Karawang Bekasi Ekspres, 6 November 2020

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

INDEKS

JUMAT, 6 NOVEMBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

SIAPA PUN PEMENANG PILBUB: PGRI MINTA PEMKAB KARAWANG PERHATIKAN NASIB GURU HONORER

MENGENAL CHILBLAINS, BENJOLAN DI KULIT YANG DIALAMI PASIEN COVID-19

BACA HALAMAN 7 PENDIDIKAN

BACA HALAMAN 2 METRO KARAWANG

Skandal PDAM Jilid II: Eks Dirum Bakal Ajukan Eksepsi

Bantah Nikmati Aliran Duit Rp 2,8 M KARAWANG- Mantan Direktur Umum PDAM Tirta Tarum, Tatang Asmar membantah terlibat, menerima apalagi menikmati uang dalam skandal dugaan korupsi PDAM Jilid II sebagaimana dakwaan JPU pada sidang perdana, Senin (2/11) kemarin.

Skandal ini ditaksir telah rugikan keuangan negara sebanyak Rp 2,8 M. Sebagaimana diketahui, dalam melanggar hukum dalam pembayaran sewa lahan dan pembelian bahan baku air hingga merugikan negara sudah ditetapkan tiga terdakwan, antara lain, Yogie Patriana Alsyah, mantan Dirut PDAM, Tatang Asmar, mantan Direktur Umum dan Novi Farida Kasubag KAS bidang.

Tatang melalui pengacaranya, Alex Safri, menuturkan pada

ALEX SAFRI

Sejak 2016 Pak Tatang dinonjobkan. Wewenangnya dilewat, langsung diambilalih oleh dirut saat itu. agenda sidang lanjutan 11 November mendatang dia akan mengajukan eksepsi berupa bantahan yang berisikan keberatan atas dakwaan yang dijatuhkan pada kliennya. Sejumlah materi eksepsi yang akan dibacakan sudah Alex siapkan.

Alex menyebut, uang sebesar

hampr Rp 2,8 miliar untuk pembayaran air baku PDAM ke PJT II yang belakangan disebut raib jadi bancakan, angkanya sudah muncul sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PDAM Tirta Tarum tahun 2016.

Saat RUPS, Tatang yang saat itu Ke Halaman METRO KARAWANG n

Parah, Carut-Marut LKM Berlarut KARAWANG- Komisi II DPRD Karawang mengritik kinerja kepala bagian ekonomi Setda Karawang yang dinilai membiarkan tumpukan masalah BUMD PT LKM dibiarkan berlarut-larut. Di saat yang sama, kendati banyak masalah belum dibereskan, di pengujung tahun ini Pemkab Karawang malah

mengucur suntikan modal bagi PT LKM sebanyak Rp 2,65 M. SAMPAI hari ini, disebut audit internal maupun audit indepen tak kunjung dilaksanakan.

Lalu pemilihan direksi defenitif pun tak kunjung dilakukan.

Parahnya, belum lama ini Sekda Karawang, Acep Jamhuri menya-

takan proses pemilihan direksi sedang berjalan. Belum lagi sampai hari ini Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masih ‘molor’ dilakukan.

Piutang yang tembus Rp 5 MILIAR macet tak tertagih pun sejauh ini belum ada pertanggungjawaban.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

KPK Mulai Usut Kasus Cakada KARAWANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki sejumlah pasangan calon di Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, kemarin (5/11).

“Kami sampaikan pada kesempatan ini KPK bahkan telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang terikut dalam penyelenggaraan Pilkada ini,” kata Nawawi.

Ia, yang merupakan mantan hakim tindak pidana korupsi, enggan menyebut secara detail paslon yang sedang diselidiki itu. “Syukur Alhamdulilah kalau bisa kami sebutkan itu di luar Sulawesi Utara, tapi kami ingin i a d memastikan bahwa tim KPK terus melakukan a p a pemantauan di tengah penyelenggaraan Was or Dan s kegiatan Pilkada ini. Terlebih di tengah e n y Spo mpan situasi pandemi seperti yang kita Ka hadapi bersama ini,” ucap Nawawi

SOROT Upaya Serius Pemisahan Cikampek-Karawang BANDUNG- Forum Koordinasi Desain Penataan Kota (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung.

Dalam pertemuan itu, Forkodetada Jabar mengajukan sembilan pemekaran sembilan wilayah CDOB yaitu Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut UtKe Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Bah Ajum dan Mak Arah Semringah Rumahnya Direhab Tentara

Saat Dibongkar, Sekali Dorong Rumahnya Roboh Ajum (80) dan Arah (60) tak bisa menutupi kebahagiannya. Mereka terlihat girang dan sesekali mengusap air mata. Mereka salah satu pasangan suami istri dari sembilan kepala keluarga (KK) yang mendapatkan rumah layak huni (rulahu) dari Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kodim 0604 di Desa Tegallega, Kecamatan Ciampel.

ARIE FIRMANSYAH, KARAWANG

ARAH mengaku sudah bertahun-tahun rumahnya dalam kondisi sudah hampir ambruk. Rumah itu hanya berbahan bilik dari bambu dan kayu yang menjadi penahan. Ajum yang sudah tua, memang sudah tidak kuat tenaganya untuk memperbaiki.

“Kalau hujan memang bocor,” ungkap Arah kepada Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

wartawan, kemarin (5/11).

Kebahagian serupa juga dirasakan Abdurahman,42.

Ia yang tinggal bersama istri dan cucunya itu mengaku tak lagi takut kejatuhan genteng. “Pas (ngebongkar sebelum dibangun) didirongin gitu doang udah roboh (rumah),” ungkapnya.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

ISTIMEWA

SOROT: Dandim 0604 Letkol Inf Medi Hariyo Wibowo Meresmikan Rumah Layak Huni (Rulahu) di Desa Tegallega Kecamatan Ciampel, Karawang. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

JUMAT, 6 NOVEMBER 2020

METRO KARAWANG

KARAWANG BEKASI

2

Polisi Selidiki Temuan Bayi di Cikampek KARAWANG – Polsek Cikampek melakukan penyelidikan terkait temuan bayi perempuan yang masih ada ari-ari yang dibuang di Perumahan Gran Ervina Cikampek Selatan, pukul 05.10 wib, Selasa (3/11/) hal tersebut diungkapkan oleh Kapolsek Cikampek, AKP Endar Supriyatna.

“Kita masih melakukan

lidik terkait penemuan bayi perempuan yang masih ada tali ari-ari. Kita juga sudah memeriksa keterangan saksi yang pertama kali menemukan bayi tersebut,” kata Endar kepada KBE saat dihubungi melalui pesan singkat, kemarin (5/11).

Menurut Hendar, menurut saksi bayi ditemukan

sekitar jam 05:15 wib yang dibuang oleh pelaku di depan rumahnya. Yang ditaruh di bangku kayu, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika keluar rumah mau bersih-bersih.

Lanjut Hendar, saat keluar saksi kaget melihat bayi yang masih hidup lengkap dengan ari-arinya. Melihat hal tersebut saksi langsung

melapor ke petugas satpam, dan petugas satpam melapor ke lurah. Kemudian lurah kordinasi dengan pihak puskesmas untuk mendapat per tolongan medis, petugas puskesmas dan bidan desa langsung membawa bayi tersebut ke puskesmas, kemudian melaporkan ke Polsek Cikampek.

Sebelumnya, masyarakat Perumahan Green Erfina Residence, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, gempar dengan dengan penemuan bayi perempuan yang masih ada ari-ari dengan dibalut selembar kain di bangku teras di salah satu rumah warga, Selasa (3/11), pukul 05.15 wib. (*)

Chilblains, Benjolan di Kulit Pasien Covid

Bantah Nikmati Aliran Duit ....

BUKAN hanya batuk, sesak, dan demam, pasien Covid-19 juga mengalami sejumlah gejala lain. Salah satunya berupa penggumpalan darah dan juga ruam serta benjolan yang dalam istilah medis disebut dengan Chilblains.

Kini lebih banyak pasien Covid-19 melaporkan gejala itu. Padahal, Chilblains umumnya dialami seseorang jika cuaca dingin. Namun pasien Covid-19 berbeda. Dalam cuaca yang lebih hangat pun mereka mengalaminya.

Dilansir dari Science Times, Selasa (3/11), tim peneliti Studi Gejala Covid-19 mensurvei 12.000 orang yang diduga dan terindetifikasi Covid-19.

Mereka mengalami ruam kulit. Ditemukan, pada pasien dengan virus Korona, gejalanya terjadi pada jari tangan dan kaki.

Pada pasien anak-anak dan remaja dengan kondisi ini muncul lebih sering. Dan sering muncul meskipun tidak selalu.

Terlihat seperti benjolan merah dan ungu di jari kaki dan ujung jari mungkin terasa lembut, tetapi biasanya tidak gatal. Lapisan atas kulit bisa terkelupas saat ruam sudah pulih.

Setiap orang dengan efek jangka panjang Covid-19 (juga disebut sebagai Long Covid) juga mengalami gejala ini.

Data dari 990 kasus dari 39

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

negara ditinjau oleh International League of Dermatological Societies dan American Academy of Dermatology, pada kenyataannya jari kaki seperti itu pada pasien Covid-19 bisa terjadi selama 15 hari. Tetapi seringkali bisa juga selama 130-150 hari.

Peneliti Utama dari Pendaftaran Dermatologi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Massachusetts dan Kepala Dermatologi Kesehatan Masyarakat, Dr Esther Freeman, mengatakan mereka mencatat sekelompok pasien Covid-19 dengan gejala kulit berlangsung lama. Jari kaki ruam adalah salah satu tanda kulit yang terlihat selama pandemi Covid-19. Dia mencatat bahwa gejala kulit mungkin memainkan peran penting dalam mendeteksi infeksi pada orang yang tidak menunjukkan gejala.

Bagaimana Cara Mengenali Ruam Covid-19?

Diketahui bahwa infeksi virus tertentu menyebabkan perubahan kulit. Sebuah penelitian yang dilaporkan dalam British Journal of Dermatology menunjukkan, pada anakanak, gejala ruam jari kaki ini memiliki kondisi di mana virus SARS-CoV-2 memicu Covid-19 hadir dalam biopsi kulit. Analisis telah mendeteksi virus di sel endotel kulit (yang melapisi pembuluh darah) dan kelenjar keringat.

“Hasil kami mengkonfirmasi hubungan kausal antara SARS-CoV-2 dan jari kaki,” kata penulis utama Isabel Colmenero yang juga seorang dokter di Rumah Sakit Anak Universitario Niño Jesús di Spanyol.

“Faktor utama yang memicu lesi ini mungkin kerusakan endotel yang disebabkan oleh virus,” jelasnya.

Tapi, sebagian besar pasien dengan gejala chilblain selama penguncian di Prancis tidak ditemukan tanda-tanda infeksi SARS-CoV-2 dalam penelitian lain. Para peneliti menyimpulkan, virus secara khusus dapat menyebabkan beberapa kejadian chilblains.

Jika Mengalami Chilblains Apakah Perlu Tes Covid-19?

Peneliti dari COVID Symptom Research mengklaim ruam dapat dianggap sebagai indikasi diagnostik utama dari infeksi tersebut. Seperti jari tangan dan kaki, setelah menemukan bahwa 8 persen orang yang dites positif mengalami sejenis ruam.

Penulis penelitian Dr. Veronique Bataille, yang juga spesialis dermatologi di Rumah Sakit St Thomas dan King’s College London (KCL), menyarankan individu yang mengalami ruam untuk menanggapinya dengan serius.

Dan sesegera mungkin dengan mengisolasi diri dan memeriksakan diri. (bbs/mhs)

KPK Mulai Usut .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES yang memang sedang menjadi pembicara pada agenda diskusi webinar pembekalan calon kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sponsor Kampanye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mewanti-wanti calon kepala daerah (cakada) mewaspadai sponsor Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Survei Lembaga Antirasuah mencatat mayoritas calon kepala daerah akan memenuhi permintaan donatur usai terpilih.

“Apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan bala-

san di kemudian hari saat para cakada menjabat?

Jawabannya 83,80 persen dari 198 responden, menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat,” kata Nawawi.

Data itu berdasarkan survei KPK yang melibatkan calon kepala daerah pada 2018. Hasil survei juga menunjukkan 82,3 persen responden mengakui peran donatur dalam pilkada.

Menurut Nawawi, sumbangan donatur lebih banyak berasal dari pengusaha.

Pemberi dana dari unsur ini mempunyai konsekuensi balas budi, utamanya terkait kemudahan berbisnis.

“Punya keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya,” ujar Nawawi.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) cakada Pilkada 2020 yang disampaikan kepada KPK, ratarata total harta pasangan calon mencapai Rp18,03 miliar. Bahkan, ada satu pasangan calon yang memiliki harta minus Rp15,17 juta.

Survei KPK pada 2018 juga memperlihatkan kebutuhan dana untuk ikut pilkada di tingkat kabupaten atau kota adalah Rp5-10 miliar.

Sedangkan untuk menang, calon harus menyediakan uang sekitar Rp65 miliar. (bbs/mhs)

Upaya Serius Pemisahan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES ara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur.

Menanggapi usulan tersebut, Uu mengatakan pengajuan wilayah bukan hal yang baru di Jabar. Jabar sendiri memiliki penduduk hampir 50 juta jiwa dengan luas wilayah 35.377,76 km². Di dalamnya terdapat 27 kabupaten/kota yang meliputi 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5.312 desa.

“Memang sekarang diangkat kembali beberapa daerah untuk mekar. Ini berarti keinginan masyarakat pun harus diakomodir oleh kami (Pemerintah Daerah Provinsi Jabar),” ucap Uu dalam siaran persnya, ditulis Rabu (4/11) “Mudah-mudahan dengan audiensi ini para pemegang kebijakan mendengar kembali keinginan masyarakat Jabar. Ini bukan hanya keinginan satu-dua orang, satu-dua kelompok, atau satu-dua daerah, tetapi ini keinginan bersama masyarakat,” ujar politisi asal Tasikmalaya tersebut.

Uu mengatakan, pemekaran wilayah ini penting untuk mengoptimalisasi

pelayanan sekaligus pemerataan anggaran ke daerah. “Oleh karena itu, saya meminta kepada para pemegang kebijakan di pusat, tolong perhatikan aspirasi masyarakat Jawa Barat karena ini kepentingan bersama dan permintaan (pemekaran) bukan hanya sekarang, tapi sudah 20 tahun ke belakang,” ujarnya.

S ementara itu, Ketua Umum Forkodetada Jabar Rd H Holil Aksan Umarzen mengatakan, dari sembilan CDOB yang diajukan, lima di antaranya sudah menyelesaikan dokumen kepentingan pemekaran, yakni Kota Lembang serta Kabupaten Cikampek, Bandung Timur, Garut Utara, dan Indramayu Barat.

“Kalau dari yang tergabung di Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat, kita yang terus aktif untuk memperjuangkan CDOB yang serius itu ada sembilan, yang sudah kira-kira mendekati kesiapannya ada lima,” tutur Holil. Ia mengatakan, selain untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan, pemekaran wilayah di Jabar juga dibutuhkan untuk mengembangkan

potensi daerah termasuk ekonominya sehingga akan menyukseskan pembangunan Jabar.

“Dengan adanya pemekaran, tata kelola pemerintahan dan tata kelola ke masyarakat lebih optimal.

Dan juga dalam mengembangkan potensi-potensinya lebih fokus, karena Jawa Barat ini hampir semua daerah punya potensi,” ujar Holil.

“Ada kawasan wisata, kawasan industri, atau kawasan yang bernilai ekonomi, itu jika dikaji dan dikelola dengan benar, saya yakin penambahan kabupaten/ kota pemekaran di Jawa Barat tidak akan ada yang gagal,” katanya.

Sembilan CDOB yang diajukan Forkodetada hari ini (3/11) menambah deretan CDOB yang sudah diutarakan sebelumnya, termasuk tiga CDOB yang tengah dimatangkan yakni Bogor Barat, Garut Selatan, dan Sukabumi Utara.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah mengutarakan, idealnya Jabar memiliki 40 kabupaten/kota untuk mengakomodir penduduknya dan agar memunculkan rasa keadilan, terkait pemerataan anggaran bagi penduduk Jabar. (bbs/mhs)

berstatus direktur umum tak hadir dalam RUPS. Apalagi menandatangani dokumen atau sekadar daftar hadir pada RUPS. Dalam catatan yang terhimpun di redaksi KBE, RUPS PDAM pada tahun 2016 digelar pada hari Jumat 19 Agustus 2016. Acara dilangsungkan di ruang rapat bupati pada malam hari.

“Sejak 2016 Pak Tatang dinonjobkan. Wewenangnya dilewat, langsung diambilalih oleh dirut saat itu,” kata Alex.

Sejak dinonjobkan itu, Alex menuturkan semua wewenang yang berkaitan dengan Tatang diambilalih langsung oleh Yogie Patriana Alysyah yang saat itu bertatus Plt dirut. Sebagaimana diketahui Yogie telah ditetapkan jadi t e rd a kw a d a l a m k a s u s dugaan korupsi uang baku PDAM ke PJT (skandal jilid II PDAM). Sedangkan pada kasus korupsi proyek uprating dia telah menjadi terdakwa dan dituntut bui 7 tahun oleh JPU (Skandal Jilid I PDAM).

“Dan saat ini bukti yang disangkakan pada Pak tatang itu berupa post it.

Apakah cukup cuma sekadar post it?, apakah post it bisa dijadikan alat bukti?

Anak SD pun bisa kalau

buat post it. Bisa kalau dijadikan petunjuk, tapi pembuktiannya susah,” kata Alex sambil menyebut belum tentu kliennya tahu-menahu apalagi menandatangi post it yang belakangan di publik ramai disebut voucher korupsi PDAM itu.

Kendati demikian Alex mengakui kliennya pernah meminjam uang sebanyak Rp 300 juta atau rincinya Rp 350.395.804, dan itupun, kata Alex, sudah dibalikan atau dibayarkan lagi ke bagian keuangan. “ Ka l a u p u n a d a p e n g a k u a n Ta t a n g A s m a r menggunakan dana talang 300 juta, itu sudah dikembalikan kepada Novi tapi tidak dicatatkan pada pembukaan.” kata Alex.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat menggelar sidang perdana perkara korupsi PDAM Tirta Tarum Karawang dengan agenda pembacaan dakwaan, kemarin (2/11). Di saat yang sama public di Karawang menaruh harap penerima aliran uang bisa ikut diseret ke meja hijau.

Ti g a t e rd a kw a Yo g i e Pat r i a na A l s ya h, ma n tan Dirut PDAM, Tatang Asmar, mantan Direktur Umum dan Novi Farida staf bidang keuangan didakwa

melanggar hukum dalam pembayaran sewa lahan dan pembelian bahan baku air hingga merugikan negara. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Karawang Rizky Ika Pratiwi dan Prabowo Saputro menyatakan terdakwa dengan sengaja melakukan penyelewengan keuangan PDAM yang seharusnya digunakan untuk membayar utang pembelian air baku kepada PJT II, namun tidak dilaksanakan.

Dihadapan majelis hakim yang dipimpin Dariyanto jaksa penuntut umum menjelaskan ketiga terdakwa melanggar pasal kesatu primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidair Melanggar pasal kesatu primer Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara itu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karawang, Dannie, membenarkan sidang perkara PDAM Karawang dalam perkara kor upsi pembayaran hutang PJT II sudah mulai digelar hari ini, Senin (2/11/20).

Menurutnya sidang berlangsung sore hari dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Karawang. “Sudah mulai sidang tadi sore selanjutnya kita akan hadirkan saksi -saksi dalam sidang selanjutnya. Ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan untuk membuktikan dakwaan kita,” ujarnya. (bbs/mhs)

rapat umum pemegang saham (RUPS) setahun sekali.

S e k re t a r i s Ko m i s i I I I DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan kepada Jabar Ekspres (KBE Group) menuturkan, produktifitas setiap BUMD bisa menghasilkan kontribusi bagi kas daerah merupakan tugas direksi.

“Tugasnya direksi itu memastikan afar aset tidak produktif menjadi produktif,” kata Hasim.

Pada rapat Par ipurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) akhir 2019 lalu kalangan DPRD Jabar tidak menyetujui pembiayaan APBD terhadap BUMD. Kecuali bank bjb dengan suntikan dana Rp 100 Milliar.

“Tahun ini tidak ada penyertaan modfal untuk LKM,” ujar Anggota DPRD Jabar Dapil Karawang-Purwakarta, Ihsanudin saat dikonfirmasi oleh KBE, kemarin (26/10).

Alasannya, lebih banyak suntikan dana dari pemerintah daripada keuntungan yang di dapat. Ibarat kata– besar pasak daripada tiang.

Alhasil, kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Sugianto Nanggolah, menilai permasalahan BUMD sangat klasik.

Ditambah adanya pandemi covid-19.

“Tadi kita mempermasla-

hakan BUMD. Kita sekarang ini cenderung merugi. Padahal kita tidak ingin BUMD ini selalu merugi,” ucap Sugianto di Bandung, Rabu (21/10).

Disinggung mengenai kinerja BUMD, politis Demokrat itu menilai seluruh BUMD Jabar tidak menunjukan tren yang bagus.

Kecuali bank bjb dan Migas Hulu Jabar yang terlihat bagus kinerjanya.

“Diluar itu tidak ada yang menghasilkan. Bahkan sekarang ini ada BUMD yang terlilit dengan hutang,” kata dia.

Sejumlah pengamat di Karawang menilai, jika memang PT LKM tidak terkendala Non Performing Load (NPL), tidak mungkin nilai piutangnya mencapai Rp.5,2 Miliar. sampai berada di ambang kepailitan.

Hli Hukum UVP Karawang, Muhammad Gary Gagarin, menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai owner harus segera melakukan audit independen terhadap PT. LKM Karawang.

Menurut Gary, pengkajian dilakukan untuk mengetahui kenapa perusahaan milik daerah ini bisa mengalami kerugian hingga miliaran rupiah . “Berarti ada yang salah dalam proses pengelolaannya, hal ini bisa dilihat dari analisis resiko yang rendah, tidak ada pemeriksaan dan pengawasan, dan lain sebagainya. Sehingga harus dilakukan audit independen agar bisa mengetahui dengan jelas kerugiannya karena apa, dan bagaimana peluang bisnis PT LKM ini ke depannya,” tutur Gary kepada awak media.(*)

Parah, Carut-Marut .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES “Sebagai jembatan dari pemerintah daerah, belum maksimal kerja bagian ekonomi ini,” kata Dedi Rustandi , Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Karawang menandaskan.

Diungkapkan Dedi, beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang menuturkan jika saat ini seleksi pemilihan jajaran direksi PT LKM Karawang sedang dilakukan. Namun nyatanya belum.

Karena, kata dia, sebelum panitia seleksi (pansel) dibuat harus ada audit internal dan audit independen terlebih dahulu yang harus diselesaikan. Dan pansel ini juga harus diumumkan ke publik prosesnya, lanjut Dedi menjelaskan.

Komisi II mendesak di tahun 2020 ini PT LKM Karawang harus sudah menyelesaikan audit.”Semua audit ini bisa diselesaikan agar pansel dapat segera dibuat, Jika masih belum selesai juga akan kita pertanyakan kembali, kita akan dorong kembali,” tegasnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menerangkan, dari hasil audit nanti akan terlihat bagaimana kondisi PT LKM Karawang seutuhnya.

