Karawang Bekasi Ekspres, 29 September 2020

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 28 SEPTEMBER 2020

KONFIRMASI

684

SUSPEK

PURWAKARTA

KONTAK ERAT

6.360 2.357

KONFIRMASI

258

SUSPEK

867

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

KOTA BEKASI

KONTAK ERAT

1.062

KONFIRMASI

SUSPEK

1.606 1.594

KONTAK ERAT

5.121

JAWA BARAT SEMBUH

KONFIRMASI

21.443 13.181

MENINGGAL

390

Total Baru 0,2% DARI 2,3 JUTA PENDUDUK KARAWANG BARU 6.000-9.000 YANG DITEST SWAB COVID-19

KARAWANG- Jumlah rasio test swab di Karawang masih sanat minim. Dari total hampir 2, 3 juta penduduk, tercatat baru sekitar 9.000an warga yang mendaapat akses test swab.

Bahkan kepada Komisi IV DPRD Karawang, Dinkes mengaku baru di angka 6.000. Artinya baru sekitar 0,2 persen warga yang ditest.

Senin (28/9) Dinkes Karawang dicecar banyak pertanyaan oleh Komsi IV DPRD Karawang. Salah satunya soal rasio test yang masih minim padahal anggaran untk penanganan dan pengendalian covid-19 sudah disiapkan dengan jumlah fantastis Rp 172 miliar untuk penanganan dan pencegahan dan Rp 95 miliar untuk

Pemenang Masih Dibuat “Abu-Abu"

jarring pengaman sosial. “ Ternyata bar u 6.000 (jumlah waga yang ditest, red),” kata Anggota Komisi IV DPRD Karawang, Toto Suripto kepada KBE di tengah-tengah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Nandik Djodjana kepada KBE beberapa jam sebelum mengikuti RDP dengan Komisi IV, mengaku jumlah test swab keselruhan baru mencapai 9.000. Ada perbedaan angka sebanyak 3.000 dengan jumlah yang dilaporkan, Dinkes kepada Komisi IV DPRD Karawang.

Kendati demikan, Nanik tetap mengakui, saat ini jumlah test swab yang sudah difasilitasi Pemkab Karawang masih san-

KARAWANG- Untuk pertama kalinya, kemarin (28/9) Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Karawang, Yerry Yanwar, bertatap muka dengan seluruh kepala OPD dan seluruh camat di Kabupaten Karawang.

Selain memperkenalkan diri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat ini juga memaparkan tugas pokoknya selama tiga bulan ke depan, Dari beberapa tugas yang sudaha ia sebut, tak ada agenda menetapkan dan melantik enam pejabat hasil lelang jabatan. Diketahui saat ini Pemkab Karawang sedang melaksanakan lelang jabatan pada 6 jabatan teras atau kepala di enam instansi berbeda.

Yerry hanya menuturkan, setidaknyaa ada tiga utama dia selama menjadi penjabat bupati ini, di antaranya mengawal pelaksanaan pilkada, menjada

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

DATA KASUS COVID-19 DI KARAWANG:

TOTAL KASUS

684

SEMBUH

PERAWATAN

MENINGGAL

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

WNI

475 187

22

414 270 684 USIA < 5 thn : 17 20-29 : 189 40-49 : 146 60-69 : 32 80-lebih : 2

6-19 : 44 30-39 : 160 50-59 : 87 70-79 : 7

KONTAK ERAT:

SUSPEK:

1. Total : 2357 2. Karantina mandiri : 340 3. Discarded : 2017 4. Laki-Laki : 1160 5. Perempuan : 1197 6. WNI : 2356 7. WNA :1

1. Total : 6360 2. Masih Perawatan : 37 3. Isolasi Mandiri : 40 4. Discarded : 6283 6.Laki-Laki : 3641 7. Perempuan : 2719 8. WNI : 6313 9. WNA : 47

Usia : < 5 thn : 151 6-19 : 416 20-29 : 492 30-39 : 506 40-49 : 407 50-59 : 242 60-69 : 111 70-79 : 28 80-lebih : 4

Usia : < 5 thn : 319 6-19 : 620 20-29 : 1762 30-39 : 1571 40-49 : 1131 50-59 : 648 60-69 : 211 70-79 : 85 80-lebih : 13

99 Perusahaan Terpapar Korona KLASTER industri jadi penyumbang kasus terbanyak penularan Covid-19 di Kabupaten Karawang.

Tercatat, sudah ada 99 perusahaan di Karawang yang sudah terpapar virus asal Wuhan-China itu.

Data yang berhasil KBE himpun, dari 99 perusahaan itu, sedikitnya ada 106 pasien Covid-19 yang

sedang dirawat di lima Rumah Sakit (RS) rujukan di Kabupaten Karawang.

Yang teranyar, sebanyak 106 karyawan di PT Nipro Kawasan Surya Cipta.

Dikonfirmasi positif Covid-19. Dari 106 karyawan yang positif itu, yang di rawat di RS rujukan hanya 68 orang.

Dinas Kesehatan Kabu-

paten Karawang mencatat, ke 68 karyawan PT Nipro itu dirawat tersebar di lima RS rujukan. Di antaranya, RSUD Karawang, RS Lira, RS Paru, RS Primaya, dan RS Hermina.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Percepatan (GTPP) Covid-19 Karawang, Fitrah Hergyana mengatakan, kasus PT Nipro adalah

rekor baru penularan di klaster industri Karawang.

“Kami baru saja rapat dengan PJ Bupati Karawang.

Hasilnya kami akan berkoordinasi dengan PT. N di Karawang, sebagai cluster baru dan adanya penambahan pasien covid,” kata Fitra, akhir pekan lalu.

Dijelaskan Fitra, dari beberapa kasus yang terjadi

di klaster industri, pihak perusahaan melakukan kesalahan dalam penanganan Covid-19. Yakni tracing, testing dan treatment atau 3T yang tidak sesuai dengan Kepmenkes (KMK) penanganan Covid-19.

Dia mengatakan, pihak perusahaan sebenarnya memiliki dokter. Namun tidak Ke Halaman METRO KARAWANG n

DPPKB Apresiasi Kinerja Satpel Keluarga Berencana

Lampaui Target BKKBN di Hari Kontrasepsi Sedunia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang, kembali lampaui target BKKBN dalam kegiatan pelayanan di Hari Kontrasepsi Sedunia (HKS) tahun 2020.

WAHYUDI, KARAWANG

KESUKSESAN DPPKB Karawang dalam melampaui target BKKBN itu, tak lepas dari peran aktif tenaga lini lapangan dan Satpel-KB non PNS. Yang bergerak secara masif, dalam mencari akseptor baru.

Plt Kepala DPPKB Karawang, Sofiah mengungkapkan, DPPKB Karawang kembali jadi tumpuan di Jawa Barat dalam meraup akseptor di Hari Kontrasepsi Sedunia ini.

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

Sofiah menjelaskan, DPPKB Karawang di target lebih dari 2.400 akseptor berbagai alat kontrasepsi (Alkon). Mulai dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, Implan, dan MOW. Serta Non-MKJP seperti pil, suntik, dan kondom.

“Alhamdulillah, kita berhasil melampaui target.

Semua berkat kerja keras Satpel KB non-PNS yang Ke Halaman METRO KARAWANG n

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

HARI KONTRASEPSI : Plt Kepala DPPKB Karawang, H. Sofiah, saat foto bersama ke tiga kepala bidang di Aula Kantor DPPKB Karawang. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

METRO KARAWANG

ISTIMEWA

SOROT: Media sosial menjadi pilihan para calon bupati dan wakil bupati Karawang, Jawa Barat, untuk berkampanye. Hal ini dilakukan mengingat pertemuan tatap muka pada Pilkada 2020 dibatasi akibat pandemi virus corona.

Semua Calon Punya Strategi Kampanye di Medsos KARAWANG- Media sosial menjadi pilihan para calon bupati dan wakil bupati Karawang, Jawa Barat, untuk berkampanye. Hal ini dilakukan mengingat pertemuan tatap muka pada Pilkada 2020 dibatasi akibat pandemi virus korona. Taufik Ismail selaku Ketua Tim Pemenangan Yesi Karya Lianti-Ahmad Adly Fairuz mengatakan, pasangan nomor urut 01 itu akan mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal protokol kesehatan.

Untuk itu, media sosial tetap menjadi modal utama dalam berkampanye.

“Media sosial juga kita gunakan selain door to door. Selebgram juga kemungkinan (digunakan untuk kampanye melalui media sosial),” ujar Tau-

fik, Senin (28/9).

Bahkan, menurut Taufik, sejumlah artis siap mendukung untuk berkampanye melalui media sosial. Kampanye melalui medsos juga d ila kuka n pa sa nga n calon nomor 02, Cellica Nurrachadiana-Aep Syaepuloh. Aep Syaepuloh mengaku ada beberapa relawan selebgram yang siap mengampanyekan Cellica-Aep untuk memenangkan Pilkada 2020.

Aep menyebut, para selebgram ikut menjadi tim suksesnya. Mereka tanpa dibayar, lantaran memilih visi-misi yang sama. Apalagi, menurut Aep, mereka sejak lama sudah saling kenal. “Awalnya mereka tertarik dengan kegiatan sosial yang terus saya lakukan selama beberapa

tahun ini,” ujar Aep. Selain kampanye virtual, Cellica-Aep juga alan menggelar kampanye di dalam ruangan atau indoor. Tujuannya untuk meminimalisasi keramaian dan massa bisa lebih terkontrol. “Menjaga protokol kesehatan adalah yang utama. Bagaimana tim kita harus mampu mengontrol keramaian,” ucap dia. Kampanye melalui media sosial juga dilakukan pasangan calon nomor 03, Ahmad Zamakhsyari-Yusni Rinzani. Namun pasangan ini mengaku tidak menggunakan jasa para selebgram. “Enggak, natural saja. Biar akun rakyat saja yang memasang foto kami berdua,” ujar Ahmad Zamakhsyari atau Jimmy. (bbs/mhs)

77 Pegawai Kejari Karawang Tes Swab KARAWANG - Adanya sejumlah pegawai Pengadilan Neger i (PN ) Karawang yang terkonfirmasi positif covid-19.

Sebanyak 77 pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang menjalani tes swab di kantornya, Senin (28/9). “Tes swab ini kami lakukan untuk memastikan lingkungan Kejari Karawang aman dari Covid-19. Sebab, sebelumnya ada beberapa pegawai kami yang berinterkasi dengan pegawai PN yang postif,” ujar Kepala Kejari Karawang, Rohayatie kepada wartawan.

Lanjut Rohayatie, pihaknya selain melakukan tes swab. Semua

pegawai Kejari diwajibkan pula mengikuti tes urine narkoba. Hal itu atas perintah dari Kejaksaan Agung dan hasilnya harus dilaporkan kepada pimpinan Kajari secara berjenjang. “Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan BNNK Karawang dalam melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan hasilnya negatif semua,” ungkapnya.

Menurut Rohayatie, bila ada pegawai Kejaksaan yang positif, pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan mengisolasi yang bersangkutan. Selain itu, melaporkan kasus itu kepada pimpinan secara

berjenjang. “Untuk langkah selanjutnya kami minta arahan dari pimpinan dan terus berkoordinasi agar kantor Kejaksaan steril dari Covid-19,” jelasnya.

