Karawang Bekasi Ekspres, 17 Februari 2023

yang selama ini disampaikan kandidat calon bupati dan wakil

KPK Setorkan Duit Rp 1 M Milik Mantan Kadis di Kota Bekasi

KOTA BEKASI - KPK menyetorkan uang Rp 1 miliar ke negara dari mantan Kepala Dinas (Kadis)

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Jumhana

Luthfi Amin selaku terpidana kasus suap. Jumhana diketahui terlibat dalam kasus suap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.

“Jaksa eksekutor Eva Yustisiana telah selesai melakukan penyetoran ke kas negara uang sebesar Rp 1 miliar yang berasal dari pelunasan uang denda dan uang pengganti dari terpidana Jumhana Luthfi Amin dkk,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, kemarin (16/2).

Ali mengatakan uang itu merupakan pelunasan sisa cicilan denda dan uang pengganti dari Jumhana. Jumhana diketahui memiliki sisa cicilan denda dan uang pengganti masing-masing sebesar Rp 290 juta dan Rp 92 juta.

“Sehingga dengan pembayaran ini, kewajiban

Siapa yang Bohong?

BUPATI DAN KETUA DPRD PURWAKARTA BERIKAN

PURWAKARTA - Bupati

Purwakarta, Anne Ratnas Mustika dan Ketua DPRD Purwakarta Ahmad ‘Amor’ Sanusi sama-sama telah

dipanggil oleh kejaksaan dimintai keterangan ihwal dugaan adanya gratifikasi boikot paripurna DPRD Purwakarta. Keduanya ber-

sikukuh dengan keterangan masing-masing yang saling beda satu sama lain. Saling serang tak terhindarkan. Penyidik tinggal menguji

keterangan siapa yang benar dan yang bohong. Entah siapa yang betul dan siapa yang berbohong, Bupati Purwakarta, Anne Rtna

Mustika atau atau Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi alias Amor. Keduanya memberikan keteran-

Setelah program penurunan stunting sukses besar dan mendapatkan penghargaan dari Gubenur Jawa Barat. DPPKB Karawang kembali mendapat penghargaan bergensi di awal tahun 2023.

Emay Ahmad Maehi

Waketu DPRD: Sudah Waktunya Karawang Miliki Pasar Hewan

KARAWANG- Wakil Ketua

III DPRD Karawang, Anggi

Rostiana Tarmadi mendukung wacana pemerintah daerah ihwal pembangunan pasar hewan. Karawang, menurutnya, memang sudah selayaknya memiliki pasar hewan dengan pertimbangan tingginya kebutuhan masyarakat akan transaksi penjualan hewan. Anggi mengatakan, pemerintah daerah juga perlu meninjau wacana titik lokasi pasar hewan. “Kebetulan kan itu info terbaru juga ya dari kepala Bappeda. Kebetulan kami di komisi dua juga belum rapat dan belum hearing dengan instansi terkait dengan indag (disperindag, red) terkait adanya pasar

hewan itu. Saya mendukung dengan adanya pasar hewan, tetapi kita harus melihat pertimbangan, khususnya lokasi ya. Khususnya lokasi Pasar Hewan yang rencananya

InsyaAllah mudah-mudahan bisa realisasi,” kata

Anggi kepada KBE seusai Musrenbang Kecamatan Cikampek, Kamis (16/2) di Aula Kecamatan Cikampek. Pasar hewan sebagai tempat jual beli ternak dan atau bahan hasil ikutan ternak/ produk hasil ternak (ternak hidup, daging, kulit dan limbah peternakan) itu, kata Anggi harus dipikirkan juga rantai distribusi dan penjualannya dengan matang. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai wacana pem-

buatan pasar hewan dari pemda bisa berhenti di tengah jalan. “Harus melihat ke pangsa pasar. Jadi jangan sampai adanya pasar hewan ini ke depannya malah jadi mati,” ucap Anggi. Politisi asal partai PKB ini menyebut bakal ada 3 wilayah kecamatan yang masuk plot pembentukan pasar hewan. Anggi yang berasal dari Dapil 5, mendorong Cikampek menjadi salah satu penempatan titik pembentukan pasar hewan dengan kepadatan transaksi hewan yang cukup tinggi.

“Saya mendorong di Cikampek karena kita lihat bahwa transaksi jual-beli hewannya baik di Pasar Cikampeknya. Kita tahu itu

KPK Setorkan Duit Rp 1 M ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

denda dan uang pengganti dari terpidana dimaksud telah selesai,” katanya.

Lebih lanjut Ali mengatakan proses penagihan pelunasan denda dan uang pengganti kepada para terpidana kasus korupsi akan terus dilakukan. Tindakan itu sebagai upaya

untuk kembali memperbaiki keuangan negara. “KPK berkomitmen menagih pelunasan denda dan uang pengganti dari para Terpidana agar dapat memaksimalkan asset recovery bagi kas negara,” tutur Ali. Sebelumnya, Jumhana Luthfi Amin terlibat suap

dalam kasus korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot. Dia divonis pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa penahanan dan pidana denda Rp 250 juta serta uang pengganti Rp 600 juta. (bbs/mhs)

SYUKUR MULYONO DIDORONG ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

aannya mereka ingkar janji.

Atas dasar itulah, beliau mengatakan sudah saatnya masyarakat Karawang menentukan sikap mengenai nasib Karawang kedepan.

“Untuk urusan politik jujur saja saya sejak muda tidak pernah berpartai dan sampai sekarang bukan kader politik dari partai manapun, Tapi untuk Karawang yang lebih baik dan sejahtera bagi masyarakatnya, InsyaAllah dengan ikhlas saya siap

membangun masjid-masjid megah pada banyak lokasi di Kabupaten Karawang.

sebatas kemampuan yang ada akan mendukung Haji Sukur Mulyono,” kata dia. Ade Datuk meyakini Mulyono memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan bagi warga Karawang. Mulyono kata dia, merupakan figure yang tegas, selalu membelak rakyat kecil dan juga figure yang punya karakter kuat di samping orang mengenalnya sebagai salah satu tokoh Katawang yang aktif

Ketua KPUD Dua ….

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

rah memberikan banyak

manfaat kebaikan untuk

masyarakat banyak di Kabupaten Karawang, khususnya masyarakat yang ada disekitaran Dapil II

Karawang,” ungkap Emay.

Ia meyakini, Partai

Demokrat Karawang bisa menghantarkan pencalonannya untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Karawang periode 2024-2029. “Alasannya lain karena kantor sekretariat DPC

Demokrat ini lebih dekat ke jalan arah pulang rumah saya di Rengasdengklok,” ujar Emay yang disambut senyum hangat dari sejumlah pengurus DPC Partai

Demokrat Karawang.

Dengan pengalamannya yang matang sebagai mantan Ketua KPU Karawang selama 2 periode, Emay mengaku paham betul peta politik daearahnya dan optimis akan meraih suara terbanyak di Dapil II

Karawang yang meliputi

Kecamatan Rengasdeng -

klok, Kutawaluya, Cilebar, Rawamerta dan Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Terlebih, Ia mengaku dapat banyak didukung dari sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat, aktifis dan para ketua organisasi kemasyarakatan di wilayah

Dapil II Karawang.  “Bismillah, mohon doa restu

dan dukungannya dari semua pihak untuk pencalonan saya ini. Semoga apa yang diinginkan oleh kita semua, bisa terwakili melalui pencalonan sebagai wakil rakyat di Karawang,” kata pria kelahiran Kecamatan Rengasdengklok itu. Emay menambahkan, keinginannya jadi wakil rakyat didorong  oleh cita-citanya memaksimalkan  berbagai potensi daerah, baik yang ada di masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.

