Karawang Bekasi Ekspres, Kamis 26 November 2020

HARIAN UMUM

14

HARI LAGI

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

EKS KADISDIK JADI SAKSI, DAN MUNCULNYA NAMA KETUA PGRI

SISWA SMKN 1 DINOBATKAN JADI DALANG MUDA TERBAIK SE-INDONESIA

BACA HALAMAN 2 METRO KARAWANG

BACA HALAMAN 7 PENDIDIKAN

DEBAT KANDIDAT: SAJIKAN VISI-MISI JUGA SALING SINDIR

SAATNYA PEMILIH BULATKAN PILIHAN KARAWANG- Malam tadi (25/11) KPU sukses menyelenggarakan debat kandidat cabupcawabup Karawang. Sesuai prediksi banyaak orang, debat satu-satunya jelang pemilihan ini akan dimanfaatkan oleh seluruh paslon bukan sekadar menyampaikan visi-misi, tapi sesekali

dibumbui sindiran dan serangan agar penonton mengetahui kontras atau pembeda antar ketiga paslon itu. Saling sindir, dan serang pun terjadi malam tadi. Dari urusan keluhan petani, penanganan pandemi sampai kartu sakti.

Sesi pertama debat calon bupati

dan wakil bupati Karawang langsung dimulai saling sindir saat penyampaian dan menanggapi visi-misi anar calon. Paslo nomor urut 1, Yessi-Adly saat memulai penampain visi-misi langsung menyndiri semasa 5 ahun masa pemerintahan Cellica-Jimmy belum ada pembangunan yang

optimal.

“Pengangguran bertambah, petani ngeluh pupuk. Kami peduli terhadap keluhan masyarakat Karawang. Kami ingin memberikan pemerintahan yang baik,” kata Yessi sambil menyampaikan visi-misinya.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

ISTIMEWA

SOROT: Malam tadi KPU sukses menyelenggarakan debat kandidat cabup-cawabup Karawang. Sesuai prediksi banyaak orang, debat satu-satunya jelang pemilihan ini akan dimanfaatkan oleh seluruh paslon bukan sekadar menyampaikan visi-misi, tapi sesekali dibumbui sindiran dan serangan agar penonton mengetahui kontras atau pembeda antar ketiga paslon itu.

Lewat Telpon, Dewas Bisa ‘Kasbon’ Uang KARAWANG- Sidang keempat skandal PDAM Jilid II (penyalahunaan uang pembayaran air baku dan sewa lahan ke PJT II) digelar kemarin, (25/11) di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam agenda masih permintaan keterangan saksi ini muncul dalam fakta persidangan ‘gali lubang tutup lubang’ utang PDAM Karawang sejak

2004, khususnya utang bahan baku air PDAM ke PJT II. Sidang terbuka yang menghadirkan dua saksi, yaitu Indra Sutanto sebagai mantan Ketua Dewan Pengawas PDAM dan Iis Rosmalia sebagai Kasubag Verifikasi PDAM mengungkap, utang PDAM bukan hanya terjadi sejak 2016 yang nomi-

Sidang Skandal PDAM Jilid II

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Hap, Langsung Ditangkap!

JAKARTA- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan terhadap Edhy Prabowo itu diduga berkaitan dengan ekspor benih lobster atau benur.

“Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi, Rabu (25/11).

Edhy Prabowo ditangkap bersama

istrinya, Iis Rosita Dewi, yang juga anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Komisi V mengurusi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, cuaca, serta pencarian dan pertolongan. Komisi V tidak mengurusi masalah perikanan.

Selain itu, sejumlah orang ditangkap dalam OTT ini. Namun diketahui ada sejumlah orang lainnya yang dilepaskan KPK karena Ke Halaman METRO KARAWANG n

KRONOLOGIS PENANGKAPAN: SABTU, 21 NOVEMBER 2020 Edhy Prabowo berada di Hawaii menandatangani kerja sama KKP dengan Oceanic Institute of Hawaii Pacific University. Kerja sama ini berkaitan dengan produksi induk udang unggul di Indonesia.

SELASA, 24 NOVEMBER 2020 Edhy Prabowo menemui anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di AS. Terlihat dia diberi kalung bunga dan berbicara di depan orang banyak. Edhy Prabowo pulang ke Indonesia menaiki pesawat maskapai All Nippon Airways (ANA) dan sempat transit dulu di Bandara Narita, Jepang.

PUKUL 23.18 WIB Pesawat yang membawa Edhy Prabowo tiba di Bandara SoekarnoHatta. Edhy Prabowo tiba bersama rombongannya berjumlah 12 orang.

PUKUL 23.40 WIB Tim KPK langsung mengamankan Edhy Prabowo dan rombongannya. Tim KPK juga memberikan penjelasan sekaligus menunjukkan surat tugas KPK. Tim KPK juga langsung melakukan pemeriksaan awal serta penggeledahan.

gan Edhy Prabowo tidak dibawa KPK. Sisanya, yaitu 9 orang, termasuk Edhy Prabowo, dibawa ke KPK. RABU, 25 NOVEMBER 2020 Pukul 01.20 WIB Tim KPK bersama Edhy Prabowo dan rombongan yang dibawa dari Bandara

Soekarno-Hatta tiba di Gedung Merah-Putih KPK. PUKUL 02.00 WIB Edhy Prabowo dan rombongannya langsung menjalani pemeriksaan intensif di KPK.

PUKUL 23.50 WIB Setelah itu, 3 orang dari rombon-

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020 Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

METRO KARAWANG

Hap, Langsung Ditangkap! .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES tidak berkaitan langsung.

Sebelum ditangkap, Edhy Prabowo diketahui melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat (AS). Seperti apa kronologi perjalanan Edhy Prabowo hingga ditangkap KPK. Dugaan suap yang diterima Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terbilang fanstastis. Edy disinyalir menerima suap dari berbagai perusahaan pengekspor benih lobster senilai Rp 9 miliar.

Suap itu diduga tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun melalui kartu debit ATM sebuah bank pelat merah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, kartu debit ATM tersebut dipegang oleh ajudannya. Saat Edhy bertugas ke Amerika Serikat, kader Partai Gerindra ini kemudian mengambilnya dengan cara membelanjakan berbagai barang mewah seperti Tas Hermes, jam tangan mewah, serta berbagai barang-barang mewah lainnya.

Dari berbagai pembelian barang mewah tersebut, Edhy menurut sumber JawaPos.com, menghabiskan duit sekitar Rp 1 miliar,

dari total senilai Rp 9 miliar yang didapatkan dari berbagai perusahaan yang akan mendapatkan jatah ekspor benih lobster.

Terkait penerimaan kartu debit ATM tersebut, Plt juru bicara KPK Ali Fikri membenarkannya. Kendati demikian, dia belum mau menyebut berapa jumlah nominal uang dalam ATM tersebut.

“Turut diamankan sejumlah barang diantaranya kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Untuk diketahui, setelah kurang lebih sembilan bulan berhenti melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagetkan publik karena mengamankan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Tangkap tangan KPK terhadap Edhy dilakukan di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (25/11) dini hari.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, tangkap tangan terh-

adap Menteri Edhy Prabowo dipimpin oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan selaku Kepala Satuan Tugas (Kastgas).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, tangkap tangan terhadap Menteri Edhy Prabowo merupakan penugasan resmi dari Pimpinan KPK. Sebanyak tiga Kasatgas diturunkan untuk mengamankan Edhy Prabowo bersama sejumlah pihak.

“Kegiatan ini dilakukan oleh tim KPK atas penugasan resmi dengan menurunkan lebih tiga Kasatgas baik penyelidikan dan penyidikan termasuk juga dari JPU yang ikut dalam kegiatan dimaksud,” ujar Ali. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan, penangkapan terhadap Edhy Prabowo diduga berkaitan korupsi ekspor benih lobster atau benur. “Benar KPK tangkap, terkait ekspor benur,” tandas Ghufron.

KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT. KPK akan mengumumkannya kepada publik dalam konferensi pers terkait pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. (bbs/mhs)

Lewat Telpon, Dewas Bisa ‘Kasbon’ .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES nal utangnya mencapai Rp 1 miliar lebih, atau sejak 2018 yang nominal utangnya ke PJT II mencapai 4,4 miliar.

Sidang ini mengungkap amburadulnya pengelolaan keuangan PDAM Karawang sampai akhirnya terjadi temuan kerugian negara mencapai Rp 2,7 miliar. Yaitu di mana uang PDAM yang sudah dikeluarkan di bagian kas, tetapi tidak masuk ke rekening PJT II untuk pembayaran utang bahan baku air.

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana sebagai owner PDAM Karawang juga disebut dalam sidang mendapatkan surat dari Dirut baru PDAM M. Soleh, yang pernah ‘meminta arahan’ melalui surat resmi tentang temuan Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai adanya selisih pembayaran utang PDAM ke PJT II, serta beberapa data voucher (tagihan) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu dimana nominalnya mencapai Rp 3,9 miliar.Berdasarkan pantauan di ruang sidang, saat Ketua Majelis Hakim Tipikor Bandung, Darianto memberikan kesempatan kepada para pengacara terdakwa untuk bertanya kepada para saksi, Kuasa Hukum Terdakwa Novi Farida, yaitu Asep Agustian langsung angkat bicara dengan bertanya kepada saksi Indra Sutanto.

“Saudara tahu tidak a d a su rat D i r u t P DA M (M. Soleh) kepada Owner PDAM (Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana) mengenai masalah ini berd a s a rk a n t e m u a n K A P (Konsultan Aksi Publik),” tanya Asep kepada saksi Indra Sutanto.

Indra menjawab tidak tahu. Sontak saja saat itu Asep langsung memberikan suratnya kepada Ketua Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim Darianto yang langsung membacakan suratnya, tetap saja saksi Indra Sutanto mengaku tidak tahu suratnya.

“Tidak tahu,” jawab singkat Indra Sutanto.”Ketika ada sumbangsih (penyertaan modal) dari pemda ke PDAM, apakah itu untuk bayar utang?,” tanya lagi Asep Agustian kepada saksi Indra Sutanto.”Tergantung kebutuhan,” jawab Indra Sutanto.

Fakta persidangan lainnya, Kuasa Hukum Terdakwa Novi Farida juga mengungkap centang-perenanganya pengelolaan keuangan PDAM Karawang yang lain.

Yaitu beberapa post it (perintah atau rekomendasi pengeluaran dana PDAM) yang cukup hanya cara ‘by phone’ atau melalui via telpon.