Dijelaskan juga, kendati kantor PN Karawang ditutup selama 7 hari kerja, namun proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan.

Pihak PN dan Kejasaan tetep menggelar sidang secara virtual.

Demikian juga proses pemeriksaan terahadap para saksi masih dilakukan kendati secara daring. “Jadi kami tidak berhenti bekerja selama pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. (rie)

Tak Ada Pelantikan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES kondusifitas, sampai ikut mengontrol pengendalian pandemi covid-19 di Karawang yang kian meninggi kasusnya.

“Yang tidak kalah penting, kita akan fokus untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Karawang. Penanganan Covid-19 ini tidak bisa sendirian, harus bersama-sama,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dalam proses pengamanan Pilkada. Pihaknya ingin seluruh Camat di wilayah Karawang bisa bergerak secara masif.

Untuk memonitor segala potensi kegaduhan selama proses Pilkada berlangsung.

“Para Camat diharap bisa mengamankan wilayahnya agar tetap kondusif. Tugas mereka membantu men-

deteksi potensi yang ada di daerah-daerah,” ujarnya.

Yerry juga mengingatkan, kepada seluruh ASN di wilayah Kabupaten Karawang. Agar tetap menjaga netralitasnya selama proses Pilkada berlangsung. Pihaknya meminta, kepada seluruh ASN Karawang. Untuk tetap komitmen dan konsisten, dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai karena Pilkada ini, pelayanan kepada masyarakat jadi menurun. Harus tetap konsisten, juga komitmen agar jaga netralitasnya,” paparnya. Sementara untuk penanganan Covid-19, Yerry mengakui, jika tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di

Kabupaten Karawang masih banyak kelemahan disanasini.

Hasil evaluasi yang ia lakukan bersama jajaran Muspida Karawang. Gugus Tugas dianggap masih perlu peningkatan di sektor pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19 yang tersebar di Karawang. Utamanya, soal kecepatan penanganan pasien yang terpapar.

“Kita harus akui, kadangkadang kita masih banyak melewatkan hal kecil dalam protokol kesehatan. Kami melihat apa yang menjadi persoalan mendasar disini,” katanya.

“Untuk sosialisasi misalnya. Ini tidak bisa sekali atau dua kali. Harus berkala dan secara periodik. Nanti akan kita perbaiki,” pungkasnya. (bbs/mhs)

Lampaui Target BKKBN di Hari .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES bergerak dilapangan,” ungkapnya, Senin, (28/9) kemarin.

Sofiah menuturkan, mengapresiasi kinerja kadernya yang sudah bagus. Pihaknya bakal mengganjar Satpel KB yang mendapat akseptor terbanyak dengan uang kadeudeuh.

Sofiah berharap, hal itu bisa menjadi motivasi bagi para kader lain. Agar bisa terdorong untuk bergerak lebih masif, dalam mensukseskan program BANGGA KENCANA. Meskipun saat ini, wabah Pandemi Covid-19 masih melanda

Kabupaten Karawang.

“Yang perlu di ketahui, hasil ini bukanlah kinerja dan keberhasilan DPPKB Karawang sendiri. Tapi, hasil kerja keras dan koordinasi antar OPD yang terkait program KB,” ujarnya.

Sementara, Kabid KB DPPKB Karawang, Solehudin menambahkan, secara keseluruhan DPPKB Karawang berhasil mencapai presentasi sampai 117 persen dari target. Hal itu membawa Karawang masuk ke dalam urutan 10 besar terbaik di Jawa Barat.

Soleh menjelaskan, capa-

ian MKJP sesuai hasil finalisasi rekapitulasi, DPPKB Karawang tembus sampai 113 persen. Dengan rincian, Kontrasepsi Implan 828 akseptor atau 43% dari target, implan mencapai 1.943 akseptor atau 362%. Sedangkan MOW mendapat 108 orang, sedangkan MOP tercatat 3 orang. Secara keseluruhan menjadi 117% tercapai.

“Awalnya kami sempat optimis. Karena target BKKBN untuk Karawang sangat besar. Tapi berkat kerja keras dan kerja sama seluruh komponen, kita bisa lampaui target itu. Ini sangat luar biasa,” timpalnya. (wyd/Adv)

KARAWANG BEKASI

2

Deklarasi KAMI Karawang, Gatot Nurmantyo Bakal Pidato di Rengasdengklok KARAWANG- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tak terpengaruh oleh penolakan sekelompok orang terhadap acara KAMI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/9). Rencana KAMI gelar acara deklarasi di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, pada Rabu 30 September 2020 terus dimatangkan.

“Jalan,” kata Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan, saat ditanya apakah acara di Karawang tetap akan berlangsung.

Untuk diketahui, rencananya acara di Karawang pada 30 September 2020 itu digelar di Tugu Proklamasi Rengasdengklok atau yang dikenal juga dengan Tugu Kebulatan Tekad. Tugu ini didirikan untuk mengenang semangat golongan muda pada Agustus 1945. Diketahui, kala itu golongan muda mendesak agar SoekarnoHatta segera memproklamasikan kemerdekaan In-

donesia.

Deklarator KAMI Andrianto mengatakan, Presidium KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo direncanakan hadir dalam acara tersebut. “Pak Gatot diun-

dang dan akan hadir serta akan berpidato di situ,” kata Andrianto yang juga anggota Divisi Penggalangan KAMI Pusat.

Soal kabar panitia lokal tak mendapatkan izin dari

otoritas setempat, Andrianto mengatakan sudah mendengarnya. Namun, menurutnya, acara yang juga diisi nobar film G30S/PKI tersebut tetap jalan. “Acara jalan terus,” ujarnya. (bbs/mhs)

PARLEMENTARIA

Perda LP2B Harus Ditegakkan!

KARAWANG- Komisi II DPRD Kabupaten Karawang meminta Perda LP2B di K a r a w a n g d i t e g a k a n .

Pasalnya, Perda yang sudah disahkan tersebut jangan hanya untuk mengisi lemari saja. Namun harus di sosialisasikan kepada masyarakat. “ Ko m i s i I I l a g i ra p a t membahas KUA PPAS 2021 dengan beberapa dinas.

Baik pertanian, ketahanan pangan, dinas perikanan.

Kita pertegaskan soal LP2B yang harus ditegakan,” kata anggota Komisi II DPRD Karawang, Natala Sumedha, Senin (28/9).

Raperda ketahanan pangan tengah digagas komisi II. Jangan sampai sudah ada Perdanya, tetapi lahan ketahanan pangan suda habis.

“Seperti sawah kan mulai menyusut dengan adanya perumahan. Dinas menyatakan sekian puluh hektar yang masuk di LP2B, kenyat-

aannya bisa saja kurang dari itu. Maka perlu ada sosialisasi kepada masyarakat,” tegas Natala.

Dikatakan, untuk Perbup

LP2B belum dibentuk. Saat pihaknya meminta penjelasan pada dinas menjawab dalam proses pembuatan.

“Kita tekankan dalam pen-

egakan Perda LP2B. Jagan sampai kita buat Perda Ketahanan Pangan, sementara lahan ketahanan pangan jadi habis,” tandasnya. (bbs/mhs)

Karawang semakin tinggi.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Karawang mencatat, per Senin, (28/9) kemarin, terdata ada 684 kasus terkonfirmasi virus korona.

Nanik melanjutkan, saat ini, angka penyebaran paling tinggi berada di klaster industri. Tercatat, sudah

ada 106 pasien dari klaster itu. Yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 di Karawang.

“PT Nipro (Kawasan Surya Cipta,red) itu, 106 totalnya.

Yang di rawat di RS rujukan Karawang ada 58 orang,” ujarnya. “Itu bukan cuma orang Karawang. Ada yang dari Bekasi dan Jakarta,” timpalnya. (wyd/mhs)

da Karawang. Pjs Bupati Karawang, Yerry Yanwar mengatakan, hasil evaluasi dengan tim GTPP Covid-19 Karawang akhir pekan kemarin. Yerry mengaku menemukan sejumlah kesalahan penanganan pasien Covid-19 dalam klaster industri.

Kata Yerry, tak sedikit perusahaan yang masih salah dalam penerapan protokol kesehatan dan SOP dalam bekerja. Hal itu yang bakal jadi fokus baginya, untuk segera melakukan perbaikan.

“Banyak perusahaan yang mampu menerapkan protokol kesehatan dan SOP yang ketat. Tapi kita masih saja kecolongan,” kata Yerry

saat memimpin apel itu.

“GTPP juga akan kita evaluasi. Sejauh ini sistem pelaporannya tidak berjalan baik,” imbuhnya.

Hi n g g a S e n i n , ( 2 8 / 9 ) pukul 12.00 WIB, GTPP Covid-19 Karawang mencatat, total kasus terkonfirmasi sudah menyentuh 684 orang. Atau meningkat 42 orang dari hari sebelumnya. Dari 684 orang itu, 475 diantaranya sudah dinyatakan sembuh.

Sementara, masih ada 187 pasien Covid-19 yang sedang di rawat. Dimana, mayoritas adalah pekerja dari klaster industri. Sementara, 22 lainnya tercatat meninggal dunia karena Covid-19. (wyd)

Total Baru 0,2% .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES gat jauh dari standar yang sudah ditetapkan WHO. Nanik menjelaskan, idealnya test swab itu dilakukan kepada minimal 1% dar i jumlah penduduk Karawang. Yaitu sebanyak 23 ribu swab test. Namun saat ini, Karawang masih jauh dari target.

“Kalau 1% itu sekitar 23.000 Jika di buat 0,5% itu sekitar 11.500 test. Karawang baru 9.000-an lebih. Jadi belum menyentuh 0,5% itu,” ungkapnya, Senin, (28/9) saat di temui di Pemda Karawang.

Sebagaimana diketahui, angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten

99 Perusahaan Terpapar .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES berpedoman sesuai dengan KMK, sehingga ketika ada klaster tidak ada tindakan yang sesuai dengan KMK.‎ Oleh karena itu, ia mengimbau bagi semua perusahaan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau minimal Puskesmas setempat jika ada kasus positif di lingkungan.

“Penanganan diawal yang keliru akan merugikan semua. Baik pihak perusahaan, pemerintah, masyarakat bahkan ke lingkungan lain di sekitar perusahaan,” kata Fitra.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Nanik Jodjana mengatakan, hingga

akhir September 2020 ini.

Tercatat ada 99 perusahaan di Karawang yang sudah terpapar Covid-19.

Dari 99 perusahaan itu, kini sudah ada 106 pasien yang di rawat di rumah sakit rujukan Covid-19 di Karawang. Nanik tak menampik, jika hal itu terjadi akibat kesalahan penanganan pasien Covid-19 di internal perusahaan. “ Ya b e t u l ( s a l a h penanganan,red) mereka punya cara sendiri. Katanya, (begitu ada karyawan yang positif,red) mereka lapor ke Disperindag,” ungkapnya.

Sebelumnya, di sela-sela acara Apel Pagi di Pem-

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

HARGA Rp3.000

3

PDAM Tirta Bhagasasi Merugikan Penyertaan Modal Ratusan Miliar Mahasiswa Dukung DPRD Gunakan Hak Interpelasi CIKARANG PUSAT - Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM TB)

menjadi sorotan publik. Pasalnya, perusahaan plat merah milik Kabupaten Bekasi itu kerap meminta penyertaan modal dalam jumlah besar.

