Karawang Bekasi Ekspres, 28 Mei 2019

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang www.karawangbekasiekspres.co.id

SELASA, 28 MEI 2019

@korankarawangbekasiekspres

HARGA Rp3.000

Kapolres Tunggu LP Pindo III Ahli Hukum: UUPLH Bukan Delik Aduan, Polisi Bisa Bergerak

KARAWANG- Kepolisian menyatakan siap menindaklanjuti dugaan kejahatan –pencemaran- lingkungan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills III (Pindo III). Hanya saja kepolisian justru menyatakan menunggu laporan terkait kasus ini baik dari masyarakat maupun penggiat lingkungan.

Di sisi lain ahli hukum di Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang menyatakan dugaan kejahatan lingkungan merupakan delik umum. Polisi bisa mengusutnya tanpa perlu menunggu laporan polisi (LP) dari pelapor.

“Sampai saat ini belum ada laporan polisi mengenai limbah Pindo Delli.

SOROT....

Bawaslu Dituding Acuhkan Laporan

Jadi kalau pihak Walhi mau melaporkan terkait dugaan pidana yang dilakukan oleh Pindo Delli ke Polres Karawang, maka penyidik siap bekerjasama dengan semua pihak termasuk Walhi untuk melakukan penegakan hukum,” ujar KaKe Hal...7

Jangan Coba-coba Nimbun Elpiji K A R AWA N G - Pa d a momen lebaran biasanya konsumsi elpiji meningkat. Tingginya permintaan bisa saja dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan menimbun stok. PT Pertamina pun mengingatkan agar tak ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut.

SVP Retail Marketing Business PT Pertamina Jumali menegaskan bila ada oknum yang menimbun

KARAWANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang diduga tidak profesional dalam menerima laporan kecurangan penggelembungan suara di Dapil 4 Karawang. Pasalnya caleg yang menjadi korban kecurangan sebagai pelapor cenderung tidak ditanggapi dan diulurulur waktu.

“Pertama saya melaporkan tanggal 20 Mei, dari pihak Bawaslu, bilangnya hanya bisa menerima besok. Surat penerimaan bahwa laporan tersebut diterima itu dijanjikan besok sambil melengkapi semua. Barang buktinya yaitu salah satunya C1, DA1, dan DAA1, maka setelah itu dikonfirmasi 1x 24 jam. Tetapi Ke Hal...7

Leli Herlina

stok elpiji bakal dikenai sanksi oleh aparat kepolisian. Sementara jika oknum tersebut adalah mitra Pertamina, maka Pertamina bisa menutup izinnya.

“Kalau ketahuan ya ada sanksi ketangkap polisi.

Kalau itu rekanan Pertamina, agen Pertamina, kita kasih sanksi,” katanya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Penutupan izin usaha terhadap mitra Pertamina ini pun bisa bersifat sementara maupun permanen.

“Iya, tutup temporary mulai dari sanksi sementara sampai sanksi permanen, macammacam,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid menjelaskan, jika terjadi kelangkaan elpiji termasuk karena adanya indikasi penimbunan, pihaknya akan mengguyur pasar untuk meningkatkan stok. Ini juga dilakukan untuk memberi efek jera kepada penimbun karena

Ke Hal...7

Awas, PNS Wajib Masuk 31 Mei Selamatkan 39.000 Buruh dari PHK J A K A R TA - S e l u r u h Aparatur Sipil Ne gara (ASN) dilarang bolos pada 31 Mei dan 1 Juni menyusul keputusan bersama tiga menteri soal cuti bersama PNS. “30 Mei libur. 31 Mei itu wajib masuk. Kemudian 1 Juni wajib ikut upacara,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin di kantornya, Senin (27/5).

Dia menegaskan, akan ada sanksi bagi PNS yang bolos. Sanksinya sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Ingat ya enggak boleh bolos 31 Mei. 1 Juni masuk untuk upacara hari kesaktian Pancasila.

KARAWANG- Gubernur Jawa Barat mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK) terkait upah minimum khusus untuk perusahaan perkebunan se-Jawa Barat.

Meskipun diakui kontroversial, SK tertanggal 17 Mei 2019 tersebut terpaksa dikeluarkan guna menyelamatkan nasib puluhan ribu pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat bangkrutnya perusahaan yang tak mampu lagi menanggung beban upah mereka.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar M. Ade Afriandi mengatakan,

Ke Hal...7

upah minimum khusus yang ditetapkan dalam SK tersebut lebih rendah daripada UMK yang berlaku di kota/kabupaten bersangkutan. “Namun upahnya masih berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP),” ujarnya.

Untuk perusahaan perkebunan besar negara dan swasta se-Jabar, kata Ade, upah yang ditetapkan dalam SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.345Yanbangsos/2019 adalah sebesar Rp 1.716.000. Sedangkan untuk 33 perusahaan TPT di Kabupaten Bogor, SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.344-YanKe Hal...7

Ketika Satgas Citarum Harum Bertindak pada Para Pencemar

Saluran Pembungan Air Limbah Kembali Dicor Tingkat pencemaran sungai oleh limbah-limbah beracun dari industry di Karawang sudah sangat mengkhawatirkan. Sungai Citarum adalah sungai yang menjadi sasaran utama pencemaran.

YOGI, PURWASARI

ATAS maraknya pencemaran lingkungan itu Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum Sektor 19 Kabupaten Karawang kembali menindak tegas dan mengecor saluran pembuangan air limbah (Out Fall) perusahaan - perusahaan pembuang limbah pencemar Sungai Citarum di Kecamatan Purwasari.

Komandan Sektor Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

(Dansektor) 19 Satgas Citarum Harum, Kolonel Inf Agoes Hari S mengatakan pihaknya melakukan pengecoran sebagai upaya tindakan tegas pada perusahaan yang membandel nekat membuang limbah ke Citarum.

“Kami menindak PT Asietex Sinar Indopratama dan PT Central Panganpertiwi Ke Hal...7

YOGIE/KBE

DICOR: Dansektor 19 Satgas Citarum Harum melakukan pengecoran terhadap saluran limbah pabrik yang kedapatan pengolahan limbahnya tidak sesuai baku mutu. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

OPINI

SELASA, 28 MEI 2019

2

Memungut Suara Oleh SAMSUDIN ADLAWI Akhirnya sejarah itu benar-benar tercipta.

Indonesia sukses menggelar pemilu serentak. Untuk kali pertama sejak merdeka.

Lima level pemilihan (presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, dan DPD) berhasil dilaksanakan. Hanya dalam satu waktu. Pada 17 April 2019.

Tetapi, kesuksesan besar itu tidak gratis.

Ratusan nyawa menjadi tumbal pesta demokrasi.

Mayoritas di antara mereka merupakan anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara).

Bukan hanya KPU yang berduka. Bawaslu juga mengumumkan jajarannya yang gugur dalam tugas pengawasan pemilu. Jika ditambah dengan personel pengamanan, petugas yang gugur makin banyak. Kabar terakhir menyebutkan, sudah 500 petugas pemilu yang meninggal.

Dari keprihatinan itu, mulai menguar suarasuara yang menyoal format pemilu serentak. Intinya, pemilu serentak dinilai tidak ideal. Misalnya yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tentang urgensi perbaikan sistem (Jawa Pos, 23/4).

Semua pasti sepakat dengan Bamsoet.

Tetapi, seharusnya perbaikan tidak hanya difokuskan pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu. Pembenahan seyogianya dilakukan secara komprehensif.

Semua aspek yang terkait dengan pemilu harus ditengok ulang. Termasuk aspek kebahasaan.

Sangat mungkin istilah dalam pemilu selama ini memengaruhi kejiwaan para penyelenggara yang bertugas di lapangan.

Terdapat beberapa istilah dalam pemilu yang pemaknaannya kacau. Salah satunya seperti yang diungkap Umar Fauzi Ballah di rubrik Lingua koran ini pada 21 April 2019. Umar dengan jeli menemukan kesalahkaprahan penggunaan istilah “menang” bagi kontestan pemilu.

Kata “menang” lebih tepat untuk digunakan sebagai hasil akhir dalam pertandingan atau perlombaan yang mensyaratkan keunggulan ego. Sedangkan untuk pemilu, menurut Umar, calon yang unggul seharusnya disebut dengan “terpilih”. Sebab, dalam prosesnya, dia memang dipilih rakyat. Jadi, pemilu itu bukan soal menang atau kalah, melainkan terpilih atau tidak terpilih.

Satu lagi istilah yang cukup

merisak. Dan, rasanya bukan sebuah kebetulan jika istilah dalam pemilu yang saya maksud itu berkelindan dengan bergugurannya penyelenggara pemilu.

Kita mafhum, saat pemilu berlangsung, para pemilik hak pilih berbondongbondong ke TPS (tempat pemungutan suara).

Yang dijaga PPS

(panitia pemungutan suara) maupun KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara).

Mengapa tempat untuk menentukan pilihan

itu menggunakan i s ti la h “p e m u n g u ta n ”?

Yang dipungut suara lagi. Mengapa tidak pakai istilah tempat “mencoblos” atau “pencoblosan” saja?

Dan, yang dicoblos adalah gambar dan atau nama calon. Bukan suara.

Sebab, dalam praktiknya, aktivitas pemilih ketika berada di bilik kecil adalah mencoblos gambar dan atau nama calon. Bukan “memungut” suara.

Memang KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengakomodasi istilah “pemungutan suara” dengan arti: pemberian suara oleh anggota (warga negara dsb) dl rangka pemilihan pengurus perkumpulan (anggota DPR dsb). Namun, ketika ditelisik lebih jauh, kita akan menemukan pengertian yang kurang sesuai dengan semangat pemilu.

Apalagi kalau ditarik ke arti kata dasar asal istilah “pemungutan”.

Yakni, “pungut” yang dalam KBBI daring memiliki lima pengertian.

Kelima-limanya terkait dengan objek yang nyata.

Dan, tidak satu pun di antara kelimanya yang terkait dengan suara.

Arti “pungut” yang pertama: mengambil yg ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dsb).

Kedua, memetik (buah, hasil tanaman, dsb).

Ketiga, menarik (biaya, derma, dsb). Keempat, mengutip (karangan dsb).

Dan kelima, meminjam kata-kata (dr bahasa asing).

Sangat jelas. Dari lima arti kata “pungut” itu, tidak ada yang terhubung dengan suara. Sama sekali. Apalagi dengan pemilu. Ada kesan, KBBI terlalu memaksakan kata “pemungutan” untuk dikaitkan dengan pemilu. Itu terlihat dari arti “pemungutan” dan contoh penggunaannya dalam KBBI: proses, cara, perbuatan memungut: pemungutan sampah yang berserakan di lantai.

Wa ba’du. Fakta di lapangan, yang dilakukan oleh para pemilik hak pilih adalah mencoblos gambar atau nama calon (presiden atau anggota legislatif). Seperti itulah sistem pemilihan presiden dan wakilnya serta anggota legislatif di Indonesia.

Kalau masih dipaksakan memakai istilah “pemungutan suara” dalam pemilu mendatang, sebaiknya gunakan saja cara voting. Yakni, dengan cara pemilik suara mengangkat tangan sebagai dukungan kepada calon tertentu. (*) *)Jurnalis

CERPEN, ANGGA T SANJAYA Pertemuan Terakhir Seorang Penyair (2/TAMAT)

RUMAH SAKIT 1.

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

2.

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

3.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

4.

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

5.

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

Dari dulu ia tidak prnah berniat meninggalkan puisi.

Jangankan meninggalkan, tidak membicarakan puisi barang sehari rasanya bukanlah sosoknya. Maka hari ini, jika ia punya pemikiran semacam itu, bukankah itu suatu keanehan?

“Bukankah menjadi penyair saat ini tidak lebih dari manusia tidak berguna.

Siapa yang akan peduli pada puisi. Bukankah pula banyak puisi yang ditulis, namun hanya akan membuat penulisnya hilang entah ke mana. Banyak penyair dilupakan, lantaran tidak lagi bisa menulis sewajarnya, dengan kejujuran seutuhnya. Banyak puisi lahir, tapi tidak ada yang berani membacakannya di mimbar. Tidak untuk dimiliki siapapun, kecuali orang yang menulisnya sendiri,” saat itu, dia terus menakik sambil melemparkan kekecewaan itu padaku.

