Karawang Bekasi Ekspres, 18 November 2020

HARIAN UMUM

22

HARI LAGI

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

RABU, 18 NOVEMBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

DPRD Setuju Pemkab Laporkan Direksi LKM KARAWANG- DPRD Kabupaten Karawang setuju jika Pemerintah Daerah (Pemda) melaporkan permasalahan PT LKM Karawang ke Aparat Penegak Hukum (APH). Hal tersebut, agar masalah yang melilit di tubuh perusahaan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) tersebut segera terselesaikan.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

Minta Majelis Hakim Hadirkan Dirut Baru KARAWANG- Hari ini (18/11) sidang ketiga dugaan kasus korupsi pmebayaran air baku PDAM Tirta Tarum ke PJT II (Skandal PDAM Jilidi II) digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Pengacara Novi Farida (satu dari tiga terdakwa kasus ini) Asep Agustian mengatakan, dari dua agenda sidang Ke Halaman METRO KARAWANG n

Banjir Rob Tanpa Penanganan

Pemkab Jangan Tutup Mata BANTUAN YANG DITUNGGU RIBUAN WARGA TAK KUNJUNG TIBA KARAWANG- Sudah dua hari ini, wilayah pesisir utara Karawang dihantam banjir rob pasang air laut. Kerusakan yang ditimbulkan pun cukup parah. Tak hanya rumah-rumah warga yang rusak.

Sejumlah fasilitas umum di pesisir pun jadi korban amukan alam tersebut.

Namun sampai Selasa, (17/11) sore kemarin, Pemerintah Kabupaten Karawang belum hadir di tengah masyarakat yang tengah mengharap bantuan. Respons lambat Pemkab Karawang dalam menangani musibah banjir rob itu. Disoroti oleh Lembaga Barisan Nasionalis Pancasila (BNP).

Ketua DPC BNP Karawang, Deni Firdaus menyayangkan, respons lambat Pemkab Karawang dalam menangani musibah tersebut.

Padahal, saat ini ribuan warga di pesisir sedang mengharap pertolongan. Apalagi, banjir rob kali ini juga telah merusak fasilitas di tempat wisata legendaris Karawang, yaitu Pantai Tanjung Baru.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

BANJIR ROB : Sejumlah rumah dan fasilitas di Pantai Tanjung Baru rusak dihantam banjir rob dan ombak besar.

SOROT Polisi Ungkap Ada 45 TPS Rawan: Dari Konflik, Covid sampai Bencana KARAWANG - Sebanyak 54 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada Karawang masuk kategori rawan. Sehingga menjadi perhatian Polres Karawang. Bahkan sebanyak 994 personil kepolisian Karawang diturunkan untuk pengamanan 4.451 TPS yang tersebar di wilayah Karawang pada 9 Desember 2020.

Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra, mengatakan, pihaknya telah maping sejumlah TPS. Dimana TPS kategori aman, rawan dan TPS sangat rawan.

Kerawanan tersebut indikatornya ada beberapa Ke Halaman METRO KARAWANG n

Politisi Pusat Ramai-Ramai ‘Turun Gunung’ Kampanye Paslon KARAWANG- Hari pencoblosan sudah di depan mata—terhitung 22 hari lagi.

Jurus pamungkas kampanye seluruh calon bupati akan dihabiskan dalam dua pe-

kan ke depan. Saat ini, para politisi pusat dari daerah pemilihan Karawang-Bekasi-Purwakata sudah ‘turun gunung’ mengampanyekan jagoan yang diusung partai

mereka masing-masing.

Paslon nomor urut 1, Yesi Karya Lianti-Adly Fairuz dalam beberapa hari terakhir mulai dikampanyekan leh Rieke Diah Pitaloka.

Anggota DPR RI Fraksi PDI itu terjun ke sejumlah titik kampanye di Karawang mendagangkan program dan jani politik Yesi-Adly jika terpilih jad bupati dan

wakil bupati di Kota Pangkal Perjuangan.

Rieke bersama Ketua DPP PDIP Sukur Nababan turut juga melangsungkan acara Ke Halaman METRO KARAWANG n

Ketika Ratusan Kades Galau Nunggu Duit DBH Turun

“Jangan-jangan Diloncatkan ke Tahun Depan…”

Ratusan kepala desa di Kabupaten Karawang sedang galau. Di ujung tahun 2020 yang padat kegiatan ini. Keran anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) PDRD tahap 2, tak kunjung dibuka oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang.

WAHYUDI, KARAWANG

SEPERTI diketahui, saat ini, DPMD Karawang sedang sibuk-sibuknya sosialisasi tahapan Pilkades angkatan 177 di tahun 2021 mendatang. Berbarengan dengan itu, DPMD juga sibuk mengimbau kades agar tetap netral dalam proses Pilkada tahun 2020.

Sejalan dengan itu, pasca dikabarkan ada pengurangan jumlah di tahun Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

ini. Kabarnya, DPMD Karawang saat ini belum juga membuka keran DBH. Padahal, ujung tahun 2020 ini hanya tinggal hitungan hari.

Menyikapi itu, Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Cilamaya Kulon, Sawa Isiroj menuturkan, sampai saat ini, DBH masih dalam tahap pembahasan Ke Halaman METRO KARAWANG n

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

DIAMBIL SUMPAH : Pengambilan sumpah jabatan 45 kepala desa terpilh di Kabupaten Karawang beberapa bulan yang lalu. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

RABU, 18 NOVEMBER 2020

METRO KARAWANG

KARAWANG BEKASI

2

Jelang Pilkada, 18 Pelaku Kriminal di Jalan Karawang Kena Ringkus K A R AWA N G - J e l a n g Pilkada, Polres Karawang meringkus 18 pelaku kejahatan jalanan. Penangkapan tersebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

“Hari ini Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Polsek jajaran di Polres Karawang melakukan press release hasil ungkap kejahatan jalanan khususnya C3 (Curas, Curanmor dan Curat, red) yang berhasil di ungkap dalam waktu satu bulan,” kata Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra kepada

wartawan saat menggelar konferensi pers di halaman Gedung Satreskrim Polres Karawang, kemarin (17/11).

Menurut Rama, dalam r a n g k a Ha r k a m t i b m a s dan menjelang Pilkada Karawang pada 9 Desember mendatang. Kepolisian telah melakukan pengungkapan kasus guna menciptakan situasi yang aman di tengah masyarakat Kabupaten Karawang.

“Pengungkapan ini juga dalam rangka Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang Pilkada Karawang, maka

Polres Karawang dan jajaran menindak tegas setiap pelaku kejahatan khususnya C3,” jelasnya.

Dari hasil penangkapan, sambung Kapolres, pihaknya mengamankan total pelaku sebanyak 18 orang dengan rincian pencurian dan pemberatan (Curat) 4 orang pelaku, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) 7 orang pelaku beserta 1 orang pelaku penadah, pencurian dengan kekerasan (Curas) 5 orang pelaku, dan 1 orang pelaku pemalsuan STNK.

Pemkab Jangan Tutup .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Deni menyebut, sikap Pemkab Karawang yang cuek dengan keadaan masyarakat di Pantai Tanjung Baru sangat patut disesalkan. Apa agi, kata dia, sejak era Bupati Ahmad Dadang. Pantai Tanjung Baru jarang mendapat anggaran revitalisasi. Wacana-wacana yang sudah diumbar pun masih nihil realisasinya.

“Bahkan cenderung ada pembiaran oleh Pemkab Karawang, tanpa ada perhatian sama sekali. Padahal, Pantai Tanjung Baru adalah salah satu aset Pemkab Karawang yang sama seperti wisata yang lain. Salah apa Pantai Tanjung Baru?,” ujarnya, Selasa, (17/11).

BN P ju ga, kat a D e n i , mendesak agar Pemkab Ka rawa ng b i s a s e r i u smengembangkan potensi wisata Tanjung Baru. Salah

satunya melakukan revitalisasi. Serta penanggulangan kebencanaan yang baik, sebagai langkah antisipasi terjadinya kerusakan di kemudian hari.

“Jelas kami menyoroti ini, sebab pembiaran dan terbengkalainya Tanjung Baru sudah berlangsung lama.

Termasuk saat banjir rob seperti sekarang ini,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Abdul Hakim alias Saglak mengatakan, kerusakan dari banjir rob kali ini memang tak separah yang sebelumnya. Namun, dampak yang ditimbulkan memang dirasakan sangat besar oleh masyarakat. Khususnya, yang bersentuhan langsung dengan Pantai Tanjung Baru.

Saglak menjelaskan, aki-

hal termasuk potensi rawan konflik. Ia menyebutkan dari rawan bencana alam, rawan covid-19, rawan potensi konflik dan sebagainya. “ Ma k a s i s t e m p e nga manannya itu sesuai dengan aturan. Dengan sistem 2-4-10, artinya 2 personil Polri untuk mengamankan yang rawan itu sekitar 5 TPS. Tapi kalau kategorinya aman itu 2 personil Polri mengamankan 10 TPS,” kata Rama kepada wartawan, kemarin (17/11).

Lanjut Rama, setelah menganalisa potensi aman dan rawan pada 9 Desember nanti. Sebab itu, Polres menerjunkan anggotanya dalam pengamanan pesta demokrasi. Personil yang diturunkan pengamanan TPS di Pilkada adalah ada BKO, rayonisasi Polres Purwakarta dan Subang. Juga ditambah dengan BKO Dalmas Polda Jabar.

“Dan Brimob Polda Jabar untuk mengantisifasi sebagai pasukan standby antisifasi kerawanan yang muncul apabila terjadi nanti,” jelasnya.

Adapun untuk menganti-

fasi gejolak sejauh ini, Rama menambahkan dengan mengidentifikasi, deteksi, dan upaya pendekatan terhadap tokoh masyarakat.

“Kita mengidentifikasi sejauh ini mudah-mudahan belum ada, kita terus melakukan upaya-upaya deteksi, dan upaya pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat maupun paslon, termasuk yang lainnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan tingkat par tisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada Karawang 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Selain itu bagi warga Karawang yang memiliki hak pilih namun belum melakukan perekaman e-KTP KPU juga akan melakukan jemput bola kerumah warga. Saat ini tercatat sebanyak 8 ribu warga Karawang yang tersebar di 30 kecamatan memiliki hak pilih, namun belum melakukan perekaman e-KTP. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang memiliki

bat banjir rob ini, 50 hektare lahan sawah milik petani di sana terancam gagal panen.

Lantaran, banyaknya air laut yang merangsek masuk ke lahan sawah yang sudah mulai tumbuh biji itu.

Selain area pesawahan, lanjut Saglak, air rob juga menggenangi tambak ikan bandeng milik warga yang siap panen. Alhasil, ratusan ton ikan bandeng diperkirakan hilang dan mati. Akibat dari banjir rob air laut tersebut.

“Selain itu, banjir ini merusak 6 rumah warga, merobohkan 1 musala, dan 1 masjid rusak parah,” tuturnya.

Ia b e r h a ra p, Pe m k a b Karawang segera mengulurkan bantuan. Kepada warganya yang berada di pesisir Pantai Tanjung Baru.

“Mudah-mudahan bantuan segera datang,” pungkasnya. (wyd/mhs)

kepentingan dalam penyelenggaraan Pilkada ini, salah satunya membahas masalah tingkat partisipasi masyarakat. Salah satu poin pentingnya yaitu masih ada warga Karawang yang belum melakukan perekaman e-KTP. Padahal itu salah satu syarat untuk bisa memilih dalam Pilkada nanti,” kata Ketua KPU Karawang, Miftah Farid, Rabu (12/11).

