Karawang Bekasi Ekspres, 18 Juni 2019

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang www.karawangbekasiekspres.co.id

SELASA, 18 JUNI 2019

@korankarawangbekasiekspres

HARGA Rp3.000

10 PPK Ngaku Terima Duit Ketua KPU akan “Bersihbersih”, AM Disebut Sakit KARAWANG - Sebanyak 10 orang Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) yang diduga menerima aliran dana terkait jual beli suara untuk memenangkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI

dari partai Perindo, EK Budi Santoso mengakui menerima transferan dana pada tanggal 15 April 2019, 2 ha r i m e n j e l a ng p e n coblosan.

“Rekan-rekan (PPK) mengakui, memang rekan-rekan PPK melakukan ini, dan itu terjadi. Artinya memang ada aliran dana, yang masuk dari salah satu caleg ke mereka,” ucap Miftah Farid, Ketua KPU Karawang, pasca pemeriksaan sejumlah PPK, Senin,

SOAL TANJUNGPURA...

DPRD Turun Tangan KARAWANG- Komisi III DPRD Karawang akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang terkait gagalnya penyerapan angagran pembangunan trotoar di Terminal Tanjungpura Karawang. Pembangunan trotoar gagal dilaksanakan lantaran mendapat penolakan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di atas trotoar tersebut.

“Kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas PRKP terkait permasalahan ini. Hari ini, kita akan melakukan rapat dengar penKe Hal...7

Kejari Terima Limpahan Kasus Jasa Madivest KARAWANG - Kejaksaan Negeri Karawang, menerima limpahan kasus dugaan pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh PT Jasa Medivest.

Sebelumnya kasus yang melibatkan perusahaan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut telah ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Karena lokasinya di Cikampek dan itu daerah Karawang. Jadi kasusnya dilimpahkan kepada kami,” ungkap Kepala Seksi Pidana Umum, Donald Situmorang kepada KBE, Senin (17/6).

Donald mengatakan, beberapa sangkaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut diantaranya adalah melakukan pengelolaan limbah B3 Ke Hal...7

(17/06).

Dikatakan Farid, yang 10 orang ini mengakui, dan 2 lainnya belum kita klarifikasi karena tidak hadir, yaitu Ketua PPK Karawang B a r a t d a n Te l u k j a m b e Barat karena tidak hadir.

“Memang diakui oleh rekan-rekan PPK, itupun diterima kalau tidak salah tanggal 15 April 2019, dan itu tidak 100% seperti yang diberitakan. Yang baru saya ketahui juga memang sudah ada proses pengem-

balian dari rekan-rekan PPK kepada pihak yang meminta,” tuturnya.

Ma s i h k a t a Fa r i d , a l i ra n d a na nya m e nu r u t rekan rekan tidak Rp 1 Miliar. Jadi ada asumsi di masyarakat yang ditangkap oleh publik, bahwa sekitar Rp 1 miliar ternyata tidak. Menurut mereka ada di kisaran 60 % pada tahap pertama. Sekitar Rp 600 juta yang mereka terima, dan dan 60 % dari Rp 600 itu diminta untuk

dikembalikan dan mereka sudah lakukan pengembalian.

“Sebetulnya, yang belum kita ketahui, dan baru saya baru saya ketahui tadi, dan memang sudah ada proses pengembalian dari rekan-rekan PPK kepada pihak yang bersangkutan,” ujarnya.

Lanjut Farid, untuk pert e mu a n nya s e n d i r i d i r inya belum mendapat informasi kapan dilakuKe Hal...7

YOGIE/KBE

PENGAKUAN: Ketua KPU Karawang Miftah Farid memberikan penjelasan soal pengakuan 10 PPK yang menerima aliran uang dari caleg.

Dunia Sorot Limbah Pindo III Data Ecopon: Diduga Cemari 10-15% Sungai Cibeet KARAWANG- Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS) ikut menyoroti limbah impor milik Pindo Deli Pulp and Paper Mills III (Pindo III). Sampah dan limbah pabrik kertas ini disebutsebut diduga menyumbang 10 sampai 15 persen pencemaran terhadap Sungai Cikereteg dan Sungai Cibeet khusunya di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan.

Bagi masyarakat Karawang, apalagi warga di bantaran Sungai Cikereteg; Anak Sungai Cibeet yang lokasinya berada di belakang perusahaan ini, pencemaran yang dilakukan Pindo III memang sudah menjadi momok me-

SEKILAS SAMPAH IMPOR

PINDO III

nakutkan dalam beberapa tahun terakhir. Terutama limbah cair yang terbuang ke sungai. Perusahaan mengklaim terjadi karena adanya kebocoran pipa saluran pembunagan limbah.

Ketua

KPNAS, Bagong Suyoto menutur-

PT Pindo Deli membutuhkan

10.800 ton

Ke Hal...7

per tahun pulp impor dengan tipe mixed paper, seperti kardus, koran, majalah, dan kertas bekas.

Kertas mixed paper sebesar 10.800 ton tersebut menghasilkan sampah plastik per bulan

11,11 persen

30-60 persen

n Hanya sampah plastik yang dapat didaur ulang. Sisanya dibakar dan berceceran di tengah permukiman warga dan sepanjang bantaran Sungai Cibeet. n Berdasarkan data tersebut, sebesar 10-15 persen sampah plastik impor diduga mencemari daerah aliran sungai (DAS) Cibeet, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan.

Sumber: Ecopon yang dikutip dari sejumlah media masa.

Gurita Bisnis Sinar Mas di Karawang n Pindo Deli Pulp and Paper Mils III merupakan adik dari dua perusahaan sebelumnya, PT Pindo Deeli Pulp and Paper Mils I dan II. Ketiganya bagian anak perusahaan dari Asia Pulp and Paper (APP), perusahan kertas besar skala internasional. APP sendiri merupakan satu dari 6 cabang bisnis Sinar Mas Group.

PPDB SMAN 1 Ricuh, Orang Tua Saling Dorong

TOYIB/KBE

SALING DORONG: PPDB hari pertama di SMAN 1 Karawang sempat diwarnai saling dorong antara panitia dengan para orang tua.

KARAWANG - Dampak perubahan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan membuka semua jalur di waktu yang sama membuat panitia PPDB kewalahan. Seperti yang terlihat pada pelaksanaan PPDB hari pertama di SMAN 1 Karawang, Senin pagi.

Ratusan para p es er ta calon baru serta orangtua siswa berbondong-bondong memadati halaman sekolah untuk mendapatkan kartu antrean penerimaan siswa. Akibatnya

pembukaan PPDB yang mulai dibuka sejak pagi hingga siang itu ricuh.

D i a n , o ra ng tu a s i swa mengaku sudah menunggu sejak pagi untuk bisa mendaftarkan putri kesayangannya agar bisa masuk lebih awal. Sayangnya baru hanya ditinggal ke kamar mandi ibu rumah tangga yang dikaruniai anak satu ini harus rela menunggu hingga besok karena antrean sudah penuh.

“Saya d at a ng nu ng gu Ke Hal...7

Mengungkap Praktek Jual-Beli Lahan Prostitusi di Cilamaya

Diduga Dilakukan Oknum Dinas Pengairan Dengan bertambah dan semakin luasnya lahan, maka praktek prostitusi di kawasan Cilamaya Wetan juga makin bertambah.

WAHYUDI, CILAMAYA

SERBUAN puluhan wanita Pekerja Seks Komersil (PSK) ke tempat prostitusi di Kampung Kedoya, Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan, berdampak pada perluasan lahan prostitusi tersebut.

Para PSK baru yang datang ke Kedoya. Berlombalomba membangun warung remang-remang baru. Bahkan, saking banyaknya, Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

lokalisasi tersebut meluas hingga ke dekat pemukiman warga.

Usut punya usut, dibangunnya beberapa warung remang-remang baru didekat pemukiman warga itu, bukan tanpa sebab.

Beberapa bangunan yang berdiri diatas tanah pengairan, diduga dijual belikan oleh oknum yang Ke Hal...7

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

PROSTITUSI : Satpol PP Kecamatan Cilamaya Wetan saat menempelkan stiker imbauan, agar lokalisasi Kedoya tidak memasuki lingkungan masyarakat Desa Tegalsari. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

OPINI

SELASA, 18 JUNI 2019

2

Jangan Mendadak, Susun Persiapan Matang Oleh AKH. MUZAKKI* Kemendikbud harus bijak merespons daerah dalam menyikapi PPDB tahun pelajaran 2019-2020. Pemberian sanksi kepada daerah bukan solusi. Kementerian harus memberikan ruang kepada daerah untuk modifikasi. Setidaknya untuk tahun ini.

Imbauan kementerian agar daerah saklek dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB hanya akan menimbulkan gejolak.

Terutama di lingkungan dinas pendidikan (dispendik) daerah sebagai penyelenggara di lapangan.

Semangat Permendikbud 51/ 2018 tentang PPDB sudah sangat bagus.

Permendikbud tersebut memberikan akses kemudahan bagi siswa. Terutama lewat sistem zonasi yang mendekatkan sekolah dengan rumah.

Permendikbud juga memberikan ruang terciptanya pemerataan pendidikan.

Lewat zonasi, ke depan tidak ada satu atau dua sekolah saja yang unggul di setiap daerah. Sebab, input murid tersebar merata lewat zonasi.

Tapi, semangat itu tern-

yata menemui jalan berliku. Terutama di berbagai daerah di Indonesia. Yang mempunyai perbedaan kualitas dan ruang pendidikan. Di DKI Jakarta, misalnya. Kuota zonasi telah dimodifikasi.

Di Jatim, terutama di sekolah boarding school seperti di pondok pesantren, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga telah membuat kebijakan tambahan. Yakni, membuat surat keterangan pengasuh untuk menggantikan kartu keluarga (KK).

Itu dikeluarkan karena permendikbud hanya mensyaratkan surat hasil ujian nasional (SHUN) dan KK. Padahal, kalau dibuat saklek, semua pondok pesantren akan mengeluh. Sebab, banyak santri mereka yang memang tidak tinggal di sekitar pondok. Tapi, dari luar daerah hingga luar provinsi.

Di lapangan, permasalahan juga timbul. Aturan juknis yang keluar mepet pelaksanaan. Itu membuat guru kalang kabut.

Para wali murid pun ribut.

Saya melihat sendiri, ketika sidak ke beberapa sekolah dan menyaksikan betapa susahnya mereka.

Para guru di hari Min-

ggu di beberapa sekolah harus masuk untuk mempersiapkan pengambilan PIN. Sementara itu, orang tua tak kalah bingungnya.

Mereka harap-harap cemas. Menanti aturan final

PPBD. Yang dikeluarkan pemerintah atau sekolah.

Timbulnya permasalahan PPDB tahun ini tidak terlepas dari kurangnya persiapan. Terutama di pemerintah pusat seba-

gai pengambil keputusan.

Permendikbud baru yang mengatur PPDB dikeluarkan Desember. Sedangkan juknisnya rata-rata baru dikeluarkan bulan Mei di berbagai daerah.

Juknis yang dikeluarkan pun telah dimodifikasi. Ada yang sedikit diubah. Ada pula yang banyak. Semua itu tidak terlepas dari masukan dari banyak pihak.

Kemudian, kini Mendikbud

menegaskan agar daerah tetap patuh sesuai permendikbud. Dari fenomena tersebut, berarti ada yang tidak sinkron antara pengambil keputusan dan pihak yang melaksanakan.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah persiapan yang matang. Mulai Juli nanti, pemerintah pusat harus segera menyiapkan P P D B t a hu n p e l aja ra n 2020-2021. Pusat harus memerintah daerah. Memberikan usulan dan masukan soal kekhasan wilayah masing-masing.

Setelah itu, pemerintah pusat melakukan sinkronisasi. Meramu semua masukan. Dari berbagai usulan yang disampaikan oleh wilayah untuk menjadi kebijakan secara nasional.

Yang bisa menampung semua variasi wilayah.

Selain mengeluarkan permendikbud, pemerintah bisa juga mengeluarkan juknisnya. Sebagai panduan ke daerah secara terperinci dan teknis. Dengan begitu, semangat Kemendikbud mengenai pemerataan pendidikan ke depan tidak hanya baik secara filosofis.

Tapi, juga diterima secara teknis dan praktis oleh semua kalangan. (*) *) Guru besar UINSA

CERPEN, IRWAN KELANA

Hati Sang Pemilik Kucing (2/TAMAT)

RUMAH SAKIT 1.

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

2.

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

3.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

4.

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

5.

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

“No problem. Terima kasih atas perhatianmu yang luar biasa sebagai seorang kawan.”

“Sesama kawan, kita harus saling membantu, Dil.” Setahun berlalu. Fadil berusaha memperbaiki diri. “Aku harus memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh seorang wanita yang salehah. Ia ikut komunitas One Day One Juz (ODOJ). Setiap hari, ia membaca Alquran satu juz, sehingga dalam sebulan ia bisa mengkhatamkan Alquran.

Ia pun ikut komunitas One Day One Ayat yang digagas Ustaz Yusuf Mansur. Kini, ia sudah hapal juz 30 dan 29.

Awal Ramadhan ini, Fadil memindahkan klinik kesehatan hewan miliknya dari Pondok Cabe ke Depok. Hal itu karena tempatnya yang lama terkena proyek tol.