“Ada 4 daerah penopang di Kabupaten Karawang seperti yang pertama ada Karawang Barat dan

Karawang Timur, kemudian Klari hingga  Cikampek dan selanjutnya ada Rengasdengklok berikut daerah penopang lainnya yang ada disekitar daerah-daerah tersebut. Artinya kita ingin melalukan perbaikan yang maksimal dan optimal diberbagai segi, seperti segi pembangunan dan segi perekonomian demi menunjang kesejahteraan masyarakat Karawang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua

DPC Demokrat Karawang, Pendi Anwar mengaku sangat bangga dan tersanjung ketika Mantan Ketua

KPU Karawang ini meniatkan diri menjadi Anggota DPRD dari Karawang

kan sebenarnya bukan buat pasar hewan tapi kegiatan jual beli hewan nya juga cukup tinggi,” kata Anggi

“Ya mudah-mudahan Cikampek juga bisa menjadi pertimbangan. ada tiga 3 pasar hewan yang mudahmudahan salah satunya bisa di Cikampek,” sambung.

Dengan Purwakarta yang sudah lebih dulu memiliki pasar hewan. Anggi berharap Karawang juga mampu mensejahterakan para pelaku usaha yang berkaitan dengan adanya pasar hewan. “Mudah-mudahan dengan adanya pasar hewan ini ya bisa memenuhi kebutuhan para pedagang hewan yang ada di Kabupaten Karawang. (gma/mhs)

Siapa yang Bohong? ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

gan yang berbeda saat usai diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, setelah diperiksa kejaksaan kurang lebih selama 3 jam mengatakan bahwa dirinya telah mengahdirkan para kepala OPD pada tanggal 13 September 2022 lalu sesuai surat dari DPRD yang harus menghadirkan 14 kepala OPD dalam pembahasan PPA Tahun 2021.

“Dari sikapnya selama ini yang tegas, bertanggungjawab dan punya kepedulian tinggi serta penuh kasih sayang terhadap rakyat kecil.

Saya meyakini bahwa apabila beliau terpilih menjadi bupati Karawang maka akan banyak pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta mampu mensejahterakan rakyat Karawang.” tukasnya. (gma/ mhs)

dari partai belogo mercy tersebut. “Hari ini, kedatangan seorang figur seorangtokoh Kabupaten Karawang yang Allhamdulilah beliau meniatkan diri untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Karawang melalui Partai Demokrat,” Ujar Pendi. “Kami atas nama DPC Partai Demokrat tentunya sangat bangga dan sangat tersanjung ketika tokoh di Karawang ingin berarbakti melalui partai kami dan kami DPC Demokrat sangat membuka diri dan menerima beliau sebagai bakal calon legislatif dari Dapil 2,”Ujarnya.

Di mata Pendi, Kang Emay merupakan tokoh yang sangat humble dan memiliki pandangan yang luas yang bisa bergaul di lingkungan para ulama, habaib, hingga para pemuda

“Figur beliau bukan

hanya Ketua KPU, tapi di lingkungan habaib dan ulama beliau masuk, di golongan pemuda beliau masuk salah satu tokoh, beliau sangat humble dan luas,”katanya.

Pendi sangat yakin bahwa dengan masuknya Kang Emay ke Demokrat akan membuat Partai tersebut menjadi semakin besar.

“Kami sangat yakin Partai Demokrat akan semakin besar ketika beliau masuk Demokrat,”pungkasnya. (*)

“Dalam surat yang kita terima, DPRD hanya meminta 14 OPD untuk melakukan pembahasan masalah PPA Tahun 2021,” kata Anne, saat keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Dari keterangan ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi bahwa pembahasan

PPA Tahun 2021 lalu belum selesai, karena hanya baru 5 OPD yang sudah melakukan pembahasan dengan DPRD.

“Pada tanggal 13 September 2022 yang lalu, sebenarnya para OPD sudah hadir dan siap melakukan pembahasan masalah pertanggungjawaban anggaran 2021. Tapi, secara mendadak para OPD balik kanan, tidak jadi melakukan pembahasan karena ada perintah dari atasan agar membatalkan pembahasan denga DPRD,” cerita Sanusi kepada awak media.

“Itu melanggar Tantib DPRD nomor 1 2022, sidang itu ilegal dan bisa dikatakan fiktif,” tegas Ahmad Sanusi. Sementara itu yang disampaikan oleh Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, bahwa semua OPD ( yang

14, red) sesuai dengan surat dari DPRD bahwa semua OPD tersebut sudah selesai semuanya melakukan pembahasan.

“Semuanya sudah selesai dibahas, ke 14 belas OPD sudah selesai melakukan pembahasan PPA 2021 dengan DPRD Purwakarta,” kilah Anne, saat ditanyakan apakah hanya 5 OPD yang selesai meembahas PPA tahun 2021 atau semuanya sudah selesai melakukan pembahasan.

Dari dua pernyataan yang kontraversi antara Ketua DPRD melawan Bupati Purwakarta ini, merupakan salah satu simpul kekisruhan tidak terlaksananya sidang paripurna DPRD pada tanggal 14 Septemver 2022 lalu.

Selain Bupati Purwakarta

Anne Ratna Mustika yang diperiksa Kejaksaan, tam -

Awal Tahun DPPKB Sabet ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

juga tembus lima besar dalam penilaian penatakelolaan alat kontrasepsi di gudang.  Serta menjadi salah satu yang terbaik dalam pemanfaatan aplikasi sistem informasi rantai pasok alkon (SIRIKA) dan pencatatan pelaporan pelayanan KB di New Siga sepanjang tahun 2022 kemarin.  Kepada KBE, Kepala DPPKB Karawang Sofiah melalui Kabid KB, Aep Saepudin menjelaskan, pada tiga kategori itu. Karawang berhasil menembus lima besar dari 27 kabupaten/ kota di Jawa Barat.  Kata Aep, keberhasilan ini merupakan bentuk kedisiplinan DPPKB Karawang dalam mengelola data. Serta memberikan pelayanan

terbaik untuk masyarakat Karawang yang ingin mensukseskan program KB.  “Dalam pengelolaan alat kontrasepsi, kami selalu mengedepankan kerapihan dan kedisiplinan data. Agar dalam menjalankan program KB semuanya berjalan dengan efektif,” kata Aep saat diwawancara KBE usai menerima penghargaan belum lama ini.

Aep menjelaskan, semua program yang berkaitan dengan alat kontrasepsi selalu mendapatkan fasilitas yang terbaik dari DPPKB Karawang. Seperti, gudang yang memiliki AC, sistem komputerisasi yang canggih, serta pencatatan yang baik saat melakukan distribusi selalu sesuai permintaan.

“Disiplin yang dilakukan DPPKB dalam pengelolaan alkon bertujuan agar stok alkon selalu aman dan namun tetap tidak mubazir,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut Aep, masih ada beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki dalam program pengelolaan alat kontrasepsi di gudang. Khususnya dalam sistem pelaporan yang selalu tertinggal di aplikasi New Siga.

Kekurangan ini, kata Aep, akan diperbaiki di tahun 2023 agar prosesnya berjalan lebih baik.  “Masih banyak yang perlu kita benahi, utamanya soal data. Tapi itu semua sedang proses, kita akan

pak juga Sekda Purwakarta Norman Nugraha ikut diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri berkaitan dengan hal yang sama. “Ada sekitar 20 pertanyaan,” tambah Anne. “Iya saya juga tidak jauh berbeda, sekitar 20 pertanyaan,” timpal Sekda, yang mendampingi Bupati. Sementara itu, wakil ketua DPRD Purwakarta, Warseno saat mendampingi Ketua DPRD yang juga ikut diperiksa pada Kamis (09/02), mengamini apa yang disampaikan oleh ketua DPRD waktu itu.

Artinya, Wakil Ketua DPRD juga membenarkan bahwa pembahasan PPA Tahun 2021 baru 5 OPD yang sudah selesai melakukan pembahasan, sementara sisanya belum melakukan pembahasan PPA Tahun 2021. (bbs/mhs)

perbaiki apa yang kurang kemarin di tahun 2023 ini,” tandasnya.  Sebelumnya, Kabupaten Karawang mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil lantaran berhasil menurunkan angka stunting hingga 6,6 persen di tahun 2022.