Namun, jumlah anggaran yang selalu diserap tidak member ikan penghasilan yang efektif. Malahan, kualiatas air bersih bagi 270.000 sambungan langganan yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bekasi sangat minim.

Pada tahun 2018 lalu, Pemkab Bekasi memberikan penyertaan modal kepada PDAM TB sebesar Rp 197.973.477.000 dari pengajuan penyertaan modal sebesar

Rp 906.237.325.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.

Penyertaan modal diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur di antaranya Instalasi Pengelolaan Air (IPA), pembuatan reservoir, dan Boosterpump di wilayah Kabupaten Bekasi.

Selain itu untuk membangun Jaringan Distribusi Utama (JDU) serta pembuatan jembatan pipa dan penguatnya, ditambah pembelian lahan untuk instalasi dan pemasangan sambungan langganan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada tahun 2019 beberapa waktu lalu, PDAM TB kembali mendapatkan bantuan penyertaan modal sebesar Rp 204.673.000.000.

Ke Sambungan

MODAL: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM TB) menjadi sorotan publik.

Pasalnya, perusahaan plat merah milik Kabupaten Bekasi itu kerap meminta penyertaan modal dalam jumlah besar.

FOTO:NET

POLITIK Gara-gara Dukung Pilkades Diundur, Dewan Dikritik CIKARANG PUSAT – Sikap anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang setuju agar Pilkades diundur menai kritik. Komisi I DPRD dinilai tak peka dengan kondisi lapangan dimana para calon kepala desa telah galau pemilihan diundur kembali.

“Ya saya melihatnya dewan ini tidak peka terhadap persoalan dibawah, Pilkades ini sangat penting dan tidak kalah dengan Pilkada, jika Pilkades diundur ya pilkada harus diundur juga dong, karena skalanya lebih besar,” jelas Ketua JMPD Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli.

Mantan Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi itu menilai, proses Pilkades di Kabupaten Bekasi sudah masuk tahap pembahasan. Terutama, proses pemilihannya mempertimbangkan standar protocol kesehatan seperti diperbanyak jumlah TPS dan mewajibkan kepada pemilih menggunakan masker.

“Itu sudah dibawah, masa mau diundur lagi,” ujarnya.

Zuli juga menyindir sikap Komisi I DPRD yang mendukung langkah kementerian dalam negeri menunda kembali Pilkades. Seharusnya, wakil rakyat di Kabupaten Bekasi bisa tetap mendukung proses pemilihan dengan tetap menerapkan standar protok kesehatan.

“Ini malah didukung, kan bisa secara politik mempertahankan agar Pilkades tetap digelar,” tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri memutuskan menunda seluruh pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di seluruh Indonesia.

Surat diterbitkan pada 10 Agustus 2020 itu ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia.

Dalam suratnya, Mendagri juga menyebut dasar pertimbangan ditundanya Pilkades serentak dan PAW. Terkait keputusan Mendagri tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PKS, Ani Rukmini menyetujui pelaksanaan pilkades ditunda.

Bahkan, kata Ani Rukmini, bukan hanya pilkades, tapi pilkada seharusnya juga ditunda.

«Dari awal memang sudah ditunda pilkades, tapi karena acuannya pilkada, maka kami mendorong terus agar pilkades dilaksanakan 2020 ini,» kata Ani Rukmini.

«Tapi sekarang, informasinya pilkada tetap dilaksanakan, sedangkan pilkades ditunda,” katanya lagi.

Ani menilai, keputusan itu seharusnya tak hanya pilkades akan tetapi juga pilkada. Alasannya, pilkades dan pilkada sama-sama mengundang potensi kerumunan.

«Tapi tetap harus ikuti instruksi larangan dari Kemendagri, dan ini tidak boleh dilanggar, karena pilkades tidak hanya berlangsung di Kabupaten Bekasi, melainkan di daerah lain juga,” tutur Ani. Meskipun keputusan itu mengecewakan para calon kepala desa, kata Ani, penyebaran virus corona atau Covid-19 masih terus merebak di Kabupaten Bekasi. (uji/red)

Pandemi, Berkah Bagi Perakit Mobil Ambulans di Babelan

IST

PANEN PESANAN: Merebaknya kasus pandemi di tanah air membawa berkah tersendiri bagi para pekerja di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Sejak beberapa bulan terakhir mereka kebanjiran pesanan merakit ambulans.

800 Mobil Dipesan Sejumlah Rumah Sakit C I K A R A N G P U S AT Merebaknya kasus pandemi di tanah air membawa berkah tersendiri bagi para pekerja di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Sejak beberapa bulan terakhir

mereka kebanjiran pesanan merakit ambulans.

Kini setidaknya telah 800 mobil ambulans dipesan oleh sejumlah rumah sakit dan dinas kesehatan di seluruh Indonesia. “Paling jauh ke Papua dan ada juga daerah lain yang dikirim. Patut disyukuri ada hikmahnya,” ucap Project Manager PT Ambulance Pintar Indonesia, Ari Cukmara, Senin (28/9).

Ari mengaku, biasanya pesanan ambulans mencapai 500 unit per tahun.

Namun, kini telah mencapai 800 unit padahal belum memasuki akhir tahun. “Jadi ya karyawan juga pada lembur soalnya banyak pesanan,” ucap Ari. Ia m e n g a k u m e n a m bah jumlah pegawai dari 40 orang menjadi 70 orang.“Berkahnya buat karyawan, yang kerja nambah

karena pesanan juga nambah,” kata dia.

Tingginya jumlah pesanan mobil ambulans tidak lepas dari meroketnya jumlah terinfeksi covid-19. Seperti diketahui, angka penambahan kasus saat ini secara nasional telah menembus angka 4.000 kasus per hari.

Dengan jumlah tersebut, para petugas medis pun kewalahan menangani pasien.

Apalagi setiap hari tidak

sedikit pasien yang harus dijemput di kediamannya untuk menjalani isolasi terpusat. Kondisi ini yang membuat banyak rumah sakit dan dinas kesehatan yang tidak hanya kekurangan petugas medis namun juga armada.

“Ya karena memang dibutuhkan, dipesan dan minta dipercepat juga. Maka kami juga bekerja keras ini,” kata Ke Sambungan dia.

Kasus Dugaan Maladministrasi PPAPBD 2019 Pimpinan Dewan Harus Bertanggungjawab CIKARANG PUSAT - Dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi, terdapat 25 orang yang berada di bidang anggaran (Banggar), harus

bertanggungjawab terhadap berpihak atau tidaknya APBD kepada rakyat. Kasus dugaan Maladministrasi PPAPBD 2019 Kabupaten Bekasi jangan dianggap remeh.

“Disini rakyat bisa melihat, ‘kengototan’ mereka (Banggar, red) dalam memperjuangkan uang rakyat apakah sebanding dengan

ngototnya mereka ketika ‘berebut’ alat kelengkapan dewan (AKD),” kata Ketua Investigasi Kajian dan Analisis Kebijakan Informasi Publik (Kaki Publik), Wahyudin kepada media.

Wahyudin mengungkapkan, jika benar ada maladministrasi dapat dipastikan ada anggaran yang diselewengkan. Tentu ada

juga kebijakan pelayanan yang diabaikan.

“Masyarakat harus berani menyuarakan permasalahan ini. Karena imbasnya adalah masyarakat juga,” katanya kepada wartawan, Senin (28/09). Terkait Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Kaki Publik meragukan kinerja wakil rakyat itu. Banyak kemungkinan kecurangan dalam kasus

PPAPBD. Tidak menutup kemungkinan wakil rakyat sudah tau sebelumnya, saat pembahasan dengan ekskutif.

“Tapi karena ada lobi-lobi dan tidak mau terlalu capek, akhirnya disepakati apa yang disuguhkan oleh ekskutif,” ujarnya. “Sekali lagi masyarakat harus benar-benar berani menyuarakan persoalan ini,” pungkasnya. (jio/red)

METRO CIKARANG

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

Pemdes Jatiwangi Kirim Bantuan Sembako

CIKARANG BARAT-Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah di Kabupaten Bekasi. Perlu menyatukan kekuatan untuk sama-sama memerangi wabah dari Cina ini. Di Desa Jatiwangi, kecamatan Cikarang Barat pasien positif dibantu kebutuhan harian.

Warga Desa Jatiwangi yang terkonfirmasi positif yang

menjalani isolasi mandiri diberikan bantuan sembako dan kebutuhan makan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) hal ini dilakukan agar warga dapat fokus menjalankan isolasi.

Kasie Pelayanan Pemdes Jatiwangi, Pardi menjelaskan kebutuhan sembako dikirim langsung ke depan rumah pasien yaang menjalani iso-

lasi mandiri. «ya bang, kita suplay sembako,buat makan beberapa hari ke depan. Jadi pasien tinggal mengambil didepan rumahnya,»kata dia.

Pasalnya menurut informasi, pasien positif mayoritas dari klaster industri.

Pihak perusahaan tidak menanggung kebutuhan makan. Sehingga pemdes

perlu membantu agar pasien dapat menjalankan isolasi mandiri dengan fokus.

Menurut Pardi tak hanya warga berk KTP Jatiwangi s aja, wa rga p e n d at a ng yang positif pun diberikan s u p l a i s e m b a k o, « S e karang dua orang yang kita suppai, satu warga pendatang,»ujar dia. (dim/ red)

IST

SOSIAL: Di Desa Jatiwangi, kecamatan Cikarang Barat pasien positif dibantu kebutuhan harian

Solusi Jika BLT Tahap 4 Belum Masuk Rekening Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Siap Bertindak CIKARANG - Menteri Ketengakerjaan (Menaker),Ida Fauziyah, mengatakan Kementerian Ketengakerjaan telah menargetkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) Rp1,2 Juta tahap 4 kepada 2,8 juta orang penerima yang memiliki rekening bank swasta seperti BCA, maupun bank negara seperti BNI, Mandiri.

“Dari 2,8 juta data calon penerima tahap 4, sebanyak 2,65 juta orang yang sudah lengkap datanya telah diproses pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis.

Ida berharap setiap calon penerima dapat bersabar menunggu cairnya dana BLT atauBSU.Menurutnya,jikatelah melalui semua persyaratan, maka bantuan dari pemerintah pasti akan diperoleh.

“Memang kalau sesama Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) jadi rekeningnya sama dengan Bank Himbara mungkin akan cepat, tapi kalau bank berbeda mung-

ILUSTRASI

kin ada waktu,” kata Ida. Berikut ini alur pencairan BLT atau BSU pekerja dan buruh formal dari penjelasan Kemnaker: Pertama: Perusahaan melalui bagian yang mengurus sumber daya manusia (SDM) mendata pekerja yang erdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sekarang disebut BPJamsostek, dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Bagian SDM atau human resources development (HRD) mengumpulkan nomor rekening para calon penerima.

Kedua: HRD mengirimkan data nomor rekening para calon penerima BLT pekerja kepada BPJamsostek. Ketiga: BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap rekening calon penerima BLT pekerja dalam tiga tahap.

Keempat : Setelah tiga tahapan validasi selesai, data nomor rekening calon penerima BLT untuk pekerja diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kelima: Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran BLT untuk pekerja, Kemnaker memiliki kesempatan

sampai empat hari untuk melalukan check list.