“Hasil dari audit ini nanti akan kita analisa apakah LKM ini memang harus tetap dipertahankan untuk bisa hidup dan menjadi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Karawang yang kembali dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat atau kita evaluasi untuk tdak dilan-

jutkan atau dibubarkan, kalau merugi terus,” jelas Dedi gamblang.

“Tentu saja selama hasil audit dan pengkajian serta pertimbangan ini bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Penyertaan modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang di Anggaran perubahan kemarin, kata Dedi, itu adalah penyertaan modal terakhir yang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah untuk diberikan, serta tertuang jelas dalam peraturan daerah. ”Pemegang saham P T L KM Karawang adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,57% dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebesar 61,43%. Dan ada aturan yang mengatur berapa penyertaan modal yang memang harus diberikan, baik dari propinsi maupun daerah,” pungkasnya.

Jabar Tak Kucur Modal Di saat Pemkab Karawang memaksakan mengucur modal, Pemdaprov Jawa Barat sebagai pemilik saham kedua terbesar setelah Pemkab Karawang memilih ogah mengucur duit untuk PT LKM lantaran tidak memiliki manfaat balik yang positif bagi Pemdaprov Jawa Barat..

Kini, kondisi perusahaan plat merah yang bergerak dalam bidang permodalan dan simpan-pinjam itu sedang centang-perenang.

Merugi karena kredit macet hingga miliaran, tak punya direksi definitif, juga belum kunjung menggelar

Saat Dibongkar, Sekali Dorong .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Sembilan keluarga itu mendapatkan rulahu dengan bangunan dua kamar, satu ruang tamu dan satu toilet. Sekaligus masingmasing rumah mendapatkan satu kasur.

Dandim 0604 Karawang,

Letkol Inf. Medi Hariyo Wibowo mengatakan, program BSMSS merupakan program gabungan dari pemerintah daerah, Polri dan TNI. Untuk anggaran disiapkan oleh pemerintah daerah, penyuluhan hukum

dilakukan polri dan tenaga pengerjaan fisik dilakukan oleh TNI dan masyarakat.

Selain rulahu, program BSMSS juga berhasil membangun turap dan jalan.

“Kita membangun sembilan rulahu. Bahkan rulahu itu bisa kita keramik semua dan setiap rumah menda-

patkan kasur,” ungkap Medi.

Diketahui Desa Tegallega merupakan desa pelosok di Karawang. Sekitar 27 kilometer dari wilayah kota.

Perlu melewati kawasan perhutanan perhutani, Desa Tegallega merupakan perbatasan Karawang dan Kabupaten Purwakarta. (*)

JUMAT, 6 NOVEMBER 2020

HARGA Rp3.000

Angka Kesembuhan Kian Meningkat

UPAH DMI: Imam Masjid Bakal Dapat Gaji 2,5 Juta CIKARANG PUSAT – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bekasi memastikan bagi para imam masjid bakal mendapatkan gaji di tahun 2021 dengan besarannya mencapai Rp 2,5 juta per bulan.

“Imam masjid ya kita gaji, tentunyan dengan hasil seleksi, nanti ada yang seleksi dari LPTQ,” ujar Ketua DMI Kabupaten Bekasi, KH. Imam Mulyana.

Di antara syarat bagi imam yang mendapatkan tunjangan kesejahteraan itu adalah memiliki suara yang bagus dan merdu saat membacakan ayat suci Al-Quran disaat shalat.

“Ya kalau suaranya kurang bagus ya tidak bisa masuk,” katanya.

DMI mengakui telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi mengenai kesejahteraan untuk para imam masjid.

Hasilnya, Pemda dalam hal ini Bupati Bekasi sangat mendukung program DMI Kabupaten Bekasi itu.

“Ya insyaallah terealisasi tahun depan,” katanya.

S a a t i ni , D M I K a b up a t en Bek a si t enga h mempersiapkan Raker yang akan digelar pada November 2020. Disitu, DMI bakal menyusun program kerja seperti menyelesaikan masalah sengketa soal kepengurusan masjid.

Ke Sambungan

3

Wilayah Sembuh Terbanyak Kecamatan Tambun Selatan CIKAR­A ­ N­G P­U­SAT - Pemkab Bekasi ter­u s me­ nekan angka kesembuhan Covid-19.

Dari informasi yang dihimpun hingga Kamis, 5 November 2020, jumlah warga yang sembuh mencapai 4.498 orang. Dari angka tersebut, 14 orang diantaranya dilaporkan sembuh pada hari ini.

Dari total kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi sebanyak 4.732 orang, tingkat kesembuhan per hari ini mencapai 95 persen.

‘Jumlah warga yang sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan,” Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, dr.

Alamsyah, Kamis (5/11).

Terang dia, dari total kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi sebanyak 4.732 orang, tingkat kesembuhan per hari ini mencapai 95 persen. Adapun wilayah dengan pasien sembuh terbanyak berasal dari Kecamatan Tam-

bun Selatan 1.071 orang, Cibitung 659, Cikarang Barat 459, Cikarang Selatan 311, Cikarang Utara 277 dan Tambun Utara 242 orang.

Meski angka kesembuhan terus meningkat, jumlah kasus baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi masih bertambah sebanyak 21 orang.

Data terbaru dari laman pikokabsi. bekasikab.go.id, Kamis, 5 November 2020, pukul 11.00 WIB, jumlah kasus aktif di Kabupaten Bekasi kembali naik dari 153 menjadi 160 orang atau bertambah 7 dari dari sehari sebelumnya.

Pasien positif yang dirawat di rumah sakit sebanyak 73 orang, Ke Sambungan

ILUSTASI NET

Jangan Hilangkan Sejarah Makam Mede Hanya Demi Kepentingan Kawasan MM2100 BEKASI - Berdasarkan penuturan masyarakat asli Mekarwangi, Makam Mede telah ada sejak ratusan tahun lalu. Di situ dimakamkan 2 tokoh agama yang menyebarkan syiar Islam, yakni Uyut Pian dan Eyang Tubagus Marfu Al Bantani.

Uyut Pian, dimakamkan sekitar akhir 1700-an berasal dari garis keturunan Cirebon. Sementara, Eyang Tubagus Marfu Al Bantani, dimakamkan pada 1800-an dari garis Banten. Nasab keduanya bersambung kepada Syekh Syarif Hidayatullah.

“Kata Uyut Pian bin Vijan sebelum meninggal berkata kepada anak-cucu

dimakamin di tanah leluhur yang tanahnya ada pohon (jambu) mede,” kata Taman SW, yang mengaku masih keturunan dari Uyut Vian, “Eyang Tubagus Marfu Al Bantani adalah pendakwah yang mendirikan langgar. Dulu disebut Tajuk Al Hidayah. Beliau sering dipanggil Abah Guru. Makamnya sering diziarahi,” kata Ustaz Ilyas Abduljabar, warga setempat.

Kedua tokoh itu diketahui sempat turut berjuang melawan penjajah di wilayah Jatiwangi (Mekarwangi sebelum pemekaran) sembari menyebarkan ajaran agama Islam.

Setiap tahun kata dia, di Mekarwangi terdapat tradisi sedekah bumi (babaritan) sebagai wujud syukur atas hasil panen saat bulan Mulud atau Rabiulawal.

Biasanya prosesi itu digelar di Sim-

pang Gorin. Di sana warga memberikan sedekah kepada orang-orang yang lewat.

“Makam itu jadi sebagai tempat silaturahmi. Kita ketemu, tahlilan, baca doa, makan bersama. Di makam juga baca-baca (Al Quran),” kata dia.

“Jadi kita menolak keras relokasi karena akan mengancurkan buraya agama. Kita akan kehilangan sejarah, dan identitas kami akan hilang. Yang menghilangkan identitas, kalau bukan penjajah, siapa lagi?”

Desa Mekarwangi adalah hasil pemekaran dari Jatiwangi sekira tahun 1982.

Taman menuturkan banyak keturunan dari kedua tokoh itu adalah masyarakat asli Mekarwangi.

“Bekasi Fajar (pengelola kawasan industri) baru ada tahun 1990-an.

Makam itu ada sebelum Mekarwangi ada,” ucap Taman.

Ke Sambungan

ADVERTORIAL

Canangkan Pekan Gotong Royong Bekasi Bebas Banjir Upaya Bupati Eka Bersama Forkopimda Tangani Benncana Banjir C I K A R A N G P U S AT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah

mencanangkan Pekan Gotong Royong Bekasi Bebas Banjir.

Hal itu diutarakan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dalam Rapat Lanjutan Antisipasi Pencegahan Banjir yang dilakukan bersama seluruh Forkopimda Kabupaten Bekasi di Sakura Hotel, Cikarang Pusat, Rabu (4/11) kemarin.

“Kemarin saya sudah perintahkan para camat untuk

RAPAT: Eka Supria Atmaja dalam Rapat Lanjutan Antisipasi Pencegahan Banjir yang dilakukan bersama seluruh Forkopimda Kabupaten Bekasi di Sakura Hotel, Cikarang Pusat, Rabu (4/11) kemarin.

meminimalisir banjir. Tentu saja, gerakan ini harapannya dapat mengurangi.

Dan juga kita menaruh di posisi-posisi yang rawan banjir, mungkin peralatan dan yang lainnya. Semua kekuatan yang dimiliki oleh pemda terkait pengantisipasian banjir ini akan kita kerahkan,” ungkap dia.

Bupati Eka juga telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk

membuat jaring disetiap batas wilayah. Dengan jejaring yang lebih kokoh daripada sebelumnya dan melakukan komunikasi dengan pemerintah di wilayah perbatasan.

“Jangan nantinya kita dapat limpahan sampah dari wilayah lain. Ini menjadi beban bersama, wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, ini barangkali akan kita buat komunikasi dengan kota. Kerja bersama, bersama bekerja untuk

membersihkan wilayahnya,” terangnya.

Eka juga melanjutkan, telah memetakan wilayahnya yang rawan bencana banjir. Dan juga meminta dinas terkait untuk membuat teknis secara terperinci terkait kegiatan tersebut.

“Saya berharap, gerakan ini masif dan semua lapisan masyarakat dapat terlibat.

Termasuk mohon dukungannya dari Muspida untuk

menurunkan anggotanya,” pintanya.

Mengenai dengan bangunan liar yang ada di bantaran sungai, Bupati Eka menuturkan akan melakukan pelebaran dibantaran sungai. Serta, akan membentuk Satuan Tugas Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup (Satgas Gakkum LH) bersamaan dengan pencanangan Kabupaten Bekasi bebas sampah plastik. “Kita sudah coba

anggarkan untuk pekerjaan pelebaran sungai, jadi bukan lagi normalisasi. Serta membentuk Satgas Gakkum LH sekalian kita akan bentuk dan kita kukuhkan Satgas Lingkungan Hidup bersamaan dengan pencanangan Kabupaten Bekasi Bebas Sampah Plastik. Karena sampah plastik memberikan kontribusi besar bagi banjirnya Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (adv/yud/hyt)

METRO CIKARANG

JUMAT, 6 NOVEMBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

GMBI Desak Dinas LH Tindak Tegas PT. SGI CIKARANG PUSAT - Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa mendesak Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi melakukan tindakan tegas terhadap PT. Sankei GOmohsyu Industries (SGI), MM 2100. Pasalnya, perusahaan tersebut tidak berizin bangunan penampungan Limbah Non B3.

“Penyegelan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi penataan penerapan Sanksi Administrasi paksaan Pemerintah, lantaran pihak ketiga yang bekerjasama mengelola limbah non B3 PT SGI tidak memiliki izin pengelolan limbah non B3 bernilai ekonomis dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi,” kata LBH GMBI Kabupaten Bekasi, Faisal, Kamis (5/11).

Terang dia, DLH seharusnya tegas menjalankan aturan sebagaimana Perda Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Non B3 bernilai ekonomis.

