Karawang Bekasi Ekspres, 18 Mei 2020

234 Positif (154 sembuh, 17 Meninggal)

1.652 Positif

17.514 Positif

4.595 ODP (3.095 Selesai Pemantauan, 3 Meninggal)

320 Sembuh

4.129 Sembuh

326 PDP (261 Sehat, 23 Meninggal)

110 Meninggal

1.148 Meninggal

KARAWANG

UPDATE TERAKHIR: 17 Mei 2020

BEKASI

AKTUAL DAN TERPERCAYA

SENIN, 18 MEI 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

PDIP Resmi Usung Yessi- Firlie di Pilbup

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekapres

PKB Makin Pede Pasangkan Jimmy-Gina

KARAWANG-DPD PDI Perjuangan Jawa Barat resmi resmi merilis calon bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota di delapan daerah yang akan menggelar Pilkada langsung di tahun 2020.

Dari delapan calon bupati dan wakil bupati tersebut, terdapat pasangan calon (paslon) Yesi Karya Lianti dan Firlie Hanggodo Ganinduto untuk maju

KARAWANG- Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengklaim partainya makin berpeluang berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang yang rencananya digelar Desember 2020.

“Insya Allah, komunikasi kita dengan Gerindra klir. Terus kita jembatani dan sudah ada kesepahaman,” katanya usai menyalurkan sembako Ketua

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Alur Bancakan Duit Panas PDAM

ALUR ALIRAN DUIT PDAM: l Kantor pusat atau kantor intalasi kota/kecamatan (IKK) mengajukan kebutuhan uang kepada bagian verifikasi PDAM.

Ada Verifikasi Voucher: Kabag Keuangan Belum Tersentuh Polisi

l Setelah verifikasi ke luar berbentuk voucher, kemudian voucher itu masuk ke bagian keuangan untuk dipilah mana yang akan segera dicairkan atau dikeluarkan oleh bagaian keuangan PDAM. l Setelah fix mana saja yang akan dicairkan, bagian keuangan membuat daftar pengeluaran harian (DPH).

KARAWANG – Kasus dugaan korupsi bancakan duit PDAM Titra Tarum untuk membayarkan utang air baku ke PJT II yang ditaksir jumlahnya mencapai Rp 2,9 miliar tengah diusut, dan sementara baru tiga orang yang dinyatakan jadi tersangka.

Belum lama ini Karawang Budgeting Control (KBC) sebagai salah satu lembaga yang mengawal kasus ini, kepada KBE merilis simulasi ke luarnya duit dari perusahaan air plat merah ini.

l Kabag pembukuan dan kabag keuangan menandatangni daftar pengeluaran harian. Lalu diserahkan kepada Dirum, Tatang Asmar untuk ditandatangani. l Kabag pembukuan dan kabag keuangan menandatangni daftar pengeluaran harian. Lalu diserahkan kepada Dirum, Tatang Asmar untuk ditandatangani. l Setelah dari Dirum, lanjut ke Dirut, Yogie Patriana Alysyah. (Setelah ada keributan antara Tatang dan Yogie, tandatangan langsung oleh Yogie tidak melalui Tatang dahulu).

Ke Halaman METRO KARAWANG n

l Lalu setelah semua beres Kabag Keuanagan dibantu Kasubag KAS, Novi Farida dan staff nya mencairkan duit itu. Duit lalu diatur sesuai ajuan, dan diberikan oleh Novi atas persetujuan kabag keuangan.

JELANG LEBARAN Perbatasan KarawangSubang Dijaga Ketat KARAWANG - Jalur Cilamaya-Blanakan selalu jadi alternatif bagi para pemudik dari ibu kota menuju kampung halaman. Di tengah penerapan PSBB, jelang Hari Raya Idul Fitri ini, sejumlah check poin di perbatasan Karawang-Subang mulai di perketat pengawasannya oleh petugas.

Aparat gabungan dari unsur Dinas Kesehatan (Dinkes), Polisi, TNI, Satpol PP, hingga regu pemadam kebakaran (Damkar), nampak sibuk melakukan pengecekan APD para pengendara di pos check poin.

Di Pos Check Poin Gamon Jalan Pantura, Kepala Ke Halaman METRO KARAWANG n

ASN Karawang Patungan Beli Beras

Terbeli 100 Ton, Dibagikan ke Seluruh Kecamatan ASN Karawang ramai-ramai bersedia tunjangan mereka dipotong 5 persen untuk didonasikan kepada warga yang ekonominya terdampak selama ada pandemi covid-19. Rencananya, setelah terkumpul, pembagian bantuan itu akan diberikan berupa beras. Akan dibagikan bersamaan dengan pembagian bantuan tunai dari Pemkab Karawang pekan ini.

MAHESA BAHAGIASTRA, KARAWANG

PER Jumat (15/5) lalu, donasi sudah terkumpul 1,134,824,770. Kemungkinan akan terus bertambah lantaran belum semua dinasi terkumpul. Aksi sosial para aparatus negara di Karawang ini diinisiasi sekaligus dikoordinir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

Daya Manusia (BKPSDM) Karawang.

Kepala BKPSDM Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengatakan, bantuan dari ASN di Karawang ditujukkan bagi warga yang belum tercover oleh bantuan-bantuan lain.

Seluruhnya, kata Aang Ke Halaman METRO KARAWANG n

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

METRO KARAWANG

SENIN, 18 MEI 2020

KARAWANG BEKASI

2

Senyum Para Yatim Ketika Dapat Bantuan

HUDRI AMIN/KBE

BANTU GURU NGAJI: BRI Karawang ikut memantu kesulitan para guru ngaji di Kabupaten Karawang.

Perhatikan Nasib Guru Ngaji n Tak Semua Dapat Bantuan Pemkab n BRI Karawang Turun Bantu 500 Ustaz K A R AWA N G - G u r u m e n g a j i , g u r u h o n o re r dan swasta di Kabupaten Karawang banyak yang ikut terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Meski Pemkab Karawang sudah mencairkan bantuan untuk mereka, tapi tidak semua guru ngaji mendapatkannya.

Karena itu di tengah Ramadhan 1441 Hijriah ini, sekitar 500 di antaranya mendapatkan bantuan sosial dari Bank Rakyat Indonesia

(BRI) Karawang.

Bantuan itu diserahkan dengan tuuan membantu dengan kondisi saat ini.

“Kami memberikan bantuan bahan kebutuhan p okok s enila i tot a l Rp 50 juta untuk para guru m e n g a j i , g u r u h o n o re r dan swasta di Kabupaten Karawang,” kata Pimpinan BRI Kantor Cabang Karawang,Indramawan, baru-baru ini.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya hidup para guru mengaji guru honorer dan swasta. Terlebih, mereka dinilai sebagai sosok yang berjasa mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat salam ini.

Lili Mahali,perwakilan guru mengaji,guru honorer dan swasta mengatakan bantuan ini sangat bermanfaat bagi guru honorer dan guru swasta,dimana selama

covid ini,ekonomi mereka jelas terganggu.”Bantuan i n i s a n g a t bermanfaat,”pungkasnya.

Sementaraa itu di tempat terpisah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat, Muhamad Sidkon DJ meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk memperhatikan nasib serta kesejahteraan guru ngaji dan guru honorer yang terdampak Covid-19.

“Ingin menegaskan kembali, sebelumnya sudah dilaporkan dalam forum konsultasi, bahwa guru ngaji dan honorer ini yang terkena langsung juga,” kata Sidkon.

Ia menjelaskan, bahwa selama ini mereka (guru ngaji) honornya dari santri-santri yang belajar ngaji kepada mereka. Sehingga dengan kondisi ini mereka harus menjadi perhatian khusus. (dri)

PKB Makin Pede .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar kepada para kiai di Karawang, Sabtu (17/5).

Huda mengatakan komunikasi politik antara pengurus PKB dengan Partai Gerindra sangat lancar.

Kedua partai ini juga diakui telah menemukan kesepahaman politik pada Pilkada Karawang nanti.

Menurut dia, rencana koalisi PKB dan Gerindra

tersebut akan mengusung pasangan Ahmad Zamakhsyari-Gina Fadlia Swara. Ahmad Zamakhsyari yang bisa disapa Jimmy merupakan Ketua PKB Karawang yang kini menjabat Wakil Bupati Karawang, mendampingi Cellica Nurrachadiana.

Sedangkan Gina Fadlia Swara kini yang merupakan putri mantan Bupati Karawang Ade Swara kini

tercatat sebagai anggota DPRD Karawang.

“Kita doakan saja kang Jimmy (Ahmad Zamakhsyari) bisa berpasangan dengan teh Gina pada Pilkada Karawang nanti,” katanya.

Menurut dia, saat ini pasangan laki-laki dengan perempuan sedang diinginkan masyarakat Karawang.

Apalagi saat ini sosok Gina Fadlia Swara merupakan figur yang dincar PKB sejak awal. (bbs/mhs)

PDIP Resmi Usung .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES di Pilkada Karawang 2020.

“Kita sedang mempersiapkan kader PDI Perjuangan sampai tingkat anak ranting/RW untuk memenangkan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, kepada pers barubaru ini.

Ia menjelaskan, lima paslon sudah diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan, kemudian yang dua paslon sudah diputuskan tingkat DPD Jabar untuk dilakukan komunikasi dengan partai dan menetapkan pasangannya.

“Untuk yang Sukabumi masih ada dua kandidat dan Minggu ini Insya Allah akan dikerucutkan menjadi satu nama dan dilanjutkan dengan koalisi dan menetapkan pasangannya,” bebernya.

Ono menegaskan, dari delapan kota dan kabupaten, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat optimis mendomaniasi kemenanangan Pilkada di Jawa Barat. Dari delapan daerah Pilkada Jawa Barat,

PDI Perjuangan kembali mengusung empat incumbent (petahana) kepala daerah/ wakil kepada daerah.

Pemenangan Pilkada di delapan kota/ kabupaten Jawa Barat didampingi langsung oleh Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.

“Dalam persiapan untuk memenangkan Pilkada ini, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat hampir merampungkan konsolidasi organisasi pengurus anak ranting tingkat RW, pengurus ranting tingkat desa/ kelurahan, Pengurus Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan, BP Pemilu tingkat Kota/Kabupaten dan BSPN tingkat Kota/Kabupaten,” pungkasnya Berikut nama calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Barat 2020 : 1. Kabupaten Pangandaran. Calon Bupati H. Jeje Wiradinata (PDl Perjuangan). Calon Wakil Bupati H. Ujang Endin (PDl Per-

juangan).

2. Kabupaten Tasikmalaya. Calon Bupati H. Ade Sugianto (PDl Perjuangan). Calon Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin (PPP).

3. Kabupaten Cianjur.

Calon Bupati H. Herman Suherman, ST (PDl Perjuangan). Calon Wakil Bupati H. TB Mulyana (Golkar).

4. Kota Depok. Calon Wali Kota Pradi Supriyatna (Gerindra). Calon Wakil Wali Kota Hj. Afifa Alia, ST (PDl Perjuangan).

5. Kabupaten Karawang.

Calon Bupati dr. Yesi Karya Lianti MARS (PDl Perjuangan). Calon Wakil Bupati Firlie Hanggodo Ganinduto (Golkar).

6. Kabupaten Bandung.

Calon Bupati Hj. Yena Iskandar Ma’soem (PDl Perjuangan).

7. Kabupaten Indramayu. Calon Bupati Hj. Nina Agustina Da’I Bachtiar (PDl Perjuangan).

8. Kabupaten Sukabumi.

Calon Bupati atau Wakil Bupati PDI Perjuangan a).

H. Sofyan Effendi. b). H. Sirojudin. (red)

Terbeli 100 Ton .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES akan dilikan beras denga n ju m l a h ya ng t e l a h dikalkulasi oleh pihaknya, ke mu ngk i na n a ka n terbeli 100 ton beras. Per bingkisan akan diisi oleh 5 kilo gram beras. Tiap ke ca mat a n a k a n keb a gian 3 ton atau 600 bingkisian.

“Sisanya akan kita sumbangkan untuk suplai ke dapur umum,” kata Aang.

Libur ASN Di saat yang sama Aang pun berharap para AN tidak nekat mudik. Selain sanksi sudah bakal menanti, libur yang singkat pun membuat ASN mau tidak mau harus menunda niatannya untuk bermudik.

