Karawang Bekasi Ekspres, 20 Februari 2020

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

index

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekapres

POLDA SITA SEKOPER STEMPEL DINAS

GARA-GARA UU ITE: EMPAT PNS JADI TAHANAN KOTA

PURWAKARTA LUNCURKAN LAYANAN MARANGGI

Baca halaman 4 KBE (Cikarang Ekspres)

Baca halaman 6 KBE (Metro Bekasi)

Baca halaman 8 KBE (Metro Purwakarta)

Skandal Lanjutan Dugaan Kasus PDAM

Pejabat Was-Was Penerima Aliran Duit PDAM Berpotensi Ikut Terseret KARAWANG- Sejumlah pejabat yang namanya ada di daftar penerima aliran uang yang ada di tangan Novi Farida (pegawai PDAM Tirta Tarum) diduga sedang ketar-ketir khawatir ikut terseret dalam kasus raibnya

uang PDAM sebesar Rp 2,9 miliar yang sedang ditangan kepolisian.

Belakangan, kuasa hukum Novi, Regi Julia mengaku kliennya akan blak-blakan menyebut nama penerima duit. Kliennya kadung sakit hati lantaran diturunkan jabatannya oleh direksi PDAM sebab dituduh terlibat pada kasus raibnya duit untuk membayarkan utang air baku ke PJT II.

LINGKUNGAN JABAR

Paktisi hukum, Asep Agustian meminta kepolisian secepatnya mengumkan tersangka pada kasus ini. Agar menjadi babak baru, membuka siapa saja penikmat duit perusahaan air plat merah ini.

Ap a l a g i , d i a ku oleh kepolisian penghitungan kerugian negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sudah dikantongi.

. “Tidak perlu menunggu gelar perkara,” katanya kepada awak media, kemarin (19/2).

“Saya mengapresiasi langkah Sat Reskrim Polres Karawang.

Apresiasi sekali sudah dapat mengantongi nama tersangka.

Tinggal buka nama-namanya,” timpalnya.

Menurut dia, menahan diri untuk tidak membuka nama tersangka, padahal sudah mengantongi nama, bisa berpotensi menimbulkan preseden buruk Ke Halaman METRO KARAWANG n

PDIP Umumkan Balon Kada

417 Tambang Ilegal Kuasai Ratusan Ha Lahan BANDUNG- Pemprov Jabar, terus berupaya menertibkan perusahaan tambang yang ada di Jabar.

Menurut Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov Jabar, Ke Halaman METRO KARAWANG n

Karawang Masih Ngambang KARAWANG- PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan sejumlah nama calon kepala daerah pada Pilkada 2020. Namun, untuk Pilkada Karawang justru namanya belum diumumkan. Dari 8 daerah di Jabar yang akan melangsungkan Pilkada pada tahun ini, hanya Cianjur dan Tasikmalaya yang sudah diumumkan.

Enam daerah lainnya ter-

masuk Karawang tak ada dalam daftar yang diumumkan.

Nama-nama calon kepala daerah itu dibacakan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Krisnanto dan Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto.

Pembacaan nama kepala daerah disaksikan langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

DAERAH DI JABAR YANG MELANGSUNGKAN PILKADA TAHUN INI:

Kabupaten Karawang Kabupaten Bandung Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi Kabupaten Indramayu Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Pangandaran Kota Depok

“Kami mohon izin kepada Ke Halaman METRO KARAWANG n

KBE NEWS!!!

Per Hari Senin (24/1) Koran Harian Karawang Bekasi mulai menayangkan polling Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Bupati Karawang pilihan Anda!

Ingin berpartisipasi? Mau menunjukkan jagoan Anda memang layak maju di Pilbup Karawang 2020? silahkan isi form polling yang sudah disediakan di halaman 1 koran KBE. FORMULIR POLL

Nama: Nama Bacabup/Bacawabup yang Anda pilih: GUNTING DISINI

*) Form yang sudah diisi silahkan kirim ke Kantor Karawang Bekasi Ekspres di Jalan Pepaya No 20 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau bisa dititipkan ke loper koran (tukang koran eceran), bisa juga dititipkan ke wartawan/pegawai KBE yang Anda kenal.

Photo Challenge Upload fotomu bersama pasangan dan Menangkan Voucher Gratis Untuk Kamu dan Pasanganmu PERIODE : 14-21 FEBRUARI 2020

Pasangan Jalur Independen Serahkan Persyaratan ke KPU KARAWANG- Nama Asep Agustian tak asing lagi di telinga warga Karawang. Ia yang pernah menyalonkan wakil bupati pada Pilkada Karawang 2015 lalu lewat jalur independen, di Pilkada 2020 ini kembali maju menjadi bakal wakil bupati.

Lewat jalur yang sama, jalur independen.

Ia mengaku sudah siap

dengan segala k o n sekuensinya Pada 2015 lalu, ia maju mendampingi Nanan Taryana. Kali ini ia maju mendampingi salah satu kepala desa, Endang “Macan Kum-

USUNGAN PASANGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN PDIP: Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin (Cianjur) Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin (Tasikmalaya) Nama calon yang dimajukan PDIP Karawang: Yesi Karya Lianti

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Besok, DPRD Panggil Manajemen RS Lira KARAWANG- Komisi IV DPRD Karawang menjadwalkan akan memanggil manajemen Rumah Sakit Lira Medika pada Jumat 21 Februari besok. Agenda pemanggilan ini akan mempertanyakan persoalan pembuangan limbah medis yang dibuang di TPS warga, serta persoalan Pemutu-

san Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap salah seorang karyawannya.

“Pemanggilan bukan hanya terhadap RS Lira, tetapi akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syaripudin,

kepada awak media.

“Iya kami akan menanyakan dua hal itu, limbah medis dan kabar PHK sepihak.

Ini sudah saatnya DPRD meminta keterangan dengan yang bersangkutan,” timpalnya.

Pria yang kerap disapa Ibe juga menuturkan peKe Halaman METRO KARAWANG n

ISTIMEWA

SOROT: Komisi IV DPRD Karawang menjadwalkan akan memanggil manajemen Rumah Sakit Lira Medika pada Jumat 21 Februari besok.

Ribhka Yoseana, Mahasiswi asal Karawang yang Kuliah di Wuhan Cina Follow Us : www.selamattrans.co.id

@ selamattrans

Call Center : 0855-1500-388

Lega Bebas Corona setelah Dikarantina 14 Hari di Natuna Ribhka Yoseana Gunawan adalah mahasiswi asal Karawang yang kuliah di Kota Wuhan Cina yang masih gempar virus Corona.

Ia bercerita selama menjalani Karantina di Natuna selama 14 hari tersebut, ia telah mendapatkan penanganan kesehatan secara rutin dan maksimal.

REDAKSI, KARAWANG

“SETIAP hari diobservasi, kita tidak boleh ketemu dengan siapa siapa, di cek suhu tubuh dari pagi sampai malam, dan mendapatkan perawatan psikologis juga biar tidak stress,” ucap Alumni SMAN 1 Karawang yang kini berusia 16 tahun ini.

Sejak kejadian trending internasional virus Ke Halaman METRO KARAWANG n

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

BEBAS CORONA: Ribhka Yoseana Gunawan saat dijenguk Bupati Cellica di rumahnya. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

METRO KARAWANG

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020

KARAWANG BEKASI

2

Permudah Para Pengembang Kepengurusan Baru Apersi Korwil 4 Resmi Dilantik YOGIE/KBE

EMBUNG SAMPAH: Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Dedi Achdiat saat berkunjung ke Desa Telukbuyung, Pakisjaya.

Embung Sampah 80 M Siap Dibangun di Pakisjaya KARAWANG - Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Dedi Achdiat menyebut embung sampah dengan luas 20 hektar rencananya akan dibangun di Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya.

“Itu 17 sampai 18 hektar yang digunakan untuk embung. Tapi itu kan ada 20 hektar, nanti sisanya digunakan untuk sarana yang lain,” ucapnya kepada KBE, Rabu (19/02).

Dikatakannya, proyek embung sampah itu diharapkan bisa menyelesaikan persoalan sampah di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2021 nanti.

Proyek yang ditaksir menggunakan duit APBN sekitar Rp 80 miliar, dan itu sudah diusulkan oleh Pemkab Karawang. “Mengusulkannya cukup lumayan, sekitar Rp 80 miliar,” ucapnya.

Sebelumnya, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, Wawan Setiawan menjabarkan hasil kajian ITB pada tahun 2017 yang memaparkan bahwa per hari setiap individu menghasilkan sampah 0,4 sampai 0,7 kilogram.

“Jika dikalkulasikan jumlah penduduk Kabupaten Karawang sekitar 2,2 juta jiwa, otomatis tumpukan sampah itu mencapai 880 sampai dengan 900 ton sampah setiap harinya,” ucapnya. (gie/mhs)

KARAWANG - Kepengurusan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Koordinator wilayah 4, yang meliputi Karawang, Subang, Purwakarta resmi dilantik Rabu (19/02) di Ballroom Hotel Mercure.

Ketua DPD Apersi Jawa Barat Rd Gunawan Sumadikara beserta Sekretaris DPD Apersi Jawa Barat Abun Yamin Syam melantik ketua, wakil, ketua, sekretaris Apersi Korwil 4.

Sekretaris DPD Apersi Jawa Barat, H. Abun Yamin Syam mengatakan ketua DPD Ketua DPD Apersi Jawa Barat Rd Gunawan Sumadikara disaksikan ketua DPP Apersi secara melantik pengurus Apersi Korwil 4 dimana Kabupaten Karawang termasuk di dalamnya. “ U nt u k y a n g d i l a nt i k ada 3, wilayah pertama Ka rawa ng, Pu r wa ka r t a dan Subang, keanggotaan sendiri Karawang sangat luar biasa hampir mencapai 250 pengembang,” ucapnya kepada KBE, Rabu (19/02).

Dikatakannya, selain itu

Pasangan Jalur .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES bang”.

Rabu (19/2) kemari, diantari simpatisan mereka, Endang dan Asep datang ke Kantor KPUD Karawang menyerahkan berkas peryaratan jalur independen untuk selanjutnya berkas itu akan diverifikasi oleh tim di KPU. “Ini pelajaran hidup. Jangan mau menyerah,” kata dia usai penyerahan berkas bakal calon perseorangan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang, kemarin (19/2).

Justru dengan maju pada konstelasi pemilihan kepala daerah dan legislatif, pria yang pernah nyaleg DPR RI bia Partai Berkarya ini menyebut, pengalamannya bertambah. Pria yang akrab

disapa Asep Kuncir ini pun megaku menjadi tahu likaliku pilkada. Apalagi ia mengaku percaya pada takdir.

“Jadi tahu ternyata pilkada seperti ini, pileg seperti ini, partai seperti ini,” kata dia.

Tak hanya itu, Asep juga memastikan ia dan Endang tak gentar melawan bakal calon yang diusung partai, termasuk petahana. Sebab, diketahui kedua petahana Cellica Nurrachadiana, Bupati Karawang dan Ahmad Zamakhsyari, Wakil Bupati Karawang digadang-gadang kembali mencalonkan diri.

Endang mengungkapkan memilih penyerahan syarat pada Rabu (19/2) lantaran pada 23 Februari akan dilangsungkan pilkades ser-

Tubagus Nugraha, sebanyak 417 penambang tak berizin atau ilegal di Jabar tersebut tersebar di semua kabupaten/kota.

“Luas lahan pertambangan yang tak berizin di Jabar tersebut mencapai 448 hektare,” ujar Tubagus kepada belum lama ini.

Tubagus mengatakan, untuk tambang ilegal tersebut Pemerintah Provinsi Jabar tak bisa masuk ke ranah tersebut karena sudah area pidana. Kewenangannya, ada di aparat penegak hukum.

Tubagus menjelaskan, tambang tak berizin tersebut paling banyak terjadi di Subang. Luasnya, mencapai 63,75 hektare. Yakni, di daerah Jalan Cagak, Cijambe, Kasomalang, Cipeundey dan Kalijati. Daerah yang kedua paling banyak tambang tak berizin, adalah Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya masingmasing seluas 50 ha. Ketiga, Kabupaten Sukabumi seluas 47,6 ha.

“Daerah lainnya ada di Majalengka seluas 37,46 ha, Indramayu seluas 23,5 ha, Kabupaten Bandung 21,5 ha dan lain-lain,” katanya.