Menurut Miftah, berdasarkan data yang dimiliki KPU terdapat sekitar 7 ribu hingga 8 ribu warga yang belum melakukan perekaman eKTP. Mengingat waktunya sudah mendesak karena Pilkada akan dilaksanakan 9 Desember tahun ini, maka KPU bersama unsur Pemkab Karawang, Polres dan Kodim 0604 Karawang akan melakukan jemput bola mendatangi rumah-rumah warga.

“Alhamdulilah dari TNI dan Polri sudah siap menerjunkan anggotanya ditingkat desa (Babinsa)bersama aparatur desa untuk melakukan penyisiran ke rumah warga yang belum melakukan perekaman.

Dari kami juga menerjunkan PPS dan PPK menemui warga dengan tugas yang sama,” jelasnya. (rie/mhs)

Politisi Pusat Ramai .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES dengan masarakat batak yang ada di Karawang dan mendeklarasikan dukungan serta akan menggunakan hak pilih merea untuk menyoblos Yesi-Adly.

Sukur optimis pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu mampu membawa terobosan besar bagi Kabupaten Karawang yang memiliki beragam suku dan kebudayaan.

“Saya pastikan pasangan Yessi-Adly adalah pemimpin bagi semua golongan tanpa membeda-bedakan,” tegasnya.

Sukur pun berharap paslon Pilkada Karawang Yessi-Adly dapat memegang komitmen dan mengemban amanah sebaik-baiknya, jika terpilih dalam kontestasi Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

“Mari kita satukan hati kita, kita satukan pikiran dan tenaga kita semua untuk memenangkan pasangan Yessi-Adly pada 9 Desember 2020,” imbuhnya.

Sementaa itu, paslon nomor urut 2, Cellica Nurrachadiana-Aep Saeplh juga menerjunkan sejumlah

nama beken politisi pusat.

Darimulai Dedi Mulyadi (Golkar), Vera Febriyanti (Demokrat), sampai Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

“Cellica sudah bekerja dengan baik dan maksimal.

Sudaha terlihat hasilnya, tinggal melanjutkan dan memperbesar skala pembangunan jika terpilih lagi,” ujar Dedi melakukan ampanye ebrsama Cellca kepada masyarakat d Telgasari, kemarin (17/11).

Sedangakan di paslon nomorurut 3, Ahmad “Jimmy” Zamkhsyari-usni inzani, politisi kesohor waktum DPP Gerindra, Putih Sari sampai Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda sangan getol mengampanyekan Jimmy-Yusni.

Putih Sari misalnya. Ia tak hanya mengampanyekan Jimmy-Yusni di media sosial saja. Bhakan juga datang ke kantong suara dia di Karawang dan mengajak konstituennya menggunakan hak pilih ntuk mencoblos Jimmy-Ysni 9 Desember mendatang.

Ia menyebut, visi paslon Jimmy-Yusni yang siap mem-

kunci leter T, satu buah senjata api (Senpi) rakitan, satu korek api berbentuk Senpi untuk menakut-nakuti korbannya.

“Barang bukti lainnya yakni 334 buah Lever K81H atau handle motor, 10 buah linggis untuk alat mencongkel atau membobol minimarket serta rumah, puluhan dus susu bubuk berbagai merk, 4 unit komputer dan 11 STNK palsu,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Oliestha Ageng Wicaksana menambahkan, dari

ke 18 pelaku kejahatan jalanan tersebut, 6 diantaranya harus di lumpuhkan menggunakan timah panas milik anggotanya.

“Iya betul, enam pelaku diantaranya harus kami berikan tindakan tegas dan terukur pada bagian kakinya karena pada saat anggota akan menangkap pelaku, 6 pelaku berbagai kejahatan jalanan ini sempat melakukan perlawan terhadap anggota kami,” bebernya.

Akibatnya, tambah AKP Oliestha, ke 18 orang pelaku kejahatan jalanan

itu, dikenakan berbagai pasal KUHP sesuai dengan perbuatan kejahatan para pelaku masing-masing.

“Untuk para pelaku 3C ini, ada yang dikenakan Pasal 365 KUHP serta Pasal 363 KUHP, dan untuk pelaku pemalsuan STNK dikenakan pasal 263 KUHP. Sementara untuk penadah dikenakan Pasal 4800 KUHP, ancaman pidana kurungan penjaranya mulai dari empat tahun penjara, enam tahun penjara dan tujuh tahun kurungan penjara,” pungkasnya. (rie/mhs)

DPRD Setuju Pemkab Laporkan ....

Polisi Ungkap Ada 45 .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

“Adapun untuk tempat kejadian perkaranya (TKP), hasil daripada pemeriksaan anggota kepada semua pelaku ini, para pelaku mengakui telah melakukan aksinya lebih dari 10 TKP di wilayah hukum Polres Karawang,” ungkap Kapolres.

Selain mengamankan 18 pelaku kejahatan jalanan, lanjut Kapolres, pihaknya juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti satu buah brangkas, 6 unit sepeda motor berbagai merk, satu unit mobil, 16

bebaskan Karawang dari kemiskinan dan pengangguran menuju masyarakat Karawang yang maju mandiri, menurut Putih Sari, sangat relevan.

“Karena Covid-19 ekonomi menurun. Jadi banyak yang menganggur, yang miskin bertambah. Jimmy-Yusni siapkan solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan, siap mewujudkan masyarakat Karawang yang m a j u d a n m a n d i r i ,” kata Putih Sari dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/11).

Anggota Komisi IX DPR RI itu menyebut, paslon Jimmy-Yusni bakal menyiapkan sejumlah program kerja untuk mempercepat penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan.

“Jimmy-Yusni akan membuka banyak lapangan kerja, menggiatkan ekonomi kreatif, dan menggerakkan ekonomi pedesaan,” lanjutnya “Jimmy-Yusni juga memberikan jaminan bagi yang miskin berupa pendidikan, kesehatan, bantuan tunai, dan bantuan makanan,” kata Putih Sari. (bbs/mhs)

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES lesaikan. Darimulai uang miliar yang macet, sampai pertanggungjawaban direksi yang saat ini telah habis masa kerjanya.

“Setuju, kita harus tegas. biar semuanya bisa segera diselesaikan,” tutur Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Dedi Rustandi saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp. Du ku nga n aga r Pe m kab Karawang mengambil langkah tegas melaporkan ketidakberesan PT LKM ke penegak hukum tak hanya disuarakan dari DPRD. Sejumlah pengamat dan praktis hukum juga mendorong Pemkab Karawang untuk segera mengambil langkah hukum dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan plat merah yang kondisnya centang perenang itu.

“PT LKM ini ownernya adalah pemerintah provinsi dan kabupaten, didirikan dan diberikan penyertaan modal yang gunanya agar masyarakat tidak meminjam uang ke bank emok, tapi herannya kok malah masyarakat berdasi yang pinjam yang sibuk memanfaatkan uang pt lkm ini,” kata praktisi hukum, Asep Agustian.

“Parahnya lagi, masyarakat berdasi ini meminjam uang tersebut dengan cara dugaan kolusi atau kongkalikong karena ingin dapat pinjaman besar dan tidak ada keinginan mengembalikan, inikan lucu, sementara masyarakat kecil dengan s e g a l a p e r s y a ra t a n n y a hanya diberikan pinjaman seadanya,” sesalnya lagi.

Askun menyesalkan jika pemerintah sebagai owner

ini hanya diam saja melihat kondisi seperti ini. Sebaliknya pemerintah kabupaten malah mengucur lagi keran penyertaan modal sebesar Rp 2,65 miliar. Padahal, Pemdaprov Jabar pun sebagi salah satu pemegang saham tak lagi mengucur modal.

“Laporkan ke kejaksaa. Jelas di sini ada dugaan unsur korupsinya, pihak kejaksaan segera turun langsung berdasarkan laporan informasi yang bisa diambil dari pemberitaan,” ujar dia.

Ditegaskannya, mantan direksi yang lama harus memberikan laporan pertanggungjawabannya (LPJ) agar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat segera dilaksanakan, sehingga kekosongan jabatan di perusahaan BUMD ini dapat segera terisi.

“Ini mana yang ditempuh, tidak ada sama sekali. Kalau memang pemkab tidak mampu mengelola dan PT LKM ini tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil, ngapain dikasih penyertaan modal lagi, bubarkan saja,” tegasnya.

Sebelumnya, menanggapi polemik yang ada di BUMD LKM, ahli hukum UBP Karawang, Muhammad Gary Gagarin, menilai, secara hukum direksi tidak boleh bertindak melebihi apa yang sudah ada dalam anggaran dasar perusahaan dan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut nantinya menurut Gary, dapat dikatakan sebagai perbuatan ultra vires atau kategori tindakan direksi di luar pakem aturan perusahaan yang memngkinkan bisa digugat oleh pemilik saham.

Gary menegaskan, kebijakan yang dibuat tanpa didasari oleh anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, serta SOP yang ada di PT LKM, Apabila terjadi kerugian maka direksilah yang harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya.

“Artinya ketika kesalahan direksi dapat dibuktikan, secara otomatis direksi akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, hal ini dapat dilihat pada UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas,” jelasnya.

Selain itu, jika dari hasil audit ditemukan adanya unsur kesalahan dan membawa kerugian terhadap perusahaan, maka secara h u ku m p e m i l i k m o d a l dalam hal ini pemerintah daerah—pemkab dan pemdaprov, memiliki hak untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyeledikan terhadap temuan-temuan yang ada.

“Kredit macet yang saat ini terjadi, itu dapat diduga tidak dijalankannya analisis risiko yang benar, sehingga kredit macet itu terjadi, apalagi jika jumlahnya melebihi dari 50 persen,” ungkapnya.

Gary menambahkan, jika memang ada bukti aliran dana PT. LKM kepada PNS dan anggota dewan yang macet, maka pemerintah daerah dapat meminta pendampingan kepada kejaksaan sebagai upaya penyehatan perusahaan.

“Pemerintah sebagai owner harus serius menangani persoalan ini, karena uang yang digelontorkan bukan uang yang sedikit. Sebagai suatu perseroan terbatas, seharusnya dikelola secara profesional dan tidak boleh adanya conflict of

interest dalam pengelolaan perusahaan,”tandasnya.

Gary juga menuturkan, terkait penyertaan modal sebesar kurang lebih Rp. 2,6 Miliar yang dikucur pemerintah kepada PT LKM Karawang, dikatakan Gary, bukanlah langkah yang tepat. Pasalnya, perusahaan plat merah ini sedang dalam kondisi tidak sehat.

“Dan Pemkab sebagai pemilik modal juga harus mengambil langkah tegas kepada direksi yang lama, karena dasar dari LPJ tersebut akan sangat menentukan arah pengelolaan perusahaan selama ini seperti apa,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini rapat umum pemegang saham (RUPS) pertanggungjawaban kinerja direksi LKM belum digelar. Uang tagihan macet pun jumlahnya miliaran. Dengan tanpa direksi tetap, belum ada laporan resmi melalui forum RUPS, serta kondisi yang hampir pailit, publik dibuat bingung kucuran modal Rp 2,65 miliar akan diperuntukan untuk apa, dan apa yang akan didapat oleh Pemkab Karawang dari penanaman modal itu.

