Karawang Bekasi Ekspres, 20 Januari 2023

MENJELANG Imlek ini seorang pimpinan kelenteng menurunkan papan nama. Lalu menggergajinya. Ia marah, tapi tidak tahu harus marah ke siapa: organisasi kelenteng yang ia ikuti tidak kunjung rukun.

“Saya tidak mau lagi ikut organisasi. Toh tidak banyak gunanya,” ujar pimpinan kelenteng tersebut. “Kelenteng saya akan berdiri sendiri. Tidak ikut organisasi apa pun,” tambahnya.

Begitulah situasi organisasi kelenteng di bawah Perhimpunan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Indonesia. Terutama sejak ketua umumnya yang legendaris itu meninggal dunia: Ongko Prawiro. Ongko adalah bos besar pabrik kertas PT Jaya Kertas. Ia meninggal setahun yang lalu. Pekan lalu pengurus kelenteng dari berbagai daerah ke Surabaya. Resminya mereka memperingati setahun meninggalnya Ongko. Agenda lainnya untuk baku dapa: mencoba bersatu kembali. Mereka berkumpul di depan altar untuk mengenang kepemimpinan Ongko yang damai.

Peringatan itu dilakukan di rumah duka komersial Grand Heaven. Di salah satu ruang di lantai 7. Grand Heaven adalah rumah kematian yang baru Surabaya. Menjadi pesaing rumah duka lama: Adi Jasa. Grand Heaven seperti hotel bintang lima. Bahkan banyak yang mengira itu memang hotel. Betul saja, itu memang hotel: bagi orang yang telah

Dugaan Gratifikasi di DPRD Purwakarta Mulai Didalami Penyidik

PURWAKARTA - Sejumlah anggota DPRD Purwakarta hari ini terlihat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat pada Rabu 18 Januari 2023 lalu. Kedatangan anggota DPRD Purwakarta ke kantor Kejaksaan tersebut diduga terkait laporan dugaan gratifikasi yang sebelumnya diterima pihak Kejari Purwakarta.

Terkait kedatangan sejumlah anggota DPRD Purwakarta ke kantor Kejaksaan tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta Ro-

SIASATI CAHAYA UNTUK SUGUHKAN PESONA GUA

EKSPLORASI Diana dan Bona di gua-gua eksotis Indonesia tidak akan ada artinya tanpa dokumentasi. Maka, tiap kali bertualang, para cave diver juga mengajak fotografer

ANNE INGIN CEPATCEPAT MENJANDA

PURWAKARTA - Sidang gugatan cerai Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika terhadap suaminya, Dedi Mulyadi yang saat ini menjabat sebagai DPR RI Praksi Golkar, kembali digelar di Pengadilan Agama

Konsumen Meikarta Malah Dituntut Rp 56 M

Nasib Pilu Para Konsumen: Tuntut Hak, Balik Terancam ‘Dimiskinkan’

KABUPATEN BEKASI -  Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyoroti soal mangkraknya megaproyek Meikarta  yang diduga merugikan banyak konsumen. Pasalnya, pihak Meikarta mengajukan permohonan PKPU diam-diam dan dimenangkan hakim. Hal itu disampaikan Andre

dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) serta para korban Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

Cellica Pilih ke Sumedang, Dani Ramdan Pilih Malang

KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Pemkab Sumedang menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan potensi daerah. Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana mengajak sejumlah kepala dinas datang ke Sumedang yang disambut Bupati setempat, Dony Ahmad Munir, kemarin (19/1) Sebagaimana diketahui, Sumedang sendiri dinobat-

SYAHRUL KAMAL, KARAWANG

Tri Dharma

Oleh: Dahlan Iskan

Kabupaten Purwakarta..  Bupati cantik ini masih tetap ngotot ingin mengakhiri rumah tangganya dan berharap besar majelis hakim bisa mengabulkan keinginannya dengan cepat.

DUA BUPATI AJAK PEJABATNYA BELAJAR KE LUAR DAERAH

ISTIMEWA

SOROT: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Pemkab Sumedang menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan potensi daerah.

ISTIMEWA

KUNKER: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengajak rombongan pejabat bertolak ke Kabupaten Malang untuk belajar Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

Pembebasan Lahan Harus Segera Dilakukan

AWAS, TPA BURANGKENG OVERKAPASITAS!

KABUPATEN BEKASI - Pihak Dinas Lingkungan Hidup (LH)  Kabupaten  Bekasi sudah memetakan sejumlah titik lahan milik warga untuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Langkah ini bakal segera diambil menyusul  TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi yang kembali mengalami longsor sejak Jumat (13/1) lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriadi menjelaskan pihaknya telah menerjunkan personel dari Dinas Lungkungan Hidup (DLH)  Kabupaten Bekasi untuk membenahi sampah yang menutupi akses jalan menuju perkampungan warga. “Kita telah mengupayakan sampai tengah malem, dari dini hari, melalui Bidang Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, sudah mengu-

payakan secara maksimal, hari ini sudah operasional, petugas kebersihan kembali diterjunkan dalam menangani pasca longsornya  TPA Burangkeng ,” kata Dedy.

Sebelumnya, tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng kembali longsor. Longsoran sampah tersebut terjadi pasca hujan lebat yang terjadi pada Jum’at (13/1) lalu. Akibatnya, akses jalan yang menuju ke perkampungan warga tertutup sehingga mereka harus mencari jalur alternatif yang cukup jauh.

Kondisi ini membuat warga dan pengrlola untuk memutuskan menutup sementara akses jalan yang kerap dilintasi truk pengangkut sampah yang datang dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi menuju TPA Burangkeng Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menjelaskan realisa -

si penambahan lahan di TPA Burangkeng seluas 2,2 hektar baru bisa dilakukan pada awal 2023. Penambahan lahan tersebut menjadikan luas lahan TPA Burangkeng nantinya telah mencapai 11,6 hektar, sesuai dengan yang tertuang di dalam perda rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Karena menurut perdanya, luas lahan yang diperbolehkan untuk TPA Burangkeng hanya 11,6 hektar saja. Lahan yang terpakai sudah 9,4 hektar. Kalau kami perluas lebih dari 2,2 hektar, malah akan melanggar perda,” tutur Dani Ramdan saat ditemui di Cikarang, Rabu (9/11/2022).

Meski nantinya lahan ditambah 2,2 hektar, namun Pemkab Bekasi dikatakannya harus segera melakukan pembenahan tata kelola persampahan, termasuk membuat teknologi untuk mengolah sampah di dalam TPA.