Aang menutrukan, libur ASN di Karawang akan dimulai per Kamis berbarengan dengan hari libur

nasioanal, Hari Jumat cuti bersama ASN, Sabtu libur, dan libur lebara MingguSenin. Artinya libur hanya 5 hari, dan di hari keenam seluruh ASN diwajibkan bekerja lagi.

Pada hari kerja pertama setelah libur Idulfitri, lnjut Aang, para ASN masih bekerja dengan skema work from home (WFH) atau kerja dari rumah.

“Sebagian masih tetap WFH,” tukasnya. (*)

K A R AWA N G - B a n k BRI Cabang Karawang berikan bantuan berupa paket sembako untuk Panti Asuhan Nurul Aitam,Jalan Raya Proklama s i D e s a Ka r ya s a r i Rengasdengklok,paket bantuan sembako dengan nominal Rp.20 juta diserahkan pada Jumat (15/05/2020).

Pimpinan Cabang BRI Karawang,Indramawan menjelaskan bahwa, Penyaluran sejumlah paket sembako oleh Bank BRI Cabang Karawang kali ini merupakan kegiatan BRI peduli berbagi sembako untuk Panti Asuhan dalam rangka penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 pada Ramadhan 1441 H / 2020 M. Adapun jenis-jenis barang penyalurran bantuan tersebut oleh BRI Cabang Karawang yang terdiri dari enam jenis barang sembako yakni, Beras,Telur, Mie Instan,

HUDRI/KBE

BANTUAN YATIM: Anak-anak yatim Panti Asuhan Nurul Aitam Rengasdengklok foto bersama saat menerima paket bantuan sembako dengan nominal Rp.20 juta dari BRI Karawang.

Gula Pasir, Minyak Goreng dan Susu kaleng.

“Semoga kepedulian ini bisa bermanfaat untuk anak-anak didik panti asuhan dan dapat menjalankan pendidikan dan ibadah puasa dengan benar dan khusyu’uk ,”harap

Indramawan.

Pimpinan Panti Asuhan Anak Yatim Nina Helmina menjelaskan, pihaknya mengucapkan ribuan terimakasih kepada keluarga besar Bank BRI khususnya pimpinan Cabang BRI Karawang, yang telah

melakukan kepedulianya.

“BRI Cabang Karawang telah berbagi sembako untuk Panti Asuhan kita ini karena ikut peduli penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 pada Ramadhan 1441 H / 2020 M,” sebutnya.(dri)

Alur Bancakan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Direktur KBC, Endang Ayat menuturkan simulasi proses pencairan duit panas ini bersumber dari hasil verifikasi pihaknya dengan eks Kasubag KAS PDAM, Novi Farida yang juga telah ditetapkan menjadi tersangka dengan eks Dirut PDAM, Yogie Patriana Alysyah, dan eks Dirum PDAM, Tatang Asmar.

Alur pertama, baik kantor pusat atau kantor intalasi kecamatan mengajukan kebutuhan uang kepada bagian verifikasi PDAM. Kedua, setelah verifikasi ke luar berbentuk voucher, kemudian voucher itu masuk ke bagian keuangan untuk dipilah mana yang akan segera dicairkan atau dikeluarkan oleh bagaian keuangan PDAM. Lalu, ketiga, setelah fix mana saja yang akan dicairkan, bagian keuangan membuat daftar pengeluaran harian (DPH).

Keempat, Kabag pembukuan dan kabag keuangan menandatangni daftar pengeluaran harian. Lalu diserahkan kepada Dirum, Tatang Asmar untuk ditandatangani.

Baik DPH maupun vouchernya. Kelima, setelah dari Dirum, lanjut ke Dirut, Yogie Patriana Alysyah. (Setelah ada keributan antara Tatang dan Yogie, tandatangan langsung oleh Yogie tidak melalui Tatang dahulu).

Lalu setelah semua beres Kabag Keuanagan dibantu Kasubag KAS, Novi Farida dan staffnya mencairkan duit itu. Duit lalu diatur sesuai ajuan, dan diberikan oleh Novi atas persetujuan kabag keuangan.

Namun, kata Endang, anehnya, Kabag Keuangan dan Kabag Verifikasi yang menjadi pintu awal keluarmasu duit tak tersentuh oleh kepolisian.

“Karawang Budgeting

Control sengaja merilis simulasi agar masyarakat bisa memahami perjalanan birokrasi keuangan di PDAM untuk mempermudah memahami alur pencairan keuangan PJT itu sendiri,” kata Endang.

Dari simulasi itu, kata dia, ditemukan beberapa nama yang terkait dalam peroses dugaan korupsi bandakan duit pembayaran air baku ke PJT II, namun belum tersentuh oleh penyidik di kepolisian.

“Padahal kami dengar kasus ini sudah digela perkarakan di polda,” tuturnya.

“Dan kami dorong juga pihak penegak hukum agar melakukan pemeriksaan dari data Kasubag Kas yang disebut pocer atau laporan keuangan manual bila perlu lakukan forensik data atas semua berkasnya biar kasus ini terang benderang dan tidak terkesan tebang pilih,” timpalnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resort Karawang telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran air baku PDAM Tirta Tarum ke PJT II Citarum, ketiganya adalah dua eks Direktur dan Kasubbag KAS. Namun sampai hari ini nama-nama penerima aliran uang belum tersentuh oleh penyidik. Bahkan kuasa hukum salah satu tersangka menuding penyidik menghilangkan nama-nama penerima dari unsur pejabat, politisi dan penegak hukum di BAP kliennya.

Kuasa hukum Novi Farida, Asep Agustian menilai kasus yang menjerit kliennya sangat janggal. Novi disangkakan pidana korupsi juncto Pasal 55 KUHP yakni turut serta melakukan tindak pidana korupsi namun pihak lain yang turut serta kata Askun gelap alias disum-

irkan.

“Kenapa para penikmat uang ini tidak ada di dalam BAP, padahal klien saya pada saat di BAM mebeberkan semua penerima uang itu, ada apa ini, kok bisa begini, ini yang saya maksud hukum dalam kasus ini sumir,” katanya.

“Saya meyakini kepada klien saya bahwa uang tersebut itu diberikan kepada pejabat, birokrat dan penegak hukum, bahkan untuk Bupati dan Dewan. Saya meyakini karena klien saya bercerita dengan bukti yang ada,” timpalnya.

Novi sendiri disangkakan turut serta dalam skandal dugaan korupsi yang ditaksirr merugikan keuangan negara Rp 2,9 Miliar ini lantaran menjadi orang atau pesuruh yang mengantarkan uang-uang yang harusnya dibayarkan ke PJT II tapi masuk ke kantongkantong banyak orang. Darimulai pejabat kelas coro sampai pejabat teras. Itu juga yang menjadi alasan Askun mendorong jaksa menolak limpahan berkas dari kepolisian jika tak ada kepala baru atau tersangka baru yang diseret.

“Saya minta Jaksa tolak berkas dari kepolisian, dan minta tambah kepala baru,” kata Askun.

Lebih lanjut Askun pun mempertanyakan kenapa pihak kepolisian yang sejak beberapa bulan lalu menjanjikan akan segera membuka ke publik nama-nama tersangka, namun sampai kliennya ditahan tak pernah ada ucapan apa pun dari kepolisian ke publik.

Bukti Aliran Duit Di hadapan awak media, Askun turut memperlihatkan bukti-bukti penerimaan dan pemberian duit PDAM kepada banyak pihak yang tanda terima duitnya tersimpan rapi di tangan Novi.

Askun tak memperlihatkan semua. Hanya sebagian saja.

Namun, ada beberapa nama yang oleh awak media kenal di catatan itu.

Askun bahkan menyebut, ada bukti aliran duit ke oknum penegak hukum, anggota Dewas bahkan bupati.

Ia tak sedikitpun mengoreksi pernyataannya. Artinya, konsekuensianya siap dia buktikan atas apa yang ia ucapkan soal aliran uang ini.

“Saya minta tambah kepala (tersangka baru), karena clien saya hanya diperintahkan untuk si A, B, dan C, karena di atas klien saya itu masih ada Kabag,” katanya.

Yang juga menarik, laporan penerimaan dan aliran duit yang ada di tangan Novi itu ditulis di sebuah kertas karton dengan tanda tangan penerima atau tanda tangan pegawai dari PDAM. Artinya, sejak bertahan-tahun manajemen pasar diterapkan di perusahaan plat merah sekelas PDAM Tirta Tarum. Hal ini perlu pengembangan kasus lebih lanjut lantaran tak ada yang tahu bagaikan RUPS berlangsung dari tahun ke tahun saat manajemen keuangan di tubuh PDAM sangat amburadul.

Sebagaimana diketahui, Sebelumnya Polres Karawang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat PDAM Tirta Tarum Karawang terkait dugaan korupsi senilai Rp 2,9 miliar. Kas PDAM mengeluarkan uang Rp2,9 miliar untuk membayar hutang pembelian air baku ke Perum Jasa Tirta (PJT) 2. Hanya saja uang tersebut bukan langsung dibayarkan, malah dijadikan bancakan. Sejumlah pejabat PDAM termasuk pejabat Pemkab dan anggota DPRD disebut-sebut menerima uang tersebut. (mhs)

S e m e nt a ra t i m gu gu s tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Karawang melalui Juru bicara tim gugus tugas Karawang, dr. Fitra Hergyana mengatakan, jelang H-7 hari raya Idul Fitri, mudik tetap dilarang oleh pemerintah, untuk menekan angka penyebaran yang semakin luas.

Padahal, selama masa PSBB ini angka penambahan pasien di Jawa Barat secara umum mulai menurun.

Gubernur mengungkapkan pada saat video conference dengan Bupati Karawang bahwa beban dokter dan perawat serta tim medis mulai berkurang selama PSBB berlangsung.

Untuk itu ia berharap agar masyarakat tetap sabar untuk berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan demi pencegahan penyebaran Covid-19.

“Saat ini pun angka kesembuhan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang meninggal dunia.

Kami berharap sekali agar masyarakat tetap patuh selama wabah ini,” ujarnya.

Sementara itu, orang yang terkonfirmasi positif dari uji swab test sebanyak 20 orang, telah dinyatakan sembuh 16 orang dan masih dalam perawatan 4 orang.

Dari hasil reaktif rapid tes berjumlah total 214 orang, sembuh 138 orang, masih dalam perawatan 59 orang dan meninggal dunia 17 orang. Sementara, pasien dalam pengawasan berjumlah 326 orang, selesai pengawasan atau sembuh 261 orang, proses pengawasan 42 orang dan meninggal dunia 23 orang.

Untuk orang tanpa gejala (OTG) berjumlah total 726 orang, selesai pemantauan 433 orang, proses pemantauan 293 orang. “Orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 4.595 orang.

Selesai pemantauan 3.095 orang, proses pemantauan 1.497 orang dan meninggal dunia 3 orang,” pungkasnya. (bbs/mhs)

Perbatasan Karawang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Puskesmas Pascing, Kecamatan Jatisari, Ucin Supriyadi mengatakan, selama penerapan PSBB, pihaknya mengaku tak akan pernah libur dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara di pos check poin.

Pengecekan akan diperketat, meski Hari Minggu sekalipun,” ujar Ucin, kepada awak media, Minggu, (17/5) kemarin.

Selain melakukan pengecekan APD pengendara, sambung Ucin, pihaknya juga rutin mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan para pengendara yang melintas.

Tak hanya itu, pihaknya juga memberhentikan sesaat mobil pribadi dan angkutan pick up, untuk dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, sesuai protokoler kesehatan Covid-19.

“Untuk suhu tubuh aman, hanya dalam pemeriksaan beberapa kendaraan tidak

dilengkapi surat-surat,” jelasnya.

Ada pun pengendara yang tak menggunakan APD, seperti masker, helm, dan melebihi kapasitas, dengan tegas petugas check poin memerintahkan mereka untuk putar balik.

“Yang tidak melengkapi ADP semua diarahkan untuk putar balik,” tegasnya.

Sementara, di check poin Blanakan-Cilamaya, Kapolsek Cilamaya, Kompol Sutedjo mengatakan, pihaknya bersama aparat gabungan mengaku tetap beroperasi meskipun di hari libur.