Diduga kengototan Pemkab Karawang mengucur suntikan modal ini sekada mengejar target penyertaan modal di RPJMD yakni sebasar Rp 10, 5 miliar selama lima tahun. Namun di sisi lain, efektivitas dan timbal baliknya tak pernah diperhitungkan. Di sisi lain, belum lama ini Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Karawang melaui pembinanya, Nurhali, mengaku sejauh ini belum ada sama sekali pedagang atau UMKM di bawah APKLI yang mendapat bantuan permodalan dari PT LKM. (bbs/mhs)

Minta Majelis Hakim Hadirkan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES yang sudah dilewati, baru empat orang saksi yang dimintai kesaksiannya. Masih ada da sekitar 30 orang lagi saksi yang akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

“Dulu waktu masih di tingkat penyelidikan di Polres Karawang, semua saksi yang dimintai keterangan ada sekitar 34 orang. Kemarin di persidangan baru empat orang. Artinya, ada 30 orang lagi yang bakal jadi saksi di persidangan. Semua yang pernah menikmati aliran dana PDAM harus mempertanggungjawabkannya,” tutur dia.

Praktisi hukum yang lebih akrab disapa Askun ini kembali menegaskan, semua orang yang pernah menerima aliran dana haram PDAM harus menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Mau masyarakat biasa, oknum pejabat ataupun oknum anggota dewan yang pernah menerima aliran

dana haram ini, semuanya harus memberikan kesaksian di pengadilan. Karena besok (hari ini, red) adalah sidang ketiga dengan agenda yang sama, yaitu mendengarkan keterangan saksi,” katanya.

Ditambahkan Askun, semua data post is dan voucher yang mencatat nama-nama oknum penerima aliran dana haram PDAM sudah diserahkan semuanya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.

Sehingga Askun memprediksi adanya kemungkinan tersangka baru, jika putusan majelis hakim kembali memerintahkan Kejaksaan Negeri Karawang untuk membuka kembali kasusnya.

“Segala kemungkinan bisa terjadi, semuanya tergantung putusan majelis hakim nanti. Yang pasti namanama penerima aliran dana PDAM sudah diserahkan semuanya ke majelis hakim di sidang kedua kemarin,”

terangnya.

Ditambahkan Askun, ia meyakini kliennya Novi Farida sebagai mantan Kasubag Keuangan PDAM bukan orang terakhir yang menjadi tersangka atas kasus korupsi ini. Bahk a n b i s a ja d i k l i e n nya hanya “dikorbankan” atas perkara PDAM. Karena berdasarkan fakta persidangan kemarin, setiap p encairan dana PDAM oleh Novi Farida selalu berdasarkan intruksi atau perintah atasannya, yaitu mantan Kabag Keuangan P D A M , Wa t i H e r a w a t i yang kini menjabat sebagai Kepala Cabang PDAM Karawang Kota.

“Berdasarkan hasil kajian di internal, kami meyakini jika klien kami (Novi Farida) bukan tersangka terakhir.

Tetapi masih banyak tersangka lainnya dalam kasus korupsi ini. Makanya sidang kemarin kita serahkan data post it dan vocher ke majelis hakim, agar majelis hakim bisa mempertimbangkan dan memutuskan atas kasus

ini seadil-adilnya,” tegas Askun.

Disinggung apakah Dirut PDAM Karawang, M. Soleh juga ada kemungkinan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Askun memastikan jika M. Soleh pun harus memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Pasalnya, kasus korupsi ini mulai terkuat saat M. Soleh mengirim surat kepada Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana yang notabene sebagai owner PDAM. “Saat itu Pak Soleh mengirim surat ke bupati untuk meminta arahan. Karena berdasarkan temuan Kajian Akuntan Publik, disinyalir ada dana pembayaran utang PDAM ke PJT II dan data voucer hilang yang nilainya mencapai 3,9 miliar,” beber Askun.

“Sehingga berdasarkan data tersebut, maka Majelis Hakim Tipikor Bandung juga harus memanggil Pak Soleh untuk menyampaikan kesaksian,” tandas Askun. (bbs/mhs)

“Jangan-jangan Diloncatkan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Pemkab Karawang.

S a a t i n i , s e b u t S aw a, pemerintah desa sebenarnya sudah sangat siap untuk melakukan proses pengajuan. Namun, pos dan keran anggarannya diakui Sawa, belum dibuka oleh DPMD Karawang.

Karena tak kunjung ada kabar baik. Spekulasi di internal kades pun mulai

bermunculan. Sebagian dari mereka menduga, DBH tahun ini bakal jadi luncuran di tahun depan. Selain itu, ada juga yang berpendapat akan cair di akhir tahun. Sebelum pelaksanaan Pilkades 2021 dimulai.

“Masih tahap pembahasan, jangankan pencairan, pengajuan saja belum,” tutur Sawa, Se-

lasa, (17/11). Senada dikatakan Sekertaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi.

Sampai saat ini, ia mengakui, jika pencairan DBH masih belum ada kabar.

Padahal, akhir tahun 2020 tinggal sebentar lagi. Hal itu, membuat para kades menjadi galau.

Mewakili rekan-rekan kades yang lain, Alex Sukardi berharap, DPMD Karawang segera mem-

berikan lampu hijau untuk proses pengajuan DBH tahun ini.

Pasalnya, kata Alex, di sisa waktu pengajuan yang hanya tinggal 2 mingguan ini. Pemdes akan berusaha maksimal. Agar DBH ini tidak menjadi luncuran pencairan di tahun 2021.

“Ini masih ada waktu, kita berharap tidak sampai loncat tahun pencairannya,” tandasnya. (*)

RABU, 18 NOVEMBER 2020

HARGA Rp3.000

3

PT Ciyoda Kogyo Melanggar?

DPRD Dalami Laporan Pelarangan Karyawan Mendirikan Serikat

FAUZI/CIKPRES

PELANGGARAN: Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi rapat terkati laporan mengenai dugaan pelanggaran PT Ciyoda Kogyo Indonesia di Kawasan Industri Cikarang.

C I K A R A N G P U S AT – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi tengah mendalami adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran PT Ciyoda Kogyo Indonesia di kawasan industri Cikarang.

Perusahaan Jepang tersebut diduga telah melarang karyawannya mendirikan serikat pekerja di lingkungan perusahaan.

“Intinya ada beberapa poin yang mereka adukan di antaranya union busting, sampai saat ini belum ada serikat pekerja dan beberapa karyawan ingin mendiri-

kan tetapi tidak mendapat restu dari pihak perusahaan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdy Haryadi.

Politisi PKS itu mengungkapkan jika buntut dari adanya tuntutan tersebut dua orang karyawan harus menelan pil pahit. Mereka, yang memiliki inisiatif mendirikan serikat pekerja, malah di PHK sepihak oleh pihak perusahaan.

“Dua orang insiator serikat pekerja ini diangkat kasusnya yang lain sehingga mereka di PHK sepihak,” jelasnya.

Bahkan, dua karyawan ini juga tidak diperbolehkan pihak perusahaan bekerja pada perusahaan yang sama.

Alasanya, agar bisa meminimalisir adanya perusaingan ketat Antara perusahaan yang bergerak dibidang yang

sama.

“Ada semacam larang bekerja dengan koor yang sama bisnis yang sama, entah bicara soal alih teknologi dan semacamnya, khawatir ada pembajakan teknologi dengan pindahnya karyawan ke perusahaan lain,” ujarnya.

Saat ini, kata Rusdy, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi tengah berkoorindasi dengan Pengawas Tenagakerja (Wasker) dengan adanya aduan dari dua eks karyawan PT Ciyoda Kogoya Indonesia. Dari hasilnya nanti, anggota dewan akan mengambil langkah selanjutnya.

“Saya juga lagi menunggu apa temuan dan rekomendasi Wasker, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, kami komisi IV meminta agar mereka dipekerjakan le,na;o Ke Sambungan

IJIN Pengusaha Galian Pasir Tak Hiraukan Pemerintah SETU-Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kertarahayu, Kecamatan Setu menyayangkan sikap pengusaha galian pasir yang tidak mengindahkan peringatan pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas galian pasir ilegal.

Ketua BPD Kertarahayu, Dedi mengaku sudah mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya aktifitas galian pasir ilegal. Ia menegaskan menolak aktifitas itu karena berpotensi lingkungan.

“Masyarakat sudah ada yang melapor, dan kita akan berkomunikasi dengan pemdes serta perangkat RW. Ini artinya pengusaha sudah tidak mengindahkan pemerintah,”kata dia.

Dedi menjelaskan kedatangan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum sudah tegas meminta tidak boleh ada aktifitas galian,”Itu kan sudah dijelas dilarang,”katanya.

Ke Sambungan

KETENAGAKERJAAN

ISTIMEWA

PEMBUKAAN: Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Ida Farida membuka acara pelatihan pengolahan bambu di Desa Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu. (kanan) beberpa hasil kerajinan tangan yang terbuat dari bahan dasar bambu.

DPMD Bekasi Beri Pelatihan Olahan Bambu Harapkan Bojongmangu Jadi Pelopor Kerajinan Bambu

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Suhup

Disneker Berharap Keterbukaan CIKARANG PUSAT- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi harapkan keterbukaan informasi lowongan pekerjaan (lowker) di setiap perusahaan Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu ia akan berkoordinasi dengan pengelola kawasan industri untuk membuka lowongan pekerjaan di perusahaan di Kabupaten Bekasi seluas-luasnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Suhup, Selasa (17/11).

“Kami harapkan koordinasi kepada pengelola kawasan industri dan perusahaan perlu dilakukan.

Karena selama ini masih ada perusahaan di Kabupaten Bekasi yang tidak terbuka dalam hal lowongan pekerjaan,” katanya.

Ke Sambungan

BOJONGMANGU Wi l aya h B o j o ng ma ng u m e r u p a k a n s a l a h s at u wilayah di Kabupaten Bekasi yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang unik dengan ditumbuhi pohon bambu.

Tak heran jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi

menginginkan hasil dari pohon bambu daerah Bojongmanggu mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar.

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi bersama Yayasan Patriot Bambu helat pelatihan pengolahan bambu dengan diikuti puluhan pengrajin bambu di Kecamatan Bojongmangu.

Berpusat di Kantor Desa Bojongmangu, kegiatan itu berlangsung selama tiga hari yaitu 16-18 November 2020.

Kepala DPMD Ida Farida dengan lugas mengatakan, Bojongmangu merupakan

wilayah ujung selatan yang kaya akan potensi, satu di antaranya potensi pengrajin bambu.

“Pohon bambu jika diolah ahlinya akan memiliki harga jual tinggi, yang penting bagaimana caranya pohon bambu bisa menjadi nilai tambah penghasilan masyarakat Bojongmangu,” kata Ida kepada awak media, Senin (16/11).

Ida berharap, para peserta yang mengikuti pelatihan kerajinan olahan bambu bisa menjadi pelopor dan bisa berbagi ilmu kepada warga lainnya.

“Saya ingin kegiatan ini ada hasilnya dan dirasakan

manfaatnya. Karena sangat disayangkan jika wilayah yang kaya akan potensi ini tidak bisa kita manfaatkan, khusunya untuk kebaikan masyarakat setempat. Saya yakin tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, DPMD siap membantu dan memfasilitasi,” tutur dia.

Sementara itu, Instruktur dari Yayasan Patriot Bambu, Ahmad Djaelani m e na m b a h k a n , materi yang diberikan kepada para peserta difokuskan untuk membuat sepeda dari bambu.

“Kita pilih sepeda dari bahan bambu karena nilainya lebih unik dan lebih men-

jual,” katanya.