Kemenaker Puji Manajemen Keselamatan Kerja BBWM

KABUPATEN BEKASI –

Sistem dan manajemen keselamatan kerja PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) sebagai BUMD di sektor migas milik Kabupaten Bekasi diacungi jempol oleh Kemenaker RI.

Industri minyak dan gas (migas) memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, industri ini mengalami

sejumlah tantangan yakni ketidakpastian harga minyak dunia, pandemi Covid-19, dan penurunan konsumsi migas.

Penerapan sistem keselamatan migas bagi PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) menjadi suatu keharusan di sektor hilir.

BBWM memiliki sistem manajemen keselamatan yang tidak hanya dipahami

oleh manajemen puncak, tapi juga oleh pekerja di lapangan.

Untuk mencapai produksi Kilang LPG yang maksimal selain kehandalam operasi dan produksi dibutuhkan juga komitmen semua pihak akan keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini merupakan tugas bersama supaya kegiatan ekonomi

bisa berkelanjutan dan meningkatkan kepedulian lingkungan hidup.

“Atas capaian hasil ini maka BBWM telah mendapatkan pengakuan atas kinerja SMK3 oleh Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Sebelumnya BBWM juga sudah lebih dahulu mendapatkan sertifikat

OHSAS 18001:2007 dan ISO 4500:2018 oleh Badan Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia pada tahun 2020”, ujar Direktur BBWM, Adhi Fadilah. Perseroda BBWM berhasil mendapatkan hasil nilai memuaskan dalam audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan

Pemerintah No. 50 tahun 2012 untuk Kategori Tingkat Lanjutan 166 Kriteria berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi pada tanggal 21-22 Desember 2022.

“Manajemen BBWM memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pegawai,

tamu, pelanggan, masyarakat serta aset perusahaan yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan menetapkan kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan sebagai pedoman di setiap proses kegiatan operasional yang berlangsung di perusahaan”, terang Adhi. (yud)

KABUPATEN BEKASI - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, targetkan cakupan layanan air bersih sekitar 70 persen dengan produksi air minum dalam kemasan (AMDK) hasil teknologi penyaringan tingkat tinggi atau ultra filtrasi.

Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi Usep Rahman Salim mengatakan kapasitas ultra filtrasi yang mencapai 200 liter per detik itu sebenarnya bisa untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam jumlah besar. Hanya saja, demi menjaga kualitas, maka penggunaan akan dibatasi.

Setelah melewati kajian selama sebulan ke depan, ditargetkan air minum kemasan ini akan memulai produksi pada triwulan pertama 2023. “Untuk sementara pasar masih internal PDAM dan pemerintah daerah namun nanti akan dipasarkan secara luas,” katanya.

Usep menyebutkan tidak sekedar minuman kemasan, air hasil ultra filtrasi ini juga akan dipasarkan dalam ben -

tuk air isi ulang sehat dengan sistem reverse osmosis atau RO. “Maka kami buka peluang itu untuk lebih melayani masyarakat Kabupaten Bekasi. Akan ada yang kemasan botol kecil, galon sampai isi ulang RO,” katanya.

gan penambahan pelanggan baru sekitar 350.000, maka tahun 2027 jumlah pelanggan 650.000 sampai 700.000 SL,” kata dia.

Sementara itu, PDAM Tirta Bhagasasi kini juga lebih fokus meningkatkan cakupan layanan air bersih. Usep mengatakan baru 40 persen warga Kabupaten Bekasi yang terlayani air bersih.

“Sesuai perencanaan bisnis 2023-2027, cakupan layanan air bersih sekitar 70 persen pada tahun 2027. Saat ini, jumlah pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi 350.000 sambungan langganan (SL). Den -

Menurut dia, Kualitas air di instalasi ultra filtrasi ini siap minum, bersih dan segar seperti air kemasan pada umumnya sehingga nanti akan menjadi air dalam kemasan. Produksi AMDK ini dilakukan di Instalasi Pengolahan Air Tegal Gede, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Di lokasi ini, teknologi ultra filtrasi telah terpasang dengan kapasitas 200 liter per detik.  Ia mengaku pada tahap awal, produksi air kemasan ini rencananya digunakan untuk kebutuhan pemerintah daerah hingga tingkat desa. Selanjutnya air kemasan ini akan ditawarkan ke dunia industri dan restoran di Kabupaten Bekasi. “Potensi ini baik untuk selanjutnya menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Digunakan untuk acara pemerintah dan coba ditawarkan pada industri dan restoran, selain tentunya pada masyarakat luas,” tandasnya . (fan/adv/mhs)

KE HAL 4 METRO CIKARANG

Politisi Muda PDI-P Hadir Untuk Masyarakat

Usup Supriatna

Siap Nyaleg di Pemilu 2024

KABUPATEN BEKASIUsup Supriatna, politisi PDI Perjuangan (PDI-P) dikenal sebagai sosok yang selalu hadir untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Tokoh asli Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan ini akan melaju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024 mendatang.

Politisi yang lahir pada 2 Maret 1979 ini, dikenal sebagai sosok yang ramah dan sangat dekat dengan masyarakat Kabupaten Bekasi. Ditanah kelahirannya ini, Usup merupakan sosok penggerak roda organisasi.

Dia terpilih menjadi

SEKILAS

pengurus tingkat ranting, tingkat kecamatan dan hingga saat ini sebagai Sekretaris PDI Perjuangan sejak tahun 2019. Kini, dia akan melaju di Dapil 1 DPRD Kabupaten Bekasi.

"Untuk persiapan caleg sudah sesuai aturan dan mekanisme partai yang sudah di atur pertama harus lewat, kalau di Jawa Barat itu dari pengaruh kemarin ditingkatkan ke bakal Bacaleg di mana nanti itu ada lanjutannya yaitu psikotes, dari psikotes ini yang menyelenggarakan itu eksternal yang di tunjuk oleh DPP Partai nanti hasilnya di serahkan kepada DPP Partai sampai saat ini kita masih menunggu," kata Usup saat diwawancara kemarin, (19/1).

Menurut dia, dari PDI Perjuangan tidak bicara di tahun di 2023, begitu ia terpilih jadi sekretaris partai dari 2019 itu dirinya

Revisi Perda, Perkuat Kelembagaan Koperasi

KABUPATEN BEKASI -

koperasi.

"Kita sudah sampaikan ke bagian hukum. Dari Tahun 2022 revisi sudah dilakukan. Mungkin masuk Prolegda (Program Legislasi Daerah) di Tahun 2023," kata Ida kepada awak media, belum lama ini.

