Karawang Bekasi EKspres, 26 Agustus 2020

HARIAN UMUM

BEKASI

KARAWANG

AKTUAL DAN TERPERCAYA

RABU, 26 AGUSTUS 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 25 AGUSTUS 2020

KONFIRMASI

205

SUSPEK

6.128

PURWAKARTA

KONTAK ERAT

1.623

KONFIRMASI

135

SUSPEK

746

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

KOTA BEKASI

KONTAK ERAT

642

KONFIRMASI

827

SUSPEK

1.594

KONTAK ERAT

5.121

JAWA BARAT SEMBUH

KONFIRMASI

9.670 5.881

MENINGGAL

263

JPS Tak Jelas, Bantuan Pemkab Ambyar!

“JPS ini kan perlu ada SK Bupati. Sejak awal saya sudah prediksi anggaran ini akan bermasalah. Buktinya sekarang terjadi.

Disaat bansos dari sumber lain turun begitu derasnya. Tapi JPS Pemkab baru nonggol sekali, ini ada apa?,”

KARAWANG- Hingga pekan terakhir di bulan Agustus 2020, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Sosial, kapan waktu pencairan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kabupaten tahap kedua sebesar Rp. 300 ribu per bu-

lan, per keluarga penerima manfaat (KPM) itu.

Hal tersebut memicu kritik pedas dari sejumlah kepala desa. Tak ketinggalan Pendamping Desa yang bertugas di setiap kecamatan di Kabupaten Karawang.

Seperti diungkapkan PenKe Halaman METRO KARAWANG n

Pupuk Langka, PKC Bisa Apa...

Getah Keputusan Ridwan Kamil?

KARAWANG- Kinerja Pupuk Kujang Cikampek menuai sorotan para Komisi II DPRD Jabar. Pabrik plat merah itu dinilai gagal memenuhi kebutuhan pupuk subsidi di tengah pandemi. Para anggota DPRD mengklaim, petani di Karawang menjerit akibat

SOROT

Cellica Klaim Perempuan Lebih Diterima Komunitas

adanya kelangkaan pupuk.

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati blak-blakkan menyebut kelangkaan ini bukan terjadi kali ini saja, tapi selalu berulang setiap musim tanam. Oleh karenanya,

dia meminta agar Gubernur Jawa Barat menindaklanjuti persoalan tersebut secara cepat.

“Hal ini selalu berulang mohon kepada semua pihak terutama bapak gubernur Jawa Barat ikut memperhatikan urusan penting ini,” kata Rahmat.

Rahmat, menuturKe Halaman METRO KARAWANG n

KARAWANG- Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengklaim karakter perempuan pada umumnya lebih multitasking dari laki-laki.

Perempuan dikatakan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan di waktu bersamaan.

“Perempuan itu punya warna tersendiri. Perempuan juga lebih detail. Ketika kita berada di tengah-tengah komunitas sosial, kita lebih diterima,” kata dia dalam Ke Halaman METRO KARAWANG n

BST PERTANIAN Pemkab Jangan Lepas Tangan!

KARAWANG- Gaduh hilangnya data penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) Pertanian di Kabupaten Karawang, tengah jadi perhatian di lingkungan masyarakat. Pasalnya, belum selesai masalah di tahap ke satu, dua, dan tiga, yang sebagian sudah cair bulan lalu. Sebentar lagi, bakal ada pencairan tahap keempat dan kelima bantuan sosial untuk para petani tersebut.

Diketahui, pada tahap pertama kemarin, ribuan data penerima BST Pertanian di Kabupaten Karawang tak bisa dicairkan lantaran Ke Halaman METRO KARAWANG n

Pandemi Meningkatkan Populasi Janda di Kabupaten Karawang

Tiap Hari Ada 12 Pasangan Cerai, Batujaya Terbanyak Gina Fadlia Swara

Masa pandemi selain berdampak pada sisi keseharan dan ekonomi masyarakat, juga berdampak secara sosial dan psikologis. Akibat pandemi, di Kabupaten Karawang angka perceraian menjadi begitu tinggi.

REDAKSI, KARAWANG

KASUS perceraian di Kabupaten Karawang, terus mengalami peningkatan.

Dalam satu hari ada 10 sampai 12 wanita resmi menjadi janda. Pemicunya beragam mulai dari perselingkuhan, faktor ekonomi, kekerasan rumah tangga dan lainnya.

Terutama untuk tahun ini efek domino dari pandemik covid-19 semakin memacu peningkatan angka tersebut.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

Karawang, tercatat jumlah wanita yang resmi menyandang status janda di tahun 2019 lalu mencapai 3.125 orang. Artinya, dalam satu hari ada sebanyak 12 janda dan duda baru di Karawang.

Angka ini adalah yang tercatat secara resmi oleh negara. Sedangkan wanita yang menjadi janda dalam perkawinan siri sangat dimungkinkan jumlahnya lebih banyak lagi.

Menurut Panitera Muda Ke Halaman METRO KARAWANG n

ILUSTRASI

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

RABU, 26 AGUSTUS 2020

METRO KARAWANG

KARAWANG BEKASI

2

Dualisme Hanura Karawang Berakhir Ardiansyah Masih Jabat Ketua DPC KARAWANG Dualisme kepemimpinan di DPC Hanura Karawang, akhirnya usai.

Ahmad Ardiansyah masih dipercaya DPP Partai Hanura sesuai Surat Keputusan (SK) dengan Nomor: 538/B.2/DPPHANURA/VIII/2020.

Ahmad Ardiansyah mengaku, kalau polemik yang terjadi di internal DPC Hanura Karawang, karena adanya miss komunikasi antara dirinya dengan Meitri Citra Warda-

ni yang diakibatkan oleh kesibukan masing-masing pihak.

“Itu hanya ‘Miss Communication’. Dengan adanya wabah pandemic Covid-19 ini, kita sangat sulit untuk bertemu.

Jangankan untuk tingkat DPC, tingkat PAC juga sangat susah untuk bertemu sehingga kita sedang tidak menanggapi issu yang berkembang kemarin,” kata Ardiansyah, Senin (24/8/2020) kepada awak media di Jalan Tanjungpura, Kantor Sekretariat DPC Hanura Karawang.

Issue dualisme kepemimpinan di DPC Hanura Karawang

dia menegaskan, karena adanya 2 SK yang dikeluarkan DPP Hanura.

Ardiansyah pun menampik bahwa DPC Hanura Karawang tidak pernah ada issu dualisme. Sebab, kata dia, SK yang telah dikeluarkan DPP Partai Hanura adalah sosialisasi agar DPC Hanura Karawang menyerahkan data kepengurusan partai.

“Maksudnya adalah dalam masa periode lanjutan, sudah menjadi kewajiban kita sebagai organisasi politik bahwa harus mengajukan kepengurusan yang baru dan kita

JPS Tak Jelas .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES damping Desa Kecamatan Cilamaya Wetan, Syukron.

Menurutnya, sejak awal ia sudah memprediksi sengkarut anggaran JPS di Kabupaten Karawang.

Pasalnya, kata Syurkon, sejak awal penganggarannya saja, yang menggunakan istilah refocusing anggaran itu. Dianggap sudah bermasalah. Bahkan, hal itu pula, yang dulu sempat panas. Sampai memunculkan issu interplasi di DPRD Kabupaten Karawang.

Dari semua dinamika politis itu. Akhirnya, ribuan penerima JPS dari Pemkab Karawang yang menjadi korban. Terlebih saat ini, mereka terus digantung akan ketidakpastian distribusi bantuan tersebut. Yang sampai saat ini, baru satu kali cair dengan besaran Rp. 300 ribu per KPM. “JPS ini kan perlu ada SK Bupati. Sejak awal saya sudah prediksi anggaran ini akan bermasalah. Buktinya sekarang terjadi. Disaat bansos dari sumber lain turun begitu derasnya. Tapi JPS Pemkab baru nonggol sekali, ini ada apa?,” ungkap Syukron, di sela-sela distribusi Bansos di Kecamatan Cilamaya Wetan, Selasa, (25/8) kemarin.

Pantas saja, kata Syukron, JPS Pemkab ini disebut nanggung oleh pemerintah desa. Selain nominalnya yang sedikit dan hanya cair dua bulan. Regulasinya pun dianggap masih ngawangngawang. Jika dibandingkan dengan BLT Dana Desa saja, kata dia, darimulai payung hukum, tahapan pendistribusian, hingga penerima, semuanya sudah sangat jelas. Berbeda terbalik dengan JPS. “Alhasil, penerima JPS ini yang tak cair-cair minta dimasukan ke penerima BLT Dana Desa. Itu bisa saja dengan perbaikan musdesus. Tapi masalahnya, sudah sejauh mana kejelasan JPS Pemkab ini?,” tanya Syukron.

“Apakah sudah terbit SK Bupati untuk pencairannya?

Atau anggarannya sudah ready secara real? Kan yang terdampak dan menanti, kebanyakan adalah mereka yang baru menerima satu tahap kemarin,” imbuhnya.

Syukron mengaku pri-

hatin dengan kondisi ini. Di lapangan, ia mengaku kasihan melihat para KPM JPS Pemkab ini terus menanti dan bertanya-tanya pada pemerintah desa. Pasalnya, bansos dari pintu lain sudah cair berkali-kali. Sementara mereka baru satu kali. Itu pun nominalnya lebih kecil jika dibanding dengan bansos lain.

“Saya juga belum menerima gambaran sedikit pun, apakah bansos pemkab ini bisa cair berlanjut atau tidak?,” tandasnya.

Di sisi lain, salah satu warga yang terdata sebagai penerima JPS Kabupaten di Kecamatan Cilamaya Wetan, Muhammad Rohim mengaku iri ketika melihat tetangganya sudah mendapatkan bansos berkali-kali dari pemerintah.

Kata Rohim, hal itu membuat masyarakat lain yang belum menerima bansos tahap berikutnya, menjadi kecewa.

“Tetangga saya sudah 3 kali pak BLT Dana Desa itu.

Terus lagi BST Pertanian kemarin Rp. 1,8 juta. Saya baru satu kali, itu juga cuma Rp. 300 ribu. Di mana keadilan ini pemerintah?,” ketusnya kesal.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Abdul Azis sempat menuturkan. Jika distribusi jaring pengaman sosial (JPS) tahap ke-2, akan dibagikan bulan Agustus 2020 ini.

Lambannya proses pencairan JPS dari dana refocusing anggaran APBD itu menuai polemik di lapangan. Jika sebelumnya kepala desa diberondong pertanyaan oleh warga penerima manfaat. Saat ini, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pun, tak luput dari teror masyarakat.

“Saat Bansos dari pintu lain sudah tiga bahkan empat kali di bagikan. JPS dari kabupaten justru baru satu kali. Jelas kalau penerima JPS kabupaten iri,” ungkap Ketua TKSK Cilamaya Wetan, Iwan Badarudin, kepada KBE, Minggu, (23/8) kemarin.

Disinggung soal dampak dari lambatnya pendistribusian bansos tersebut, Iwan mengaku, tak sedikit warga yang mendatangi rumahnya untuk menanyakan

kapan JPS kabupaten akan dicairkan.

Tak hanya datang ke rumah, kata Iwan, tak sedikit warga yang bertanya via telpon dan pesan WhatsApp untuk menanyakan hal serupa.