Dirinya menyebutkan, untuk membuat sepeda dari bahan diperlukan kesabaran, ketelitian dan butuh waktu lama sekita tiga minggu.

Kepala Desa Bojongmangu Ibut Jari mengatakan, sejak dulu pohon bambu di desanya menjadi salah satu sumber penghasilan warganya selain bertani.

“Iya dari dulu juga pohon bambu di sini menjadi salah satu penghasilan. Namun kali ini penghasilannya jauh lebih besar dikarenakan diolah dengan cara yang unik, yakni membuat sepeda dari bahan bambu, “ pungkasnya. (mil)

LBH Sebut Ombudsman Lambat

DEMO: Forum Warga Pilar Tertindas (FOWAPTI) dan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bekasi serta Kota Bekasi melakukan Unjuk Rasa di depan Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Selasa (17/11).

ISTIMEWA

CIKARANG - Forum Warga Pilar Tertindas (FOWAPTI) dan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bekasi serta Kota Bekasi melakukan Unjuk Rasa di depan Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Selasa (17/11).

Aksi tersebut dikarenakan ketidakjelasan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari pihak Ombudsman RI perihal Kasus Tanah Pilar yang dinilai maladministrasi.

“Iya, Aksi ini kami lakukan untuk mengetuk hati nurani pihak Ombudsman RI perihal kelalaian dalam penanganan Kasus Tanah Pilar yang terindikasi Maladministrasi, dan ironinya kami menunggu hingga 1 tahun lebih, ini ada apa?”

Jelas Naseh Kamaludin selaku Koordinator Aksi Lanjut Naseh, padahal satu tahun bukan waktu yang sebentar, harusnya Ombudsman sudah mampu mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP).

“Apa salah mkemudian kami menduga-duga bahwa Obudsman bermain mata dengan pihak lain yang sedang berlawanan dengan kami, atau memang kerja Ombudsman ini melempem dan lamban,” tambahnya. Di lain tempat Kuasa Hukum warga Kampung Pilar LBH Jakarta Nelson Nikodemus menyayangkan lambatnya Ke Sambungan

METRO CIKARANG

RABU, 18 NOVEMBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

Bank Sampah Bermasalah Kades Kalijaya Bantah Keluarkan Surat Domisili

DIMAS/CIKPRES

DISOAL: Armada sampah di bank sampah Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, dengan ini PT. BPR HOSING JAYA, selaku pemegang sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dengan perantara Kantor Palayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, akan melakukan penjualan jaminan melalui Lelang dimuka Umum atas Jaminan : Debitur Ninik Sunarsih

Sebidang Tanah dan Bangunan sesuai SHM No.523/Jatirahayu atas nama Ninik Sunarsih, seluas 128 m2 terletak Jalan Mesjid A Rrohman 30, RT.001 RW.005 Kel. Jatirahayu Kec Pondok Melati, Kota Bekasi, Dengan harga limit Rp.450.000.000,- Setoran Jaminan Rp.135.000.000,Pelaksanaan Lelang pada : Hari : Rabu, Tanggal : 02 Desember 2020 Waktu : Pukul 09.00 WIB Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Jl.Sersan Aswan No.8D, Bekasi Persyaratan Lelang : 1. Lelang silaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (closed bidding) dengan menggunakan Aplikasi Lelang Email (ALE) yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat domain tersebut.

2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi*jpg*png) dan nomor nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum /perorangan diwajibkan mengunggah Surat Kuasa Notaril/disahkan Notaris dalam 1 (s atu) file.

3. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan dah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.

4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.

5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetor ke Kas Negara.

Bekasi , 18 November 2020 KPKNL, Bekasi

PT BPR HOSING JAYA

CIKARANG BARAT- Polemik mengenai bank sampah yang mengelola limbah dari salah satu pabrik kertas di Cikarang Barat terus berlanjut.

Baru-baru ini, Pemerintah Desa Kalijaya mengeluarkan klarifikasi mengenai kabar yang menyebutkan bahwa pihak desa mengeluarkan surat keterangan domisili terkait bank sampah.

Kepala Desa Kalijaya, Dede Sulaiman, menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin domisili atau perizinan terkait bank sampah yang terletak di Kampung Ketapang, RT 0001/02.

Dede menyatakan pihaknya hanya mengeluarkan surat keterangan

domisili usaha berdasarkan akta pendirian perusahaan kepada 2 PT yang kemudian diketahui mengelola bank sampah itu. “ Ki t a k a n p e l aya na n , domisili bukan izin. Cuma domisili aja. Domisili itu kan memberi tahu usaha itu ada di Kalijaya. Izin tetangga juga bukan mengesahkan atau memberi izin. Domisili bukan izin. Izin tetap di LH Kabupaten,” Izin tetangga yang dia maksud adalah surat pernyataan tetangga (sebutan lain: izin lingkungan) yang terbit pada 27 Oktober 2020.

Surat itu menyatakan tidak keberatan atas pendirian bangunana PT Indonesia Waste Management.

“Iya (ada penolakan, Red), mungkin tidak peruntukan. Awalnya bank sampah yang dikira untuk sampah masyarakat yang dikelola.

Ternyata bank sampah dari Fajar Paper,” ucap dia.

“Pemdes Kalijaya benar menerbitkan surat keteran-

gan domisili usaha pada 27 Oktober 2020 dengan nomor 503/67/X/Ekonomi/2020 kepada PT Indonesia Waste Management Solution dengan alamat Kampung Ketapang,” ucap Dede kepada wartawan, Selasa (17/11).

Peneribatan itu sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan pada 18 September 2020 dengan jenis usaha pengelolaan sampah dan limbah; kemudian industri perdagangan umum dan jasa.

“Kita juga benarkan menerbitkan Surat Keterangan Domisili Usaha dengan nomor 503/68/XI/Ekonomi/2020 kepada PT Xaviera Global Synergy dengan alamat usaha di Kampung Ketapang sesuai akta pendirian perusahaan.

“Kedua terkait dengan limbah, ini sama juga pemain limbah. Kita terbitkan domisili perusahaan, tidak pernah keluarkan domisili bank sampah. Jadi domisili bahwa perusahaan ini ada di Kalijaya,” demikian Dede.(dim/red)

Petani Menjerit, Biata Tanam Tinggi Harga Gabah Makin Anjok C I K A R A N G P U S AT Petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi mengeluhkan anjloknya harga gabah. Kondisi ini dinilai merugikan, petani terlebih biaya operasional membengkak lantaran pemerintah membatasi ketersediaan pupuk bersubsidi.

“Kemarin susah saya nyari pupuk yang urea merah (bersubsidi). Jadinya kepaksa beli yang (urea) putih.

Lah sekarang sudah panen mau dijual harganya hancur. Ini begimana sih,” kata Naman (47), petani asal Kampung Rawakeladi Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya, Selasa (17/11).

Pria yang telah lebih dari 20 tahun menjadi petani ini mengaku gabah hasil panennya hanya dihargai Rp 3.500 per kilogram. Padahal, pada musim panen sebelumnya, Naman bisa menjual gabah Rp 4.500 sampai Rp 5.000 per kilogram.

“Saya jual di Sukakarya

harga gabah itu cuma Rp 3.500 per kilo, paling tinggi Rp 4.000 per kilo. Nah saya kaget kenapa murah amat.

Padahal panen kemarin bisa dapat Rp 5.000 atau paling murah Rp 4.500. Sudah mah ureanya mahal, gabahnya malah murah,” ucap dia.

Pada musim semai lalu, kata Naman, para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Menurut informasi sejumlah kelompok tani, pemerintah membatasi penyaluran pupuk jenis urea merah itu. Alhasil, petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal tiga kali lipat.

“Ya musim semai kemarin petani susah dapat pupuk subsidi, padahal kan harganya murah Rp 180.000 per kuintal. Cuma karena enggak ada, jadinya pakai pupuk yang enggak subsidi. Harganya jauh, saya beli urea putih Rp 600.000 per kuintal,” ucap dia.

Hal serupa dikeluhkan Aki Kebun (58), petani lainnya

Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran. Gabah kualitas baik milik Aki hanya dihargai Rp 4.200 per kilogram. “Ya masa iya harga gabah basah yang bagus cuma dibayar Rp 4.200 per kilogram, Gimana gabah yang kualitas kurang bagus. Ini kan lagi susah, malah makin susah bisa jadi,” ucap dia.

Aki mengaku merugi dengan harga jual gabah yang rendah karena biaya operasional saat ini cukup tinggi karena langkanya pupuk bersubsidi.

“Parah sekali nasib para petani sekarang ini. Modal awal kan enggak murah soalnya pakai pupuk yang enggak subsidi. Setelah panen harga gabahnya anjlok,” ucapnya.

Diketahui, di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi yang sudah mulai panen di antaranya Kecamatan Kedungwaringin, Karangbahagia, Pebayuran, Sukatani, Sukakarya, Sukawangi, Cabangbungin dan Muaragembong. (har/red)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES PT Cyoda Kago .. dari halaman Cikarang Ekspres karena kami berharap tidak bertambah angka pengangguran.

Dalam menyikapi aduan

tersebut, Rusdy juga mengungkapkan jika Komisi IV akan memproses pengaduan tersebut secara bertahap. “Ada tahapan kita melakukan sidak, ditingkat

Pengusaha Galian Pasir .. wasker ini selesai, kalau tidak selesai perselishan industrial ini sudah ada aturannya akan masuk tahap mediasi,” katanya. (zie/ red)

Disnaker Berharap .. dari halaman Cikarang Ekspres Terang dia, saat koordinasi dengan perusahaan pihaknya bakal menyosialisasikan Peraturan Bupati dan peraturan daerah soal kesempatan kerja. Agar angka pengangguran bisa ditekan.

“Makanya kami akan turun langsung ke lapangan.

Dengan harapan mampu menekan angka pengangguran,” katanya.

Pemkab Bekasi, lanjut Suhup, mulai tahun depan

bakal memperbanyak kegiatan pelatihan bagi calon tenaga kerja. Agar sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi siap terjun ke dunia industri dan produktif.

“Setelah sosialisasi kemudian para pencari kerja lokal ini akan kami berikan pelatihan selama satu bulan. Kemudian diteruskan dengan kegiatan magang selama tiga bulan. Nanti semua dibiayai oleh Pemkab Bekasi,” ujarnya.

Suhup mengatakan, untuk menekan angka penganggu-

ran di Kabupaten Bekasi diperlukan sinergitas instansi.

Baik instansi pemerintah maupun swasta.

“Seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal menyiapkan lulusan SMA dan SMK yang terampil. Juga Disdukcapil agar tidak terlalu membuka akses pendatang yang ingin bekerja di sini agar kesempatan kerja warga lokal terpenuhi,” ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, angka pen-

dari halaman Cikarang Ekspres

sudah mulai rusak, debu dan banyak kecelakaan,”ujar dia.

Dedi menegaskan BPD tidak pernah memberikan persetujuan akan adanya aktifitas itu,”Tidak ada yang memberikan ijin,”tuturnya.

Sebelumnya diungkapkan Aktivis Lingkungan Abdul

Rohman, pengusaha galian pasir membuka titik baru di RT 02 RW 07 Kampung Nawit Kertarahayu,”Kami sudah cek dan memang membuka titik baru, kemarin di Sungai Cigelam sekarang di Kampung Nawit,”kata Aktivis Lingkungan, Abdul Rohman.

Ia mengatakan aktivitas pertambangan ilegal berpotensi merusak lingkungan dan harus ditindak tegas,”Pengusaha ini kan berani membuka karena tidak ada sanksi tegas.