Saat ini, Karawang telah berhasil mencapai target minimum 14 persen yang di patok Presiden Joko Widodo. Sebelumnya angka stunting di Karawang mencapai 20,6 persen. Saat ini turun menjadi 14 persen. Salah satu faktor keberhasilan itu adalah berkat kerja keras Tim Stunting DPPKB Karawang. (*)

Anggi Rostiana Tarmadi Wakil Ketua III DPRD Karawang

Meramu Ulang Bekasi Utara

Pemkab Bikin Kajian Ulang Pemekaran Wilayah

Luasan Wilayah hingga Nama Berpotensi Ganti

KABUPATEN BEKASISetelah tertunda selama 16 tahun, usulan daerah otonomi baru di wilayah utara Kabupaten Bekasi atau Kabupaten Bekasi

Utara akhirnya berjalan. Namun, wilayah pemekaran ini tidak akan menggunakan usulan lama akan tetapi berdasarkan kajian baru. Dengan kajian terkini ini, wilayah yang akan masuk pada daerah baru ini berpotensi berubah.

Tambun Selatan

Tambun Utara

Cibitung

Tarumajaya Muaragembong Babelan

Karangbahagia

Bahkan, muncul juga wacana DOB tidak akan berbentuk kabupaten melainkan menjadi kota madya yang berpusat di Cikarang. “Sesuai dengan prosedur, meskipun pernah dilakukan kajian pada 2008 tapi tentu rentang waktu 16 tahun ini ada data di wilayah yang telah berubah. Untuk itu kami lakukan pembaruan yang bisa jadi berubah dari kajian sebelumnya,” ucap

Tambelang Pebayuran Cabangbungin Sukakarya Sukawangi Sukatani

Rumusan Dapil dan Kuota DPRD Sudah Final

KABUPATEN BEKASIBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi pastikan penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD telah memenuhi tujuh prinsip penyusunan.

Seperti diketahui, jumlah dapil di Kabupaten Bekasi yang semula berjumlah enam dapil berubah menjadi tujuh dapil. Sedangkan

alokasi kursi DPRD Kabupaten Bekasi menjadi 55 kursi dari yang sebelumnya hanya 50 kursi pada Pemilu 2019 lalu.

“Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan penetapan jumlah kursi dan dapil untuk memastikan proses yang dilakukan KPU Kabupaten Bekasi telah sesuai,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten

Bekasi, Syaiful Bachri di Cikarang Utara, Kamis (16/2). Syaiful menjelaskan perubahan tersebut telah memperhatikan enam dari tujuh prinsip penyusunan, yakni prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, prinsip proporsionalitas, prinsip integralitas wilayah, prinsip berada dalam satu wilayah

yang sama, dan prinsip kohesivitas. Sedangkan penataan daerah pemilihan yang semula enam menjadi tujuh. Sebagaimana termaktub dalam PKPU 6 Tahun 2023 tersebut, tidak memenuhi prinsip berkesinambungan, karena penataan dapil yang baru tidak sama dengan dapil pada Pemilu 2019.

BERIKUT DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 MENDATANG:

Dapil Bekasi 1 dengan 9 kursi terdiri dari Kecamatan Setu, Cikarang Pusat, Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu.

Dapil Bekasi 2 dengan 8 kursi terdiri dari Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat.

Dapil Bekasi 3 dengan 8 kursi terdiri dari Kecamatan Tambun Selatan.

Dapil Bekasi 4 dengan 7 kursi terdiri dari Kecamatan Sukawangi, Tambelang, Tambun Utara dan Sukatani.

Dapil Bekasi 5 dengan 7 kursi terdiri dari Kecamatan Tarumajaya, Babelan dan Muaragembong.

Dapil Bekasi 6 dengan 7 kursi terdiri dari Kecamatan Karang Bahagia, Kedungwaringin, Pebayuran, Sukakarya dan Cabangbungin.

Dapil Bekasi 7 dengan 9 kursi terdiri dari Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Timur dan Cikarang Selatan.

Bekasi Siap Kembangkan

Pangkalan Pendaratan Ikan

KABUPATEN BEKASIPemerintah Kabupaten

Bekasi menggelar rapat

lintas sektor membahas

rencana kerjasama pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya Tarumajaya bersama PT. Tunas dan Bagian Kerjasama

Provinsi Jawa Barat serta lintas SKPD Pemkab Bekasi di ruang rapat KH.R. Ma’mun

Nawawi, Gedung Bupati

Bekasi pada Rabu (15/02).

Pj Bupati Bekasi Dani

Ramdan menyampaikan, meskipun kerjasama ini ditandatangani Pemprov, Pemerintah Kabupaten

Bekasi memiliki peran memberikan rekomendasi pada rencana pembangunan yang akan dilakukan khususnya berkaitan dengan dampak sosial yang diprediksi akan muncul.

Untuk itu, menurutnya, Pemkab Bekasi akan merekomendasikan apabila dapat berdampak positif pada nelayan sekitar.

“Catatan kami itu boleh,

asal dampak sosialnya positif. Pertama PPI-nya harus dipikirkan juga supaya nelayan bisa semakin meningkat ekonominya, saranaprasarananya,” jelas Dani usai memimpin rapat.

Selain itu, akses jalan menuju lokasi juga harus memadai sampai dengan pintu tol terdekat dari PPI

Paljaya sebelum dikeluarkan rekomendasi oleh

Pemkab Bekasi.

“Jalan yang dibangun bukan hanya di kawasan itu, tapi mulai dari pintu tolnya, makanya tadi saya

mintakan masih perlu satu ekspose lagi

sebelum saya tandatangani rekomendasinya bagaimana rencana pengembangan jalannya, kalau sudah clear baru kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat Tarumajaya Ajo

mengungkapkan baik dari Pemerintah Desa dan warga setempat, semua pihak telah mendukung adanya pengembangan PPI Paljaya.

“Dengan catatan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan masyarakat, warga Tarumajaya itu ditempuh sehingga tidak ada nanti hambatan-hambatan dan merugi -

kan masyarakat,” katanya.

Ajo menjelaskan, meskipun berdampak positif bisa mendukung ekonomi warga sekitar, tetapi komunikasi antara pihak PT Tunas dengan Pemerintah Desa dan

warga harus tetap disosalisasikan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. “Makanya kami selalu mengingatkan silakan sosialisasikan dengan baik, komunikasikan, yang melintasi sepanjang pembangunan yang direncanakan,” sarannya. (adv/yud)

SEKILAS: Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat lintas sektor membahas rencana kerjasama pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

DAFTAR LUASAN WILAYAH DOB BEKASI UTARA VERSI AWAL:

Ciksel Masih Prioritaskan Infrastruktur

Ada 652 Usulan Dalam Musrenbang Tahun 2024

KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar Musrembang Kecamatan tahun anggaran 2024. Acara ini berlangsung di aula kecamatan setempat. Kamis (16/2) kemarin. Acara turut dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bappeda, Camat Cikarang Selatan, Kepala Desa se Cikarang Selatan, Para Kelapa UPTD Puskesmas, PKK, Posisi, TNI, FPRB, Tokoh Masyarakat/Agama, Perwakilan Kawasan Ejip/Hyundai serta unsur terkait lainnya. Camat Kecamatan Cikarang Selatan, Agus Dahlan mengatakan, tahun 2023 ini Pemerintah Kecamatan Cikarang telah mengusulkan 652 usulan pembangunan tahun anggaran 2024 mendatang. Dari 652 usulan, 70 diantaranya usulan pembangunan skala prioritas. "Dari 652 usulan itu dari berasal dari usulan tingkat RT RW, kemudian di Musdus kan oleh masing-masing dusun, lalu di

Desa Ragemanunggal

Tingkatkan Siskamling

KABUPATEN BEKASI 6 Sistem Keamanan

Lingkungan (Siskamling) diperkuat kembali oleh Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Hal ini sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan di malam hari.

Kepala Desa Ragemanunggal, Endi menjelaskan, tindak kriminalitas yang marak di Desa Ragemanunggal ialah pencurian motor (curanmor) hingga pembobolan rumah.