Mengamati raut wajahnya itu, membuatku kian tak mengerti. Dulu, sebelum ia kembali ke kampung halaman, sekian peristiwa yang kami lewati bersama menjadikanku tahu, dia adalah pemegang prinsip nomor satu. Aku ragu bahwa dia berubah pikiran. Merubah prinsipnya tanpa sebab yang jelas.

“Kamu membohongi hatimu? Apa yang sudah terjadi?”

“Itu tidak penting untukmu.” Tiba-tiba ia menatapku tajam.

“Jangan mengelak. Aku tahu ada sesuatu.”

Aku menatap wajah Wiji.

Wajah itu layaknya awan tebal yang mendung. Kelam, dan terasa sunyi.

“Aku hanya memikirkan Mamak.”

“Kau tau sejak lulus SD, Mamaklah satu-satunya sumber kehidupanku. Tapi,

apa yang kemudian bisa kulakukan untuknya? Terlebih saat ini, dalam situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, justru berdiri supermarket yang tumbuh angkuh di dekat pasar. Hasil jualan Mamak pun tidak seramai dulu.”

Mata itu mulai membasah, mencipta danau kecil di kelopak. Seperti embuh yang menempel pada daun jati.

“Dan beberapa minggu lalu, ruko Mamak di pasar kebakaran hebat. Semua hangus. Beras berkarungkarung itu, dan barang dagang lainnya tak bersisa.”

“Sejatinya pemadam kebakaran sudah berusaha memadamkan pasar tradisional itu. Tapi entah kenapa, mereka berhenti di separuh perjalanan pemadaman, sembari berdalih sudah turun hujan, kata mereka, api akan segera padam. Tapi toh nihil. Lebih dari tiga perempat bangunan pasar tinggal puing. Mamak pun menan-

gis histeris tengah malam itu, setelah mendapat telepon dari kerabat yang kebetulan melintas.”

“Kerugian itu cukup membuat harapan-harapan kami lenyap. Untuk sementara waktu, Mamak menyambung hidup ikut berjualan ayam potong di Pasar Pagi.

Meski tak seberapa, tapi cukup untuk hidup sederhana kami berdua.”

“Aku merasa ada yang tidak wajar dari kebakaran itu.”

“Apa yang membuatmu resah?”

“Jangan-jangan bukan konsleting listrik, tapi dibakar.”

“Pernah aku bilang ke Mamak, tapi Mamak menolak pendapatku dengan berkata bahwa hatinya sudah ikhlas. Aku tidak diizinkan berbuat apapun terhadap kecurigaanku itu.”

“Pernah juga aku ingin membentuk forum para pedagang pasar tradisional, tapi lagi-lagi Mamak melarangku. Takut-takut jika aku ditangkap, dibuang atau

bahkan ditembak mati seperti Kang Udin yang sampe kini tak tau rimbanya hanya karena menulis berita yang menyudutkan pemerintah.”

“Maka semua serba sulit untukku. Hari-hari sekarang, kami hidup sekenanya, seadanya. Hatiku mengkerut melihat Mamak, sedangkan aku serasa jadi manusia yang tidak berguna, yang kubisa hanya urusan kata.”

“Dan puisi, ah puisi bisa apa dalam keadaan semacam ini.”

“Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang.”

Ia beranjak menuju halaman belakang. Lantas duduk di beranda.

Aku mengikutinya, duduk di sampingnya.

Saat itu langit sudah mendung. Sebentar lagi hujan.

Aku masih setia menunggu di sampingnya. Berharap ada beberapa patah kata yang ia sampaikan. Aku tau, Wiji memang selalu ingin melakukan sesuatu dengan

caranya. Tapi kali ini aku benar-benar tidak bisa memahami. Aku rasa ini bukan lagi tentang kopi pahit dan tidak pahit itu, bukan pula soal filosofi menulis puisi.

Ini soal perasaan yang tekateki, soal dalamnya hati.

Wiji diam. Kami tidak juga bicara. Ia menatap jauh, meskipun aku tahu ia tidak melihat apa-apa. Di antara gerimis, aku kira ia tengah bergelut dengan hatinya.

Aku cukup memahami bahwa memang tidak semua persoalan dapat dengan mudah diselesaikan dengan kata. Hanya butuh pengertian, dan tentu saja waktu Tidak lama hujan turun dengan kerinduan yang membabi buta. Kami berdua, aku dan Wiji, benarbenar tenggelam dalam musim hujan. Dalam dinginnya pertemuan.

“Dua hari lagi aku akan pulang. Aku akan buat forum untuk mengumpulkan para pedagang. Mencari fakta dan meminta pertanggungjawaban pihak pasar,” suaranya merayap pelan di antara gemuruh hujan.

“Ini tahun yang baik, dua minggu lagi pemimpin kita akan datang ke kampung kami. Aku hanya ingin semua orang tahu tentang ini. Tidak peduli jika kelak aku mendadak hilang tanpa kabar atau justru tiba-tiba mati. Aku hanya ingin semua orang menjadi berani.“ Tiba-tiba dia bangkit. Menyalamiku kemudian berbalik, meninggalkanku yang masih terduduk membisu.

Hujan mengguyur sisa pertemuan kami, meski kali ini tidak ada lagi puisi di antara kami. *) Angga T Sanjaya alumnus Univ. Ahmad Dahlan ini lahir di Wonosari, Gunungkidul pada 7 Juni 1991.

Hubungi : ( 0267 ) 8408492 : ( +62 ) 885710657938 KEHILANGAN TELAH HILANG STNK A.N WAHYUDI, ALAMAT GENTING WALANGSENGA RT 07/02, MERK KENDARAAN HONDA BEAT, NO RANGKA MH1JM211XHK420628, NO. MESIN JM21E1410940,WARNA MERAH DAN PUTIH

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESORIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

DIKONTRAKAN DIKONTRAKAN 1 UNT RMH PRMNT LOK. JL RAYA CIKALONG GIRANG, DS. CIKALONG, KEC. CILAMAYA WETAN, KARAWANG LUASBANGUNAN 9*15 M, 3 KAMAR, JETPAM, LISTRIK 900 WATT, HALAMAN LUAS. HUB. 081617372163 ATAU 087786517141 KOMAR

KEHILANGAN TELAH HILANG BUKU KIR B 9835 UAG.JKT 1317250 HUB 081382232360.

KEHILANGAN TELAH HILANG SATU BERKAS KENDARAAN BARU MOBIL MERK TOYOTA INNOVA NO POL B 1452 FZD ATAS NAMA SABRI NAZIR , SRT PMESANAN KNDARAAN (SPK) YANG DI KELUARKAN OLEH PT. ANZON AUTO LESTRI ,SRT PNGAJUAN FAKTUR STNK YANG DI KELUARKAN OLEH PT. TOYOTA ASTRA MOTOR , SRAT PNAGIHAN DRI LEASING BCA & KTP ATAS NAMA SABRI NAZIR

KEHILANGAN

NOMOR SERTIFIKAT HAK MILIK : 1003 NIB : 00671 LUAS : 2.893 M2 SPPT PBB NOP 32.75.031.001.01202920 ALAMAT : JL RAYA BANTARGEBANG-SETU RT 001, RW 009, KELURAHAN PEDURENAN, KECAMATAN MUSTIKAJAYA, KOTA BEKASI. ATAS NAMA : ALM HJ MARDIAH

KEHILANGAN TELAH HILANG SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO .1278 A/N :SUHARTONO, KAV B NO 5-10, KELURAHAN PERWIRA, KEC BEKASI UTARA. LUAS : 135 M2 DI SEKITAR KRANJI, KOTA BEKASI.

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

SELASA, 28 MEI 2019

Semangat Baru Urang Subang

KPU Subang Dipanggil Bawaslu RI IMBAUAN BUPATI Berdasarkan Surat Edaran bernomor KS.01/380/Kesra per tanggal 27 februari 2019: Mengistruksikan setiap instansi pemerintahan menggelar penggalangan dana “Peduli Thalsemia” menindaklanjuti data yang dirilis Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI/ POPTI) saat ini ada sebanyak 129 penyintas thalasemia yang tersebar di 30 kecamatan se-Subang.

Adapun penyerahan bantuan dana dapat diserahkan ke Bagian Kesra Setda Subang atau via transfer ke rekening a/n Peduli bencana Kab.Subang: 0092084965100.

Demikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bupati Subang Ruhimat

JALUR MUDIK PJU masih Banyak yang Mati SUBANG- Aktifitas mudik lebaran tinggal menghitung hari. Dipastikan kepadatan kendaraan yang menuju jalur alternatif, khususnya menuju wilayah Subang-Sumedang padat. Baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Namun masih tampak jalur Jalan Cagak menuju jalur Subang-Sumedang banyak yang rusak dan banyak yang bolong-bolong. Apalagi jalur penerangan di jalur tersebut sangatlah minim. Jika hal ini terus terjadi akan berdampak kepada kerawanan kecelakaan.

“Pemerintah harus cepat tanggap mengenai perbaikan jalur tersebut menjelang mudik lebaran terlihat Sampai sekarang masih ada jalan yang rusak dan bolong dan penerangan jalan pun minim ini sangat membahayakan para pengguna jalan. Kami berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar kecelakaan di saat mudik tidak terjadi,” kata Yaya Sukarya, pemerhati lingkungan.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kadis Perhubungan Rona Mariansyah membantah saat ini dperintah sudah bekerja secara maksimal. ”Sejauh ini Dinas Perhubungan sudah banyak melakukan langkah menjelang mudik lebaran kami sudah melakukan upaya baik itu perbaikan fasilitas lalulintas,rambu rambu maupun lampu penerangan (PJU). Dan jalur tersebut pasti akan kami perbaiki. Karena itu ranah provinsi maka kami akan ajukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat,” kata Rona.

Dalam pengamanan arus mudik lebaran Dinas Perhubungan Subang sudah memerintahkan dan mensiagakan anggotanya di beberapa titik di kabupaten untuk kelancaran. “Para pemudik diharapkan rona mudik lebaran ini para pemudik bisa lancar dan selamat sampai tujuanya tanpa terhambat oleh kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Rona. (fri)

Diduga Terkait Gugatan Caleg Sukron Ma’mun SUBANG – Sesuai dengan gugatan Sukron Mu’min Caleg DPRD Dapil 7 dari Partai PKB, kemarin para Komisioner KPU dan Bawaslu Subang memenuhi Panggilan MK untuk mengurusi administrasi persidangan.

Kedatangan Komisioner KPU Subang ke Gedung Makamah Konstitusi dibenarkan oleh Komisioenr KPU Ratih Yeti Pujiawati Komisioner KPU Subang Devisi Hukum dan Pengawasang. “Benar,” jawabnya singkat ketika dihubungi Metro Subang (KBE).

Tapi Ratih hanya menjawab singkat, tidak bisa memberikan penjelasan lebih lengkap terkait kedatangaannya ke Kantor Bawaslu RI tersebut.

Dikonfirmasi hal yang lain, apakah ada kaitannya dengan kasus pelanggaran angka suara Caleg Sukron Ma’mun, Komisioner KPU Subang lainnya membantah saat dihubungi.

“Tidak ini ada kaitannya, ini hanya sidang adminis-

DIPANGGIL: Para Komisioner KPU Subang.

trasi Caleg Provinsi Golkar, Pak Untung,” kata Hari Nazarudin, Adminitsrasi Komisioner KPU Subang Devisi Partisipasi Masyarakat.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan penyelenggaran Pemilu (DKPP) mengabulkan surat permohonan sidang pemohon Sukron Ma’mun Caleg DPRD Subang Partai PKB Dapil 7.

Surat Akta bernomer 20601-12/AP3-DPR/DPRD/ PAN.MK/2019 yang diterima hari Jum’at tanggal 24 Mei 2019 pada jam 01.36 Artinya pengajuan permo-

honan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh kami, selaku kuasa hukum telah sah diterimah oleh MK. “Kami menyakini akta pengajuan pemohon yang terbitkan oleh MK RI untuk kepentingan klain kami, akan maju kepada persidangan PHPU MK,” kata Irwan Yustiarta Kuasa Hukum Sukron Ma’mun.

Diterimanya permohonan gugatan tersebut dikarenakan sudah memenuhi syarat gugatan. “Dikarenakan PHPU dalam hal

Selamat, Pemkab Subang Dapat Predikat WTP

KAMTIBMAS Tetap Waspada pada Hoax SUBANG - Ba nya knya konten hoa x ya ng menyebar ke setiap akun medsos masyarakat diharapkan masyarakat khususnya di Subang untuk teliti dan dilihat kebenaran dahulu konten video atau berita tersebut sebelum dishare.

