KARAWANG - Lembaga survei Indonesia Polling Station (IPS) merilis Anies Baswedan lebih disukai jika berpasangan dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Duet keduanya dinilai

KARAWANG - Lembaga survei Indonesia Polling Station (IPS) merilis Anies Baswedan lebih disukai jika berpasangan dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Duet keduanya dinilai
menguntungkan dari kacamata publik, tapi merugikan partai. “Hasil simulasi survei itu me nampilkan sesuatu yang ideal menurut publik bahwa RK meru pakan pasangan Anies yang disukai
ketimbang yang lain,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indone sia Adi Prayitno kepada wartawan. Adi menyebut duet ini pada level praktik politik, belum tentu tere alisasi. Pangkal masalahnya yakni
SAYA makan malam dengan teman-teman Alvin Lim tiga hari lalu. Di Jakarta. Yakni teman sesama penghuni asrama SD Katolik Pangudi Luhur di Ambarawa, sekian puluh tahun lalu.
“Sebentar lagi teman kita pasti ditangkap,” ujar salah seorang di antara mereka.
“Mana bisa. Kan proses hukumnya masih berjalan,” ujar satunya.
Keesokan harinya Alvin ditangkap jaksa. Penangkapan dilakukan ketika Alvin berada di Bareskrim Mabes Polri. Alvin memang sering di kantor polisi. Untuk mengadu kan satu perkara. Juga untuk diperiksa polisi. Memang sangat banyak orang mengadukan Alvin Lim.
Selasa kemarin itu Alvin diperiksa di Bareskrim bukan karena ada satu pengaduan. Hari itu ia diperiksa karena ada 185 pengaduan sekaligus. Anda sudah tahu siapa yang ramai-ramai mengadukan Alvin Lim: para jaksa. Anda juga sudah tahu video di YouTube yang mana yang membuat para jaksa marah.
Rupanya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tahu Alvin lagi di Bareskrim. Ia diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Ditunggulah sampai pemeriksaan itu selesai. Sekitar pukul 7 malam.
Begitu Alvin keluar dari ruang Bareskrim jaksa melak sanakan putusan terbaru Pengadilan Tinggi Jakarta: menangkapnya.
Alvin langsung dimasukkan tahanan di Salemba.
Berarti penangkapan itu dilakukan tepat ketika kami lagi makan malam. Hanya saja kami belum tahu saat itu. Tidak ada pengacara yang keberaniannya melebihi Alvin Lim: dalam hal menghajar polisi. Juga menghajar jaksa. Lewat pengadilan. Lewat keterangan pers. Lewat medsos. Lewat video. Lewat apa saja.
Kini Alvin benar-benar ditahan. Istrinya yang sekarang sudah menengoknya. Demikian juga putrinya, yang kini sudah seumuran SMA. Pun dua pengacaranya, sudah menengoknya.
Setelah ditahan, saya ingin tahu lewat cara apa lagi Alvin akan menghajar polisi dari dalam tahanan. Tapi ia pasti akan menemukan cara. Ia sudah berjanji akan terus melakukan itu. Dari mana pun. Kapan pun. Den gan risiko seperti apa pun.
Yang jelas, keberanian Alvin sudah menular ke pu trinya: Kate Victoria Lim. Selesai menengok sang papa, Kate bicara di depan kamera. Lantang. Tegas. Videonya sudah beredar. Sangat berani, untuk ukuran remaja putri seumur dia.
Kate mempersoalkan mengapa papanya diadili
Bekasi disebut masuk dalam daftar salah satu kota den gan layanan internet ter cepat di dunia. Informasi ini didasarkan pada lapo ran terbaru Ookla bertajuk Speedtest Global Index un tuk September 2022. Dalam
laporan tersebut, Ookla biasanya membuat daftar peringkat negara-negara di dunia berdasarkan kecepa tan internetnya. Namun kali ini, Ookla turut menambah daftar kota besar di selu ruh dunia berikut kecepa tan yang ditawarkannya.
Nah, seperti dikutip dari situs resmi Ookla, Kamis (20/10), internet di Bekasi ternyata menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia, baik untuk jaringan seluler maupun fixed broadband. Selain Bekasi, Jakarta Sela
PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Anne Rat na Mustika menegaskan bahwa dirinya yakin atas gugatan cerai yang dilayangkan terhadap suaminya Dedi Mulyadi. Bahkan dirinya mengaku telah yakin 1.000 persen. Adapun alasan perempuan yang biasa dipang gil Ambu Anne untuk menggugat ce rai Dedi Mulyadi tersebut diungkapkan oleh kakak kandungnya, Rahmat Setiadi. Rahmat mengatakan, keputusan gu gatan cerai yang dilakukan oleh Ambu Anne terha dap Dedi Mulyadi telah bulat dan keluarga sudah men dukung. “Ya pada dasarnya Ambu Anne sudah mendiskusi kan memusyawarahkan segala sesuatunya, jadi memang keputusan Ambu Anne untuk gugatan ini udah final, sudah yakin sudah 100 persen, jadi engga ada kera guan sama sekali,” ujar Rahmat di luar ruang sidang Pengadilan Agama (PA)
Warga Kabupaten Karawang pasti sudah tak asing lagi dengan Dusun Cilempung. Sebuah kampung yang ada di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon itu, dulunya identik dengan sebutan Kampung Begal. Namun kini, stigma negatif itu perlahan hilang seiring banyaknya kegiatan postif yang dimunculkan ke publik. Teranyar, Cilempung diresmikan menjadi Kampung Batik Karawang.
Desa Lambangsari Dicap Desa Mandiri, Kadesnya Kini di Sel Tahanan
KABUPATEN BEKASI - Desa Lambangsari, Ka bupaten Bekasi mendapat Piagam Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Ta hun 2022, Selasa (18/10) ke marin. Namun disayangkan acara tersebut tidak dapat dihadiri oleh Kepala Desa Lambangsari nonaktif Pipit Haryanti dikarenakan dirin ya tengah menjalani proses
hukum dugaan pungli PTSL yang menjeratnya sebagai tersangka.
Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2022 diberikan kepada Kepala Desa Lambangsari sebagai apresiasi terhadap kinerja pembangunan desa dalam mencapai status desa man diri berdasarkan hasil pe mutakhiran data Indeks Desa Membangun Tahun 2022.
Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Man diri Tahun 2022 tersebut ditetapkan melalui Keputu san Menteri Desa, Pemban gunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Kepmen Desa PDTT) Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pem berian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri.
Acara pemberian penghar gaan tersebut bertempat di Pendopo Kabupaten Cire bon, Jawa Barat pada Selasa (18/10) malam. Penghar gaan diberikan langsung oleh Menteri Desa, Pemban gunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskan dar yang akrab disapa Gus Halim dan ditemani Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mem berikan penghargaan ke
pada Kepala Daerah di Jabar dan sejumlah Kepala Desa di Jawa Barat.
