Karawang Bekasi Ekspres, 21 September 2020

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020

KBEONLINE. ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 20 SEPTEMBER 2020

KONFIRMASI

543

SUSPEK

KONTAK ERAT

6.298 2.084

ONLINEMETRO.ID

PURWAKARTA KONFIRMASI

214

SUSPEK

824

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

KOTA BEKASI

KONTAK ERAT

897

KONFIRMASI

SUSPEK

1.460 1.594

KONTAK ERAT

5.121

JAWA BARAT KONFIRMASI

SEMBUH

16.822 9.910

MENINGGAL

317

Gigit Jari! Ongkos Tanam Naik Berkali-kali Lipat

Petani Susah, Siapa Peduli?

Hingga September Pupuk Subsidi Masih Langka KARAWANG- Bupati Karawang, Cellica Nurchadina beberaapa waktu lalu menyatakan telah meminta sudah meminta jatah tambahan pupuk subsidi di Bulan September ini. Namun, kenyataan di lapangan, keberadaan pupuk subsidi itu masih langka. Petani “mejerit”, ongkos tanam mereka naik berkali-kali lipat.

Kelangkaan pupuk yang telah mendapat sorotan seluru anggota DPRD Jabar daridaerah pemilihan Karawang-Purwakarta ini, perlu sesegera mungkin dicarikan solusinya. Apalagi, lahan pesawahan di Karawang, saat ini, baru selesai melakukan proses tanam. Para petani memerlukan pupuk urea untuk proses penggemukan tanaman padinya. Terlebih bagi para petani yang usia tumbuhan padinya sudah menginjak satu hingga dua bulan.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

“Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan dan sampai vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (kasus Covid-19),”

“Pelaksanaan Pilkada, meski dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,”

Jusuf Kalla Mantan Wakil Presiden RI

Said Aqil Siroj Ketua Umum PBNU

“Idealnya tuh ditunda yah karena secara data epidemologis kita tidak dalam posisi aman dalam melakukan Pilkada dalam prevalensi yang tinggi seperti saat ini di mana tes positivity rate Indonesia selalu di atas 15 persen” Dicky Budiman Epidemiolog Griffith University

Ramai-Ramai Desak Tunda Pilkada KARAWANG- Desakan penundaan Pilkada Serentak termasuk Pilbup Karawang salah satnya, ramai-ramai diucapkan tokoh berpengaruh nasiona;: darimulai mantan wakil presiden sampai organisasi beser sekelas Nahdlatul Ulama. Berharap, tak ada situasi pandemi yang semakin parah gegara dipaksakannya penyelenggaraan Pilkada. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)

menilai, kampanye akbar sebuah pemilu selalu diikuti oleh massa dalam jumlah besar. Situasi seperti ini tentu akan membahayakan keselamatan warga di tengah pandemi Covid-19.

“Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan dan sampai vaksin ditemukan nanti langsung menur un itu (kasus Covid-19),” kata JK di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta, Sabtu (19/9).

JK berpendapat penundaan pilkada 2020 Ke Halaman METRO KARAWANG n

Laskar Jawara Menang Telak

KARAWANG - Persika Karawang mencatatkan hasil positif dalam laga uji coba perdana jelang bergulirnya Liga 3 2020. Tim berjuluk Laskar Jawara ini menang telak 5-0 atas Dawuan Barat FC saat Ke Halaman METRO KARAWANG n

AYI PURNAMA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

BEREBUT BOLA: Pencetak dua gol Persika Karawang, Rio Gunawan (kanan) saat berebut bola dengan pemain Dawuan Barat FC dalam laga uji coba, Jumat (18/9).

Cellica Blak-blakan Ceritakan Wakilnya KARAWANG- Bakal Calon Bupati Petahana Karawang Cellica Nur rachadiana

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

mengungkapkan alasannya memilih Aep Saepuloh mendampingi dirinya maju

di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang 2020.

Hal ini diungkapkan Cellica saat menghadiri rapat konsolidasi Pilkada 2020 dan pelantikan pengurus DPD, DPC Partai Nasdem Kabupaten Karawang, Sabtu (19/9).

Dikatakan Cellica jika Aep Saepuloh sudah dianggap sebagai teman dan kakak yang sudah terjalin cukup lama. Apalagi Aep Saepuloh merupakan sosok yang senang berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan.

“Kang Aep ini 10 tahun

kami berteman, 10 tahun kang Aep jadi kakak bagi saya, lahir di karawang besar di Karawang membawa kemaharan bagi Karawang, berkomitmen melakukan kebaikan, senang berbagi dengan anak yatim, senang berbagi dengan jumpo,” kata Cellica, Sabtu (19/9).

Sosok Aep Saepuloh diyakini menjadi pendamping yang dapat berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Karawang kedepannya, apalagi dengan adanya partai Nasdem yang mengu-

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

Ke Halaman METRO KARAWANG n

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020

METRO KARAWANG

KARAWANG BEKASI

2

Polres Karawang Bagikan Masker Kepada Komunitas Mancing KARAWANG – Cegah penyebaran covid-19, Polres Karawang membagikan masker kepada komunitas masyarakat pencinta Mancing Mania di Desa Ranggo, Kecamatan Majalaya, Sabtu (19/9).

Kasat Binmas Polres Karawang, AKP Iis Puspita mengatakan, didasari komitmen yang kuat, kedisiplinan, kolaborasi dalam mencegah penyebaran covid-19. Kepolisian dengan menggandeng komunitas mancing mania untuk dijadikan pelopor yang menggelorakan kepatuhan protokol kesehatan.

“Kita gandeng komunitas mancing mania untuk dijadikan pelopor yang menggelorakan kepatuhan protokol kesehatan. Saat disela aktifitas hobinya sehingga masyarakat menjadi sehat dan memutuskan mata rantai covid-19,” kata Iis kepada wartawan saat dihubungi pesan singkat.

Lanjut Iis, pihaknya juga membagikan ratusan masker kepada pecinta mancing mania di Desa Ranggo, Kecamatan Majalaya. Selain itu juga, kata Iis, memberikan imbauan untuk patuh dan men-

FOTO : ISTIMEWA

PENCEGAHAN : Kasat Binmas Polres Karawang, AKP Iis Puspita bagikan masker kepada komunitas masyarakat pencinta Mancing Mania di Desa Ranggo, Kecamatan Majalaya, Sabtu (19/9).

ingkatkan protokol kesehatan, karena covid-19 masih ada dan masker tetap dipakai walaupun sedang beraktifitas seperti mancing.

“Saya meminta untuk tetap memakai masker dan jangan dibuka walaupun sedang beraktifitas Seperti memancing.

Karena covid-19 masih ada dan harus perhatikan kesehatan kita sendiri, keluarga dan masyarakat,” ungkap Iis. Menurut Iis, pihaknya juga imbau untuk tetap patuh dan meningkatkan protokol kesehatan dengan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kalau nanti terpapar

positif covid-19 bisa berimbas terhadap perekonomian.

“Kamj sangat berterimakasih masyarakat atas kepeduliannya dalam hal ini dan dapat terhindar dari virus korona,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu peserta mancing mania, Dani menyampaikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Binmas Polres Karawang dengan membagikan masker. “Bagi kami, dengan adanya kepolisian melalui Binmas Polres Karawang memberikan kami masker setidaknya kami juga dapat terhindar dari virus yang sangat berbahaya ini,” pungkasnya. (red)

Petani Susah, Siapa .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Karawang hanya meminta para petani untuk bersabar. Mengingat, proses pengajuan penambahan pupuk subsidi ke Kementrian Pertanian itu perlu proses dan waktu.

Menyikapi itu, sejumlah petani di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, mengaku tak mau tahu proses birokrasi itu. Mereka hanya ingin, pupuk urea bersubsidi segera turun.

Agar tanaman padi yang kadung di tanam bisa tetap tumbuh subur.

Meskipun di sejumlah kios masih ada pupuk non-subsidi yang harganya tiga kali lipat lebih mahal. Petani tetap tak mau membeli.

Pasalnya, mereka tak mau rugi. Jika pada masa panen nanti. Harga jual gabah tak maksimal lagi, seperti pada musim panen sebelumnya.

“Petani tak mau tahu alasan dan prosedur lainnya.

Yang penting buat mereka saat ini, pupuk urea bersubsidi ada lagi,” ungkap Kepala Desa Bayur Kidul, Darsono, Sabtu, (19/9) kemarin.

Di samping itu, Darsono mengaku banyak sekali dibanjiri keluhan dari para petani di desanya. Karenanya, ia bersama UPTD Pertanian setempat menggelar rapat khusus, membahas kelangkaan ini.

Hasilnya, para petani tetap tak mau membeli pupuk non subsidi. Yang harganya mencapai Rp. 600 ribu per kwintal. Perbedaan harganya memang sangat jauh, jika dibandingkan dengan pupuk subsidi yang hanya

Rp. 180 ribuan per kwintal.

“Ini menjadi pertanyaan serius petani. Kenapa masih langka? Ini kan mengancam tanaman padi gagal tumbuh. Apa lagi, yang sudah lebih 10 hari tanam,” kata kepala desa yang baru menjabat itu.

“Ada pupuk non subsidi.

Tapi harganya tidak akan seimbang dengan hasil panen nanti. Urea ini mahal sekali,” imbuhnya.

Sementara di wilayah lain.