Keenam: Selesai check list, dana nomor rekening calon penerima BLT pekerja diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Ketujuh: Kemudian, KPPN menyalurkan BLT kepada bank penyalur yakni bank yang masuk menjadi anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Kedelapan: Bank Himbara lantas menyalurkan BSU ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama bank Himbara, maupun rekening bank swasta termasuk BCA. Dengan mengikuti alur tersebut, untuk calon penerima BLT atau BSU tahap 3 yang memiliki rekening bank swasta termasuk Bank BCA dipastikan membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melalui transfer antarbank.Penjelasan tentang hal itu berulang kali disampaikan oleh Bank BCA melalui akun Twitter resmi mereka @HaloBCA dalam berbagai kesempatan. (red)

CIKARANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengambil langkah tegas di tengah pandemi Covid-19 dengan membentuk tim terpadu pemburu pelanggar protokol kesehatan. Tim ini akan menindak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. «Baru dibentuk dan sudah mulai bertugas. Tim pemburu ini mencari dan menyisir warga yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan,» kata Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Kombes Hendra Gunawan.

Kepala Polres Metro Bekasi itu mengatakan, tim pemburu pelanggar protokol kesehatan terdiri atas personel Polres Metro Bekasi, Kodim, dan Satpol PP Kabupaten Bekasi.

«Tim ini memakai metode hunting (berburu), semua pakai rompi, gunakan mobil dan motor patroli. Misal pagi ke pasar, siang ke mal, terus ke industri. Ada yang tidak gunakan masker langsung berhenti, berkerumun langsung berhenti, dilakukan penindakan dan sosialisasikepada warga,» kata Hendra.

Dia mengatakan, ada tiga strategi yang dijalankan untuk meningkatkan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan.

«Hunting, stasioner, maupun mobile, itu melibatkan petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP,» ucap Hendra.

Menurut Hendra, operasi stasioner dilakukan dengan mendirikan pos pantaudi Sentral Grosir Cikarang, Terminal Kalijaya, dan Pasar Induk Cibitunguntuk mengawasi penerapan protokol kesehatan.

«Pos pantau itu terus berdiri sampai batas waktu yang belum ditentukan, tiap hari dilakukan operasi yustisi dan langsung penindakan, baik sosial maupun denda,» katanya.

Upaya meningkatkan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan juga dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk berkeliling mendatangi titik-titik sasaran operasi.

«Ini tiap-tiap polsek ditugaskan bersama koramil dan kecamatan. Pindah-pindah titik operasi yustisinya,» kata Hendra. Hendra berharap upaya-upaya tersebut bisa meningkatkan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan dan menurunkan risiko penularan Covid-19. «Sehingga ke depan, dimana pun, kapan pun tidak ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, baik individu, industri, maupun pelaku usaha,» kata Hendra. (mil/ red)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES PDAM .. dari halaman Cikarang Ekspres Anggaran itu diperuntukan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana air minum di wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk untuk kegiatan program hibah pengadaan dan pemasangan sambungan langganan MBR. Kekinian, PDAM TB kembali mengeluh dan meminta pernyetaan modal kepada Pemkab Bekasi pada pertengahan tahun 2019.

Tak main-main, anggaran yang diminta sebesar Rp 1,3 triliun.

PDAM TB mengeluh soal sumber air sebagai bahan baku untuk diolah menjadi air bersih. Setidaknya tercatat tiga sumber air yang di keluhkannya yaitu sungai yang ada di wilayah Kecamatan Sukatani, Tarumajaya dan Cibarusah.

“Anggaran itu sudah diminta oleh Dirut PDAM TB kepada Pemkab Bekasi,” ujar Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi, Rahmat Effendi kepada Cikarang Ekspres.

Dikatakan Rahmat sapaan akrabnya, penyertaan modal yang di kucurkan itu tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat oleh PDAM TB. Sampai saat ini, menerima banyak laporan

Pandemi, Berkah .. tentang buruknya kualitas air bersih bagi warga kota dan kabupaten Bekasi.

“Dari segi penghasilan yang didapat per Agustus 2019 lalu, PDAM TB hanya menghasilkan Rp 31,767,319,903. Ini dari laporan penerimaan air non denda dan PPN,” beber dia.

Rahmat menekankan, jika seyogyannya, seorang Direktur Utama yang telah menjabat selama bertahuntahun dapat memetakan persoalan yang terjadi di lapangan. Misalnya soal kekeringan, dan kualitas air bersih.

“Pertanyaan saya jika melihat manajerial para Direksi, terutama Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, apa saja yang direncanakan dan dilakukan selama kurun waktu 4 tahun yang lalu? Seyogyanya seorang Dirut yang sudah lama dan mengenali wilayah kerjanya, sumber air baku menjadi mutlak skala prioritas,” jelas dia.

“Investasi besar diawal jadikan sebagai modal, untuk bisa membantu Pemkab dan Pemkot Bekasi dalam peningkatan PAD. Setiap tahun Pemkab dan Pemkot Bekasi mengeluarkan Perda tentang Penyertaan Modal,” tambah dia.

Menurut Rahmat, sudah waktunya pemerintah daerah berbenah agar komitmen, perencanaan, pelak-

sanaan, dan evaluasi dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja, bukan sekedar menjadi bancakan kepentingan elit.

“Eksistensi implementasi pada saat disepakati untuk melakukan pemisahan aset antara Tirta Bhagasasi dan Tirta Patriot, harusnya menjadi momentum bagi Tirta Bhagasasi dalam membuat pijakan komitmen skala prioritas mutlak untuk eksplorasi sungai sumber air baku,” ujar dia.

B eb e rapa t a hu n la l u , tahun 2013, PDAM Tirta Bhagasasi mendapatkan anggaran untuk program pipanisasi di Cibarusah, namun kelihatannya kurang maksimal bagi warga Cibarusah dengan kondisi kontur tanah bebatuan.

“Sangat perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, intensif dan akuntabel, baik secara fakta lapangan maupun administratif,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi mendesak DPRD Kabupaten Bekasi untuk menggunakan Hak Interpelasi Pemkab Bekasi, terkait persoalan posisi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi.

Ketua Komisariat Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa GMNI Bekasi, Rudi

dari halaman Cikarang Ekspres Untuk merakit satu mobil ambulans, kata Ari, dibutuhkan waktu antara dua pekan sampai 60 hari tergantung spesifikasi yang dipesan.

“Kalau yang standar ya bisa cepat, kalau yang mungkin full spesifikasi ya kan harus nunggu alatnya dulu. Biasanya impor,” ujar dia.

Pesanan ambulans ini, kata dia, diserahkan ke pemesan. Ada yang memiliki mobil kemudian dirakit menjadi ambulance,

ada pula yang memesan secara komplit mulai dari unit mobilnya sampai biaya perakitan.

Harga ambulans rakitan perusahaannya berkisar antara Rp 290 juta hingga Rp 3 miliar. “Harga itu sudah sama unit mobilnya. Kalau yang Rp 290 juta biasanya ambulans transportasi, biasanya mobilnya APV atau grandmax. Isinya ya standar seperti tabung oksigen, lemari dan kebutuhan pasien lainnya,” ucap dia. Sedangkan ambulans seharga Rp 3

miliar memiliki spesifikasi lebih komplit. “Masih kaya tabung oksigen dan lain-lain cuma mereknya lebih bagus, biasanya impor dari eropa.

Mobilnya juga besar, bahkan pernah ada bis,” ucap dia.

Namun, kata Ari, ada sedikit perbedaan antara ambulans biasa dan yang khusus covid-19. Ambulans yang khusus digunakan untuk pasien covid-19 memiliki isolator tersendiri. “Harganya memang beda juga karena ada alatnya lagi,” ucap dia.

Meski pesanannya tengah

meningkat, rupanya Ari tidak ingin pandemi covid-19 berlanjut. Dia berharap kondisi ini segera berakhir karena meski menguntungkan dirinya namun tidak sedikit yang merugi.

“Ya walaupun ramai pesanan tapi ya harapan saya covid-19 segera berakhir. Memang ada yang diuntungkan tapi banyak juga yang dirugikan. Semoga ambulansambulans ini juga bisa membantu menekan jumlah kasus covid-19 ini,” tandasnya. (har/red)

Widodo mengatakan, anggota DPRD merasa tidak dianggap oleh Pemkab Bekasi, dengan adanya persoalan di PDAM Tirta Bhagasasi. Apalagi, terbitnya SK Penugasan Kembali Dirut PDAM, Usep Rahman Salim (URS).

“DPRD harus menggunakan hak interpelasi. Karena yang kita tahu PDAM Tirta Bhagasasi ini sudah carut marut,” katanya kepada Cikarang Ekspres, Minggu (27/9).

Ia menjelaskan, sangat disayangkan jika sosok wakil rakyat yang menempati gedung rakyat tidak paham akan tugas pokok dan fungsinya sebagai legislator. Pasalnya, jika persoalan ini terus berlanjut, DPRD Kabupaten Bekasi tidak akan

memiliki marwah.

“Jangan sampai posisi bapak dewan ini, sebagai wakil rakyat, dimanfaatkan oleh Pemkab Bekasi untuk kepentingan pribadi yang merugikan APBD,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupten Bekasi, Soleman menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkesan memaksakan diri membuat Surat Keputusan (SK) terkait penugasan kembali, Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, dengan nomor: 500/ Kep.332-Admrek/2020, yang di tandatangani Bupati Bekasi pada 14 Agustus 2020 lalu.

Soleman mendesak Pemkab Bekasi, agar SK

itu dibatalkan, karena yang dianggap kontroversial dan ada dugaan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan), terhadap peraturan yang ada.

PDAM merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Apalagi, keberadaan PDAM di biayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga, masih kata Leman sapaan akrabnya, seharusnya Pemkab Bekasi harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, seperti aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya. Karena ketiga aspek tersebut sangat menentukan kinerja PDAM. (jio/red)

“Saya lihat ini tidak benar.

Saya lebih menyoroti pengambilan keputusan penugasan kembali Dirut PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terindikasi melanggar peraturan yang ada,» kata Soleman.

«Apalagi, ini seakan-akan biasa bagi Pemkab Bekasi bersama-sama untuk berbuat tidak benar. Ini sebuah penyakit kronis di dalam PDAM yang jadi PR dikemudian hari,» tambah dia.

Soleman, mengatakan,

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

METRO BISNIS

KARAWANG BEKASI

5

Indonesia Komitmen Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Green Lifestyle Yang Menguntungkan

CIKARANG - Enam puluh persen gas rumah kaca di dunia dihasilkan dari penggunaan energi oleh manusia. Indonesia sendiri adalah negara terbesar di ASEAN dalam hal konsumsi energi, dan jumlahnya terus meningkat pesat.

Menanggapi fakta tersebut, pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan proporsi penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2030, serta 31% pada tahun 2050. Dalam diskusi berjudul ‘Unlocking Renewable Energy Demand from Commercial and Industrial Buyers for Green Economy’ (24/09) yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD).

Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang diwakilkan oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan, Harris ST

MT, menyampaikan, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar 29 persen tanpa bantuan dan 41 persen dengan dukungan internasional. Tentunya ini termasuk dari sektor energi, pemerintah telah mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton CO2 di tahun 2030.