Tapi, Fadil senang karena tempatnya yang baru lokasinya dekat masjid dan pesantren.

Jadi, ia mudah menjaga shalat berjamaah. Apalagi, di masjid tersebut banyak kegiatan kajian Islam.

Suatu pagi menjelang siang, datang seorang wanita muda berjilbab dan bercadar membawa seekor kucing anggora cantik berwarna abu-abu.

“Assalamualaikum, Mbak.

Ada yang bisa saya bantu?”

“Kucing saya sakit, Dokter.”

Masya Allah, suara itu begitu lembut, kata Fadil dalam hati.

Fadil memeriksa kucing tersebut. Kemudian, memberikan obat yang diperlukan.

“Mudah-mudahan dalam dua sampai tiga hari kucing Mbak sudah sembuh.”

“Berapa saya harus membayar biaya periksa dan obat?”

“Hari ini ulang tahun saya.

Saya sudah berniat menggratiskan biaya periksa dan obat untuk siapa pun yang datang membawa hewan kesayangannya ke klinik saya.”

“Subhanallah. Hati Dokter mulia sekali. Semoga Allah membalas segala kebaikan

Dokter.”

“Aamiin. Mohon maaf, Mbak, kalau boleh saya minta satu hal.

Doakan saya supaya cepat dapat jodoh wanita yang salehah.

Kalau bisa yang hafizah Quran,” entah dari mana Fadil tiba-tiba punya ide seperti itu.

“Aamiin. Saya doakan semoga harapan Dokter dikabulkan oleh Allah.”

“Terima kasih, Mbak.”

“Sama-sama, Dokter.”

Terdengar azan Zhuhur.

“Alhamdulillah. Maaf ya, Mbak. Saya mau langsung ke masjid.”

“Baik, Dokter. Saya juga mau pulang.”

“Mbak gak bawa kendaraan?”

“Rumah saya dekat masjid.”

“Oh, baiklah Mbak. Sekali lagi, semoga kucingnya segera sembuh.”

“Terima kasih, Dokter.”

Tiga hari kemudian, Fadil baru saja selesai tadarus Quran, seusai shalat Zhuhur berjamaah, tiba-tiba ia didatangi Kiai Makmun, pimpinan pondok pesantren dan imam di masjid tersebut.

“Assalamualaikum, Dokter Fadil.”

“Waalaikumsalam, Kiai.” Ia langsung bangkit berdiri dan mencium tangan ulama yang dihormati masyarakat itu.

“Boleh saya bicara satu hal?”

Awalnya, Fadil agak bingung, tapi ia segera mengiyakan.

“Boleh, boleh, Kiai.”

“Tapi, kita bicaranya di serambi depan aja ya.”

“Baik, Kiai.”

Fadil mengikuti Kiai Makmun ke serambi masjid.

“Dokter Fadil, saya tadi sempat mendengar bacaan Quran Dokter. Merdu sekali. Pernah belajar qiraah di mana?”

“Ah, Kiai. Saya jadi malu. Waktu SMA saya pernah belajar qiraah di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Cianjur. Ya lumayan, sedikitsedikit saya bisa lagu Bayyati, Shoba, Nahawand, Hijaz, Rost, Sika, sampai Jiharkah. Waktu

SMA saya sempat beberapa kali ikut MTQ. Terakhir, saya juara kedua tingkat Provinsi Jawa Barat. Tapi, sejak kuliah sampai saat ini, saya jarang membaca Alquran dengan langgam. Saya hanya membacanya secara murotal. Apalagi, sejak saya ikut komunitas One Day One Ayat dan One Day One Juz,” kata Fadil.

“Luar biasa. Saya bangga kepada anak-anak muda zaman sekarang. Mereka pintar ilmu dan teknologi, dan mereka juga gemar membaca Quran.

Sebagian di antaranya hapal Quran, bahkan juga menguasai lagu-lagu dalam Alquran seperti Dokter Fadil.”

“Pak Kiai terlalu melebihlebihkan. Saya hanyalah orang muda yang lagi mencari, Pak Kiai. Mencari identitas diri, berupaya mengenal diri, agar bisa mengenal Sang Pencipta dengan baik.”

Kiai Makmun menepuk bahu Fadil sambil tersenyum.

“Dokter Fadil, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Dokter mengobati kucing milik putri saya, Nurul Izzah. Alhamdulillah, kucingnya sudah sembuh dan dia sangat senang. Apalagi, katanya Dokter menggratiskan biaya periksa dan obat,” kata Kiai Makmun.

“Oh, gadis berjilbab dan bercadar itu putri Pak Kiai?”

“Iya, Dokter. Putri bungsu saya. Baru enam bulan lalu lulus dari Institut Ilmu Quran (IIQ) Ciputat. Alhamdulillah,

dia hapal 30 juz.”

“Subhanallah. Semoga Allah selalu memberkahi hidupnya.”

“Aamiin.”

Kiai Makmun berhenti sejenak. Belum pernah Fadil seperti ini. Hatinya berdebar-debar.

“Begini, Dokter. Alhamdulillah Dokter telah merawat kucing tersebut. Kini, saya mau bertanya satu hal, seperti doa yang Dokter minta kepada putri saya, maukah Dokter merawat hati sang pemilik kucing tersebut?”

Belum sempat Fadil menjawab, tiba-tiba Nurul Izzah melintas. Ia mengenakan gamis putih susu, dipadukan kerudung cokelat tua dan cadar cokelat muda. Tiga hari tidak bertemu, gadis itu di mata Fadil jauh lebih cantik.

“Nah itu Nurul. Sini, Nak,” kata Kiai Makmun.

Nurul mendekat. Ia mencium tangan abahnya.

Kemudian, ia menoleh ke Fadil, “Assalamualaikum, Dokter,” sambil menangkupkan kedua tangan di dadanya.

“Waalaikumsalam, Mbak Nurul.”

“Panggil Nurul saja, Dokter,” ujar Kiai Makmun.

“Iy…iya, Pak Kiai.”

“Nurul,” kata Kiai Makmun.

“Ya, Abah.”

“Engkau seorang hafizah.

Maukah engkau menyempurnakan hafalan Quranmu dengan memilih imam seorang dokter hewan yang juga qori?

Insya Allah anak-anak kalian akan jadi hafiz dan sekaligus juga qori yang hebat,” suara Kiai Makmun lembut, tapi setiap kata terdengar sangat jelas dan gamblang di telinga Fadil dan Nurul.

“Pilihan Abah pasti yang terbaik. Nurul sami’na wa atho’na,” sahut Nurul sambil menundukkan wajahnya.

“Alhamdulillah,” kata Kiai Makmun.

Tiba-tiba, cadar Nurul lepas dan jatuh ke lantai masjid. Fadil terkesima melihat wajah yang begitu cantik sempurna dan

bercahaya. Nurul pun terkesiap.

Wajahnya yang putih bening mendadak merona merah delima. Apalagi, saat matanya bertemu dengan mata Fadil, meski hanya sedetik. Keduanya salah tingkah. Fadil langsung memalingkan pandangan. Nurul bergegas memungut cadarnya dan segera memakainya kembali. Kiai Makmun menyaksikan pemandangan tersebut sambil tersenyum.

“Nah, Fadil. Kapan engkau datang bersama orang tuamu ke gubuk kami yang sederhana dan berada di pinggir masjid?”

“Ayah saya sudah meninggal, Kiai. Insya Allah, besok saya akan jemput Ibu saya di Cianjur. Hari Jumat pagi saya dan Ibu insya Allah silaturahim ke rumah Kiai.”

“Baik, Fadil. Kami tunggu.

Sesuatu yang dimulai dari serambi masjid, insya Allah berkah dan maslahat dunia dan akhirat.”

“Aamiin, terima kasih, Kiai,” Fadil mencium tangan Kiai Makmun.

Lalu, menangkupkan tangan di dadanya seraya tersenyum ke arah Nurul.

“Mbak Nurul,” ujarnya.

“Nurul,” kata Kiai Makmun.

“Eh iya, Nurul,” kata Fadil.

Nurul tersenyum manis di balik cadarnya. Matanya bercahaya. Dan Fadil merasakan kehangatan cahaya itu menembus jauh ke dalam sanubarinya.

Kiai Makmun dan Nurul berlalu. Fadil memandang sosok gadis itu hingga menghilang di balik gerbang masjid.

Seperti halnya rezeki dan maut, jodoh akan menghampiri sang pemilik yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan Fadil selalu yakin, bahwa takdir Allah adalah yang terbaik baginya.

Fadil langsung sujud syukur.

“Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau kirimkan Nurul kepadaku. Insya Allah, ia akan menjadi hadiah Lebaran terindah untuk ibuku,” tuturnya. (*)

Hubungi : ( 0267 ) 8408492 : ( +62 ) 885710657938 KEHILANGAN HILANG BPKB MOBIL MITSUBISHI NOPOL B 1949 NY TH 2004 A/N S I T I M A E S A R O H K P A L H I D AYA H R T 0 1 / 0 2 W A L U YA C I K - U T - B K S NOKA MHMT120SBR096747 NOSIN 4G17C445751

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESORIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

DIKONTRAKAN DIKONTRAKAN 1 UNT RMH PRMNT LOK. JL RAYA CIKALONG GIRANG, DS. CIKALONG, KEC. CILAMAYA WETAN, KARAWANG LUASBANGUNAN 9*15 M, 3 KAMAR, JETPAM, LISTRIK 900 WATT, HALAMAN LUAS. HUB. 081617372163 ATAU 087786517141 KOMAR

KEHILANGAN TELAH HILANG BUKU KIR B 9835 UAG.JKT 1317250 HUB 081382232360.

KEHILANGAN TELAH HILANG SATU BERKAS KENDARAAN BARU MOBIL MERK TOYOTA INNOVA NO POL B 1452 FZD ATAS NAMA SABRI NAZIR , SRT PMESANAN KNDARAAN (SPK) YANG DI KELUARKAN OLEH PT. ANZON AUTO LESTRI ,SRT PNGAJUAN FAKTUR STNK YANG DI KELUARKAN OLEH PT. TOYOTA ASTRA MOTOR , SRAT PNAGIHAN DRI LEASING BCA & KTP ATAS NAMA SABRI NAZIR

KEHILANGAN

NOMOR SERTIFIKAT HAK MILIK : 1003 NIB : 00671 LUAS : 2.893 M2 SPPT PBB NOP 32.75.031.001.01202920 ALAMAT : JL RAYA BANTARGEBANG-SETU RT 001, RW 009, KELURAHAN PEDURENAN, KECAMATAN MUSTIKAJAYA, KOTA BEKASI. ATAS NAMA : ALM HJ MARDIAH

KEHILANGAN IKLAN KEHILANGAN BPKB MOBIL MAZDA 2 A.N RULY KEZIA TH 2013 WARNA PUTIH NO.RANGKA MM6DE10Y1E0271457, NO.MESIN ZYC58223.NO.BPKB 13200063, NOPOL B 1093FOG.

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

SELASA, 18 JUNI 2019

Semangat Baru Urang Subang

Suwarna Bantah Tudingan Jaksa Penerbitan Kartu NISN Bukan Inisiatif Disdik IMBAUAN BUPATI Berdasarkan Surat Edaran bernomor KS.01/380/Kesra per tanggal 27 februari 2019: Mengistruksikan setiap instansi pemerintahan menggelar penggalangan dana “Peduli Thalsemia” menindaklanjuti data yang dirilis Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI/ POPTI) saat ini ada sebanyak 129 penyintas thalasemia yang tersebar di 30 kecamatan se-Subang.

Adapun penyerahan bantuan dana dapat diserahkan ke Bagian Kesra Setda Subang atau via transfer ke rekening a/n Peduli bencana Kab.Subang: 0092084965100.

Demikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bupati Subang Ruhimat

SOROT

MENINGKAT: Loket pembuatan SKCK di Mapolres Subang.

Permohonan Buat SKCK Meningkat SUBANG- Meningkatnya permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pasca lebaran, Kepolisian Resort Subang, membuka pendaftaran sampai pukul 15.00 WIB. Kapolres Subang melalui Kasat Intelkam Polre s S u b a n g , A K P S o n s o n S u d a r s o n o, S E , MM mengatakan bahwa jumlah pemohon SKCK mengalami kenaikan 100 persen.

“Biasanya, har i- har i biasa jumlah angka pemohon sekitar 50 orang, namun pasca lebaran bisa sampai 100 pemohon lebih,” ucapnya.

Mengantisipasi lonjakan tersebut, Polres Subang memperpanjang waktu pendaftaran sampai pukul 15.00 WIB dan menambah jumlah personil dalam rangka peningkatan pelayanan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk meningkatkan pelayanan pembuatan SKCK. Kamipun sudah menyiapkan blanko yang cukup untuk antisipasi adanya lonjakan permohonan SKCK ,” ucap Sonson.

Diakui Sonson, dalam pembuatann SKCK terjadi antrean yang sedikit lama. Dibanding hari- hari biasa.

“Biasanya untuk permohonan pembuatan SKCK perorang hanya membutuhkan waktu 15 menit, sekarang bisa sampai 30 menit.” jelasnya.

