Karawang Bekasi Ekspres, 1 Juli 2020

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 30 JUNI 2020

POSITIF (SWAB TEST)

JAWA BARAT REAKTIF

37

POSITIF

ODP

271

5.311

POSITIF

PDP

3.218

545

KARAWANG (Sembuh 23, Dalam pengawasan 14)

(Sembuh 241, Meninggal 30)

(Selesai Pemantauan 5.242, Meninggal 7)

(Sembuh 496, Meninggal 42)

SEMBUH

1.607

NASIONAL MENINGGAL

176

POSITIF

SEMBUH

MENINGGAL

56.385 24.806 2.876

BEKASI

AKTUAL DAN TERPERCAYA

RABU, 1 JULI 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

PRESIDEN JOKOWI NGAMBEK REALISASI ANGGARAN MINIM: DI KARAWANG JUGA SAMA SAJA

Duit Bansos Masih Numpuk Gina Swara: Gugus Tugas Cuma Sibuk Ngitung Angka KARAWANG- Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi Partai Gerindra, Gina Fadlia Swara, yang juga Bakal Calon Bupati (Bacabup) Karawang memberikan kritik keras pada kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Karawang yang diketuai Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana.

Menurutnya, ada banyak sektor yang perlu diperbaiki dari kinerja Gugus Tugas selama ini. Selain soal updating data penerima bantuan sosial, Gina juga menyorot soal transparansi data penggunaan anggaran Gugus Tugas Covid-19 Karawang.

“Masih ada beberapa hal yang menurut saya harus segera diperbaiki. Seperti penerima bantuan sosial yang masih ada yang belum tepat sasaran, serta transparansi penggunaan anggaran disana,” ujar Gina, kepada KBE, Selasa, (30/6) Ke Halaman METRO KARAWANG n

Baru 20 Persen Disalurkan ke Warga KARAWANG- Beberapa hari ini publik seantero negeri dipertontonkan amarah Presiden Jokowi kepada para menterinya yang lemot melakukan realisasi penggunaan anggaran covid.. Di Karawang pun tak jauh berbeda. Realisasi anggaran yang menyentuh masyarakat berupa bantuan sosial masih sangat mini, baru teraliasasi tak lebih dari 20 persen.

Kabupaten Karawang menghadapi pandemi covid-19 telah melakukan refocusing anggaran sebanyak Rp 162 miliar. Anggaran itu dibagi pada dua kategori: yang pertama untuk belanja tidak terduga atau tidak langsung yang berisi penecegahan dan penanganan virusnya. Kategori kedua adalah anggaran bantuan social safety net atau jaring pengaman sosial.

Untu kategori yang pertama dari Rp 162 miliar disiapkan Rp 67 miliar. Sisanya sebanyak Rp 95 miliar untuk anggaran jaring pengaman sosial. Kategori pertama, sudah terpakai atau terealisasi penggunaanya sebanyak Rp. 31.934.716.000 atau 47.66 persen. Sedangkan kategori kedua;jaringapengamam sosial baru Rp 19.789.524.000 atau 20.83 persen.

Itupun angka Rp 19 miliar yang sudag terealisasi tidak sepenuhnya untuk bantuan sosial. Tapi sekiat Rp 4 miliaran tertulis dipakai untuk Pengamanan oleh Instansi Vertikal dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19.

Kasus Positif Nambah Lagi Sementara iti, juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, dr. Fitra Hergyana mengumumkan kembali adanya penambahan warga Karawang yang terkonfirmasi positif virus corona bertambah 2 (dua) orang.

Kedua warga tersebut berjenis kelamin laki-laki dan masing-masing berasal dari Kecamatan Jayakerta Ke Halaman METRO KARAWANG n

Limbah Medis Covid Berserakan di TPA Bekasi CIKARANG PUSAT - Proses pemeriksaan pasien yang diduga atau terjangkit virus korona di Jawa Barat terus meningkat. Selain fokus pada penanganan pasien, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya disiplin dalam pengelolaan limbah medis bekas pakai.

Salah satunya, Pemprov Jabar telah memerintahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa pengolahan limbah medis, yakni PT Jasa Sarana, melalui PT Jasa Medivest.

Perusahaan tersebut diminta untuk membantu mengelola limbah medis di seluruh rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jabar. Informasi yang dihimpun Cika-

Lanjut Penanganan Kasus Korupsi

Kajari: Tunggu Tanggal Mainnya!

KARAWANG- Kejaksaan Negeri Karawang kini kembali melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terjerat pidana khusus (korupsi). Sebelumnya pemanggilan mereka sempat terhambat akibat pandemi Covid-19.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Demi Proyek Galian, Jalan Hancur Lagi

FOKUS

SUARA WARGA

Ke Halaman METRO KARAWANG n

KARAWANG- Proyek galian tanah di Kampung Pantongan-Palawad II Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang perlu ditindak Pemkab Karawang. Oknum pemilik proyek Ke Halaman METRO KARAWANG n

Status KLB DBD di Tengah Pandemi KARAWANG- Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mencatat, sejak bulan Januari hingga Juni 2020, terdapat 698 kasus Demam Berdarah (DBD) di Karawang, yang tersebar hampir Ke Halaman METRO KARAWANG n

Ketika Petugas Verfak KPU Datangi Rumah Warga dengan Pakaian APD

Emak-Emak Ribut, Dikira Ada Kasus Korona Pandemi Covid-19 masih mewabah di Kabupaten Karawang. Ditengah kembali melonjaknya kasus positif baru, petugas verifikasi faktual (Verfak) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh kecamatan, memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan datangi rumah-rumah warga.

WAHYUDI, KARAWANG

M ASYA R A K AT di Kecamatan Lemahabang panik. Ketika petugas verfak dari PPS berseragam APD lengkap mendatangi rumah salah satu warga di Desa Pulojaya. Warga mengira, rumah yang didatangi petugas verfak itu adalah warga yang terpapar Covid-19.

Pa d a h a l , k e d a t a n g a n petugas verfak berseragam orange itu, hanya untuk

berbincang-bincang dengan masyarakat. Untuk melakukan verifikasi faktual tentang dukungan kepada calon independent.

Bahkan, Panwascam Lemahabang, Kisin Sanjaya mengatakan, akibat ketidaktahuannya, masyarakat menjadi takut saat di datangi tim verfak berseragam APD itu. Karena warga menganggap, mereka yang di kunjungi tim verfak adalah

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

DIKIRA KORNA: Petugas KPU yang melakukan verifikasi faktual calon perseorangan mendatangi rumah warga.

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

warga positif Covid-19.

“Makanya kami awasi terus, soalnya banyak kabar hoax. Banyak yang mengira petugas medis, padahal itu tim verfak,” ujar Kisin, Selasa, (30/6).

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Cilamaya We t a n . Pe tu ga s ve r f a k yang bergerak dengan APD lengkap, dengan tujuan melindungi diri dari bahaya Covid-19. Malah dituduh bakal melakukan penjemputan pada pasien positif Covid-19.

Salah satu anggota PPS Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Istikomah mengatakan, awalnya pemeriksaan data dan verifikasi berjalan baik-baik

saja. Sampai ada emakemak di salah satu dusun yang bikin heboh. Dengan menyebut adanya warga desa yang dijemput tim medis.

“Awalnya sih baik-baik saja. Tapi sempat ada emakemak yang bikin gaduh. Bilangnya kita petugas medis,” ungkapnya.

Tak jauh beda yang terjadi di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, tokoh masyarakat disana, Bramantio mengungkapkan, awalnya warga juga sempat geger. Lantaran ada sekelompok orang datangi rumah warga menggunakan APD lengkap.

Pasalnya, sebelum kejadian

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

Ke Halaman METRO KARAWANG n

METRO KARAWANG

RABU, 1 JULI 2020

Mau AKB, Kasus Positif Korona Nambah Lagi KARAWANG- Tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, kembali menemukan seorang warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pasien tersebut berjenis kelamin perempuan berusia 32 tahun, warga ecamatan Rengasdengklok. Hal tersebut disampaikan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Karawang, dr.

Fitra Hergyana Sp.KK,

Senin petang 29 Juni 2020.

Penambahan ini terjadi saat Kabupaten Karawang menyambut masa new normal.

“Dengan adanya penambahan satu pasien, maka total pasien positif corona menjadi 15 orang,” ujarnya, saat sesi konferensi pers di Makodim 0604 Karawang.

Fitra berharap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Karawang tidak menjadi

sarana penambahan pasien corona. Sebaliknya AKB dapat memulihkan kondisi perekonomian masyarakat setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. “Kami harap perekpnomian segera pulih seiring dibukanya berbagai sektor usaha.

Kami mengingatkan semua pihak tetap patuh dengan aturan yang memang lazim ditaati sesuai dengan konsep AKB,” kata Fitra. (red)

Gapura Selamat Datang Interchange Direnovasi Lagi KARAWANG- Gapura Selamat Datang milik Pemkab Karawang di Jalan Interchange Karawang Barat sudah direnovasi kembali. Padalah pembangunan gapura tersebut belum lama oleh Pemkab Karawang. Tokoh masyarakat Karawang Asep Agustian mengaku heran dengan kondisi

gapura, karena diketahuinya pembangunannya belum lama. “Kok sudah direnovasi sih, bukannya Gapura disana belum lama dibangun,” ujarnya.

Ia menilai, sasaran pembangunan yang tidak merata, terkesan dipaksakan karena hanya tersentral di satu objek, tanpa melihat objek lain yang perlu diper-

hatikan oleh pemerintah, untuk segera dibangun.

“Itu hanya menghambur – hamburkan anggaran saja, mau pake anggaran darimana juga, dari APBD ataupun CSR kek, seharusnya Pemkab membangun objek lain yang mendesak perlu dibangun, jangan disitu – situ aja,” jelas Askun.(red)

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES yang berusia 20 tahun dan warga Kecamatan Karawang Barat berusia 34 tahun.

Ia menuturkan, satu pasien asal Kecamatan Jayakerta diduga terpapar virus corona dari klaster Pasar Tanah Abang, karena bekerja sebagai cleaning service di Pasar Tanah Abang. Namun, saat ini yang bersangkutan tidak memiliki gejala.