"Alhamdulillah di desa mulai digalang lagi siskamling. Semua perangkat desa, RT/RW, Kadus dan Karang Taruna, BPD semua dilibatkan dalam sistem keamanan,"kata Endi usai memimpin rapat minggon di Kantor Desa Ragemanunggal, Kamis (16/2). Semua RT/RW termasuk diwilayah perumahan diwajibkan menggelar siskamling. Endi mengatakan aparatur desa akan bergilir memantau kondisi wilayah dan pelaksanaan siskamling.

"Nanti perangkat desa kita rolling untuk siskamling. Kami punya group forum komunitas perangkat desa. Harapan kami dapat menekan angka kriminalitas," paparnya.

Endi mengatakan, menjaga keamanan lingkungan bukan hanya tugas personil keamanan melainkan tugas bersama seluruh masyarakat.

"Warga juga diimbau segera melaporkan jika melihat ada hal-hal yang mencurigakan di lingkungannya,"paparnya

Menurutnya, kehadiran siskamling di tengah masyarakat sangat penting. Selain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan, siskamling juga bermanfaat menjaga silaturahmi dan memperkuat persaudaraan. (Dim/wyd)

Meramu Ulang ....

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di sela musyawarah bersama para tokoh terkait calon daerah pemekaran baru di Cikarang Utara, Rabu (15/2), kemarin.

Kepastian perubahan kajian itu, lanjut Dani, karena banyaknya perubahan yang terjadi di lapangan. Sehingga kajian lama yang disusun pada 2008 itu dinilai tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi yang ada. Selain itu, kajian baru disusun karena adanya perubahan regulasi baru terkait daerah pemekaran. “Karena harus ada

Musrenbangdes kan dan kemudian usulan dan di input melalui SIPD," kata Camat Agus. Agus mengatakan, Semua usulan dari Desa di Cikarang Selatan ini semuanya melalui tahapantahapan dari bawah. Rata-rata usulan yang menjadi skala prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, drainase dan lain-lainnya.

"Saya berharap dengan Musrembang yang di hadiri oleh ketua DPRD dan juga dari Bappenda dan dihadiri para kepala dan perangkat desa ini terealisasi di tahun tahun 2024 mendatang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah menyarankan bahwasanya masyarakat dan pemerintah desa ini sangat bersemangat dalam mengusulkan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

"Tapi terkadang ada kekecewaan bilamana usulan itu tidak terealisasi. Hal ini menjadi masukan buat kami (DPRD) termasuk pak camat bisa memposisikan mana yang menjadi prioritas yang obyektif agar ada tingkat kepuasan dari perangkat desa," terangnya. (mil/wyd)

Bertahun-tahun Jalan Desa Serang Dibiarkan Rusak

KABUPATEN BEKASI

Perbaikan Jalan Raya Kodam

- Jati Pilar Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan kembali diusulkan oleh pemerintah desa setempat. Perbaikan jalan tersebut sudah berulang kali masuk dalam usulan skala prioritas Desa Serang dalam Musrenbang.

Namun, hingga tahun 2023 ini perbaikannya belum juga terealisasi.

Pemdes Serang terus berupaya mengajukan perbaikan jalan rusak sepanjang 2 kilometer itu. Pasalnya, jalan itu merupakan akses yang sering dilintasi oleh masyarakat.

Kepala Desa Serang, Irwan Handoko mengungkapkan, usulan pembangunan peningkatan dan pelebaran Jalan Raya Kodam-Jati Pilar tersebut sudah lama.

" Saya heran, panjang jalan itu 2 km, yang terealisasi hanya150 meter padahal tiap tahunnya selalu diusulkan di Musrenbang Desa. Bahkan yang di jalan H.Aleh tidak tersentuh sama sekali dan bahkan jalan itu sudah dilakukan pengukuran, infonya tahun ini akan ada realisasi pembangunan," ungkapnya di Acara Musrenbang tingkat kecamatan, Kamis (16/2) kemarin.

JALAN: Kondisi jalan raya kodam-jati pilar desa serang terlihat tergenang air saat hujan. Akibatnya jalan mengalami kerusakan sehingga perlu pembangunan peningkatakan dan pelebaran jalan.

"Saya berharap pimpinan DPRD bisa mendorong dan merealisasikan usulan masyarakat desa serang ini," kata Irwan menambahkan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten

Bekasi, BN Holik Qodratullah mengaku miris dengan usulan Desa Serang perihal pembangunan peningkatan jalan yang belum terealisasi secara maksimal. Padahal di Cikarang Selatan ini banyak

dihuni para anggota legislatif yang duduk di DPRD Kabupaten Bekasi. "Ternyata miris satu desa di Cikarang Selatan sampai segitunya kurangnya perhatian. Dan kesimpulannya ini

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES

keseimbangan antara daerah otonomi baru dengan daerah induk. Kalau seimbang 100 persen kan sulit, tapi jangan terlalu jomplang, maka atas dasar itu tim akan melakukan rekomendasi kajian baru. Termasuk nama daerah baru itu juga belum ditentukan, termasuk ibu kotanya,” ucap dia. Seperti diketahui, wacana pemekaran wilayah utara Kabupaten Bekasi telah diajukan sejak 2008 silam. Ketika itu, terdapat 13 kecamatan yang akan tergabung dalam daerah baru yakni Tambun Selatan, Tambun Utara, Cibitung, Tarumajaya,

General Manager/Pimpinan Perushaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama.

Muaragembong, Babelan, Karangbahagia, Tambelang, Pebayuran, Cabangbungin, Sukakarya, Sukawangi, dan Sukatani. Namun dengan kajian terbaru, boleh jadi susunan itu bakal berubah.

Pelaksana Tugas

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto mengatakan, pola pemekaran wilayah masih dapat berubah sesuai hasil kajian. Boleh jadi, bukan wilayah utara yang dimekarkan melainkan wilayah tengah yang menjadi kota madya.

“Kajiannya bakal seperti apa, apakah namanya menjadi kabupaten

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Sahrul Kamal, Gemah Abdillaah Kasnen.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun,

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Romo Kosasih (Bisnis)

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Al mujamil.

General Manager Divisi Online: Suhlan Pribadi.

Copy Editor: Wahyu Muhamad Iqbal, Okky Firmansyah.

EDP/IT Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Dimas A, Eko Prihastanto.

Manager Iklan & Promosi Dimas A (Koordinator), Eko Prihastanto

Pemasaran Ade Marsin (Koordinator), Noviantoro.

Sirkulasi & Pengembangan Koran Jamal (Koordinator), Yanto, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto.

Akunting/Keuangani:Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama Mohamad Fauzi. SAg Direktur : Tohiri Alam

KomisarisUtama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto.

Bekasi utara, atau justru menjadi Kota Cikarang yang kemudian kabupaten induknya bergeser ke utara, tergantung kajian. Maka dihadirkan tokoh untuk memberikan pandangannya,” ucap dia. Entah mengatakan, kajian DOB ditargetkan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Nantinya kajian akan dibawa ke DPRD Kabupaten Bekasi untuk disetujui, sebelumnya nantinya diajukan ke tingkat provinsi.

“Ini tanda bukti pemerintah daerah menyerap aspirasi masyarakat. Sekaligus amanah mendagri terhadap tugas PJ Bupati terhadap tugas pemekaran. Maka target

Rumusan Dapil ....