“Bansos kabupaten itu cuma Rp. 300 ribu untuk dua bulan. Kenapa lambat?

BST Pertanian saja sudah mau 4 kali. Nominalnya Rp. 600 ribu,” singgungnya.

Ia b e r h a ra p, Pe m k a b Karawang, melalui Dinas Sosial bisa bergerak cepat untuk mendistribusikan bantuan tersebut. Pasalnya, saat ini, warga penerima manfaat sedang menanti, karena membutuhkan bantuan sosial itu.

“Harapannya tolong dipercepat lagi, kalau ada kendala sosialisasikan. Kasihan warga menanti-nanti bantuan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Forum TKSK Kabupaten Karawang, Leo Fitriana menuturkan, sejumlah bantuan sosial dari berbagai pintu sudah di salurkan masing-masing lebih dari 2 tahap. Mulai dari BST Kemensos, BLT Dana Desa, hingga pendistribusian BPNT perluasan.

Namun, kata Loe, Bansos Kabupaten yang nominalnya hanya Rp. 300 ribu per bulan per KPM itu, belum jelas realisasinya di tahap 2 ini. Padahal, katanya, 50 ribuan lebih penerima manfaat bantuan tersebut sudah menanti.

“Untuk Bansos Tunai Pemkab masih belum semua didistribusikan. (Alasannya, red) silahkan tanya ke pihak berwenang,” ucapnya, pekan lalu.

Sementara, saat di konfirmasi, Kepala Dinas Sosial Karawang, Abdul Aziz mengakui, jika lambatnya penyaluran bansos kabupaten itu lantaran terjadi kendala administrasi yang saat ini sedang ia tempuh.

“Iya (ada kendala, red).

Karena bantuan ini menggunakan dana BTT (Belanja Tak Terduga,red) jadi ada proses tambahan,” tulis Aziz dalam pesan singkatnya, dengan emotikon “Maaf”.

“Karena ini pengalaman pertama bagi saya menggunakan dana BTT, jadi tidak saya perhitungkan. Besok akan kami bahas kembali,” imbuhnya. (wyd/mhs)

Pemkab Jangan Lepas .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES mengalami permasalahan data. Untuk memperbaiki masalah data tersebut, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Pos Karawang, sebelumnya sudah sepakat untuk melakukan verifikasi untuk perubahan data yang salah itu.

Namun, hasil verifikasi desa selama lima hari lima malam itu. Sama sekali tak digunakan oleh pemerintah untuk updating data penerima BST Pertanian. Justru, Senin, (24/8) kemarin, pemerintah desa menerima kabar tak sedap. Bahwa BST Pertanian di tahap pertama yang tak terserap, dianggap hangus.

Menyikapi kegaduhan itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Gerindra, Gina Fadlia Swara, angkat bicara. Gina menyayangkan, kejadian seperti ini harus terjadi di kota kelahirannya.

Terlebih, kata Gina, bantuan sosial itu sedang di tunggu-tunggu oleh keluarga penerima manfaat.

Mendengar kabar hangusnya ribuan data BST Pertanian, Gina mengaku mendapat gelombang protes yang cukup hebat dari masyarakat.

“Jelas Pemda Karawang tidak boleh lepas tangan.

DPRD Karawang harus ambil sikap, tunjukan fungsi pengawasan kalian sebagai legislatif. Kalau perlu di sidak, sidak aja gitu,” ungkap Gina, kepada KBE, Selasa, (25/8) kemarin.

Menurut Gina, hal tersebut terjadi lantaran kurangnya koordinasi dan evaluasi dari pemangku kebijakan di Pemda Karawang. Khususnya Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Gina berharap, anggota DPRD Kabupaten Karawang segera ambil sikap dari permasalahan ini. Gina mengatakan, permasalahan bantuan sosial ini merupakan masalah anggaran. Jangan sampai, kata Gina, minimnya pengawasan membuat terjadinya pelanggaran.

“Jangan sampai kemarin

kita menganggarkan besar untuk Covid ini, tapi dalam pelaksanaannya ada penyimpangan,” ujar anggota Komisi IV tersebut.

“Nah ini juga, barang kali terjadi karena ada oknumoknum yang tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Itu yang perlu ditindak tegas,” imbuhnya.

Masih kata Gina, munculnya masalah demi ma s a l a h d a l a m p ro s e s penyaluran bantuan sosial. Bebannya mungkin tak dirasakan oleh para pemangku kebijakan di atas. Akan tetapi, kata dia, para perangkat desa, khususnya RT/RW, akhirnya menjadi korban dari bulan-bulanan masyarakat yang protes.

“Saya banyak mendapat keluhan dari masyarakat.

Katanya datanya hilang, ada yang hangus, kuotanya berkurang. Ini yang pusing kan bukan pemangku kebijakan. Kasihan perangkat desa dan Ketua RT/RW kita, mereka jadi sasaran kekecewaan warga,” ucapnya. (wyd/mhs)

sedang ditunggu oleh momentum Pilkada, jadi sudah tidak ada waktu untuk musyawarah,” tegas Ardiansyah.

Ardiansyah juga menjelaskan adanya SK Nomor: 538/B.2/DPP-HANURA/ VIII/2020 yang menjabarkan kalau secara sah dia masih Ketua DPC Hanura Karawang dengan kepengurusan yang baru. “Sudah sah sesuai dengan SK, saya sebagai Ketua DPC Hanura Karawang, Teh Hj. Meitri Citra Wardani sebagai Wakil Ketua 1 dan Kang Suhud Abimaulana sebagai Sekretaris DPC Hanura

Karawang yang baru masa bakti 2020-2025,” terangnya.

“Beliau (Meitri) langsung mendapat amanah dari DPP Partai Hanura Karawang menjadi Wakil Ketua untuk mendampingi saya sebagai Ketua DPC Hanura Karawang,” ungkapnya lagi.

Terkait sikap dukungan politik Hanura, Ardiansyah mengatakan ke tiga bakal calon Bupati Karawang seperti Cellica Nurrachadiana, Ahmad Zamakhsyari, dan Yessi Karya Lianti telah melakukan penjaringan. Bahkan, kata dia, Hanura Karawang pun

telah berkirim surat rekomendasi ke DPD Hanura Jabar dan DPP Hanura.

“Ketiga bakal calon sudah (Cellica, Jimmy, Yessi), sudah mendaftar. Baik melalui penjaringan DPC, DPD maupun DPP Partai Hanura, dan semuanya juga sudah komunikasi secara ‘Person to Person’,” katanya.

Ardiansyah menegaskan, tidak pernah ada miss komunikasi antara dia dengan Yessi Karya Lianti. “Saya tegaskan bahwa tidak ada yang namanya miss komunikasi antara saya dengan salah se-

orang bakal Calon Bupati,” paparnya.

Sementara, Wakil Ketua DPC Hanura Karawang Meitri Citra Wardani menambahkan, hingga kini masih menunggu surat rekomendasi yang telah resmi di tandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris DPP Hanura.

“Kalau sudah waktunya tiba, kita akan pastikan sikap dukungan politik kita kepada siapa-siapanya. Gak akan lama kok, Inshaa Allah dalam minggu ini sikap politik kita akan kita umumkan lagi ya,” tandas Meitri. (red)

Lapor Sengketa Pilkada via SIPS KARAWANG- Badan Pe ngawa s Pe m i l i ha n Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang menyebut ada sejumlah indikasi kerawanan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh sebab itu untuk memudahkan masyarakat dalam laporan sengketa Pilkada melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

“Jadi pengajuan laporan sengketa pada Pilkada nanti tidak harus ke kantor. Tapi bisa melalui aplikasi itu,” ujar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Karawang,” Syarif Hidayat, di sela rapat koordinasi dengan perewakilan partai politik di Karawang, Selasa (25/8).

Ia menyampaikan, melalui aplikasi itu maka bisa mempercepat pelayanan

penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Karawang. Meski bisa dilaporkan melalui aplikasi tersebut, tapi pemohon tetap harus ke kantor Bawaslu setempat untuk melengkapi berkas atas masalah yang dilaporkan.

Menurut Syarif, sengketa Pemilu terdiri atas dua jenis, yakni sengketa

peserta dengan peserta Pilkada dan sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pilkada. “Kaitan dengan sengketa peserta dengan penyelenggara, biasanya itu dampak dari kebijakan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” katanya.

Dikatakan, biasanya sengketa pada Pilkada itu berkaitan dengan syarat

pencalonan dan mengenai keterlambatan menyampaikan laporan akhir dana kampanye. Sementara itu, pada Selasa ini Bawaslu Karawang melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan partai politik terkait dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 dan SIPS pada Pilkada Karawang. (bbs/mhs)

Dewan Ajak Warga Cilamaya Amalkan Nilai-nilai Pancasila K A R AWA N G - A n g gota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Gerindra, Gina Fadlia Swara, menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Selasa, (25/8) kemarin, di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan.

Kegiatan yang bertajuk Citra Bhakti Parlemen Dalam Sketsa Kebangsaan itu, baru pertama kali di gelar dalam rangka memberikan pemahaman masyarakat, terhadap 4 pilar kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepada KBE, Gina Swara mengungkapkan, bahwa kegiatan sosialisasi 4 pilar ini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk.

Sehingga, agar menjadi satu kesatuan, perlu dilakukan sosialisasi sekaligus pemahaman kepada masyarakat. Bahwa dalam keberagaman ini, Indonesia harus tetap satu dalam NKRI. “ Tu j u a n n y a u n t u k memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, tentang

betapa pentingnya empat pilar ini,” ungkap Gina.

Gina mengatakan, dalam kegiatan itu, selain ia memberikan edukasi dan pemahaman soal empat pilar kebangsaan. Ia juga menyempatkan untuk menampung aspirasi dari warga di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan. Khususnya soal berbagai persolan kebangsaan.

“Kegiatannya bagus, tadi ada yang bertanya soal makna demokrasi, arti dan peran kepemudaan dalam bangsa ini.

Kita jadi lebih tau, kegelisahan warga soal bangsanya. Dan ini akan saya sampaikan di parlemen,” ungkapnya.

Gina berharap, kegiatan yang pertama kali di gelar itu, bisa berlanjut. Agar masyarakat dari tingkat desa, bisa menyuarakan pendapatnya seputar 4 pilar kebangsaan.

“Saya harap kegiatan positif ini bisa berlanjut.

Agar bisa lebih banyak menyerap lagi aspirasi dari masyarakat, khususnya untuk empat pilar kebangsaan,” pungkasnya. (wyd/red)

Getah Keputusan Ridwan Kamil? .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES kan kelangkaan pupuk menjadi kejadian yang ironis jika mengingat Karawang sampai saat ini merupakan daerah lumbung padi, dan pabrik penunjang ketersedian stok pupuk, PT Pupuk Kujang juga ada di daerah yang sama.

“Pabrik Pupuk Kujang milik BUMN juga terdapat di Kabupaten Karawang wilayah provinsi Jawa Barat,” tandasnya.

Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS dapil Karawang-Purwakarta, Ahmad Hadiwijaya juga mengingatkan, tata kelola pertanian harus terus dibenahi dan dioptimalkan.