“Awalnya di rapid test reaktif. Dilakukan swab oleh tim Puskesmas Medang Asem lalu sampel dikirim ke

RSUD. Hasil positif. Saat ini dirawat di RS Paru. Seperti kita ketahui di Pasar Tanah Abang ada kasus positif cukup banyak,” ujarnya.

Sementara, satu pasien lagi yang berasal dari Kecamatan Karawang Barat merupakan kar yawan swasta di salah satu perusahaan asing, dan memiliki gejala namun tidak b erat. Fitra menyebut, tim Gugus Tugas sudah melakukan tracing terhadap keluarga pasien, dan sudah di uji swab. “Tinggal

nunggu hasilnya. Mudahmudahan negatif,” kata Fitra.

Sementara, ada kabar baik yakni 3 pasien masing-masing 2 orang asal Kecamatan Batujaya dan Kutawaluya sudah dinyatakan sembuh.

Ketiganya sudah menjalani uji swab sebanyak 2 kali setelah isolasi di rumah sakit selama kurang lebih 15 hari. “Sehingga total yang terkonfirmasi positif adalah 37 orang, dengan rincian 20 orang sudah dinyatakan sembuh dan 14 orang dalam observasi di rumah sakit rujukan,” kata dr. Fitra. (mhs)

Demi Proyek Galian .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES diduga nekat merusak lalu menguruk jalan yang dua tahun lalu dicor dengan penggunaan uang APBD pakai tanah agar mobil truk pengangkut tanah bisa leluwasa hilir-mudik.

Warga setempat menuturkan, beckhoe ditrunkan merusak beton dan

mengembalikan jalan menjadi tanah. “Sebab jalan yang dicor kecil buat lintasan mobil dumptruk pengangkut tanah. Akhirnya itu coranjalan dibeckhoe.

Corannya dibuang dibalikin lagi ke awal jalan tanah,” kata warga sekitar yang enggan identitasnya ditulis.

Warga sekitar kini bingung harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa. Ia berharap Pemkab Karawang bisa segera turun tangan.

“Itu jalan teh dicor pada tahun 2017 oleh program aspirasi dewan. Sekarang jalannya dirusak. Harus bagaimana mintapertanggungjawabannya,” tutur dia. (mhs)

Status KLB DBD .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES merata di seluruh kecamatan. Dari 698 kasus itu, 8 di antaranya meninggal dunia.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Karawang, Yayuk Sri Rahayu mengimbau, agar masyarakat kota pangkal perjuangan tetap mewaspadai lonjakan kasus DBD di tengah Pandemi Covid-19 yang masih melanda Karawang.

Yayuk mengatakan, setiap bulan sejak Januari lalu, kasus DBD di Karawang terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan, kata Yayuk, saat ini kasus DBD di Karawang masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Periode Januari-Juni ada 698 kasus DBD di Karawang, 8 orang diantaranya meninggal,” ujar Yayuk, Selasa, (30/6).

Pada bulan Januari, kata Yayuk, terdapat 18 kasus DBD di Karawang. Sementara di bulan Februari, melonjak jadi 47 kasus, memasuki bulan Maret sempat

menurun jadi 45 kasus.

Kemudian saat pandemi Covid-19 melanda Karawang di bulan April, kasus DBD tercatat menyentuh 154 kasus, bulan Mei melonjak lagi 216 kasus, dan puncaknya di bulan Juni ini dengan 218 kasus DBD baru.

“Kasus DBD terparah ada di Kecamatan Cikampek, Telukjambe Timur, Klari, Jomin, Kotabaru, dan Purwasari,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Yayuk, pihaknya mengajak masyarakat untuk gencar mengkampanyekan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik atau G1R1J. Untuk kemudian memberantas sarang nyamuk dengan aksi 3M plus, yaitu menutup tempat penampungan air, menguras bak air minimal satu minggu sekali, serta mengubur dan menimbun barang bekas yang sudah tidak di pakai, agar tidak menjadi sarang nyamuk.

“Jadi masyarakat harus rajin-rajin membersihkan

lingkungan. Seperti membersihkan tempat penampungan air, membersihkan kolam ikan, tidak menimbun barang, termasuk menyimpan pakaian dengan rapih, tidak bergantunggantung,” jelasnya.

Disinggung soal upaya pencegahan, Yayuk mengaku Dinkes Karawang sudah getol melakukan sosialisasi G1R1J di lingkungan masyarkat, melalui Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Iya kita sudah sering sosialisasi G1R1J itu, bahkan surat edarannya pun sudah dilayangkan,” katanya.

Pihaknya b erharap, masyarakat Karawang selain tetap mentaati aturan protokol kesehatan Covid-19.

Saat ini juga mulai menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan G1R1J. Dengan harapan tidak ada lagi lonjakan kasus DBD di tengah Pandemi Covid-19 ini.

“Semoga kita semua memiliki kesadaran untuk berupaya melakukan pencegahan DBD sejak dini,” harapnya. (wyd/red)

Emak-Emak Ribut, Dikira .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES itu, sudah dua kali Desa Pasirjaya digegerkan issu Covid-19.

Padahal, sampai saat ini, belum ada satu pun warga yang dinyatakan positif Covid-19.

“Ya awalnya sempat geger, tapi begitu tim selesai melakukan verifikasi dan melepas APD nya, warga jadi mengerti lagi,” ujarnya.

“Kita khawatir aja. Sekarang

kan zaman medsos. Semua berita serba cepat viral. Kalau tidak buru-buru klarifikasi.

Khawatir seperti dua kejadian sebelumnya yang ramai di desa kami,” tandasnya.

Wawan, Tokoh Masyarakat di Desa Jayanegara, Kecamatan Tempuran menambahkan, sebaiknya, sebelum mendatangi ru-

mah warga dilakukan sosialisasi dulu secara merata.

Sehingga, hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi membuat kegaduhan, terjadi di masa pandemi ini.

“Sebenarnya sudah ada sosialisasi. Tapi mungkin tidak merata. Tidak menyentuh pada semua lapisan masyarakat. Sebaiknya, ini jadi bahan evaluasi,” tandasnya. (**)

2

KPU Gelar Bimtek Sidalih 30 Anggota PPK Dapat Pengarahan

KARAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) di Hotel Swisbellin, Senin (29-30/6).

Bimtek Sidalih diikuti oleh 30 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) bidang data dan informasi.

Acara yang pertama digelar KPU Karawang di hotel tersebut, digelar dengan protokoler covid 19. Peserta sebelum memasuki tempat bimtek dicek suhu tubuh, memakai masker dan psychal distancing.

Ketua KPU Karawang, Miftah Farid mengatakan, Bimtek Sidalih sangat penting. Karena menyangkut informasi data pemilih yang akan menjadi rujukan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang 2020. Kendati sudah sangat

Sipil (Disdukcapil) terkait data kependudukan di kabupaten Karawang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang 2020.

Sementara itu, Kasie Intel Kejari Karawang, Zico Extrada di hari kedua bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan Badan Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang.

“Tahapan berpacu dengan waktu. Kita juga memak-

lumi. Tapi juga tidak mengenyampingkan laporan pertanggungjawab keuangan,” jelasnya.

Ditambahkannya, mengingat pentingnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan kondisi masa pandemi, kejaksaan meminta sekretariat panitia pemilihan kecamatan (PPK) intens berkordinasi dengan KPU Karawang terkait teknis pelaporan keuangan.

“Selain rapih, supaya tidak keteteran pada saat menyusun laporan keuangan,” ungkapnya.

Zico menyarankan, sekretariat PPK menyarankan untuk memaksimalkan grup sosial media dalam mendukung pembuatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Nanti dalam grup tersebut bisa menjadi tempat diskusi atau tanya jawab dalam penyusunan laporan.

Tadi ada gagasan akan dibuatkan sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Kita dukung. Leading sektornya KPU. Melibatkan stackholder yang ada di bawah,” pungkasnya. (rie)

tersebut yang dipastikan valid. Lantaran hasil verifikasi di tingkat yang paling bawah.

“Terkait data penerima, baiknya Pemkab dan Pemprov koordinasi dengan para kepala desa. Karena data buttom up itu yang pasti tepat sasaran,” jelasnya.

Selain itu, sebagai anggota komisi lll DPRD Jawa Barat, Gina juga menyayangkan, masih minimnya bantuan pada pelaku UMKM di Karawang. Pasalnya, se-

jak awal pandemi melanda Karawang. Para pelaku UMKM ini jarang di sentuh oleh pemerintah kabupaten.

“Seharusnya perhatian gugus tugas juga sampai ke pelaku UMKM. Karena mereka ini jadi salah satu yang terdampak secara langsung,” tegasnya.

“Pemerintah daerah harus hadir dan menyelamatkan eksistensi mereka. Jangan sampai UMKM ini pada gulung tikar,” pungkasnya. (wyd/red)

ARIE/KARAWANG BEKASI EKPRES

SIDALIH: Acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) di Hotel Swisbellin, Senin (29-30/6).

familiar, akan tetapi ada beberapa pembaharuan Sidalih yang akan dipakai nanti.

“Sidalih ini sangat penting. Karena menjadi tulang punggung’ data pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang 2020,” ujarnya.

D i t a m b a h k a n Fa r i d , p i h a k n y a s u d a h b e rkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan

Gina Swara: Gugus Tugas .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Duit Bansos Masih ....

KARAWANG BEKASI

kemarin.

Gina mengungkapkan, kinerja Gugus Tugas Covid-19 Karawang selama ini hanya fokus pada memberitakan angka ODP, PDP, OTG, dan kasus positif baru yang ada di Karawang.

Padahal, sambung Gina, tupoksi Tim Gugus Tugas Covid-19 bukan hanya itu saja. “Sebaiknya sekarang mulai di tata pendataan yang benar-benar akurat,

yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19 ini,” ungkap Gina.“Juga mulai memperbaiki data bansos. Periksa lagi data penerimanya, sudah tepat sasaran semua apa belum,” singgungnya.

