HARIAN UMUM
KARAWANG BEKASI KAMIS, 18 NOVEMBER 2021
KBEONLINE. ID
KARAWANGBEKASI.JABAREKSPRES.COM
HARGA Rp4.000
KARAWANGBEKASIEKSPRES_OFFICIAL
JAKSA DIMINTA USUT DUGAAN KETERLIBATAN KEPALA DINAS DI SKANDAL TERA KABUPATEN BEKASI - Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyelidiki dugaan keterlibatan kepala dinas, dalam dugaan korupsi kasus retribusi pelayanan
tera/tera ulang tahun 2017 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Hal itu dikatakan Koordinator LAMI, Suganda kepada Cikarang Ekspres, kemarin (17/11). “Kami dari LAMI meminta Kejari
agar mendalami keterlibatan Kepala Dinas Perdagangan tahun 2017 dissat itu yang menjabat AR, sementara kabid dan kasie sudah terkena terlebih dahulu menjadi tersangka,” tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan
Negeri Kabupaten Bekasi menerima uang hasil korupsi dalam kasus retribusi pelayanan tera/tera ulang tahun 2017 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Pendapatan hasil maling BACA HALAMAN 2 METRO KARAWANG
PEMKAB BEKASI SERIUS SUSUN LANGKAH MITIGASI BENCANA BACA HALAMAN 3 CIKARANG EKSPRES
Parpol Koalisi Kompak ‘Sentil’ NasDem n Strategi Jitu atau Langkah Blunder? n Figur Wakil Bupati jadi ‘Modal’ Elektoral 2024
Syukur Mulyono Ketua DPD Golkar Karawang “NasDem jangan ganjen, jangan genit. Posisinya NasDem itu sama seperti Golkar saat itu sebagai pengusung. Dan seingat saya memang PKS yang awal memajukan Haji Aep sebagai wakil bupati saat itu.”
KARAWANG- Parpol koalisi pengusung Cellica-Aep (PKS, Golkar, Demokrat) memberi respons ‘miring’ terhadap langkah NasDem yang sudah mendeklarasikan mengusung Aep Syaepulloh pada Pilkada
Pendi Anwar Sekretaris DPC Demokrat Karawang “Partai Demokrat berharap Pak Wabup tetap fokus untuk membangun Karawang sesuai visi dan misi yang sudah dibuat bersama ibu bupati yang kebetulan visi dan misi tersebut sudah tertuang dalam perda RPJMD selama 5 tahun ke depan,”
SEMENTARA itu, pengajar Komunikasi dan Pendidikan Politik UBP Karawang, Aris Riswandi menilai deklarasi pengusungan calon bupati Karawang 2024 yang dilakukan NasDem pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Menurutnya, parpol memang sangat memerlukan figur yang memiliki nilai jual politik dan dapat menjadi modal besar dalam pemenan-
“Tapi yang jelas, sampai hari ini Haji Aep adalah kader PKS yang komunikasinya baik dan tidak ada masalah.”
Pejabat Kemenag Diduga Sikat Dana BOS Madrasah Rp 8 M BANDUNG- Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Jawa Barat berinisial AK ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS). AK yang ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat itu disebut melakukan tindakan tercela dalam pengadaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp8 miliar lebih. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Barat Riyono menuturkan, AK yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) melakukan mark up atau penggelembungan anggaran untuk penggandaan soal-soal ujian bagi siswa MI. “Penyidik berkesimpulan bahwa saudara AK layak dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sehingga pada hari ini terhadap AK ditetapkan sebagai tersangka,” kata Riyono di Kantor Kejati Jabar, Kota Bandung. Riyono menjelaskan, tindak pidana korupsi diduga dilakukan AK terjadi pada tahun anggaran 20172018 di lingkungan Kemenag Jabar. Saat itu, Kemenag pusat mengucurkan dana bos untuk digunakan setiap madrasah. Lebih lanjut, kata Riyono, anggaran dana bos disalurkan untuk membiayai kegiatan penggandaan soal-soal ujian seperti Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Try Out (TO), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN). “Dalam praktiknya, dana yang seharusnya dikelola oleh pihak madrasah, ini justru dikoor-
pengusung Cellica-Aep dikhawatirkan menggangu kinerja Aep sendiri sebagai wakil bupati. “Jika dibiarkan berlarut, jelas bisa menggangu kinerja wakil bupati,” kata Mulyono kepada KBE. Mulyono juga menyarankan agar NasDem tak terlalu ‘genit’ berbicara baik soal pengusungan atau posisi Aep sebagai bagian dari keluarga partai. Karena, menurut Mulyono kalimat ‘keluarga’ dalam parpol identik dengan kader. “NasDem jangan ganjen, jangan genit. Posisinya NasDem itu sama seperti Golkar saat itu sebagai pengusung.
