Karawang Bekasi Ekspres, 1 Oktober 2020

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

KAMIS, 1 OKTOBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 30 SEPTEMBER 2020

KONFIRMASI

742

SUSPEK

KONTAK ERAT

6.389 2.499

PURWAKARTA KONFIRMASI

276

SUSPEK

866

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

KOTA BEKASI

KONTAK ERAT

1.086

KONFIRMASI

SUSPEK

1.703 1.594

KONTAK ERAT

5.121

JAWA BARAT KONFIRMASI

SEMBUH

22.205 13.650

MENINGGAL

420

Dinkes Diminta Setop Rapid Test

DPRD: Kurang Bermanfaat, Mubazir

KARAWANG- Dinas Kesehatan Karawang diminta mencoret semua pengadaan rapid test pendektesi covid-19 lantaran akurasinya yang tak maksimal.

Pembelian alat rapid test maupun pelaksanaan testnya, diniliai mubazir.

Apalagi, saat ini Pemkab Karawang harus rasional dan tepapt guna mempergunakan

anggaran. Anggota Komisi II DPRD Karawang dari Fraksi PDIP, Natala Sumedha meminta Dinkes Karawang tak perlu mempertahankan hal yang mubazir seperrti penyediaan dan pelaksanaan rapid test.

“Permasalahan penghilangan rapid test karena harus disingkronkan juga dengan pendapatan daerah karena akan sangat mubazir kalau hasil rapidnya ku r a n g b e r m a n f a a t d a l a m menditeksi penyebaran CovKe Halaman METRO KARAWANG n

Dana Kampanye Maksimal 50 Miliar KARAWANG- Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang sudah menyetorkan rekening khusus dan dana awal kampanye kepada KPUD Karawang.

Semua paslon dibatasi maksimal menggelontorkan dana kampanye sebesar Rp 60 miliar.

Adapun laporan setoran awal dana kampanye dari ketiga pason ke KPU, paslon nomor urut 2 yang bertatus petahana, Cellica-Aep menytorkan dana awal kampanye paling besar yakni Rp 300 juta. Disusul paslon

nomor urut 1, Yesi-Adly Rp 20 juta, dan paslon bomor urut 4, Jimmy-Yusni Rp 2,2 juta.

Ketua KPU Karawang, Miftah Farid menjelaskan, pelaporan reknening khusus dan dana kampanye yang dipergunakan paslon semasa proses kampanye sesua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 setiap pasangan wajib menyampaikan rekening Laporan Awal Dana Kampanye.

“Sudah diserahkan ke-

pada KPU tepat pada waktunya, termasuk untuk jumlah Laporan Awal Dana Kampanye, laporan itu terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat Karawang melalui website www. kpu-karawang.go.id,” jelas Miftah.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 juga mengatur pembatasan jumlah dana kampanye . “Disana sudah dijelaskan jumlah pengaturan, jumlah maksimal. Berapa simpanan Ke Halaman METRO KARAWANG n

Laporan Setoran Dana Awal Kampany Paslon ke KPU DOC:NET

SOROT: Pemkab Karawang di tengah situasi pandemi yang belum terkendali menggelontorkan anggaran Rp 1,4 miliar untuk TPAS Jalupang di Desa Wancimekar, Kotabaru.

Rp 1,4 M Ngucur ke TPAS Jalupang Paslon Nomor Urut 1

Yesi-Adly Rp 20 juta

Palon Nomor Urut 2

Cellica-Aep Rp 300 juta

SOROT Deklarasi KAMI Dibubarkan Warga Dengklok KARAWANG- Warga Kecamatan Rengasdengklok bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gibas, kompak menolak pelaksanaan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Karawang.

Mulanya, acara yang dihadiri oleh Mantan Jendral TNI Gatot Nurmantyo itu, dijadwalkan pada Rabu, (30/9) pagi,

Paslon nomor urut 3

Jimmy-Yusni

KARAWANG- Pemkab Karawang di tengah situasi pandemi yang belum terkendali menggelontorkan anggaran Rp 1,4 miliar untuk TPAS

Jalupang di Desa Wancimekar, Kotabaru. Dalam pengumuman di situs LPSE Karawang anggaran itu akan dipergunakan untuk pening-

katan jalan akses TPAS Jalupang.

Pegiat antikorupsi, Pancajihadi AlPanji memandang miring adanya Ke Halaman METRO KARAWANG n

Rp 2,2 juta

Ketika dr. Eni Gustina Deputi BKKBN ‘Pulang Kampung’ ke Karawang

Resmikan Kampung KB Sehati di Tirtajaya dr. Eni Gustina adalah Deputi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ternyata ia pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Rawamerta.

WAHYUDI, KARAWANG

Ke Halaman METRO KARAWANG n

DEPUTI Kepala BKKBN dr. Eni Gustina, resmikan Kampung KB Cinta Sehati.

Di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang. Rabu, (30/9) kemarin.

Mantan Kepala Puskesmas Rawamerta era Bupati Ahmad Dadang tersebut, pulang kampung ke Karawang. Sambil melihat-lihat kualitas pelayanan KB di Karawang, ditengah Pandemi Covid-19.

Kepada KBE, Deputi BiKantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

dang KB BKKBN itu menyebut, Kabupaten Karawang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Selalu konsisten dalam membantu pemerintah pusat, untuk mensukseskan program Bangga Kencana.

“Kampung KB adalah sarana peningkatan kualitas keluarga. Jadi bukan hanya program KB saja, semua kegiatan yang sifatnya penKe Halaman METRO KARAWANG n

WAHYUDI/KBE

KAMPUNG KB : Deputi BKKBN Eni Gustina, didampingi Plt Kepala DPPKB Karawang, Sofiah, saat gunting pita resmikan Kampung KB Cinta Sehati. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

KAMIS, 1 OKTOBER 2020

METRO KARAWANG

Petugas Gabungan Periksa Puluhan Bus Karyawan KARAWANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang memeriksa penerapan protokol kesehatan di Bus Karyawan yang melintas di Interchange Tol Karawang Barat, Rabu (30/9).

Kepala Dishub Karawang melalui Kabid Angkutan dan Prasarana Dishub Karawang, Dhiky Prayoga mengatakan, sekira 50 bus karyawan yang melintas pulang dari Karawang Internsional Intdustrial City (KIIC) diperiksa.

“Pemeriksaan lebih kepada protokol kesehatan, mulai dari penggunaan masker, skat tempat duduk, penyediaan hand

sanitizer dan kapasitas penumpang tidak lebih dari 50 persen,” ujarnya.

Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Disnakertrans dan Sub Denpom.

“Hasil peneriksaan hari ini semua bus yang diperiksa sudah memenerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kegiatan pemeriksaan bus karyawan ini merukan tindak lanjut dari tingginya angka positif Covid-19 di klaster insutri.

“Sosialisasi penerapan protokol kesehatan untuk bus karyawan ini

sudah disosialisasikan sejak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) beberpa waktu lalu. Sehingga ketika hari ini diperiksa semua masih menerapkan protokol kesehatan dengan baik,” kata dia.

Kegiatan ini akan terus dilakukan menyasar kawasan dan zona industri lainnya yang banyak memanfaatkan bus karyawan.

“Kegiatan pasti dilanjutkan ke titik (kawasan dan zona industri-red) lainnya. Karena kegiatan ini juga bersifat penegakan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan,” tandasnya. (bbs/rie)

FOTO : ISTIMEWA

PEMERIKSAAN : Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Disnakertrans dan Sub Denpom bus karyawan yang melintas pulang dari Karawang Internsional Intdustrial City (KIIC) diperiksa.

Dinkes Diminta Setop .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES id-19,” ujar Natala saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan.

Natala menyarankana Dinkes Karawang memfokuskan penggunaan test swab. Hal itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat terlebih kini hasil test swab tak lagi harus menunggu lama keluaranya sehingga dapat diketahui orang bersangkutan positif terjangkit virus korona atau tidak. Dengan cepatnya hasil diketahui maka pemetaan wilayah penyebaran corona di Karawang dilakukan dengan baik.

“Hasil test swab lebih akurat dan bisa menjangkau klaster besar penularan Covid-19. Anggaran Rapid test ditiadakan menjadi pemeriksaan Test Swab diperbanyak dan gratis oleh Dinkes Karawang ke masyarakat,” paparnya.

Natala juga mengingatkan Dinas Kesehatan Karawang agar melakukan pembinaan ke Rumah sakit Swasta baik melakukan daring maupun rapat terbatas, agar segala bentuk anjuran atau larangan yang disampaikan dari pemerintah Pusat maupun Kabupaten harus juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar semua bisa memahaminya secara baik.

“Masyarakat harus diajak

tenang dan tidak ditakutin soal Covid-19. Ketika ada batuk dianggap korona, jadi harus dicerdaskan masyarakat,” pungkasnya.

Perusahaan Nakal dan Kluster Industri Kemunculan klaster industri di Karawang akibat banyak perusahaan tidak komunikatif. Banyak perusahaan tidak koordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 atau Dinas Kesehatan Karawang saat terjadi kasus positif.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang Fitra Hergyana di Karawang, Rabu, mengatakan selama sepekan terakhir ini penambahan kasus positif Covid-19 disumbang dari klaster industri.

“Jadi sebenarnya harus ada koordinasi. Minimal pihak perusahaan yang ingin melakukan medical check up berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan,” kata dia, Rabu (30/9).

Menurut dia, pihak perusahaan di beberapa kawasan industri di Karawang sudah banyak yang melakukan tes swab mandiri kepada karyawannya.

Tetapi ketika hasilnya ada karyawan yang positif, pihak perusahaan tidak melaporkan karyawannya tersebut ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas, sehingga trak-

ing dan pendataan tidak berjalan maksimal.

“Ini berbahaya. Karyawan yang positif datang sendiri ke rumah sakit tanpa protokol. Itu bisa menularkan ke yang lain. Lalu persiapan bed juga tidak ada, karena tiba-tiba datang dengan menunjukkan hasil swab mandiri,” kata Fitra.

Atas hal tersebut, ia menyampaikan jika perusahaan memiliki kemampuan untuk medical check up, maka diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau minimal Puskesmas.

“Koordinasi seperti itu harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya penularan yang terjadi setelah ada yang diketahui positif,” katanya.

Sementara itu, Catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Karawang terjadi penambahan kasus yang cukup banyak di wilayah Karawang.