“Kami LSM GMBI akan mendorong Dinas LH Kabupaten Bekasi untuk komitmen melaksanakan penegakkan aturan terkait pengelolaan limbah,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penegakan Hukum pada Dinas LH Kabupaten Bekasi, David mengatakan mediasi antara perusahan dan GMBI hasilnya yang pasti akan dilaporkan ke pimpinannya hasil mediasinya. “ Terhadap penerap a n sanksi hari ini yang kita berikan ke PT sgi mm2100 yah mudah-mudahan kita berjalan secara lancar aja,” katanya.

Terang dia, berdasarkan sesuai aturan berlaku me-

Komisi III: Atasi Banjir Hatus Koordinasi dengan Balai Citarum C I K A R A N G P U S AT – Mengatasi masalah banjir di Kabupaten Bekasi ternyata cukup mengandalkan peran pemerintah saja. Tetapi juga mengandalkan peran dari balai besar pengelola sungai Citarum.

Hal tersebut ditegasan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Urian Riyana.

“Jadi harus berkoordinasi juga dengan Balai Besar Pengelola Citarum karena Kabupaten Bekasi ini kan diapit sungai besar Citarum dan Ciliwung,” jelas Uriyan.

Politisi PKS Kabupaten Bekasi menilai pemerintah daerah untuk menormalisari dua sungai besar itu tetapi harus melibatkan pengelolanya. “Nah itu yang menjadi kendalanya, jadi harus bersama menangani masalah banjir yang terjadi di saat musim penghujan ini,” jelasnya.

Uryan juga menegaskan, dalam menangani persoalan banjir tidak bisa dilaku-

kan saat musim penghujan tiba tetapi dilakukan disaat musim kemarau. Jika dipaksakan dilakukan saat musim penghujan maka akan banyak kendala yang akan didapat.

Terutama, katanya, kembali kepada normalisasi sungai yang sulit dilakukan disaat musim penghujan dan hanya bisa dilakukan disaat musim kemarau.

Tak hanya itu, banjir di pemukiman warga juga dipicu kurang pedulinya pengembang perumahan terkait izin peil banjir. dimana pengembang kurang memperhatikan amanat dari Pertauran Daerah untuk membangun fasilitas meminimalisir banjir seperti saluran air. “Ya saluran air yang dibangun kurang cukup, kadang itu yang menjadi kendala. Makanya dinas terkait selalu kami tekan agar komitmen membangun perumahaan dengan aturan yang telah ditentukan,” tandasnya. (zie/red)

PENGUMUMAN LELANG KEDUA

PT. Bank Syariah Mandiri dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 melalui jasa Pra Lelang PT. Central Asia Balai Lelang, terhadap barang jaminan debitur Januarius Dewa Moning : - Tanah dan Bangunan, SHM No. 5839, Lt. 135 m2, a.n. JANUARIUS DEWA MONING, Perumahan Taman Sentosa, Blok/No. Kav:G.5-27, Ds. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi. (Nilai Limit Rp. 759.660.000,- / Jaminan Rp. 151.932.000,-) Pelaksanaan Lelang: - Cara Penawaran: Melalui Aplikasi Lelang Internet cara tertutup (Closed Bidding) pada alamat domain https://www.lelang.go.id - Batas Akhir Penawaran: Senin, 23 November 2020; Pk. 10.00 Waktu Server (WIB) - Penetapan Pemenang: setelah batas akhir penawaran - Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang - Bea Lelang Pembeli: 2% dari harga lelang - Tempat Pelaksanaan Lelang: KPKNL Bekasi, Jl. Sersan Aswan No. 8 D, Bekasi.

Keterangan: - Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) PT. BNI (Persero) Cabang Bekasi harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.

- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

- Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui, dan menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang dengan kondisi apa – adanya (as is).

Persyaratan Lelang: Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut. Peserta lelang dapat melihat objek lelang semenjak pengumuman ini terbit.

Cirebon, 06 November 2020 Info: 081 3901 99000 / 081 852 7700 PT. BANK SYARIAH MANDIRI KPKNL BEKASI PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG

mang pihaknya coba layangkan secara ke bagian hukum apa langkah - langkah yang akan di lakukan selanjutnya “Iya izin untuk operasional semua sudah ada, tinggal ijin tentang pengelolaan limbah non B3 yang menilai ekonomis yang sedang di proses,” tuturnya.

Pihaknya sendiri telah memberikan sanksi administrasi terhadap perusahan dari pemerintah itu nanti arahan tindakan selanjutnya pihaknya akan koridinasi dengan pimpinan yang akan melayakan surat kebagian hukum.

“Langkah yang akan di lanjut sanksi untuk saat ini satu kesatuan kita berdasar kan udang-udang 32 tahun 2009 tentang tetang lingkungan hidup lalu ada terkait non B3 okonomis di garda no 9 tahun 2007 tentang pola limbah non B3 ekonomis,” tandasnya. (har/mil)

ALMU JAMIL/CIKARANG EKSPRES

UNJUKRASA: Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa mendesak Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi melakukan tindakan tegas terhadap PT. Sankei Gomohsyu Industries (SGI), MM 2100.

Kemenperin dan Komisi VI Dorong Pertumbuhan WUB IKM JABABEKA-Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) bersama Komisi VI DPR-RI mendorong tumbuhnya Wirausaha Baru Industri Kecil Menengah (WUB IKM) di Kabupaten Bekasi.

Direktur Kimia Sandang dan Industri Aneka (KSIA) Kemenperin, Ratna Utarianingrum, menjelaskan potensi wirausaha baru industri kecil dan menengah (IKM) di Bekasi perlu direspons dengam baik seperti memberi kemampuan dan fasilitasi alat untuk me-

majukan perekonomian di Kabupaten Bekasi dan Indonesia.

“IKM lebih dari 4 juta di Indonesia dengan melibatkan tenaga kerja lebih dari 10 juta. Ini potensi yang layak dikembangkan karena keterlibatan banyak tenaga kerja. Pemerintah memberikan stimulus,” ucap dia ketika membuka bimbingan teknis (Bimtek) WUB IKM untuk warga Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn, Cikarang Utara, Kamis (5/10) melalui konferensi video.

Lanjut dia, selain potensi bisnis bagi IKM, kualitas

sumber daya manusia (SDM) dalam hal keterampilan diperlukan untuk menggarap bisnis.

“Dengan peralatan yang tepat, yang bagus, kemudian kompeten, dengan harapan produktivitas akan naik,” ucap dian.

Sementara itu Anggota Komisi 6 DPR RI, Obon Tabroni, sebagai putra daerah ia memandang Kabupaten Bekasi mempunyai potensi besar bagi IKM. Terlebih, Bekasi memiliki ribuan perusahaan dan banyak kawasan industri.

“Bekasi punya potensi yang sangat luar biasa. Ba-

tik contohnya, ada 200.000 tenaga kerja yang selama ini pakai seragam biru polos. Misal ada sinergi, pakai batik di kerah atau di kantong, dikali 200.000 ada berapa ratus meter kain yang terpakai?” kata dia.

Untuk itu, Obon mendorong agar masyarakat percaya diri dan mampu menggunakan kesempatan yang ada.

“Kalau untuk skill bisa belajar. Yang penting kita bangun mental bersama-sama.

Kita tinggal di Kabupaten Bekasi. Orang dari manamana datang ke Bekasi.

Masa jasi orang Bekasi gak

bisa mengembangkan potensi?” tanya Obon.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi, Effensi, mengapresiasi pelatihan yang diberikan kepada Kemenperin kepada masyarakat Bekasi dan juga kepada Obon Tabroni yang mengarahkan kegiatan itu untuk masyarakat Bekasi.

“Dalam bimtek nanti dicermati dan disikapi dengan baik. Harapan kita, dapat ilmh dapat ditularkan kepad rekan-rekan kita dan anggota masyarakat di sekitarnya,” kata dia. (dim/red)

Dandim Pesan Tingkatkan Semangat Kepedulian C I K A R A N G PU S AT Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H/2020 M dengan tema “Kita Tingkatkan Semangat Kepedulian Kepada Sesama di Tengah Pandemi Covid19”. Kegiatan diadakan di Aula Babinsa Makodim 0509/Kabupaten Bekasi, Kamis (5/11).

Pada kegiatan itu dihadiri, Para Perwira Staf, Danramil, Batuud dan anggota perwakilan dari tiap Koramil, juga di hadiri oleh ASN jajaran Kodim 0509/Kab. Bekasi berlangsung secara khidmad dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan Covid19.

Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Kav Tofan Tri Anggoro menyampaikan, kewilayahan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi berada di lingkungan mayoritas muslim, sehingga ketika akan melaksanakan ibadah lebih mudah oleh karena itu jajarannya diminta untuk bersyukur.

“Kita sebagai Anggota yang bertugas di kalangan masyarakat dengan mayorirtas muslim sudah sepantasnya bersyukur karena kita lebih mudah menjalankan ibadah,”katanya.

Dirinya menceritakan, hal ini sangat berbeda ketika pihaknya dulu bertugas di daerah yang sebagian besar

mayoritas non muslim. Untuk melaksanakan ibadah agak susah karena tempat ibadah kurang.

Oleh karena itu, Ia berpesan agar seluruh anggota dalam melaksanakan tugas tetap memperhatikan situasi. Sedangkan saat ini yang berkembang di luar sana tepatnya di negara Prancis dengan adanya pembuatan Karikatur Nabi Muhammad dan pembakaran Karikatur Nabi Muhammad.

“Saya berpesan kepada seluruh anggota saya agar dalam melaksanakan tugas tetap menjaga toleransi sesama umat beragama. (har/red)

Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Kav Tofan Tri Anggoro

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Angka Kesembuhan .. dari halaman Cikarang Ekspres kemudian yang menjalani isolasi mandiri 87 orang.

Untuk kasus meninggal dunia masih sama dengan sehari sebelumnya yakni 74 orang.

Sebaran kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi masih ada di 17 kecamatan dengan jumlah yang relatif berkurang hampir di seluruh kecamatan.

Alamsyah kembali mengingatkan masyarakat agar

DMI ..

Saat ini, DMI telah mendata 1600 masjid yang ada di Kabupaten Bekasi.

Nantinya, dari data tersebut akan bermitra dengan DMI, terutama membangun

kemakmuran masjid.

“Jadi jangan mau ngebangunnya doing, pas sudah bangun masjidnya tidak dimakmurkan,” katanya.

KH. Imam berharap dengan program yang

dicanakan DMI di tahun depan bisa mendorong jamaah yang memakmurkan masjid. Selain itu juga masjid menjadi pusat ilmu agama untuk membangun Kabupaten Bekasi yang lebih religius. (zie/red)

Kepala Desa Mekarwangi, Subur Rusnadi, sempat menyebutkan bahwa status Makam Mede adalah t a na h k a s d e s a ( T K D ) .

Pengembang akan menggunakan lahan itu untuk p erluasan kawasan in -

dustri.

Sebagai ruislag, maka akan ditukar dengan lahan seluas 20.000 meter yang berlokasi sekira 500 meter dari Makam Mede.

Di sana pengembang juga berjanji akan memban-

gun akses jalan dan juga musala.

Meski demikian, warga tetap menolak rencana relokasi kompleks pemakaman tempat sekira 1.000 jenazah dikebumikan. (dim/red)

terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Terutama memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan 3 W, wajib iman, wajib aman dan wajib imun.

“Saya juga berperan

setelah masyarakat libur panjang dan pulang dari bepergian, bila ada gejala seperti flu, demam dan batuk agar segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat,” tandasnya. (har/red)

dari halaman Cikarang Ekspres

rang di Makam Mede ada sekitar 1.000 yang dimakamkan,” kata dia.

Dia dan warga lain berh a ra p re l o k a s i Ma k a m Mede tidak terjadi meskipun sempat ada pembicaraan bahwa pengem-

bang kawasan industr i akan menyisakan makan keramat dan membuatnya sebagai cagar budaya.

“Kita menolak keras relokasi Makam Mede demi kepentingan kawasan industri,” ucap dia.