Dan seingat saya memang PKS yang awal memajukan Haji Aep sebagai wakil bupati saat itu,” kata Mulyono. Mulyono juga menuturkan, sebaiknya Aep menglarifikasi langsung saat ini statusnya kader partai mana. Di sisi lain, ia juga menyarankan Aep untuk fokus bekerja, jangan terpancing isu politik yang pada akhirnya menggangu kinerja Aep. “Baiknya Pak Wabup yang menglarifikasi, sebenarnya ia kader PKS atau NasDem,” kata Mulyono. “Dan, sebaiknya Pak Wabup juga lebih baik fokus bekerja
Akademisi: Terlalu Dini, Berpotensi Rugikan Wabup
Budiwanto Ketua DPD PKS Karawang
SOROT
2024 mendatang. Bahkan PKS pun mulai memagari posisi Aep—dengan menegaskan status wakil bupati sebagi kader PKS buntut dari penyebutan Aep bagian dari keluarga NasDem. Partai Golkar merespons ‘keterusikan’ PKS atas klaim Partai NasDem yang dalam beberapa kali kesempatan menuturkan Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepulloh merupakan bagian dari keluarga NasDem. Ketua DPD Golkar Karawang, Syukur Mulyono adanya ketersinggungan di dalam partai koalisi
gan pilkada. Hanay saja, kata Aris, pengusungan yang diungkapkan ke public oleh NasDem disayangkan mengingat masa kerja bupati dan wakil bupati masih hitungan bulan, atau masih terlalu dini. “Rasanya terlalu dini untuk mengusungkan wabup untuk pilkada 2024. Adanya dukungan yang diusung partai NasDem kepada Aep bisa
Purwakarta Bakal Alami Kekosongan Selama Setahun PURWAKARTA - Kabupaten Purwakarta bakal mengalami kekosongan bupati dan wakil bupati di periode 2023-2024. Selama rentang waktu itu, jabatan kepala daerah bakal diisi oleh penjabat (Pj) setingkat eselon II lantaran masa bakti Bupati Anne Ratna Mustika dan H Aming berakhir pada 2023. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Purwakarta Dian Hadiana mengatakan, dalam UU No 10/2016 secara implisit pilkada serentak dilaksanakan di November 2024. Namun
sampai hari ini masih belum ada keputusan mengenai waktu pasti pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. “Akan tetapi pilkada terjadi di 2024 dan salah satunya Purwakarta. Dengan demikian, mengingat masa berakhirnya Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta di 2023, untuk posisi itu dipimpin oleh seorang penjabat,” kata Dian kepada MPI, kemarin (17/11). Dalam dengar pendapat di DPR, kata dia, pemerintah menginginkan pelaksanaan di bulan Mei 2024. Tapi itu pun masih dalam
Mendengar Suara Hati Anak Valencya
“Papa Tega Mau Penjarakan Mama….” Anak dari Valencya, Angel (19) mengungkap suara hatinya atas permasalahan yang sedang dihadapi ibundanya. ARIE FIRMANSYAH, KARAWANG
ANAK dari Valencya dan Chan Yu Ching (suami waktu itu), Angel (19) angkat bicara soal perseteruan kedua orang tuanya. “Aku tidak mau mamah dipenjara, karena tidak bersalah. Aku tahu betul mamah,” ujar Angel, kemarin (17/11). Angel mengatakan, ia ingin ada keadilan bagi mamah (Valencya). Tuntutan satu tahun penjara baginya sangat berat. Bahkan ia mengaku lelah, untuk sekedar berpikir liburan pun tak sempat. Sebab dua tahun ini orang tuanya saling lapor polisi. Ia ingin permasalahan keluarganya segera rampung. “Saya menyangka papa tega mau memenjarakan mamanya. Bahkan niatan itu pernah
ISTIMEWA
SOROT: Anak dari Valencya, Angel (19) mengungkap suara hatinya atas permasalahan yang sedang dihadapi ibundanya. Kontak Redaksi: Suhlan: 081806630196, Mahesa: 082298163255. Kontak Iklan: Tohiri: 081279676016, Hayatullah: 085379686339
Email: karawangbekasiekspres@gmail.com, redaksikarawangbekasi@gmail.com