Dalam sehari itu terdapat penambahan 41 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu menjadi jumlah terbanyak penambahan pasien, sejak kasus pertama Covid-19 di Karawang terdeteksi.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Karawang saat ini mencapai 725 orang.

Terdiri atas 215 orang yang masih dirawat, 487 orang telah dinyatakan sembuh dan 23 orang meninggal dunia. (bbs/mhs)

Dana Kampanye Maksimal .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES orang-perorang dan jumlah maksimal kelompok, itu sudah termasuk. Bahkan dana yang dilarang untuk diterima dari pihak asing itu juga dijelaskan,”

ungkapnya.

Sementara untuk batas maksimal dana kampanye, Miftah, bahwa jumlah maksimal dana kampanye sebanyak Rp50 miliar bagi

masing-masing pasangan calon.

“Para calon diperbolehkan mencari dana kampanye.

Baik dari sumbangan ataupun lainnya selama tidak melanggar hukum,”kata Miftah.(*)

Resmikan Kampung KB .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES ingkatan kesejahteraan masyarakat, bisa dilakukan disini,” ungkapnya.

Eni juga mengapresiasi, gagasan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, yang mencanangkan program satu desa satu Kampung KB di Karawang. Terlebih di Karawang, kata Eni, peran pemerintah kecamatan dan desa sangat mendukung program yang di inisiasi oleh Presiden Joko Widodo tersebut.

“Saya rasa gagasan itu sangat bagus. Dengan begitu, kegiatan yang sifatnya peningkatan kesejahteraan, wadahnya jadi semakin banyak di Karawang ini,” ucapnya.

Sementara, Plt Kepala

DPPKB Karawang, Sofiah menjelaskan, sejauh ini, di Kecamatan Tirtajaya baru ada 6 Kampung KB dari 11 desa yang ada di kecamatan tersebut.

DPPKB Karawang, sebut Sofiah, terus berupaya untuk menyelesaikan target 309 Kampung KB di Karawang. Sampai akhir masa jabatan Bupati Cellica di periode ini.

“Meski begitu, yang kami cari bukan kuantitas. Tapi, lebih kepada kualitas. Karena itu, setelah di bentuk.

Kampung KB ini akan selalu di pantau perkembangannya,” ujar Sofiah, dalam sambutannya.

“Kecamatan Tir tajaya

ini bagus. Camatnya berprestasi, dukungan kepala desanya baik. Saya harap, di tahun 2021, semua desa di kecamatan ini sudah ada Kampung KB,” pungkasnya.

Sofiah melanjutkan, seharusnya, target 309 Kampung KB itu rampung di akhir tahun 2020 ini. Namun, akibat Pandemi Covid-19. Prosesi peresmian sejumlah Kampung KB terpaksa harus di tunda. Karena keadaannya yang tidak memungkinkan.

“Sejauh ini sudah ada 210 Kampung KB yang di bentuk di Karawang. Saat ini, kami masih melakukan pendataan. Sudah ada berapa Kampung KB yang terbentuk di situasi Pandemi ini,” pungkasnya. (wyd/ks/red)

KARAWANG BEKASI

2

Lewat Lagu, Polisi Ajak Masyarakat Taati Prokes K A R AWA N G – P o l r e s Karawang mengajak masyarakat untuk peduli covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dengan cara kreatif, yakni d e n ga n m e m b u at l a g u Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Sebuah lagu persembahan Polres Karawang dalam rangka mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat dengan cara mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak (3M).

Kepala Kepolisan Resort Karawang, AKBP Arif Rachman Arifin, bersama jajarannya melalui lagu itu ingin membuktikan kesungguhan mereka dalam melakukan b e r b a g a i u p ay a d a l a m m e n c e ga h p e nyeb a ra n COVID-19, khususnya di wilayah hukum Polres Karawang.

“Kami berharap melalui lagu ini diharapkan masyarakat semakin peduli dalam menaati protokol kesehatan. Di masa Adaptasi Kebiasan Baru,

k a m i Po l re s Ka raw a n g akan terus mengajak dan mengimbau semua lapisan masyarakat un-

tuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi memutus mata rantai

penyebaran COVID-19,” ujar Kapolres, Rabu (30/9/2020).

“Marilah kita bersama hadapi dan lawan corona, cuci tanganmu, pakai masker mu, jagalah ja ra k mu , b e r sa ma k i t a pasti bisa. Bersama Polres Karawang mari kita adaptasi kebiasaan baru, jangan lelah jangan menyerah, lawanlah Corona dengan cara kita tetap h i d u p s e hat, c u c i t a n ganmu pakai maskermu tunjukan pada dunia, kita pasti bisa,” demikian penggalan lirik dalam lagu Adaptasi Kebiasaan Baru.

Lagu ini dibawakan oleh vocalis Kasat Intelkam, AKP Agustinus Manurung, K e y b o a r d Wa k a p o l r e s Karawang, Kompol Ahmad Faisal Pasaribu. Guitar 1 Kasat Reskrim, AKP Oliestha Ageng Wicaksana. Guitar 2 Kasat Lantas, AKP Peeterson Timisela. Guitar 3 Kasat Sabhara AKP Hasanudin Bahar. Bassist Kasat Narkoba, AKP Aji Setiaji. Drummer Kapolsek Klari, AKP Ricky Adipratama. (rls/rie)

PARLEMENTARIA

Ketua Komisi I: Pilkades Digelar Maret 2021 KARAWANG- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang II di Kabupaten Karawang akan dilaksanakan akhir Maret 2020. Komisi I DPRD Kabupaten Karawang telah melakukan pembahasan anggaran Pilkades, namun belum finalisasi. Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Karawang, Budianto kepada media,Senin (29/9).

“Pelaksanaan sekitar tanggal 21, 22 atau 23. Ya sekitar tanggal itu lah,” katanya.

Tahapan Pilkades, ia mejelaskan, dimulai setelah Pilkada Karawang 9 Desember 2020. Namun teknisnya akan disosialisasikan oleh dinas terkait.

“Untuk mematangkan Pilkades, kami komisi I akan mengundang kembali dinas terkait. Pembahasan anggaran, kesiapan pelaksanaan hingga pelantikan,” katanya.

Lanjutnya, untuk angga-

Ketua Komisi I DPRD Karawang, Budianto

ran setiap desa kucuran dari pemerintah tentunya ada atura tersendiri. Dilihat dari jumlah hak pilih dan sebagainya.

“Nanti kita matangkan lagi bersama dinas. Selan-

jutnya kami minta dinas terus mensosialisasikan kesiapan Pilkades 2021 ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui Keputusan Bupati Karawang Nomor :141.1/KEP.361-Huk/2019

tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Karawang telah menetapkan Gelombang II 177 desa habis masa jabatan 23 Maret 2021. (bbs/mhs)

selama lima tahun terakhir Pemkab Karawang gagal mengurusi sektor pengelolaan sampah.

“Di luar dari konteks hukum, itu lain hal lagi, Pemkab Karawang gagal urus sampah. Incenerator tak berfungsi, kapasitas overload, program pembangkit listrik tenaga tinja tak jelas pertanggungjawabannya, belum lagi soal swastanisasi yang prosesnya sejauh mana saat ini tak jelas,” kata dia.

Panji menilai adanya proyek peningkatan akses jalan ke TPAS Jalupang justru terkesan kembali menghamburkan uang dan

lagi-lagi lokasinya di TPAS yang berada di perbatasan Karawang-Subang itu.

“Cuma menghamburkan duit saja,” sindirnya.

Sekadar diketahui pada APBD-P 2020 Pemkab Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan disetujui DPRD Karawang emnggelontorrkan anggaran sebanyak Rp 1,4 miliar untuk peningkatan akses jalan TPAS Jalupang. Tender proyek dimulai sejak 24 September lalu dan dijadwalkan penandatanganan kontrak kerja dengan kontraktor pemenang tender 23 Oktober mendatang. (mhs)

Rp 1,4 M Ngucur ke TPAS .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES gelontoran anggaran untuk untuk peningkatan jalan akses TPAS Jalupang. Panji menilai anggaran ini akan lebih bermanfaat jika dipakai untuk perbaikan jalan di Cilamaya yang belum lama ini viral lantaran ada rombongan pesepeda dan mobil yang terjebak di kubangan jalan penuh lumpur.

Me nu r u t Pa n j i , s e ja k aw a l d i b u a t , T PA S Ja lupang sudah sangat kental ketidakberesan--akhirnya berbuntut hingga saat ini megaproyek incenerator di TPAS Jalupang yang memakan uang tak sedkit, tak

kunjung bisa difungsikan.

“Jadi begini, itu peningkaatan akses itu untuk di luar atau di dalam saja kita belum tahu. Di sisi lain, kita semua tahu di dalamnya saja belum beres,” kata dia kepada KBE. “Kalau itu dipaksakan, lihat saja. Kita awasi mulai dari proses lelang sampai realisasi bila banyak kejanggalan akan kita laporkan ke penegak hukum dan LKPP,” timpal dia.

Padahal kata dia, saat ini banyak masalah serius di dalam TPAS Jalupang yang tak kunjung selesai. Dan, lanjut Panji, menjadi tanda

Deklarasi KAMI Dibubarkan Warga .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES di Tugu Kebulatan Tekat, Rengasdengklok. Namun, akibat penolakan itu. Acara pun dibubarkan paksa oleh petugas.

Panglima LSM Gibas, Roni Karembong menegaskan, Kabupaten Karawang saat ini masih berstatus zona merah Covid-19. Jika kegiatan masyarakat Karawang saja tak diizinkan untuk digelar. Maka, Roni menilai, aksi yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu pun, juga harus di larang.

“Karawang zona merah covid-19, takutnya nanti akan ada penularan baru di

Karawang ini. Masyarakat di sini gelar hajatan aja dibubarin oleh polisi, tidak boleh ada ramai-ramai begitu, ini kumpul begini jangan dibiarkan dong,” ungkapnya, kepada awak media, Rabu, (30/9).

Pantauan KBE di lokasi, masa Gibas dan KAMI Karawang sempat bersih tegang. Sebelum akhirnya dibubarkan oleh pihak keamanan setempat. Masa KAMI yang kalah jumlah, akhirnya di pukul mundur dan bubar.

“Kami mampu meski pun harus bertumpah darah

untuk Karawang. Dalam 30 menit ini harus bubar. Kalau tidak, kita yang akan paksa bubarkan,” ucap Roni.

Disisi lain, Ketua Presiduim KAMI Karawang, Elyasa Budianto mengungkapkan, meskipun acara deklarasi dibubarkan. Namun, tujuan utama pembentukan KAMI Karawang sudah tercapai.