“Menurut keputusan KPU nomor 488 tahun 2023, beberapa hal yang dapat menyebabkan

kami sebelum Mei sudah selesai untuk selanjutnya dibawa ke provinsi untuk disetujui gubernur lalu ke Mendagri,” ucap dia. Diakui Entah, pemerintah pusat masih memoratium DOB. Namun kajian tetap dilakukan agar ketika moratorium dicabut, usulan DOB sudah bisa disampaikan. “Jadi ketika pintu moratorium dibuka, kita langsung sudah

prinsip kesinambungan tidak dapat diterapkan,” “yaitu terjadinya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan tidak ter -

memberikan usulan ini lengkap dengan seluruh persyaratannya,” ucap dia. Sejumlah tokoh dan akademisi hadir dalam diskusi terkait DOB ini, salah satunya Sadu Wasistiono, pakar pemerintahan dari IPDN. Menurut dia, DOB tidak sekadar pemenuhan persyaratan dan kajian yang mendalam. Lebih dari tiu, perlu dukungan semua pihak agar DOB berjalan

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

akan menjadi PR kami dan pak camat juga agar bisa mengupayakan dari apa yang menjadi kekecewaannya terobati walaupun tidak maksimal," kata BN Holik. (mil/wyd)

penuhinya ketentuan alokasi kursi pada setiap Dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi,” ucapnya. (bbs/mhs)

lancar, termasuk dukungan politik. “Itu yang terjadi saat Pangandaran dimekarkan. Ketika itu para tokoh Pangandaran gencar memerjuangkan. Padahal usulan pangandara n itu berada paling belakang, tapi justru bisa lebih cepat selesai. Maka dukungan serupa diperlukan di Kabupaten Bekasi ini,” ucap dia. (mil/ mhs)

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001

Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya,

ALMU JMAIL/CIKARANG EKSPRES

MUSRENBANG: Camat Cikarang Selatan, Agus Dahlan didampingi Ketua DPRD kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah menyerahkan dokumen usulan pembangunan tahun 2024 kepada Bappeda usia acara Musrembang, Kamis (16/2).

Sharp Indonesia Berkomitmen Membangun Negeri

PENDIDIKAN adalah komponen penting guna memajukan suatu negara, dengan mutu pendidikan yang baik dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. PT Sharp Electronics Indonesia merupakan perusahaan manufaktur produk elektronik yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun di Indonesia.

Memiliki komitmen kuat dalam bidang pendidikan dengan fokus pada pemberian pelatihan kepada siswa/i SMK yang ingin menjadi seorang teknisi profesional yang handal.

Sharp Class hadir sebagai jawaban dari tuntutan dunia kerja akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya memiliki kompetensi hard skill namun juga soft skill. Melalui program ini, Sharp Indonesia memberikan pelatihan serta pendampingan oleh tim teknisi profesional Sharp Indonesia kepada siswa siswi SMK selama 2 bulan. Sharp Class memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta menjadi lulusan yang unggul, terampil dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan

Istimewa

KOMITMEN : PT Sharp Electronics Indonesia merupakan perusahaan manufaktur produk elektronik yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun di Indonesia.

oleh industri. Dilansir dari situs resmi BPS, per Agustus 2022 lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 9,42%. Lise Tiasanty, Head of Customer Satisfaction Support Group Department, PT Sharp Electronics Indonesia mengatakan Saat ini kondisi yang terjadi adalah banyak lulusan SMK yang tidak terserap oleh Industri, hal tersebut disebabkan oleh standar keahlian yang dimiliki para lulusan SMK ini tidak sesuai dengan standar industri, oleh karena itu

Sharp Class hadir sebagai bentuk dukungan Sharp Indonesia terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi siswa / siswi SMK agar dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan oleh dunia Industri sehingga angka pengangguran dari lulusan SMK dapat ditekan. Di awal tahun 2023, Sharp Indonesia kembali hadir, Semarang menjadi pilihan kota pertama yang dikunjungi. Kegiatan Sharp Class secara resmi dibuka dengan dilakukannya seremoni penandatanganan MoU ker-

jasama dengan SMK Pelita Nusantara 2. Penandatanganan ini dilakukan oleh perwakilan dari kedua belah pihak yaitu Lise Tiasanty, Head of Satisfaction Support Group Department, PT Sharp Electronics Indonesia dan Drs Sapto Hadisuparto, kepala Sekolah SMK Pelita Nusantara 2 serta disaksikan oleh Dra. Ratna Setyohandani, selaku Pengawas pembina SMK provinsi Jawa Tengah. Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan salah satu perusahaan elektronik ternama dunia, kami berharap program ini dapat terus berlanjut ke depannya karena memilki manfaat yang sangat baik untuk siswa/i kami yang ingin berkarir menjadi seorang teknisi profesional. Ujar Drs Sapto Hadisuparto, Kepala Sekolah SMK Pelita Nusantara 2 Program Sharp Class akan memberikan kesempatan bagi para siswa / siswi berprestasi untuk mengikuti program lanjutan berupa magang dan akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian tim customer satisfaction yang tersebar di kantor service center Sharp di seluruh Indonesia. (bbs/rie)

JAKARTA - Perkumpulan

Istri Karyawan Pupuk Indonesia & Group (PIKA-PI Group) melalui program "Bakti Sosial HUT Ke-7 PIKA-PI Group" memberikan bantuan senilai Rp106 juta untuk para lanjut usia (lansia). Donasi diserahkan kepada Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Karawang, Jawa Barat dan Yayasan Panti Werdha Wisma Mulia, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (15/2/2023).

Wakil Ketua Umum dan Ketua Bidang Sosial PIKA-PI Group, Ria Nugroho Christijanto menyampaikan, bantuan untuk lansia ini merupakan wujud rasa syukur dan upaya organisasi untuk menumbuhkan kepedulian sosial para anggotanya terhadap masyarakat di lingkungan sekitar. Dana bantuan yang terkumpul sebagian merupakan sumbangan sukarela para anggota.

"Bantuan ini menjadi wadah bagi para anggota PIKAPI dan PIKA Anper (Anak Perusahaan) berbagi kebahagiaan. Kali ini bersama para lansia," ujar Ria. Adapun pelaksanaan bakti sosial, PIKA-PI Group ini dibantu oleh PIKA Anak perusahaan Pupuk Indonesia secara bergiliran. PIKA Pupuk Kujang yang mendapat giliran kali ini, alhasil bantuan kali ini diberikan di Karawang. Menurut Ria,

MENYERAHKAN : Wakil Ketua Umum dan Ketua Bidang Sosial PIKA-PI Group, Ria Nugroho Christijanto menyampaikan, bantuan untuk lansia ini merupakan wujud rasa syukur dan upaya organisasi untuk menumbuhkan kepedulian sosial para anggotanya terhadap masyarakat di lingkungan sekitar.

bantuan PIKA Anper menjadikan sasaran program bantuan lebih tepat sasaran serta menjangkau wilayah yang lebih luas.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PIKAPI Group, Ira Bakir Pasaman, "Melalui kolaborasi ini, program bakti sosial HUT ke-7 PIKA-PI Group sekaligus menjadi momen untuk meningkatkan hubungan harmonis diantara PIKA-PI Group dengan PIKA Anper. Selain itu juga untuk mencari ridho dan berkah Tuhan YME atas nikmat yang telah didapatkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)."

secara tunai dan bantuan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan. Total bantuan senilai Rp53 juta. Begitu juga untuk Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Karawang, donasi yang diberikan PIKA-PI Group senilai Rp53 juta. Lebih lanjut Ria menjelaskan, jika bakti sosial yang dijalankan PIKA-PI Group tidak hanya di momen ulang tahun PIKA-PI. Sebelumnya, PIKA-PI Group juga peduli terhadap para korban Gempa Cianjur di akhir tahun 2022 lalu. "Semoga bantuan ini bermanfaat bagi para lansia. Kami berharap kedepan PIKA-PI Group bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi untuk masyarakat," tutupnya. (*/rie)

Gold Dragon Jual Miras Tanpa Izin, Mahasiswa Tuding Pemerintah Gagal

KOTA BEKASI - Mahasiswa Kota Bekasi tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Control Bekasi (AMCB) menggelar aksi meminta Pemkot Bekasi menutup Gold Dragon dulu tempat bernama Holywing, Kamis (16/2/2023).

Aliansi mahasiswa tersebut menuding bahwa Gold Dragon di Summarecon Kota Bekasi yang sebelumnya pernah ditutup dalam kasus holywing karena memperjual belikan Minuman keras (Miras) tanpa izin.