“Lencana ini sebagai bukti keberhasilan Kades dan bisa dipamerkan kepada warga desa sekaligus bukti prestasi Kades,” kata Gus Halim. Gus Halim menuturkan Provinsi Jawa Barat, sejak tahun pertama penyaluran dana desa, untuk 5.312 Desa se-Jawa Barat, hingga 2022 ini, disalurkan dana desa sebesar 38,2 triliun rupiah. Hasilnya, dapat kita lihat pada capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Barat. Tahun 2015,
KABUPATEN BEKASI - Keberadaan RDTR sangat signifikan dalam membantu realisasi investasi di Ka bupaten Bekasi untuk mempersingkat waktu dalam pengurusan pemanfaatan lahan. Kebijakan pengen dalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah, hal itu dikatakan Richen Hatuaon Napitupulu selaku Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, kemarin (20/10).
“Berdasarkan Perpres No 59 Tahun 2019 terkait dengan perlindungan sawah Kabupaten Bekasi melahirkan rencana detail tata ruang dengan men gadopsi lahan Pertanian
KABUPATEN BEKASIKetua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratul lah meminta kepada Pemer intah Kabupaten (Pemkab)
Bekasi untuk bergerak cepat (menangani musibah longsor yang terjadi di ban taran Kali Cipamingkis, Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah.
“Ini sesuatu yang mem perlihatkan dan saya ha rapkan tentunya kepada semua instansi terkait, khususnya di pemerin tahan kabupaten bekasi
melakukan langkah-lang kah nyata, tidak lepas berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan maupun desa tentunya dengan gercep,” kata BN Holik kepada awak media, kemarin (20/10).
Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Pj Bu pati Bekasi dalam pen angan longsor di Cipam ingkis ini. Namun begitu ia pun tidak menampik bahwa penganan longsor di bantaran kali cipam
ingkis ini terkendala oleh suatu aturan yang memang seharusnya itu menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Nah, hal inilah dalam penanganannya ini harus banyak koordinasi dengan dinas terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dan tidak saling mengan dalkan. Maka disinilah perlu komunikasi yang baik baru mengambil langkah yang tepat,” kata BN Holik.
BANDUNG - Setiap dae rah harus memiliki target menjadi daerah bebas PMK tanpa vaksinasi. Hal ini khusus untuk daerah yang belum tertular atau berada di sekitar daerah wabah. Cara terbaik dalam menekan penyebaran PMK adalah dengan pencegahan. Hal tersebut dikemukakan Ketua Satgas Penya kit Mulut dan Kuku (PMK) Letjen TNI Suharyanto me lalui rilisnya.
“Meskipun hewan-hewan sudah divaksin, jika pencega hannya masih belum maksimal, maka penyebaran akan terus meningkat. Karena itu, pemilik hewan ternak diimbau untuk tetap memisahkan hewan yang sudah sembuh dari gejala klinis dari hewan lain yang belum terjangkit,” ucapnya.
Suharyanto yang juga Ke pala BNPB menjelaskan, ada empat hal yang menjadi strategi utama dalam pen anganan kasus penyebaran PMK. Empat hal tersebut adalah biosekuriti, pengo batan, potong bersyarat dan vaksinasi.
“Pelaksanaan bioseku riti bisa dilakukan dengan 4 langkah. Yakni desinfeksi, pengaturan buka/tutup pasar hewan, penjagaan ketat di perbatasan, dan komunikasi, informasi serta edukasi,” ujarnya.
Suharyanto menyatakan, berbagai cara dan upaya terus dilakukan untuk menekan angka kasus PMK. Mulai dari pemberian vaksi nasi terhadap hewan-hewan tersebut hingga pemoton gan bersyarat. “Pemberian
vaksin terhadap hewanhewan tersebut. Strategi terakhir dalam penanganan PMK adalah potong ber syarat,” tegasnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat , M. Arifin Soedjayana men gatakan, pihaknya intens mengedukasi peternak ter kait penerapan biosekuriti. Hal tersebut bertujuan agar dengan penerapan bioseku riti, hewan ternak yang se hat tetap terlindungi.
“Biosekuriti itulah yang harus dilakukan para peternak. Bagaima na kandangnya yang baik, ber sih, kemudian juga pakannya, SOP-nya, mem beri makan sep erti apa. Jangan bercampur aduk dengan yang lain. Kemudian, penyem protan disinfektan,” ucap nya.
Biosekuriti ini dilakukan dengan cara memisahkan hewan baru dengan he wan lama, memisahkan hewan yang sakit dengan yang sehat, pembersihan dan desinfeksi, pembatasan lalu lintas hewan, orang, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dalam unit usaha atau perusahaan peter nakan.
Sementara, komponen biosekuriti ini meliputi isolasi, mengontrol lalu lintas hewan, dan sanitasi.
Dijelaskan, isolasi meru pakan tindakan untuk mencegah kontak di antara hewan di suatu area atau lingkungan. Mengontrol lalu lintas hewan dengan menerbitkan surat edaran tentang standar opera sional prosedur (SOP) lalu lintas hewan ternak.
Satuan Tugas Penanga nan PMK Pusat mener bitkan Surat Edaran (SE)
Nomor 6 Tahun 2022 ten tang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK Berbasis Kewilayahan. Dalam surat itu disebutkan, hewan ternak yang akan dikirim ke suatu daerah harus telah menerima vak sinasi minimal satu dosis vaksin PMK atau menun jukkan hasil negatif uji laboratorium hewan bebas PMK dengan waktu pengu jian maksimal satu minggu sebelum keberangkatan.
Kedua, merupakan he wan ternak sehat dengan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan atau Surat Veteriner (SV) yang diterbitkan se belum keberangkatan dan
telah memiliki surat ri wayat kesehatan hewan. Ketiga, menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan biosekuriti ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak se belum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan.
“Surat tersebut meru pakan pernyatan profe sional dari profesi dokter hewan yang bertanggung jawab. Maka, hewan ternak yang bakal masuk Jabar su dah melalui pemeriksaanpemeriksaan,” kata Arifin.
Arifin menegaskan, ke pada jajarannya yang bertugas di check point yang ada di Losari, Ban
jar, dan Gunung Sindur agar tetap mengacu ke pada aturan tersebut dalam proses pelayanan keluar masuk hewan. “Kalau itu ada, mereka masih bisa ma suk,” pungkasnya. Selain penanganan tere but, pemerintah pusat telah memberikan bantuan ke pada peternak yang ternak mati. Untuk sapi perah, sapi potong, kerbau, bantuan diberikan sekitar Rp 10 juta per ekor. Domba sebesar Rp 1,5 juta per ekor. Jawa Barat mendapat alokasi 5.000 bantuan. (and)Dinas Perhubungan (Di shub) Kabupaten Bekasi, mengakui jumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai wilayah saat ini masih jauh dari kata ideal. Hal itu disebabkan karena minimnya anggaran untuk pengadaan PJU.