Ia mengungkapkan, meski acara sarasehan secara langsung dengan Gatot Nurmantyo gagal. Tapi, kegiatan itu tetap berjalan secara virtual di internal KAMI Karawang.

Elyasa juga mengaku, jika sebelum dibubarkan masa. KAMI Karawang su-

dah menggelar deklarasi di Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok.

“Yang pasti saya sampaikan, jika deklarasi sudah terjadi. Tadi kami jam 9 pagi sudah deklarasi. Jadi KAMI Karawang sudah eksis di Kabupaten Karawang,” katanya.

Elyasa melanjutkan, setelah acara deklarasi itu.

KAMI Karawang melanjutkan rangkaian acara. Dengan nonton bareng film G30 S/PKI di kediaman Ketua KAMI Karawang. “Kami lanjutkan nonton bareng film G30 S/PKI di rumah Haji Daday,” pungkasnya. (wyd/red)

KAMIS, 1 OKTOBER 2020

HARGA Rp3.000

3

DPRD Didesak Gunakan Hak Angket LIRA Menduga Ada Konspirasi Persoalan Dirut PDAM C I K A R A N G P U S AT Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) Bekasi Raya, mendorong DPRD Kabupaten Bekasi,

agar mendorong Hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

“Kita berharap DPRD gunakan Hak Angket. Yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat,” ujar Ketua DPD Pemuda LIRA Bekasi Raya, Bashan Sannu kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).

Bashan sapaan akrabnya mengatakan, mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang tata tertib DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pasal 69 BAB VI, yaitu Pelaksanaan Hak Bahwa DPRD mempunyai Hak dalam Point B dan bagian ketiga pasal 73 yaitu

Hak Angket.

Sehingga, masih kata dia, melihat persoalan konflik

kepentingan Bupati Bekasi terhadap PDAM Tirta Bhagasasi, yang disinyalir ad-

anya dugaan konspirasi, antara Bupati Bekasi dan Usep Rahman Salim (URS), dalam pengangkatan Perpanjangan Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi.

Apalagi, dengan meninggalkan atau tidak memperhatikan hak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, terhadap kepemilikan yang didalamnya setiap kebijakan harus melibatkan kedua belah pihak, antara Pemkab

Bekasi dan Pemkot Bekasi dalam segala kebijakan terhadap PDAM Tirta Bhagasasi.

«Coba itu DPRD Kabupaten Bekasi gunakan haknya dalam Hak Angket. Supaya semuanya clear (tuntas, red). Supaya tidak ada yang dirugikan dan kelihatan kerjanya. Jika diam berarti ada indikasi DPRD Kabupaten Bekasi ikut terlibat konspirasi,» ujarnya.

Eks Aktivis Pergerakan Mahasiswa Indonesia Islam (PMII) Bekasi ini menambahkan, pihaknya berpandangan DPRD Kabupaten Bekasi, tidak hanya ikut dalam kepentingan yang menguntungkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

«Kami Pemuda LIRA Bekasi dan masyarakat menaruh harapan besar kepada Ke Sambungan mereka.

Hotel untuk Isolasi Mandiri Belum Operasi

HUMANIORA

HARIPAN/CIKARANG EKSPRES

KETUA DEWAN: Baddarudin Nooreza (BN) Holik Qodratullah usai resmi memimpin DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024.

BN Holik Resmi Ketua DPRD CIKARANG PUSAT - Baddarudin Nooreza (BN) Holik Qodratullah resmi memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi periode 2019-2024. Politisi asal Partai Gerindra ini mengucap sumpah jabatan pada rapat paripurna di Gedung Sidang Utama DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (30/9).

Peresmian pengangkatan ini didasari atas Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 170/Kep.555Pemksm/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 160/Kep.820-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi masa jabatan 2019-2024. Surat itu ditandatangani Gubernur Mochamad Ridwan Kamil pada 28 September 2020.

Ke Sambungan

C I K A R A N G P U S AT – Pemkab melakukan sejumlah upaya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang terus terjadi belakangan ini. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi dr Alamsyah menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan hotel sebagai tempat isolasi mandiri.

Ada tiga hotel yang disiapkan, namun hingga kini belum beroperasi.

“Masih tiga hotel (belum ada penambahan). Tapi, ini masih proses antara BPBD d a n B N P B ,” kata dr Alamsyah, Rabu (30/9/2020).

Karena itu ia masih enggan menyebutkan nama dan lokasi hotel yang dimaksud hingga mendapat kepastian izin dari dua lembaga itu. Adapun saat ini,

Pemkab Bekasi sudah tidak mengizinkan pasien dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) menjalani isolasi di rumah masingmasing. Hal tersebut untuk meminimalisir penularan Covid-19 antar anggota keluarga. “Kita ikut (kebijakan) DKI (isolasi mandiri tidak di rumah),” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa saat ini tempat isolasi pasien Covid-19 milik pemda kapasitasnya penuh seiring dengan melonjaknya kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr Sri Enny Mainarti, merinci, Kabupaten Bekasi saat ini memiliki dua tempat isolasi.

Di antaranya ada di Wisma Ki Hajar Dewantara, Jababeka dan Balai Pelatihan Kesehatan Ke Sambungan

ILUSTRASI

PASILITAS:Ada tiga hotel yang disiapkan, namun hingga kini belum beroperasi.

ADVERTORIAL

Pemerintah Kabupaten Bekasi Distribusikan 2,5 Juta Masker CIKARANG UTARA - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja membuka kesiapan pengawasan dan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 sekaligus melaunching Gerakan Mengunakan Masker (GENGGAM). Dan mendistribusikan sebanyak 2.5 juta masker kepada warga yang berada di kabupaten Bekasi.

Acara berlangsung di halaman salah satu toko swalayan yang berada di jalan raya Gatot subroto,Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dengan di hadiri unsur Muspida Kabupaten Bekasi, Rabu (30/9).

Serta melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) yang nantinya akan bahu membahu menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan memutus mata rantai covid 19 di kabupaten Bekasi.

Selain itu akan ada tim khusus yang juga akan memberikan edukasi sebagai bentuk mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dan keamanan

diri tentang covid-19.

Dalam sambutannya, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, sudah memerintahkan kepada seluruh kepala dinas untuk mengantisipasi cluster covid-19 kepada masyarakat dengan mengambil langkah-langkah untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Saya sebagai kepala daerah kabupaten Bekasi juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan pola 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)”, Kata Eka. Seperti diketahui, Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sebelumnya telah membuat peraturan bupati No.48 Tahun 2020, terkait protokol kesehatan Covid-19. “ Bagi pelanggaran oleh masyarakat yang kedapatan tidak memakai ma s ke r, na mu n p e r bu p tersebut sepertinya tidak membuat efek jera bagi para pelanggar,” ujarnya.

Untuk menghindari hal

ALMU JAMIL/CIKARANG EKSPRES

LAUNCHING: Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja membuka kesiapan pengawasan dan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 sekaligus melaunching Gerakan Mengunakan Masker (GENGGAM).

tersebut rencananya pemerintah kabupaten Bekasi akan membuat peraturan

daerah atau perda tentang protokol kesehatan di saat pandemi covid 19 saat ini.

“Saya b e r s a ma u n s u r Muspida berencana dalam waktu dekat membuat perda

protokol kesehatan di saat pandemi covid 19 , yang nantinya akan membaut

efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran” pungkasnya.(mil/adv)

METRO CIKARANG

KAMIS, 1 OKTOBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

4 Komoditas Tanaman Obat di Setu Berpotensi Ekspor SETU - Kecamatan Setu yang sebagian wilayahnya masih didominasi lahan produktif pertanian dan perkebunan menyimpan potensi ekspor komoditas biofarmaka atau tanaman obat.

Koordinator Penyluh Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Nani

Mariani, menjelaskan wilayah Setu memiliki 4 komoditas biofarmaka.

Komoditas itu terdiri atas lengkuas, kunyit, serai, dan kencur. Total ada sekira 80 hektare lahan perkebunan di 7 desa yang menanam komoditas itu.

«Ini potensi banget yang selama ini belum digali.

Kebetulan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) Kementan di Cikarang Barat support kita. Ada gratieks, gerakan tiga kali ekspor, jadi ada potensi dan peluang. Intinya itu,» ucap dia kepada media, Selasa (29/9/2020).

Nina menjelaskan, saat ini gerakan itu belum dimulai

tetapi sudah berproses. Dia telah mendata desa yang potensial, seperti Muktijaya dengan luas lahan kunyit mencapai kurang-lebih 50 hektare. « Kebetulan secara teknis memang kemarin kita setelah pertemuan lebih membahas kerja sama dengan mendatangkan ekspor-

tir. Eksportir pun survei ke lapangan,» katanya.

Ada dua eksportir yang kemungkinan mengekspor produk biofarmaka asal Setu itu. Eksportir pertama baru sebatas identifikasi lahan dalam tiga kategori: (1) organik, (2) npk dan tanpa pestisida, (3) npk dan organik. Eksportir pertama

cenderung permintaan organik. «Eksportir kedua gak harus organik. Tapi minta olahan, misal setelah dipanen itu dikeringkan, dicuci, kulitnya dibuang, dan diolah,» kata dia.

Sementara itu, saat ini petani biofarmaka di Setu cenderung menjual dalamm bentuk segar, yakni hasil panen dicuci, lalu dijual. Penjualan baru sebatas

ke daerah-daerah terdekat di Jawa Barat.

«Permitaan kunyit 30 ton, lengkuas berapa pun asal kontinu. Produksi lengkuas sekarang kira-kira 30 sampai 50 ton per hektare. Kunyit 25 sampai 30 ton per hektare, dan serai 10 sampai 15 ton per hektare,» demikian Nani. (dim/red)

HUMANIORA Pengurus RT/RW Diedukasi Dalam Penanganan Covid-19 TAMBUN SELATAN-Kecamatan Tambun Selatan menjadi salah satu wilayah penyebaran Covid-19 tertinggi di Kabupaten Bekasi. Peran Pengurus Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kecamatan Tambun Selatan.

Pasalnya, Pengurus RT/RW menjadi tombak terakhir dalam penanganan dan penyebaran Covid-19.

Camat Tambun Selatan, Junaefi mengatakan relawan gugus tugas tingkat RT/RW masih terus berjalan.

“Dalam penanangan Covid-19 ini kita benar-benar melibatkan pengurus RT/RW. RT/RW ini menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Komunikasi terbatas juga sudah dibentuk di skala RT/RW,”kata Junaefi.