Soal data bansos, lanjut Gina, baiknya Pemkab Karawang melalui Dinas Sosial rutin melakukan updating data. Selain itu, gunakan juga data ajuan dari para kepala desa. Karena data

Kajari: Tunggu Tanggal Mainnya! .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES “Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi memang sempat terkendala Covid-19. Ada anjuran dari pimpinan untuk tidak melakukan pemanggilan dulu, ya kami patuhi. Namun sekarang pemanggilan dan pemeriksaan sudah mulai dilanjutkan lagi,” ujar Kajari Karawang, Rohayatie, seusai menandatangani naskah kerja sama dengan Pimpinan Cabang Bank BTN Karawang, di Aula Kajari, Selasa (30/6).

Rohayatie berjanji bakal mengekspose kasus korupsi tersebut jika pemeriksaannya sudah rampung. “Tunggu saja tanggal mainnya,” katanya singkat.

D i t e mp at ya ng s a ma

Pimpinan Cabang Bank BTN Ka rawa ng, D e n ny Kr iswana menuturkan, pihaknya sengaja menjalin kerja sama dengan pihak Kejari Karawang untuk penagihan kredit macet senilai kurang lebih Rp 5 miliar. “Sampai saat ini Bank BTN sudah menyalurkan Rp 6,5 triliun kredit untuk 50 ribuan kreditur di Karawang. Rp 5 miliar di antaranya berstatus kredit macet,” ujar Denny.

Menurutnya, wilayah Kabupaten Karawang sejuah ini merupakan lumbung kredit KPR BTN selain Jabodetabek. Dengan pertumbuhan rata-rata debitur tiap tahun mencapai enam ribu

orang.

“Ini kerja sama pertama kami dengan Kejaksaan.

Saya yakin kerja sama ini jadi stimulus untuk mempercepat penagihan kredit bermasalah. Karena salah satu tugas perbankan adalah menyalurkan kredit dan memastikan kredit kembali.”

Di tengah pandemi Covid-19, lanjut Denny, Bank BTN sudah melaksanakan instruksi Presiden Jokowi terkait relaksasi kredit selama satu tahun. Sebanyak tiga ribu lebih debitur di Karawang telah menerima relaksasi berupa keringanan penundaan pembayaran pokok dan bunga.

“Dari Bulan Maret ratarata seribu debitur mengajukan relaksasi.”

Menanggapi hal itu, Kajari Karawang, Rohayatie menuturkan, perjanjian kerja sama ini ada di bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan. “Sebelumnya kejaksaan sudah melakukan kerja sama dengan beberapa bank lainnya,” ujar Rohayatie.

Beberapa bank, kata Kajari, sudah meminta bantuan untuk melakukan penagihan. Namun, kejaksaan belum bisa mengabulkan semua ajakan kerja sama tersebut.

“Kerja sama tidak akan jalan apabila tidak ada SKK (Surat Kuasa Khusus). SKK harus diajukan permohonannya kepada kami. Kalau tidak ada berarti kami tidak bisa bantu apa-apa,” katanya. (rie)

Limbah Medis Covid Berserakan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES rang Ekspres (KBE Group), dua tempat pembuangan akhir (TPA) yang ada di Kabupaten/Kota Bekasi banyak ditemukan sampah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19.

Kedua TPA itu adalah TPA Burangkeng di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dan Sumurbatu di Kota Bekasi. Sampah medis tersebut seperti masker, sarung tangan, dan tisu.

“Jadi dari hasil observasi dan investigasi pada 1-23 Juni 2020, kami temukan sampah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19 di TPA Sumurbatu dan TPA Burangkeng,” kata Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAs) Bagong Suyoto, kemarin (30/6).

“Jumlahnya cukup banyak, limbah medis tersebut sudah dicampur dengan plastik, kertas, karung, busa, ranting dan daun, kayu.

Diduga kuat limbah medis tersebut berasal dari rumah sakit, klinik kesehatan, maupun Puskesmas,” timpal dia.

Bagong mengatakan, sesuai dengan informasi dari sejumlah pemulung dan hasil temuan lapangan, pembuangan limbah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19 berlangsung sejak adanya wabah tersebut. Ia menilai hal itu terjadi karena tidak ada pemilahan sampah dari tingkat sumber, termasuk kategorial limbah

beracun dan berbahaya (B3).

Selain itu, pada lokasi tersebut juga tidak ada penampungan khusus limbah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19.

“Biasanya limbah medis dan sampah dipilah yang bernilai ekonomis, seperti botol dan selang infus, botol dan kemasan obat, plastik PET atau botol dan gelas mineral, bahkan sampai jarum suntik pun dikumpulkan,” jelasnya.

“Semua itu sudah ada pembelinya. Namun, yang mengerikan sisa-sisa sortirnya dibuang sembarangan atau di-dumping,” lanjut Bagong.

Ia menilai, hal tersebut menggambarkan kondisi carut marut tentang pengelolaan sampah dan limbah medis, limbah B3 di daerah-daerah. Seperti kasus di Kabupaten Bekasi dan Karawang, limbah medis dibuang di tanah kosong dan pinggir sawah.

Kita semakin abai atau apatis terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama tenaga kebersihan, pemulung, operator alat berat, supir truk sampah, dan warga sekitar TPA,” tuturnya.

Ia sangat menyayangkan para pelaku usaha kesehatan, pemilik rumah sakit, klinik dan Puskesmas, serta pemerintah daerah dan DPRD yang membiarkan

kondisi tersebut ada 6 faktor yang menjadi penyebab sampah dan limbah medis belum dikelola dengan baik.

Pertama, kebijakan yang tidak disertai dengan implementasi yang baik dan serius. Kedua, pelaksanaan teknis tidak didasarkan pada kebijakan, peraturan perundangan, Perda hingga standar operasional prosedur (SOP).

“Ketiga, tidak ada anggaran atau sedikit anggaran untuk melaksanakan kebijakan itu. Keempat, para pejabat dan pelaksana teknis di daerah tidak tahu atau sengaja melakukan pembiaran atau tutup mata,” ujarnya, “Kelima, para pejabat dan pelaksana teknis melakukan kongkalikong karena upeti. Keenam, tidak adanya pengawasan rutin dan penegakan hukum (law enforcement) secara ketat, tegas, dan tanpa pandang bulu,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Bagong menekankan bahwa limbah medis dan sampah bekas penanganan COVID-19 harus diberlakukan secara ketat sesuai ketentuan pengelolaan limbah B3.

Ia mengingatkan, penanganan asal-asalan sampah dan limbah medis yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan, dan jatuhnya korban dapat dipidana.

“Pemerintah pusat dan daerah harus memperketat

pengawasan di setiap operasional rumah sakit, klinik kesehatan, Puskesmas hingga TPA sampah,” katanya.

Bagong menambahkan, pihak yang harus bergerak untuk mengatasi hal ini adalah Kementerian Kesehatan, KLHK, Kementerian Tenaga Kerja. Untuk tingkat daerah di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas LH, Dinas Tenaga Kerja, dan lainnya.

Terpisah, Plt Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno mengakui bahwa pengelolaan sampah limbah medis bekerjasama dengan pihak ketiga. “Ya bang kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengegelolan limbah medis,” ujar dia kepada Cikarang Ekspres.

Peno melanjutkan pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke seluruh instansi kesehatan terkait larangan pembuangan limbah B3 di TPA. “Tentu kita sudah surati agar tidak buang sembarangan. Nanti kita akan cek ulang yah,” ujar Kadis Perindustrian itu.

Menurut Peno, pembuangan limbah B3 di tempat sampah umum ini bertentangan dengan UU nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat 1.

“Selain berbahaya bagi lingkungan, limbah B3 ini, bisa berbahaya bagi masyarakat, apalagi di masa Pandemi Covid-19,” tukas dia. (mhs/hyt)

RABU, 1 JULI 2020

HARGA Rp3.000

3

KINERJA

Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA Supratman

Inspektorat Klaim Selamatkan Anggaran 1,5 Miliar CIKARANG PUSAT - Inspektorat Kabupaten Bekasi berhasil menyelamatkan uang APBD senilai kurang lebih Rp 1,5 Milyar pada tahun 2019. Hal itu dikatakan Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA Supratman kepada Cikarang Ekspres diruang kerjanya, Selasa (30/6).

Ke Sambungan

KASUS

ISTIMEWA

Vianisti Cikarang Bakar Mobil Mewahnya VIA Vallen beberapa kali dirundung kesedihan pada masa pandemi virus korona atau Covid-19.

Setelah adiknya sempat dinyatakan positif virus jenis baru, pelantun Sayang itu kembali sedih karena mobil mewah jenis Alphard miliknya dibakar orang tidak dikenal.

Ke Sambungan

Biaya Kuliah Pelita Bangsa Mencekik Mahasiswa Tuntut Empat Hal Ini ke Kampus Selama Pandemi C I K A R A N G P U S AT Pendidikan sejatinya me-

manusiakan manusia. Namun, apa daya jika biaya untuk sarjana saja begitu mencekik.

Hal itu memggambarkan kekecawan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa (UPB) yang harus mengeluarkan banyak biaya lantaran tidak ada keringanan biaya

kuliah.

Pantauan di lapangan, dalam isi tuntutan para mahasiswa didalam spanduk bertuliskan, cashback UPB mencekik dan UPB darurat demokrasi serta bebaskan UKT 30 persen.

Koordinator Aksi, Weni Kaselia mengungkapkan

jika tak sedikit mahasiswa yang tidak mampu membayar kuliah di Kampus Pelita Bangsa. Kondisi tersebut dipengaruhi masa pandemic covid-19.

“Ya jadi kami meminta pihak kampus agar ada keringanan biaya kuliah, kami sebagai pelajar juga terkena

dampak dari covid-19 ini, terutama masalah keuangan,” jelas Weni dalam aksi unjuk rasa di depan kampus tersebut, kemarin (30/6).

Dia mengakui, kampus Pelita Bangsa tidak peka dengan kondisi mahasiswa di masa Covid.