Diketahui Dishub Ka bupaten Bekasi hanya mendapat anggaran sekitar Rp 4,5 miliar per tahun, itu sudah termasuk perawatan. Anggaran ini pun dianggap terlalu minim untuk jangka waktu satu tahun. Hal itu pun dikeluhkan oleh Kepala Dishub Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna.
“Anggarannya untuk PJU dan perawatannya sangat minim,” keluh Yana, barubaru ini.
Menurut dia, anggaran
pertahun sekitar Rp 4,5 miliar itu sangat sedikit. Se dangkan untuk pengadaan satu tiang PJU, butuh bi aya Rp 14 juta, sementara tiang dobel permanen, bisa menghabiskan Rp 25 juta, belum termasuk perawatan.
"Untuk bayar listrik PJU ke PLN saja Rp 26 miliar per tahun. Selain itu, personil cuma enam orang, dan ha rus keliling memantau se luruh PJU yang ada,” terang Yana.
Kata dia, rencananya tahun ini, akan ada pemasangan PJU di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi.
"Memang pada tahun ini be lum ada pemasangan PJU, masih menunggu APBD Perubahaan. Namun ada rencana pemasangan 450 PJU di 15 kecamatan,” be bernya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Uriyan Riana meni lai, kaitan dengan maraknya begal di tempat-tempat yang gelap (minim PJU),
terutama di wilayah utara Kabupaten Bekasi, menjadi persoalan tersendiri, se hingga harus segera dicari solusinya.
“Kaitan dengan PJU ini memang ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus bertanggung jawab, pertama Dinas Per hubungan dan yang kedua Dinas Perkimtan,” ucapnya.
Ditambahkan Uriyan, ang garan untuk PJU di Kabupat en Bekasi memang belum maksimal, karena luasnya daerah, sehingga anggaran yang disediakan harus be sar. Karena panjangnya ja lan dan luas wilayah, mem buat anggaran PJU mem bengkak. Banyak PJU yang sudah dipasang, tapi saat ini kondisinya rusak. Ternyata biaya untuk pemeliharaan sangat besar, sehingga harus menambah anggaran untuk pengadaan PJU.
“Saya sudah meminta ke Dishub, supaya memper hatikan ini dengan serius, karena kalau jalan yang ada
di Kabupaten Bekasi gelap gulita, ini akan menjadi pe nyebab tingginya aksi begal, dan sangat mengkhawatir kan,” beber Uriyan.
Diberitakan sebelumnya, akibat minimnya PJU di sepanjang jalan utama yang berada di Kecamatan Su kawangi dan Tambelang, menjadi penyebab mara knya aksi begal belakangan ini.
Sebab, kondisi jalan san gat gelap saat malam hari, ditambah pengendara yang melintas juga jarang. Dari beberapa kejadian, para pelaku tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam apabila men coba melawan.
“Saya sering sampai kan setiap rapat minggon, masing-masing desa sam pai ke tingkat kecamatan, agar mengajukan PJU se cara bersama-sama,” saran Wakapolsek Tambelang, Iptu Gianto, kepada Radar Bekasi, beberapa waktu lalu. (Bbs/wyd)
SETU - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug, Kecamatan Setu mendesak Pemerintah Ka bupaten (Pemkab) Bekasi untuk segera membuat tanggul per manen di Kali Sadang. Pasalnya, kondisi tanggul yang tipis se lalu jebol saat debit air tinggi dan mengakibatkan banjir di pemuki man warga.
Ketua BPD Ciledug, Eras Rasidi mengatakan, Perumahan Griya Setu Permai dan Mustika Gan daria kerap jadi langganan banjir akibat luapan Kali Sadang. Pi haknya mengusulkan agar Pemk ab Bekasi segera membangun tanggul permanen. Lebih spesifik, pembangunan tanggul itu dim inta difokuskan terlebih dahulu
dibelokkan air Kali Sadang. Pas alnya tanggul yang dibuat secara manual kerap tidak kuat menahan laju air.
"Ada dua yang urgent, yang per tama itu pas pintu air kemudian pertengahan. Kalau itu jebol lua par air luar biasa, bisa mengaki batkan banjir," kata Eras kepada awak media, Kamis, (20/10).
Katanya, Pemerintah Desa Cile dug bersama BPD kerap kali men gajukan penurapan Kali Sadang secara menyeluruh kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi namun realisasi tidak sesuai ha rapan.
"Itu total ada sekitar 700 meter, adapun penurapan yang didapat hanya beberapa titik dan tidak
dari halaman Cikarang Ekspres
menyeluruh. Lokasi penurapan juga tidak ditempatkan yang rawan jebol,"papar dia. Di belokan kali, lanjut Eras, air tertumpu disitu sehingga tanggul manual pun kerap jebol. Pemer intah Kabupaten Bekasi harus berkoordinasi untuk menentukan lokasi tanggul kritis. Eras bilang, untuk penurapan tanggul tidak bisa mengandalkan pemerintah desa lantaran biaya yang cukup tinggi.
"Kalau skala desa itu, keterba tasan anggaran. Anggaran sudah diplot oleh pemerintah pusat untuk ketahanan pangan, BLT dan lainnya. Karena penurapan ga mungkin hanya belasa juta," paparnya. (Dim)
Sisanya, sebanyak 3.134 desa sudah terindeks desa berkembang, sebanyak 724 desa sudah terindeks desa maju, dan sebanyak 38 desa sudah terindeks desa mandiri.
Kasi Pemerintahan Desa Lambangsari sekaligus Inputer IDM, Yandi Her mawan mengucapkan teri makasih kepada Menteri Desa, Pembangunan Dae rah Tertinggal dan Trans migrasi (Mendes PDTT)
Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim yang telah mem berikan Piagam penghar gaan Desa dengan Status Mandiri.
“Sekali lagi saya ucap kan banyak terimakasih Mendes PDTT,” ungkap Yandi saat dikonfirmasi melalui HP Seluler nya, Kamis (20-10-2022).
Sebelumnya, Lanjut Yan di, Desa Lambangsari su dah masuk kategori Desa Mandiri sejak tahun 2019 dan juga mendapat apr esiasi bantuan Mobil Maskara hingga Penge lolaan Keuangan berbasis Internet Banking Corpo
dari halaman Cikarang Ekspres
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kecamatan Ci barusah bersama dengan Pemerintah Desa Sirna jati meninjau belasan warga yang tinggal di bantaran Sungai Cipamingkis yang terancam longsor karena kondisinya sangat kritis.
Camat Cibarusah, Muha mad Kurnaepi mengatakan, sejumlah warganya berada dalam zona tidak aman. Karena bibir bantaran sun
gai Cipamingkis dengan rumah warga hanya tinggal beberapa meter saja.