Berdasarkan Informasi yang diterima, Polres Subang akan menggratiskan untuk 10 orang pendatang pertama yang akan membuat SKCK pada tanggal 1 Juli 2019. Dikatakan Sonson, itu dalam rangka HUT Bhayangkara ke 73. (fri)

Bupati Restui Even Voli KONI SUBANG - Dalam rangka mendukung program Koni 2019, Bupati Subang merestui event KONI Kabupaten Subang dengan mengelar turnamen akbar bola voli yang sebentar lagi akan diselenggarakan.

“Saya sangat mendukung apa yang sudah diniatkan oleh para anggota KONI Subang untuk mengelar event akbar bola voli yang mengundang para atlet Subang,” ujar Bupati Subang Haji Ruhimat.

Event akbar yang akan sebentar lagi dilaksanakan oleh KONIKabupatenSubangdiharapkanBupatibisamemicu para atlet muda di Subang lebih aktif lagi di dunia olahraga dan bisa membawa nama baik Kabupaten Subang.

“Saya sangat berharap, even akbar yang akan dilaksanakan KONI Subang bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya atlet baru di Subang, dan saya restui kegiatan KONI ini,” kata Bupati.

Selain itu pula Bupati mengucapkan selamat kepada Ketua KONI Subang Yoyo Kustrio yang telah terpilih secara resmi oleh Ketua KONI Jawa Barat menjadi Ketua KONI Subang.

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Yoyo, semoga amanat yang diberikan oleh KONi Jabar bisa dilaksanakan secara maksimal untuk kemajuan pemuda dan olahraga di Subang,” imbuh Bupati.

Dipastikan beberapa perusahaan BUMN dan perusahaan swasta akan ikut mendukung even akbar tournamen bola voli tersebut.

“Saya sudah mendapat laporan dari para pengurus, bahwa ada beberapa perusahaan BUMN akan mendukung turnamen bola Voli tersebut, dan saya ucapkan terimakasih,” kata Haji Ruhimat. (run)

BANDUNG- Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Subang, Suwarna Mukodas menegaskan, penerbitan kartu NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) yang kini menjadi perkara hukum di Pengadilan Tipikor Bandung, bukan merupakan program Dinas Pendidikan. Namun merupakan inisiatif dan rencana Dadang Hidayat yang kini sama-sama berstatus terdakwa dalam kasus tersebut.

Sehingga terhadap hal ini, Suwarna tidak bisa dibebankan pertanggungjawabannya,” ungkap tim kuasa hukum Suwarna, Rohman Hidayat di hadapan Majelis Hakim, Senin (17/6).

Masih menurut Rohman, berdasarkan keterangan saksi ahli, kegiatan dinas resmi harus dibiayai oleh dinas bersangkutan. Jadi jelas, penjualan kartu NISN semata-mata kegiatan yang tidak legal dari terdakwa Dadang Hidayat,” tandasnya saat sidang dengan agenda pledoi dari terdakwa.

Tak hanya itu, kata Rohman, beberapa pejabat Dinas Pendidikan Subang yang dihadirkan sebagai saksi menegaskan tidak pernah ada instruksi atau arahan dari terdakwa Suwarna selaku Kepala Dinas Pendidikan untuk menyerahkan data induk siswa kepada pihak manapun, karena bersifat rahasia.

HARUN/KBE

MEMBANTAH: Sidang pledoi dari terdakwa di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (17/6).

Bahkan saksi Tarma Kusuma selaku Sekretaris Tabloid Metro Pasundan dalam kesaksiannya sempat menjelaskan bahwa tandatangan (terdakwa Suwarna) dan cap (stempel Dinas Pendidikan) yang dipakai dalam pembuatan kartu NISN merupakan tandatangan yang diambil dari berkas kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Sebelumnya, terdakwa Dadang Hidayat sempat mengaku tandatangan terdakwa Suwarna didapatkan langsung dari yang bersangkutan. Tepatnya pada bulan Juni 2017. Saat itu terdakwa Dadang Hidayat didampingi saksi Tarma mengambil sempel tandatangan terdakwa Suwarna selaku Kepala Dinas Pendidikan di tempat pencucian mobil Lio Ban.

Saat bertemu, terdakwa Dadang Hidaya menyodorkan kertas kosong untuk ditandatangani oleh terdakwa Suwarna. Tantatangan itu selanjutkan dilakukan scan.

Dengan tanpa izin dari Suwarna selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kertas kosong yang sudah ditandatangan itu selanjutkan dilakukan scan oleh terdakwa D a d a n g H i d a y a t b e rsama rekan-rekannya di Tabloid Metro Pasundan.

Namun pernyataan terdakwa Dadang tersebut dibantah oleh terdakwa Suwarna dalam berkas pledoinya.

Menurut Suwarna, dirinya tidak pernah menandatangai kertas kosong yang disodorkan saksi Tarma dan terdakwa Dadang Hidayat. Tak hanya itu, Suwarna juga mengaku,

kartu NISN yang telah diedarkan pihak Tabloid Metro Pasundan tanpa sepengetahuan dan izin dirinya.

Tentang tandatangan tersebut, tidak pernah dikehendaki untuk kartu NISN yang diedarkan oleh Tabloid Metro Pasundan,” ungkap Suwarna saat membacakan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim.

Bahkan hingga saat ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pernah memperlihatkan bukti surat berupa tandatangan asli terdakwa Suwarna yang d i bu bu h ka n pa da ke rtas HVS kosong tersebut.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum Suwarna menuding Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta dan dengan menggebugebu mengarahkan sub-

jetifitasnya dengan menafsirkan sendiri keterangan saksi-saksi di persidangan.

Termasuk tudingan tim JPU yang menyatakan bahwa terdakwa Suwarna telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara memerintahkan Munarly selaku koordinator Kepala UPTD Pendidikan, dibantah tim kuasa hukum Suwarna.

Terhadap hal ini jelas sekali tidak pernah ada perintah.

Hal ini sesuai keterangan saksi Munarly di persidangan, bahwa ada surat penawaran yang ditunjukan kepada kepala dinas, dan dia (Munarly) yang membubuhkan tandatangan dalam surat penawaran tersebut. Namun bukan sebagai persetujuan, tapi sebagai tandaterima saja,” tandasnya. (hrn)

Wabup Minta PPDB Zonasi Dievaluasi Pejabat Sekda: Para Kades dan Sekdes Diharapkan Bekerja Profesional SUBANG - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam praktiknya tidak seideal harapan.

“Memang tujuannya untuk merevitalisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar berlangsung secara lebih objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan. tetapi praktiknya, PPDB dengan sistem zonasi itu tidak seideal harapan,” kata Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi saat diminta tanggapannya seusai memimpin apel di halaman Pemkab Subang, Senin 17 Juni 2019.

Oleh karena itu dirinya meminta, pemerintah pusat mengevaluasi sistem tersebut.

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi pertimbangan, tidak meratanya jumlah siswa dan fasilitas sekolah di daerah

Agus Masykur Rosyadi

belum mendukung, yang pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan anak didik.

“Saya kira, zonasi ini harus dievaluasi lagi ya. Karena di lapangan ada sekolah yang muridnya banyak, ada juga yang justru kurang. Kedua, fasilitas KMB di daerah belum seluruhnya mendukung dan lengkap,” ungkap Wabup dan menyatakan tetap mendukung semangatnya untuk pemerataan pendidikan dan menghilangkan stigma sekolah favorit dari zonasi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, HE Kusdinar mengakui dengan adanya PPDB sistem zonasi ada konsekuensi logis yang harus ikut juga diperhatikan atau diperkuat mutu, yaitu mutu pendidik dan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.

“Yang akan terasa di pusat

perkotaan, bisa saja yang akan ke SMPN 1 tetapi tidak masuk zona hingga harus ke SMPN lain, tetapi sekarang belum ada permasalahan dan kita pun nanti akan ikut mengevaluasinya,” kata HE Kusdinar kepada pers.

Hanya saja secara umum tidak ada permasalahan karena setiap daerah sudah ada sekolah yang mendukung untuk lulusan SD maupun SMP termasuk sekolah swastanya sudah cukup. Bahkan untuk melanjutkan ke yang lebih atas.

“Sistem ini juga sekaligus sebagai bahan evaluasi dinas terutama soal penempatan guru karena adanya kekurangan guru ASN. Tetapi sebenarnya bisa tertutupi dengan adanya guru non ASN termasuk setahap demi setahap dievaluasi sarana dam prasarananya,” pungkasnya. (hrn)

SUBANG - Bertempat di Hotel Betha Subang Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Aminudin menghadiri kegiatan Halal Bilhalal Akbar Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI) Kabupaten Subang, Senin (17/6/2019).

Halal Bilhalal tahun ini mengangkat tema “Pererat Tali Silaturahmi dan Tingkatkan Profesionalitas Kerja menuju Subang Jawara.”

Pj. Sekda Kabupaten Subang menyampaikan sekretaris desa dan kepala desa harus bekerjasama dalam menjalankan semua program di setiap desanya. Dan senantiasa mengedepankan semangat dan prinsip kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja berkualitas, lakukan gerakan inovatif dalam menjalankam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarkat.

Kata Sekda tujuan tersebut untuk upaya percepatan terwujudnya visi Kabupaten Subang yaitu terwujudnya

Subang Jawara (Subang juara, Subang Istimewa, Subang Sejahtera ).

“Bekerja secara profesional dengan dedikasi dan loyalitas secara sepenuhnya bagi kemakmuran masyarakat dan kemajuan desa tanpa memandang aspek apapun. Rajut dan tenun terus semangat satu dalam kebhinekaan dan bhineka dalam persatuan di tengah tengah ma s ya ra k at d e m i ke a manan dan kemakmuran di desanya,” kata Aminudin P j. S e k d a m e n g ha ra p kan dalam regulasi dan tata kelola secara baik dan benar, jalankan semua program Kabupaten Subang sesuai visi dan misi Subang Jawara.

Dalam kegiatan ini juga turut hadir Kepala Dispemdes Kabupaten Subang, Ketua Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia, Sekjen Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia, seluruh Sekretaris Desa Se -Kabupaten Subang. (fri)

Bengkel Mobil di Pamanukan Terbakar SUBANG - Saat warga sedang tertibur, pemilik bangunan bengkel mobil Sumber Alam dikejutkan dengan adanya api hingga membakar dan menghanguskan seluruh bangunan. Akibat kebakaran itu, barang yang ada di bengkel Jalan Cece Jakaria No. 92 Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Subang itu, tidak terselamatkan, Senin (17/6/2019) pagi.

Tidak ada korban jiwa pada peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 Wib dan diketahui oleh pemiliknya sendiri bernama Djalipto (62). Korban terkejut begitu bangun, listrik padam

dan terlihat ada jilatan api di dalam bengkelnya dan saat berusaha akan memadamkanya malah membesar.

Kapolres Subang AKBP H Muhammad Joni melalui Kapolsek Pamanukan, Kompol Dadang Cahyadiwan yang dikonfirmasi membenarkan kejadian ini. Bahkan pihaknya begitu mendapat laporan langsung meluncur ke tempat kejadian perkara guna mengamankan lokasi, termasuk menghubungi unit Damkar Pamanukan.

Keterangan saksi korban sendiri mengakui kalau dirinya saat bangun tidur sekira pukul 04.00 Wib

sudah terjadi kebakaran kecil diduga dari salah satu mesin bengkel yang otomatis menyala sendiri hingga terjadi konsleting listrik dari mesin tersebut. Kemudian api membesar karena banyak barang yang mudah terbakar.

“Hasil pemeriksaan sementara diduga kuat dari hubungan pendek arus listrik yang ada di salah satu mesin di dalam bengkel hingga meluluhlantakan perabotan dan asesoris. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp 4 miliar,“ jelas Kapolsek kepada wartawan Galamedia, Dally Kardilan.(hrn)

HALAL BILHALAL: Pejabat Sekda memberikan sambutan saat acara Halal Bilhalal Akbar Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia Kabupaten Subang, Senin (17/6/2019).

SELASA, 18 JUNI 2019

PENDIDIKAN

4

TOYIB/KBE

BANTU PPDB: Para Pengurus OSIS SMKN 1 Karawang foto bersama di tengah-tengah aktivitas PPDB di sekolhanya.

Hari Pertama setelah Libur Lebaran Para Pengurus OSIS Ikut Bantu PPDB SMKN 1 KARAWANG - Mengisi berbagai kegiatan di hari pertama masuk sekolah dengan bermanfaat dan bisa menambah pengalaman itulah yang dilakukan oleh puluhan siswa SMKN 1 Karawang dengan menjadi panitian Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)

di sekolah.

Wahyu Wakil Ketua OSIS ini lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di sekolah jika dibandingkan harus di rumah.

Karena bagi laki laki yang memiliki hobi basket ini dengan memiliki kegiatan rutin di sekolah bukan hanya ilmu dan pengetahuan saja yang didapatkan melainkan ada uang tambahan bekal jajan yang tetap mengalir setiap harinya.

“Hari pertama masuk sekolah langsung bantu bantu panitia PPDB,” katanya.

Bukan hanya itu bahkan menurut wahyu selain bisa mengikuti pelaksanaan PPDB dengan memabntu sekolah di dalam pelaksanaannya juga bisa menjadi ajang silaturahmi baik bersama teman-teman maupun guru lainnya. Berbebda dengan di rumah semua kegiatan segala terbatas seperti halnya bermain, serta kegiatan lainnya.