Sutedjo mengimbau, agar masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 ini untuk tidak mudik. Serta mentaati aturan PSBB yang sudah diberlakukan oleh pemerintah.

“Wajib gunakan masker, jaga jarak, dan kalau bisa jangan mudik dulu,” tegasnya.

SENIN, 18 MEI 2020

HARGA Rp3.000

3

Salah Kelola Manajemen, Kok Peserta Tanggung Dana BPJS Kesehatan Jadi Bancakan Oknum Sri Mulyani : Kalau Gak Kuat, Turun Kelas Saja ke Kelas III C I K A R A N G P U S AT Langkah pemerintah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, ditolak ramai-ramai publik. Hal itu lantaran kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan BPJS tidak layak dibebankan ke masyarakat seperti putusan Mahkamah Agung (MA).

Terlebih, kondisi masa pandemik virus korona baru atau Covid-19 masih menjadi momok masyarakat.

Hasil reportase Cikarang Ekspres, mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan ragam petimbangan. Mulai dari kondisi wabah pandemi covid-19, layanan BPJS Kes ehatan amburadul, pernah disorot Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rencana audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun semua itu, asal mulanya adalah kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan BPJS t ap i ha r us d it a nggung peserta dengan naiknya iuran.

Di mana, defisit anggaran perusahaan pada tahun ini mencapai Rp 13 triliun.

Salah satu fraud yang disorot adalah soal besarnya gaji dan insentif yang diterima direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan mencapai puluhan miliar, yang seharusnya melakukan efesiensi operasionalnya.

Mengutip Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2019 Ke Sambungan

ISTI MEWA

Pengusaha : Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tetap Zholim Sekjen Asosiasi Pengusaha Limbah Industri Indonesia (Aspelindo) menilai jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi kelas I dan II membuktikan adanya kegagalan sistemik Pengelola Negara. Pemerintah telah mengabaikan Putu-

Kalaupun Pemerintah tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya, ya minimal jangan membuat sengsara semua warganya dengan kebijakan yang mengabaikan hati nurani.”

Budiyanto

san MA sebagai produk hukum yang mengikat semua warga bangsa termasuk institusi presiden.

Kenaikan itu dengan dikeluarkannya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan

Kesehatan. Perubahan pertama melalui Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan telah dibatalkan Mahkamah Agung.

“Keputusan MA berlaku dan mengikat secara hukum bagi semua warga negara, termasuk peny-

elenggara negara yang dipimpin Presiden,” tegas Budiyanto.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan, urusan menaikan Iuran BPJS bukan semata urusan peningkatan pelayanan.

Ke Sambungan

ADVERTORIAL

SOSIAL: Ketua Komisi X DPR-RI, Syaiful Huda menyambangi pondok pesantren (ponpes) Al-Ajhariyyah di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Minggu (17/5/2020).

Merbot dan Guru Ngaji Dapat Bantuan Covid Kepala Bapenda Kabupaten Bekas

HERMAN HANAFI

Bapenda Hapus Denda Keterlambatan Bayar Pajak CIKARANG PUSAT - Pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi menerapkan kebijakan menghilangkan denda bagi keterlambatan pembayaran pajak. Penghapusan denda itu berlaku saat masa pandemi virus korona atau Covid-19 Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengatakan, dalam situasi normal tidak ada pandemi korona, pengusaha yang telat membayar pajak daerah, misalkan pajak hiburan, dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulannya.

Misalnya seperti restoran cepat saji yang punya sejumlah cabang

di Kabupaten Bekasi, pajak restaurant-nya sekitar Rp 300 juta per bulan yang dibayarkan tiap tanggal 15 setiap bulannya. Jika mereka telat bayar pajak akan kena denda 2 persen per bulan atau senilai Rp 6 juta. ”Dalam situasi pandemi korona saat ini, denda tersebut tidak kami lakukan,” kata Herman, kemarin. Untuk pajak restoran, sambung dia, pengusaha sejatinya tidak terdampak karena pajak dipungut kepada konsumen bukan kepada pengelola atau pemilik.

Namun dampak bagi pengelola adanya pemberlakuakn Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) sehingga para karyawan kesulitan beraktifitas di luar.

Herman mengatakan, di tengah

pandemi korona saat ini, ada sejumlah pengusaha restoran yang minta keringanan pajak.

“Itu kita tolak karena tidak masuk akal, karena pajak restoran tidak dibebankan kepada pemilik tetapi kepada konsumen,” tukas dia.

Ia berharap pemberian insentif pembebasan sanksi denda kepada wajib pajak (WP) maka pelaku usaha lebih semangat membayarkan pajaknya meski ditengah pandemi korona.

“Taat bayar pajak adalah bagian mendukung pemerintah karena pajak yang dibayarkan akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai roda pemerintahan Kabupaten Bekasi,” imbuh Herman. (Adv/har)

CIBITUNG - Ketua Komisi X DPR-RI, Syaiful Huda menyambangi pondok pesantren (ponpes) AlAjhariyyah di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Minggu (17/5/2020).

Kedatangan Politisi PKB ini untuk membagikan paket sembako dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Syaiful Huda mengatakan,

di Kabupaten Bekasi total ada sekitar 4.000 paket sembako yang diberikan untuk para guru ngaji, merbot, pengajar majelis taklim, yang terdampak covid-19 secara ekonomi.

“Kita menyampaikan pesan dari Pak Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB, red) untuk wilayah Jawa Barat. Bantuan ini untuk meringankan

beban para guru ngaji ditengah Pandemi Covid-19 ini,” kata Syaiful kepada awak media didampingi Ketua PKB Kabupaten Bekasi, Abdul Kholik, kemarin.

Ia mengatakan, PKB Jawa Barat mendistribusikan sebanyak 100 ribu paket sembako tersebar di 27 Kota dan Kabupaten dari total 350 ribu lebih.

Ke Sambungan

PDIP Bagikan 11200 Sembako ke Kadernya CIKARANG PUSAT - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi memberikan 11200 paket sembako, pada Jumat (15/5) hingga Sabtu (16/5), kepada pengurus PDI Perjuangan di tingkat kecamatan (PAC), tingkat desa (Ranting), tingkat RT/ RW (Anak Ranting), relawan Rieke Diah Pitaloka (RDP) dan simpatisan partai.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman mengatakan, pemberian paket sembako kepada pengurus partai dan relawan sebagai bentuk kepedulian partai, untuk melakukan pencegahan penyebaran virus Corona (Covid19).

“Instruksi dari Ibu Megawati sebagai Ketua Umum, agar seluruh anggota partai tetap dirumah dan melakukan pencegahan penye-

ISTIMEWA

baran virus corona,” kata Soleman, kemarin.

Soleman mengatakan, paket sembako yang diberikan kepada pengurus dan simpatisan partai, sebagai bentuk instruksi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Apa-

lagi, paket sembako tersebut mendapat dukungan dari Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. “Kami mengadakan paket sembako ini secara mandiri. Ada sumbangan

Ke Sambungan

METRO CIKARANG

SENIN, 18 MEI 2020

KARAWANG BEKASI

4

BUMDes Ciledug Distribusikan Nasi Kotak Jababeka Grup Bagikan 5000 Masker dan Hand Sanitizer SETU - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciledug Bersinar rutin membagikan nasi kotak untuk warga Desa Ciledug, Kecamatan Setu.

Pembagian nasi kotak dilakukan hingga H-5 lebaran.

Ketua BUMDes Ciledug Bersinar Gunawan mengatakan, setiap harinya sekitar 100 nasi kotak akan didistribusikan oleh pengurus untuk warga desa.

“Kita (BUMDes,red) ngin mengurangi beban kebutuhan masyarakat ditengah suasana pandemi seperti ini yang kebanyakan orang sudah mulai banyak yang berharap untuk bisa saling berbagi, Kemarin 100 box nasi dengan lauk pauk. dan insya Allah kami akan terus untuk berbagi sampai H-5 lebaran,” kata dia ketika dihubungi awak media.

Gunawan memastikan pembagian nasi kotak ini difokuskan untuk warga desa,”Sasaran utama pem-

bagian untuk lingkungan tanpa terkecuali,” tuturnya.

BUMDes yang bergerak dibidang ekonomi kreatif ini diakui Gunawan selama pandemi ini mengalami penurunan pendapatan, namun itu tak menyurutkan semangat untuk saling berbagi.

“Secara pendapatan memang agak sedikit menurun tapi BUMDes tetap melakukan langkah-langkah objektif dalam pengelolaan ekonomi yang sedang berjalan,” tuturnya.

Selama masa pandemi ini BUMDes yang dikenal

dengan nama BCB ini aktif bekerjasama dengan Pemerintah Desa Ciledug dalam penanganan dan penanggulan penyebaran Covid-19.

“Upaya BUMDes dalam menghadapi pandemi seperti ini Insya Allah akan tetap berupaya membantu giat pemerintah dalam mensosialisasikan untuk saling menjaga kesehatan. sudah beberapa kali ikut membantu penyemprotan disinfektan bersama Pemdes Ciledug,” ungkapnya. (dim/uzi)

CIKARANG PUSAT - Jababeka Group bersama anak perusahaannya yakni Jababeka Residence, Jababeka Infrastruktur dan Jababeka Industrial Estate, melakukan aksi sosial bersama dengan membagikan 5000 paket hand sanitizer dan masker kepada masyarakat yang berada di sekit a r k o t a Ja b a b e k a C i k a ra n g .

Acara bakti sosial ini dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Mei 2020 b er tepatan di kawasan Movieland Jababeka Cikarang.

P u l u h a n s u k a re l aw a n y a n g mayoritas berasal dari mahasiswa President University dan juga karyawan Jababeka Group saling bekerja sama dalam membagikan paket hand sanitizer dan masker. Aksi sosial ini pun mendapat tanggapan sangat positif dari masyarakat dan sejumlah komunitas di kawasan Cikarang yang melakukan drive-thru pembagian paket hand sanitizer & masker secara tertib dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Keseriusan Jababeka Group

dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini pun terbukti dengan keikutsertaan jajaran Direksi Jababeka Group yang turut serta dalam aksi sosial ini. “Aksi kami pada hari ini merupakan suatu wujud nyata dan bakti kami kepada masyarakat dan pemerintah dalam memerangi penyebaran Covid-19,” Tutur Suteja S. Darmono selaku President Director Jababeka Residence yang turut serta dalam aksi sosial.

Dirinya pun meyakini bahwa kini saatnya segala lapis masyarakat termasuk pelaku bisnis untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam memerangi wabah Covid-19.

Sebelumnya, pada bulan April 2020, Jababeka telah bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Universitas President serta ratusan tenant dan mitra Jababeka dalam memberikan bantuan donasi sebesar 7 Miliar dalam bentuk uang, alat kesehatan, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD), face shield, cairan disinfektan yang diterima langsung oleh Satgas Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

Hyanto Wihadhi selaku Direktur

PT. Jababeka Tbk mengatakan, upaya pencegahan Covid-19 perlu dilakukan secara serentak, baik itu pemerintah, masyarakat,dan dunia usaha. “Semoga dengan upaya kami hari ini dapat bermanfaat dan memberi kesadaran lebih akan bahayanya wabah ini,” ujarnya.

Selain aksi sosial dan penggalangan dana, Jababeka juga aktif melakukan pencegahan di lingkungan perkantoran, kawasan industri, serta area komersial yang berada di dalam kawasan Kota Jababeka Cikarang. Mulai dari himbauan dan sosialisasi masyarakat dan tenant, pengamanan lingkungan 24 jam, penyediaan hand sanitizer dan masker dilingkungan kantor dan marketing gallery hingga penyemprotan disinfektan secara reguler di lingkungan hunian, ruko, dan tenant industri.

D u ku n g a n Ja b a b e k a d a l a m menangani Covid-19 ini sejalan dengan nilai pokok perusahaan / corporate value yang selalu mengedepankan kepedulian sosial yang berkelanjutan kepada masyarakat. (dim/uzi)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Salah Kelola .... dari halaman Cikarang Ekspres BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp32,88 miliar dan dewan pengawas sebesar Rp17,73 miliar.

Jika dibagi ke delapan anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp4,11 miliar per orang. Dengan kata lain, jika dirata-rata ke dalam 12 bulan maka seluruh direksi menikmati insentif Rp342,56 juta per bulan.