Menurut mahasiswa kasus Gold Dragon yang baru beroperasi setelah berganti nama dari Holywing kembali menjual minuman keras dan belum memiliki izin SKPL (Surat Keterangan Penjualan Langsung) kepada tamu/konsumen.

AMCB (Aliansi Mahasiswa Control Bekasi) menilai, Hal tersebut merupakan salah satu bukti kegagalan Pemerintah Kota Bekasi melalui instansi-instansi terkait dalam melakukan pengawasan serta pengendalian peredaran Miras (Minuman Keras) di Kota Bekasi.

Koordinator Lapangan pada aksi AMCB hari ini Nicolas T mengatakan, aksi yang digelar adalah bentuk kekecewaan kepada pemerintah Kota Bekasi yang dianggap gagal. Pasal pada 6 Februari lalu telah menggelar aksi tapi belum ada tindak lanjutnya.

"Pada saat itu kami langsung ke lokasi Gold Dragon, karena katanya ada sidak terkait izin yang dilakukan sidak pemberkasan oleh Satpol PP Kota Bekasi,"ujarnya

Sesampainya disana, Kami sangat tercengang, hal tersebut dikarenakan pihak Gold Dragon Bekasi mengeluarkan Surat Izin SKPL B dan C yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2022.

Surat tersebut baru dicetak di tanggal 4 Februari 2023 setelah viral pada media massa tentang Dugaan Gold Dragon Bekasi yang belum memiliki SKPL B dan C.

"Dari hal tersebut kami langsung merasa ada yang janggal, hingga kami melakukan kajiandan investigasi lebih dalam segala aktivitas Gold Dragon Bekasi setelah buka kembali pada tanggal 02 November 2022,"tandasnya.

Hingga pada akhirnya mendapatkan beberapa bukti, bahwasanya sebelum terbitnya izin SKPL B dan C, Pihak Gold Dragon Bekasi sudah memperjual belikan minuman keras.

"Dengan ini, kami menilai adanya pembiaran dan kelalaian Pemerintah Kota Bekasi terhadap para pelaku usaha berkedok Restoran, Cafe dan Bar khususnya Gold Dragon Bekasi melakukan penjualan Minuman Keras sebelum adanya izin SKPL B dan C," tukasnya. (amn)

Perangi Stunting, Masyarakat Diajak Optimalkan Dapur Sehat

KOTA BEKASI- Pelaksana tugas(Plt) Ketua TP

PKK Kota Bekasi Wiwiek

Hargono Tri Adhianto hadiri Launching Dahsat (Dapur Sehat) Atasi Stunting, bertempat di Kampung KB Sehati, RT07/04, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi. Diketahui program ini merupakan upaya penurunan angka stunting. Dahsat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu.

Dalam sambutannya Plt

Ketua TP PKK Wiwiek Hargono Tri Adhianto menyampaikan berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia(SSGI) Kota Bekasi merupakan Kota terendah angka prevalensi stunting di Jawa Barat yaitu 6% di Tahun 2022, angka ini turun dari 13,8% pada Tahun 2021.

Ini merupakan upaya percepatan pemerintah untuk penurunan angka prevalensi stunting. Melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 BKKBN ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana percepatan penurunan stunting.

“Dapur Sehat Atasi Stunting harus dioptimalkan dalam Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dan menjadi pusat gizi serta pelayanan pada anak stunting, bersama para ahli gizi telah menyusun menu sehat dengan konsep produk lokal,,” kata Wiwiek Har-

gono Tri Adhianto Lanjut Wiwiek menjelas kan, Kegiatan DAHSAT sendiri mencakup edukasi perbaikan gizi dan kon sumsi pangan ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Dalam hal ini masyarakat akan diberi sosialisasi terkait pangan lokal yang terjangkau, bercita rasa dan bergizi baik dan di padukan dengan berbagai kegiatan kemitraan.

Dengan adanya program DAHSYAT diharapkan bisa bersinergi antara TP PKK dan Kader Kampung KB, karena sama-sama bertujuan untuk menu runkan stunting. Selain berbagai program juga terus digencarkan teruta ma untuk para ibu hamil, ibu menyusui mendapat kan perhatian khusus dalam pemenuhan asu pan nutrisinya sehingga terlahir generasi penerus yang sehat dan berkuali tas. Kata Wiwiek melan jutkan, bentuk kesada ran masyarakat dalam pemenuhan gizi keluarga sangat membantu dalam upaya penurunan stunt ing.

“Dashat ini pemberday aan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang. Jadi, seluruh keluarga yang mempun yai risiko stunting, seperti ibu hamil, ibu menyusui, baduta (balita di bawah dua tahun), balita stunt ing, terutama dari ke luarga kurang mampu, (terpenuhi gizinya) me lalui pemanfaatan sum ber daya lokal, termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan den gan sumber lainnya,” tutupnya. (amn)

ARH Berharap Kompetisi Pemilihan Ketua KONI Kota Bekasi Tak Ada Intervensi

KOTA BEKASI - Salah satu kandidat bakal calon Arif Rahman Hakim (ARH) menegaskan ajang kompetisi pemilihan Ketua Umum KONI Kota Bekasi periode 2023-2027 harus fair tidak ada intervensi dari pihak manapun.

"Saya sebagai salah satu kandidat berharap pertarungan kompetisi dalam Musyawarah Kota pemilihan ketua umum KONI Kota Bekasi harus fair tanpa ada intervensi. Semua calon yang mendaftar memiliki nawaitu yang sama untuk membesarkan olahraga di Kota Patriot ini,"ungkap ARH usai mengembalikan formulir kemarin.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi ARH mengembalikan formulir pendaftar menjelang penutupan pada Rabu (15/2/2022). Dia mengklaim telah membawa dukungan 10 Cabor yang telah diserahkan kepada panitia penyaringan dan penjaringan. "Sekarang ini beredar, intervensi dari pihak tertentu, jangan menakut-nakuti lah. Bahwa tidak ada bonus atau segalanya sampai ada kandidat Cabor yang ditekan,"ujarnya mengakui bahwa laporan itu sudah masuk kepadanya. Namun, ARH tidak menyebut pihak yang menekan dan intervensi itu siapa sesuai laporan yang masuk kepadanya. Untuk itu dia meminta harus fair, tidak ada intervensi karena ajang pemilihan ketua KONI itu hak siapa saja.

Politisi PDI Perjuangan itu pun berharap tidak terjadi pengkondisian hanya satu calon kandidat yang maju sehingga tercipta aklamasi.

"Saya sampaikan dengan tegas, bahwa saya sebagai

warga Kota Bekasi serius untuk mengikuti kontestasi pemilihan Ketua KONI Kota Bekasi. Sehingga saya berharap pertarungan Muskot KONI fair agar bisa menciptakan mutu olah raga,"tegasnya. Dikonfirmasi soal pendaftaran Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang juga sebagai Ketua DPC PDI Kota Bekasi apakah sebagai bentuk perlawanan. ARH tegas mengatakan bahwa tidak demikian karena ini diluar Partai.

"Saya tidak melawan kalo di Partai saya tidak Sami'na Wa Atho'na mungkin bisa dinilai demikian. Tapi ini KONI, semua hak warga Kota Bekasi yang memiliki visi misi yang bagus dan nawaitu atau citacita yang sama ya jangan dihalangi,"tegas ARH. Sekali lagi ARH menegaskan, bahwa dirinya mengikuti kompetisi pemilihan ketua KONI Kota Bekasi dan

Ketua DPC PDI Perjuangan Tri Adhianto juga ikut jangan dianggap suatu perlawanan. Ini jelasnya adalah kompetisi yang riil. Saat dikonfirmasi terkait profil didunia olahraga ARH mengakui bahwa selama ini dirinya menekuni olahraga sepak bola di Persipasi sebagai pengurus dan punya klub sepak bola. Diketahui bahwa 6 Bakal Calon Ketua KONI Kota Bekasi, resmi mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia penjaringan dan pendaftaran calon di hari terakhir pada Rabu (15/2/2023). Pendaftaran pertama yang mengembalikan formulir adalah Ekowati, kemudian disusul Gilang Oktoriansyah, ketiga Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, disusul Edi Yustaja. Sementara saat menjelang penutupan adalah Sudi Hartono, terakhir Arif Rahman Hakim.