Menurut Tubagus, ia sudah menindak lanjuti hal tersebut karena memang ada mekanisme yang bisa diurai. Yakni, pembinaan dan edukasi untuk mengurus izinnya. Walaupun memang prosea perizinan agak susah, tapi tetap harus ditempuh. “Kalau sesuai tata ruang, akan diberi izin kok. Tapi kan kalau tak izin akan masuk ke penegakan hukum,” katanya.

Selain itu, kata dia, ESDM pun sedang melakukan pendekatan tambang rakyat.

Karena, saat ini sudah ada

ribuan orang menggali di Sukabumi dengan adanya lubang-lubang tambang.

Sehingga, provinsi Jabar sedang mengatur pelembagaan tambang rakyat.

“Permohonan izin tambang kan batasannya minimal 5 ha yg. Nah kalau tambang 1 ha ga ada mekanisme yang mengatur kecuali di gabungkan,” katanya.

Menurutnya, tingginya aktivitas tambang di Jabar karena industri semen saat ini banyak di Jabar sehingga harus ada bahan bakunya.

Banyak daerah di Jabar yang punya bahan bakunya. “Industri tambang pesat karen ada permintaan. Hal ini terjadi karena tumbuhnya infrastruktur strategis. Yang terpenting bagaimana tata kelola dengan baik,” katanya.

Saat ini, kata dia, jumlah izin pertambangan di Jabar ada 514 izin. Yakni, terdiri dari 352 izin usaha pertambangan, 100 tahapan eksplorasi dan 162 izin usaha pertambangan khusus.

“Kalau masih ada tambang-tambang tak berizin, itu masalah nyata. Kami akan lakukan pembinaan dan legalisasi usahanya. Kalau secara tata ruang ga bisa akan ditindak oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Menurut Kepala Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS P ) P rov Ja b a r, D o d i n Rusmin Nuryadin, izin 19 sektor pertambangan ada 19 sektor. Pihaknya, terus berupaya memberikan kemudahan persoalan perizinan termasuk pertambangan.

Persyaratannya, berjenjang, di beri waktu 60 hari untuk dikaji dan divisitasi layak atau tidaknya sampai izin

ana Alsjah (eks Direktur Utama PDAM Karawang) yang kini ditahan oleh penyidik Kejati Jabar di Rutan Kebonwaru agar membongkar semua nama yang terlibat dalam aliran dana dugaan korupsi berjamaan itu.

“Bongkar semuanya. Kalau ada keterlibatan para

petinggi, sudah sebutkan saja kenapa mesti takut, kalau ditelan sendiri rasakan akibatnya,” kata Asep.

“S ekalipun orang nomor satu, dua, atau tiga, kalau tur ut menikmati hasil korupsi kenapa tidak dibongkar? Kenapa mesti takut?” tutup Asep.(bbs/ mhs)

YOGIE/KBE

DILANTIK: Acara pelantikan Pengurus Apersi Koordinator wilayah 4 yang meliputi Karawang, Subang, Purwakarta resmi dilantik Rabu (19/02) di Ballroom Hotel Mercure.

DPD Jawa Barat secara simbolis menyerahkan benedera Pataka dan mensahkan kepengurusan yang baru kepada ketua Korwil 4, Permatasari Dewi.

“Kita menyerahkan KTA secara simbolis, dan juga untuk saat ini bertambah lagi anggota yang baru.

KTA yang baru sudah 36,” ujarnya.

Lanjutnya, dari pelantikan ini sebagai kepanjangan tangan dari DPD Jawa Barat bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk bisa membantu anggotanya

di masing-masing wilayah guna mewujudkan program pemerintah pusat 1 juta rumah.

“Kita juga melantik ketua DPD Sergap Jawa Barat, Sergap itu apa? Sergap ialah Sejuta Rumah Gerakan Apersi Anti Pungli. Kita akan menampung aspirasi-aspirasi dari teman teman anggota kita,” ujarnya.

S e k e c i l a p a p u n p e rmasalahan dari Sergap ini, pihaknya akan tampil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengembangan ini, ka-

Pejabat Was-Was .... entak. Terlebih menurutnya hari Rabu adalah hari yang adem. Apalagi, cuaca tengah mendung.

“Kami tidak ingin gaduh tanggal 23 Febaruari pilkades serentak, dan 2021 hari tenang,” kata Endang Macan Kumbang, sebutan akrab Endang.

Komisioner KPU Karawang Kasum Sanjaya mengatakan, berkas yang diserahkan Endang-Asep sudah memenuhi jumlah persyaratan calon perseorangan yakni sebanyak 108.548 dengan sebaran di 16 kecamatan.

“Secara jumlah dan sebaran memenuhi. Tinggal penghitungan secara manual (penghitungan satu persatu) dan verifikasi faktual,” katanya. (bbs/mhs)

417 Tambang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

rena tujuan Sergap sendiri ialah membantu pelayanan kepada pengembang-pengembang, terkait masalah perizinan, masalah penyelesaian sertifikat, dan lain sebagainya.

“Kita akan hadir disana.

Pemasalahan di lapangan banyak, seperti masalah perizinan lambat, pembuatan sertifikat segala macam lambat, peraturan pemerintah melalui PP nomor 64, itu banyak kemudahan-kemudahannya khsusunya untuk masyarakat

berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Lanjutnya, Sergap merupakan pokja DPP Apersi, yang bernaung di Menkopolhulam RI, masalahmasalah termasuk pungl i -p u n g l i d i l a p a n g a n , . pihaknya akan mensosialisasikan dan membuat acara khusus mengenai masalah pungli.

“Sergap akan sounding dengan Wakapolres, selalu saber pungli Kabupaten.

Kami imbau kepada seluruh anggota Apersi Jawa Barat dan Indonesia, kami Sergap hadir dan ada untuk anggota Apersi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Korwil 4 Apersi Karawang, Subang, Purwakarta yang baru, Permatasairi Dewi menambahkan sebagai ketua Korwil 4 ini akan membantu para pengembang untuk lebih mudah lagi dalam mangadakan akad kredit dan program subsidi di 2020 ini.

“Kami membantu program pemerintah untuk menyiapkan sejuta rumah.

Dengan adanya Apersi ini sebagai penyambung lidah pemerintah pusat, dan di Karawang bisa menjadi wadah keluh kesah para pengembang untuk bisa segera ditindak lanjut, “ pungkasnya. (gie)

akan ditetapkan.

“Kami ada pengendalian untuk pengawasan.

Persyaratan, lebih banyak kewajibannya ini untuk minimalisir dampak lingkungan,” katanya.

Terkait perolehan pajak dari tambang ini, kata dia, pada 2019 nilai pendapat pajaknya Rp 198 miliar. Untuk tahun ini, target dari pajak tambang Rp 358 miliar d luar dana bagi hasil.

Sementara menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jabar, Eddy I M Nasution, tambang itu sesuatu yang dibutuhkan tapi tak disukai kita butuh untum bahan bangunan.

Kalau tak tak punya kawasan tambang maka bisa dibayangkan harga yang dikeluarkan untuk membangun sangat mahal. “ Kita butuh tambang tapi tak mau lingkunga kita rusak,” katanya..

Menurutnya, dalam aturan soal tambang ada sanksi kalau aktivitas tambang tak berizin aktivitas tambang.

Bahkan, sanksinya pidana.

Tambang yang sudah berizin pun, kalau lalai melakukan kegiatan, sanksinya administratif. Yakni, bisa peringatan, penghentian sementara dan di cabut izinnya. “Kalau tak berizin kan sanksinya jelas,” katanya.

Langkah-langkah Pemprov Jabar, kata dia, dalam melakukan pengawasan aktivitas yang berizin pun akan menurunkan inspektur yang ada di Dinas ESDM. Kalau ada yang tidak benar, akan diambil berbagai langkah. “Aktivitas tak berizin maka akan dilaporkan. Ada tahapan-tahapan juga di Satpol PP perannya lebih besar dalam memantau mana yangvsesuai untuk pertambangan dan tidak,” katanya. (bbs/mhs)

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES bagi lembaga kepolisian.

“Karena apa pun bentuk dan ceritanya, kalau sudah mengantongi nama, sudah sebutkan saja. Percepat saja. Tidak perlu dilambatlambat. Sebutkan, tetapkan, tahan tersangkanya.

Siapapun yang merugikan

keuangan negara risikonya harus ditahan,” paparnya.

Kasusproyek uprating Asep juga menyoroti k a s u s p ro e y k u p rat i n g PDAM Telukjambe yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Asep berpesan kepada Yogie Patri-

Besok, DPRD Panggil Manajemen .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES manggilan RS Lira Medika atas persoalan dugaan PHK sepihak sendiri merupakan konsekuensi lambannya penanganan kasus oleh Disnakertrans Karawang menyelesaikan soal ini.

“Ini sudah berapa bulan saja urusan PHK tidak menemukan titik terang, surat anjuran saja belum keluarkeluar. Jadi saya bertanyatanya keseriusan Disnakertrans dalam hal ketenagakerjaan,” tukas dia.

Sebagaimana diketahui, saat ini Polres Karawang mengusut adanya kasus temuan limbah medis yang ditemukan di Tempat Pembuangan Sampah Jalan Lingkar Tanjungpura –Klari milik RS Lira Medika.

Hingga Jumat siang, petugas gabugan berhasil mengumpulkan dua karung beras sampah medis yang tercecer di TPS warga itu.

“Kami masih mengumpulkan temuan limbah medis yang ada di tempat

kejadian perkara bersama Dinak Lingkungan Hidup dan Kebersiham (DLHK) Ka raw a n g ,” k at a Ka s at Reskrim Polres Karawang, AKP Bimantoro Kuriawan kepada KBE, kemarin.

Namun pihak kepolisian belum mau menuturkan potensi jeratan pidana yang akan dijatuhkan. Kata dia, masih ada pihak yang akan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian.

“Nanti ya, kalo semua keterangan sudah lengkap.

Masih proses penyelidikan uni Tipidter yang menangani,” ungkapnya.

Sebelumnya, polisi telah terlebih dahulu memasangi garis pembatas polisi (police line) di sekitar lokasi pembuangan limbah medis.

Dalam pantauan dilapangan, luas tumpukan sampah itu sekira 4 x 2 meter dengan ketinggian 1 meter atau setara dengan 1 muatan satu truk. Sampah itu terdiri dari ratusam kantong plastik

berwarna hitam.

Saat salah satu, kantong plastik dirobek, di dalamnya terlihat sampah kertas bertuliskan RS Lira Medika.

Sementara di dalam plastik lainnya ditemukan potongan tulang, tapi belum diketahui apakah itu tulang manusia atau hewan.

Tumpukan sampah itu dibuang terpisah dari sampah lainnya yang di tampung dalam bak penampungan. Tumpukan sampah itu berada di tepi sawah yang terpaut sekitar 5 meter dari bak penampungan.

Salah seorang warga sekitar, Rosad (52) mengatakan, sampah-sampah itu memang dibuang dari truk milik RS Lira Medika, Karawang. “Mereka membuang sampah ke lokasi ini dua kali dalam sepekan, yakni setiap malam Rabu dan Sabtu,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (13/2).

Lanjut Rosad, biasanya, sampah dari Lira Medika esoknya langsung diangkut truk milik Dinas Lingkun-

gan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang untuk dibuang ke TPA Jalupang.

“Saya tidak tahu plastik itu berisi limbah medis. Saya tidak mengerti itu,” katanya.

Di tempat terpisah, praktisi hukum, Asep Agustian mendesak agar sejumlah kasus yang pernah membelit RS Lira Medika dibuka terang benderang. Tak sekdar soal dugaan pembuangan limbah medis tapi juga dugaan PHK sepihak yang dilakukan manajemen RS kepalada salah satu eks karyawannya.

“RS Lira Medika ini banyak masalahnya, ini harus dibuka terang benderang jangan ada yang ditutup-tutupi lagi,” kata Askun kepada awak media. “Bongkar dan paparkan semua kasusnya, jangan sampai menjadi arti yang berbeda. Ayo kita tegakkan kebenaran dan bukan untuk mencari pembenaran. Angkat semua sampai keakarakarnya, supaya jelas siapa pemain dibalik ini semua,” tandasnya. (rie/mhs/sln)

Karawang Masih Ngambang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES ibu ketum untuk mengumumkan calon kepala daerah dan wakil,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2).