Kami meminta aparat terkait untuk dapat tegas,” tuturnya. (dim/red)

Ombudsman RI dalam menangani laporan Warga Kampung Pilar yang sudah satu tahun. Dia menilai Ombudsman RI terlihat menelantarkan laporan

warga Kampung Pilar padahal dalam Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang lahir pada era reformasi, dengan salah satu tujuannya mendorong terciptanya good governance.

“Itu terlalu lama. Masak

sampai setahun mengadu gak ada hasilnya,” pungkasnya Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi kemudian berakhir ketika ada beberapa perwakilan yang keluar membawa hasil

pertemuan dengan pihak ombudsman. Dan hasilnya Ombudsman akan mengeluarkan berita acara secara resmi atas laporan warga terkait permasalahannya paling lambat terhitng tujuh hari masa kerja.(mil/red)

gangguran di Kabupaten Bekasi meningkat. Pada 2019 sebesar sembilan pers-

en, dan pada 2020 menjadi 11,54 persen.

Menurut Suhup, pandemi

Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah pencari

kerja di Kabupaten Bekasi.

Meskipun angkanya tidak terlalu signifikan. (har/red)

Aktifitas galian pasir itu b e r d asarkan pantauan menggunakan alat berat.

Menurut Dedi dampak galian c yang ada di Kertarahayu sangat terasa, “Sekarang jalan

LBH Sebut .. dari halaman Cikarang Ekspres

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Iklan Baris: Rp 20.000/baris (min 4 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

METRO BISNIS

RABU, 18 NOVEMBER 2020

KARAWANG BEKASI

5

Beli Honda ADV150, Dapat Cashback Rp 1 Juta BANDUNG – P T Daya Adicipta Motora (DAM) bersama seluruh jaringan sepeda motor Honda di Jawa Barat menawarkan program penjualan menarik bagi para pecinta skutik adventure. Setiap konsumen yang membeli Honda ADV150 secara cash maupun kredit pada periode bulan November 2020 akan mendapat potongan khusus senilai Rp. 1.000.000,-.

“Program ini spesial kami hadirkan dengan harapan dapat memenuhi mimpi konsumen untuk memiliki sepeda motor Honda ADV150 yang dapat dinikmati dalam kondisi beragam jalan yang ada di Indonesia khususnya Jawa Barat dengan berkendara yang menyenangkan,” kata General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan.

“Untuk mendapatkan program ini, konsumen bisa mengunjungi dealer resmi sepeda motor Honda di Jawa Barat dan langsung menemui Front Line People kami yang selalu siap membantu dan memberikan ke-

mudahan dalam melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda,” ujar Lerri.

Honda ADV150 didukung mesin 150cc, berpendingin cairan, eSP (enhanced Smart Power) yang menyuguhkan performa responsif dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Berdasarkan hasil tes internal dengan metoda ECE R40 EURO 3, konsumsi bahan bakar model ini menunjukkan angka 46,6 km/liter (fitur ISS on) sehingga mampu menempuh jarak hingga 373 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar.

Pada bulan September 2020 lalu, PT Astra Honda Motor (AHM) memperkenalkan varian baru Honda ADV150. Memiliki desain bodi yang futuristik dan manly, pilihan warna baru pada Honda ADV150 semakin menggambarkan karakter pengendara yang tangguh dan menyukai petualang.

Honda ADV150 menawarkan dua pilihan warna matte terbaru pada tipe ABS yaitu Tough White G old dengan dominasi

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

warna putih dan Tough Matte Black G old yang menghadirkan aura tangguh pada dominasi warna hitam. Selain itu, disematkan emblem 3D serta velg berwarna gold yang menghadirkan kombinasi kesan mewah dan tangguh. Hadirnya dua pilihan warna baru ini sekaligus melengkapi warna Advance Red yang juga mendapatkan tambahan emblem 3D. Sedangkan untuk tipe CBS, warna terbaru Advance White Black hadir dengan dominasi warna putih yang dikombinasikan dengan desain stripe terbaru pada body serta penyematan emblem 3D. Pilihan warna terbaru ini hadir melengkapi tiga varian warna terdahulu yaitu Matte Black, Tough Red, dan Matte Brown.

Honda ADV150 dipasarkan dengan dua tipe, ABS - ISS dipasarkan Rp 37.450.000,(On The Road Bandung).

Sementara itu tipe CBS-ISS yang dipasarkan seharga Rp 34.250.000,- (On The Road Bandung). Untuk mencari informasi tentang sepeda

PROGRAM HONDA : Sales Counter Dealer PT. Daya Adicipta Motora sedang menjelaskan fitur-fitur unggulan yang ada pada Honda ADV150 kepada Konsumen Setia Honda.

motor Honda, konsumen dapat mengunjungi website resmi DAM di https://www. daya-motora.com atau bisa melalui Facebook Always

Honda dan Instagram @ AlwaysHonda.

Tidak hanya itu, konsumen juga dapat mendowload aplikasi Daya Auto melalui

Google Play Store dan apabila ada pertanyaan mengenai produk sepeda motor Honda dan berbagai layanan lainnya konsumen

KemenkopUKM Pertimbangkan BLT UMKM 2021 JAKARTA – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi UMKM di 2021sedang dipertimbangkan. Hal tersebut diungkapkan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki.

Program bantuan ini berupa dana hibah sebesar Rp2,4 juta untuk masing-masing penerima. BLT diberikan agar pelaku UMKM dapat bertahan dan terus menjalankan usahanya di tengah pandemi Covid-19.

Menko Teten mengungkapkan, terdapat 28 juta UMKM

yang mengajukan permintaan untuk mendapat BLT dari pemerintah. Karena masih banyaknya pelaku UMKM meminta BLT, maka Menkop Teten berencana akan memperpanjang pemberina BLT untuk UMKM hingga tahun depan.

“Yang terdaftar di kami 28 juta, itu yang mengajukan permintaan dari berbagai daerah untuk peroleh hibah. Ini kami evaluasi untuk tetap diajukan tahun depan,” ungkapnya.

Dia meyakini, ekonomi nasional sudah mulai pulih

pada kuartal I/2021. Kendati demikian, pelaku UMKM masih harus membutuhkan dana segara dari pemerintah agar tetap bertahan usai pandemi Covid-19. “Kuartal I/2021 mungkin keadaan ekonomi akan lebih baik, tapi barangkali masih sulit untuk usaha mikro,” jelas Teten.

Di sisi lain, Menteri Teten sedang mengkaji bantuan untuk UMKM dari segi restrukturisasi dan subsidi bunga. Menurutnya, hal ini akan melihat perkembangan ekonomi ke depan.

“Apakah relaksasi diperpan-

jang atau tidak kami lihat perkembangan,” katanya.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebelumnya mengatakan, sebanyak 15 juta pelaku UMKM ditargetkan mendapatkan BLT atau program Banpres Produktif dari Presiden Joko Widodo. (Jokowi).

Hingga saat ini, kata dia, sudah 6 juta UMKM yang mendapatkan Banpres Rp2,4 juta pe rorang atau total sekitar Rp6,6 triliun. “Pencairannya sudah sangat bagus

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN KEHILANGAN BPKP M-01206890, NOPOL D 3575 LY A/N AMIH AHMAD KAMIL, NO RANGKA MH1JB51185K217952, NO MESIN JB51E1214273, HUBUN GI : ABI B 083874404598

saat ini sudah menjadi Rp6,6 triliun,” kata Kunta.

D i a m e n y e b u t, t a rg e t U M K M ya n g b a k a l mendapatkan bantuan ini pun jumlahnya terus meningkat. Awalnya hanya 9,1 juta pelaku UMKM, lalu naik menjadi 12 juta, dan kini targetnya sebanyak 15 juta pelaku usaha.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu digelontorkan untuk berbagai sektor. (bbs/rie)

Summarecon Emerald Karawang Luncurkan Hunian Bergaya Jepang KARAWANG – Sejak penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2018 lalu, PT Summarecon Agung Tbk., dan Toyota Housing Corporation Ltd berencana akan membangun 2 klaster di Summarecon Emerald Karawang dengan jumlah total 550 unit.

Pada bulan November tahun 2020, klaster pertama yaitu Harumi Homes resmi dilaunching dan akan terbangun sebanyak 332 unit.

Dari kerjasama kedua perusahaan besar ini, hunian Harumi Homes hadir dengan pilihan 1 lantai dan 2 lantai dengan standar kualitas negeri Sakura.

Persembahan terbaru karya arsitek Jepang ini sudah dipasarkan dengan harga mulai dari Rp535jutaan. Hadir dengan 4 tipe pilihan hunian, Harumi Homes menawarkan kehidupan premium smart compact dengan sentuhan Japanese Quality, lewat tipe hunian 1 lantai; Ume 5,5x10 dan Suisen 6,5x10 serta tipe hunian 2 lantai; Tsubaki 6x10 dan Sakura 7x10 meter persegi. Albert Luhur selaku

ISTIMEWA

Executive Director PT “Harumi Homes merupakan inovasi terbaru yang diadaptasi dari hunian-hunian karya Toyota Housing di Jepang. Pemanfaatan rangka baja pada atap rumah, ceiling yang tinggi untuk kriteria rumah sehat serta thematic landscape sangat mendukung healthy living dan juga keamanan daripada penghuni itu sendiri,” jelasnya.

Kehadiran klaster premium kualitas Jepang di Karawang ini memberikan solusi bagi yang ingin berinvestasi atau

tinggal di timur Jakarta, terlebih Summarecon Emerald Karawang yang memiliki luas 40Ha ini merupakan salah satu perumahan terdepan dari exit Tol Karawang Timur.

Convenient Access, Precious Location and Smart Compact HousePemilihan lokasi menjadi salah satu faktor terpenting bagi calon konsumen memantapkan hatinya memilih sebuah hunian. Berjarak 45 menit dari dan menuju Jakarta menggunakan tol elevated/layang Japek II semakin memudah-

kan para penghuni untuk melakukan mobilitas dari pusat perekonomian baru di koridor timur Jakarta ini.

Selain itu, pada tahun 2021 sesuai rencana pembangunan pemerintah yang kini sudah memasuki tahap penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga akan dibangun akses Tol dari Sentul menuju Karawang yang turut menambah kemudahan serta value dari Harumi Homes.

Pengembangan infrastruktur melintasi Karawang yang hingga kini terus digenjot khususnya dalam transportasi massal memang membuat value properti di Karawang pun kian dilirik. Seperti Light Rail Transit (LRT), hingga Kereta Cepat JakartaBandung yang diprediksi akan rampung pada tahun 2021 dan dicanangkan akan dikembangkan lebih jauh hingga Surabaya.

Kereta cepat ini memungkinkan bepergian dari Jakarta-Bandung hanya dalam waktu 36 menit untuk perjalanan langsung, sedang-

Hubungi DIJUAL

dapat menghubungi chatbot DARA yang merupakan sales virtual assistant di nomor telepon 0811-2291-723. (rls/rie)

DIINFORMASIKAN BAHWA AUTO2000 KEHILANGAN DOKUMEN BERUPA S AT U S E T S U R AT P E M E S A N A N KENDARAAN NO. T262 - 46136.