AKP Moch Ilyas Rustandi, Kasat Reskrim Polres Subang mengharapkan, masyarakat Subang jangan terprovokasi kabar yang tidak bertanggung jawab.

“Karena konten-konten video ataupun gambar yang mengandung hujatan kebencian ataupun adu domba digunakan untuk memanaskan situasi agar tercipta suasana tidak kondusif,” kata Kasat Reskr im.

Bahkan Polres Subang berharap kepada masyarakat untuk menjaga bersama-sama menjaga kondusifitas.

“Saat ini kita butuh kerjasama semua elemen masyarakat untuk tidak membuat susana memanas,” kata Moch Ilyas Rustandi.

Hal senada juga dikataka Dede Sunarya pengacara hukum Pemkab Subang. Ia minta warga agar mengunakan media sosial dengan tepat dan benar.

“Saat ini target para hoax yang menyebarkan informasi bohong itu tujuannya untuk memecah belah masyarakat Indonesia, tidak keterkecuali di Subang jaga, ini harus diwaspadai,” kata Dede.

Bahkan Dede memberikan aplaus kepada pihak keamanan yang pada saat ada gerakan 22 Mei lalu bisa dan cepat mengantisipasi penyebaran berita hoax. “Saya sangat apresiasi dengan cepatnya antisipasi pihak keamanan meminimalisir penyebaran hoax. Sehingga tetap terjaga kondusifitas keamanan, dan sampai saat ini Subang aman dan terkendali,” kata Dede. (hrn)

perselisihan perolehan suara yang kami ajukan hanya berselisih 5 suara, antara Bapak sukron ma’maun nomer 1 dengan Haji Endang Jamaludin yang sama-sama 1 internal partai PKB Dapil 7,” kata Irwan.

Selain selisih 5 Suara pemilih, diperkuat dengan benarkannya kesalaham KPU dan Bawalsu Subang dalam sidang Bawaslu Jawa Barat.

“Keyakinan kami lebih diperkuat oleh adanya putusan Bawaslu Jabar yang mengabulkan permohonan pihak pelapor yaitu bapak

sukron ma’mun terhadap terlapor KPU subang dan Bawaslu Subang,” kata Irwan.

Dalam keputusan Bawaslu Jawa Barat dengan sidang penanganan pelanggaran administratif 2019 dengan acara cepat terregister nomor 01/LP/PL/ PROV/13.00/V/2019 yang menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah menyakinkan pelanggaran administratif pemilu, lalu memberi peringatan tertulis kepada KPU Subang, dan memerintahkan kepada KPU Subang untuk perbaikan administratif.

“Bahkan berdasarkan pokok-pokok permohonan sukron ma’mun pada MK. Apabila terbukti dan secara sah dan menyakinkan akan berdampak hukum dapat diberhentikannya seluruh komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Subang selaku pihak termohon.

Sehingga akan berkorelasi pengajuan pihak pemohon kepada dewan penghormatan DKPP RI terhadap pihak teradu,” Kata Irwan.

Bahkan Irwan beranggapan jika sidang MK dan DKPP terbukti komisioner KPU Subang dan Bawaslu Subang serta jajarannya terancam dipecat. (hrn)

TAK MANUSIAWI: Demo buruh PT Gerin Trend Subang menuntut hak.

PT Gerin Trend Tak Bayar THR, Bupati Berang SUBANG- Ironis, saat para pekerja di Kabupaten Subang mendapatkan Tunjangan Hari Raya(THR), para karyawan pabrik tekstil yang berada di Kecamatan Kasomalang itu tidak patuh kepada peraturan ketenagakerjaan.

Diduga per usahaan itu telah menelantarkan para pekerjaannya dengan tidak membayar gaji sampai 2 bulan. Bahkan sampai hari ini tidak diberikan THR. “Sampai saat ini hanya janji-janji saja, hak pekerja tidak dipenuhi,” kata Imam Jaelani, Ketua BBC Jerman Kabupaten Subang sebagai saksi yang

memantau lokasi pabrik tersebut yang berada di tengah kebon teh Kasomalang.

Bahkan kemarin ratusan karyawan PT. Gerin turun ke jalan mogok kerja terkait tidak dibayarkannya gaji dan THR. “Jelas kalau tidak ada bayaran gaji dan THR. Perusahan tersebut sudah menyalahi aturan, dan saya dapatkan info bahwa staf PT. Gerin Trend sudah diboyong ke kantor Polsek Jalan Cagak,” kata Imam.

Dikonfirmasi mengenai adanya perusahaan yang tidak emmbayar THR dan Gaji kepada karyawan, Bupati Subang Haji Ruhimat berang. “Saya akan

turun ke pabrik tersebut untuk segera memenuhi kewajibannya,” kata Bupati Subang.

Bahkan Bupati Subang meminta bantun kepada masyarakat untuk member itahukan mana saja perusahaan yang tidak membayar gaji ataupun tidak memebrikan THR kepada karyawannya. “ Tolong diberitahu, mana saja perusahaaan yang saat ini tidak bertanggung jawab memberikan haknya kepada karyawannya terutama tunjangan hari raya, tolong saya minta bantunnya untuk diberitahu,” kata Bupati Ruhimat. (hrn)

SUBANG – Sudah lama menyandang predikat discalimer dan opini tidak wajar dengan pengecualian (WDP), kemarin dengan bangganya Kabupaten Subang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan hasil pemeriksaaan BPJ atas pengelolaan keuangan diberikan oleh Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang langsung diterima oleh Bupati Subang Haji Ruhimat di Gedung BPK Jawa Barat.

“Selamat untuk Pak Ruhimat dan Agus Masykur atas meningkatnya predikat WTP oleh BPK Jabar,” kata mantan Bupati Subang Ating Rusnatim.

Ditambahkan Ating, diharapkan predikat yang sudah disandang sebagai WTP agar terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju subang yang sejahtera, sesuai dengan slogan Subang Jawara.

“Semoga ini bisa terus dipertahankan dan bisa mewujudkan transparasi pengelolaan pemerintahan daerah dengan admininstrasi dan laporan keuangan yang baik,” kata Ating.

Hal senada juga dikatakan

oleh Aminudin Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.

“Sudah setelah sekian puluh tahun Pemkab Subang berangan-angan dan berusaha dan terus terupaya dan akhirnya tahun 2019 tergapai sudah WTP, ini semua berkat kerjakeras kita semua, stagholder Pemkab Subang,” kata Aminudin.

Sekda Kabupaten Subang berharap Predikat WTP harus dipertahankan dan dijaga.

“Ini wajib dipertahankan, wajib hukumnya untuk bersyukur sekaligus terus dipertahankan karena jika pengelolaan keuangan Pemkab Subang mempunyai opini WTP hal ini modal kuat untuk menjadikan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan misi pertama Pemerintahan Kabupaten Subang yang bersih,” kata Aminudin.

Dengan mendapatkannya predikat WTP, diharapkan para perangkat daerah Pemkab Subang menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

“Khusus tata kelola keuangan agar terhindar dari KNN berbasis good government,” kata Aminudin. (hrn)

HARUN/KBE

WTP: Bupati Ruhimat saat menghadiri laporan hasil pemeriksaaan BPJ atas pengelolaan keuangan diberikan oleh Auditor BPK di Gedung BPK Jawa Barat.

Pemkab Gelar Apel Penandatanganan Naskah Hibah SUBANG- Pejabat dan ASN Pemkab Subang melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Pj. Sekda Kabupaten Subang H. Aminudin, M.Si di Halaman Kantor Bupati Subang, Senin (27/05/2019).

Apel diawali dengan pembacaan Panca Prasetya Korp Pegawai Republik Indonesia dibacakan oleh H. Yatin, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Subang.

Dilanjutkan dengan Pen-

andatanganan dan Penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rumpun Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Tahun Anggaran 2019. Diawali dengan Kodim 0605 Subang, Lanud Suryadarma, Yonif 312 KH, Subdenpom III Subang.

Dalam Amanatnya Pj. S e kd a m e nya mp a i ka n , para pejabat dan ASN diimbau tidak menerima THR maupun Hadiah Hari Raya Idul Fitri. Sesuai dengan

Surat Edaran KPK RI Nomor B/3956/GTF.06.02/0113/05/209 Tanggal 18 mei 2019 Tentang Himbauan Pencegahan Terkait Gratifikasi. “Diskominfo akan m e m b u a t v i d e o d o ku mentasi gerakan zuhur berjamaah. Video tesebut akan dijadikan Brand Image Pemkab Subang berbenah dalam mewujudkan Misi Pertama yaitu Pemerintahan yang bersih. Diharapkan melalui video tersebut tingkat kepercayaan publik

meningkat. Saya berharap semua perangkat daerah yang berada dilingkup kantor bupati bisa berperan aktif dalam proses pembuatan video tersebut,” paparnya.

“Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Subang saya mohon maaf dan tentunya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri.

Selamat pulang kampung mudah-mudahan lebaran membawa berkah bagi kita teruma bagi Pemkab Subang,” tambahnya. (rls)

PENDIDIKAN

SELASA, 28 MEI 2019

4

Sebelum Liburan Sanlat Dulu Diikuti Ratusan Pelajar SMAN 1 Cilamaya

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

PESANTREN KILAT: Kegiatan Pesantren Kipat Ramadhan di SMAN 1 Cilamaya dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti ratusan siswa.

KOMUNITAS

Setiap hari, kata Eman, anak didiknya akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an setiap sebelum memulai materi pendidikan agama islam. Setelah itu, mereka akan menerima pendalaman materi seputar akidah akhlak, tarkhi hingga pemahaman Al-Quran dan hadist.

“Sesuai visi misi kita, bukan hanya mencetak siswa yang cerdas, tapi juga memiliki iman dan takwa,” ujarnya.

Sementara, guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 C i l a maya, ya ng ju ga menjabat Ketua Pergunu Karawang, Agus Sholehudin mengatakan, selain fokus pada pendidikan agama.

Pesantren kilat juga bermanfaat untuk membiasakan anak didiknya beribadah di bulan suci ramadhan.

“Kalau mereka malas beribadah di rumah sendirian. Di sekolah mereka akan semangat, karena banyak teman,” ujarnya.

“Saya rasa kegiatan ini sangat penting. Harus dilestarikan dan ditingkatkan.

Jangan sampai dilewatkan di bupan ramadhan,” imbuhnya. (wyd)

C I L A M AYA W E TA N Ratusan pelajar SMAN 1 Cilamaya telah menyelesaikan kegiatan Penilaian Akhir Tahun (PAT) pada akhir pekan kemarin. Sebelum libur panjang semester akhir, ratusan pelajar disana digembleng ilmu agamanya melalui kegiatan pesantren kilat ramadhan.

Kepala SMAN 1 Cilamaya, Raden Eman Sulaeman mengatakan, pendidikan karakter bagi pelajar SMAN 1 Cilamaya sangat penting. Selama 3 hari, mereka akan mengikuti pendidikan khusus bersama guruguru agama yang bertujuan mencetak siswa berakhlak mulia.

“Ini merupakan program tahunan. Dalam pesantren kilat, anak-anak akan belajar agama lebih spesifik dengan guru PAI sekolah,” ujar Eman, kepada KBE, Senin (27/5) di sekolah.

Ineu Resmi Menyandang Gelar Doktor

TOYIB/KBE

KOPDAR- Komunitas motor gelar kopdar gabungan dan berbagi takjil ramadan di Jalan Raya Ahmad Yani.

BATIC Gelar Bukber KARAWANG- Komunitas motor yang tergabung dalam Bebek Antik Cikampek (BATIC) Grand Honda Owners Team (GHOT), komunitas Rolling Thunder dan Tupai Honda Club Karawang gelar kopdar gabungan dan berbagi takjil Ramadhan di Jalan Raya Ahmad Yani Pemda Karawang.

Tak kurang dari 70 member yang berkumpul dan tergabung di gelaran “Ngabuburide ” di even ramadahan ini solid menjadi satu dan membaur berbagi sesama jelang buka puasa di jalan raya.

Koordinator acara yang juga member GHOT, Ayus mengatakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya itu biasanya tidak bersama dengan komunitas lain. Namun kali ini semua komunitas bersama melaksanakan pembagian takjil.