Satu per satu nama calon kepala daerah yang mendapatkan rekomendasi disebut

Hasto dan Bambang. Calon yang dipanggil kemudian berdiri dan melambaikan tangan ke hadapan awak media.Tampak pejabat PDIP turut hadir dalam acara ini, di antaranya Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP Perjuangan Prananda

Prabowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Untuk di Karawang sebagaimana diketahui PDIP yang punya modal 6 kursi DPRD saat ini bergabung ke poros juang bersama PPP,PBB,PAN dan Hanura tengah intens menjalin komunikasi politik dengan PKB dan Gerindra.

Adapun nama yang belakangan ramai bakal dimajukan oleh PDIP adal Yesi Karya Lianti yang tak lain adik kandung dari Haji Yedi yang merupakan mantan suami dari Bupati Karawang yang juga berencana majul lagi menyalonkan bupati, Cellica Nurachadianna. (bbs/mhs)

Lega Bebas Corona setelah .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES corona, lanjut dia, Aktivitas kuliahnya terpaksa dihentikan. Ia juga belum tahu pasti kapan akan kembali ke Wuhan.

“Belum tahu. Mungkin menunggu keadaan aman dulu. Menunggu informasi dari kampus,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bupati Cellica di kediamanya. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses evakuasinya sejak berada

di Wuhan hingga kembali ke Karawang.

Sementara itu Bupati Cellica Nurrachadiana saat Ribhka yang telah pulang usai menjalani Karantina di Natuna selama 14 hari, setelah sebelumnya di evakuasi oleh pemerintah pusat langsung dari Wuhan, China.

Ribhka merupakan mahasiswi aktif semester 1 yang tengah menjalani pendidikan di salah satu Universitas di Wuhan jurusan Fakultas Kedokteran.

Cellica menyampaikan,

kedatanganya di kediaman Ribhka merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap permasalahan yang menimpa masyarakatnya.

“Pemerintah pusat dan provinsi saja sangat memperhatikan. Tentunya kami juga harus lebih perhatian.

Apalagi kejadian ini sudah menjadi kejadian internasional. Kami juga ingin memastikan bahwa Ribhka dalam kondisi yang baik dan sehat,” kata bupati di hadapan keluarga Ribhka.

Selain itu, Cellica juga ingin menepis ketakutan

masyarakat pasca kepulangan Ribhka dari China. Ia berpesan agar semua pihak tidak lagi khawatir dengan kepulangan putri daerah tersebut. Pasalnya, Ribhka telah menjalani observasi selama 14 hari di Natuna, kepulauan Riau.

“Alhamdulillah Ribhka sekarang sudah kembali pulang ke Karawang. Sudah ada di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan selamat, sehat, tidak kurang satu apapun dan dengan kondisi kesehatan segar bugar,” ucap bupati meyakinkan. (*)

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020

HARGA Rp3.000

3

Sekoper Stempel Dinas Disita Polda

HUMANIORA

Tujuh Orang termasuk Bos Kontraktor Kena Ciduk

Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid

93 Ribu KPM Terima BPNT CIKARANG PUSAT - Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menyebutkan ada sebanyak 93 Ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2020.

Hal itudikatakan Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid kepada Cikarang Ekspres diruang kerjanya, kemarin.

“Untuk program Kemetrian Sosial Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang sebagai penyedia yaitu e-bulog sebagaimana edaran dari Kementerian Sosial sebagai penyedia komoditas itu e-bulog dan menerima 93 Ribu KPM,” kata dia.

Dikatakan dia, bahwa setiap penerima bantuan tersebut senilai Rp. 150 Ribu Ke Sambungan

CIKARANG PUSAT – Unit Jatanras Diskrimum Polda Metro Jaya mengamankan kontraktor yang merupakan pelaksana pembangunan SMPN 3 Karang Bahagia yang dibangun tidak sesuai kualitas. ”Awalnya saya disambangi salah satu pegawai Pemerintah Desa Sukamahi, serta kepolisian. Katanya mah dari Polda Metro Jaya, dan saya disuruh jadi saksi,” kata Ketua RT 06/03 Desa Sukamahi, Kinan saat ditemui di Kantor Desa

Sukamahi, kemarin.

Kinan menuturkan, Anggota kepolisian tidak ada yang mengenakan pakaian dinas, melainkan pakaian preman (atau seperti masyarakat biasa). Kata dia, mereka (polisi) mengenakan mobil mobilio jenis Honda. ”Kalau anggota polisi saya tidak mengetahui ada berapa, sebab tidak menggunakan pakaian dinas. Namun yang ditangkap ada tujuh orang termasuk bos kontraktor Rizka Afriani,” jelasnya.

Untuk sementara informasi

yang diketahuinya, penangkapan Rizka beserta anak buahnya, lantaran dugaan pemalsuan dokumen. Sebab polisi mengamankan sejumlah

dokumen serta setempel palsu sebanyak satu koper dan ada didalam laci yang ada dimeja. ”Kalau informasi yang saya

tahu ada dugaan pemalsuan dokumen, sebab itu setempel desa, kecamatan dan dinas dinas dilingkungan Pemkab Bekasi hampir ada semua saat diperiksa. Sebab setempel yang dibawa itu ada satu koper,” jelasnya.

Lanjut Kinan, ketujuh orang yang ada di dalam rumah yang berlokasi di RT 06/03 Desa Sukamahi tersebut.

Seluruhnya diborgol untuk dibawa ke kantor Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. ”Semuanya diborgol

yang ada di dalam rumah, namun hanya Rizka yang tidak diborgol sebab dia (Rizka) ngelawan terus. Semuanya dibawa menggunakan dua mobil mewah yang ada di rumah lokasi penangkapan,”ucap Kinan. Sementara itu, salah satu anggota Kepolisian Polda Metro Jaya, Dimas membenarkan apabila ada penangkapan tujuh orang termasuk Rizka yang merupakan selaku kontraktor pelaksana pembangunan SMPN 3 Karang Bahagia.

Ke Sambungan

Kendaraan Niaga Ditarget Naik 10 Persen C I K A R A N G B A R AT PT Sun Star Prima Motor (SSPM) menargetkan kenaikan penjualan kendaraan niaga Mitsubishi di area Jabodetabek di tahun 2020 sebesar 10 persen.

Target tersebut ditetapkan berdasarkan analisa penjualan tahun 2019 yang mengalami penurunan penjualan secara nasional.

General Manager SSPM, Rudi Rimawan optimis tahun ini akan lebih baik.

“Januari dibanding tahun lalu memang jujur agak menurun, tapi market share Mitsubishi itu Januari tinggi banget. Target tahun ini naik sekitar 5-10 persen,” kata Rudi Ke Sambungan

TARGET : Mistubishi Sun Star Prima Motor menargetan penjualan kendaraan niaga meningkat 10 persen.

ADVERTORIAL

Bidik 2,3 Triliun, Bapenda Ingatkan Taat Lapor Pajak CIKARANG PUSAT - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi kembali mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi untuk taat melaporkan pajak melalui aplikasi ‘e-filling’ pajak.

Hal itu dikatakan Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi kepada Cikarang Ekspres, Rabu (19/2).

“Dengan program ini tentunya bisa mengangkat pajak kita. Dan bisa mencapai target PAD kita untuk tahun 2020 ini hingga Rp 2,3 triliun,” kata dia saat Pekan Panutan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) se-Kabupaten Bekasi yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat.

Ia melanjutkan sinergitas penarikan pajak bersama Kanwil DJP Jabar II ini penting dilakukan. Di mana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memiliki

kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak lain, termasuk di antaranya dengan Kanwil DJP II Jabar. Senada diutarakan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. Menurut dia, Pemkab Bekasi menyambut baik serta memberikan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Kabupaten Bekasi atas terselenggaranya kegiatan kali ini.

“Saya atas nama Pemkab Bekasi tentunya menyambut baik kegiatan ini, yang tentunya untuk mengingatkan kita sebagai warga negara agar memenuhi kewajiban dengan melaporkan SPT pajak,” katanya. Bupati Eka melanjutkan kegiatan Pekan Panutan SPT ini merupakan salah satu upaya untuk menggugah kesadaran para wajib pajak agar mempercepat pelaporan SPT pajak sebelum jatuh tempo.

“Melaporkan SPT melalui efilling sekarang ini sangatlah mudah dan aman karena dapat dibuat di mana saja dan kapan saja,” ucapnya. Dia berharap ke-

Kolaborasi Bersama Kanwil DJP II Jabar untuk Genjot PAD Bekasi

PAJAK: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi kembali mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi untuk taat melaporkan pajak melalui aplikasi ‘e-filling’ pajak.

giatan pada hari ini melahirkan kesadaran yang bersumber pada pengetahuan tentang tata cara perpajakan nasional, pelayanan yang lebih terbuka, dan administrasi yang lebih baik.

“Semoga pekan panutan penyampaian SPT pajak melalui efilling ini dapat diikuti oleh para

wajib pajak di lingkungan Kabupaten Bekasi dengan sungguhsungguh,” katanya. Sementara itu Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kanwil DJP Jabar II Ade Lili mengatakan tujuan diadakan kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat meneladani

pemimpinnya dalam melaporkan SPT melalui e-filling.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Bekasi untuk membayar pajak. Tentunya kegiatan ini merupakan momen yang penting karena Bupati Bekasi akan menjadi teladan

bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Dari tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kabupaten Bekasi yakni KPP Cibitung, Cikarang Utara, dan Cikarang Selatan, menyumbang pajak ke kas negara sebesar Rp 11,8 triliun atau 90 persen dari yang ditargetkan sepanjang tahun 2019.

Sebanyak 37 persen dari raihan yang masuk ke kas negara itu dikembalikan ke daerah melalui dana bagi hasil pajak berbentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang masuk ke dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun ini.

“Di tingkat nasional 75 persen pembiayaan negara dibiayai oleh pajak. Jadi diharapkan partisipasi aktif seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk taat kepada kewajibannya membayar pajak dan melaporkan SPT-nya,” kata dia. Pada kesempatan Pekan Panutan SPT se-Kabupaten Bekasi itu pihaknya menggandeng Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menjadi contoh model yang melakukan pelaporan SPT melalui e-filling.

Pelaporan SPT pajak pribadi tahun 2019 dapat dilakukan paling lambat hingga 31 Maret 2020 dan dapat dilaporkan melalui Wabsite https://djponline.pajak. go.id/account. (adv/har/jio)

SAMBUNGAN

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020

KARAWANG BEKASI

4

Buruh Laporkan KMK ke Polda Metro PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar Harian Karawang Bekasi Ekspres yang terbit tanggal 20 Desember 2019 dan pelaksanaan lelang tanggal 03 Januari 2020, PT. Bank Perkreditan Rakyat Siwa Raharja Utama akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, terhadap agunan debitur/penjamin hutang sebagai berikut :

No.

1

2

Obyek Lelang Sebidang tanah seluas 120 M2 berikut bangunan yang ada dan yang akan ada diatasnya Hak Guna Bangunan No. 14859 Surat Ukur tanggal 19 April 2004 No. 330/2004 yang terletak di Jalan Blok /Nokav : 1.4-1 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atas nama Solihin Sebidang tanah seluas 90 M2 berikut bangunan yang ada dan yang akan ada diatasnya Hak Milik No. 3185 Gambar Situasi tanggal 22 Maret 1990 No. 21655/1989 yang terletak di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat atas nama Tri Hernawati J Widowati

Nilai Limit (Rp.)

Jaminan Penawaran Lelang (Rp.)

Rp. 300.000.000,-

Rp. 60.000.000,-

Rp. 395.000.000,-

Rp. 79.000.000,-

Keterangan :   



Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.

Uang Jaminan lelang agar disetorkan melalui Virtual Account PT. BNI (Persero) Cabang Bekasi yang diperoleh dari Aplikasi e-Auction dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan dibebankan pada peserta lelang.

Obyek dilelang pada kondisi apa adanya (as is), calon peserta diharapkan telah melihat dan mengetahui obyek yang akan ditawarnya, berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur terkait lelang, pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan perdata maupun tuntutan pidana kepada KPKNL Bekasi dan PT. BPR Siwa Raharja Utama, termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.