“Pertanian, kata Presiden Jokowi, adalah sektor perekonomian yang tetap alami pertumbuhan positif di era pandemi Covid 19 ini,” tegas dia.

Sebelumnya, sejak bulan Februali 2020 lalu, Pupuk Kujang menyatakan alokasi pupuk bersubsidi untuk kebutuhan sektor pertanian di wilayah Jawa Barat (Jabar) pada tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu.

“Alokasi pupuk bersubsidi itu ditentukan melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor 521.34/Kep.71-Rek/2020 tanggal 30 Januari 2020,” kata

Kepala Bagian Hubungan Eksternal PT Pupuk Kujang Indra Gunawan, kepada Antara, di Karawang, Rabu (26/2/2020).

Ia mengatakan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 521.34/Kep.71Rek/2020 tanggal 30 Januari 2020, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 pada sektor pertanian di wilayah Jawa Barat menurun dibandingkan 2019.

Untuk alokasi pupuk urea bersubsidi sebesar 249.748 ton pada tahun ini. Sedangkan tahun sebelumnya, alokasinya mencapai 531.043 ton. Kemudian alokasi pupuk NPK untuk 18 kabupaten/kota wilayah distribusi PT Pupuk Kujang pada tahun ini sebanyak

115.552 ton, menurun dibandingkan 2019 yang alokasinya mencapai 137.062 ton.

Sementara pupuk organik, alokasi tahun ini mencapai 66.230 ton atau menurun dibandingkan 2019 sebanyak 70.405 ton.

Ia mengatakan, sebagai produsen pupuk, pihaknya hanya mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.

PT Pupuk Kujang menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, termasuk kebutuhan gagal panen akibat banjir yg melanda diberbagai daerah di Jawa Barat, tapi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (bbs/mhs)

Cellica Klaim Perempuan Lebih .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES diskusi publik Cakra Wikara Indonesia (CWI) bertajuk “Perempuan Sebagai Kepala Daerah: Pola Kepemimpinan dan Kebijakan”, di Jakarta, Selasa (25/8).

Cellica juga menceritakan Karawang merupakan salah

satu pusat pertahanan dan ketahanan nasional. Karena itu, rata-rata dulu bupatinya seorang tentara. Cellica bersyukur dipercaya menjadi perempuan pertama yang menjabat bupati Karawang.

“Jangankan perempuan,

sipil pun baru dua kali dengan saya. Di Karawang baru pertama perempuan dipercaya menjadi seorang pemimpin. Alhamdulillah para alim ulama, tokoh-tokoh, pemuka-pemuka agama memberi kesempatan kepada kami,” kata Cellica.

Ia pun mengatakan saat ini

telah memberikan kepercayaan kepada kaum perempuan menempati sejumlah pos jabatan pemerintahan di Karawang. “Sekarang kami punya lima camat perempuan. Ada lima kabag perempuan. Sekarang juga ada sekretaris dinas perempuan,” imbuh Cellica. (bbs/mhs)

Tiap Hari Ada 12 Pasangan Cerai .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Hukum PA Karawang, Abdul Hakim, S.H, S.HI, M.H, mayoritas kaum hawa yang menjadi janda karena didasarkan pada gugatan yang mereka buat selaku isteri terhadap suami masing-masing.

“Dari 3.125 wanita yang

jadi janda mayoritas karena gugatan cerai isteri kepada suaminya. Sebanyak 2.689 kasus perceraian karena berawal dari isteri yang menggugat cerai suami,” ucap Abdul Hakim.

Lanjutnya, dari pihak

suami yang melakukan Cerai Talak jumlahnya hanya mencapai 741 kasus yang diputus pada tahun 2019.

S e m e n t a r a i t u , PA Karawang sendiri masih mempunyai sisa perkara kasus perceraian yang belum terselesaikan di tahun 2019 dan terpaksa diselesai-

kan di tahun 2020 sebanyak 690 kasus.

“Pada tahun 2020 ini angka perceraian akan meningkat secara signifikan dikarenakan pandemik covid-19, diperkirakan tahun ini akan menyentuh angka 4000 orang yang akan menjadi janda baru,”tukasnya. (**)

RABU, 26 AGUSTUS 2020

HARGA Rp3.000

3

238 Karyawan LG Terpapar Inilah Klaster Baru Korona di Kabupaten Bekasi CIKARANG PUSAT - Ratusan pekerja pabrik LG Elektronik di Kawasan Industri MM2100 terpapar covid-19 dari hasil sweb test yang dilakukan perusahaan. Hal itu diungkapkan, Juru Bicara Penanganan Percepatan Covid-19 Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah, Selasa (25/8/).

Alamsyah menyebutkan ada 238 pekerja yang terkonfirmasi positif corona.

“Ada 238 tenaga kerja, sekarang masih di tracking,” katanya.

Dir inya menjelaskan, klaster baru Covid-19 di Perusahaan LG Elektronik MM2100 berawal dari ba-

gian office. Sehingga sekitar 600 tenaga kerja telah dilakukan sweb test.“Klaster baru berawal dari bagian office. Yang positif ada 238 pekerja dari hasil sweb test 600 pekerja,” katanya.

Pihak gugus tugas penanganan percepatan Covid-19 Kabupaten Bekasi melakukan penutupan sementara selama 14 hari ke depan kepada Perusahaan LG Elektronik dan terus melakukan tracking terhadap pekerja.

“Sampai 14 hari kedepan PT. LG Elektronik di tutup dan kami terus tracking para pekerjanya,” tuturnya.

Sementara itu, kata dr.

Alamsyah. Bagi pekerja yang dipastikan positif dan sakit langsung di bawa ke rumah sakit. Sedangkan pekerja yang positif dan kondisi sehat menjalankan isolasi mandiri tetapi tetap di pantau Dinas Kesehatan melalui Puskesmas.

“Mereka yang positif dan

KEUANGAN BPK Periksa 6 Desa di Kecamatan Setu dan Tamsel SETU-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memeriksa 6 desa di Kantor Kecamatan Setu, Selasa (25/8/2020). Pemeriksaan berkaitan dengan dana desa yang digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Enam desa yang diperiksa terdiri atas 4 desa dari Setu, yakni Cikaregeman, Kertarahayu, Burangkeng, dan Ciledug. Sementara 2 desa lainnya dari Tambun Selatan: Setiadarma, dan Setiamekar.

Sejak pagi kepala desa beserta stafnya datang ke kantor kecamatan dengan membawa berkasberkas yang diperlukan Ke Sambungan

sakit di bawa ke rumah sakit, sedangkan yang positif dan sehat melakukan isolasi mandiri tapi tetap di pantau dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas,” tandasnya.

Ditegaskan, klaster terjadi setelah ada karyawan perusahaan LG Electronics dilaporkan meninggal dunia karena virus corona.

Klaster ini bermula dari salah satu karyawan staff office.

“Kasus awalnya ada pekerja di staff office meninggal tanggal 19 Agustus di Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur karena Covid-19,” ujar Alamsyah.

Karena karyawan LG yang terpapar Covid-19 tersebut biasa bekerja mobile atau kerap di lapangan dan bertemu banyak orang, maka pihak Pemkab Bekasi melakukan swab test massal di perusahaan elektronik tersebut.

Ke Sambungan

HARIPAN/KARAWANG BEKASI EKPRES

KLASTER BARU: Tes sweb yang dilakukan perusahaan LG. Dan ternyata hasilnya diungkapkan, Juru Bicara Penanganan Percepatan Covid-19 Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah, Selasa menjadi klater baru di Kabupaten Bekasi.

Terungkap, Para Karyawan Tak Stand By 24 Jam di Pabrik CIKARANG BARAT – PT LG Elektronik Indonesia akhirnya harus tutup sementara. Pasalnya, dari hasil swab test sebanyak 238 orang menunjukan positif covid-19.

Tutupnya LG karena Covid-19 dibenarkan Juru Bicara Percepatan Gugus Tugas ovid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah. “Benar perusahaan itu sekarang sudah ditutup sementara,” kata Alamsyah.

Alamsyah mengungkap jika awal penyebaran vi-

rus corona di perusahaan elektronik itu dari salah satu staf kantor perusahaan tersebut. Hamper 600 karyawan diwajibkan menjalani tes swab.

Satgas Covid juga saat i n i t e n g a h m e n da la m i kasus tersebut selema 14 hari kedepan. Termasuk meminta kepada warga yang pernah kontak langsung dengan mereka yang positif corona agar segera melapor.

“Bagi yang pernah kontak langsung segera melapor-

kan ke kami, dan langsung dilakukan pengecekan kesehatan,” katanya.

Saat ini, karyawan yang dinyatakan positif corona itu telah diisolasi di rumah sakit dan juga ada yang melalkukan isolasi di rumah masing-masing.

Sementara itu, Ketua forum HRD kawasan industri, Rahma mengaku cemas dengan kondisi cluster covid di industri. Dia meminta agar pemerintah daerah menerapkan sanksi tegas ditengah masyarakat untuk

menerapkan standar protocol kesehatan covid-19.

Menurutnya, kasus covid di cluster industry dipicu kurangnya kesadaran tiap individu akan pentingnya menjaga kesehatan ditengah pandemic covid-19.

“Kalau untuk penerapan di perusahaan, yang saya tahu sudah bagus semua dan didukung oleh dinas terkait untuk memantau.

Yang jadi masalah adalah karyawan kan tidak stand by di pabrik 24 jam, artinya pulang dari pabrik mereka

bisa saja ke indomaret, ngopi ke tukang nasi goreng dan lain-lain lah dari situ yang saya bilang tadi kurangnya kesadaran tiap individu,” papar Rahma.

Makanya, Forum HRD kawasan industry di Kabupaten Bekasi meminta agar standar penerapan covid itu serentak sampai tingkat bahwa seperti RT. Jika kesadaran individu telah terbangun, dia yakin, penyebaran virus corona di dunia industry juga bisa diminimalisir. (uzi/red)

ADVERTORIAL

Anomali Data Luas Aset Negara Tanah Situ Cibeureum Tambun Selatan Penyelesaian Hukum atau Penyelesaian Pendekatan Adat Humanisme ?

KABUPATEN BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto menyorot soal luas lokasi Situ Cibeureum yang memiliki luas berbeda-beda.

Dari beberapa versi luasan situ itu, ternyata permasalahan utama teridentifikasi bahwa Lokasi Situ Cibeureum sepenuhnya dikelilingi tanah milik pengembang Kota Grand Wisata dengan Bendera PT. Putra Alvita Pratama.

Itu didasari dari sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN Bekasi tahun 1995, dengan 10 bidang HGB, dan disinyalir masih ada beberapa bidang sertifikat lainnya atas nama pengembangan tersebut yang belum teridentifikasi oleh pihak Kementerian ATR BPN. “Kita berharap, penyelesaian sengketa batas dan sengketa akses jalan menuju Situ Cibeu-

reum bukanlah hanya penyelesaian secara hukum tapi perlu juga penyelesaian secara adat dengan unsur kebersamaan sebagai sesama anak bangsa,” jelas Budiyanto.

Politisi PKS itu berharap, pengembang Kota Grand Wisata harus bijak untuk memberikan akses masuk yang layak baik diwilayahnya, Desa Lambangsari maupun Desa Lambangjaya.