Tugas panitia penjaringan hanya bisa menerima formulir dan berkas belum melakukan verifikasi. Panitia memiliki waktu sampai dua hari kedepan 16-17 untuk melakukan verifikasi perbaikan berkas. Setelah itu 18 Februari selesai melakukan verifikasi. 18 Februari akan jadi batas waktu terakhir mengkonfirmasi ulang kepada bakal calon untuk memenuhi kekurangan. Jika batas waktu tanggal 18 tidak terpenuhi maka akan digelar rapat pleno ditetapkan mana saja yang lolos verifikasi administratif dan yang tidak.

"Panitia tidak memiliki kewajiban untuk mengumumkan hasil verifikasi ke masyarakat. Panitia hanya punya tugas menyampaikan kepada pimpinan sidang musyawarah olahraga Kota Bekasi yang dilaksanakan 22 Februari, " tegasnya. (amn)

ISTIMEWA

ISTIMEWA

SOROT: ARH Berharap Kompetisi Pemilihan Ketua KONI Kota Bekasi Tak Ada Intervensi

633 Siswa Bentrok di MKKS Cup Cilamaya

Berebut

Tiket MKKS Cup Tingkat Kabupaten

KARAWANG - Sebanyak

633 peserta dari 25 kontingen bertarung sengit dalam gelaran MKKS CUP

XVIII tingkat Komisariat

SMP Wilayah IV Cilamaya yang berlangsung di SMPN 2 Cilamaya Wetan, Desa Rawagempol Wetan.

Dalam ajang ini, sebanyak 22 SMP dan 3 Sekolah

Partisipatif bentrok memperebutkan medali emas dibeberapa cabang lomba.

Seperti bola basket putra/ puti, bola volly putra/putri, dan tenis meja putra/putri.

Ketua Panitia Pelaksana

Drs. H. Ubay Ubaydilah, M.Pd dalam laporan pembukaannya menerangkan bahwa kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama seluruh kepala se -

kolah yang ada di Wilayah Komisariat VI Cilamaya. Ia berharap, dengan agenda MKKS menjadi kebangkitan dunia pendidikan di bidang olahraga.

“Semoga ini jadi awal ke bangkitan dunia pendidi kan melalui ajang perlom baan olahraga bagi Pelajar se komisariat Cilamaya. Dan kami selaku panitia juga sangat berterimakasih kepada seluruh Kepala Se kolah di Wilayah Komisariat Cilamaya yang turut serta mendukung hingga terlak sananya kegiatan ini,” ujar Ubay dalam sambutannya. Sementara itu, Kabid Dik das yang mewakili Kadisdik pora, Hj. Yani Heryani, M.Pd menilai bahwa dalam segi penyambutan dan pembu kaannya sungguh luar biasa. Bahkan dirinya menyatakan akan mengadopsi nuansa pembukaan seperti itu nanti dalam MKKS Tingkat Kabu paten pada bulan Maret di SMPN 1 Tirtamulya. “Kegiatan ini sungguh luar

ISTIMEWA

PEMBUKAAN: Sebanyak 633 peserta dari 25 kontingen bertarung sengit dalam gelaran MKKS CUP XVIII tingkat Komisariat SMP Wilayah IV Cilamaya yang berlangsung di SMPN 2 Cilamaya Wetan, Desa Rawagempol Wetan.

biasa, dari segi penyambutan maupun segi pembukaan kegiatannya, insya allah kedepannya bisa kita adopsi untuk kegiatan MKKS Tingkat Kabupaten nantinya,” ucap Dia. Yani juga mengharapkan agar seluruh Peserta dan Wasit dapat menjunjung tinggi sportifitas, sebagai cerminan pendidikan yang bermartabat.

“Dalam kompetisi ini, saya berharap agar seluruh peserta dapat bermain secara jujur dan menjunjung tinggi sportifitas, sebagai cerminan pendidikan yang bermartabat,” pungkasnya. Diketahui, acara pembukaan MKKS Komisariat lV Cilamaya di awali dengan Upacara pembukaan sekaligus penampilan seni Tari Budaya, Drumband hingga hymne yang dibawakan oleh siswa dari SMPN 2 Cilamaya Wetan selaku tuan rumah. Kemudian digelar pula pembacaan Janji Atlet dan Janji Wasit. (rul/wyd)

Plt Walkot Bekasi Gencar Sosialisasi Wasbang Smanda Komit Cetak Lulusan Unggul

BEKASI - Ratusan pelajar

di SMA Tulus Bhakti TB Kota

Bekasi mendapatkan sosial isasi mengenai Wawasan Ke

bangsaan (Wasbang) dari

Pelaksana Tugas (Plt) Wali

Kota Bekasi Tri Adhianto.

Menurut Tri, wawasan Ke bangsaan penting dipahami oleh siswa. Alasannya, agar siswa dapat pemahaman terkait proses demokrasi yang akan digelar tahun depan.

Sosialisasi wawasan kebang saan dikemas dengan menarik melalui game dan pertanyaan kepada siswa. Dalam kes empatan itu, Tri Adhianto mengungkapkan, sosialisasi

Wawasan Kebangsaan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar terkait proses demokrasi.

“Sosialisasi Wasbang ini dilakukan dalam rangka proses demokrasi, dimana pemahaman terkait demokrasi ini penting sekali diberikan kepada sejumlah pelajar,” ungkap Tri, belum lama ini.

Menurutnya, dalam proses demokrasi pelajar memiliki hak suara, harus cerdas, dan rasional dalam memilih wakil rakyat yang bisa merealisasikan keinginan mereka.

“Pelajar harus tahu bahwa pada 14 Februari 2024, proses Pemilihan Umum pergantian kepemimpinan wakil rakyat akan dilaksanakan, sehingga dalam hal ini mereka bisa

ISTIMEWA

SOSIALISASI: Ratusan pelajar di SMA Tulus Bhakti TB Kota Bekasi mendapatkan sosialisasi mengenai Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dari Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

memilih secara cerdas dan rasional,” jelasnya. Kegiatan sosialisasi ini telah dilakukan sejak awal tahun kepada sejumlah sekolah di wilayah Kota Bekasi. Tentu dari setiap sosialisasi yang diberikan pihak Pemerintah Kota Bekasi langsung melakukan evaluasi. “Sosialisasi sudah kami lakukan sejak bulan lalu, tentu dari sosialisasi yang diberikan kami juga telah melakukan evaluasi,” terangnya. Pelaksanaan sosialisasi akan terus dilaksanakan secara bertahap kepada sejumlah

pelajar lain di Kota Bekasi. “Tentu akan dilaksanakan secara bertahap kepada sekolah-sekolah lain,” ucapnya. Sementara, Kepala SMA Tulus Bhakti TB Kota Bekasi Margo Cahyono mengungkapkan, sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini sangat penting untuk diberikan kepada siswa. “Tentu sosialisasi ini sangat penting sekali diberikan kepada siswa, jadi kami sangat berterima kepada bapak Plt Wali Kota yang telah memberikan sosialisasi ini kepada siswa kami,” tuturnya. (bbs/wyd)

KARAWANG - SMAN 2 Karawang (Smanda) komitmen untuk melahirkan lulusan unggul yang berdaya saing. Satu di antara upaya yang dilakukan yaitu dengan menerapkan Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran 2022/2023.

Kepala SMAN 2 Karawang, Yuhana, didampingi Wakasek Kurikulum, Yudi Kirmadi, mengatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan Kurikulum Merdeka pada Februari 2022. Kendati masih belum diwajibkan, Smanda menjadi salah satu satuan pendidikan di Kabupaten Karawang yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Sekolah kami saat ini menerapkan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Kurikulum Merdeka sendiri terdiri dari tiga opsi yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi,” ujar Yuhana, kepada KBE, Kamis (16/2).

