi buruk 7. Pemberdayaan posyandu 8. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa) 9. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap di 30 kecamatan 10. Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes 11. Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit
SELAMAT, GURU HONORER DAPAT RP 1, 5 JUTA
12. Pengembangan system surveillance 13. Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan 14. Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi 15. Peningkatan Program pelayanan keluarga berencana 16. Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi 17. Pembangunan Rumah Sakit Paru 18. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas 19. Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap kelas 3 RSUD (Maskin) 20. Pembangunan Gedung Maternitas 21. Pembangunan Gedung Private Wings 22. Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSUD 23. Pembangunan Gedung-Gedung Penunjang layanan medik RSUD 24. Pengembangan Jenis Pelayanan Rumah Sakit 25. Penetapan Rumah Sakit Terakreditasi 26. Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional 27. Peningkatan Status Rumah Sakit Menjadi Rumah Sakit Pendidikan
ancam akan menyoroti kinerja dan penggunaan anggaran Bawaslu Karawang. Bahkan ia sudah menginstruksikan kepada seluruh tim dan relawannya di 287 desa dari 30 Kecamatan yang saat ini masih solid untuk mengawasi kinerja Bawaslu dari tingkat desa, kecamatan bahkan sampai
kabupaten. “Kita saat ini tidak lagi bicara sebagai bakal calon dalam kontelasi Pilkada mendatang, tapi sebagai warga Karawang,” kata pengacara yang akrab disapa Asep Kuncir (Askun) ini , Rabu (29/7) . Pihaknya akan melakuKe Halaman METRO KARAWANG n
SEKILAS
Ke KIIC, Menaker Ngomong GPS KARAWANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta semua industri atau perusahaan untuk membentuk petugas K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) covid-19. Nantinya petugas tersebut menjadi garda terdepan dalam menekan penyebaran korona di industri. “Prinsipnya adalah bagaimana kita produktif dan aman dari covid-19 di industri. Kita berharap nantinya ada petugas K3 di setiap perusahaan untuk pencegahan covid-19. Petugas K3 akan mendaKe Halaman METRO KARAWANG n
ARIE FIRMANSYAH/ KARAWANG BEKASI EKPRES
SELAMATKAN NAKER: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam kunjungan di Graha Karawang International Industrial City (KIIC) minta semua industri lengkapi K3.
Kekacauan Penyaluran 16 Ribuan BST Pertanian yang Masih Mengendap
Dinsos Pusing, Para Kades Minta Secepatnya Sekitar 16 ribuan KPM BST Pertanian di Kabupaten Karawang belum tersalurkan, lantaran masih ditemukan double data dengan bantuan sosial lainnya. Di sisi lain, TKSK dan PSM tidak dilibatkan dalam proses pendataan bantuan tersebut. WAHYUDI, KARAWANG
PIHAK Dinas Sosial Kabupaten Karawang tak menampik jika Bantuan Sosial Tunai (BST) Pertanian banyak menuai polemik di lapangan. Dari 30 ribuan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Sekitar 16 ribuan diantaranya belum tersalurkan karena beberapa kendala. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Abdul Ajiz mengatakan, sekitar
16 ribuan KPM BST Pertanian itu belum tersalurkan, lantaran masih ditemukan double data dengan bantuan sosial lainnya. Di sisi lain, TKSK dan PSM tidak dilibatkan dalam proses pendataan bantuan tersebut. Tak hanya itu, jumlah KPM yang jomplang cukup jauh, dari satu desa dengan desa lain. Juga menimbulkan polemik tersendiri di ling-
WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES
BENANG KUSUT BANSOS: Penerima Bantuan Sosial di Desa Pasirjaya, Cilamaya Kulon, saat menunjukan uang tunai.
Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492
kungan kepala desa. Terlebih, nominal BST Pertanian itu cukup besar. Lantaran dicairkan untuk tiga bulan sekaligus. “Kita sudah rembukan dengan Dinas Pertanian dan Pos Karawang membahas soal ini. Yang belum tersalurkan itu ada 16 ribuan,” ungkap Ajiz, kepada awak media, Rabu, (29/7) kemarin. Sesuai arahan Gubernur dan Kementan, sambung Ajiz BST Pertanian ini tidak boleh double dengan bansos lainnya. Atas dasar itu, pihaknya sementara menunda pendistribusian Bansos Covid-19 untuk buruh tani tersebut. Saat ini, kata dia, pihaknya
masih melakukan verifikasi dan menyortir data penerima BST Pertanian itu. Ia mengakui, jika seharusnya data tersebut sudah harus tuntas sabtu pekan kemarin. Namun, karena belum selesai, akhirnya di perpanjang sampai Senin pekan depan. “Kita saat ini masih sortir data itu. Kita mau tau, sebenarnya ada berapa KPM yang double data dengan BST Pertanian,” timpalnya. Disisi lain, Para Kepala Desa di Kecamatan Cilamaya Kulon, mengaku gerah dengan BST Pertanian ini. Pasalnya, jumlah KPM BST Pertanian sangat tidak merata antar desa. Di Desa Pasirukem, Ke-
email: karawangbekasiekspres@gmail.com,
redaksikarawangbekasi@gmail.com
Ke Halaman METRO KARAWANG n