“Mending di sekolah bebas, yang penting orangtua tau kita bener di sekolah membantu kegiatan di sekolah juga,” ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan Ikbal. Bagi dia selain bisa mengisi waktu luang selama di sekolah pendaftaran peserta didik baru merupakan salah satu program OSIS dalam menjalankan roda organisasinya selama tahun ini. Maka tak heran jika hampir semua pengurus maupun anggota hadir membantu jalannya pelaksanaan PPDB. “Selain membantu sekolah PPDB juga bagian dari program kita juga, lebih dari 40 anggota OSIS ikut membantu,” ungkapnya. (oib)

SUASANA PPDB di SMKN 1 Karawang.

Sistem Zonasi Kendurkan Semangat Belajar Siswa

POJOK SISWA Suka Duka Jadi Panitia PPDB K A R AWA N G Berbagai suka dan duka banyak dialami siswa yang menjadi panitia PPDB di sekolahnya.

Seperti yang dialami Wahyu salah satu siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Karawang.

Tidak mudah bagi Wahyu menWahyu jadi panitia, butuh kerja keras serta keikhlasan dalam menjalaninya.

Sebab, tak sedikit pula yang harus dilayani dari jumlah ratusan siswa yang mendaftar ia harus bersabar dan menjelaskan tentang PPDB kepada setiap orangtua siswa yang belum tahu. “ Banyak suka dukanya ada yang masih tidak tahu dan ada juga yang marah marah karena lama menunggu, itu sudah resikonya dimarahi,” akunya.

Bagi siswa yang merupakan Wakil Ketua OSIS ini mengaku ternyata tidak mudah untuk menjadi pelayan publik. Ia harus memiliki kesabaran yang ekstra jika mendapatkan masyarakat yang belum mengerti.

“Banyak pelajaran dan pengalaman menjadi pelayanan publik, ngga gampang juga loh,” ungkapnya.

Selain harus memahami materi ia juga harus mampu mengkordinir semua anggota siswa dalam membantu jalannya kegiatan pelaksanaan PPDB agar berjalan dengan lancar. Maka tak heran jika dalam beberapa hari ini ia berama 40 anggota osis lainnya akan disibukan dengan kegiatan hajatan tahunan itu. “ Tahun lalu kita sebagai peserta dan sekarang kita sebagai panitia jadi ngerasain bagaimana suka dukanya menjadi panitia,” terangnya.

Dia berharap apa yang dilakukannya itu bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi adik kelasnya untuk bisa lebih bersabar dan bisa melatih keterampilan mereka dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

“Jadi tidak hanya mata pelajaran saja yang kita dapatkan di sekolah tapi pengalaman dan pelajaran dengan praktek langsung dilapangan itulah ilmu yang sesungguhnya,” pungkasnya. (oib)

PENGADUAN PPDB Ombudsman Buka Posko BEKASI- Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya membuka posko pengaduan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2019/2020 yang sedang begulir. Identitas pelapor terjamin kerahasiaannya, sehingga masyarakat didorong agar tidak perlu ragu melapor bilamana memiliki keluhan atau menemukan bukti kecurangan selama proses PPDB 2019.

“Laporan masuk akan kami tindak lanjuti, tapi identitas pelapor akan kami lindungi kerahasiaannya,” kata Kepala Keasistenan Bidang Pendidikan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Rully Amirulloh, Senin 17 Juni 2019.Sejauh ini, kata Rully, laporan yang masuk masih minim. Laporan pun baru berkisar aturan main PPDB yang berbeda antara ketentuan versi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 dengan improvisasi kebijakan pemerintah daerah.

“Umumnya pemerintah daerah menjabarkan kembali ketentuan seputar zonasi 90 persen ini dengan memecahnya menjadi jalur kombinasi prestasi dan afirmasi seperti yang dipraktikkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Rully.

Pada dasarnya improvisasi yang dilakukan pemerintah daerah itu tidaklah salah. Seperti yang dilakukan Pemprov Jabar sehingga memfasilitasi siswa berprestasi lebih banyak lagi.(red)

Ombudsman Jabar Sudah Terima 24 Pengaduan Terkait PPDB SD dan SMP BANDUNG- Ombudsman RI Perwakilan Jabar menerima 24 pengaduan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Pengaduan itu lantaran adanya ketidaksinkronan dalam melaksanakan aturan PPDB. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jabar Sartika Dewi mengatakan, 24 laporan itu didominasi pengaduan PPDB tingkat SMP. Hanya sekitar 10 persen pengaduan tingkat SD. Sartika menjelaskan, pengaduan terbanyak terkait penafsiran berbeda Perwal PPDB oleh operator, atau dalam hal ini sekolah.

Misalnya saja, calon siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi. Saat mendaftar operator memasukkan dengan skor kategori kejuaraan. Namun saat verifikasi, dikoreksi menjadi skor kategori penghargaan. Lantaran skor lebih kecil, pendaftar jadi tidak diterima.

“Karena sekarang sudah tidak bisa cabut berkas, jadi tidak diterima,” ujarnya.

Di sisi lain, Ombudsman mengapresiasi sistem yang tak lagi memungkinkan cabut berkas yang seharusnya memberi ketenangan bagi orangtua. Meski begitu, Sartika mengatakan, harus dibarengi dengan kapasitas dan kapabilitas operatornya.

Pengaduan lain terkait calon siswa yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar namun tak bisa mendaftar di jalur RMP (Rentan Melanjutkan Pendidikan) karena tidak terdata di Dinas Sosial. Padahal seharusmya

KIP sudah menjadi bukti calon siswa membutuhkan bantuan pemerintah. Saat diurus, waktu pendaftaran sudah habis. Sehingga ia tak bisa ikut jalur zonasi karena tidak memungkinkan, jalur RMP pun tidak bisa.

“Kita sepakat RMP tahun 2016 jadi persoalan. Tapi tidak bisa menafikan data harus diupdate dan diupgrade. Kondisi ekonomi seseorang tidak stagnan, bisa meningkat atau menurun,” tuturnya.

Usia belum genap Pengaduan di tingkat SD berkaitan dengan usia calon siswa yang belum genap 7 tahun, kurang satu, atau dua bulan. Sartika mengatakan, hal ini sebenarnya sudah diatur bisa daftar pada 17-18 Juni ke sekolah yang kuotanya masih belum terpenuhi.

“Tapi dianggap 17-18 Juni ini sebagai waktu melobi (agar diterima). Padahal itu hanya waktu pendaftaran SDN saja yang masih kosong. Sementara untuk SMP itu daftar ulang,” tuturnya.

Pengaduan tersebut, kata Sartika, seharusnya bisa diselesaikan di unit pelaksana. Namun karena kurang informasi sehingga laporan tidak terselesaikan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Haneda Sri Lestoto mengatakan, Ombudsman menggunakan Reaksi Cepat Ombudsman agar pengaduan cepat terselesaikan. Ombudsman menyampaikan langsung ke Wali Kota, tidak cukup hanya Kepala Dinas Pendidikan agar pimpinan bisa melihat langsung dan memberi penilaian ke dinas terkait.

Ombudsman memberi penekanan pada kecepatan dan ketepatan Disdik dan sekolah dalam menyelesaikan keluhan dan pengaduan. “Laporan yang kami terima, seharusnya selesai di Disdik tetapi malah tidak selesai,” katanya.

Pengaduan yang diterima Ombudsman, kata Haneda, bukan hal baru. Pengaduan itu berulang dari tahuntahun sebelumnya.

Sartika menambahkan, dalam menyelesaikan pengaduan, Pemkot harus berpegang pada Perwal dan Permendikbud. “Apapun nanti, ada demo yang memaksa anak masuk tapi tidak memungkinkan sistem, jangan dilakukan.

Sekali dilakukan akan muncul lainnya. Kalau diikuti akan jadi bumerang sendiri,” tuturnya.

S elanjutnya Ombudsman masih akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyamakan data dan klarifikasi sebelum menilai adanya maladminsitrasi atau tidak.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari mengatakan, penjelasan tertulis akan disampaikan ke Ombudsman hari Selasa ini.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan juga menerima pengaduan yang langsung disampaikan kepada dinas.

“Bukan kami tidak merespons pengaduan ke Ombudsman,” katanya.

Mia memahami, kebijakan PPDB ini tidak bisa memuaskan semua orang mengingat daya tampung yang terbatas. (red)

KARAWANG- Ketua Lembaga Perlindungan Anak Generasi (LPAG) Ena Nurjanah menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi mengendurkan semangat belajar siswa. Sistem tersebut juga telah menafikan bahwa sebaran sekolah negeri hingga saat ini tidak merata.

Ena menegaskan, PPDB berbasis zonasi tetap akan menimbulkan masalah bagi siswa dan orang tua meskipun tahun ini regulasinya sudah disempurnakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ini karena, siswa yang memiliki nilai akademik menonjol terancam tak bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah yang bagus akibat berada di luar zona. “ Ko n d i s i i n i s e s u n g g u h nya b e na r- b e na r menghempaskan semangat anak-anak yang sudah belajar keras untuk mendapatkan nilai UN terbaik namun berada dalam zona yang jauh dari sekolah negeri atau bahkan tidak ada sekolah negeri di wilayahnya,” kata Ena, Senin, 17 Juni 2019.

Menurut dia, kebijakan zonasi secara tidak langsung menguji hak anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik seperti gagasan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya tertinggal karena tidak mendapatkan hak pendidikan.

Ia mengatakan, jika pendidikan menjadi hak setiap rakyat Indonesia, maka pemerintah bertanggung jawab mengimplementasikan gagasan mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Menurut dia, PPDB berbasis zonasi masih menimbulkan protes dari orang tua siswa akibat khawatir anaknya tak mendapatkan pendidikan berkualitas.

“Orang tua dan siswa masih khawatir meskipun Kemendikbud menganggap sistem zonasi sebagai langkah paling penting dalam mencapai berbagai pemerataan dalam dunia pendidikan. Tidak ada pengistimewaan sekolah favorit - tidak favorit,” ujarnya.

Sejak 2017, zonasi memang menjadi basis data perumusan kebijakan dalam memetakan dan memberikan intervensi pendidikan. Baik terkait

fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru. Kemendikbud optimistis, zonasi dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah. Aturan baru mengenai PPDB 2019 tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Melihat tujuan PPDB sistem zonasi tentunya menimbulkan harapan besar bagi pendidikan yang lebih baik bagi setiap anak Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut bukan perkara sederhana. Pemerintah tidak bisa mengabaikan kondisi yang ada, baik itu kondisi siswa didik, orang tua, maupun sebaran sekolah negeri yang belum merata.

Ena menyatakan, terbatasnya jumlah sekolah negeri akan menimbulkan banyak anak yang tidak tertampung. Terutama pada siswa yang rumahnya jauh dari zona sekolah. Meskipun nilai hasil UN mereka sangat memungkinkan untuk mendapatkan sekolah negeri berkualitas.

“Mencari sekolah bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi tidaklah semudah yang dikatakan Kemendikbud, bahwa ketika anak tidak diterima sekolah negeri, mereka tetap bisa bersekolah, masih ada sekolah swasta yang mau menampung. Mencari sekolah swasta butuh persiapan biaya yang tidak sedikit. Pilihan sekolah swasta yang sesuai dengan budget mereka pun sulit ditemui,” katanya.

Peneliti dari Center fo Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti menuturkan, sistem zonasi yang diterapkan di seluruh SD, SMP, SMA negeri di seluruh nusantara masih dibayangi sejumlah masalah. Di antaranya terkait ketidakseimbangan daya tampung sekolah.

Menurut Indra, kekhawatiran beberapa pemangku kepentingan di dunia pendidikan akan ketimpangan supply dan demand sekolah tak akan bisa dihindari pada PPDB tahun ini. “Supply (daya tampung) yang terbatas dan jumlah pendaftar atau demand yang terlampau tinggi. Hal ini mengancam hak murid untuk menerima pendidikan tidak terpenuhi,” kata Indra. (oib)

METRO KARAWANG

SELASA, 18 JUNI 2019

5

Pencaker Cilamaya Siap Serbu Disnaker Blanko SKCK Ludes Setiap Hari CILAMAYA WETAN- Sejak hari pertama kerja pasca libur panjang lebaran, hampir setiap hari, Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan, dipadati oleh puluhan para pencari kerja (Pencaker) untuk melayani permohonan membuat kartu tanda pencari kerja alias kartu kuning.

Ruang pelayanan Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan pun penuh sesak. Bahkan, dalam satu hari pelayanan, jumlah pemohon pembuatan kartu kuning bisa mencapai 50 orang. “Setiap hari ramai terus. Kami sampai kewalahan. Rata-rata permintaan membuat kartu kuning,” ungkap Diam, staf pelayanan di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan, Senin (17/6) siang.

Tak hanya di kecamatan, ruang pelayanan pembua-

tan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Mapolsek Cilamaya juga penuh sesak. Warga di dua kecamatan, berbong-bondong untuk berebut blangko SKCK di kantor polsek, yang jumlahnya sangat sedikit.

Kapolsek Cilamaya, Kompol Studejo mengatakan, dalam satu bulan, Mapolsek Cilamaya hanya mendapat jatah 100 lembar blangko SKCK. Namun, serbuan para pencaker sangat banyak. Sehingga, sering kehabisan stok.