Jangan Hilangkan Sejarah .. dari halaman Cikarang Ekspres Tanah itu merupakan tanah keluarga besar Taman.

Di sekililing lahan yang sekarang menjadi Makam Mede, adalah tanah keluarganya. Menurut cerita

yang dia dapat dari ayahnya, sekira tahun 1962 terjadi rincikan (pengukuran lahan).

“Namanya tanah keluarga zaman dulu gak ada surat. Dulu luas (makam) 7.200 meter persegi. seka-

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Iklan Baris: Rp 20.000/baris (min 4 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

METRO BISNIS

JUMAT, 6 NOVEMBER 2020

KARAWANG BEKASI

5

Hadirkan Atmosphere Alam Desa Perumahan Mutiara Alam Permai Berupaya Manjakan Konsumen KARAWANG- Rumah subsidi bertambahnya jaaman sebagai solusi bagi masyarakaat kalangan menengah keawah. Akhir-akhir ini makin digemari bagi kalangan keluarga terutama yang yang belum mempunyai hunian dan untuk kehdupan dimasa depan.

Program dari pemerintah ini telah berhasil membantu masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) mewujudkan imipan mereka membeli rumah.. Biasanya, harga rumah ini sudah dipatok pada kisaran harga yang sudah ditentukan.

Perumahan Mutiara Alam Permai berlokasi di desa Pasir Jengkol Kecamatan Karawang Timur, salah satu perumahan type 27/60 di kelola oleh PT. Pelangi Alam Utama giat membangun unit dengan memanjakan konsumen menyediakan

dengan beberapa fasos dan fasum seperti PAUD dan baru-baru ini sedang dibangun Fasilitas Ibadah.

Dengan tenor yang p a n ja n g , 1 5 h i n g g a 2 0 tahun, Syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki r u ma h s u b s i d i t e r nya t a c u ku p m u d a h y a i t u WNI berusia minimal 21 tahun, Berpenghasilan tetap (maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah sejahtera susun), Memiliki NP WP, Mengumpulkan fotokopi SPT dan PPh, Tidak memiliki rumah pribadi; dan Belum pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk proses kepemilikan rumah.

“Program ini tentu saja membantu banyak sekali lapisan masyarakat. Kami membangun diatas tanah 7 hektar dan sudah terbangun 400unit dan sisanya 300 unit yang ditargetkan Desemer2020 sold out“ ungkap Direktur developer”ujar H. Abun Yamin Syam. SE H. Abun yang juga Sekjen APERSI Jawa Barat menambahkan, akan ada penama-

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

bahan 10 Hektar lagi untu perluasan lahan karena melihat kebutuhan masyarakat semakin meningkat Tidak hanya murah, program ini juga ternyata memiliki banyak kelebihan yang menguntungkan pembelinya.

Biasanya, rumah dengan subsidi berlokasi di area yang dekat dengan kawasan industri yang sedang dan akan berkembang ta[I kami tetap mempunyai konsep yang tidak meninggalkan alam pedesaan.

Dis ela-s ela peletakan batu pertama untuk pembangunan ibadah perumahan tersebut, hadir Kepala Desa Pasir Jengkol, Tati Maryati menyampaikan terima kasih kepada Perum Mutiara Alam Indah dan Yayasan Amal Ihsani Bekasi adanya fasos yang telah membantu pembangunan tempat ibadah, dan pemerintah desa mendujung dengan adanya pemukiman baru tentunya akan berdampak positif untuk perkembangan perekonomian masyarakat dan lingkungan. (eko/red)

H. Abun Yamin Syam. SE developer Perumahan Mutiara Alam Permai

Pemerintah Perpanjang Bantuan UMKM Hingga 2021 JAKARTA – Program bantuan sosial untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga 2021 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki.

“Betul diperpanjang, sesuai arahan dari Presiden Jokowi bahwa ekonomi kuartal I tahun depan masih cukup berat bagi UMKM. Sehingga program sosial akan menjadi perhatian pemerintah. Bantuan di­perpanjang karena UMKM ma­sih tertekan akibat pande­mi Covid-19,” ujar Menteri Ko­perasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, kemarin (5/11).

Teten mengatakan, tahun 2021 pada kuartal pertama, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi masih belum sepenuhnya pulih. Karenanya, melanjutkan program bantuan sosial dinilai tepat untuk melindungi kelangsungkan bisnis

UMKM dalam negeri.

“Sehingga ini mudah mudahan menjadi perubahan mendasar di sektor UMKM,” jelas Teten.

Ketua Komite Penanganan Co­vid-19 dan Pemulihan Ekono­mi Nasional (PC-PEN), Air­langga Hartarto sebelum­ nya mengatakan, bahwa pe­ me­rintah akan melanjutkan ban­tuan untuk masyarakat

tahun depan.

Program tersebut, kata Airlangga, mulai dari bantuan sosial Jabodetabek dan nonjabodetabek hingga bantuan untuk para pengusaha mikro.

“Terkait program-program yang berjalan dari PEN adalah program PKH, sembako baik jabodetabek maupun tunai di non jabodetabek, kartu pra kerja, diskon listrik,

logistik, blt desa, investasi koperasi melalui LPDP, bantuan pelaku usaha mikro bpum, dan khusus tahun depan akan dilanjutkan program prioritas atau unggulan,” tutur Airlangga.

Tidak hanya itu, bantuan subsidi gaji juga akan dilanjutkan. Nantinya bantuan tersebut akan diberikan pada kuartal pertama tahun 2021.

J&T Express Terima WOW Brand Award 2020 JA K A RTA – D i t a h u n kelimanya J&T Express menerima apresiasi Wow Brand Award 2020 pada kategori Courier Service yang diselenggarakan oleh Markplus inc. Penghargaan ini diserahkan secara virtual dalam kegiatan webinar WOW Brand Festive Day 2020 dengan tema Beyond CX: It’s Human Experience yang diadakan pada 4 November 2020.

Dilakukan dengan riset sampling sebanyak 34.500 responden yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, WOW Brand ini diberikan kepada 300 brand yang memiliki awareness tinggi yang telah direkomendasikan oleh kon-

sumennya berdasarkan konsep Brand Advocacy Ratio (BAR). Sebagai brand jasa pengiriman yang tergolong baru dengan usia 5 tahun, J&T Express berhasil menjadikan brandnya sebagai salah satu perusahaan jasa pengiriman yang mendapat perhatian baik di kalangan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan merupakan pencapaian yang diraih karena J&T Express semata, namun seluruh pelanggan yang telah setia dan loyal menggunakan J&T Express juga turut andil dalam meraih penghargaan ini. Tentunya, kami berharap tetap dapat memberikan pelayanan baik sehingga terus menjadi

brand jasa pengiriman andalan para pelanggan kami” ujar Iwan Senjaya – Key Account Manager J&T Express.

Awareness akan brand J&T Express memang tak dapat dipungkiri dikenal dengan cepat mengingat usia berdirinya. Hal ini tak lepas dari pengenalan brand yang diberikan kepada khalayak dengan adanya lebih dari 2.000 drop point yang tersebar di seluruh Indonesia dan tersedia di berbagai marketplace sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Tak lupa J&T Express secara aktif melakukan pemanfaatan media sosial dalam program kampanye yang diadakan di era digital sekarang

ini seperti program #5TahunJNT sebagai rangkaian ulang tahun kelimanya yang belum lama berakhir yang berhasil menarik perhatian dan mencapai total lebih dari 50 juta partisipan dalam seluruh rangkaian program di media sosial.

Tentang J&T Express J&T Express adalah perusahaan jasa pengiriman

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN KEHILANGAN BPKP M-01206890, NOPOL D 3575 LY A/N AMIH AHMAD KAMIL, NO RANGKA MH1JB51185K217952, NO MESIN JB51E1214273, HUBUN GI : ABI B 083874404598

“Bantuan untuk subsidi gaji akan dilanjutkan kuartal pertama tahun depan,” jelasnya.

Dengan dilanjutkannya program bantuan sosial ini, Airlangga berharap akan menjaga daya beli masyarakat akibat Covid-19. Dengan demikian, ekonomi akan pulih. “Program-program ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pandemi Covid,” ungkapnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga memastikan bahwa program pemulihan UMKM dan dunia usaha akan tetap dianggarkan hingga 2021. Hal itu untuk mendorong pengembangan kewirausahaan meski di tengah pandemi Covid-19.

“Program-program untuk pe­mulihan UMKM dan dunia usaha akan tetap dianggarkan un­tuk tahun depan, sehingga da­pat dijadikan bagian dari upa­ya pengembangan kewira­u­sahaan pemuda,” pungkasnya.(rls/rie)

DIINFORMASIKAN BAHWA AUTO2000 KEHILANGAN DOKUMEN BERUPA S AT U S E T S U R AT P E M E S A N A N KENDARAAN NO. T262 - 46136.

BERKENAAN DENGAN KEHILANGAN TERSEBUT, AUTO2000 TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAANYA SEJAK TGL. 30 JULI 2020 KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATAS NAMA AJID BIN NALIM, KP. LANGKAP LANCAR RT.004/RW.002 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH SAWAH SELUAS : 2.857 M2 (DUA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH METER PERSEGI), SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 00451/SUKARAGAM, SPPT NOMOR : 32.18.021.002.010.0018.0 HUBUNGI : AJO : 0822-1114-3241

HILANG BPKB NO.L00616667 NOPOL T1109 EB AN IKA ATIKA OKATAVIANI KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2

TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROP-

pertama di Indonesia yang memiliki fokus pada bisnis online untuk memfasilitasi pelaku bisnis e-commerce yang terus berkembang pesat dengan visi menjadi perusahaan pengiriman nomor satu untuk bisnis e-commerce dengan jangkauan ke Asia Tenggara, hingga saat ini telah memasuki pasar China. (rls/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

ERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 8662/ PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 16743/ PEDURENAN A/N SURYANI SAFITRI DEWI D/A MUSTIKAJAYA RT 002/002 - KEL PEDURENAN KEC MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI LUAS TANAH 500 M² .

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

JUMAT, 6 NOVEMBER 2020

HARGA Rp3.000

6

TANGGUL JADI SOLUSI BERESKAN BANJIR JATIMELATI?

Walkot: Dipicu Sodetan Waduk Tiu K O T A B E K A SI- Proyek sodetan Waduk Tiu, Pondok Rangon, Jakarta Timur, berimbas pada banjir yang terjadi di wilayah Kelurahan Jatimelati, Kota Bekasi, Jawa Barat. “Banjir di Jatimelati terjadi akibat penutupan dua dari tiga pintu air Waduk Tiu di Jalan Kampung Keramat, Setu,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Lokasi Waduk Tiu berbatasan dengan Kota Bekasi.

Ia mengaku sudah memantau dampak banjir di Kota Bekasi itu.Pengerjaan sodetan yang dilakukan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur di dekat Waduk Tiu. “Sebenarnya ada empat pintu air, tetapi dua pintu ditutup yang akhirnya me-

nyebabkan banjir di daerah Kota Bekasi.” Elevasinya, kata Rahmat, tidak setinggi Jakarta Timur.

Rencananya, kata Rahmat, untuk mengatasi banjir di Jatimelati akan dibuat tanggul sepanjang 605 meter dengan sistem tanggul beronjong.

Wali Kota Jakarta Timur M Anwar yang dikonfirmasi mengatakan persoalan banjir di wilayah Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, telah diselesaikan. “Sudah dikoordinasikan dan sudah tuntas.”

Camat Cipayung Fajar Eko Satrio mengatakan upaya penuntasan banjir di Jatimelati dilakukan melalui pemanfaatan Waduk Pondok Rangon seluas 11 hektare. “Selain itu kami perte-

bal tanggul sisi Kali Sunter hulu di wilayah Bekasi.”

Proyek Waduk Tiu telah sampai pada tahap pembuatan sodetan dari Kali Sunter sepanjang 23 meter dengan dimensi 120 meter. Proyek ini merupakan lanjutan dari sodetan Kali Sunter sepanjang 100 meter dengan lebar dua meter yang telah diselesaikan pada akhir September 2020.