BERKENAAN DENGAN KEHILANGAN TERSEBUT, AUTO2000 TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAANYA SEJAK TGL. 30 JULI 2020 KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATAS NAMA AJID BIN NALIM, KP. LANGKAP LANCAR RT.004/RW.002 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH SAWAH SELUAS : 2.857 M2 (DUA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH METER PERSEGI), SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 00451/SUKARAGAM, SPPT NOMOR : 32.18.021.002.010.0018.0 HUBUNGI : AJO : 0822-1114-3241

HILANG BPKB NO.L00616667 NOPOL T1109 EB AN IKA ATIKA OKATAVIANI KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819 TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2

TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROP-

kan untuk perjalanan transit Jakarta ke Karawang hanya membutuhkan waktu 15 menit. Tentu saja, infrastruktur tersebut makin menguatkan poin strategis dari Summarecon Emerald Karawang yang berlokasi dekat dengan pusat kota Karawang, serta memiliki banyak akses.

Summarecon Emerald Karawang juga dekat dengan berbagai kawasan industri sehingga lebih mendekatkan diri ke tempat kerja, baik bagi owner occupier maupun ekspatriat asing yang bekerja di kawasan industri.

Sementara, akses ke fasilitas sekitar seperti rumah sakit, kawasan pendidikan, kawasan komersial/hiburan juga mudah dijangkau, seperti Rumah Sakit Lira, Rumah Sakit Mandaya, super market, mall, Sekolah Al-Azhar Karawang, Sekolah Ignatius Slamet Riyadi, Sekolah Yos Sudarso, dan lainnya.Harumi Homes juga berada tepat di sisi Summarecon Mall Karawang yang menjadikannya klaster terdekat dengan Mall. (rls/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

ERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 8662/ PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 16743/ PEDURENAN A/N SURYANI SAFITRI DEWI D/A MUSTIKAJAYA RT 002/002 - KEL PEDURENAN KEC MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI LUAS TANAH 500 M² .

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

RABU, 18 NOVEMBER 2020

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

Kemendagri akan Jatuhi Sanksi ke Anies dan RK

ISTIMEWA

SOROT: Meski masa pandemi covid-19 telah memasuki bulan kedelapan, Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot Bekasi) tak ingin warganya kendur menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

Wawalkot Tak Berhenti Sidak Takut Warga Mulai Cuek Protokl Kesehatan

KOTA BEKASI- Meski masa pandemi covid-19 telah memasuki bulan kedelapan, Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot Bekasi) tak ingin warganya kendur menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

Justru, di masa delapan bulan ini, sebelum vaksinasi dilakukan, pemerintah dae-

rah berupaya warga tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

“Jangan sampai, setelah delapan bulan ini kita menjadi longgar menerapkan protokol kesehatan,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, saat meninjau penerapan protokol kesehatan di Terminal Induk Kota Bekasi, Selasa (17/11).

Me nu r u t nya, p e tu ga s di terminal selama masa adaptasi tatanan hidup baru (ATHB) tetap mengawasi penerapan protokol kesehatan kepada penumpang

maupun awak bus.

“Saya melihat, sebagian besar para pengunjung sudah menaati protokol kesehatan dengan menjalankan 3M,” tuturnya.

Tri juga memerintahkan petugas terminal untuk melakukan penyemprotan desinfektan ke setiap bus yang akan beroperasi, secara berkala.

“Petugas terminal agar melakukan penyemprotan desinfektan ke setiap bus, di bagian luar dan dalam bus, agar bus tetap steril dan

penumpang merasa aman dan nyaman,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan (Dalops Dishub) Kota Bekasi, Bambang Normawan Putra, mengatakan bus yang beroperasi dikenakan pembatasan kapasitas 50% jumlah penumpang.

“Pembatasan jumlah penumpang, yaitu kapasitas 50% masih tetap berlaku dan wajib penggunaan masker,” kata Bambang. (bbs/mhs)

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian terkait pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Hal ini dilakukan sebelum menjatuhkan sanksi terhadap Anies, lantaran diduga melanggar protokol kesehatan (prokes) adanya kerumunan dalam acara pesta pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad yang digelar Rizieq Shihab. ’’Kita tunggu klarifikasi di kepolisian, karena salah satu instansi yang diminta membantu menegakkan lewat penegakkan yustisi itu adalah kepolisian. Biar klarifikasi di sana, nanti hasilnya akan kita lihat apa tindakan yang bisa kita lakukan,’’ kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Za ketika diwawancarai di kantornya pada Selasa (17/11).

Keputusan untuk memberikan sanksi, sambung Safrizal, juga berlaku untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). ’’Term a s u k G u b e r n u r Jaw a Barat. Saya tidak tau apakah dipanggil kepolisian, kami blm tahu karena itu ranahnya kepolisian,’’ cetus Safrizal.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menyatakan, pemeriksaan terhadap Anies Baswedan dalam rangka klarifikasi terhadap peristiwa yang terjadi. ’’Kepada siapa klarifikasi itu dilakukan? Satu, kepada pemerintah daerah

Anies Baswedan

Ridwan Kamil

untuk menjawab pertanyaan yang tadi, untuk bisa menjelaskan status DKI saat ini,’’ ujar Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Tubagus menjelaskan, arah pertanyaan yang dilontarkan yakni terkait status Pembatasan Sosial B e r s ka l a B e sa r ( P S BB ) Jakarta. Kemudian aturan

main dalam PSBB tersebu t, h i ng g atu ra n ke karantinaan. ’’Pertanyaannya kepada penyelenggara pemerintahan. Bagaimana ketentuannya, ada yang dilanggar tidak dengan ada acara itu kalau memang ada yang dilanggar maka telah terjadi pidana,’’ ucapnya. (bbs/ mhs)

ADVERTORIAL

OPD Diminta Optimalkan Medsos Imbauan Bupati Eka untuk Tampung Pengaduan Warga C I K A R A N G P U S AT Banyak cara dilakukan kepala daerah memantau langsung aktivitas warganya di tengah wabah Covid 19 yang kini menghantui warga.

Satu di antaranya, dengan media sosial (Medsos)Karena itu, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja memberikan perhatian khusus kepada warganet (netizen) Kabupaten Bekasi yang aktif di medsos.

Bahkan, ia pun aktif di medsos

dengan panggilan Bang Eka. Menurut Bupati Eka, media sosial efektif dalam menyampaikan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dengan warga dan warga(net) yang ingin menyampaikan aspirasi kepada

pemerintah daerah.

“Karena itu saya minta kepada seluruh perangkat daerah untuk aktif di medsos, seperti di twitter, instagram dan facebook.

Te r m a s u k k e c a m a t a n dan kelurahan, agar aktif dalam menyampaikan informasi dan membuka komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial,” kata dia.

Bupati Eka menjelaskan media sosial juga bisa digunakan untuk menerima pengaduan dari masyarakat sehingga permasalahan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti.

“Medsos ini bisa dijadikan reaksi cepat. Pengaduan warga terkait jalan macet, masalah sampah dan yang lainnya bisa disampaikan melalui medsos,” kata Bang Eka.

Selain itu, sambung dia, melalui medsos perangkat pemerintah daerah juga bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program apa saja yang sudah dikerjakan.

“A l h a m d u l i l l a h , m a syarakat luar biasa antusias terhadap program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah,

seperti pengentasan kampung kumuh, pembangunan Gedung Juang dan yang lainnya,” ujarnya.

Bupati Eka menginstruks i k a n k e p a d a p e ra n g kat daerah yang belum memiliki akun me ds os agar segera membuat dan menugaskan staf yang berkompeten untuk mengelola media sosial tersebut. (adv/yud/hyt)

DOC: ISTIMEWA

PANTAU LANGSUNG: Banyak cara dilakukan kepala daerah memantau langsung aktivitas warganya di tengah wabah Covid 19 yang kini menghantui warga.

RABU, 18 NOVEMBER 2020

PENDIDIKAN

KARAWANG BEKASI

SETELAH LAPORKAN REKTOR UNNES KE KPK

Mahasiwa Disanksi Pihak Kampus JAKARTA- Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Frans Joshua Napitu menilai sanksi disiplin kepada dirinya dari pihak kampus dianggap mengada-ada.

Sebab Dekan menganggap bahwa dia terlibat organisasi Papua Merdeka. Selain itu, dia juga telah melecehkan nama Rektor Unnes yang dilaporkan ke KPK. “Saya otomatis per 16 No-

vember sudah dinonaktifkan dari kegiatan kemahasiswaan selama enam bulan. Bagi saya, hukuman itu tidak masuk akal, saya dianggap terlibat ormas Papua Merdeka, dan sudah menjelekkan nama rektor Unnes.

Itu fitnah tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan,” kata Frans saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Dia pernah berhadapan

dengan komisi sidang etik kampus karena dianggap memprotes kebijakan penarikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) selama pandemi Covid-19.

“Saya sering disidang etik karena ikut mengkritik kebijakan rektor. Tapi selama sidang, pihak kampus tidak bisa membuktikan kesalahan saya. Kalau sekarang saya diskorsing, otomatis

saya nganggur,” jelasnya.

Dengan penonaktifan tersebut, saat ini telah berkoordinasi dengan aktivis antikorupsi untuk melakukan gugatan atas keputusan kampusnya tersebut. “Saya upayakan menggugat lewat PTUN atau lembaga lainnya,” ujarnya.

Te r p i s a h Ke p a l a U P T Humas Unnes, Muhammad Burhanudin mengaku

Frans Joshua sebenarnya tercatat sebagai penerima beasiswa Bidikmisi selama delapan semester. Meski begitu, pihaknya menyerahkan proses sanksi disiplin kepada masing-masing fakultas.

“Kita tidak bisa komentar soal sanksi. Apalagi itu bukan hukuman, tapi hanya teguran saja,” kata dia. (bbs/mhs)

ISTIMEWA

SOROT: Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Frans Joshua Napitu menilai sanksi disiplin kepada dirinya dari pihak kampus dianggap mengada-ada. Sebab Dekan menganggap bahwa dia terlibat organisasi Papua Merdeka. Selain itu, dia juga telah melecehkan nama Rektor Unnes yang dilaporkan ke KPK.

Masyumi Reborn dan Jalan Terjal Islam Politik Oleh Yusa’ Farchan*

PERKEMBANGAN politik nasional semakin dinamis dengan dihidupkannya kembali mesin politik Partai Masyumi. Dengan tagline Masyumi Reborn, partai politik yang pernah dibubarkan pada 1960 ini dideklarasikan kembali bertepatan dengan tasyakuran milad ke-75 Partai Masyumi di aula Masjid Furqon, Jakarta Pusat, 7 November 2020.

Upaya menghidupkan kembali Partai Masyumi saat ini sebetulnya bukan kali yang pertama. Sejak dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Mohammad Natsir, pendiri sekaligus mantan Ketua Umum Partai Masyumi berupaya menghidupkan kembali partai politik yang didirikan pada November 1945 dan dibubarkan Soekarno 15 tahun kemudian.

Pada 15 Agustus 1966, sekitar 50 ribu orang hadir dalam apel akbar umat Islam yang digelar di Masjid Al Azhar, Jakarta, termasuk Sjafroedin dan tokoh-tokoh pergerakan seperti Prawoto Mangkusasmito, Asaat, Moehammad Roem, dan Kasman Singodimejo. Mereka menuntut pemerintah mengizinkan kembali Masyumi, tetapi Soeharto menolak karena tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap akan memicu persoalan. Soeharto juga melarang tokoh Masyumi memimpin partai yang baru didirikan yaitu Partai Musimin Indonesia (Parmusi).