“Stok yang dikirim tidak banyak, hanya 100. Sementara jumlah pemohon membludak. Kalau disini kosong, warga harus membuatnya d i P o l r e s K a r a w a n g ,” terangnya.

Sutedjo, berharap pada pertengahan pekan ini, ada tambahan blangko dari Polres Karawang, untuk memfasilitasi banyaknya warga pemohon.

“Saya harap besok lusa sudah ada tambahan lagi sebanyak 100 lembar. Jadi, warga Cilamaya tidak perlu

lagi ke Polres Karawang,” ujarnya.

Salah satu pemohon Kartu Kuning, di Kecamatan Cilamaya Wetan, Anton Susanto mengatakan, dirinya sedang melengkapi berkas-berkas untuk melamar kerja. Pasalnya, sejak lulus SMK tahun lalu.

Dirinya mengaku kesulitan mencari kerja. Pada tahun 2019 ini, Anton bersama koleganya mencari peruntungan, dengan kembali ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Karawang (Disnakertrans) untuk melamar pekerjaan.

“Pengennya sih kerja di kawasan industri. Percuma UMR Karawang paling besar. Tapi warganya sulit mendapat kerja,” keluhnya.

Kata Anton, ia bersama teman-temannya bakal serius menempuh jalur masuk ke kawasan industri.

Dengan bermodal KTP asli Karawang. “Cilamaya itu juga warga Karawang. Besok kita akan serbu Disnaker untuk mencari pekerjaan,” tegasnya. (wyd/mhs)

ISTIMEWA

NAKER: Sejak hari pertama kerja pasca libur panjang lebaran, hampir setiap hari, Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan, dipadati oleh puluhan para pencari kerja (Pencaker) untuk melayani permohonan membuat kartu tanda pencari kerja alias kartu kuning.

Cellica Restui Seniman Masuk Kawasan Industri KARAWANG- Setelah gebrakan seniman masuk hotel berdampak besar terhadap dunia kesenian tradisonal, kini para seniman dan budayawan lokal Karawang kembali mendapat angin segar untuk tampil di semua kawasan industri.

Program tersebut adalah buah kerja keras Pemer intah Kabupat-

en Karawang melalui Dinas Par iw isata dan K e b u d a y a a n ( D i s p a rbu d ) Ka rawa ng b e rsama Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karawang.

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengaku sangat mendukung program tersebut. Menurutnya, program seniman

lokal masuk kawasan industri adalah salah satu cara untuk memperkenalkan berbagai macam kesenian di Karawang.

“Saya dukung sepenuhnya karena kita memiliki banyak sekali seniman seniman lokal. Mereka harus tampil di daerahnya sendiri,” kata Cellica belum lama ini. (bbs/mhs)

ISTIMEWA

Outlet Samades Lemahabang Masih Numpang LEMAHABANG- Outlet Samsat Masuk Desa (Samades) di Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang menjadi salah satu Samades yang paling aktif dalam melayani pembayar pajak kendaraan di antara desa-desa lain yang juga menyediakan pelayanan yang sama.

Namun, kendati menjadi salah satu Samades yang tak pernah sepi didatangi pembayar pajak, tempatnya masih saja dirasa tidak reperesentatif.

Pasalnya, sejak berdiri satu tahun lalu, hingga kini, Samades Lemaha-

bang masih numpang di teras kantor Desa Lemahabang. Padahal, hampir setiap pekan, outlet tersebut melayani puluhan bahkan ratusan wajib pajak wilayah ini Kepala Desa Lemahabang, Didin Al Ayudin mengatakan, posisi outlet Samades yang hanya berukuran 2x5 meter persegi itu berada tepat di depan pintu masuk kantor Desa Lemahabang.

Me s k i pu n d e m i k i a n , pihaknya mengaku merasa tak terganggu dengan keberadaan outlet Samades selalu diserbu pembayar pajak ini.

“Pelayanan di kantor desa tetap berjalan normal seperti biasa. Hanya saja, kami menyarankan agar Outlet Samades ini mendapat tempat yang representatif,” ujarnya, Sabtu (15/6) siang.

Kata Didin, pihaknya telah mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur untuk Outelt Samades Lemahabang yang lebih representatif.

“Samades bisa memanfaatkan lahan disamping desa. Agar optimalisasi pelayanan bisa lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Rohmat (30)

warga Kecamatan Telagasari, mengatakan, Samades Lemahabang sangat membantu warga di sekitar pesisir Karawang yang jauh dari pusat perkotaan.

Rohmat berharap, Samades Lemahabang bisa ditingkatkan lagi. Salah satunya dengan memiliki kantor atau tempat pelayanan yang lebih baik dari saat ini.

“Ini kan setiap hari ramai terus. Harusnya dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Atau dibuatkan kantor sendiri gitu,” kata Rohmat. (wyd/mhs)

Sampah Plastik Bisa Ditukar Jadi Emas KARAWANG- Bagi warga Provinsi Jawa Barat, mulai sekarang rajinlah kumpulkan sampah plastik. Sebab nulai 12 Juli 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan memulai program tukar sampah plastik jadi emas.

Program kerja sama dengan PT Pegadaian Kanwil X Jabar itu rencananya akan diluncurkan di Pangandaran. “Semua warga tukarkan sampahnya kepada bank sampah yang nanti menjadi mitra. Nanti hasil penjualan sampah dari bank sampah itu akan dikonversi jadi emas,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pria yang akrab disapa Emil itu menerangkan, program itu juga akan dikerjasamakan dengan PT Plastik Energi yang merupa-

kan perusahaan pengolah sampah menjadi energi solar. “(PT Plastik Energi) sedang persiapan feasibility studies membangun lima lokasi pegolahan sampah plastik jadi solar,” ujar Emil.

Ia menuturkan, Pangandaran dipilih jadi lokasi peluncuran untuk menandai keseriusan Pemprov Jabar menangani sampah plastik di laut. Emil ingin program itu bisa jadi mengubah citra negarif Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang sampah terbesar ke laut.

“Pangandaran karena sampah plastiknya mengemuka di laut Pangandaran.

Saya tekankan supaya Indonesia sebagai negara pemroduksi sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah China ini bisa jauh berkurang dengan seman-

gat dari Jabar,” tutur dia.

Selain itu, ia berharap program itu bisa mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap sampah tak punya nilai ekonomi. Ia menyebut, tiap penyetor sampah bisa mendapatkan uang sekitar Rp 1,5-2 juta atau setara tiga gram emas per tahun.

“Mudah-mudahan dengan begini tidak ada lagi masyarakat Jabar yang melihat bahwa sampah itu tidak ada nilai ekonominya.

Emas ini kuat terhadap inflasi, kalau tabungan bentuknya rupiah istilahnya tahun ini beli jeruk tiga, tahun depan cuma dapat dua.

Kalau emas akan mengikuti fluktuasi inflasi,” tutur Emil.

“Jadi pertama, kita serius mengembangkan terus green development. Kedua, kita jadi provinsi terdepan

dalam mengurangi persampahan plastik,” ujar dia.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jabar Mufri Yandi menuturkan, tiap warga tinggal menjual sampah yang sudah dipilah ke bank sampah terdekat.

Hasil penjualan akan masuk dalam tabungan penyetor yang nantinya dikonversi dalam bentuk tabungan emas.

Selain untuk mengurangi sampah, sambung Mufri, program itu sekaligus memberikan edukasi tentang investasi yang aman bagi masyarakat.

“Jadi kita masuk di sana membantu dalam bentuk CSR dan kesadaran berinvestasi. Mencegah juga masyarakat terkena investasi bodong,” ujar dia. (bbs/ mhs)

Lagi, Situ Cipule Memakan Korban KARAWANG- Situ Cipule, Kecamatan Ciampel, Karawang, kembali makan korban. Bocah laki-laki dikabarkan tenggelam dan belum ditemukan hingga Senin (17/6) sore. Informasi yang berhasil dihimpun awak media, korban bernama Aldi bin Wibiksana ini hilang pada Senin

(17/6/2019) sejak pukul 11.00 WIB. Saat itu korban sedang bermain dayung dan alatnya patah kemudian tenggelam.

Korban diketahui beralamat di Perum Pemda RT RW 03/08 Kampung Ulekan Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur.

Saat ini tim gabungan

masih melakukan pengecekan di lokasi hilangnya bocah tersebut. Peristiwa tenggelamnya bocah ini dibenarkan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Karawang, Supriyatna. “Iya benar (ada bocah tenggelam),” ujar dia. (bbs/mhs)

SELASA, 18 JUNI 2019

6

Koran Kebanggaan Pelaku Bisnis

ISTIMEWA

INDUSTRI: Kementerian Perindustrian mengungkapkan akan ada dua industri elektronik asing yang akan melakukan ekspansi pasar dalam negeri. Keduanya adalah LG dan Sharp.

Sharp Pindahkan Pabrik ke Karawang Diprediksi Bawa Investasi Ratusan Miliar KARAWANG- Kementerian Perindustrian mengungkapkan akan ada dua industri elektronik asing yang akan melakukan ekspansi pasar dalam negeri.

Keduanya adalah LG dan Sharp. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, keduanya akan menambah kapasitas pabriknya di Indonesia.

Produk yang bakal mereka hasilkan untuk tujuan ekspor dan domestik.

“Kami masih monitor sampai mereka realisasi. Pembahasannya sudah lama,”

SEKILAS

Pengguna Apple Lawas “Gigit Jari” APAKAH kamu masih menggunakan perangkat Apple versi lawas? Kalau iya, kamu harus bersiapsiap mendapat kabar kurang sedap. Pasalnya, Apple dikabarkan menutup akses toko online mereka bagi pengguna perangkat lama.

Sebagaimana dikutip dari AppleInsider, Senin (17/6), penutupan akses toko online Apple dilakukan melalui peramban web safari dan perangkat dengan sistem operasi versi lama. Informasi ini awalnya ditemukan oleh Mac Otakara yang melaporkan bahwa pengguna harus menjalankan OS X 10.10.5 Yosemite atau yang lebih baru, sedangkan Safari versi 10.1.2 atau lebih baru yang hanya bisa didapat di OS paling anyar.

Apple telah mengubah persyaratan untuk mengakses toko online-nya dengan membuatnya agar pengguna dengan versi yang lebih lama dari perangkat lunak macOS dan Safari tidak dapat lagi mengaksesnya. Pengguna akan disambut dengan pesan kesalahan yang memberi tahu bahwa mereka menggunakan ‘versi browser yang tidak didukung’.

Jika ada yang bertanya-tanya apakah kamu dapat mem-bypass ini dengan menggunakan peramban pihak ketiga? Sepertinya kamu tidak akan bisa.

Hal ini dikarenakan versi Chrome dan Firefox yang sesuai dengan Yosemite sudah usang. Artinya pengguna masih perlu meningkatkan ke yang lebih baru macOS build, seperti 10.14 Mojave.

Tidak jelas mengapa Apple melakukan perubahan ini, tetapi AppleInsider berspekulasi bahwa bisa jadi karena perusahaan ingin membuat pengalaman berbelanja seaman mungkin. Karena memiliki perangkat lunak terbaru berarti memiliki fitur keamanan dan privasi yang paling mutakhir. Apple berharap untuk menghindari kecelakaan, setidaknya ketika berbelanja melalui situs webnya.

Seperti sudah kami beritakan sebelumnya, beberapa waktu lalu melalui gelaran Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) 2019, raksasa asal Cupertino, California Amerika serikat (AS) itu meluncurkan sistem operasi atau OS terbaru.

Adapun yang diluncurkan Apple adalah OS untuk smartphone yakni iOS 13 dan iPad OS khusus untuk pengguna iPad, tablet dari Apple. Kedua OS tersebut menonjolkan beragam pembaruan, salah satunya adalah fitur privasi dan keamanan yang ditingkatkan.

Untuk bisa merasakan iOS 13 terbaru pun terbatas.

Perangkat di bawah iPhone 6 harus gigit jari lantaran tidak bisa merasakan OS terbaru besutan Apple itu. (bbs/mhs)

ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (17/6).

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto mengemukakan, Sharp akan merelokasi pabrik mesin cuci dua tabung dari Thailand ke pabrik yang ada di Karawang International Industrial City (KIIC).

Rencananya, peresmian ekspansi pabrik Sharp akan dilakukan bulan depan.

“Jadi, nanti ada penambahan lini produksi. Ini juga untuk pasar ekspor. Mereka akan menyerap ratusan tenaga kerja,” ujarnya.

Sedangkan, LG akan merelokasi pabrik pendingin ruangan dari Vietnam ke fasilitas produksi yang ada di

Legok, Tangerang. “Mereka akan mulai produksi dan mulai dipasarkan pada September 2019 sebanyak 25 ribu unit,” ungkapnya.

Selanjutnya, jumlah produksinya ditargetkan naik menjadi 50 ribu unit.

“Ya, paling tidak nanti bisa di ekspor (juga) ke ASEAN. Investasi Sharp dan LG sekitar ratusan miliar rupiah,”

imbuhnya.

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menyumbang cukup signfikan bagi total investasi di Indonesia.

Pa d a t r i w u l a n I t a h u n 2019, industri pengolahan nonmigas berkontribusi sebesar 18,5% atau Rp16,1 triliun terhadap realisasi penanaman modal dalam

negeri (PMDN).