Proyek sodetan tahap pertama telah terbukti mengurangi dampak banjir yang kerap merendam permukiman warga di sekitar bantaran sungai kawasan Cipinang Melayu.Sebanyak 1.428 keluarga di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, bebas dari banjir dalam dua kali peningkatan tinggi muka air. (bbs/mhs)

Genangan Air Kepung 8 Titik Pemukiman

DOC: NET

SOROT: Proyek sodetan Waduk Tiu, Pondok Rangon, Jakarta Timur, berimbas pada banjir yang terjadi di wilayah Kelurahan Jatimelati, Kota Bekasi, Jawa Barat.

SE ME N TARA itu, hujan berintensitas sedang turun sejak pukul 06.00 WIB di sebagian wilayah Kota Bekasi. Hal itu mengakibatkan genangan di delapan titik. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Agus Harpa, menuturkan, genangan terjadi di Pondok Gede Permai, Vila Jatirasa, Kemang IFI, Jalan Kartini, Bekasi Jaya dan Teluk Pucung.

“Saat ini ketinggian masih normal, tapi kami sudah persiapkan risiko untuk mengantisipasi,” kata Agus

Penggangguran Naik Jadi 9,77 Juta Orang JA K A R TA - I n d o n e s i a yang resmi mengalami resesi pada kuartal III tahun ini akibat wabah pandemi Covid-19, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran semakin bertambah dengan naik 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto memaparkan, jumlah

penduduk usia kerja pada Agustus 2020 naik 2,78 juta menjadi 203,97 juta dibandingkan Agustus 2019. Sedangkan yang bukan angkatan kerja naik 420 ribu menjadi 65,75 juta, termasuk sebanyak 760 ribunya karena imbas dari Covid-19.

“Karena Covid-19 membuat pengangguran menin-

gkat 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/11).

Suhariyanto menjabarkan, dari keseluruhan orang yang bekerja diantaranya, pekerja penuh turun 9,46 juta orang menjadi 82,02 juta orang.

Serta, Pekerja paruh waktu naik 4,32 juta orang menjadi 33,34 juta orang.

“Setengah penganggur naik 4,83 juta orang menjadi 13,09 juta orang,” ucapnya.

Suhariyanto melanjutkan, dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik tipis 0,24 persen menjadi 67,77 persen dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 67,53 persen pada Agustus 2020.

Namun, menurut jenis kelamin, TPAK wanita saat

ini bertambah yaitu meningkat 1,32 persen menjadi 53,13 persen. Sedangkan, TPAK laki-laki mengalami penurunan 0,84 persen menjadi 82,41 persen.

“Artinya di tengah Covid-19 ini para perempuan tadinya tidak bekerja dan bukan angkatan kerja, sekarang masuk ke dunia kerja,” tutupnya. (bbs/mhs)

Jenderal, Rocker, dan Bintang-Bintang Dunia di Liga Indonesia (4)

Bayangkara Jadi Tentara, Infantrie Angkatan Udara Namanya kental berbau polisi, tapi belum pernah Dhika Bayangkara mengawal gawang Bhayangkara FC. Namanya identik dengan Angkatan Darat, tapi prestasinya bersama timnas U-23 justru membawanya masuk Angkatan Udara.

KEDUANYA ’’salah jurusan’’. Tapi, setiba di ’’tempat tujuan’’, hasilnya, bagi mereka, tetap menyenangkan.

Yang satu namanya kental berbau polisi, tapi malah menjadi anggota polisi militer: Dhika Bhayangkara.

Satunya lagi namanya identik dengan TNI Angkatan Darat, tapi justru menjadi prajurit TNI Angkatan Udara: Tegar Infantrie.

Nama Bayangkara itu didapat Dhika saat lahir di

Kuningan, Jawa Barat, 29 tahun lalu dari sang paman yang memang anggota polisi. ’’Orang tua saya bukan polisi. Penginnya masuk tentara malahan, tapi gagal. Kakek saya tentara,’’ ujar kiper Persib Bandung tersebut.

Lengkapnya ketika itu sang paman mengusulkan nama: Andika Bhayangkara. Yang dalam kamus nama berarti pengawal atau penjaga setia. ’’ Tapi, orang tua saya nangkepnya Dhika. Jadi Dhika Bayangkara sampai sekarang,’’ kata Dhika.

Sebutan lain polisi adalah Korps Bhayangkara. Di arena Liga 1, strata tertinggi kompetisi sepak bola di tanah air, juga ada Bhayangkara FC yang memang milik Polri.

Tapi, Dhika Bayangkara malah tak pernah sekali pun membela Bhayangkara FC. Justru PS TNI, juga kontestan Liga 1, yang pernah diperkuat anggota Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat di Bogor tersebut selama tiga musim.

Toh, tetap saja Dhika di-

identikkan dengan polisi.

Ketika dia mendaftar masuk TNI Angkatan Darat, misalnya, tentara-tentara yang mengurusi pendaftaran juga ikut penasaran. ’’Bapak lu polisi. Ditanya begitu saya jawab dan jelaskan, siap bukan, uak saya yang polisi. Tiap ditanya sekarang seperti itu jawabnya,’’ kenangnya.

Dhika sebenarnya cukup lega ketika musim lalu bergabung dengan Persib. Dia membayangkan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan berbau kepo atau penasaran tentang namanya. ’’Tapi, ternyata tidak. Buktinya, Mas-nya tetap tanya soal nama saya kan hahaha,’’ katanya, lantas tergelak.

Dhika sama sekali tak merasa terbebani dengan nama belakang Bhayangkara. Toh, arti nama itu sangat baik. Jadi, dia pun tidak pernah terpikirkan untuk mengganti nama. ’’Ya, bersyukur. Semoga saya benar-benar bisa mewakili apa arti nama saya itu,’’ ungkapnya.

Kalau Tegar Infantrie memang putra seorang prajurit TNI Angkatan Darat. ’’Saat saya lahir tahun 1999 (di Semarang), ayah saya lagi tugas di Timor Timur. Karena itu, ada nama Infantrie karena ayah saya pasukan infanteri,’’ terang gelandang bertahan PSIS Semarang bernama lengkap Tegar Infantrie Sukamto itu.

Tegar juga berasal dari keluarga sepak bola. Sang kakak, Kukuh Pramuyudha, merupakan mantan striker PSIS Semarang. Omnya, Denny Rumba, juga pernah

menjadi bagian skuad berjuluk Mahesa Jenar itu.

Karena itu pula, dua citacita ingin diwujudkannya sedari belia: menjadi pesepak bola dan personel Angkatan Darat.

Yang pertama berhasil direngkuhnya dengan mulus. Karirnya menanjak, mulai menembus skuad PSIS di usia muda sampai dipercaya masuk tim nasional (timnas) U-23.

Tidak demikian dengan cita-cita kedua. ’’Saya daftar tahun ini (masuk Angkatan Darat), tapi tidak diterima,’’ ungkap Tegar.

Tapi, cita-cita yang satu akhirnya menolong cita-cita yang lain. Berkat prestasinya bersama timnas U-23, dia ditawari masuk Angkatan Udara. ’’Ya, saya akhirnya mau.

Februari tahun depan dilantik,’’ ungkapnya.

Seperti halnya Dhika Bayangkara yang tentara, Infantrie di Angkatan Udara tentu juga menggelitik banyak pihak untuk bertanya.

Salah satunya, ’’Kok masuk Angkatan Udara, kan namamu Infantrie, harusnya Angkatan Darat.’’ ’’Ya, saya jawab, mau bagaimana, tidak diterima di sana,’’ bebernya, lantas tersenyum.

Mungkin sedikit melenceng dari harapan awal.

Tapi, bagi Tegar, mau menjadi prajurit Angkatan Udara maupun Angkatan Darat sama-sama membanggakan.

Toh, dari kecil dia kenyang ditanya orang yang baru tahu namanya, ’’Kamu anak tentara ya.’’ Kebanggaan itu pula yang kemudian dia tunjukkan di jersey-nya. (*)

saat dihubungi wartawan, Kamis (5/11).

Agus menuturkan, berkaca dari pengalaman tiga pekan yang lalu, petugas fokus pada penanganan banjir ada di delapan titik. BPBD mewaspadai adanya kenaikan debit air maupun banjir lokal akibat hujan yang tak kunjung berhenti.

“Ya sebenarnya kan ini aliran kali karena kan hujan di hulu deras sekali. Kalau di hulu deras, otomatis kita persiapkan tapi kalau hujan di hulu normal saja artinya tak terlalu deras artinya di kita masih aman,” ujar Agus.

BPBD Kota Bekasi sudah mempersiapkan tenda dan perahu karet yang dibagibagi ke delapan titik. Namun, belum ada imbauan kepada warga untuk siapsiap mengungsi.

“Oh belum (kalau mengungsi) karena kita punya alat pemantau ketinggian air dan sebagainya apa bila sudah diambang batas normal baru kita imbau warga.

Sementara dari hulu ke hilir kan perkiraan tiga jam-an.

Jadi antisipasi dalam tiga jam sudah dilakukan kalau sudah melewati ambang batas normal,” ucap Agus. (bbs/mhs)

SELEB Cuekin Komentar Genit KIKI Fatmala menjelaskan dirinya yang kerap mengunggah foto seksi di Instagram pribadinya. Baginya, tampil seksi di depan publik sudah menjadi bagian dari dirinya sejak dulu.

Tak dipungkiri, Kiki Fatmala memang kerap dikaitkan dengan hal-hal yang berbau seksi sejak awal kariernya pada tahun 80-an. Ia banyak membintangi film-film dewasa.

Perempuan 51 tahun ini kini masih selalu tampil seksi dengan tubuh idealnya itu. Kiki juga menjelaskan pengalaman apa saja yang sempat dirasakannya setelah mengunggah fotonya di Instagram. Apakah Kiki juga bagian dari artis yang kerap digoda berondong di Instagram?

“Instagram aja aku baru-baru aja punya, dulu-dulu tuh 2014 aku baru punya Instagram. Ikut-ikutan tementemen,” ujar Kiki Fatmala kepada detikcom.

“Terus aku cuma seneng ya ikutan aja orang punya Instagram lagi trennya begitu ya aku taro (foto), ikutikutan aja. Tapi aku juga nggak terlalu banyak membaca komentar-komentar dari netizen gitu ya,” sambungnya.

Dalam hal ini Kiki mengaku sangat jarang membaca pesan atau komentar dari warganet. Kiki merasa orang yang tak mengenalnya secara pribadi tak dapat mengatur hidupnya. Mengenai tingkat pelecehan yang tinggi di media sosial, Kiki Fatmala mengaku kerap menghapus atau bersikap cuek dengan komentar yang hadir pada dirinya. “(Komentar) Kadang-kadang aku baca kadangkadang nggak dan aku nggak pernah masukin hati orang mau ngomong apa terserah, itu penilaian orang tentang aku, yang tau diri aku cuma aku sendiri sih sama yang deket sama aku,” tegasnya. “(Dilecehkan) Aku sih kalau ada yang komen negatif aku diemin aja atau nggak aku delete, udah susah amat haha,” tegasnya sambil tertawa.

Mengenai godaan-godaan brondong hingga ujaranujaran yang menyakitkan hati di media sosial, tak dapat menyentuh hati Kiki Fatmala. Ia membentengi dirinya dengan sikap cueknya itu.

Bagi Kiki Fatmala komentar negatif dan positif yang dilontarkan publik kepada artis sudah menjadi hal yang lumrah. Ia hanya perlu mengikuti alurnya tanpa mengubah kebiasaan hidupnya. “(Santai) Iya, gini kalau kita terlalu banyak memikirkan orang ya pikiran orang kan bedabeda. Ada yang suka sama kita ada yang nggak suka juga.