Dalam Perda yang terdahulu, kata Ida, lebih difokuskan ke UMKM. Sehingga pada revisi tersebut akan lebih menguatkan kelembagaan koperasi.

"Karena memang di perda yang lama itu kan lebih ke UMKM, koperasinya belum ada. Di perda yang terbaru itu imbang lah, koperasinya ada UMKM-nya. Karena kan dinasnya Koperasi dan UMKM,"tutur dia. Ida mengaku tidak ada target khusus kapan revisi perda itu diterbitkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Kita menyerahkan sepenuhnya ke bagian hukum, secara materi kami sudah final. Nanti bagian hukum yang menyerahkan ke DPRD," tuturnya. (Dim/wyd)

Pembebasan

dari halaman Cikarang Ekspres

Hal tersebut dilakukan karena jumlah penduduk di  Kabupaten Bekasi  kini telah mencapai 3,9 juta jiwa. Sampah yang dilayani pihaknya pun otomatis akan semakin bertambah.

“Sekarang penduduk sudah 3,9 juta berdasarkan data terbaru. Kalau pun nambah armada pelayanan, nantinya bisa sampai 1.000 ton per hari sampah yang masuk ke TPA Burangkeng. Sehingga tambahan 2,2 hektar enggak akan bertahan lama, paling hanya setahun sudah penuh lagi,” ujarnya.

Dani Ramdan berharap bisa membahas permasala-

setelah pemilu itu langsung bergerak, karena perintah ketua umum bahwa kader PDI Perjuangan harus hadir di tengah-tengah masyarakat.

Artinya, kader PDI Perjuangan tidak mengenal pemilu, jadi seluruh kader partai dan seluruh pengurus partai pihaknya instruksikan untuk selalu berbuat ke masyarakat dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengar masyarakat di saat menangis, gembira, senang, sedih bersama masyarakat.

"Apa bila saya terpilih saya ingin benar-benar hadir di tengah masyarakat, karena di masyarakat ini saya lihat sekarang kita prihatin kaitan dengan pertama infrastruktur khususnya untuk dapil saya, dapil satu kaitan dengan Rumah Sakit Umum Daerah karena itu cuma wacana dan wacana sampai saat ini juga belum, kedua saya melihat ketidakadilan dengan sarana

ibadah," kata Usup. "Kalau pendidikan jelas sampai saat ini saya sudah membuka dan melaksanakan kursus bahasa inggris gratis sudah berjalan dua tahun untuk warga yang mampu atau tidak mampu kita gratiskan, terus kedua saya juga membangun yayasan tujuannya yaitu untuk para masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya entah punya modal atau tidak kita akan memberikan fasilitas untuk bisa melaksanakan pendidikan," tandasnya.

Kepedulian Usup Supriatna telah dirasakan oleh masyarakat, berbagai persoalan yang berada di lingkungan masyarakat selalu mendapatkan respon dari politisi muda PDI Perjuangan itu. Hal itu menjadi dampak baik yang sudah dirasakan oleh warga sekitar. (har/wyd)

Sekda Serahkan Hibah Penataan Arsip ke Kejari

KABUPATEN BEKASISekretaris Daerah Dedy Supriyadi melakukan serah terima hibah penataan arsip in aktif tahun 2022 kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi di ruang Prof. St. Burhanuddin Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat.

Dedy Supriyadi dalam sambutannya menyampaikan serah terima hibah penataan arsip seluas 107 meter linear beserta 535 box dan 18 rak arsip ini merupakan upaya Pemkab dan Kejari memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Dedy, pelayanan kepada masyarakat akan dapat berjalan baik apabila pengelolaan dan ketersediaan arsip dijalankan dengan baik.

"Karena itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, bersama Pemkab yang dalam hal ini Dinas Arsip dan Perpustakaan punya tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang andal, untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya," jelasnya.

Dinas Arsip dan Perpustakaan, menurutnya, memiliki fungsi pembinaan kearsipan di wilayah Kabupaten Bekasi. Pembinaan tersebut dalam upaya pendampingan pengelo -

Lahan Harus ....

han tersebut bersama legislatif untuk merivisi perda RTRW agar ketersediaan lahan di TPA Burangkeng bisa ditambah.

“Sehingga nampaknya kami harus merivisi perda, karema timbulan sampahnya nambah terus, meski pun ada memperbanyak bank sampah, buat TPS3R dan TPST, tetap pada akhirnya TPA harus ditambah lahannya, minimal 5 hektar lagi sehingga total jadi 16 hektar nanti,” kata Dani Ramdan.

Sebelumnya diberitakan, penanganan permasalahan darurat  sampah di Kabupaten Bekasi  menjadi fokus yang tengah ditangani oleh Pemerintah  Kabupat-

en Bekasi Selain maraknya TPS liar, TPA Burangkeng saat ini kondisinya juga telah lama mengalami kelebihan kapasitas alias overload.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan diperlukan strategi untuk melakukan desentralisasi pengelolaan sampah untuk menanggulangi timbulan di Kabupaten Bekasi

“Mind set pengelolaannya harus diubah, dari yang awalnya hanya buang di TPA Burangkeng, diganti dengan pengelolaan di tingkat paling bawah, mulai dari RT/RW, desa/kelurahan dan kecamatan,” ungkap Dani Ramdan saat

laan arsip pada tiap pencipta arsip termasuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

"Telah dilaksanakan sejak tahun 2020, kita mengharapkan sinergi ini dapat mewujudkan tertib arsip yang berdampak pada kualitas layanan publik di Kabupaten Bekasi," katanya.

Dedy juga mengemukakan langkah itu merupakan bentuk komitmen Pemkab Bekasi kepada Kejaksaan Negeri Kabu -

paten Bekasi. Bahkan, dengan dukungan ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi berhasil meraih peringkat penataan arsip terbaik se-Jawa Barat. "Pemkab Bekasi berkomitmen dan konsisten terus membantu dalam pelayanan arsip maupun nanti pada saat alih media ke transformasi digital," katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas menyam -

paikan, selama dirinya bertugas sudah melakukan kerjasama bersama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebanyak 2 kali dalam penataan arsip.

"Di masa saya di tahun 2021 telah melakukan penataan sebanyak 97 meter linear, beserta box dan rak arsip, yang telah diserahterimakan sebanyak 107 meter linear dengan 535 box dengan 18 rak arsip," terangnya. Ricky menyampaikan

penataan arsip di instansinya merupakan hal vital baik dalam merekam hasil kerja maupun penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

"Arsip tersebut memang harus ditata dengan baik untuk adanya kepastian hukum apabila dikemudian hari ada hal-hal yang belum selesai yang akan ditindaklanjuti kembali," katanya. (Bbs/wyd)

ditemui di Cikarang, Rabu (9/11/2022).