Petani di Kecamatan Pedes terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya selangit itu. Pasalnya, jika tak segera diberi pupuk.

Tanaman padi tak bisa tumbuh dengan sempurna.

Petani asal Kecamatan Pedes, Engkus Kusnadi menuturkan, pihaknya terpaksa membeli pupuk non subsidi seharga Rp. 600 ribu per kwintal, demi tanaman padi yang sudah kadung di tanam sepekan lalu.

Kusnadi mengaku, karena menggunakan pupuk non subsidi itu. Biaya produksi naik hingga tiga kali lipat. Engkus pun berharap, pemerintah segera mencari solusi. Dari kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.

“Kemarin beli Rp. 600 ribu per kwintal. Kalau subsidi Rp. 180 ribuan. Biaya produksi jadi naik tiga kali lipat,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengatakan, kelangkaan pupuk saat ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Karawang. Akan tetapi, hampir di seluruh wilayah lumbung padi di Indonesia

Kata Cellica, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk meminta tambahan kuota pupuk subsidi. Kepada Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

“Kelangkaan pupuk ini bukan hanya di Karawang saja. Tapi hampir di semua wilayah lumbung padi. Saat ini Pemkab Karawang tengah berupaya untuk meminta tambahan kuota pupuk subsidi pada kementrian pertanian,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Hanafi Chaniago meminta agar para petani bisa bersabar. Sebab surat permohonan sudah dilayangkan dengan nomor 521.33/4747/ Distan. Surat usulan kouta tambahan Pupuk Subsidi tahun 2020 kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Dijelaskan Hanafi, berdasarkan e-RDKK tahun 2020 untuk kebutuhan pupuk urea di Kabupaten Karawang sebanyak 56.90 ton, dan sampai akhir bulan Agustus 2020 telah terealisasi penyaluran sebanyak 39.758 ton. Sedangkan, kouta yang dialokasikan hanya 38.890 ton.

Adapun kebutuhan pupuk Urea bulan September 2020 sampai Desember 2020 sebanyak 17.149 ton.

“Kebutuhan petani berdasarkan e-RDKK sebanyak 56 ribu ton Urea. Kuota yang ada hanya 38 ribu ton,” tegas Hanafi.

“Kalau 2 kali tanam total tanam 190 ribu ha dan dosis 200 kg cukup diangka 38 ribu ton. Namun kita sudah minta tambahan kuota pupuk bersubsidi. Sekarang masih menunggu,” pungkasnya. (wyd/mhs)

Menang Telak .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES bertanding di Lapang Sepakbola Kerta Jaya, Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Jumat (18/9).

Dalam laga yang mulai kick off pukul 15.30 dan dipimpin wasit Liga 1 Asep Yandis, Persika yang menerapkan formasi 4-3-3 menurunkan Adi sebagai penjaga gawang, Suparta Dinata, Gani, Maksum, Bayu (belakang), Najmul, Kiki, Dena Nugraha (tengah), Deni Sadewa, Andi Nusa, dan Deni Setiawan (depan) di babak pertama.

Persika yang didukung puluhan suporter mampu menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal. Akan tetapi, dari banyaknya peluang yang dimiliki di babak pertama,

Persika hanya mampu menciptakan satu gol melalui aksi Dena Nugraha.

Memasuki babak kedua, Persika merotasi hampir seluruh pemain, termasuk memasukan pemain berpengalaman di lini tengah dan depan seperti Rio Gunawan dan Fajar Romansyah. Hasilnya, Persika mampu menciptakan tambahan empat gol yang dilesakan Rio Gunawan (2), Muhammad Taufik (1) dan Aldo Hernando (1).

Kendati mampu menang telak, Pelatih Persika Karawang, Gunawan mengaku belum puas dengan performa yang ditunjukan para pemain. Terutama dalam hal penyelesaian akhir dan kesabaran ber-

main.

“Laga uji coba ini merupakan bagian dari proses seleksi pemain. Target hari ini (Jumat) kami ingin melihat kemampuan skill individu dan wawasan para pemain.

Dari pertandingan ini bisa dilihat bahwa para pemain masih kurang sabar sehingga banyak peluang yang gagal dikonversi menjadi gol,” ujar Gunawan, kepada KBE, usai pertandingan, Jumat (18/9).

“Selain penyerang, masih ada beberapa posisi yang masih perlu diperbaiki seperti penjaga gawang dan bek kiri. Ini tentunya menjadi PR bagi kami untuk membuat semua kekurangan yang masih ada bisa lebih baik lagi sebelum Liga 3 bergulir,” katanya menambahkan. (ayi/mhs)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

REMBUG STUNTING : Tim Satgas Stunting Karawang, rutin menggelar Rembug Stunting di tiap kecamatan stuntung di Kabupaten Karawang.

Jurus Jitu Satgas Stunting Tekan Angka Penderita KARAWANG – Upaya Tim Satgas Stunting Kabupaten Karawang, dalam menekan angka stunting di kota pangkal perjuangan mengalami sukses besar.

Berdasarkan data yang berhasil KBE himpun. Di tahun 2019, Kabupaten Karawang memiliki 19 kecamatan dan 54 desa dengan angka stunting yang cukup tinggi.

Namun, menjelang akhir tahun 2020 ini. Sekarang, jumlah kecamatan stunting

hanya tersisa 15 kecamatan dan desa stunting berhasil ditekan menjadi 36 desa di tahun 2020 ini.

“A n g k a s t u n t i n g d i Karawang dari tahun 2019 mengalami penur unan yang signifikan. Bahkan, Kecamatan Batujaya kini jadi kecamatan zero stunting,” ungkap Ketua Satgas Stunting Karawang, Dedi Nuryadi kepada KBE, kemarin (19/9) lalu.

Dedi menjelaskan, kesuksesan Pemkab Karawang menekan angka stunting di desa dan kecamatan.

Tak lepas dari penerapan program yang gencar dan serius sejak tahun 2019 lalu.

Kata Dedi, tim satgas stunting sebelumnya sudah melakukan sinkronisasi program kegiatan dengan OPD lain. Serta mengintervensi secara langsung ke daerah-daerah yang terdapat kasus stunting cukup tinggi.

“Salah satu upayanya kita rutin melakukan Rembug Stunting di tiap kecamatan.

Tujuannya, untuk mempertegas komitmen camat dan kepala desa, dalam keseriusannya menekan angka stunting di wilayahnya,” kata Kabid Pemkesos Bappeda Karawang itu.

“Selain itu, kita juga buat satgas stunting di ting-

kat desa dan kecamatan.

Para kepala desa diharapkan membuat SK untuk pencegahan stunting di desa masing-masing,” paparnya.

Dedi melanjutkan, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Karawang dalam memerangi stunting. Saat ini, Tim Satgas Stunting Karawang tengah menyusun rencana aksi daerah, untuk penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Karawang.

“Rencana aksi daerah ini rencananya sampai 2023.

Targ etnya, tahun 2023 Karawang sudah zero stunting,” pungkasnya. (wdy/rie)

Prajurit Kodim 0604/Karawang Mendapat Penyuluhan Hukum KARAWANG – Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap hukum.

Anggota, PNS dan Persit Kartika Chandra XXXI Kodim 0604 mendapat penyuluhan hukum di Aula Makodim 0604/ Karawang.

Penyuluhan hukum diberikan oleh Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi, Mayor Chk Sumedi, SH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dandim 0604/Karawang, Letkol Inf

Medi Hariyo Wibowo, Pasipers, Kapten Inf, Syai’in, perwira, bintara, tamtama dan PNS. Dandim 0604/Karawang, Letkol Inf Medi Hariyo Wibowo mengatakan, bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ia berharap para peserta penyuluhan hukum agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mengerti dan mengetahui tentang hukum yang ada.

“Dengan adanya penyulu-

han hukum ini, saya sangat berapresiasi dan berharap agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mengerti dan mengetahui tentang hukum yang ada,” kata Medi.

Lanjut Medi, dalam penyuluhan hukum tersebut, tim memberikan materi hukum UU ITE tentang penggunaan media sosial. Agar Anggota, PNS dan Persit Kartika Chandra XXXI Kodim 0604/ Karawang lebih bijak dalam

menggunakan medsos seperti FB, IG dan twitter. Serta jangan mudah percaya sebelum mengecek kebenarannya. “ Ka m i m e m i nt a a n g gota, PNS dan Persit Kartika Chandra XXXI Kodim 0604/ Karawang lebih bijak dalam menggunakan medsos. Serta jangan mudah percaya sebelum mengecek kebenarannya.

Penyuluhan ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua,” ungkap Medi. (rls/rie)

Ramai-Ramai Desak Tunda .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES tidak akan mengganggu pemerintahan di tingkat daerah. Sebab, masih ada beberapa alternatif agar pemerintahan tetap berjalan. “Jadi, sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan,” imbuhnya.

Kendati demikian, apabila pilkada tetap dipaksakan berjalan tahun ini, JK meminta penyelenggara pemilu menyiapkan regulasi ketat terkait sistem kampanye. Sebab, pada banyak tahapan pilkada yang berpotensi memperluas penularan Covid-19.

“Kalau terjadi pelanggaran, syarat-syarat katakanlah kampanye hanya 50 tapi terjadi 200 (orang), kalau terjadi kecenderungan itu ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya,” pungkas JK. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta Pemerintah, KPU dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020. Penundaan itu hingga tahap darurat kesehatan sudah terlewati.