Belum lama ini, banta ran sungai Cipamingkis mengalami longsor dan mulai menyentuh salah satu rumah warga yang berada di Kampung Cigoong RT 03 RW 01.
“Kami sudah meninjau be berapa rumah yang kondis inya sangat kritis karena kondisi sudah sangat dekat ke tebing. Dikhawatirkan ini akan terus semakin parah
rate (IBC) perkembangan IDM, yang setiap tahunnya meningkat,” terangnya.
dari halaman Cikarang Ekspres dari 5.312 desa se-Jawa Barat, masih ada sebanyak 60 Desa Sangat Tertinggal, 1.356 Desa Tertinggal.
Menurut Yandi agar Ma syarakat lebih mengetahui informasi dapat mengakses ke : https://idm kemendesa go id/
Tidak lupa Yandi Her mawan berharap proses hu kum yang sedang dijalani Pipit Haryanti di Pengadilan Negeri Bandung dapat berja lan dengan lancar.
“Semoga kepala desa kami dalam keadaan se hat, kami dan masyarakat Desa Lambangsari senan tiasa berdoa agar Kepala Desa dapat di Bebaskan,” tuturnya. (mil/mhs)
karena air terus mengikis ta nah yang menjadi bantaran sungai,” ucap Kurnaepi pada Rabu (19/10).
Kurnaepi menjelaskan, dengan kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hu jan, dikhawatirkan debit air sungai kembali deras dan membuat tebing bantaran sungai kembali longsor.
Pemerintah Kecamatan Cibarusah akan melaporkan hal ini kepada Pj Bupati Beka si serta unsur terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik.
Pangan Berkelanjutan (LP2B), proses penetapan lahan sawah dilindungi dimulai dari proses verifikasi lahan baku sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi, data cetak sawah dan yang dilanjutkan dengan kegiatan klarifikasi dengan pemerin tah daerah,”paparnya.
Menurut Richen bahwa implementasi dari Perpres 59 Tahun 2019 keluarlah Kepmen ATR tentang sawah dilindungi, jadi dasar LSD ini benar-benar sawah itu yang harus dipertahankan. “Adapun daerah yang meli puti tujuh Provinsi dari Su matera Barat sampai Nusa Tenggara Barat kita menye
Karena hal ini bersangkutan dengan keamanan dan kes elamatan masyarakat.
“Tadi kita sudah tanyakan kepada warga apakah punya lahan lain, jika punya ren cananya coba kita daftarkan sebagai prioritas program Rutilahu,” katanya.
“Akan tetapi mereka me nyatakan tidak punya, kare na ketentuannya dalam pro gram Rutilahu adalah tanah atau lahan milik sendiri.
Tapi semoga dari hasil lapo ran kepada Pj Bupati bisa
suaikan lahan sawah dil indungi sesuai dengan peta Keputusan Menteri dan itu diakomodir dengan sawah di wilayah kita yang harus dipertahankan bisa dilepas kan sesuai syarat-syarat dan ketentuan teknis,” terangnya. Richen menambahkan bahwa area sawah berigasi harus dipertahankan wa laupun ada juga LSD yang dipermukiman yang sudah terbangun. “Misalkan lahan sawah dilindungi dilihat dari citra satelit ternyata dila pangan sudah terbangun bisa dikeluarkan ijin dan satu lagi yang terjepit mis alkan sudah terbangun, dan sawahnya dibawah 5000 meter ijinnya bisa dike luarkan dan area di sawah brigasi harus dipertahankan
mendapatkan penanganan dan solusi,” tambahnya.
Kurnaepi juga mengimbau kepada warga yang ting gal di sepanjang bantaran Sungai Cipamingkis un tuk selalu berhati-hati dan waspada. Mengingat inten sitas hujan beberapa waktu terakhir mulai meningkat.
Dia juga mengapresiasi inisiatif warganya yang be berapa diantaranya mem bongkar sendiri bangunan rumahnya agar sedikit men jauh dari bantaran sungai.
lahan sawah dilindungi,” tutupnya.
Sementara itu juga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan karena proyek strategis nasional belum ma suk RTRW.
Menurut Kepala Bidang Per encanaan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Richen Hatuaon Napitupulu, sejak Januari 2022 DCKTR sudah melaksanakan re visi RTRW 2021-2031 untuk
wilayah Kabupaten Bekasi dengan dinamika pemban gunan yang diakomodir dalam RTRW.
“Dinas Cipta Karya Tata
“Melalui Pak RW untuk terus memberikan imbauan agar tetap waspada dan berhati-hati dengan curah hujan yang tinggi. Apabi la mulai ada tanda-tanda longsor kembali mungkin bisa diimbau untuk men gungsi ke rumah saudara terlebih dahulu,” pintanya.
Sementara itu, dari pesan Whatsapp yang diterima Camat Cibarusah, Pj Bu pati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan, mitigasi jangka pendeknya jika arus
Ruang pada tahun 2022 ini melaksanakan revisi RTRW 2011-2031 wilayah Kabu paten Bekasi terkait dengan dinamika pembangunan yang ada dan harus dia komodir di RTRW. Selain itu, banyak proyek-proyek strategis nasional yang ha rus ditanggung di RTRW Kabupaten Bekasi,” ujar Richen HN. Richen HN menambah kan, adanya kebijakan yang terbaru dengan lahan sawah dilindungi turut ditanggung dalam RTRW Kabupaten Bekasi.
“Kebijakan yang terbaru juga dengan lahan sawah dilindungi yang turut di tanggung dalam RTRW Ka bupaten Bekasi,” paparnya. (bbs/mhs)
sungai Cipamingkis sedang tinggi, penghuni rumah tersebut dievakuasi dulu ke tempat lain.