“Hebatnya di PDAM, by phone saja bisa keluar uang?. Misal Pak Indra telpon minta uang untuk oknum LSM, oknum wartawan dan lainnya,” kata Asep Agustian.

Saksi Indra Sutanto yang membantah pernyataan dan pertanyaan kuasa hukum terdakwa Novi Farida ini, saat itu Asep kembali menyerahkan bukti post it atas nama Indra Sutanto yang hanya diminta melalui ‘by phone’ kepada Majelis Hakim.”Saya tidak merasa. Kecuali kalau kebutuhannya untuk operasional,” kata saksi Indra Sutanto.”Ini banyak banget. Ada 4 juta, ada 4 juta lagi, terus ada lagi,” celetuk Ketua Majelis Hakim Darianto, saat melihat bukti post it yang ditunjukan Asep Agustian.

“Kalau untuk pribadi iya, saya pernah (kasbon). Tapi kalau LSM atau wartawan enggak. Ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk dana operasional PDAM. Dana operasional kan sudah tersedia (sudah dianggarkan),” kata Indra, saat kembali memberikan klarifikasi.

“Bapak sekarang tahu ada post it PDAM itu selalu ngutang gali lobang tutup lubang,” tanya Asep.

“Tidak tahu,” jawab saksi Indra.

“Bapak digaji PDAM sebagai Dewas, tapi banyak gak tahunya,” sindir Asep .

Kuasa hukum terdakwa Novi Farida lainnya, yaitu Iryanto SH, MH juga ikut bertanya kepada saksi Indra Sutanto. “Utang PDAM sudah tejadi dari 2004, saksi tahu gak,” tanya Iryanto.

“Tidak tahu,” jawab singkat saksi Indra Sutanto.

Masih berdasarkan pantauan di ruang sidang, majelis hakim terus menggali keterangan dari dua saksi yang dihadirkan. Sidang yang dimulai pukul 13.00 WIB ini masih terus berlangsung, meskipun waktu sudah menunjukan pukul 16.00 WIB. KAP Tiga Kali Tidak Datang Agenda sidang terbuka kali ini hanya mampu menghadirkan saksi Indra Sutanto, mantan Dewan Pengawas PDAM dan Iis Rosmalia, Kasubag Verifikasi PDAM Karawang.

Sementara, saksi Mohammad Jaenudin sebagai Auditor Keuangan dari Konsultan Akuntan Publik (KAP) tidak terlihat hadir di ruang persidangan dengan alasan positif Covid-19.

“Mohon maaf yang mulia.

Seharusnya hari ini ada tiga saksi. Tapi yang satu tidak bisa hadir karena positif covid-19,” kata Jaksa Penuntut Umum ( JPU),

ke p a d a Maj e l i s Ha k i m Tipikor Bandung.

Masih Ada di Atas Novi?

Satu persatu fakta mengenai kasus korupsi utang pembayaran bahan baku air PDAM Tir ta Tar um Karawang ke PJT II Purwakarta mulai terkuat di Pengadilan Tipikor Bandung.

Agenda sidang keempat mendengarkan keterangan saksi pada Rabu (25/11) siang di Tipikor Bandung tersebut mulai menggambarkan adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus korupsi ini, ketika nantinya Majelis Hakim Tipikor Bandung memutuskan perkaranya untuk dibuka kembali.

Pasalnya, Kuasa Hukum Terdakwa Novi Far ida, yaitu Kantor Hukum Asep Agustian dari awal persidangan digelar terlihat tidak merasa puas, jika kasus korupsi PDAM ini hanya menjerat tiga tersangka saja. Yaitu mantan Dirut PDAM Yogie Patriana Alsyah, mantan Dir um PDAM Tatang Asmar, serta kliennya Novi Farida yang merupakan mantan Kasubag Keuangan PDAM Karawang.

Sejak agenda sidang pertama hingga agenda sidang keempat ini, tim kuasa hukm Novi terusterusan menyebut adanya nama lain atau seseorang yang lebih berwenang di atas terdakwa Novi Farida, dalam hal kebijakan pengeluaran anggaran di PDAM Karawang. Yaitu dimana Tim Kuasa Hukum Asep Agustian SH, MH sering menyebut nama Wati Herawati (mantan Kabag Keuangan PDAM) yang juga pernah menjadi saksi saat kasusnya masih di tingkat penyidikan Polres Karawang.

“Saudara tahu, saudari Novi saat itu sebagai apa.?,” tanya Asep kepada Indra.

Kasubag kas,” jawab ndra.

“Itu sepengetahuan anda, ada jabatan di atasnya gak?. Setiap pengeluaran itu atas izin siapa?,” tanya Asep lagi kepada saksi Indra.”Kabag. Idealnya Kabag,” jawab Indra.

Sementara, Kuasa Hukum Terdakwa Tatang Asmar, yaitu Alek Safri Winando mengajukan pertanyaan berbeda kepada saksi Indra Sutanto, mantan Dewas PDAM. “Saat menjabat, apakah Tatang Asmar menjabat sebagai Direktur Umum?,” tanya Alex Safri Winando.

“Iya”, jawab Indra.

“Setiap voucher apakah di tanda tangan Tatang Asmar?,” tanya Alex Safri Winando.

“Tidak tahu,” jawab Indra.

“Apakah benar Tatang Asmar kewenangannya dicabut oleh Dirut (Yogie Patriana Alsyah?,” tanya Alex Safri.”Tidak tahu,” jawab Indra lagi. (bbs/mhs)

KARAWANG BEKASI

2

EKS KADISDIK JADI SAKSI, DAN MUNCULNYA NAMA KETUA PGRI BANDUNG - Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Dadan Sugardan menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi SMKN 2 Karawang di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (25/11). JPU memertanyakan soal Ketua PGRI Karawang, Nandang Mulyana yang saat jadi kabid di Disdikpora Karawang ditugasi oleh Dadan menjadi KPA sekaligus PPK anggaaan.

Selai itu kehadiran Dadan Sugardan juga ditemani saksi lainnya, yaitu Asep Mulyanto yang notabene diketahui merupakan salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Disdik Karawang. Saat dicecar pertanyaan oleh Ja k s a Pe nu ntu t Umu m (JPU), Dadan banyak menjelaskan mekanisme pencairan dan peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Pendidikan, dana Peningkatan Manajemen

dan Mutu Sekolah (PMMS) Kabupaten Karawang, serta dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal ( BP M U ) P rov i n s i Jaw a Barat.

“Kalau BPMU saya kurang tahu, karena itu kewenangan provinsi,” kata Dadan Sugardan, seraya menjawab pertanyaan JPU jika dana BOS juga diperbolehkan untuk honor guru.

“Dana BOS untuk honor guru diatur di mana?.

Adakah dipetunjuk teknkis?,” tanya lagi JPU. Menjawab pertanyaan JPU tersebut, Dadan Sugardan sebagai Pengguna Anggaran (PA) lagi-lagi menyebut jika dana BOS bisa dipergunakan untuk honor guru.

Dihadapan Majelis Hakim, Dadan juga menjelaskan, selaku PA pada tahun 2015-2016, ia bertanggungjawab memberikan laporan kepada Bupati atas semua bantuan anggaran ke setiap sekolah.

Kemudian, Dadan juga menjelaskan, jika monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS dan PMMS 2015-2016 (termasuk di SMKN 2 Karawang), saat itu dilakukan oleh Nandang Mulyana yang saat itu menjabat sebagai Kabid Dikmen (Pendidikan Menengah) dan Andi Laode yang menjabat sebagai Kabid Dikdas (Pendidikan Dasar) Disdikpora Karawang.

“Sekarang spesifikasinya, ada gak monitorting dan evaluasi untuk SMK 2 saat itu?,” tanya JPU lagi.

Menjawab pertanyaan JPU tersebut, Dadan Sugardan mengaku lupa dan tidak tahu. Meskipun berstatus sebagai PA (Pengguna Anggaran) saat itu, Dadan juga mengaku tidak t a hu m e nau m e ng e na i adanya pengadaan 40 unit laptop bekas di SMKN 2 Karawang. Yaitu dengan alasan bahwa itu tidak pernah mendapatkan laporan monitoring dan evaluasi

mengenai penggunaan bantuan anggaran di SMKN 2 Karawang.

“Tidak tahu pak,” jawab D a d a n S u g a rd a n y a n g terkesan membuat heran JPU, karena status Dadan Sugardan saat itu sebagai PA yang wajib mengetahui penggunaan bantuan anggaran di SMKN 2 Karawang.

Untuk diketahui, kasus korupsi dana BOS, PMMS dan BPMU di SMKN 2 Karawang tahun anggaran 2015-2016 yang nilainya mencapai Rp 8,7 miliar ini telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,7 miliar.

Kasus korupsi ini telah menjerat tersangka LS, mantan Kepala Sekolah SMKN 2 Karawang. (bbs/mhs) Sementara berdasarkan pantauan BaskomNews. com di ruangan persidangan, sidang kasus korupsi di SMKN 2 Karawang dimulai pukul 09.30 WIB. Hingga pukul 10.30 WIB jalannya persidangan masih berlangsung. (bbs/mhs)

SAATNYA PEMILIH BULATKAN .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Sesaat kemdian, paslon nomor urut 2, menanggapi visi-misi Yessi-Adly, khsusnya soal sektor pertanian langusng tancap gas mempertanyakan bagaiamana upaya paslon nomor urut 1 menjalankan program visimisinya di sektor pertaninan. Cellica mempertanyakan bagaimana upaya meningkatkaan intenstifikasi sektor pertanian yang langng bedampak pada peningkatan daerah reginal br uto (PDRB). Cellica m e nyebu t, P D R B p e rt a n i a n Ka raw a n g s aat ini berada di angka 3,95 persen.

Namun saat menjawab, Adly justru ogah langsung menjawab apa yang dipertanyakan Cellica epada paslon 01.

Ia b e rd a l i h, a p a y a n g dpertanyakan oleh Cellica merupakan pertanyaan yang bagus namun tidak dimeng er ti oleh masyarakat awam. Seb a l i k n y a, A d l y m e n g klaim, oetani Karawang l eb i h i n g i n m e n d a p at informasi soal kepastian k e t e s e d i aa n a i r, p u p k dan bibit.

“Sebenarnya begini Teh Celi, setiap turun saya t i t i k- t i t i k d e s a, k a m i melihat,mendengar dan merasakan, pertanyaan The Celli luar biasa, tapi belum dimengerti oleh masyarkat. Bukan saya t a k i n g i n m e n j a w a b,” sindir Adly.

