Karawang Bekasi EKspres, 17 Desember 2020

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

KAMIS, 17 DESEMBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

DI DEPAN MAJELIS HAKIM, GURU NGAKU TIDAK PERNAH TERIMA HONOR

ORANG DI BALIK LAHIRNYA PARA JUARA SENI TARI SE-KARAWANG

BACA HALAMAN 2 METRO KARAWANG

BACA HALAMAN 7 PENDIDIKAN

SIDANG SKANDAL PDAM JILID II

Utang Mulai Tak Dibayar Sejak 2004 Terjadi Lintas Owner dan Direksi KARAWANG- Agenda sidang keenam atas kasus dugaan korupsi utang Rp 4,4 miliar bahan baku air dan sewa lahan PDAM Tirta Tarum Karawang kepada PJT II Purwakarta kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin (16/12) siang. Dalam fakta persidangan terungkap, jika keculasan direksi PDAM

soal pembayaran utang ke PJT II sudah terjadi sejak tahun 2004. Artinya sudah terjadi sejak massa-massa direksi terdahulu di bawah owner (bupati) yang juga berganti-ganti.

Saat ditanya Majelis Hakim Tipikor Bandung, kedua saksi dari PJT II yang dihadirkan mengungkapkan, jika sebenarnya sejak tahun 2004 PDAM Tirta Tarum Karawang sudah berhutang kepada PJT II. Kedua saksi yang dihadirkan ini adalah

Agus Suranto, General Manager PJT II Wilayah 2 (20172018) dan Eneng Nurhayati, Asisten Manajer Keuangan dan Akutansi di Wilayah 2 PJT II atau Anggota Satuan Pengawas Intern (SPI) PJT II (2015-2016).

Agenda sidang keenam di Pengadilan Tipikor Bandung ini berlangsung dari mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Ajegile, Disdik Dikritik Sebulan Tiga Kali Buat Acara di Luar Kota

Ke Halaman METRO KARAWANG n

“Plintat-Plintut” Tak Pernah Ada Denda SEMENTARA itu, hal menarik terbuka di fakta persidangan skandal PDAM Jilid II. Ternyata PDAAM berutang ke PJT II sejak tahun 2004. Namun ssejak saat itu pul atak pernah ada sanksi baik berupa denda apalagi ancama pemutusan kerja sama yang dilaangkan oleh PJT II. Bahkan saat ditanya perihal denda, dua saksi yang hadir yang samasamaa perwakilan dari PJT II beseberangan keterangan.

Hal ini menimbulkan dugaan diam-diam PJT pun merestui utang PDAM ini.

S a k s i E n e n g Nu r h ay a t i , Asisten Manajer Keuangan dan Akutansi di Wilayah 2 PJT II atau Anggota Satuan Pengawas Intern (SPI) PJT II (2015-2016) menuturkan tak pernah ada denda

Dugaan saya, jangan-jangan, apa memang sengaja mau ngabisin anggaran karena ini sudah masuk akhir tahun?

Bambang Sugeng Ketua DPD Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kabupaten Karawang

Ke Halaman METRO KARAWANG n

KARAWANG- Kegiatan Disdikpora Kabupaten Karawang dalam beberapa waktu ini tengah disorot tajam oleh berbagai kalangan. Pasalnya, di tengah meningkatnya penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, ditambah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sedang fokus merencanakan teknis Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang malah kembali melaksanakan kegiatan di luar kota.

Diduga Disdikpora

Karawang sudah tiga kali dalam satu bulan ini melaksanakan kegiatan di salah satu hotel ternama di Kota Lembang – Bandung. Padahal, Disdikpora semestinya bisa lebih proaktif membantu Pemkab Karawang, untuk mengingatkan masyarakat khususnya peserta didik dalam menjaga diri serta mengurangi interaksi sosial di Zona Merah dan Zona Hitam, lantaran situasi Pandemi Covid-19 masih terus menjalar.

Ha l t e r s e b u t t e n t u n ya mendapat sorotan dan komentar beberapa aktivis Ke Halaman METRO KARAWANG n

EMIL “TUNJUK HIDUNG” KE MAHFUD BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berbicara soal rentetan kerumunan yang dipicu karena datangnya pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, di Indonesia.