“Pelaksanaan Pilkada,

meski dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj dalam keterangannya, Minggu (20/9) Menurut Said, sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa.

Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, namun faktaknya telah terbukti, dalam pendaftaran paslon saja sudah terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

Sementara itu, Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai pelaksanaan pilkada sebaiknya ditunda dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang kian memprihatinkan.

“Idealnya tuh ditunda yah karena secara data epidemologis kita tidak dalam posisi aman dalam melakukan Pilkada dalam prevalensi yang tinggi seperti saat ini di mana tes positivity rate

Indonesia selalu di atas 15 persen yang artinya tiga kali lipat lebih dari yang disarankan WHO,” kata Dicky.

Menurut Dicky, kondisi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain seperti Sri Lanka, Korea Selatan yang juga melaksanakan pilkada di tengah pandemi.

Kedua negara tersebut tidak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan seperti Indonesia.

“Mereka itu kondisinya terkendali di mana tes positivity rate-nya di bawah 5 persen, layanan kesehatannya jauh lebih baik dari Indonesia, jadi saran saya ditunda,” bebernya.

Di lain tempat, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi juga meminta agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditunda. “Para elite penyelenggara satu per satu mulai kena covid, dan juga penyelenggara di daerah bahkan calon-calon kepala daerah juga banyak yang kena, bagaimana Pilkada terus dilaksanakan. Saya mengajak rakyat Indonesia khususnya di 105 juta yang berada di daerah yang akan mengalami pelaksanaan Pilkada untuk kita sama-

sama bijak meminta Pilkada 2020 ini agar ditunda di 2021,” kata Fachrul.

Di tengah desakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ditunda karena pandemi Corona (COVID-19), Mendagri Tito Karnavian memiliki dua opsi terkait tahapan Pilkada 2020. Dua opsi itu adalah penerbitan Perppu atau revisi PKPU tentang Pilkada.

Hal itu diungkapkan Tito dalam Webinar Nasional Seri 2 KSDI ‘Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi’ di akun YouTube KSDI, Minggu (20/9). Tito mengatakan saat ini pemerintah sedang memikirkan dua opsi di tengah desakan penundaan Pilkada yaitu antara membuat Perppu yang isinya m e ngatu r p e na nga na n hingga penindakan hukum pelanggar protokol kesehatan di Pilkada atau merevisi PKPU tentang Pilkada.

“Opsi Perppu ada 2 macam, Perppu yang pertama opsi satunya adalah Perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah COVID mulai pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum,” ujar Tito. (bbs/mhs)

Cellica Blak-blakan Ceritakan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES sung keduanya.

Cellica yakin mampu mendongkrak elektabilitas dirinya sebagai incumben di Pilkada Karawang 2020 ini.

Cellica juga menilai jika politik bukan serta merta mengambil kedudukan,

namun juga melayani masyarakat dengan visi misi yang dibuat.

Yang pertama izinkan saya lima tahun menjabat pasti ada kekurangan, tapi mungkin ada sedikit yang kurang.

Saya memohon restu dan

dukungannya untuk membantu kami,” katanya.

Cellica menyebut, indeks pembangunan manusia meningkat dari tiga bidang, dan angka kemiskinan menurun dari dulu karena ada beberapa program. Untuk itu ia pun ingin kembali melanjut-

kan program yang belum terselesaikan.

“Perjuangan ini tidak hanya p erjuangan kita d i si n i t ap i p e r ju a nga n ma s ya ra k at Ka raw a n g .

Usaha tidak akan menghianati hasil. Bagian kita hari ini bagian kita berikhtiar,” ucapnya. (bbs/mhs)

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020

HARGA Rp3.000

3

AUDENSI: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi dua warna dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lakukan audensi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

ALMU JAMIL/CIKARANG EKSPRES

Mahasiswa Curigai Main Mata Dirut PDAM KASUS 352 Karyawan Epson Terjangkit Covid-19 CIKARANG SELATAN - Ledakan klaster industri Covid-19 di Kabupaten Bekasi, semakin hari kian menjadi. Terbaru, ratusan karyawan perusahaan multinasional PT Indonesia Epson Industry (IEI) terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal tersebut dibenarkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, dr.Alamsyah. Ia mengatakan data terakhir sudah 352 orang terkonfirmasi positif di perusahaan itu.

“Kasus awal dari tanggal 6 September sampai 19 September ada 352 kasus positif. Ini klaster besar,” kata dia dikonfirmasi awak media.

Adanya kasus Epson ini menjadi kasus baru klaster industri terbesar di Kabupaten Bekasi. Bahkan, perusahaan ini harus berhenti beroperasi sementara Ke Sambungan mulai Senin (21/9).

Budiyanto Lempar Bola Panas ke Bupati Eka hingga Salahkan Wali Kota Rahmat Effendi CIKARANG PUSAT - Sengkarut pengangkatan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim (URS), makin panas.

Aksi mahasiswa yang tergabung Aliansi Dua Warna, yakin perpanjangan dirut URS diduga ada main mata dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, yang berujung dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Sebab, ketika perwakilan

mahasiswa yang diterima Komisi 1 ‘disusupi’ Kabag Perekonomian Bekasi, Gatot Purnomo yang membackup Ani Rukmini dan koleganya.

Koordinator Aksi dari GMNI Rendi menyebutkan bahwa alotnya pembukaan SK perpanjangan URS lantaran Komisi 1 mengulurulur dengan fokus bahas mekanisme perpanjangan dirut.

“Mudah-mudahan Ketua Komisi 1 dan koleganya tidak kembung minum air dari PDAM. Karena mengaku prestasi Usep sebagai Dirut, sangat bagus,” kata dia kepada wartawan, kemarin.

Rendi juga sangat menyayangkan pernyataan dari

Anggota Komisi 1, Budiyanto yang menyarankan untuk demo Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan membawa kandidat calon pengganti URS. “Ya kan seharusnya DPRD sebagai fungsi pengawasan eksekutif, seharusnya objektif untuk kepentingan masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi dari PMII, Ade Suparman mengaku sangat kecewa dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, atas kinerjanya yang tidak mengevaluasi PDAM Tirta Bhagasasi. Apalagi, memiliki alasan dan melempar permasalahan ke bupati.

“Tadi terkait hasil audiensi, kita sangat kecewa dengan Ke Sambungan

Lakukan Rapat Lanjutan Persiapan Evaluasi SAKIP C I K A R A N G P U S A TPeme­r intah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar secara virtual Rapat Lanjutan Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi di Command Center, Diskominfo Kabupaten Bekasi, Jumat (18/9).

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dalam sambutannya menuturkan, upaya Pemkab Bekasi untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas. Satu di antaranya, perbaikan dan capaian dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang telah dilakukan sejak 2017 hingga 2019.

“Kami juga terus berupaya meningkatkan capaian tersebut dan berkomitmen akan terus memperbaiki kekurangan dari hasil evaluasi SAKIP sebelumnya,” jelas Bang Eka, sapaan akrab Bupati Bekasi itu.

Ia m e m a p a r k a n , a k a n segera melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari tim evaluator Kemenpan-RB. Ke Sambungan

METRO CIKARANG

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

PELAYANAN Satpas Sim Tambun Mampu Tampung 200 Pemohon TAMBUN SELATAN-Polres Metro Bekasi resmi membuka Ka nto r Satuan Penyelenggaraan Administrasi (Satpas) Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Tambun Selatan, Jumat (18/9/2020).

Kantor Satpas SIM tersebut menggunakan Gedung PGRI Tambun yang terletak di kawasan MetLand Tambun, Tambun Selatan. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo, hadir pada peluncuran awal satpas ini. Di Satpas ini nanti masyarakat dapat membuat SIM baru atau memperpanjang masa berlaku SIM yang telah ada. Sehingga, masyarakat yang berdomisili di Tambun dan sekitarnya tak perlu lagi jauh-jauh mengurus ke Satpas SIM di Deltamas, Cikarang Pusat.

“Kami menyambut baik dengan adanya satpas ini, yang pertama dari Polres Metro Bekasi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena di Tambun ada ratusan penduduk,” ucap Kombes Sambodo kepada wartawan, Jumat (19/8).

“Kedua, saatpandemi pelayanan masyarakat harus menjaga physical distancing, ini sangat membantu mengurangi pemngunjung satpas sebelumnya di deltamas dan mudah-mudah lebih mudah untuk mendapatkan SIM baru dan mendapatkan perpanjangan,” harap dia.

Kantor Satpas SIM Tambun ini berkapasitas 200 orang pemohon atau dua-pertiga dari daya tampung Satpas SIM Cikarang. Di sini terdapat pula tempat praktik untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Satlantas tengah menyiapkan medan tanjakan dan turunan bagi uji praktik kendaraan roda empat.

Sementara itu Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan, menjelaskan pihaknya tengah mempersiapkan fasilitas, sumber daya manusia, prosedur standar operasional, dan protokol kesehatan di tempat itu.

“Apalagi pandemi covid-19 ini luar biasa.

Pelayanan satpas ini selain memberika kenyamanan, ketertiban, dan kemudahan juga memerhatikan protokol kesehatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan sehat,” kata dia.