Deskripsi Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id 2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Deskripsi Pelaksanaan lelang :

Melalui Internet (Closed Bidding) / tanpa kehadiran peserta lelang Kamis 27 Februari 2020 : 09.30 Waktu Server (WIB) : https://www.lelang.go.id : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Jl. Sersan Aswan No. 8 D, Bekasi Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran lelang Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR Siwa Raharja Utama No. Telp. 021-8910728 atau KPKNL Bekasi No. Telp. 021-880888.

Jenis Penawaran Lelang Hari Lelang Tanggal Lelang Batas Akhir Penawaran Lelang Alamat Domain Lelang Tempat Lelang

: :

Cikarang, 20 Februari 2020

KPKNL Bekasi

PT. BPR SIWA RAHARJA UTAMA

CIKARANG BARAT - Ratusan buruh di bawah bendera PC SPEE FSPMI Bekasi kembali berunjuk rasa di PT KMK Plastics Indonesia, Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang Utara, kemarin.

Aksi ini adalah kali kedua sejak 12 Februari 2020.

Puluhan polisi telah berjaga di bagian dalam dan luar PT KMK Plastics Indonesia sejak pukul 08.00 WIB, sementara mayoritas masa aksi datang dari Omah Buruh pukul 10.00 dengan iring-iringan motor yang dipimpin mobil komando.

“Kita negara hukum. PHK harus melalui perundingan.

Manajemen PT KMK dia tabrak peraturan, dia hantam peraturan. Pada saat ada norma, UU, peraturan, siapa yang harus bertindak?” tanya perwakilan PC SPEE FSPMI Bekasi Novel kepada massa aksi.

“Begitu angkuhnya perusahaan, begitu sombongnya perusahaan,” tambahnya.

Ia juga menyinggung bahwa 29 November 2019, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran yang menyatakan PHK perusahaan asal Jepang itu batal demi hukum.

Ketua PUK PT KMK Plas-

AKSI : Serikat pekerja melakukan demonstrasi ke PT KMK Plastic Indonesia dan menuntut perusahaan tersebut mempekerjakan kembali karyawan yang dipecat sepihak.

tics Indonesia, Rohaedi, juga turut berorasi. Bersama 18 orang lainnya ia di-PHK secara sepihak oleh perusahaan.

“Dari beberapa kali pertemuan belum ada kesekapatan. Kami 19 orang menanti itikad baik perusahaan.

Setelah aksi kemarin tidak ada respons sama sekali.

Saya minta KMK segera merespons itikad baik. Kita akan tempuh jalur litigasi dan nonlitgasi agar hak kami, pekerja yang sudah mengabdi 15 tahun,” kata

dia di atas mobil komando.

Lanjutnya, manajemen kurang menghendaki lahirnya serikat pekerja. Buktinya, perusahaan memaksakan PHK atas dirinya dan pengurus serikat pekerja yang lain. “Kenapa itikad baik kita dari kami tidak direspons manajemen perusahaan? Kita mengedepankan itikad baik. Kalau sampai hari ini tak ada itikad baik, saya koordinasi dengan kawan-kawan di dalam ikut aksi,” ucap dia.

Ia menyinggung Dinas

Tenaga Kerja dan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Disnaker Jawa Barat tidak ada upaya nyata untuk menyelesaikan masalah ini selain mengeluarkan Anjuran dan Pandangan Hukum.

Hingga berita ini diterjunkan, buruh masih menjalankan aksi. Polisi berjaga di bagian gerbang utama, dan buruh juga masih menyampaikan orasinya.

Ketua PC SPEE FSPMI, Abdul Bais memastikan aksi akan terus berlangsung hingga perusahaan dapat membuka diri untuk berdiskusi, “Aksi a ka n te r u s, da n s e tiap aksi akan terus bertambah jumlah massa. Kami masih membuka peluang komunikasi,”tuturnya.

Jika perusahaan masih tetap ngotot untuk memb e r h e nt i k a n k a r y aw a n tidak menutup kemungkinan kata Bais akan melaporkan perusahaan ke Polda Metro Jaya.

“Opsi-opsi sudah kita siapkan, salah satunya mempidanakan permasalahan ini ke desk tenaga kerja dan PHI. Kita masih punya keyakinan perusahaan masih mau berdiskusi,” kata Bais. (dim)

Cibarusah Siap Luncurkan Tiga Inovasi 93 Ribu KPM.. dari halaman Cikarang Ekspres yang akan digelontorkan Kementerian Sosial bagi setiap pemilik KPM tersebut, menurut dia program ini ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp. 110 Ribu.

Namun, lanjutnya, seiring dengan kenaikan nilai BPNT tersebut, pemerintah juga menetapkan pembelian kebutuhan pokok dengan menggunakan dana bantuan itu tidak lagi hanya beras dan telur akan tetapi harus ditambah dengan protein hewani dan nabati.

Jadi ke depan bantu tersebut diharapkan menyediakan kebutuhan pokok berupa protein hewani seperti daging ayam, dan sapi serta protenin nabati berupa sayur-sayuran, tahu dan tempe.

“Jadi bantuan yang masuk rekening sebesar Rp150 ribu itu, harus dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok sesuai yang telah ditetapkan,” katanya.

Menurutnya, penambahan jenis barang yang dibeli keluarga penerima manfaat dengan menggunakan dana BPNT dimaksudkan untuk pemenuhan gizi masyarakat penerima manfaat.

“Pemerintah berpikir, bahwa untuk pemenuhan gizi masyarakat tidak cukup hanya dengan beras dan telur,” katanya.

Ia pun berharap mudah-mudahan bahwa bantuan dari Kementerian Sosial tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan sesuai kriteria.

“Kriteria 6 T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi,” tandasnya.

Surat edaran dari Kementrian Sosial sebagai Penyedia komoditas e-bulog

Perlu diketahui, tujuan dari program Sembako adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat dari program Sembako adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan

sosial; meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Dengan adanya program Sembako, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dalam hal makanan, sehingga dapat membuat sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Selain itu, penambahan jenis bahan pangan yang diberikan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat. (har/mil)

CIKARANG PUSAT Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi akan segera membuat tiga Inovasi Kecamatan. Hal tersebut dikatakan Camat Cibarusah Muhamad Kurnaefi usai acara “ Tahap Delivery Laboratorium Inovasi Kabuapten Bekasi Penandatanganan fakta Komite Pelaksanaan Inovasi Oleh Perangkat Daerah SeKabupaten Bekasi” di Ruang Rapat Bupati, kemarin.

“Ada tiga yang direncanakan untuk jadi inovasi. Pertama, kita ingin taman disepanjang jalan utama dari pasar sampai Cibarusah kota. Kedua, kita dengan wisata Cipalahlar,” Katanya saat ditemui Cikarang Ekspres, kemarin.

Selanjutanya, Kecamatan Cibarusah berkolaborasi dengan Karang Taruna untuk membatu atau membangun rumah yang tidak layak huni.

“Jadi kalau dari Kabupaten ada Rutilahu atau Baznas.

Kali ini kita berkolaborasi dengan Karang Taruna, itu sudah kita laksanakan dan tahun ini baru satu yaitu rumah atas nama feri, kebetulan dia bekerja di kecamatan sebagai

ALMU JAMIL/CIKARANG EKSPRES

INOVASI: Rapat OPD yang di pimpin Sekada membahas Inovasi di Ruang Rapat Bupati, Rabu (19/2).

officeboy,” paparnya. provinsi memberikan Menurut Kurnaefi, inovasi bantuan untuk membangun kecamatan menjadi salah desa wisata terealisasi,” satu prioritasnya dan terangnya. Seb­ itu sudah masuk elumnya, salah dalam anggran satu Inovasi Musrenbang.

Kecamatan Kalau untuk yang akan Cipalahlar di buat kemungkinan kurnaefi ter­ bantuannya kalit pela­ dari provinsi yananan dan dari kabu­ pu­blik. Akan paten. tetapi sudah “Intinya yang di­ di te­rpakan oleh bawah harus camat yang Camat Cibarusah ber­s inergi antar lama. “Untuk Muhamad Kurnaefi desa, agar wacana p e l­a­y a n a n

publik sudah ada dan tinggal melanjutkan. Meski bukan salah satu inovasi saya, pelayannan itu harus tetap di tramakan, karena pada prinsipnya pemerintahan ini memberikan pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Selain itu, Kurnaefi juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) meminta surat dari kabupaten untuk mempertegas agar desadesa membuat inovasi.

“Secara resmi belum, tapi desa-desa juga sudah mempunyai ide-ide terkait inovasi-inovasi itu seperti Desa Sinarjati yang ingin ada tempat wisatanya,” ujarnya.

Kemudian di Desa Ridogalih dan Ridomanah sudah terdapat jaringan PDAM, akan tetapi belum sampai ke rumah-rumah karena masyarakat setempat masih keberatan. Jadi, saya ingin di buatkan torn-torn besar di sampiang jalan utama, nanti masyarakat tinggal ke situ.

“Nanti bisa di kelola oleh BUMDes, bisa kerjasama dengan PDAM. Jadi saya dorong desa untuk berinovasi dan berbisnis,” katanya. (mil)

Kendaraan Niaga .. dari halaman Cikarang Ekspres di sela kegiataan Segmented Gathering di Hotel Enso, kemarin.

Di Jabodetabek, kata Rudi, pihaknya mengandalkan area Bekasi dan Cikarang untuk penjualaan kendaraan niaga. “Tumpuan ma-

sih di Bekasi dan Cikarang,” tuturnya.

Rudi yakin, penjualan akan membaik terlebih Mitsubishi sendiri terus berinovasi dalam produk, salah satu model yang diluncurkan dalam lini Fighter.

“Fighter ini sebagian besar itu mengadopsi kebutuhan

konsumen, panjangnya sudah diatassembilan meter.

Kami sudah sangat adaptif dengan kebutuhan konsumen,” paparnya.

Untuk meningkatkan penjualan, SSPM akan terus mendekatkan diri kepada konsumen, salah satunya dengan mengadakan

berbagai kegiatan untuk mengedukasi konsumen akan keunggulan Mitsubishi. “Tujuan untuk memperkenalkan Fighter, yang kita undang ini memang belum menggunakan Mitsubishi. Kita membidik konsumen-konsumen baru,”tuturnya.(dim)

salah,” katanya.

S ementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Yusri mengatakan dirinya belum mendapatkan

informasi terkait hal tersebut. ”Saya belum dapat informasi jelasnya, coba saya tanyakan terlebih dahulu ya,” katanya saat dihubungi. (har)

Sekoper Stempel .. dari halaman Cikarang Ekspres “Iya benar ada penangkapan di Cikarang Pusat dan untuk barang

bukti yang dibawa sejumlah setempel dan dokumen.

Namun untuk lebih jelasnya saya tidak dapat memberikan informasi, karena saya takut

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Yogie S, Toyib, Wahyudi.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

DESA KITA

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020

SEKILAS Terpilih, Cakades Enin: akan Bangun Kantor Desa KARAWANG – Calon kepala Desa Rengasdengklok Utara nomor urut 2, Enin Saputra mengata ka n , d i r i nya b erja nj i a ka n s e g era menuntaskan pembangunan gedung kantor Desa Prototype. Setelah terpilih oleh masyarakat untuk menjadi kepala Pemerintah Desa Rengasdengklok Utara.

“Selanjutnya saya akan mengaktifkan kembali program kerja kepemudaan dalam wadah organisasi karang taruna,” ucapnya kepada KBE, kemarin (19/2).

Dikatakan pria yang akrab disebut lurah kapsul ini, pihaknya juga akan menggelar musyawarah antar RT hingga Dusun untuk merumuskan rencana legiatan 100 hari kerja. “Pastinya, akan tetap mudah ditemui atau bahasa sundanya ‘gampang diamprokan’ standby di kantor desa untuk melayani masyarakat,” ucapnya.

Menurut Kapsul, yang juga telah berpengalaman menjabat selama dua periode ini, dirinya mengikuti calon kades ini bertujuan untuk memajukan lagi masyarakat Rengasdengklok Utara ke arah yang lebih baik.

“Jika terpilih menjadi kades Rengasdengklok Utara, saya akan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan keluarganya,” ucapnya.