Seperti diketahui, kerumanan massa kerap terjadi

di beberapa lokasi yang dihadiri Rizieq Shihab. Itu seperti di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Tebet, Bogor dan Petamburan.

Menurut Ridwan Kamil, semua kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan

Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. “Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini,” kata Emil mengawali opininya usai dimintai keterangan di Mapolda Jabar pada Rabu (16/12).

“Pertama, menurut saya

semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) itu diizinkan.”

Dari pernyataan Mahfud itulah, kata Ridwan Kamil, Ke Halaman METRO KARAWANG n

Menyambut Pilkaades 177 Desa: Pertarungan Unik di Desa Rawet, Cilamaya Wetan

Bapak dan Anak Rebutan Kursi Kades

Tahapan Pilkades serentak 177 desa di Kabupaten Karawang sudah di mulai. Sesuai regulasi, masa pendaftaran di buka mulai tanggal 15 hingga 23 Desember 2020. Terpantau, sejumlah bakal calon (Balon) kades sudah mendaftar di pekan pertama hari pendaftaran. Bapak lawan anak akan mewarnai uniknya demokrasi desa di Karawang.

WAHYUDI, CILAMAYA WETAN

JIKA biasanya argaa disuguhkan plitik dinasi orang tua mewariskan jabatan kepada anak atau kerabat melalui akses dana jejaaring yang dimiliki. Namun hal yang sebaliknya terjadi di Desa Raagempol Wetan.

Berbeda dari ratusan desa lain yang sedang Pilkades.

Pesta demokrasi masyarakat desa, di Desa Rawagempol Wetan (Rawet), Kecamatan Cilamaya Wetan, diprediksi

bakal berjalan seru.

Pasalnya, kades petahana, Udin Abdulgani. Digadanggadang bakal tanpa lawan berat dalam Pilkades tahun ini. Humas Apdesi Karawang itu, hanya akan menghadapi anak kandungnya di periode ke tiga ia menjabat.

Kepada KBE, Ketua Panitia Pilkades Rawagempol Wetan, Daday Abi Darda Ke Halaman METRO KARAWANG n

Kontak Redaksi: Suhlan: 081806630196, Mahesa: 082298163255. Kontak Iklan: Tohiri: 081279676016, Hayatullah: 085379686339

ISTIMEWA

SOROT: Tahapan Pilkades serentak 177 desa di Kabupaten Karawang sudah di mulai. Sesuai regulasi, masa pendaftaran di buka mulai tanggal 15 hingga 23 Desember 2020.

Email: karawangbekasiekspres@gmail.com, redaksikarawangbekasi@gmail.com

KAMIS, 17 DESEMBER 2020

METRO KARAWANG

KARAWANG BEKASI

2

Pemkab Segera Distribusikan Vaksin Covid-19 KARAWANG – Pemkab Karawang akan mendistribusikan vaksin covid-19 bagi masyarakat Karawang jika sudah mendapat pembagian dari pemerintah. Hanya saja sehubungan dengan keterbatasan vaksin, tidak seluruh warga Karawang bisa di vaksin.

Untuk sementara hanya

warga yang rentan terpapar covid-19 yang mendapat prioritas. Warga tetap diminta menjaga protokol kesehatan untuk melindungi dirinya dan orang lain agar terhindar dari Covid-19.

Bupati Karawang, Cellica Nurachadiana mengatakan, vaksin yang akan diberikan pemerintah sangat terbatas

karena belum semua dapat di produksi secara masal.

Untuk sementara distribusi vaksin tidak merata, sehingga pemrintah harus bisa memberikan proritas terhadap mereka yang rentan terpapar Covid-19.

“Kalau di Karawang prioritas untuk tenaga medis dan juga kelompok manula

yang sangat rentan terpapar Covid-19. Kami harapkan pemerintah bisa segera memproduksi masal hingga seluruh warga bisa mendapatkan vaksin,” ujar Cellica, kemarin (16/12).