“Amankan juga barangbarang berharganya. Koor dinasikan dengan Kadesnya dimana tempat evakuasin ya. Jangka menengahnya undang rapat DSDABMBK dan BBWS untuk upaya penguatan tebing kalinya,” tulis Pj Bupati dalam pesan Whatsapp yang diterima Ca mat Cibarusah, Muhammad Kurnaepi.(mil)
Lelang Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 3 (tiga) % yang ditujukan ke nomor VA pemenang lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila Wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan
DAFTAR NOMER TELEPON PENTINGPolres Karawang 0267-402240
Polsek Kota 0267-402516
Polsek Kelari 0267-431032
Polsek Telukjambe 0267-642222
Polsek Pangkalan 0267-4675445
Polsek Cikampek 0264-316110
Polsek Kotabaru 0264-8386699
Polsek Jatisari 0264-360110
Polsek Cilamaya 0264-340988
Polsek Telagasari 0267-510110
Polsek Rawamerta 0267-7002110
Polsek Rengasdengklok 0267-482110
Polsek Pedes 0267-7006579
Polsek Batujaya 0267-470220
Polsek Pakisjaya 0267-7002024
Polsek Tirtajaya 0267-4639044
Polsek Tempuran 0267-7004504
Polsek Majalaya 0267-8616946
Polsek Ciampel 0267-8617856
Polsek Cibuaya 0267-5165251
A/N
TELAH HILANG
M²
KARANG
TELAH
NOPOL B 1101 FBE A/N LUKI ERLIAWAN NOKA MRHGM264OAP020309 NOSIN L15A72806108
TELAH HILANG SHM NO 00274 LT 2594 M² LOKASI: JATI RT 05/03 DS.SUKASEJATI KEC CIKARANG SELATAN KAB.BEKASI A/N RATIM BIN SAMIN TELAH HILANG SHM NO 00301 LT 1184 M² LOKASI: JATI RT 05/03 DS.SUKASEJATI KEC CIKARANG SELATAN KAB.BEKASI A/N ENJU BIN KAJUH
TELAH HILANG SHM NO 06940 LT 305 M² LOKASI DS.KARANG ASIH KEC CIKARANG UTARA KAB.BEKASI A/N DEDE BETANDA HILANG SHM NO 10050902100276 LUAS TANAH 206 M² A/N H. ABDUL ROSYID D/A KP.BUNI ASIH RT 03/03 KARANG BARU - CIKARANG UTARA
KOTA BEKASI - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil menghad iri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan pengurus wilayah Badan Kontak Majelis Taklim di Bekasi Islamic Centre, Kota Bekasi, Kamis (20/10/2022).
Dalam acara bertema "Ibu (Perempuan) Harus Ada di Garda Paling Depan" tersebut, Atalia berpe san kepada para perempuan, khususnya ibu, untuk menjadi teladan.
"Saya titipkan kepada Bunda semuanya sebagai para pemimpin agama yang ada di wilayah, para guru ngaji, dekatkan masyarakat dengan Maha Kua sa dengan cara yang kita bisa lakukan," kata Atalia.
"Tapi untuk itu, kita harus duluan menjadi contoh terbaik bagi mereka, maka mereka akan mengikuti kita," imbuhnya.
Selain itu, Atalia juga mengajak seluruh umat Muslim Indonesia untuk bersama-sama menjaga harmoni, memberi warna dunia, dan meneladani Rasulullah SAW.
"Mari membagi momen yang luar biasa ini dengan kita meneladani Rasulullah SAW. Ada satu hal yang sangat penting, tugas kita hanya satu bagaimana kita meraih cinta Allah SWT. Maka sangat mengejar cinta Allah SWT dengan cara-cara yang baik, dengan hal-hal yang baik," ucapnya. (amn)
KOTA BEKASI - Puluhan Pemuda di Kota Bekasi meng gelar aksi demo di depan plaza Pemkot Bekasi, mem pertanyakan laporan dua ASN diduga mesum di salah satu hotel di wilayah Bekasi Timur, Kamis (20/10/2022).
Sebelumnya foto dua ok num Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui beker ja disalah satu Puskesmas di Mustika Jaya beradar luas saat keluar dari salah satu hotel di Bekasi Timur. Se hingga ada dugaan ked uanya melakukan hal tak senonoh alias mesum Keduanya pun diketahui pernah dilaporkan ke inspe ktorat Kota Bekasi atas foto tersebut. Namun sampai
sekarang laporan itu belum ada tindak lanjut.
Hal tersebut membuat pu luhan Pemuda itu mengger uduk Plaza Pemkot Bekasi, mereka mempertanyakan proses yang telah dilapor kan ke Inspektorat terkait dugaan mesum kedua ASN.
Dalam aksi itu para pemu da itu secara jelas memajang foto dua ASN yang memper lihatkan seperti baru keluar dari salah satu hotel. Hingga dijemput mobil plat merah berwarna putih di depan lobi hotel.
Dalam foto yang dipajang pada aksi itu terlihat ada pria mirip kepala Puskes mas Mustika Jaya menggu nakan kaos warna merah, sedang sosok wanitanya menggunakan jaket Putih menggunakan kerudung. Keduanya seperti akan naik kendaraan berbeda.
Alasan itu mereka mende
KOTA BEKASI - Perek rutan Panitia Pengawas Pemilu kecamatan (Pan wascam) oleh Badan Pen gawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi mendapat sorotan karena terindi kasi pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan.
"Ada dugaan pelanggaran Kode Etik Bawaslu Kota Bekasi dalam perekrutan Panwascam, " ungkap Mu lyadi Aktivis Forkim Forum Komunikasi Intelektual Muda (FORKIM), Kamis (20/10/2022).
Dia menyebutkan bahwa rosesnya perekrutan ynag dilakukan telah melen ceng dari asas kepatutan, transparansi dan semangat demokrasi yang dimaksud kan dalam Undang-undang, khususnya UU Pemilu No.7 Tahun 2017.
Hasil pantauan dila pangan, sejak dibukanya pendaftaran calon Pani tia Pengawas Kecamatan (Panwascam) oleh Bawas lu Kota bekasi, ratusan pendaftar dari 12 Keca matan di Kota Bekasi san gat antusias untuk mendaf tarkan diri menjadi Pan wascam di Pemilu 2024.
"Para peserta calon Pan wascam, diwajibkan mengi kuti mekanisme penjarin gan dengan mengikuti Pros es seleksi berbasis Com puter Assisted Test (CAT) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-un dangan tentang Penyeleng garaan Pemilu.
Namun, jelasnya Forkim menduga adanya kecuran gan pada pelaksanaan rek rutmen Panwascam 2022.
"Nuansa nepotisme dalam proses perekrutan itu begitu kental. Hal itu bertentangan telah melanggar Undangundang tentang Pemilu," tukasnya.
sak Plt Wali Kota Bekasi ber tindak tegas terhadap oknum ASN inisial ND dan EL yang diduga berbuat mesum di salah satu hotel di Kota Beka si. Karena dugaan mesum itu mencoreng citra Kota Bekasi.
"Kami pernah melaporkan hal itu ke Pemkot Bekasi. Namun, sampai sekarang ti dak ada tindak lanjut, " ung kap Hasan salah satu orator dalam aksinya mengatakan bahwa perbuatan mesum ini pelanggaran berat.
Pemerintah tegasnya se harusnya bertindak tegas. Tidak terkesan melakukan pembiaran seolah men gamini perbuatan terlarang kedua oknum ASN yang sama-sama telah memiliki pasangan tersebut.
Pihaknya juga meminta oknum ASN tersebut un tuk segera mengklarifikasi kedatangan mereka ke ho tel tersebut.
"Kami minta klarifikasjnya, datang ke kesana (hotel) nga pain di dalam. Apakah hanya duduk biasa, apa gimana. Ini harus jelas."kata Hasan.