Lanjut Kapsul, dirinya juga akan memilih staf staf desa yang berpotensi yang lebih layak untuk membantu kepemimpinannya. “Saya akan pasang staf-staf yang kompeten dalam bidangnya untuk membantu tugas saya ketika saya menjabat nanti,” pungkasnya. (gie)

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

KARAWANG BEKASI

Kendaraan Plat Merah Digunakan Kampenya KARAWANG – Ada ada saja ulah calon Kepala Desa Kutamekar, Amud yang merupakan calon pertahana ini menggunakan kendaraan plat merah dalam arak-arakan kampanye.

Sehingga kendaraan roda dua tersebut diamankan oleh BPD Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Selasa (18/02) BPD Desa Kutamekar mengamankan satu unit kendaraan plat merah jenis Jupiter MX Jumbo yang digunakan oleh rombongan kampanye nomor urut 2.

Padahal sudah jelas dalam aturannya kendaraan plat merah tidak boleh digunakan untuk kampanye apapun alasannya.

Ketua panitia sebelas, panitia Pilkades Desa Kutamekar, Ade mengakui bahwa kendaraan dinas berplat merah nomor polisi T 3873 F tersebut telah di ambil dan diamankan oleh BPD. “Saya motor dinas dipake dan kini sudah diamankan oleh BPD,” ucap Ade. Lanjutnya, dirinya menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi calon kepala desa yang menggunakan kendaraan dinas plat merah untuk kampanye, namun saat ini dirinya akan mempelajari pelanggarannya lebih jauh.

“Sedangkan untuk sanksinya nanti akan saya sampaikan lebih lanjut sesuai Perbup,” tegasnya. (gie)

YOGIE/KARAWANG BEKASI EKSPRES

KAMPANYE : BPD Desa Kutamekar mengamankan satu unit kendaraan plat merah jenis Jupiter MX Jumbo yang digunakan oleh rombongan kampanye nomor urut 2.

Kades Lemahabang Fokus Bangun Infrastruktur KARAWANG – Pemerintah Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Karawang, masih menjadikan infrastruktur sebagai fokus pembangunan desa. Selain jalan-jalan desa, saluran air atau drainase juga tak luput dari perhatian.

Kepala Desa Lemahabang, Didin Al Ayudin mengungkapkan, dana transfer desa seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Gubernur (BanGub), dan Dana Desa (DD), mayoritas pembangunannya masih difokuskan untuk infrastruktur.

Pasalnya, kata Didin, masih banyak titik pembangunan yang belum selesai.

Utamanya, jalan-jalan desa, jalan setapak, serta jalan lingkungan, dan turap penahan air (TPT). “Selain dana transfer, aspirasi dari anggota dewan Dapil lV juga fokus membangun infrastruktur,” ujar Didin, kepada KBE, kemarin (19/2).

Lanjut Didin, selain titiktitik pembangunan yang sudah di data dalam anggaran dana transfer. Masih ada beberapa titik infrastruktur yang masuk skala prioritas namun tak mendapat slot anggaran.

Salah satunya, TPT jalan Lemahabang-Pulosari yang panjangnya 1 kilometer. Mengingat kebutuhannya sangat mendesak, Didin mengaku telah berkomunikasi dengan tiga anggota DPRD Karawang dari Dapil lV. Untul membantu merealisasikan pembangunan TPT itu melalui dana aspirasi dewan.

“Tanpa TPT, jalan Lema-

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

PEMERINTAHAN : Kepala Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Didin Al Ayudin, saat berbincang dengan tokoh masyarakat.

habang-Pulosari terus terkikis. Tadinya lebar 4 meter, sekarang dibeberapa titik hanya tersisa 1,5 meter,” imbuh Didin.

“S elain karena faktor abrasi, penyempitan terjadi karena petani macul sawahnya sampai mengikis badan jalan,” katanya.

Masih kata Didin, komunikasi Pemdes Lemahabang dengan tiga anggota dewan,

diantaranya Mahpudin dari Demokrat, Deden Rahmat dari PKB, dan Mulya Safari dari PBB, memang belum ke tahap yang serius.

Namun, ia berharap usulan mendesak dari masyarakat itu ditindak lanjut oleh ke tiga anggota dewan asal Desa Lemahabang tersebut. “Kami berharap pembangunan di Desa Lemahabang ini tuntas.

Dan aspirasi masyarakat bisa

direalisasikan oleh anggota dewan asal Desa Lemahabang,” harapnya.

Sementara, Ketua RW 07 Dusun Sindangkarya, Desa Lemahabang, Rosid mengungkapkan, jalan Lemahabang-Pulosari merupakan akses alternatif masyarakat kampung menuju wilayah perkotaan.

Saat ini, kata Rosid, kondisinya terus menyempit kare-

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

DIKONTRAKAN DIKONTRAKAN 1 UNT RMH PRMNT LOK. JL RAYA CIKALONG GIRANG, DS. CIKALONG, KEC. CILAMAYA WETAN, KARAWANG LUASBANGUNAN 9*15 M, 3 KAMAR, JETPAM, LISTRIK 900 WATT, HALAMAN LUAS. HUB. 081617372163 ATAU 087786517141 KOMAR

KEHILANGAN TELAH HILANG SHM NO 169 LUAS 259 M2 A/N ABDUL HASAN LETAK DS KARANG RAHARJA KEC CIKARANG KAB BEKASI

na terdampak aspirasi dan digerus pacul para petani.

Warga berharap, pembangunan TPT serta normalisasi drainase disana bisa segera direalisasikan.

“Kebutuhannya TPT kanan kiri itu sekitar 2 KM panjangnya. Tahun ini tak teranggarkan dari Dana Desa. Kami harap segera dibantu dewan dari dana aspirasi,” imbuhnya. (wyd)

Pilkades Tegalwaru Tanpa Tandingan KARAWANG – Pesta Demokrasi masyarakat Desa Te galwar u, Ke camatan Cilamaya Wetan diprediksi bakal semarak. Pasalnya, panitia Pilkades Tegalwaru sudah menyiapkan hadiah doorprize total puluhan juta rupiah, untuk memeriahkan pelaksanaan Pilkades Minggu, (23/2) mendatang.

Ketua Panitia Pilkades Tegalwaru, Supriyadi mengungkapkan, calon kepala desa petahana Desa Tegalwaru sudah dua periode melenggang mulus tanpa lawan di Pemilihan Kepala Desa.

Supriyadi mengatakan, sama seperti tahun sebelumnya. Tahun ini, calon petahana, Aruji Ajam Atmaja, kembali maju dan mela-

wan calon Tita Masitoh, yang merupakan saudara kandungnya sendiri.

“Meski Pilkades Tegalwaru calonnya Gembolan.

Panitia tetap bekerja serius dan tidak main-main,” ujar Supriyadi kepada KBE, kemarin (19/2).

Supriyadi menjelaskan, untuk memancing animo masyarakat. Pihak panitia telah menyiapkan doorprize dengan hadiah utama sepeda motor dan puluhan hadiah menarik lainnya, senilai Rp. 30 juta.

“Selain sepeda motor. Ada juga 1 unit kulkas, 6 unit TV, 20 kipas angin, 20 kompor gas, dan hadiah menarik lainnya,” jelasnya.

Masih kata Supriyadi, Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Desa Tegalwaru tercatat 5.542 jiwa. Dalam pelaksanaan Pilkades minggu nanti, pihak panitia menargetkan 80 persen suara yang masuk.

“Persiapan kita sudah matang. Kalau kendala utama sih paling hanya cuaca.

Mudah-mudahan tidak hujan,” harapnya.

Ditempat terpisah, Calon Kepala Desa Tegalwaru nomor urut 1, Aruji Ajam Atmaja mengungkapkan, dua kali melaju dalam Pilkades tanpa lawan merupakan sebuah karunia baginya.

Aruji bilang, hal tersebut merupakan bukti kepuasan masyarakat Desa Tegalwaru atas pelayanan Pemerintah Desa Tegalwaru selama dipimpin Kades Aruji.

“Alhamdulillah, tahun ini

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

PEMILIHAN : calon kepala desa petahana Desa Tegalwaru sudah dua periode melenggang mulus tanpa lawan di Pemilihan Kepala Desa.

kembali saya melawan adik.

Tapi meski begitu, Pilkades tetap harus berjalan sesuai aturan. Kita semua ingin

Hubungi DIJUAL

5

HLG BPKB MOBIL DAIHATSU NOPOL B 1036 FGX TH 2013 AN ESTI YULIANI D/A PRM BUMI CKR MAKMUR H 6 29 RT 06/14 SUKADAMI CKR SLT BKS NOKA MHKV1AA1JDKOO8400 NOSIN DP81243 TELAH HILANG SERTIFIKAT A/N AMAN BIN KE'IM NO SERTIFIKAT 0164 DS.TELAJUNG KEC.CIKARANG BARAT KAB.BEKASI HILANG SEBUAH BUKU KIR JKT 734428 , B 9909 NV . JKT 797591 , B 9809 TAC . HUB 081382232360 TELAH HILANG SHM NO 00864/ WANASARI,LUAS TANAH 990 M² A/N BONIN BIN PIAN D/A DS.WANASARI KEC. CIBITUNG KAB.BEKASI ATAS NAMA : GAIN B SAINAN / H.

CAIM KP. CIBULUH RT. 006. RW. 003.

DS BOJONGMANGU KEC. BOJONGMANGU KAB. BEKASI. TANAH SELUAS 4.680 M2 (EMPAT RIBU ENAM

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

Pilkades berjalan aman, kondusif, dan damai. Serta sukses tanpa ekses,” pungkasnya. (wyd)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KORAN KEBANGGAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020

LANGKAH PEMBAYARAN: 1. Buka aplikasi Gojek, pilih GoBills Jika layanan GoBills tak tersedia di halaman utama aplikasi, pilih menu ‘lainnya/more’, kemudian klik submenu ‘pembayaran/payment’ dan pilih GoBills.

2. Pilih kategori ‘sekolah/schools’ Terdapat ratusan institusi di dalam kategori tersebut. Untuk memudahkan pencarian, pengguna bisa memanfaatkan kolom ‘cari’ di bagian atas halaman.

3. Pilih instansi pendidikan Masukkan nama instansi pendidikan di kolom pencarian, contohnya: Pesantren Assalamah Depok.

4. Masukkan nomor induk Pengguna memerlukan nomor induk

siswa/mahasiswa sesuai instansi untuk melakukan pembayaran.

5.Periksa jumlah tagihan Selanjutnya, akan muncul nominal tagihan yang mesti dibayarkan oleh pengguna. Pastikan juga jumlah saldo Gopay cukup untuk membayar tagihan.

6.Masukkan PIN Pengguna perlu memasukkan PIN rahasianya untuk mengonfirmasi pembayaran, sama seperti transaksi-transaksi Gopay saat membeli makanan di mitra penjual Gojek.

7. Pembayaran berhasil Di akhir pembayaran, pengguna akan mendapatkan bukti pembayaran digital.

WAWALKOT BEKASI SETUJU

Bayar SPP via KOTA BEKASI- Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendukung penerapan pembayaran uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menggunakan Go-Pay melalui aplikasi Go-Jek. Menurut dia, dengan adanya pembayaran menggunakan Go-Pay menjadi lebih praktis. “Saya setuju aja, menurut saya itu sudah bagian dari kondisi yang sekarang ini memang seperti itu, menjadi satu tuntutan kemudahan, praktis dan sebagainya,” ujar Tri di Bekasi, kemarin (19/2).

Tri mengatakan, pembayaran SPP menggunakan Go-Pay juga akan lebih transparan. Sehingga bisa mudah dipantau riwayat pembayaran SPP-nya.

“Kemudian kan transparansi terkait dengan proses y a n g a d a. D i s e k o l a h sekolah saja sekarang beli minuman sudah pakai aplikasi, harganya lebih murah,” kata Tri. “Persoalan setuju atau tidak kalau menurut saya sepanjang itu bisa di pertimbangkan dan dipertanggungjawaban secara tata keuangan negara yang benar, saya setuju saja,” lan-

Tri Adhianto

jut dia.

Saat ditanya terkait apakah ke depannya murid-murid sekolah di Bekasi akan membayar SPP menggunakan Go-Pay, Tri enggan berkomentar banyak.

“Ah itu belum sampai kesana,” tutur dia.