Di tingkat paling bawah, Dani Ramdan mengharapkan agar setiap RT dan RW memiliki bank sampah yang dikelola secara mandiri untuk memilah sampahsampah bernilai ekonomis, seperti kardus dan botol plastik.

“Kalau bank sampah itu kan kelembagaan mandiri dalam rangka memanfaatkan kembali sampah rumah tangga agar bernilai ekonomis, sehingga implikasinya ada pendapatan tambahan, di sisi lain mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA karema sudah ada penyaringan di tingkat RT/

RW sehingga hanya residunya saja yang dibuang ke TPA,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ke depannya setiap desa harus memiliki Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reuse, Reduce, Recycle) sebagai fasilitas menampung sampah plastik yang dikumpulkan masyarakat.

“Targetnya kami punya 187 TPS3R, karena jumlah desa ada 187, dalam waktu 4 tahun kedepan. Tentunya akan diprioritaskan bagi desa-desa yang siap sudah siap lahannya. Tidak bisa langsung jadi harus dicicil, akan kami siapkan anggarannya,” ungkapnya. Begitu pula di tingkat ke -

camatan yang nantinya akan dibuat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

Para camat dan kepala desa diminta untuk mengedukasi masyarakat agar rencana desentralisasi sampah tersebut bisa terwujud.

“Makanya saya dorong para camat, karena masalahnya ada dua. Pertama kesiapan lahan dan kesedian masyarakat. Karena image masyarakat pasti, kalau ada TPS3R atau TPST, jadinya bau dan lainnya. Ini yang harus kami beritahukan lagi. Padahal kalau dikelola dengan baik, tidak akan ada bau,” kata

Dani Ramdan. Meski begitu, terdapat kriteria hingga sebuah lahan dinilai lain untuk dibangun TPS3R dan TPST. Untuk TPS3R, membutuhkan lahan 2.000-3.500 meter persegi. Sedangkan TPST butuh lahan seluas 1-2 hektar.

“Kemudian, aksesnya harus mudah, truk, baktor harus bisa masuk ke dalam. Ketiga memang sebaiknya tidak dekat dengan pemukiman warga. Tapi kalau pun lokasinya tersedia dekat, berarti disiplin teknologi dan pengelolaannya harus tinggi supaya tidak bau dan tercecer,” kata Dani Ramdan. (bbs/mhs)

General Manager Divisi Online: Suhlan Pribadi.

Darmawan, Al mujamil.

Copy Editor: Wahyu Muhamad Iqbal, Okky Firmansyah.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan Gema Parlindra (Manager Jakarta). Dimas A, Eko Prihastanto.

Manager Iklan & Promosi: Dimas A (Koordinator), Eko Prihastanto

Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Noviantoro.

Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto. Akunting/KeuanganiAdministrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama: Mohamad Fauzi. SAg Direktur : Tohiri Alam

KomisarisUtama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT

DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

ISTIMEWA

SOROT: Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi, pada 2022 naik menjadi 75,22 dari 74,45 poin pada 2021, mencapai angka tertinggi dalam empat tahun terakhir.

ISTIMEWA

SERAHKAN TERIMA: Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi secara simbolis serah terima hibah pekerjaan penataan arsip in aktif tahun 2022 dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, di Aula Kejari.

Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro sedang ditelaah oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Ida Farida menjelaskan, revisi perda itu akan menguatkan kelembagaan

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Ida Farida

METRO BEKASI

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

Pemkot Bekasi Diminta Transparan Terkait CSR

Indonesia (Forkorindo) Kota Bekasi Herman Sugianto meminta Pemkot Bekasi transparan terkait dana Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan perusahaan kepada daerah.

“Sampai saat ini tidak ada transparansi soal dana dari sejumlah perusahaan yang masuk ke kantong Pemkot Bekasi.

Sehingga jika ada dugaan peruntukan tak jelas,”kata Herman Kamis, (19/1/2023) ke-

pada awak media.

Dikatakan Pemkot Bekasi harusnya terbuka dan memaparkan hasil realisasi pihak perusahaan yang berkaitan dengan aksi sosialnya selama ini di daerah kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui nilai dan sumber dari mana saja dan kegunaannya untuk apa saja.

Hal lain, jelas warga pun bisa merasakan manfaat manfaat dari dana CSR yang diberikan untuk Kota Bekasi baik untuk lingkungan, atau pendidikan dan lainnya.

“Selama ini masyarakat tidak pernah mengetahui berapa besaran dana CSR yang di terima Pemkot Bekasi. Sebab sejauh ini Pemkot Bekasi tidak pernah mempublish jumlah dana CSR yg diterima setiap tahunya dari semua perusahaan yang berada di Kota Bekasi.”tuturnya.

Seharusnya data-data perusahan yang memberikan CSR-nya ke pemerintah harus dipublikasi ke publik. Walau dana tersebut besar maupun kecil.“Apalagi

peraturan daerah (perda) mengenai dana CSR sudah ada di Kota Bekasi. Tapi sejak adanya Perda hingga hari ini belum ada transparansi penggunaan dana CSR tersebut,” ungkapnya.

Herman juga mengatakan masyarakat juga harus perlu mengetahui secara rinci perusahaan mana saja yang menjalankan kewajiban dan perusahaan mana yang tidak menjalankan amanah aturan tersebut yang merupakan dasar dari perizinan yang diperoleh oleh suatu perusahaan.

“Yang jadi pertanyaan kita selama ini seluruh perusahan yang beroperasi di Kota Bekasi ada nggak memberikan CSR-nya karena sepengetahuan kami, semua perusahaan sedikit banyaknya pasti ada menyalurkan dana CSR nya tetapi tidak mau terbuka,” terang Herman.

Dirinya berharap para pelaku usaha industri atau lainya ketika memberikan dana CSR harus di publikasi kepada khalayak ramai Pemkot bekasi pun harus sigap untuk menagih ke -

wajiban dana CSR untuk kemajuan kota Bekasi.

“Dan jika ada perusahaan yang tidak bersedia memberikan dana CSR Pemkot Bekasi bisa memberikan sanksi pidana soal CSR dalam pasal 74 UU No 2017 tentang PT dan PP No 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab dan sosial lingkungan Perseroan Terbatas kepada pelaku usaha.”tegasnya.