“Akses warga itu menjadi sangat penting, apalagi dengan akses masuk yang baik akan meningkatkan nilai pariwisata situ tersebut di masyarakat,” katanya.

Makanya, Budiyanto menggaungkan Selamatkan Situ Cibeureum, Lestarikan Ekosistem Situ Cibereum dan Kembangkan Destinasi Pariwisata Situ Cibeurem dengan semangat untuk kebersamaan menuju Indonesia Maju, Maju Bangsanya dan Sejahtera Rakyatnya.

Dari beberapa dokumen berbeda, luas situ Cibereum itu berbeda-beda. Menurut Dokumen Perda No 12 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi, Pasal 17 poin X, bahwa luasan Daerah Irigasi Situ

Cibeureum 45 Hektar.

Sementara, berdasarkan Peta Proyek Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan & Konservasi Sumberdaya Alam Kementerian PUPR Pusat tahun 2013, Luasan Situ Cibeureum 40,5 Hektar.

Beda lagi, dari dokumen Dokumen Hasil Kajian Badan Litbang Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Luasan Situ Cibeureum 29,451 Hektar dan diukur pada saat kondisi air titik terendah Bulan Juli saat musim kemarau (14 Agustus 2020).

Dari Kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi dan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi pada saat Rapat Koordinasi dengan ATR BPN Pusat (14 Agustus 2020), bahwa luasan Situ Cibeureum berdasarkan SPH, Data lampiran Perda No 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bekasi bahwa luasan Situ Cibeureum 27 Hektar dengan luasan sempadan mencapai 40, 3 Hektar.

Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Situ BBWSCC Cawang pada saat kunjungan lapangan ke Situ Cibeureum, Selasa 28 Juli

PARIWISATA: Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto menyorot soal luas lokasi Situ Cibeureum yang memiliki luas berbeda-beda.

foto: FUAD FAUZI/CIKARANG EKSPRES

2020, luas asli Situ Cibeureum berdasarkan data tercatat dalam Dokumen Kementerian PUPR Pusat Dirjen Sumber Daya Air seluas 40,5 Hektar dan kemudian dilakukan pengukuran tahun 2012 menjadi 23,37 Hektar dan telah dilaksanakan rehabilitasi tahun 2009, 2015-2017 oleh OPOperasional Pemeliharaan berupa pengerukan dan perbaikan pintu air oleh BBWS CC di tahun 2015, dan luasan Situ Cibeureum menjadi 24,37 Hektar.

Berdasarkan informasi Pak Laurent Aliandoe salahsatu Direktur Pengembang Kota Grand Wisata, pada saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi (18 Agustus 2020), tentang Usulan Pembukaan Akses Jalan dari Grand Wisata ke Situ Cibeureum yang diajukan oleh Kepala Desa Lambangsari bahwa luasan Situ Cibeureum 22 Hektar dengan ciri berupa patok pembatas yang sudah ada.

Sedangkan hasil kunjungan lapangan Tim Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat ke Balai

Desa Lambangsari (Rabu, 29 Juli 2020), berdasarkan KIB A (Kartu Inventaris Barang berupa Aset Tanah) yang berdasarkan Peta Topografi 1927 dari Universitas Leiden Belanda, bahwa Situ Cibeureum merupakan aset Jawa Barat dengan luasnya 15 Hektar.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR BPN harus segera mengkoordinasi dan memastikan mempertemukan semua pihak terkait, khususnya BPN Bekasi, BPN Jawa Barat, PUPR Pusat melalui pengelolanya BBWSCC Cawang, PUPR-SDA Jawa Barat, Pemda Kabupaten Bekasi khususnya Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan, Budiyanto juga meminta Kecamatan Tambun Selatan dan Pemerintahan Desa Lambangsari dan Desa Lambangjaya serta Pengembang Pengelola Grand Wisata harus turun lapangan

menunjukkan batas kepemilikan dan langsung pengukuran untuk memastikan luas sebenarnya Situ Cibeureum.

“Agar masyarakat bisa memanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lambangsari dan Lambangjaya, Tambun Selatan,” tandasnya. (adv/uji)

METRO CIKARANG

RABU, 26 AGUSTUS 2020

KARAWANG BEKASI

4

DPRD Sarankan Musyarawah Pro Kontra Pembongkaran Jembatan Warga-Adhi Karya Berlanjut C I K A R A N G P U S AT DPRD Kabupaten Bekasi tekankan ada musyawarah dan solusi oleh pihak PT Adhi Karya oleh pemerintah setempat dalam hal persoalan rencana dilakukannya penutupan dan pembongkaran Jembatan dua Over Pass KM 13+800 oleh pihak PT. Adhi Karya (persero).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M Nuh kepada Cikarang Ekspres, Selasa (25/8).

«Sebenernya itukan fasilitas umum, semua antar apapun mestinya kordinasi dengan pemerintahan setempat apalagi ada hak warga disitu. Masalah warga, masalah keselamatan, masalah biaya hidup inilah yang harus dimengerti oleh pemerintah pusat. Kadangkadang dengan kekuatan omnibuslaw atau dengan kekuatan KSN (Kekuatan

Strategi Nasional) menyebabkan para pengembang para kontraktor yang sedang megang proyek tersebut merasa kuat sehingga tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Padahal kan rakyat - rakyat kecil itu besar sekali makna jembatan dan yang lain lain,» katanya.

Ia pu meminta agar segera ada komunikasi dan musyawarah antara pihak kontraktor dengan warga setempat dan pemerintah setempat mencari solusi langkah kedepannya.

«Oleh karna itu segeralah dikomunikasikan kasian rakyat rakyat kecil yang sedang susah ini dengan covid-19 ini dan sebagainya, jangan sampai disibukan dengan hal hal yang lebih memberatkan biaya hidup mereka. Inilah sebenarnya yang kami perjuangkan dari (PKS) maksudnya dengan penolakan omnibuslaw ya karna seperti ini, artinya ada dampak yang serius yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebenernya masyarakat bisa melayangkan surat ke bupati mestinya bagaimana apakah pengelolaan itu sesuai dengan AMDAL atau tidak kan banyak urusannya ini soal penutupan dan

HARIPAN/KBE

KONTROVERSI: Spanduk penolakan warga terhadap rencana pembongkaran jembatan oleh PT Adhi Karya masih menembel di berbagai sudut jalan di Jatimulya.

harus ada kajian lah,» paparnya.

Ia pun siap menerima audiensi masyarakat agar persoalan ini bisa segera selesai dan memberikan solusi kedepannya.

«Ya saya pikir ngadu saja dulu ke DPRD kirim surat minta audiensi. Iya sebenarnya secara hubungan komunikasi dengan BUPATI saya sudah menyampaikan juga, tolonglah keluhan masyarakat ini dijadikan sebagai kekuatan kewenangan Bupati yang sebagai pen-

guasa di Kabupaten Bekasi,» tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Warga Jatimulya menolak rencana dilakukannya penutupan dan pembongkaran Jembatan dua Over Pass KM 13+800 oleh pihak PT. Adhi Karya (persero).

Penutupan Jembatan dua ini lantaran pihak Adhi Karya akan membangun depo proyek transportasi MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit) di area tersebut.

Lurah Jatimulya, Charles

Mardianus megatakan berawal warga Jatimulya dihebohkan adanya pemasangan spanduk bahwa tanggal 3 September 2020 akan ada penutupan akses jalan Jembatan dua Over Pass KM 13+800 tanpa ada perundingan serta musyawarah terhadap masyarakat setempat.

«Jadi tanggal 15 Agustus kemaren kami di hebohkan berawalnya dari adanya pemasangan spanduk bahwa tanggal 3 September 2020 akan ada penutupan akses jalan. Berawal dari situ

tanggal 15 Agustus saya diinformasikan bapak RW dia melaporkan kesaya akan ada penutupan akses jalan dari spanduk tersebut,» katanya.

Terang dia, bahwa ia mengakui hingga saat ini pihaknya Kelurahan Jatimulya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik pembicaraan ataupun tertulis personal itu dengan pihak Adhi Karya.

«Karna warga sudah rame tentunya kita harus ambil sikap bermusyawarah dengan warga, tokoh masyarakat, karang taruna dan tokoh pemuda. makanya tanggal 15 Agustus jam 3 sore abis solat ashar kita bermusyawarah dengan warga dan kita kelurahan mengundang ketua LRT untuk sama sama agar ada solusinya dari pihak LRT tidak hadir. undangan tertulis kita kirim cuman pihak LRT tidak hadir,» sayangnya.

Menurut dia, Informasi yang didapat pihaknya diketahui alasannya mau dibikin akses rel LRT. «Jadi jalan tersebut ditutup permanen dan tanggapan warga setempat yaitu jembatan 2 ini di lintasi dr i warga yang bagian utara RW 01,02,03,04,05,

14, yang bagian selatannya sebrang kalimalang dan tol RW 06,07,08 dan 09 menolak penutupan akses jalan tersebut sampai ada solusinya,» tuturnya.

Dari aspirasi masyarakat Jatimulya yang ia terima bahwa akses jalan tersebut sering digunakan, jika itu ditutup jarak lebih jauh, karena jika musim hujan terowongan Jembatan 3 tersebut terdampak banjir dan tidak bisa buat akses jalan.

«Jadi kita berbicara bukan musim kemarau tapi musim hujan karna kalau musim hujan kita lewat terowongan jembatan 3 banjir. Harapan dari kelurahan kita tidak menolak proyek strategis nasional namun harus ada pembicaraan terlebih dahulu dan adanya musyawarah dari pihak LRT serta warga setempat, karena itu menyangkut akses umum,» paparnya.

Ia pun berharap jangan sampai tanggal 3 September 2020 ada penutupan jalan karna belum ada musyawarah.

«Kelurahan dan masyarakat maunya ber unding dahulu dengan warga dan adanya musyawarah lanjutan,» tandasnya. (har/red)

Pilwabup Bekasi Rusak Citra Legislatif

PERTANIAN Pupuk Subsidi Langka, Petani Pusing dan Mengeluh

CIKARANG PUSAT - Pengamat Politik Gajah Mada Analitika, Herman Dirgantara menilai partai koalisi Bekasi Bersinar, mulai tidak konsisten dan komitmen, untuk mempertahankan hasil Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan periode 20172022.

Pasalnya, sejak rekomendasi dari DPP Partai Golkar dan PAN berubah, usai terpilihnya H. Ahmad Marjuki di sidang Paripurna, kini Partai Hanura mulai melirik pimpinan partai koalisi yakni Partai Golkar, untuk lobian 2 nama yang sama didalam surat rekomendasi.

“Saya menilai demokrasi usai paripurna (Pilwabup Bekasi, red) ini kebablasan atau merusak ketatanegaraan,” kata Herman kepada wartawan.

Dikatakan Herman, seharusnya Pilwabup Bekasi tidak perlu lagi diulang ataupun ada perubahan surat rekomendasi. Pasalnya, 2 nama calon wakil bupati yang sudah di sidang paripurna, sudah dah menjadi produk hukum untuk pe-

CIKARANG– Petani di Kabupaten Kabupaten Bekasi mengeluhkan kesullitan mendapatkan pupuk urea bersubdisi. Keberadaan pupuk bersubsidi ini disebut sedang langka dalam beberapa pekan ke belakang.