“Kegiatan ini menjadi agenda rutin komunitas motor yang ada di Karawang, namun hari ini memang berbeda kami bergabung,” ucapnya.

Ia melanjuykan melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah silaturahmi antara komunitas dan masyarakat Karawang dan menjadi forum antar member dari komunitas motor yang ada di Karawang.

“Terlepas dari genre apapun, yang penting silaturahminya,” ungkapnya. (oib)

BEASISWA Biaya Kuliah S-1 Guru dari Pemerintah PEMERINTAH melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud memberikan bantuan beasiswa S-1 bagi guru di Indonesia melalui program “Program Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kualifikasi Akademik S1/D4.

Informasi beasiswa ini disampaikan melalui surat edaran Dirjen GTK No. 4082/B.B3/GT/2019 tanggal 22 Mei tahun 2019 dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pendaftaran program pemerintah ini akan dibuka sampai dengan 31 Mei 2019 dengan ketentuan sebagai berikut: Kriteria beasiswa Beasiswa S-1 diberikan kepada guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB terbagi dalam 4 kategori: 1. Sedang studi S-1 2. Pernah studi S-1 3. Lulusan diploma (D1/2/3) 4.

Lulusan SMA/SMK. Tahapan pendaftaran 1. Guru dapat mendaftar secara daring melalui laman resmi dan wajib memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan email aktif.

2. Mengisi form pendaftaran beasiswa memasukan NUPTK. Jika benar maka nama guru akan terisi otomatis. Masukan alamat email dan sandi, klik untuk persetujuan ‘syarat dan ketentuan’ kemudian klik tombol “Daftar”.

3. Jika berhasil akan muncul notifikasi selanjutnya pendaftar dapat melakukan pegecekan pada akun email yang didaftarkan. 4. Klik tautan “Verifikasi Pendaftaran” dalam email yang diterima selanjutnya dapat masuk menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. (red)

BANDUNG- Ketua D P R D P r o v i n s i Ja w a Barat Ineu Purwadewi Sundari mendapat gelar doktor di Bidang Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Gelar t e r s ebu t d i d ap at k a n nya setelah menjalani Sidang Promosi Doktor, dengan hasil predikat cum laude di Universitas Padjadjaran, Jumat 24 Mei 2019.

Judul dis er tasi yang dikerjakan Ketua DPRD yang karib disapa Teh In e u t e r s e b u t a d a l a h “Partisipasi Dalam Perumusan Kebijakan Publik”.

Dalam sidang promosi doktor tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tokoh masyarakat serta akademisi tersebut, Teh Ineu mempertahankan disertasinya dengan menjawab semu a p e r t a nyaa n d a r i tim promotor dan profesor lainnya.

Ia m e n g u n g k a p k a n , rasa terima kasihnya kepada tim promotor, para

Ineu Purwadewi Sundari

profesor dan guru besar, serta Rektor Unpad yang telah membimbingnya dalam menyelesaikan studi doktor tersebut.

Lebih lanjut Ia menyatakan dorongan tersebut bukan hanya semata-mata untuk

meraih nilai akademis yang baik, namun unt u k m e n d u k u n g p a rtisipasi seluruh elemen masyarakat dalam melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Ineu menjelaskan kon-

teks penelitian tersebut bersumber dari peran DPRD dalam merumuskan berbagai kebijakan yang bersumber dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya memunculkan

berbagai keluhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD menjadikan peran aspirasi ini menjadi penting dalam bagian cara merumuskan kebijakan bagi pemerintah daerah. (red)

Kelulusan Honorer K2 Disusulkan Berdasar Ranking JAKARTA- Pemerintah diharapkan memberikan kemudahan bagi honorer K2 dalam seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap II tahun ini.

Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, jangan sampai

honorer K2 tidak terakomodir dalam rekrutmen PPPK tahap II. “ Tahun ini rekrutmen PPPK tahap II masih fokus untuk honorer K2. Agar kuota yang disiapkan terisi semua, harus ada mekanisme khusus,” kata Titi, Senin (27/5).

Mekanisme khusus seperti

sisten kelulusan berdasarkan perangkingan. Ini agar honorer K2 yang tidak lulus passing grade bisa masuk.

Hal lainnya adalah pemerintah tidak hanya merekrut tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh. Tenaga teknis lainnya juga diakomodir.

“Kami pada dasarnya setuju saja dengan kebija-

kan pemerintah membuka rekrutmen PPPK tahap II. Asal ada mekanisme khusus berupa perangkingan.

Misalnya kuota 75 ribu, yang daftar 100 ribu. Nah sisa 25 ribu masuk dalam daftar tunggu untuk diangkat tahap berikutnya,” bebernya.

Tanpa sistem perangkingan dan waiting list, hon-

orer K2 semakin sulit untuk masuk PPPK karena ada mekanisme sistem merit.

“Jangan lagi honorer K2 dibuat susah terus yang akhirnya membuat luka dan terus terluka kalau harus dihadapkan dengan mekanisme sistem merit,” ucapnya. (red)

PKM-M Islamic Digital Parenting Sosialisasikan Bahaya Pornografi Anak

Memberi Pengetahuan dan Pemahaman kepada Para Orang Tua BANDUNG- Kelompok mahasiswa penerima dana hibah Program Kreatifitas Mahasiswa menyosialisasikan bahaya Pornografi dan aktifitas sexting pada anak di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung pada 4 Mei 2019 lalu. Demikian rilis yang diterima dari FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Senin 27 Mei 2019.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman ke pada orang tua mengenai bentuk, penyebab, bahaya, dan dampak dari pornografi dan aktivitas sexting, yaitu aktivitas mengirimkan pesan teks yang berisi konten seks atau aktivitas yang merangsang s es e orang secara seksual.

Pada faktanya, masih

ada segelintir orang tua di Desa Cihawuk yang abai d a n b e l u m m e ma ha m i secara benar permasalahan tersebut. Masih ada orang tua yang acuh pada saat anak menggunakan gawainya, sehingga anakanak di desa tersebut terancam terpapar kontenkonten negatif, seperti pornografi dan aktivitas sexting.

Aca ra d i b u k a d e n ga n sambutan dari Pembina P e s a n t re n Nu r Ta u h i d yang diwakili oleh Asep Hulwani. Ia menyampaikan bahwa PKM-M Islamic Digital Parenting ini sangat membantu masyarakat di Desa Cihawuk dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap era digital.

O l e h s eb ab i tu , b e l i au sangat mengajurkan masyarakat terutama ibu-ibu

untuk mengikuti program pelatihan tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh 50 ibu-ibu di Desa Cihawuk. Kegiatan ini sangat direspons baik oleh masyarakat setempat yang antusias mengikuti kegiatan, mengingat setelah dilakukannya sosialisasi pertama pada tanggal 2021 April, kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pembinaan yang benar terhadap anak khususnya di era digital sudah mulai tumbuh.

Setelah sesi sambutan selesai, peserta diajak berkenalan dengan founder Islamic Digital. Dalam sesi tersebut kelima founder Islamic Digital Parenting memperkenalkan diri mulai dari nama, asal, dan jurusan yang diambil di UPI. Sebelum masuk ke sesi

materi peserta diajak untuk ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking bertujuan untuk mengajak peserta untuk fokus dan berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan.

D u a a n g g o t a P K M- M Islamic Digital Parenti ng A l ma G i na Wa nt i dan Rina Rahmawati menjelaskan tentang data dan fakta lapangan yang berkaitan dengan pornografi, bahaya porn o g ra f i , d a n b e b e ra p a a k s e s y a n g d a p at m e nyebabkan ditemukannya konten pornografi.

Dalam sesi tersebut ditayangkan sebuah video yang berkaitan dengan bahaya pornografi bagi anak-anak.

Menurut Mark B. Kastleman, pornografi adalah narkoba di era milenium.

Hal ini disebabkan karena

pornografi dapat merusak otak bagian PFC atau Pre Frontal Cortex. Akibat dar i ker usakan otak di bagian PFC adalah, anak dapat m e nga la m i su li t berkonsentrasi, sulit memahami benar dan salah, sulit mengendalikan diri, sulit berifikir kritis, dan sulit merencanakan masa depan. Padahal, saat ini konten pornografi sangat mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak.

Dalam sesi materi kedu a d i sa mpa i ka n f a kto r penyebab anak terkena dan terpapar pornografi, ciri-ciri anak yang tepapar dan kecanduan pornografi, peran orang tua terhadap pornografi pada anak, proses terjadinya kecanduan pornografi, dan solusi dalam islam supaya terhindar dari pornografi. (red)

SELASA, 28 MEI 2019

METRO KARAWANG

5

Harga Tarif Tol Mulai Melejit Naik Sampai 5 Kali Lipat KARAWANG - Baru–baru ini beredar di media sosial Whatsapp, soal lonjakan tarif jalan tol Jakarta Cikampek. Disebutkan tarif tol dari Karawang Barat ke Karawang Timur naik dari Rp 2.500 menjadi Rp 12.000.

“Ini sih bukan kenaikan tarif tol, lebih tepatnya perampokan pengguna tol. Tidak masuk akal dari karawang Barat keluar Karawang Timur yang tadinya Rp 2.500 kini Rp 12.000, gol II yang tadinya Rp 4.000 kini Rp 18.000,” demikian informasi yang disebarkan di Whatsapp tersebut.

Terkait hal itu, PT Jasa Marga Tbk. menjelaskan bahwa hal ini karena adanya perubahan sistem transaksi dan pentarifan di ruas Jakarta-Cikampek seiring dengan relokasi Gerbang Tol (GT) CIkarang Utama ke GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip. Perubahan ini membuat tarif untuk

wilayah tertentu mengalami penyesuaian.

Corporate Communication Department Head Jasa Marga, Irra Susiyanti mengatakan ruas Jakarta-Cikampek kini menerapkan sistem terbuka sepenuhnya dari sebelumnya menggunakan sistem terbuka dan tertutup.

Sistem terbuka belaku untuk empat wilayah pentarifan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PUPR No. 481/KPTS/M/2019 Tanggal 15 Mei 2019.

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan akibat perubahan sistem transaksi dan pentarifan sebagai dampak dari relokasi dimaksud. Berdasarkan beleid yang baru, secara umum, ada empat wilayah pentarifan dengan tarif untuk golongan I berkisar Rp 1.500 sampai dengan Rp 15.000.

“Jasa Marga menginformasikan bahwa pengguna jalan harus mengantisipasi perubahan sistem transaksi dan pentarifan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang berdampak bagi pengguna

PROGRAM BEKERJA Dugaan Penyunatan Dilaporkan ke Satgas Saber Pungli LEMAHABANG- Adanya dugaan penyunatan aau juga pungli dalam pelasanaan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) yang diluncurkan pemerintah melalui Kementrian Pertanian RI di Kecamatan Lemahabang resmi dilaporkan ke Satgas Saber Pungli Polres Karawang oleh masyarakat, kemarin (27/5).

Petugas kepolisian di Satgas Saber Pungli Polres Karawang, Joko Suwito Mengaku sangat mengapresiasi laporan masyarakat terkait adanya dugaan penyelewengan program pemerintah ini.

“Ini merupakan bentuk Pengaduan Masyarakat(Dumas) yang formil dilengkapi data dan berita koran. Kami sangat apresiasi dan meminta kepada rekan rekan media bekerjasama dalam pengumpulan bahan keterangan dalam penyelidikan kami terhadap laporan ini,” ujarnya kepada awak media.

Ia mengaku dalam waktu dekat akan segera melakukan penyelidikan mengenai laporan ini. “Secepatnya kami akan lakukan penyelidikan baik ke penerima manfaat atau pun kepada pemberi bantuan, agar sinkron.

Karena jika dari teknis pemberian bantuan sudah salah, saya yakini pelaksanaanya pun salah. Kami akan membentuk tim serta berkoordinasi dengan Wakapolres sebagai Ketua Saber Pungli” katanya.

Ditempat yang sama, perwakilan tim pelapor, Entang Sonjaya meyakini telah terjadi dugaan penyelewengan dan pungutanl dalam pengadaan kandang Program bekerja.

Entang menduga kuat adanya praktik pungli dilakukan oleh Oknum Balai Pertanian Karawang dan oknum kepala desa.