Hendra mengakui penyediaan kantor Satpas SIM Tambun ini untuk mengurangi pemohon di kantor Satpas SIM Deltamas yang sehari dapat melayani hingga 400 pemohon. (dim)

ALMU JAMIL/CIKARANG EKSPRES

MANCING: 250 peserta mengikuti festival mancing di Situ Abidin, Desa Karangmulya, Kecamatan Bojongmangu, yang di selenggarakan Dinas Pariwisata, Sabtu (20/9).

Festival Mancing di Tengah Pandemi BOJONGMANGU-Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bekasi Encep S Jaya secara resmi membuka acara festival mancing di Situ Abidin, Desa Karang­ mulya, Kecamatan Bojong­ mangu, Sabtu (20/9).

Festival mancing tersebut di ikuti 250 peserta dari ber­ bagai pelosok wilayah Ka­ bupaten Bekasi. Acara tetap mengedepankan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker.

Selain pendaftaran gratis, panitia juga menyediakan berbagai hadiah berupa

jekpot uang 5 juta rupiah untuk yang mendapat ikan terberat, sepeda gunung, Hp, Tv Lead dan berbagai hadiah hiburan lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Encep S Jaya mengatakan, kegiatan mancing ini untuk mem­ bangkitkan kembali seman­ gat masyarakat sekaligus membuka sektor pereko­ nomian di tengah pandemi Covid-19.

“Situ Abidin ini memang sudah dicanangkan un­ tuk destinasi wisata, nanti setelah tidak ada Covid lagi,

masyarakat Bekasi atau dari luar, bisa ramai-ramai ke­ sini, untuk mancing, berswa foto dan rekreasi bersama keluarga,” ujarnya.

Encep berharap, festival mancing Situ Abidin bisa membuat masyarakat rileks dan terhibur di tengah status Kabupaten Bekasi yang kem­ bali masuk zona merah. “ K a re n a t u g a s D i n a s Pariwisata adalah dinas yang membuat masyara­ kat Kabupaten Beka­ si ba hag ia,” papa r nya.

Selain Situ Abidin, Encep menargetkan ke depan akan

banyak lokasi wisata alam maupun wisata buatan di Kabupaten Bekasi yang bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah. Termasuk nanti di Bumi Perkemahan (Bu­ per) Karangkitri, dan sudah ada peta gambarnya untuk pengembangan wisatanya.

“Bisa nanti dibuat off road, flying fox, dibuatkan rute un­ tuk sepeda santai dan sepeda gunung dan lain sebagainya,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ca­ mat Bojongmangu Agung Su­ ganda mengatakan, festival mancing Situ Abidin dapat

menggerakkan perekono­ mian masyarakat sekitar di tengah pandemi Covid-19.

Meski status Kecamatan Bojongmangu masih zona hijau, namun kewaspadaan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sehingga status zona hijau tetap dipertah­ ankan. “Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mengger­ akkan ekonomi masyarakat, walaupun di masa Covid-19, mereka bisa berdagang, ku­ liner, jadi ada nilai tambah selain ikut mempromosikan Bojongmangu,” pungkas­ nya.(mil)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES 352 Karyawan Epson .. dari halaman Cikarang Ekspres “ Iy a, ( b e r h e n t i o p e ­ rasi,red),”kata dia.

Salah satu karyawan Epson menjelaskan selama dua pekan kedepan, perusahaan bakal melakukan sterilisasi di seluruh area pabrik dan karyawan untuk isolasi mandiri.

“Disterilkan dulu dua Minggu, memutus mata rantai. Awal itu sekitar 80an”ungkap salah satu

karyawan.

Epson diketahui, salah satu perusahaan yang dikunjungi Kapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu sebelum adanya kasus ini, lantaran dinilai salah satu perusahaan yang menjalankan protokol kes­ ehatan. Terpisah, sedikitnya 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kan­ tor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menjalani Swab Test PCR (Polymerase Chain Reaction). Hal ini

seiring meluasnya penyeba­ ran virus korona ke klaster perkantoran.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Sri Enny Mainiarti men­ gatakan swab test PCR ber­ langsung di lantai 2 Gedung Bupati Bekasi, Jumat (18/9).

“Jadi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pemkab sekitar 4.000 orang secara bertahap, kita bagi tempat dan jadwal di masing-mas­ ing dinas,” kata dia.

Sri Enny menjelaskan,

pemeriksaan swab test di lingkungan Kantor Pemk­ ab Bekasi dimulai pada 18 hingga 24 September 2020, pekan depan. Menu­ rutnya, tenaga kesehatan yang terlibat merupakan petugas Puskesmas di selu­ ruh wilayah di Kabupaten Bekasi yang memiliki analis.

“Kawan-kawan ini juga bergantian, karena kalau sudah lebih dari 4 jam kan sudah tidak kuat (menggu­ nakan APD) jadi harus ganti

lagi,” bilang Sri Eny. Dia mengatakan tujuan diadakannya Swab Test kali ini, untuk melakukan test­ ing, tracing dan treatment.

Artinya, sambunt dia, jika nantinya ditemukan kasus, untuk selanjutnya akan di­ lakukan sesuai prosedur yang berlaku. Yakni, dengan menelusuri (tracing) kontak erat.

“Kita berharap, InsyaAllah sehat semua. Semua prose­ durnya harus dilaksanakan

dengan benar. Prosedurnya tetap kita lakukan, testing, tracing dan treatment. Jika ditemukan case akan kita lakukan tracing dan kita treatment,” ujar Sri Eny. Dia juga berpesan agar masyarakat dapat disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, jaga jarak dan rajin untuk mencuci tangan.

Sementara itu, Purnomo staff pada Bagian Humas dan Protokol yang telah

mengikuti Swab Test mem­ berikan apresiasinya. Menu­ rutnya, dengan pemeri­ kasaan tersebut membuat keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

“Alhamdulillah, artinya Pemkab Bekasi ingin me­ mastikan kenyamanan dan keamanan para pegawainya.

Dengan begitu, kita yang bekerja dapat melakukan pelayanan yang prima ke­ pada masyarakat,” tutup dia. (dim/shl)

Sehingga Kabupaten Beka­ si mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Dan siap mencapai yang terbaik untuk masyarakat, yang menjadikan Kabupat­ en Bekasi 2x tambah baik.

“Kami akan segera melak­ sanakan apa yang menjadi rekomendasi dari tim evalu­ ator. Sehingga, Kabupaten Bekasi mampu muwujud­ kan pemerintah yang bersih dan siap mencapai yang terbaik untuk masyarakat

dan menjadikan kab bekasi 2x tambah baik,” terangnya.

Bupati Eka juga berharap berbagai upaya yang di­ berikan Pemkab Bekasi dapat memberikan kontri­ busi yang positif bagi ma­ syarakat Kabupaten Bekasi.

Menindak lanjuti hasil eval­ uasi SAKIP, Sekretaris Dae­ rah Kabupaten Bekasi, Uju menyampaikan paparan­ nya kepada evaluator dari KemenpanRB, Firmansyah, langkah strategis terus di­ lakukan, agar kinerja selu­ ruh perangkat daerah lebih

baik lagi yang berorientasi pada hasil.

Upaya terus kami lakukan. segera melaksanakan lang­ kah strategis agar kinerja lebih baik lagi. Kita lakukan secara bertahap. Pimpinan sudah berkomitmen, kami harus bekerja lebih keras lagi. Bersinergi, maka upaya kita harapkan terus mening­ kat,” imbuhnya.

Uju mengaku, telah melakukan evaluasi pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMD) dan juga telah

melakukan perbaikan Ren­ cana Strategis (Renstra) bagi seluruh Satuan Kerja Per­ angkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi.

“Seperti yang sudah di­ katakan Bapak Bupati, kita telah mereview dokumen perencanaan dan perbaikan agar berorientasi kepada ha­ sil. Kami selaku pelaksana seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi RPJMD sekaligus perbaikan Renstra pasa 37 badan dan dinas, serta 23 kecamatan,”pungkasnya. (mil)

statmen itu kewajiban saya sampaikan informasi seb­ agai tanggung jawab publik dan transparansi publik sekarang ini,” kata dia ke­ pada Cikarang Ekspres.

Meski begitu, Ani tetap mengapresiasi aksi maha­

siswa yang mana tanggung jawab menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi.

“Mahasiswa harus mem­ bela, peka dan peduli. Ma­ hasiswa juga harus paham dalam pergerakan, sertaha­ rus punya pemahaman yang

utuh,” pungkas dia.

Ani menilai pengangkatan dirut PDAM Tirta Bhagasasi sesuai perda dan kepala daerah selaku Keterwakilan Pemilik Modal (KPM).

“Pengangkatan direktur umum PDAM berbentuk

Surat Keputusan (SK) dan sifatnya bisa di evaluasi ser­ ta ada kontrak kinerja. Mis­ alnya selama kontrak kin­ erja itu apa aja yang harus diselesaikan oleh direktur utama PDAM,” pungkasnya. (jio/uzi/mil/shl)

Mahasiswa Curigai Main ..

Lakukan Rapat Lanjutan ..

dari halaman Cikarang Ekspres

dari halaman Cikarang Ekspres

adanya pengangkatan be­ liau (Usep sebagai Dirut PDAM, red) kembali. Tetapi, justru Komisi 1 tidak pedu­ li dengan persoalan yang ada,” kata Ade. U nt u k l a n g k a h k e d e ­ pan, Ade Suparman akan mendesak bupati, untuk mengevaluasi kembali pen­ gangkatan tersebut. Tentu­ nya dari berbagai pertim­ bangan sebagainya.