Ke Sambungan

ADVERTORIAL

Dua Ventilator untuk RS Rujukan Dari Bantuan Hyundai ke Pemkab Bekasi Bantu Tangani Korona C I K A R A N G P U S AT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali menerima bantuan untuk penanganan pasien Covid-19. Bantuan berupa dua unit ventilator dari PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia ini bakal

digunakan di dua rumah sakit rujukan, yakni RSUD Cabangbungin dan RS Omni Cikarang.

Penyerahan bantuan yang dilakukan oleh jajaran direksi Hyundai Motor ini, dilaksanakan pada Selasa (30/6), di Ruang Rapat Bupati, yang diterima langsung oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Uju, Kepala Dinas Kesehatan Sri Enny Mainarti, dan Direktur RSUD Cabangbungin dr. Merkenley. Serta per-

wakilan dari RS. Omni Cikarang Dr. Daniel dan Nurse Isnaini.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Hyundai Motor, dalam rangka memberikan bantuan-bantuan terhadap penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih.

Mudah-mudahan bantuan ini dapat bermanfaat terhadap penanganan Covid di Kabupaten Bekasi,” im-

buh dia.

Bupati Eka juga mengimbau agar semua pihak dapat menjalani protokol kesehatan dengan baik, sembari menjelaskan perkembangan terkini terkait Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

“Ini sekarang (tren,red) sudah mulai turun, tadinya kita sudah memasuki zona hijau. Jadi kemarin yang positif hanya tinggal 10 orang, tapi karena ada cluster baru jadi kita naik lagi. Maka dari itu, mari sama-sama menjaga protokol Covid dengan baik. Apalagi

sekarang kita sudah memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Mudah-mudahan setahap demi setahap kita bisa memasuki era new normal, sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan lagi dengan baik,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur RSUD Cabangbungin, dr.

Merkenley juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sumbangan yang diberikan.

“Tentunya sangat berterima kasih atas bantuan ini, sangat bermanfaat sekali untuk rumah sakit kami

dan masyarakat Kabupaten Bekasi. Terutama kita kan sekarang menjadi pelayanan rujukan Covid,” katanya.

Presiden Direktur PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Choi Yoon Seok, mengharapkan dengan adanya bantuan ini dapat membantu rumah sakit dalam pemulihan pasien Covid-19.

“Yang paling penting adalah kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi, dan juga Covid ini dapat segera menurun (kasusnya), dan menjadi lebih sehat. Juga jangan lupa untuk melakukan protocol

kesehatan, seperti minum vitamin, memakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak,” ujarnya.

Sekedar diketahui bersama, Pemkab Bekasi m e nu n ju k 1 0 r s u nt u k penanangan virus korona di wilayahmya. Yakni, RSUD Kabupaten Bekasi, RS Hermina Grandwisata, RS Sentra Medika, RS Siloam Cikarang, RS Omni Cikarang, RS Mitra Keluarga Cikarang, RS Adam Thalib, RS Graha MM2100, RS Cibitung Medika dan RS Annisa. (adv/jio/hyt)

METRO CIKARANG

RABU, 1 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

4

PPDB Bekasi Raya Banyak Aduan CIKARANG PUSAT Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 menjadi di Kabupaten/Kota Bekasi menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak (KPAI).

Tak tanggung-tanggung, wilayah Bekasi Raya banyak aduan di Provinsi Jawa Barat setelah DKI Jakarta.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyebutkan pihaknya menerima 75 aduan selama periode 27 Mei sampai 28 Juni 2020.

Do mana, 49 pengaduan (65,33%) berasal dari DKI Jakarta dan 34,67% berasal dari Jawa Barat (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten

Bogor, dan Kota Depok),.

Lalu disusul Jawa Timur (Pasuruan, Sidoardjo, dan Pasuruan), Jawa Tengah (Purwokerto), DI Yogjakarta (Bantul), Banten, Lampung (Bandar Lampung), Kalimantan Tengah (Palangkaraya), dan Sumatara Utara (Padang Sidempuan, kota Medan, dan Binjai “Pengaduan masalah teknis mencapai 21,33% dan pengaduan terkait kebijakan 78,67% dengan rincian 6,67% terkait masalah domisi/KK, 2,67% tentang masalah jalur prestasi, 1,33% masalah perpindahan orangtua dan dugaan ketidaktransparanan PPDB di suatu sekolah,”

ILUSTRASI

kata dia, kemarin.

Retno menuturkan pengaduan masalah kebijakan selain soal usia di antaranya terkait dengan masalah jalur prestasi dan masih adanya sekolah yang tetap menggunakan kriteria nilai rapor. Sedangkan

pada masalah teknis, terkait server ‘lemot’ hingga adanya kecurigaan terkait transparansi panitia PPDB. “Jadi memang ser ver ‘lemot’ ini berdampak pada keterlambatan verifikasi data. Calon peserta

didik salah mengisi data saat mendaftar online, ada yang mencurigai transparansi panitia PPDB, dan ada orangtua siswa yang melaporkan bahwa pendaftaran luring (luar jaringan) ternyata tidak menerapkan protokol kesehatan,” sambungnya.

Terkait pengaduan DKI Jakarta yang didominasi oleh keberatan atas kriteria usia, Retno mengatakan banyak didominasi para orangtua yang menceritakan kesedihannya karena anak-anaknya terpukul secara psikologis karena tidak diterima di semua sekolah negeri pada jalur zonasi karena usianya muda. Padahal

rumahnya sangat dekat dengan sekolah yang dituju,” kata dis, kemarin.

Menurut dia, pihaknya menerima aduan soal anak di Cipinang Muara yang tidak diterima di seluruh SMPN yang berada di zonasinya Ada yang unik adalah kasus di Cipinang Muara, di mana anaknya tidak diterima di semua SMPN yang menjadi zonasinya, padahal tersedia 24 sekolah, karena faktor usia.

Anak pengadu berusia 12 tahun 5 bulan 5 hari saat mendaftar,” tuturnya.

Ratno menyebut, berdasarkan penjelasan Disdik DKI, anak yang diterima pada wilayah tersebut

paling muda berusia 12 tahun 5 bulan 8 hari.

“Dari penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diterima KPAI, bahwa anak yang diterima di zonasi SMP Cipinang Muara tertua 14 tahun 11 bulan, dan termuda 12 tahun 5 bulan 8 hari.

Sementara usia normal masuk SMP sesuai dengan wajib belajar SMP adalah tahun 13 tahun jadi usia yang diterima masih dalam batas normal. Artinya, anak-anak yang diterima masih anak usia sekolah di bawah usia maksimal yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah,” tukas dia. (hyt)

Bentuk Tokber Pulihkan UMKM Pasca Covid

PERIJINAN Soal Sampah Impor, Pemeritah Kecematan Saling Lempar

CIKARANG BARAT Dalam rangka percepatan pemulihan usaha UMKM khususnya sektor ritel tradisional, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) Republik Indonesia berkolaborasi dengan UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB-UI), Coca-Cola (PT Coca-Cola Indonesia dan Coca-Cola Amatil Indonesia), dan Qasa pada hari ini (29/6) mengumumkan dimulainya inisiatif “Gerakan Toko Bersama (BERsih, SehAt, MAju)”.

Gerakan Toko Bersama merupakan upaya membantu toko dan warung tradisional agar dapat bertahan di saat krisis dan terus berkembang setelahnya. Gerakan Toko Bersama akan menjadi konsorsium sosial dari perusahaan-perusahaan swasta yang dikelola secara independen yang saat ini sedang diupayakan/ dibentuk bersama Qasa sebagai bentuk partisipasi dan kolaborasi stakeholders dalam percepatan per-

SETU - Pemerintah Kecamatan Setu menegaskan tidak pernah mengeluarkan ijin pembuangan sampah luar Kabupaten Bekasi ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Burangkeng.

Pasalnya Kecamatan tak memiliki kewenangan terkait pembuangan sampah.

Sekretaris Camat Setu, Dede Mauludin menjelaskan, secara normatif hal itu merupakan wewenang UPTD TPAS dan UPTD kebersihan wilayah setempat yang berada di bawah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

“Kita hanya fungsi koordinatif. Jelas memang soal sampah dan kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Siang ini kita akan tinjau (TPAS Burangkeng) karena memang wilayah kita,” ucap dia sewaktu ditemui di kantor, kemarin Selasa.

Katanya, dalam lingkup kerja sama dengan perumahan untuk membuang sampah, selama masih wilayah Kabupaten Bekasi, masih diperbolehkan. Kerja sama itu akan masuk ke dalam retribusi pemerintah daerah.

“Kalau dari luar Bekasi ora boleh. (Soal hal itu) kita akan monitor karena aspek kewilayahan bersama rekan-rekan trantib, kebetulan Burangkeng wilayah kita,” demikian Dede.

Dia sendiri mengaku, sudah mengetahui dan melihat video truk sampah berpelat F yang membuang muatannya ke TPAS Burangkeng.

Rekaman itu, menurut informasi, direkam salah seorang warga Desa Burangkeng pada 23 Juni 2020 siang. Truk itu diduga berasal dari wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. (dim/uzi)

lindungan dan pemulihan usaha UMKM terdampak Covid-19.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Call Center Kemenkop UKM terdapat 236.980 UMKM terdampak, permasalahan utama yang dihadapi adalah penjualan/permintaan menurun, permodalan dan distribusi terhambat, dan sulitnya bahan baku, dimana pedagang eceran merupakan sektor terdampak terbesar kedua sebesar 25,33%.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengungkapkan, kementeriannya siap memberikan apresiasi kepada Co-

ca-Cola, UKM Center FEB UI, dan QASA atas inisiasi Gerakan Toko Bersama sebagai salah satu solusi untuk selain bertahan di saat krisis, juga meningkatkan penghasilan dan kapasitas usaha dari pemilik toko/ warung tradisional untuk bersiap memasuki kenormalan baru (new normal) diawali dengan menerapkan SOP yang bersih, sehat dan aman.

“Kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak harus terus kita optimalkan untuk mempersiapkan toko tradisional segera bangkit. “Gerakan Toko BERSAMA” diharapkan dapat membangkitkan

semangat serta mengembalikan kekuatan pelaku usaha Toko atau Warung di tanah air sebagai tulang punggung perekonomian rakyat,” jelas Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Untuk mendukung dan memfasilitasi ‘Gerakan To ko B e r sa ma, Ke tu a UKM Center FEB UI, T.M. Zakir Sjakur Machmud, Ph.D menyambut baik kolaborasi ini sebagai bukti nyata sinergi antara dunia usaha, pemerintah dan universitas dalam rangka memberdayakan UMKM, khususnya peritel tradisional. Seperti diketahui, sektor ritel merupakan

salah satu kontributor penting terhadap pembentukan PDB nasional dan yang menyerap banyak tenaga kerja cukup banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan kapasitas kami, kami siap membantu mensukseskan gerakan ini demi terwujudnya Indonesia yg lebih baik.

Managing Director QASA, Joko Wiyono menilai, perlunya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan inisiatif ini menjadi lebih besar sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pemberdayaan toko dan warung kelontong yang merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian nasional.

Bersama dengan mitra kolaborasi kami akan membentuk peta jalan untuk pengembangan konsorsium sosial gerakan ini, yang pada tahap awal akan menjangkau lebih dari 500.000 toko tradisional di Indonesia terkait persiapan menghadapi periode kehidupan normal baru (new normal). (dim/uzi)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Vianisti Cikarang .... dari halaman Cikarang Ekspres Dia adalah Pije, pria vianisti alias fans berat penyanyi dangdut asli Sidoarjo tersebut sudah diamankan di Polsek Tanggulangin.

Selasa (30/6), Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji menemui pria 41 tahun asal Jalan Pabrik Tenun, Kelurahan Sie Putih Timur, Kecamatan Medan, Kota Medan tersebut.

Sebelum membakar mobil Alphard milik Via

Vallen di Desa Kalitengah RT 02/RW 03, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Pije (41) nekat melakukan estafet dari Cikarang ke Sidoarjo.

Terduga pelaku yang menyebut dirinya sebagai fans Via Vallen itu, melakukan estafet selama tiga hari dan rela tidur di sebuah warung kopi kawasan Tanggulangin selama tujuh hari.

"Selama tiga hari dia nggandol sana, nggandol sini (estafet) ingin bertemu Via Vallen," kata dia saat meminta keterangan pelaku di Mapolsek Tanggulangin,

Inspektorat Klaim ....

Selasa (30/6).

Dari awal, terduga pelaku tersebut sudah tahu semua tentang rumah Via Vallen.

"Kalitengah Tanggulangin, tahu rumahnya Via Vallen.

Ngefans lah, ngefans dianya," ucap Sumardji.

Namun, terkait motif terduga pelaku sampai membakar mobil milik Maulidyah Oktavia alias Via Vallen, pihaknya masih belum bisa memastikan.

"Pelan-pelan dulu, soalnya sulit diajak ngomong. Pasti nanti ketemu," pungkas dia. (bbs/hyt)

“Hasil kami audit dilapangan selama tahun 2019 kami berhasil nyelamatkan uang senilai kurang lebih Rp. 1. 174.661.000 dari dana desa dan untuk dinas kami (Inspektorat) berhasil menyelamatkan Rp. 444.911 Juta periksaan terahkir pada tahun 2019,” kata Supratman.

Menurut dia, selama audit 178 desa dari 23 kecamatan itu dilakukan Inspektorat

melakukan rekomendasi kepada para aparatur desa agar kegiatan yang belum dilakukan atau kejanggalan agar segera diperbaiki dan dikembalikan.

“Soal audit di desa pada 2019 sifatnya kegiatan yang belum dikerjakan harus dikerjakan, yang kita sodorkan adalah soal pembayaran pajak dari 178 desa 23 kecamatan ada kekurangan pembayaran pajak sebesar 1 Milyiar 174 juta 661 rupiah. Namun itu sudah diselesaikan 1 tahun berjalan (dibalikan),”

tuturnya.

Kemudian untuk audit disetiap dinas pihaknya berhasil menyelamatkan uang senilai Rp. 444.911 Juta Pemeriksaan terahkir pada tahun 2019 dan mereka sudah mengembalikan dan dibenahi.

“Ya (2019) sudah dikembalikan semuanya oleh dinasnya,” ujarnya.

Terang dia, bahwa Inspektorat juga melakukan laporan ke Bupati Bekasi atas audit tersebut, kemudian Bupati Bekaai membuat rekomendasi atas kepada DPMD

agar melakukan sanksi teguran kepada desa yang melakukan penyimpangan.

“Ya pasti ada peringatan kepada desa itu dengan melakukan peneguran melalui rekomendasi Bupati Bekasi dan yang lakukan sanksi teguran dari Kepala DPMD,” tandasnya.

MA Supratman mene g a s k a n , I n s p e kt o r a t Kabupaten Bekasi terus berupaya melakukan kinerja pencegahan dan penanganan kasus dengan lakukan rekomendasi perbaikan. (har/mil)

pandemi Covid19, buka t ra n spa ra n si a ng ga ra n kampus, libat mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan serta buka ruang demokrasi untuk seluruh aktivitas akademika.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi mengakui tidak bisa berbuat banyak mengenai persoalan

yang dihadapi mahasiswa Pelita Bangsa. Sebab, kebijakan meringankan biaya kuliah termasuk domain kampus.

“Ya itu kebijakan kampus untuk meringkankan biaya mahasiswanya, kami tidak bisa berbuat banyak kecuali kalau ada anggaran dari pemerintah daerah ke kampus, mungkin kami

bisa menekan agar biaya kuliah di ringankan,” jelasnya. Politisi PKS itu juga mengakui jika ada bantuan dari pemerintah pusat untuk mahasiswa dengan jumlah 4100 bantuan. Namun bantuan tersebut untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. “Ya kalau dibagi-bagi mendapat berapa? Dan itu pun harus dari kampus

yang meminta bantuan tersebut ke pemerintah pusat,” katanya.

Meski begitu, Rusdi menilai jika pendidikan harus mengedepankan rasa kemaunisaan dimana tidak hanya mengedepankan lahan bisnis saja. “Kita serahkan ke pihak kampus untuk tuntutan mahasiswa itu,” tandasnya. (har/uzi)

dari halaman Cikarang Ekspres

Biaya Kuliah Pelita Bangsa .... dari halaman Cikarang Ekspres Iuran kuliah tetap saja diberlakukan seperti hari biasanya. “Kami kuliah ada yang sambil kerja ada yang juga dari orang tua, t e n t u n y a m e re k a y a n g kerja juga terasa sekali ada yang dirumahkan dan mereka yang dari orang

tua juga, perekonomian keluarganya terganggu,” jelasnya.

Sebagai lembaga pendidikan, Weni meminta agar kampus Pelita Bangsa tak melulu mengedepankan pendidikan sebagai lahan bisnis. Tetapi juga harus peka dengan kondisi saat ini dimana dampak penyebaran virus asal Wuhan

Cina itu menggangu semua sector ekonomi.

“Jadi pihak kampus lebih peka, kami bukannya tidak mau bayar kuliah tetapi kondisi saat ini yang membuat kami menjerit dan ingin biaya kuliah lebih diringankan,” harapnya.

Adapun empat tuntutan yaitu pengurangan biaya SPP 30 persen selama

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Toyib, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

DESA KITA

RABU, 1 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

5

SEKILAS DPRD Bantu Legal Formal Fasos Fasum CIKARANG PUSAT – Desa Cicau mendapat dukungan penuh dalam rencana pembangunan masjid Jami Al Barkah. Dari perwakilan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam musyawarah desa di Gedung Serbaguna, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat.

Desa Cicau yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah industri dari dua kawasan industri besar seperti, Deltamas dan Lippo Cikarang. Tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi desa untuk membangun fasilitas kebutuhan warga, meningkatkan pendapatan desa dan perekonomian warganya.

Kepala Desa Cicau , Maman mengatakan, pihaknya selalu melibatkan segenap masyarakat beserta tokohtokoh desa. Dalam setiap rencana pembangunan desa dan kepentingan warganya dalam mengambil keputusan.

Salah satu sikapnya saat pembahasan pembangunan Masjid Jami Al Barkah. Dengan mengundang beberapa anggota DPRD unsur muspika kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan Dkm masjid. Hal ini dilakukan karena PT. Deltamas sudah menyiapkan bantuan dana untuk pembangunan masjid tersebut.

“Kami selaku pemerintah desa sengaja mengundang anggota DPRD, camat, DKM masjid, tokoh masyarakat dan pemuda. Untuk musyawarah dalam mengambil keputusan pelaksanaan pembangunan masjid Jami Al Barkah,” “Karena kami tidak mau ada kesalahan dalam hal ini, terlebih pihak PT. Deltamas sudah menyiapkan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Jami Al Barkah,” ujar Maman kepada KBE, kemarin (30/6). (tin/rie)

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PEMBANGUNAN : Desa berekosistem gambut yang dilakukan Kemendes PDTT selama ini sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

Pembangunan Desa Perhatikan Keseimbangan Ekologi JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar tegaskan komitmen untuk genjot pembanngunan desa dan dengan konsisten memperhatikan keseimbangan ekologi.

Hal tersebut disampaikan Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote speaker di Webinar Nasional yang bertema “Masa Depan Perlindungan Sumber Daya Alam Berbasis Desa Gambut dalam Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, Selasa (30/6).

Gus Menteri, sapaan akrabnya menekankan, perencanaan pembangunan di desa, baik oleh Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat desa

jangan sekali-kali melenceng dari akar budaya dan adat istiadat masyarakat yang ada.

“Di mana-mana selalu saya ingatkan, pembangunan desa harus senantiasa bertumpu pada akar budaya dan adat istiadat yang ada,” ungkap Gus Menteri.

Menurut Gus Menteri, berbagai hal yang ada di desa selalu ada yang disebut dengan ilmu titen. “Ilmu titen itu ilmu yang dikembangkan oleh nenek moyang kita berdasarkan pada berbagai fenomena. Dan kejadian alam yang terjadi secara konstan dan kemudian diambil kesimpulan menjadi sebuah teori. Teori ilmu titen ini juga bagian dari keseimbangan ekologi,” ujar Gus Menteri.

