Karawang Bekasi Ekspres, 24 Juli 2020

HARIAN UMUM

BEKASI

KARAWANG

AKTUAL DAN TERPERCAYA

JUMAT, 24 JULI 2020

KBEONLINE. ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 23 JULI 2020

POSITIF (SWAB TEST)

64

PDP

ONLINEMETRO.ID

PURWAKARTA ODP

POSITIF

571 5.364

PDP

46

165

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

KOTA BEKASI ODP

POSITIF

600

492

PDP

1.533

JAWA BARAT

ODP

5.002

POSITIF

SEMBUH

5.842 2.452

Kepsek SMK Jadi Tersangka Korupsi

hari ini Disdik Jabar akan datang ke kejaksaan untuk mengonfirmasi kasusnya.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, Ai Nurhasan mengaku baru mendapat kabar dari pemberitaan media massa. Ia tak mengetahui asal-muasal kasusnya. Rencananya, paling telat hari ini, tim dari Disdik Jabar mela-

Marjuki Puyeng Lagi CIKARANG PUSAT – Akhmad Marzuki terancam batal menjadi calon wakil bupati terpilih.

Pasalnya, beredar surat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi membatalkan hasil pemilihan wakil bupati yang digelar beberapa waktu lalu itu. Bahkan, meminta pemilihan wakil bupati Bekasi agar diulang.

Permintaan diulang pemilihan wakil bupati oleh Ketua DPRD itu diketahui dari surat hasil Rapat fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 yang di fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) pada hari Rabu 22/7/2020 di Gedung A lantai 3 Kementerian Dalam Negri jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110.

Hasil rapat tersebut dengan ini menyepakati hal hal sebagai berikut : pertama, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi meminta ulang rekomendasi kepada seluruh parpol pengusung (DPP Golkar, DPP PAN, DPP Nasdem, DPP Hanura) atas 2 (dua) nama yang sama untuk diusulkan melalui Bupati Bekasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 14 kerja terhitung sejak kesepakatan hasil rapat pada hari ini ditandatangani.

Kedua, Bupati Bekasi menyampaikan usulan calon Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD

lui Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat akan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Karawang untuk mengonfirmasi langsung kasus dugaan korupsi yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat, khusunya di Karawang ini.

“Kami belum mengetahui rincian kasusunya seperti apa.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Mendagri Sentil Pemkab Karawang

Gegara Dana Pilkada KARAWANG- Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) yang juga Plt. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar menegaskan, belum seluruh kabupaten/kota melakukan transfer ke KPUD dan Bawaslu Daerah sebagai penyelesaian Dana Hibah.

Padahal, dana itu dibutuhkan untuk giat oprasional pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020. Pemkab Karawang menjadi salah satu kabupaten yang belum menunaikan transferan dana hibah ke KPUD. Jumlahnya Rp Rp31.342.161.200.

206

Pemilihan Wabup Bekasi Terancam Diulang

DISDIK JABAR TAK TAHU

KARAWANG – Penetapan status tersangka kepala sekolah di Karawang pada kasus dugaan kor upsi sejumlah bantuan keuangan pendidikan menuai keprihatinan Disdik Jawa Barat.

Tersangka, LS disangkakan telah menyalaggunakan sejumlah dana bantuan yang totalnya sampai Rp 8 miliar pada tahun anggaran 2015-2016. Paling telat,

MENINGGAL

“Masih ada 6 kabupaten/kota yang dikategorikan merah melakukan transfer ke KPUD dan 5 daerah kabupaten/kota dikategorikan merah melakukan transfer ke Bawaslu Daerah,” tulis Bahtiar dalam siaran pers Ke Halaman METRO KARAWANG n

DAFTAR PEMDA BELUM TRANSFER KE KPUD 1) Kab. Halmahera Utara nilai NPHD Rp27.855.053.700, jumlah transfer Rp10.982.038.200 persentase baru 39,43%.

2) Kota Ternate nilai NPHD Rp28.550.000.000 jumlah transfer Rp10.874.045.000 persentase baru 38,09%.

3) KAB. KARAWANG nilai NPHD Rp84.070.822.900, jumlah transfer Rp31.342.161.200 persentase baru 37,28%.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

4) Kab. Seram Bagian Timur nilai NPHD Rp32.500.000.000, jumlah transfer Rp12.000.000.000 persentase baru 36,92%.

BIN Turun ke Karawang

5) Kab. Yahukimo nilai NPHD Rp75.000.000.000, jumlah transfer Rp26.499.965.000 persentase baru 35,33%.

6) Kab. Halmahera Barat nilai NPHD Rp30.580.700.000, jumlah transfer Rp10.700.000.000 persentase baru 34,99%.

Gina-Yusni Berebut “Karcis” Gerindra

Didata, Bantuan Tak Kunjung Turun

KARAWANG- Dua kader perempuan Parta Gerindra Gina Swara dan Yusni Rinzani samasama masih memiliki peluang mendapat rekom partainya maju di Pilkada Karawang. Alasannya, nama Gina sudah lama digadanggadang sebagai bakal calon bupati jauh sebelum nama Yusni muncul. Selain itu Gina Swara juga mengikuti penjaringan di DPC dan DPD Gerindra.

Sementara meski baru muncul belakangan nama Yusni langsung menggebrak peta perpolitikan pilkada Karawang. Nama anggota DPRD Karawang dari Fraksi Ger-

KARAWANG- Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi para pedagang di Kabupaten Karawang hingga saat ini tak jelas kapan waktu pencairannya. Padahal, saat ini, para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Pedagang Kaki Lima (PKL), sedang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Padahal sebelumnya, para pedagang di kota pangkal perjuangan sudah di data oleh Disperindag Karawang. Bahkan, berkasnya sudah masuk verifikasi Dinas Sosial Karawang. Namun, para pedagang di kota ini, seolah menjadi profesi yang dianaktirikan Pemkab Karawang.

Pasalnya, ditengah gelontoran

indra itu justru dipromosikan oleh Ketua DPC Gerindra Karawang dan disebut-sebut secara gambling oleh bakal calon bupati H. Ahmad Zamakhyari (Jimmy). Bahkan Jimmy resmi meminang Yusni Rinzani sebagai bakal calon wakil bupatinya.

Padahal sebelu m n y a Ji m m y selalu disandingkan dengan anggota DPRD Jabar Gina Swara.

Jimmy mengaku pasangan Jimmy-Yusni memang belum final.

Namun menurutnya, langkah politik meminang Yusni Rinzani sudah atas sepengetahuan DPP Ke Halaman METRO KARAWANG n

KARAWANG - Untuk memutus mata rantai penyebaran korona di Karawang sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta. Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan tes massal Covid-19 di Galeri Pemerintah Kabupaten Karawang, Kamis (23/7).

Koordinator Wilayah Sub Gugus Tugas Covid-19 BIN Sonny Arifianto mengungkapkan, tes massal dilakukan mengingat di Karawang terdapat enam kecamatan yang masuk zona hitam Covid-19. Tujuannya tentu saja membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran.

“Dari pertimbangan itu, dari Jabar menilai Karawang perlu dilakukan (tes massal),” jelas Arif kepada wartawan.

Ia menyebut pihaknya menyiapkan 1.000 kit rapid test. Jika hasilnya reaktif, akan langsung dilakukn tes usap atau Swab. BIN juga menyiapkan dua laborato-

bantuan sosial profesi seperti petani, nelayan, dan warga desa.

Para pedagang dan pelaku UKM justru hanya bisa lapang dada menunggu kapan bantuan akan tiba.

Kasie Promosi, Pengembangan dan Kerja Sama Industri, Disperindag Karawang, Ahmad Rifai mengakui, jika BST pedagang sampai saat ini belum juga turun.

Padahal, kata Ahmad, hasil pendataan Disperindag Karawang sebelumnya sudah diberikan kepada Sekertaris Daerah (Sekda) Karawang. Bahkan, sudah diverifikasi Dinas Sosial Karawang.

Namun sampai saat ini, para pedagang belum mendapat BST dari sumber mana pun.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Bangkitkan Gairah Membatik di Kalangan Generasi Muda

Diasuh Mojang Berprestasi Jabar, Wida Awaliya Nurkhaliza Pelatihan membatik adalah berupaya mengedukasi generasi agar mau melestarikan budaya dan tradisi bangsa sendiri. Karena suka atau tidak, tradisi itu mencirikan diri kita sendiri. Tentu, sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai religi.

HASAN KOBRA, PURWAKARTA

SENI membatik merupakan salah satu tradisi leluhur bangsa Indonesia yang sarat dengan makna filosofis dan nilai kehidupan yang mencerminkan cara berpikir masyarakat.

Membatik pada mulanya merupakan tradisi turun temurun di lingkungan kerajaan. Namun kemudian berkembang menjadi pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat yang Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

bersifat eksklusif, terutama dikalangan perempuan.

Sejak tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia telah ditetapkan sebagai karya agung warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi (Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity) United Nation Educational, Scientific and Cultiral Organization (UNESCO).

Ke Halaman METRO KARAWANG n

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKPRES

LATIH MEMBATIK: Mojang berprestasi Jawa Barat asal Wanayasa Purwakarta Tahun 2019 Wida Awaliya Nurkhaliza Meranti saat memberikan pelatihan membatik. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

METRO KARAWANG

JUMAT, 24 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

2

Siap-Siap Kena Denda Jika Beraktifitas Tanpa Masker

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOSIALISASI : Satpel KB Cilamaya Wetan, saat sosialisasi 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) pada PPKBD di Aula Kecamatan Cilamaya Wetan.

Pembinaan PPKBD Terapkan Protokol Kesehatan KARAWANG- Satuan Pe l aya na n Pe n g e n dalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Satpel PPKB) Kecamatan Cilamaya Wetan, menggelar pembinaan kepada puluhan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) seputar penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) juga pemahaman 1.000 hari pertama kelahiran (HPK), di Kantor Camat Cilamaya Wetan, Rabu, (22/7) lalu.

Sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja serta pengetahuan PPKB di tingkat desa itu, menerapkan protokol kesehatan ketat. Serta pembatasan peserta sesuai dengan anjuran

pemerintah.