Lalu, saat Cellica akan m e mu la i m e nya mpa ikan visi-misi, ia membukanya dengan memperkenalkan wakilnya di pilkada tahun ini, yakni Aep Ayepuloh. Cellice menyebut Aep lahir dan besar di Karawang.

Dan ia menjanjikan bisa mengentaskan kemiskinan pdan pengangguran bersama Aep. Dua hal yang dsampaikan Cellica saat mengenalkan Aep, seakan menyindir wakil dia pada periode 2015-2020 yang kini jadi lawannya, Jimmy, yang diketahui juga lahir dan besar di Karawang dan punya tagline mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Saat Jimmy diberikan waktu untuk member i tangapan kepada visimisi Cellica, Jimmy menyinggu soal dana bagi hasil (DBH) yang sesuai regulasi sebanyak 10 persen harus dibagi kepada p emer intahan desa, namun pada kenyataanya tidak demikian.

Cellica mengklaim, pembagian DBH denan pemerintahan desa hanya terjadi di tahun 2 0 2 0 i n i , i tu pu n kat a Cellica, lantaran adanya p a n d e m i c ov i d - 1 9 . Ia mengaku sudah bersepakat dengan para kepala desa tetap akan membayar atau meluncurkan kekurangannya. “ Ta h u n i n i k a m i t a k

bisa berikan itu, karana ada covid-19 pak di sini.

Tapi akan kami luncurkan di 2020 dan sudah disepakati dengan Apdesi,” jawab Cellica.

Pada sesi kedua, selur u h p a s l o n m e n jaw ab dua pertanyaan yang diapkan oleh penyelenggara. Pallon nomor urut 1, Yessi-Adly menjawab pertanyaan soal tantanga n m e mp e r t a ha n k a n sektor pertanian di tengan derasnya industrialisasi di Karawang dan masalah lingkungan hdup di Karawang.

Adly Fairuz saat menjawab menturkan, akan tetap mempertahankan lahan produktif agar tidak terjadi alihfungsi lahan yang tak terkontrol.

Paslon nomor urut 2, Cellica-Aep mendapatkan pertanyaan soal b aga i ma na ca ra m e n goptimalkan birokrasi pemerintahan agar terhindar dari oknum nakal yang mempersulit layanan publik dan membuka pintu terajadinya pungutan liar.

Celica menjawab, sel a ma ma s s a p e m e r i n tahan ia dengan Jimmy 4,5 tahun ke belakang, ia sudah melakukan digitalisasi layanan publik diberbagi sektor. Di antaranya, layanan pengurusan dokumen perizinan yang kini satu pintu melalui aplikasi siTeteh, sampai meluncurkan AplikasLoker yang bertujuan menganalisasi pelamar kerja melalui aplikasi ang terhubung langsung dengan keb u t u h a n t e n a g a k e r ja b a r u p a b r k-p a b r i k d i Karawang.

“Salah atuh contoh ditengah pandemi ini, Karawang mendapat investasi Rp 1 Triliun kurang dari Amazon Perusahaan terbesar nomor 3 di Amer ika. Alhamdulillah dari situ mendapat Rp. 1,2 miliar retribusi kami. Ini menjadi salah satu cerminan, bahwa proses perizinan melalui sistem online dan bisa dipastikan tidak ada indikasi oknum untuk melakukan pungli,” paparnya.

Pertanyaa kedua dari p e n y e l e n g ga ra k e p a slon Cellica-Aep yakni soal bela negara dan ketahanan nasional dari ancaman ideologi transnasional. Cellica menjaw a b, i a d e n ga n Ae p akan mendukung seluruh kebijakan dan program pemerintah pusat soal ketahanan nasional dari ancaman ideologi transn a s i o n a l d e n g a n c a ra memberikan pembinaan kepada ormas dan LSM melalui Kesbangpol.

“L ewat Kesabangpol, kami ber ikan angaran untuk membimbing OKP dan Ormas,” tutur dia.

Sementara paslon nomor urut 3 mendapat

pertanyaan bagaimana cara mengentaskan pengangguran dan menyerap tenaga kerja. Pertanyaan ini menjadi kejutan hadiah tak terduga bagi paslon Jimmy-Yusni. Pasangan yang memiliki p ro g ra m 3 k a r tu s a kt i (kartu wirausaha, guru ngaji, serta nelayan dan petani) ini mendapat p er tanyaaan yang pas untuk menjelakan manf aat d a r i ka r tu w i rau saha.

Ji m m y m e n j e l a s k a n , w a rga Ka raw a n g ya n g berusia di atas 25 tahun dan kesulitan mencari kerja bisa memilki kartu wirasudaha dan dapat memnajam bantuan permodalan 1,5 samapi 10 juta untuk modal berusaha. “Jaminannya cukup KTP,” kata Jimmy sambil menyebut kepala daerah memilki hak menegelola kas daeah tak hanya di satu bank saja. Ia berencana bakal menyinergiskan dengan banyak bak plat merah mengimplementasikan p ro g ra m k a r t u w i rau saha.

Pertanyaan kedua untuk Jimmy-Yusni adalah soal kesatuan bangsa d a n p o l i t i k i d e n t i t a s.

Jimmy menutukan jika ia terpilih, ia dan Yusni akan memnta izin kepada DPD untuk meml o t a n g g a r a n b a g i o rmas keagamaan sepertu N U, Mu h a m m a d i y a h , Percis sampai FPI agar diberikan intensif layaknya KNPI atau Karang Taruna.Lalu Jimmy jga berniat memberikan insentif bagi babinsa dan babinkantbmas yang setiap hari selalu beada di tengah masarakat n a m u n s e l a m a i n i ja rang terperhatkan oleh pemerintah daerah.

“Nanti mereka bertuga untuk membina umat dengan baik,” kata dia.

Saya dan ibu wakil bupati serta teman-teman DPRD Kabpaten Karawang ke epan akan memnta persetujuan untuk memberikan intensf bagi babinsa, karena mereka yang langsung berurusan dengan masyaraakat,” kata dia.

Sesi 3-5 Panas Saling Sindir Sesi ke-3 sampai 5 menjadi sesi yang cukp panas. Pada sesi di mana paa calon salng emberikan pertanyaan dan tangapan ini, selipan peratanyaan menyentil lawan disampaikan oleh para calon yang memantik respons serang balik dari paslon yang ditanya.

Ye s s i -Ad l y m i s a l nya, dalam beberapa kesempata berbicara paslon ini selalu menyampakan b a nya k m e e r ma ke l u han dari masyarakat saat terjun ke titik-titik kampanye. Darimulai soal pertanian sampai urusan banjir yang belum terselesaikan. Namun di saat yang sama paslon ini

menyampaikan sejumlah program dengan slogan unik seperti kopaja aau koak pelamar kerja yang akan disimpan disetiap desa agar pelamar kerja bisa langsung memasukan lamaran kerja dan databasenya akan terkumpul di bank data yang nantinya pemkab langsung memfasilitasi a k s e s k e p a d a p a b r i kpabrik yang membutuhkan tenaga kerja.

Saling sindir agar tajam terjadi saat paslon n o m o r 2 b e r t a nya ke pada paslon 3, dan salng memberi tangapan. Wakil Bupati nomor urut 2 m i s a l nya. Ia m e m i nt a pejelasan yang detai kepada paslon 2 soal peng e nt a s a n ke m i s k i na n .

Aep menyebut penanggulangan kemiskinan tak semudah bicara saja.

Bahkan soal kartu wirausaha, Aep sangsi apakah perbankan mau diajak kerja sama sal kartu wirausaha Jmmy-Yusni.

Lantaran semua perbankan, kata Aep punya aturan main menjalankan usaha. “Jangan sampai ma s ya ra k at na nt i t e robs esi dan hanya jadi hayalan,” kata Aep. Jimmy menjawab.

Bahwa program dia bukan program hayalan, tapi jawaban kebutuhan masyarakat. Jimmy balik menyentil, bahwa kata dia, setiap kepala daerah harus mengasa manajer ial keuangan daerah, manajerial birokrasi dan harus punya responbilitas atau kepekaan. Jimmy menuturkan, niat mengentaskan pengangguran harus dibarengi dengan syarat pemimpin yang memiliki tiga unsur itu.

Jika tidak, konsekensinya, bakal ada pemborsan anggatan tak perlu, seperti kata Jimmy menyontohkan, pembangunan Gedung Pemda II, alihfungsi rumah dinas bu p at i m e n ja d i ga l e r i sampai yang sejauh ini belum dipakai. Aep pun menimpali,jika dirasa tak tepat sasaran, kata Aep kenapa Jimmy tidak protes padahal Jimmy adalah wakIl bupati dari Cellica.

Pada sesi keenam, seluruh paslon dipersilahkan memberkan kata penutup. Semua paslon mengakhirnya dengan p a n t u n . Na m u n y a n g menarik, paslon nomor 1 menyemilkaan sindiran b a i C e l l i c a -A e p m a u pun Jimmy-Yusni. Adly menyebut, pada pilbup Ka raw a n g t a h u n 2 0 1 5 l a l u p a r a p a s l o n t e rmasuk saat itu (CellicaJimmy) menyampaikan visi-misi yang sangat b a g u s, s e p e r t i m a l a m tadi. Namu kata Adly, pengangguraan tetap msih ada, s ekolah r u saka pun masih banyak.

“Ini bukan soal visi-misi.

Kami berkomitmen untuk mengeksekusi,” kata dia. (bbs/mhs)

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

PEMUSNAHAN Bea Cukai Bakar Ratusan Ribu Rokok Ilegal TAMBUN SELATAN– Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bersama Pemerintahan Kabupaten dan Kota Bekasi melakukan pemusnahan ratusan ribu batang rokok dan liquid vape ilegal, di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi di Jalan Sumatra Blok D-5, Kawasan Industri MM2100, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (25/11).

Diketahui, Pemusnahan barang milik negara (BMN) hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai dari tahun 2018 hingga 2020.

“Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai dan wujud komitmen Bea Cukai Bekasi bersama dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi serta aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal di Jawa Barat,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Bobby Situmorang.

Ke Sambungan

HARGA Rp3.000

3

Seret Pencemar Kali Cikarang DPRD Ambil Sampel Limbah Fajar Paper CIKARANG BARAT-DPRD Kabupaten Bekasi mengambil sampel limbah cair PT Fajar Surya Wisesa (Fajar Paper) yang dibuang ke Kali Cikarang Barat Laut (CBL) di Desa Kalijaya, Rabu (25/11) Rombongan DPRD Kabupaten Bekasi dihadiri Ketua DPRD BN Holik Qodratullah dan Ketua Komisi III, Helmi.