Mantan Camat Muara Gembong ini menjelaskan agar untuk memberikan pemahaman pengurus RT/RW. Pemerintah Kecamatan terus memberikan edukasi kepada pengurus.

“Semua harus bahu membahu dalam menangani Covid-19. Edukasi terus dilakukan oleh kecamatan dan desa. Harapan saya RT/RW ini tidak salah dalam penanganan,»ujar dia.

Pada relawan tingkat RT/RW, dijelaskan Junaefi diisi oleh pengurus dan kader posyandu. RT/RW juga diharapkan dapat turut serta memantau agar masyarakat taat protokol kesehatan.

Untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri dijelaskan Junaefi harus mendapatkan dukungan dari lingkungan dan tidak boleh ada pasien yang dikucilkan.

«Lingkungan ini harus mensupport, jangan sampe ada yang dikucilkan. Kebutuhan korban diawasi dan dipenuhi oleh lingkungan,»ujar dia.

Jika RT/RW tidak sanggup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari korban positif Covid-19. Junaefi memastikan akan memfasilitasi agar pasien dapat menjalani isolasi mandiri dengan baik.

«Kita upayakan pemberdayaan lingkungan, kalau memang sudah tidak bisa nanti Kecamatan yang memfasilitasi baik ke donatur ataupun dinas sosial,»ucapnya. (dim/red)

ISTIMEWA

PERTANIAN: Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) mengatakan jika kebutuhan pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi sangat tinggi.

Petani Minta Harga Gabah Stabil CIKARANG PUSAT – Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (K TNA) men gatakan jika kebutuhan pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi sangat tinggi. Apalagi, para petani sempat mengalami anjloknya penjualan gabah sehingga keberadaan pupuk subsidi sangat dirasakan.

“Ya jika menyinggung kebutuhan pupuk subsidi ya cukup banyak di Kabupaten Bekasi, apalagi jumlah luas lahan kan masih sangat banyak,” kata anggota KTNA Ka-

CAMAT TAMBUN SELATAN, JUNAEFI

bupaten Bekasi, Syamsuri.

Stand up komendi Indosiar itu mengungkapkan jika penjualan gabah para petani sempat anjlol. Sehingga petani mengalami kerugian yang sangat signifikan.

Bahkan, untuk menaman kembali para petani merasa sulit karena penjualan harga gabah yang turun itu.

“Ya harus ada stimulus dari pemerintah ya, kasihan petani kita, sudah rugi dengan penjualan harga yang anjlok tetapi perhatian dari pemerintah juga minim,”

tambahnya.

Sebelumnya, Saat ini, kebutuhan pupuk subsidi meningkat seiring masih luasnya jumlah lahan pertanian yang mencapai 4700 hektar.

“Kami telah berkirim surat ke Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan pupuk bersubsidi, agar segera turun karena kami dari kelompok tani membutuhkan itu,” jelas Ketua KTNA Kabupaten Bekasi, Darissalam.

Dia mengatakan, saat ini pengadaan pupuk subsidi dipegang oleh pemerintah

provinsi Jawa Barat. Adapun dinas pertanian, para kelompok tani bisa berkoordinasi untuk pengadaanya untuk pengusulan ke provinsi Jabar.

“Ya kami langsung mengirimkan surat itu langsung ke pemprov Jabar, karena ya ditangani peprov langsung, tetapi kami juga sebagai kelompok tani tetap komunikasi dengan dinas pertanian di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.

KTNA berharap pemerintah provinsi Jabar segera

merespon kebutuhan pupuk subsidi petani di Kabupaten Bekasi. Mengingat, petani memasuki musim tanam pertanian sehingga para petani tidak kesulitan mencari pupuk subsidi di pasaran.

Dia juga berharap, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap dunia pertanian di Kabupaten Bekasi. Bagaimanapun, pertanian menjadi sangat penting untuk pengadaan ketersediaan pangan di Kabupaten Bekasi. (uzi/red)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES DPRD Desak Gunakan .. dari halaman Cikarang Ekspres Jika mereka benar apa yang disuarakan mengatasnamakan rakyat DPRD Kabupaten Bekasi, harus segera menggunakan alatnya, yaitu Hak Angket untuk memanggil Bupati Bekasi,

Hotel untuk Isolasi ..

Eka Supria Atmaja,» tambah dia.

Disampaikan dirinya, jika DPRD menggunakan Hak Angket untuk bertujuan penyelidikan, agar persoalan PDAM Tirta Bhagasasi bisa terbuka secara terang benderang. Sehingga, hasilnya

masyarakat puas terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bekasi. «Jika sebaliknya.

Masyarakat khususnya Pemuda Lira Bekasi Raya akan menyampaikan persoalan ini kelembaga lain yaitu KPK dan Ombudsman,» tandasnya. (jio/red)

organisasi di dewan.

“Saya belum mengarah ke bagaimana ke depan soalnya masih ada tiga pimpinan dewan lagi. DPRD itu kebijakkannya collective colegial sehingga hasil suara bersama.

Namun yang jelas saya bakal membenahi komunikasi antara anggota dan pimpinan,”

ucap dia.

Holik terpilih menjadi ketua berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor 08-0143/Kpts/DPP-Gerindra/2020 tentang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi DPRD Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa

dari halaman Cikarang Ekspres (Bapelkes) Cikarang Utara.

Untuk pasien di Bapelkes tersedia 55 bed, sementara di Wisma ada 60 bed. “Sudah penuh. Total pasien yang diisolasi ada 115 bed,” katanya.

Ia menuturkan, tempat isolasi yang disediakan kabupaten diperuntukkan bagi pasien tanpa gejala (OTG). Jumlahnya terus bergerak antara yang masuk dan yang sembuh. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, ia meminta

pasien OTG melakukan isolasi mandiri. Sedangkan yang mengalami gejala atau penyakit penyerta dirujuk ke rumah sakit rujukan. Enny menyebut, pihak pemda juga sedang berupaya menambah kapasitas ruang iso-

lasi buat warga Kabupaten Bekasi. Namun, hingga saat ini pihak pemda masih mencari tempatnya.

“Kita sedang mencari beberapa alternatif tempat dan tenaganya juga karena perlu sumber daya manusianya juga,” tutur Enny. (red)

Barat, periode 2020-2024.

Dalam surat yang terbit 4 Agustus 2020 itu, partai berlambang kepala garuda menunjuk Holik menggantikan ketua sebelumnya, Aria Dwi Nugraha. Surat Gerindra ini kemudian ditindaklanjuti hingga terbit SK Gubernur.

Selain pergantian ketua,

Holik pun menyampaikan perubahan susunan alat kelengkapan dewan pada Fraksi Gerindra. Pergantian itu yakni, Helmi menjabat Ketua Komisi III (sebelumnya Anggota Komisi III), Husni Thamrin menjabat Anggota Komisi III (sebelumnya Ketua Komisi III) dan Bodin menja-

bat Anggota Komisi III (sebelumnya Anggota Komisi II).

Lalu Arya Dwi Nugraha m e n ja b at Wa k i l Ke t u a Komisi I (sebelumnya Ketua DPRD), Danto menjabat Anggota Komisi II (sebelumnya Komisi III), Bhakti Saksi menjabat Anggota Badan Anggaran (sebel-

umnya Anggota Badan Musyawarah) dan Ahmad Zamroni menjabat Anggota Banmus (sebelumnya Anggota Banggar). Kemudian Anggota Komisi IV Repsih Munggahwati ditambah jabatan menjadi Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. (har/red)

BN Holik .. dari halaman Cikarang Ekspres Usai pelantikan, Holik mengaku tidak akan melakukan perubahan yang berarti pada kepemimpinannya.

Pada tahap awal, dia bakal berkoordinasi dengan tiga pimpinan dewan lainnya untuk menjalankan roda

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

METRO BISNIS

KAMIS, 1 OKTOBER 2020

KARAWANG BEKASI

5

Kemenkop UKM Gulirkan Program Magang Cetak Wirausaha Baru Bagi Masyarakat BANDUNG – Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa pihaknya selalu b e r u p aya u nt u k m e m berikan kontribusi dalam usaha meningkatkan semangat ber wirausaha bagi masyarakat. “ Pro gram magang ini dilaksanakan untuk menumbuhkan wirausaha baru di kalangan pemuda dan pelajar,” kata Arif.

Selain itu, lanjut Arif, program ini juga sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan sehingga tercipta peluang lapangan kerja. “Sasaran akhir dari program ini adalah tumbuhnya wirausaha - wirausaha baru yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat,” tandas Arif.

Namun, Arif menekankan, penumbuhan wirau s a ha b a r u t e r s e b u t m e m e r l u k a n t a ha p a n tahapan proses yang tidak instan. Diperlukan adanya perubahan pola pikir generasi muda, peningkatan motivasi berwirausaha, minat, semangat, serta cara-cara memulai wirausaha.

“Proses perubahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan kongkrit. Salah satunya melalui kegiatan magang bagi pemuda,” imbuh Arif.

Dalam kegiatan ini para pemuda akan ditempatkan dan belajar secara l a n g s u n g p a d a p e l a ku usaha selama periode waktu tertentu.

Menurut Arif, program magang ini untuk memberikan pengalaman dan menjembatani pemahaman para pemuda terhadap aktivitas dunia kerja dan dunia usaha dengan cara bekerja secara paruh waktu selama jangka waktu tertentu.

“Jadi, mereka mengetahui secara lebih utuh profil, karakter dan pola kerja dunia usaha,” kata Arif.

Pengetahuan dan Ketrampilan Selain itu, mereka juga akan mendapatkan peni ngk at a n p e ng e t a hu a n dan ketrampilan di bidang tertentu agar memiliki daya saing untuk menjadi pekerja profesional maupun wirausahawan di masa yang akan datang. “ Pro gram magang ini difokuskan untuk pelajar lulusan SMA/sedera-

Foto : Istimewa

PERAWATAN : PT Sarana Sirkuitindo Utama, menggandeng badan usaha milik daerah (BUMD) PT Prayoga Pertambangan dan Energi sebagai kontraktor utama dan PT Pertamina (Persero) sebagai produsen asphalt (aspal).

Aspal Pertamina Dukung Perawatan Sirkuit Sentul JAKARTA – Sirkuit Internasional Sentul adalah salah satu sirkuit balap kebanggaan Indonesia. Lokasi ini sering

digunakan sebagai ajang balap motor skala nasional hingga internasional seperti Asian F3, A1 Grand Prix, GP2 Asia

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

dan tercatat pernah menjadi penyelenggara MotoGP hingga tahun 1997.