Sebelumnya melalui sebuah siaran resmi pada Senin (17/2), Senior Vice President Sales GoPay Arno Tse mengatakan, orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain, seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler, dengan Go-Pay. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi GoJek di fitur Go-Bills.

Arno menyampaikan, GoPay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi.

Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan apabila sekolahsekolah menerapkan pembayaran uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menggunakan GoPay melalui aplikasi Go-Jek. Menurut dia, pembayaran melalui digitalisasi guna mempermudahkan proses seperti itu tidak bisa dihindarkan, termasuk membayar SPP menggunakan aplikasi.

Melalui siaran resmi, Senin (17/2), saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar sebagai mitra kerja GoBills. Di awal tahun 2019 lalu, GoPay mengklaim menjadi uang elektronik pertama yang membangun ekosistem non-tunai dengan 50 SMK di Jakarta Utara. (bbs/ dhy/mhs)

“Pasangan Merasa Disayang...”

ARTIS Deasy Bouman sudah enam tahun menikah. Kini ia berbagi tips harmonis dalam menjalani pernikahan. Rumah tangga Deasy memang adem ayem dan jauh dari gosip. Ia mengatakan kunci selalu harmonis dengan suami yakni komunikasi.

“Kita jarang berantem, karena komunikasi kita bagus,” ujarnya kepada awak media.

Deasy Bouman juga mengungkap hal lain untuk keharmonisan keluarga.

Menurutnya, ia selalu mesra dengan suami karena memahami bahasa kasih pasangan.

“Terus aku tuh suka kayak Google misal begini ada lima bahasa kasih pasangan kamu sama kamu tuh merasa disayangi pas lagi apa gitu, ataukah dia dilayani atau dia quality time atau pas dia dikasih hadiah.

Kan tiap orang beda-beda.

Kayak buat aku kita satu sama lain harus saling tahu bahasa kasih kita ini apa, jadi saling menuhin gitu, jadi pasangan ini merasa kita disayang,” tuturnya.

Selain itu, Deasy juga selalu mempercantik diri. Hal itu dilakukan agar suami makin sayang terhadapnya.

“Itu harus walaupun kita nggak nge-gym rajin, yang pasti jaga makan iya yang nggak bikin gemuk, minum air putih yang banyak. Di rumah juga harus tetap cantik,” katanya. (*)

Deasy Bouman

HARGA Rp3.000

6

Empat PNS Jadi Tahanan Kota Tejerat UU ITE KOTA BEKASI- Nasib apes dialami empat aparatus negara di Kota Bekasi.

Keempatnya harus legawan menjadi tahanan kota setelah diputuskan menjadi terdakwa pencemaran nama baik dan ITE. Kemari (19/2) pegawai Puskesmas Pedurenan tersebut menjalani sidang dakwaan dugaan pencemaran nama baik dan ITE. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Adeng Abdul Kohar meminta empat terdakwa (N), (NH), (WD) dan (DFA) untuk koperatif dalam kasus yang sedang dipersidangkan tersebut.

“Saya ingatkan kepada k a l i a n p a ra t e rd a kw a, bahwa kalian sekarang adalah tahanan kota.

Tapi, tidak berarti bahwa setiap saat kami bisa me ngu bah statu s tah anan, bisa saja jadi tahanan rutan. Jadi, tolong koperatif,” kata Adeng kepada terdakwa setelah selesai mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Empat pegawai tersebut mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Tim JPU

Kejaksaan Negeri Bekasi, Eko Supramurbada. Untuk selanjutnya, sidang kembali diagendakan Senin 24 Februari mendatang dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa.

Dalam pembacaan dakwaan tersebut, JPU mend u ga e m p at t e rd a kw a telah melakukan pencemaran baik dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap korban Tiurma Florida (TF ) pada percakapan whatsapp grup (WAG).

Atas kasus tersebut, jaksa mendakwa empat pegawai tersebut dengan ancaman 7 tahun penjara.

Atas dakwaan t e r s e b u t , majelis hakim mempersilahkan para terdak w a u n t u k memberikan pebelaanya melalui eksepsi dari masing - masing

terdakwa dalam sidang berikutnya. “ Tim kuasa hukum sepakat untuk mengajukan eksepsi dalam sidang berikutnya,” kata kuasa hukum empat terdakwa, Rury Arief Ariyanto.

Menurut dia, empat terdakwa merasa keberatan d e n g a n d a kw a a n d a r i tim JPU. Untuk itu, pihaknya akan menyusun nota pembelaan dalam eksepsi sidang berikutnya. Sebab, dalam dakw a a n t e r s e b u t t i d a k sepenuhnya benar dilakukan oleh terdakwa.

“Kami masih menyusun materi eksepsi,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Ko t a m e n e t a p k a n e m p a t pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai tersangka dugaan permufakatan jahat dan berita palsu bernuansa SARA. Keem-

pat pegawai itu berasal dari Puskesmas Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya dengan inisial N, NH, WD dan DFA. Kasubbag Humas Kep o li sia n Re s o r Me tropolitan Bekasi Kota, Kompol Erna Rusw ing Andari mengatakan penyidik menetapkan keempat pegawai tersebut sebagai tersangka kasus dugaan berita palsu/fitnah/penghinaan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan permufakatan jahat.

Me n i n g k a t n y a k a s u s tersebut dari penyelidikan ke penyidikan dinyatakan dengan Surat Polres Metro Bekasi Kota Nomor B/1292/ IV/2019/Restro Bekasi Kota tertanggal 8 April 2019.

Dokumen itu menjelaskan tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Ya n g m a n a p e n e t a pan terhadap tersangka sekaligus penyidikan selanjutnya kepada empat tersangka. Unit Kriminal Khusus Polrestro Bekasi Kota menduga ada unsur penghinaan yang dilakukan pelaku N, NH, WD dan DFA terhadap korban TF yang merupakan pegawai di puskesmas setempat. (*)

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020

GERBANG KAMPUS

PENDIDIKAN

BANDUNG- Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) sama-sama mengurangi daya tampung mahasiswa barunya di jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN 2020. Mereka justru menambah jatah kursi untuk jalur Seleksi Mandiri 10 hingga 15 persen.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Arief S. Kartasasmita, mengungkap komposisi daya tampung penerimaan mahasiswa baru 2020 di kampus itu.

Penerimaan dari jalur SNMPTN--yang mensyaratkan pemeringkatan berdasarkan prestasi di sekolah-paling sedikit yakni hanya 20 persen.

Sisanya dibagi rata, 40 persen dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan 40 persen lewat jalur seleksi mandiri. “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberi keleluasan PTNBH untuk seleksi mandiri (daya tampungnya) sampai 50 persen,” ujar Arief memberikan alasannya, Selasa 18 Februari 2020.

PTNBH adalah status perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Unpad, menurut Arief, masih menahan diri menambah kuota di jalur mandiri yang berbayar ke angka maksimal. “Kami masih menyamakan dengan kuota jalur SBMPTN sebesar 40 persen.”

Komposisi daya tampung itu berubah dari tahun sebelumnya. Pada 2019, Unpad mengalokasikan 25 persen untuk peserta yang lolos SNMPTN, kemudian 50 persen dari jalur SBMPTN, dan 25 persen dari jalur seleksi mandiri.

ITB juga mengubah komposisi daya tampung mahasiswa barunya pada tahun ini. Dari laman ITB tertera kuota untuk masing-masing jalur seleksi adalah SNMPTN 35 persen, SBMPTN 35 persen, dan seleksi mandiri 30 persen. Sebelumnya, pada 2019, komposisi daya tampung ITB yaitu SNMPTN 40 persen, SBMPTN 40 persen, dan seleksi mandiri 20 persen.

Seleksi Mandiri ITB, disebutkan di laman itu, bertujuan memberi kesempatan ketiga bagi siswa yang tidak diterima SNMPTN dan SBMPTN dengan mempertimbangkan kesempatan yang berimbang dan adil bagi siswa Indonesia. (bbs/mhs)

7

Jadwal Ujian Siswa SD Makin Dekat Karawang Barat Gelar Pelatihan Tambahan ke Sekolah

ITB dan Unpad Kurangi Kuota SNMPTN

KARAWANG BEKASI

agar mendapatkan hasil ujian yang maksimal.

Selain itu, Kepala Korwil Pendidikan Karawang Barat, Muin mengimbau orang tua siswa yang menjadi peserta ujian meminta anaknya disediakan waktu belajar di rumah yang cukup. “ Dari 45 sekolah dan 3469 siswa peserta ujian nanti se Kecamatan Karawang Barat untuk tingkat sekolah dasar saya harap mereka bisa

K A R AWA N G – Wa k t u pelaksanaan ujian siswa kelas VI sekolad dasar semakin dekat. Korwil Pendidikan Karawang Barat meminta 45 sekolah dasar negeri maupun swasta di wilayahnya meminta para siswa lebih giat lagi belajar

lebih serus lagi dalam belajar agar bisa menghasilkan nilai yang baik,” katanya.

Bahkan, kata dia, setelah seluruh sekolah mengikuti pelatihan TO selama beberapa hari ke depan, secara serentak oleh pemerintah nantinya dirinya juga akan melakukan pelatihan tingkat kecamatan kepada semua sekolah, agar bisa lebih maksimal. “ Ini yang berbeda dari kami, mungkin tidak semua UPTD di

Karawang bisa melakukan pelatihan lagi, tapi di sini karena kami ingin memberikan hasil yang baik jadi akan terus membuat pelatihan TO bimbingan dan pelatihan lainnya seperti pengerjaan soal ujian bagi peserta dan itu nanti bisa dilakukan kembali oleh semua sekolah lagi,” jelasnya.

Dia berharap pada pelaksanaan nanti semua siswa bisa mengikuti ujian den-

gan baik dan lancar serta meminta kepada semua orangtua siswa untuk m e m b a n t u m e n g aw a s i anak-anak mereka dalam kegiatan sehari-harinya terutama belajar. “ Kami mohon bantuannya semuanya juga karena ini untuk memberikan nilai yang baik buat kita semua, maksimal mereka nanti bisa melanjutkan ke jenjang SMP dengan lancar,” harapnya. (yib/mhs)

SMAN II Cikampek

Siswa Berlomba Percantik Kelas KARAWANG- Berbagai cara dan upaya ter us dilakukan sekolah menc i p t a k a n l i n g ku n g a n bersih dan asri di lingkungan belajar mengajar siswa. Hal itu juga yang tengah dilakukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN ) II Cikampek.

Dalam beberapa hari ke depan, setiap kelas yang ada di sekolah tersebut akan disibukkan menciptakan kelas yang bersih dan nyaman.

Siswa SMAN 2 Cikampek, Siska Nurmaulidia saat berbincang dengan KBE menuturkan, dia bersama teman-satu kelasnya tengah disibukkan mengonsep kelas yang biasa saja menjadi nyaman.

Tidak mudah bagi dia mengubah kelas yang bisa membuat nyaman seluruh siswa di dalam kelas. Perlu selera yang bisa disepakati bersama.

“Butuh waktu luama-

YANA TOYYIB/KARAWANG BEKASI EKSPRES

KEBERSIHAN SEKOLAH: Berbagai cara dan upaya terus dilakukan sekolah menciptakan lingkungan bersih dan asri di lingkungan belajar mengajar siswa.

yan lama juga, alhamdulilah hasil dari kita

semua,” katanya.

Hal serupa juga ten-

gah dilakukan oleh teman-teman dia yang

berbeda kelas. Program kelas bersih dan nyaman dikerjakan oleh seluruh siswa yang ada di sekolah ini.

Mereka berlomba merombak kelas sehinggga dapat menjadi yang terbaik dibanding teman di kelas yang lain.

“Pokonya paling keren dong, persiapannya tinggal beberapa hari lagi dilombakan makanya lagi sibuk,” ucap dia, S e m e nt a ra Wa ka s e k Kesiswaan SMAN II Cik a m p e k , Ni a m e n ga takan bahwa program kelas tersebut sengaja dibuat di sekolah agar seluruh siswa bisa terbiasa menjaga kebersihan lingkungan baik di kelas maupun di rumah.

