Karawang Bekasi Ekspres, 29 Mei 2020

ANGKA KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 28 MEI 2020

POSITIF (SWAB TEST)

20

ANGKA JAWA BARAT

REAKTIF

POSITIF

265

PDP

ODP

4.945

390

POSITIF

2.181

KARAWANG (Sembuh 20)

(Sembuh 211, Meninggal 25)

(Selesai Pemantauan 4.299, Meninggal 5)

(Sembuh 315, Meninggal 40)

SEMBUH

586

ANGKA NASIONAL

MENINGGAL

POSITIF

142

SEMBUH

MENINGGAL

24.538 6.240 1.496

BEKASI

AKTUAL DAN TERPERCAYA

JUMAT, 29 MEI 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

Skema Normal Baru Belum Jelas KARAWANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menunggu arahan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penerapan tatapan kehidupan normal baru atau new normal. “Kita menunggu petunjuk dari Gubernur (Jawa Barat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang Ac e p Ja m hu r i d i D e s a Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat, Kamis (28/5).

Meski begitu, kata Acep, pihaknya tengah menyiapkan regulasi yang akan diterapkan di Kabupaten Karawang.”Kita persiapkan, tadi stakeholder kami kumpulkan untuk membahas persoalan itu,” ujar Acep.

Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, meski tatanan kehidupan normal baru diterapkan, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan di semua sektor. Tak terkecuali di ruang publik yang akan kembali dibuka. “Kita harus bersiap penerapkan new normal dengan catatan edukasi seputar Covid-19 kepada masyarakat. Terutama soal protokol kesehatan yang bertujuan mencegah penularan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, meski tatanan kehidupan normal baru diterapkan, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan di semua sektor. Tak terkecuali di ruang publik yang akan kembali dibuka.

“Kita harus bersiap penerapkan new normal dengan catatan edukasi seputar Covid-19 kepada masyarakat. Terutama soal protokol kesehatan yang bertujuan mencegah penularan,” katanya.

Sebab, kata Cellica, penerapan new normal bukan berarti masyarakat dapat “kumpul-kumpul” seperti

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekapres

Ketua DPRD Ngomong “Asbun”

Sebut Duit Covid Habis, Padahal Masih Bejibun K A R AWA N G - P e m k a b Karawang---eksekutif dan legislatif, kembali mempertontonkan sikap yang memancing kekesalan publik.

Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar kepada salah satu media massa menyatakan duit untung penanganan covid-19 Ke Halaman METRO KARAWANG n

KPU Minta Tambah Anggaran

Pilbup Karawang Tambah Mahal

Petugas Pemilu Perlu Pakai APD

KARAWANG- Pemerintah bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR sepakat penyelenggaran Pilkada serentak termasuk pe-

“Belum (masih ada,red).

Untuk info anggaran sudah diupload di website, dan setiap ada progres pasti kami update,” Sekretaris BPKAD Karawang, Bambang.

(Kamis,28/5/2020) “Anggaran recofusing Covid-19 ini sudah terserap semua....” Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar.

SEKILAS ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 Jumlah total

Rp 162.000.000.000 Baru digunakan

Rp 50.882.840.000 Tersisa

Rp. 111.117.160.000 Rincian: Dana total dipecah dua untuk: 1) pencegahan atau penangan covid-19.

2) Pengaman jaring sosial atau bantuan kepada masyarakat.

Anggaran pencegahan atau penangan covid-19 sebanyak Rp 67.000.000. Baru digunakan, 35.132.286.000 atau tersisia 31.867.714.000.

Sedangkan anggaran untuk pengaman jaring sosial total Rp 95.000.000.000 . Baru digunakan Rp 15.750.554.000 atau tersisa 79.249.446.000.

milihan bupati dan wakil bupati Karawang dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ke Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Stiker “Cap Miskin” Bikin Resah Penerima Bantuan

Apdesi: Dicopot Artinya Dicoret dari Penerima BLT 297 desa di Kabupaten Karawang, sudah mendistribusikan BLT Dana Desa. Sesuai aturan, rumah warga yang menerima BLT itu wajib ditempeli stiker “Cap Miskin”. Tujuannya, untuk keterbukaan dan transparansi terhadap masyarakat di sekitar rumah penerima manfaat bantuan tersebut.

WAHYUDI, KARAWANG

NAMUN, usai menerima BLT Dana Desa sebesar Rp. 600 ribu per keluarga. Tak sedikit warga penerima

manfaat yang ogah memasang stiker miskin di rumahnya. Bahkan, tak jarang dari mereka yang dengan

sengaja mencabut stiker tersebut dengan alasan malu di cap miskin.

“Kalau mau bantu mah bantu saja, pemerintah jangan merendahkan martabat rakyat kecil. Dengan menempeli rumah kami cap miskin itu,” kata warga penerima BLT Dana Desa, yang tak mau disebut namanya, Kamis, (28/5) kemarin.

Me n y i k a p i f e n o m e n a yang terjadi, Humas Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)

Kabupaten Karawang, Udin Abdulgani menegaskan, bagi masyarakat yang dengan sengaja mencabut cap miskin dari BLT Dana Desa.

Secara otomatis diartikan mengundurkan diri sebagai penerima manfaat.

“Kalau stiker dicopot kita tegas, di tahap ke dua akan dicoret dari penerima manfaat,” ungkap Udin, saat di wawancara KBE, di ruang kerjanya.

Kepala Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilama-

ya Wetan itu menyebut, tak sedikit warga penerima BLT yang keberatan di tempel cap miskin di rumahnya.

Mereka berdalih, kata Udin, penempelan stiker miskin itu membuat malu keluarga. Sehingga, ada yang nekad mencabutnya.

Padahal, sesuai aturan itu sama saja dengan mengundurkan diri dari penerima BLT Dana Desa.

“Kalau malu dicap miskin, jangan mau terima Ke Halaman METRO KARAWANG n

FOTO ILUSTRASI Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

METRO KARAWANG

JUMAT, 29 MEI 2020

PKB Desak Konsep New Normal untuk Tempat Ibadah dan Ponpes KARAWANG- Kabupaten Karawang, spiritnews. co.id – Pemerintah sudah mempersilahkan mall, dan pusat perbelanjaan lainnya menyusul diberlakukannya New Normal. Namun, kebijakan pemerintah ini belum diberlakukan untuk tempat ibadah dan pondok pesantren (Ponpes).

Oleh karena itu, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karawang mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemer intah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk segera merumuskan konsep New Normal bagi tempat-tempat ibadah dan Pondok Pesantren di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang. “ Pe m e r i n t a h p u s a t s u d a h m e m b e r l a ku kan New Normal. Tentu hal inipun harus diberlakukan di daerah, termasuk di Ka-

bupaten Karawang. Ini menja d i p erjua nga n kami di DPRD untuk m e n d o ro n g Pe m k a b Karawang agar memberikan perhatian d a n k e b i ja k a n s e r t a alokasi anggaran kepada pesantren di masa New Normal Covid-19 i n i ,” kat a Jaja ng Su laeman, Ketua Fraksi PKB, DPRD Kabupate n Ka rawa ng, d i r u ang Fraksi PKB, Kamis (28/05/2020).

Diakuinya, ada ratusan pondok pesantren di Kabupaten Karawang.

Tentunya, dengan penerapan New Normal ini, ribuan santri tentu harus mampu menyesuaikan diri dalam pola kehidupan baru tersebut.

Diakuinya, para santri pasti membutuhkan proses adaptasi dalam kelangsungan hidup manusia dengan konsep kenormalan baru guna meminimalisasi risiko terinfeksi virus memati-

kan tersebut. Salah satu upaya pencegahan Covid-19 yang telah diterapkan selama ini, yakni jaga jarak serta mengurangi kontak antarmanusia.

“Di tempat ibadahpun, baik masjid, gereja dan lainnya harus diatur jarak antarjamaah demi memutus mata rantai Covid-19. Tentu saja di pondok-pondok pesantren pun diterapkan pola yang sama,” jelasnya.

“Jaga jarak serta pembatasan aktivitas sosial yang kemudian disesuaikan dengan konsep New Normal, tentu akan sangat berpengaruh pada dinamika ekonomi dan pendidikan, khususnya pendidikan agama di pondok pesantren.

Dua sektor ini menjadi pekerjaan rumah Fraksi PKB DPRD Karawang, agar tidak terjadi kevakuman karena kehidupan masyarakat harus tetap berlangsung,” tambahnya.(red)

Petani Jangan Panik KARAWANG-Kendati pandemik Covid-19 masih tengah berlangsung, Pupuk Kujang pastikan stok pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan musim tanam di wilayah Jawa Barat Banten dan sebagian Jawa Tengah pasca-Ramadan aman hingga dua bulan kedepan.

“Hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri BUMN yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-1/MBU 03/2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Dalam arahannya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupa-

kan holding Pupuk Kujang harus menjaga ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani,” kata Manager Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang, Ratu Pagih, dalam keterangan rilisnya kepada KBE. Ratu Pagih juga mengimbau para distributor, pemilik kios maupun karyawan produsen pupuk untuk tetap tenang, menjaga kondisi kesehatan dan mengikuti anjuran pencegahan penyebaran virus Covid-19 sehingga para petani juga terlindungi. “Dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, PT Pupuk Kujang secara aktif memonitor penyaluran pupuk bisa sampai

ke tangan petani dengan prinsip 6 T (Tepat Tempat, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis & Tepat Waktu,” ungkap Ratu.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Kementerian Pertanian, produsen pupuk diwajibkan menyimpan stok sampai untuk kebutuhan dua minggu ke depan, tetapi pada praktiknya, PT Pupuk Kujang menyiapkan stok mencukupi untuk dua bulan ke depan bahkan lebih.

“Hal ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan pada saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam ataupun kondisi wabah yang saat ini sedang terjadi,” bebernya. (red)

Pilbup Karawang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Karawang, Acep Jamhuri menyatakan Pemkab Karawang telah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan pesta demokrasi memilih bupati dan wakil bupati lima tahunan ini. Pasalanya, darisekian banyak pos anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid-19 di Karawang, anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada masih aman alias tidak kena refocusing.

“Untuk alokasi anggaran Pilkada masih ada belum terpakai, kita siap kapan pun akan digelarnya,” kata Sekda Acep menandaskan.

Seperti diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menandatangani dana hibah Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 97.978.495.500.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Ketua KPUD Karawang Miftah Farid, dan Ketua Bawaslu Karawang Kursin Kurniawan. Dengan rincian, untuk KPUD sebesar 74.620.440.500.

Sementara untuk Bawaslu Karawang sebesar Rp 23.358.055.000.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Miftah Faried, meyakini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 dapat dilaksanakan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi tantangan demokrasi tersendiri. Selain menjamin kedaulatan rakyat, pelaksanaan Pilkada juga perlu menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Miftah Faried juga menjelaskan bahwa salah satu opsi Pilkada Serentak pertama di tangga 9 Desember ditahun 2020 , dan yang kedua di bulan Maret tahun 2021 serta ketiga bulan September tahun 2021.

Tiga opsi tersebut atas usulan dari KPU , hari Rabu (27/5) kemarin adanya dengar pendapat antara Komisi II, KPU , Bawaslu serta DKPP dan Mendagri , membahas tentang kemungkinan pelaksanaan pilkada serentak di dalam proses pendemi covid 19 tahun 2020 dan adaya di opsi pertama.

“Salah satu poin didalamnya dengar pendapat diantara menyetuji serta merestui dilaksanakannya Pilkada ditahun 2020, dengan catatan memperhatikan pro-

tokol atau sop kesehatan,” ujarnya.

Miftah mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu juknis dari KPU tentang pelaksanan pilkada di tengah pendemi.

“Ada salah satu keputusan PKPU yang pasti dirubah.

Diantaranya tahapan pilkada. Karena sudah tiga bulan tahapan pilkada tidak dilaksanakan atau di bekukan,” katanya.

Miftah juga menyinggung soal perlunya penambahan anggaran Pilkada. Mengingat, semua tahapan Pilkada yang melibatkan banyak orang harus memperhatikan standar kesehatan di tengah pemdemi corona. ”KPU Kabupaten Karawang mengusulkan sesuai dengan kebutuhan dan Alat kesehatan standar Pendemi corona,” ucapnya.

Setahu Miftah, saat ini K P U Na s i o n a l s e d a n g berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan untuk membahas anggatan pengadaan APD penyelenggara pemilihan, dan jaminan keselamatan petugas dilapangan selama bertugas.

“Petugas juga harus diperhatiakan, karena pengalaman pilkada yang lalu kurang lebih 800 orang meninggal dunia. Itu disituasi normal dan tidak pendemi,” pungkasnya. (bbs/mhs)

Apdesi: Dicopot Artinya .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES BLT Dana Desa. Artinya warga tersebut mampu,” timpalnya.

Kepala Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Lili Hermanto menambahkan, saat pihaknya menyerahkan BLT Dana Desa ke rumah-rumah warga.

Pihaknya mengaku telah mensosialisasikan aturan penempelan stiker tersebut.

“Pro kontra pasti ada.

Tapi masyarakat kita mah mengerti. Dan kalau ada

yang bandel, kita mah tegas mengikuti aturan,” ujarnya.

Senada dikatakan Kepala Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Ato Sukanto. Penerima manfaat BLT Dana Desa yang tak mau di cap miskin juga melayangkan protes.

Kata Ato, mereka keberatan karena malu. Pasalnya, tak sedikit penerima BLT teresebut adalah warga miskin baru atau yang biasa disebut Misbar.

“Rata-rata yang protes itu misbar. Tapi kita mah persilahkan saja kalau mau di copot, tahap selanjutnya berarti sudah tidak berhak,” pungkasnya.

Seperti diketahui, BLT Dana Desa yang sumbernya dari alokasi anggaran Dana Desa 25 hingga 30 persen itu, besarannya Rp. 600 per keluarga penerima manfaat.

Bantuan tersebut dibagikan selama tiga bulan ke depan.

Dan saat ini baru turun tahap pertama, pada waktu jelang lebaran kemarin. (*)

KARAWANG BEKASI

2

Inilah Kampung Tangguh Di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel K A R AWA N G - U n tuk pencegahan penyebaran pandemi covid-19. Kampung Kedungwaru, Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel dijadikan Kampung Tangguh oleh Polres Karawang.

Launching Kampung Tangguh ini juga dihadiri oleh Kapolres Karawang AKBP Arif Rachman Arifin, Dandim 0604 Karawang Letkol Inf Medi Hario Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Ro hayat i e, A h l i Me d i s Pemerintah Pusat dr Hermawan, stakeholder Pemkab Karawang dan Unsur Muspika Kecamatan Ciampel.

“Kampung Tangguh atau Kampung Tanggap untuk memberdayakan masyarakat agar ikut aktif berperan serta dalam upaya pencegahan penyebaran wabah pandemi covid-19 di lingkungan,” ujar Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana kepada awak media, Kamis (28/5).

Lanjut Cellica, bahwa pembentukan Kampung Tangguh pencegahan covid-19 merupakan instruksi dari Gubernur, Kapolda, dan Pangdam. Lewat Kampung Tangguh ini, pemerintah ingin menyadarkan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

“Kampung tangguh ini sebagai embrio untuk mem-

ARIE/KBE

KAMPUNG TANGGUH: Launching Kampung Tangguh dihadiri Kapolres, Dandim 0604, dadn Kepala Kejaksaan Negeri.

berikan kesadaran kepada masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di masa era baru atau ‘New Normal’,” jelas Cellica.

Cellica,l mengatakan, untuk sementara waktu, pembentukan Kampung Tangguh Tanggap Covid19 tersebut, baru di bentuk di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Karawang.

“Untuk saat ini baru hanya Desa Kutapohaci saja yang baru menjadi desa percontohan atau Desa Prototype tanggap wabah pandemi Covid19 ini. Rencananya, tiap kelurahan dan desa, kedepannya harus memiliki Kampung Tangguh pencegahan covid-19,” paparnya.

“Kami berharap dengan adanya Kampung Tangguh ini, masyarakat sudah akrab dengan covid-19.

Masyarakat tidak terlalu

ketakutan saat ada kasus covid-19 di lingkungannya.

Sehingga masyarakat siap menghadapi New Normal di tengah pandemi virus covid-19,” jelasnya.

Sementara itu, pantauan di lokasi Kampung Tangguh, terdapat sarana penunjang yang sudah disiapkan seperti ruang informasi, ruang isolasi, ruang kesehatan, gudang, pos penjagaan pintu keluar masuk desa, petugas medis, ambulans, ruang ganti bagi para pekerja pulang pergi hingga dilengkapi dengan lumbung pangan.

“Selain berbagai sarana dan prasarana, dengan di sediakan lumbung pangan, diharapkan mampu membantu logistik kebutuhan pangan warga di Kampung Tangguh Desa Kutapohaci ini,” imbuhnya.

Menurut Cellica, Kampung Tangguh ini merupakan strategi pencegahan cov-

id-19. “Kampung Tangguh, yakni, satu kawasan tertentu dalam kelurahan atau desa, maupun lingkungan RT atau RW yang memiliki tiga pilar ketangguhan,” tuturnya.

Selanjutnya ia berharap agar masyarakat har us tangguh di bidang sosial, tangguh di bidang sosial ini termasuk di dalamnya soal keamanan lingkungan dan gotong royong. Tamu yang keluar masuk lingkungan harus didata dan akitivitas sosial dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

“Sekarang konsentrasi kami mengangkat peran serta masyarakat ikut menyelesaikan persoalan covid-19 di lingkungan. Masyarakat punya ketangguhan ketahanan untuk mencegah penyebaran covid-19 di lingkungan. Dengan pola seperti ini bisa menekan penyebaran covid-19,” pungkasnya. (rie)

pkannya, anggaran sebesar Rp 100 miliar 98 juta, yang ternya terpampang di website sebanya 162 miliar itu, telah habis digunakan pemerintah daerah untuk beberapa pos anggaran, di antaranya adalah untuk Rumah Sakit Paru, RSUD Karawang, Dinas Kesehatan, dan Intensif Petugas Medis.