Setelah lama aksi di de pan pintu masuk Pemkot Bekasi, akhir massa ditemui langsung oleh Karto Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Bekasi.
Saat menemui massa aksi Karto mengatakan akan mengecek kebenaran tentang dugaan mesum tersebut.
"Benar atau tidaknya tentang hal ini akan kami cek lebih dalam sehingga tidak menim bulkan fitnah."kata Karto saat menemui pendemo.
Menururnya data yang telah disampaikan, belum memiliki kekuatan kuat. Dia menyebutkan bahwa setiap orang yang keluar hotel belum tentu melaku
kan seuatu yang yang jelek kecuali ada foto yang keluar dari kamar hotel.
"Tunggu aja, ini kan masih proses. Kan belum tentu hari ini langsung diproses. Kita cek dulu, harus menyeluruh terkait hal itu salah satunya seperti kebenaran keluar dari salah satu kamar hotel harus dicek CCTV-nya keluar dari kamar hotel. Semua kan perlu bukti." pungkasnya. Disinggung apakah ok num ASN tersebut sudah dipanggil apa tidak, Karto menjawab sudah memang gil oknum ASN itu "Kita sudah panggil dan mereka datang. Pengakuan sementara mereka ada ke giatan disana (hotel) diluar dinas sambil tandatangan. Kalau di dalam kamar saya engga tau karena tidak ada bukti. Jadi saya akan telu suri ulang tentang hal ini." pungkas Karto. (amn)
dalam perekrutan itu telah menciderai seman gat jurdil (Jujur dan Adil) dalam demokrasi yang se bernarnya menjadi tujuan adanya Bawaslu.
Soal tudingan terjadinya nepotisme, Bawaslu Kota Bekasi juga dituding telah melakukan kecurangan dan lebih mengutamakan ke lompok tertentu. Sehingga integritas Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu cen derung tidak bersifat in dependen sebagaimana amanah undang-undang No 7 Tahun 2017.
"Kami sudah mengan tongi beberapa bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, serta meng umpulkan keterangan dari para peserta yang merasa dirugikan dalam perekrutan Panwascam dari beberapa
Mulyadi mengakui bahwa mereka bersedia memberi kan kesaksian. Oleh kare nanya Mulyadi lebih lanjut mengaku akan melaporkan proses penerimaan Panwas cam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI.
Dikatakan Mulyadi, rek rutmen Panwascam yang diselenggarakan oleh Ba waslu Kota Bekasi penuh dengan nepotisme dan banyak kecurangan-ke curangan dalam proses rekrutmen seleksi Panwas cam di Kota Bekasi.
"Kami sudah investi gasi di lapangan, rekrut men Panwascam ini ti dak transparan dan lebih mengutamakan kelompok tertentu juga orang-orang terdekat, " Tegasnya Dia pun menyebutkan
cam Kota Bekasi yang ma sih dalam proses cukup amburadul karena tidak sesuai dengan mekanisme Peraturan Undang-undang. Bawaslu Kota Bekasi telah menciderai, Pertama Kewa jiban Tugas dan Wewenang. Kedua, Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemili han Umum Penyelenggara Pemilu dimana berpenga ruh besar terhadap proses Pemilu yang berintegritas. Sementara Ketua Bawaslu Kota Bekasi Choirunnisa, dikonfirmasi terpisah men gaku tidak mempersoalkan apa yang dituding oleh ak tivis Forkim.
"Silahkan saja kalo mau melaporkan, tinggal di buktikan saja," ujarnya singkat. (amn)
KARAWANG - Mahasiswa KKN Unsika 2022 Kelompok 15 beri sosialisasi kepada para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya. Para maha siswa di bawah bimbingan Didi Juardi, S.T., M.Kom mengimplementasikan materi perkuliahan kepada masyarakat dalam upaya membantu meningkatkan taraf kualitas usaha yang dijalankan.
Program kerja ini dilaksanakan kurang lebih se lama satu pekan, sejak tanggal 1 September 2022 hingga 7 September 2022 lalu. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dari beberapa program studi, di antaranya studi Ilmu Hukum, Teknik industri, dan Manajemen.
Penanggung jawab program kerja, Gahara Dwi Putra, mahasiswa program studi Teknik Industri me nerangkan alasan sosialisasi “Mewujudkan UMKM Cerdas” dalam program kerja KKN ini ialah bentuk implementasi ilmu yang telah didapat selama men empuh pendidikan di perkuliahan.
Dalam prosesnya, Gahara menjelaskan bahwa terdapat beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam menjalankan program kerja ini. Tahapan awal mulai dari mempersiapkan materi yang akan disampaikan, proses desain sampai dengan proses pelaksanaannya.
“Pertama menentukan materi yang akan men jadi bahan sosialisasi, kedua mengumpulkan dan mencari materi yang sesuai, ketiga membuat desain booklet panduan agar lebih mudah dipahami dan menarik minat masyarakat, keempat pelaksanaan sosialisasi ke beberapa UMKM secara door to door,” terang Gahara, Kamis (20/10).
Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksan aan proker ini, Gahara menyampaikan, sebagai media untuk memberikan pemahaman yang lebih intens mengenai budaya kerja yang baik, mengenal lebih jauh sistem pemasaran di era digital serta pengetahuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Gahara menambahkan, manfaat terakhir yang diharapkan ialah agar para UMKM bisa lebih men genal mengenai sistem pemasaran di jaman serba digital ini sehingga para UMKM bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualannya.
“Manfaat yang diharapkan dari proker ini adalah memberikan pandangan dan wawasan baru terhadap UMKM. Mulai dari pemahaman mengenai budaya kerja dan mengoptimalkan setiap alat dan pekerja yang terkait. Kemudian memberikan wawasan mengenai HAKI agar para pelaku UMKM mengetahui setiap produknya bisa dijamin terlindungi dari bahaya plagia risme,” terang Gahara. (cr1/wyd)
KARAWANG - Bidang PAUD Dikmas Dinas Pen didikan Pemuda dan Olah raga (Disdikpora) Karawang laksanakan bimtek bagi op erator dan bendahara jen jang PAUD di Sanggar Keg iatan Belajar, Kamis (20/10).
Bimtek tersebut digelar dalam rangka meningkat kan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pen gajar pada lembaga Pendid ikan Anak Usia Dini (PAUD). Kabid Paud Dikmas Dis dikpora, Sitti Imas Massi toh menerangkan, kegiatan bimtek tersebut merupakan rangkaian dari “Peningka tan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan” yang menyasar Pendidikan Kes etaraan dan PAUD. Adapun jumlah peserta dari kedua bidang pendidikan terse but sebanyak 216. Masingmasing peserta dari jenjang PAUD berjumlah 108 dan Pendidikan Kesetaraan ber jumlah 108 peserta.