Menurut Cellica, hingga kini belum mengetahui berapa banyak Kabupaten Karawang akan menerima

vaksin dari pemerintah.

Pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut melalui pemerintah provinsi Jawa Barat banyaknya vaksin yang diterima.

“Kalau berapa banyak vaksin untuk Karawang belum ada kepastian karena semua masih menunggu dari pemerintah pusat. Kita

DI DEPAN MAJELIS HAKIM, GURU NGAKU Utang Mulai Tak Dibayar ....

TIDAK PERNAH TERIMA HONOR dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES KARAWANG- Pasca bendahara SMKN 2 Karawang berinisial ES juga ditetapkan sebagai tersangka baru atas korupsi dana BOS 2015-2016 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Karawang, agenda sidang di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (16/12) kembali digelar.

Agenda sidang kali ini menghadirkan tiga orang saksi dari kalangan guru atau tenaga pengajar, yaitu saksi Muhtar, Sudrajat dan Tamsuri. Berdasarkan pengakuan dari ketiga saksi di hadapan Majelis Hakim Tipikor Bandung, para guru ini mengaku tidak pernah menerima honor untuk ulangan harian, remedial ataupun kegiatan pengayaan sekolah. Mereka mengaku hanya menerima honor setiap bulan untuk Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dan honor sebagai wali kelas yang kisaran nominal honornya mereka mengaku lupa. Di hadapan majelis hakim, ketiga saksi ini sudah mengetahui adanya bantuan dana BOS dari pemerintah, tetapi tidak mengetahui besarannya berapa. Saat disodorkan bukti tanda tangan penerimaan honor ulangan harian, remedial dan pengayaan oleh Pengacara terdakwa LS (mantan Kepala SMKN 2 Karawang), para saksi membantah jika bukti

tanda tangan penerimaan honor tersebut bukan untuk honor ulangan harian, remedial maupun kegiatan pengayaan. Melainkan honor untuk KJM yang mereka terima setiap bulannya.

“Itu betul tanda tangan saya. Tapi saya tidak pernah menerima honor ulangan harian. Hanya menerima KJM setiap bulannya,” tutur saksi Muhtar, kepada Majelis Hakim Tipikor Bandung.

“Kenapa tanda tangan ada di situ?,” tanya Majelis Hakim. “Mungkin saat itu guru banyak, antri panjang.

Jadi waktu tanda tangan kita gak pernah lihat judul,” jawab saksi Muhtar.

“Kenapa tidak pernah menuntur hak honor ulangan harian,?” tanya majelis hakim.

“Karena kita menganggap itu sebagai kewajiban kita sebagai guru untuk mengajar.

Jadi tidak pernah menuntur ada honor ulangan harian,” jawab saksi Muhtar lagi.

Berdasarkan pantauan BaskomNews.com di ruangan persidangan, kesaksian dari ketiga guru ini semakin menguatkan alasan tentang penetapan tersangka baru ES (bendahara SMKN 2 Karawang) oleh penyidik Kejaksaan Negeri Karawang.

Yaitu dimana ES ditetapkan sebagai tersangka baru, karena ikut menikmati dana BOS Rp 414 juta rupiah den-

gan dalih untuk honor guru yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada para guru.

Dan untuk diketahui, kasus korupsi dana BOS 2015-2016 di SMKN 2 Karawang ini juga sebelumnya telah menetapkan tersangka mantan Kepala Sekolah SMKN 2 Karawang berinisial LS. Yaitu dimana kasus korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,7 miliar berdasarkan perhitungan dari BPKP Jawa Barat.