Usai meninjau kali CBL dan Kali Cikarang. Pasalnya pe-

DIMAS/CIKARANG EKSPRES

SAMPEL LIMBAH: Petugas yang ditugaskan DPRD Kabupaten Bekasi mengambil sampel limbah cair PT Fajar Surya Wisesa (Fajar Paper) yang dibuang ke Kali Cikarang Barat Laut (CBL) di Desa Kalijaya, Rabu (25/11).

rusahaan diduga mencemari limbah kali tersebut.

Di Kali CBL, tampak limbah perusahaan itu mengeluarkan bau yang begitu menyengat dari saluran limbah dan langsung diambil sample air oleh petugas laboratorium.

Helmi mengatakan sidak ini merupakan lanjutan rapat terkait adanya aduan masyarakat yang mengeluh akan tercemarnya kali dari limbah Fajar Paper.

“Kita ingin tahu kondisi di lapangan dan kita ambil juga sampling limbahnya untuk diperiksa, untuk diketahui apakah benar limbah tersebut berpotensi merusak lingkungan,”tuturnya.

Hasil uji laboratorium, kata Helmi akan menjadi acuan untuk DPRD Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran. Jika memang terbukti mencemari lingkungan tidak menutup kemungkinan perusahaan ditutup sementara.

“Perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi ini tidak boleh hanya sekedar mencari untung, lingkungan harus diperhatikan.

Nanti sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Seperti PT Andalan itu kan ditutup sementara,”kata dia.

Usai sidak ini dikatakan Helmi, akan ada rapat lanjutan Komisi III bersama Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait, “Kita ingin ada hasil yang akurat,”tuturnya.

Rombongan DPRD juga meninjau Kali Cikarang, ditempat itu ditemukan perusahaan membuang limbah Ke Sambungan

H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH BUPATI BEKASI

METRO CIKARANG

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

Wabup Terpilih Wajib Dilantik Pengamat: Sudah Sesuai Prosedur yang Berlaku CIKARANG PUSAT - Pengamat Ilmu Hukum Anggraeny Haryani Putri menyatakan, pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Periode 2017-2020, sudah sesuai prosedur yang berlaku. Hasilnya, Akhmad Marjuki menjadi sosok yang seharusnya ditetapkan menempati jabatan tersebut.

Anggi sapaan akrabnya mengatakan, proses selanjutnya terkait pemilihan itu, menunggu hasil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah dirampungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Seluruh ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi sudah ditempuh,” kata dia.

Anggi menerangkan, pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2005, tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilbup dan Pilwalkot, menjadi UU Pasal 176 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 24 ayat 3.

“Selain itu, jabatan yang sudah kosong di atas 18 bulan, maka kewenangan pemilihan Wakil Bupati Bekasi sudah jelas menjadi kewenangan DPRD Kabu-

paten Bekasi,” ujarnya.

Perempuan yang juga dosen aktif di Universitas Bhayangkara Bekasi ini mengatakan, dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 juga disebutkan, bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan bupati/wakil bupati.

Apalagi, pemilihan bupati/ wakil bupati diatur oleh Tata Tertib DPRD. Sehingga, Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bekasi tidak dapat dipisahkan dari proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.

“S e su a i p ro s e d u r nya, DPRD juga sudah mengkonsultasikan Tata Tertib, dengan Pemprov Jabar dan sudah disahkan jauh sebelum adanya pemilihan,” jelas dia.

Anggi juga menafsirkan, bahwa dalam perjalanannya

terdapat pendapat hukum yang berbeda, yang akhirnya memunculkan polemik di Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, kondisi tersebut dipicu sikap Bupati Bekasi, yang tak kunjung mengusulkan nama calon wakil bupati Bekasi.

Ditambahkan Anggi, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 ayat 2 disebutkan, bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik pengusung bupati mengusulkan dua nama calon wakil bupati kepada DPRD melalui bupati.

“Kalau bupati tak mendaftarkan calon wakil bupati pada masa pendaftaran, hal itu tidak ada aturannya, baik di UU maupun PP. Artinya, ada kekosongan hukum,” paparnya.

Menurut dia, kemungkinan terjadinya kondisi

bupati tidak mengusulkan nama calon pendampingnya tersebut, sebenarnya sudah dikonsultasikan juga kepada Pemprov Jabar jauh hari sebelum Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 digelar.

“Kita harus ingat, dalam Tata Tertib DPRD Pasal 41 ayat 4 disebutkan, bahwa dalam hal bupati tidak mendaftarkan calon wakil bupati, maka panlih harus melaporkannya ke DPRD Kabupaten Bekasi dan di Pasal 41 ayat 5 juga disebutkan panlih harus melaporkannya kepada Gubernur Jabar,” paparnya.

Dijelaskan dia, Panlih telah melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan dan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bekasi, serta seluruh partai pengusung dengan menyepakati, bahwa proses Pemilihan

Wakil Bupati Bekasi, tetap dilanjutkan yang diikuti dua calon, tanpa melalui Bupati Bekasi hingga akhirnya terpilihlah Akhmad Marjuki.

“Panlih atau DPRD yang sudah mengundang seluruh parpol pengusung, Partai Golkar, PAN, NasDem dan Hanura, termasuk Bupati Bekasi. Sudah sesuai prosedur,” ucapnya.

“Sebenarnya mereka (DPRD, red) selain mengikuti sesuai aturan. Mereka juga melakukan musyawarah. Karena di ilmu hukum juga ada kesepakatan didalam musyawarah,” tambah dia.

Perempuan berkacamata tersebut juga menjelaskan, Gubernur Jawa Barat hanya kepanjangan tangan, untuk ke Kemendagri. Padahal, yang seharusnya diketahui untuk memberhentikan dan melakukan pengesahan kekosongan Bupati dan

Wakil Bupati adalah DPRD. “Yang punya hak memberhentikan Bupati-Wakil Bupati ya DPRD. Pemprov hanya kepanjangan kepada Kemendagri. Dan keputusan politik juga ada di DPRD,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Pemilihan Wabup Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 tersebut digelar DPRD Kabupaten Bekasi melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, 18 Maret 2020 lalu.

Agenda pemilihan tersebut dihadiri 40 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari total 50 anggota DPRD Bekasi dan diikuti dua calon wakil bupati, yakni Akhmad Marjuki dan Tuti Nurcholifah Yasin dengan perolehan 40 suara untuk Akhmad Marjuki dan 0 suara untuk Tuti Nurcholifah Yasin. (har/red)

60 Persen Peredaran Narkoba Kabupaten Bekasi dari Lapas

LINGKUNGAN Sidak DPRD Hasilkan Fajar Paper Buang Limbah ke Kali

CIKARANG PUSAT - Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro Bekasi mengusut bandar narkoba berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang berdasarkan temuan kasus penangkapan kurir narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas tersebut.

“Kami pastikan pengembangan kasus peredaran narkoba melibatkan narapidana di Lapas Cikarang tetap berlanjut. Diduga tidak hanya seorang napi saja yang mengendalikan narkoba di lapas tersebut,” kata Kepala Unit III Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Inspektur Satu Usep Aramsyah, baru-baru ini.

CIKARANG BARAT - DPRD Kabupaten Bekasi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di dua titik lokasi, yaitu Kali Cikarang Bekasi Laut dan Kali Alam Cikarang. Sidak tersebut membuat geram, lantaran masih adanya pembuangan limbah cair ke Kali, yang diduga dilakukan Wakil Ketua DPRD perusahaan besar seperti Kabupaten Bekasi, Fajar Paper.

Soleman Wakil Ketua DPRD Soleman, dirinya menyebutkan bahwa kali alam Cikarang merupakan penyedia air bersih, untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Namun, disalahgunakan sebagai tempat pembuangan akhir limbah oleh perusahaan.

“Apapun itu bentuknya air atau limbah yang dibuang itu jelas sangat salah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/11/2020) Soleman menjelaskan, dirinya melihat debit air yang keluar dari saluran Fajar Paper sangat besar. Artinya masalah ini harus di benahi lagi, apalagi yang dilihat bersama-sama oleh Anggota DPRD, Camat dan Stackholder lainnya, sudah sangat jelas bahwa masalah ini tidak boleh di biarkan.

“Nanti kita akan panggil itu Fajar paper ke DPRD, untuk menjelaskan pembuang limbahnya ke kali alam dan kali CBL,”kata pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini.

“Limbah cair yang di buang Fajar Paper itu banyak sekali, bisa dilihat debitnya sampai airnya berbusa,” sambungnya.

Fajar paper itu, tambah Leman, membuang limbahnya ke kali alam dan kali CBL itu sudah cukup lama sekitar 11 tahunan. Mengenai masalah sanksi seperti apa nantinya akan kita lihat dari hasil uji sampel air yang diambil di lokasi tadi. “Kita pastikan ada sanksi yang tegas nantinya terhadap fajar paper soal buangan limbahnya,” tandasnya. (mil/jio)

Dugaan itu didasari atas sejumlah kasus yang kini ditangani pihaknya.

Dari beberapa tersangka yang ditangkap mengaku memperoleh narkoba dari seorang warga binaan. “ Jadi bukan hanya kasus kemarin saja, ada beberapa kasus yang diduga melibatkan napi di lapas. Ini kami terus kembangkan,” katanya.

Hal tersebut diungkapkan Usep berkaitan dengan penangkapan dua kurir narkoba yang juga bekerja sebagai pengemudi ojek daring pekan lalu. Keduanya ditangkap dengan barang bukti sabu sebanyak 12 paket dengan berat mencapai 28,42 gram. Belasan paket

barang haram itu dipesan dari seorang warga binaan di Lapas Cikarang.

Usep menyatakan kasus tersebut bukan satu-satunya yang melibatkan napi di dalam lapas bahkan mayoritas peredaran narkoba di Kabupaten Bekasi dikendalikan dari dalam lapas.

“Jika tidak ingin disebut 70 persen, ya setidaknya 60 persen peredaran narkoba di Kabupaten Bekasi dikendalikan dari lapas,” ucapnya.

Dari rata-rata delapan kasus yang ditangani setiap bulan, kata dia, empat sampai lima kasus di antaranya melibatkan napi dari dalam lapas, baik Lapas Cikarang maupun lapas lainnya di sekitar Kabupaten Bekasi.