Pada pembukaan kegiatan bimtek yang berlangsung
pada 20-21 Oktober men datang, Sitti Imas Massitoh mengatakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya keg iatan tersebut ialah untuk meningkatkan mutu ka pasitas dan keterampilan bendahara dan operator di
“Pemateri dari sebagian besar ada yang dari bidang kami. Misalnya seperti prak tisi yang fokus di ranah pen didikan, kegiatannya diisi materi dari Pak Kadis Dis dipora. Ada juga yang diisi
tor PAUD. Semoga kegiatan ini dapat memberikan hasil yang memuaskan,” lanjut Imas.
Kasie Pendidikan Masyarakat Disdikpora, Ko sim Taryana menyampaikan bahwa indikator capaian kegiatan bimtek kali ini berharap agar para tenaga pendidik, khususnya benda hara dapat menjadi terampil dalam mengolah dana BOP.
“Indikatornya para ben dahara dan operator da pat menjadi terampil dan meningkatkan kapasitas dalam mengolah dana BOP. Sementara output kegiatan ini para peserta diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dana BOP dengan maksimal,” terang Kosim.
dengan para ahli operator di dinas kami,” terang Imas, Kamis (20/10).
“Kegiatannya dimaksud kan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ben dahara, serta peningkatan kapasitas juga untuk opera
Kosim juga menjelaskan para peserta bimtek me mulai kegiatan sejak pukul tujuh pagi hingga pukul em pat sore. “Rincian kegiatan nya mulai dari penjelasan teknis, Kebijakan penataan dan teknis pengelolaan Da podik SPNF, teknis pengelo laan dana BOP kesetaraan, Mekanisme dan pendapa tan NPYP PAUD, hingga penyusunan rencana kegia tan dan anggaran sekolah,” tutup Kosim. (cr1/wyd)
KARAWANG - Sebanyak 307 mahasiswa STIKes
Horizon diwisuda dengan hasil memuaskan. Bah kan sebagian besar para wisudawan dan wisudawati tersebut telah mendapat pekerjaan sesuai profesi sebelum menyelesaikan masa studi.
Pada hari Senin (17/10) lalu, STIKes Horizon Karawang menggelar wisu da di Ballrom Hotel Resinda Karawang bagi 307 wisu dawan/wati yang berhasil menyelesaikan masa studi program studi Profesi Ners, program studi Sarjana Kep erawatan, program studi D3 Keperawatan, dan program studi D3 Kebidanan.
Ketua STIKes Horizon, Elidawati, M.Kep men erangkan sebanyak 85% lulusan program studi D3 Kebidanan dan 30% lulusan program studi Profesi Ners sudah mendapatkan peker jaan sebelum wisuda atau
masa studi selesai.
“Banyaknya lulusan STIKes Horizon Karawang yang sudah bekerja sebe lum wisuda tersebut tak lepas dari upaya STIKes Horizon Karawang untuk terus-menerus mening katkan kualitas lulusan,” terang Eldawati.
Eldawati melanjutkan, peningkatan tidak hanya dari sumber daya manusia atau dosen-dosen yang kini tengah menyelesai kan pendidikan doktoral di dalam maupun di luar negeri. Berbagai fasilitas penunjang belajar dan mengajar pun dipandang
sangat vital bagi program studi kebidanan dan kep erawatan. Sehingga kedua program studi tersebut terus mendapatkan pen ingkatan sarana dan prasa rana pendidikan. “Dalam rangka mening katkan mutu lulusan serta meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, maka manajemen Horizon, mem bangun infrasturktur, sa rana dan prasarana. Mis alnya seperti ruangan baru yang sangat representatif untuk skill laboratorium mahasiswa yaitu ruangan OSCE (Objective Structural Clinical Evaluation) den gan penambahan fasilitasfasilitas laboratorium ter baru sesuai dengan kebu tuhan mahasiswa kita,” ujar Eldawati dalam sambutan wisuda yang juga dihadiri oleh Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dan Kepala LLDIKTI 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. M.
Samsuri, S.Pd, M.T. pada Senin lalu.
Selain mengumumkan nilai Indeks Prestasi Kumu latif (IPK) 3.93 yang terting gi diraih wisudawan, pada pelaksanaan wisuda terse but juga tercatat sebanyak 64 mahasiswa lulus dengan raihan cumlaude. Ketua STIKes Horizon, Eldawati tak lupa menyampaikan banyak terima kasih ke pada berbagai pihak yang memungkinkan banyak lu lusan STIKes sudah bekerja sebelum wisuda.
“Baik dari manajemen internal Horizon Karawang, pemerintah daerah, mitra, stakeholder rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, perusahaan hingga alumni STIKes Horizon Karawang yang terus memberikan perhatian dan support.
Saya mengucap terima kasih banyak telah bers inergi dengan baik,” tutup Eldawati. (cr1/wyd)
PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Pur wakarta menargetkan 300 rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta.
Bantuan tersebut direalisasikan secara bertahap kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan perbaikan rumah.
“Hari ini kita salurkan bantuan itu kepada warga di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan atas nama Aep, dia tinggal sendiri dengan kondisi fisik yang memang lemah karena memiliki riwayat sakit yang sudah lama. Hari ini kita akan menyerahkan bantuan rutilahu sebesar Rp20 juta, nanti akan dibantu secara administrasi oleh Camat dan Kades Sawah Kulon,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, pada Kamis (20/10/2022).
Wanita yang akrab disapa Ambu Anne mengatakan, anggaran Rp20 juta tersebut berasal dari APBD II rutin disalurkan melalui program gempungan setiap minggu 3 sampai 5 penerima. Target 300 rumah diharapkan dapat terealisasi hingga akhir tahun nanti, dan ma syarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan ini.
“Jadi yang harus diketahui adalah sistemnya tidak bisa fleksibel, kecuali rumah yang roboh karena bencana alam kena longsor kemudian juga karena banjir dan kebakaran, nah itu bisa diproses pada saat itu, tetapi kalau rumah seperti kondisi rumahnya tidak layak huni ini, itu harus dientris datanya setahun sebelumnya, tetapi kita siapkan anggaran setiap tahun nya selalu ada,” ungkap Anne.
Ia mengaku memiliki program by name by adress ha rus dientris ditahun sebelumnya oleh pihak desa dan kelurahan. Realisasi bantuan satu tahun kemudian, sistem ini harus diketahui bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. (bbs/rie)
PURWAKARTA – Men gantisipasi penanggulangan bencana Alam di wilayah Kabupaten Purwakarta, Ka polres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain mem inta para Bhabinkamtibmas agar terus siaga memantau wilayah binaan dan mel aporkan setiap perkemban gannya, apalagi daerah yang rawan bencana.