“Anggaran re cofusing Covid-19 ini sudah terserap semua, masalah nanti kemudian Pemda masih membutuhkan, bisa dibicarakan kembali, sejauh ini belum ada pengajuan lagi,” ungkapnya kepada sebagai mana ditulsi disalah satu media daring.

Namun secara rinci ia pun belum bisa memaparkan alias belum mengetahui lapran rillnya. Tetapi, pihaknya melalui Badan Anggaran DPRD akan mempertanyakan sejauh mana serapan anggaran kaitan dengan recofusing tersebut telah dipergunakan.

“Meski nanti di akhir tahun nanti pasti ada laporan di anggaran perubahan, tapi minimal sekarang juga kita harus tahu,” tandasnya.

“Anggaran dari setiap OPD ini yang sejumlah 100 miliar lebih ini disimpan di

BTT (Biaya tidak terduga atau anggaran belanja tidak lamngsung,red) semua, di mana akan dipergunakan maka anggaran ini baru akan dikeluarkan atas nama BTT ini, dan semua anggarannya sudah habis semua,” ulasnya.

“Kalau memang nanti harus ada refocusing anggaran lagi tiga bulan ke depan, pastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan meminta persetujuan kepada DPRD, namun sampai sejauh ini belum,” ujarnya menjelaskan lebih jauh.

Pendi juga sempat menegaskan pemerintah daerah harus transparan dalam menggunakan uang rakyat. Jika memang sudah ada penggunaan, pemerintah daerah harus memberitahukan kepada masyarakat.

“Ini kan uang rakyat yah, dari rakyat, pemerintah memang harus transparan dalam penggunaann y a . Na m u n m u n g k i n k a re na s e k a ra n g P S BB belum selesai, sehingga pemda masih fokus terhadap pelayanan terhadap masyarakat, masalah anggaran itu pasti ada tidak akan ke mana-mana,” tandasnya. (bbs/mhs)

Untuk memastikan New Normal bisa berjalan baik maka pemerintah harus melakukan upaya yg sistematis, terkordinasi dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan law enforcement.

“Di dalamnya juga termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan kita untuk mengantisipasi lonjakan penderita Covid-19,” ujar dr. Fitra.

Tak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan pemeriksaan kesehatan yang massif, tersedianya sarana perawatan dan peralatan medis, melindungi mereka yang paling rentan melalui penyiapan pengamanan sosial yg tepat sasaran dan perlindungan kesehatan.

Untuk mendukung New Normal ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.01.07/ MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di

Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Sementara, update perkembangan Covid-19 Kabupaten Karawang, hingga hari ini belum ada kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Sementara, jumlah pasien reaktif rapid test berjumlah total 265 orang, telah sembuh 211 orang, masih dalam observasi 29 orang dan meninggal dunia 25 orang.

Sementara, untuk orang dalam pemantauan berjumlah 4.945 orang, selesai pemantauan 4.299 orang, proses pemantauan 641 orang dan meninggal dunia 5 orang. Orang tanpa gejala (OTG) berjumlah total 815 orang, selesai pemantauan 670 orang, proses pemantauan 145 orang.

Sementara, pasien dalam p e n gaw a s a n at au P D P berjumlah total 390 orang, selesai atau sembuh 315 orang, proses pengawasan 40 orang dan meninggal dunia 35 orang. (*)

Sebut Duit Covid Habis .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES di Karawang senilai lebih dari Rp 100 M habis. Faktanya, duit itu masih tersedia, dan telah dikonfirmasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang.

Sekretaris BPKAD Karawang, Bambang secara tegas menyatakan duit hasil refocusing APBD Karawang untuk penanganan pandemi virus covid-19 masih tersedia.

Bahkan, dia mengatakan. setiap pengguaan angaran yang bersumber dari refocusing APBD itu selalu rutin diupdate di website penanganan covid-19 Karawang sehingga dengan mudak dapat dicek langsung oleh publik.

“Belum (masih ada,red).

Untuk info anggaran sudah diupload di website, dan setiap ada progres pasti kami update,” kata dia kepada KBE melalui pesan WhatsApp, kemarin (28/5).

Hal ini jelas mempertontonkan adanya ketidaksinkronan data yang dipegang Pendi selaku pimpinan di lembaga DPRD Karawang dengan dinas pengguna anggaran. Sejauh ini velum ada klarifikasi oleh Pendi

sendiri kepada publik atas ucapan dia selaku pimpinan DPRD Karawang.

KBE mencoba mengakses laporan pengunaan anggaran penangan covid-19 di website covid19.karawangkab.go.id di sana terpampang jika dana penangan covid-19 ternyata jumlahnya Rp 162.000.000.000, baru digunakan Rp 50.882.840.000 atau masih tersisa Rp. 111.117.160.000.

Dengan rincian terbagi dua: yang pertama untuk pencegahan atau penangan covid-19, dan satu lagi anggaran fokus untuk pengaman jaring sosial atau bantuan kepada masyarakat.

Anggaran pencegahan atau penangan covid-19 sebanyak Rp 67.000.000. Baru digunakan, 35.132.286.000 atau tersisia 31.867.714.000.

Sedangkan anggaran untuk pengaman jaring sosial total Rp 95.000.000.000 . Baru digunakan Rp 15.750.554.000 atau tersisa 79.249.446.000.

Sebelumnya, kepada salah satu media daring, Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar mengatakan, anggaran refocusing Covid-19 sudah habis terpakai. Diungka-

Skema Normal Baru .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES sebelum Covid-19 mewabah, melainkan menuju kehidupan normal yang baru.

“Kebiasaan baik harus diteruskan. Jadi tetap pakai masker, berjarak, cuci tangan dengan sabun,” ujar Cellica.

Cellica menyebut sektor industri juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan meski “new normal” diterapkan. “Industri juga sama protokol kesehatan tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, Fitra Hergyana mengatakan, pemerintah bersiap untuk menjalankan New Normal.

Ia menjelaskan, normal yang baru atau tatanan kehidupan yang baru adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan/protokol kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi.

“ Ne w No r m a l a d a l a h u p aya m e nye l a mat k a n hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya,” ujar dr. Fitra.

New Normal merupakan tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona. New Normal utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan.

“Jadi bukan sekedar bebas bergerombol atau keluyuran, nongkrong, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang tidak perlu,” ucapnya.

New Normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih ada disekitar kita. Untuk itu aktivitas ekonomi/publik diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

JUMAT, 29 MEI 2020

HARGA Rp3.000

3

BANSOS

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Rusdi Azis

Dinsos Salurkan BST CIKARANG PUSAT - Sebanyak 38 ribu warga Kabupaten Bekasi yang terdampak wabah virua korona akan mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu untuk 3 bulan, April, Mei dan Juni dari Kementrian Sosial (Kemensos).

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Rusdi Azis mengatakan, data keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut gabungan dari data terbaru kesejahteraan sosial (DTKS) yang sudah ada dari Kemensos dan usulan dari non DTKS. Ke Sambungan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (DISAPRUS) KABUPATEN BEKASI Mengucapkan Selamat Hari Raya

Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriyah

Taqabalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum wa ja’alna.

Minal ‘aidzin wal faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin

NARKOBA: Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menggulung sindikat pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Penggerebekan peredaran barang haram itu di sebuah toko beras di bilangan Jalan Puspa I, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupatrn Bekasi, kemarin (28/5).

DINAS PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR) KABUPATEN BEKASI Mengucapkan Selamat Hari Raya

Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriyah

Taqabalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum wa ja’alna.

Minal ‘aidzin wal faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin

Kepala Drs. Deddy Supriyadi, MM

Kepala Hasan Basri

Aksi Nyata Disarpus Bekasi Turun ke Jalan Bagikan Ribuan Paket Nasi Kotak, Takjil dan Masker CIKARANG SELATAN - Di tengah pandemi covid-19, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Bekasi kembali menunjukan kepeduliannya terhadap sesama.

Kali ini, dinas yang dipimpin Dedy Supriyadi ini membagikan bantuan berupa nasi bungkus, takjil dan masker kepada masyarakat dan pengendara di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Kepala Disarpus Dedy Supriyadi menuturkan kegiatan ini dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Cikarang Selatan. Satu di antaranya, Desa Ciantra, Sukasejati, Pasirsari, Serang dan Sukaresmi.

“Kami bagikan 1.000 nasi kotak, 1.000 takjil dan 4.00 pcs masker bagi masyarakat dan pengendara yang melintas. Lokasinya ada di lima desa di Kecamatan Cikarang Selatan,” kata

dia, kemarin.

Menurut Dedy, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian aparatur sipil negara (ASN) di bulan suci Ramadan sekaligus meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi korona.