Namun sayangnya, ujar dia ketika lembaganya mengirim surat konfirmasi yang ditujukan ke Plt Wali Kota Bekasi

terkait hal itu, jawaban yang diterima tidak memuaskan. Dalam jawaban surat yang tertulis yang diterima, Plt Walikota Bekasi merasa tidak menerima dana CSR karena pengelolaan dana CSR di Kota Bekasi dilakukan oleh Badan usaha tapi tidak disebutkan nama badan usahanya.

“Hal ini yang menimbulkan kecurigaan besar bagi publik dimana seharusnya Plt walikota Bekasi mengetahui akan hal ini ujar Herman Sugianto. (amn)

Pemkot Bekasi Segera Ambil Langkah Konkret Terkait Revitalisasi Pasar Kranji

KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) memastikan segera mengambil langkah konkret terkait penyelesaian revitalisasi pasar Kranji Baru.

"Hari ini kami sedang di Bandung ke BPKP Perwakilan Jabar. Ini konsultasi ke 2 sekaligus melengkapi data-data terkait perjanjian kerja sama dengan PT. ABB, " ungkap Lontong Dianto Putra Plt Kadisperindag Kota Bekasi kepada KBE, Kamis (18/1/2023).

Dikatakan bahwa konsultasi kedua kalinya untuk melengkapi data sesuai permintaan pihak BPKP Perwakilan Jabar dalam penyelesaian revitalisasi pasar Kranji. "Insya Allah tak lama lagi pemerintah akan mengambil langkah-konkret terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dalam revitalisasi pasar Kranji yang sudah tiga tahunan tanpa kejelasan, "tegasnya.

Menurutnya tim tengah melengkapi kelengkapan dokumen revitalisasi untuk diserahkan ke BPKP Perwakilan Jabar.

Setelah itu BPKP akan melakukan verifikasi doku-

men yang telah diserahkan untuk langkah selanjutnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi tidak terlepas dari role perjanjian kerja sama. Pemerintah tidak bicara di luar perjanjian kerja sama agar tidak terjadi asumsi. Dia mengingatkan pihak kedua akan perjanjian yg sudah disepakati oleh para pihak itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yg terkait dalam perjanjian tersebut "Nanti PT. ABB suruh baca lagi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yg pernah ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2019 pada pasal 5 hak dan kewajiban pada poin b, " tegasnya.

Pemerintah kota Bekasi selaku pihak pertama menerima kompensasi dari pihak kedua (PT. ABB) atas berkurangnya pendapatan pihak kesatu sesuai sesuai target PAD yang telah ditetapkan pada tahun berjalan dan dibayarkan ke kas Pemerintah Kota Bekasi selama dilaksanakannya pembangunan Pasar Kranji Baru Kota Bekasi terhitung sejak pindahnya pedagang ke TPS sampai dengan penyerahan hak pengelolaan yang ditu-

angkan dalam berita acara serah terima.

Adapun besaran kompensasi dituangkan dalam keputusan kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

Hal itu menanggapi pernyataan Direktur Utama PT ABB Iwan Haryono yang beranggapan telah mematuhi PKS dan tidak keluar dari aturan tersebut.

Kepada KBE sebelumnya Iwan Haryono, menyam -

but baik wacana Pemkot Bekasi BPKP

Jawa Barat. Sehingga ada pemeriksaan lebih lengkap dan berimbang.

"Saya akan memberikan informasi yang objektif jujur dan taat kepada aturan, jadi saya sangat yakin bahwa PT ABB berada di posisi yang taat pada aturan,"tegasnya.

Dia pun menyebutkan bahwa pihak pengembang bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum me-

miliki

Hal itu membantah

pasal 5 ayat 4 huruf P bahwa kompensasi itu dibayar selama revitalisasi.

Menurutnya aturan dalam revitalisasi diatur melalui PKS sebagai dasar tertinggi dan dalam drafnya pada pasal 7 ayat 2 berbunyi bahwa jangka waktu revitalisasi dalam waktu 24 bulan, terhitung sejak tanggal penyerahan lapangan atau SPL.

"Nyatanya, sampai sekarang SPL belum diterbitkan pihak pemerintah. SPL itu sebagai argo revitalisasi karena bersamaan dengan itu akan dihitung mulai kompensasi. Tidak seperti sekarang, SPL belum ada tapi pengembang dikatakan menunggak kompensasi dasarnya apa,"tanya Iwan.

kedua dalam

ini PT ABB selaku pengembang dikatakan menunggak kompensasi dengan angka fantastis Rp9,3 miliar seperti disampaikan Plt Kepala Disperindag Kota Bekasi.

"PT Annisa Bintang Blitar (ABB) sebagai pihak kedua

Ditegaskan bahwa berkaitan dengan kompensasi, PT ABB memandang belum ada kewajiban sebagai pihak kedua untuk membayar kompensasi karena dalam PKS jelas dinyatakan bahwa

Dketahui tim Kota Bekasi hari ini kembali konsultasi ke BPKP Perwakilan Jabar di Bandung, tim tersebut meliputi Kasi Datun Kejari Kota Bekasi selaku Jaksa Pengacara Negera, Plt. Kadis

Perindag Kota Bekasi, Inspektur Pembantu Inspektorat, Kabag Hukum Setda Kota Bekasi Kabag kerjasama Kota Bekasi, Asisten Pemerintahan, Staf Ahli Pembangunan, BPKAD Kota Bekasi. (amn)

Jual Obat Keras Dua Pemilik Toko Kosmetik Wilayah Pekayon Diringkus Polisi

KOTA BEKASI- Polisi berhasil mengungkap peredaran obat keras daftar G di wilayah Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang dijual bebas dengan kedok toko kosmetik.

Pengungkapan tersebut dilakukan oleh Tim Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota. Dari operasi itu berhasil meringkus dua orang sebagai penjual di lokasi tidak berjauhan.

Kasat Samapta, Kompol Imam Syafi’i, mengungkap bahwa penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang meresahkan adanya toko kosmetik menjual obat keras daftar G seperti tramadol dan jenis lainnya.

"Pengungkapan ini juga menepis tuduhan publik yang selama ini beranggapan bahwa peredaran obat keras itu di backup aparat, " tegasnya.

Dikatakan dari pengungkapan di dua tempat berbeda itu sendiri selain meringkus dua pelaku yang mengedarkan, Tim Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan ribuan barang bukti obat keras daftar G. Menurutnya, selama ini peredaran obat keras daftar G semakin meresahkan masyarakat. Berbagai aduan diterima kepolisian terkait hal tersebut.