Dengan panjang lintasan sekitar 4 kilometer dan lebar lintasan 15 meter, sirkuit ini mendapat perawatan rutin untuk menjaga kehandalan dan kestabilan lintasan. Pengelola lintasan, PT Sarana Sirkuitindo Utama, menggandeng badan usaha milik daerah (BUMD) PT Prayoga Pertambangan dan Energi sebagai kontraktor utama dan PT Pertamina (Persero) sebagai produsen asphalt (aspal).

Unit Manager Communication Relations & CSR Marketing Operation Region III Eko Kristiawan mengungkapkan, aspal Pertamina dioptimalkan untuk proyek pemeliharan lintasan terutama untuk lintasan lurus.

Untuk total lintasan, diperkirakan menggunakan sebanyak 4.000 metric ton (MT) aspal hotmix.

“Dengan keseluruhan nilai kontrak setara Rp 15 miliar, kami bangga bisa terlibat pada kegiatan ini dan mengapresiasi kepercayaan mitra Pertamina,” jelasnya.

Sebagai perusahaan energi, selain memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG), Pertamina juga memproduksi produk petrokimia dimana salah satunya adalah aspal. Saat ini, Pertamina fokus memasarkan produk Asphalt untuk aplikasi konstruksi jalan. Spesifikasi aspal yang dipasarkan adalah jenis Asphalt 60/70, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi neg-

ara Indonesia yang beriklim tropis. Namun dengan kehandalan pengembangan riset perusahaan, Pertamina juga menyediakan Asphalt Modifikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Agus Setiawan selaku Direktur Utama Prayoga Pertambangan dan Energi menambahkan, sebagai Kontraktor Utama, pihaknya menggandeng Pertamina karena kepastian pasokan dan harga yang kompetitif.

“Kerjasama ini merupakan sinergi kami sebagai BUMD dengan Pertamina sebagai BUMN. Kami juga sudah sangat puas dengan produk yang dihasilkan oleh Pertamina,” tambah Agus, yang juga didukung penuh oleh Bitumen Jaya Utama selaku Distributor Pertamina. (rls/rie)

UNIQLO Indonesia Berencana Buka Tiga Toko JA K A RTA – U N I Q L O, perusahaan ritel pakaian global asal Jepang, terus mengembangkan bisnisnya dengan membuka toko baru di tiga wilayah di Indonesia, yakni Bandung, Bogor, dan Pontianak.

Pembukaan ketiga toko baru tersebut rencananya akan dilakukan secara berurutan, dimulai dari Bandung pada 23 Oktober 2020 dan Bogor pada 29 Oktober 2020 serta dilanjutkan di Pontianak pada 29 Januari 2021. Dengan dibukanya tiga toko baru ini, maka UNIQLO Indonesia akan memiliki total 39 toko di lima belas kota di Indonesia.

“Kehadiran toko perdana kami di Pontianak dan Bogor membuktikan salah satu komitmen kami untuk menghadirkan pakaian berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, kami juga ingin lebih dekat dengan masyarakat lokal agar mereka lebih mudah mendapatkan koleksi UNIQLO terbaru. Sementara dibukanya toko ketiga di Bandung akan semakin memperluas jangkauan UNIQLO dalam menyediakan produk dan layanan LifeWear di kota-kota ini,” kata

ISTIMEWA

Naoki Kamogawa, Presiden Direktur PT Fast Retailing Indonesia (UNIQLO Indonesia).

“UNIQLO ingin memastikan bahwa pelanggan kami di Indonesia memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan produk LifeWear,” tambah Naoki. LifeWear merupakan sebuah filosofi yang selalu dibawa oleh UNIQLO ketika menghadirkan koleksi-koleksinya kepada konsumen dimana UNIQLO selalu mengutamakan fungsi dan kenyamanan pada pakaiannya.

Toko UNIQLO di Bandung akan berlokasi di Trans Studio Mall, toko ini sekaligus menjadi Toko UNIQLO ke-3 di Kota Bandung. Sementara toko pertama UNIQLO di Bogor akan terletak di AEON Mall, Sentul City, dan

akan menjadi toko UNIQLO yang ke-38 di seluruh Indonesia. Sedangkan, di Pontianak, UNIQLO akan membuka toko pertamanya di Gaia Bumi Raya City.

Pembukaan toko pertama di Pontianak menandai kehadiran perdana UNIQLO di daerah Kalimantan.

“Kami sangat senang bahwa kehadiran UNIQLO selama tujuh tahun telah mendapatkan tempat tersendiri bagi para pelanggan diIndonesia. Dengan demikian, kami berkomitmen untuk tidak hanya menghadirkan produk pakaian terbaik, tetapi juga berkontribusi bagi masyarakat sekitar dengan membuka peluang kerja dan mendorong ekonomi di kawasan tersebut, “tambah Naoki. (rls/rie)

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM

M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ C I K A R A G E M A N A N . P T. R E L I F E PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO

8662/PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 16743/PEDURENAN A/N SURYANI SAFITRI DEWI D/A MUSTIKAJAYA RT 002/002 - KEL PEDURENAN KEC MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI LUAS TANAH 500 M² .

TELAH HILANG SERTIFIKAT SHM NO 9133415. KEL. MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR AN: N Y. S A M A N L U A S : 3 0 0 M ² K E L .

MARGAHAYU BEKASI TIMUR. ALAMAT, KELURAHAN MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI TLPN: 081281658905

S E RT I P I K AT TA N A H ATA S N A M A O M A H B I N T I R A M I N K P. P A G A D U N G A N R T. 0 8 R W . 0 4

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

jat, mahasiswa, lulusan perguruan tinggi, dan masyarakat pelaku UKM yang berusia maksimal 40 tahun,” jelas Arif.

Hal ini dilakukan mengingat tingginya jumlah pengangguran dari kalangan tenaga terdidik yaitu lulusan SLTA atau sederajat yang merupakan kaum muda Indonesia yang masih kurang berminat untuk menjadi wirausaha.

Penyebabnya, menurut Arif, sistem pendidikan nasional yang kurang memberikan pengetahuan soft-skill, adanya budaya dalam masyarakat, dan tidak memiliki enterpreneurship dimana pada umumnya orang tua b e rk e i n g i na n a na k n y a setelah menyelesaikan pendidikan menjadi seorang pegawai/kar yawan.

Arif berharap , program magang ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi para peserta, ca l o n w i rau sa ha ba r u , tetapi juga Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil tempat magang.

Melalui kegiatan magang ini diharapkan dapat tercipta interaksi dengan para pemuda, sarja n a, d a n n a ra s u m b e r yang akan memperkaya metode dan alat di dalam m e n ja l a n k a n a kt i v i t a s bisnis, meningkatkan kredibilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta sebagai sarana untuk mengidentifikasi peserta potensial untuk d i ja d i k a n m i t ra u s a h a maupun karyawan dalam pengembangan usahanya,” tukas Arif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Atet Dedi Handiman mengatakan, Pemkot Bandung telah mencanangkan 100 ribu wirausaha baru dengan mendorong warga agar m e n ja d i e n t e r p re n e u r ya ng t a ng gu h, ha n da l , dan profesional.

“Selain itu, mampu menciptakan usaha, bahkan mampu membuka lapangan kerja baru, khususnya di kalangan kaum milenial,” jelas Atet.

Atet berharap kegiatan ini dapat membantu para pemuda, wirausaha pemula, dan para pelaku usaha mikro dan kecil, untuk menjadi wirausaha yang sukses dan selalu berinovasi, serta menjalankan pemasaran online.

“Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan para peserta mendapatkan satu pencerahan untuk terus berkarya bersinergi, dan berkolaborasi,” pungkas Atet. (rls/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KAMIS, 1 OKTOBER 2020

SOROT Walkot dan DPRD Tak Sepaham KOTA BEKASI- DPRD Kota Bekasi meminta Pemerintah Kota Bekasi segera mengajukan Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan virus corona atau Covid-19. Terlebih, Perda yang ada saat ini, tidak bisa mengenakan sanksi kepada para pelanggar prokotol kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menganggap, penarapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di Bekasi belum perlu dilakukan. Dia mengklaim, sebagaian besar masyarakat sudah patuh terhadap protokol kesehatan.

Namun, dia juga menganggap masih ada juga warga yang belum patuh terhadap protokol kesehatan. Dia mengibaratkan seperti Alquran yang sampai saat ini masih tidak dipatuhi.

“Alquran saja masih banyak yang enggak d i p a t u h i k a n , t e rgantung kita, niatnya terus mensosialisasikan terutama 3 M, sa n ksi i tu ka n a kh i r n y a l e b i h k e p e rsuasif dulu, humble dulu,” kata pria yang disapa Pepen itu kepada wartawan, Rabu (30/9).

Sebenarnya, lanjut Pepen, pihaknya sudah memikirkan akan meneribtkan Perda seiring dengan berjalanya Peraturan Wali Kota Bekasi mengenai penanganan Covid-19. Terlebih, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPRD dan pengadilan.

Seperti pembahasan mengenai sanski dan denda, yang di dalamnya terdapat denda yang paling tinggi.

“Jadi upaya-upaya itu sudah kita sudah dilakukan,” kata politikus Golkar itu.

Meski begitu, ada penilaian kepatuhan masyarakat Kota Bekasi terhadap protokol kesehatan.

Survei yang dilakukan KPS kepatuhan masyarakat sudah patuh 80 persen. “Bukan saya lho yang bilang, KSP kan turun kemarin kita terima, ini kan dia yang keliling daerah-daerah. Pertama dibilang masyarakat sudah hafal 3M,” kata Pepen.

Sadarnya masyarakat terhadap protokol kesehatan belakangan ini, kata penilaian KSP salah satunya karena gencarnya woro-woro yang dilakukan perangkat hukum Kota Bekasi. “Itu bukan saya, KSP yang bilang kemarin, ya you (ke wartawan) bisa survei saja, you tandain saja siapa yang belum taat,” katanya. (bbs/mhs)

Usulan Sanksi Pelanggar Prokes di Perda Covid

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

gkan untuk Kabupaten dan Kota Bekasi menyusul beberapa menit kemudian.

Bukti telah ditandatanganinya UMSK 2020 untuk tiga daerah tersebut, diterima oleh Sabilar dalam dokumen digital yang dikirim oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat.