Koordinator Satpel PPKB Kecamatan Cilamaya Wetan, Dahlan mengungkapkan, puluhan PPKBD dan Sub PPKBD digarap pemahaman seputar AKB untuk membantu pemerintah mensosialisasikan bahaya Pandemi Covid-19 kepada masyarakat.

“Jadi selain kita berusaha menekan Baby Boom. PPKBD kita gerakan untuk sosialisasi Covid-19 di masyarakat desa,” ungkap Dahlan, kepada KBE, Kamis, (23/7) kemarin.

Dahlan mengungkapkan, selain menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Para PPKBD yang bergerak di desa ini,

diharapkan mampu mengedukasi warga.

Agar mau menunda kehamilan di tengah pandemi.

“Salah satu tujuannya juga untuk mencegah kehamilan di tengah pandemi,” kata Dahlan.

Lanjut Dahlan, pemahaman 1.000 hari kehidupan pertama bagi balita juga sangat penting untuk diketahui masyarakat. Apa lagi, ibu hamil, pasca melahirkan, dan balita, rentan terpapar Covid-19.

“Memperhatikan kesehatan ibu dan bayi di 1.000 hari pertama kehidupan itu sangat penting, untuk mencegah penularan Covid-19,” pungkasnya. (wyd/red)

DISDIK JABAR TAK ... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Insyaallah kalau tidak hari ini (kemarin), besok tim kami akan konfirmasi langsung ke Kejari Karawang,” ujar Kepala KCD Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, Ai Nurhasan, kepada KBE, kemarin (23/7).

Dijelaskan Ai, jika kasus yang yang menimpa kepala sekolah tersebut terjadi pada 2015 dan 2016 seperti yang ramai diberitakan, maka saat itu SMA/SMK belum berada di bawah naungan Provinsi Jawa Barat.

“Alih kelola SMA/SMK ke Provinsi (Jawa Barat) mulai 2017. Jadi saat 2015 dan 2016 masih berada di Kabupaten,” jelasnya. “ Yang jelas kami akan mencari tahu dulu kejelasan kasusunya, jika memang telah dijadikan tersangka mana SK penetapannya.

Setelah itu baru kami akan menentukan langkah selanjutnya,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan kepala sekolaj jadi tersangka dugaan korupsi Dana PMMS dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di salah satu SMKN di Karawang. Penetapan tersangka dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia ke 60.

Kepala Kejari Karawang, Rohayatie mengungkapkan, tersangkanya adalah Kepala SMKN berinisial, LS. Dari hasil pemeriksaan penyidik kejaksaan, LS terindikasi

kuat telah menyalahgunakan dana peningkatan manajemen dan mutu sekolah (PMMS) dengan total anggaran Rp 8 miliar lebih tahun 2015 dan 2016.

“Oleh tersangka, sebagian dana tersebut tidak digunakan sesuai aturan.

Nilai kerugian yang muncul masih menunggu hasil pemeriksaan pihak BPKP,” kata Rohayatie, seuasai memimpin upacara Hari Adhyaksa ke-60 tingkat Kabupaten Karawang, Rabu (22/7).

Menurut dia penyelidikan kasus tersebut telah dimulai sejak Januari 2020 silam.

Pengungkapan kasus itu berdasarkan kepada laporan masyarakat.

“Dari hasil proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik diperoleh alat bukti, antara lain keterangan saksi dari pihak SMKN 2, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang, beberapa pihak ke tiga, dan keterangan ahli hukum pidana,” kata Kajari.

Tersangka LS, lanjut dia, ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Primer pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pem-

berantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP junto pasal 18 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999.

Tersangka juga dijerat dundang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 3 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999. “Dalam kasus ini tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lainnya,” ujar Rohayatie.

Di tempat yang sama Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karawang, Prasetyo Budi Hutoyo mengungkapkan, tersangka LS diangkat menjadi kepala SMKN sejak pertengahan 2015. Dia tak lagi menjabat kursi Kepala SMKN dua pekan lalu.

“Berdasarkan faktafakta yang kami peroleh, tersangka kasus ini mengarah kepada saudara LS. Namun, modus ope ra n d i ya ng d i l a ku k a n t e r s a n g k a, b e l u m b i s a kami jelaskan saat ini,” kata Parsetyo.

Intinya, lanjut dia, yang bersangkutan telah menggunakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal, juga Dana Piningkatan Manajemen Mutu Sekolah. “Dia memakai dana itu tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya,” kata Prasetyo. (bbs/mhs)

Marjuki Puyeng Lagi .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Kabupaten Bekasi sesuai poin a. ketiga, DPRD Kabupaten Bekasi melakukan pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan calon yang disampaikan Bupati Bekasi sesuai poin b.

Keempat, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akan mengkoordinasikan kesepakatan yang di muat dalam berita acara ini dengan DPRD Bekasi, dan kelima, Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses poin a, poin b, poin c, dan poin d, serta melaporkan kepada Mentri Dalam Negri.

Rapat tersebut juga dihadir Plt Sekertaris Jendral Kemendagri, Dirjen OTDA, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemedagri, Stafsus Kemendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Stafsus Kemendagri Bidang Politik dan Media, Stafsus

Bidang Politik dan Pembentukan jaringan, Stafsus Bidang Pemerintahan, Sekda Jabar, Bupati Bekasi, Ketua DPRD Bekasi, Sekertaris Dirjen Otda, Direktur Fasilitas Kepala Daerah, Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendagri, Kepala Biro Hukum Setda Jabar.

Menanggapi adanya surat hasil rapat tersebut, aktivis LSM Kompi Ergat Bustomi mempertanyakan apakah paripurna pemilihan calon wakil bupati oleh DPRD bisa dibatalkan begitu saja.

Terlebih, ada anggaran yang telah digelontorkan untuk menggelar pemilihan wakil bupati pendamping Eka Supriaatmaja itu.

“Ya gak mungkin pemilihan wakil bupati di paripurna DPRD itu tidak ada anggarannya, kalau harus diulang, mubajir dong,” kata Ergat.

Selain itu, Ergat juga mempertanyakan apakah rapat dengan kemendagri itu bisa membatalkan hasil paripurna pemilihan wakil bupati oleh DPRD Kabupaten Bekasi.

“Ya kami pertanyakan dulu, itu kan dari Kemendagri, apakah bisa membatalkan pemilihan lalu itu,” tanyanya.

Perlu diketahui bahwa DPRD Kabupaten Bekasi telah menggelar pemilihan Wakil Bupati Bekasi pada hari Rabu 18 Maret 2020 dengan terpilih Ahmad Marjuki dengen perolehan suara 40 suara anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Saingannya dr. Tuti Nurcholifah Yasih tidak mendapatkan suara sama sekali.

Atas beredarnya surat tersebut, belum ada tanggapan dari ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Bahkan, pesan Whatsapp yang dikirim ke Ketua DPRD Aria Dwi Nugraha belum berbalas. (har/uzi)

KARAWANG- Mulai tanggal 27 Juli 2020 mendatang, seluruh masyarakat Jawa Barat yang beraktifitas tanpa menggunakan masker, bakal dijatuhi hukuman denda. Tak tanggung-tanggung, Pemprov Jawa Barat menetapkan sanksi denda sebesar Rp. 100 ribu hingga Rp. 150 ribu bagi pelanggar di seluruh wilayah Jawa Barat.

Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan masyarakat Jawa Barat menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah.

Menyikapi itu, Muspika Lemahabang, Kabupaten Karawang, mulai menggelar sosialisasi wajib masker keliling desa.

Pemerintah Kecamatan L e ma haba ng, b e rsa ma Kapolsek, Danramil, serta kepala puskesmas setempat woro-woro atu-

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOSIALISASI : Muspika Lemahabang Wadas sosialisasi wajib masker keliling desa.

ran wajib masker kepada masyarakat.

“Kalau tidak mau di denda, atau tertular Covid-19, maka gunakan masker saat beraktifitas. Ingat, denda diberlakukan mulai 27 Juli mendatang,” ujar Plt Camat Lemahabang, Arta, dalam acara sosialisasi itu.

Kamis, (23/7) kemarin.

Pa d a k e s e m p a t a n i t u pula, Arta mengingatkan masyarakat, agar dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Jawa Barat. Diharapkan masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas.

“Kita ingatkan juga masyarakat di kantor, masjid, pasar, lembaga pendidikan juga kesehatan, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan saat beraktifitas,” ucapnya.

Di Kecamatan Cilamaya Wetan, Jajaran Muspika Cilamaya Wetan sudah bergerak sejak pekan kemarin. Mereka, membentuk posko di jalan-jalan ramai pengendara. Untuk menegur para pengendara yang tak menggunakan masker. Juga membagikan masker gratis pada masyarakat.

Kasie Trantib Kecamatan

Cilamaya Wetan, Totong Dadang mengungkapkan, menjelang penerapan denda wajib masker. Pihaknya sosialisasi pada pengguna jalan agar mematuhi aturan tersebut.

Sebab, sambung Dadang, sejak penerapan AKB di Jawa Barat, masyarakat cenderung cuek dengan protokol kesehatan. Termasuk enggan menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah.

“Kita ingatkan, kalau mulai pekan depan, yang tidak pakai masker akan di denda Rp. 150 ribu,” tegasnya. (wyd/red)

dan memeriksa uang khas daerah. Pengecekkan ini dilakukan agar tidak terjadi seperti dana yang ditahan atau tidak ditransfer padahal dana di rekening ada.

“Irsus Inspektorat Jenderal Kemendagri akan kami tugaskan untuk laksanakan

pemeriksaan,” tegas Bahtiar.

Seperti diketahui, Pilkada 2020 merupakan salah satu program Nasional fundamental yang ertuang dalam konstitusi. Sehingga transfer dana ke KPUD dan Bawaslu Daerah wajib untuk dilaksanakan. (bbs/mhs)

Gegara Dana Pilkada .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES diterima, Rabu (22/7).