Yuhana menjelaskan, dengan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah, SMAN 2 Karawang sepenuhnya menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum di sekolah, dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran dan asesmen. “Penerapan Kurikulum Merdeka sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022

ISTIMEWA

SEKILAS: Kepala SMAN 2 Karawang, Yuhana (kiri) didampingi Wakasek Kurikulum, Yudi Kirmadi. Keduanya menyampaikan, SMAN 2 Karawang telah menerapkan Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran 2022/2023.

Tentang Perubahan Atas Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran,” jelasnya.

Yuhana berharap, dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka, SMAN 2 Karawang bisa melahirkan lulusan unggul yang memiliki daya saing tinggi, baik saat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi maupun bekerja.

Pasalnya, Kurikulum Merdeka yang diberlakukan bagi kelas X (sepuluh) lebih mengacu pada pendekatan bakat dan minat peserta didik.

“Tidak ada lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Nantinya, saat memasuki kelas sebelas siswa juga bisa bebas memilih paket mata pelajaran sesuai jurusan kuliah atau bidang kerja yang diminati. Misal siswa yang ingin kuliah di fakultas kedokteran, maka dia harus mengambil mata pelajaran biologi, kimia dan lainnya,” ucapnya.

“Selain itu, dalam Kurikulum Merdeka ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar,” pungkasnya. (ayi)

Pria Misterius Ditemukan Tergeletak Penuh Luka

PURWAKARTA – Seorang pemuda tanpa identitas ditemukan dalam kondisi babak belur dan lemas di pinggir jalan di Kampung Cinangka

RT.07/04, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada Kamis, 16 Februari 2023, dini hari.

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain melalui Kapolsek Cibungur, Kompol H Budi Harto mengatakan, sekira pukul 03.00 WIB, pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang menemukan korban sudah dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan dan mengalami luka-luka. “Awalnya kejadian tersebut diketahui saat petugas ronda sedang melaksanakan patroli keliling. Sekitar pukul 03.00 WIB petugas

ronda tersebut menemukan korban sudah dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan dan mengalami luka-luka, kemudian melaporkannya ke Mapolsek Bungursari,” ujar Budi. Menurut Budi, usai menerima laporan, personel Polsek bungursari langsung mengevakuasi korban ke Rumah sakit Abdul Radjak Purwakarta guna mendapatkan perawatan medis.

“Diduga kuat, pemuda tersebut merupakan korban penganiayaan dan pengeroyokan. Akibat dari kejadian ini korban mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri, memar di bagian bibir atas dan benjol di kepala bagian kanan,” jelas Budi. Budi menyebut, untuk identitas korban belum

diketahui. Pasalnya korban belum bisa di mintai keterangan lantaran korban masih dalam keadaan mabuk.

“Tidak ditemukan identitas di tubuh korban dan saat korban belum diketahui karena Korban masih dalam kondisi mabuk, jadi belum bisa dimintai keterangan,” ungkapnya.

Saat ini, kata Budi, polisi masih mendalami dan melakukan penyelidikan dugaan penganiayaan yang dialami pemuda tersebut.

“Untuk motif masih dalam penyelidikan, sementara di lokasi kejadian ditemukan pecahan botol bekas minuman keras yang diduga dipukulkan pelaku ke kepala korban. Kejadian ini masih sedang dalam proses lidik dan didalami,” pungkas Budi. (san/rie)

PSK

PURWAKARTA - Yayasan

RT.07/04, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada Kamis, 16 Februari 2023, dini hari.

Resik bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengatakan tak sedikit wanita terjerat bisnis prostitusi yakni dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Purwakarta. Hingga saat ini tercatat ada ratusan wanita yang berprofesi menjadi PSK di Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut diketahui berdasarkan data dari Yayasan Resik Purwakarta. Mereka mencatat hingga November 2022, sudah 600 PSK atau Wanita Pekerja Seks (WPS)

yang mereka data. “Dari hasil mapping

Yayasan Resik bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, pada September 2022 silam, terdata ada sekitar ratusan wanita yang bekerja sebagai WPS atau PSK. Sedangkan mapping

Yayasan Resik pada 2017 itu ada sekitar ratusan wanita yang menjadi PSK di Kabupaten Purwakarta,” ujar pria yang akrab disapa Hasan. Hasan mengatakan, 600 wanita tersebut tidak seluruhnya warga Purwakarta, tapi ada yang dari Kabupaten

Karawang, Subang bahkan Bandung. “Dari 600 wanita tersebut tak semuanya warga asli Purwakarta, ada juga warga pendatang misalnya dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Bandung,” ungkap Hasan. Hasan memaparkan, 600 PSK tersebut tersebar di Kabupaten Purwakarta. Baik di wilayah Bungursari atau di wilayah Kecamatan Purwakarta hingga ujung Kabupaten Purwakarta. “Jadi mereka itu tersebar. Ada yang mangkal di tempat lokalisasi ataupun secara

online. Tapi saat ini kebanyakan bertransaksi online melalui aplikasi,” jelasnya. Berdasarkan hasil mapping, lanjut dia, kebanyakan wanita itu memilih jadi PSK itu lantaran faktor ekonomi, tidak punya skill, latar pendidikan yang rendah dan korban perceraian. “Berbagai faktor yang menyebabkan mereka untuk terjerumus jadi PSK. Setelah dilakukan pengecekan dari ratusan wanita yang menjadi PSK itu ada sekitar 7 orang terjangkit HIV-Aids hingga 2023 ini,” pungkas Hasan. (san/rie)

SUYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

Pemkab Bekasi Kaji Daerah Otonomi Baru

CIKARANG UTARA - Rencana pembentukan pemekaran

wilayah Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih terus diupayakan

oleh Pemerintah Kabupaten

Bekasi ditengah morotarium

Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan

membuka Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh

Badan Penelitian dan Pengem

bangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bekasi, bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Presidium Kabupaten Bekasi Utara (PKBU)

dan Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB), membahas updating kajian kapasitas Calon Daerah Pemekaran Otonomi Daerah Baru (CDPOB)

Bekasi Utara, bertempat di Hotel Java Palace, Cikarang Utara, Rabu

“Kami akan updating kajian kapasitas daerah untuk usulan calon daerah pemekaran otonomi baru Bekasi Utara sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” ujar Dani.

Dani menuturkan, meskipun rencana pemekaran Bekasi Utara pernah dilakukan kajian pada tahun 2008. Tetapi rentan waktu yang cukup lama yakni 16 tahun,

membuat data-data di wilayah Kabupaten Bekasi berubah. “Untuk itu perlu dilakukan updating secara bersamaan mendorong diperbaruinya juga berita acara musyawarah di desa-desa yang menyepakati akan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi Utara ini,” tambahnya. Dani menuturkan, bahwa dirinya tidak bisa mempredik-

si ada atau tidaknya perubahan dari kajian sebelumnya. Karena harus ada keseimbangan antara daerah otonomi baru dengan daerah induk.

“Maka atas dasar itu, nantinya tim akan memberikan rekomendasi persis yang diusulkan sebelumnya atau mungkin ada perubahan area termasuk nama dan ibu kota,” tandasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengem-

bangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto, mengatakan bahwa updating ini diharapkan bisa selesai di triwulan pertama. Serta akan dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya.

“Langkah selanjutnya nanti kita akan masuk kedalam Dewan Otonomi Kemendagri, namun disitu ada moratorium yang belum dibuka. Jika itu dibuka pemerintah daerah akan lebih sigap lagi,” pungkas dia. (adv/yud)

PEMBENTUKAN : Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan membuka Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bekasi, bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam PKBU dan P3KB, membahas updating kajian kapasitas Calon Daerah Pemekaran Otonomi Daerah Baru (CDPOB) Bekasi Utara, bertempat di Hotel Java Palace, Cikarang Utara, Rabu (15/2/2023).