“Kita juga kecewa terha­ dap Komisi 1 DPRD Kabu­ paten Bekasi, mereka hanya berdalih tidak dilibatkan dalam terpilihnya Usep sebagai Dirut PDAM TB,” ucapnya.

Ade menambahkan hasil audensi juga seolah meny­ alahkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang juga tidak mau melakukan pe­ misahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

“Padahal yang kami tuntut ke Komisi 1 untuk keterbu­ kaan dan menginginkan DPRD Kabupaten Bekasi, agar mengevaluasi Usep sebagai Dirut. Bukan meny­ alahkan Pemkot Bekasi atau wali kota,” ujarnya.

Sementara itu, Budiyanto menyarankan, agar ma­ hasiswa mendesak bupati Bekasi, untuk mencabut SK pengangkatan URS sebagai dirut PDAM, bila diang­ gap tidak sesuai, atau ada pelanggaran peraturan yang disampaikan oleh maha­ siswa.

“Kalau kalian (mahasiswa) punya energi datangi Bu­ pati, kalau menurut kalian Usep tidak bagus, tuntut si usep di berhentikan kalau memang tidak bagus,” te­ gas Budiyanto di hadapan mahasiswa.

Ia pun menjelaskan ke­

pada mahasiswa aksi, bahwa selama ini Kabu­ paten Bekasi dirugikan oleh Kota Bekasi, soal bagi hasil pendapatan PDAM Tirta Bhagasasi. Padahal, kata dia, Kabupaten Bekasi se­ cara saham memiliki 85 persen, dan Kota Bekasi 15 persen, secara mayoritas Kabupaten Bekasi pemilik saham terbesar.

“Kontek perseroan terba­ tas kita (Kabupaten Bekasi), sebagai pemegang saham mayoritas. Tapi pada saat pembagian hasil setengah setengah, tolol kita terus diperalat Kota Bekasi,” tegas Budiyanto.

Ketua Komisi I Ani Ruk­ mini pun angkat suara ter­ kait polemik perpanjangan URS. Ia meminta penjelasan mana peryataannya yang bikin gaduh.

“Jadi begini kalau saya

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020

METRO BISNIS

KARAWANG BEKASI

5

Perluas Akses Energi, Pertamina Tambah 6 Pertashop KABUPATEN BEKASI – PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region III terus memperluas akses energi untuk masyarakat desa di wilayah Kabupaten Bekasi dan Purwasuka (Purwakarta, Subang, dan Karawang). Peresmian serentak 6 unit Pertashop hari ini, Selasa (16/9) menambah jumlah Pertashop di wilayah Bekasi dan Purwasuka menjadi total 11 titik.

Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR III Eko Kristiawan mengatakan, kehadiran Pertashop mendukung program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) dalam rangka memastikan pelayanan Pertamina hingga ke pedesaan.

“Melalui Pertashop, Pertamina akan terus membangun kerjasama untuk melayani masyarakat hingga ke pedesaan, dengan memperluas penyediaan atau availability energy untuk masyarakat yang berada jauh dari SPBU,” ujarnya.

Ad apu n l o ka s i 6 t i t i k Pertashop baru yakni, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Desa Paling-

FOTO : ISTIMEWA

PERESMIAN : Marketing Operation Region III terus memperluas akses energi untuk masyarakat desa di wilayah Kabupaten Bekasi dan Purwasuka (Purwakarta, Subang, dan Karawang).

gihan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.

Desa Pasir Bungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupat-

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

en Subang. Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem,

Kabupaten Subang. Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.

Eko mengatakan,

Pertashop hadir sebagai lembaga penyalur resmi berskala kecil untuk melayani kebutuhan konsumen

akan produk BBM, LPG, dan pelumas Pertamina. Di Pertashop, masyarakat akan mendapatkan BBM dengan

Pentingnya Peranti Berkendara yang Aman JAKARTA – Berkendara menggunakan sepeda motor masih menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk berpindah tempat.

Namun sadarkah kita bahwa peranti berkendara menjadi modal sangat penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, sekaligus kesehatan?

Menurut Johanes Lucky Margo Utomo, Safety Riding Department Head PT Astra Honda Motor, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat berkendara.

Selain memastikan kondisi tubuh sehat secara jasmani dan rohani, lakukan juga pemeriksaan kendaraan secara berkala, serta pemanasan sebelum berkendara.

“Naik motor tanpa perlengkapan berkendara tidak kami sarankan. Perangkat naik motor harus dipakai Agar berkendara tetap aman

dan nyaman. Tubuh kita butuh perlindungan dari efek benturan, benda asing, cuaca, atau bahkan virus dan penyakit yang mengintai,” ujar Lucky.

Jadi, apa saja perlengkapan berkendara yang perlu menjadi perhatian dan menjadi peranti wajib. Berikut daftarnya, gunakan helm sendiri, bukan pinjam atau helm yang digunakan bersama. Ini agar helm lebih higienis sehingga tidak menimbulkan masalah pada rambut, wajah atau kulit pengendara yang diakibatkan kuman, jamur, atau bahkan bakteri dan virus tertentu. ”Usahakan helm tetap kering, karena bila kita menggunakan helm yang basah dapat menyebabkan masalah pada kesehatan kita.

Paling penting, seberapa mahal helm, bila tidak di-

klik tali helmnya, maka helm itu tidak berfungsi dengan baik,” kata Lucky.

Jaket berfungsi melindungi tubuh dari kontak langsung dengan jalan, benda asing, serta paparan langsung cuaca atau polusi. Jaket yang baik pun ada kriterianya, yakni berlengan panjang, berwarna cerah yang membuat pengendara mudah teridentifikasi oleh pengendara lain.

“Misalnya, jangan memakai jaket kulit di daerah bersuhu panas, karena akan menyebabkan dehidrasi pada pengendara sehingga mengganggu konsentrasi akibat kekurangan cairan dan juga kenyamanan pengendara saat berkendara,” jelas Lucky.

Menggunakan sa r u ng tangan mencegah kontak langsung dengan jalan atau terpapar cuaca dan polusi

Foto : Istimewa

OTOMOTIF : Safety Riding Department Head PT Astra Honda Motor, Johanes Lucky Margo Utomo mengatakan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat berkendara.

udara. Sarung tangan yang baik harus melindungi seluruh tangan dan jari, berukuran pas, sehingga nyaman saat digunakan dan tidak mengganggu proses pengendalian sepeda motor.

Celana panjang melind-

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM

ungi tubuh bagian bawah dari kontak langsung dengan jalan, benda asing, serta paparan cuaca dan polusi.

Spesifikasi yang dianjurkan adalah berukuran pas, berbahan nyaman dan sesuai kondisi cuaca. (rls/rie)

Wings Group Sumbang Ribuan APD JAKARTA – Wings Group melalui Yayasan Wings Peduli Kasih secara konsisten berkomitmen untuk dapat membantu penanganan covid-19 di tanah air.

Pada kesempatan kali ini, Wings Group kembali memberikan bantuan berupa ribuan alat pelindung diri (APD) melalui sinergi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Yang diterima langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si. bertempat di Ruang Perjamuan, Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/9).

Bantuan APD ini diharapkan dapat bermanfaat bagi anggota Polri yang bertugas melayani masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Foto : Istimewa

SUMBANGAN : Wings Group kembali memberikan bantuan berupa ribuan alat pelindung diri (APD) melalui sinergi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Wakapolri Komjen Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si. bertempat di Ruang Perjamuan, Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/9).

Tak hanya itu, bantuan ini juga sebagai bentuk saling mendukung dari antar pi-

hak atau sektor.

Untuk sama-sama memu tu s mat a ra nt a i p e-

nyebaran Covid-19. Jenis bantuan APD yang diberikan meliputi 7.500 coverall suit, 10.000 masker KN95, 3.000 goggles, dan 5.000 face shield. Melalui g e ra k a n # W I N G STa n g gapCorona, Wings Group ingin mengajak seluruh masyarakat.

Unt u k b e r p e ra n a kt i f dalam memutuskan tali rantai penyebaran wabah COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah, seperti menggunakan masker, menjaga jarak (physical distancing), menjaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, dan tidak berkerumun.

Tentang Yayasan Wings Peduli Kasih Yayasan Wings Peduli Kasih adalah salah satu ben-

Hubungi DIJUAL

harga, kualitas, dan takaran yang sama seperti di SPBU. “Untuk 6 Pertashop baru ini berkapasitas penyaluran 400 liter liter per hari, dengan produk bahan bakar berkualitas Pertamax yang disalurkan langsung dengan mobil tangki dari Fuel Terminal Cikampek.

Dengan harga dan kualitas yang sama seperti di SPBU, diharapkan masyarakat pedesaan semakin merasakan kehadiran Pertamina,” jelas Eko. Peresmian dilakukan oleh Sales Area Manager Karawang Teuku Desky bersama Pemerintah Desa setempat. Sekretaris Kecamatan Muara Gembong, H. Engkar yang turut hadir meresmikan Pertashop bersama Pertamina, di Kabupaten Bekasi, mengapresiasi kehadiran Pertamina.

“Kami bersyukur atas kehadiran Pertashop perdana di Muara Gembong.