Gus Menteri mencontohkan teori ilmu titen yang ada di Gunung Merapi dan diyakini sebagai bagian dari keseimbangan ekologi.

“Misalnya cerita tentang gunung Merapi yang mau memuntahkan lava-nya, warga masyarakat melihat berbagai situasi alam, keluarnya berbagai binatang yang selama ini tidak pernah keluar, tidak pernah turun, tiba-tiba menampakkan diri. Berarti ada situasi di luar sepengetahuan warga tetapi merupakan bagian dari keseimbangan ekologi,” kata Gus Menteri.

Gus Menteri menjelaskan terkait dengan strategi pembangunan desa berekosistem gambut yang dilakukan Kemendes PDTT selama ini sesuai dengan Indeks Desa

Membangun (IDM), komponen yang lebih berpengaruh terhadap status Desa berekosistem gambut ialah dimensi ekologi yang terus menerus menjadi fokus perhatian Kemendes PDTT. “Desa yang ada di wilayah gambut kurang lebih ada sekitar 333 Desa dari 74.953 Desa.

Jadi cukup besar, cukup banyak dan cukup luas. Tentu ini juga menjadi perhatian tersendiri dari Kemendes PDTT. Karena memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan desadesa yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Di sisi lain, Gus Menteri juga menegasakan tugas utama Kemendes PDTT dalam percepatan pembangunan desa di dalam penentuan skala prioritas

penggunaan dana desa.

Harapannya di tahun 2021 nanti, peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT betul-betul sesuai dengan berbagai permasalahan yang ada di desa.

“Kita ingin agar regulasi yang terkait dengan skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 betul-betul berbasis pada permasalahan yang ada di desa. Tentunya ini butuh dukungan dari berbagai pihak utamanya dari para pakar, para pengamat dan para ahli, agar kita betul-betul fokus dan dana desa memiliki daya ungkit yang efektif dan efisien ketika prioritasnya memang betul-betul difokuskan sesuai dengan permasalahan di desa,” pungkas Gus Menteri. (bbs/rie)

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN STNK MOBIL TOYOTA VIOS NO POLISI BA 1321 RG TAHUN 2005 WARNA HITAM, ATAS NAMA ARIF ARIADI ALAMAT JL.HIDAYAH GG.HIDAYAH NO.11 RT 01 RW 05 KEL. DADOK TUNGGUL

HITAM KEC.KOTO TANGAH KOTA PADANG NO MESININZX247073 NO RANGKA MR053HY4259022979 HILANG BKPB SEPEDA MOTOR JENIS YAMAHA MIO SOUL, NOPOL B-4629-NCQ WARNA BIRU TAHUN 2019, STNK A.N. YOGI NUGROHO. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP HUBUNGI SADIO 087778714446.

HILANG BPKB MOTOR HONDA TH 2014 NOPOL B 3568 FWE A/N SAMINO VL BEKASI INDAH 2 B B2 28 RT 02/ 09 SBR JY TBN SLT BKS NOKA MH1JFN116EK026079 NOSIN JFN1E1026597 HILANG BPKB MOBIL AVANZA NOPOL B 1525 FYQ TH 2012 SILVER METALIK A/N KHAFIDZ NOSIN MA22835 NOKA MHKM1BB3JCK010245 HLG BPKB MBL TOYOTA LIMO B 1379

FBC HITAM A/N MAMAN MARYONO D/A KP.BEDENG RT 08/04 KR MULYA BOJONG MANGU- BKS NOSIN INZX181897 NOKA MRO53HY4249016100

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

RABU, 1 JULI 2020

KORAN KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

PBB Sudah Raup Rp 218 M KOTA BEKASI - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di tengah penerapan tatanan kehidupan baru (new normal) tercatat mengalami peningkatan signifikan.

Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melansir Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga tanggal 29 Juni 2020 telah mencapai 62,33% atau Rp 218,1 miliar dari target sebesar Rp 350 miliar.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (2019) sebesar Rp 153,7 miliar, jumlah tersebut naik sebesar 64,4 milyar atau 41,89%. “Ada kenaikan dibandingkan periode (bulan) sama tahun lalu,”

kata Kepala Bapenda Kota Bekasi, Aan Suhanda, kemarin (30/6).

Aan mengatakan, kanaikan itu karena adanya kebijakan relaksasi pajak daerah akibat dampak COVID 19 yang diberikan oleh Pemkot Bekasi berupa pengurangan pokok pajak PBB Tahun 2020 dan pembebasan sanksi Denda.

Dirinya berharap kepada masyarakat dapat memanfaatkan sisa waktu pemberian relaksasi Pajak Daerah ini dengan sebaik-baiknya.

Untuk dapat pengurangan pokok pajak PBB 2020 sebesar 10%, kata dia, waktunya tinggal 1 hari lagi (30/6), selanjutnya pembayaran Juli dan Agustus 2020 juga dapat pengurangan pokok pajak PBB tapi hanya sebesar 5%. (dhy/mhs)

WALKOT PEPEN NOSTALGIA SEJARAH PDAM:

14 Tahun Tirta Patriot Penjualan Tembus 94 Persen Jadi Kado Ulang Tahun KOTA BEKASI – Kemarin (30/6) PDAM Tirta Patriot tepat berumur 14 tahun. Capaian target penjualan yang menyentuh angka 94 persen dianggap sebagai kado baik di hari jadi perusahaan air plat merah ini.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang datang langsung mengikuti perayaan hari jadi PDAM Tirta Patriot

mengucapkan kegembiraanya atas capaian PDAM. Pepen disambut Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Solihat yang juga menghaturkan terima kasih lantaran di tengah kesibukannya, wali kota yang biasa disapa Pepen itu bisa datang ke PDAM Tirta Patriot.

"Hari ini saya sangat berbahagia dalam tiga hal, yakni dalam peraihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil kelima kalinya di gaet Pekot Bekasi dan menjadi bukti nyata atas kinerja para pegawai,

yang kedua, HUT PDAM Tirta Patriot yang ke-14, yang merupakan usia dini yang harus bangkit lebih lagi dari sebelumnya, agar bisa berkembang pesat jauh. Ketiga, tepat pada 30 Juni 2020 dan hari lahir PDAM Tirta Patriot, target pencapaian penjualan air minum yang dikelola berhasil mencapai 94 persen," kata Solihat, kemarin (30/6).

"Sangat gembira sekali atas hadirnya PDAM Tirta Patriot yang sudah usia 14 ini, karena target juga memberikan satu bukti nyata kepada

Kota Bekasi, semoga semakin meningkat," timpalnya.

Pepen saat memberikan sambutan mencerikan pengalamannya saat menjadi anggota DPRD Kota Bekasi.

Sebelum Ketua DPD Golkar Kota Bekasi ini menduduki kursi wali kota. Pepen menjadi salah satu wakil rakyat yang menginisiasi Kota Bekasi memiliki PDAM yang terpisah pengelolaanya denga PDAM Kabupaten Bekasi.

“Kita tau, pada saat itu, kesepakatan pembagian pemilikan bhagasasi, Bu-

pati Kabupaten Bekasi Saleh Manaf dan Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih memiliki kesepakatan. Saat 2006 sampai sekarang masih belum bisa selesaikan dan ternyata tidak semudah membalikan tangan,” beber Pepen.

"Kita doakan saja, hanya dengan beberapa langkah lagi, kita bisa berdiri sendiri di usia ke 14 ini. Semoga kinerja PDAM Tirta Patriot semakin jaya dan berkembang dan tentunya sangat bermanfaat untuk para warga Kota Bekasi," timpalnya. (dhy/mhs)

ADVERTORIAL

Hebat, Pemkot Bekasi Lima Kali Berturut-turut Raih WTP

ISTIMEWA

SOROT: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Jabar mengumumkan empat kota dan kabupaten yang mendapatkan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

KOTA BEKASI - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Jabar mengumumkan empat kota dan kabupaten yang mendapatkan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

Melalui sambungan visual Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman syifa mengumumkan, peraihan opini WTP untuk empat daerah yakni Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Indramayu.

Kota Bekasi masuk sebagai salah satu kota yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2019.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi didampingi Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Ardhianto, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, Inspektur Kota Bekasi, Widodo dan Kepala Perangkat Daerah lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut yang berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi.

Rahmat Effendi merasa sangat ber-

intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Wali Kota Bekasi juga berharap capaian ini akan lebih memacu semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi dalam menjalankan tugas penyerapan dan penggunaan anggaran.

Kedepan masih menurutnya Pemkot Bekasi terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara (daerah).

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja OPD yang semakin baik dalam pengelolaan keuangan. ”Rasa syukur kita ucap terus menerus dan walau memang belum sempurna, di tengah pandemi ini kita terus berusaha dan hasilnya hari ini kita kembali WTP ke lima ” ujar Wali Kota Bekasi. (adv/hum) syukur dan sangat bangga dengan capaian WTP secara berturut-turut dan ini adalah yang ke 5 kalinya. Namun demikian, kata dia, peningkatan dan evaluasi yang saat ini dicapai harus terus dilakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan berikutnya. Wali Kota mengatakan

pihaknya beserta Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto terus berupaya meningkatkan capaian capaian untuk Pemerintah Kota Bekasi di semua lini penyelenggaraan pemerintahan.

“Sangat Bersyukur, dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik diharapkan kepuasan warga juga akan

lebih baik lagi,” ungkap Rahmat Effendi, kemarin (30/6).

Opini WTP diperoleh dalam hal penyusunan laporan keuangan daerah yang sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan amanat PP 71 Tahun 2010, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian

PENDIDIKAN

RABU, 1 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

7

SEKILAS Jabar Matangkan Majelis Masyayikh BANDUNG- Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menghadiri video conference Forum Pondok Pesantren (FPP) dan Kyai Sepuh Pimpinan Pondok Pesantren di Jabar dalam rangka rencana pembentukan Dewan Masyayikh Jabar, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/6).

Menurut Uu, Pemerintah Provinsi Jabar mendukung penuh pembentukan Majelis Masyayikh tingkat provinsi Jabar. Sebab, Majelis Masyayikh dapat membangun komunikasi pondok pesantren (Ponpes) di Jabar dengan pemerintah.