Pengungkapan Tim Presisi yang dipimpin Ipda Ahmad Subakti mengamankan seorang pria berinisial MA (41) di Jl.Irigasi Pakayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan "Tim kami juga mengamankan obat keras daftar G dan kita lanjutkan dan serahkan kepada sat re Narkoba untuk dilakukan tindak lanjut,” ungkap Kasat Samapta, Kompol. Imam

Syafi’i kepada media pada Kamis (19/01/23).

Selain di satu lokasi, tim Presisi juga mengamankan satu orang lainnya berinisial A (41) di Jl.Raya Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan tidak jauh dari lokasi pertama.

Toko berkedok kosmetik ini ternyata menjual obat-obatan yang dilarang

untuk diperjualbelikan secara bebas.

Dalam penggerebekan itu, polisi menyita ribuan butir obat keras daftar G jenis Tramadol dan Eksimer yang dijual bebas kepada masyarakat tanpa ijin. Selian itu, petugas juga menyita uang yang diduga hasil penjualan obat keras. (amn)

Perda LGBT di Kota Bekasi Mendesak

KOTA BEKASI - Menyikapi tingginya angka HIV/ AIDS di Kota Bekasi pada kelompok Homoseksual Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto menyebut bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) perlu mendalami akar permasalahannya.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi kata dia, memegang peranan penting untuk mengkaji persoalan ini.

“Karena ini kan terkait dengan AIDS dan lain sebagainya, jadi ini sedang terus kita optimalkan,” katanya.

Terkait dengan semakin banyaknya jumlah Laki-laki Suka Laki-laki (LSL) atau Men Seks Men (MSM) ini, Tri tidak menampik.

Namun demikian, ia menyebut bahwa Kota Bekasi

tidak bisa menerima penyimpangan seksual atau kelompok LGBT dengan menyebut moralitas dan etika dalam beragama dijunjung tinggi di Kota Bekasi.

“Karena kan secara moral, etika agama kan dijunjung tinggi, tidak ada yang namanya LGBT,” tambahnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Saifuddaulah juga menyebut bahwa LGBT melanggar norma agama maupun budaya ketimuran.

Dirinya juga menyampaikan keprihatinannya berkaitan dengan meningkatnya jumlah Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA) dari kelompok LGBT.

Fenomena ini perlu dikaji kata Saifuddaulah. Selain

itu, ia juga menyebut perlu dilakukan pembinaan secara spiritual dan pembinaan mental.

“Walaupun bagaimana kan Kota Bekasi sebagai kota Ihsan, tentunya perlu dikaji, agar proses upaya perkembangan terkait dengan LGBT bisa diminimalisir,” ungkapnya.

Terkait dengan perlunya regulasi, ia tidak menampik kebutuhan aturan untuk meminimalisir semakin bertambahnya jumlah LGBT, aturan tersebut dapat berguna untuk meluruskan perilaku atau orientasi seks yang menyimpang. Di dalamnya, perlu diatur terkait dengan aspek edukasi sebagai bagian dari langkah antisipasi.

“Kalau terkait dengan perlunya regulasi, memang di satu sisi ketika dalam aspek kondisi sosiologis, dimana adanya masyarakat yang melakukan di luar dari norma kebiasaan dalam rangka memenuhi kebutuhan seks nya, itu kan perlu ada pelurusan,” katanya.

Tahun 2020 lalu, usulan revisi Perda nomor 3 tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila pernah muncul. Namun, dengan berbagai pandangan hasil evaluasi, revisi tersebut urung dilakukan. Hasil revisi Perda ini diharapkan dapat mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan LGBT, diantaranya pembinaan dan pencegahan. (bbs/amn)

Perwakilan

hak untuk menagih kompensasi dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Kranji Baru di Bekasi Barat.

apa yang disampaikan bahwa pihak

hal

dalam revitalisasi pasar Kranji Baru, Berpedoman atau taat aturan sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja Sama (PKS),"tegas Iwan Haryono Presiden Direktur PT ABB dikonfirmasi Rabu (18/1/2023).

KOTA BEKASI – Ketua DPC Forum Komunikasi Rakyat

ISTIMEWA

REVITALISASI: Tim Kota Bekasi saat konsultasi terkait revitalisasi pasar Kranji Baru di BPKP Perwakilan Jabar di Bandung, Kamis (19/1/2023).

ISTIMEAW

Meriahnya Perayaan HUT SMKN 1 Tirtamulya

KARAWANG - SMKN 1 Tirtamulya merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 dengan perayaan meriah. Ribuan siswa bersama dewan guru larut dalam acara pentas seni yang dimeriahkan oleh artis kebanggaan Kabupaten Karawang, Kalia Siska.

Selain dimeriahkan oleh Kalia Siska. Perayaan HUT ke 13 SMKN 1 Tirtamulya juga di hadiri Wakil Bupati Karawang, Aep Syaefulloh.

Dalam sambutannya, Wabup mengatakan, memasuki usia sekolah yang ke 13 tahun. SMKN 1 Tirtamulya diminta untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang baik. Agar bisa mencetak lulusan kerja yang mampu bersaing di dunia industri.

Menurutnya, keberadaan sekolah vokasi perlu dikembangkan. Sebab Karawang memiliki kekayaannya sumber daya alam yang potensial dan harus didukung dengan keahlian dari sumber daya manusia.

“Karawang memiliki sumber daya yang banyak, perekonomian di Karawang sangat luar biasa. Harus punya motivasi dan keyakinan dapat mengembangkan potensi dengan adanya SMK,” kata Aep, Kamis, (19/1) kemarin di SMKN 1 Tirtamulya. Meski pun SMK sederajat merupakan kewenangan provinsi. Pihaknya, kata Aep, akan terus berupaya membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh SMK yang ada di Karawang. “Memang SMK ini bukan kewenangan kami, melainkan provinsi. Tetapi menjadi kewajiban kami selaku pemerintah daerah. Tentunya kami mensupport program apa yang menjadi kebutuhan sekolah,” ucapnya. Dengan begitu, lanjut Aep, SMKN 1 Tirtamulya dapat membuat warga di lingkungannya mampu diperdayakan serta menjadi kebanggaan warga Tirtamulya. “Besar harapan kami ke depan menjadi kebanggaan warga Tirtamulya,” harap Aep.