Pria yang Akrab disapa Edwar itu menekankan agar semua Bhabinkam tibmas terus bekerja sama dengan babinsa aparat desa serta elemen masyarakat di wilayah apa bila disaat hujan deras dan terjadi tanah long sor, banjir atau kejadian lainnya maka bisa segera diambil tindakan penanga nan cepat dan tepat sesuai kejadian dilapangan.
“Kususnya di wilayahwilayah yang rawan ter jadi tanah longsor dan banjir sesuai peta situasi di Polsek masing-masing. Agar diantisipasi karena bisa saja terjadi, pasalnya saat ini mulai memas uki musim penghujan,” ujar Edwar, pada Kamis
(20/10/2022).
Selain itu, lanjut dia, agar para Bhabinkamtibmas terus mengingatkan warga binaannya terutama yang rumahnya dibangun di bagian lereng diminta su paya lebih berhati-hati. Karena dikhawatirkan hu jan deras menyebabkan longsor dan banjir serta angin puting beliung.
“Tak hanya mengingat kan masyarakat yang yang berada di daerah potensi bencana longsor, saya juga perintahkan para Bhabinkamtibmas yang berada di lokasi yang ber potensi bencana, untuk melakukan pengumpulan data lokasi yang rawan berdampak bencana tan ah longsor dan banjir,” ucap Perwira polisi yang terkenal dengan kerama hannya itu.
Edwar menambahkan, ini merupakan salah satu upaya untuk menganti sipasi terjadinya bahaya tanah longsor dan banjir. Para bhabinkamtibmas lakukan sambang warga secara aktif.
“Kami mengimbau kepa
da masyarakat untuk men ingkatkan kewaspadaan menghadapi musim hu jan kali ini. Lakukan tin
dakan cegah dini untuk menghindari korban jiwa akibat bencana alam. Kita juga sama-sama berdo’a
mudah-mudahan tidak terjadi bencana alam di Kabupaten Purwakarta,” pungkasnya. (san/rie)
PURWAKARTA - Selama periode kepemimpinan Bu pati Anne Ratna Mustika, dari waktu ke waktu penera pan Monitoring Center for Prevention (MCP) dalam
tata kelola pemerintahan di Pemkab Purwakarta terus mengalami peningkatan. Pada triwulan ketiga tahun ini, angkanya mencapai 75,95 persen.
KARAWANG - Dewan Per wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang melak sanakan Rapat Paripurna ber tempat di Gedung Sidang DPRD Kabupaten Karawang pada Rabu (19/10/2022).
Rapat paripurna tersebut mem bahas, 1. Pembentukan Pansus - pansus DPRD a. Pansus Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Pansus Raperda tentang Ban gunan Gedung.
2. Penyampaian Perubahan SK DPRD tentang Alat Kelengkepan DPRD dari Fraksi Pangkal Perjuan gan dengan.
a. Pembentukan Pansus-pansus, b. Penyampaian Perubahan SK DPRD tentang AKD dari F-Pangkal Perjuangan. c. Pembacaan Rancangan Kepu tusan DPRD, d. Sambutan Bupati.
Pembentukan Pansus – pansus DPRD, Pansus Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pansus Raperda tentang Bangunan Gedung. Kemudian penyampaian Perubahan SK DPRD tentang Alat Kelengkepan DPRD dari Fraksi Pangkal Per juangan.
Rapat yang telah dihadiri Ang
gota DPRD Kabupaten Karawang baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual tersebut usai dilaksanakan sebagaimana rangkaian acara kegiatan. Sete lah secara resmi dibuka dilan jutkan dengan Pembentukan Pansus-pansus, lalu penyampa ian Perubahan SK DPRD tentang AKD dari F-Pangkal Perjuangan, Pembacaan Rancangan Keputu
san DPRD, dan dipenghujung acara Bupati Karawang pun menyampaikan sambutannya. Turut hadir unsur Forkopimda Karawang, Sekretaris Daerah, beserta para Asisten. Turut menyaksikan juga para Kelom pok Pakar DPRD, Staff Ahli Bupati, para Kepala OPD se- Ka bupaten Karawang, para Inspek tur Pembantu, para Sekretaris
Dinas dan Badan,para Kepala Bagian, serta para Camat seKabupaten Karawang, Kepala Kelurahan, Kepala Desa, Pimpi nan BUMN/BUMD, Pimpinan Pergururuan Tinggi se-Kabu paten Karawang, para Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Pers serta Organisasi Kepemudaan, yang mengikuti melalui aplikasi teleconference. (adv)
ung, Kamis, 20 Oktober 2022. Mewakili Bupati Pur wakarta, dalam kesempatan tersebut, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pur wakarta Norman Nugraha dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Nurhidayat.
Dalam keterangannya, Sekda Purwakarta, Nor man Nugraha mengatakan, monev ini bertujuan untuk mengetahui progres dan mengevaluasi MCP disetiap kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat, nantinya akan dilihat capaian MCP yang terbaik atau yang ma sih rendah.
“Sampai dengan triwu lan ketiga tahun 2022 ini, nilai penerapan MCP di Kabupaten Purwakarta sementara masih berada diangka 75,95 persen. Den gan catatan masih terdapat 6 eviden indikator yang be lum terverifikasi. Mudahmudahan setelah terverifi kasi ada peningkatan nilai. Jika dibandingkan dengan monev-monev sebelum nya, peningkatan terapan nya cukup signifikan,” kata Norman.
Menurutnya, MCP merupakan aplikasi ter integrasi yang dikem bangkan Komisi Pember antasan Korupsi (KPK) untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi dan super visi pencegahan korupsi, telah diterapkan oleh ja jaran Pemkab Purwakarta dalam tata kelola pemer intahannya.
“Sistem ini diterapkan un tuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan transformasi nilai dan prak tek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik,
juga sebagai bentuk imple mentasi mitigasi atas resiko korupsi melalui peman tauan perbaikan dalam area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi,” beber Norman.
Adapun, lanjut Norman, area intervensinya meliputi perencanaan dan pengang garan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, mana jemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, mana jemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
“Penerapan MCP ini di harapakan dapat mendo rong perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola Pemer intah Daerah Kabupaten Purwakarta menjadi lebih baik lagi. Satgas MCP meli batkan seluruh jajaran staf ahli, asisten daerah dan per angkat daerah yang terkait dengan arahan langsung dari Bupati Purwakarta,” kata Norman.
Ia juga mengungkapkan, di era yang semakin dinamis ini, Kabupaten Purwakarta menggalakan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis, diharapkan se luruh stakeholder bekerja dengan cepat, tepat, re sponsif, efektif dan efisien dengan mengedepankan tingkat pelayanan yang cepat dan murah dalam menjangkau kepentingan masyarakat.
“Kami akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, profesional dan berintegri tas, sehingga upaya pence gahan dan pemberantasan korupsi terus dilakukan, salah satunya melalui monitoring center for pre vention (MCP),” pungkas Norman. (bbs/rie)
ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN KARAWANG