Kembali berdasarkan pantauan di ruang Persidangan Tipikor Bandung, Majelis Hakim mengaku akan secepatnya menghadirkan tersangka ES untuk mengkonfrontir dari beberapa keterangan ketiga saksi yang dihadirkan di persidangan hari ini. Yaitu untuk mencari kebenaran fakta persidangan tentang jenis honor apa saja yang sebenarnya diterima oleh para guru di SMKN 2 Karawang. Namun demikian, ketiga saksi ini mengakui adanya peningkatan kesejahteraan para guru, semenjak LS menjabat sebagai Kepala Sekolah SMKN 2 Karawang. Bukan hanya tingkat kesejahteraan, beberapa fasilitas sekolah (gedung praktek siswa) juga semakin bertambah semenjak LS menjabat sebagai kepala sekolah. (bbs/mhs)

Ajegile, Disdik Dikritik .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES pemerhati pendidikan atau pun dari beberapa ormas yang ada di Karawang. Salah satunya kritikan dilontarkan oleh Bambang Sugeng, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kabupaten Karawang.

Bambang mengatakan, seharusnya Kadisdikpora Karawang lebih peka terhadap situasi sekarang yang sedang dialami terkait pandemi covid 19. Apalagi Jawa Barat termasuk 3 daerah terbesar yang masih dikategorikan rawan penyebarannya.

“Kenapa setiap kegiatan yang dilakukannya itu selalu di luar daerah. Apa memang di Karawang tidak ada gedung hotel yang memadai untuk menggelar pertemuan atau menggelar rapat

sekelas yang diinginkan pihak Disdikpora Karawang.

Dugaan saya, jangan-jangan, apa memang sengaja mau ngabisin anggaran karena ini sudah masuk akhir tahun?” ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang menuturkan, dirinya heran apa yang dilakukan Disdikpora Karawang. Sepengetahuan dirinya, kalau tidak salah, Disdikpora dalam sebulan sampai tiga kali kegiatan di luar kota. Padahal menurut Bambang, Pemkab Karawang saat ini sedang mempersiapkan teknis PSBM, karena penyebaran Covid-19 semakin hari semakin menghawatirkan di Kabupaten Karawang.

Bambang menambahkan, situasi terkini yang diakibatkan oleh Covid-19 terus mengintai dimana-mana, apakah memang Orang-

orang Disdikpora sudah kebal Virus Corona, kemudian kenapa tidak dilaksanakan di Karawang saja, yang notabene pajak dari sewa tempat kegiatan tersebut bisa kembali ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang.

“Diduga tiga kegiatan yang menghabiskan Anggaran Rp.600 Juta itu, kalau dilaksanakan secara virtual tentu akan lebih efisien, jelas akan menghemat anggaran yang notabene uang rakyat,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, salah satu Korwilcambidik yang mendapat undangan acara di daerah Lembang membenarkan adanya acara tersebut.

“Benar, kita semua pada diundang ke Lembang oleh Disdikpora Karawang. Sekarang saya juga mau langsung berangkat ke Lembang nih” ujar salah satu Korwilcambidik. (red)

Ketahuan Cabuli Ponakan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES mengatakan, Kades Udin memang diprediksi bakal tanpa lawan di Pilkades serentak tahun 2021 nanti.

Selain wibawa dan kepemimpinannya selama ini yang di anggap bagus. Memang mayoritas masyarakat Desa Rawet sangat mencintai sosok kades legendaris tersebut.

“Sudah ada dua calon mendaftar di hari ke dua pendaftaran. Yaitu, Kades Petahana, Udin Abdulgani dan anaknya, Siti Nurafifah.

Mereka sudah mendaftar di antar keluarga,” ujarnya, Rabu, (16/12) kemarin.

Setelah pendaftaran, lanjut Daday, ke dua calon kades bapak-anak ini. Harus memenuhi syarat-syarat pemberkasan. Sebelum tanggal 26 Januari 2021 mendatang.

Meski pun secara regulasi

sudah memenuhi syarat Pilkades dengan dua orang bakal calon. Namun, Panitia Pilkades Rawagempol Wetan, akan tetap menunggu bagi masyarakat yang berminat untuk daftar jadi calon kades.

“Pendaftaran sudah di buka sejak Selasa, (15/12) kemarin.

Dan akan ditutup pada Rabu, (23/12) pekan depan,” pungkasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Desa Rawet, Udin Abdul Gani mengatakan, sesuai hasil survei dan pemetaan tim pemenangannya. Hingga memasuki hari ke dua pendaftaran, belum ada gelagat lawan politik yang akan naik ke dalam ring kontestasi.