Kepala SMKN 1 Tirtamulya, Sartoyo mengatakan, sekolahnya yang sudah memasuki usia yang ke 13. Diharapkan bisa terus eksis, maju, dan para siswanya mampu menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga SMKN 1 Tirtamulya dapat menghasilkan jebolan yang luar biasa. “Secara keilmuan mereka dapat (mumpuni, red) skill, dan attitude. Dan memberi tahu ke semua pihak, sekolah kami yang ke 13 diikuti dengan kedewasaan pendidikannya,” katanya. Baginya, hari jadi yang ke 13 itu bukan hanya euforia saja. Melainkan tetap mengevaluasi kualitas pendidikan yang lebih baik. Salah satunya dengan proses membentuk bursa kerja khusus (BKK) dan menjaring kemitraan dengan industri. “Saya sedang mencoba dengan membentuk BKK, membangun kerja sama lebih intens lagi pihak sekolah dengan dunia industri,” pungkasnya. (gem/wyd)

STIT Rakeyan Santang Tambah Dua Prodi Baru

Terima

Visitasi dari Kopertais Wilayah II Jawa Barat

KARAWANG - Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Rakeyan Santang Karawang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang.

Kampus yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Tanjungpura-Lamaran, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, saat ini sedang dalam proses penambahan dua program studi (prodi) baru.

“Hari ini (kemarin) kami menerima visitasi dari Kopertais Wilayah II Jawa Barat terkait penambahan dua prodi baru. Alhamdulillah visitasi yang dilakukan Prof Muhtar Solihin selaku Wakil Koordinator Bidang Akademik Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Pak Usep Dedi Rostandi selaku Sekretaris Kopertais Wilayah II Jawa Barat berjalan lancar,” ujar Ketua STIT Rakeyan Santang Karawang, Hendar, melalui Wakil Ketua Bidang Akademik, Candra Mochamad Surya, kepada KBE, Kamis (19/1).

Dijelaskan Candra, dua prodi baru yang akan dibuka yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Tadris Bahasa Inggris. Kedua prodi tersebut akan melengkapi dua prodi lainnya yang telah berjalan yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

“Kami menargetkan dua prodi baru bisa mulai dibuka pada tahun akademik 2023/2024. Sehingga lulusan SMA sederajat tahun ini bisa memiliki banyak

SDN Palumbonsari 4 Cetak Siswa Religius

KARAWANG - Siswa di

SDN Palumbonsari 4 rutin mengikuti kegiatan keagamaan yang digelar pihak sekolah. Setiap Hari Jumat, mereka mengikuti kegiatan sholat duha berjamaah, mengaji serta pembiasan membaca almaul husna.

“Pembiasan kegamaan memang harus di pupuk sejak dini, agar siswa tidak hanya

pintar pengetahuan tapi kuat juga dalam keimanan dan ketaqwaan,” ujar Guru Pendidikan Gama Islam, Asep Komarudin kepada KBE, Kamis, (19/1) kemarin.

Masih kata Asep, sejak dini siswa di beri pemahaman bahwa sholat duha itu dapat meningkatkan dalam mendapatkan rezeki. Jadi mereka harus sadar ikhtiar

juga harus dibarengi dengan tawakkal.

Ia sendiri berharap dengan adanya kegiatan rutin setiap jumat dapat meningkatkan religius anak.

“Manfaat sholat duha kan biar mendekatkan rezeki, jadi kita ajarkan sejak dini selain perlu ikhtiar tawakal juga diperlukan,”katanya. (rul/wyd)

pilihan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, khususnya yang ingin memilih prodi PAI dan Tadris Bahasa Inggris,” katanya. Wakil Koordinator Bidang Akademik Kopertais Wilayah II Jawa Barat, Prof Muhtar Solihin mengatakan, Kopertais Wilayah II Jawa Barat senantiasa mendukung dan mendorong

perguruan tinggi yang berada di bawah naungannya untuk terus berkembang dengan memperluas jaringan maupun kelembagaan. “Hari ini (kemarin) kami cek kelengkapan berkas dan yang lainnya. Kami lihat banyak yang telah siap, mulai dari ruang kelas yang sudah sangat memungkinkan, kondisi perkuliahan yang

sudah sangat bagus, hingga dosen yang cukup banyak,” ujar Prof Muhtar.

“Hasil visitasi ini akan langsung kami proses. Ketika dinilai sudah layak untuk mendirikan prodi baru, maka kami akan buat rekomendasi untuk kelengkapan dari persyaratan pendirian prodi baru,” imbuhnya.

Prof Muhtar berharap, STIT Rakeyan Santang bisa terus berkembang. Bukan hanya prodi yang bertambah, tapi lembaga juga bisa menjadi institut hingga universitas.

“Semakin banyak prodi dibuka dan perubahan kelembagaan, maka nilai dakwah semakin luas,” ucapnya. (ayi)

ULANG TAHUN: Para siswa tengah mendengarkan sambutan ditengah lapang SMKN 1 Tirtamulya dalam peringatan HUT sekolahnya yang ke 13

FOTO: AYI PURNAMA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

VISITASI: Wakil Koordinator Bidang Akademik Kopertais Wilayah II Jawa Barat, Prof Muhtar Solihin (tengah) bersama Ketua STIT Rakeyan Santang Karawang, Hendar (kedua dari kiri) beserta jajarannya saat foto bersama usai berakhirnya kegiatan visitasi.

Resahkan Masyarakat, Komplotan Curanmor Diringkus

PURWAKARTA – Polres Purwakarta, meringkus dua dari delapan pelaku komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan masyarakat.

Dua pelaku curanmor yang berhasil ditangkap yakni, Asep Saepudin alias Cepot (31) warga Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang dan Dodi Johan (29) warga Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Sedangkan 6 pelaku lainnya masih dalam pengejaran Polisi.

Para komplotan curanmor itu diketahui telah beraksi di 46 tempat di Kabupaten Purwakarta. Selama ini, motor hasil curiannya dijual ke Kabupaten Karawang dan Subang.

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain mengatakan penangkapan para pelaku bermula dari adanya peningkatan jumlah curanmor di wilayah Kabupaten Purwakarta.

“Kami berhasil mengamankan dua orang pelaku curanmor yang telah beraksi di 46 TKP wilayah Kabupaten Purwakarta. Pelaku ditangkap di wilayah Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta,” kata pria yang akrab disapa Edwar, pada Kamis (19/1/2023).

Adapun modus operandinya, terang Edwar, komplotan pelaku curanmor yang berjumlah 6 orang tersebut melakukan aksinya dengan cara hunting sepanjang jalan dengan target sepeda motor yang terparkir di teras atau halaman rumah maupun kontrakan.