Bahtiar merinci, total ada 197 daerah sudah menyalurkan transfer ke KPUD 100 persen. Sedangkan untuk Bawaslu Daerah, total sudah ada 192 daerah yang sudah men-

erima transfer 100 persen.

Bahtiar mengingatkan, bagi daerah yang belum menyelesaikan hal terkait, Inspektorat Jenderal Kemendagri akan mewakili pemerintah pusat untuk memonitoring

Gina-Yusni Berebut “Karcis” .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Partai Gerindra dan DPD Partai Gerindra Jawa Barat.

“Langkah ini sudah dikomunikasikan dengan DPP dan DPD Gerindra Jawa Barat. Saya tidak mungkin sembrono melakukan semua itu tanpa melakukan komunikasi dulu secara menyeluruh,” kata Jimmy.

Ia juga menyampaikan alasan kenapa pinangan

politiknya jatuh ke Yusni Rinzani, karena orangorang soleh mengatakan akan lebih mudah meraih kemenangan apabila disandingkan dengan perempuan.

“Saya kira paling lambat rekom sudah clear minggu depan,” kata Jimmy.

Disinggung soal isu pencalonannya Gina, Jimmy

menjelaskan, sampai saat ini hubungannya dengan Gi na da n o ra ng tu a nya masih baik-baik saja. Namun demikian, Jimmy mengaku harus mempersiapkan langkah politik lain ketika Gina masih tidak bersedia menjadi calon wakil bupatinya.

“Gina sahabat saya, orang tuanya juga kenal dekat dengan saya. Tapi dalam hidup itu kan tidak selesai

jika hanya menyiapkan satu planning saja. Kan surga juga ada tingkatannya,” katanya.

Sementara itu sumber KBE di kubu Gina Swara, masih optimis dapat rekom dari DPP untuk maju di Pilkada Karawang.

“Masih diperjuangkan rekom di DPP untuk Gina Swara maju di Pilkada Karawang,” ujar Umang Rukmana, Ketua Relawan GBK kepada KBE, kemarin. (red)

Didata, Bantuan Tak Kunjung .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES “Jumlahnya sendiri yang home industri ada 380 IKM, sedangkan UKM ada 1.560 pedagang, jika dijumlah dengan PKL, jumlahnya sekitar 3.000-an,” ungkapnya, Kamis, (23/7) kemarin.

Hingga saat ini, kata dia, belum juga ada tanda-tanda jika Bansos Covid-19 itu bakal turun. Ahmad menjelaskan, kendala yang dihadapi saat ini merupakan

masalah klasik. Yaitu kekhawatiran terjadi double data.

Pasalnya, Disperindag Karawang saat ini belum memiliki data warga atau pedagang mana yang sudah atau yang belum mendapat jatah bantuan sosial.

“Diverifikasi lagi katanya takut ada yang double. Sementara kita kan belum memiliki data yang sudah menerima atau yang be-

lum,” katanya, bingung.

Menanggapi situasi yang sedang terjadi, pedagang di Kota Karawang mengkritik keras kinerja Pemkab Karawang.

Utamanya soal carut marut data bantuan sosial.

Pedagang protes, jika harus menunggu verifikasi selesai. Mereka khawatir usaha mereka sudah keburu gulung tikar. Bahkan, pedagang juga menduga, jika anggaran untuk BST pedagang ini sangat terbatas. Sementara kebutu-

hannya sangat banyak.

“Apa jangan-jangan ini cuma akal-akalan pemerintah aja buat memperlambat.

Bilang aja dananya belum siap,” ketus salah satu PKL di Karang Pawitan, yang tak mau di sebut namanya.

“Kalau benar mau bantu, ya segera diturunkan.

Kekhawatiran double data itu klasik, orang kenyataannya Bansos yang lain juga banyak yang double,” pungkasnya. (wyd/red)

Diasuh Mojang Berprestasi Jabar .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Untuk itu, dalam upaya melestarikan budaya dan tradisi membatik, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta menggandeng PT Pegadaian (Persero) Cabang Purwakarta menggelar pelatihan membatik bagi generasi muda.

Pelatihan yang diikuti puluhan kalangan milenial itu digelar di Sport Center Jaya Perkasa Purnawarman, Rabu (22/7) lalu.

“Melalui pelatihan ini, kami berupaya mengedukasi generasi agar mau melestarikan budaya dan tradisi bangsa sendiri. Karena suka atau tidak, tradisi itu mencirikan diri kita sendiri.

Tentu, sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan

nilai-nilai religi,” kata Kabid Kepemudaan Disporaparbud Purwakarta, Ahmad Arif Imamulhaq, mewakili Kadisporaparbud.

Menurutnya, pelatihan te rs ebu t te rs e le ng ga ra berkat kerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Purwakarta.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Purwakarta, Wahyu Cahyono menyambut gembira dan apresiasi pada kegiatan pelatihan yang ditujukan bagi para generasi muda tersebut.

Pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diwakili Disporaparbud atas terselenggaranya kerjasama ini.

“Penting bagi kami men-

dukung program-program pemerintah yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat guna merubah pola pikir dan sikap yang lebih baik, terutama dalam hal literasi finansial di kalangan generasi milenial. Insyaallaah, kerjasama ini akan dilanjutkan dengan skema yang lebih sistematis dan berkesinambungan,” ujar Wahyu didampingi Manajer Hubungan Kelembagaan Area Bandung II, Irvan Kusumah.

Diketahui, pelatihan membatik itu diasuh oleh salah satu mojang berprestasi Jawa Barat asal Wanayasa Purwakarta Tahun 2019, Wida Awaliya Nurkhaliza Meranti.

“Saya merasa terkesan dengan inisiasi pelatihan ini. Memang setahun lalu, kami pernah berdiskusi dan

alhamdulilah hari ini bisa terselenggara. Ke depan, ada gagasan untuk membentuk sekolah membatik yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Karenanya, kami akan segera menyusun konsep silabusnya,” kata Wida yang juga berprofesi sebagai guru di SMAN 1 Sukatani itu.

Nampak puluhan peserta yang seluruhnya perempuan, antusias mengikuti pelatihan tersebut. Peserta pelatihan kali ini berasal dari para pelajar, guru-guru muda dan komunitas rajut Purwakarta.

“Kami sangat senang dengan pelatihan ini karena di samping mengisi kekosongan waktu, kami dapat mengembangkan bakat seni pada diri kami. Mudah-mudahan pelatihan ini ada kelanjutannya,” kata salah satu peserta pelatihan, Nisa Amelia. (San)

intahan Ahmad Hidayat mengapreisasi langkah BIN melakukan tes massal sebagai upaya pemerintah memerangi Covid-19.

Ahmad menyebut Karawang saat ini masuk zona kuning Covid-19.

Pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Apalagi Karawang merupakan

daerah penyangga Covid-19.

“Kita sedang menuju zona hijau,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Karawang Nanik Jodjana mengatakan, tes massal tersebut diikuti warga Karawang, di antaranya tenaga medis. Meski begitu, Nanik menyebut pada tes massal itu pihaknya tak mengeluarkan surat bebas Covid-19. (rie)

BIN Turun ke .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES rium mobil polymerase chain reaction (PCR). “ Ke m a m p u a n m o b i l e lab ini bisa melakukan uji sampel sebanyak 300 per harinya dan bisa diketahui hasilnya selama kurang lebih 5 jam,” ungkapnya.

Selain di Karawang, BIN telah menggelar tes mas-

sal Covid-19 di sejumlah wilayah, seperti Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat.

Tes massal akan terus dilakukan hingga grafik kasus Covid-19 menurun. Hal ini sesuai arahan Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan.

Asda 1 Bidang Pemer-

JUMAT, 24 JULI 2020

HARGA Rp3.000

3

Gugus Tugas ‘Impoten’ Tindak TKSK Cikarang Utara Sempat Heboh Kasus Dugaan Polisi Terpapar Korona Setelah Bagikan Bansos CIKARANG PUSAT Persoalan bantuan sosial (bansos) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatam (TKSK) Cikarang Utara tak pakai protokol kesehatan, seakan menjadi cermin bahwa gugus tugas terlalu ‘impoten’.

Padahal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi paham benar soal dampak masih tingginya

kasus korona di Cikarang Utara.

Ta p i b u k a n y a d i t i n dak malah dibiarkan.

Informasi yang dihimpun, Kabupaten Bekasi masih di zona kuning. Di mana, klaster industri masih menjadi perhatian khusus setelah karyawan pabrik Unilever Cikarang Utara dan Hitachi MM2100 Cibitung.

Terlebih, Anggota Polsek Tambun, diduga kuat tertular Covid-19 setelah membantu pembagian bansos. Polisi itu kemudian meninggal seusai dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi.

Dengan begitu perlu pengawasan ketat pembagian bansos yang membuat

kerumunan.

Kepada Cikarang Ekspres, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah mengaku menyesalkan pembagian bansos oleh TKSK Cikarang Utara tak gunakan protokol kesehatan.

“Kalau sudah terjadi, sangat disayangkan tak menggunakan protokol kesehatan,” kata dia.

Dengan kejadian ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi akan melakukan pendalaman dan menjadi perhatian.

“Kita gak kedepankan sanksi pak, akan tetapi akan kami dalami pak,”

bilang dia.

Menurut dia, setiap kegiatan harus tetap dilakukan protokol kesehatan, apalagi ini Cikarang Utara yang notabene kasys positif lumayan tinggi yang seimbang dengan Tambun Selatan.

“Imbauan, apapun kegiatan di saat pandemi ini harus dengan protokol kesehatan. Biar semua aman,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, TKSK Cikarang Utara bagikan bansos Provinsi Jawa Barat. Bantuan yang dibagikan melalui Agenda Sapa Warga (SW) terlihat tidaak mengutamakan Protokoler Kesehatan.

Pasalnya Ke Sambungan

Harlah 22 PKB, Bang Iik: Momentum Mempererat Kebersamaan C I K A R A N G P U S AT Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi, Abdul Kholik meminta para kader menjadikan momentum hari lahir (harlah) ke-22 untuk terus mempererat kebersamaan.

Dalam harlah ke-22 ini.