“Modusnya selalu seperti ini, pemesan selalu memesan ke napi yang di dalam, kemudian napi ini menghubungi gudang yang kemudian menghubungi kurir untuk mengirimkan barang.

Tapi hubungan ini tidak saling kenal, tidak saling bertemu, barangnya disimpan di suatu tempat,” katanya.

Dari modus tersebut napi memiliki peran penting sebagai pengendali. Berdasarkan serangkaian kasus yang ditangani, para napi diketahui menggunakan alat komunikasi untuk memuluskan upayanya dalam mengedarkan narkoba.

Padahal sesuai Permenkumham 6/2013 pasal 4 huruf j disebutkan bahkan

seorang narapidana dilarang memiliki, membawa atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, hingga telepon genggam.

Tidak diketahui dari mana alat komunikasi itu didapatkan napi yang kemudian digunakannya di dalam penjara. Padahal, sejak pandemi COVID-19, seluruh lapas meniadakan kunjungan langsung pihak keluarga ke napi.

“Ini yang perlu diusut lebih jauh. Koordinasi terus kami lakukan agar mampu mengusut kasus ini dengan tuntas. Ini terjadi juga pada kasus yang ojol ini,” tandasnya. (har/red)

Pimpinan Pusat FSPMI Apresiasi Keputusan Gubernur C I K A R A N G P U S AT – Pimpinan Pusat FSPMI mengapresiasi keputusan Gubernur Ridwan Kamil menaikan UMP Provinsi Jabar. Saat ini, serikat buruh meminta RK mempercepat kenaikan Upah Minimum Sektoral (UMS).

“Kami pun berharap RK mempercepat tentang Upah Minimum Sektoral,” kata aktivisi serikat buruh Kabupaten Bekasi, M. Nurfahroji.

Pria yang biasa disapa Oji itu mengapresiasi keputusan RK yang menepati janjinya dalam zoom metting beberapa waktu lalu. “Bahwa

RK akan memutuskan upah minimum kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sesuai rekomendasi dan akan menghormati hasil musyawarah ditingkat Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Gubernur Jawa Barat menepati janjinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774.Yanbangsos/2020 tertanggal 21 November 2020.

“Kami mengapresiasi keberanian RK dengan mengeluarkan KepGub dengan tidak mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan

Nomor M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 yang berisi bahwa upah minimum tidak akan naik,” tambahnya.

Sementara itu, Advokat perburuhan Anwar Budiman menilai jika kenaikan UMK memberatkan para pengusaha di Kabupaten Bekasi. Kemampuan pengusaha menggaji karyawannya cukup sulit ditengah pandemic covid-19.

“Karena pandemic covid, membuat kemampuan perusahaan sangat menurun, biaya produksi saja kondisinya bisa dikatakan tidak tertutup dengan pendapatan. Banyak

perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dan tutup,” jelas Anwar Budiman.

Dia mengakui jika dimasa pandemic masih ada perushaan yang mampu menaikan gaji karyawannya. Misalnya saja pada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dengan kondisi covid seperti industry farmasi atau obatobatan.

“Tetapi lebih banyak perusahaan lain yang tidak diuntungkan, kerugian massif untuk perusahaan,” ujarnya.

Saat ini, perusahaan yang bisa menggaji karyawan dan tidak mengurangi jumlah

karyawannya bisa diacungi jempol. Sebab, dari pengamatannya banyak perusahaan yang benar-benar buntung keuangannya terpukul corona. Disisi lain, Anwar juga paham jika kebutuhan hidup terus meningkat kedepannya. Mau tak mau, serikat buruh menuntut kenaikan upah setiap tahunnya. Kondisi itu pun memicu ketidaksinkronan antara perusahaan dengan karyawan.

“Kondisi saat ini, menyelamatkan perusahaan juga menyelamatkan pekerja perusahaan tersebut,” tambahnya.(uzi)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Bea Cukai .. dari halaman Cikarang Ekspres Menurut dia, kegiatan ini juga sekaligus dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang dalam tata kelola Dana Bagi Hasil, khususnya yang berasal dari Cukai Hasil Tembakau.”Dengan menurunnya peredaran rokok ilegal maka akan meningkatkan penerimaan cukai sehingga akan berdampak pada kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT),” katanya.

Terang dia, alokasi DBH CHT ini diantaranya un-

Seret Pencemar Kali .. tuk mendukung program jaminan jesehatan nasional, menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan CHT, dan dampak kebijakan pertembakauan nasional. Dengan sasaran prioritas petani tembakau atau tenaga kerja pabrik rokok, dengan tetap disinkronisasikan dengan kegiatan yang didanai dari APBD. “Jadi itu sangat penting diketahui bahwa pentingnnya cukai terhadap barang wajib cukai,” ungkapnya.

Untuk pemusnahan hari ini, barang hasil penindakan berupa Barang Kena

Cukai ilegal yang berhasil ditindak oleh Bea Cukai Bekasi sepanjang tahun 2018 sampai 2020 karena melanggar Undang-Undang Cukai.

Barang-barang tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan terkait Covid-19 dan mengambil lokasi halaman KPPBC TMP A Bekasi. Adapun Barang Kena Cukai yang dimusnahkan, 20.216 gram tembakau iris, 277.200 batang sigaret dan 46.490 mililiter HPTL

dari halaman Cikarang Ekspres langsung ke aliran kali.

Pihak DPRD Kabupaten Bekasi memang geram dengan masih adanya pembuangan limbah cair ke Kali CBL yang dilakukan perusahaan besar seperti Fajar Paper.

Hal itu diungkap Wakil Ke tu a D P R D S o l e ma n , dirinya menyebutkan bahwa kali alam CBL itu meru-

pakan penyedia air bersih untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Apapun itu bentuknya air atau limbah yang dibuang itu jelas sangat salah.”ungkapnya kepada Cikarang Ekspres, Rabu (25/11/2020) Soleman menjelaskan, dirinya melihat debit air yang keluar dari saluran fajar paper sangat besar. Artinya masalah ini harus di benahi lagi, apa yang dilihat bersama

sama tadi sudah sangat jelas bahwa masalah ini tidak boleh di biarkan.

“Nanti kita akan panggil itu Fajar paper ke DPRD untuk menjelaskan pembuang limbahnya ke kali alam CBL,”kata pria yang juga menjabat Ketua DPC Banteng Moncong Putih.

“Limbah cair yang di buang Fajar Paper itu banyak sekali, bisa dilihat debitnya sampai airnya berbusa,” sambung-

nya. Fajar paper itu, tambah Leman, membuang limbahnya ke kali alam CBL itu sudah cukup lama sekitar 11 tahunan. Mengenai masalah sanksi seperti apa nantinya akan kita lihat dari hasil uji sampel air yang diambil di lokasi tadi.

“Kita pastikan ada sanksi yang tegas nantinya terhadap fajar paper soal buangan limbahnya,” tandasnya. (dim/red)

Liquid Vape. ”Keseluruhan nilai barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan adalah sebesar

Rp 247,7 juta lebih,” tandasnya.

Sedangkan, potensi kerugian immaterial lainnya

yang lebih besar dan tidak dapat diperhitungkan adalah timbulnya dampak negatif pada kehidupan

sosial masyarakat berupa ancaman kesehatan akibat mengkonsumsi barang kena cukai ilegal. (har/red)

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Iklan Baris: Rp 20.000/baris (min 4 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

METRO BISNIS

KARAWANG BEKASI

5

Oppo Luncurkan Reno 4F ColorOs 11 JAKARTA – Oppo meluncurkan Reno 4F dengan versi final ColorOS 11 berbasis Android 11. Versi final akan menjangkau lebih dari 30 perangkat Oppo, termasuk seri Reno dan A secara bertahap hingga Desember 2020.

ColorOS 11 mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari para pengguna dan pengembang sejak diluncurkan pada September lalu. “Kami telah bekerja sama dengan tim Android dalam memperbaiki bug dan mengevaluasi masukan dari ribuan pengguna di seluruh dunia, dan kini hadir di Indonesia,” ujar PR Manager Oppo Indonesia, Aryo Meidianto dalam keterangan tertulis, kemarin.

Lanjut Aryo, ColorOS 11 mempertahankan fitur favorit yang ada pada Android, sekaligus menghadirkan kustomisasi UI lebih kaya dan banyak dinantikan oleh para pengguna Oppo.

Versi terbaru ini, menawarkan tingkat kustomisasi UI yang belum pernah ada sebelumnya.

Pengguna dapat membuat Always-On Display, tema, warna, dan wallpaper mereka sendiri, hingga font, ikon, DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

Pengangguran Meningkat 9,7 Juta Orang JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) ada 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak hantaman Corona. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat jumlah pengangguran bertambah.

Dengan rincian 29,12 Juta orang yang terdampak pandemi, yaitu pengangguran karena Covid-19 sebesar 2,56 juta orang; bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebesar 0,76 juta orang; sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebesar 1,77 juta orang; dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24, 03 juta orang.

“Pandemi yang terjadi selama ini menyebabkan kenaikan jumlah penganggur menjadi 9,7 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen di Indonesia,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauzi-

yah.

Ida mengatakan, adanya pandemi ini menimbulkan tantangan besar bagi sektor ketenagakerjaan di Indonesia. “Selain dari tantangan yang masih tetap ada, yaitu sekitar 57 persen lebih penduduk bekerja memiliki pendidikan SMP ke bawah dan skill terbatas dan masih tingginya prosentase pekerja yang ada di sektor informal,” ungkapnya.

Selain berdampak pada perubahan angka statistik ketenagakerjaan, pandemi Covid-19 juga mempercepat proses transformasi ketenagakerjaan yang sudah berlangsung akibat revolusi Industri 4.0. Menurut dia, pandemi tidak hanya membuat industri menerapkan Work From Home, tetapi juga mengubah pola konsumsi masyarakat secara luas.

Pandemi telah menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan segala

perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang merupakan inti dari revolusi industri 4.0. Misalkan pekerja tidak harus dilakukan di kantor namun bisa dari rumah.

Pandemi telah mengubah tatan kehidupan dan dunia kerja baru.

“Ini merupakan dampak dari pandemi yang juga harus diantisipasi agar kita tidak tertinggal dan salah mengambil langkah dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat saat ini,” ucapnya.

Untuk menanggulangi dampak dari pandemi, Ida Fauziyah telah menyiap sejumlah langkah, salah satunya menyiapkan SDM yang berkualitas yang dibutuhkan perusahaan kekinian.