Jika dibagi kepada tujuh dewan pengawas, maka tiap kepala mendapat insentif Rp2,55 miliar. Jika dirata-rata ke dalam 12 bulan, maka insentif yang diterima dewan pengawas adalah Rp211,14 juta per bulan.

Sedangkan, laporan keuangan BPJS Kesehatan dana operasional BPJS Kesehatan mencapai Rp4,07 tr iliun. S ebagai badan yang sedang merugi, BPJS Ke s ehat a n d i ha rap ka n melakukan efisiensi dana operasionalnya. Dengan besarnya dana insentif dan operasional itu, BPJS dinilai menggunakan dananya tidak efisien sehingga mengalami defisit.

Belum lama ini, Kementerian Keuallngan mengaku akan menggunakan pembiayaan non utang berupa dana abadi pendidikan, untuk alternatif skema guna mencukupi dana penanganan virus korona.

Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai KPK bukan solusi menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kenaikan itu justru akan memupuskan tujuan perlindungan sosial yang diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, merujuk UU SJSN, jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat itu adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan.

“Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan

tingkat kepersertaan seluruh rakyat dalam BPJS,” ungkap dia dalam keterangan persnya kepada koran harian ini, kemarin.

Menurut Ghufron, persoalan BPJS sejatinya ada pada tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat.

Bahkan, ada juga persoalan penyimpangan (fraud) di BPJS. Merujuk kajian KPK terkait tata kelola dana jaminan sosial (DJS) kesehatan yang dilakukan tahun lalu, pengelolaan yang semrawut itu lah yang menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit.

KPK pun menilai kenaikan iuran sebelum ada perbaikan tata kelola tidak menjawab persoalan mendasar di BPJS Kesehatan. “Jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini,” ungkapnya.

Terkait solusi defisit, KPK sejatinya telah merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK), melakukan penertiban kelas Rumah Sakit (RS), mengimplementasikan kebijakan urun biaya untuk peserta mandiri, dan menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian upaya pencegahan.

KPK juga merekomendasikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengakselerasi implementasi kebijakan coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta. Sementara terkait tunggakan iuran peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran dengan pelayanan publik Terpisah, Wakil Ketua DPP Gerindra Arief Puyono secara lugas menegaskam bajwa langkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak tepat.

“Ya hanya karena alasan defisit dana BPJS Kesehatan, iuran dinaikan seenak jidatnya saja. Padahal BPJS Kesehatan itu defisit karena memang banyak dana BPJS Kesehatan yang dijadikan bancakan oleh oknumoknum BPJS Kesehatan.

Pengusaha : ....

Terutama dalam hal pembayaran klaim ke rumah sakit,” kata dia.

Karena, menurut Arief, tidak pernah ada catatan yang jelas yang diberikan kepada peserta BPJS setelah mengunakan fasilitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit atau Klinik. Berapa biaya yang dihabiskan untuk berobat oleh mereka di RS dan Klinik Provider BPJS Kesehatan tak pernah diketahui pasti.

“Enggak ada itu kuintasi RS atau Klinik yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan setelah berobat,” imbuh dia Kemudian, lanjut Arief, ‘penyakit’ lain yang dialami BPJS Kesehatan adalah mahalnya biaya pengobatan di Rumah Sakit dan Klinik yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Bea masuk obat/peralatan kedokteran dan kesehatan yang dikenakan oleh negara sangat mahal.

“Ketiga, sudah jelas pengelolaan fasilitas kesehatan untuk masyarakat dengan biaya murah oleh Pemerintah Joko Widodo kita katakan sudah gagal, dan ujungnya hanya akan memberatkan masyarakat saja,” kata Arief.

Jadi, menurut Arief, sudah jelas kenaikan iuran BPJS sangat tidak tepat dan masyarakat harus ramai-ramai menolak dengan tidak perlu membayar. Karena, masyarakat yang tengah diimpit masalah ekonomi saat ini juga pasti nggak sanggup bayar.

Naiknya iuran BPJS Kesehatan juga sudah melanggar hasil putuskan Mahkamah Agung. Sehingga ini menunjukkan Pemerintah sudah semena-mena dan tidak menghormati hukum yang berlaku.

“Akhirnya masyarakat nanti makin sebel dan kesel sama Presiden Joko Widodo,” tandasnya.

Pernyataan lebih keras dilontarkan Direktur Eksekutif Legal Culture Institute (LeCI) M.Rizqi Azmi. Dia menilai Presiden Jokowi telah melakukan pembangkangan hukum dengan melawan putusan MA. Sebab di pasal 31 UU 5/2004 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa putusan MA bersifat final and binding.

Artinya peraturan serupa

dari halaman Cikarang Ekspres

“Menaikan Iuran BPJS disaat kondisi masyarakat terpuruk secara ekonomi, merupakan kedzoliman pemerintah yang tidak bisa dimaafkan,” pungkasnya. Dengan begitu, Sekjen Pengusaha Lim-

bah Industri Indonesia (Aspelindo) menolak tegas dinaikannya iuran BPJS Kesehatan. Alasannya kondisi seperti ini kurang tepat meskipun yang dibebankan hanya kelas I dan II saja. (har/uzi)

itu paling tidak dapat b e r t a ha n h i d u p d a l a m kondisi pandemi ini.

“Ini inisiatif PKB, concern kita peduli. Pemerintah dengan mekanisme s endir i sudah berjalan (bansos, Red),” katanya.

PKB juga bekerja sama dengan platform digital kitabisa.com, menggalang dana untuk membantu ekonomi guru ngaji, marbut, pengajar di majelis taklim, sebesar Rp10 miliar.(dim/uzi)

dari Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi serta yang paling banyak menyumbang Ibu Rieke Diah Pitaloka,” ujarnya. “Kemudian paket sembako ini juga ada diberikan ke Asosiasi Buruh, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bekasi dan para

relawan,” tambah dia.

Soleman yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini memaparkan, selain untuk para pengurus.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi juga, sedang menyiapkan 14 Ribu paket sembako untuk dibagikan ke masyarakat.

“Sebelumnya juga kita su-

dah membagikan ke masyarakat beberapa pekan lalu sebanyak 25.000, untuk lusa (Senin 18 Mei, red) kita akan membagikan belasan ribu paket sembako lagi untuk masyarakat,” jelas dia.

Pria berkacamata tersebut juga mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, agar mematuhi ke-

bijakan pemerintah untuk tetap dirumah. Sehingga, masa Pandemi Covid19 ini dapat berlalu secara cepat.

“Kita mengharapkan masyarakat tetap di rumah, agar semua ini dapat terlewatkan dan kita bisa kembali beraktivitas dengan normal,” pungkasnya. (har/uzi)

yang dibatalkan MA tidak boleh dimunculkan kembali pada materi pokok. Nah, pada kasus Perpres 64/2020 materi pokoknya sama, yaitu menaikkan iuran BPJS. “Di sini presiden sudah melakukan pembangkangan hukum,” tegasnya.

Menurutnya, pada periode kedua pemerintahan Jokowi cenderung mengabaikan fakta-fakta hukum.

Pihaknya khawatir kondisi tersebut akan menggeser Indonesia dari negara demokrasi menjadi otoritarian.

Pihaknya pun meminta DPR untuk mengambil sikap politik. Salah staunya dengan melayangkan hak interpelasi. Parlemen berhak menggunakan hak bertanya ke pemerintah karena kebijakan untuk menaikkan iuran BPJS berdampak luas pada masyarakat. “ Ba h k a n bu k a n t i d a k mungkin dengan pembangkangan terhadap konstitusi ini presiden bisa dimakzulkan,” tegas Rizqi Azmi.

Direktur Eksekutif Jamkes Watch Iswan Abdullah me-

nyesalkan keluarnya Perpres 64/2020. Pemerintah, kata dia, tidak mematuhi putusan MA yang sebelumnya sudah membatalkan Perpres 75/2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Padahal rakyat berharap putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan,” kata Iswan Abdulah.

Dia menduga pemerintah sengaja mengeluarkan Perpres 64/2020 untuk mengakali putusan MA. Bahkan ada kesengajaan pemerintah menaikkan iuran BPJS per 1 Juli 2020.

Dengan begitu, ada masa di mana pemerintah seolaholah melaksanakan putusan MA selama tiga bulan. Yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu iuran dinaikkan lagi di Juli. “Di sini pemerintah mempermainkan hukum,” ujarnya.

Disampaikan, pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat di tengah pandemi Covid-19. Dengan menaikkan iuran BPJS, dia menuding pemerintah kehilangan nalar karena

banyak rakyat yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut. Dampaknya, akses pelayanan kesehatan menjadi terhambat.

Lebih jauh dia berharap DPR mendorong pemerintah menjalankan putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Kasihan rakyat yang saat ini hidup dengan segala kesulitan yang dialami. Jangan menambah beban rakyat dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan,” imbuh pria yang juga wakil presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Jamkes Watch mengajak seluruh elemen masyarakat, seperti organisasi buruh dan mahasiswa melakukan perlawanan dengan menggugat Perpres 64/2020 ke MA untuk dibatalkan.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi, meskipun ada kenaikan iuran

pada praktiknya pemerintah tetap membantu kelompok masyarakat rentan dengan memberikan subsidi.

Subsidi yang dimaksud yakni diperuntukkan bagi peserta mandiri PBPUdan BP untuk layanan kesehatan kelas III. Namun, Sri Mulyani menambahkan, apabila memang ada peserta PBPU dan BP kelas I dan II yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, bisa turun kelas menjadi peserta kelas III. “Kalau kelas II dan kelas I naik, kalau enggak kuat ya turun saja ke kelas III,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Irfansyah meminta agar memahami terlebih dahulu alasan pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan. Meskipun menaikan iuran, pemerintah masih mensubsidi iruan tersebut untuk kelas III. “ P e l a j a r i d u l u p e rpresnya,” singkat dia. (har/uzi)

Tetapi juga masalah pemahaman secara komprehensif terhadap kondisi masyarakatnya dari seorang Kepala Negara setingkat Presiden.

“Kalaupun Pemerintah tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya, ya minimal jangan membuat sengsara semua warganya dengan kebijakan yang mengabaikan hati nurani,” katanya.

Marbot dan Guru Ngaji .... dari halaman Cikarang Ekspres “Semoga ini bisa membantu meringankan beban para dai kita, mubalig kita, yang libur karena c ov i d - 1 9 . B i a s a n y a i s i pengajian, sekarang se-

lama Ramadan libur. Oleh karena itu kita minta guru ngaji terus membimbing umat,” kata dia.

Sembako itu berupa beras 10 kilogram, gula 2 kilogram dan sebagainya.

Dia berharap bantuan

PDIP Bagikan .... dari halaman Cikarang Ekspres

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Toyib, Wahyudi.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

DESA KITA

SENIN, 18 MEI 2020

KARAWANG BEKASI

5

Terdampak Korona, Infrastruktur Desa Terancam Tertunda Wamendes : Warga Desa Harus Merasakan Manfaat BLT

JAKARTA - Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa harus segera disalurkan dan dibagikan bagi warga yang berhak sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Saat ini BLT dana desa yg tersalurkan baru mencapai sekitar 11.000 desa atau 14, 6 persen. Baru sekitar 1,1 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Padahal dana yang sudah di transfer ke rekening desa sudah mencapai Rp20, 5 Triliun. Angka ini masih sangat rendah sekali,” ujar Budi Arie Setiadi dalam acara Video Conference Menuju Penyaluran BLT Dana Desa, kemarin (17/5).

“Di waktu yang tersisa kita sama- sama bekerja keras bergotong royong agar selu-

ruh warga desa yang berhak menerima BLT Dana Desa bisa merayakan hari raya lebaran dengan penuh kegembiraan.

Sebab prinsip utama dana desa adalah instrumen distribusi keadilan , “ jelas Budi.

“Saya juga berharap pencapaian 100 persen Penyaluran BLT dana desa di Kabupaten Trenggalek bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi daerah-daerah lain untuk segera mengeksekusi nya secepat - cepat nya dan sebaik-baik nya, “ jelas Budi.

“Jika diperlukan harus ada diskresi terobosan dan kreatif untuk mempercepat proses penyaluran itu. Tapi prinsip-prinsip Akuntabilitas dan tranparansi tetap harus diutamakan.