Jika ia harus berduel dengan anaknya. Udin mengaku, akan tetap menjalankan proses demokrasi yang berlaku sesuai dengan aturan

dan regulasi. Bahkan, untuk menarik minat mencoblos masyarkat. Dirinya mengaku sudah menyiapkan dana untuk menggelar door prize.

Dengan total hadiah Rp. 60 juta rupiah.

“Saya ingin membuat masyarakat desa tidak membiasakan diri kepada politik uang. Agar Pilkades tetap seru, kita akan siapkan door prize,” ujarnya.

Sementara, Siti Nurafifah mengaku, bakal menjalankan perannya sebagai lawan politik sang ayah dengan sungguh-sungguh. Meski disebut sebagai lawan “gembolan”. Siti mengaku bakal menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya calon kepala desa.

“Kita ikuti sesuai aturan saja. Saat kampanye, ya kampanye. Pilihan serahkan pada hak masyarakat,” pungkasnya. (wyd/mhs)

Usai persidangan, Pengacara Terdakwa Novi Farida, yaitu Kantor Hukum Asep Agustian menyampaikan, dalam fakta persidangan mulai terbuka soal alasan kenapa utang PDAM ke PJT II sampai membengkak.

Yang mana utang PDAM ke PJT II sebenarnya bukan hanya terjadi sejak 2015, melainkan sejak 2004.

Fakta persidangan ini, sambung Asep Agustian, tentu saja akan semakin menguatkan keterangan terdakwa Novi Farida yang pernah menjelaskan 1,5 miliar aliran dana haram PDAM ke beberapa oknum, serta 1,3 miliar aliran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Saat rekonsiliasi PDAM dengan PJT II dilakukan, saat itu Novi Farida sudah memastikan aliran 1,5 miliar ke siapa saja. Cuma ada

1,3 miliar yang belum bisa dijelaskan. Dan keterangan dua saksi di persidangan hari ini semakin menguatkan jika sebenarnya PDAM sudah berhutang dari 2004 sebelum Novi Farida menjabat Kasubag Keuangan PDAM. Dan saya yakin 1,3 miliar itu termasuk post it utang PDAM sejak 2004,” katanya.

Jika utang PDAM ke PJT II sudah terjadi sejak 2004, sambung Asep Agustian, maka akan menjadi pertanyaan besar, kenapa audit BPKP Jawa Barat atas keuangan PDAM hanya dilakukan dari 2015 hingga 2018, bukan sejak 2004.

“Padahal kan berdasarkan surat Dirut PDAM M. Soleh ke Owner PDAM (Bupati Cellica) tertanggal 24 Oktober 2018 yang berdasarkan temuan KAP Moch. Zaenudin menjelaskan, bahwa

berharap kuotanya lebih besar agar bisa lebih banyak warga yang bisa di vaksin,” ungkapnya. Kendati begitu, kata Cellica, bagi warga yang belum mendapatkan vaksin tidak perlu panik. Warga diminta tetap menjaga protokol kesehatan dan pola hidup sehat agar terhindar dari Covid-19. Kebiasaan

hidup dengan protokol kesehatan saat ini harus selalu dilakukan oleh setiap warga dalam berbagai kegiatan.

“Suka atau tidak itulah cara agar kita aman dan terhindar dari Covid-19. Saya rasa semua sudah paham soal itu, tinggal bagaimana kita menerapkannya,” pungkasnya. (bbs/rie)

tunggakan utang 4,2 miliar PDAM ke PJT II terjadi sejak 2004-2018. Tetapi kenapa BPKP hanya melakukan audit dari 2015-2018,” tanya balik Asep Agustian.

Praktisi hukum yang lebih akrab disapa Askun ini juga menjelaskan, sidang kasus korupsi utang bahan baku air PDAM ke PJT II ini masih akan menyisakan episode panjang yang bakal mengungkap banyak fakta persidangan baru.

Pasalnya, dari 35 nama yang pernah menjadi saksi di Polres Karawang, kini baru 10 orang yang memberikan keterangan saksi di hadapan Majelis Tipikor Bandung.