PKB mengambil tema Aksi Melayani Indonesia. Tema

Bang Iik

ini memiliki makna yang besar.

Iik mengatakan, tema itu untuk meneguhkan komitmen PKB untuk bersamasama membantu masyarakat di Kabupaten Bekasi.

“Untuk melayani itu kita tidak bisa sendiri harus bersama-sama, seluruh kader harus tetap berpegangan tangan,” tutur Iik. 22 tahun menurut Iik,

adalah usia muda yang produktif sudah seharusnya seluruh kader harus tetap optimis memberikan manfaat untuk masyarakat.

“Sambut harlah ini dengan keoptimisan jiwa muda,” paparnya.

Sebagai partai yang dilahirkan Nahdlatul Ulama maka Kader PKB untuk tetap menjaga kebhinekaan dan Persatuan. “PKB akan

selalu istiqomah berjuang untuk NU, Ulama, keberagaman, toleransi, keberlanjutan Lingkungan Hidup,” ucapnya.

Ia mengatakan, salah satu perjuangan yang ingin diperjuangkan adalah peraturan daerah tentang pondok pesantren. Pasalnya, di Kabupaten Bekasi belum seperti kabupaten-kota yang lain Ke Sambungan

ADVERTORIAL

Harapkan Inovasi Baru Bangun Bekasi Lebih Baik Pesan Bupati Eka saat Rotasi Mutasi Delapan Eselon II Pemkab Bekasi CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melakukan mutasi untuk delapan orang pejabat struktural eselon II. Pelantikan yang berpusatdi Ruang Rapat Bupati Bekasi, pada Kamis (23/7) ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.1142-BKPPD/2020 tanggal 22 Juli 2020.

Dalam sambutannya, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja

yang memimpin langsung pelantikan ini mengungkapkan, sudah banyak tugas yang harus diemban oleh para pejabat eselon II yang baru dilantik ini. Terlebih ditengah pandemi Covid-19 yang melanda.

“Bapak dan Ibu, di masa Covid-19 ini ada beberapa sektor terkait pembangunan dan lain sebagainya yang terhambat.

Jadi sudah banyak tugas yang harus kita emban bersama,” ucap dia.

Bupati Eka berharap para pejabat eselon II ini dapat memberikan inovasi-inovasi baru untuk membangun Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi kedepannya.

“Kedepan, saya berharap inovasi dari Bapak dan Ibu di lingkungan kerja yang baru, untuk membangun pemerin-

PEJABAT

JABATAN LAMA

Slamet Supriadi Kepala Bappeda Sutiaresmulyawan Kepala BPKAD Peno Suyatno Kepala Dispirn

R. Yana Suyatna Kadishub

Juhandi Asda I

Efendi Kepala DPMPTSP Dedy Supriyadi Kepala Disarpus Aat Barhaty K Kepala Bakesbangpol

tahan yang bersih dan seimbang, serta untuk Kabupaten Bekasi tambah baik lagi,” jelasnya.

Dirinya meminta agar seluruh jajarannya harus tetap bekerja keras meski ditengah pandemi Covid-19, hal ini harus dilakukan untuk Kabupaten Bekasi.

“Kita justru harus bekerja

JABATAN BARU Kepala BPKAD Kepala DPMPTSP Kepala DLH Asda I Kepala Bakesbangpol Kepala Disprin Kepala Bappeda Kadishub

keras ditengah pandemi ini.

Jangan karena pandemi seperti ini kita stop melakukan perubahan, justru seharusnya lebih banyak yang harus kita lakukan. Dan terakhir saya juga meminta agar Bapak Ibu dapat langsung sesegera mungkin aktif bekerja di jabatan barunya.” tegas dia. (adv/har/hyt)

ROTASI MUTASI: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melakukan mutasi untuk delapan orang pejabat struktural eselon II. Pelantikan yang berpusatdi Ruang Rapat Bupati Bekasi, pada Kamis (23/7) ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/ Kep.1142-BKPPD/2020 tanggal 22 Juli 2020.

METRO CIKARANG

JUMAT, 24 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

4

Batiqa Dilengkapi Protokol Kesehatan CIKARANG SELATAN - Imbas covid-19, membuat pengusaha hotel dan pariwisata terkena dampaknya. Di Kabupaten Bekasi hampir semua hotel mengalami penurunan okupansi, salah satunya Batiqa Hotel Jababeka.

General Batiqa Hotel Jababeka Gustaf Adolf mengatakan, ketika pandemic diumumkan pada Bulan Maret hotel masih rame pengunjung, memasuki Bulan April langsung drop hingga berkurang hampir 22 persen. “ Tapi dari April itu kita mengikuti protokol kesehatan. Di bulan Mei kita sempat naik dari 22 persen menjadi 26 persen hingga lebaran hotel masih rame walaupun ratarata hunian 35 persen, “ kata Gustaf kepada awak media, kemarin.

Di bulan Juli, Hotel Batiqa diisukan adanya korona. Namun, kabar tersebut di bantah keras Gustaf. “ Iya, memang di Kabupaten Bekasi ada beberapa karyawan perusahaan besar yang resmi dinyatakan kena korona. Jadi, dengan adanya kabar tersebut pengunjung hotel pun makin berkurang,” tuturnya.

Untuk itu, Batiqa Hotel Jababeka berupaya meyakinkan para pengunjung dengan

cara melengkapi hotel dengan protokol kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan.

“Kita udah lengkapin, seperti kita sediakan wastafel di depan pintu utama, cek suhu, sosial distancing, fisikal distancing sudah pasti ada dan anjuran-anjuran dari pemerintah pun kita lakukan,” ujarnya.

Kemudian, untuk yang cek in tidak bersentuhan langsung, bahkan pen bekas pakai juga kita bersihkan lagi kemudian hanseniteiser pun dimanamana.

“Hampir di semua sudut ada hanseniteiser, biar gampang nyarinya,” jelasnya. Selanjutnya, untuk di dalam kamar handuk kita bungkus dengan pelastik. gelas untuk minum pengunjung pun kita ganti dengan gelas plastik, biar sekali pakai kita buang.

“Memang ada biaya tambahan untuk itu, Tapi mau gak mau demi kenyamanan para tamu,” tandasnya.

Selain itu, untuk oreder menu makanan tidak lagi memakai memo tapi barkode. “Jadi kita sudah benar-benar melakukan Sesuai protokol kesehatan,” tandasnya. (mil/uzi)

ALMU JAMIL/CIKARANG EKSPRES

PRESS CONFERENCE : General Batiqa Hotel Jababeka Gustaf Adolf dalam acara ngopi santai bersama batiqa hotel jababeka, kamis (23/7).

LPK MHJ Tunjukan Eksistensi TA M B U N S E L ATA N Lembaga Pelatihan Kerja Miraino Hashi Jaya (LPK MHJ) sempat diguncang isu miring beberapa bulan terakhir. Akan tetapi, seiring waktu berjalan LPK yang berlokasi di Tambun ini justru makin menunjukkan eksistensinya.

Para peserta didik LPK yang berlokasi di di Jalan Al Muhajirin Raya, Graha Prima, Tambun Utara, itu memberikan testimoni mengapa mereka akhirnya berlabuh di LPK itu.

Laras dari Bandung, peserta didik magang keperawatan mengatakan, dia pindah ke LPK MHJ lantaran terlalu lama menanti di LPK lain tanpa ada kepastian.

“LPK sebelumnya terlalu lama kita menunggu, LPK MHJ datang dan memberikan job kepada saya. Itu alasannya. MHJ prosesnya

cepat dan juga terbuka untuk pemagang,” katanya.

Saat ada isu miring mengenai LPK MHJ, Laras mengaku percaya tak percaya mendengarnya. S ecara pribadi, ia tak terlalu memercayai isu itu.

“Kalau untuk keluarga, apalagi ibu, langsung gak izinkan.

Setelah yang punya LPK langsung jelaskan kejadian di YouTube dan sosmed, orang tua saya mengizinkan,” ucap Laras yang memiliki trauma akibat pernah tak berangkat ke Jepang itu.

Dara itu semakin yakin karena sacho, sebutan Direktur LPK MHJ Murdiyono Jaya, datang ke kediamannya dan peserta didik lain. Itu dia nilai sebagai bentuk keseriusan.

“Menurut saya sistem pemagangannya sangat baik, dan stafnya bekerja dengan cepat,” ucap dia.

“Kalau biaya pemagangan di LPK MHJ standar karena pembiayaan emang segitu.

Bahkan ada yang lebih mahal dari MHJ,” kata dia.

Dia berpesan agar calon peserta didik yang ingin kerja atau magang di Jepang mengecek terlebih dahulu kredibilitas dan rekam jejak LPK. “Belajar bahasa Jepangnya semangat, jangan putus aasa. Semoga ke depan lebih baik dan jobnya semakin banyak,” kata dia.

Sementara itu, Sulfan asal Pekalongan mengaku sebelumnya masuk LPK lain tapi belum ada kepastian.

“Awalnya saya browsing di web MHJ. Tagline-nya biasya bisa dicicil di Jepang. Itulah nilai plus untuk kita. Saya jadi semangat saya bisa berangkat ke Jepang. Dari situ saya kontak MHJ,” ucapnya.

Terlebih, ia merasa terbantu

dengan program dana talangan bagi kalangan ekonomi terbatas.

“Itu dia, di sini saya kebantu karena ada dana talangan. MHJ itu niat, dari sacho, benar-benar pengin bisa bantu orang tak mampu agar mimpi tercapai. Jadi, ini kan niat mulia,” kata dia.

Soal isu miring, ia tak memercayai karena berasal dari sosmed. Dia berpikir, andaikata LPK MHJ bermasalah, pastilah sudah tidak berdiri hingga detik ini. Tapi, dia melihat LPK ini masih eksis.

“MHJ relatif (soal biaya keberangkatan). Menurut saya ada yang lebih mahal. Gak terlalu mahal, malah murah itungannya,” demikian dia.