Tampaknya, salah satu “nilai jual” Masyumi yang akan dijadikan daya pikat dalam proses reinkarnasi saat ini adalah romantisme kejayaan Masyumi pada pemilu 1955. Pada pemilu pertama tersebut, Masyumi berhasil menjadi pemenang kedua di bawah PNI dengan perolehan 7.903.886 suara (20,92 persen), atau 57 kursi untuk Anggota DPR dan 7.789.619 suara (20,59 persen), atau 112 kursi untuk Anggota Konstituante.

Setelah Pemilu 1955, dalam 6 kali pemilu berturut-turut (1971 hingga 1997), Partai Masyumi absen dalam pemilu karena sejumlah faktor.

Masyumi kembali tampil dalam gelanggang politik pada pemilu 1999, dengan memperoleh 456.718 suara dan 1 kursi DPR. Selain Masyumi, terdapat nama partai politik Masyumi Baru dengan perolehan 152.589 tetapi tidak mendapatkan kursi.

Selain Partai Masyumi dan Masyumi Baru, salah satu partai yang inspirasi gagasannya banyak dipengaruhi oleh pendiri Masyumi Mohammad Natsir adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Meskipun tidak menggunakan nama Masyumi, PBB yang berhasil meraup 13 kursi di Pemilu 1999 tersebut secara genetik

dianggap mewarisi ideologi Masyumi.

Pada pemilu 2004, PBB mendapat 11 kursi DPR. Namun pada Pemilu 2009, suara PBB hanya 1,79 persen dan tidak mendapatkan kursi.

Begitu juga dengan Pemilu 2014, PBB tak berhasil mengantarkan wakilnya ke Senayan, bahkan suaranya terus merosot menjadi 0,79 persen pada pemilu terakhir (2019).

Kembalinya Partai Masyumi ke dalam gelanggang politik nasional tidak bisa dilepaskan dari konteks Islam politik yang menemui jalan terjal dalam lanskap politik domestik. Dalam diskursus Islam dan politik baik di level global maupun nasional, garis demarkasi yang tegas antara islam politik dan politik islam paling tidak dapat diambil dari argumentasi bahwa islam politik menghendaki tegaknya sistem politik Islam sebagai aspirasi dan tujuan politik termasuk di dalamnya formalisasi hukum Islam (syariah). Selain itu, Islam politik juga menghendaki representasi pemimpin atau politisi Muslim serta alokasi-alokasi distribusi material (ekonomi) kepada umat Islam berdasarkan logika mayoritas.

Sementara itu, politik Islam, bertolak pada argumentasi yang lebih esensial, bahwa politik itu penting dan nilainilai Islam perlu dihadirkan sebagai inspirasi politik tanpa harus memformalkannya dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam perkembangannya, gagasan Islam politik cenderung semakin terpinggirkan dalam wacana ruang publik dan politik kontemporer.

Islam politik dianggap tidak marketable di alam demokrasi yang ditunjukkan dari hasil pemilu ke pemilu terutama pemilu di era pasca reformasi. Pasar pemilih muslim sebagai ceruk utama partai-partai Islam pun secara umum lebih merefleksikan sikap moderatnya; menolak formalisasi Islam. Partaipartai Islam seperti PPP dan PKS juga harus berkompromi dengan realitas politik dan bertransformasi menjadi partai yang lebih terbuka.

Jalan Terjal Masyumi Kembalinya Partai Masyumi dalam gelanggang politik akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, konfigurasi politik nasional saat ini jauh berbeda dengan situasi Orde Lama yang diwarnai dengan konvergensi dan pertarungan ideologi secara fragmentatif.

Dalam tiga kali pemilu terakhir, realitas politik menunjukkan bahwa supremasi elektoral selalu dipegang oleh partai-partai nasionalis.

Pemilu 2009 dimenangkan Partai Demokrat, Pemilu 2014 PDIP, dan Pemilu 2019

juga dimenangkan PDIP. Sementara itu, saluran formal politik umat Islam yang diwakili setidaknya oleh PPP, PKB, PAN, PKS, PBB dan PBR secara umum terus mengalami pasang surut dengan capaian tertinggi di bawah 10 persen sebagaimana yang diperoleh PKB pada pemilu 2019 yaitu 9,69 persen. Itu pun disertai dengan kerja keras membangun inklusifitas partai politik agar lebih diterima di semua kalangan.

Dalam konteks dinamika elektoral, tren umum yang berkembang selama 3 kali pemilu terakhir adalah; semakin eksklusif platform ideologi partai politik, maka semakin sulit berkembang menjadi partai besar. Inilah tantangan Masyumi ke depan jika ingin survive dan memenangkan kompetisi politik nasional. Supremasi elektoral yang hanya berlangsung dalam satu kali putaran pemilu pada 1955, sangat sulit direproduksi jika Masyumi tidak jeli melihat konfigurasi politik yang ada saat ini.

Kedua, Masyumi mengalami defisit kader muda yang cukup tinggi. Salah satu kunci penting survivalitas partai politik adalah tersedianya infrastruktur sumber daya manusia yang bisa menggerakkan seluruh sumber daya partai secara maksimal. Saat ini, Masyumi lebih didominasi kalangan tua, sementara tantangan zaman lebih kompleks seiring perkembangan teknologi informasi.

Defisit kader muda berkorelasi terhadap kemampuan partai dalam mengorganisasikan sumber daya politik dan ekonomi yang ada agar lebih manageable. Masyumi mampu menunjukkan supremasi elektoralnya pada pemilu 1955 karena memilki sejumlah kader muda progresif seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Mohammad Roem yang mampu mengimbangi ritme politisi konservatif (meminjam istilah Kahin) seperti Sukiman.

Karena keluwesan berpolitiknya, Guru Besar Cornell University George McTurnan Kahin dalam “Nationalism and Revolution in Indonesia (1952) bahkan menyebut Natsir sebagai “the last giant among the indonesia’s

nationalist and revolutionary political leaders”.

Ketiga, segmen pasar pemilih dalam pemilu terakhir dibanjiri dengan kalangan muda. Jumlah pemilih milenial mencapai 30-40 persen atau lebih dari 42 juta jiwa pada Pemilu 2019. Secara umum, segmen pemilih milenial memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan kalangan tua. Tiga ciri penting dari karakteristik milenial adalah creative, confidence, dan connected.

Karakter kreatif melekat pada perilaku milenial yang lebih menyukai tantangantantangan baru termasuk dalam preferensi pekerjaan.

Karakter confidence menandai kepercayaan diri yang tinggi kelompok milenial dengan cara pandang optimisme dan interaksinya yang intens dalam berbagai dialektika dan perdebatan-perdebatan di ruang publik virtual.

Terhadap fenomena politik, pada titik tertentu, milenial tampak tidak risih lagi berdebat atau mengekspresikan kemerdekaan berpikir dan partisipasi politiknya meski hanya melalui social media.

Sementara itu, karakter connected dicirikan dengan perilaku milenial yang selalu terhubung dengan perangkat teknologi informasi (gadget) sebagai sumber literasi dalam semua dimensi kehidupan.

Di ranah politik, yang cukup menarik adalah karakter detailed kelompok milenial.

Karakter ini merefleksikan kecenderungan milenial urban yang menaruh perhatian ekstra, bukan pada narasinarasi besar yang substantif, tapi pada narasi-narasi kecil seperti gaya rambut politisi, merek sepatu, jam tangan dan pakaian politisi, atau bahkan sisi-sisi privat seperti kehidupan keluarga politisi.

Karakter milenial urban yang menaruh perhatian lebih pada narasi-narasi kecil tentu membutuhkan kepiawaian politik untuk mengelolanya.

Inilah yang harus diperhatikan Masyumi.

Jika Masyumi hanya berkutat di ceruk pasar pemilih muslim, maka Masyumi akan sulit berkembang karena harus bersaing ketat dengan partai-partai lainnya yang selama ini banyak mengandalkan basis dukungan pemilih Islam. Merebut dukungan dari kalangan pemilih muslim juga bukan perkara mudah karena kantong-kantong suara pada basis muslim tradisional sudah dikuasai oleh PKB dan PPP, sementara muslim urban sudah dikuasai oleh PKS dan PAN. Selain tiga tantangan tersebut, Partai Masyumi akan dihadapkan pada persoalan krusial menyangkut institusionalisasi partai politik.

Randall dan Svasand (2002) mendefinisikan institusion-

alisasi sebagai proses pelembagaan partai dalam bentuk pola perilaku dan nilai serta budaya politik yang terintegrasi. Derajat kesisteman yang menjadi produk persilangan antara dimensi struktural-internal dalam proses institusionalisasi parpol tersebut selama ini oleh para ahli disepakati sebagai faktor paling krusial dalam menentukan sehat tidaknya sebuah parpol.

Derajat kesisteman diukur melalui sejauh mana mekanisme transparansi dalam pengambilan keputusan; sejauhmana fungsi-fungsi partai berjalan dan bagaimana penyelesaian konflik internal sesuai konstitusi partai. Derajat kesisteman juga mengatur bagaimana disiplin organisasi dan tingkat kepatuhan terhadap keputusan yang sudah diambil secara kolektif sesuai AD/ART partai sebagai aturan mainnya.

Masalah utama yang akan dihadapi Masyumi terkait institusionalisasi partai adalah ketersediaan sumber daya, terutama pembiayaan partai, baik dari sisi party finance maupun campaign finance. Dalam konteks ini, partai-partai yang memiliki sumber daya kapital dan politik memadai berpotensi memenangkan pemilu, setidaknya lolos parliamentary threshold. Hal ini didasarkan pada tingginya cost politik dan fenomena money politic yang telah mengakar di setiap momentum pemilu.

Meski dihadapkan pada medan terjal kompetisi politik, kehadiran Masyumi perlu diberikan karpet merah dalam konteks menjaga keseimbangan politik terutama dalam kanal partai-partai Islam. Nalar kritisisme perlu terus dihidupkan dalam rangka mengontrol jalannya kekuasaan. Dalam konteks ini, legacy paling berharga adalah bagaimana kepiawaian tokoh-tokoh Masyumi dalam berdebat, lobi politik dan membangun relasi pergaulan multikultural.

Persahabatan Natsir dan Isa Ansari dengan Aidit, Kasimo, Leimena, A.M.Tambunan dan tokoh-tokoh lintas ideologi lainnya layak diteladani dalam bingkai pluralisme dan multikulturalisme.

Meskipun kerap berdebat sengit di forum sidang parlemen, tapi di luar forum mereka adalah sahabat yang baik. Bahkan, “kalau habis rapat tak ada tumpangan, Pak Natsir sering dibonceng sepeda oleh Aidit dari Pejambon”, tutur Yusril Ihza Mahendra dalam “Natsir; Politik Santun di Antara Dua Rezim” (2011; 91). Selamat berjuang Partai Masyumi! *) Direktur Eksekutif Citra Institute; Peneliti Pusat Reformasi Pemilu (CETRO) 2007-2009

7

Tenang, Penerima BSU Dapat Rekening Baru JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan rekening baru bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang menerima bantuan subsisi upah (BSU).

Setelahnya, para calon penerima BSU dapat menyerahkan berkas tersebut kepada bank BUMN. “Jadi kita bukan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud, bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020,” kata Mendikbud Nadiem Makarim dala siaran YouTube Kemendikbud RI, Selasa (17/11).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan BSU dapat diakses melalui info. gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id.

Dimana ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi oleh PTK. Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika memiliki. Lalu, perlu juga menyertakan surat keputusan penerima BSU serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari website info GTK dan PD Dikti.

“Surat SPTJM ini harus diberi materai dan ditandatangani oleh sang penerima BSU,” ucap dia.