Menurutnya, agar siswa lebih bersemangat, sekolah sengaja mendesainnya menjadi perlombaan. “Buat lebih ramai lagi kita buat ini sebagai perlombaan,” terangnya. (yib/mhs)

Dana Bos: Guru Honor Punya NUPTK dan Masuk Dapodik PURWAKARTA- Masalah keterlambatan pencairan dana bantuan operasional sekolah ( dana BOS ) sering terjadi di Kabupaten Purwakarta. Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, mengakui keterlambatan dana BOS ini secara teknis masih menunggu perubahan yang pencairannya kini langsung dari pusat ke sekolah.

“Sekarang ada perubahan petunjuk teknisnya. Kemarin baru ada pertemuan membahas soal dana BOS di Bank Jabar,” ujar Purwanto

di ruangannya, Rabu (19/2).

Masalah lain terkait lambatnya pencairan dana BOS, Purwanto, adalah masih banyak guru yang belum m e m i l i k i No m o r U n i k Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta belum masuk data pokok pendidikan (Dapodik).

“Sementara guru-guru honorer ini justru 50 persennya dibayar dari dana BOS. Kemarin-kemarin itu pencairan dari APBD provinsi ke sekolahnya telat karena transfer dari pusat belum masuk ke naskah perjanjian

hibah (NPHD),” ujarnya.

Purwanto berharap melalui perubahan sistem, yakni pencairan langsung ke sekolah, penyaluran dana dana BOS makin membaik.

“Kalau ternyata tak semakin baik, ya berarti harus akui perubahan itu belum bisa pecahkan masalah,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi syarat bahwa NUPTK menjadi acuan para guru honorer dapat dana BOS. NUPTK ini dibutuhkan untuk menda-

pat gaji tambahan dari dana BOS bagi guru honorer.

Berdasarkan aturan baru, tambahan gaji dari dana BOS hingga maksimal 50 persen dari gaji para guru honorer.

Namun hal tersebut akan siasia karena ada syarat NUPTK yang tidak dipenuhi oleh semua guru honorer.

Ketua Forum Guru Honorer Purwakarta, Darman menyebut ada 400 guru honorer di Purwakarta. “Belum, jumlah (guru honorer) itu belum sepenuhnya memiliki NUPTK dan terdaftar di Dapodik,” katanya. (bbs/mhs)

Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta

Politik Jalan Kebahagiaan Oleh Ali Syaifa As, Komisioner KPU Kota Bekasi

LAHIR dan berkembangnya politik sangat berkaitan erat dengan kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok. Aristoteles menyebutnya dengan istilah zoon politicon.

Ada beberapa alasan yang sangat mendasari kenapa manusia cenderung hidup berkelompok. Pertama, ia adalah makhluk yang tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya secara individul. Sehingga ia sangat membutuhkan uluran bantuan dan kerjasama dengan yang lainnya. Kedua, dengan berkelompok manusia menjadi lebih memiliki rasa aman dari ancaman sekitar.

Namun didalam perkembangan awalnya yang sangat sederhana. Ketika manusia hidup berkelompok dan mendiami wilayah tertentu (polis). Selain beragam manfaat yang diperoleh.

Juga menimbulkan persoalan-persoalan baru seperti perselisihan dan perseteruan.

Baik menyangkut hak-hak tertentu. Maupun berkaitan dengan sebuah kesepahaman akan keharusan dan larangan. Persoalan ini semakin bertambah komplek dan rumit, ketika pertumbuhan jumlah manusia semakin banyak. Sehingga perlu dibuat sebuah kesepakatan untuk kebaikam bersama.

Agar antar-sesama hidup harmonis dan berdampingan. Menghargai akan hak dan kewajiban masing-masing. Lahirlah sebuah aturan

(rules) yang mengikat yang harus ditaati oleh semua untuk kebaikan bersama.

Proses penyusunan dan penetapan sebuah kesepakatan (konsensus) ini bisa dilakukan melalui masukan (aspirasition) secara langsung. Mengingat anggota kelompok didalam wilayah tersebut masih sangat terbatas jumlahnya. Namun, lambat laun proses aspirasi langsung mengalami kesulitan dan seringkali tidak menemui titik temu ketika pertumbuhan jumlah anggota kelompok semakin banyak.

Silang pendapat semakin dinamis dan adu gagasan semakin tajam dan kritis.

Akhirnya, terjebak pada debatebel yang tidak berujung karena kesulitan mengambil keputusan. Dalam perkembangannya menyikapi situasi seperti ini lahirlah yang saat ini dikenal dengan sistem perwakilan. Dalam kajian distribusi kekuasaan (distribution of power) dalam negara dikenal dengan legislatif. Beberapa tokoh atau orang yang berpengaruh mewakili anggota kelompoknya untuk berunding dan menyusun sebuah aturan (rules).

Pasca-aturan itu disepakati melalui proses yang begitu alot dan berliku yang umumnya juga disepakati beberapa hukuman atau sangsi untuk yang melanggar aturan tersebut. Problem selanjutnya adalah siapa yang akan menjalalankan

dan melaksanakan aturan tersebut.

Maka, lahirlah pendekatan institusional-formalistik di mana harus ada sebuah lembaga yang bertugas menjalankan dan memastikan pelaksanaan itu dengan baik. Ini menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat politik (polity) yang selanjutnya membentuk sebuah wilayah politik (polish) yang dalam tahap selanjutnya bermetafora menjadi negara bangsa (nation-state).

Proses seperti ini dalam catatan sejarah terjadi sekitar abad ke-5 SM di wilayah yunani.

Semua itu, terjadi pada hakikatnya manusia ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik (the good life) didalam masyarakat politik. Kehidupan yang baik membuat manusia hidup seutuhnya sebagai manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik bersifat lahiriah seperti sandang, pangan, dan papan.

Maupun batiniah seperti adanya jaminan rasa aman, kebebasan menyampaikan ide serta gagasan dan lain sebagainya membuat hidupnya lebih berbahagia.

Suatu capaian kepuasan puncak yang dirasakan oleh manusia.

Indonesia Pasca Merdeka Di awal terbentuknya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Para tokoh kemerdekaan memiliki pandangan akan arah dan tujuan bangsa in-

donesia merdeka. Di antaranya Muh. Yamin, Soepomo, Radjiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya.

Mereka mendiskusikan dasar negara (philosofische groundslag) dan tujuan negara merdeka dalam forum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Soekarno berpendapat bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas. Disebrang jembatan itulah sebagai sebuah negara bangsa (nation-state) kita membangun kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah bangsa. Tentu diatas dasar negara yang disepakati melalui proses kompromi, yaitu pancasila.

Ketuhanan, kemanusian, persatuan, perwakilan, dan keadilan sosial.

Sebagai sebuah negara di mana pemerintahaan yang mendapat amanah publik

harus mampu berfikir untuk bisa mewujudkan tujuan ataupun cita-cita bangsa sebagimana termaktub didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini berlaku baik untuk eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Pasca-pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2019. Di mana telah menghasilkan wakil rakyat yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif. Sebanyak 575 legislator yang duduk di DPR RI dari berbagai daerah pemilihan (dapil) terpilih mewakili masyarakatnya. Mereka harus produktif dan mampu secara efektif memainkan peran dan fungsinya secara baik.

Ada harapan masyarakat yang harus secara peka direspon dan diperhatikan.

Menyangkut persoalan ekonomi, di mana tingginya angka pengangguran padahal sumber daya alam kita sangat melimpah. Menyangkut pendidikan, masih banyak dijumpai kasus kekerasaan terhadap anak didik dilingkungan sekolah.

Selain itu juga bangunanbangunan sekolah masih banyak yang belum layak dan bangunan sekolah roboh. Ironisnya hal demikian itu tidak hanya terjadi di daerah terpencil.

Melainkan terjadi pula di kota/kabupaten di beberapa kota besar.

Perilaku elite politik atau pejabat publik yang seringkali terlibat masalah

hukum bisa menggerus kepercayaan masyarakat (public trust). Tidak hanya terlibat kasus skandal ko r u p s i s aja. L a h i r nya kebijakan-kebijakan yang arogan. Seperti penggusuran dan penertiban ya n g t i d a k m e n g g u na kan pendekatan kemanusiaan juga bisa memicu k o n f l i k d i ma s ya ra k at.

Ini sangat melukai perasaan masyarakat disaat masyarakat manuruh kepercayaan dan harapan.

Padahal sebagai elite politik perilakunya menjadi p e r hat i a n ma s y a ra k at.

Dalam istilah orang Jawa dikenal digugu dan ditiru.

Kekuasaan politik yang terdistribusi dan menyebar di setiap lembaga negara menyerap banyak a ng ga ra n . Ba h k a n gaj i pegawainya pun setiap tahunnya hampir secara simultan mengalami kenaikan. Amat disayangkan apabaila kinerjanya tidak sebanding dengan keistimewan-keistimewaan (privilage) yang diperolehnya sebagai pejabat negara. Mereka harusnya menyadari bahwa politik dalam bentuknya yang paling baik adalah terciptanya tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Persis seperti apa yang disampaikan oleh ahli politik Peter Merkl ‘’Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice”.

Partai politik sebagai pilar penting didalam negara

demokrasi seperti Indonesia harus mengambil peran untuk memastikan elite partainya yang menduduki jabatan publik agar bekerja profesional dan berintegritas. Karena bagimanapun juga jika mendambakan budaya politik itu pada level yang baik dan ideal maka contoh keteladanan dari pejabat publik sangat diperlukan. Partai politik harus menyadari selain ia sebagai sarana komunikasi politik. Kehadirannya juga sebagai agen sosialisasi politik. Baik dan buruknya wajah politik di mata publik sangat ditentukan oleh perilaku politik para elite politik dan pejabat publik.

Oleh karenanya, sebagimana mafhum kita semua tahu bahwa ada kecenderungan didalam politik.

Bahwa pemegang kekuasaan cendereng menyalahgunakan wewenangnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Lord Action (1887) “power tends to corrupt, but absolute corrupts absolutely”. Sehingga penting kita sebagai masyarakat melakukan koreksi, kontrol, dan masukan terhadap para elit politik dan pejabat publik agar mereka tetap bekerja sesuai dengan norma kepatutan etika dan norma kepatuhan terhadap hukum yang b e r l a ku . Me re k a t i d a k boleh lupabahwa tujuan b e r n e g a r a a d a l a h t e rciptanya masyarakat adil dan makmur. (*)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020

SOROT Wagub: Kami Sudah Dengar Keluhan Masyarakat PURWAKARTA- Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum meninjau area persawahan milik warga Desa Sirnamanah di Kecamatan Darangdan, , Rabu (19/2/2020).

Selama meninjau lokasi, orang nomor dua di Jawa Barat itu didampingi Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan unsur muspika setempat.

“Di sini hadir Bupati Purwakarta bersama KCIC dan pengembang PT Wika namun bukan pemegang kebijakan, kami sudah dengar keluhan masyarakat nanti akan kami rapatkan bagaimana baiknya,” ungkap Uu usai meninjau lokasi.

Area persawahan milik warga sekitar 6 hektare menjadi pembuangan material tanah proyek KCIC berlokasi di Desa Depok Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Sejak Agustus 2019 masyarakat belum menerima ganti rugi dari pihak pengembang mega proyek pemerintah pusat tersebut.

Uu tidak bisa menyimpulkan jika ada kesalahan prosedur karena dirinya pribadi tidak mendalami perihal ini. Namun dia menyebut, yang penting ada solusi dari persoalan yang terjadi. “Saya tidak bisa menyimpulkan salah prosedur atau kurang koordinasi, intinya adalah kami akan mencari solusi bagaimana baiknya,” kata Uu. Ia mengingatkan, proyek kereta cepat ini merupakan program pemerintah pusat yang harus didukung oleh semua pihak. Jika pun ada persoalan harus dapat diselesaikan bersama-sama. “Jangan punya anggapan proyek orang lain, ini adalah program presiden yang harus dibantu dan didukung oleh kita semua, karena manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat juga, artinya harus saling memahami,” ujar dia.

Sementara, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, sebenarnya sudah memfasilitasi terkait persoalan ini pada Desember 2019. “Soal jalan yang dilintasi KCIC ini ada memorandum of understanding (MoU) seperti di Jalan Militer ini dan Jalan Cikaobandung bahkan ada perjanjian kerja sama sudah disiapkan,” katanya.

Saat disinggung mengenai kondisi miris yang terjadi di Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Anne mengaku PT Wika memang ingin secara langsung mengurus persoalan dengan warga karena lahan yang terdampak statusnya milik perseorangan.