Adapun tiga sektor yang menunjang paling besar pada total PMDN tersebut di tiga bulan awal tahun ini, yakni industri makanan yang menggelontorkan dana mencapai Rp7,1 triliun, disusul industri logam dasar Rp2,6 triliun dan industri pengolahan tembakau Rp1,2 triliun. (bbs/mhs)

APL Fokus Bangun Taruma City KARAWANG- PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), tahun ini menyiapkan anggaran modal sebesar Rp 3 triliun - Rp 3,5 triliun. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk menggenjot pembangunan sejumlah proyek yang masih menjadi prioritas persusahaan tahun ini.

Ditemui dalam kesempatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) APLN, Cesar M. Dela Cruz selaku Direktur Keuangan APLN, secara terbatas menyebut tahun ini perseroan optimis dapat bertumbuh, walau sempat terganjal Pemilu.

“Pemilu membuat beberapa investor lebih banyak menahan uang-nya. Kami berharap melewati pemilu ini, keadaan bisa lebih baik. Dengan begitu, untuk proyeksi tahun ini kami belum bisa sampaikan apapun

karena masih ingin melihat beberapa faktor yang dapat mengangkat kinerja keuangan. Namun, pasti bisa bertumbuh,” ujar Cesar kepada awak media, Senin (17/6).

Ia melanjutkan, tahun ini anggota indeks Kompas100 ini masih fokus pada proyek pembangunan Podomoro Park yang berlokasi di Bandung. Pembangunan proyek perumahan dengan konsep mandiri yang sudah berjalan sejak 2018 tersebut, dibangun di atas lahan 100 hektar.

Selain itu, Agung Podomoro Land juga fokus pada pengembangan mini super blok Taruma City Karawang dan Proyek apartemen Borneo Bay City Balikpapan yang dijadwalkan selesai tahun ini.

APLN juga memiliki proyek bersifat multi years yang menjadi andalan, yakni proyek

superblok Podomoro City Deli Medan (PCDM) dengan 2.939 unit apartemen, menara perkantoran, dan ruang ritel yang diharapkan rampung pada 2021 mendatang.

Menilik laporan keuangan tahun 2018, pendapatan dan penjualan usaha Agung Podomoro Land turunsebesar 29% di angka Rp 5,035

triliun dari angka Rp 7,0430 triliun pada 2017.

Sementara laba kotor turun 29,3% di angka Rp 2,418 triliun dari angka Rp 3,4221 triliun. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun ke angka Rp 29,5 miliar dari Rp 1,371 triliun.

Penjualan apartemen mem-

berikan kontribusi sebesar 70% dari total pendapatan 2018. Disusul oleh penjualan rumah tinggal sebesar 19% dan segmen lainnya memberi kontribusi di bawah 5%. “Tahun ini, kami membidik marketing sales di angka Rp 3 triliun - Rp 4 triliun,” pungkas Wibisono selaku investor relation APLN. (bbs/mhs)

Aktivitas Unik saat Pagi di Pesona Square

Setiap Hari Putar Lagu Indonesia Raya Ada yang menarik, sekaligus membangkitkan semangat patriotik pengunjung saat menyambangi Pesona Square.

Sebuah pusat belanja di kawasan Depok, Jawa Barat, ini memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya selama beberapa menit jelang pembukaan operasional, atau tepatnya pukul 10.00 WIB.

TENTU saja, hal ini mendapat apresiasi positif dari pengunjung.

Salah satunya Zulkarnaini. Dia tak hanya mengabadikan momen berkumandangnya “Indonesia Raya”, juga ikut menyanyikannya.

Dalam kicauannya yang diunggah pada Sabtu (15/6) melalui akun @ bangzul_1988, Zulkarnaini mengungkapkan kekagumannya sekaligus apresiasi terhadap pengelola Pesona Square Mall, yakni PT Menara Depok Asri (MDA).

“Ini mall square paling top sejagat, setiap hari jam 10.00 pagi selalu menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya, sebelum buka mall.

MUANTAP habis” kicau Zulkarnaini. Tak lupa, dia juga mengajak

warganet untuk memberikan apresiasi terhadap upaya pengelola mal seluas 40.000 meter persegi itu.

“Berikan apresiasimu”.

Hingga kini, kicauan Zulkarnaini telah disukai 3.955 orang dan dikicauulang oleh sebanyak 1.891 warganet serta dikomentari 273 orang dengan nada positif dan apresiatif. Direktur Utama PT Menara Depok Asri Alwi Bagir Mulachela menuturkan, tak dimungkiri bahwa fenomena kebanggaan akan lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah mulai luntur.

“Dalam bahasa kami, sudah tidak sakral lagi. Makanya kami ingin

mengingatkan kembali dengan memutar Indonesia Raya setiap pagi,” kata Alwi, Minggu (16/6).

Customer Service Officer Pesona Square Mall Septiana menambahkan, memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah dilakukan sejak mal ini dibuka pada 27 September 2018.

“Ini merupakan kebijakan perusahaan. Kami berada di Indonesia, membangun di Indonesia, dan sudah selayaknya kami mencintai Indonesia. Kami ingin menumbuhkan kembali rasa cinta Tanah Air. Ini salah satu bentuk dan upaya kami mencintai negeri sendiri,” tutur Septiana.

Dia melanjutkan, seluruh karyawan PT MDS, tak terkecuali mulai dari level manajer, penyelia, administrasi, relasi tenant, hingga satpam dan petugas kebersihan, wajib menghormati lagu kebangsaan ini.

“Indonesia Raya adalah pemersatu bangsa, apa pun profesi kita, jabatan kita, suku dan agama kita, wajib menghormati dan menghargainya,” kata Septiana.

Dampak dari pemutaran lagu kebangsaan ini, menurut Alwi, sangat nyata. Rasa kebanggan sebagai warga negara timbul di seluruh karyawan, pengunjung, dan juga para pemilik toko, tenant, dan karyawan-

nya. Setiap kali lagu kebangsaan ini dikumandangkan, secara otomatis para karyawan mengambil posisi tegak berdiri.

Demikian halnya para pemilik toko sebagai peritel yang mengisi mal ini beserta para karyawannya.

Menurut Septiana, tak satu pun di antara mereka yang keberatan.

“Bahkan, mereka suka, dan memuji kami sebagai satu-satunya mal yang melakukan ini. Demi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Septiana.

Ke depan, tak hanya jelang pembukaan, lagu-lagu dengan unsur patriotisme yang menggelorakan semangat cinta Tanah Air, juga akan dikumandangkan jelang penutupan operasional mall. Alwi dan Septiana berharap, upaya baik ini akan berdampak lebih luas, tak hanya di lingkungan mal, juga kota Depok, dan seluruh Indonesia. Adzan 4 kali Selain lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pesona Square Mall juga mengumandangkan adzan atau panggilan shalat untuk umat muslim selama empat kali.

“Mulai dari dzuhur, ashar, maghrib, dan terakhir isya. Ini bentuk kontribusi kami dalam mengupayakan hal-hal positif, dan menjaga kerukunan, kebersamaan dalam kerangka NKRI,” tuntas Alwi. (*)

SELASA, 18 JUNI 2019

SAMBUNGAN

PPK Ngaku .... dari halaman 1 kannya, namun memang lebih dari 1 kali pertemuan. Untuk modus operandinya, infonya nanti akan lebih mengemuka dan ada rangkaian yang bisa ditambahkan, karena saat ini pihaknya ditunggu oleh pimpinan KPU Jawa Barat untuk menyampaikan hasil klarifikasi ini.

“Hari ini juga kami akan berangkat ke Bandung, kami akan sampaikan hasil proses klarifikasi tadi kepada pimpinan Jawa Barat,” ucapnya.

U nt u k s e o ra n g k o m i sioner berinisial AM yang kena tuduhan, kata Fa r i d k a r e n a m e m a n g satu level maka yang akan klarifikasi KPU Provinsi Jawa Barat. Menurutnya pihak KPU Kabupaten Ka raw a n g m e n g k a r i f i kasi pihak PPK, dan untuk komisioner pihak kabupaten atau kota diklarifikasi oleh provinsi satu pimpinan di atasnya.

Ketika ditanya AM sering tidak masuk, Farid mengatakan yang bersangkutan kabarnya dalam kondisi

Dunia Sorot Limbah .... kurang sehat. “ Yang saya tahu belakangan ini, informasi dari rekan-rekan, dan dari luaran kondisi kesehatannya sedang tidak fit. Jadi mungkin dengan hal-hal d e m i k i a n a g a k ku ra n g seperti kami, stand by di kantor,” ucapnya.

Ketika disinggung apakah KPU akan bersih bersih, pihaknya akan menunggu hasil kraifikasi dari KPU Jawa Barat.

“Informasi yang kami dapatkan di forum klarifikasi akan kami bawa ke t i ngkat a n p i mp i na n d i Jawa Ba rat, d i ba ha s d i sana. Sehingga solusi serta penanganannya seperti apa itu akan dibahas bersama,” ujarnya.

Dijelaskan, yang lebih penting tidak ada satupun suara yang berubah.

Misalkan di tingkatan rekapitulasi PPK suara caleg sekian di kabupaten tetap konsisten. “Ini tidak ada perubahan suara, dan kita bisa mengkroscek kondisi ini dengan data yang kita pegang. Misalnya di DA1, di DB1, dan lain-lain,” jelasnya.

“Tadi kita mengkonfirmasi apakah ada perubahan hasil perubahan suara, ketika itu kita comp a re d e nga n d o ku m e n pleno itu memang tidak ada, pada saat Pleno Karawang, entah di kabupaten, entah di provinsi, semua pihak menyetujiu dan menyepakati,” ujarnya lagi.

Ketika ditanya si oknum menjanjikan akan memberikan 50.000 suara setelah transfer, Farid mengklarifikasi bahwa itu tidak benar.

“Versi rekan-rekan PPK sebetulnya ini adalah permintaan tolong, agar bisa mengajak, entah itu tetangga saudara untuk memilih caleg yang bersangkutan. Jadi bukan untuk merubah suara. Kalau misalkan merubah suara tidak ada satupun pergeseran, ataupun pihak y a n g b e r u s a ha d i r u g i kan yang terbukti dan itu m e l a ku k a n p e l a p o ra n .

Karena pada saat di kecamatan ditetapkan, di provinsi di etapkan, di KPU RI ditetapkan,” pungkasnya. (gie)

Kejari Terima .... dari halaman 1 yang tidak sesuai dengan baku mutu, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Kemudian perusahaan juga diduga melakukan pengumpulan limbah medis yang menyebabkan overload di dalam gudang.

Ke mu d i a n l i mb a h m e dis itu pun disimpan di luar gudang. Lalu yang ketiga perusahaan diduga melakukan pengelolaan limbah B3 tampa izin,” ujarnya.

Lanjutnya, perusahaan juga akan dijerat dengan beberapa pasal alternatif yakni Pasal 98 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman paling lama ancaman hukuman 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda Rp3 miliar dan Rp10 miliar.

“Kemudian ada juga Pasal 102 jo 116 ayat 1 huruf a jo 118 jo 119 uu

nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Lalu ada juga pasal 104 jo 116 ayat 1 huruf a jo 118 jo 119 dengan ancaman paling lama 3 tahun dan denda Rp3 miliar,” katanya.

Kasus ini pun rencananya akan disidangkan di Pengadilan Karawang. Pelimpahan kasus tersebut pun ke Kejaksaan Negeri Karawang telah memasuki tahap 2. (rie)

DPRD Turun .... dari halaman 1 dapat antara Komisi 3 DPRD Karawang dengan Dinas PRKP Karawang.

Rapat ini digelar di Gedung DPRD Karawang, nanti saya tanyakan hal ini kepada pihak Dinas PRKP Karawang,” tutur Ketua Komisi III DPRD Karawang, Elivia Khrissiana, Senin (17/6).

Hingga Senin sore hari, sekitar pukul 15.00 WIB, rapat antara Komisi 3 DPRD Karawang dengan Dinas PRKP Karawang masih berlangsung. Sementara itu, warganet di grup Karawang Info di media sosial Facebook, Senin (17/6), ramai membahas berita terkait penolakan pembangunan taman di trotoar Terminal Tanjungpura oleh para PKL. Walaupun dua kali diangarkan dan telah telah diterbitkan surat perintah kerja terhadap pihak rekanan, namun PKL menolak rencana tersebut. PKL menolah berpindah jdari trotoar yang dijadikan tempat berusaha.

Wa r g a n e t u m u m n y a berkomentar tentang tidak adanya ketegasan dan wibawa pemerintah dalam merealisaikan Karawang sebagai kota

7

yang cantik. Postingan tersebut mendapat 400 like dan 160 komentar, dalam kurun waktu lima jam. Warganet di antaranya berkomentar, Karawang amburadul, s e m e raw u t d a n t i d a k jelas penataannya. Ada ju ga ya n g b e rk o m e n tar hak pejalan kaki di Karawang banyak yang dirampas dagangan kaki lima, mohon untuk pemerintah menertibkannya.