“Dari sumber yang dapat kami percaya, menyebutkan adanya upeti. Itu pun masih disiasati oleh pemborongnya dengan memakai material bekas, sungguh ironis. Makanya kami membuat pelaporan resmi kepada APH, setelah sejumlah media memuat beritanya agar ada kepastian,” tegasnya.

Sebelumnya ia menuturkan, pendistribusian program Bekerja di Kecamatan Lemahabang diduga menjadi ajang bisnis segelintir oknum.

“Rencana Anggaran Biaya yang dikucurkan pemerintah untuk pembuatan kadang senilai Rp.500.000,- setiap penerima,dengan kapasitas dapat menampung 50 ekor Ayam, di Kecamatan kami pembuatan kandang dikoordinir oleh Syaepudin, Kepala Desa Pasirtanjung,” kata Entang.

Ia pun mengaku heran, pasalnya, material kandang yang digunakan dari papan bekas palet yang dibeli dari daerah Bogor dan Kalibaru. Sementara upah kerja pembuatanya, Rp.100.000. Tiap kandang, hitungan Entang, pembuatannya tidak lebih dari Rp.300.000.

“Bisa dibayangkan berapa indikasi besar hasil sunat yang didapat,” imbuhnya. (mhs)

ISTIMEWA

Jalan Tol Jakarta-Cikampek maupun pengguna Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi,” jelas Irra dalam siaran persnya, kemarin (27/5).

Dia menjelaskan, pengguna jalan tol JakartaCikampek jarak dekat dalam wilayah pentarifan 3 (Cibatu-Cikarang Timur-

Karawang Barat-Karawang Timur) dikenakan tarif merata sebesar Rp 12.000. Sebelumnya, pengguna jalan hanya membayar tarif tol sesuai dengan jarak dengan sistem tertutup yang dapat membedakan asal tujuan perjalanan.

Ir ra menggambarkan,

dengan perubahan sistem transaksi dan pentarifan, pengguna jalan dengan asal Gerbang Tol Karawang Barat dan keluar di Gerbang Tol Karawang Timur dikenakan tarif Rp 12.000 dari sebelumnya Rp 1.500.

Untuk pengguna jalan tol Cipularang dan Padaleuyi,

ada dua hal yang harus diantisipasi oleh pengguna Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi dan sekitarnya.

Pertama, pengguna jarak jauh (perjalanan menerus) dari Bandung menuju ruas Cikopo-Palimanan (Cipali) harus melakukan empat kali tapping dari sebelumnya dua kali. Perubahan sistem transaksi dan pentarifan membuat pengguna jalan dipungut tarif Rp 15.000 dari sebelumnya sesuai jarak tempuh.

Kedua, pengguna jalan tol di sekitar Kota Bukit Indah yang berlokasi di dekat GT Kalihurip akan dikenakan tarif Rp 15.000 bila melewati Simpang Susun Dawuan -bagian dari ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek-untuk mengakses Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi menuju Bandung.

“Kami imbau warga Kota Bukit Indah untuk dapat mengakses Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi melalui akses gerbang tol terdekat lainnya yang tidak masuk ke dalam wilayah Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yaitu masuk melalui GT Sa-

dang sehingga tidak terkena pentarifan merata Wilayah 3,” jelas Irra.

Untuk diketahui, jalan tol Jakarta-Cikampek merupakan jalan tol radial Jabotabek yang berfungsi untuk mendistribusikan perjalanan dari/ke arah Jakarta sehingga memberikan prioritas kenyamanan kepada pengguna jalan tol jarak jauh.

Perubahan sistem transaksi dan pentarifan menurut Irra merupakan bagian dari penataan kembali trip assignment / pendistribusian beban ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang saat ini sudah sangat padat.

Pengguna jalan jarak pendek (komuter) dapat mempertimbangkan pilihan untuk tetap melintas di jalan tol atau beralih menggunakan jalan arteri nasional.

Irra menyebut pemisahan karakter pengguna jalan akan membuat beban di lajur menurun sehingga memberikan kenyamanan pada pengguna jalan jarak menengah dan jauh antar kota. (rez)

Jelang Mudik, Ratusan Warung Dadakan Bermunculan KARAWANG - Ratusan warung dadakan menjelang mudik Lebaran mulai berdiri disepanjang jalur mudik yang akan dilintasi pemudik roda dua dan roda empat, kemarin (27/5).

Warung dadakan ini dibuat secara sederhana menggunakan batang bambu untuk tiang dan terpal untuk bagian atap. Masih seperi tahun lalu jenis makanan dan minuman yang dijual pun hampir sama yaitu jenis makanan ringan cepat saji.

Dari hasil pantauan di lapangan, warung-warung dadakan berdiri mulai dari pintu masuk kabupaten Karawang di Tanjungpura, kecamatan Karawang barat hingga ke arah Cikampek menuju Subang. Kemudian di jalur alternatif roda dua mulai dari Tanjungpura hingga ke Cilamaya yang mengarah ke Subang.

Warung-warung dadakan itu didirikan tepat dipinggir jalan, SPBU hingga perumahan penduduk. Warung dadakan itu juga menyediakan fasilitas untuk istirahat dan kamar WC yang dibangun seadanya.

Salah seorang pedagang, Enis (50) mengatakan, b erdagang saat musim mudik sangat menguntungkan meski hanya ber-

ISTIMEWA

jualan beberapa hari saja.

Dalam beberapa hari berdagang omset dagangan bisa mencapai jutaan rupiah dibandingkan berdagang di hari normal.

“Kita dagangnya 24 jam hingga musim mudik selesai. Biasanya pemudik istirahat sambil makan dan minum yang cepat saji sebelum melanjutkan perjalanan,” terangnya.

Enis, yang berjualan di pinggir jalan Tanjungpura ini mengaku dia hanya memiliki modal kurang dari Rp1 juta untuk berdagang saat arus mudik tahun ini.

Makanan yang dijajakan seperti mie instan, roti dan gorengan dan juga minuman. Berdasarkan pengalaman tahun lalu jenis makanan yang dijualnya itu banyak disukai

oleh pemudik, makanya untuk tahun ini dia kembali menjualnya.

“Bukan cuma makanan tapi yang penting lagi juga t e mp at i s t i ra hat ha r u s dibuat nyaman biar pemudik betah istirahat,’ tambahnya.

Enis mengaku, paling lama dia berdagang selama 7 hari saat arus mudik, kemudian akan berpin-

dah tempat ke seberang jalan saat arus balik Hal yang sama juga dilakukan pedagang lain untuk berpindah lokasi ke seberang jalan saat arus balik. “ Ta p i b i a s a n y a s a a t arus mudik itu para pemudik lebih royal jajannya daripada arus balik.

Mungkin karena uangnya sudah menipis kali ya,” tukasnya. (rez)

ADD Belum Cair, Pegawai Desa “Menjerit” KARAWANG - Belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) di sejumlah desa di Kabupaten Karawang ternyata membuat risau para pegawai desa. Pasalnya dari anggaran ADD tersebut sebagiannya digunakan untuk honor para pegawai desa yang saat ini mengaku sangat membutuhkannya apalagi menjelang Hari Raya Idulfitri.

Salah seorang, staf Desa Kalangsur ya, Rengas-

dengklok, Kasimin mengaku khawatir karena waktu kerja bank BJB tinggal 3 hari kerja lagi, setelah itu libur panjang cuti bersama.

“Minggu ini ada waktu tiga hari saja hari kerja, yaitu tanggal 27 sampai 29 selebihnya cuti. Kalau BJB sudah tutup dan ADD tidak cair, wah gagal dah,” ucapnya kepada KBE, Senin (27/05).

Dikatakannya, belum turunnya ADD, bukan

akibat dari belum beresnya pengajuan, karena dikatakannya, saat ini semua pengajuan sudah selsai. Dan bahkan BPKAD sempat menjanjikan ADD akan cair dua pekan lalu. Akan tetapi kenayataannya nihil.

“Jika DD tahap 1 belum cair, karena memang belum masuk. Tapi kalau ADD yang alokasinya buat honor para pegawai desa jelas,” ucapnya. (gie)

Disperindag Bagikan 6.514 Paket Sembako Murah TEMPURAN- Jelang hari raya Idulfitri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karawang menyapa masyarakat Kecamatan Tempuran dikemas dengan acara Operasi Pasar Murah (OPM) yang diselenggarakan kemarin (27/5) pagi.

Sebanyak 6.514 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 14 desa di Kecamatan Tempuran menerima paketan sembako dengan harga tebus lebih murah jauh dibawah harga pasaran.

Ketua TKSK Kecamatan Tempuran, Leo Fitriana mengatakan, sebanyak 6.514 orang KPM membeli

paket sembako seharga Rp. 114 ribu dengan harga tebus Rp. 53.500 di operasi pasar murah yang digelar Disperindag di Kantor Kecamatan Tempuran.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebut Leo, memberikan subsidi sebesar Rp. 61.000 sehingga masyarakat bisa dengan murah mendapati paket yang terdiri dari Beras Premium 5 Kilogram, Gula Pasir 3 Kilogram, Minyak Goreng 1 liter dan sejumlah komoditas pokok lainnya.

“Paketnya didistribusikan langsung di Kecamatan, bareng Camat dan Disperindag, “ ungkapnya.

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SEKILAS: Jelang hari raya Idulfitri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karawang menyapa masyarakat Kecamatan Tempuran dikemas dengan acara Operasi Pasar Murah (OPM) yang diselenggarakan kemarin (27/5) pagi.

Distribusinya sendiri, sambung Leo, untuk Senin ini, baru Desa Sumberjaya,

Pancakarya dan Tanjungjaya. Sementara 11 desa lainnya akan di distribusi-

kan di masing-masing desa mulai Selasa besok (hari ini).

“Sekarang cuma tiga desa saja, nanti sisanya baru di desa masing-masing, “ pungkasnya.

Salah satu penerima paket sembako murah, Kartini, mengaku sangat terbantu dengan OPM yang digelar Disperindag Karawang. Ia mengaku, akan memanfaatkan sembako tersebut untuk kebutuhan idulfitri.

“Sangat terbantu, Pak. Apa lagi sekarang harga-harga lagi mahal semua. Sembako ini rencananya mau dipakai untuk kebutuhan lebaran,” ujarnya. (wyd)

6

Koran Kebanggaan Pelaku Bisnis

SELASA, 28 MEI 2019

SEKILAS

ISTIMEWA

PELAYANAN: Kebutuhan pengiriman masyarakat yang meningkat saat momen Ramadhan dan Idul Fitri, mendorong JNE melakukan berbagai persiapan berupa langkah strategis untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan.

JNE Tegas Bantah Isu Overload KARAWANG- Kebutuhan pengiriman masyarakat yang meningkat saat momen Ramadhan dan Idul Fitri, mendorong JNE melakukan berbagai persiapan berupa langkah strategis untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan. Di balik semua langkah untuk meningkatkan performa tersebut, terdapat hal yang menjadi prioritas JNE untuk selalu diperkuat, yaitu kebersamaan dalam suasana kekeluargaan yang kental antar seluruh karyawan.

Setiap Ramadhan dan Idul Fitri, JNE menyelenggarakan beberapa program khusus untuk karyawan yang bertujuan agar silaturahmi antar karyawan di semua level, mulai dari staf sampai dengan jajaran direksi, semakin erat. Program tersebut, salah satunya adalah Safari Ramadhan dimana jajaran top management JNE datang langsung ke berbagai kota untuk bertemu dengan karyawan di cabang JNE di seluruh nusantara.

Kali ini, para top management yang terdiri dari jajaran Direksi dan yang lainnya, akan berkunjung ke jaringan JNE di 37 kota, yaitu, Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Tangerang, Depok, Bogor, Karawang, Bekasi, Cikarang, Cilegon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Mojokerto, Kediri, Denpasar, Bengkulu, Lampung, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Palembang, Batam, Jambi, Padang, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Tarakan, Pontianak, Palu, Manado, Makasar, Ambon, Ternate, Sorong, dan Jayapura.

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi menyampaikan, “Ramadhan dan Idul Fitri selalu menjadi momen yang sangat spesial. Bertambahnya jumlah pengiriman JNE yang bisa mencapai 50% dibanding periode normal karena didorong oleh peningkatan kebutuhan pengiriman paket oleh masyarakat, membuat ibadah seluruh karyawan JNE yang muslim menjadi semakin bermakna karena mengemban amanah pelanggan yang lebih banyak.”.