“Jumlah pesantren yang tercatat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 12.000 lebih pesantren dengan jumlah santri sebanyak 3 sampai 4 juta santri, sedangkan catatan di Kementerian Agama sebanyak 8.500 lebih pesantren,” ujar Uu. Uu mengaku, selama ini pihaknya sedikit kesulitan membangun komunikasi dengan Ponpes. Padahal, pihaknya sangat membutuhkan masukan, dorongan dan dukungan para kyai dan ulama. Terutama dalam menuju Jabar Lahir dan Batin.

Dengan adanya Majelis Masyayikh, kata Uu, Ponpes dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah maupun sebaliknya. Tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.

“Termasuk juga diharapkan para kyai memberikan masukan, dan memberikan arahan-arahan pada pesantren yang sudah sedikit melenceng atau tidak sesuai dengan harapan berdirinya pondok pesantren, yang sudah prakarsai oleh para kyai puluh atau ratus tahun kebelakang,” paparnya.

Kang Uu berharap akan ada lagi video conference atau pertemuan untuk membahas pembentukan Majelis Masyayikh tingkat provinsi Jabar.

Perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jabar yang hadir dalam vicon tersebut, Wildan mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan Majelis Masyayikh di Jabar. Jadi pada prinsipnya Kementerian Agama mendukung sekali, bagaimanapun ini akan menjadi ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. “Karena tidak ada yang tahu pesantren kecuali para kiai, ajengan, dan masyayikh,” katanya.

Menurut Wildan, Majelis Masyayikh seperti Badan Nasional Standarisasi Pendidikan untuk pondok pesantren. Nantinya akan menjadi wadah para kyai merumuskan standar kerangka kurikulum sebagai acuan bagi pesantren-pesantren dalam proses pembelajaran. (*)

AYI PURNAMA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOROT: Sebanyak 32 SMP se-Komisariat Telukjambe mengikuti pelatihan dan pelaporan pembelajaran melalui moda daring. Pelatihan digelar sebagai antisipasi sekaligus persiapan kegiatan belajar mengajar (KBM) tanpa tatap muka di tengah pandemi covid-19.

ANTISIPASI KBM TANPA TATAP MUKA SAAT PANDEMI

32 SMP Ikuti Pelatihan Pembelajaran Moda Daring KARAWANG - Sebanyak 32 SMP se-Komisariat Telukjambe mengikuti pelatihan dan pelaporan pembelajaran melalui moda daring. Pelatihan digelar sebagai antisipasi sekaligus persiapan kegiatan belajar mengajar (KBM) tanpa tatap muka di tengah pandemi covid-19.

Dalam kegiatan yang digelar pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Komisariat Telukjambe di SMPN 1 Telukjambe Timur, Kamis (25/6) lalu, 32 SMP yang

Uu Ruzhanul Ulum Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar)

Rp 14 M untuk Siswa Afirmasi B A N D U N G - P e m e r i n t a h P r o v i n s i Ja w a Barat siapkan dana Rp 14 miliar untuk membiayai siswa afirmasi yang tidak diterima di sekolah negeri sehingga diterima di sekolah swasta pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Sekertaris II Panitia PPDB Jawa Barat Edy Purwanti mengatakan, dana tersebut disiapkan untuk mensubsidi 7.000 siswa miskin.

Namun, jumlah siswa afirmasi yang pasti akan disubsidi pada PPDB tahun ini belum diketahui karena data masih diolah oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Nilai subsidi yang diberikan kepada setiap siswa miskin Rp 2 juta per tahun.

“Dana itu akan disalurkan kepada sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai operasional sekolah, seperti untuk membeli alat tulis, bayar listrik dan internet,” ucap Edy saat berdiskusi dengan orangtua siswa di Gedung DPRD Jawa Barat, kemarin (31/1).

Dana subsidi dari pemprov juga dapat digunakan membayar honor guru. Namun, pihak sekolah perlu mengatur pengeluaran dari beberapa sumber dana lain agar tidak terjadi tumpang tindih.

Salah satu siswa lulusan SMP Leny Marlina, menyatakan dirinya adalah siswa miskin yang tidak bisa masuk jalur afirmasi, karena tidak mempunyai bukti kartu program penanganan kemiskinan dari pemerintah. Dia tidak mempunyai kartu penanganan kemiskinan karena merupakan warga miskin baru yang kondisi ekonomi orangtuanya terdampak virus corona (Covid-19). Bapaknya yang bekerja sebagai supir mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Akibat tidak mempunyai kartu program penanganan kemiskinan, dia pun mendaftar lewat jalur prestasi. Namun, tidak lolos. Akhirnya, saat ini, dia bingung bersekolah kemana karena dia pun tidak mendaftar ke jalur zonasi yang dibuka pada tahap II PPDB. (bbs/mhs)

terlibat merupakan sekolah negeri dan swasta.

“Setiap sekolah diwakili kepala dan wakasek kurikulum. Mereka mendapat ka n p e lat i ha n ya ng diberikan langsung oleh pengawas pembina Disdikpora Karawang,” ujar Ketua MKKS SMP Komisariat Telukjambe, Suryono, kepada KBE, Selasa (30/6).

Bentuk pelatihan yang diberikan, jelas Suryono, seluruh peserta mendapatkan bimbingan cara menggunakan tiga aplikasi yang bisa digunkan untuk menun-

jang proses pembelajaran secara daring. Yaitu webex meeting, google form dan google classroom.

“Kami berharap dengan pelatihan ini sekolah yang ada di Komisariat Telukjambe bisa lebih siap jika harus menggelar KBM tanpa tatap muka. Disamping tentunya sekolah juga bisa menggunakan aplikasi lainnya yang lebih sederhana seperti WA,” ucap Kepala SMPN 1 Telukjambe Timur ini.

Guna menyempurnakan hasil pelatihan yang dida-

pat, Suryono mengatakan, proses pelatihan dilanjutkan satu hingga dua kali setiap pekannya secara daring melalui aplikasi webex meeting.

“Kendati persiapan pembelajaran daring ini kami laksanakan dengan matang, tapi kami tetap berharap pembelajaran bisa kembali digelar secara tatap muka saat tahun ajaran baru nanti. Dengan artian pandemi covid-19 secepatnya berakhir dari Karawang dan Indonesia,” harapnya.

Terpisah, Wakasek Kurikulum SMPN 1 Telukjambe Timur, Akbar Waspodo Putra, menyambut baik adanya kegaitan pelatihan yang digelar pengurus MKKS SMP Komisariat Telukjambe.

“Pelatihan memberikan banyak wawasan bagi setiap sekolah. Kami jadi memiliki opsi banyak jika harus menggelar KBM tanpa tatap muka. Tentunya dengan pelatihan ini sekolah akan lebih siap menggelar pembelajaran secara daring,” katanya. (ayi)

MTsN 4 Miliki Program Santunan Siswa KARAWANG - Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 4 Karawang tak hanya fokus memberikan kesempatan kepada lulusan SD/MI untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan masuk madrasah tersebut, tapi aktif mendorong semangat bersekolah siswa yatim melalui program santunan.

Ke p a l a M Ts N 4 Karawang, Suparwoto, mengatakan, program santunan siswa yatim merupakan agenda tahunan yang rutin digelar madrasah yang dipimpinnya.

Bentuk santunan yang diberikan seperti memberikan perlengkapan sekolah mulai dari seragam, buku, tas, sepatu, dan lainnya.

“Tujuannya agar siswa yatim bisa fokus belajar tanpa harus memikirkan

perlengkapan sekolah yang mungkin belum mereka miliki,” ujar Suparwoto, kepada KBE, baru-baru ini.

Disebutkan Suparwoto, pada tahun pelajaran 2019-2020, MTsN 4 Karawang memberikan santunan kepada 89 siswa yatim. Jumlah tersebut dipastikan berubah saat memasuki tahun pelajaran 2020-2021.

“Dengan masuknya peserta didik baru di kelas VII, maka nantinya akan kami data kembali berapa jumlah siswa yatim yang berhak menerima santunan di tahun pelajaran 2020-2021,” ucapnya.

Selain santunan kepada siswa yatim, Suparwoto menjelaskan, di MTsN 4 Karawang juga rutin dilaksanakan infak untuk

H. Suparwoto, M.Pd Kepala MTsN 4 Karawang

membantu siswa kurang mampu yang tidak memiliki ongkos dan uang jajan.

“Untuk santunan siswa yatim bersumber dari infak yang diberikan oleh guru-guru. Sedangkan bantuan kepada siswa yang tidak memiliki ong-

kos dan uang jajan bersumber dari infak guru dan siswa,” jelasnya.

Suparwoto menegaskan, tujuan diadakannya infak di madrasah yang beralamat di Jalan R.M Soleh No. 4C Sadamalun Karawang Kulon, dan Jalan R.H.S Saca Kusumah Pasirjengkol Tanjungpura, agar seluruh siswa memiliki kepedulian terhadap sesama.

“Kami tak hanya ingin meluluskan generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan memahami dan mampu membaca dan menulis Alquran saja, tapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap di sekelilingnya. Intinya bisa seimbang dalam hal pengetahuan maupun akhlaq,” tegasnya.

MTsN 4 Karawang yang

ditunjang 42 guru (29 PNS dan 13 honorer), perpustakaan, laboratorium komputer, sarana olahraga, mushola, dan 15 kegiatan ekstrakurikuler, juga memiliki beberapa program yang berkaitan dengan keagamaan seperti muhadharah (pembacaan Alquran dan ceramah oleh siswa, menghafal juz 29 dan 30, dan lainnya.

Saat ini, madrasah yang memiliki visi “madrasah berkualitas IMTAQ, IPTEK dan berorientasi masa depan,” ini sedang menggelar PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Proses PPDB digelar secara online (https://forms.gle/Y6uFHH9wcrkoepaC8) maupun manual (datang langsung ke madrasah). (ayi)

Menjaga Aset Sumber Daya Manusia OLEH SUTRISNO IWANTONO*

SUMBER daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam perusahaan.