“Estimasi kebutuhan investasi untuk menurunkan emisi sebesar 314 juta CO2 adalah Rp3.500 triliun.

Bidang Pembangkit Listrik EBT ditargetkan dapat berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 156,6 juta ton CO2 (atau 49,8% dari total aksi mitigasi sektor energi) dengan kebutuhan investasi sebesar Rp 1.690 triliun,” jelasnya.

Dalam kacamata ekonomi, pengurangan biaya pada sistem energi, dikombinasikan dengan pengurangan polusi udara dan emisi karbon dioksida, akan menghemat hingga 53 miliar dollar AS

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

per tahun, atau diperkirakan 1,7% dari GDP Indonesia tahun 2030. Artinya, percepatan penggunaan energi terbarukan dapat meningkatkan GDP Indonesia sebanyak 1,3% pada tahun 2030 (International Renewable Energy Agency, 2017).

Dari seluruh sektor, industri memiliki kebutuhan energi terbesar diikuti oleh sektor transportasi, rumah tangga, sektor komersial dan lain-lain. Mengubah sistem energi konvensional ke energi terbarukan tentunya membutuhkan investasi. Jika penggunaan energi baru dan terbarukan dipercepat, investasi yang harus dikeluarkan tidak lagi menjadi masalah, apalagi biaya energi terbarukan kini sudah lebih rendah.

“Menurunnya biaya energi terbarukan telah menciptakan peluang baru untuk pemanfaatannya, termasuk di sektor komersial dan industri. Karena permintaan energi bersih terus meningkat di negara berkembang, sektor industri telah memimpin komitmen untuk menggunakan energi bersih dalam operasinya,” ujar Shinta Kamdani, President Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD).

Perusahaan anggota IBCSD yang menjadi thought leader dalam penggunaan energi terbarukan antara lain adalah Coca-Cola Amatil Indonesia. Salah satu perusahaan pembotolan terbesar dan distributor minuman siap non-alkohol di Indonesia. Direktur Public Affairs, Communications dan Sustainability Amatil Indonesia Lucia Karina menyampaikan bahwa sejak tahun 2017.

Coca-Cola Amatil telah mendeklarasikan komitmen

publik untuk target keberlanjutan yang akan dicapai di tahun 2020. Salah satu diantaranya adalah tentang perubahan iklim dan energi, yang mana Coca-Cola Amatil menargetkan untuk menggunakan setidaknya 60 persen dari kebutuhan energi dari energi terbarukan dan rendah karbon.

Komitmen ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton karbon dioksida atau CO2 pada tahun 2030.

“Berbagai investasi telah digulirkan Amatil Indonesia untuk keberlanjutan lingkungan merupakan bukti konkrit komitmen kami untuk keberlanjutan lingkungan dan meninggalkan warisan positif. Capaian Amatil Indonesia dalam mentransformasi operasi bisnis ke arah yang lebih ramah lingkungan, merefleksikan komitmen kami untuk secara aktif melibatkan karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujar Lucia Karina.

Meningkatnya kesadaran sektor industri atas penggunaan energi terbarukan yang ternyata tidak hanya baik untuk lingkungan, namun juga menguntungkan, selaras dengan naiknya permintaan atas produk yang sustainable. Karenanya, tak berbeda dengan Amatil, SUN Energy juga terus berinovasi dalam menyediakan teknologi yang terjangkau untuk energi terbarukan.

SUN Energy melihat peluang dari pemanfaatan energi baru dan terbarukan di berbagai sektor industri

menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu pengembang proyek panel surya asal Indonesia yang telah mengantongi proyek internasional, SUN Energy mencatat kenaikan permintaan instalasi sistem tenaga surya sebesar hampir 40% dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencapai elektrifikasi nasional sebesar 100%.

Agar listrik dapat dinikmati secara merata di masyarakat daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T) dibutuhkan peran pemerintah dan swasta dalam menyediakan sumber energi yang terjangkau.

“SUN Energy mendukung penuh inisiatif pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih melalui kolaborasi dan kemitraan di berbagai sektor.

Kami menyediakan akses teknologi dan menawarkan solusi terintegrasi bagi para pelanggan, mulai dari konsep, konstruksi, perizinan, serta model pembiayaan nol rupiah agar konsumen dapat meraih efisiensi energi hingga 30%,” ujar Donny Sjarifudin, Head of Sales SUN Energy.

Melalui total kapasitas kontrak proyek yang kami miliki, SUN Energy turut mengurangi lebih dari 1,5 juta ton emisi karbon yang berbahaya. Kami berharap dapat terus berkontribusi dalam akselerasi transisi energi rendah karbon, serta mengajak para pelaku bisnis untuk menggunakan energi bersih melalui instalasi sistem tenaga surya sebagai bentuk tanggung jaw a b m e n y e l a m a t k a n lingkungan kita,” ungkap Donny. (dim/rie)

Foto : Istimewa

GENERASI MUDA : Sesi Presentasi Ai Dina Agustin dari SMK Yaspim Sukabumi dihadapan para juri secara daring pada seleksi AHM Best Student 2020 Regional Jawa Barat.

Dua Wakil AHM Best Student dari Jabar BANDUNG – PT Astra Honda Motor bersama dengan PT Daya Adicipta Motora selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat menantang generasi muda kreatif dan inovatif yang siap memberikan manfaat masyarakat luas melalui seleksi AHM Best Student 2020 dengan konsep baru dan adaptif sesuai kondisi terkini.

Melalui seleksi AHMBS yang makin disempurnakan untuk menantang kreativitas siswa ini, DAM mengumumkan 2 pemenang yaitu Ai Dina Agustin dari SMK Yaspim Sukabumi dengan karya tulis berjudul Digitalisasi Pemakaian Listrik Rumah Tangga dan Mobile Apps dan Muhammad Rafhi Rihadatusyawal dari SMK Mitra Industri MM2100 Cikarang dengan karya tulis berjudul Inovasi Teknologi Physical Distance Sensor.

Keduanya berhasil menjadi juara dari total 40 pendaftar siswa dari setingkat SLTA (SMA/SMK/MA/MAK).

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan bahwa para pemenang hasil seleksi ini akan diberikan pembekalan lanjutan untuk membantu mereka memperkuat karya yang dimiliki, untuk maju di tahap regional yang akan diikuti oleh para pemenang

XL Axiata Salurkan 133.548 Paket Internet Gratis JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mulai menyalurkan paket Internet gratis untuk madrasah di wilayah Kalimantan Barat.

Penyaluran ini merupakan realisasi atas kerjasama XL Axiata dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) dalam program “Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh” yakni program untuk pengembangan pendidikan para pelajar madrasah. Bantuan paket internet ini diperuntukkan bagi para pelajar madrasah dan tenaga pendidik agar dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi.

Territory Sales Manager XL Axiata Pontianak Area, Tan Joko Budianto menyerahkan bantuan 133.548 paket internet gratis ini secara simbolis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H.

Foto : Istimewa

MENYALURKAN : Territory Sales Manager XL Axiata Pontianak Area, Tan Joko Budianto menyerahkan bantuan 133.548 paket internet gratis ini secara simbolis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Ridwansyah, M.Si.

Ridwansyah, M.Si, Jumat (25/9). Penyerahan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas video conference tersebut disaksikan juga oleh Kasi Pendis dan Operator Kantor Kementerian Agama di 14 kota/ kabupaten se-Kalimantan Barat.

“Setelah pekan lalu program kerjasama ini diresmikan oleh Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, mulai awal pekan ini juga kami sudah bisa langsung menyalurkannya ke sejumlah daerah di Kalimantan Barat.

Untuk wilayah Kalimantan Barat kami alokasikan total sebanyak 133.548 paket internet gratis. Dengan adanya bantuan ini, kami berharap beban sebagian

pelajar dan orang tuanya menjadi lebih ringan begitu juga dengan para guru dan tenaga kependidikan.

Para penerima bantuan paket ini sudah bisa langsung memanfaatkannya untuk mengikuti PJJ,” kata Group Head XL Axiata Region Jabodetabek & Kalimantan, Francky Rinaldo Pakpahan.

Francky melanjutkan, diawali dari Kalimantan Timur, penyaluran akan terus berlangsung di daerah lain yaitu di Kalimatan Timur, dan Kalimantan Utara. Francky menargetkan, penyaluran bisa tuntas dilaksanakan dalam jangka waktu sekitar sebulan ke depan mengingat urgensi bantuan ini untuk para pelajar dan pendidik madrasah guna melaksanakan PJJ. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, H. Ridwansyah menyebutkan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat total ada sekitar 1.049 seko-

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM

dari provinsi lain di seluruh Indonesia.

Dengan konsep baru ini keseluruhan proses kompetisi mulai dari sosialisasi, seleksi, kegiatan pengayaan ilmu, hingga penganugerahan pemenang dilakukan secara daring menyesuaikan dengan kondisi Pembelajaran Jarak Jauh yang diterapkan di dunia pendidikan saat ini.

AHM Best Student tahun ini menantang siswa-siswi membuat karya tulis yang dapat dipilih dari 5 kategori yang sudah ditentukan yaitu tema pendidikan, lingkungan, kesehatan, ekonomi, serta inovasi di bidang teknologi.

Sejak dibuka pendaftaran pada 22 Agustus 2020 hingga pada 15 September 2020, jumlah pendaftaran seleksi kompetisi AHM Best Student di Jawa Barat mencapai 119 pelajar. Kemudian disaring dan dilakukan penjurian internal karya tulis oleh juri internal DAM hingga terpilih 10 pelajar untuk mengikuti Seleksi AHM Best Student pada 28 September 2020.

Para peserta diuji atas kekreativitasan gagasan, dampak yang dihasilkan, kemungkinan keberhasilan penerapan, kekuatan penyajian data dan sumber informasi, serta kemampuan presentasi yang dimiliki. (rls/rie)

M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ C I K A R A G E M A N A N . P T. R E L I F E PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO

8662/PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 16743/PEDURENAN A/N SURYANI SAFITRI DEWI D/A MUSTIKAJAYA RT 002/002 - KEL PEDURENAN KEC MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI LUAS TANAH 500 M² .

TELAH HILANG SERTIFIKAT SHM NO 9133415. KEL. MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR AN: N Y. S A M A N L U A S : 3 0 0 M ² K E L .

MARGAHAYU BEKASI TIMUR. ALAMAT, KELURAHAN MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI TLPN: 081281658905

S E RT I P I K AT TA N A H ATA S N A M A O M A H B I N T I R A M I N K P. P A G A D U N G A N R T. 0 8 R W . 0 4

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

lah madrasah dari tingkat MI, MTs, dan Aliyah, baik negeri dan swasta. Untuk jumlah siswa, total ada sekitar 133.548 pelajar. Sebagian besar sekolah madrasah berada di area pinggiran kota dan pedesaan, di mana banyak di antara keluarga siswa memang membutuhkan dukungan untuk mampu menyediakan kuota data untuk PJJ. Paket khusus yang disalurkan XL Axiata ini terdiri dari 15 GB data untuk Kuota Conference dan 15 GB lainnya untuk Kuota Edukasi yang berlaku selama 2 bulan. Kuota Conference bisa dipergunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang biasa dipergunakan para guru saat mengirimkan bahan pelajaran dan tugas, Demikian juga saat siswa mengirimkan tugas yang yang diberikan. Aplikasi-aplikasi tersebut seperti Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Google Hangout, serta Google Classroom. (rls/dri)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

BANDING-BANDINGKAN DENGAN PEMBERIAN DARI DKI JAKARTA

Pemprov Jabar Kena Sindir Lagi Kota Bekasi Ingin Dana PEN Lebih Besar KOTA BEKASI- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan DPRD Kota Bekasi menggelar rapat paripurna. Salah satu agendanya adalah penyampaian sikap fraksi

terhadap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, salah satu fraksi menyampaikan kalau Kota Bekasi ingin dapat masuk dalam prioritas dana PEN Jawa Barat.