“Syukur alhamdllah kegiatan berjalan lancar dan semoga bisa membantu masyarakat maupun pengendara yang melintas yang kebetulan m e m b u t u h k a n . Ya walaupun bantuannya tidak seberapa,” imbuh dia.

Deddy pun mengakui bahwa kondisi saat ini hampir seluruh lapisan

masyarakat terdampak covid-19. Di mana, banyak warga diberhentikan dari pekerjaannya dan sebagian mereka tidak bekerja lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah menerapkan PSBB. “Karena itu patuhi anjuran pemerintah dengan tetap tinggal di rumah (stay at home).

Kalau pun beraktivitas di luar rumah harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, social distancing atau jaga jarak dan sering cuci tangan pakai sabun maupun hand sanitizer,” imbuhnya.

Mantan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) itu meminta semua warga menjaga kesehatan masing-masing.

Hal itu penting agar wabah covid-19 tidak mudah masuk ke dalam tubuh karena imunitas kuat.

“Jagan imun dengan rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup,” tukas Dedy. (adv/jio)

Manfaatkan PSBB, Sabu Bebas Masuk Cikarang BNN Gulung Pengedar Sindikat Narkoba Berbungkus Karung Beras

CIKARANG PUSAT – Di tengah situasi pandemi covid-19 sekarang menuju new normal. Rupanya peredaran gelap narkotika masih subur.

Buktinya, Badan Narkotika Nasional (BNN)

RI menggulung sindikat pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi.

Penggerebekan peredaran barang haram itu di sebuah toko beras di bilangan Jalan Puspa I, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupatrn Bekasi, kemarin (28/5).

Sedikitnya 100 kilogram sabu dan 160.000 ekstasi berhasil diamankan dalam penggerebekan tersebut.

“Ini mer upakan hasil pengintaian yang kami

lakukan.

Kami tangkap seorang tersangka yang berencana bertransaksi di lokasi kejadian,” kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Arman Depari. Tersangka yang diamankan yakni Agustiar (33), pria yang mengendarai mobil boks yang berisi sabu.

“Nah dari mobil boks ini, kami telusuri hingga menemukan lokasi penyimpanan narkoba ini,” ucap Arman.

Ke Sambungan

ADVERTORIAL

KEBERSAMAAN : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi bersama ASN bersiap membagikan bantuan nasi kotak, takjil dan masker ke warga maupun pengendara bermotor di lima desa di wilayah Cikarang Selatan.

METRO CIKARANG

JUMAT, 29 MEI 2020

KARAWANG BEKASI

4

Tujuh Desa di Kecamatan Setu Belum Dapat Bantuan SETU - Baru empat desa di Kecamatan Setu yang sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) kepada warga miskin terdampak Pandemi Covid-19. Tujuh desa lainnya masih menunggu jadwal dari pihak Bank BJB.

Kasie Pemerintahan Kecamatan Setu, Kusnadi mengatakan empat desa itu adalah Desa Cijengkol, Lubang Buaya, Muktijaya dan Ciledug. Diprediksi desa yang lain, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mencairkan di minggu depan.

“Empat desa yang sudah, sisanya kayanya minggu depan bang. Saya lagi nunggu kabar dari pihak Bank BJB. Nanti Bank yang akan membagikan atm dan juga ada mobil atmnya untuk pencairan,” kata Kusnadi dihubungi awak media.

Dikonfirmasi, Ketua BPD Cibening, Anton Suryana berharap proses pencairan dapat dipercepat, pasalnya banyak KPM yang tengah menunggu pencairan untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari.

“Belum bang, kita masih menunggu prosesnya.

Semoga dapat dipercepat, karena disaat masyarakat yang terdaftar di musdes butuh cepat atas dampak Covid-19, tapi mengharuskan menunggu proses pembuatan di rekening bank,” kata Anton.

Ketua BPD Ciledug,

Eras Rasidi mengatakan pencairan BLT-DD di wilayahnya sudah dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ia berharap KPM dapat digunakan sesuai kebutuhan. “Untuk penerima BLT, silahkan digunakan sebaikbaiknya,”ujar Eras.

Seperti diketahui, besar BLT-DD desa yang semula Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan yakni April, Mei dan Juni.

Pemberitan BLT DD juga dapat diperpanjang tiga bulan, dimana dibulan keempat diberikan Rp 300 ribu. (dim/uzi)

Suasana Hari Raya Dijadikan Alasan e-KTP Menumpuk TAMBUN SELATAN – Kondisi lebaran dijadikan alasan belum tersalurkannya KTP elektronik milik warga Tambun. Padahal, ribuan KTP eletronik itu menumpuk di Kantor Pos Tambun, Jalan Sultan Hasanudin, Tambun Selatan, kemari.

“Masih banyak dan belum sempat disebar ke pemiliknya,” ujar Nasam, satu petugas Pos di sana.

Dia mengatakan, distribusi masih menunggu kebijaksanaan pimpinan karena masih suasana lebaran, juga adanya tenaga pengirim yang diperbantukan untuk mengirim bantuan sosial (bansos) dampak pandemi Covid-19.

Akibat menumpuknya KTP elektronik di kantor pos, sejumlah warga yang merasa sudah mengajukan pencetakan mendatangi kantor kecamatan.

“Yang lain baru rekam beberapa hari sudah jadi, saya sudah setahun nggak jadi-jadi,” ujar Dadang, warga Mangunjaya Indah I Tambun Selatan.

Bukan dirinya saja, m e nu r u t d i a, ha mp i r semua warga yang mengajukan via kantor desa atau kelurahan di Tambun Selatan belum semuanya mendapat dokumen kependudukan tersebut.

Warga pun selalu menuding pihak desa atau kelurahan dan kec a m a t a n a d a ‘ m a i n ’.

“Kalau kejadiannya seperti ini warga mencurigai pencetakan KTP elektron-

ik itu ada permainan,” cetus seorang warga Tambun, Ahmad.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Hudaya membenarkan kalau ribuan KTP elektronik masih menumpuk di kantor Pos Tambun.

“Saya dapat laporan dari Kepala Kantor Pos Cikarang, kalau Tambun Selatan masih belum beres pendistribusian KTP elnya,” kata Hudaya.

Dia menyebutkan Tambun Selatan paling banyak pencetakannya dan ketika disebar, sejumlah tenaga pengirim diperbantukan untuk pendistribusian bantuan sosial Covid-19.

“Jadi belum rampung semuanya,” jelas Hudaya.

Dia juga menyebutkan, instansinya meminta pihak Pos mengirim KTP elektronik dengan layanan pengiriman pos kilat khusus dengan estimasi waktu antara H+2 sampai H+9 setelah barang diterima oleh petugas pos.

Pengiriman via Pos ini juga dalam upaya meminimalisir praktek percaloan dalam kepengurusan KTP el maupun produk layanan lainnya.

Hudaya juga menyebutkan bahwa ketersediaan blanko e- KTP saat ini cukup memadai.

“Jadi konsep kita ke depan, warga yang mengurus permohonan KTP el, tidak lagi pulang dengan Suket, tapi langsung KTP,” ujarnya. (har/uzi)

Operasi Ketupat Siap Halau Arus Balik CIKARANG BARAT – Puncak arus balik Lebaran diperkirakan terjadi pada 31 Mei 2020. Hari itu bertepatan dengan berakhirnya larangan mudik sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Direktur Prasarana Badan Pengelola Trans-

p o r t a s i Ja b o d e t a b e k (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Edi Nursalam menuturkan, berdasarkan Permenhub 25/2020, pelarangan mudik akan berakhir pada 31 Mei. “Kami prediksi 31 (Mei) puncak arus balik karena bertepatan dengan hari libur, makanya kami perlu

menjaga,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Gugus Tugas, Operasi Ketupat Polri berjalan hingga 7 Juni 2020. Operasi ini dilakukan untuk menjaring orang-orang yang lolos pulang kampung tanpa izin.

“Untuk mengantisipasi

arus balik ini bobol, keluar SE Gugus Tugas Nomor 5 Tahun 2020 dari BNPB dan kemudian Kapolri pun sudah menginstruksikan operasi ketupat hingga tanggal 7 Juni untuk pemudik-pemudik yang berhasil lolos pulang kampung tanpa izin,” katanya.

Selain itu, para peba-

lik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek diwajibkan memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Syarat ini termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020.

“Di Pergub 47 itu wilayah DKI kenyataannya untuk seluruh wilayah Jabodetabek,” ujarnya. (dim/uzi)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Manfaatkan PSBB .... dari halaman Cikarang Ekspres Menurut dia, penggerebekan ini berawal dari ditangkapnya Agustiar di lokasi pertama, tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra Jalan Industri Kecamatan Cikarang Utata, Kamis 28 Mei 2020 pukul 07.00 WIB. Di lokasi polisi sempat menerjukan anjing p e l a c a k k h u s u s n a rkotika setelah penggerebekan, namun tidak didapati barang bukti lain.