Selain itu, momen ini juga menjadi kesempatan istimewa untuk mempererat tali silaturahmi antara top management dengan karyawan di seluruh nusantara. “Silaturahmi yang semakin erat antar karyawan di semua lini, memperkuat kekompakan dengan kebersamaan dalam suasana kekeluargaan yang kental,” tukas Feriadi.

Pada Safari Ramadhan 2019 di Ballroom Brits Hotel, Arteri, Jl. Tarumanegara Kav. 8, Jl. Akses Tol Karawang Barat pada Kamis, 23 Mei 2019, David Rosul (VP Human Capital), Andre Nurdjianto (Branch Manager JNE Karawang) hadir untuk menemui lebih dari 200 karyawan JNE Karawang sekaligus memantau aktivitas operasional yang telah dipersiapkan dari jauh hari sebelum high season tiba. Seperti halnya setiap acara JNE sejak didirikan 28 tahun silam, tradisi berbagi dengan menyantuni puluhan anak yatim piatu dan doa bersama dilaksanakan untuk mengawali acara.

Dalam sambutannya, Andre Nurdjianto mengajak seluruh karyawan bahu membahu agar tagline “Connecting Happiness” dapat selalu diwujudkan ke tiap pelanggan.

“Sinergi di internal JNE yang semakin meningkat, akan menghasilkan kualitas pelayanan yang prima ke seluruh pelanggan setia. Dengan performa kerja yang lebih maksimal kita akan membuktikan bahwa isu yang kerap beredar saat high season seperti “JNE overload” adalah hoax,”katanya. (dri/mhs)

HUDRI AMIN/KARAWANG BEKASI EKSPRES

RAMADAN FASION WEEK 2019: Ada yang berbeda di Mercure Karawang. Memeriahkan bulan suci Ramadan, Hotel Mercure Karawang bekerjasama dengan sejumlah brand muslim kenamaan nasional seperti Zoya, El-Zatta dan Mezzora menggelar Ramadan Fashion Week 2019.

Ramadan Fashion Week Hadir di Hotel Mercure

Tampilkan Brand Kenamaan dari Zoya sampai El-Zatta

KARAWANG- Ada yang berbeda di Mercure Karawang. Memeriahkan bulan suci Ramadan, Hotel

Mercure Karawang bekerjasama dengan sejumlah brand muslim kenamaan na s i o na l s e p e r t i Z oya, E l -Z a t t a d a n M e z z o r a menggelar Ramadan Fashion Week 2019.

Pada Ramadan Fashion Week kali ini, Mercure Karawang bersama Zoya,

El-Zatta dan Mezzora menampilkan berbagai koleksi fashion muslim khas bulan Ramadan. Acara ini didukung pula SH Modelling School, model-model berbakat Kota Karawang menampilkan berbagai koleksi fashion dan hijab dalam acara Buka Puasa di

Mercure Karawang.

“Terlihat tamu-tamu hotel begitu sangat terhibur dengan kejutan acara yang kami ber ikan. Tida k ha nya i tu , f a s h i o n show tersebut juga di isi dengan acara Hijab dan Ma ke Up tu to r ia l Z oya dan dibawakan dengan

s a n g a t i n t e r a k t i f Fi r l y dari Shaqeela Wedding Karawang menambah sangat meriah kepada t a mu - t a mu ya ng ha d i r dalam acara Buka Puasa di Mercure Karawang,” j e la s G e n e ra l Ma nag e r Mercure Karawang, Dodit Hapsoro. (dri/mhs)

Peserta JKN-KIS Tetap Dilayani di Jalur Mudik KARAWANG- Peserta Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKNKIS) tidak perlu khawatir menjelang masa libur lebaran tahun 2019. Mulai dari H-7 sampai H+7 Lebaran 2019. Pasalnya peserta JKNKIS tetap bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan, bahkan termasuk saat peserta mudik ke luar kota.

“Peserta JKN-KIS yang sedang mudik lalu membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota, maka dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut. Layanan kesehatan tersebut bisa diperoleh peserta di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Untuk daftar FKTP tersebut, dapat dilihat di aplikasi Mudik BPJS Kesehatan atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Karawang, Debbie Nianta Musigiasari dalam Konferensi Pers Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan, kemarin (27/5).

Debbie menerangkan, apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur lebaran di wilayah tersebut, atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP, maka peserta dapat dilayani di IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan medis dasar.

“Pada kondisi gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan wajib mem-

berikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis, maka akan dijamin dan dilayani. Fasilitas kesehatan juga tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta,” tegas Debbie.

Debbie juga mengingatkan, pelayanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang status kepesertaannya aktif. Oleh karenanya, para peserta JKN-KIS diharapkan disiplin membayar iuran khususnya peserta yang sedang mudik dan selalu membawa kartu JKN-KIS. “Untuk mengecek status kepesertaan dan melihat riwayat tagihan atau pem-

HUDRI AMIN/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOROT: Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak perlu khawatir menjelang masa libur lebaran tahun 2019.

Mulai dari H-7 sampai H+7 Lebaran 2019.

bayaran iuran JKN-KIS, dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Selain itu, kami juga mengembangkan aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload secara gratis di Playstore dan Appstore.

Aplikasi tersebut menyediakan

telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan,” katanya. (dri/mhs)

BJB Siapkan Operasional Selama Libur Lebaran KARAWANG- Kebutuhan dana masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri 1440 H diproyeksi bakal melonjak.

Untuk memenuhi kebutuhan, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) mempersiapkan likuiditas selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Jumlah dana likuiditas yang disiapkan perbankan mencapai Rp 9,17 triliun akan didistribusikan ke seluruh jaringan kantor bank BJB di seluruh Indonesia. Jumlah dana tersebut telah disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri 1440 H yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB, M.As’adi Budiman mengatakan distribusi dana likuiditas selama Ramadan dan Idul Fitri ini dilakukan guna menunjang kebutuhan uang masyarakat yang diprediksi mengalami kenaikan dari segi volume transaksi maupun pengambilan uang tunai.

Distribusi likuiditas dilakukan secara bertahap dan berfokus pada kota tujuan mudik.

“Untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan uang

selama lebaran ini, BJB telah mempersiapkan dana likuiditas yang disebarkan di seluruh jaringan kantor Bank BJB. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dana yang siap dicairkan untuk memenuhi kebutuhan lebaran,” kata Adi, dalam keterangan resmi yang diterima awak media, Jumat (24/5) lalu.

Bank BJB juga menerima layanan penukaran uang di seluruh jaringan kantornya. Selain itu, Bank BJB juga bekerjasama dengan KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat telah menunjuk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pemkot Bandung secara khusus melayani penukaran uang.

Sedangkan untuk wilayah Jakarta dan Tangerang, Kantor Cabang yang ditunjuk secara khusus adalah Kantor Cabang (KC) Daan Mogot, KC. Gajah Mada, KC. Hasyim Ashari, Kantor Cabang Khusus (KCK) Jakarta, KC. Kebayoran Baru, KC. Rasuna Said, KC. Rawamangun, KC. S. Parman, KC. Saharjo dan KC. Tangerang Selatan.

Sementara untuk menyesuaikan layanan selama

ISTIMEWA

KEUANGAN: Kebutuhan dana masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri 1440 H diproyeksi bakal melonjak.

Untuk memenuhi kebutuhan, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) mempersiapkan likuiditas selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1440 H, Bank BJB akan tetap membuka kegiatan operasional di luar hari kerja operasional pada tanggal 1 Juni, 2 Juni, 3 Juni, 4 Juni dan 7 Juni 2019. Cakupan pelayanan yang dilakukan yakni untuk transaksi setor tunai, tarik tunai, angsuran kredit dan customer request.

Pada tanggal 1 Juni, kegiatan operasional di luar hari kerja operasional bisa dinikmati di 124 jaringan kantor yang tersebar di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kota

Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten

Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kota Bandar Lampung, Kota Palembang, Kota Batam Kota Pekanbaru, Kota Medan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo Kota Banjarmasin, Kota Tegal, Kota Denpasar, Kota Balikpapan dan Kota Makassar.

Sementara pada tanggal 2 Juni, pelayanan kepada nasabah dibuka di 24 jaringan kantor Bank BJB yang ada di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, , Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Selain itu pada tanggal yang sama juga dilaksanakan layanan Weekend Banking yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang Buah Batu Bandung, Kantor Cabang Pembantu Sudirman Bogor, Kantor Cabang Pembantu H.Z. Mustofa Tasikmalaya, KCP Gunungsari Cirebon,

Kantor Cabang Khusus Banten Serang, Kantor Kas ITC BSD Tangsel.

Kemudian pada tanggal 3 Juni, kegiatan operasional di luar hari kerja operasional bisa dinikmati di 134 jaringan kantor yang tersebar di 14 Provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Tanggal 4 Juni, pelayanan hanya dilakukan di tiga jaringan kantor yaitu Kantor Cabang Buah Batu Bandung, Kantor Cabang Suci Bandung dan Kantor Cabang Tangerang Selatan.

Terakhir, pada tanggal 7 Juni, juga hanya dilakukan di tiga jaringan kantor yaitu Kantor Cabang Pembantu Asia Afrika Bandung, Kantor Cabang Sukajadi Bandung dan Kantor Cabang Khusus Banten Serang.

Tak hanya melalui transaksi operasional, nasabah bisa menggunakan layanan non operasional kantor dengan echannel seperti bjb ATM, bjb NET, bjb SMS, bjb EDC (bjb DIGI). (bbs/mhs)

SAMBUNGAN

SELASA, 28 MEI 2019

7

Sistem Terbuka Membebani Pengendara Jarak Pendek Mengeluh di Tol Cikampek

PURWAKARTA- Kenaikan tarif jarak dekat di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek merupakan dampak dari pemerataan tarif pada sistem transaksi terbuka. Masyarakat lokal diarahkan untuk menggunakan jalur arteri agar jalan tol lebih leluasa digunakan pengendara jarak jauh.

Kepala Departemen Komunikasi PT Jasa Marga Irra Susiyanti meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

“Jalan tol ini yang sebelumnya menggunakan sistem terbuka dan tertutup, kini menjadi sepenuhnya sistem terbuka dengan empat wilayah pentarifan,” katanya dalam keterangan persnya.

Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 481/KPTS/M/2019 Tentang Penetapan Tarif dan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Surat yang bertanggal 15 Mei 2019 itu menyusul pemindahan Gerbang Tol Cikarang Utama ke perbatasan Purwakarta-Karawang mulai 23 Mei 2019.

Dampak pemerataan tarif itu membuat biaya tol jarak dekat menjadi sama seperti biaya tol jarak jauh. Irra mencontohkan dalam Wilayah Pentarifan 3 -- setelah GT Cikarang Utama yang dibongkar, yaitu antara CibatuCikarang Timur-Karawang Barat-Karawang Timur saat ini dikenakan tarif merata sebesar Rp 12.000 Sebelumnya, pengguna jalan hanya membayar tarif tol sesuai dengan jarak yang ditempuhnya, karena saat

itu masih menggunakan sistem transaksi tertutup. Sistem tersebut dapat membedakan asal tujuan perjalanan.

“Sama halnya dengan pengendara asal Gerbang Tol Karawang Barat dan keluar di Gerbang Tol Karawang Timur yang sebelumnya dikenakan tarif tol sebesar Rp1.500, kini harus membayar tarif merata sebesar Rp12.000,” tutur Irra menambahkan.

Sementara itu, pengguna jalan tol dari arah Bandung yang akan meneruskan perjalanan ke Cirebon secara langsung melalui tol Cikopo-Palimanan juga akan merasakan perbedaan. Pengendara yang sebelumnya hanya melakukan dua kali tapping kini diharuskan empat kali tapping setelah adanya perubahan sistem transaksi dan pentarifan.

Untuk tarif Jalan Tol JakartaCikampek bagi pengendara yang meneruskan perjalanan dari Bandung menuju Jalan Tol Cikopo-Palimanan

Kapolres Tunggu .... dari halaman 1 polres Karawang AKBP Nuredy saat dimintai tangapan mengenai pernyataan Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdhan soal kasus pencemaran lingkungan Pindo III. Di tempat terpisah, akademisi sekaligus Kaprodi Hukum UBP Karawang Garry Gagarin menegaskan jika UU Nomor 32 Tahuna 2013 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) bukanlah delik aduan. Artinya: penegak hukum seharusnya dengan tersebarnya video, gambar, maupun pemberitaan di media dapat langsung mengusutnya.