Beberapa netizen bahkan membandingkan upaya penataan kota antara Karawang dengan Purwakarta. Disebutkan dalam salah satu komentar, Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang sebesar Rp 4 miliar, belum mampu mempkercantik Karawang. Lain halnya d e n g a n P e m k a b P u rwakarta yang memiliki APBD dibawah Rp 1 triliun, namun sukses membuat cantik daerahnya, dengan banyak pembangunan taman dan trotoar yang bersih dari PKL. “ Mi r i s d e n ga n a n g garan APBD Karawang yang mencapai Rp 4 triliun, tapi tidak mampu memp ercantik kotan ya. Tidak seperti Pur-

wakarta yang memiliki tata ruang kota yang cukup terlihat nyaman, dan trotoar yang bebas dari pedagang kaki lima.

Karawang mah gini-gini aja, ga ada kete gasan dari dinas terkait untuk merubah Karawang jadi lebih baik,” tulis pemilik akun R iansyah dalam kolom komentar.

Netizen juga menyoroti kinerja Satpol PP dalam penegakkan peraturan daerah. Satp ol PP dianggap tidak mampu menjaga wibawa pemerintah dalam menegakkan aturan. “Satpol PP nya kurang greget, beda dengan di negeri sebelah. Satpol PP nya coba aktifkan, tupoksi Satpol PP sudah j elas kinerjanya untuk apa,” kata beberapa kun Facebook lainnya.

Sementara, pemilik akun Eko Apriyanto Bimantara mengaku warga yang bertempat tinggal di dekat Terminal Tanjungpura. “Saya sebagai warga disekitar Terminal Tanjungpura, yang tinggal dari kecil hingga sekarang punya anak kecil, mendukung penuh Terminal Tanjungpura dipercantik sehingga membuat nyaman warga sekitar dan pengguna terminal,” sebutnya. (bbs/mhs)

dari halaman 1 kan, mengacu pada catatan yang dimiliki Ecoton, ditemukan sejumlah fakta sampah plastik yang berada di dalam kertas bekas impor milik PT Pindo Deli 3. Adapun fakta yang terangkum antara lain PT Pindo Deli membutuhkan 10.800 ton per tahun pulp impor dengan tipe mixed paper, seperti kardus, koran, majalah, dan kertas bekas.

Kemudian, kertas mixed paper sebesar 10.800 ton tersebut menghasilkan 11,11 persen sampah plastik per bulan. Sampah plastik itu dijual kepada masyarakat dengan dalih daur ulang.

Sementara itu, hanya 30-60 persen sampah plastik yang dapat didaur ulang. Sisanya dibakar dan berceceran di tengah permukiman warga dan sepanjang bantaran Sungai Cibeet.

Berdasarkan data tersebut, sebesar 10-15 persen sampah plastik impor diduga mencemari daerah aliran sungai (DAS) Cibeet, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan. Menurut Suyoto, perlakuan tersebut terjadi karena mendatangkan sampah impor memiliki keuntungan ganda bagi perusahaan yang menjalankan importasi.

“Sampah impor ini dari negara asalnya dibiayai lho transportasinya.

Sampah di dalam negeri, dijual sama mereka, dapat keuntungan lagi berarti kan?

Tapi limbah yang nggak terpakai dibiarkan begitu saja,” kata Bagong Suyoto, belum lama ini kepada awak

media (16/6).

Hal itu berdasarkan informasi yang diperolehnya, kerap terjadi ceceran sampah impor di sejumlah daerah. Berdasarkan catatan Ecoton, terdapat fakta sampah plastik impor yang ditemukan di Karawang antara lain ditemukannya uang dolar, jenis sampah dari kemasan plastik, kaleng minuman ringan, limbah medis, logam, hingga penjualan sampah kepada pengepul dengan kisaran harga antara Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta per truk.

Belum lama ini, KBE pun berkesempatan masuk ke dalam lokasi Pabrik Pindo III melalui gerbang yang berhubungan langsung dengan kawasan industri.

Sejak awal masuk, tumpukan limbah kertas impor yang belum dipilah-pilah menumpuk kurang lebih sampai limakali tingginya usia orang dewasa. Sampah itu menupuk dari awal gerbang di kawasan industri, sampai ke gerbang lain di Desa Tamansari, Pangkalan.

Diangkut Ulang ke Pabrik Sekitar 100-150 meter di samping Kantor Desa Taman Mekar Kecamatan Pangkalan limbah plastik nonekonomis milik Pindo Deli Pulp and Paper Mills 3 (Pindo III) menumpuk di pinggir jalan. “Yang di pinggir jalan juga tolong itu angkut, ” kata salah seorang anggota TNI bernama Oland kepada pegawai bagian produksi CastcoatPindo III, Mei Yudi Pransuri.

Ucapan itu dikatakan di sela-sela penarikan atau pengangkutan ulang lim-

bah plastik nonekonomis milik Pindo IIItak jauh dari kantor Desa Taman Mekar. Kurang lebih 800 meter-1KM dari kantor desa.

Tepatnya di sekitar areal belakang pabrik Pindo III. Limbah plastik dan alumium nonekonomis yang menumpuk di sekitar pemukiman warga itu diangkut ulang ke dalam pabrik setelah adanya arahan dari Satgas Citarum Harum. Tak diketahui berapa volume limbah plastik nonekonomis. Pihak Pindo III pun ak memiliki datanya.

Mei Yudi mengakui limbah plastik ini menumpuk di sekitar pemukiman warga darisejak bulan Februai lalu.

Setelah per Januari Pindo III beralih produksi dari white paper ke bronze paper. Awalnya pihak Pindo III mengaku menunjuk salah satu vendor pengelola limbah dengan komitmen di awal mengambil limbah ekonomis dan memusnahkan limbah nonekonomis menggunkan tungku api atau incinelator. Namun di tengah jalan, ucap Mei Yudi, si vendor menggaet kerja sama dengan warga sekitar mengelola sebagian limbah ini yang pada akhirnya limbah nonekonomisnya dibiarakan menumpuk.

“Kami panggil vendor yang berkompeten, di awal ya komunikasinya seperti itu, jadi untuk bisa mengolah ekses daripada produksi: limbah plastik ini, untuk diambil yang ekonomisnya dimusnakan yang nonekonimisnya. Tapi dengan berjalannya waktu ya kondisinya seperti ini. Ternyata dari yang non-

ekonomisnya tidak dimusnahkan,” kata Mei Yudi.

Gurita Bisnis Sinarmas Sekadar diketahui, PT Pindo III merupakan pabrik ketiga PT Pindo Deli Pulp and Paper Mils yang ada di Karawang. Seteah jauh sebelumnya sudah terlebih dahulu berdiri PT Pindo I dan II. Pindo II: Plant Caustic Soda- pun memiliki catatan merah soal pencemaran lingkungan sampai menuai korban jiwa yang keracunan.

PT Pindo Deli merupakan anak perusahaan dari Asia Pulp and Paper (APP).

Sinar Mas Group adalah brand dari perusahaan yang bergerak melalui 6 pilar bisnis: Pulp dan Kertas, Agribisnis dan Pangan, Layanan Keuangan, Pengembang dan Realestat, Telekomunikasi, serta Energi dan Infrastruktur yang meski masing-masing dikelola secara independen, namun dipersatukan oleh kesamaan nilai dan histori perusahaan.

Disorot Media Internasional Tak hanya media lokal di Karawang dan media skala nasional, soal limbah impor Pindo III pun turut disorot oleh beberapa media internasional. Isinya data yang dimiliki Ecopon soal pottensi pencemaran lingkungan akibat derasnya limbah impor masuk ke Indonesia.

Salah satunya untuk kepentingan bisnis Pindo III. Beberpamedia internasional yang turut memuat liputan mengenai ini adalah Radio Free Asia, Teakdor.com dan eFree News. (bbs/mhs)

tidak memadai. Kedepan ia berjanji akan memperbaiki segala kekurangan agar kejadian ters ebut tidak terulang kembali.

“Saking banyaknya calon peserta yang mendaftar kami juga sebagai panitia sempat kewalahan, dan bahkan sempat terjadi adu dorong antar orang tua siswa dan paniti saat pembagian nomor antrean,” jelasnya.

Menurutnya, dengan dibukanya semua jalur di waktu yang sama mem-

buat pelaksanaan PPDB tahun ini lebih membludak dibandingkan dengan tahun lalu. Sebab, i ma g e ya n g t e r b a n g u n masyarakat mereka yang mendaftar pertama terlbih dahulu bisa masuk lebih awal. Padahal pembukaan PPDB bisa dilakukan esok harinya selama satu minggu. “ Jangan berpikir hari ini saja besok juga kan bisa kita buka sampai waktu yang sudah ditentukan oleh aturan,” pungkasnya. (oib)

PPDB SMAN 1 Ricuh .... dari halaman 1 dari pagi eh ditinggal ke kamar mandi s eb entar udah gak kebagian, mau tak mau besok harus kesini lagi,” ucapnya.

Demi menjaga putri kesayangannya ia bahkan sampai rela menunggu berjam-jam hingga siang untuk bisa memastikan putri kesayangannya bisa masuk pendaftaran sekolah. Sedihnya putri kesayangannya yang merupakan lulusan SMPN

1 Karawang itu sampai menangis tidak bisa mendapatkan nomor pendaftaran. “ Sampe anak saya nangis kasian sebagai ibu saya rela deh nunggu berdiri berjam-jam yang penting anak saya bisa daftar dulu,” ungkapnya.

Sementara Humas SMAN 1 Karawang, Asep menyampaikan permohonan maafnya kepada orang tua siswa maupun peserta karena keterbatasan jumlah panitia dan fasilitas yang

Diduga Dilakukan Oknum .... dari halaman 1 mengatasnamakan Dinas Pengairan.

Hal tersebut diungkapkan salah satu mucikari di Kedoya. Sebut saja namanya Madam Sindi. Ia mengaku, pertama kali datang ke Cilamaya ditawarkan tempat untuk dibangunkan warung remang-remang.

“Awal saya datang dimintai uang Rp. 1.250.000,- itu katanya untuk administrasi awal. Terus setelah itu, saya harus bayar Rp. 200 ribu per tahun. Katanya untuk pajak,” ungkapnya, kepada KBE, Senin (17/6) siang.

Dijelaskan Madam Sindi, orang yang diduga oknum Dinas Pengairan di Kecamatan Cilamaya Wetan itu bernama, Kusmara.

“Tapi setiap yang nagih ke sini itu bukan dia. Tapi anak buahnya. Saya juga ga tau nomor telfonnya,

orang ga pernah komunikasi langsung. Cuma terima kwitansi atas nama beliau saja,” terangnya.

Bahkan, lanjut Sindi, orang Dinas Pengairan tersebut menawarkan lahan yang ia tempati untuk dibuatkan akte tanah. Namun Sindi menolak. Karena ia mengaku tak akan lama menetap di Kedoya.

“Selain itu harga yang ditawarkannya cukup mahal.

Saya tidak ada uang,” tukasnya.

Mucikari asal kota Bandung itu menuturkan, di Cilamaya ia hanya memiliki 2 orang PSK. Satu berasal dari Tanggerang dan satu lagi ikut dari Bandung bersama dia.

“Penghasilan disini juga tidak banyak. Dari sewa kamar saja, saya cuma dapat Rp. 100 ribu per kali kencan. Mana ada uang untuk beli tanah yang mahal,” im-

buhnya.

Mendengar kabar tersebut, Kepala Desa Tegalsari, Awang Wibisono mengaku geram. Pihaknya mengaku kesal, lantaran lahan lokalisasi Kedoya terus meluas dan merambat ke pemukiman warga. Apa lagi setelah mendengar kabar, jika lahan pengairan di desanya itu diperjual-belikan oleh oknum yang tak dikenalnya tersebut.

“Saya sudah tegaskan.

Pemerintah Desa Tegalsari mengharamkan uang dari Kedoya. Jangankan minta pajak, uang rokok pun sama sekali tidak,” tegas Awang.

Lanjutnya, pihaknya tidak pernah keberatan, jika warga pendatang itu m e m b a n g u n r u ma h d i pemukiman warga untuk dijadikan tempat tinggal.

Namun, jika mereka membangun untuk dijadikan

ladang bisnis berlendir.

Pihaknya mengaku menolak dengan keras.

“Untuk urusan dugaan jual-beli tanah saya tidak ikut campur. Yang penting satu, jangan kotori pemukiman warga kami dengan lokalisasi,” ujarnya.

Awang berharap, Dinas Pengairan dan Satpol PP Kecamatan Cilamaya Wetan bisa segera mengambil tindakan. Pasalnya, sudah sejak lama, warung remangremang baru itu membat resah masyarakat.

“Inginnya kami hanya tertib. Cukup di Kedoya saja. Jangan sampai masuk pemukiman warga,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum satu pun orang Dinas Pengairan Cilamaya yang bisa dikonfirmasi.

Terkait, adanya jual beli lahan untuk warung prostitusi tersebut. (*)

SELASA, 18 JUNI 2019

8

Semangat Baru Purwakarta

Ahli Waris Curiga Ada Persekongkolan Polisi Didesak Usut Sengketa Tanah Bungursari

HASSAN/METRO PURWAKARTA

SENGKETA MEMANAS: Sengketa lahan di tiga desa yang ada di Kecamatan Bungursari seluas 204. 990 M2 antara Lucy (60) pihak yang mengklaim ahli waris dengan perusahaan besar serta warga disinyalir buntut dari adanya persekongkolan sejumlah oknum aparat desa, notaris sampai BPN.