Agustiar yang mengendarai mobil boks diduga hendak bertransaksi narkoba.

Agustiar sendiri sebenarnya telah diintai lebih dari satu pekan sebelum ditangkap. Kemudian

BNN meringkus Agustiar bersama mobil boks dan ditemukan sabu yang disembunyikan dalam karung beras.

Saat digeledah, BNN menemukan sedikitnya 66 paket sabu besar dengan total berat diperkirakan mencapai lebih dari 60 kilogram. Sabu itu dibungkus dalam karung beras bersama sejumlah karung berisi beras lainnya untuk mengelabui aparat.

“Awal pemeriksaan, yang bersangkutan memang mengaku hanya mengirim beras. Namun setelah digeledah, kami temukan sabu,” ucap Arman Dari penangkapan di lokasi pertama, BNN lantas mendalami hingga akhirnya menemukan lokasi penyimpanan nar-

Dinsos Salurkan .... koba lainnya di sebuah rumah di Desa Jayamukti, Cikarang Pusat. Di lokasi kedua ini, BNN menemukan 16 paket berukurang besar. Saat diperiksa, paket tersebut berisi ekstasi berjumlah masing-masing 10.000 butir.

“Total ada 160.000 but i r e k s t a s i ya ng k a m i temukan. Kami temukan k e m b a l i b a ra n g b u kti sabu lainnya yang jika ditotalkan berat brutonya diperkirakan ada 100 kilogram,” ucap Arman.

Sementara itu, tersangka Agustiar beserta ratusan kilogram sabu dan ratusan ribu butir ekstasi dibawa ke Kantor BNN di Cawang, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Lebih jauh, ia menambahkan pelaku memanfaatkan

dari halaman Cikarang Ekspres “Keseluruhan kita Mengimport data usulan ke SIKS-NG sebanyak 38.708 KPM se Kabupaten Bekasi.

Untuk DTKS 1.902 KPM dan usulan Non DTKS 36.806 KPM,” katanya kepada awak media, kemarin.

Rusdi menuturkan, untuk porses pembagiannya melalui kantor pos. Baik bantuan sosial tunai

maupun bantuan dari gubernur. Sampai dengan kemarin, Rabu (27/5) informasi dari kantor pos BST yang sudah tersaluran sebanyak 45 persen.

“Adapun keterlambatan penyalurannya di sebabkan kekurangan personel dari pihak pos sendiri, jadi keteteran. Keduanya data yang diberikan kementrian ke pihak pos tidak sekalian.

Jadi mereka (kantor pos,red)

bingung harus memilah juga, dan menjadwal juga,” paparnya.

Selain itu, kata Rusdi, untuk kriteria penerima BST yang di utamakan orang miskin. Tetapi ada kemungkinan warga yang tidak kayapun bisa di usulkan karena terkena wabah covid-19. “ Untuk usulan sesuai identitas KTP meliputi NIK, nama, jenis kelamin. Kalau

tidk sesuai dengan identitas tersebut maka usulan gagal validasi,” ungkapnya.

Intinya warga juga tidak boleh menerima bantuan dobel. Seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). “Jangan sampai terjadi bantuan dobel, artinya 1 KPM 1 banntuan dan itu arahan dari KPK,” tandasnya. (mil/har)

truk yang diizinkan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Truk pengangkut narkoba disamarkan mengangkut logistik beras sehingga berhasil lolos dari pemeriksaan petugas,” katanya.

Menurut dia, narkoba jenis baru dengan kualitas

bagus. Narkoba ini diindikasikan dari jaringan Internasional. Ia mengatakan, ada dua tersangka yang ditangkap dalam perkara ini.

Seorang warga setempat, Yulius mengatakan gudang narkoba itu sebelumnya adalah rumah

makan. “Sudah kosong sejak tiga bulan lalu. Ada aktivitas di gudang setiap malam hari,” katanya.

S ementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Faizal Hafan Farid pengecekan PSBB bisa lebih diperketat lagi. Sebab, pengetatan jalur

PSBB bisa digunakan juga untuk mencegah peredaran narkoba dibeberapa wilayah. “Ini menjadi pelajaran di masa PSBB pandemi, kejahatan selalu ada dan memanfaatkan situasi dan kondisi, jadi harus lebih waspada lagi,” tandasnya. (har/uzi)

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Toyib, Wahyudi.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

DESA KITA

JUMAT, 29 MEI 2020

SEKILAS 4,99 Juta KPM Terima BLT Dana Desa JAKARTA – Sebanyak 4,99 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 47.030 desa telah menerima penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Adapun anggaran BLT yang telah tersalurkan sebesar Rp2,99 Triliun.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers secara daring di Jakarta.

“Meskipun lebaran, penyaluran BLT Dana Desa tetap jalan terus. Setelah dilakukan Musdesus (Musyawarah Desa Khusus), tidak memakan waktu yang lama untuk menyalurkannya,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, jumlah penyaluran BLT Dana Desa akan terus bertambah, mengingat masih terdapat desa yang belum melakukan penyaluran.

Keterlambatan penyaluran tersebut, lanjutnya, disebabkan beberapa faktor, misalnya, terdapat satu daerah yang semua kepala desanya baru mengalami pergantian.

“Setiap hari (penyaluran BLT Dana Desa) pasti bertambah. Utamanya yang non tunai, hari ini insyaallah sudah cair karen bank sudah aktif kembali,” ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, beredarnya wacana pengurangan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tidak mempengarungi keberlangsungan program BLT Dana Desa.

Menurutnya, KPM tetap akan menerima BLT Dana Desa selama tiga bulan yakni Bulan April, Mei, dan Juni.

“Tentu ini akan tetap jalan. Toh kalau aktifitas ekonomi cepat berjalan ya ini bagian dari relaksasi,” ujarnya.

Di samping itu, Gus Menteri mengakui, fokusnya desa-desa dalam memaksimalkan BLT Dana Desa menyebabkan program Padat Karya Tunai Des (PKTD) mengalami stagnan. (rls/rie)

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

KARAWANG BEKASI

Gerakkan Lumbung Desa!

Rahmat : Untuk ketahanan Pangan Hadapi Pandemi K A R AWA N G - K e t u a Komisi II DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mendorong Pemprov Jabar harus memiliki gagasan ketahanan ekonomi dan pangan, sebab gejala krisis pangan sudah tampak saat pandemi Corona atau COVID-19.

Aktivasi lumbung-lumbung pangan desa sebagai gerakan ketahanan pangan harus dimaksimalkan.

“Selain penanganan kasus-kasus COVID-19, Pemprov Jabar juga harus memiliki gagasan ketahanan ekonomi dan pangan, sebab gejala krisis pangan sudah tampak,” kata Rahmat, barubaru ini.

Informasi yang dihimpunnya, beberapa negara Asia telah menutup ekspor pangan ke Indonesia, seperti halnya Vietnam tidak

Rahmat Hidayat Djati

melakukan ekspor khususnya beras. “Artinya kita semua harus menyiapkan situasi ini dengan memperkuat keberadaan para petani, apalagi potensi di Jabar ini sangat luar biasa bagus dan luas,” ujarnya.

Selain itu, menurut Rahmat, akibat dari penerapan physical distancing, banyak masyarakat Jabar yang kehilangan penghasilan.

Akibatnya, daya beli masyarakat saat ini menurun.

Namun, kata dia, hal itu bisa diatasi jika Pemprov Jabar, serius untuk meningkatkan produk pertanian, perkebunan dan peternakan. “Kami di Komisi II sudah mengusulkan menyarankan agar ada peningkatan stimulus terhadap petani, nelayan dan peternak serta pembudidaya

lokal,” tuturnya.

“Kita dorong mereka dengan bantuan yang memadai,” kata Rahmat menambahkan.

Ia menjelaskan keunggulan Jabar dibandingkan dengan daerah lainnya ialah memiliki kekayaan alam mulai dari tanah pertanian dan perkebunan hingga potensi laut. Seharusnya, kata politisi PKB ini, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengatasi krisis ekonomi yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

“Jabar punya potensi untuk keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki,” ucapnya.

Saat pelaksanaan realokasi APBD, menurut Rahmat, Pemprov Jabar bisa memberikan fokus program kepada sektor ketahanan pangan dalam rangka menstabilkan ekonomi. “Realokasi APBD untuk penangan COVID-19 sangat penting.

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

DIKONTRAKAN DIKONTRAKAN 1 UNT RMH PRMNT LOK. JL RAYA CIKALONG GIRANG, DS. CIKALONG, KEC. CILAMAYA WETAN, KARAWANG LUASBANGUNAN 9*15 M, 3 KAMAR, JETPAM, LISTRIK 900 WATT, HALAMAN LUAS. HUB. 081617372163 ATAU 087786517141 KOMAR

KEHILANGAN H I L A N G B K P B S E P E D A M O TO R JENIS YAMAHA MIO SOUL, NOPOL B4629-NCQ WARNA BIRU TAHUN 2019, STNK A.N. YOGI NUGROHO. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP HUBUNGI SADIO

Tetapi antisipasi dan kemandirian pangan juga harus dilakukan serius agar daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi masyarakat tidak terpuruk,” ujar Rahmat menjelaskan.