“Begini, Kang, kalau kita bicara tentang UUPPLH, maka dapat saya katakan bahwa UU ini bukan delik aduan karena lingkungan hidup berkiatan erat dengan dampak yang akan dirasakan oleh kepentingan masyarakat umum. Sehingga polisi tanpa harus m e nu n g g u a d u a n d a r i

masyarakat harusnya dapat langsung melakukan tindakan apalagi sudah ada indikasi atau dugaan terjadinya pencemaran lingkungan,” kata Garry saat diminta menanggapi pernyataan Kapolres.

“Bahkan di dalam UU itu sanksinya berat ya, Kang,” timpalnya.

Ia memandang seharusnya polisi proaktif melakukan tindakan apabila memang ada informasi permulaan berkaitan dengan adanya tindak pidana lingkungan.

Dikatakan Garry, sangatlah mudah mebedakan aturan atau hukum delik umum atau sebaliknya yakni delik aduan. Jika tindakan dilakukan berdampak terhadap kerugian yang luas, sudah dapat dipastikan itu perumapak pelangaran yang masuk dalam kategorik delik umum.

“Untuk melihat ini delik aduan atau umum sebenarnya dapat dilihat dari dampaknya. Ini dampaknya sistemik dan luas terhdap

kehidupan masyatakat,” katanya. “Karawang darurat lingkungan, nih, kalau aparat penegak hukumnya pasif,” timpalnya lagi.

Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menegaskan kepolisian maupun kejaksaan sudah bisa menjerat PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills III (Pindo III) baik pidana maupun perdata. Pabrik yang masih bagian dari anak perusahaan Sinar Mas Group itu “Kepolisan atau pun kejaksaan itu sudah bisa memastikan ada upaya penegakan hukum karena pelanggaranya sudah jelas membuang limbah ke sungai di atas baku mutu kemudian juga melanggar administrasi yang ada tanpa IPLC kemudian tanpa izin lingkungan. Ini sudah kuat untuk ada upaya penegakan hukum secara pidana maupun perdata,” kata Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdhan. (mhs)

dari pihak Bawaslu itu tidak ada konfirmasi sama sekali,” ucap Leli Herlina, caleg NasDem Dapil IV, pelapor yang mengaku jadi korban penggelembungan suara kepada KBE, Senin (27/05).

Dikatakannya, pada akhirnya dirinya datang kembali esoknya, pihak Bawaslu mengatakan libur. Karena libur dirinya menunggu sampai hari Senin, namun waktu hari Senin sama sekali tidak ada pemberitahuan.

“Banyak kejanggalan, hari pertama yang menerimanya itu siapa, hari kedua yang menerima siapa. Bisa dipastikan adanya miss komunikasi dari pertama dan kedua. Karena beda orang kan beda lagi cara berbicara dan statemennya. Tetapi pas kita tanyakan bagaiman tentang gugatan kita, gugatannya ditolak, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, dia bilang di WA,”

ujarnya.

Lanjutnya, seharusnya dia mengatakannsecara resmi bukan lewat wa.

“Saya kan resmi, ibu datang dulu hari Senin ke Bawaslu, nanti saya jelaskan terkait diterima ataubtidaknya, seharusnya seprti itu, ini mah tidak,” ucapnya.

“Saya datang hari ini pun, ini atas inisiatif saya swndiri, karema tidak adanya pemebritahuan daei pihak Bawaslu. Yang saya lapirkan penggelembungan suara, karena saya temukan, hampir setiap TPS itu ada penggelembungan, daei 40 suara hingga 100 suara, lebih, “ ujarnya.

Lanjut dia, total keseluruhan, hampir di angka 5.000 suara, untuk partai tertentu di dapil 4. Penggelembungan ada yang ke calegnya ada juga ke partainya.

“Saya kecewa ditolak dengan alasan telat waktu melaporkan. Seharusnya tang-

gal sekian sekian-sekian.

Saya kan melapoakan sebelum keputusan KPU tanggal 22 Mei 19. Kecuali saya melaporkan diatas tanggal 22, ketika memang tidak bisa seharusnya pemberitahuan, bukan mengulur waktu,” tuturnya.

Masih kata dia, jika memang tidak bisa diseleaiakan di Bawaslu dirinya akan mengajukan ke MK pada waktu itu. Tapi pihak Bawaslu mengatakan laporan terima dalam waktu 1x24 jam ada pemberitahuan.

“Sengaja mengulur-ngulur waktu, agar tidak ke MK. Saya akan meporkan ke DKPP Jakarta, seharusnya ketika ada pelaporan diterima dengan baik, ketika ada yang harus disampiakan tolong disampaikan. Kita kan banyak yang tidak tahu seharusnya diberi tahu seperti ini, bukti yang saya kasihkan ke Bawaslu malah tidak terlampir,” pungkasnya. (gie)

Kalihurip/Cikampek).

“Pengendara di sekitar Kota Bukit Indah di dekat area Gerbang Tol Kalihurip yang menuju ke arah Bandung dan sekitarnya memiliki kecenderungan melewati Simpang Susun Dawuan,” kata Irra. Artinya, pengendara itu masuk ke dalam ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk mengakses Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi menuju arah Bandung.

Pihak Jasa Marga mengim-

bau warga Kota Bukit Indah untuk mengakses Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi melalui akses gerbang tol terdekat lainnya yang tidak masuk ke dalam wilayah Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Yakni, memilih masuk melalui GT Sadang sehingga tidak terkena pentarifan merata Wilayah 3.

Menurut pengamatan pembangunan Yayat Supriatna, fungsi jalan tol memang untuk perjalanan jarak jauh di atas 9-15 kilometer. Sistem

transaksi terbuka di jalan tol dinilai lebih menguntungkan pengendara jarak jauh sehingga biaya perjalanannya lebih murah.

“Tol itu merasionalkan cara berpikir masyarakat. Kalau dirasakan membebani jangan gunakan jalan tol. Gunakan jalan arteri (sebagai pengganti jalan tol),” kata Yayat.

Permasalahannya kata dia adalah ketersediaan jalan arteri yang semakin padat oleh pengendara lokal. (rie)

Jangan Coba-coba Nimbun .... dari halaman 1 stok mereka jadi tidak laku.

“Kalau nimbun saya grojok (siram) suplai biar timbunannya nggak l a k u y a ,” s e b u t n y a .

Jika tiba-tiba terjadi kelang-

kaan elpiji pihaknya juga bakal segera ambil tindakan dengan mengecek langsung ke pangkalan elpiji yang ada. Itu supaya diketahui apa penyebabnya.

“Ini kita ada program one village one outlet elpiji, jadi

tiap desa harus ada satu outlet atau pangkalan elpiji.

Nah, sehingga kalau desa itu tiba-tiba langka kita bisa cek pangkalannya siapa.

Yang kedua kalau beberapa kali terjadi kelangkaan ya kita panggil,” ujarnya.

“ Na h s o lu si m e n d e sa k pada saat terjadi kelangkaan silahkan call 135 nanti Pertamina akan lakukan operasi pasar, membanjiri pasar dan dia (penimbun) akan rugi sendiri ya,” tambahnya. (kbe)

bersama mulai 3, 4, dan 7 Juni. Tanggal 5 dan 6 libur lebaran, 8-9 Juni libur Sabtu-Minggu.

(Baca Juga: THR PNS dan CPNS Cair Hari Ini) “Di luar tanggal itu PNS

enggak boleh bolos. Kan sudah dikasih THR satu bulan gaji penuh lengkap dengan tunjangan. Jadi jangan sampai tambahtambah liburnya,” tandasnya. (kbe)

bukan berarti perusahaan tersebut tak mau mematuhi aturan. Soalnya ketidakpatuhan juga membuat mereka rugi karena dikategorikan sebagai perusahaan tak patuh (non-compliance) oleh auditor dari pihak pembeli (buyer).

Hampir semua perusahaan TPT di Kabupaten Bogor tersebut, kata Ade, merupakan perusahaan yang memproduksi barang untuk dipasok ke pemilik merek dagang (brand) Eropa. Jika masuk dalam kategori non-compliance, brand-brand tersebut terancam terus mengurangi jumlah pesanan bahkan sampai memutuskan kerja sama dengan perusahaan produksi di Kabupaten Bogor.

“Sebelumnya ada 34 perusahaan yang dikategorikan non-compliance oleh buyer mereka.

Namun satu perusahaan

dengan 1.000 pegawai tak sempat diselamatkan karena kami masih memproses SK upah minimum khusus ini,” kata Ade. S K t e r s e b u t d i h a ra p kan setidaknya bisa menyelamatkan 33 perusahaan yang saat ini terus berusaha bertahan di tengah krisis. Dengan begitu, sekitar 39.000 pegawai bisa terhindar dari PHK masal.

Khusus TPT, Ade menegaskan bahwa Pemprov Jabar memang perlu melakukan intervensi karena usaha tersebut merupakan industri padat karya yang selama ini menyediakan sekitar 40 persen lapangan kerja sektor industri. Dengan semakin tingginya UMK di Jabar, tak sedikit perusahaan tersebut yang kini mempertimbangkan untuk pindah lokasi ke daerah lain dan memunculkan potensi PHK massal di Jabar. (red)

Awas, PNS Wajib Masuk .... dari halaman 1

Bawaslu Dituding .... dari halaman 1

ditetapkan secara merata sebesar Rp15.000 Saat masih menerapkan sistem tertutup, besaran harganya tergantung jarak tempuh mereka.

Begitu pula dengan pengguna jalan di sekitar Kota Bukit Indah yang biasanya membayar tarif Jalan Tol JakartaCikampek sebesar Rp1.500 untuk ruas tol KalhuripSimpang Susun Dawuan.

Saat ini mereka dikenakan tarif Rp15.000 yang merata di Wilayah 4 (Cawang-Dawuan/

Semuanya akan diabsen,” tegasnya.

Usai upacara, lanjutnya, PNS bisa langsung mudik.

Dan, kembali lagi bekerja

pada 10 Juni.

Menteri Syafruddin tidak akan memberi toleransi PNS yang minta cuti duluan. Sesuai surat keputusan bersama MenPAN-RB, Menaker dan Menag, cuti

Selamatkan 39.000 Buruh .... dari halaman 1 bangsos/2019 menetapkan upah minimum khusus Rp 3.300.244.

Menurut Ade, kedua upah minimum khusus tersebut masih berada di atas UMP Jabar 2019 sebesar Rp 1.668.372. Namun di level kota/kabupaten, keduanya diakui lebih rendah daripada UMK daerah masingmasing.

Meskipun demikian, Ade menegaskan bahwa upah minimum khusus dalam dua SK tersebut merupakan usulan dari masing-masing kepala daerah yang bersangkutan. Selain itu angka tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan para pekerja.

Untuk perusahaan perkebunan besar, keputusan itu dilansir Ade muncul dengan pertimbangan perusahaan

yang semakin tak mampu menanggung beban upah jika harus mengikuti besaran UMK kota/kabupaten.

Apalagi saat ini harga komoditas dunia yang menjadi andalan perkebunan Indonesia seperti teh, karet dan sawit terus anjlok, sehingga pendapatan perusahaan tak seimbang dengan pengeluaran.

Jika tidak dibantu dengan kebijakan, Ade menegaskan bahwa ketidakmampuan perusahaan tersebut bisa berimbas pada PHK terhadap karyawan perkebunan yang saat ini berjumlah sekitar 240.000 orang di Jabar. Begitu juga dengan 33 perusahaan TPT di Kabupaten Bogor yang selama dua tahun terakhir sudah tak mampu membayar upah pegawai sesuai UMK sebesar Rp 3,763,405.

Ade menjelaskan, ketidakmampuan 33 perusahaan TPT Kabupaten Bogor itu

Saluran Pembungan Air Limbah .... dari halaman 1 yang kedapatan pengolahan limbahnya tidak sesuai dengan baku mutu yang sudah ditentukan dan dengan sengaja membuang limbah cairnya ke sungai,” ucapnya kepada KBE, Senin (27/05).

Dikatakannya, sebelumnya kedua perusahaan tersebut sudah diberikan waktu untuk memperbaiki kualitas pengolahan limbahnya agar sesuai dengan baku mutu yang sudah ditentukan, namun karena dalam waktu yang sudah disepakati perusahaan tidak juga memperbaiki kualitas air limbahnya.

“Maka Satgas Citarum Harum melakukan pengecoran terhadap Out Fall kedua perusahaan tersebut.