“Kita juga mempersiapkan SDM pekerja kita sebaik mungkin, meningkatkan kompetensinya, melalui pelatihan vokasi yang tepat,

agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pasca pandemi,” jelasnya.

Pandemi telah menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang merupakan inti dari revolusi industri 4.0. Misalkan pekerja tidak harus dilakukan di kantor

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN KEHILANGAN BPKP M-01206890, NOPOL D 3575 LY A/N AMIH AHMAD KAMIL, NO RANGKA MH1JB51185K217952, NO MESIN JB51E1214273, HUBUN GI : ABI B 083874404598

namun bisa dari rumah.

Pandemi telah mengubah tatan kehidupan dan dunia kerja baru.

“Ini merupakan dampak dari pandemi yang juga harus diantisipasi agar kita tidak tertinggal dan salah mengambil langkah dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat saat ini,” imbuhnya. (bbs/rie)

Wajib Dipersiapkan Touring Sepeda Motor BA N D U N G – To u r i n g adalah salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh banyak pengguna sepeda motor. Biasanya touring ini dilakukan secara berkelompok dalam menghabiskan waktu di perjalanan yang lebih panjang menembus batas wilayah dan menyambangi tempat baru dengan motor kesayangan memang jadi aktivitas mengasyikkan.

Saat melakukan touring pengendara dan penumpang harus selalu #Cari_ Aman seperti menggunakan Jaket, Helm, Masker, Sarung Tangan. Sediakan juga Jas Hujan untuk melindungi tubuh dari hujan sehingga

meminimalkan masuknya air yang mengenai bagian tubuh dan pakaian.

Touring merupakan aktivitas yang sangat melelahkan, maka sebelum touring sebaiknya jaga kondisi tubuh dengan beritirahat cukup, hindari begadang dan konsumsi makanan sehat.

Beristirahatlah jika sudah merasa lelah, tujuannya menghindari kecelakaan akibat kondisi fisik lelah atau mengantuk.

Dari sisi kendaraan, pastikan sepeda motor yaang akan digunakan selalu dalam kondisi yang baik, mulai dari kondisi Ban, Rem, Sistem Kemudi dan Mesin. Pemer-

iksaan dapat dilakukan di bengkel resmi sepeda motor Honda atau AHASS. “Selain itu, ada hal-hal lain yang harus dipersiapkan yaitu Tool Kit standar untuk melakukan tindakan terhadap sepeda motor jika dalam konsisi darurat,” buka Ade Rohman, Sub Departement Head Technical Service PT Daya Adicipta Motora.

Berikut hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan dengan baik demi kelancaran perjalanan touring diantaranya.

Kunci Busi untuk keadaaan darurat apabila terjadi masalah pada kendaraan yang digunakan seperti mogok dan yang pertama kali dilaku-

kan adalah mengecek di bagian pengapian yaitu melalui busi yang pastinya membuka dengan menggunakan kunci khusus pembuka busi baik (Cub, Matic, dan Sport).

Obeng (+) sedang dan Obeng (-), dapat digunakan untuk membuka baut atau skrup yang ada di body kendaraan untuk menyetel stasioner atau idling dan pengecekan baut saluran bahan bakar. Tang (Potong dan Tang Longnose) untuk membuka atau memasang sambungan rantai, potong kabel mengupas kabel, membuka baut yang slek dan menjepit klem.

“Dalam keadaan emer-

Hubungi DIJUAL

dan nada dering. ColorOS 11 juga meningkatkan dark mode yang tersedia pada stock Android dengan tiga skema warna dan tingkat kontras.

Selain itu, Oppo Relax 2.0 memungkinkan pengguna menciptakan kreasi white noise mereka sendiri, sekaligus menghadirkan koleksi suara yang lebih kaya dan imersif. Oppo berkolaborasi dengan Google guna mewujudkan peluncuran dan pembaruan lebih cepat untuk ColorOS 11. Peluncurannya pun sejalan dengan pengumuman Google Android 11. Untuk gelombang pertama, sistem ColorOS 11 akan hadir di Reno 4F mulai 12 November.

S ementara itu, untuk model Oppo Find X2, Find X2 Pro dan Find X2 Pri edisi Automobili Lamborghini Edition pada 25 November 2020. Cara memperbarui ke versi resmi ColorOS 11 ada dua cara bagi pengguna Reno4 F di Indonesia. Pertama pengguna mengklik Pengaturan, pembaruan perangkat lunak, mendeteksi versi baru. Kemudian tunggu hingga adanya pemberitahuan untuk memperbarui. (bbs/rie)

DIINFORMASIKAN BAHWA AUTO2000 KEHILANGAN DOKUMEN BERUPA S AT U S E T S U R AT P E M E S A N A N KENDARAAN NO. T262 - 46136.

BERKENAAN DENGAN KEHILANGAN TERSEBUT, AUTO2000 TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAANYA SEJAK TGL. 30 JULI 2020 KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATAS NAMA AJID BIN NALIM, KP. LANGKAP LANCAR RT.004/RW.002 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH SAWAH SELUAS : 2.857 M2 (DUA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH METER PERSEGI), SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 00451/SUKARAGAM, SPPT NOMOR : 32.18.021.002.010.0018.0 HUBUNGI : AJO : 0822-1114-3241

HILANG BPKB NO.L00616667 NOPOL T1109 EB AN IKA ATIKA OKATAVIANI KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2

TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROP-

gensi dapat difungsikan juga sebagai pengganti tangan ketika harus memegang kuat mur atau baut yang dikencangkan khususnya saat mesin motor panas, tentu untuk membuka koil akan sulit tanpa menggunakan alat bantu,” ujar Ade. Kunci L (Hexagonal atau Bintang) yaang memiliki komposisi 1 (satu) set sehingga lengkap apabila akan digunakan. “Alat ini diperlukan karena sebagian besar motor ada yang mengharuskan menggunakan kunci L untuk membuka beberapa bagian tertentu,” ujar Ade. Sehingga disarankan untuk membawa kunci L agar lebih aman. (rls/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

ERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 8662/ PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 16743/ PEDURENAN A/N SURYANI SAFITRI DEWI D/A MUSTIKAJAYA RT 002/002 - KEL PEDURENAN KEC MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI LUAS TANAH 500 M² .

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

SOROT: Pemerintah Kota Bekasi, berniat akan melakukan perbaikan sejumlah titik jalan menjelang libur akhir tahun 2020 ini. Rehabilitasi infrastruktur ditarget selesai dalam waktu dekat.

Pemkot Gelontorkan Duit Rp 5 M Kejar Target Perbaikan Jalan Akhir Tahun KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi, berniat akan melakukan perbaikan sejumlah titik jalan menjelang libur akhir ta-

hun 2020 ini. Rehabilitasi infrastruktur ditarget selesai dalam waktu dekat.

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan perbaikan jalan tahun ini menggunakan anggaran sebesar Rp5 miliar. Sejumlah jalan yang diperbaiki

di antaranya Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Pejuang, dan Jalan HM Joyo Martono.

Menurutnya pembangunan jalan tersebut telah sesuai jadwal dan jumlah pekerja ditambah. Pekerjaan yang telah berjalan di antaranya Jalan I Gusti Ngurah Rai dan Jalan HM Joyo Martono.

“Kalau yang agak berat di utara (Jalan Raya Pejuang) karena sekarang masih proses, mungkin nanti malam sudah mulai pengecoran satu sisi, dan mudah-mudahan sisi lainnya minggu berikutnya,” ujar Tri. Disinggung mengenai pembangunan yang berdampak pada kemacetan lalu lintas, Tri menyatakan bahwa itu merupakan hal yang wajar. Karena, kata dia, setiap proses pembangunan akan membawa dampak.

“Yang penting adalah pada saat selesai proses pembangunan itu masyarakat akan menikmati. Kalau sekarang memang terjadi hambatan, kemacetan, dan stagnasi saya kira sifatnya hanya sementara waktu,” paparnya. (bbs/mhs)

ADIKARYA PARLEMEN JABAR

Abdul Jabbar Serap Aspirasi Warga Cibitung CIBITUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat baru saja menyelesaikan masa resesnya. Reses tersebut berlangsung dari SeninJumat (9-13/11/2020). Salah satunya DR Abdul Jabbar Majid MA, anggota Komisi III dari dapil 9 Kabupaten Bekasi.

Reses sendiri kata Abdul Jabbar adalah di mana setiap anggota DPRD kembali ke masyarakat untuk menyerap segala aspirasi yang ada di tengah masyarakat.

Dalam beberapa reses yang dilakoninya maupun anggota legislatif lain. Legislator PKS yang turun ke delapan titik ini menyebut ada beberapa aspirasi warga. Seperti kondisi jalan di wilayah Kabupaten Bekasi yang mengalami kerusakan.

Dalam reses tersebut, Abdul Jabar dihujani aspirasi dari warga Rw 04 / Rt 04 , Kampung Pisang

Batu, Desa Kerta Mukti Kecamatan Cibitung.

“Jalan banyak yang rusak terutama CBL. Proyek-proyek perumahan semakin banyak dan juga kerap terjadi banjir. Kami juga ingin tahu mana saja ranah provinsi ataupun kabupaten,”kata salah satu warga dalam sesi tanya jawab.

Menanggapi hal itu, Abdul Jabar menjelaskan untuk kew enangan jalan ada tiga yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan pusat.

Namun ia akan memeriksa kembali jalan yang dikeluhkan warga tersebut masuk ranah kabupaten, provinsi atau nasional.

“Nanti akan ditindak lanjuti, dibuat saja keluhanan. Jika itu ra-

nah kabupaten diusulkan melalui dewan kabupaten dan kalau ranah pusat lewat Pak Ahmad Syaikhu (Presiden PKS,red),” ujar dia saat reses di Yayasan Semesta Madani, Desa Kerta Mukti.

Tak hanya sampai disitu, usulan terkait kekurangan sekolah juga menjadi persoalan di tingkat SMA yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

“Ya seperti di Babelan, di mana sudah ada lahan untuk pembangunan sekolah baru, namun belum juga dibangun oleh Pemprov, keluhan itu juga nantinya akan ditanyakan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat mengapa belum juga terealisasi,” ceritanya.

Abdul Jabbar mengingatkan

kembali kepada masyarakat tidak usah sungkan untuk mengajukan aspirasi kepada wakil rakyat selama masih kepentingan umum. Karena menurut dia, semua usulan masyarakat akan jadi bahan DPRD Provinsi Jabar untuk dijadikan pokokpokok pikiran (pokir) dan disampaikan ke Pemprov Jabar.