Jangan biarkan warga desa menunggu,” pungkas Budi. (hms/rie)

KARAWANG - Realisasi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di desa harus di undur. Menyusul, belum jelasnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Karawang, yang hampir seluruh anggarannya difokuskan untuk penanganan virus korona.

Seperti di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan. Jalan utama menuju desa yang rusak parah, dengan lubang-lubang yang curam. Terpaksa harus menunggu waktu lebih lama lagi, untuk dilakukan realisasi pembangunan.

Harusnya, jalan sepanjang 500 meter itu, menurut UPTD PUPR wilayah 3 Karawang, akan dibangun pada April 2020 kemarin. Namun, hingga jelang akhir Mei 2020 ini, perbaikan tersebut tak kunjung ada kabar.

Kepala Desa Muarabaru, Ato Sukanto mengatakan, untuk mengurangi dampak kerusakan dari lubanglubang yang curam. Pihaknya terpaksa menambal lubang di jalan, dengan

bongkahan material bekas pengecoran.

“Sudah diajukan berkalikali perbaikan jalan itu. Katanya tahun ini, tapi sampai sekarang belum ada kabar,” ungkap Ato kepada KBE, kemarin (17/5).

Ato memaparkan, jalan tersebut merupakan jalan utama masyarakat keluar masuk desa. Selain itu, akses jalan Rawet-Muarabaru itu, merupakan tumpuan utama jalur pendidikan, ekonomi, dan pertanian.

“Kalau hujan jadi kubangan lumpur, kalau panas berlubang dan berdebu. Jadi mempengaruhi harga padi juga,” katanya.

Tak jauh beda dengan D e sa Rawag e mp ol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan. Akses jalan di Dusun Amarta, yang menghubungkan Desa Sukatani dengan Rawagempol Kulon itu, rusak parah sudah bertahuntahun.

Dijanjikan akan diperbaiki April 2020. Namun, hingga kini, perbaikan tersebut belum juga ada realisasi. Pa-

dahal, pembangunan jalan tersebut jadi skala prioritas di Desa Rawagempol Kulon.

“Katanya mau diperbaiki bulan April 2020. Sudah disurvey juga sama UPTD PUPR, tapi sampai sekarang belum ada kabar,” ujar Sekdes Rawagempol Kulon, Dedi.

Saat dikonfirmasi, Pelaksana Pembangunan dan Tim Survey UPTD PUPR Karawang Wilayah 3, Ujang mengungkapkan, Pandemi virus korona yang melanda Kabupaten Karawang, jelas sangat mengganggu pada proyek realisasi pembangunan.

Ujang mengatakan, akibat korona, pihaknya tak bisa memastikan perbaikan jalan akan dilakukan tahun ini, atau tidak. Yang jelas, semua proyek tertunda pembangunannya sampai habis lebaran.

“Ya gara-gara korona itu.

Semuanya jadi mundur.

Kita lihat saja habis lebaran,” ungkapnya.

Saat disinggung soal kepastian pembangunan tersebut. Ujang mengaku tak ingin komentar terlalu ban-

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

INFRASTRUKTUR : Jalan rusak di Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan belum dilakukan perbaiki akibat pandemi Covid-19.

yak. Ia menegaskan, semua kabar tentang pembangunan akan di buka selesai

idul fitri pekan depan. “Kita lihat saja habis lebaran ya,” singkatnya. (wyd/rie)

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

MELUNCURKAN : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Kantor Kemendes PDTT. Yang dilakukan secara virtual dengan didampingi oleh Sekjen kemendes PDTT, Anwar Sanusi.

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

Kemendes Luncurkan Dua Aplikasi Desa

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi yang bermanfaat untuk membantu dalam hal perbaikan dan penanganan Covid-19 dan kesehatan masyarakat.

Kedua aplikasi tersebut adalah aplikasi Desa Melawan COVID-19 dan Pekerja Pengembangan e-Manusia (e-HDW).

Diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Kantor Kemendes PDTT. Yang dilakukan secara virtual dengan didampingi oleh Sekjen kemendes PDTT An-

war Sanusi dan dihadiri oleh kepala desa, aparat desa, pendamping desa dan para pegiat desa lainnya.

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar menjelaskan, tentang aplikasi desa melawan COVID-19 yang dikembangkan. Untuk mendukung pelaksanaan protokol penanganan wabah COVID-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.

Me nu r u t nya, ap l i ka si ini akan membantu relawan desa lawan Covid-19 dalam melaksanakan keg-

iatan dengan memberikan edukasi dan informasi ke masyarakat. Serta mengumpulkan data secara real-time terkait peralihan Covid-19 dan pergaulannya bagi masyarakat dan dapat membantu proses yang diminta atas kondisi desa.

“Aplikasi desa melawan Covid-19 dapat diakses dari semua bahan pengganti dan didistribusikan kepada masyarakat. Relawan Desa Lawan Covid-19 akan mengirimkan laporan mingguan dan bulanan melalui aplikasi Desa Lawan Covid-19 ini. Data-data ini selanjutnya dapat diakses oleh pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah

pusat untuk pengambilan kebijakan yang terkait pecegahan dan penanganan Covid-19 di daerah,” kata Gus Menteri, kemarin.

Selain aplikasi desa melawan Covid-19, aplikasi lain yaitu e-HDW. Aplikasi ini untuk memasang layanan intervensi gizi masyarakat pada masa wabah COVID-19.

“Dalam kondisi wabah COVID-19, layanan untuk Keluarga 1.000 HPK penting untuk tetap dilakukan untuk percepatan penanganan stunting. Aplikasi ini akan membantu para Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam mendukung dan mendukung konvergensi dukungan Intervensi

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

DIKONTRAKAN DIKONTRAKAN 1 UNT RMH PRMNT LOK. JL RAYA CIKALONG GIRANG, DS. CIKALONG, KEC. CILAMAYA WETAN, KARAWANG LUASBANGUNAN 9*15 M, 3 KAMAR, JETPAM, LISTRIK 900 WATT, HALAMAN LUAS. HUB. 081617372163 ATAU 087786517141 KOMAR

KEHILANGAN H I L A N G B K P B S E P E D A M O TO R JENIS YAMAHA MIO SOUL, NOPOL B4629-NCQ WARNA BIRU TAHUN 2019, STNK A.N. YOGI NUGROHO. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP HUBUNGI SADIO

087778714446.

HILANG BPKB MOTOR HONDA TH 2014 NOPOL B 3568 FWE A/N SAMINO VL BEKASI INDAH 2 B B2 28 RT 02/ 09 SBR JY TBN SLT BKS NOKA MH1JFN116EK026079 NOSIN JFN1E1026597 HILANG BPKB MOBIL AVANZA NOPOL B 1525 FYQ TH 2012 SILVER METALIK A/N KHAFIDZ NOSIN MA22835 NOKA MHKM1BB3JCK010245 HLG BPKB MBL TOYOTA LIMO B 1379 FBC HITAM A/N MAMAN MARYONO D/A KP.BEDENG RT 08/04 KR MULYA BOJONG MANGU- BKS NOSIN INZX181897 NOKA MRO53HY4249016100 HLG BPKB MOBIL MITSUBISHI PICK UP NOPOL B 9694 FAF TH 2013 A/N PT TIGA

NK TEKNIK D/A RUKO PARAGON NO 88 LC CIBATU CIKARANG SLT BKS NOKA MHMU5TU2EDK1O3275 NOSIN 4G15J37606

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

Gizi Kepada Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran),” ujarnya.

D engan diluncurkannya kedua aplikasi yang mendapat bantuan dan dukungan dari Bank Dunia ini akan sangat bermanfaat bagi penggunaan yang maksimal.

“Kita harapkan, kedua aplikasi ini dapat terus menerus diuntungkankan semaksimal mungkin dengan memenuhi dan menjalankan permintaan di dalam kedua aplikasi tersebut sehingga melawan Covid-19 oleh desa dan berbagai upaya untuk mengurangi stunting di desa bisa kita gunakan secara maksimal,” ungkapnya. (hms/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

SENIN, 18 MEI 2020

KORAN KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

Tahap III PSBB: Pelanggar Masih Banyak

Pemkot Klaim Tujuh Kelurahan Bebas Korona KOTA BEKASI- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengungkapkan data per Kamis (14/4), ada 7 dari 56 Kelurahan di wilayahnya bebas virus corona (Covid-19).

“Sebanyak tujuh kelurahan masuk dalam wilayah bebas corona dari 56 Kelurahan yang ada di Kota Bekasi,” ujar Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi, Sayekti Rubiah dalam keterangan tertulis yang diterima awak media.

Adapun tujuh kelurahan tersebut ialah Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Cimuning, Kelurahan Jatirangga, Kelurahan Jatiranggon, Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Ciketing Udik dan Kelurahan Jatimurni.

Selanjutnya Sayekti mengatakan bahwa 49 Kelurahan lain masuk dalam status waspada atau zona merah.

Berdasarkan situs resmi corona.bekasikota.go.id yang diakses pada Jumat (15/5) pukul 17.20 jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Bekasi ada 274 orang.

Rinciannya 192 orang sembuh, 29 meninggal dunia, dan 52 lainnya dirawat.

Kemudian pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 930 orang, orang dalam pemantauan (ODP) ada 2.218 orang. Pemkot Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran virus corona. Salah satunya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diperpanjang tiga kali.

Sanksi Pelanggar PSBB Pemerintah Kota Bekasi menerapkan saksi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pem-

Opini

Susu Formula Versus ASI Oleh: Happy Easter Paskalia NPM: 240210180098 (Pendidikan : Fakultas Teknologi Industri Pertanian Prodi Teknologi Pangan Universitas Padjajaran)

SEPERTI yang kita tahu, bayi yang baru lahir biasanya diberi ASI oleh sang ibunda. Tetapi tidak semua ibu dapat memberikan ASI kepada bayinya. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti psikis sang ibu terganggu karena perihal bayi yang dikandung merupakan anak pertama sehingga menjadi pengalaman pertama pula bagi sang ibu, kurangnya waktu beristirahat dengan nyaman, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pasca melahirkan juga dapat memicu terhambatnya produksi ASI. Selain itu terhambatnya produksi ASI juga bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, gaya hidup yang tidak sehat, dapat juga dipengaruhi oleh makanan dan obat-obatan herbal yang dikonsumsi sang ibu.

Biasanya hal ini diatasi oleh mensubtitusi atau menambahkan ASI dengan susu formula. Kandungan yang ada pada susu formula sudah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi menyerupai ASI, seperti memasukkan karbohidrat dalam bentuk gula susu (laktosa), zat besi, kombinasi kompleks dari protein, mineral seperti kalsium dan seng, gula, lemak, dan berbagai jenis vitamin.

Kandungan pada susu formula yang membuatnya semakin mirip dengan ASI adalah asam lemak esensial yaitu ARA dan DHA yang sangat penting utuk otak dan penglihatan bayi, selanjutnya nukleotida yaitu pembentuk RNA dan DNA yang berguna untuk meningkatkan sistem imun bayi dan membantu perkembangan organ pencernaan, kemudian pada susu formula juga terdapat kandungan prebiotic dan probiotik yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik pada usus dan kandungan probiotik yang dapat mencegah eksim pada bayi.

Kandungan yang ditambahkan pada susu formula dirancang khusus agar bayi yang tidak mendapatkan ASI tetap mendapatkan gizi yang dibutuhkan, meskipun tidak memiliki manfaat yang sama persis dengan ASI. Sedangkan untuk bayi yang alergi dengan susu sapi, terdapat juga susu formula yang terbuat dari kedelai dan protein hidrosilat. Pada ASI sendiri terdapat kandungankandungan yang berubahubah tergantung kebutuhan bayi. Seperti kandungan ASI saat ibu melahirkan bayi nor-

mal berbeda dengan ibu yang melahirkan bayi prematur.

Nutrisi ASI akan disesuaikan dengan kebutuhan bayi tiap tahap tumbuh kembangnya.

Kandungan ASI yang dikeluarkan di awal menyusui kaya akan air dan laktosa, sedangkan pada akhir menyusui kandungan ASI dominan kalori dan lemak. ASI juga mengandung sel darah putih dan zat-zat yang membentuk imun bayi seperti imunoglobin dan lysozim.