“Jadi, ya kami biarkan dan kami tidak ikat dalam MoU berkas-berkasnya. Ternyata, komitmen tersebut sampai sekarang belum terealisasi. Semoga hari ini segera dapat terealisasi,” ujar Anne. (san/shn*)

ANGGARAN PEMKAB Rp 4,9 M untuk Bencana Alam PURWAKARTA- Wilayah kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di Jawa Barat rawan bencana alam seperti longsor. Pemerintah setempat pun mencanangkan anggaran bagi masyarakat terdampak di luar dugaan pada 2020 ini.

“Kami menganggarkan sebesar Rp4,9 miliar terdiri dari bantuan sosial tak direncanakan (BSTD) Rp 2,4 miliar dan bantuan sosial Rp 2,5 miliar,” ungkap Kepala Bagian Kesra Purwakarta, A.M Sundari, Rabu (19/2/2020).

Ia menyebut, untuk bencana alam longsor di Desa Legoksari Kecamatan Darangdan telah dialokasikan sebesar Rp24 juta untuk perbaikan saluran air agar persawahan milik petani dapat kembali teraliri air.

“Anggaran untuk perbaikan longsor di Desa Legoksari sudah disetuji ibu bupati,” ujar dia. Tak hanya itu, Kesra juga menganggarkan sebesar Rp 50 juta untuk jembatan putus di wilayah Desa Cibatu. Sementara untuk jembatan gantung yang ada di Desa Wanawali masih dalam tahap proses, karena alokasi anggarannya mendadak.

“Untuk tahun ini kami telah mengeluarkan anggaran untuk sejumlah bidang seperti pendidikan dan sosial yang tak tercover BPJS,” kata Sundari.

Sementara itu, pada 2019 Kesra telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 900 juta untuk perbaikan rumah roboh, rutilahu, pengobatan, pendidikan, dan lainnya. Hal ini dikeluarkan atas dasar proposal yang masuk atau mengajukan.

“Bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan dari Kesra bisa melalui prosedur dengan membuat laporan dari desa setempat yang kemudian nanti ditindaklanjuti dengan dilakukan survei,” ujarnya. (san/shn*)

TERKUBUR: Pihak KPI bersama warga saat meninjau lokasi area persawahan yang menjadi pembuangan material tanah mega proyek KCIC.

Pemerintah Harus Buka Telinga Tangani Segera Sawah Warga yang Terkubur Proyek Kereta Cepat PURWAKARTA- Sejumlah warga Sirnamanah Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta hanya bisa meratapi nasib yang mereka alami. Kerna Area persawahan yang menjadi mata pencaharian mereka kini hilang tertimbun material tanah mega proyek proyek pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Jakarta-Bandung berlokasi di Desa Depok Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Ketua Umum Komunitas Indonesia yang juga anggota mitra forum daerah aliran sungai Jawa Barat, Dadi Ardiwinata mengaku priha-

tin dengan kondisi yang dialami warga tersebut.

Menurutnya, seharusnya pengembang KCIC memperhatikan masyarakat yang terdampak pembangunan kereta api Jakarta-Bandung, sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Jika kondisinya seperti ini dapat dikatakan masyarakat sangat dirugikan.

“Pada dasarnya warga mendukung dengan program pemerintah pusat ini, tapi dengan prinsip-prinsip keadilan sesuai Pancasila sila ke 5,” ungkap dia saat meninjau area persawahan milik warga terdampak mega proyek KCIC di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Sebagai warga negara, ia mengaku merasa terpanggil temui warga dan berada di tengah-tengah mereka, untuk mencoba mendorong menyampaikan in-

formasi ini kepada pihak terkait. Dengah harapan keinginan masyarakat secepatnya dapat terealisasi, karena masyarakat tidak bisa menunggu lama lantaran area persawahan milik mereka hilang tertimbun material tanah.

“Saya tidak mewakili masyarakat, tapi diharapkan komunitas lain hadir membantu menyampaikan kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti,” ujar dia.

Saat ditanya berapa total keseluruhan area persawahan yang tertimbun, Dadi menyebut berdasarkan informasi ada sekitar 6 hektare. “Jangan dilihat berapa besat kecilnya, mau satu orang pun yang dirugikan harus diganti, baik dalam segi ekonomi, sosial bahkan lingkungan,” ujar dia.

Sebelumnya, warga Desa Sirnamanah Kecamatan Darangdan meminta ganti

rugi atas area persawahan milik mereka yang menjadi pembuangan material tanah proyek KCIC “Sejak material tanah dibuang ke sini Agustus tahun lalu kami belum menerima sepeser pun ganti rugi,” ungkap Ati, salah seorang pemilik area persawahan terdampak.

Ia mengaku area persawahan terdampak seluas 3000 meter persegi mampu menghasilkan dua ton gabah kering setiap kali panen. Penghasilan tiga bulan sekali itu saat ini tidak ada lantaran area persawahan miliknya terdampak proyek nasional tersebut.

“Saya bingung sekarang, buat makan saja menjadi sulit, terkadang ngutang dulu ke warung,” ujar dia.

Pihak pengembang sempat menawarkan uang sewa Rp50.000 per meter. Namun ia bersama warga lain menolak karena dinilai tidak

sesuai dengan kerugian yang alami. Sehingga warga pun memutuskan meminta ganti rugi dengan cara dibeli Rp1 juta per meter.

“Kami tidak mau disewa, area persawahan sudah seperti ini sudah tidak bisa ditanami padi, apalagi irigasi yang biasa mengairi persawahan di sini sudah tertimbun,” kata Iwan warga lainnnya.

Ia mengaku sawah seluas 9 patok atau 9x4 meter miliknya tertimbun tanah galian proyek KCIC. Dia menyebut ada sekitar 20 kepala keluarga warga yang terdampak.

“Sejak Agustus 2019 sampai sekarang belum dibayarkan. Kalau dihitung-hitung itu luas hektare yang terdampak 6 hektare dari 10 hektar seluruhnya, kami minta segera dibayar agar tidak ada yang dirugikan,” ujar dia. (san/shn*)

Ini Dia Layanan Maranggi, “Maca Rame-rame Ngangge Digital” PURWAKARTA- Pemerintah Kabupaten Purwakarta, terus mengembangkan sebuah inovasi guna meningkatkan minat baca masyarakat di wilayah itu. Kali ini, berupa penyediaan layanan perpustakaan yang bisa diakses melalui smartphone.

Layanan perpustakaan berbasis e-book itu diberi nama dengan kuliner khas Purwakarta. Yaitu, Maranggi atau yang jika dipanjangkan berarti Maca Rame-rame Ngangge Digital. Layanan ini, merupakan pengembangan lain dari layanan perpustakaan berbasis teknologi yang sebelumnya diluncurkan pemerintah.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Purwakarta, Mohamad Ramdhan, menuturkan, layanan Maranggi ini sengaja diluncurkan untuk memudahkan layanan perpustakaan. Karena, dengan layanan ini, masyrakat terutama pelajar bisa mengakses buku bacaan melalui

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKPRES

MARANGGI: Bupati Anne bersama siswa-siswa SD saat meluncurkan Program Maranggi.

telepon seluler.

“Saat ini, membaca buku di perpustakaan daerah juga bisa dilakukan melalui smartphone,” ujar Ramdhan, Rabu (19/2/2020).

Ramdhan menjelaskan, layanan Maranggi ini merupakan pengembangan dari layanan perpustakaan digital yang diluncurkan sebelumnya. Untuk mengakses layanan ini cukup mudah, masyarakat hanya tinggal mengunduh aplikasi

E-Perpusda di smart phone.

“Untuk saat ini, layanan tersebut sudah bisa akses,” jelas dia.

Sementara itu, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menambahkan, pihaknya cukup prihatin, karena seiiring berkembangnya teknologi penggemar baca buku pun semakin berkurang. Bahkan, menurut dia, saat ini budaya membaca nyaris dilupakan oleh generasi muda.

Hal itu dibenarkan jika melihat data yang dirilis United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Hal mana, minat baca masyarakat di Indonesia saat ini hanya di angka 0,001 persen. Angka tersebut, ternyata tak jauh beda dengan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di 2012 lalu, yang menunjukan bahwa masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi.

Mungkin, saat ini yang cenderung lebih diperhatikan, yakni tayangan televisi, sosial media dan permainan elektronik digital lainnya. Apalagi, saat ini sedang trend fasilitas – fasilitas hiburan yang menggunakan jaringan internet.

Hal itu juga yang mendasari pihaknya untuk terus membuat program sebagai bagian dari upaya melestarikan dan meningkatkan budaya baca di masyarakat.

Salah satunya, dengan me-

maksimalkan peran perpustakaan daerah (Perpusda).

“Spirit literasi masyarakat perlu ditingkatkan kembali,” ujar Anne.

Anne menuturkan, penataan perpustakaan daerah kali ini dibuat dengan tema kekinian. Yakni mengusung konsep digital berbasis aplikasi. Jadi, perpustakaan tersebut dibuat dengan sistem digital (e-book), namun tetap tidak mengesampingkan buku konvesional.

“Saat ini di Perpusda telah tersedia dua tampilan. Yakni, buku yang ada bentuk fisiknya (konvensional). Serta, buku yang bisa diakses secara digital, baik melalui telepon selular, laptop ataupun komputer (ebook),” tambah dia.

Anne berharap, kehadiran perpustakaan zaman now ini bisa meningkatkan minat baca masyarakatnya. Hal ini pun, kata dia, merupakan bagian dari komitmen jajarannya meningkatkan SDM di semua tingkatan dan usia. (san)

KPPN Karawang Bangun Komitmen Perkuat Integritas PEMERINTAH Republik Indonesia telah melaksanakan reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selama kurun waktu tersebut telah dicapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Men-

teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019.

Peraturan Menteri tersebut sebagai acuan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM). Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan

satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/ WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/ WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit y a n g p e n ting/strategis dalam melakukan pelayanan publik ; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

K P P N Ka rawa ng s eb aga i salah satu instansi pemerintah telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sejak tahun 2017.

Selama kurun waktu pembangunan zona integritas tersebut hingga saat ini, telah banyak hal yang dilakukan oleh KPPN Karawang antara lain: a.

Membangun komitmen antara

Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas; b. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas; c.

Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi; d. Membuat berbaga i i n ov a s i dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi; dan e.

Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder.

Komitmen yang telah dibangun baik oleh pimpinan maupun pegawai KPPN Karawang dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah membawa hasil pada ditetapkannya KPPN Karawang sebagai unit kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019. Sebagai kelanjutan dari pembangunan zona integritas menuju WBK, KPPN Karawang berupaya untuk mendapatkan predikat WBBM di tahun 2020.

Hal utama yang dilaksanakan dalam upaya menuju WBBM adalah dengan meningkatkan kualitas layanan yang ada di KPPN Karawang. Perbaikan sarana prasarana termasuk peningkatan kenyamanan ruang pelayanan, pengembangan kompetensi pegawai serta membuat inovasi yang membantu para stakeholder dalam mendapatkan peayanan yang cepat dan mudah adalah beberapa upaya yang dilakukan agar para stakeholder merasakan pelayanan yang sangat baik di KPPN Karawang. Beberapa inovasi yang sudah dibuat antara lain loket pelayanan bersama dengan instansi pemerintah lain, pendampingan atas penyelesaian permasalahan pada stakeholder secara menyeluruh, edukasi yang terus menerus kepada stake-

holder serta mengajak instansi pemerintah lain untuk mengikuti dan menyukseskan pembangunan zona integritas.

Dengan mengajak instansi pemerintah lain untuk mengikuti pembangunan zona intgeritas, maka diharapkan akan terbentuk sebuah zona integritas dengan tujuan akhir adalah suatu wilayah, dalam artian sebenarnya, yang bebas dari korupsi. Untuk itu KPPN Karawang berupaya agar semangat dan komitmen dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM dapat diikuti oleh instansi pemerintah lain, bukan hanya di instansi tingkat pusat namun juga daerah. Untuk itu semboyan KPPN Karawang dalam mengajak instansi pemerintah lain membentuk zona integritas adalah “bangun komiten perkuat integritas (BANG KERTA)”. Dengan komitmen yang kuat dari kita semua untuk memperkuat integritas, maka diharapkan island of integrity dapat terwujud.-MH- (*)