Salah seorang petani asal Kecamatan Sukawangi, Sanan (50) mengaku sudah berusaha mencari pupuk urea bersubsidi di wilayahnya sampai ke Kabupaten Karawang.

Hanya saja, pupuk tersebut tidak diperoleh.

“Yang hilang itu pupuk urea bersubsidi yang merah, yang harganya Rp180 ribu per kuintal,” kata Sanan, Selasa (25/08).

Sanan mengatakan kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi sekitar sejak dua pekan lalu. Rekan-rekannya sesama petani juga mengeluhkan hal yang sama.

“Kalau pupuk urea yang putih mah banyak karena bukan subsidi dan harganya mahal, sekitar Rp800 ribu per kuintalnya,” kata dia.

Hal senada disampaikan Farijan (40) petani asal Kecamatan Sukakarya. Menurutnya, hilangnya pupuk bersubsidi dipasaran diduga disebabakan ulah mafia pupuk yang menimbun pupuk bersubsidi agar pupuk non subsidi laku dibeli petani. “Iya dugaannya seperti itu,” kata dia.

Oleh karenanya, sambung Farijan, para petani berharap pemerintah bisa menuntaskan persoalan ini sehingga para petani tidak kesulitan mendapat pupuk bersubsidi.

“Sudah waktunya pemerintah turun tangan.

Kasihan petani bisa gagal panen jika tidak diberikan pupuk,” kata dia. (red)

Pengamat Politik Gajah Mada Analitika, Herman Dirgantara

milihan.

“Seharusnya Partai Hanura juga komitmen dengan hasil kesepakatan dan nama yang sudah di rekomendasikan oleh DPP Partai Hanura.

Jangan mengikuti jejak partai koalisi lain, yang sudah merusak citra lembaga legislatif,” tegas dia.

Perlu diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengundang Ketua DPP Partai Golkar, DPP PAN, DPP Partai Nasdem, DPP Partai Hanura untuk rapat fasilitasi penyelesaian po-

lemik Pilwabup Bekasi yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta tertanggal 18 Agustus 2020 lalu.

Dalam rapat itu, menyimpulkan agar pimpinan pusat partai koalisi menyepakati dua nama yang sama dan diberi rentan waktu hingga tanggal 31 Agustus 2020 mendatang.

Sebab, saat pelaksanaan fasilitasi tersebut, diketahui DPP Partai Golkar, PAN, dan Partai Nasdem telah bersepakat dua nama yakni Tuti Nurcholifah Yasin dan

Dahim Arisi. Namun, terganjal oleh Partai Hanura yang saat itu masih merekomendasikan nama yang belum sama dari pimpinan pusatnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Bekasi, Agus Nurhermawan mengatakan untuk menentukan dua nama tersebut, pihaknya meminta agar pimpinan partai koalisi yakni Partai Golkar berinisiasi mengajak duduk bersama membuat kesepakatan dua nama yang sama dengan partai koalisi.

“Keinginan dari Partai Hanura, koalisi Bekasi Bersinar kan ada empat partai, ada Partai Golkar, PAN, Nasdem dan Hanura. Dimana pimpinan koalisi Bekasi Bersinar kan Partai Golkar. Jadi kami menginginkan untuk mengisi kekosongan wakil bupati ini, sesuai rapat di Hotel Borobudur yang difasilitasi oleh Pemprov Jabar,” ujarnya, Selasa (25/8).

“Kita meminta agar Partai Golkar Kabupaten Bekasi mengundang partai koalisi, untuk rapat bersama yang kesimpulannya dituangkan

dalam berita acara, siapa nanti yang akan kita dorong jadi Wakil Bupati Bekasi,” imbuhnya.

Hasil rapat partai koalisi tersebut, nantinya akan dituangkan berita acara dan itu akan menjadi bukti kongkret bahwa partai koalisi tingkat Kabupaten Bekasi sudah menyepakati dua nama yang sama juga.

“Jadi kalau kita partai koalisi sudah duduk bersama, ada kesepakatan yang bisa ditandatangani soal dua nama itu.

Dan itu juga diperintahkan DPP kami, agar tingkat kabupaten bisa buat kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Sementara, saat disinggung rekomendasi dari DPP Partai Hanura sudah sama dengan partai koalisi lainnya. Agus enggan menjawab, sebelum adanya rapat bersama partai koalisi ditingkat Kabupaten Bekasi.

“Soal dua nama itu kewenangan DPP kami, sekarang bagaimana Partai Golkar mengajak kami rapat koalisi dulu. Agar persoalan pengisian jabatan wakil bupati cepat selesai,” tandasnya. (jio/red)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES 238 Karyawan .. dari halaman Cikarang Ekspres Ada sekitar 600 karyawan yang diperiksa saat itu. Dari pemeriksaan swab te s t tersebut ditemukan 238 karyawan perusahaan LG terpapar. Baik itu karyawan yang bekerja di kantor maupun di bagian produksi. “ L a l u d i l a ku k a n P C R massal hari Jumat karena almarhum termasuk staff office yang mobile. Ditemukan 238 karyawan positif dari 600 karyawan yang diperiksa,” kata Alamsyah.

Ia mengatakan, saat ini pihak Pemkab Bekasi tengah melakukan tracing dan test swab ke semua orang terdekat karyawan LG yang terpapar Covid-19. “Saat ini sedang tracing contact dan tes swab,” ujar Alamsyah.

Hingga Selasa kemarin ada sekitar 672 jumlah kumulatif pasien positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

Jumlah tersebut bertambah 46 dari jumlah kasus Covid-19 sejak Senin (24/8/2020) lalu sebanyak 626 kasus. Padahal kasus Covid-19 di Kabupaten

BPK Periksa ..

Bekasi sempat stagnan empat hari dengan jumlah kasus Covid-19 ada 626 kasus.

Berdasarkan website resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi pikokabsi. bekasikab.go.id yang dimutakhirkan pada pukul 11.00 WIB, dari 672 pasien Covid-19, ada 543 pasien yang sembuh.

Jumlah pasien sembuh bertambah 32 dari satu hari sebelumnya. Lalu, ada 38 pasien positif Covid-19 yang masih dirawat dan 53 pasien positif yang isolasi mandiri. (har/red)

dari halaman Cikarang Ekspres untuk diperiksa auditor BPK. P e l a k s a n a Tu g a s C a mat Setu, Iman Santoso, menjelaskan tidak semua desa diperiksa oleh BPK karena institusi itu hanya mengambil sampel sebagian desa.

“Ada empat desa dari kita diperiksa soal penggunaan BLT dan desa kemarin,” kata Iman. “Ini tidak semua, hanya sampling saja.”

Pemeriksaan berlang-

sung secara serentak. Tiap meja berisi satu auditor yang memeriksa satu desa.

Desa di Kabupaten Bekasi rata-rata telah menggelontorkan dana desa untuk BLT DD tahap kedua.

Sebagai contoh Desa Burangkeng, pada tahap pertama desa memberikan Rp600 ribu per bulan per keluarga, kepada 345 keluarga. Sementara pada tahap kedua jumlah penerima dan besaran BLT DD berkurang menjadi Rp300 ribu per bulan per keluarga, dan total 203

keluarga.

Sementara Desa Ciledug berbeda. Tahap pertama dan kedua besarannya berbeda, dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu. Namun, jumlah penerima tetap 278 orang. “ D i h a ra p k a n 1 0 i t e m laporan yang diminta BPK, mulai dari perencanaan sampai hasil akhir lengkap.

Lengkap secara hukum dan administrasi,” ucap mantan camat Cibarusah ini.

Kata dia, apabila ada yang harus diperbaiki, maka

pihak desa harus memperbaiki laporan itu. «Kalau (pihak desa) ngeyel, tahapan lanjutan pemeriksaan,» katanya.

Secara umum Iman melihat desa-desa di Setu menerapkan standar dengan baik seperti terlihat pada musyawarah desa khusus (musdesus) yang digelar untuk menentukan jumlah penerima BLT. Sebelum ini, BPK menggelar pemeriksaan serupa terhadap 6 desa di Babelan dan Tarumajaya. (dim/ red)

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

METRO BISNIS

RABU, 26 AGUSTUS 2020

KARAWANG BEKASI

5

Gelar RUPSLB, Bank Bukopin Jalankan Aksi Korporasi Bentuk Penguatan Fundamental KARAWANG – Bank Bukopin kembali menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa 25 Agustus 2020.

Dalam rangka meminta persetujuan para Pemegang Saham guna menjalankan Aksi Korporasi selanjutnya.

Sebelumnya Bank Bukopin telah menyelesaikan Aksi Korporasi dalam rangka penguatan modal Perseroan melalu Penawaran Umum Terbatas (PUT) V yang telah selesai pada 27 Juli lalu. Atas hasil tersebut Perseroan berhasil mendapat dukungan permodalan dari KB Kookmin Bank (KB) dan Pemegang Saham lainnya, sekaligus menjadikan KB sebagai Pemegang Saham terbesar saat ini dengan kepemilikan 33.90%.

Aksi Korporasi yang dilakukan ini tidak lain adalah bentuk penguatan fundamental Bank Bukopin. Seperti diketahui, pandemi covid-19 yang melanda telah berdampak pada laju bisnis industri, terutama

sektor perbankan. Kondisi ini mau tak mau membuat pelaku industri melakukan penyesuaian. Hal ini berdampak pada aktivitas Perseroan.

Guna menstimulus industri, maka Bank Bukopin pun perlu melakukan ekspansi massive yang tentu saja perlu ditopang dengan fundamental likuiditas yang kokoh. Terkait pelaksanaan RUPSLB ini, terdapat 4 (empat) agenda yang dibahas oleh Bank Bukopin.

Dan dimintakan persetujan kepada para pemegang saham, antara lain: Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan atas aksi korporasi Perseroan melalui skema Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam agenda pertama, Perseroan meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk melakukan penyesuai Anggaran Dasar Bank Bukopin pada Pasal 3. Hal tersebut perlu

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

dilakukan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Masih berkaitan dengan Anggaran Dasar, dalam agenda kedua pun Perseroan meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk dapat melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2. Perubahan tersebut dilakukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kaitannya dengan pelaksanaan PMTHMETD. Atas hasil pelaksanaan PMTHMETD, modal dasar Perseroan akan bertambah hingga kisaran Rp3,5 triliun, setelah sebelumnya berada pada posisi Rp2,5 triliun. Pada agenda berikutnya, Perseroan meminta persetujuan dari para pemegang saham untuk dapat melaksanakan aksi korporasi melalui skema PMTHMETD. Dalam aksi tersebut Perseroan akan menerbitkan sejumlah saham baru yang akan diserap langsung oleh KB hingga porsi kepemilikan sahamnya menca-

Foto : Istimewa

RAPAT : Bank Bukopin telah menyelesaikan Aksi Korporasi dalam rangka penguatan modal Perseroan melalu Penawaran Umum Terbatas (PUT) V yang telah selesai pada 27 Juli lalu.

pai 67% di Bank Bukopin.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen KB dalam memberikan kontribusinya terhadap penguatan fundamental Bank Bukopin.