Selanjutnya, Rahmat meminta organisasi sosial masyarakat harus mulai diperhatikan agar memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir petani dan nelayan sehingga kepentingannya dapat diakomodir serta dilindungi.

“A g e n d a i n i d i y a k i n i menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Jawa Barat yang daerahnya agraris ketika menghadapi krisis akibat pandemi COV I D - 1 9 . G e ra k a n l u m bung desa, pembangunan gudang-gudang untuk komoditi hasil bumi yang diproduksi para petani pribumi, hendaknya diseriuskan sebagai alternatif program yang layak di eksekusi pasca pendemi,” tutur Rahmat. (red)

Jalan Pemda Dibiarkan Rusak K A R AWA N G – A k s e s utama menuju Desa Muarabaru, di Kecamatan Cilamaya Wetan sudah b er tahun-tahun rusak parah. Jalan yang menghubungkan Desa Muarabaru dengan Desa Rawagempol Wetan itu, diketahui adalah jalan Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang.

Kepala Desa Muarabaru, Ato Sukanto mengungkapkan, jalan te rs ebut sudah berulang kali diajukan perbaikannya. Bahkan, dalam Musrenbang tingkat kecamatan pun, sudah masuk dalam daftar skala prioritas.

Akan tetapi, perbaikan jalan sepanjang 300 meter itu tak kunjung realisasi.

Kesal dengan janji pemerintah daerah, Pemdes Muarabaru ancam bakal b a n g u n ja l a n t e r s e b u t

menggunakan Dana Desa.

“Dulu dijanjikan 2019 akan selesai, tapi tidak realisasi. Kemarin janjinya bulan April 2020, tapi tidak jadi juga. Apa perlu kami bangun pakai dana desa?,” ujar Ato kepada KBE, kemarin (28/5).

Ato bilang, jalan tersebut merupakan akses utama warga keluar masuk desa. Saat musim hujan, jalan berubah seperti kubangan kerbau. Dan tak jarang membuat warga jatuh karena licin. “ Yang selalu diserang ma h p e m e r i nt a h d e sa.

Padahal pihak kami juga sudah berusaha mengajukan,” tuturnya.

A t o b e r h a r a p, p a s c a Pandemi Covid-19 ini berakhir. Jalan utama Desa Muarabaru bisa segera diperbaiki. Pasalnya, rusaknya jalan tersebut san-

gat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Desa Muarabaru.

“Itu akses pertanian juga, akses pendidikan, kesehatan, dan semuanya. Kalau rusak begitu, kasihan masyarakat,” timpalnya.

“Kami tau anggaran saat ini terpangkas karena korona. Tapi mohon, kalau sudah normal prioritaskan jalan ini,” pintanya.

Sebelumnya, pelaksana pembangunan UPTD PUPR Wilayah lll Karawang, Ujang mengatakan, akibat Pandemi Covid-19 seluruh pembangunan di undur realisasinya. Paling lambat, kata dia, pasca hari raya idul fitri.

“Penyebab utamanya ya korona itu. Semua pembangunan diundur jadi habis lebaran. Tapi belum bisa saya pastikan waktunya kapan, tunggu saja,” jelasnya. (wyd/rie)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

INFRASTRUKTUR : Kondisi jalan utama Desa Muarabaru, sudah rusak parah tak kunjung diperbaiki.

Warga Desa Kedung Pengawas Dapat Sembako BABELAN – Sembilan unit armada truk menurunkan ribuan paket sembako di Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Sekitar 3.467 paket sembako tersebut diberikan Yayasan Habitat For Humanity Indonesia (Habitat Kemanusiaan Indonesia).

Kepala Desa Kedung Pengawas, Nasarudin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada pihak Yayasan Habitat For Humanity Indonesia yang telah memberikan bantuan berupa paket sembako.

“Ada sekitar 3.467 paket sembako yang kami terima, nantinya dibagikan ke warga Desa Kedung Pengawas yang sudah didata, namun belum menerima bantuan paket sembako dari pemerintah,” ujarnya.

Bantuan kemanusiaan tersebut rencananya akan disalurkan ke masyarakat

yang terdampak Covid-19 yang sudah terdata. “Paket sembako tersebut berupa, beras 5 kg, minyak, sarden, kornet, mie instan, masker 4 pcs, teh, kecap, gula, dan kopi,” beber Nasarudin.

Terpisah, Budi pihak Yayasan Habitat For Humanity Indonesia mengatakan, paket sembako yang diberikan pihaknya sesuai dengan data yang diterima dari Desa Kedung Pengawas.

“Kami berharap paket sembako yang akan dibagikan ke masyarakat ini menjadi berkah untuk tambahan di dalam rumah tangga, dan yang menerima tetap mengacu kepada data dari Desa Kedung Pengawas,” ujarnya.

Turut hadir membantu, jajaran Rakompas, tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Desa Kedung Pangawas, jajaran BPD, para Ketua RT dan RW serta Kadus dan staf Desa Kedung Pengawas. (rls/rie)

BANTUAN : Masyarakat terdampak korona di Desa Kedung Pengawas mendapat paket sembako dari Yayasan Habitat For Humanity Indonesia (Habitat Kemanusiaan Indonesia).

Hubungi DIJUAL

5

087778714446.

HILANG BPKB MOTOR HONDA TH 2014 NOPOL B 3568 FWE A/N SAMINO VL BEKASI INDAH 2 B B2 28 RT 02/ 09 SBR JY TBN SLT BKS NOKA MH1JFN116EK026079 NOSIN JFN1E1026597 HILANG BPKB MOBIL AVANZA NOPOL B 1525 FYQ TH 2012 SILVER METALIK A/N KHAFIDZ NOSIN MA22835 NOKA MHKM1BB3JCK010245 HLG BPKB MBL TOYOTA LIMO B 1379 FBC HITAM A/N MAMAN MARYONO D/A KP.BEDENG RT 08/04 KR MULYA BOJONG MANGU- BKS NOSIN INZX181897 NOKA MRO53HY4249016100 HLG BPKB MOBIL MITSUBISHI PICK UP NOPOL B 9694 FAF TH 2013 A/N PT TIGA

NK TEKNIK D/A RUKO PARAGON NO 88 LC CIBATU CIKARANG SLT BKS NOKA MHMU5TU2EDK1O3275 NOSIN 4G15J37606

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

JUMAT, 29 MEI 2020

KORAN KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

Walkot Pepen Kirim Surat ke Mendikbud

Minta Keringanan Biaya Kuliah Mahasiswa

Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

KOTA BEKASI - Pemeri nt a h Ko t a B e k a s i m e minta Pemerintah Pusat dapat merumuskan kebijakan terkait keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi warga Kota Bekasi di tengah pendemi Covid-19.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan secara resmi surat telah disampaikan pihaknya k e pada Me n -

teri Pendidikan dan Keb u d a y a a n R I , Na d i e m Makarim pada tanggal 16 Mei 2020.

Nomor surat 420/3187/ Disdik perihal penyampaian aspirasi pemuda dan mahasiswa atas dampak Covid-19 terhadap kemampuan membayar biaya pendidikan.

“Pemkot diminta menyampaikan rekomendasi ini kepada pemer intah pusat di antaranya agar ada keringanan membayar biaya perkuliahan untuk pemuda dan mahasiswa di Kota Bekasi,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kamis, (28/5).

“Permohonan ini didasari hasil audiensi Pemuda dan mahasiswa dengan Pemerintah Kota Bekasi pada 14 Mei 2020 di stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi, Gate 4,” sambungnya.

Lebih lanjut dalam surat tersebut terdapat dua poin permohonan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pertama, permohonan ke p a d a Bap a k Me nt e r i Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan kebijakan dalam pembebasan biaya pendidikan selama satu tahun atau dua semester, akibat dari

dampak Covid-19 melalui mekanisme subsidi kepada sekolah atau perguruan tinggi swasta, sehingga dapat meringankan beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat.

Dan kedua, permohonan ke p a d a b a p a k Me nt e r i Pe n d i d i k a n d a n Kebu dayaan membuka komunikasi dengan pemangku kebijakan pendidikan di daerah dan pemangku kepentingan kelembagaan.

Pendidikan (yayasan pendidikan) dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang di tanggung masyarakat.