Ia sendiri kini tinggal menunggu visa untuk berangkat ke Jepang. Certificate of Eligibility (CoE)-nya sudah turun. (dim/uzi)

Kualitas SDM Aparatur Desa Harus Ditingkatkan CIKARANG PUSAT – Di tengah melesatnya pem-

bangunan dan kemajuan teknologi di Kabupaten

PENGUMUMAN LELANG KEDUA

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 melalui jasa Pra Lelang PT. Central Asia Balai Lelang, terhadap barang jaminan debitur Rojaun Najat Kartika : - Tanah dan Bangunan, SHM No. 04904, Lt. 239 m2, a.n. TRI HARYONO SARJANA EKONOMI, Perumahan Bumi Teluk Jambe Blok I No. 274, Ds/Kel. Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang. (Nilai Limit Rp. 818.000.000,- / Jaminan Rp. 245.400.000,-)

Pelaksanaan Lelang: - Cara Penawaran: Melalui Aplikasi Lelang Internet cara tertutup (Closed Bidding) pada alamat domain https://www.lelang.go.id - Batas Akhir Penawaran: Jum’at, 07 Agustus 2020; Pk. 10.00 WIB (waktu server) - Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran - Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang - Bea Lelang Pembeli: 2% dari harga lelang - Tempat Pelaksanaan Lelang: KPKNL Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 9, Purwakarta.

Keterangan: - Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.

- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

- Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui, dan menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang dengan kondisi apa – adanya (as is).

Persyaratan Lelang: Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut. Peserta lelang dapat melihat objek lelang semenjak pengumuman ini terbit.Info: 081 Jakarta, 24 Juli 2020 3901 99000 / 081 852 7700 PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG KPKNL PURWAKARTA

Bekasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa harus digenjot agar dapat turut serta membangun desa di tengah perkembangan industri.

Majelis Pertimbangan Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi, Eras Rasidi mengatakan lemahnya SDM di Pemeri nt a h D e sa ( Pe m d e s ) menjadi salah satu kendala dalam membangun dan meningkatkan pelayanan desa. “ Ku a l i t a s S D M m e mang segala-galanya.

Mulai pemahaman dan pelayanan desa itu ada di SDM. Memang pendidikan aparatur desa ini masih dibawah ratarata,” kata Eras.

Ia m e n g a t a k a n , p e milihan aparatur desa memang hak preogratif kepala desa, biasanya menurut Eras kepala desa memilih aparatur desa berdasarkan faktor dukungan ketika pemilihan kepala desa.

“Itu hak preogratif ke pa la d e sa mu ngki n karena faktor dukungan.

Meningkatkan kualitas SDM tidak hanya bisa me-

lalui bimtek yang sifatnya temporary. Harus ada pendidikan akademis,” ucapnya.

Te r l e b i h K a b u p a t e n Bekasi berbatasan dengan pusat ibukota. Kualitas SDM harus disiapkan untuk melayani masyarakat perkotaan dan menghadapi revolusi industri.

“Yang dilayani aparatur desa di Kabupaten Bekasi ini kan banyak yang bergelar doktor, sarjana. Terkadang aparatur desa juga kesulitan dalam membuat Perdes atau laporan siskeudes,” tuturnya.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, pemerintah dapat mendorong aparatur desa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, “Harus ada upaya yang dibangun dari teman-teman apdesi dan pemerintah untuk upaya peningkatan kualitas sdm. Kepala desa bisa mengupayakan aparatur desa untuk melanjutkan j e n j a n g p e n d i d i k a n ,” ucapnya.

Ia meyakini, jika pemerintah desa desa memilik kualitas SDM yang mumpuni dan me-

mahami akademisi akan membangun desa semakin maju.

“Sekarang gimana kita mau jadi desa mandiri, kalau di internal pemerintah desa sendiri kualitas SDM masih lemah.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM ya pendidikan,” tutupnya.

Eras mencontohkan jika masih ada aparatur desa yang jenjang pendidikan terakhir SMP didorong untuk kesetaraan sma dan aparatur desa yang ijasah SMA diupayakan melanjutkan ke perguruan tinggi. (dim)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Gugus Tugas .... dari halaman Cikarang Ekspres da la m pa nt au a n C ikarang Ekspres peserta Penerima Banprov tersebut tidak menerapkan Social Destancin. Hal tersebut diketahui dalam prosesi penyerahan Bantuan, yang tidak ada arahan dari TKSK yang Bertugas saat membagikan Bantuan yang di lakukan di Desa Cikarang Kota,

Rabu (22/7).

Saat di minta keterangan, ketua TKSK Kecamatan Cikarang Utara (Agil) enggan untuk memberi komentar, hal tersebut di sesalkan oleh salah satu Tokoh masyarakat Cikarang Utara berinsial UN yang mengetahui saat awak media sedang bertugas di lokasi.

“Ya kita kecewa, begitu ketua TKSK hendak di minta keterangan oleh

Harlah 22 PKB .... awak media, malah justru langsung pergi, jadi kalau di lihat terkesan tertutup, padahal kita selaku masyarakat juga mau tahu keterangan dari kegiatan (SP),” ucap UN tokoh Cikarang Kota kepada Cikarang Ekspres.

UN menambahkan selain kurang koperatifnya ketua TKSK Cikarang Utara, di dalam pembagian Sembako yang di distribusikan dari Ban-

karena belum memiliki peraturan daerah tentang pondok pesantren.

Perda tentang pondok pesantren adalah turunan dari UU Pondok Pesantren, di mana ponpes juga pada subtansinya mendapat perlakuan yang sama den-

gan pendidikan yang lain, seperti sekolah negeri, yang dialokasikan anggarannya oleh pemerintah,” katanya.

Ma n t a n c a l o n w a k i l

bupati Bekasi ini menegaskan PKB akan terus menyuarakan tentang pondok pesantren sebagai wujud nyata keberpihakan. (dim/uzi)

tuan Provinsi, masih banyak Warga Cikarang Kota yang masih banyak belum mendapat Bantuan.

“Ya ada juga masyarakat sampai saat ini, masih ada yang belum

mendapat bantuan, baik bantuan dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Desa, hal ini tentunya yang di sesalkan bagi warga Cikarang Kota, karena masih ada

masyarakat yang belum dapat bantuan,”jelasnya.

U N b e r h a r a p, u n t u k pembagian Bantuan selanjutnya, TKSK harus mengevaluasi data warga

Cikarang Kota, agar bisa yang belum dapat untuk saat ini, kedepannya bisa mendapat bantuan selanjutnya dari Pemerintah melalui TKSK Cikarang Utara. (har/uzi)

dari halaman Cikarang Ekspres

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Toyib, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

METRO BISNIS

JUMAT, 24 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

5

Jababeka Sambut Relokasi Banyak Perusahaan Jepang yang Hengkang dari China CIKARANG - PT Kawasan In d u s t r i Jab ab e k a T b k (KIJA) menyambut positif rencana perusahaan Jepang untuk memindahkan pabrik ke Asia Tenggara.

Relokasi yang diserta insentif dari pemerintah Jepang itu dinilai menjadi peluang bagi pengembang kawasan industri untuk menggenjot penjualan.

Sekretaris Perusahaan Jababeka Muljadi Suganda mengatakan pihaknya menyambut peluang ini dengan optimisme tinggi.

Menurutnya, selama ini, banyak perusahaan Jepang yang menjadikan Jababeka sebagai salah satu pilihan utama untuk berinvestasi.

“Saat ini, kami sudah memiliki beberapa tenant dari Jepang seperti Tokai Texprint, Nissin, Komatsu, dan lainnya,” katanya kepada pers, Kamis (23/7/2020).

Dia menjelaskan, kawasan industri yang dikelola Jababeka merupakan kawasan

industri yang sangat matang dengan faktor-faktor utama yang dibutuhkan oleh industri.

Dia mencontohkan kapasitas tenaga listrik dan pelayanan Cikarang Dry Port dapat mendukung layanan logistik lebih efisien dan kompetitif serta fasilitas kawasan yang lengkap serta dukungan tenant eksisting dari Jepang baik skala UMKM dan skala besar.

“Kami yakin kawasan industri Jababeka akan menarik investor asing termasuk dari Jepang. Selain itu, kami mempunyai pelayanan One Stop service untuk investor baru maupun tenant eksisting dalam hal investasi,” jelas Mulyadi.

Mulyadi melanjutkan, pihaknya optimistis dapat menarik investor Jepang apabila rencana relokasi terealisasi. Menurutnya, perusahan memiliki hubungan baik dengan para tenant eksisting yang berasal dari Jepang.

Selain itu, Jababeka juga membina dan memiliki hubungan yang erat dan baik dengan Japan External Trade Organization (Jetro)

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

ISTIMEWA

SAMBUT RELOKASI: PT Kawasan Industri Jababeka Tbk menyambut positif rencana perusahaan Jepang untuk memindahkan pabrik ke Asia Tenggara.

yang merupakan badan organisasi milik pemerintah Jepang untuk mempromosikan hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dengan negara-negara lain.

Perseroan juga membentuk IJIN (Indonesia Japan Investor Network). Organisasi tersebut memfokuskan pada networking antara investor

Jepang dan Indonesia.

Dari kesiapan lahan, Jababeka memiliki lahan siap bangun pada tahap 5 dan 8 dengan total lahan 70 hektare dan Jababeka 9 yang saat ini sedang dalam finalisasi rencana infrastruktur.

Sehingga, total pengembangan yang dilakukan Jababeka kurang lebih mencapai

300 hektare Sementara itu, Jababeka juga memiliki land bank lebih dari 5.000 ha yang tersebar dari Cikarang, Kendal, Tanjung Lesung dan Morotai.

Mulyadi melanjutkan, Jababeka juga telah menerima inquiry dari sejumlah perusahaan Jepang. Calon Investor tersebut mencakup

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

NAIK: Harga emas masih berada di atas Rp 950.000 per gram yakni di level Rp 977.000 per gramnya.

Harga Emas Sudah Nyaris Rp 1 Juta/Gram HARGA emas masih berada di atas Rp 950.000 per gram yakni di level Rp 977.000 per gram. Bahkan kemarin, harga emas menyentuh level Rp 982.000 per gram.