SOROT PARIWISATA Seluruh Pengelola Sepelekan Asuransi Wisatawan PURWAKARTA - Kepala Dinas Pemuda Olahraga Parawisata dan Kebudayaan (Kadis Disporaparbud), Agus Hasan Saepudin meminta seluruh pengelola objek wisata di Purwakarta bekerja sama dengan asuransi agar dapat memberikan perlindungan serta rasa aman kepada wisatawan.

Apalagi menurutnya bukan tidak mungkin pengunjung mengalami kecelakaan di luar dugaan selama berada di objek wisata tersebut. “Sudah kami sampaikan kepada mereka agar bekerjasama dengan asuransi,” kata Agus Hasan, Senin (17/6) di Purwakarta.

Diakatakannya, setiap pengelola wisata wajib hukumnya menjamin keselamatan para pengunjung.

Bekerja sama dengan asuransi salah satu solusi yang harus ditempuh bagi para pengelola objek wisata jika terjadi hal di luar dugaan, disamping menyediakan petugas pengawasan yang bersertifikat.

Adapun adanya insiden dua pengunjung yang meninggal dunia di objek wisata di Kecamatan Darangdan beberapa waktu lalu, pihak pengelola d i du ga l a l a i d a l a m menj a ga k esel a ma t a n pengunjung. Harusnya minimal ada dua atau tiga orang pengawas di kolam renang itu. Sehingga jika ada pengunjung yang memerlukan bantuan dapat segera tertolong.

“Belajar dari pengalaman itu, kami sarankan kembali untuk semua objek wisata agar bekerjasama dengan pihak asuransi dan juga menyediakan petugas keselamatan,” ujarnya.

Meski telah disarankan namun ia menyebut berdasarkan catatan Disporaparbud, sampai saat ini belum ada satu pun objek wisata di Kabupaten Purwakarta yang bekerja sama dengan asuransi.

Sehingga pihaknya sangat menyayangkan atas kondisi tersebut.

«Belum ada, tapi mudah-mudahan diluar pengetahuan kami mereka telah melakukan apa yang kami sarankan,» ujarnya. (san/mhs)

BUNGURSARI – Sengketa lahan yang terjadi di tiga desa yang ada di Kecamatan Bungursari meliputi Desa Cikopo, Karangmukti dan Cibodas seluas 204. 990 M2 antara Lucy (60) pihak yang mengklaim ahli waris pemilik tanah sebelumnya: -Tjiong Boen Hindengan perusahaan pengembang properti, PT BEP serta warga disinyalir buntut dari adanya persekongkolan sejumlah oknum aparat desa, notaris sampai BPN. Luc y mendesak sengketa yang sudah diadukan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini, segera diusut tuntas penegak hukum, darimana asalusulnya pihak lain selain ia memiliki sertifikat tanah.

“Karena yang namanya tanah tidak sembarang diklaim apalagi memiliki bukti surat sebagai kepemilikan kalau tidak jelas asal-usulnya, fakta kejadian ini disinyalir ada oknum yang bermain entah di pemerintahan desa, Notaris atau BPN,” kata Lucy kepada Metro Purwakarta (KBE Group).

Selain itu penegak hukum pun ia minta, harus segera mengus perkara ini dari

awal, siapa pemohon yang mengajukan tanah dijadikan hak milik, kepada siapa mengajukannya. Lantaran sampai saat ini, diakatakannya, hak alas kepemilikan masih milik Tjiong Boen Hin, sedangkan Tjiong Boen Hin, lanjutnya, tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah.

Ia m e n d u ga m e ma ng ada otak utama atau aktor intelektual yang menjadi oknum, seakan-akan sudah membuat warkah tanah yang dibuat melalui surat keterangan desa (SKD) untuk merujuk kepada BPN demi terbitnya sertifikat juga untuk merujuk kepada PPAT sehingga dapat dibuatnya akta tanah.

“Lahirnya sertifikat atau SPPT sebagai bukti kepemilikan hak tanah dan bukti bayar pajak tanah atas dasar penguasaan tanah milik Tjong Boen Hin oleh warga atas dasar apa? lantas siapa pemohonya? Kepada siapa memohon dan siapa yang mengabulkan permohonan serta desa membuat surat keterangan (SKD).

Asal-usulnya darimana sehingga terbit sertifikat dan SPPT, karena kalau dilihat kasat mata bisa silau dalam memandang tanah tersebut seakan-akan Tjiong Boen Hin tidak ada, yang ada

tanah tersebut milik warga, siapakah yang merekayasa?,” katanya.

“Pemindah tanganan atas tanah Tjiong Boen Hin kepada warga apabilan tidak sesuai dengan peraturan dengam perundang-undangan serta tidak ada pelepasan pemilik pertama, bisa dikategorikan tanah tersebut disulap,” timpalnya.

Untuk diketahui, Tjion Boen Hin sebagai pemilik hak alas tanah meliputi wilayah Desa Cikopo, Karangmukti dan Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari. Pada masa hidupnya Tjiong Boen Hin tanah tersebut diurus olehnya secara pribadi. Tetapi setelah Tjing Boen Hin meninggal dunia pada 1962 karena lahan yang ia miliki sangat luas, tanah tersebut tidak terurus sehingga dimanfaatkan warga sekitar untuk bercocok tanam atas sepengetahuan pihak ahli waris Tjiong Boen Hin dan tidak pernah dipersoalkan oleh ahli waris, dalah hali ini dirinya sendiri.

Seiring berjalannya waktu, warga yang menggarap, munculah klaim pemilik baru disertai surat - surat legalitas sebagai bukti menguatkan tanah tersebut adalah milik masyarakat berupa sertifikat, SPPT dan AJB. Selain masyarakat bahkan hadir perusahaan pengembang properti yakni PT BEP menguasai lahan. (san/mhs)

Perda Kekayaan Daerah dan CSR Akhirnya Beres PURWAKARTA– DPRD Purwakarta telah menyetujui pengesahan dua raperda baru, yakni Raperda Perubahan atas Perda No. /2012 tentang Kekayaan Kaerah dan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR). Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II, yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat.

Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat menjelaskan, rapat paripurna kali ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian pembahasan dalam rapat-rapat DPRD terhadap raperda pemerintah daerah dan raperda usul prakarsa DPRD. Namun, sesuai Pasal 9 ayat ( 1 ) PP No. 12/2018, raperda yang berasal dari DPRD dan kepala daerah, dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan keputusan bersama. ”Dalam kontek itu panitia khusus DPRD bekerja sama dengan pemerintah daerah telah dapat melaksanakan tugas dan menyelesaikan pembahasan,” kata Sarif.

Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat malam (14/6) lalu, di ruang rapat utama DPRD Purwakarta, juga disetujui antara Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan DPRD ten-

ISTIMEWA

PRODUK HUKUM: DPRD Purwakarta telah menyetujui pengesahan dua raperda baru, yakni Raperda Perubahan atas Perda No. /2012 tentang Kekayaan Kaerah dan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

tang penarikan Raperda atas Perubahan Perda No 14/2012 tentang penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Surat penarikan itu didasarkan pada surat Bupati No. 188.342/1854 Hukum perihal penarikan rancangan Perda, tertanggal 10 Juni 2019.

Sebelum disetujui, rapat paripurna terlebih dulu mendengarkan laporan H. Ade Ahmad sebagai juru bicara Pansus A, Fitri Maryani sebagai juru bicara Pansus B, dan Ujang Rosadi sebagai juru bicara Pansus C. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemandangan juru bicara fraksi-fraksi DPRD. Dalam pendapat akhir

Bupati yang diwakili Wakil Bupati H Aming menuturkan, secara keseluruhan substansi kedua raperda tersebut dapat dipahami baik kontek maupun kontennya. Dijelaskannya, mengapa Raperda atas perubahan Perda No. /2012 tentang kekayaan daerah diajukan dupati, karena beberapa barang milik daerah yang semula menjadi objek retribusi, berubah fungsi menjadi milik daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah seperti Balai Yudistira, Aulaaula Janaka, Balai Indung Rahayu, dll.

Sebaliknya, lanjut Aming, ada beberapa barang

milik daerah yang baru djadikan objek retribusi, tapi belum diatur struktur dan tarif retribusinya dalam Perda No 2/2012 seperti alat-alat berat yang baru dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, laborarorium yang dimiliki Dinas Lingkunan Hidup, serta beberapa objek pemeriksaan pada labratorium Dinas Kesehatan. ”Selain itu perubahan Perda ini juga untuk menyesuaikan tarif retribusi setelah 6 tahun berjalan, padahal sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun sekali. Oleh karena itu, raperda ini mendesak untuk disahkan menjadi Perda,” tegasnya.

Aming juga menyambut baik, Rapeda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan usul prakarsa DPRD. Pasalnya, bagi perusahaan implrementasi tangung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat untuk mendorong retribusi serta citra perusahaan mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas.

Sedangkan bagi masyarakat, sambungnya, bermanfaat

untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan serta mengurangi kesenjangan, dan keterpencilan. Dan bagi pemerintah daerah sendiri, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program pemerintah dengan pihak swasta, memperbaiki dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan dan regulator, meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.

Sedangkan alasan ditariknya Raperda atas Perubahan Perda No 14/2012 tentang penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, Aming menjelaskan, hal ini telah disetujui antara pemerintah daerah dan Pansus B DPRD Purwakarta. Pasalnya, cakupannya dinilai terlalu sempit, mengingat perdagangan online yang sekarang sedang berkembang. Di samping itu, juga perlunya penyesuaian dengan ketentuan dan regulasi diatasnya.

Intinya, pemerintah daerah akan melakukan pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam tentang raperda dimaksud dan hasilnya akan dilaporkan kemudian. (hms/san/mhs)

Bupati: Jangan Ada Penyelewengan PPDB PURWAKARTA- Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, meminta kepada pihak sekolah di bawah kewenangannya agar PPDB berlangsung transparan dan berkeadilan. Apalagi, PPDB ini landasan hukumnya dari pusat serta dipantau oleh semua pihak.

“Regulasinya sudah jelas dan ketat. Kemudian juga, supaya berkeadilan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, jangan ada penyelewengan,” ujar Anne, Senin (17/6).

Anne mengakui, regulasi PPDB ini terhitung ketat.

Pangkalnya setela ada Permen Pendidikan dan Kebudayaan No 51/2018, juga adanya Perbup No 80/2015.

Untuk Purwakarta sendiri, PPDB ini mayoritas menerapkan konsep, 90 persen zonasi, lima persen jalur zonasi dan lima persen jalur kepindahan tugas dinas

orang tua.

Untuk PPDB 2019, pihaknya juga menerapkan pendaftaran secara online.Termasuk tata caranya, telah disosialisasikan secara massif baik secara langsung maupun melalui media sosial. Supaya, orang tua tidak kebingungan lagi.

Sistem pendaftaran sec a ra o n l i n e i n i , u n t u k memberikan kemudahan kepada orang tua. Sehingga, orang tua tak perlu lagi datang ke sekolah. Kecuali ada hal bersifat administratif dalam pemberkasan.

Selain itu, orang tua pun bisa memanfaatkan jalur prestasi yang dimiliki anaknya. Hal tersebut bagian dalam mengembangkan bakat dan prestasi. Sehingga, kemampuan anak tersebut bisa tersalurkan. «Anakanak itu, harus tumbuh sesuai potensinya. Dan,

Anne Ratna Mustika

kita sebagai orang tua harus memotivasi supaya mereka bisa dihargai prestasinya,» ujar Anne.

Tuai Keluhan Wali Murid Sejumlah orang tua siswa, mengeluhkan pelayanan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) yang diselenggarakan SMAN 2 Purwakarta. Pasalnya, orang tua harus mengantre berjamjam hanya untuk menyerahkan formulir pendaftaran.

Selain itu, orang tua juga dipaksa membeli map khusus bertuliskan sekolah yang bersangkutan di koperasi.

“Saya saja yang datang pagi, mendapat antrean 233,” ujar seorang orang tua yang mendaftarkan anaknua ke salah satuS SMA negeri di Purwakarta, kepada awak media, Senin (17/6).

Akan tetapi, yang lebih menyesakan dada, ketika nomor antrean sudah didapat, orang tua harus mengantre lagi. Sebab, panitia secara mendadak memberitahukan soal persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Yaitu, soal map, formulir pendaftaran dan materai 6.000 satu lembar, dengan total biaya Rp 25 ribu. Untuk membeli persyaratan itu, orang tua harus mengantre berjam-jam di koperasi sekolah.

Seharusnya, lanjut dia,

persyaratan seperti ini bisa disosialisasikan jauh-jauh hari oleh pihak panitia. Sehingga, orang tua tak perlu menunggu lama hanya untuk membeli map, formulir dan selembar materai.

Kalaupun map yang harus disertakan itu khusus dengan tulisan nama sekolah yang bersangkutan, lanjut dia, sebaiknya diumumkan jauh-jauh hari. Supaya, anak dan orang tua bisa menyiapkannya sejak dini. Jadi, ketika pendaftaran dibuka, orang tua tak perlu lagi direpotkan dengan hal-hal seperti itu.

“Saya ini pegawai, sama seperti para panitia PPDB, coba bayangkan hanya untuk mengantre beli map, formulir dan materai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB, belum kelar juga. Belum lagi, antre pemberkasannya,” ujarnya dengan nada kesal. (bbs/san/mhs)