Tanpa karyawan, bisnis tidak bisa jalan. Karena itu, perusahaan harus sebisanya mempertahankan keutuhan jumlah personel SDM-nya.

Yang namanya aset, SDM tentu memiliki peran yang penting dalam membesarkan dan membangun sukses suatu perusahaan.

Dalam kondisi pandemi, pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan pilihan terbaik.

Harus dihindari. Kecuali perusahaan dalam kondisi yang sangat terdesak. Kalau memang terpaksa diru-

mahkan, adalah pekerja yang tidak tetap (part timer).

Pekerjaan part timer tidak full di perusahaan. Masih punya kegiatan di tempat lain. Kalau karyawan tetap harus dipertahankan sebaik-baiknya.

Saat ini para pengusaha bersikeras memikirkan cara agar ekonomi bergerak kembali. Karena ancaman saat ini ada dua: virus Covid-19 itu sendiri dan ancaman kelaparan.

Kalau kemudian banyak orang tidak bekerja, artinya tidak ada pemasukan.

Tidak ada pendapatan, praktis tidak bisa beli makan. Lama-lama kelaparan,

ujung-ujungnya tewas juga.

Bahkan, di beberapa negara ancaman kelaparan lebih mematikan daripada virus Covid-19. Sebut saja Yaman, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, Sudan Selatan, Sudan, Syria, Nigeria, dan Haiti.

L o ckd ow n d a n re s e s i ekonomi akan mengkibatkan hilangnya pendapatan besar-besaran di antara pekerja miskin. Industri pariwisata juga turun tajam.

Solusi yang tepat agar perekonomian kembali pulih dan mencegah terjadinya PHK adalah menerapkan disiplin protokol

kesehatan dalam bekerja.

Musuh utamanya adalah Covid-19. Ekonomi terkontraksi itu efeknya.

Jadi, masuk kantor itu wajib menggunakan masker, face shield, hingga mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Dengan demikian, peluang terpaparnya kecil.

Dan, pemerintah semestinya memberikan subsidi itu ke perusahaan.

Katakanlah satu orang diberi satu atau dua face shield seharga Rp 50 ribu dikali 100 juta pekerja.

Pemerintah cukup mengucurkan Rp 10 triliun untuk membelikan face shield. Jumlah tersebut tidak seberapa dari total dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 677,2 triliun.

Begitu saja sudah aman.

Aktivitas ekonomi pun akan bergerak lantaran bisnis tetap berjalan. Untuk pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menen-

gah), misalnya, ketika masuk ke pasar menggunakan perangkat protokol kesehatan juga aman. Sayangnya, sampai sekarang stimulusnya belum jelas di lapangan.

Mengenai fenomena PHK, menurut saya, yang seharusnya menjadi perhatian adalah UMKM. Sektor tersebut menyerap hampir 94 persen angkatan kerja di Indonesia. Sedangkan perusahaan besar hanya 3 persen. Yang bekerja di warteg, Pasar Tanah Abang, dan sektor informal lainnya itu lebih banyak daripada yang kerja di pabrik atau perusahaan.

Dan, sektor UMKM adalah yang paling terpukul saat wabah seperti ini. Tidak bisa kerja akibat daya beli masyarakat turun. Apalagi, pendapatan mereka harian.

Ketika tidak ada yang beli, ya tidak ada pemasukan.

Apalagi, sektor UMKM memiliki beban di perbankan hampir Rp 1.100 triliun untuk 40 juta usaha. Kalau UMKM tidak ditolong pemerintah, pemulihan ekonomi nasional bisa terimbas. Jadi, menyelamatkan UMKM adalah prioritas. *) Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

RABU, 1 JULI 2020

Gina Minta Pemda Bangkitkan Pelaku UMKM ADIKARYA PARLEMEN JABAR KARAWANG - Pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 telah membuat pelaku usaha terpukul.

Berbagai pelaku usaha ada yang memilih berhenti, ada pula yang tetap bertahan memanfaatkan peluang dengan beralih menjual makanan cepat saji.

Menilik kondisi itu, Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi Partai Gerindra, Gina Fadlia Swara pun buka suara. Ia mengaku bahwa para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Me n e n ga h ( U M K M ) d i Jawa Barat masih belum jadi prioritas penerima bantuan dari pemerintah daerah di tengah bencana covid-19.

Padahal, kata Gina, pelaku UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak langsung pandemi Covid-19 lantaran p a n d e m i i n i m e m b u at omset mereka anjlok.

Bahkan, sejumlah UMKM di Kabupaten Karawang muapun Purwakarta, terancam gulung tikar.

“Harusnya gugus tugas Covid-19 juga memperhatikan para pelaku UMKM ini. Karena mereka jadi salah satu kelompok yang terdampak langsung,” tegas dia, Selasa, (30/6).

Artinya, sambung Gina, bantuan yang diberikan bisa berupa sembako atau dana tunai permodalan agar mereka bisa bangkit di tengah pandemi. Bahkan, pemerintah daerah juga bisa membantu dengan membuat kebijakan yang dapat meringankan beban usaha mereka.

“Misalnya, meminta agar lembaga penyalur kredit memberikan relaksasi untuk pembayaran angsuran mereka, atau bisa saja keluarkan bantuan tunai untuk modal usaha,” jelasnya.

Gina menilai para pelaku UMKM juga saat ini masih perlu bantuan permodalan yang mudah d ia k s e s. Na mu n , t e t ap d e n g a n s e j u m l a h p e rsyaratan yang aman bagi ke dua belah pihak.

Selain itu, mereka pun perlu dibantu untuk akses pemasaran produk termasuk pendampingan selama beberapa bulan ke depan, paling tidak sampai pandemi Covid-19 ini berakhir.

“Pemerintah harus hadir u nt u k m e n y e l a mat k a n eksistensi pelaku UMKM ini. Jangan sampai mereka sampai gulung tikar,” tandas dia. (wyd/hyt)

ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN KARAWANG

RAPAT KERJA KOMISI IV DPRD KABUPATEN KARAWANG Dengan Mitra Kerja Dinas Pendidikan dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KARAWANG - Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang melaksanakan rapat kerja yang terbagi dalam 2 sesi pertemuan, Jumat (26/6).

Pertemuan dengan mitra kerja Komisi IV antar lain Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Karawang. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV, H Asep Syarifudin, ST.MM. Adapun rapat yang direkomendasikan untuk Disdikpora antara lain : • Perlu melakukan evaluasi dan meyiapkan dalam penyusunan RKPD 2021 sebagai tahun yang strategis pada masa RPJMD 2016-2021.

• Berkaitan dengan refocussing 2020, serta prosentase penyerapan sampai dengan Juni 2020. Serta korelasi dengan tingkat keberhasilan RPJMD. • Dalam rangkat penyusunan Perda CSR, berharap agar Disdik mempunyai program monumental seminal pembangunan sekolah percontohan di setiap kecamatan.

• Berharap pada tahun 2021 dengan proses percepatan pembangunan RKB dengan adanya sinergi antara OPD dengan DPRD. • Program Karawang Cerdas

Pengelola Wisata Dilematis Kunjungan Masih Dibatasi Maksimal 70 Persen

harus juga menjadi tolak ukur keberhasilan RPJMD. • Penyesuaian kewenangan Komisi IV di bidang kepariwisataan sesuai dengan tata tertib DRPD. • Evaluasi terhadap progres Kampung Budaya serta pengelolaan destinasi wisata yang lain sehingga adanya peningkatan PAD yang signifikan.

• Berharap adanya inventarisir data berskala prioritas pembangunan RKB serta disinergikan dengan DPRD. Sehingga pemetaan program bisa menjadi jelas, mana yang bisa di cover oleh pokok pikiran DPRD dan mana yang harus melalui program regular dinas.

• Berharap untuk disdik di tahun 2021 bisa membuat

program untuk peningkatan kualitas peserta disdik serta pendidikannya.

• Harus adanya sistem pendistribusian kuota bagi peserta didik atau calon siswa SD dan SMP, sehingga menjadi pemerataan.

• Program peningkatan tenaga pendidik haruslah lebih ditingkatkan lagi, sehingga output kualitas anak didik menjadi lebih baik. Serta out come nya penyerapan tenaga kerja asli Karawang bisa lebih tinggi. (adv)

PURWAKARTA- Sejumlah objek wisata dan restoran besar di Kabupaten Purwakarta telah menerapkan protokol kesehatan secara optimal. Namun, penerapan aturan tersebut justru mengurangi jumlah kunjungan wisatawan.

Pemeriksaan pengunjung bahkan melibatkan personel kepolisian seperti di Objek Wisata Pasir Langlang Panyawangan Kecamatan Kiarapedes. Setiap pengunjung yang akan masuk terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya, diminta cuci tangan hingga memakai masker.

Pengelola objek wisata yang menerapkan protokol kesehatan cukup ketat adalah Cikao Park. Direktur Utamanya, Afrijal Hadi sebenarnya menyambut baik pembukaan kembali tempat-tempat pariwisata setelah sempat ditutup karena ada pandemi Covid-19.

“Namun, pengunjung ke Cikao Park di akhir pekan ini tidak terlalu signifikan.

Manajemen mendukung (protokol kesehatan) guna memutus mata rantai Covid-19,” kata Afrijal. Ia menyebutkan, upaya yang dilakukannya seperti menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan hingga imbauan memakai masker.

Selain itu, pengelola juga masih membatasi jumlah pengunjung yang masuk.

Pembatasan tersebut untuk mengoptimalkan ruang gerak pengunjung sehingga mereka bisa menjaga jarak fisik dengan pengunjung lainnya.

Sekretaris Disporabudpar Purwakarta Heri Anwar menyebutkan, pembatasan pengunjung di tempat-tempat pariwisata dilakukan hingga 70 persen. “Kalau normal akan lebih membludak. Tapi, kita tetap memperlakukan protokol kesehatan, dan dibatasi jumlah kunjungan wisatawan ke tiap destiansi sebesar 30 persen dari jumlah biasa,” katanya. (san/red)

DIBATASI: Cikao Park, objek wisata di Purwakarta yang menerapkan protokol kesehatan cukup ketat.