“Semoga menjadi pertimbangan Bapak Menteri melihat kondisi ekonomi masyarakat menurun ditengah p e n d e m i C ov i d - 1 9 ,” pungkas Rahmat Effendi. (bbs/mhs)

Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi

Masuk Kota Patriot Wajib Bawa SIKM KOTA BEKASI- Pemerintah Kota Bekasi menegaskan, masyarakat dari luar daerah yang tidak mengantongi surat izin keluar masuk ( SIKM) maka tidak diperbolehkan masuk ke Kota Bekasi. Pemkot Bekasi menerapkan aturan yang sama seperti Jakarta untuk mengatur pergerakan warga, yakni harus memiliki SIKM. “Sudah ada Perwalnya, kita lagi susun Kepwalnya (Keputusan Wali Kota). Saya sampaikan bagi warga di luar Kota Bekasi kita tolak (masuk ke Bekasi jika belum memiliki SIKM),” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perbubungan Kota Bekasi Enung mengatakan, pemeriksaan SIKM itu sudah berlaku Selasa (26/5) kemarin. Ia mengatakan,

ISTIMEWA

para petugas Satpol PP, Polisi dan Dinas Perhubungan berjaga di perbatasan Kota Bekasi untuk mengecek warga dari luar Kota Bekasi.

“Sudah berlaku dari tanggak 26 Mei 2020. Untuk pemeriksaan ada petugas Satpol PP, Polisi, Dishub yang jaga di titik penyekatan. Kalau enggak punya SIKM kita putar

balik,” kata dia.

Enung mengatakan, warga luar daerah yang hendak masuk ke Kota Bekasi harus jalani rapid test Covid-19 terlebih dahulu. Baca juga: Sambut New Normal, Tempat Ibadah di Kota Bekasi Mulai Dibuka Pekan Ini Jika bereaksi, maka akan dikarantina sembari menung-

gu pemeriksaan tes swab.

“Iya harus rapid test dulu, setelah itu nanti kalau hasilnya negatif maka diperbolehkan,” ucap Enung.

Ia mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 50 orang yang mengajukan pembuatan SIKM melalui website www.bekasikota.go.id. Ratarata yang membuat SIKM para pekerja yang dinas di luar kota.

“Belum ada yang diterbitkan, ada yang sedang proses.

Ada 50 orang nanya-nanya mau buat,” kata Enung.

Pemkot Bekasi kini tengah bersiap menghadapi era new normal di tengah pandemi Covid-19.

Sementara PSBB masih berjalan. Pemkot Berkasi berencana membuka kembali tempat ibadah hingga

mal yang berada di zona hijau Covid-19. Alasannya, perekonomian harus tetap berjalan. Namun, aktivitas tersebut harus tetap mengikuti protokol kesehatan.

Berdasarkan data dari situs web corona.bekasikota.go.id, ada 297 kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi hingga Rabu kemarin. Jumlah itu bertambah dua kasus dari sehari sebelumnya. Dari 297 kasus itu, sebanyak 250 pasien dinyatakan sembuh. Sebanyak 15 orang masih dirawat.

Sisanya, 32 pasien telah meninggal dunia. Selain itu, ada 143 pasien suspect Covid-19 yang meninggal dunia. Mereka yang meninggal dengan status suspect dimakamkan dengan protokol pemakaman pasien Covid-19. (bbs/mhs)

ADVERTORIAL

Wakil Walikota Bekasi Pimpin Rapat Penerapan “Normal Baru” KOTA BEKASI - Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tcahyono memimpin langsung rapat pembahasan mekanisme penerapan “normal baru” di tengah Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi, Rabu, (27/5).

Adaptasi darurat covid-19 melalui pendekatan normal baru telah disampaikan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada saat kunjungannya ke Kota Bekasi pada Selasa, 26 Mei 2020 kemarin.

Adapun kegiatan rapat tersebut dihadiri oleh Asda III, Kabag Humas kota Bekasi, Kepala DisParBud, Kepala Disdagperin, Kepala DPMPTSP, Kepala Bapenda, ketua koperasi UMKM, dan Asosiasi pengelola Mal dan pusat perbelanjaan.

Pada rapat tersebut Tri menyampaikan penerapan normal baru akan dilaksanakan di Kota Bekasi, dan Kota Bekasi akan menjadi percontohan penerapan New Normal pasca PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Adapun penerapannya adalah dibukanya kelonggaran PSBB bagi pengusaha yang beberapa bulan ini mengalami penurunan omzet akibat adanya dampak pandemi covid-19 di Kota Bekasi.

Aturan yang berlaku pada mekanisme normal baru adalah, diperbolehkan untuk produktif dalam berusaha akan tetapi tetap memperhatikan dan menjalankan aturan dari protokol kesehatan COVID-19.

“S e p e r t i ha l n y a re s t o ra n ha nya d i p e r b o l e h k a n m e nyediakan kapasitas tempat duduk hanya 50% dari kapasitas restoran tersebut, petugas dan pengunjung di wajibkan m e n g e n a k a n m a s k e r, d a n stay selalu membawa hand sanitizer demi keamanan saat bepergian, dan ini lah yang dimaksud new normal, adaptasi dalam gaya hidup baru,

Doc: Pemkot Bekasi

SOROT: Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tcahyono memimpin langsung rapat pembahasan mekanisme penerapan “normal baru” di tengah Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi, Rabu, (27/5).

tetap produktif namun tetap aman,” kata Mas Tri Adhianto.

“New normal itu ya penerapan suatu sistem yang di sosialisasikan untuk masyarakat agar dapat bisa beradaptasi pada sistem tersebut, seperti halnya dulu orang enggan menggunakan helm saat berkendara dengan alasan gerah, namun pihak kepolisian terus menindak dan mengedukasi bagi pengendara yang masih melanggar aturan lalu l i nt a s, d a n p a d a a k h i r nya

makin kesini makin menjadi habit (kebiasaan) yang pada akhirnya para pengendara sadar bahwa menggunakan helm itu memang baik untuk keselamatan dalam berkendara,” “Begitu pula dengan sistem new normal, masyarakat tetap produktif tapi tetap memperhatikan pola hidup bersih dan sehat,” ujar Tri. Beberapa asosiasi yang hadir pun diperkenankan untuk berbicara menyampaikan aspirasi dan memberi pertanyaan ke-

pada Wakil Walikota, mereka bertanya sampai kapan sistem PSBB berjalan dan kapan semua usaha akan dibuka kembali seperti normal.

“Dari edaran yang di tandatangani oleh wali kota Bekasi, PSBB kita di perpanjang sampai 29 Mei, kita sebagai pemerintah terus memonitoring perkembangan covid-19 dikota bekasi, apakah ada kenaikan atau ada penurunan, dari hasil angka yang timbul, peran pemerintah membuat keputusan, kita jangan gegabah dalam membuat keputusan, agar PSBB yang sudah kita lakukan selama ini tidak siasia,” Jawab Tri. (adv/Humas)

PENDIDIKAN

JUMAT, 29 MEI 2020

KARAWANG BEKASI

7

Indonesia Alami Problem SFH Tertinggi Dibandingkan 12 Negara Berkembang Lain KARAWANG - Lembaga nonprofit dan independen, INSPIRASI (Inisiatif Kepemimpinan Pendidikan Untuk Meraih Prestasi) bersama Global School Leaders telah melakukan survei bertajuk ‘Respon Kepala Sekolah/ Madrasah Terhadap Situasi Pandemi Covid-19’ terhadap 1.833 kepala sekolah di 12 negara berkembang.

Dalam survei yang dilakukan pada pertengahan April 2020, negara yang jadi bagian survei tersebut di antaranya seperti Malaysia, India, Kenya, termasuk Indonesia yang diwakili 827 kepala sekolah/madrasah negeri dan swasta untuk seluruh jenjang mulai SD/ MI hingga SMA/SMK/MA. Direktur Eksekutif INSPIRASI, Patrya Pratama mengatakan, berdasarkan hasil survei, sebanyak 62 persen kepala sekolah swasta di Indonesia memiliki kekhawatiran seputar isu keuangan sekolah dan 33 persen kepala sekolah negeri memiliki kekhawatiran serupa.

“Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian mengingat hanya 11 persen dari kepala sekolah di 11 negara lainnya dalam survei yang mengaku memiliki kekhawatiran soal isu keuangan,” ujar Patrya saat dihubungi KBE, Kamis (28/5).

Selain itu, jelas Patrya, 25 persen kepala sekolah di Indonesia secara umum mengaku kesulitan untuk menjangkau orang tua/ siswa selama masa belajar dari rumah atau study from home (SFH). Sementara hanya 12 persen kepala sekolah negara lain dalam survei mengaku mengalami kesulitan yang sama.

“Salah satu kemungkinan penyebab hal ini adalah faktor ketimpangan digital yang tinggi dan kondisi

geografis Indonesia yang menyulitkan kepala sekolah untuk menjangkau siswa dan orangtuanya selama masa pandemi,” jelasnya.

Dalam merespon kondisi pandemi, lanjut Patrya, kepala sekolah di Indonesia tidak hanya ditantang isu finansial sekolah dan kesulitan menjangkau siswa/ orang tuanya selama masa belajar dari rumah secara online (daring), tapi juga beberapa isu lainnya seperti kekhawatiran mereka dalam memastikan well-being atau kesejahteraan siswa dan staf guru (75 persen).

“Ada sisi positif yang mengemuka dalam survei yaitu para kepala sekolah sangat terbuka untuk saling berbagi terkait praktik, sehingga dapat saling mendukung satu sama lain,” ucapnya.