Semoga dapat membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM yang berkualitas dengan harga dan standar yang sesuai dengan SPBU Pertamina,” tutur H. Engkar dalam sambutannya. (rls/rie)

M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ C I K A R A G E M A N A N . P T. R E L I F E PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO

8662/PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 16743/PEDURENAN A/N SURYANI SAFITRI DEWI D/A MUSTIKAJAYA RT 002/002 - KEL PEDURENAN KEC MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI LUAS TANAH 500 M² .

TELAH HILANG SERTIFIKAT SHM NO 9133415. KEL. MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR AN: N Y. S A M A N L U A S : 3 0 0 M ² K E L .

MARGAHAYU BEKASI TIMUR. ALAMAT, KELURAHAN MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI TLPN: 081281658905

S E RT I P I K AT TA N A H ATA S N A M A O M A H B I N T I R A M I N K P. P A G A D U N G A N R T. 0 8 R W . 0 4

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

tuk tanggung jawab Wings Group untuk mewujudkan misinya menjadi perusahaan yang peduli untuk meningkatkan kualitas dan standar hidup masyarakat Indonesia terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Yayasan Wings Peduli Kasih juga berperan aktif memberikan sumbangsih pada komunitas sosialnya.

Di bidang Pendidikan, Wings berpartisipasi membangun dan merenovasi sejumlah sekolah di Indonesia. Untuk bidang kesehatan, Yayasan Wings Peduli Kasih secara berkesinambungan membantu merawat warga Jawa Timur yang menderita craniofacial (kelainan tengkorak wajah saat lahir). (rls/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020

HARGA Rp3.000

6

Per Bulan, RW Diguyur Rp 1 Juta Operasional Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi KOTA BEKASI- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengalokasikan anggaran Rp 1 juta untuk setiap Rukun Warga dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2020. Anggaran itu untuk penanganan Covid-19 di lingkungan.

“Itu stimulus sampai tiga bulan ke depan,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, kemarin (20/9).

Stimulus diberikan untuk

RW Siaga sampai Desember 2020. Jumlah RW di Kota Bekasi lebih dari 1300.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan memberikannya lagi tahun depan dengan menggunakan anggaran daerah, jika pandemi masih terus terjadi.

“Sifatnya taktis saja ini,” kata Rahmat. RW siaga merupakan implementasi dari penerapan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) untuk menanggulangi bencana Covid 19 di Kota Bekasi. Langkah ini dinilai efektif untuk mencegah penularan virus corona di wilayah itu.

Hasilnya, status wilayah

merah yang ditetapkan Satuan Tugas Covid-19 nasional di Kota Bekasi menurun.

Sebelumnya, status Kota Bekasi berada di zona merah sejak awal akhir Agustus lalu. Namun, sekarang berubah menjadi zona oranye.

Dilansir dari situs pikobarjabarprov. go.id, kasus Covid-19 kumulatif di Kota Bekasi sudah mencapai 3009 per 19 September kemarin.

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Adhika

Dirgantara mengatakan, legislatif menyetujui besaran stimulus untuk

penanganan Covid-19 di setiap RW sebesar Rp 1 juta per bulan selama tiga bulan ke depan. “Untuk operasonal RW.” (bbs/mhs)

Sanksi Pesepeda Terserah Pemkot KOTA BEKASI- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan aturan keselamatan bagi pengendara sepeda. Aturan tersebut tertuang dalam Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Dalam aturan tersebut, sepeda harus dilengkapi dengan spakbor pada ban belakang, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya pada ban sepeda dan pedal sepeda, hingga helm sebagai pelindung kepala.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pandu Yunianto menegaskan, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang diatur melalui peraturan masingmasing daerah (Perda). Sebab, dalam menegakkan tata cara berlalu lintas langkah yang harus ditempuh pemda tentunya membuat Peraturan Daerah.

“Di dalam pasal-pasal tentang kendaraan bermotor dalam UU 22 itu dinyatakan bahwa pengaturan untuk kendaraan tidak ber-

motor itu diserahkan atau didelegasikan kepada daerah,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (19/9).

Pandu menegaskan, Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 hanya sebagai panduan bagi keselamatan pengendara sepeda. Di dalam Perda itu baru diatur mengenai sanksi bagi pesepeda yang melanggar panduan.

Pandu menjelaskan aturan keselamatan pesepeda mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan

Jalan (LLAJ). Pada beleid itu diatur mengenai dua transportasi yaitu kendaraan bermotor dan tidak.

“Kalau kita lihat di dalam UU 22/2009 belum ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi lalu lintas bersepeda,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menambahkan, sudah menyurati seluruh kepala daerah terkait dengan tindak lanjut Permenhub Nomor 59 Tahun 2020.

Namun, pihaknya masih belum mengetahui pemerintah daerah mana saja yang sudah mulai menyusun aturan turunan. Tujuannya untuk segera mulai menyiapkan penjabaran dari aturan Permenhub dan aturan aspek penyediaan infrastruktur dan dorongan penggunaan sepeda sebagai kegiatan sehari-hari.

“Kalau secara regulasi saya belum tahu, tapi surat yang saya katakan tadi sudah kirim ke para gubernur, juga bupati, wali kota seluruh Indonesia,” tutupnya. (bbs/mhs)

ADVERTORIAL

Pemkab-Pemprov Sinergi Bersama Genjot Pajak Daerah Dari PKB, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan Ekonomi masyarakat CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, kembali menandatangani perjanjian kerja sama antara (Pemprov) Jawa Barat, Jumat (18/9).

Kali ini, terkait Sinergitas Program Intensifikasi Pajak Daerah, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.

Penandatanganan langsung ditekan Bu p at i B e ka s i E ka Su p r i a At maja b e r s a m a Ke p a l a B a d a n Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko.

Bupati Eka mengapresiasi semua pihak yang telah menginisiasi perjanjian kerjasama ini, dan berharap agar target penerimaan di tahun 2020 dapat tercapai.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepala Bapenda Jabar yang telah menginisiasi perjanjian kerjasama ini. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk membangun Kabupaten Bekasi yang kita cintai ini,” imbuh dia.

Bupati Eka menuturkan tujuan perjanjian kerjasama ini untuk optimalisasi pendapatan daerah Pemprov Jabar dan Kabupaten Bekasi.

“Terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), meningkatkan layanan pembayaran PKB, dan meningkatkan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta peningkatan perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Menurut Eka, perjanjian tersebut berisi mengenai pelaksanaan layanan dan penyediaan data yang dibutuhkan dari masing-masing pihak. Seperti pelaksanaan Layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Gendong, e-Samsat, dan/

atau fasilitas layanan lain oleh Pemprov Jabar, yang dapat dimanfaatkan oleh Pemkab Bekasi.

Selain itu, juga mengenai penyediaan data Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU), aplikasi ATOS PAMOR (Aplikasi Telusur Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor) dan/atau dokumen lainnya, baik berbasis mobile maupun desktop, untuk mendukung kelancaran kegiatan penelusuran KTMDU di wilayah Kabupaten Bekasi.

Sebaliknya, pihak Pemkab Bekasi menyediakan data desa/kelurahan, kecamatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan, UPK kecamatan, koperasi, dan/atau bentuk lembaga usaha lainnya di wilayah Kabupaten Bekasi untuk Pemprov Jabar.

Sementara itu, Hening Widiatmoko menambahkan perjanjian kerjasama ini penting.

Karena menurut dia Pemkab, Pemprov dan pihak lain yang ikut membantu dapat bersinergi dalam pelaksanaan sosialisasi program pemungutan PBB dan kendaraan bermotor.

“Ini menjadi penting karena kami bersama Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan sosialisasi bisa bersamaan, tidak perlu berjalan sendiri. Ada kerjasama juga dengan BUMDes yang akan menjadi titik pelayanan pembayaran pajak. Nanti bekerjasama dengan Bank BJB untuk menjadi partner pemungutan pajak kendaraan bermotor,” jelas Hening.

Ia juga mengharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut ada peningkatan pendapatan daerah di kemudian hari.

“Ini akan sangat membantu kami, karena kantor samsat dan outlet tidak dekat, yang ada di desa-desa itu BUMDes. Karena tidak terpungutnya pajak bukan karena wajib pajak tidak mau, tetapi sulit untuk mengakses. Itu sebabnya kerjasama ini menjadi payung Pemkab dengan provinsi ada kerjasama yang sinergis, dan berjalan bersama, untuk kemanfaatan bersama,” tutup Hening. (adv/yud/mhs)

DOC HUMAS PEMAB BEKASI

SINERGITAS: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, kembali menandatangani perjanjian kerja sama antara (Pemprov) Jawa Barat, Jumat (18/9).

Kali ini, terkait Sinergitas Program Intensifikasi Pajak Daerah, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.

Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesarnya dan ­ enghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya p kepala Bapenda Jabar yang telah menginisiasi perjanjian kerjasama ini.

Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk membangun Kabupaten Bekasi yang kita cintai ini,” Eka Supria Atmaja Bupati Bekasi

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020

RUU Perlindungan Ulama, Perlukah?

Oleh AINUR ROFIQ AL AMIN *)

JAUH sebelum kemerdekaan, ulama sudah punya andil signifikan dalam perjuangan. Hal itu, misalnya, dapat dibaca di buku Zainul Milal Bizawie yang berjudul Jejaring Ulama Diponegoro: Kolaborasi Santri dan Ksatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad Ke-19” (2019). Buku tersebut menjelaskan secara detail jejak dan mata rantai perjuangan Pangeran Diponegoro yang tampak sangat kental ditopang banyak ulama. Peter Carey dalam karyanya, Kuasa Ramalan (2012), menjelaskan, ada sekitar 121 ulama (kiai), baik di monconegoro Wetan maupun di wilayah lain, yang menjadi penopang dan pendukung Pangeran Diponegoro.