“Tadi salah satu fraksi menyampaikan dan kita akan sampaikan ke pak gub ernur aga r p rop or-

SOROT

Gagal Nyolong Kotak Amal, Malah Ngaku Korban Begal KOTA BEKASI- Seorang bocah 12 tahun di Bekasi, melapor ke polisi dan mengaku bahwa dirinya jadi korban begal. Namun, setelah diselidiki, ternyata bocah tersebut maling kotak amal masjid.

Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede AKP Supriyanto mengatakan peristiwa itu terjadi di Musala ArRahman, Pondok Melati, Kota Bekasi, Kamis (23/9) lalu. Mulanya, bocah berinisial NA itu hendak mencuri kotak amal.

Ia menekan kaca kotak amal bagian atas dengan tangannya. Kotak amal itu jebol. Namun, tangannya terluka terkena goresan kaca dan darah bocah itu berceceran.

“Kotak amalnya kan atasnya kaca tuh, itu dari atas dia nekan, begitu ditekan, tangan masuk, kena kaca,” ujar Supriyanto ketika dihubungi awak media, Senin (28/9).

Bocah itu kemudian mengarang cerita ketika dia melihat ternyata banyak warga di sekitar TKP. Ia kemudian membuat laporan ke polisi, mengaku habis dibegal.

“Dia buat laporan di Polres kalau dia dibegal,” kata Supriyanto.

Supriyanto menyebut bocah itu mengaku dibegal di Pasar Kecapi pada pukul 12.00 WIB. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan korban pun divisum.

“Kita telusuri ternyata dia ngambil kotak amal kena kaca tangannya,” lanjut Supriyanto.

Motif bocah mencuri duit kotak amal itu adalah masalah ekonomi. Sementara itu, alasan si bocah membuat laporan palsu adalah takut aksi pencuriannya ketahuan.

Supriyanto memastikan tidak ada uang kotak amal yang diambil oleh bocah tersebut. Supriyanto menyebut bocah itu tidak ditahan karena pertimbangan usia.

“Bukan ditahan, yang jelas dia kan sekarang di rumah sakit,” kata Supriyanto.

Polisi masih menyelidiki kasus ini. Bocah tersebut masih dimintai keterangan.

“Dimintai keterangan sih pasti,” tutup Supriyanto. (bbs/mhs)

sional dalam memberikan (dana PEN) dari daerah penghasil terbesar kedua kepada Kota Bekasi menjadi skala prioritas,” kata Pepen, sapaan akrabnya, di Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (28/9).

Pepen tak secara spesifik menyebut nilai yang diinginkan. Akan tetapi ia ingin Jawa Barat memberi perhatian lebih kepada

Kota Bekasi. “Salah satu fraksi menyampaikan, mengimbau kepada Jabar untuk memberi perhatian lebih karna disebutkan tadi oleh pimpinan DPRD terjadi ketidakseimbangan antara yang diberikan DKI dan Jabar,” jelas dia.

Adapun, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,904 triliun (tahun 2020) dan Rp

2,098 triliun (tahun 2021).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial, meliputi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain.

Kemudian infrastruktur logistik, meliputi jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten/ kota. (bbs/mhs)

Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi

Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat

Ngumpul, Pengusaha Curhat ke Pepen KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi kumpulkan pengelola gedung pertemuan, kafe, karaoke dan hiburan malam, kemarin (28/9) di stadion Patriot usai memimpin apel pagi bersama Pegawai Pemerintah Kota Bekasi.

Walkot yang biasa disapa Pepen itu, menampung keluh kesah pengusaha dan pengelola tempat hiburan saat masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) di Kota Bekasi.

Pepen juga menegaskan, s e l a ma AT H B , s e l u r u h pelaku usaha di Kota Bekasi wajib menerapkan protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Selain, lanjut dia, wajib juga mematuhi aturan jam malam yang sudah ditetapkan Pemkot Bekasi.

“Jika tidak akan terkena sanksi disegel seperti kejadian viral di medsos oleh Broker Cafe. Ini adalah tindakan yang melebihi jam operasional dan berkerumunan di videonya, maka tindak tegas dari Pemerintah Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi untuk penyegelan sementara selama 3 hari,” tegas Pepen.

Sementara itu, salah satu perwakilan di bidang karaoke Wiwin Oriza mengatakan, usaha karaoke Win Cibubur yang dikelola oleh dia, sejauh ini sudah mengikuti peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi, dia menyesalkan masih ada pengelola karaoke di tempat lain, yang masih melanggar aturan pemerintah sehingga berimbas pada pengelola

ISTIMEWA

SOROT: Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi kumpulkan pengelola gedung pertemuan, kafe, karaoke dan hiburan malam, kemarin (28/9) di stadion Patriot usai memimpin apel pagi bersama Pegawai Pemerintah Kota Bekasi.

karaoke yang patuh pada anjuran pemerintah.

Dia menyontohkan, sampai saat ini masih ada tempat karaoke beroperasi sampai lewat pukul 23.00 WIB. Sehingga saat ada kritikan dan desakkan dari publik, semua pengelola karaoke kena batunya gara-gara satu atau dua pengelolakaraoke yang nakal.

Di lokasi yang sama, pengelola gedung pertemuan Al Muhajirrin, Sulita mengklaim, semua peraturan yang telah dibuat telah dijalankan oleh pelaku usaha pengelola gedung pertemuan seperti dia. “Kami juga mengikuti dengan

sistem nasi box sesuai edaran yang telah ditentukan, kami tetap mengikuti peraraturan dari Pemerintah untuk menghadapi covid 19 ini,” tutur dia.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko memberikan apresiasi kepada Wali Kota yang telah memberikan ijin untuk membuka usaha demi kelancaran perputaran roda perekonomian di usahanya, biar kami saja yang melakukan woro woro dan sosialisasi dalam menerapkan Protokol Kesehatan pada warga sekalian, akan tetapi karena sudah diberikan izin kita pun harus bekerja sama

dalam memperhatikan protokol kesehatan terutama tidak lagi terjadi seperti kemarin yang telah viral di media sosial.

Media sosial kini merupakan bisa dikatakan alat penyambung aktif, maka dari itu kita harus tegas dan lugas dalam melakukan penyebaran informasi, dan banyak juga laporan melalui media sosial ketimbang melalui laporan ke kantor.

“Kami berharap tidak terjadi lagi, dan kami akan siap menegaskan kepada para pelaku usaha yang bandel melebihi ketentuan yang ada,” ujar Kapolres.

Nantinya, dalam waktu

dekat ini akan dibuatkan pernyataan khusus untuk menerapkan taat jam operasional dan menjaga protokol kesehatan bagi pengusaha dan berkomitmen untuk tidak melanggar kembali peraturan yang ada.

Hadir, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Wijonarko, Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia cabang Kota Bekasi, Yan Arsyad, Kepala Dpmptsp Kota Bekasi, Lintong Dianto, Kepala Disparbud Kota Bekasi, Tedi Hafni dan Kepala Kesbangpol, C. Suherlan dalam rangka memberikan solusi untuk para pengelola hiburan. (red)

5 Juta Buruh Sepakat Mogok Nasional

SALMAFINA SUNAN

Hujat Aku, Kau Ku Bayar!

SALMAFINA Sunan memberikan tantangan unik untuk netizen yang kerap berkomentar pedas padanya. Dia menyiapkan hadiah spesial bagi siapapun yang ma mpu m e ng hu jat nya hingga sakit hati.

Ha l i t u d i u n g k a p k a n Salma melalui Insta Storynya. “Random banget pengin kasih challenge yang bisa menghujat gue sejahat mungkin sampai gue sakit hati, gue kasih 10 juta hari ini juga langsung transfer,” tulisnya. Namun, Salma menegaskan bahwa neti-

zen yang menerima hadiah uang itu juga harus siap dilaporkan kepada pihak berwajib karena ucapannya.

“Tapi harus tanggung jawab sama apa yang diketik, alias harus siap gue laporin.

Oke? Dimulai dari sekarang!

Semangat,” tulis putri Sunan Kalijaga.

Salmafina Sunan diketahui memang kerap menerima komentar tajam dari netizen. Puncaknya ketika perempuan 20 tahun ini mengakui dirinya pindah agama menjadi Kristen pada Juli 2019. (bbs/mhs)

JAKARTA- Puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Kesepakatan ini diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat pekerja, dalam rapat bersama di Jakarta, Minggu (28/9).

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, rapat bersama ini dihadiri pimpinan KSPI, KSPSI AGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Di antaranya beberapa federasi yang tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM. Termasuk aliansi serikat pekerja seperti GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.

Mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan damai, direncanakan akan d i l a ku k a n s e l a ma t i ga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020.

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi.

Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masingmasing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (28/9).

“Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undangundang tersebut,” lanjutnya.

Mogok nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Melibatkan beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap

pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon.

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” kata Said Iqbal.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2020. Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober. Di ibu kota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat. (bbs/mhs)

PENDIDIKAN

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

KARAWANG BEKASI

7

MINTA TAMBAH SUBSIDI KUOTA UMUM INTERNET

Federasi Serikat Guru Sentil Mendikbud KARAWANG- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menambah subsidi kuota umum internet bagi siswa dan guru.

Pasalnya, kuota umum 5 GB yang saat ini diberikan dinilai tidak proporsional.

“Yang pertama, kami melihat dari sisi pembagian besaran kuota umum dan kuota belajar yang tidak proporsional. Jadi kalau menurut hitungan kami, hitungan yang pasti tentang hitungan kuota internet untuk umum atau belajar faktanya di lapangan aplikasi yang ada pada kuota belajar itu tidak populer digunakan kecuali WhatsApp tadi,” kata Wakil Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam video konferensi, Minggu (27/9).

Hal ini didasari survei yang dilakukan terhadap 2.047 responden yang terdiri dari guru dan siswa. Dari hasil itu, 79,3 persen siswa mengatakan tidak cukup dengan kuota umum yang hanya diberikan 5 GB. “FSGI telah melakukan survei terkait dengan kebutuhan kuota siswa dan guru, dimana survei ini kami lakukan pada tanggal 24-26 September 2020. Dari survei ini kami berhasil menjaring 2.047 responden dari siswa guru,” katanya.

“Hasil survei menunjukkan

berdasarkan pengalaman belajar untuk kuota siswa hanya 21,7 persen yang cukup dengan kuota umum 5 GB seperti yang direncanakan Kemdikbud saat ini, tetapi sisanya hampir 79,3 persen itu ternyata tidak cukup dengan kuota umum 5 GB,” ucapnya.