“Nanti aspirasi akan dipilih mana ranah kabupaten atau provinsi. Ini penting karena turut serta dalam peran dan proses pembangunan di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi,” imbuh dia.

Dalam reses itu, Abdul Jabar juga berpesan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi covid-19. Ia kembali membagikan masker untuk warga sebagai bagian pencegahan virus korona. (dim/hyt)

DR Abdul Jabbar Majid MA Anggota Komisi III dari dapil 9 Kabupaten Bekasi

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

PENDIDIKAN

KARAWANG BEKASI

7

Peran Digitalisasi Perbendaharaan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan Negara Oleh: Moh. Rahman

PENGAMBIL AN keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Mengambil sebuah keputusan kadangkadang mudah tetapi lebih sering sangat sulit. Terdapat keputusan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap organisasi, tetapi ada keputusan yang dapat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Pengambilan keputusan atau kebijakan bagi organisasi pemerintahan tentu akan lebih komplek karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Pengelolaan keuangan negara sebagai salah satu bagian urusan pemerintahan tak lepas dari mengambil sebuah keputusan. Keputusan mengelola kas, belanja, pendapatan, aset negara dan cakupan keuangan negara lainnya menentukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan APBN pada 2020 ini yang sebesar lebih dari Rp2 ribu triliun dan aset triliunan rupiah serta tersebar di seluruh tanah air bukan suatu hal yang mudah.

Kecepatan dan ketepatan informasi mengenai posisi dan kondisi keuangan negara menjadi krusial dalam mengambil keputusan baik dalam menyelesaikan permasalahan maupun penyempurnaan dan perbaikan.

Berkat kehadiran era digital saat ini dan era revolusi industri 4.O, maka hampir segala aspek dalam kehidupan sehari-hari dapat diproses dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.

Digitalisasi tentunya dapat meningkatkan kualitas mengolah dan menyajikan informasi dan ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan mengelola

keuangan negara. Dalam kaitan dengan pengelolaan perbendaharaan negara sebagai bagian penting dari pengelolaaan keuangan negara, lahirnya UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menjadi pendorong modernisasi dan penggunaan digitalisasi perbendaharaan dalam layanan di bidang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Lahirnya paket undang-undang keuangan negara tersebut menjadi dasar dari berbagai upaya reformasi manajemen keuangan negara dalam pelaksanaan APBN sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan fungsi perbendaharaan yang meliputi perencanaan kas yang baik, penatausahaan penerimaaan negara, pencairan belanja pemerintah, serta pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang akurat dan akuntabel yang memerlukan adanya kecepatan dalam mengambil keputusan.

Digitalisasi perbendaharaan dilakukan dengan menerapkan pengelolaan keuangan negara dalam suatu sistem yang terintegrasi, modernisasi perbendaharaan negara dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui berbagai program pembangunan sistem tata kelola penerimaan negara, pengeluaran dan pertanggungjawaban APBN berbasis IT. Adapun dari sisi tatakelola penerimaan negara telah pula dikembangkan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3) yang merupakan pengemban-

gan dari Sistem MPN G2.

Pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif antara Kemenkeu dengan sejumlah bank serta pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak.

Perusahaan fintech tersebut ditetapkan sebagai lembaga persepsi lainnya. Dengan masuknya Tokopedia, Finnet, dan Bukalapak menjadi lembaga persepsi, maka total bank/pos/lembaga persepsi menjadi 86 bank/ pos/lembaga.

Salah satu keunggulan MPN G3 adalah mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, meningkat signifkan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2. Selain itu, penyetoran penerimaan negara pada MPN G3 juga dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan fintech.

Modul Penerimaan Negara Generasi 3 ini merupakan penerapan digitalisasi penerimaan negara. Penyetoran pajak dan bukan pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual dan melalui penyetoran tunai ke perbankan dan PT Pos, saat ini dilakukan dengan menggunakan billing dengan pembayaran elektronik (ATM, sms atau elektronic banking lainnya).

Pembayaran kewajiban kepada negara ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Untuk pengambilan keputusan, digitalisasi ini mempercepat informasi

mengenai jumlah penerimaan negara yang diterima pada kas negara karena dilakukan terintegrasi dengan single database real time dan online.

Penerapan satu rekening tunggal menjadi dapat dilaksanakan melalui digitalisasi tersebut. Saldo penerimaan negara pada bank dan PT Pos dapat segera dinihilkan ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia. Selanjutnya posisi saldo kas pemerintah sangat berpengaruh bagi keputusan belanja dan penempatan kas sebagai bagian manajemen kas pemerintah. Pengambilan keputusan mengenai proyeksi penerimaan negara menjadi terbantu melalui digitalisasi perbendaaraan ini.

Sementara dengan sistem sebelumnya yang dilakukan secara manual harus menunggu informasi dari seluruh daerah dengan waktu yang cukup lama dan belum terjamin validitas angkanya.

Penerapan rekening tunggal tidak dapat dilakukan dan proyeksi penerimaan negara menjadi terkendala dengan sistem lama tersebut.

Di sisi Bendahara Umum Negara (BUN) yang men-

erima, membayar belanja negara dan mempertanggungjawabkan uang negara diterapkan sistem digitalisasi terintegrasi dengan single database real time dan online yang disebut Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

SPAN merupakan modernisasi melalui digitalisasi perbendaharaan negara dengan memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan mulai dari sisi hulu (penganggaran) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat). SPAN mengembangkan konsep database yang terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input manual.

Untuk pengambilan keputusan, digitalisasi pada Bendahara Umum Negara ini mempercepat informasi mengenai jumlah tagihan kepada negara yang dibayarkan dari kas negara karena dilakukan terintegrasi dengan single database real time dan online. Pembayaran kepada pihak ketiga yang berhak atas pelaksanaan pekerjaan pemerintah pun menjadi cepat dan terinformasi dengan mudah karena terhubung dengan sistem perbankan. Kebutuhan kas pemerintah untuk membayarkan tagihan menjadi terkontrol karena dalam SPAN menerapkan manajemen kontrak yang telah disampaikan oleh satuan kerja selaku executing agency pekerjaan pemerintah. Melalui kedua digitalisasi tersebut, pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik dengan pengambilan keputusan dalam penerimaan dan pengeluaran negara lebih cepat dan akurat. Manajemen kas

negara dan kas yang berada di Kementerian Negara/ Lembaga lebih dapat dijaga yang selanjutnya berpengaruh kepada penempatan kas dan pada akhirnya pada keberlangsungan APBN sepanjang tahun anggaran.

Sementara itu dari sisi Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja, digitalisasi perbendaharaan diimplementasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan sistem pengelolaan keuangan terintegrasi yang dikembangkan di tingkat satuan kerja kementerian lembaga (K/L) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk menggantikan berbagai sistem pengelolaan keuangan yang saat ini digunakan oleh satker dan bersifat parsial (stand alone).

Dalam implementasinya aplikasi SAKTI diintegrasikan secara plug in dengan sistem SPAN yang telah diulas penulis di atas.

SPAN dioperasikan oleh Ditjen Perbendaharaan selaku BUN. Dengan demikian keseluruhan proses pelaksanaan anggaran dari sisi Pengguna Anggaran Kementer ian/L embaga dan dari sisi Bendahara Umum Negara (BUN) dapat dikelola dalam suatu sistem terintegrasi dan online real time. Peran SAKTI bagi pengambilan keputusan di tingkat satuan kerja antara lain dari aspek realisasi anggaran.

Melalui SAKTI akan diketahui secara cepat jumlah realisasi anggaran setiap saat. Pekerjaan-pekerjaan yang belum berjalan, sedang berjalan dan yang telah selesai dapat segera diketahui oleh pimpinan satker. Hal ini akan mem-

bantu bagi pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mengawasinya.

Aspek kedua bagi pengambilan keputusan adalah manajemen aset yaitu satuan kerja akan mengetahui secara cepat kondisi aset, biaya pemeliharaan dan pemanfaatan aset negara.

Dalam hal ini akan menjadi bahan masukan pula bagi perencanaan dan penganggaran khususnya mengenai sarana dan prasarana.

Aspek ketiga terkait dengan manajemen kas pada satuan kerja terkait uang muka kerja (persediaan) yang diberikan oleh BUN. SAKTI dapat memantau secara online kinerja penggunaan uang tersebut dari bendahara yang ada di satker. Percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban dana ini menjadi bagian dalam mengambil keputusan pimpinan satker.

Aspek lainnya terkait dengan manajemen kontrak, waktu penyelesaian tagihan dari pihak ketiga dan pertanggungjawaban lainnya dalam mengelola keuangan negara di tingkat satuan kerja.

Digitalisasi perbendaharaan saat ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat, mudah dan valid dengan tetap menjadi pruden dalam mengelola keuangan negara yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. (*) ASN pada KPPN Karawang *tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja.

Nadiem Beri Syarat Ketat Sekolah Tatap Muka JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud) Nadiem Makarim menjabarkan 3 poin penting dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait dengan berlakukan sekolah tatap muka 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Pertama, keputusan membuka sekolah untuk kegiatan belajar tatap muka harus mendapatkan keputusan tak hanya dari Pemda, tapi juga Kepala sekolah dan Komite sekolah yang dalam hal ini adalah perwakilan orang tua. “ Ku n c i n y a a d a d i orang tua. Kalau komite tak memperkenankan, maka sekolah tidak bisa dibuka. Alasan ada berbagai permintaan. Alokasi per kabupaten besar. Mereka punya kelurahan, desa, sulit PJJ dan sudah bisa tatap muka,” ujarnya dalam keterangan

PRESTASI DALANG: Akmal Nurwenda saat tampil sebagai dalang. Siswa SMKN 1 Karawang ini menyabet prestasi sebagai dalang muda terbaik dalam Festival Dalang Bocah dan Dalang Muda Tingkat Nasional 2020 yang digelar Pepadi Pusat.

JADI DALANG MUDA TERBAIK DALAM FESTIVAL DALANG BOCAH DAN DALANG MUDA 2020

Siswa SMKN 1 Karawang Ukir Prestasi Nasional K A R AWA N G - S i s w a SMKN 1 Karawang, Akmal Nurwenda mampu membuat bangga masyarakat Kabupaten Karawang. Remaja kelas XI jurusan teknik pemesinan ini berhasil mengukir prestasi di level nasional dengan meraih predikat dalang muda terbaik dalam Festival Dalang Bocah dan Dalang Muda Tingkat Nasional 2020.