Jika, dibandingkan ASI dan susu formula tentunya ASI lebih unggul dibandingkan dengan susu formula, teringat kandungan ASI yang mengikuti kebutuhan tahap tumbuh kembang bayi. Susu formula memiliki kandungan yang konstan tidak mengikuti alur tumbuh kembang bayi dan juga tidak mengandung antibodi sama persis seperti yang ada pada ASI. Oleh karena itu, dapat terbilang bahwa susu formula masih lebih rendah khasiatnya dibandingkan dengan ASI. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan susu formula menjadi sangat rendah kualitasnya. Sebuah studi membandingkan antara beberapa bayi yang diberi ASI dengan bayi yang diberi susu formula, menghasilkan tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Meski diformulasikan menyerupai ASI, ASI tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Jika tidak terpaksa, sebaiknya tetap memberi ASI kepada bayi. (*)

ISIMEWA

SOROT: Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengungkapkan data per Kamis (14/4), ada 7 dari 56 Kelurahan di wilayahnya bebas virus corona (Covid-19).

berlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengingat bagian dari penerapan protokol pencegahan penye-

baran Covid-19.

Sejumlah pelanggar pada hari keempat tahap ketiga PSBB yang diberlakukan di

Kota Bekasi dijatuhi sanksi.

Seperti di beberapa wilayah kecamatan yang ada pada Wilayah 1, petugas masih

menemukan masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang diterapkan.

“Masih ada yang belum

bisa patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun sanksi yang diberikan bagi pelanggar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2020,” ungkap Ria, salah satu petugas yang berjaga di cek point Harapan Baru, Bekasi Utara.

Padahal, tambah Ria, sosialisasi sudah rutin dilaksanakan namun kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dirinya dari bahaya Covid19 masih sangat minim.

Beragam pelanggaran yang dilakukan diantaranya tidak menggunakan masker saat berpergian, berboncengan (beda alamat).

Ria mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dirinya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. (bbs/ mhs)

Warga Diminta tak Gelar Halalbihalal KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengingatkan kepada masyarakat warga Bekasi untuk tidak menggelar halal bihalal saat merayakan Idul Fitri 1441 H. Dia mengatakan, kebiasaan yang kerap muncul pada saat perayaan Idulfitri adalah kegiatan halalbihalal.

Kegiatan Halalbihalal ini merupakan acara berkumpul sanak saudara atau

kerabat dekat untuk saling memaafkan di hari raya.

Dia menjelaskan, perayaan Idul Fitri kali ini diproyeksi bakal bertepatan dengan selesainya massa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dijadwalkan berlaku hingga, Selasa, (26/5).

“Kira berharap pada tanggal 26 ini tanggal berakhirnya PSBB ada kelandaian kasus Covid-19,” jelasnya.

Jika sudah terjadi kelandaian kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi, barulah secara bertahap melalukan relaksasi. “Kalau sudah terjadi kelandaian kan kita berarti melakukan relaksasi nih terhadap kegiatan-kegiatan yang ada sehingga ekonomi mulai bangun,” paparnya.

Selain itu, untuk kegiatan salat idul Fitri berjemaah, pihaknya sampai saat ini masih

merumuskan kebijakan untuk warga Kota Bekasi.

“Satu dua hari ini kita lagi rumuskan dengan MUI dan para ulama untuk mencapai titik temu,” tegasnya. (bbs/dhy/ mhs)

Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi

Imam Minta KPK Usut Taufik Hidayat JAKARTA- Kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, La Ode Umar Bonte menyesalkan sikap mantan Wakil Ketua Satuan Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Taufik Hidayat usai dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap dana hibah KONI. Dalam persidangan, Taufik menyebut menerima aliran dana Rp 1 miliar dari Satlak Prima Kemenpora.

“Jadi motivasi apa dia ngomong seperti itu di media, menantang kalau dia sangat suci begitu, sebelum pemeriksaan saksi dia nggak ngomong apa-apa. Terus setelah pemeriksaan saksi dia ngomong kaya gitu, seolah-olah dia sangat suci gitu loh,” kata Umar Bonte dalam keterangannya, Minggu (17/5).

Umar menyesalkan, pernyataan Taufik yang malah banyak melontarkan pernyataan tentang Kemenpora di luar persidangan. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, sejumlah saksi telah membantah keterang­ an Taufik yang mengklaim hanya menjadi kurir.

“Dia itu menerima aliran dana dari Satlak Prima sebesar Rp 1 miliar, tapi yang dia bongkar di luar seolah dia perantara.

Itu tidak fair,” beber Umar.

Oleh karena itu, Umar meminta KPK untuk dapat mengembangkan perkara dengan mendalami fakta per-

sidangan mengenai dugaan aliran uang ke Taufik Hidayat.

Dia memandang, KPK seharusnya telah mengetahui mengenai aliran dana tersebut saat pemeriksaan saksi di tahap penyidikan.

“Kami sangat menyayangkan jika Nanti fakta persidangan itu tidak diproses lebih lanjut oleh KPK. Padahal semestinya tanpa harus menunggu fakta persidangan terlebih dahulu, KPK sudah

bisa memproses Taufik, sebab pemeriksaan saksi saksi itu dilakukan di KPK sebelum dipersidangkan,” ujarnya.

Dalam persidangan pada Rabu (6/5) Taufik Hidayat mengaku menerima uang Rp 1 miliar. Uang itu kemudian dia serahkan kepada Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Imam Nahrawi.

Sementara itu, dalam dakwaan Jaksa KPK disebutkan pada Januari 2018, Direktur

Perencanaan dan Anggaran Program Satlak Prima Tommy Suhartanto menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Ko­ mitmen (PPK) pada Program Satl­ak Prima 2016-2017 Edwa­ rd Taufan Pandjaitan alias Uc­ ok bahwa ada permintaan ua­ ng dari Imam kepada Tommy.

Tommy lalu meminta Ucok menyiapkan Rp 1 miliar untuk diserahkan ke Imam melalui staf khusus Imam Nahrawi yaitu Miftahul Ulum.

Ucok mengambil uang Rp 1 miliar yang berasal dari anggaran program Satlak Prima.

Asisten Direktur Keuangan Satlak Prima Reiki Mamesah lalu mengambil uang itu lalu menyerahkan uang tersebut kepada Taufik Hidayat di rumah Taufik di Jalan Wijaya Kebayoran baru. Kemudian uang Rp 1 miliar tersebut diberikan Taufik untuk diserahkan kepada Imam melalui Miftahul Ulum. (bbs/mhs)

Serambi Ramadan Zona Merah Diminta tak Gelar Salat Ied KARAWANG BEKASI

SENIN, 18 MEI 2020

Pemetaaan Status Daerah Harus Segera Rampung JAKARTA- Bagaimana salat Id dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 menjadi perbincangan sepekan sebelum Lebaran.

Bisa tidaknya dilakukan secara berjamaah di masjid atau tanah lapang, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), seharusnya memperhatikan kondisi terkini tiap-tiap daerah.

Wasekjen MUI Amirsyah Tambunan menegaskan, sesuai Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020, salat berjamaah di masjid, termasuk salat Id, bisa dilakukan di daerah yang masih hijau. Dengan kata lain, kondisi persebaran virus SARS-CoV-2 masih terkendali. Sebaliknya, di zona merah, salat Id sangat dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing.

Persoalannya, kata dia, hal itu tidak bekerja apabila pemerintah belum punya peta yang jelas untuk melihat daerah yang berstatus zona merah ataupun hijau. ”Tapi, ini nggak bisa

pemerintah sendirian. Semua pihak harus duduk bersama-sama,” kata dia kemarin.

Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19, MUI, dan elemen masyarakat perlu membicarakannya. ”Harus dilihat satu per satu mana daerah yang merah, mana yang masih hijau,” lanjut dia.

Jika peta tersebut tidak tersedia, bakal ada keraguan dan rasa waswas apakah aman untuk melangsungkan salat Id secara bersamasama. ”Kalau kondisinya seperti ini, menurut saya, sebaiknya menahan diri, tetap salat jamaah di rumah. Termasuk salat Idul Fitri di rumah saja,” imbau Amirsyah.

Relaksasi atau pelonggaran di tempat ibadah saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sempat diusulkan dalam rapat antara Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi (11/5).

D i b a g i a n l a i n , Pe m prov Jatim berbeda menyikapi pelaksanaan salat Id di masa pandemi korona. Surat edaran nomor 451/7809/012/2020 memperbolehkan masyarakat Jawa Timur melaksanakan

salat Id berjamaah. Surat tersebut ditandatangani Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.

Pada surat tersebut dijelaskan, ibadah diperbolehkan asal standar protokol pencegahan Covid-19 diterapkan. ”Pengelola silakan memperhatikan standar yang ditetapkan,” katanya.

Dia mencontohkan penerapan standar protokol kesehatan di Masjid Al Akbar Surabaya. Saf atau barisan salat diberi jarak. Lalu, baris pertama dan kedua disusun zig-zag. Tempat wudu juga diberi jarak. ”Tempat cuci kaki juga dicampur cairan pembersih,” ujarnya.

Untuk setiap jamaah, juga disiapkan tempat untuk menyimpan sandal. Nanti sandal dibawa masuk. Dengan demikian, begitu salat selesai, jamaah tidak berdesakan saat mencari sandal di halaman masjid. Jamaah juga wajib menggunakan masker serta menjalani pengecekan suhu tubuh di pintu masuk masjid. Pengelola akan menata arus masuk dan keluar.

Penerapan dan pengawasan di lapangan diserahkan kepada pengelola masjid dan kepala daerah. Heru meminta standar protokol wajib diterapkan. ”Dengan

ISTIMEWA

SOROT: Bagaimana salat Id dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 menjadi perbincangan sepekan sebelum Lebaran. Bisa tidaknya dilakukan secara berjamaah di masjid atau tanah lapang, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), seharusnya memperhatikan kondisi terkini tiap-tiap daerah.

begitu, persebaran virus bisa diantisipasi,” ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat (penetapan) awal bulan Syawal pada Jumat (22/5). Sidang akan menetapkan tanggal Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Menteri Agama Fachrul Razi dijadwalkan memimpin langsung sidang isbat.

Karena masih dalam masa pandemi Covid-19, sidang isbat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak semua perwakilan hadir secara

fisik di kantor Kementerian Agama. ”S esuai protokol kesehatan, undangan untuk menghadiri sidang dibatasi hanya dihadiri Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia, serta Komisi VIII DPR,” terang Direktur

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Agus Salim kemarin (16/5). Peserta lain, yakni dari unsur pimpinan ormas Islam, akan diundang mengikuti rapat melalui aplikasi pertemuan daring. (bbs/mhs)

Hakikat Perintah Menunaikan Zakat

MIMBAR ILMU Keutamaan Menjaga Wudhu NAMA Bilal memang kerap dikaitkan dengan aszan.

Sebab, dia adalah orang pertama yang menjadi muadzin pada zaman Rasul SAW. Namun, kemuliaan Bilal tak hanya karena azannya, jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah SAW di dalam surga.

Sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman.

Suatu hari, pada waktu Subuh, Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Rasul berkata, “Wahai, Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya, yang pernah kamu kerjakan dalam Islam.

Sesungguhnya, aku pernah mendengar suara telapak langkah (jalan)-mu di hadapanku di surga.”

Bilal menjawab, “Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya, tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya.”

Jadi, setiap selesai melaksanakan wudhu, Bilal senantiasa melakukan sholat dua rakaat, yakni sholat sunat wudhu. Perbuatan itu senantiasa dilakukannya dalam setiap kesempatan. Selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara (dawam) wudhu, yakni setiap batal, dia akan langsung berwudhu.

Semasa hidupnya, Bilal telah meriwayatkan 44 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, Rasulullah bersabda, Hendaklah kalian menunaikan shalat malam (tahajud) karena sholat malam adalah tradisi (kebiasaan) orang-orang saleh sebelum kalian. Sesungguhnya, sholat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan. (HR Tirmidzi).

Selain sebagai muazin, Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di baitul mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Tentang Bilal, Rasulullah SAW mengatakan, Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. (HR Ibnu Abi Syaibah dan Ibn Asakir).