Patrya menambahkan, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan dari studi tersebut, seperti penanganan covid-19 di lingkungan pendidikan perlu melibatkan lebih aktif para kepala sekolah karena mereka yang memimpin dan mengarahkan para guru.

Ke mu d i a n , menyusun dukungan untuk kepala sekolah selain seputar pembelajaran online, seperti dukung a n pada wellbeing siswa dan guru,

keuangan sekolah, dan pelibatan orang tua siswa.

“Misalnya dengan mengembangkan pedoman sederhana dan praktis yang secara khusus dirancang untuk kepala sekolah tentang cara mengatasi kekhawatiran tersebut. Lembaga INSPIRASI Foundation sendiri telah mengembangkan pedoman sederhana bagi kepala sekolah, bekerjasama dengan Kemendikbud, dan dapat diakses dalam laman guru.berbagi,” katanya.

Mengenai hal positif yakni kepala sekolah dapat saling mendukung satu sama lain, Patrya menegaskan perlu mendorong lebih jauh aktivasi atau pemanfaatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk tingkat SD dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk tingkat SMP dan SMA/ SMK/MA. “Survei ini akan diikuti dengan survei lanjutan pada Juni mendatang untuk melihat kesiapan kepala sekolah dalam menyambut new normal pembukaan kembali sekolah yang telah diwacanakan oleh pemerintah,” pungkasnya. (ayi) Direktur Eksekutif INSPIRASI, Patrya Pratama

Kampus Siapkan Model Belajar Baru BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi akan menerapkan new normal atau normal baru pada Senin (1/6). Dari kebijakan tersebut, sejumlah perguruan tinggi di Kota Bandung akan turut membuat beberapa skema proses belajar mengajar selama normal baru.

Salah satu perguruan tinggi yang siap menghadapi normal baru adalah Universitas Widyatama. Rektor Widyatama Profesor Obsatar Sinaga mengatakan, Widyatama siap mengikuti aturan protokol pencegahan virus corona (COVID-19) dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.

“Kita akan ikuti aturan pemerintah, seberapa jauh.

Kita juga sebenarnya sudah menerapkan sistem belajar daring (dalam jaringan) selama ini,” ujar Obsatar.

Jelang Masa New Normal, Kampus di Bandung Siapkan Model Belajar BaruIlustrasi kampus. freepik/freeograph.

Obsatar menuturkan, protokol normal baru dalam lingkungan universitas mengharuskan adanya pembatasan perkuliahan. Widyatama sendiri mengklaim sudah lebih dulu melakukan hal tersebut dengan mengharuskan mahasiswanya belajar melalui sistem daring.

“Kalu kami misalnya ada pembatasan perkuliahan, itu bukanlah hal baru. Sejak awal sebelum COVID-19 mewabah kami sudah kuliah online dari server online.

Kami juga menerapkan kuliah dua hari dalam seminggu.

Jadi tidak kaget, biasa aja,” ungkapnya.

Ia percaya, kuliah model daring di saat normal baru merupakan langkah visioner untuk beberapa masa yang akan datang. Menurutnya, belajar melalui sistem daring di kampusnya tidak melalui aplikasi zoom, karena mereka punya server dan aplikasi sendiri untuk proses belajar mengajar.

“Dalam sistem online, ini bukan zoom tapi beda lagi.

Kuliah online pakai server itu mahasiswa masuk aja langsung, sistem klik dan absen juga beda jauh. Ini sudah kita terapkan, jadi biasa aja,” katanya.Selain kuliah lewat daring, Widyatama juga memiliki program kuliah di mana dalam satu minggu mahasiswa masuk kampus selama dua hari. Selebihnya mahasiswa bisa melakukan kolaborasi dan kegiatan ekstra lainnya di luar kampus.

“Kita ada program kuliah masuk dua hari saja. Jadi misal 18 SKS (satuan kredit semester ) dibagi dua. Sehari 9 SKS jadi mahasiswa bisa pilih jadwal Senin dan Selasa atau Rabu dan Kamis,” katanya.

Ia menekankan, dalam normal baru, Widyatama akan mengikuti bagaimana aturan yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi Jabar. Menurutnya, Widyatama sudah melakukan persiapan terkait semua sistem pembelajaran.

“Sisanya dia mau kerja

kolaborasi mau membuat kemampuan lain boleh.

Jadi kalau sekarang kita new normal itu, ah biasa saja gak ada yang aneh.

Kami sudah 40 persen online,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Humas Institut Teknologi Bandung (ITB) Naomi Haswanto mengatakan, ITB belum memutuskan skema apa yang akan dipakai pada normal baru. Saat ini ITB masih mengeksplorasi semua kemungkinan skenar io dan perencanaan untuk membuka kembali kampus baik untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

“Ini dilakukan untuk dapat mengukur sejauh mana tingkat risiko yang akan terjadi berdasarkan tingkat kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh ITB saat ini untuk menjalankan kelaziman baru (new normal) di kampus,” ujar Naomi. (bbs/mhs)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8

JUMAT, 29 MEI 2020

SEMANGAT BARU PURWAKARTA

Warga Tutup Akses Proyek KCIC Dianggap Penyebab Rusaknya Rusaknya Belasan Rumah PURWAKARTA-Pemilik sebelas rumah yang rusak akibat terdampak pembangunan proyek terowongan Kereta Cepat IndonesiaChina (KCIC) yang berlokasi Kampung Tegal Nangklak RT 21 RW 08 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, melakukan protes hingga menutup akses jalan menuju lokasi proyek tersebut.

Protes itu dilakukan akibat sudah hampir setahun, sebelas Kepala Keluarga (KK) tersebut harus ngontrak tanpa kejelasan ganti rugi dari pihak pelaksana proyek yaitu PT Sinohydro.

Selama ini, mereka hanya mendapatkan bantuan untuk mengontrak rumah sebesar Rp 1 juta setiap bulannya.

Akhir-akhir ini, bahkan bantuan tersebut tersendat tanpa alasan yang jelas.

“Aksi protes tutup jalan dan pasang tenda serta menginap di jalan ini akan dilakukan hingga tuntutan 11 KK ini dipenuhi. Kami tidak neko-neko, kami mendukung proyek nasional. Tapi tempat kami tinggal, rusak, rumah mau roboh, tidak bisa ditempati lagi. Mohon perhatiannya. Relokasi atau apapun namanya, yang penting kami punya tempat tinggal, tidak ngontrak. Warga kami sejak september 2019 lalu, tak jelas nasibnya,” kata Ketua RW 08, Maman Rusmana, dan diamini warga lainnya, Kamis (28/5/2020) di lokasi aksi.

Sementara salah satu warga yang rumahnya rusak aki-

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKPRES

PROTES WARGA: Warga Kampung Tegal Nangklak Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur melakukan protes dengan menutup akses jalan menuju lokasi proyek KCIC. Protes ini akibat tidak adanya kejelasan ganti rugi dari pihak pelaksana proyek.

bat proyek tersebut, Cucu Mulyati (45) menjelaskan, kerusakan rumahnya ini sebenarnya telah terjadi pada pertengahan September lalu.

Saat itu, ada pembuatan terowongan untuk kereta cepat yang lokasinya tak jauh dari pemukiman warga ini.

Dia mensinyalir, kerusakan ini, disebabkan bergesernya tanah karena getaran dari aktivitas proyek tersebut.

“Dari 11 rumah, beberapa diantaranya sudah roboh dan nyaris rata dengan tanah,” terangnya.

Cucu menceritakan, saat ada sosialisasi proyek kereta cepat, dirinya berharap rumahnya akan kena gusuran dan mendapat ganti rugi. Mengingat, rumahnya ini tak jauh dari lokasi terowongan untuk kereta yang menghubungkan JakartaBandung tersebut.

“Sudah hampir setahun, ganti rugi belum juga direalisasi, saya bukan mau ngontrak terus, tapi diganti tanah dan rumah saya,” cetusnya.

Menanggapi kegaduhan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Nina

Heltina langsung mengunjungi lokasi rumah warga yang terdampak proyek tersebut. Selain menampung aduan masyarakat, wakil rakyat dari Fraksi Gerindra itu juga nampak membagikan bantuan sembako kepada 11 KK yang rumahnya sudah tidak bisa ditinggali itu.

“Kita terima aduan warga dan sekedar meringankan beban yang terdampak proyek, kita bagikan paket sembako,” ucapnya.

Nina berjanji akan membawa permasalahan ini dan menyampaikan ke pemerintah daerah.

Pada kesempatan tersebut nampak hadir perwakilan dari Sinohydro yang didampingi penerjemah.

Pihak Sinohydro juga berjanji akan segera mengkoordinasikan hal ini dengan pihak KCIC. “Jangan hanya karena dalih ini proyek nasional, lalu pemerintah sewenangwenang pada warga. Pemerintah daerah harus cepat cari solusi dan mengkordinasikan hal ini dengan para pihak terkait,” tegasnya.( san/red)

Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Jawa Barat