“Para pelaku mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci menggunakan kunci leter T. Jadi pelaku mengincar motor-motor yang terparkir di halaman rumah, kantor, pertokoan ataupun di dalam rumah yang kondisinya sepi,” jelasnya. (san/rie)

Ratusan Remaja Ajukan Dispensasi Nikah

Rata-rata Anak

Putus Sekolah

PURWAKARTA – Sebanyak 104 pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Kabupaten Purwakarta sepanjang tahun 2022.

Jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke PA Purwakarta

tersebut paling banyak usia 16 sampai 18 tahun atau usia pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari jumlah 104 pasangan tersebut, yang diputus oleh PA Purwakarta atau diperbolehkan menikah sebanyak 99 pasangan.

“Jadi yang yang memohon itu ada 104, tapi yang diputus hanyak 99 saja. Ratarata mereka merupakan pelajar yang putus sekolah,”

ujar Humas PA Kabupaten Purwakarta, Tibyani, pada Kamis (19/1/2023).

Tibyani mengatakan, perkara dispensasi kawin atau nikah di Kabupaten Purwakarta meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tidak terlalu signifikan. “Sebenarnya jumlahnya stabil, hanya meningkat sedikit dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Tibyani.

Adapun faktor dari permohonon dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, Tibyani menyebut, banyak orang tua yang menginginkan anaknya nikah lebih cepat agar terhindar dari zina.

“Jadi banyak permohonannya itu berdasarkan dari keingin orangtua yang ingin anaknya terhindar dari zina, jadi ada yang ketahuan anaknya paca -

ran, langsung dinikahkan,” jelasnya. Selain itu, Tibyani mengatakan, faktor lainnya juga ada karena hamil di luar nikah. Namun, jumlah tersebut terbilang sedikit. “Terbilang sedikit di bandingkan wilayah lain yang hamil di luar nikah, untuk di Purwakarta sendiri faktor paling banyak adalah permohonan orang tua,” pungkasnya. (bbs/rie)

Pemprov Jabar Apresiasi CCEP Indonesia

Atas Konsisten dan Komitmen Berkelanjutan Bersama Masyarakat dan Komunitas

COCA-COLA Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia), perusahaan minuman terkemuka di Indonesia. Selalu berkomitmen untuk mengambil bagian dalam mendorong pengembangan berbagai upaya berkelanjutan (sustainability). Dengan terciptanya peningkatan dan kemajuan yang berfokus pada lingkungan, komunitas dan tanggung jawab terhadap kualitas produk.

Atas kegiatan keberlanjutan yang sudah dilakukan, perusahaan melalui pabrik di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sumedang mendapat penghargaan dalam ajang Forum CSR Mitra Jabar Award 2022.

Untuk kategori Corporate Environmental Responsibility Award dan Community Environmental Stewardship Award.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Lucia Karina, Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability CCEP Indonesia di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Bandung (27/12) lalu.

berikan atas komitmen ke berlanjutan yang dilakukan oleh CCEP Indonesia di wilayah Propinsi Jawa Barat. Melalui berbagai macam inisiatif dan program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022.

Program yang dilakukan merupakan bentuk sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan yakni pemer intah daerah setempat, ma syarakat, komunitas, aka demisi dan media. Upaya keberlanjutan dilakukan, antara lain melalui pening katan kapasitas masyara kat dan komunitas melalui pendampingan.

Program berupa edukasi serta pelatihan di bidang kepedulia lingkungan hid up, sosial, dan ekonomi. Dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentin gan menjadi kunci keberhasilan berbagai kegiatan CCEP Indonesia. Yang dilaksanakan secar aluas di seluruh proses lini bisnis, di wilayah operasional di Propinsi Jawa Barat.

Berbagai program utama dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Seperti

sampah berbasis kemasyarakatan. Dukungan terhadap terbentuknya sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan sistem bank sampah dilakukan CCEP Indonesia.

Dengan mengadakan

pendampingan berupa pelatihan serta dukungan sarana-prasarana pengelolaan sampah. Inisiatif ini berlanjut dengan upaya pengumpulan botol plastik paska konsumsi yang kemudian didaur ulang di fasilitas

masan botol produk-produk minuman CCEP Indonesia.

Di samping itu, komitmen pada aspek kepedulian lingkungan hidup juga diwujudkan CCEP Indonesia melalui program penanaman pohon serta upaya konservasi air melalui Coca-Cola Forest. Selain itu, melalui program ini, perusahaan juga melakukan peningkatan kapasitas lahan sebagai fungsi edukasi bertajuk “Fun Learning Studio CocaCola Forest” dan juga pembibitan tanaman beberapa varietas.

serta diskusi dengan tokoh masyarakat dan beberapa perwakilan warga. Serta pemangku kepentingan lainnya di area pelaksanaan program.

san plastic botol terkini. Yang merupakan hasil kerja sama antara CCEP Indonesia dan Dynapack Asia, yakni Amandina Bumi Nusantara. Hasil daur ulang tersebut kemudian menghasilkan material plastic untuk kemudian dijadikan ke

Tidak berhenti di situ, CCEP Indonesia turut mendukung upaya peningkatan kapasitas masyarakat pada aspek sosial-ekonomi melalui program Desa Bestari (Bersih, Sehat, Tangguh, Mandiri dan Lestari). Program ini sendiri dilaksanakan di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Program Desa Bestari hadir melalui empat pilat utama, yaitu pendidikan, lingkungan, Kesehatan dna kewirausahaan. Dimana setiap program yang dijalankan merupakan hasil

Dalam perjalanannya, program Desa bestari melaksanakan pendampingan budidaya dan pengolahan pangan berbahan dasar tanaman lidah buaya serta pelatihan kewirausahaan. Nurlida Fatmikasari, Regional Corporate affairs Manager Coca-Cola Europacific Partners Indonesia menyatakan, sebagai Mitra CSR Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Coca-Cola Europacific Partners Indonesia. Selalu mengutamakan tercipatanya dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Apreasiasi yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat ini menjadu pemacu semangat. Untuk merangkul masyarakat dan komunitas lebih luas lagi dalam pelaksanaan program. Dan mempererat kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sehingga perusahaan dapat sejalan dengan program Jabar Juara.

: Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) berkomitmen untuk mengambil bagian dalam mendorong pengembangan berbagai upaya berkelanjutan (sustainability).

ISTIMEWA

MENGAMANKAN : Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain didampingi, Kasat Reskrim AKP M Zulkarnaen merilis pelaku komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan masyarakat.

ISTIMEWA

PERMOHONAN : Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Kabupaten Purwakarta mengatakan paling banyak usia 16 sampai 18 tahun atau usia pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengajukan nikah.