Bilal meninggal dunia di Damaskus pada 20 H. Jasadnya dimakamkan di sana. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Halb. (*)

7

Menteri Agama Fachrul Razi saat mengumumkan hasil sidang isbat menetapkan 1 Ramadan 1441 Hijriyah secara daring, Kamis (23/4).

Kemenag Gelar Sidang Isbat 22 Mei JAKARTA- Kementerian Agama menggelar sidang isbat Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi pada Jumat (22/5) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Isbat awal Syawal digelar 22 Mei 2020. Sesuai protokol kesehatan, undangan untuk menghadiri sidang dibatasi hanya dihadiri Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia serta Komisi VIII DPR,” kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim di Jakarta, Sabtu (16/5) Dalam siaran persnya, Menteri Agama Fachrul Razi dijadwalkan akan memimpin langsung sidang is-

bat. Agus Salim mengatakan pembatasan peserta itu untuk mengurangi potensi berkumpulnya undangan dalam kerumunan sehingga peserta dari unsur pimpinan ormas Islam diundang sidang isbat melalui aplikasi pertemuan daring.

Peliputan bagi insan media, kata dia, juga akan dilakukan secara terbatas. Kemenag bekerja sama dengan TVRI untuk menjadi TV Pool. Media yang ingin menyiarkan sidang isbat awal Syawal bisa berkoordinasi dengan TVRI. “Kami juga memanfaatkan medsos Kemenag untuk melakukan live streaming,” kata dia.

Agus mengatakan tahapan

sidang isbat dilakukan sebagaimana awal Ramadhan lalu. Sesi pertama dimulai pukul 17.00 WIB, berupa pemaparan posisi hilal Awal Syawal 1441 H oleh anggota Falakiyah Kemenag Cecep Nurwendaya.

Setelah Maghrib, kata dia, sidang Isbat dibuka Menag Fachrul dilanjutkan laporan data hisab dan hasil rukyatul hilal dari 80 titik di seluruh Indonesia.

“Hasil sidang isbat akan diumumkan Menteri Agama secara telekonferensi dan disiarkan langsung oleh TVRI sebagai TV Pool dan live streaming medsos Kemenag,” kata Agus. (bbs/mhs)

ZAKAT merupakan salah satu ajaran Islam. Ibadah ini tak hanya bermakna ritual vertikal, yakni hablu mina Allah. Ia juga memiliki aspek sosial. Sejarah mencatat, Khalifah Abu Bakar pernah mendekritkan operasi militer terhadap negeri Batha’ah yang berpenduduk Muslim seluruhnya. Sebab, penduduk itu--terutama kalangan kaya--enggan membayar zakat. Mereka sebelumnya telah diprovokasi tokoh munafik, Malik bin Nuwairah.

Khalifah waktu itu mengeluarkan peringatan, ‘’Demi Allah, akan saya perangi siapa saja yang memisahkan antara kewajiban shalat dan kewajiban zakat.’’

Tak ada yang paling dicintai oleh manusia di dunia ini, melebihi harta kekayaan.

Mengeluarkan harta untuk kepentingan orang lain bisa lebih berat daripada shalat dan puasa. Islam menerapkan sistem zakat bukan sebagai simbol kedermawanan semata.

Zakat merupakan alat uji kepatuhan seorang Muslim dalam melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat.

Di dalam Alquran, perintah mendirikan shalat selalu dirangkaikan dengan perintah membayar zakat.

Mengingkari salah satunya dipandang sebagai pembangkangan terang-terangan terhadap agama, seperti kasus penduduk Batha’ah di

atas.

Perintah berzakat memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar menunaikan kewajiban mengeluarkan 2,5 persen harta kekayaan atau hasil usaha produktif untuk menyantuni kaum dhuafa dan orang-orang yang mempunyai hajat.

Zakat memiliki pesan moral agar orang-orang kaya selalu menyadari tanggung jawabnya dalam mengupayakan keadilan ekonomi dan sosial.

Zakat berfungsi membersihkan harta orang kaya dari hak orang lain yang wajib dikeluarkan serta mengikis sifat pelit dan mementingkan diri sendiri yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Di balik perintah berzakat ini, setiap Muslim perlu mengerti, memahami dan mematuhi bahwa kewajiban terhadap sesama manusia dalam kaitannya dengan harta kekayaan tidak cukup hanya dengan mengeluarkan zakat.

Abd Rahman ‘Azzam Pasha dalam bukunya, Ar-Risalah Chalidah menjelaskan, ‘’Zakat adalah batas minimal hak fakir miskin pada harta orang kaya, artinya hak seseorang Islam terhadap orang Islam lainnya tidaklah habis hanya dengan pembayaran zakat saja. Selama masih ada lowongan untuk berbuat kebaikan, maka berbuat baik itu wajib dilaksanakan.” (bbs/mhs)

Selamat Datang Zaman ”New Normal” Oleh SUKO WIDODO

KATA ”mantan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bekas pemangku jabatan (kedudukan).

Kata mantan sering digunakan pula dalam kalimat yang menggambarkan orang yang pernah dikasihi. Tetapi, tulisan ini sama sekali tak memiliki hubungan dengan orang yang pernah memangku jabatan. Tidak pula mengupas bekas kekasih dengan kisah romantisme asmara yang memorak-porandakan perasaan. Mantan dalam artikel ini untuk menggambarkan makna sebagai segala sesuatu yang pernah berlangsung di masa silam.

Pandemi Covid-19 telah mengubah sejarah. Banyak ahli tengah membahas masa depan baru. Kehidupan diduga bakal berubah. Sebab, sangat mungkin kita semua bakal meninggalkan rutinitas yang selama ini kita jalani.

Manusia di bumi ini diperkirakan akan menjalani perilaku baru yang awalnya terasa asing dan kemudian menjadi kebiasaan baru.

Kita tak bakal kembali pada situasi kehidupan sebelum pandemi. Kehidupan baru

telah datang. Bertemu kawan, kemudian bersalaman dan berpelukan, kini seakan tak bisa kita lihat lagi. Di mana-mana kini muncul sarana cuci tangan.

Orang bepergian selalu menggunakan masker. Interaksi antarorang menjadi berjarak.

Sejumlah perubahan perilaku sosial baru terus berlangsung. Perubahan itu tentu membawa konsekuensi baru dalam kehidupan masyarakat.

Konsekuensi baru yang tidak mudah. Larangan mudik adalah contoh nyata. Orang harus menahan rindu untuk bertemu. Orang harus saling menjaga jarak agar badannya tidak terkoyak. Semua hal baru tersebut harus dilakukan dan entah sampai kapan.

Perubahan Sosial Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi saat ini termasuk kategori perubahan sosial yang tidak direncanakan. Karena tidak direncanakan, pastilah masyarakat tidak siap menghadapinya. Bahkan, pada titik tertentu, sering membawa masalah yang memicu kekacauan dalam masyarakat.

Perubahan sosial yang cepat akibat wabah ini dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi sosial.

Masyarakat dihadapkan pada situasi perubahan yang mengganggu hidupnya. Sejumlah tradisi menjadi lenyap dan berganti cara baru.

Kebiasaan silaturahmi, berkumpul, bersalaman, dan sentuhan fisik lainnya dengan orang lain saat ini tak bisa dilakukan karena protokol kesehatan.

Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini usai. Senyampang situasi belum seimbang (ekuilibrium), orang akan mengalami kegelisahan. Bahkan, jika berkepanjangan dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan tata cara hidup baru, orang akan mengalami frustrasi.

Munculnya perubahan sosial baru dan permasalahannya perlu segera diantisipasi.

Itu bukan urusan pemerintah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat. Pada konteks itulah, diperlukan sistem komunikasi harmoni antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tak bisa dengan segala kuasanya memaksa dengan instruksinya. Masyarakat juga

tak boleh ngeyel alias kukuh dengan cara pandangnya.

Perubahan sosial akibat pandemi apa pun bentuknya telah mengubah keadaan.

Sejumlah persoalan baru bakal muncul dan memerlukan penyelesaian. Meski awal persoalan berasal dari aspek kesehatan, penyelesaiannya harus komprehensif yang melibatkan pemikiran dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Perspektif ”New Normal” Perubahan sosial akibat pandemi pada akhirnya memunculkan perspektif ”new normal”. Awalnya, istilah new normal hanya menjadi bahasan dalam dunia bisnis dan ekonomi.

Adalah Roger McNamee, seorang investor teknologi, yang menyebut istilah itu.

Dalam sebuah ulasannya terhadap kondisi keuangan setelah krisis keuangan 2007–2008 dan setelah resesi global 2008–2012, McNamee mengkritisi para pebisnis yang terpesona oleh masa lalu dan dinilainya takut menghadapi masa depan (jika ada resesi lagi). Maka kemudian dia mengajak pebisnis segera melupakan perubahan dan memasuki cara baru.

Sejak saat itu, istilah new normal digunakan dalam sejumlah konteks lain untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal bisa berubah menjadi sesuatu yang biasa. Kini, saat pandemi Covid-19, istilah tersebut mencuat kembali.

Selama dan pasca pandemi Covid-19, para ahli menyata-

kan, akan tercipta situasi new normal atau perilaku manusia yang baru, yang berbeda dan berubah dari perilaku sebelumnya (old normal).

Jika pandemi Covid-19 nanti usai, kondisi kehidupan manusia sangat mungkin tidak akan kembali seperti masa prapandemi. New normal atau normal baru adalah suatu waktu di mana sangat mungkin kita hidup dalam aturan kehidupan baru untuk jangka panjang.

Perilaku baru yang merujuk protokol kesehatan kini menjadi tradisi keseharian.

Dalam menjalankan aktivitas sosial dan bisnisnya, kini orang semakin lebih mengandalkan sarana media sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan keseharian, kini orang mulai jarang melakukan komunikasi tatap muka (face-to-face).

Orang kemudian menjadi bergantung pada tata cara komunikasi baru. Komunikasi online atau daring kini menjadi superpenting.

Tata cara kehidupan baru harus menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakannya. Perhatian pada kebutuhan kesehatan masyarakat,

infrastruktur komunikasi, serta transparansi layanan publik perlu disesuaikan dengan cepat. Demikian juga halnya dalam soal regulasi atau perundang-undangan. Diperlukan pembaharuan secara cepat karena sangat dibutuhkan untuk menata sistem kehidupan new normal nanti.

Masyarakat perlu dipahamkan dan diajak beradaptasi dengan perubahan menuju new normal ini. Dalam perspektif new normal, yang dahulu dianggap normal mungkin ke depan tidak menjadi kebiasaan lagi. Masyarakat harus diedukasi terus untuk menjalankan kehidupan dengan cara baru.

Mereka harus dibiasakan menerapkan protokol kesehatan.

Perubahan itu memang mengharuskan kita bisa menyesuaikan diri. Sebab, jika tidak mampu, kita bakal frustrasi.

Bisa-bisa, jika tidak move on, orang akan mengalami sindrom masa silam. Kita semua mesti siap menghadapinya. Jika tidak, kita hanya akan menjadi sejarah masa silam. Menjadi para mantan yang ketinggalan zaman. (*) *) Suko Widodo, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

SENIN, 18 MEI 2020

Geger Beras Oplosan

RESES DEWAN

Diakaitkan dengan Bansos dari Dinsos untuk Warga

ISTIMEWA

Saan Fasilitasi Rapid Test Massal KARAWANG - Anggota DPR RI Fraksi Nasdem sekaligus Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa akan bertanggungjawab semua kebutuhan pasien reaktif positif pada rapid test yang dilakukan di Klinik Kujang Utama Cikampek dan Rengasdengklok, Minggu (17/5).

“Misalkan ada warga yang reaktif akan kita minta untuk isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab. Selama isolasi saya yang bertanggungjawab karena saya yang memfasilitasi rapid test,” ujar Saan usai memberikan sambutan dalam kegiatan rapid test massal di sela jadwal resesnya di Karawang.

“Jaring pengaman sosial termasuk biaya swab test saya yang bertanggungjawab. Kalau hasil swab test-nya positif, baru nanti kami rujuk ke rumah sakit,” tambahnya.

Dalam reses kali ini, Saan menyediakan 165 alat rapid test. Tiga tes cepat sebelumnya dua kali dilakukan di Tirtajaya, dan sekali di Rengasdengklok. Total rapid test yang sudah ia fasilitasi sebanyak 400 tes.