Ngapain kita mesti kasih energi negatif mikirin orang yang nggak suka sama kita. Kalau orang nggak suka sama kita itu ur usan dia,” tegas Kiki Fatmala. (bbs/ mhs)

KIKI FATMALA

PENDIDIKAN

JUMAT, 6 NOVEMBER 2020

PGRI KARAWANG TUNTUT PEMKAB TINGKATKAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Perhatikan Nasib Guru Honorer!

KARAWANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang meningkatkan anggaran pendidikan di tahun 2021. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Kota Pangkal Perjuangan----tuntutan ini terlepas dari siapa pun yang akan memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan para pengurus PGRI baik ranting maupun cabang, dewan pendidikan, dewan kehormatan guru, dan Disdikpora Karawang, bahwa

pada 2021 kami meminta Pemkab meningkatkan kesejahteran di dunia pendidikan. Walaupun pandemi covid-19 masih menyisakan beberapa persolan yang memerlukan dana, tetapi bukan berarti Pemkab dengan serta merta tidak meningkatkan beberapa anggaran pendidikan,” ujar Ketua PGRI Karawang, Nandang Mulyana, kepada KBE, Kamis (5/11).

Peningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, dikatakan Nandang, di dalamnya meliputi kesejahteraan guru honorer, pengawas, penilik, dan tenaga kependidikan lainnya.

“Memohon kepada Pemkab bisa memnuhi per-

Nandang Mulyana Ketua PGRI Karawang

mintaan kami meski dilakukan secara bertahap, terlebih guru honorer benar-benar harus diperhatikan dan terus ditingkatkan

kesejahteraanya,” ucapnya.

Pasalnya, jelas Nandang, sesuai hasil kunjungan ke beberapa kecamatan seperti Pakisjaya dan Tirtajaya, banyak guru yang honornya sangat kecil meski telah mengabdi di dunia pendidikan dalam waktu yang lama.

“Honor guru itu ada yang sebesar 750 ribu rupiah setiap bulannya, itu pun yang sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun. Ada juga yang mendapatkan 1,25 juta dengan durasi mengabdi di atas 20 tahun. Ini semua merupakan bantuan dari Pemkab Karawang dan kami sangat berterima kasih. Meski demikian, kami berharp kesejahteraan dari Pemkab Karawang bisa diting-

katkan di tahun depan,” harapnya.

Selain kesejahteraan dalam bentuk uang, Nandang menambahkan, PGRI juga berharap Pemkab Karawang juga bisa memikirkan terkait fasilitas penunjang bagi sekolah.

Misalnya dengan memberikan inventaris sepeda motor kepada kepala sekolah.

“Sejauh ini baru pengawas dan penilik yang sudah memiliki motor inventaris.

Tentunya hal yang sama bisa diberikan kepada para kepala SD dan SMP untuk digunakan dalam menjalankan tugasnya. Dengan harapan nantinya bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” katanya. (ayi/mhs)

Bekasi Belum Tentukan Jadwal Belajar Tatap Muka KOTA BEKASI- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi sampai saat ini belum dapat memastikan jadwal masuk sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

“Belum bisa dipastikan, kita masih nunggu kota Bekasi zona hijau,” ujar Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi Yopik Roliyah, Kamis (29/10). Oleh sebab itu, peserta didik masih mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Bekasi melalui Disdik tak ingin terburuburu mengizinkan satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Sebab, faktor kesehatan dan keselamatan siswa serta guru merupakan pertimbangan utama. Diakui, Disdik akan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

“Saat ini kita lihat dulu

kondisi dan situasi di Kota Bekasi. Kita akan terus berkoodinasi dengan Satgas,” tukasnya.

Sementara, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Jatiasih Misan mengatakan, bahwa saat ini belum waktunya sekolah dibuka kembali. Mengingat angka penyebaran Covid-19

masih terus meningkat di Kota Bekasi.

“Belum saatnya, meskipun sekolah sudah menyiapkan segala sesuatunya.

Namun tidak ada yang bisa menjamin siswa dan tenaga pendidik akan aman,” ucapnya. Menurutnya, menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa memastikan tenaga pendidik

dan siswa tetap aman dari penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya keputusan untuk membuka kembali sekolah harus benar-benar diputuskan dengan matang. “Harus siap dulu memastikan bahwa semua kondisi aman, jangan terburu- buru untuk mengambil keputusan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMP PGRI 2 Kota Bekasi Ma’mun Murod. Ia mengatakan, Kota Bekasi belum cukup aman dibukanya sekolah untuk pembelajaran secara tatap muka. “ PJJ ma si h m e n ja d i pilihan yang tepat untuk guru dan siswa,” tukasnya. (bbs/mhs)

Akuntabilitas Politik UU Cipta Kerja Oleh AMINUDDIN *)

SILANG sengkarut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tontonan paling kontroversial dalam kerja-kerja legislasi. Pengesahan tersebut mendapat atensi banyak pihak seperti akademisi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta ormas perburuhan. Resistansi dari kelompok buruh memang wajar. Sebab, sektor perburuhan atau ketenagakerjaan dianggap paling dikucilkan.

Namun, di luar itu, gejolak publik sesungguhnya tidak perlu menguap apabila kerja-kerja politik legislasi berjalan secara fair dan seimbang.

Artinya, posisi politik di luar pemerintah cukup kuat. Dengan begitu, suplemen politik untuk mencegah terjadinya penyimpangan proses legislasi bisa dikontrol oleh politik perwakilan itu sendiri.

Penjelasan di atas sebenarnya bisa saja dikaitkan dengan infrastruktur oposisi pemerintah saat ini.

Dalam artian, ketimpangan untuk mengimbangi kekuatan politik koalisi pemerintahan membuat oposisi ’’mati suri’’ dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah.

Selain karena memiliki kursi yang sangat terbatas, oposisi masih dipandang sebagai pihak yang kerap mengganggu kinerja pemerintah.

Efeknya, oposisi tidak bisa mengapitalisasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Akuntabilitas Politik Namun, satu hal yang pasti, gejolak publik yang diwarnai berbagai demonstrasi oleh mahasiswa merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, ketika oposisi kehilangan tekanannya untuk mengoreksi, publik patut bangun dari tidur nyenyaknya guna menggugat akuntabilitas terhadap publik.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga lokal.

Prinsip akuntabilitas tidak berjalan sendiri, namun dihubungkan juga dengan prinsip yang lain. Misalnya, transparansi, efektivitas dan

efisiensi, partisipasi masyarakat, persamaan, responsivitas, pelaksanaan aturan hukum, konsensus bersama, dan visi strategis (UNDP, 1997).

Dalam teori perwakilan, akuntabilitas mengacu kepada orang (pemerintah dan legislator). Dalam konteks ini, akuntabilitas merujuk pada konsistensi pemerintah dalam melaksanakan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (Yoserizal, Tovalini, 2012).

Begitu juga secara konstitusi, tanggung jawab yang ingin diwujudkan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan adalah dalam rangka menguatkan legitimasi para pelaksana dan pembuat kebijakan publik (Turner & Mark, 1997). Oleh karena itu, akuntabilitas sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan pemerintah, termasuk dalam proses legislasi.

Persoalannya, pemerintah kerap mengabaikan akuntabilitas. Pemerintah merasa bahwa publik tidak perlu akuntabilitas, baik secara politik maupun etik. Sebab, publik sudah memiliki perwakilan di DPR yang otomatis meminta pertanggungjawaban. Namun, pandangan ini menjadi problematis ketika mayoritas perwakilan di DPR menjadi koalisi pemerintah. Konsekuensinya, ada beberapa hal yang lantas terabaikan.

Pe r t a ma, p e m e r i nt a h l e b i h dominan dalam pengambilan ke pu tu sa n p o l i t i k serta mengabaikan partisipasi publik. Kedua, masyarakat kehilangan kesempatan untuk melembagakan partisipasinya dalam menyusun berbagai kebijakan. Ketiga, hilangnya keterlibatan aktor sosial dalam mengawasi sekaligus membantu jalannya roda pemerintahan.

Dengan demikian, rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dalam bentuk akuntabilitas publik sulit terealisasi.

Energi Politik Implikasi dari hilangnya akuntabilitas publik sebenarnya tidak lepas dari kekosongan energi politik perwakilan yang tecermin dalam politik oposisi. Dalam sistem presidensial multipartai, oposisi sejatinya memiliki tanggung jawab ganda, yakni sebagai penyeimbang dan juga mendorong akuntabilitas politik pemerintah terhadap publik. Hanya, peran oposisi di Indonesia melemah ketika pelaksanaan pemilihan umum sudah usai. Ini semakin mengonfirmasi apa diungkapkan oleh Schumpeter (1975) dan Przeworski (1991) bahwa demokrasi hanya berkembang di level pemilu atau demokrasi minimalis.

Pendekatan ini memfokuskan diri pada persoalan pemilihan umum (election) sebagai inti dari demokrasi. Bagi pandangan ini, kehidupan demokrasi tak lain adalah persoalan bagaimana berhasil dalam pelaksanaan pemilu serta ketika pejabat dan kehidupan bernegara pada akhirnya ditentukan oleh pemilu (Noor, 2016).

Demokrasi minimalis ini sebenarnya sudah bisa terbaca pasca Pemilihan Umum 2019, di mana keterbelahan elite politik cepat sirna. Debat elite yang begitu tajam sebelum pemilihan satu sama lain justru tidak bisa bertahan hingga lima tahun berikutnya.

Selain faktor oposisi yang melemah, keterlibatan aktor informal (di luar pemerintah dan negara) menjadi kunci hilangnya akuntabilitas politik terhadap publik.

Lahirnya organisasi non pemerintahan yang tidak kritis serta

buzzer politik yang juga tidak kritis terhadap pemerintah mampu menutupi dan melawan kritik publik di langgam digital. Kritik publik maupun oposisi yang keras justru saban hari dilawan oleh buzzer politik. Implikasinya, gugatan pertanggungjawaban dalam bentuk akuntabilitas politik tidak sampai ke telinga pemerintah.

Akar persoalan yang ditimbulkan dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada dasarnya menjadi ujian bagi politik oposisi di Indonesia. Dalam hal ini, politik oposisi bisa mengambil refleksi. Pertama, sebagai lembaga formal non pemerintah, oposisi seharusnya mengintegrasikan diri terhadap keterlibatan warga.

Secara bersamaan, kinerja oposisi harus terintegrasi dengan lembaga informal non pemerintah maupun relawan. Oposisi bisa menjadi komando di akar rumput yang diimplementasikan oleh semua lembaga informal non pemerintah.

Selanjutnya, oposisi bisa menjadi katalisator terealisasinya akuntabilitas terhadap publik.

Kedua, oposisi harus mampu menciptakan kebijakan alternatif pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Artinya, kebijakan alternatif tersebut bukan untuk menyaingi kebijakan pemerintah yang sudah ada. Tetapi untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah yang lemah ataupun lambat.

Selain itu, oposisi bisa membedah secara komprehensif kebijakan pemerintah yang dinilai tidak prorakyat. Dengan begitu, oposisi pemerintah tidak dipandang sebagai pihak yang anti pemerintah.

Melainkan pihak yang bisa memberikan alternatif-alternatif kebijakan ketika pemerintah sudah tidak mampu memberikan kebijakan yang baik.

Dengan demikian, eksistensi oposisi dapat dipahami oleh masyarakat sebagai pemberi opsi kebijakan serta menjadi garda terdepan atas pertanggungjawaban akuntabilitas politik dari pemerintah. *) Pemerhati politik dan demokrasi, alumnus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

KARAWANG BEKASI

7

SOSOK Siswi MTsN 4 Karawang Juara Puisi KARAWANG - Siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 4 Karawang, Zakiyah Nur Fadilah berhasil meraih prestasi di masa pandemi covid-19. Gadis yang duduk di kelas VIII A ini mendapatkan predikat juara tiga lomba baca puisi tingkat Kabupaten Karawang 2020.