Dalam festival yang digelar oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Pusat secara virtual pada 7-16 November 2020, Akmal unggul atas puluhan dalang muda lainnya perwakilan dari ber-

bagai provinsi se-Indonesia.

“Kami dari keluarga besar SMKN 1 Karawang sangat bangga atas prestasi yang diraih Akmal. Ini membuktikan pandemi covid-19 bukan halangan meraih prestasi. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun peluang berprestasi tetap ada asalkan memiliki keinginan dan semangat untuk menjadi yang terbaik,” ujar Kepala SMKN 1 Karawang, Makmur, didampingi Wakasek Kesiswaan, Alia Maedina, kepada KBE, Rabu (25/11).

Makmur berharap, prestasi yang diraih Akmal bisa memotivasi siswa lainnya

serta menjadi modal bagi Akmal untuk mewujudkan cita-citanya menjadi dalang hebat di Indonesia.

“Semoga bisa terus berlanjut. Kami dari keluarga besar SMKN 1 Karawang akan selalu mendukung apalagi yang digeluti Akmal ini merupakan salah satu budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Kami sangat mengapresiasi semangat Akmal dalam berkreasi dan melestarikan budaya Indonesia, karena tidak begitu banyak anak muda yang mau dan bercita-cita menjadi seorang dalang,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ak-

mal mengaku senang bisa meraih prestasi tersebut.

Ditegaskan remaja kelahiran Karawang 27 Januari 2004 ini, semua itu bisa diraih tak lepas dari dukungan dan doa yang begitu besar dari keluarga, sekolah, dan Pepadi Karawang.

“Karena itu prestasi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga besar SMKN 1 Karawang, Pepadi Karawang dan tentunya masyarakat Kabupaten Karawang,” ucap Akmal yang mengenal wayang sejak usia 2 tahun dan mulai mendalang sejak 2016 ini. (ayi/mhs)

pers secara virtual di Jakarta, Rabu (25/11).

“Kedua, orang tua tak harus khawatir. Sekolah tak bisa memaksa jika orang tua tidak mengizinkan,” imbuhnya.

Poin berikutnya adalah sekolah yang sudah dibuka, kondisinya akan sangat berbeda dari kondisi sebelum

adanya pandemi. Misalnya, kapasitas murid hanya 50% atau 18 siswa per kelas. Secara otomatis, sekolah harus menerapkan sistem belajar mengajar bergantian.

“Secara otomatis sekolah harus melakukan rotasi minimal 2 shift. Masker wajib, tak ada kantin, ekstrakurikuler, olahraga. Ini bukan sekolah normal,” katanya lagi.

Adapun saat ini, setidaknya sudah berjalan pembu kaa n s e ko la h u ntu k zona hijau dan kuning, setidaknya selama dua bulan. Sekolah-sekolah ini, lanjutnya, menerapkan protokol kesehatan tetap.

“Zona hijau 73%, zona kuning 20-25% yang tatap muka. Ini akan makan waktu, persiapan sekolah, hand sanitizer, thermogun, ada akses ke berbagai tempat kesehatan.

Jika ada infeksi, sekolah harus langsung ditutup,” pungkasnya. (bbs/mhs)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

UPDATE KORONA 750 Dinyatakan Sembuh PURWAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta melansir, secara kumulatif jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah tersebut hingga hari ini, Rabu 25 November 2020 mencapai 1.205 orang.

Namun, 750 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh. Terjadi penambahan angka kesembuhan sebanyak 33 orang per hari ini.

“Hari ini, terjadi penambahan warga terkonfirmasi positif sebanyak 26 orang yang sembuh sebanyak 33 orang dan meninggal dunia 1 orang. Angka kematian hingga hari ini berjumlah 50 orang. Sedangkan untuk pasien konfirmasi positif aktif hari ini berjumlah 405 orang, berkurang 8 orang dibandingkan dengan kemarin,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr. Deni Darmawan, Rabu (25/11/2020).

Berdasarkan kondisi tersebut tersebut, GTPP Covid-19 Kabupaten Purwakarta meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjalankan program-program adaptasi kebiasan baru yang berkaitan dengan perubahan perilaku seperti tak lupa memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun (3M).

Selain itu, terdapat data lainnya yang Deni sampaikan yaitu; untuk warga yang berstatus kontak erat hari ini jumlahnya berkurang 10 orang, kini totalnya menjadi 609 orang. Dan warga yang berstatus suspek bertambah 4 orang, totalnya menjadi 170 orang, dan probable 1 orang.

Deni juga menghimbau masyarakat agar dapat melindungi diri sendiri dan membantu mencegah penyebaran virus covid-19 kepada orang lain. Dengan begitu dapat membantu melakukan langkahlangkah yang dianjurkan pemerintah.

“Sering-seringlah mencuci tangan. Bersihkan tangan secara rutin dan menyeluruh dengan alkohol atau cuci tangan menggunakan sabun dan air,” kata Deni. (san/red)

SEMANGAT BARU PURWAKARTA

Pemkab Bakal Rekrut Honorer Jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PURWAKARTA- Pemerintah Kabupaten Purwakarta bakal merekrut tenaga pendidik atau guru berstatus honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta, Asep Supriatna mengaku pihaknya tengah mendata kebutuhan guru yang mendaftar menjadi guru PPPK dengan sejumlah persyaratan.

“Nanti yang boleh ikut bukan hanya guru honorer, guru GTT, dan guru bantu saja, tapi lulusan pendidikan yang belum pernah mengajar pun berkesempatan ikuti seleksi ini,” katanya, Rabu (25/11/2020).

Menurutnya, BKPSDM akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Purwakarta untuk masalah ini.

Informasi dari Disdik Purwakarta, saat ini Purwakarta kekurangan banyak tenaga

guru mencapai 2.500 orang.

Adapun untuk mekanismenya, Asep menjelaskan pihaknya masih menunggu juklak dan juknisnya dari pusat, sekaligus mengenai kuota penerimaan guru PPPK. “Pemkab Purwakarta bakal mengajukan maksimal sesuai kuota guru PPPK yang diberikan pusat,” kata Asep.

Tak kalah penting, Asep berpesan kepada semua guru honorer dan calon peserta rekrutmen untuk tidak percaya pada oknum siapapun yang mengaku bisa meloloskannya di seleksi tersebut.

Hari Guru Sementara itu Peringatan Hari Guru Nasional di Purwakarta dilakukan secara daring. Menggunakan aplikasi zoom, peringatan disiarkan dari Pendopo Pemkab Purwakarta, Rabu (25/11).

Dalam peringatan yang mengambil tema Merdeka Belajar itu, nampak hadir Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Sekda Iyus Permana, Jajaran Wandik Purwakarta, Kadisdik Purwakarta, Purwanto dan jajarannya.

Dalam keterangannya, menyampaikan ada beber-

apa rangkaian kegiatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI Ke-75. Diantaranya adalah pemberian anugerah pada guru berdedikasi untuk kategori honorer yang terlama dan paling tua sebanyak 10 orang.

“Kemudian ada juga lomba vlog antar pelajar dengan tema Guruku Pahlawanku yang di ikuti oleh 341 siswa SD dan 238 siswa SMP. Lalu, ada juga agenda bantuan rehab rumah untuk guru sebanyak 9 rumah yang bersumber dari UPZ dan 5 orang bersumber dari Bupati Purwakarta masing- masing mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta,” kata Purwanto kepada awak media.

Menurutnya, ada juga kegiatan lain yang ditujukan sebagai apresiasi kepada guru dan siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh.

“Mereka diseleksi di masingmasing kecamatan dan hari ini diberikan penghargaannya pada 970 siswa, masingmasing 680 siswa SD, dan 290 siswa SMP dengan total hadiah Rp 194 juta,” tuturnya.

Kang Ipung, begitu ia kerap disapa juga menyinggung soal program Tatanen di Bale Atikan. Program ini

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKPRES

HARI GURU: Peringatan Hari Guru di Pemkab Purwakarta yang mengambil tema Merdeka Belajar. Bupati Anne Ratna menyampaikan beberapa pesan dan pemberian anugerah pada guru berdedikasi untuk kategori honorer.

juga bagian dari rangkaian kegiatan dan akan diluncurkan pada awal bulan Desember 2020 mendatang.

Selain itu, Purwanto juga menyampaikan bahwa puncak acara inagurasi Hari Guru Nasional tingkat kabupaten ini bertujuan untuk mengangkat harkat derajat guru baik PNS maupun honorer.

“Rangkaian kegiatan diinisiasi untuk menunjukan rasa syukur sekaligus kebanggaan menjadi guru, semoga pendidikan di Purwakarta dan seluruh guru nya dalam keadaan sehat walafiat serta kita semua

dapat menciptakan dan menumbuhkan generasigenerasi penerus yang unggul dan Istimewa,” katanya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Bupati yang akrab disapa Ambu Anne itu mengapresiasi langkah-langkah yang diinisiasi Dinas Pendidikan Purwakarta yang terus berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan meski berada di situasi pandemi. (san/red)

ADVERTORIAL

Ini Program Prioritas Pemerintah Tahun 2021 Bupati Eka Hadiri Penyershan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Secara Virtual CIKARANG PUSAT - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu

(25/11/2020).

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja turut menghadiri secara virtual proses penyerahan tersebut dari Command Center Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan, APBN 2021 akan fokus pada empat hal utama. Pertama, yakni penanganan kesehatan dalam hal penanganan Covid-19, utamanya fokus pada vaksinasi. Kedua, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

“Ketiga,

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi, terutama dukungan kepada UMKM dan dunia usaha. Dan

keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial,” ujar dia.

Jokowi mengatakan di bidang ekonomi, belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak ekonomi. Maka baik APBN dan APBD 2021 harus segera digunakan untuk menggerakkan ekonomi.

“Jadi APBN ini sebagai p e n g g e ra k u t a ma s aat ekonomi kita sedang lesu.

Maka, segera manfaatkan dan belanjakan. Lelang sejak dini, maksimal akhir Desember 2020 untuk menggerakkan sekonomi pada kuartal I 2021,” tukas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, proses penyerahan DIPA KL dan daftar TKDD alokasi APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat

mendukung penanganan Covid-19 pemulihan ekonomi dan berbagai Prioritas pembangunan strategis.

“Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan,” tukas dia. (adv/yud/ shl)