Sehingga kinerja Perseroan dapat tumbuh berkelanjutan. Bank Bukopin berhasil mendapat restu dari para

pemegang saham yang hadir dalam rapat untuk segera melaksanakan Aksi Korporasi ini. Sebanyak 96,12% suara dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas aksi tersebut.

Agenda terkahir dalam rapat ini membahas mengenai perubahan susunan anggota

Direksi dan Komisaris Perseroan. Bank Bukopin melalui Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan 8 (delapan) nama baru untuk menggantikan jabatan sejumlah tersebut.

Dari beberapa nama yang diajukan terdapat 5 (lima) nama yang berasal dari KB.

DAM Kenalkan Isyarat Dasar Saat Touring Motor BANDUNG – Touring bagi sebagian banyak orang mungkin hanya mengendarai sepeda motor jarak jauh untuk mengunjungi suatu tempat. Namun disamping itu, jika anda seorang biker yang sering touring mengunakan sepeda motor tentunya wajib mengetahui etika ketika sedang diperjalanan.

Pada dasarnya, kegiatan touring apalagi bersama komunitas sepeda motor merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan. Karena touring bisa menjadikan wadah bertukar informasi, bersilaturahmi bahkan menjadi sarana hiburan setelah melewati berbagai kesibukan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun ketika saat touring bersama bikers lainnya, biker wajib mengetahui beberapa hal seperti simbol atau sandisandi dalam touring grup.

“Ada beberapa sandi dasar ketika berkendara yang aman jika para biker melakukan perjalanan lebih dari 1 motor atau grup, agar perjalanan aman dan nyaman serta tidak mengganggu pengguna jalan lain,” buka Ludhy Kusuma, Safety Riding Development Section Head, PT Daya

Foto : Istimewa

KOMUNITAS : PT Daya Adicipta Motora ketika saat touring bersama bikers lainnya, biker wajib mengetahui beberapa hal seperti simbol atau sandi-sandi dalam touring grup.

Adicipta Motora.

Selain itu hal lain yang disarankan adalah untuk fokus dan tetap memberikan sandi-sandi aman berkendara di jalan raya. Ini berfungsi supaya anggota atau rekan kita saat konvoi bersama bisa menghindari jalan rusak atau berada di jalur yang benar.

“Hal ini dilakukan biasanya dilakukan oleh Road Captain yang merupakan pengendara sepeda motor yang memimpin perjalanan touring,” kata Ludhy. Tugas dari Road Captain adalah memberikan informasi kepada para anggota lainnya seperti untuk menghidupkan mesin, adanya jalan berlubang

ketika diperjalanan, memberikan isyarat berbelok dan berhenti perlahan.

Berikut beberapa sandi atau isyarat dasar dalam berkendara grup yang perlu diperhatikan oleh seluruh anggota konvoi saat touring.

Menghidupkan Mesin, Road Captain memberikan sandi dengan cara mengang-

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATAS NAMA ICU BIN ARDI, KP. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH DARAT SELUAS : 396 M2 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM METER PERSEGI),

kat dan mengepalkan tangan kiri bersamaan dengan memutar jari telunjuk, hal ini mengisyaratkan kepada rombongan untuk menghidupkan sepeda motor nya.

Jalan Berlubang, Road Captain memberikan sandi dengan cara menurunkan tangan kiri yang menandakan bahwa ada jalan yang berlubang saat dilewati oleh rombongan.

Berbelok, Road Captain memberikan sandi dengan cara mengangkat tangan kiri lalu mengarahkan pada arah tujuan saat akan berbelok yang akan dituju oleh rombongan touring. Isyarat ini dilakukan sebelum berbelok.

Berhenti Perlahan, Road Captain memberikan sandi dengan mengepalkan tangan kiri-nya menandakan kita harus berhenti secara perlahan.

“Selain kita harus memahami sandi-sandi dalam perjalanan touring menggunakan sepeda motor. Pengendara juga wajib menggunakan Helm, Jaket, Sarung Tangan, dan Masker untuk selalu tetap #Cari_Aman saat berkendara,” tutup Ludhy. (rls/rie)

Perekonomian Mulai Pulih, Penerima Pajak Tertekan JAKARTA – Penerimaan pajak hingga dengan bulan Juli 2020 masih tertekan.

Meski perekonomian mulai menunjukkan pemulihan.

Kinerja peneriman pajak masih terus tertekan lantaran disebabkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19 belum terlalu berjalan optimal.

Menurut data, pendapatan negara sampai dengan Juli 2020 hanya mencapai Rp711 triliun atau terkontraksi 14,7 persen dibandingkan Juli

tahun lalu.

“Tekanan penerimaan pajak ini memang sangat luar biasa. Ya, terutama PPh 21 dan ini terlihat banyak sekali yang mengalami tekanan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Menkeu Sri mengatakan, hampir semua jenis pajak mengalami tekanan. Salah satu jenis pajak yang terkontraksi cukup dalam adalah PPN, dengan pertumbuhan minus 12 persen. Sementara itu, bendahara negara ini me-

nyebut, kinerja penerimaan pajak pada Juli ditopang oleh peneriman PPh migas sebesar Rp19,8 triliun dan pajak nonmigas Rp582 triliun.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu sebelumnya menyampaikan, penerimaan pajak belum akan membaik karena struktur pajak masih sangat tergantung pada sektor formal.

“Padahal formal ini yang banyak melemah tahun ini,

pemerintah akan semakin konservatif dalam insentif pajak, dan akan ada evaluasi atas insentif pajak tahun ini,” ungkapnya.

Pun demikian, ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan dari penghitungannya pertumbuhan pada 2020 masih negatif. Menurut dia, kinerja ekonomi yang terkontraksi ini tentu dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

M i s a l n y a p a d a k u a rtal II/2020, pertumbuhan

Hubungi DIJUAL

Kelima nama tersebut akan menduduki posisi Komisaris dan Direksi Perseroan. 3 (tiga) nama lainnya berasal dari masing-masing perwakilan Manajemen Bank Bukopin, KB, dan BNI yang mewakili Pemerintah. Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tahun 2020 PT. Bank Bukopin, Tbk. (red)

SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIKASI BIDANG TANAH (NIB) NOMOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 8662/PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MA-

CAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

ekonomi hanya minus 5,32 persen dan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak tercatat minus 12 persen, elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi atau tax buoyancy tercatat sebesar 2,25,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan pajak di kisaran minus 10 persen. Angka itu bisa diperoleh apabila pertumbuhn ekonomi pada 2020 bergerak positif. (bbs/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

RABU, 26 AGUSTUS 2020

HARGA Rp3.000

6

Cegah Korona Berhadiah Rp 1 M Pemkot Gelar Lomba RW Siaga KOTA BEKASI- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyiapkan hadiah sebesar Rp1 miliar dalam lomba RW siaga, hal ini dilakukan dalam rangka mendorong program pemecahan penyebaran Covid-19. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, penilaian lomba RW siaga sudah dilakukan dan akan diumumkan hingga Maret 2021 tepat pada peringatan jadi Kota Bekasi. “ L omba R W Siaga ini mereka daftar di Kelura-

han, kita di Kota Bekasi ada 1.013 RW, kalau ada RW yang enggak terdaftar lurahnya harus inisiatif,” kata Rahmat.

Dia menjelaskan, lomba RW sianga ini dilakukan untuk menumbuhkan k e s a d a ra n ma s y a ra k at secara kolektif di tiap-tiap RW dalan menyikapi pandemi Covid-19. “Dari partisipasi aja, kan yang kita bangun adalah bagaimana membangkitkan semangat kebersamaan, kalau pemerintah aja kan nggak ada terpanggil kebersamaannya,” jelasnya.

Hadiah sebesar Rp1 Miliar akan diberikan kepada RW yang dinilai paling

baik, hadiah itu akan berbentuk uang insentif pembangunan. “RW Siaga

terbaik akan mendapatkan penghargaan berupa insentif pembangunan sarpras (sarana dan

prasarana) wilayah sejumlah Rp1 miliar,” terang nya. (bbs/mhs)

SUMBER GRAFIS: SEKOLAH RELAWAN

Hajatan Lebih Baik Drive Thru Saja!

KOTA BEKASI- Seluruh Camat di wilayah Kota Bekasi diperintahkan untuk memonitoring kegiatan warga di masa adaptasi tatanan hidup baru (ATHB) pandemi Covid-19. Instruksi yang disampaikan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi ini menyusul meningkatnya kasus penularan Covid-19 di Kota Bekasi, terutama tren kemunculan klaster keluarga di beberapa lingkungan RW. “Kegiatan warga yang dimaksud di antaranya gelaran hajatan seperti pernikahan maupun khitanan,” ucap Rahmat.

Dikatakan Rahmat, warga yang hendak menggelar hajatan wajib meminta izin terlebih dahulu ke

camat setempat. “Saya perintahkan ke camat, kalau ada yang melakukan dan mengumpulkan orang hajatan, dipertimbangkan luas wilayah yang dipakai dan jumlahnya (tamu),” kata pria akrab disapa Pepen.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi lanjut dia, tidak melarang warga di masa adaptasi seperti menggelar hajatan. Hanya saja kata dia, warga wajib mematuhi protokoler kesehatan dan memperhatikan elemen-elemen pendukung untuk menjalankan prosedur tersebut.

“Kalau ada hajatan tanahnya (area) 50 meter, ya kalau engga jadikan drive thru jangan ngumpul atau dengan jumlah tertentu,” terangnya.

“Bukannya nggak boleh tapi diatur sedemikian rupa, izinnya ke kecamatan, kalau dia mau ada dangdutan izinnya ke Polsek, sehingga sinergitas kita terbangun,” tuturnya.

Dia mengaku, instruksi ini selanjutnya akan disosialisasikan ke tiap-tiap kelurahan agar segera dapat disampaikan ke masing-masing RW. Menurut dia, warga diharapkan tidak menggelar hajatan secara sembunyisembunyi dan tanpa memperhatikan protokoler kesehatan. “Makanya kan ada instruksi nanti ada camat, lurah, lurah nanti sosialisasikan ke RW-RW, pandemi ini persoalannya dalam, saya lebih baik pada persuasif humble,” tegas dia. (bbs/mhs)

INDIKATOR PENILAIAN: A. Rukun Warga Siaga Zero Covid 19 1. Persebaran Kasus Covid 19 di Wilayah RW 2. Penerapan standar protokol ­kesehatan di wilayah RW 3. Adanya inovasi dalam memutus rantai penyebaran Covid 19 4. A d a n y a p a r t i s i p a s i w a r g a masyarakat dalam penanganan dan pencegahan Covid 19 5. K e l e n g k a p a n s a r a n a d a n ­prasarana penanganan Covid 19 B. Rukun Warga Siaga Zero Kriminalitas : 1. Jumlah Kasus Kriminalitas pada Wilayah RW 2. Adanya sarana dan prasarana penunjang keamanan 3. Adanya SOP keamanan 4. A d a n y a t e r t i b a d m i n i s t r a d i­ ­penyelenggaraan keamanan 5. Adanya personil keamanan yang terlatih 6. Pembinaan keamanan secara rutin oleh Babinkamtibmas 7. Adanya inovasi dalam penye­ lenggaraan keamanan 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ­keamanan 9. Adanya dukungan dan bantuan dari stakeholder C. Rukun Warga Siaga Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan 1. Adanya aktivitas ketahanan pan­ gan/ekonomi kerakyatan 2. Aspek ketersediaan pangan/ produk ekonomi unggulan 3. Adanya produk pangan/usaha unggulan 4. Adanya inovasi dalam ketahanan pangan/ekonomi kerakyatan 5. Adanya dukungan dan bantuan dari stakeholders dalam ketahanan pangan/ekonomi kerakyatan.