Dalam lomba yang digelar MGMP Bahasa Indonesia secara virtual, Zakiyah mengoleksi skor yang cukup tinggi yaitu 1.010. Ia hanya kalah dari Lusi Fitria Ramadhani dari MTsN 2 Karawang dengan skor 1.020 dan Mutia Nur Azkia dari MTs Syech Quro Kota Baru dengan skor 1.025.

“Alhamdulillah, kami keluarga besar MTsN 4 Karawang merasa bangga atas prestasi yang diperoleh Zakiyah dalam lomba yang digelar untuk memeriahkan bulan bahasa dan sastra 2020,” ujar Kepala MTsN 4 Karawang, Suparwoto, kepada KBE, Kamis (5/11).

Suparwoto mengatakan, sebagai ungkapan rasa syukur, ia akan memberikan bonus secara pribadi kepada siswa maupun guru yang mengharumkan nama MTsN 4 Karawang.

“Ada bonus dari saya. Ini sebagai upaya dalam meningkatkan semangat berprestasi keluarga besar MTsN 4 Karawang,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan guru pembimbing, Layung Kuning. Ia merasa bangga kepada Zakiah Nur Fadilah yang telah membawa harum nama madrasah.

Sementar itu, Zakiyah Nur Fadilah mengaku senang bisa mendapatkan penghargaan dari sekolah yang dicintainya.

Diungkapkannya membaca puisi merupakan kegemaaranya sejak masih kecil.

“Saya senang sekali karena bisa membacakan puisi meski melalui video dan mendapatkan juara meski belum menjadi yang terbaik. Terima kasih kepada kepala madrasah, guru pembimbing dan seluruh guru MTsN 4 Karawang, serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan.

Semoga saya bisa terus memberikan yang terbaik untuk madrasah ini,” ucapnya. (ayi/mhs)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PT. SUBUR DJAJA TEGUH (DALAM PAILIT) Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Mei 2016, maka Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) akan melakukan Lelang Eksekusi Harta Pailit melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, dengan pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-auction) dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) atas Harta Pailit milik PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) berupa: Sebidang tanah seluas 9.315 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 567/Sukaresmi atas nama PT. Subur Djaja Teguh, yang terletak di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dengan Harga limit sebesar Rp 20.550.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dan uang jaminan lelang sebesar Rp 4.315.500.000,(empat miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) Adapun jadwal pelaksanaan lelang sebagai berikut: Cara Penawaran : Closed Bidding (mengakses url.https://www.lelang.go.id) Hari/Tanggal : Senin / 23 November 2020 Batas Akhir Penawaran : 10.30 WIB (waktu server) Alamat Domain : https://www.lelang.go.id Tempat Lelang : KPKNL Bekasi, Jl. Sersan Aswan No. 8D, Bekasi Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran Syarat-syarat lelang : 1. Pelaksanaan penawaran lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-auction) dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) pada domain https://www.lelang.go.id. Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang", dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dari direksi, Akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 (satu) file.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL Bekasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

4. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang, dan biaya resmi lainnya.

6. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.

7. Calon peserta lelang diwajibkan untuk melihat, membaca dokumen bukti kepemilikan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek lelang, melihat kondisi fisik objek lelang terlebih dahulu, mengetahui peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah kota setempat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang, dengan kata lain, objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is).

8. Pemenang lelang wajib membayar pajak dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bekasi maupun Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit).

10. Open House/AanWijzing dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, Pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB, di lokasi objek lelang yang beralamat di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Calon peserta lelang yang tidak menghadiri Aanwijzing dianggap mengetahui dan menyetujui persyaratan lelang.

11. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Sekretariat Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit), yang beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jl. Baung Raya/TB Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Telp: 0816996812 (Bpk. Rojali), 08129192444 (Bpk Andrea S.M. Pardede), atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, Telp: (0264) 8808888.

Jakarta, 06 November 2020 Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PT. SUBUR DJAJA TEGUH (DALAM PAILIT) Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Mei 2016, maka Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) akan melakukan Lelang Eksekusi Harta Pailit melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, dengan pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-auction) dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) atas Harta Pailit milik PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) berupa: Sebidang tanah seluas 16.723 m2 dan bangunan seluas 8.742 m2, yang terletak di Jl. Raya Narogong Km. 11, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5571/Bantar Gebang atas nama PT. Subur Djaja Teguh. Dengan harga limit Rp 28.220.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) dan uang jaminan lelang sebesar Rp 5.800.000.000,(lima miliar delapan ratus juta Rupiah) Adapun jadwal pelaksanaan lelang sebagai berikut: Cara Penawaran : Closed Bidding (mengakses url.https://www.lelang.go.id) Hari/Tanggal : Senin / 23 November 2020 Batas Akhir Penawaran : 10.30 WIB (waktu server) Alamat Domain : https://www.lelang.go.id Tempat Lelang : KPKNL Bekasi, Jl. Sersan Aswan No. 8D, Bekasi Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran Syarat-syarat lelang : 1. Pelaksanaan penawaran lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-auction) dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) pada domain https://www.lelang.go.id. Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang", dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dari direksi, Akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 (satu) file.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL Bekasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

4. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang, dan biaya resmi lainnya.

6. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.

7. Calon peserta lelang diwajibkan untuk melihat, membaca dokumen bukti kepemilikan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek lelang, melihat kondisi fisik objek lelang terlebih dahulu, mengetahui peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah kota setempat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang, dengan kata lain, objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is).

8. Pemenang lelang wajib membayar pajak dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bekasi maupun Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit).

10. Open House/AanWijzing dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, Pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB, di lokasi objek lelang yang beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 11, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Calon peserta lelang yang tidak menghadiri Aanwijzing dianggap mengetahui dan menyetujui persyaratan lelang.

11. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Sekretariat Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit), yang beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jl. Baung Raya/TB Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Telp: 0816996812 (Bpk. Rojali), 08129192444 (Bpk Andrea S.M. Pardede), atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, Telp: (0264) 8808888.

Jakarta, 06 November 2020 Tim Kurator PT. Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

JUMAT, 6 NOVEMBER 2020

RAZIA MASKER Polsek Kota Gencarkan Operasi Yustisi PURWAKARTA- Kepolisian Sektor (Polsek) Purwakarta Kota, Polres Purwakarta terus gencar berupaya menekan angka kasus Covid-19 dengan berbagai cara.

Selian melaksanakan operasi yustisi, Polsek Purwakarta Kota menyasar tempat-tempat umum dan pusat keramaian hingga ke pemungkiman penduduk.

Disampaikan Kapolres Purwakarta, AKBP Ali Wardana, melalui Kapolsek Purwakarta kota, AKP Januaryono, kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagai upaya pendisiplinan kepatuhan kepada masyarakat dalam rangka penerapan protokol kesehatan untuk membiasakan dalam adaptasi kebiasaan baru di wilayah kecamatan Purwakarta.

“Dengan disiplin protokol kesehatan, masyarakat tidak mudah terpapar virus corona yang saat ini sebarannya meningkat dengan luas. Menaati protokol kesehatan dengan cara pakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak,” ucap Januaryono.

Ia mengaku, imbauan protokol kesehatan akan rutin dilaksanakan jajaran Polsek Purwakarta kota, sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran corona.

“Sosialisasi protokol kesehatan selama ini terus dilaksanakan secara rutin, sesuai arahan Bapak Kapolres Purwakarta, sebagai upaya bersama TNI/Polri dan Pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari- hari,” ucap Mantan Kapolsek Wanayasa itu.

Januaryono berharap, kegiatan yang sudah terlaksana ini dapat bermanfaat dan dapat mencegah penyebaran virus Covid 19.

“Kami berharap, masyarakat dapat lebih aware dengan melindungi diri dan keluarga dari terpaparnya Covid-19,” ucapnya. (san/red)

Perampokan Indomaret Pelaku Ancam Kasir dengan Golok PURWAKARTA- Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket Indomaret yang berada di Kampung Kerajan, Desa Sukadami, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu, 17 Agustus 2020 silam.

Menurut Kapolres Purwakarta, AKBP Ali Wardana, awalnya pelaku membeli minuman untuk mengalihkan perhatian karyawan toko. Kemudian pelaku ikut ke toilet.

“Pelaku yang datang saat toko akan tutup untuk membeli minuman, kemudian pelaku meminta izin ke pegawai untuk numpang ke toilet. Di dalam toilet pelaku mempersiapkan senjata untuk melancarkan aksinya,” ucap Ali, saat menggelar konferensi pers di Aula Sarja Arya Rancana, Mapolres Purwakarta, pada Kamis (5/11/2020).

Setelah situasi sepi, lanjut Kapolres, pelaku pun menodongkan sebilah golok

ke arah korban yang merupakan pegawai minimarket tersebut.

“Kemudian korban (karyawan) ditodong sebilah golok oleh pelaku sambil menyuruh korban membuka kunci brankas,” ucap Ali melanjutkan.

Ali menjelaskan, saat berangkas sudah terbuka, pelaku langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas serta uang didalam laci meja kasir.

“Pelaku berhasil menggasak uang sebesar Rp.17 juta rupiah dan sebuah handphone milik karyawan minimarket itu. Tak hanya mengambil uang dan handphone pelaku pun mengambil DVR CCTV, kemudian pelaku meninggalkan minimarket tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis matic milik pelaku,” jelasnya.

Setelah mendapatkan laporan dari pihak korban, polisi pun segera melakukan penyelidikan.

“Awalnya terungkapnya kasus ini, korban mengetahui nomor kendaraan yang digunakan pelaku pada

HASAN KOBRA/KBE

PERAMPOKAN: Kapolres Purwakarta, AKBP Ali Wardana saat ekpos kasus perampokan Indomaret di Kampung Kerajan, Desa Sukadami Kecamatan Wanayasa.

waktu itu,” ucap Ali Setelah melalui proses penyelidikan dan pengejaran, sambung Ali, akhirnya Satreskrim Polres Purwakarta berhasil mengamankan seorang pelaku terkait perampokan minimarket Indomaret di wilayah kecamatan Wanayasa itu.

“Pelaku yang diketahui bernama Paisal Muhamad

(23) berhasil diamankan di kediamannya di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung,” papar Ali. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi yakni sebuah baju berwarna merah bertuliskan Alfamart, sebuah botol plastik minuman, satu unit sepeda motor jenis Yamaha FreeGo warna merah hitam dengan nomor polisi

T-4619-IH, satu buah kunci kontak motor dan sebilah golok yang digunakan pelaku untuk mengancam korban.

Atas perbuatannya, lanjut Ali, pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

“Pelaku terancam hukuman selama 9 tahun penjara,” tegasnya. (san/red)

BERSAMA LAWAN COVID-19

Terima Donasi 500 Ribu Vitamin C Bupati Eka : Ketahanan Daya Tubuh Masyarakat Bekasi

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali menerima donasi terkait penanggulangan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

Kali ini, pemda menerima 500.000 tablet Vitamin C dari PT. Triman, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Rabu (4/10). Penyerahan donasi tersebut diterima langsung oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, didampingi oleh Sekretaris Daerah Uju dan Kepala Dinas Kesehatan Sri Enny Mainarti.

Bupati Eka menyampaikan terima kasih kepada perusahaan tersebut atas donasi yang diberikan kepada pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT. Triman atas bantuan ini, apalagi di tengah pandemi seperti ini masyarakat sangat membutuhkan vitamin untuk daya tahan tubuhnya.

Istilahnya “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Jadi ini sangat membantu sekali,” tukas dia.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sr i Enny Mainarti mengatakan vitamin-vitamin tersebut ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan pegawai Pemerintah Daerah.

“Nanti kita akan distribusikan, didahulukan ke masyarakat melalui puskesmas dan klinik yang ada di Kabupaten Bekasi.

Juga sebagian akan dibagikan ke pegawai Pemkab, untuk menjaga daya tahan tubuh mereka,” tukas dia. (adv/jio/hyt)