Sejak awal tahun harga logam mulia ini memang terus mengalami peningkatan. Totalnya mencapai ratusan ribu. Ini bisa menjadi cuan untuk para pemilik yang sudah berinvestasi sebelumnya.

Tapi untuk calon investor, disebut harus wait and see karena wajib mendapatkan harga terbaik untuk pembelian.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengungkapkan dengan kondisi harga emas yang terus mengalami peningkatan.

Masyarakat harus memperhatikan beberapa hal sebelum melakukan aksi jual atau beli.

Misalnya menunggu dan melihat pergerakan data fundamental harga emas agar tidak salah mengambil langkah.

“Jika ingin membeli harus lihat, harganya saat ini terlalu tinggi atau tidak?

Waspada ke depan akan seperti apa. Agar tidak rugi nantinya,” kata dia Sebelum membeli emas untuk berinvestasi juga harus ditentukan instrumen apa yang akan digunakan. Misalnya menentukan apakah akan membeli logam mulia bentuk fisik atau derivatif. Keduanya memiliki kriteria masingmasing dan keuntungan

masing-masing.

Jika fisik, pemilik biasanya merasa lebih aman karena memegang emas tersebut namun kenaikan harga tidak terlalu signifikan. Jika derivatif maka risiko lebih tinggi namun keuntungan juga bisa lebih tinggi.

Dia mengungkapkan, namun untuk aksi jual momen seperti ini adalah waktu yang tepat. Namun juga harus menghitung jumlah ideal yang akan dijual.

“Misalnya harus ada keuntungan yang pas lah saat dijual,” kata dia.

Dia menjelaskan calon investor juga harus memperhatikan pergerakan data dan harga emas untuk meminimalisir kerugian yang dialami ke depan. (red)

KARAWANG- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan validasi dan pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bisa dilakukan di empat bank BUMN yang tergabung dalam Himbara. Dalam hal ini Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Keputusan itu terealisasi usai DJP Kementerian Keuangan dan keempat bank BUMN melaksanakan peluncuran integrasi layanan dalam bentuk aplikasi validasi dan pendaftaran NPWP. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan pelaksanaan program ini sudah bisa diakses oleh para nasabah keempat bank BUMN pada 17 Agustus 2020.

“Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara DJP dan Himbara, dan mengharapkan kerja sama ini dapat berlanjut dengan lebih solid dan saling memberikan manfaat,” kata Suryo dalam keterangan resminya, Kamis (23/7/2020).

Mulai 17 Agustus 2020 bank dapat melakukan validasi dan pendaftaran NPWP nasabah atau calon nasabah s e cara online melalui sistem penyedia jasa aplikasi perpajakan.

Integrasi layanan ini dih a ra p k a n d a p a t m e m permudah proses administrasi bagi masyarakat,

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN NO SHM: HKM NO.2635/PASEBAN AN: BAGINDO SYAMSUL BAHRI LT: 71M2 ALAMAT LETAK: RT/RW : 007/008 KELURAHAN :PASEBAN KECAMATAN : SENEN KOTA : JAKARTA PUSAT

karang maupun Kendal,” pungkasnya.

Pada penutupan perdagangan hari ini, saham Jababeka terkoreksi 2,74 persen ke posisi 142. Dalam tiga bulan terakhir, saham berkode KIJA naik 2,16 persen. Adapun sejak awal tahun saham KIJA tergerus 51,37 persen. (red)

Mulai Agustus, Bikin NPWP Bisa di 4 Bank

PT. PLN PERSERO NAMA

skala UMKM yang berminat beli bangunan pabrik ataupun menengah ke besar untuk kavling industri.

“Untuk mempermudah komunikasi, kami juga memiliki perwakilan orang Jepang yang khusus memb a nt u Inv e s t o r Je p a ng dalam berinvestasi kawasan industri kami baik di Ci-

SERTIFIKAT HAK MILIK NO 02567/ TAMANSARI AN. GEDOY BIN JEAN LUAS 1.540 M2 LETAK KP. AWIRARANGAN, RT 03 RW 03, DESA TAMANSARI KEC. SETU KAB BEKASI STNK MOBIL TOYOTA VIOS NO POLISI BA 1321 RG TAHUN 2005 WARNA HITAM, ATAS NAMA ARIF ARIADI ALAMAT JL.HIDAYAH GG.HIDAYAH NO.11 RT 01 RW 05 KEL. DADOK TUNGGUL HITAM KEC.KOTO TANGAH KOTA PADANG NO MESININZX247073 NO RANGKA MR053HY4259022979 HILANG BKPB SEPEDA MOTOR JENIS YAMAHA MIO SOUL, NOPOL B-4629-NCQ WARNA BIRU TAHUN 2019, STNK A.N. YOGI NUGROHO. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP HUBUNGI SADIO 087778714446.

HILANG BPKB MOTOR HONDA TH 2014

NOPOL B 3568 FWE A/N SAMINO VL BEKASI INDAH 2 B B2 28 RT 02/ 09 SBR JY TBN SLT BKS NOKA MH1JFN116EK026079 NOSIN JFN1E1026597

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

khususnya mereka yang belum memiliki NPWP, untuk membuka rekening bank maupun mengajukan kredit di mana data NPWP menjadi salah s a t u p e r s y a ra t a n y a n g dibutuhkan adalah data NPWP. Selain meningkatkan kemudahan administrasi bagi nasabah, Suryo mengatakan adanya fitur validasi NPWP ini dapat meningkatkan kualitas prosedur Know Your Customer bagi pihak bank karena validasi data NPWP nasabah atau calon nasabah tidak lagi bergantung pada kartu fisik NPWP tetapi dilakukan secara langsung ke sistem DJP. “ S e l a i n d a t a N P W P, sistem validasi ini juga dapat menunjukkan riwayat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan yang d ap at d igu na ka n b a n k d a l a m p ro s e s e va l u a s i risiko kredit,” katanya.

Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, aplikasi pendaftaran dan validasi NPWP melalui bank ini secara khusus diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas bantuan subsidi bunga atau margin yang diberika n p e m e r i nt a h u ntu k membantu pelaku UMKM mempertahankan kelangsungan usahanya.(red)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

JUMAT, 24 JULI 2020

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

Datang ke Bekasi, Mendag Resmikan SRG

UZI/CIKARANG EKSPRES

SOROT: Sebagai lembaga yang memiliki peran mengawasi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir tak ingin penyaluran bansos bermasalah saat dibagikan di lapangan. Dia ingin pembagian bansos sesuai dengan tata cara prosedur dan tepat sasaran.

Syahrir Kawal Penyaluran Bansos Tahap II Tanpa Cacat CIKARANG PUSAT – Sebagai l e m b a g a y a n g m e m i l i k i p e ran mengawasi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir t a k i n g i n p e nya l u ra n b a n s o s bermasalah saat dibagikan di lapangan. Dia ingin pembagian bansos sesuai dengan tata cara prosedur dan tepat sasaran.

Karena itu, Anggota DPRD Jawa Barat Syahrir terus mengawalnya lebih ketat dibanding tahap sebelumnya. Bahkan, legislator dapil 9 Kabupaten Bekasi ini meninjau langsung pendistribusian Bansos Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi pada Kamis (17/7).

Politisi partai Gerindra itu berharap penyaluran Bansos Tahap II kali ini

ADIKARYA PARLEMEN JABAR dapat tepat sasaran. Ia pun mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah menggandeng Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dalam mendata serta mengawal bansos ini hingga sampai kepada masyarakat.

“Kami dewan sangat mengapresiasi keterlibatan IPSM, TKSK dalam mengawal bantuan sosial ini, ser ta karang tar una yang

telah membantu PT.Pos dalam proses pendistribusian BANSOS kepada masyarakat,” kata Syahrir.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Lurah Sertajaya Muhammad Thoha mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan bansos ini. “ Ya m u d a h m u d a h a n d a p a t bermanfaat untuk warga kami,” imbuhnya.

Bagaimanapun adanya penyaluran bansos sangat dirasakan manfaatnya masyarakat. Apalagi situasi saat ini dimana kondisi di wilayah Kabupaten Bekasi masih masuk zona kuning pandemic corona. (uzi/mhs)

KOTA BEKASI - Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meresmikan Sistem Resi Gudang (SRG) di PT. Atma Mulya Jaya Jati Warna Pondok Melati Kota Bekasi, kemarin (22/7).

Pada saat memberikansambutan, Agus menyampaikan, akan terus mendukung para pelaku usaha di bidang lainnya untuk tetap eksis di tengah pandemi. Dan Kota Bekasi akan menjadi kota percontohan ditandai menjadi kota yang paling pertama melakukan Sistem Resi Gudang (SRG).

“Kita akan contoh di kota maupun kabupaten lain dan berkerja sama dengan pemda setempat, agar pelaku usaha bisa semakin maju dan berkembang,” ucap Agus.

Di tempat yang sama, Tri menghaturkan rasa terimakasihnya kepada Mendag Agus Suparmanto yang datang ;angsung meresmikan SRG. Tri beranggapan, hal ini akan membuat pelaku usaha lebih semangat membuat inovasi bisinis di era normal baru.

“Kemudian juga di Kota Bekasi banyak pelaku usaha di bidang apapun yang masih terus bersemangat untuk memperjualbelikan barang yang baru, membuat produk baru, membuat keunikan yang baru,” kata Tri. Sistem Resi Gudang (SRG) kata Tri, merupakan kesempatan yang sangat baik yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha agar bisa mempermudah penyimpanan daging yang higenis dan bagus berkualitas

ARIF NALDHY/METRO BEKASI

SOROT: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meresmikan Sistem Resi Gudang (SRG) di PT. Atma Mulya Jaya Jati Warna Pondok Melati Kota Bekasi, kemarin (22/7).

sehingga mendapatkan sarana yang lebih murah. “ I n i a d a l a h s a t u t ro bosan yang nanti akan berkembang para peter-

nak-peternak yang ada, terutama ayam ini yang bisa dimasukan ke sistem resi gudang (SRG).” tukasnya. (dhy/mhs)

PENDIDIKAN

JUMAT, 24 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

7

Guru “Pulang Kampung” Jadi Kepsek Lilis Siap Dongkrak Prestasi SMAN 3 Karawang KARAWANG - Pelaksanaan rotasi dan promosi kepala SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Barat telah selesai digelar pada Juli 2020. Ratusan sekolah negeri kini telah resmi memiliki kepala baru termasuk SMAN 3 Karawang yang kedatangan sosok pemimpin perempuan, Lilis Saidah.