ADVERTORIAL

Nilai Reformasi Birokarasi Bekasi Terus Meningkat Laporan Sekda Uju Jelang Persiapan Evaluasi Kementerian PANRB Bulan September METRO CIKARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Uju mengikuti Rapat Virtual Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2020 di Command Center, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Senin (24/8).

Rapat virtual ini juga dihadiri oleh 23 camat se-Kabupaten Bekasi dengan pembicara Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Agusdin Muttakin.

Pada rapat tersebut, Sekda Kabupaten Bekasi, H. Uju mengatakan, progres pencapaian nilai reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi dari tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan.

“Dari tahun ke tahun progresnya meningkat.

Tahun 2017 mencapai 51,28, tahun 2018 mencapai 56,33 dan terakhir tahun 2019 mencapai 59,36, ini semua masih termasuk dalam kategori C, belum mencapai kategori B.” jelas Uju. Uju mengatakan akan fokus terhadap komponen peningkatan kualitas pelayanan publik, bagaimana hal tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat puas terhadap apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan publik.

“Dari 8 komponen penilaian, masih banyak komponen yang memiliki bobot nilai rendah, sehingga harus kita sempurnakan terutama terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi fokus dan prioritas kita. Indikatornya bagaimana masyarakat bisa puas terhadap apa yang kita berikan dalam bentuk pelayanan publik,” ujarnya.

Selanjutnya pada kegiatan rapat virtual tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan, Agusdin Muttakin mengatakan, ada beberapa strategi implemen-

tasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana aktifivitas tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk memayungi legalitas setiap pelaksanaan kegiatan organisasi.

Menurut dia, strategi implementasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi ada 4 point.

“Yang pertama, memastikan kinerja yang akan diwujudkan telah sesuai dengan mandat dan memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu proses bisnis, memastikan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi,” kata Agusdin.

Kemudian yang ketiga yaitu, struktur organisasi, memastikan organisasi yang paling tepat fungsi dan ukurannya untuk menjalankan proses bisnis dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

“Dan yang terakhir yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, memastikan standar kompetensi SDM untuk mengisi stuktur organisasi yang telah dirancang.

Semua kegiatan ini tentunya ada pengawasan untuk memastikan setiap aktivifas bebas dari penyimpangan dan reksiko pencapaian tujuan.” ucap Agusdin.

Ia juga menambahkan bahwa akan ada persiapan evaluasi reformasi birokrasi pada pertengahan September 2020. Di mana setiap pemerintah kabupaten/ kota harus menyiapkan paparan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan tindak lanjut rekomendasi tahun lalu.

“Untuk kabupaten/kota se-Jawa Barat pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dilakukan pada pertengahan September nanti, secara virtual melalui aplikasi zoom.

Nantinya setiap pemerintah atau kabupaten/kota akan memaparkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan dilanjutkan diskusi pendalaman materi,” jelasnya. (adv/yud/mhs)

ISTIMEWA

TEROBOSAN: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Uju mengikuti Rapat Virtual Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2020 di Command Center, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Senin (24/8).

PENDIDIKAN

RABU, 26 AGUSTUS 2020

KARAWANG BEKASI

7

DPRD Dukung PJJ via Radio Bisa Jadi Solusi Atasi Kendala Internet

Kepala Disdikpora Karawang dan guru saat melakukan live talkshow PJJ via radio.

Diinisiasi FKKG Ciampel KARAWANG - Pandemi covid-19 menyebabakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah untuk sementara harus digelar dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) baik secara daring maupun luring.

Namun, PJJ secara daring tak bisa terlepas dari sejumlah kendala, sebab tidak semua orang tua siswa memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi fasilitas penunjang seperti gawai canggih dan kuota. Bahkan, tak jarang mereka yang memiliki fasilitas tetap mengalami kendala seperti sulitnya akses jaringan internet.

Untuk mengatasi kendala di atas, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) bersama Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) Ciampel terus berinovasi agar bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan maksimal bagi seluruh siswa. Upaya yang dilakukan dengan menggelar PJJ via radio yang bisa diikuti tanpa internet.

Bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Sturada 89.4 FM, Korwilcambidik dan FKKG Ciampel melaksanakan launching PJJ via radio, Selasa (25/8). Kegiatan dihadiri Kadisdikpora Karawang, Bidang SD Disdikpora, Korwas dan K3S SD.

Kepala Korwilcambidik Ciampel, Nacep Jamaludin, mengatakan, inovasi PJJ via radio muncul karena adanya kendala teknis yang dialami saat para guru dan siswa belajar dengan sistem daring.

“Kendala yang terjadi mulai siswa tidak memiliki alat penunjang untuk belajar daring, ada pula kendala sinyal, serta keluhan orang tua siswa karena kebutuhan kuota internet menambah beban ekonomi,” ujar Nacep, Selasa (25/8).

“Alhamdulillah didukung oleh Sturada dan Diskominfo.

Hari ini (kemarin) PJJ via radio bisa kami mulai. Kesempatan pertama ini kami melibatkan dua guru yaitu Ibu Suparmi guru kelas 6 dan ibu Sarwanti guru kelas 5. Nantinya setiap minggu guru yang mengisis bergantian,” kata Nacep.

Menurut Nacep, penggunaan media radio mudah dan murah. Karena orang tua siswa tak perlu menggunakan HP canggih untuk mendengarkan siaran radio. Juga tak memakan kuota internet. “Jadi ini solusi lain dari kegiatan belajar daring,” kata Nacep.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Asep Junaedi mengapresiasi inovasi dari Korwilcambidik dan FKKG Ciampel. Dengan PJJ via radio siswa tak perlu menggunakan smartphone maupun kuota internet untuk belajar.(ayi/mhs)

KARAWANG - Kor wilcambidik bersama Forum Ke l o m p o k Ke r j a G u r u ( F K KG ) C i a m p e l t e r u s berinovasi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan maksimal bagi seluruh siswa SD di Kecamatan Ciampel.

Upaya terbaru yang dilakukan yaitu mengadakan kegiatan PJJ via radio yang bisa diikuti tanpa menggunakan internet.

Menyikapi inovasi ini, Komisi IV DPRD Kabupat-

en Karawang memberikan apresiasi. DPRD pun siap mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Disdikpora agar melaksanakan PJJ via radio secara menyeluruh dan diberlakukan di semua jenjang pendidikan.

“PJJ via saluran radio yang mulai dilaksanakan hari ini (kemarin) bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Sturada 89.4 FM bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan PJJ daring. Yaitu permasalahan jaringan internet, smartphone dan kuota

yang sering dikeluhkan siswa maupun orang tua,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Oma Miharja Rizki kepada KBE, Selasa (25/8).

Pasalnya, jelas Oma, den-

KARAWANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang telah memiliki kepengurusan baru setelah menggelar Konferensi Kabupaten (Konkab) pada 18-19 Agustus 2020.

PGRI pun diharapkan bisa menjadi jembatan untuk kepentingan seluruh guru di Karawang, terutama guru honorer.

“Selamat kepada jajaran pengrus baru PGRI di bawah komando Pak Nandang Mulyana selaku ketua,” ujar Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35+ (GTKHNK35+) Kabupaten Karawang, Dede Solihin, kepada KBE, kemarin (24/8).

Dede berharap, dengan telah terbentuknya kepengurusan baru, PGRI Karawang bisa lebih solid dan eksis, terutama dalam memperjuangkan kepent-

ISTIMEWA

SOROT: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang telah memiliki kepengurusan baru setelah menggelar Konferensi Kabupaten (Konkab) pada 18-19 Agustus 2020. PGRI pun diharapkan bisa menjadi jembatan untuk kepentingan seluruh guru di Karawang, terutama guru honorer.

ingan seluruh guru yang ada di Karawang.

“Mudah-mudahan PGRI bisa menjadi jembatan bagi kami guru honorer dengan pemerintah, seperti dalam hal peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikampek akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta terhadap : I. WIWIN WIDIANINGSIH Sebidang tanah beserta bangunan sesuai SHM No.115/Karangsinom atas nama WIWIN WIDIANINGSIH Binti EENG R., terletak di Kp. Karajan RT.01 RW.01 Desa Karangsinom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Luas tanah 344 m2. ( Harga limit Rp 250.000.000,- Uang Jaminan Rp 100.000.000,-) II. AEP SAEPUDIN Sebidang tanah sawah sesuai SHM No.1370/Gandasari atas nama AEP SAEPUDIN, terletak di Blok Lembang Desa Gandasari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Luas tanah 15.798 m2.( Harga limit Rp 610.000.000,- Uang Jaminan Rp 244.000.000,-)

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LELANG ADAPUN WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LELANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT : Hari : Rabu Tanggal : 9 September 2020 Batas Akhir Penawaran : 11.00 WIB (waktu server) Alamat Domain : https://www.lelang.go.id Tempat Lelang : KPKNL Purwakarta Jl. Siliwangi No.9 Purwakarta.

SYARAT DAN TATA CARA PELELANGAN : 1. Cara Penawaran a. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang menggunakan Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat domain https://www.lelang.go.id Tata cara selengkapnya dapat dilihat pada menu ”Prosedur Lelang” dan ”Syarat dan Ketentuan” pada domain tersebut. b. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di https://www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut bila kalah / tidak ditunjuk sebagai pembeli lelang/ pemenang lelang).

2. Uang Jaminan Lelang a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebesar tersebut diatas dan harus sudah efektif diterima KPKNL Purwakarta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang akan dilelang.

3. Pelunasan Lelang Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari total harga barang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

4. Objek Lelang a. Objek lelang dalam kondisi apa adanya ”as is” dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada aset tersebut berikut permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari, peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang dan ber tanggung jawab atas objek lelang yang dibeli. b. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan dan atau penundaan pelaksanaan lelang, maka tidak ada satu pihak pun yang diperkenankan melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan / atau pejabat lelang KPKNL Purwakarta, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN. 5. Keterangan / Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Cabang BRI Cikampek Telp: (0264) 312200, 316069, 081380163549, 082122799000 Cikampek, 26 Agustus 2020

BRI CIKAMPEK

Karawang bisa memfasilitasi agar pelaksanaan PJJ diikuti secara menyeluruh oleh semua siswa SD seKarawang. Bahkan diberlakukan juga di jenjang pendidikan lain seperti SMP maupun TK/PAUD. Lebih dari itu hari pelaksanaan PJJ via radio juga bisa ditambah tidak hanya satu kali dalam sepekan.

“Tentunya metode PJJ lainnya juga seperti daring maupun visit home tetap bisa diberlakukan. Intinya semua metode yang ada tetap bisa dipakai untuk saling melengkapi, agar pembelajaran bisa terlaksana dengan maksimal meski tanpa tatap muka,” katanya. (ayi/mhs)

PGRI Diharapkan Jadi Jembatan Guru Honorer

Selain itu, lanjut Dede, dengan semangat baru dari para pengurus, PGRI juga bisa menjadi jembatan para guru dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. “ Pa ra gu r u h o n o re r

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikampek

bisa dimudahkan dalam mendapatkan SK Dinas, NUPTK dan lainnya. Agar semua guru yang ada di Karawang, khususnya guru honorer, bisa mendapatkan kesejahteraan sebagai guru,” katanya.