“Pertama untuk Kabupaten Purwakarta telah ditandatangani oleh Gubernur.

Untuk Kabupaten dan Kota Bekasi telah diparaf dan langsung ditandatangani.

Gubernur Ridwan Kamil menandatanganinya di Gedung Pakuan (rumah dinas),” sebut Sabilar.

6

DUA PEKAN DI BAWAH KENDALI LUHUT

Tak Ada yang Menggembirakan JAKARTA- Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengendalikan Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. Yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Jokowi memberikan tenggat waktu 2 pekan kepada Lu hu t untu k me nye lesaikannya. Terhitung mulai 16-29 September 2020. Lantas bagaimana perkembangan Covid-19 di 9 provinsi tersebut?.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan di laman covid19. go.id, perkembangan Covid-19 di 9 provinsi tersebut terbilang belum terlalu menggembirakan.

Selama periode 16-29 September 2020, di 9 provinsi itu masih terjadi penambahan kasus baru sebanyak 38.688. Dengan rincian DKI Jakarta (16.402 kasus), Jawa Tengah (4.094 kasus), Jawa Barat (6.821 kasus), Jawa Timur (4.641 kasus), Kalimantan Selatan (789 kasus), Sumatera Utara (1.403 kasus), Sulawesi Selatan (1.811 kasus), Papua (1.362 kasus), dan Bali (1.365 kasus).

Sedangkan pasien sembuh dalam periode yang sama berjumlah 35.773 orang.

Sah! UMK Kota Bekasi Rp 4.589.708,90

KOTA BEKASI- Tiga kelompok buruh dari Aliansi Buruh Bekasi, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Aliansi Buruh Jawa Barat berhasil mendesak Gubernur Ridwan Kamil meneken surat keputusan upah minimum sektoral kota (SK UMSK) 2020 untuk tiga daerah. Daerah itu antara lain Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Purwakarta.

Bahkan di penghujung unjuk rasa, para buruh sempat membongkar pagar kantor gubernur. Menurut Ketua FSPMI Sabilar Rosyad desakan dilakukan oleh kelompok buruh kepada Ridwan Kamil, disebabkan selama enam bulan sejak diserahkannya ajuan UMSK bulan Maret 2020 belum juga dikabulkan.

“Satu waktu yang sudah cukup panjang dan proses lobi sudah kita lakukan, aksi - aksi soft sudah kita lakukan tetapi sampai dengan saat ini kita masih belum tahu progresnya bagaimana. Hari ini kita meminta kepada gubernur, memberikan support supaya gubernur secepatnya menandatangani. Agar kondusifitas daerah dan kesejahteraan buruh di daerah juga bisa teratasi,” ujar Sabilar di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Selasa, 29 September 2020.

Sabilar mengatakan usai melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Jawa Barat, diketahui bahwa UMSK untuk Kabupaten Purwakarta telah diteken oleh Ridwan Kamil. Sedan-

HARGA Rp3.000

Besaran UMPS untuk tiga daerah tersebut berdasar dari PP 78 Tahun 2015 naiknya 8.05 dari upah minimum kota (UMK) yang telah ditetapkan. UMK 2020 Kabupaten Purwakarta Rp Rp4.039.067,66, Kabupaten Bekasi Rp 4.49.8961,51 dan Kota Bekasi Rp 4.589.708,90.

Tiga kelompok buruh tersebut mengaku, desakan ditekennya UMSK 2020 untuk Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi itu sekaligus sebagai pemanasan rangkaian unjuk rasa menolak disahkannya RUU Omnibus Law oleh DPR RI dan pemerintah. (dhy/bbs/mhs)

Dengan rincian DKI Jakarta (14.648 orang), Jawa Tengah (4.325 orang), Jawa Barat (5.173 orang), Jawa Timur (5.465 orang), Kalimantan Selatan (1.216 orang), Sumatera Utara (1.551 orang), Sulawesi Selatan (1.662 orang), Papua (321 orang), dan Bali (1.412 orang).

Kemudian untuk kategori pasien meninggal pad periode 16-29 September 2020 di 9 provinsi berjumlah 1.350 pasien. Dengan rincian DKI Jakarta (266 pasien), Jawa Tengah (424 pasien), Jawa Barat (100 pasien), Jawa Timur (330

Bubarkan semua satgas, komite, jangan nyuruh-nyuruh orang lagi, mau pak Luhut atau siapa lagi setelah pak Luhut.

Tidak mungkin cara-cara seperti itu bisa mengendalikan pandemi.”

Pandu Riono Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) rincian DKI Jakarta (12.086 pasien), Jawa Tengah (4.964 pasien), Jawa Barat (8.075 pasien), Jawa Timur (3.580 pasien), Kalimantan Selatan (1.124 pasien), Sumatera Utara (706 pasien), Sulawesi Selatan (3.119 pasien), Papua (2.176 pasien), dan Bali (1.225 pasien).

Berdasarkan data di atas, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, pemerintah melakukan kesalahan dengan menunjuk Luhut memimpin pengendalian C o -

Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pasien), Kalimantan Selatan (29 pasien), Sumatera Utara (58 pasien), Sulawesi Selatan (35 pasien), Papua (21 pasien), dan Bali (87 pasien).

Adapula kategori kasus aktif atau pasien yang masih mendapat perawatan atau isolasi mandiri di 9 provinsi tersebut sampai dengan 29 September 2020 berjumlah 37.055 pasien. Dengan

vid-19 di sembilan provinsi. Seharusnya pemerintah fokus pada perbaikan sistem.

Pandu mengatakan, menyelesaikan pandemi tidak bisa dengan pendekatan ad hoc. Harus dilakukan dengan sistem yang bagus dalam melaksanakan tracing, testing, dan isolasi.

Seharusnya Kemenkes di-

kuatkan untuk hal tersebut.

Sedangkan kementerian lain membantu sesuai tupoksinya.

“Bubarkan semua satgas, komite, jangan nyuruh-nyuruh orang lagi, mau pak Luhut atau siapa lagi setelah pak Luhut. Tidak mungkin cara-cara seperti itu bisa mengendalikan pandemi,” kata Pandu kepada awak media.

Sejauh ini, pendekatan sistem ini yang dinilai Pandu belum maksimal. Sehingga penularan Covid-19 masih terus tinggi. Sehingga sulit dikendalikan.

“Kalau masih bersifat ad hoc atau menunjuk panitia, menunjuk Superman kayak pak Luhut tidak akan pernah berhasil. Bukan pak Luhutnya gagal, pandemi ini tidak bisa diatasi oleh sistem caracara yang sifatnya ad hoc,” imbuhnya.

Selain itu, Pandu menyebut pemerintah salah kaprah jika menganggap penemuan vaksin dan obat akan menyelesaikan pandemi. Kedua intr umen itu hanya solusi jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek harus memaksimalkan pendekatan

sistem.

“Tidak ada pengalaman di dunia manapun secara empiris vaksin itu bisa mengatasi pandemi dalam jangka pendek. Itu mimpi, nggak tahu siapa yang menghembuskan mimpi kosong itu. Yang penting bukan mengakhiri pandemi tapi mengendalikan pandemi,” tukas Pandu.

Terpisah, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo justru mengklaim kasus aktif Covid-19 di 9 provinsi tersebut turun sejak ditangani Luhut. Doni menyebut rata-rata kasus aktif Indonesia saat ini sudah di bawah angka global.

Doni memaparkan, pada 13 September 2020, persentase kasus aktif di Indonesia berkisar 25 persen sedangkan dunia 24,85 perssen. Angka kasus aktif di Indonesia kemudian turun menjadi 22,5 persen pada 27 September 2020 sedangkan persentase dunia 23,13 persen.

Sedangkan persentase kematian Indonesia berkisar 3,8 persen. Atau masih di atas angka dunia 3,02 persen. Kemudian perdentase kesembuhan Indonesia sekitar 73,8 persen berbeda tipis dengan angka dunia 73,85 persen. (bbs/mhs)

KAMIS, 1 OKTOBER 2020

SOROT

Sekolah Islam Kembali Ditutup SEBUAH sekolah Islam terpaksa ditutup kembali setelah dua pekan masa sekolah dimulai.

Keputusan ditutupnya Madani Institute itu membuat para wali murid khawatir dengan nasib pendidikan anak-anak mereka.

Madrasah yang berada di Deepdale Road itu sementara menutup pintunya untuk staf maupun siswa setelah adanya laporan empat kasus virus corona. Sejumlah kebijakan telah dilakukan, mulai dari pengurangan waktu belajar mengajar, hingga pembatasan jumlah murid. Namun terlepas dari langkah-langkah ini, pengawas dan relawan madrasah, Amjad Ismail, merasa keputusan untuk menutup adalah yang paling tepat.

Sejak dibuka, awal bulan ini, dua guru, satu murid dan seorang relawan dinyatakan telah tertular virus, yang membuat siapapun yang berhubungan dengan mereka harus diisolasi.

“Kami berusaha sekuat tenaga untuk memastikan kami mematuhi pembatasan dan meskipun demikian, kami masih memiliki orang yang dites positif,” ujar Ismail yang dikutip di Lancs, Selasa (29/9).

“Berdasarkan itu kami pikir yang terbaik adalah menutup. Meski itu membuat frustasi,” sambungnya.

Kini, siswa kembali belajar dengan sistem home-schooling, meski di sisi lain, seluruh tim madrasah khawatir tentang bagaimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pencapaian, kata Ismail.

“Mereka melewatkan berbulan-bulan sejak Maret selama gelombang pertama. Pendidikan madrasah mereka tentu saja sangat terganggu,” ujarnya.

Untuk memastikan efektivitas sistem homeschooling, Madani Institute telah menyediakan sumber daya dan materi online sementara tim

sibuk membersihkan dan mempersiapkan pusat untuk dibuka kembali. Mr Ismail mengatakan sangat mengerti bahwa belajar dari rumah itu tidak mudah.

“Orang tua memiliki tanggung jawab yang tidak selalu mereka miliki untuk pekerjaan rumah. Mungkin mereka memang mencoba dan mencurahkan waktu untuk membantu dan mendukung anak-anak mereka, tetapi itu tidak selalu memungkinkan,” ujarnya.

Salah satu orang tua menganggap perubahan ini membingungkan dan mengatakan itu telah mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka, dalam lebih banyak cara daripada yang mereka kira.