Bergeser menjelang kemerdekaan, kontribusi ulama juga tidak kecil. Saat para tokoh bangsa mengikrarkan perjuangan pergerakan dan kebangkitan Indonesia, mulai Cokroaminoto, Soetomo, Soekarno, Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, hingga pahlawan lain, Kiai Wahab Chasbullah sudah mulai merintis madrasah yang ada unsur makna tanah air (wathan). Seperti Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) tahun 1916 yang dalam pengelolaannya dibantu KH Mas Mansur (nantinya menjadi tokoh Muhammadiyah). Bahkan, Kiai Wahab juga membuat lagu cinta tanah air yang sekarang disebut dengan Ya Lal Wathan.

Sehari setelah kemerdekaan juga terdapat peran krusial ulama, yakni terkait dengan Piagam Jakarta. Muncul ulama seperti KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain yang legawa dihapusnya tujuh kata pada sila pertama.

Selanjutnya, pada 22 Oktober 1945 tercetuslah Resolusi Jihad dengan komando KH Hasyim Asy’ari. Resolusi Jihad adalah fatwa ulama atas kewajiban mengangkat senjata bagi umat Islam untuk melawan penjajah yang mau bercokol lagi di bumi pertiwi. Berkat resolusi tersebut, seluruh rakyat dan tentara bersemangat bertempur di Surabaya yang dikenal dengan peristiwa 10 November.

RUU Perlindungan Ulama Peran historis ulama yang besar dalam menegakkan NKRI dan menggerakkan rakyat untuk berjuang apakah bisa dikorelasikan dengan perlunya perlindungan ulama di NKRI saat ini? Pasca-Pilpres 2019 muncul gagasan dari beberapa tokoh partai untuk melahirkan undang-undang (UU) yang berisi perlindungan kepada ulama. Sebab, ulama dan tokoh agama disebut kerap mengalami persekusi dan kriminalisasi, kata Presiden PKS Sohibul Iman dalam pidatonya pada 13 Januari 2020. Tentu usulan UU itu bisa saja diasumsikan bahwa peran ulama saat ini seakan terbatasi dan malah lebih dari itu, seperti kata Sohibul Iman, dipersekusi dan dikriminalisasi.

Gagasan tersebut redup dan baru-baru ini muncul berita penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber pada 13 September 2020.

Lalu pada 15 September muncul surat berkop Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengundang pengurus Muhammadiyah.

Dalam surat itu dijelaskan, FPKS bersama FPKB dan FPPP mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, lalu akan diadakan diskusi daring pada 18 September 2020.

Tentu kita perlu memperjelas arah RUU itu. Apakah kejadian penusukan Syekh Ali Jaber bisa dijadikan trigger untuk meloloskan RUU tersebut? Tersebar di medsos kecurigaan bahwa RUU itu hanya untuk melindungi kepentingan kelompok, terutama kepada tokoh-

tokoh yang disebut ulama yang selama ini dengan seenaknya berbicara anti-NKRI, menghasut umat dengan agendaagenda melawan pemerintah yang sah.

Saya tidak hendak terlibat dalam adu wa ca na d i at a s.

Saya mencoba menggunakan perspektif komparatif agar lebih objektif dan bisa memberikan horizon yang lebih komprehensif.

Pertama, setelah medsos menguasai jagat komunikasi dan muncul era yang disebut post-truth dan era the death of expertise (kematian kepakaran), kategori atau kriteria ulama tidak begitu jelas. Muncul ungkapan bahwa asal berani bicara di muka umum, dan pandai bicara serta ada sejenis EO (event organizer), dia bisa menjadi ustad atau ulama. Jadinya tiap orang bisa ”mendefinsikan” ulama. Bahkan, dahulu ada penceramah (ulama juga?) yang mengatakan bahwa hewan juga bisa menjadi ulama. Tentu ketidakjelasan itu adalah kenaifan sosialkeagamaan. Lebih naif lagi bila akan dibuat hukum positif perlindungan ulama, di mana kategori ulama tidak begitu jelas.

Kedua, bagaimana sikap ormas besar di Indonesia atas usulan RUU? PB NU dan Muhammadiyah pada Januari 2020 telah menjelaskan posisinya. Ormas Islam yang berdiri sebelum NKRI lahir itu menolak RUU tersebut dan justru mempertanyakan urgensinya. Bahkan, pengurus Muhammadiyah menegaskan bahwa RUU Perlindungan Ulama bisa menimbulkan kasta di masyarakat. Tentu penolakan itu menjadi tanda tanya. Padahal, secara logika, dua ormas tersebut memiliki banyak ulama, tapi justru menolak RUU Perlindungan Ulama.

Ketiga, problem RU U Perlindungan Ulama itu akan bertambah krusial bila merekam kejadian pada November 2019. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencoba melakukan standardisasi untuk ”menyediakan” ulama-ulama berkualitas dan dengan program sertifikasi ulama.

MUI berkaca pada Malaysia dan Brunei telah menerapkan hal itu. Pemerintah Mesir juga membuat kebijakan ketat dengan melarang para penceramah yang belum memperoleh sertifikasi, bahkan pelanggarnya didenda hingga Rp 82 juta.

Program sertifikasi ulama MUI belum begitu jelas tindak lanjutnya.

Lalu pada Agustus 2020 pemerintah lewat Menteri Agama Fachrul Razi menggulirkan program penceramah bersertifikat yang hal itu sudah dibahas bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Namun, musykilnya, justru Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi menolak wacana tersebut. Kata Muhyiddin, kebijakan sertifikasi ulama kontraproduktif, berpeluang dimanfaatkan demi kepentingan pemerintah guna meredam ulama yang tak sejalan. Bahkan, Wakil Sekretaris Jenderal Paguyuban Alumni 212 Novel Bamukmin mengajak umat Islam memboikot dai yang mengikuti program sertifikasi penceramah dari Kemenag.

Dengan fakta di atas, kategori ulama yang belum begitu jelas sebenarnya akan diklirkan MUI melalui sertifikasi ulama, lalu disokong pemerintah lewat Kemenag, tapi ternyata jadi ambyar karena ditentang pengurus MUI. Lalu, kalau RUU itu mau dibuat, ulama yang bagaimana yang mau dilindungi bila kategori yang dimulai dari sertifikasi saja ditolak? Belum lagi dua ormas Islam terbesar di Indonesia juga menolaknya. (*) *), Dosen Prodi Politik Islam Ushuluddin dan pengasuh Al-Hadi 2 Tambakberas

PENDIDIKAN

KARAWANG BEKASI

7

Sejarah itu Mata Pelajaran Wajib!

Kemendikbud Jangan Main-Main Sederhanakan Kurikulum JAKARTA- Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah (IKA Pendidikan Sejarah UPI) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan menengah. Baik di tingkat SMA, SMK, MA, dan MAK. Menurut Ketua IKA Pendidikan Sejarah UPI, Prof Dadan Wildan, desakan itu merespons berbedarnya draft penyederhanaan kurikulum yang tengah digodok tim bentukan Menteri Nadiem. Dalam draft tersebut, mata pelajaran sejarah hanya menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X dan menjadi mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII. Sementara di SMK, rancangan penyederhanaan

kurikulum tidak mencantumkan adanya mata pelajaran sejarah.

“Kami menolak dengan tegas reduksi mata pelajaran sejarah sebagaimana tertuang dalam rancangan penyederhanaan kurikulum.

Sebaliknya, kami menuntut dikembalikannya sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan menengah : SMA/SMK/MA/MAK,” ujar Dadan dalam suratnya yang

dikirim kepada Mendikbud Nadiem, kemarin (20/9).

Dadan juga mendesak Nadiem melakukan evaluasi total terhadap proses penyederhanaan kurikulum yang dilakukan lembaga nonpemerintah dan mengembalikan proses tersebut kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud sebagai badan resmi di bawah Kemdikbud sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai gantinya, sejarawan anggota penulis buku Sejarah Jawa Barat ini meminta Kemendikbud melibatkan para pakar pendidikan dan pengembang kurikulum dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), para praktisi, asosiasi profesi, dan asosiasi program studi dalam proses penyederhanaan kurikulum.

Menurut Dadan, tuntutan yang disampaikan kepada Nadiem bukan semata-mata

aspirasi alumni Pendidikan Sejarah UPI. Melainkan, hasil kajian mendalam dalam webinar yang dihelat Kamis (17/9), hasil kolaborasi dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Forum Komunikasi Guru IPS Nasional, dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI) ini mengusung tema “Matinya Sejarah: Kritik Terhadap Rancangan Kurikulum 2020”. (bbs/mhs)

Kick Off Liga Askab PSSI Dijadwalkan November KARAWANG - Askab PSSI Kabupaten Karawang selaku operator kompetisi mengisyaratkan kick off Liga Askab PSSI Karawang musim 2020 akan dilakukan pada November mendatang.

“Kami belum bisa menentukan jadwal kick off secara pasti, tapi kami targetkan bisa mulai menggelarnya pada awal November,” ujar Komite Kompetisi Askab PSSI Karawang, Demang E Suherman, usai acara workshop Divisi Utama dan Divisi Satu Liga Askab PSSI Karawang, kepada KBE, Sabtu (19/9).