“Ini adalah rotasi pertama yang saya alami, dan ini sangat spesial. Dirotasi ke SMAN 3 Karawang

mengantarkan saya pulang kampung. Karena 29 tahun silam atau tepatnya tahun 1991 saya merupakan bagian dari keluarga besar SMAN 3 Karawang. Saat itu, saya berprofesi sebagai guru,” ujar Lilis, kepada KBE, Kamis (23/7).

Mantan kepala SMAN 1 Lemahabang ini mengaku senang bisa dipercaya untuk memimpin SMAN 3 Karawang. Pasalnya ia memiliki kesempatan untuk bisa membawa sekolah pertama tempatnya mengabdi di Karawang lebih maju dan berprestasi.

“Waktu itu saya sebagai guru di sini (SMAN

MIMBAR KAMPUS

3 Karawang) hanya satu tahun, karena 1992 pindah ke SMAN 5 Karawang, sebelum akhirnya menjabat kepala SMAN 1 Lemahabang mulai 2015 hingga 2 0 2 0 . Ja d i p e n gab d i a n saya belum bisa maksimal.

Semoga dengan kembalinya sebagai kepala sekolah, s aya b i s a m e mb e r i k a n yang terbaik,” ucap perempuan kelahiran Bandung, 17 November 1968.

Kendati demikian, Lilis menyadari untuk mewujudkan impian besar membawa sekolah yang beralamat di Jalan Banten, Karangpawitan, Karawang Barat maju tak bisa ia capai

sendiri, tapi membutuhkan dukungan dari seluruh keluarga besar SMAN 3 Karawang.

“Insyaallah dengan kekompakan, kolaborasi, koordinasi, sinergitas dan kerja tim yang baik semua bisa terealisasi. Selain melahirkan kreatifitas yang dimiliki, saya juga siap melanjutkan program yang telah dijalankan Pak Asep Mulyana untuk kemajuan sekolah,” kata Lilis yang telah menjalani lepas sambut di SMAN 3 Karawang pada Rabu (22/7).

Koordinator Pengawas Pembina SMA Karawang, Nedi Rohendi, mengata-

kan, terdapat 25 dari 30 SMA negeri di Karawang yang mengalamai pergantian kepala sekolah dalam momen rotasi dan promosi Juli 2020.

“Untuk pelantikan digelar 10 Juli, serah terima jabatan 17 Juli dan minggu ini sekolah sedang menggelar lepas sambut.

Semoga seluruh kepala sekolah mampu meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Apalagi pada tahun ajaran baru di tengah pandemi ini sekolah dituntut lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran,” ucapnya. (ayi/mhs)

Persatuan Guru NU: Nadiem Gagal Urus Pendidikan

ISTIMEWA

SOROT: Mahasiswa Universitas Nasional dan mahasiswa Gunadarma akan berunjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,kemarin.

Mahasiswa Geruduk Kemendikbud JAKARTA-Mahasiswa Universitas Nasional dan mahasiswa Gunadarma akan berunjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,kemarin.

“Mengenai pemotongan biaya kuliah di masa pandemi Covid-19,” kata Deodatus Sunda Se, saat dihubungi awak media.

Koordinator Unas Gawat Darurat ini mengatakan dua kampus ini bakal meminta Kemendikbud merespons sanksi akademik yang dijatuhkan ketika mahasiswa memprotes pemotongan sebesar Rp 100 ribu dan membahas pencabutan Undang-Undang Otonomi Kampus.

“Mengadu masalah sanksi-sanksi akademik di Unas dan Gunadarma membahas soal pencabutan otonomi kampus dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012,” katanya.

Aksi dua kelompok mahasiswa mewakili dua universitas ini direncanakan berlangsung pada pukul 13.00-16.00. Kini, unjuk rasa memprotes pemotongan biaya semester di masa Covid-19 mulai berdampak ke sejumlah kampus.

Sebelumnya, mahasiswa Universitas Nasional memprotes pemotongan Rp 100 ribu, yang berdampak pada sanksi pemecatan 3 mahasiswa; skors enam bulan untuk 3 orang, dan peringatan keras bertambah 4 orang. Sehingga ada 21 mahasiswa yang disanksi. (bbs/mhs)

JAKARTA- Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim gagal menyikapi persoalan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Mereka menilai kebijakan Nadiem belum banyak menyentuh masyarakat lapisan bawah.

Dia menyebut salah satunya kebijakan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dinilai tak jelas arahnya. “Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyatakan arah pembangunan kita dimulai dari daerah terluar dan terdepan, namun Mendikbud belum juga menunjukkan kebijakan yang senada dengan Presiden Jokowi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu A. Zuhri melalui keterangan tertulis.

Dalam hal ini Zuhri menduga Nadiem tak paham kendala maupun permasalahan pendidikan karena tidak terjun langsung melihat keadaan di lapangan. Padahal, katanya, pendidikan di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang Jakarta.

“Nadiem Makarim selaku Mendikbud tak melihat langsung kondisi pendidikan kita di bawah, jadi gagal paham beliau mengurus substansinya. Belum lagi kita bahas infrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan, tidak bisa kacamata Jakarta dijadikan ukuran untuk melihat daerah lain dalam menentukan kebijakan,” kata Zuhri.

Sebelumnya sejumlah guru di daerah mengaku tak ada perbaikan yang signifikan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) tahun ajaran baru.

Kendala yang mereka dapati pada tahun ajaran ini tak jauh berbeda dari PJJ tahun ajaran lalu.

Keluhan yang kerap dihadapi masih seputar keterbatasan akses jaringan, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Se-

dangkan keadaan geografis tak memungkinkan guru berkunjung ke rumah siswa untuk mengajar.

“Kalau kami yang di lapangan melihat PJJ tahun ajaran baru tidak ada perubahan yang signifikan [dengan tahun ajaran sebelumnya]. Kalaupun kami melakukan pembelajaran daring juga tidak maksimal,” ujar Eka Ilham, Guru SMK Negeri 1 Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat kepada awak media melalui sambungan telepon, Rabu (22/7).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menilai kebijakan pemerintah pusat belum banyak menyentuh PJJ yang dilakukan di luar jaringan (luring). Alhasil, implementasi PJJ di daerah terbatas internet tak mengalami kemajuan di tahun ajaran baru.

“PJJ itu kan juga bisa luring. Ini yang belum terlihat di pemerintah, kebijakan bagaimana melakukan PJJ luring,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Kamis (23/7).

Ia menilai, PJJ di tahun ajaran baru masih fokus pada pembelajaran daring atau via internet. Sedangkan pembelajaran luring pada implementasinya tidak terlayani dengan baik. Namun, menurutnya, Kemendikbud juga belum memberikan pedoman yang jelas kepada sekolah terkait cara mengajar secara luring.

Sekolah dibiarkan berupaya mencari solusi belajar luring.

“Bagaimana panduan menggunakan pembelajaran luring itu tidak bisa hanya mengandalkan sekolah.

Tapi bagaimana keterlibatan Pemda. Kemudian capacity building untuk gurunya.

Atau keterlibatan desa dengan dana desa,” jelasnya.

Pedoman pembelajaran luring sendiri dinilai penting karena kendala PJJ paling banyak didapati sekolah dan

siswa di pelosok. Kebanyakan dari mereka terkendala karena keterbatasan jaringan dan fasilitas.

Menurut data Perencanaan Digitalisasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G. Di mana 9.113 desa/kelurahan di antaranya merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Dari keseluruhan wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang terfasilitasi jaringan 4G, 44,35 persen terfasilitasi jaringan 3G, dan 68,54 persen terfasilitasi jaringan 2G. Artinya ada 31,46 persen wilayah yang belum terfasilitasi.

Sedangkan yang tak terkendala jaringan kerap kali tak punya gawai atau biaya membeli kuota. Mendikbud Nadiem Makarim telah mengizinkan pemakai dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk kuota siswa dan guru.

Namun di lapangan, banyak guru mengaku hal tersebut tak banyak dijalankan kepala sekolah.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Kemendikbud harus memetakan data kebutuhan sekolah untuk memperbaiki jalannya PJJ. Ini termasuk sekolah yang kesulitan jaringan, fasilitas teknologi sampai akses listrik.“Sudah ada survei, tapi online. Ya hanya yang punya jaringan internet yang terdeteksi. Gimana yang di pelosok? Jadi validitas surveinya dipertanyakan,” ujarnya melalui diskusi daring, Senin (20/7).

Di samping itu, Ubaid menekankan Kemendikbud

harus memastikan pedoman yang diberikan berjalan dengan baik di lapangan. Ini termasuk upaya pengawasan dan pembimbingan di daerah.

Terkait hal ini, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie mengakui pihaknya belum memetakan kebutuhan sekolah secara rinci. Hal ini masih dirapatkan pihaknya hingga kini.

“Kami masih melakukan koordinasi un-

tuk pemetaan tersebut dengan semua stakeholder terkait. Ini sedang kita rapatkan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Kemendikbud sebelumnya sudah membuat program Belajar di Rumah melalui televisi dan radio untuk memfasilitasi siswa tanpa akses internet.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud juga berencana memberikan modul pembelajaran untuk siswa yang harus belajar luring. (bbs/mhs)

Harlah PKB: 22 Tahun Aksi Melayani Indonesia OLEH : M. HASANUDDIN WAHID*)

SYAHDAN, pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-21 PKB, Ketua Umum DPP PKB Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar) menyatakan bahwa partai yang dilahirkan PB Nahdlatul Ulama (NU) pada 23 Juli 1998 ini sebagai ”partai yang meresapi filosofi lebah, yakni bermanfaat untuk semua umat manusia serta semesta alam, terutama mampu menjadi obat bagi seluruh permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia”. Kata kunci dalam kalimat di atas adalah ”manfaat”.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus bermanfaat dan membawa manfaat bagi siapa saja. Melalui tujuan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat ”tanpa terkecuali”, eksistensi PKB akan terus menancap kuat di publik. PKB seperti rumah lebah dan para kader serta anggotanya sebagai lebahlebah yang menebarkan rahmat, kebaikan, kebajikan, dan hal-hal produktif kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia.