Untuk diketahui, pe-

milihan pengurus PGRI Karawang periode 20202025 melibatkan 461 voter perwakilan cabang dan ranting. Seluruh voter memilih ketua, wakil ketua I (Undang Sukarta), wakil ketua II (Uyat), dan sekretaris (Suryana). (ayi)

PENAWARAN UNIT

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL PURKAWAKTA

gan pelaksanaan PJJ via radio, siswa dan orang tua hanya perlu mengakses saluran radio, baik melalui Hp maupun radio yang dimiliki.

“Orang tua siswa tidak akan terbebani lagi masalah beratnya membeli kuota, kesulitan dalam mengakses jaringan internet, dan tidak memiliki smartphone. Karena jika harus membeli radio pun harganya banyak yang murah, serta yang memiliki hp hanya perlu membuka aplikasi radio yang tersedia ” ucapnya.

Dengan kelebihan dari pelaksanaan PJJ via radio tersebut, H. Oma berharap, ke depannya Disdikpora

YAMAHA-MIO SOUL

2010

T5346HG

DAIHATSU XENIA XI DELUXE PLUS VVTI 1.3 MT

2010

T1345C

HONDA-BEAT-SPORTY CBS ISS

2019

T2721IM

HONDA-NEW VARIO-110 PGMfi NON CBS

2016 T3965NM

HONDA-BLADE STD

2011

YAMAHA-MIO-110CWCAKRAM

2011 T6612HQ

YAMAHA.BYSON.STD

2013

SUZUKI APV-MEGA CARRY EXTRA PU 1.5 MT

2013 B9738ZUA

YAMAHA-NEWVIXION-STD

2014

T3936CG

TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT

2011

T1830DG

YAMAHA.BYSON.STD

2014 T2809MH

TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT

2013

HONDA JAZZ IDSI 1.5 AT

2005 D1007UG

HONDA-VARIO-125 PGMfi CBS

2015

T2290NA

HONDA.VARIO.(CW)(CAKRAM)

2010

T2046HD

HONDA-CBR-150 R Repsol

2016

T2387NF

HONDA.VARIO.(CW)(CAKRAM)

2010

T2352HI

HONDA ALL NEW CRV 4X2 2.4 AT

2009 B2968GO

DAIHATSU XENIA XI DELUXE PLUS VVTI 1.3 MT

2011

T1840EH

TOYOTA-AGYA-G 1.0 MT TRD

2015

T1547TP

TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI E 1.3 MT

2014

T1223AK

HONDA NEW CITY VTEC 1.5 MT

2007

D1233BA

DAIHATSU-ALL NEW XENIA-R VVTI 1.3 MT

2013 D1758ZM

HONDA-VARIO-125 PGMfi CBS

2014 T6838WS

T3180HZ

Z5572VE

T1610DN

HUB : PT BFI FINANCE (0267)400870 / 082213779559

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

RABU, 26 AGUSTUS 2020

Masyarakat Jangan Lengah

SOROT

11 PDP Sudah Dinyatakan Sembuh ISTIMEWA

VIRAL: Video sepasang kekakasih bermesraan di atas sepeda motor dan akhirnya jatuh.

Lagi-lagi Video Mesum PURWKARTA- Kasus video viral mesum kembali terjadi di Purwakarta. Kali ini viral, satu pasangan muda yang tengah bermesraan saat mengendarai sepeda motor terjatuh di Jalan Suradireja, Kabupaten Purwakarta ramai di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Minggu (24/8/2020) dini hari.

Video berdurasi beberapa detik ini direkam oleh pengendara lain yang ada di belakangnya.

Pasangan muda ini tengah asyik berciuman saat berkendara hingga terjatuh dan diduga usai meminum minuman keras hingga oleng saat mengendarai motor.

Sejumlah netizen lain pun ramai-ramai menghujat sejoli tersebut, seperti akun @imankurnia_official mengatakan maksiat di kota aink, kudu angkat kaki, ulah sampe kota pwk kenna azab. @rdayu wadaww tanda kiamat udah deket tuh bener. @sriwahyuni _ _ _ _ _ parah ih ya Allah gila emg gaada ahlak wkwk Polres Purwakarta melalui Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Fitran Romajimah menjelaskan kepada pers. pihaknya belum memonitor kasus viral tersebut. “Belum monitor,” ujarnya singkat. (san/red)

PURWAKARTA- Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengajak warganya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti imbauan pemerintah dalam penanganan dan penyebaran Covid-19 yang hingga kini masih menjadi pandemik.

Meski angka terkonfirmasi positif Covid-19 terus mengalami penurunan, lanjut Anne, bukan berarti masyarakat lengah dan mengabaikan protokol kesehatan.

“Terutama warga yang berada di wilayah perkotaan, tetap menerapkan protokol kesehatan terutama selalu pakai masker dan jaga jarak saat di tengah keramaian,” kata Anne saat memberikan bantuan sosial kepada warga jompo di sejumlah desa di Kecamatan Darangdan, Selasa (25/8/2020).

Angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Kab Purwakarta, lanjut Anne, sempat mencapai angka tertingginya yaitu hingga sebanyak 37 warga terkonfir-

ISTIMEWA:

JANGAN LENGAH: Warga Purwkarta sudah rutin menjalankan aktivitas kesehariannya masing-masing. Tapi mereka diimbau agar tetap waspada terhadap penyebaran korona di wilayah ini yang masih fluktuatif.

masi positif. Meski sebagian warga berada di perkampungan dan jauh dari kepadatan penduduk di perkotaan. Bukan berarti warga yang di perkampungan aman. “ Wa s p a d a t e t a p, k a rena tidak semua warga di perkampungan terus hidupnya hanya sebatas di kampung, mungkin ada yang bekerja di luar daerah dan terpapar lalu

pulang kampung, itu harus kita antisipasi. Salah satunya tetap memakai masker dan jadikan masker sebagai kebutuhan bukan hanya semata mengikuti imbauan pemerintah saja,” ucapnya.

Diketahui, dari update data Diskominfo Kab Purwakarta pada Selasa (25/8/2020),Jumlah pasien terkonfirmasi positif saat ini ada 21 orang, dan ber-

tambah satu orang. Kemudian, 11 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara untuk pasien kontak erat, suspek, dan probable di Purwakarta tidak ada penambahan.

Sementara itu Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta menyatakan, masih terjadi fluktuatif pada jumlah warga yang terkon-

firmasi positif Covid-19 di wilayah tersebut.

Hari Selasa 25 Agustus 2020, sebanyak 11 orang yang berstatus Konfirmasi Positif dinyatakan sembuh. Namun, di hari yang sama juga terjadi penambahan warga yang terkonfirmasi positif sebanyak 1 orang. Kini jumlah yang tersisa sebanyak 21 orang.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr Deni Darmawan, mengatakan, secara kumulatif jumlah warga yang terkonfirmasi positif di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat 135 orang.

“Secara keseluruhan, telah dinyatakan sembuh sebanyak 110 orang. Sebelumnya, kami catat juga ada 4 orang positif telah meninggal dunia, dan hari ini, masih terdapat 21 orang yang berstatus terkonfirmasi positif,” ujar Deni.

Kata dr.Deni, ke-21 warga terkonfirmasi positif tersebut, 3 orang diantaranya terdapat di Kecamatan Purwakarta, 2 di Jatiluhur, 5 Plered, 4 Tegalwaru, 1 Darangdan, 1 Pondoksalam, 2 Babakan Cikao, 2 Campaka dan 1 di Kecamatan Cibatu. (san/red)

BLT Bagi Karyawan Swasta Bisa Cair Akhir Agustus PURWAKARTA- Sebelumya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjanjikan akan mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada hari ini, Rabu 25 Agustus 2020.

BLT yang dijanjikan cair hari ini sebesar Rp600.000 bagi kar yawan swasta

yang miliki gaji dibawah Rp5.000.000.

Namun, kabar baru telah diinformasikan bahwa pencairan BLT ini akan ditunda selama 4 hari kedepan.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah.

“Kalau dijuknisnya (petunjuk teknis) waktu paling lambat 4 hari untuk melakukan check list. adi 2,5 juta. kami mohon maaf butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada,” kata Ida Fauziyah saat Konferensi Pers virtual .

Kemnaker membutuhkan waktu dalam menentukan

data yang sudah di validsi oleh pihak BPJSamsostek dan mengupayakan tetap cair bulan Agustus ini.

“Kami butuh waktu, 2,5 juta itu bukanlah angka yang sedikit. Kami memang menargetkan bisa dimulai dari akhir bulan Agustus ini”. Imbuhnya, sebagaimana diberitakan Fix-

jambi.com sebelumnya dalam artikel “Pencairan Subsidi Gaji Karyawan Swasta Ditunda.

Ini Kata Menteri Ketenagakerjaan”.

Menurut Kemnaker, masih harus melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Pegawai pemerintah non

PNS berhak mendapat subsidi upah ini, makanya kita perlu data yang akurat untuk menyalurkan ini karena tidak mudah”. Tuturnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini memang sangat dinantikan oleh masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Karena diten-

gah kondisi yang tidak stabil ini, tentu mereka membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan begitu, semoga apa yang ditargetkan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak ada penundaan lagi. (red)

ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN KARAWANG

DPR KABUPATEN KARAWANG GELAR SIDANG TATAP MUKA

Pertama Kali Sepanjang Pandemi Korona

K A R AWA N G - D P R D Kab u p at e n Karawang kembali menggelar Sidang Paripurna secara tatap muka, Senin (24/8/2020). Hal ini untuk pertama kalinya dilakukan selama pandemik Covid-19.

Meski demikian, protokol kesehatan secara ketat tetap diterapkan. Dimulai dengan pengecekan suhu tubuh seluruh peserta sidang dan tamu undangan, kewajiban menggunakan masker hingga jarak antar tempat duduk.

Anggota DPRD Karawang, Sidang Paripurna kali ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana serta sejumlah kepala OPD. Hanya saja tidak terlihat camat dan kepala desa atau lurah yang biasanya turut diundang

dalam Sidang Paripurna.

Meski digelar secara tatap muka, DPRD juga tetap memberlakukan Sidang Paripurna secara daring melalui aplikasi zoom. Sehingga tamu undangan yang tidak bisa hadir tetap bisa mengikuti sidang secara online.

Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar yang memimpin Sidang Paripurna menyampaikan, sejumlah agenda dalam giat teresebut yaitu penyampaian laporan pansus-pansus raperda, pembentukan pansus-pansus rapeda, penyampaian LKPJ AMJ Bupati dan Wakil Bupati Karawang serta KUA-PPAS Tahun 2020.

“Agenda kali ini laporan beberapa raperda yang sudah selesai di bahas serta pembentukan pansus raperda baru. Selain itu juga penyampaian LKPJ AMJ bupati dan wakil bupati serta pengantar KUA-PPAS tahun 2020,” tandasnya. (adv)