Liga Askab musim 2020, jelas Demang, akan kembali menyajikan laga-laga seru dari tiga kasta yaitu Divisi Utama, Divisi Satu dan Divisi Dua. Divisi Utama yang merupakan kasta tertinggi akan dimeriahkan 16 tim dan Divisi Satu sebagai kasta kedua diikuti 24 tim.

“Untuk Divisi Dua yang menjadi kasta paling bawah di Liga Askab PSSI Karawang ditargetkan minimal bisa melibatkan 24 tim. Pendaf-

AYI PURNAMA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SEPAK BOLA: Askab PSSI Kabupaten Karawang selaku operator kompetisi mengisyaratkan kick off Liga Askab PSSI Karawang musim 2020 akan dilakukan pada November mendatang.

taran Divisi Dua telah kami buka mulai 1 September hingga 1 Oktober 2020,” ucapnya.

Dikatakan Demang, pada akhir kompetisi musim 2020, akan ada 2 tim yang terdegradasi dari Divisi Utama ke Divisi Satu, 4 tim promosi dari Divisi Satu ke Divisi Utama, dan 8 tim promosi dari Divisi Dua ke Divisi Satu.

“Dengan adanya dua tim Divisi Utama yang terdegradasi ke Divisi Satu dan empat tim promosi dari Divisi Satu ke Divisi Utama, maka jumlah peserta Divisi Utama musim 2021 menjadi 18 tim.

Sedangkan dengan tidak adanya yang terdegradasi dari Divisi Satu ke Divisi Dua dan adanya promosi delapan tim dari Divisi Dua ke

Divisi Satu, maka jumlah peserta Divisi Satu musim 2021 menjadi 30 tim,” jelasnya.

Mengenai kategori usia yang akan diberlakukan untuk setiap Divisi di musim 2020, Demang menuturkan, Divisi Utama yaitu U-25, Divisi Satu U-21 dan Divis Dua U-19 dengan ketentuan pemain ber-KTP Karawang.

“Selain ketentuan liga,

dalam workshop juga disosialisasikan mengenai peraturan permaianan sepakbola terbaru yang disampaikan oleh komite wasit Askab PSSI Karawang, agar para tim peserta liga bisa memiliki pemahaman yang sama dalam mengarungi liga musim ini,” katanya.

Seperti diketahui, 16 tim yang berlaga Divisi Utama musim 2020 yaitu Pangkal Perjuangan, Kancil Mas, PGT FC, Anker’83, Sumber Barokah, Muara Gemilang, Ananda, Putra Pelangi, Genesis, Singaperbangsa, Tunas Muda, CIP, Porkajaya, Putra Bangsa, Persekab dan Pesona.

Sedangkan 24 tim Divisi Satu yakni Arkop, Pupuk Kujang, Bimantara, Cilamaya United, Alpine United, Kujang Putra, Gapura, Lascar 99, Porsib, Ika Siper, BTM Lemahmulya, Andesi, Perseto, Supermania, Karang Mulya, Tunas Remaja Club, Persip 99, Porgin, Pandawa, PSD, Jara FC, Metro FC, Wirasena Fajar Sakti, dan GTFC. (ayi/mhs)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020

SEMANGAT BARU PURWAKARTA

Ironi Para Pekerja Sosial n Honor Kecil Tak Dapat Bansos n Dewan Minta Kemensos Peduli PURWAKARTA- Sungguh ironi terjadi di Kemensos yang fokus utama memberikan bantuan sosial (bansos) namun tak mampu memberikannya kepada pekerja pendamping sosial yang notabene nya gaji nya di bawah Rp 5 juta.

Padahal para pekerja sosial adalah garda terdepan dalam pendampingan dan pengawasan bansos Kemensos, seperti Bansos Program Keluarga Harapan ( PKH ) sejak tahun 2007, Bansos Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) tahun 2018. Kemudian karena kondisi pandemi covid 19 di tahun 2020 ini diluncurkan lagi Bantuan Sosial Tunai ( BST ) dan Bantuan Sosial Beras ( BSB ).

Pekerjaan para pekerja sosial ini tidak hanya

sekadar memastikan pendistr ibusian saja, melainkan para pendamping sosial ini harus memverif i k a s i d a n m e mu t a h i rkan data para penerima bansos yang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Rahmat Hidayat Djati Ke tu a Ko m i s i I I D P R D Provinsi Jabar mengeluhkan ketika para pekerja sosial ini tidak dicover keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara aktivitas para pekerja sosial ini sangat berisiko kecelakaan saat mereka melakukan pendampingan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Apalagi saat kondisi pandemi covid 19 tahun ini ada bansos yang ditur u n ka n o l e h Ke m e nt e -

rian Sosia,l yaitu BST dan BSB. Kemudian juga Jari ng Pe nga ma n S o s i a l ( JPS ) Bantuan Gubernur BanGub dan JPS Bantuan Pemerintah Kabupaten/ kota. Semua pendampingan dan pengawasan bansos tersebut melibatkan para pekerja sosial.

“Sa n gat i ro n i m e re k a yang bekerja menjadi pendamping sosial yang mengurusi bansos, tapi ketika ada bansos ketenagakerjaan yang diluncurkan kementerian Tenaga Kerja mereka yang bisa melihat saja, ketika para pekerja/bur uh mendapatkan bansos Rp. 600.000 selama 4 bulan ini. Sementara mereka para pekerja sosial ini secara gaji dibawah 5 juta. Kenyataan ini seperti tidak ada

ISTIMEWA

SOROT KEMENSOS; Rahmat Hidayat Djati Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jabar mengeluhkan ketika para pekerja sosial ini tidak dicover keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

keadilan sosial bagi seluruh warga Negara bagi para pekerja sosial,” papar Rahmat Hidayat Djati yang juga dewan asal PKB dari Dapil Karawang- Purwakarta ini.

D i j e l a s k a n , k a l au p u n

pemerintah pusat melalui kementerian sosial tidak mampu mengcover anggaran untuk keselamatan kerja para pendamping sosial, harusnya membuat upaya-upaya melalui permensos terkait komitmen

daerah yang menerima p ro g ra m ba n s o s te rs e but. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov bisa menganggarkan dalam anggaran tahunan melalui Dinas Sosial Provinsi. (red)

Tes Usap Target 9.000 Warga PURWAKARTA- Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Pur wakarta menargetkan jumlah tes usap (swab test) massal tak kurang dari 9.000 orang. Perwakilan Gugus Tugas Percepatan Pena ng g u l a nga n C ov i d - 1 9 Kabupaten Purwakarta, dr. Erlitasari mengatakan, target tersebut berdasar-

kan jumlah penduduk Purwakarta yang berjumlah di bawah 1 juta.

“Jadi 1% dari jumlah penduduk harus kita tes swab, kalau tidak salah jumlah penduduk Purwakarta itu di bawah 1 juta, pokoknya kita menargetkan 9.000 orang,” ujar dia baru-baru ini.

Ia mengaku dari target 9.000 baru sekitar 6.000 orang yang telah di tes usap.

Ia optimis sisanya atau 3.000 orang lagi akan selesai satu atau dua minggu ke depan.

“Kita mengejar sisanya.

Sekarang diikuti oleh ASN yang masuk ke dalam program tes swab masif kita,” kata Erlitasari. Terkait jumlah update Covid-19 masih terjadi fluktuatif, artinya jumlah terkonfirmasi positif dan yang sembuh naik turun. (san/red)

ADVERTORIAL

DPRD Bekasi Setujui P-APBD 2020 Bupati Eka Terus Berupaya Program Kerja Berjalan Maskimal

CIKARANG PUSAT - DPRD Kabupaten Bekasi setuju atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2020, yang diajukan Pemkab setempat pada 7 September lalu.

Persetujuan tersebut disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD yang digelar pada Jum’at (18/9), yang dipimpin oleh Ketua DPRD BN Holik Qodratullah, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan bahwa raperda yang telah disetujui bersama tersebut, akan disampaikan kepada gubernur s eb aga i wa k i l p e m e r i nt a h pusat, untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “ Ha s i l e v a l u a s i t e r s e b u t akan dituangkan dalam keputusan Gubernur Jawa Barat, dan akan disampaikan ke-

pada Bupati Bekasi paling lama 15 hari kerja, terhitung sejak diterimanya rancangan

peraturan daerah,” paparnya.

Bupati Eka berharap hasil evaluasi atas rancangan perubahan

APBD Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat.

“Tentunya kita semua berharap semoga hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah

Kabupaten Bekasi tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga raperda ini dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah,” imbuh dia.

Bupati Eka juga menyampaikan Pemkab Bekasi akan berupaya agar rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan di tahun ini dapat terlaksana semaksimal mungkin.

“Dengan sisa waktu yang ada sampai akhir tahun anggaran 2020, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan, agar roda p e m b a n g u n a n d a p a t b e rjalan s esuai dengan harapan masyarakat dan dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bekasi yang saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19,” beber dia.

Pada rapat sebelumnya (7/9), Bupati Eka menyampaikan permasalahan utama adanya perubahan ini karena kebijakan pemerintah terkait refocusing anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Sehingga banyak program dan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal APBD tertunda, bahkan tidak dapat dilaksanakan. (adv/jio/shl)