Politik ”Kehadiran” PKB Salah satu manifestasi politik lebah PKB itu tecermin dalam bentuk keberpihakan kepada kaum mustadh’afin melalui beragam advokasi secara total. Misalnya advokasi yang dilakukan PKB

dalam membantu petani tebu di Jawa (2017) dalam memperjuangkan penghapusan PPN gula 10 persen.

Dan berbuah manis dengan diterbitkannya PMK 116/2017 yang membebaskan gula konsumsi dari PPN 10 persen.

Kasus lain datang dari petani karet di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yang mengadukan nasibnya kepada PKB di medio Juli 2017 karena harga karet terjun bebas sehingga membuat penghasilan mereka merosot tajam. Alhamdulillah, atas desakan PKB, pada Februari 2018 pemerintah mulai menyerap karet rakyat sebagai bahan baku pembuatan jalan pengganti aspal serta melakukan upaya peremajaan karet rakyat dengan bibit berkualitas. PKB juga ikut mengadvokasi persoalan yang menimpa nelayan, petani garam, dan hak rakyat atas tanah sebagaimana yang 1.100 keluarga petani di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, dan Muara Gembong, Bekasi, mendapatkan hak tanahnya.

Advokasi PKB juga merambah sektor pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui satgas PMI yang dibentuk PKB, banyak PMI yang terbebas dari hukuman di negara tempat mereka bekerja.

Yang terakhir tahanan atas nama Eti binti Toyib asal Majalengka yang dipenjara sejak 2002 atas tuduhan meracuni majikan, kini telah bebas dari ancaman hukuman mati dan sudah kembali ke Indonesia (Juli 2020).

Bahkan, sepanjang masa pandemi Covid-19, PKB hadir melakukan aksi nyata kerja-kerja kemanusiaan untuk meringankan beban pemerintah dan masyarakat dengan menyalurkan jutaan masker, hand sanitizer, serta ratusan ribu paket sembako ke seluruh pelosok negeri (Mei 2020).

PKB, Madrasah Diniyah, dan Pesantren Terlepas dari beragam aksi nyata PKB dalam persoalan advokasi, ada hal yang memang tak bisa dilupakan dalam catatan sejarah PKB selama sepuluh tahun terakhir, yaitu konsistensi PKB berkhidmat kepada NU dan pesantren. Beragam kebijakan strategis yang dilakukan PKB berkaitan dengan NU dan pesantren, di antaranya, pada tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, PKB mendesak realisasi janji kampanye soal Hari Santri sehingga presiden menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri.

PKB juga menentang Permendikbud 23/2017 tentang full day school karena bagi PKB kebijakan itu akan mereduksi eksistensi madrasah diniyah dan pesantren.

Berkat perjuangan yang dilakukan PKB serta dukungan para kiai, akhirnya Permendikbud 23/2017 dicabut.

Sementara itu, kontribusi nyata PKB bagi pesantren tecermin dari keberhasilan Fraksi PKB DPR RI dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang (UU) Pesantren di akhir 2019.

FPKB menjadi inisiator dan motor utama lahirnya UU Pesantren. Melalui UU tersebut, pesantren mendapatkan

pengakuan, legitimasi, kesetaraan, dan alokasi anggaran dari negara tanpa harus kehilangan independensi serta kemandiriannya.

Lebih dari itu, seluruh ”lebah parlemen” PKB di DPRD provinsi dan kabupaten/ kota telah diinstruksi untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU Pesantren dengan mengusulkan lahirnya Perda Pesantren di tiap-tiap daerah. Bahkan, belum lama ini, FPKB DPR berhasil memperjuangkan alokasi anggaran Rp 2,6 triliun dari APBN untuk pesantren dalam menghadapi Covid-19.

Kemanusiaan Universal Tahun 2018 menjadi tahun penanda eksistensi PKB di dunia internasional dengan diterimanya secara resmi menjadi anggota Centrist Democrat International (CDI). PKB menjadi satusatunya partai di Indonesia yang diterima CDI dengan nilai A atau keanggotaan penuh.

Gebrakan pertama PKB di CDI adalah diterimanya konsep persaudaraan kemanusiaan sebagai landasan peradaban dunia hasil Bahtsul Masail Maudlu’iyyah dari Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada Maret 2019 sebagai resolusi resmi CDI. PKB juga

berhasil menjadikan Piagam Persaudaraan yang ditandatangani bersama oleh Grand Syekh Al-Azhar Mesir Dr Ahmad Thayyeb dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada 4 Februari 2019 sebagai resolusi CDI dan menjadi dasar perjuangan 151 partai politik dari 70 negara anggota CDI di seluruh dunia.

Terakhir, dalam upaya mewujudkan visi Gus Dur ”yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”, PKB menyatakan haluan politik internasional yang digambarkan sebagai jabaran dari wawasan yang diwariskan para pendiri bangsa. Tujuannya agar posisi Indonesia menjadi salah satu kontributor utama dalam memperjuangkan kemuliaan peradaban umat manusia.

Haluan politik internasional itu memuat sikap agar semua negara dan bangsa di dunia memperlakukan sesama secara adil dan sederajat, menerima serta menghormati negara-bangsa yang berdaulat sebagai sistem politik yang mengikat warga dari setiap bangsa, tanpa menyebarkan atau mengejar agenda supremasi terhadap bangsa lain, tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk menjadikan agama sebagai pembenaran

atas tindakan melawan hukum, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Haluan politik internasional PKB itu disuarakan melalui forum CDI maupun kerja sama antar-partai politik dari pelbagai negara lainnya.

Bil ikhtisar, aksi PKB sebagai ”lebah” dalam melayani Indonesia melalui kerjakerja politik PKB mendapatkan pengakuan masyarakat Indonesia. Terbukti, PKB menjadi partai pemenang keempat Pemilu 2019 dengan perolehan 58 kursi DPR RI, 180 kursi DPRD provinsi, dan 1.561 kursi DPRD kabupaten/kota serta menjadi aktor kunci kemenangan Jokowi dalam dua kali pilpres: 2014 dan 2019. Alhasil, PKB mampu menancapkan milestone pada Pemilu 2019 dengan melampaui perolehan suara dan kursi PKB tahun 1999 sekaligus menjadi partai nasionalis-agamais terbesar di dunia dengan 13,6 juta suara serta mampu mengantarkan Ketua Dewan Syuro Pertama PKB Prof Dr KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi.

Dirgahayu Partai Kebangkitan Bangsa yang berharlah ke-22. (*)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

JUMAT, 24 JULI 2020

Target Wisatawan Turun Anne: Mungkin 1 Juta PURWAKARTA- Pandemi menghantam semua sektor ekonimi. Karenanya Pemkab Purwakarta akan menurunkan target wisatawan pada tahun 2020 yang sebelumnya ditargetkan mencapai empat juta orang.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengaaku penurunan target dikarenakan Pandemi Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) yang belum berakhir hingga saat ini. Pandemi ini dinilai berdampak pada penurunan wisatawan di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Pur wakarta. “Targetnya (awal)

empat juta terkoreksi jadi 2,5 juta tapi sepertinya sekarang akan sulit jadi mungkin ya kurang lebih satu juta (target wisatawan),” kata Anne.

Menurut Anne, selama berbulan-bulan sebelumnya tempat wisata juga terpaksa ditutup. Penutupan ini sebagai upaya m e n c e ga h p e nyeb a ra n virus korona. Akibat tidak beroperasinya destinasi wisata, sektor pariwisata pun kehilangan pengunjung sementara waktu.

Padahal seharusnya jika kondisi normal, Purwakarta memiliki sejumlah destinasi wisata yang potensial untuk menarik

w i s a t aw a n . Mu l a i d a r i wisata alam, kuliner, juga buatan dan edukasi.

Dengan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) saat ini, kata Bupati Anne, diharapkan sektor pariwisata di Purwakarta bisa mulai bangkit kembali. Sedikit demi sedikit jumlah wisatawan yang datang diharapkan bisa mulai meningkat.

Hal ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang sebelumnya terdampak Pandemi Covid-19.

“A k h i r t a hu n mu d a h mudahan kunjungan wisatawan ke Purwakarta itu bisa meningkat,” harapnya. Ia berpesan tem-

pat wisata berkomitmen dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sehingga masyarakat bisa merasa aman dan nyaman berwisata di tengah Pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan geliat pariwisata juga bisa mulai bangkit setelah beberapa bulan harus ditutup. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Ke b u d ay a a n d a n Pa r i w isata Kabupaten Purwakarta Irfan Suryana menyebutkan penurunan target wisatawan merup a k a n l a ng k a h p e m e rintah daerah melihat perkembangan kondisi saat ini. Angka satu juta

d ia ng gap ma si h cu ku p realistis yang bisa dikejar hingga akhir tahun.

“Iya memang dikurangi karena lihat kondisi sekarang,” kata Irfan kepada pers.

Dijelaskan, saat ini destinasi wisata mulai dibuka kembali seiring masa AKB. Meskipun diakuinya peningkatan wisatawan belum bisa disebut signifikan karena sebagian masyarakat masih memilih di rumah saja untuk menghindari potensi penyebaran virus korona.

“Tempat wisata sudah boleh buka juga sebenarnya tingkat kunjungan paling masih hanya 15 sampai 20 persen,” tuturnya. (san/ red)

HASAN KOBRA/ KARAWANG BEKASI EKPRES

TURUN TARGET: Bupati Anne mencoba realistis dengan menurunkan jumlah kunjungan wisatawan ke Purwakarta.