Seperti yang dialami Shabana Kamran dan putrinya Halima yang berusia lima tahun, yang telah bersiap untuk kembali ke madrasah untuk tahun ajaran baru. Kamran dan keluarganya baru saja terbiasa dengan jadwal yang baru untuk memastikan Halima pergi ke madrasah tepat waktu. Namun sekarang, dia harus terbiasa belajar dari rumah lagi.

“Kami baru saja beradaptasi dengan Halima saat kembali ke madrasah. Halima sedikit kebingungan, menjelaskan bahwa kita akan berhenti melakukannya lagi ketika dia baru saja menyadari kebijakan untuk kembali (belajar dari rumah),” ujar Kamran.

Menjadi ibu dari tiga anak, membuat Kamran mencoba meluangkan waktu untuk mengawasi dan membantu pekerjaan madrasah Halima setiap malam, tetapi dia merasa seolah-olah Halima “terhenti” dalam pendidikan Islamnya.

“Halima menjadi frustasi karena melakukan hal yang sama berulang kali. Dia ingin mempelajari lebih lanjut,” kata Kamran.

Tidak ada tanggal pasti kapan madrasah akan dibuka kembali tetapi tim sedang bekerja untuk menyiapkan kelas dan mencalonkan siswa pada awal Oktober. Sekolah tersebut telah menjadi salah satu dari hanya beberapa sekolah Lancashire yang menutup pintunya sepenuhnya sejak semester dimulai lagi pada awal September. (bbs/mhs)

PENDIDIKAN

KARAWANG BEKASI

7

Tingkatkan Kualitas Kepala Sekolah 58 SD Ikuti Program Inspirasi Angkatan Kedua KARAWANG- Sebanyak 58 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Karawang mengikuti program inspirasi angkatan kedua yang digelar lembaga non-profit dan independen, Inspirasi. Program inspirasi dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah agar berdampak pada meningkatnya kualitas hasil pembelajaran guru dan siswa.

“Persiapan program inspirasi angkatan kedua telah kami mulai sejak Juli 2020.

Insyaallah program ini akan kami laksanakan hingga Juli 2021,” ujar Direktur Eksekutif Inspirasi, Patrya Pratama kepada KBE, Selasa (29/9).

Patrya mengatakan, program inspirasi yang sementara hanya melibatkan SD dan MI di Kabupaten Karawang telah berjalan sejak 2019. Angkatan pertama yang dilaksanakan selama 1,5 tahun mulai Juli 2019 hingga Desember 2020 diikuti 20 SD dan 5 MI yang berasal dari Kecamatan Klari dan Lemahabang.

“Karawang ini merupakan daerah rintisan dari program inspirasi. Untuk angkatan kedua pesertanya hanya melibatkan SD, tapi jumlahnya jauh lebih banyak yaitu 58 SD dari Kecamatan Pakisjaya, Majalaya dan Ciampel,” ucapnya.

Berbeda dari angkatan pertama yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspirasi, jelas Patrya, dalam menjalankan program inspirasi angkatan kedua akan melibatkan 6 pengawas, 9

AYI PURNAMA KARAWANG BEKASI EKSPRES

RAPAT INSPIRASI: Direktur Eksekutif Inspirasi, Patrya Pratama (berdiri) saat memaparkan proses kemajuan program inspirasi dalam pertemuan pemangku kepentingan daerah yang dihadiri perwakilan Disdikpora, Kemenag, Bappeda, Korwilcambidik, K3S, pengawas dan kepala sekolah, Selasa (29/9).

K3S dan 3 Korwilcambidik sebagai tandem fasilitator dari Inspirasi.

“Maka dari itu, Inspirasi terlebih dulu memberikan pemahaman kepada para pengawas, K3S dan Korwilcambidik melalui workshop yang kami gelar mulai Agustus hingga September 2020. Tujuan diikutsertakan pengawas, K3S dan Korwilcambidik untuk memastikan keberlanjutan program.

Ketika program inspirasi selesai, maka pihak-pihak tersebut yang akan membina sekolah. Jadi nantinya sekolah tidak bingung harus bertanya ke siapa. Kami juga tentunya tidak melepas begitu saja, akan tetap memberikan support pasca program selama satu tahun,” jelasnya.

Kendati ada beberapa perbedaan teknis pelaksanaan dari angkatan pertama, Patrya memastikan program inspirasi yang dimonitor

juga oleh Kemendikbud karena dinilai memiliki program yang sejalan dalam mendorong kompetensi kepala sekolah agar lebih fokus dalam memimpin proses pembelajaran, akan t e t a p d i s e l e n g g a ra k a n dalam bentuk workshop dan praktik.

“Seperti angkatan pertama, peserta terdiri dari seorang kepala sekolah dan guru dari masing-masing sekolah. Mereka akan mengikuti minimal tujuh pertemuan mulai September ini.

Setiap pertemuan diawali oleh workshop kemudian praktik di sekolah. Karena saat ini sedang terjadi pandemi, metode pelaksanaan workshop dan praktik akan mengkombinasikan tatap muka dan online. Pelaksanaan workshop juga tidak lagi dilakukan di satu tempat secara bersamaan, tapi di masing-masing kecamatan,” tuturnya.

Subsidi Kuota Disebut Kacau, Mendikbud Salahkan Kampus J A K A R TA - P r o t e s Anggota Ombudsman RI Alvin Lie terkait penyaluran kuota gratis yang dinilai tidak tepat sasaran kembali d i t a n g g a p i o l e h Ke menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, dia sendiri mengaku t i d a k m e mbu tu h k a n subsidi tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Hasan Chabibie mengatakan, pembagian kuota itu merupakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Di mana siswa, guru, mahasiswa dan dosen akan mendapat bantuan kuota gratis.

Menurut Hasan, yang mengisi data penerima subsidi itu adalah kampus. Pihaknya hanya

melakukan pengecekan dan pengiriman kuota.

“Kami menerima usulan dari kasus yang bersangkutan, artinya yang paling mengetahui siapa yang menerima adalah satuan pendidikan atau kampus yang bersangkutan,” ujar Hasan pada Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Selasa (29/9).

Untuk itu, maka pihak pertama yaitu sekolah atau perguruan tinggi lah yang bertanggungjawab mengenai siapa yang pantas menerima atau yang tidak membutuhkan.

“Kami tidak bisa memastikan apakah dia layak atau tidak, nama itu kan beragam dan itu diusulkan lembaga,” ujarnya. Apalagi pandemi ini tidak hanya menyasar satu atau dua kelompok saja. Di mana diasumsikan secara teknis semua melaksanakan PJJ, kecuali be-

berapa titik yang tidak memiliki akses internet.

“Ini akan kita evaluasi, misalnya (kuota) udah dikirim kan engga k bi sa d i ta r i k da n kami akan evaluasi agar tepat sasaran. Misalnya ada kasus seperti itu (Alvin Lie), di bulan berikutnya kami tidak akan memberikan (subsidi) lagi,” tegas Hasan.

Seperti diketahui, seb elumnya, Alvin L ie mengaku kaget bahwa dirinya mendapatkan SMS untuk bantuan kuota gratis. Di mana pemberitahuan bantuan tersebut ia terima pada tengah malam.

“Program bantuan kuota internet kacau.

No m e r H P s aya pu n dapat jatah bantuan kuota. SMS masuk dini ha r i ja m 0 1 . 1 9 W I B .

Subsidi kan seharusnya hanya untuk warga yang tidak mampu secara ekonomi,” kata dia. (bbs/mhs)

Lebih lanjut Patrya berharap, program inspirasi yang didukung mitra kerja atau donor yang terdiri dari Tanoto Foundation, Resinda Hotel Karawang, PT. Bukit Muria Jaya (BMJ), Asia Philanthropy Circle (APC) dan Triputra Agro Persada, bisa dilanjutkan oleh Pemkab Karawang dan Kemenag Karawang.

“Harapan kami dari Inspirasi, Pemkab atau Kemenag juga mengalokasikan SDM dan keuangannya untuk melakukan diseminasi program ke sekolah yang nonmitra. Karena Inspirasi tidak mungkin bisa memberikan pelatihan untuk kepala SD maupun MI di 30 kecamatan,” harapnya.

S e k re t a r i s D i s d i kp o ra Ka rawa ng, Ce ce p Mulyawan, didampingi Kabid Pendidikan SD, Yani Heryani, dan Kasi Kurikulum Kesiswaan dan Ketenagaan, Mulyana Surya Atma-

ja, menyambut baik dengan terus berjalannya program inspirasi hingga memasuki angkatan kedua.

“Ini program yang bagus.

Kualitas kepemimpinan kepala sekolah memang perlu terus ditingkatkan, dengan kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan efektif akan berujung pada meningkatnya mutu hasil pembelajaran siswa.

Semoga kepala sekolah yang mengikuti program pelatihan ini bisa lebih baik,” ucapnya.

“Insyaalllah tugas Disdikpora nanti untuk diseminasi dan replikasi di kecamatankecamatan yang belum jadi sasaran Inspirasi. Kita tuangkan pada program peningkatan kapasitas kepala sekolah. Nanti para pengawas kita tingkatkan supaya bisa merambah kepada kepala sekolah yang belum tersentuh Insiprasi,” katanya menambahkan. (ayi/mhs)

RUU Cipta Kerja Ancam Nasib Pendidikan Nasional JAKARTA- Pembahasan tentang Perizinan Berusaha di sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja ternyata masih berlanjut. Meskipun sebelumnya pemerintah menyatakan mencabut 193 butir daftar inventarisasi masalah (DIM) klaster pendidikan, tetapi nyatanya pemerintah mengajukan norma baru terkait perizinan berusaha lembaga pendidikan.

Menanggapi usul tersebut, Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto mendesak, pemerintah mencabut secara keseluruhan pasal terkait pendidikan.

“Jangan disisakan. Tidak usah tanggung-tanggung, apalagi dengan menambah norma baru,” kata Mulyanto, Rabu (30/9).

Diketahui, pemerintah mengusulkan dua ayat baru terkait perizinan berusaha di sektor pendidikan, yakni: (1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini. (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan

perizinan pada sektor pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Mulyanto, norma baru usulan pemerintah tersebut secara filosofis tetap mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sektor komersil yang bersifat laba, sehingga memerlukan Perizinan Berusaha.

Padahal Panja RUU Cipta Kerja sudah sepakat menyatakan pendidikan adalah tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

“Ini bukan dimensi komersial, namun nir laba,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menambahkan, pendidikan adalah masalah vital dan merup a ka n a ma na h ko n st i tusi kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian p e ny e l e n g ga raa n p e n didikan harus dijauhkan dari niat komersialisasi. (bbs/mhs)

Vitamin C Sebagai Imunomodulator Pencegah Covid19: Cara Aman Mengonsumsinya..