Sementara itu, dari responden yang berasal dari guru, diperoleh 80 persen yang menilai kuota umum 5 GB tidak mencukupi.

Para guru juga menyuarakan, kuota belajar sebesar 37 GB bagi guru juga dinilai tidak cukup dalam proses mengajar.

“Begitu juga dengan guru, dalam kebiasaan guru mengajar hanya 15 persen guru yang menyatakan kuota umum 5 GB dan kuota belajar 37 GB itu cukup bagi mereka. Sementara sisanya sekitar 80 persen menyatakan bahwa kuota umum ini yang 5 GB dan kuota belajar 37 GB itu tidak cukup,” ujarnya.

Dari hasil survei ini, Fahriza menuturkan kebutuhan internet guru dan siswa sangat tercermin dari kondisi dan metode pembelajaran. Fahriza menyebut kebutuhan internet guru dan siswa tidak bisa disamaratakan karena memiliki porsinya yang berbeda-beda.

“Hal ini menun-

jukkan kebutuhan kuota internet masing-masing guru dan siswa itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan karena memang metode pembelajaran juga berbeda-beda disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, ada yang full daring tapi lebih banyak yang melaksanakan pembelajaran blended learning dengan posisi berbeda-beda pula,” tuturnya.

FSGI meminta agar alokasi kuota umum diperbanyak dari jumlah kuota belajar. Hal ini agar tidak timbul potensi kemubaziran subsidi kuota yang tidak terpakai.

“FSGI meminta agar alokasi kuota umum ditingkatkan setidaknya jumlah kuota

umum lebih besar dari kuota belajar. FSGI menilai bahwa pembagian bantuan kuota internet antara kuota umum yang hanya 5 GB dan selebihnya merupakan kuota belajar, dan kuota belajar pembagian yang tidak proporsional sehingga bantuan kuota internet yang diberikan potensi mubazir,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah meresmikan kebijakan bantuan kuota internet untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh.

Bantuan akan diberikan hingga Desember 2020.

“Jadi p emer intah mendengar, kami menjawabnya dengan satu solusi bantuan kuota kepada bukan hanya peserta didik tapi juga pendidik. Kami telah mengalokasikan anggaran dan berjuang telah berhasil mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,2 triliu n

untuk dana bantuan dari bulan September sampai Desember 2020,” ujar Nadiem dalam Acara Peresmian Kebijakan Bantuan Ku o t a Da na Internet Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (25/9).

Nadiem menyebut bantuan kuota internet i n i dipe-

runtukkan bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Total anggaran untuk bantuan kuota internet gratis sebesar Rp 7,2 triliun.

Kuota data internet pun terbagi menjadi dua yaitu kuota umum dan kuota belajar.

Nantinya, kuota umum digunakan untuk membuka berbagai jenis aplikasi pembelajaran.

Sedangkan kuota belajar hanya diperuntukkan bagi membuka aplikasi khusus belajar. (bbs/ mhs)

KERJASAMA HIMPAUDI-STIT RAKEYAN SANTANG KARAWANG

Guru PAUD Dapat Beasiswa Kuliah

INCAR EMAS: Psespekbola putri asal Karawang, Mila Nur Karmila saat merayakan gol bersama Persib Putri.

Kini Mila mengincar emas PON bersama tim sepakbola Jawa Barat.

Pesepakbola Karawang Incar Emas PON KARAWANG - Su k s e s mengantarkan Persib Putri juara Liga 1 Putri 2019 lalu, pesepakbola putri asal Kabupaten Karawang, Mila Nur Karmila kini mengincar medali emas di ajang olahraga bergengsi antar provinsi, Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021.

“Insyaallah, secara pribadi saya menargetkan bisa meraih emas PON bersama tim sepakbola putri Jawa Barat, apalagi KONI Jawa Barat juga menargetkan medali yang sama kepada kami,” ujar Mila, kepada KBE, Senin (28/9).

Untuk bisa merealisasikan

target yang diusung, pemain kelahiran Karawang, 22 Juli 1992 ini terus aktif berlatih baik bersama tim pelatda cabang olahraga sepakbola putri Jawa Barat maupun secara mandiri saat berada di rumah.

“Saat ini proses latihan bersama tim pelatda dilaksanakan satu minggu dalam setiap bulannya. Proses latihan digelar di Stadion Arcamanik dan Lapangan Lodaya Bandung,” jelas pemain yang sukses menembus tim sepakbola PON sejak pertengahan 2019 ini.

Mila menegaskan, selain bertekad mengharumkan

Provinsi Jawa Barat, target emas diincarnya demi m e m b a n g ga k a n k e d u a orang tua, keluarga dan kota tercinta Kabupaten Karawang.

“Semoga Pemerintah Kabupaten Karawang juga bisa memberikan perhatian kepada atlet-atlet Karawang yang mampu mengharumkan Karawang baik dikejuaraan level provinsi, nasional, hingga internasional,” harap pemain yang sukses berlaga di Women Pro Futsal League (WPFL) yang merupakan liga profesional futsal putri yang ada di Indoensia. (ayi/mhs)

Mahasiswa Diminta Bantu Korban Korona JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai mahasiswa dapat mengambil peran dalam pandemi virus Corona (Covid-19). Salah satunya ialah dengan mengumpulkan bantuan sosial (bansos) untuk dibagikan kepada warga terdampak pandemi.

Muhadjir mengatakan bukan tidak mungkin para mahasiswa mengumpulkan beragam macam kebutuhan sehari-hari untuk warga yang membutuhkan.

Meski pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos), bantuan dari mahasiswa itu bisa menaikan semangat gotong royong.

“Para mahasiswa bisa saja kumpulkan berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan,” kata Muhadjir dalam acara Taaruf Penerimaan Mahasiswa Baru UMY secara virtual, Senin (28/9).

“Tanpa ada jiwa gotong royong, semangat kerja sama tentu saja kalau andalkan pemerintah saja pasti tidak akan betul-betul berhasil dengan maksimal,” tambahnya.

Selain itu, Muhadjir juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ada gerakan yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi hingga kabupaten/ kota dengan melibatkan

mahasiswa untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan ialah untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

Di depan mahasiwa baru, Muhadjir pun mengajak untuk menghubungi satuan tugas Covid-19 di daerah masing-masing apabila ingin ikut terlibat langsung.

“Karena itu, mumpung sekarang ini kesempatan mahasiswa untuk ambil bagian itu. Hubungi satgas Covid-19 di masing-masing tempat kemudian tanyakan apa betul yang dikatakan pak Menko PMK itu, kalau iya saya ingin ambil peran,” tuturnya. (bbs/mhs)

KARAWANG - Tiga guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kabupaten Karawang mendapatkan kesempatan untuk mengupgrade kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Mereka mendapatkan beasiswa kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Rakeyan Santang Karawang.

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Karawang, Devi Sulaeman, mengatakan, tiga guru yang mendapatkan beasiswa yaitu Ari Hidayanti (Motekar X), Darniti (POS PAUD Teratai IV) dan Rakhmawati (PAUD Dahlia V).

“Alhamdulillah, atas kerjasama kami (Himpaudi) dengan STIT Rakeyan Santang Karawang, ketiganya mendapatkan beasiswa S1 untuk program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD),” ujar Devi, saat ditemui KBE di STIT Rakeyan Santang Karawang, Senin (28/9).

Selain beasiswa S1, Devi menyebutkan, dalam seleksi yang digelar pada awal September 2020 dan diikuti 98 peserta dari 191 pendaftar, terdapat 30 guru PAUD yang menerima susbsidi sebesar 50 persen untuk biaya kuliah di semester pertama.

“Kriteria yang bisa mengikuti seleksi dan menerima beasiswa dan subsidi yaitu memiliki masa kerja minimal 2 tahun di lembaga PAUD, mengikuti rangkian

AYI PURNAMA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

RAPAT BEASISWA: Ketua STIT Rakeyan Santang Karawang, Hendar (kiri), didampingi jajarannya dan Ketua Himpaudi Karawang, Devi Sulaeman (kedua dari kiri) usai melakukan rapat terkait beasiswa.

kegiatan HUT ke-15 Himp au d i s e p e r t i w e b i na r diklat pembelajaran, serta mengerjakan tugas mandiri sebagai bentuk implementasi dari hasil diklat,” ucapnya.

Lebih lanjut Devi menjelaskan, kerjasama beasiswa dan subsidi biaya kuliah yang dijalin Himpaudi bersama STIT Rakeyan Santang Karawang bukanlah yang pertama, tapi telah berjalan selama tiga tahun.

“Terima kasih kepada STIT Rakeyan Santang Karawang yang begitu peduli dan membantu masyarakat Karawang untuk bisa kuliah.

Semoga kerja sama ini bisa

terus berlanjut dan semakin kuat,” harap pria yang menjabat juga sebagai Ketua Program Studi PIAUD STIT Rakeyan Santang Karawang ini.

Ketua STIT Rakeyan Santang Karawang, Hendar, didampingi Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Candra Mochamad Surya, dan Sekretaris Program Studi PIAUD, Yudi Wahyu Widiana, menegaskan, program beasiswa dan subsidi biaya kulaih diberikan sebagai bentuk pengabdian STIT yang sudah terakreditasi dan beralamat di Jalan Raya Lingkar Tanjungpura-Lamaran,

Kelurahan Palumbonsari, Karawang Timur, kepada masyarakat Karawang.

“Dengan berdirinya kampus kami di Karawang, kami tentunya berkomitmen untuk bisa membantu masyarakat Karawang untuk berkualih di sini (STIT Rakeyan Santang Karawang).

Insyaallah ke depannya kerja sama program beasiswa dan subsidi biaya kuliah ini akan terus kami kembangkan dengan berbagai organisasi lainnya seperti IGRA, Badko TPQ, IGTKI dan lainnya.

Sehingga bisa memfasilitasi guru untuk bisa berkuliah lebih banyak lagi,” katanya. (ayi/mhs)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

Naik Lagi, Naik Lagi Penyebaran Korona di Purwakarta Mengkhawatirkan PURWAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Pur wakar ta menyatakan masih terjadi fluktuatif pada warga yang terpapar Covid-19. Bahkan untuk jumlah konfirmasi positif angkanya cenderung naik.

“Hari ini, terjadi penambahan pada warga yang berstatus terkonfirmasi positif sebanyak 5 orang, namun ada juga warga yang sebelumnya terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh, sebanyak 7 orang,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr.

Deni Darmawan, Senin (28/9/2020).

Menurutnya, secara ku-

mulatif jumlah warga yang terkonfirmasi positif di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat 258 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 193 orang. Tercatat juga, hingga hari ini, ada 11 orang positif telah meninggal dunia. “Jumlah konfirmasi positif perhari ini berjumlah 54 orang,” ujar dr Deni.

Kata dr Deni, ke-54 warga yang terkonfirmasi positif tersebut tersebar pada sejumlah kecamatan, diantaranya; 13 orang di Kecamatan Kota, 5 Jatiluhur, 1 Sukatani, 5 Plered, 4 Pasawahan, 1 Tegalwaru, 2 Darangdan, 1 Pondoksalam, 2 Wanayasa, 5 BBC, 14 Bungursari dan 1 orang di Kecamatan Kiarapedes.