Jika sudah melengkapi semua dokumen persyaratan, PTK bisa segera mendatangi langsung bank penyalur BSU, yaitu BUMN dan melakukan aktivasi rekening. “Jadi PTK membawa dokumen dan menunjukkan ke petugas bank penyalur agar bisa diperiksa. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga 30 Juni 2021,” terang dia.

Kata Nadiem, terdapat alasan waktu aktivasi rekening cukup panjang. Menurutnya, hal itu berguna untuk memastikan semua PTK bisa memperoleh BSU. “Bila ada kendala teknis dan sebagainya, kan cukup waktu panjang untuk memperoleh dana BSU itu.

Jadi waktu itu sangat cukup,” tutupnya. (bbs/mhs)

SEKILAS Wapres Minta Pesantren Buka Lagi JAKARTA- Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh pimpinan pondok pesantren untuk membuka kembali lembaganya. Langkah ini agar peningkatan perekonomian negara dan ponpes sebagai pusat pemberdayaan umat terus berlangsung.

“Harus ada economic collaboration, kolaborasi ekonomi, dimana-mana, apalagi di pesantren. Pesantren itu harus berkolaborasi dengan banyak pihak,” tutur Amin.

Pendidikan pesantren kata Wapres sangat berguna untuk pemberdayaan masyarakat sekitar, maupun sektor ekonomi.

Ponpes juga dituntut untuk bekerja sama dengan masyarakat agar meningkatkan perekonomian nasiaonal. “Tentu tidak mungkin pesantren itu berdiri sendiri, harus punya kolaborasi, kemitraan,” lanjutnya.

Menurut Wapres, peran pesantren sangat penting karena akan terus mengalami perkembangan. Selain itu, pesantren juga tempat pendidikan dan pusat dakwah.

“Pesantren juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi dan masyarakat,” sebutnya.

Amin mengatakan, jumlah pesantren yang ada di Indonesia ini mencapai 12.469. Jumlah ini berpotensi untuk mengembangkan perekonomian.

“Menurut data yang kami terima, sebanyak 44,2 persen atau sekitar 12.469 pesantren itu berpotensi untuk pengembangan ekonomi. Itu karena belum dibina betul, tapi ini besar sekali jumlahnya itu. Sekarang bagaimana berbagai potensi ini dikolaborasikan,” ujar Amin.

Mulai sekarang, pemerintah akan memberikan kebijakan dan fasilitas di pesantren, sehingga dapat mendorong perekonomian.

Salah satu kebijakan dan fasilitasnya yaitu, akan dibentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan layanan keuangan syariah. (bbs/mhs)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

RABU, 18 NOVEMBER 2020

UKMK Warga Plered Diajari Buat Dodol PURWAKARTA- Bupati Anne Ratna Mustika membuka pelatihan dodol di Aula Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Selasa (17/11/2020).

“Ini adalah rangkaian dari 17 paket pelatihan yang ada di Dinas Perdagangan,” ujar Anne usai membuka acara.

Ia mengatakan, acara ini adalah dalam upaya memulihkan ekonomi nasional dampak dari panemi Covid-19, sasarannya adalah UMKM dan IKM di sejumlah desa dengan potensi di wilayah masing-masing.

“Kita akan dorong mereka agar berkembang, hari ini ada alat yang kami berikan untuk memudahkan mereka dalam mengolah dodol,” kata Anne.

Ia menyarankan kepada para pelaku UMKM dan IKM untuk berinovasi dalam mengembangkan produk usaha yang mereka geluti. Artinya, tidak berdiam diri dalam posisi aman, melainkan harus melakukan perubahan-perubahan agar mampu menarik perhatian para konsumen.

“Intinya harus terus berinovasi dan terus melakukan perubahan, kami siap membantu mereka dalam segala hal, diharapkan upaya kita dalam memulihkan ekonomi dapat berhasil,” ujar Anne. Sementara, Kepala Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered Abad Badrudin menambahkan, pembinaan ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan. Selama tiga hari itu mereka akan dibimbing teknis pembuatan aneka dodol buah.

“Yang ikut pelatihan ini ada 20 orang, mereka sebagian besar memang sudah terbiasa mengolah makanan seperti kue,” kata dia. Ia mengaku produk UMKM yang telah berjalan hari ini adalah produksi simping, pemasarannya dapat dikatakan sudah luas.

“Mudah-mudahan produksi dodol juga sama seperti simping dikemudian hari. Diharapkan kegiatan ini masyarakat kami bisa bangkit disaat ekonomi nasional menurun dampak pendemi Covid-19,” pungkasnya. (san/red)

Jangan Kendor Terapkan Prokes Polsek Wanayasa Terus Berupaya Ketuk Hati Masyarakat PURWAKARTA – Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang hingga kini belum menunjukkan tandatanda berakhir.

Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta terus melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran dan penularan Covid-19.

Dengan terus melakukan sosialisasi, Kepolisian Sektor (Polsek) Wanayasa terus berupaya mengetuk hati masyarakat untuk patuh dan disiplin dalam menaati protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Sejumlah anggota Polsek Wanayasa menyampaikan imbauan tentang protokol kesehatan salah satunya melalui penerapa 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak atau menghindari kerumunan, kepada warga masyarakat di sekitaran Pasar Wanayasa, terminal, dan warung-warung yang ramai didatangi

pengunjung.

Kapolres Pur wakar ta, AKBP Ali Wardana melalui Kapolsek Wanayasa, IPTU Darmadji, menjelaskan bahwa kegiatan pemberian imbuan protokol kesehatan tersebut dilaksanakan karena pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum berakhir, sehingga anggota Polsek Wanayasa masih perlu untuk menggelorakan penerapan protokol kesehatan, kepada warga masyarakat.

Menurutnya, kegiatan penyampaian imbuan tersebut juga sesuai dengan instruksi pemerintah dan Arahan Kapolres Purwakarta, AKBP Ali Wardana agar masyarakat menaati protokol kesehatan, sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.

“Untuk memenuhi protokol kesehatan jangan hanya takut kepada petugas, jadikan ini disiplin kepada diri kita sendiri. Dengan disiplin maka kita akan melindungi diri sendiri dan keluarga di rumah dan orang-orang di sekitar kita. Kalau hanya takut kepada petugas bisa saja tapi kita tidak bisa menghindar ketika penyakit menghampiri kita,” ucap Darmad-

HASAN KOBRA/KBE

LANGGAR PROKES: Warga yang terjaring operasi protokol kesehatan (prokes) yang digelar jajaran Polsek Wanayasa Purwakarta.

ji, pada Selasa (17/11/2020).

Ia menambahkan, bahwa salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran atau penularan Covid-19 adalah melalui 3M, yaitu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak atau menghindari kerumunan.

“Kepada masyarakat agar selalu mengutamakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan budayakan pola hidup sehat. Disiplin pada diri sendiri, di mana pun kita berada untuk kita semua,” imbau Darmadji.

Ia berharap agar masyarakat dapat memahami dan tetap

menaati aturan pemerintah dan tidak meremehkan persoalan Covid-19 ini.

“Mari kita saling mengingatkan, saling bertukar informasi, laksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dengan penuh kesadaran akan pentingnya kesehatan, untuk kita dir i s endir i dan orang lain,”pungkasnya. (san/red)

ADVERTORIAL

Spirit Hari Pahlawan Saat Pandemi

Bupati Purwakarta: UMKM Harus Jadi Pahlawan Pemulihan Ekonomi Nasional PURWAKARTA- Pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 lalu. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tampil sebagai pahlawan. Seperti semut; rumus sedikit tapi banyak ternyata mampu membawa UMKM sebagai penyelamat ekonomi bangsa ini, kala itu.

Kisah kepahlawanan itu nampaknya berpeluang besar terulang sekarang. Akibat pandemi Covid-19, Indonesia saat ini sudah berada dalam jurang resesi. Lagilagi, pemerintah berharap besar pada UMKM. Meskipun tetap dikategorikan akan masuk jurang resesi, UMKM diharapkan dapat menjadi peredam agar resesi tak semakin dalam. Apalagi dengan jumlah tenaga kerja yang disokong UMKM yang sangat besar.

“Oleh karena itu, Pemkab Purwakarta terus mendorong para pelaku UMKM untuk dapat menjadikan peringatan Hari Pahlawan Nasional kali ini, sebagai momentum kebangkitan spirit kepahlawanan untuk bisa berperan maksimal dalam upaya pemerintah pada program pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika usai upacara peringata Hari Pahlawan 10 November 2020 di Taman Maya Datar, Komplek Pemkab Purwakarta, Selasa (10/11/2020).

Dalam agenda yang tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut, nampak hadir seluruh pimpinan OPD di Kabupaten Purwakarta.

Secara simbolis, Bupati Purwakarta juga menyerahkan bantuan kepada para pelaku UMKM, khususnya industri kreatif melalui penganggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud).

“Saya yakin, dengan semangat perjuangan para pahlawan bangsa ini, mereka menjadi terdorong

untuk menjadi pahlawan ekonomi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi yang masih belum usai ini,” kata Anne.

Menurutnya, semangat para pahlawan dalam memperjuangkan eksiatensi dan kemerdekaan bangsa ini harus menjadikan para pelaku UMKM terus berjuang di garda terdepan pada sektor pemulihan ekonomi nasional.

“Salahsatu yang bisa mereka lakukan misalnya, merekrut tenaga kerja dari masyarakat yang terdampak pandemi secara ekonomi untuk bergabung pada bidang usaha para pelaku UMKM. Selamat hari pahlawan untuk seluruh warga Purwakarta mari kita hadapi pandemi ini seperti para pejuang yang dulu bisa memerdekakan Indonesia,” kata Ambu Anne.

Mantan Mojang Purwakarta tahun 1999 itu juga optimistis UMKM bisa beradaptasi sep-

erti filosofi pohon bambu. Bisa melenting ke mana pun angin kencang bertiup. UMKM akan dengan mudah bermanuver ke jenis usaha yang lebih diminati pasar agar bisa bertahan hidup.

Kondisi tersebut berbeda dengan perusahaan besar yang sulit mengubah lini produksi dalam waktu singkat.

“Setelah beberapa bulan terakhir ini, UMKM sudah bisa melihat tren dan peluang yang ada. Kemudian, melakukan shifting atau perubahan jenis bisnis mereka,” tuturnya.

Bupati Purwakarta berkata, sejauh ini pihaknya terus memberi support agar para pelaku UMKM bisa kembali bangkit.

Termasuk, memberikan stimulus modal usaha bagi mereka. Tak hanya itu, pihaknya pun telah memberikan ijin ke tempat-tempat pariwisata.

Karena, dengan dibukanya lokasi wisata, diharapkan bisa

membantu untuk pemulihan disektor ekonomi, terutama yang ada di sektor pariwisata. ”Sektor pariwisata itu akan berdampak pada yang lainnya, termasuk untuk UMKM,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan, sejauh ini geliat UMKM di wilayahnya telah menunjukan trend yang sangat positif. Menurutnya, ini harus terus kita dorong, karena secara tidak langsung bisa turut membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Menutup, Anne mengatakan, merujuk data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan setempat, saat ini lebih kurang sudah ada 8.000 pelaku UMKM yang ada di wilayahnya. Para pelaku usaha ini, tersebar di hampir seluruh desa di 17 kecamatan yang ada. Mayoritas, UMKM ini begerak di sektor makanan dan minuman atau biasa disebut kuliner. (adv/kominfo)