“Rapid test ini saya lakukan di sela-sela kegiatan reses DPR sebagai upaya untuk memberikan sedikit kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Karawang,” kata Saan.

Saan khawatir, banyak sekali pejabat publik yang terpapar Covid-19, sementara mereka banyak berhuhungan dan melayani masyarakat.

“Dikhawatirkan menyebar sampai ke tingkat bawah. Kami membantu sebisa mungkin untuk menahan laju pergerakan Covid-19,” jelasnya.

Tambah Saan, ia meminta pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya Covid-19. Sehingga mereka mau menahan diri untuk tidak ke luar rumah dan menghindari kerumunan massa.

Sosialisasi itu harus dilakukan secara masif, tidak boleh seadanya. Demikian pula pelaksanaan PSBB harus dibarengi upaya penertiban terhadap warga yang tidak taat aturan.

“Minggu pertama PSBB, tindakan persuasif bisa dilakukan. Setelah itu harus tegas, misal dengan manjatuhkan sanksi berupa denda hingga kerja sosial,” tutupnya. (rls/rie)

GARDA TERDEPAN Siloam Siapkan Ruangan Khusus PURWAKARTA- Siloam Hospitals menjadi salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19 di Purwakarta. Begitu juga untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, Siloam Hospitals berkomitmen.

Direktur Siloam Hospitals Puwakarta Irwan Gandana mengatakan, pihaknya memulai berbagai langkah untuk menghadapi pandemi Covid-19, termasuk pengembangan berbagai protokol, penerapan clean dan safe hospital, pelatihan staf, penyediaan PCR swab test dan rapid test. Tak hanya itu, pihaknya juga telah mempersiapkan ruangan khusus untuk perawatan pasien dalam pengawasan (PDP) dan terkonfirmasi Covid-19 yang terpisah dari gedung utama rumah sakit.

“Ruangan terdiri dari dua, ruangan pertama berkapasitas 21 bed, dan ruang kedua berkapasitas enam bed,” ujar dia dalam video konference, baru-baru ini.

Selain itu, Siloam Hospitals juga terus berupaya menjaga dan meningkatkan kesehatan serta keselamatan kerja bagi semua karyawan yang terlibat langsung dalam menghadapi pandemi Covid-19. Beberapa langkah yang ditempuh untuk itu, di antaranya pemberian tempat tinggal khusus karyawan di area rumah sakit, melakukan pemer iksaan r utin rapid test dan swab test. “Kami juga memberikan multivitamin kepada para karyawan,” ujar dia. (san/red)

PURWAKARTA- Bantuan sosial untuk warga yang terdampak covid 19 diduga menggunakan beras oplosan. Dan saat ini Dinas Sosial (Dinsos) Purwakarta sedang menyiapkan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak korona.

Dalam pantauan, sepekan puluhan plastik besar berisikan beras yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Saat dilakukan pengecekan, ternyata beras tersebut berwarna campuran dan diduga beras oplosan.

Untuk memperkuat dugaan,mengambil sedikit b e ra s u nt u k d i ja d i k a n sampel. Saat ditanyakan kepada salah seorang staf di Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta ia menjelaskan, beras bansos tersebut adalah beras oplosan.

“Ini beras oplosan. Harga jualnya Rp 2000 di bawah beras premium,” katanya, baru-baru ini.

Terkait Anggaran Bantuan Covid – 19 Yang Tidak Transparan Ketua Ormas Banaspati DPC Kabupaten Purwakarta Irwan Irwan-

ILUSTRASI

syah Siap Tuntut Dinsos Kejalur Hukum Padahal Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengganggarkan dana bansos untuk jenis beras premium. Hal tersebut diungkapkan Anne

saat dikonfirmasi wartawan, beberapa wartawan di pendopo Pemkab Purwakarta.

“Jenis beras yang kami gunakan untuk bansos dampak covid 19, adalah beras premium,” ujarnya

Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta, Zaenal Abidin meminta masalah beras bansos diusut tuntas. “Jika ini benar terjadi, dugaan korupsi dana dampak covid 19 su-

dah terjadi dan harus diusut tuntas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Asep Surya sulit dihubungi. Saat ditelepon, nomor yang bersangkutan tidak aktif terus. (san/bbs/red)

Saber Pungli Apresiasi Dewan Terkait PPDB PURWAKARTA- Satuan Tugas Sapu Bersih Jawa Barat atau Satgas Saber Pungli Jabar mengapresiasi bahkan memuji sikap Komisi V DPRD Jabar terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat H.M.S. Iriyanto melalui rilisnya, baru-baru ini.

“Kegiatan dengar pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membahas PPDB patut kita acungi jempol,” ujarnya.

Ia menjelaskan, paparan Kadisdik Jabar, Dewi Sartika, tentang juknis pelaksanaan PPDB, kata dia, sudah sangat jelas, lengkap, dan baik sekali. Untuk itu harus didukung oleh semua dalam pelaksanaannya nanti. “Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan Saber pungli itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah pencegahan,” ujarnya.

Pencegahan ini, sambungnya, merupakan usaha dari Satgas Saber Pungli sebelum dilakukan penindakan. Jadi, penindakan itu, kata dia, merupakan langkah terakhir yang sebenarn-

ya tidak diharapkan.

“Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya atau titik rawan terjadinya pungli, suap atau korupsi pada pelaksanaan PPDB,” kata Iriyanto.

Pertama, mungkin saja terjadi perkeliruan pada jalur afirmasi. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar jalur afirmasi ini benarbenar diberikan kepada yang berhak.

“Yaitu orang-orang miskin yang pada hari ini ingin mendapatkan sekolah. Jangan sampai jalur ini dijadikan jalur mendadak miskin, yaitu orang-orang kaya yang berlaku atau berpura-pura menjadi orang miskin,” ujarnya.

Kedua, pada jalur perpindahan. Pihaknya juga melihat terjadinya titik rawan atau adanya indikasi-indikasi membuka peluang terjadinya penyimpangan.

“Untuk itu harus jelas, jangan sempat perpindahan ini dijadikan hal-hal yang tidak baik dan sebagaimana mestinya,” kata Iriyanto.

Umpamanya, lanjut Iriyanto, seseorang hanya berpindah kerja tetapi dianggap itu sebuah jalur perpin-

dahan. Padahal rumahnya masih pada tempat yang lama.

Ketiga, pada jalur prestasi nonakademik. Kerap ditemukan, dan hari ini kalau bisa jangan terjadi lagi, karena biasanya banyak ini (muncul) atlet-atlet dadakan. “Artinya ada orang yang tidak bisa atau tidak mempunyai prestasi dalam satu hal, tetapi dia mempunyai sertifikat,” ucapnya.

Ketiga, pihaknya pada jalur prestasi akademik. Ini harus benar-benar dikontrol jangan sempat nilai semester I sampai dengan V, terjadi pemalsuan di beberapa sekolah.

Terakhir sistem zonasi.

Pihaknya ingin mengatakan bahwa sistem zonasi ini akan baik seandainya sekolah mutunya sudah sama dan pemerataannya sudah merata. Tetapi apabila penyebarannya belum merata dan mutunya belum sama, maka ketimpangan dan kecurangan bisa saja terjadi.

“Ini saya ingin mengingatkan kepada Disdukcapil. Di mana di tahun-tahun sebelumnya kami menemukan data-data yang sangat tidak wajar,” imbuhnya.

ILUSTRASI

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, H Abdul Hadi Wijaya, menghargai dan berterimakasih atas apresiasi yang disampaikan Anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat H.M.S. Iriyanto. “Memang dibutuhkan kesiapan semua pihak untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang bersih dalam proses PPDB,” kata Anggota DPRD Jabar dari Dapil Pur wakartaKarawang ini.

Dirinya melihat salah satu hal yang menyulitkan pihak panitia pelaksana PPDB, baik di sekolah maupun tingkat dinas, yaitu adanya

intervensi dari orang-orang yang punya pangkat.

“Karena itu, kami ingin memulai bahwa Komisi V tidak menggunakan sama sekali apapun yang namanya katebelece, rekomendasi, atau apapun dalam rangka PPDB. Ketika ada yang mencoba seperti itu kepada kami, dengan tegas kami akan menolaknya,” ujar legislator dapil KarawangPurwakarta ini.

Dirinya pun berharap semoga PPDB 2020 ini menjadi tonggak sejarah tingkat kebersihan dan ketransparanan. “Dengan hasil yang sebaik-baiknya bisa diperoleh,” pungkasnya. (red)

Waspadai Daging Babi, Awasi Para Penjual P U R WA K A R TA - Te rungkapnya penjualan daging celeng di Kabupaten Bandung membuat Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan pengawasan intensif terhadap penjualan daging di pasar tradisional.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Budi Supriadi mengatakan, pihaknya

telah melakukan survei ke delapan pasar, di antaranya Pasar Baru Plered, Bojong, Wanayasa, Maniis, dan Pasawahan.

Hal itu dilakukan untuk memastikan peredaran daging celeng tidak terjadi di Purwakarta sehingga kekhawatirkan warga terkait isu penjualan daging itu dapat diantisipasi.

“Penemuan daging celeng diakui atau tidak membuat warga Purwakarta khawatir. Hasil survei kami di lapangan tidak menemukan peredaran daging celeng, artinya menunjukan jika Purwakarta aman,” ujar dia.

Meski begitu, Ia berkomitmen akan terus melakukan pemantauan ke pasar dan pusat perbelanjaan lainnya hingga

menjelang lebaran nanti.

“Antisipasi kami lebih kepada daging beku dan daging yang telah dipotong, karena kedua daging itu mudah untuk dicampur,” kata Budi.

Selain itu, mengenai harga daging sapi saat ini masih dalam kategori normal Rp110.000 per kilogram. Namun, Budi tidak menampik

jika akan ada kenaikan harga menjelang lebaran nanti. Hal itu dinilai wajar karena selalu terjadi setiap tahunnya.

“Kami pastikan ketersediaan daging sapi terpenuhi, kalau soal ada kenaikan harga memang setiap tahun seperti itu, mengingat permintaan pasar meningkat,” ujar dia. (red)

Bekas Puskesmas Maracang, Rumah Singgah bagi Pasien Sembuh Korona PURWAKARTA- Pemerintah Kabupaten Purwakarta, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta menyiapkan pusat pelayanan khusus untuk percepatan penanganan pasien yang terkonfirmasi postitif Covid-19 di wilayah tersebut. Purwakarta menyiapkan rumah singgah yang akan dijadikan tempat isolasi bagi pasien yang telah dinyatakan sembuh Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta, Deni Darmawan menuturkan r umah singgah tersebut sengaja disiapkan untuk menampung

pasien yang saat ini dalam masa penyembuhan. L okasi rumah karantina tersebut berada di sekitar Jalan Raya I n d u s t r i , Ma ra c a n g , Ke c a matan Babakan Cikao. Tepatnya, bangunan eks Puskesmas Maracang. “ Ja d i , t e m p a t i n i s e b a g a i rumah singgah sementara bagi mereka yang beranjak sembuh, sembari menunggu hasil swab negative. Setelah itu, nanti pasien boleh pulang,” ujar Deni.

Deni menjelaskan, lokasi ters ebut s engaja disiapkan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di wilayahnya. Pada dasarnya, rumah sing-

RUMAH SINGGAH: Bangunan bekas Puskesmas Maracang di Jalan Raya Industri, Maracang, Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.

gah ini juga s ebagai lokasi isolasi atau karantina mandiri

bagi pasien covid yang mengalami gejala ringan atau se-

dang menunggu hasil swab dari rumah sakit.

Terkait fasilitas di pusat pelayanan tersebut, sambung dia, di lokasi ini tersedia beberapa ruangan isolasi. Ada sedikitnya 6 ruangan, yang di masingmasingnya terdapat dua tempat tidur. Tak hanya itu, di rumah singgah ini juga telah tersedia alat pelindung diri (APD) yang sudah lengkap semua.

“Kita juga siagakan ambulan untuk rujuk atau ambil pasien.

Termasuk, tenaga atau SDM pun sudah disiapkan, dari mulai sopir, petugas kebersihan, penjaga malam, hingga perawat dan dokter. Untuk seluruh personel, kurang lebih ada 2530 orang,” tuturnya. (san/red)