Gugus Tugas juga tak henti-hentinya terus melakukan sosialisasi agar warga mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi ini masih belum selesai. “Data lainnya juga kami sampaikan, untuk

SOROT APBDP Berkurang, Program Harus Tetap Maksimal PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) tahun 2020. APBD-P 2020 ditetapkan setelah mendapat evaluasi dari Pemprov Jawa Barat.

Sekda Purwakarta Iyus Permana mengatakan APBD Perubahan telah ditetapkan melalui Perda Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Jumlah anggaran yang ditetapkan kali ini berkurang dari jumlah APBD Murni 2020 sebelumnya. “Ada pengurangan sebesar Rp 73 miliar dari APBD murni,” kata Iyus kepada pers.

Ia mengatakan pengurangan ini merupakan dampak dari Pandemi Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) yang saat ini masih terjadi. Bukan hanya di Purwakarta tapi juga daerah lainnya bahkan seluruh dunia.

Menurutnya, Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dihasilkan Kabupaten Purwakarta. Hal ini dikarenakan dari adanya pembatasan aktivitas masyarakat guna pencegahan penyebaran Covid-19. Selain itu menurunnya daya beli atau konsumsi masyarakat juga berpengaruh pada menurunnya pajak dan retribusi yang bisa didapatkan pemerintah daerah.

“Pendapatan saja berkurang hampir 20 persen beberapa bulan ke belakang ini,” ujarnya.

Meski demikian, Sekda Iyus mengatakan pembangunan dan program pemerintah di wilayah Kabupaten Purwakarta akan tetap berjalan. Pemerintah provinsi Jawa Barat juga telah memberikan evaluasi untuk nantinya APBD Perubahan bisa terserap maksimal untuk berjalannya program dan pelayanan kepada masyarakat.

“Evaluasinya misal ada kegiatan yang waktunya karena lelang tidak akan cukup, tapi sudah dijawab meskipun lelang tapi dalam pengerjaanya hanya butuh waktu kurang 30 hari. Misalnya Pekerjaan hot mix,” tuturnya. (san/red)

USAHA

warga yang berstatus kontak erat jumlahnya bertambah 38 orang, kini menjadi 248 orang. Dan warga yang berstatus suspek bertambah 2 orang, kini jumlahnya 45 orang dan probable nihil,” tuturnya.

Ia juga meminta agar masyarakat tetap waspada dan tetap menjalankan anjuran pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinkes Purwakarta untuk menghadapi situasi ini, Deni menyebutkan melalui pelacakan yang efektif, pelaksanaan manajemen klinis sesuai Permenkes nomor 413 tahun 2020, dan berkoordinasi dengan tim Covid-19 pusat juga provinsi. dr Deni juga mengatakan, dalam upaya memperce-

pat penanganan pandemi, GTPP Covid -19 Kabupaten Purwakarta terus melakukan rapid dan swab test secara masif. Selain itu upaya memperoleh hasil tes juga dipersingkat agar penularan tidak semakin menyebar.

Menurutnya, dengan semakin banyaknya warga yang menjalani tes, akan lebih mudah untuk mendeteksi jika ada warga yang terkonfirmasi positif. Hal ini otomatis akan ada tindakan medis yang diberikan.

“Mereka akan menjalani protokol yang telah ditetapkan, baik dirujuk di rumah sakit maupun menjalani karantina mandiri secara ketat di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Selain itu, lingkungan sekitar juga akan

menyesuaikan dengan lebih memperketat physical distancing antarwarga. Dengan demikian, upaya memutus mata rantai penularan menjadi lebih efektif,” ujarnya.

Dengan kata lain, semakin cepat pemerintah melakukan swab test secara massal, upaya penanganan akan lebih cepat dapat dilakukan.

Menurut dr Deni, jumlah warga yang terpapar Covid-19 masih fluktuatif, angkanya cenderung bertambah.

Un-

tuk itu, warga diminta tetap waspada dan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktifitas. (san/red)

Polres Gencarkan Razia Masker PURWAKARTA - Berbagai upaya untuk mendisiplinkan dan mengingatkan warga menggunakan masker terus dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta.

Selain gencar melakukan operasi yustisi secara humanis dan persuasif, satuan yang dikomandoi AKBP Indra Setiawan itu juga gencar melakukan sosialisasi dan imbauan terus dilakukan petugas, agar masyarakat sadar akan penggunaan masker sebagai salah satu cara memutus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Melalui Waka Polres Kompol Satrio Prayogo, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di wilayah Purwakarta.

Satrio mengatakan penerapan protokol kesehatan adalah untuk saling menjaga agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Selain masker dan rajin mencuci tangan, masyarakat juga diajak untuk aktif menjaga jarak atau physical distancing.

“Memakai masker, menjaga jarak saat di keramaian dan mencuci tangan, adalah cara terbaik dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini. Maka Kami terus mendorong dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yakni mencuci tangan dan meng-

gunakan masker,” ungkap Satrio, saat ditemui di Mapolres Purwakarta, pada Senin (28/9/2020).

Agar sosialisasi dan imbauan mudah dipahami dan dimengerti, lanjut dia, pihaknya memasang ratusan stiker bertuliskan ‘Ayo Pakai Masker’ yang ditempelkan pada kendaraan angkutan umum dan kendaraan dinas yang melintasi titik-titik keramaian di sejumlah wilayah yang ada pada Kabupaten Purwakarta.

“Kami melakukan pemasangan stiker ajakan menggunakan masker di kendaraan-kendaraan angkutan umum dan kendaraan dinas polisi. Tujuan kampanye disiplin ini, untuk selalu mengingatkan masyarakat menggunakan masker saat ke luar rumah. Stiker ini, agar masyarakat selalu ingat, bahwa kita saat ini masih masa pandemi Corona,” papar Satrio.

Agar masif sosialisasi ini, lanjut dia, pihaknya memasang imbauan bermasker di kendaraan angkutan umum seperti mobil boks, truk, pick up, angkot, hingga bus dan kendaraan dinas yang melintas di sepanjang jalur Purwakarta.

Satrio menegaskan, guna menekan angka laju Covid-19, sudah menjadi kewajiban bagi semua masyarakat.

IST

RAZIA MASKER: Operasi yustisi untuk mendisiplinkan protokol kesehatan di Purwakarta.

“Mari kita sama-sama menjaga diri, agar terhindar dari penularan Corona.

Semua kita sedang bers-

ama-sama melawan Covid-19. Kami berharap dengan menggunakan masker dan menerapkan protokol

kesehatan, penyebaran Covid-19 bisa terputus sehingga semua kembali normal,” pungkasnya. (san/red)

PKB Jabar Luncurkan Kartu Petani, Nelayan, Wira Usaha dan Guru Ngaji

IST

MENINGKAT: Salah satu tempat peternakan sapi di Kabupaten Purwakarta.

Peternakan Sapi Meningkat PURWAKARTA- Sejumlah program di sektor peternakan tengah digulirkan pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan kini menunjukan tren positif dalam peningkatan yang signifikan, salah satunya peternakan sapi.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta, Budi Supriadi mengaku populasi hewan ternak sapi di Kabupaten Purwakarta meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Pada tahun 2019 saja, populasi sapi mencapai 15 ribu ekor. Tahun 2018 itu ada 12 ribu ekor. Lalu, di 2019 naik menjadi 15 ekor sapi. Ya peningkatan itu karena program inseminasi buatan (IB),” ucap Budi.

Budi mengatakan pihaknya berharap ke depan kebutuhan sapi di Purwakarta tak perlu mengandalkan lagi hewan ternak kiriman dari wilayah lain.

Pasalnya, sambung dia, untuk memenuhi kebutuhan daging biasanya wilayah ini masih mendatangkan sapi dari luar daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Kami berharap justru ke depan bisa menjadi penyuplai. Kami juga sedang menggalakkan program upaya khusus swasembada sapi indukan wajib bunnting,” ungkapnya.

Program ini, lanjut Budi, sangat efektif baik kuantitas atau kualitas hewan sapi yang dihasilkannya. (san/red)

PURWAKARTA- Sebagai bukti mewujudkan aspirasi masyarakat, PKB Jabar melakukan kerja-kerja politik yang berbasis bantuan sosial. Antara lain dengan meluncurkan Kartu Petani, Kartu Nelayan dan Kartu Guru Ngaji. “ Ini bakti kami kepada masyarakat yang terus ambil bagian dalam meneguhkan komitmen sesuai amanat Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus AMI, agar kader-kader PKB selalu peduli terhadap kaum mustad’afin,” ujar Ketua DPW PKB Jawa Barat, Saiful Huda saat peluncuran.

Dijelaskan Huda, pada tahun 2019 silam, kami menyelenggarakan Sekolah Pe d u l i Umat Me l aya n i Rakyat (PUMR) yang diikuti calon legislatif DPRD kabupaten/kota dan para caleg DPRD Provinsi Jawa Barat. “ Ni a t t u l u s k a m i u n tuk te r us b e rkontr ibu si di masyarakat kami langgengkan dengan Kartu Tani dan Nelayan, Ka r t u Wi rau s a ha s e r t a Kartu Guru Ngaji. Ketiga kartu tersebut merupakan program jangka panjang s emua pasangan calon ke t i ka te r p i l i h s ebaga i bupati dan wakil bupati pada perhelatan Pilkada mendatang. Bukan hanya itu saja, menurut hasil

IST

EMPAT KARTU: Ketua DPW PKB Jabar Saiful Huda saat peluncuran Kartu Petani, Nelayan, Wira Usaha dan Guru Ngaji di Aston Hotel Pasteur Bandung.

a na l i s a k a m i , p e t a n i – nelayan, wirausaha dan guru ngaji termasuk mata pencaharian yang sangat minim mendapatkan bantuan layak dari pemerintah,” paparnya.

Ditambahkan juga program ini adalah sebagai perwujudan dan pelaksanaan hal ini pun sebagai kontrak politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam bidang kesejahteraan rakyat dan bidang sosial keumatan.

Tujuan kartu PUMR ini pun merupakan salah satu pro-

gram unggulan calon kepala daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ditambah lagi, program jangka panjang ini bentuk konkrit terhadap masyarakat serta terwujudnya kerja-kerja politik berbasis data.

Diungkapkan, manfaat yang akan diberikan kami kepada masyarakat terutama yang tergolong penerima Kartu Nelayan dan Tani antara lain bantuan pupuk, benih, subsidi pupuk dan subsidi benih. Untuk para

nelayan, akan diberikan bantuan subsidi solar perahu, subsidi service perahu serta subsidi bekal laut untuk para nelayan dan buruh nelayan.

Adapun Kartu Wirausaha akan diberikan berupa bantuan modal, bantuan modal usaha serta bantuan peralatan usaha yang diperlukan.

Tak ketinggalan, Kartu Guru Ngaji berupa honor terhadap guru ngaji di daerahdaerah dan bantuan sarana mengajar mengaji.

Dijelaskan, syarat pen-

erima kartu PUMR ini untuk satu Kepala Keluarga (KK) satu kartu PUMR, lalu calon penerima kartu mengisi form penerima kartu yang berisi biodata sesuai KTP, pekerjaan untuk menentukan jenis kartu yang akan didapatkan, melampirkan pendapatkan harian atau bulanan dan data keluarga sesuai isi kartu keluarga, dan yang terakhir bersedia disurvey dan diverifikasi sebagai bukti data yang dilampirkan benar adanya. (red/ks)