CORONAVIRUS merupakan keluarga besar virus yang ditularkan secara zoonosis (antara hewan dan manusia) dan dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sebelumnya, setidaknya terdapat dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) (Kemenkes RI, 2020). Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi dari penyakit baru ini, yaitu sebagai “COVID-19” (Coronavirus Disease 2019) yang tertera pada International Classification of Diseases (ICD). Infeksi SARS-CoV-2 pada manusia menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut

seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Pada kasus yang berat, penyakit ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Gejala penyakit ini dapat muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar virus tersebut (Kemenkes RI, 2020).Penularan COVID-19 diperkirakan sama dengan kejadian MERS dan SARS sebelumnya yaitu penularan manusia ke manusia terjadi melalui droplet dan kontak dengan benda yang terkontaminasi.

Usaha yang direkomendasikan dalam mencegah penyebaran infeksi ini ialah dengan menerapkan etika batuk dan bersin, cuci tangan menggunakan sabun secara teratur, memasak daging dan telur hingga matang, serta menghindari

kontak dekat dengan orang yang memiliki gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin (Kemen-

kes RI,2020). .

B e l u m d i t e mu k a n nya vaksin untuk virus corona membuat banyak dokter

mencari alternatif untuk mengobati pasien Covid-19, salah satunya seperti para dokter di rumah sakit terbesar di New York, AS yang ternyata menggunakan vitamin C untuk mengobati pasien corona. Dilansir dari NYPost via Kompas.com, tindakan tersebut berdasarkan laporan yang menyebut vitamin C membantu kesembuhan pasien di China yang terpapar virus.

Menurut Andrew G. Weber, dokter ahli paru dan spesialis perawatan kritis, pasien Covid-19 yang dirawat intensif langsung menerima 1.500 miligram vitamin C. Jumlah tersebut kemudian diberikan kembali tiga atau empat kali sehari. Pengobatan vitamin C ini didasarkan pada perawatan eksperimental yang diberikan kepada orang

dengan virus corona di Shanghai, China. “Pasien yang menerima vitamin C secara signifikan lebih baik daripada mereka yang tidak mendapatkan vitamin C,” kata Weber. Diketahui pemberian vitamin C tersebut, berarti 16 kali lipat dari dosis harian yang memang di rekomendasikan.

Peran utama dari vitamin C dalam sistem imun (kekebalan tubuh) yaitu melindungi sel-sel kekebalan tubuh terhadap stres oksidatif yang dihasilkan selama infeksi. Sebagai antioksidan yang efektif, vitamin C harus dipertahankan dalam tubuh pada tingkat yang relatif tinggi (Mitmesser et al., 2016). Karena vitamin C terbukti dapat menjaga ketahan tubuh dari berbagai penyakit (flu, jantung, kanker dan dapat

meningkatkan produksi oksida nitrat dari endothelium, meningkatkan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, mencegah apoptosis sel-sel otot polos pada pembuluh darah dan membantu menjaga plak lebih stabil) (Moser and Chun, 2016). Menurut Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional 2001-2002 (NHANES), asupan rata-rata vitamin C adalah 105,2 mg / hari untuk pria dewasa dan 83,6 mg / hari untuk wanita dewasa, untuk anak-anak dan remaja berusia 1-18 tahun berkisar dari 75,6 mg / hari hingga 100 mg / hari. (*) *) Hairul Iksan, Shella Zuniar PH, Teti Trisnawati, Dedy Frianto Prodi Farmai, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8

KAMIS, 1 OKTOBER 2020

UPDATE KORONA Warga Positif Tambah 16 Orang PURWAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta menyatakan masih terjadi fluktuatif pada warga yang terpapar Covid-19. Bahkan untuk jumlah konfirmasi positif angkanya cenderung naik, begitupun dengan angka kesembuhan.

“Hari ini, terjadi penambahan pada warga yang berstatus terkonfirmasi positif sebanyak 16 orang, namun ada juga warga yang sebelumnya terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh, sebanyak 5 orang,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr. Deni Darmawan, Rabu (30/9/2020).

Menurutnya, secara kumulatif jumlah warga yang terkonfirmasi positif di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat 276 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 200 orang. Tercatat juga, hingga hari ini, ada 12 orang positif telah meninggal dunia.

“Jumlah konfirmasi positif perhari ini berjumlah 64 orang,” ujar dr Deni.

Gugus Tugas juga tak henti-hentinya terus melakukan sosialisasi agar warga mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi ini masih belum selesai. “Data lainnya juga kami sampaikan, untuk warga yang berstatus kontak erat jumlahnya tetap 272 orang. Dan warga yang berstatus suspek berkurang 13 orang, kini jumlahnya 22 orang dan probable nihil,” tuturnya.

Ia juga meminta agar masyarakat tetap waspada dan tetap menjalankan anjuran pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinkes Purwakarta untuk menghadapi situasi ini, dr Deni menyebutkan melalui pelacakan yang efektif, pelaksanaan manajemen klinis sesuai Permenkes nomor 413 tahun 2020, dan berkoordinasi dengan tim Covid-19 pusat juga provinsi.

Dokter Deni juga mengatakan, dalam upaya mempercepat penanganan pandemi, GTPP Covid -19 Kabupaten Purwakarta terus melakukan rapid dan swab test secara masif. Selain itu upaya memperoleh hasil tes juga dipersingkat agar penularan tidak semakin menyebar.

Menurutnya, dengan semakin banyaknya warga yang menjalani tes, akan lebih mudah untuk mendeteksi jika ada warga yang terkonfirmasi positif. Hal ini otomatis akan ada tindakan medis yang diberikan.

“Mereka akan menjalani protokol yang telah ditetapkan, baik dirujuk di rumah sakit maupun menjalani karantina mandiri secara ketat di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Selain itu, lingkungan sekitar juga akan menyesuaikan dengan lebih memperketat physical distancing antarwarga.

Dengan demikian, upaya memutus mata rantai penularan menjadi lebih efektif,” ujarnya. (san/red)

SEMANGAT BARU PURWAKARTA

Pembangunan Terhambat Dampak Pandemi Banyak Poyek yang Akan Ditunda PURWAKARTA- Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

Dalam sambutannya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi para perekonomian dunia. Hal ini berimbas pada perubahan target pembangunan Pemerintah Pusat dalam memenuhi target pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah.

“Banyak kebijakan dan regulasi ditingkat nasional yang merupakan turunan dari pandemi Covid-19.

Terbitnya PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 90 tahun tentang nomenklatur, klasifikasi, kodefikasi, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sangat membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Setelah 2 regulasi tersebut, Bapak Presiden menindaklanjutinya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. Yaitu

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKPRES

REALOKASI ANGGARAN: Bupati Anne saat membuka Musrenbang perubahan RPJMD 2018-2023 di Bale Yudhistira Purwakarta.

tentang RPJMN tahun 20202024 yang berimplikasi pada upaya penyesuaian dengan dokumen RPJMD yang ada saat ini termasuk di Kabupaten Purwakarta,” papar Anne saat membuka Musrenbang perubahan RPJMD 2018-2023 di Bale Yudhistira, Rabu (30/09/2020).

Menurutnya, pandemi Covid-19 memaksa pemerintah baik itu Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya re-

alokasi anggaran guna mengurangi dampak Covid-19 di Kabupaten Purwakarta.

Dengan begitu, sebagai bentuk konsekuensinya, banyak kegiatan khususnya yang bersifat infrastruktur ditangguhkan bahkan dihentikan, secara nasional termasuk di daerah.

“Semua difokuskan pada 3 aspek pada alokasi pembangunan nasional yaitu, kesehatan, pemulihan ekonomi dan perlindungan sos-

ial. Di tahun ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk di Kabupaten Purwakarta, secara bersama-sama melakukan refocusing anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu termasuk adalah yang paling besar yaitu kegiatan yang bersifat infrastruktur. Ada yang kami kurangi alokasinya, ada juga yang dihentikan untuk alokasi anggarannya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Pemerin-

tah Daerah harus melaksanakan perubahan karena banyaknya perubahan terhadap beberapa kegiatan termasuk didalamnya infrastruktur yang sudah tentu akan mempengaruhi target indikator kinerja pembangunan baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.

“Untuk itulah maka dalam rangka penyusunan perubahan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelaraskan target kinerja dalam RPJMD, dengan berpijak pada perubahan RPJMN, serta melihat kondisi saat ini,” imbuhnya.

Ia berharap adanya koordinasi, koreksi serta masukan yang membangun dari semua stakeholder perencanaan guna bisa melewati perubahan saat ini.

Sehingga, dengan adanya perubahan dapat berimplikasi pada peningkatan capaian, tujuan serta target pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta.

“Terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi akan berdampak luas, baik bidang pendidikan, kesehatan dan berkurangnya daya beli masyarakat yang hari ini kita semua rasakan terasa sangat berat dan mengalami penurunan. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati pandemi Covid-19 ini. Tentu ini tidak mudah, tapi Insyaallah jika bersama-sama kita akan mampu melewatinya,” harapnya. (san/red)

ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN KARAWANG

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda APBD Perubahan TA 2020 Serta Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2021 KARAWANG – DPRD Kabupaten Karawang melaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan TA 2020. Serta Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2021.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar didampingi Wakil Ketua DPRD Karawang. Dan dalam rapat tersebut Pjs (Pejabat sementara) Bupati Karawang, Dr.Ir.H. Yerry Yanuar dan kepala OPD serta perwakailan Forkominda.

Peserat rapat dan sebagian anggota DPRD Karawang mengikuti rapat paripurna menggunakan aplikasi teleconfrence. Adapun susunan rapat Paripurna ini antara lain.

1. Pembukaan 2. Laporan Badan Anggaran 3. Pandangan akhir fraksi-fraksi dalam hal ini sesuai kesepakatan bersama tidak dibacakan dan diserah kan oleh masing-masing fraksi kepada Ketua DPRD 4. Pembacaan rancangan surat keputusan DPRD oleh sekretaris DPRD 5. Penandatanganan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Karawang TA 2020 antara Bupati Karawang dan DPRD Karawang 6. Sambutan bupati dan penutup Rapat paripurna DPRD Karawang menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan pemeriksaan pada setiap tamu undangan yang hadir. Dalam mengikuti rapat menyediakan masker, handsanitizer, tempat cuci tangan dan penerapan jaga jarak. (adv)