“Di sidang keenam ini baru 10 orang yang jadi sakit.

Masih ada 25 orang lagi yang belum dipanggil majelis hakim, khususnya mereka yang pernah menikmati aliran dana PDAM. Makanya episodenya masih panjang

saya rasa,” pungkas Askun.

Kesaksian Agus Suranto.

Di hadapan majelis hakim ia menjelaskan, PJT II sudah pernah memberikan surat teguran kepada PDAM atas piutang yang tidak pernah dibayarkan. Surat teguran pertama pada 24 Juli 2017 dengan nilai hutang 1,9 miliar, dan surat teguran kedua pada 31 Januari 2018 dengan nilai 2,8 miliar.

“Surat teguran ditunjukan kepada Direktur Utama Pak Yogie (terdakwa, red). Saya juga sempat sounding ke Bu Novi (mantan Kasubag PDAM/terdakwa) untuk menanyakan. Jawabannya selalu belum ada tindaklanjut dari kantor,” kata Agus.

“Tidak ada tindaklanjut setelah teguran pertama dan kedua. Kemudian dilakukan rekonsiliasi. Di sana saya tidak ikut rekonsiliasi, karena sudah tidak menjabat di situ,” timpal Agus. (mhs)

“Plintat-Plintut” Tak Pernah .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES atau pun klausul denda di perjanjian kerja sama antara PJT II dan PDAM Tirta Tarum. Namun saksi Agus Suranto, General Manager PJT II Wilayah 2 (2017-2018) ada klausul denda jika PDAM Tirta Tarum terlambat bayar tagihan per bulannya.

Namun saat ditanya oleh JPU maupun kuasa hukum s e mu a te rdakwa, Agus malah mengatakan tak pernah mendenda PDAM. Ketrangan Agus sontak membingungkan peserta sidang.

Bukan Cuma sekali, Agus tampak tegopoh-gopoh beda-beda perrnyataan saaat ditanya JPU maupun kuasa hukum tiga terdakwa.

Saat Ketua Majelis Hakim Darianto mempersilahkan kepada para pengacara terdakwa untuk bertanya kepada dua saksi, Pengacara Terdakwa Novi Farida yaitu

Kantor Hukum Asep Agustian SH MH terlihat kaget, saat saksi Agus Sutanto menjelaskan jika Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PJT II dengan PDAM Tirta Tarum tidak pernah ditandatangani secara langsung (bertatap muka antar kedua belah pihak).

“Tadi bapak mengatakan perjanjian tidak ditandatangani dengan saling ketemu,” tanya Asep Agustian.

“Iya betul,” jawab saksi Agus Sutanto.

Lewat pertanyaan yang dilontarkannya, Asep Agustian juga kembali mempertegas, jika selama ini tidak pernah ada sanksi tegas terhadap PDAM Tirta Tarum yang sudah bertahun-tahun tidak mampu membayar utang ke PJT II. Sehingga utang PDAM ke PJT II dibiarkan menum-

puk hingga terakhir hasil rekonsiliasi nominalnya mencapai 4,4 miliar.

“Kenapa tidak pernah ada sanksi tegas ketika sudah bertahun-tahun PDAM gak bisa bayar utang. Itu di dalam perjanjiannya gimana sih,” tanya Asep Agustian.

Menjawab pertanyaan ini, saksi Agus Sutanto menjelaskan, jika sebenarnya harus ada denda atau bahkan dilakukan pemutusan kerjasama. Namun PJT II belum bisa melakukan sanksi itu semua dengan alasan tertentu.

“Kita belum bisa melakukan pemutusan kerja sama, karena air menyangkut hidup orang banyak,” kilah saksi Agus Sutanto.

“Berarti perjanjian tidak dilakukan (tidak dilaksanakan) ya (sanksi, red).

Sehingga setiap bulannya utang dibiarkan menum-

puk,” tanya Asep Agustian lagi.

“Hhhhhhhhh.... iya pak,” jawab saksi Agus Sutanto seraya tertawa kecil karena terlihat malu.