Kami sudah memberikan tenggat waktu kepada peru-

sahaan untuk memperbaiki kualitas air limbahnya agar ketika dibuang sudah tidak lagi berbahaya dan mencemari sungai, waktu tersebut disepakati juga oleh perusahaan, “ ujarnya.

Dikatakannya, bahwa tindakan pengecoran sudah sesuai dengan aturan, diharapkan setelah dilakukan tindakan tegas tersebut perusahaan dapat memperbaiki kualitas air limbahnya.

“S a m p a i s a a t i n i s u dah sekitar 3 perusahaan yang kami sudah lakukan pengecoran terhadap Out Fall nya, yaitu PT. Pindo Delli 3, PT Asietex Sinar Indopratama dan PT Central Panganpertiwi,” ujarnya.

“Semoga dengan tindakan tegas yang kami lakukan terhadap 3 perusahaan tersebut dapat menjadi perha-

tian bagi perusahaan lainnya, agar tidak melakukan hal yang sama,” pungkasnya. (*) Pandangan BPK Sebelumnya, pada Februari 2019 lalu BPK menyebut masih ada kelemahan dalam program Citarum Harum. BPK menilai kelemahan tersebut salah satunya dalam segi perencanaan yang dilakukan pemerintah.

Lalu BPK juga mengatakan kegiatan rehabilitasi hutan sekitar Sungai Citarum tidak dilaksanakan dengan baik.

Akibatnya, lahan kritis sekitar sungai belum tertangani dengan baik.

“Penganggaran kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) belum berorientasi pada upaya pemulihan lahan kritis,” jelas siaran tertulis BPK kepada sebagai mana dikutip sejumlah

awak media (18/2) lalu.

BPK juga mengatakan antarsektor yang berkepentingan belum berkoordinasi dengan baik. Satgas Citarum Harum yang dibentuk dinilai belum bisa bekerja maksimal.

“Satgas Citarum Harum belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena belum didukung sumber daya yang memadai,” katanya.

BPK berkesimpulan kekurangan yang diamati tersebut mengakibatkan pengelolaan Sungai Citarum tidak kunjung membaik.

“Kelemahan pada tahap perencanaan tersebut menyebabkan kegiatan pengendalian pencemaran di DAS Citarum belum efektif menurunkan tingkat pencemaran air,” ucap BPK. (*)

SELASA, 28 MEI 2019

8

Semangat Baru Purwakarta

Mobil Dinas Terlarang Dipakai Mudik Tapi Boleh Digunakan Silaturahmi Dalam Kota PURWAKARTA- Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemkab Purwakarta, diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas saat lebaran nanti.

Tapi, kendaraan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk bersilaturahmi di dalam kota saja.

“Kalau dipakai untuk di sekitar Purwakarta saja sih dipersilahkan. Asal jangan digunakan untuk mudik ke luar kota,” ujar Sektretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana kepada awak media belum lama ini.

Pihaknya berharap, seluruh pegawai yang mendapatkan inventaris kendaraan dinas dari negara supaya bisa menaati aturan itu. Kalau untuk mudik, pihaknya mengimbau supaya pakai kendaraan lain saja.

SEKILAS DLH Siagakan “Pasukan Hijau” 24 Jam Nonsetop PURWAKARTA- Pemkab Purwakarta bakal menyiapkan kekuatan penuh petugas kebersihan saat momen mudik hingga lebaran mendatang. Bahkan, pada malam takbiran hingga hari pertama lebaran, pasukan berseragam hijau ini disiagakan 24 jam di titik-titik krusial yang kerap dibanjiri sampah.

Kepala Bidang Pengelolan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, Maman menuturkan, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jelang lebaran seperti sekarang ini kerap terjadi peningkatan volume sampah.

Untuk itu, pihaknya akan menyiagakan petugasnya untuk mengantisipasi supaya tak ada penumpukan sampah. Terutama di sejumlah titik jalur protokol dan pusat perbelanjaan.

“Petugas kami sudah siap untuk disebar di beberapa tempat keramaian, terutama di jalur protokol yang menjadi titik konsentrasi warga,” ujar Maman saat dihubungi awak media melalui sambungan selulernya, kemarin (27/5).

Menurut dia, produksi sampah yang dihasilkan warga jelang lebaran ini biasanya berbeda dari hari biasanya. Pihaknya juga memprediksi, volume sampah akan meningkat pada saat takbiran dan lebaran nanti. Adapun kenaikannya, sekitar 2-3 kali lipat dari hari normal.

“Biasanya pada malam takbiran hingga pagi menjelang Shalat Ied terjadi peningkatan volume sampah. Ini yang kami antisipasi,” jelas dia.

Atas kondisi tersebut, sambung dia, mau tidak mau petugas kebersihannua tak akan diliburkan saat takbiran. Mereka akan bersiaga hingga 24 jam hingga H+1.

Selain petugas penyapu, kata dia, nantinya pihaknya pun akan menyiagakan petugas penyisir yang mengangkut sampah tersebut. Supaya, tak terjadi penumpukan di tempat pembuanagn sementara (TPS).

“Ya mau bagaimana lagi, kalau kami libur nanti siapa yang akan ngurus sampah,” seloroh dia.

Terkait jumlah petugas kebersihan yang ada dibawah naungan dinasnya, kata dia, yakni mencapai 470 orang. Mereka terdiri dari petugas sapu dan sopir armada sampah.

“Nanti mereka akan di shift. Jadi, siapa saja yang bertugas di malam takbiran, siapa yang bertugas setelah shalat Ied,” tambah dia. (san/mhs)

Dalam hal ini, pihaknya t a k l a i n m e r u ju k p a d a instruksi dari pemerintah dan imbauan KPK .

Larangan ini, akan disosialisasikan melalui surat edaran. “Kami ikuti arahan dari pusat,” kata dia.

Menurut iyus, pelarangan penggunaan mobdin untuk mudik merupakan a n j u ra n d a r i K P K . S e dangkan terkait aturan atau kebijakan banyak d a e ra h ya ng m e l a ra ng serta mengizinkan penggunaan mobil dinas, Iyus mengatakan hal ters e but tergantung kebijakan daerah sendiri.

“Kalau di kami, ya silahkan saja pakai. Tapi kan harus penuhi syaratnya ya, yaitu hanya boleh digunakan di dalam wilayah Purwakarta saja,” tambah dia.

Te rk a i t ju m l a h ke n d araan dinas yang ada di lingkungan Pemkab Purwa k a r t a, m e nu r u t d i a, kurang lebih sekitar 3.000 unit. Terdiri dari 400 unit kendaraan roda empat.

Sisanya, 2.600 unit merupakan kendaraan ro da dua. (bbs/mhs)

Pemudik Boleh Beristirahat di Markas TNI PURWAKARTA- Setelah kantor pemerintahan di Pur wakarta, diperbolehkan jadi rest area untuk pemudik, kali ini markas TNI juga disulap jadi kantong peristirahatan. Karena itu, jajaran Kodim 0619 Purwakarta, menyiagakan kantor Koramil di sepanjang jalur mudik untuk jadi rest area.

Da n d i m 0 6 1 9 Pu r wa k a r t a, L e t ko l A rh Yo g i

Nugroho, mengatakan, guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2019, markas TNI ini bisa dimanfatkan jadi rest area. Karena itu, kantor Koramil yang ada di sepanjang jalur mudik harus siaga 24 jam. «Kita punya beberapa kantor Koramil di sepanjang jalur arteri Purwakarta, yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik,» ujarnya, kepada

sejumlah media, kemarin (27/5).

Kantor Koramil itu, yakni di Jl Raya Campaka, Jl Raya Wanayasa dan Sukatani.

Serta, Makodim 0619/Purwakarta. Dengan begitu, pemudik yang kebetulan melintasi kantor TNI ini bisa singgah sejenak untuk melepas lelah, setelah berkendaraan.

Selain itu, pada Lebaran 2019 jajarannya turut mem-

bantu Polres Purwakarta untuk melakukan pengamanan arus mudik. Karena itu, akan ada anggota TNI yang 24 jam ikut membantu mengamankan arus mudik ini.

Untuk jumlah personel yang akan dikerahkan membantu pengamanan arus mudik, Yogi mengakui, akan terbagi dua. Pasalnya, sampai saat ini masih ada personel yang dikerahkan

untuk pengamanan logistik pemilu. Sehingga, saat pengamanan arus mudik TNI yang diterjunkan belum bisa 100 persen.

Meski demikian, lanjutnya, TNI juga turut berpartisipasi dalam mudik lebaran ini.

Salah satunya, dengan menyulap markas menjadi rest area. Adapun fasilitasnya, hampir sama seperti kantor pemerintahan lainnya. (san/mhs)

ISTIMEWA

MUDIK 2019: Setelah kantor pemerintahan di Purwakarta, diperbolehkan jadi rest area untuk pemudik, kali ini markas TNI juga disulap jadi kantong peristirahatan.

Kisah Mang Iyang (57) Jualan Koran Sejak Tahun 1976

Masih Semangat Kerja di Tengah Banyaknya Media Online Ahyar Hoerudin (57) bagi sebagian warga Purwakarta bukanlah sosok yang asing. Dia setiap hari menjual koran. Dari generasi ke generasi warga Purwakarta sempat menjajal mencari informasi berita ke lapak dia. Setidaknya sejak tahun 1976.

Semangat ia menjual koran mengambarkan semangat para pemilik media cetak bertahan di tengah maraknya media online yang bermunculan.

HASSAN, Purwakarta AHYAR atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mang Iyang oleh karib dan pelanggan koran setianya ini sejak awal menjual koran sampai saat ini masih setia memakai sepeda kayuh mengantarkan koran ke semua pelanggannya ke sejumlah tempat di Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan.

Wilayah pesisir menjadi tempat paling nyaman bagi dia berjualan. Nukan tanpa sebab. Ia tak memilih wilayah pusat perkotaan menjadi lokasi ia berjualan karena dianggapnya terlalu

banyak saingan.

“Kalau di kota sudah banyak saingan, jadi saya pilih di pinggir saja. Walaupun jauh ya mesti gimana lagi, buat nyambung hidup,” kata pria paruh baya yang dikaruniai tiga orang anak itu, kemarin (27/5).

Dia dan rekan-rekan loper lainnya setiap harinya bekerja berpacu dalam waktu. Mereka tak menyediakan ruang agar matahari terbit dahulu sebelum koran-koran itu tiba di langganan masing-masing.

“Saya bangun jam empat lalu salat subuh. Salin sebentar lalu datang ke agen

HASSAN/METRO PURWAKARTA

INSPIRATIF: Ahyar Hoerudin (57) bagi sebagian warga Purwakarta bukanlah sosok yang asing. Dia setiap hari menjual koran. Dari generasi ke generasi warga Purwakarta sempat menjajal mencari informasi berita ke lapak dia

untuk mengambil koran.

Biasanya selesai antar koran ke Wanayasa, Bojong dan Darangdan hingga jam tiga sore. Setelah itu saya mengambil sedikit koran siang di jam 4 sore,” tuturnya.

Mang Iyang, mengaku pekerjaannya sebagai loper koran sudah dimulai sejak tahun 1976 an. Ditanya soal

kondisi penjualan koran sekarang, ia membuang napas panjang. Kala itu dia masih muda belia dan di mana era kejayaan sebagai loper koran masih hangathangatnya. Mang Iyang mengaku, hidupnya cerah meski hanya seorang loper koran.

Namun, era digital men-

gubah pangsa pembaca koran yang dijual Supardi dan rekan-rekannya. Kehadiran media berjaring internet (daring) mengubah peta pembaca sekaligus melengserkan sedikit demi sedikit tugas dan pekerjaan Supardi.

“Penjualan menurun drastis. Tidak seperti dulu lagi saya menjual hingga 300 ekspempalar, namun saat ini hanya mampu menjual 60 ekspempalar dari berbagai media,” ujarnya.

Mang Iyang mengaku, dalan satu hari dirinya hanya bisa mendapatkan untung dari berjualan koran dalam sehari kisaran 30 hingga 40 ribu.

“Sekarang mah penghasilan menurun, dulu bisa mencapai 150 hingga 200 ribu, tali sekarang mah ya begini,” kata mang Iyang dengan menghela nafas panjang.

Dari pertama menjadi loper koran, sepeda kumbang usang terus setia menemani Mang Iyang mengantarkan koran kepada langganannya. (*)