“Bapak paham gak dengan perjanjian?. Tidak pernah ada komplain setiap tanda tangan perjanjian sejak dulu. Ini perusahaan pemerintah (PJT II), kok perjanjiannya bisa seperti itu?,” timpal Asep Agustian.

“Sangat disayangkan kenapa tidak dilakukan pemutusan kerjasama sebagai sanksi tegas. Betul memang air itu menyangkut hidup orang banyak. Tapi saya juga sebagai konsumen PDAM tahu airnya suka butek (berkeruh). Pas konsumen telat bayar langsung diputus oleh PDAM. Pas tagihan hutang ke PJT II, boro-boro disanksi putus kerjasama, didenda juga enggak,” sindir Asep Agustian. (bbs/mhs)

EMIL “TUNJUK HIDUNG” KE .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES ribuan orang menafsirkan bahwa diperbolehkan datang ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput Rizieq Shihab selama itu tertib dan damai.

“Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa,” ucap Ridwan Kamil.

“Sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya.”

Pria yang akrab disapa Emil itu menambahkan, dalam ajaran Islam, adil itu menempatkan semua sesuai dengan tempatnya.

Karenanya, ia berpandangan bahwa tak hanya Gubernur Jabar dan Gubernur DKI saja yang dimintai keterangan. Tapi, Mahfud MD pun harus bertanggung jawab atas rentetan kekisruhan ini.

“Jadi beliau juga harus bertanggung jawab tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi,” ucap Emil.

Menurut Emil, persoalan rentetan kerumunan yang dihadiri Rizieq Shihab ini harus diproses secara adil.

“Jadi, lewat statemen ini

saja bahwa hidup ini harus adil. Semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Emil mempertanyakan mengapa hanya dirinya dan kepala daerah lainnya saja yang dimintai keterangan. Padahal, ada tiga lokasi kerumunan saat kedatangan Rizieq, yakni di Tangerang, Jakarta, dan Bogor.

“Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami,” ucapnya.

“Kalau keberatan mah saya akan kasih statemen, ini saya datang dan menjawab ya, cuman kalau sistem hukum mau pakai keadilan maka semua proses dari awal sampai peristiwa juga harus dilakukan hal yang sama. Ini opini pribadi, ya,” ujarnya.

Dikatakan Emil, bahwa dampak rentetan kerumunan ini tidak hanya meminta keterangan para kepala daerah tapi juga pihak lainnya yang dinilainya harus bertanggung jawab.

“Jadi, jangan hanya kepala daerah yang dapet dampaknya suruh mengklarifikasi khususnya pak Mahfud sebagai Menkopolhukam itu juga statement-nya kan ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum,” ujar Emil.

“Tapi intinya menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab.”

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjawab pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait rentetan kerumunan massa Rizieq Shihab.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil sebelumnya meminta Mahfud MD bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini terkait kerumunan massa dan simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Dalam pernyataannya lewat media sosial Twitter, Mahfud MD mengaku siap bertanggung jawab. Itu karena dirinya yang mengumumkan bahwa Rizieq Shihab diizinkan pulang ke Tanah Air. Selain itu, Mahfud juga mengumumkan Rizieq Shihab boleh dijemput oleh massa pendukung dan simpatisannya asalkan tertib

dan tak melanggar protokol kesehatan.

Tak hanya itu, Mahfud juga yang meminta agar Rizieq Shihab diantar oleh pihak kepolisian ke rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Siap, Kang RK (Ridwan Kamil). Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS (Habib Rizieq Shihab) diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang,” kata Mahfud MD yang dikutip dari akun Twitter @ mohmahfudmd pada Rabu (16/12).

“Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan.

Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan.”

Lebih lanjut, terkait diskresi yang sempat disinggung Ridwan Kamil, Mahfud mengatakan, bahwa diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan.

“Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore.

Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan,” ujar Mahfud. (bbs/mhs)

KAMIS,17 DESEMBER 2020

HARGA Rp3.000

ADIKARYA PARLEMEN JABAR

Faizal Hafan Farid, Anggota DPRD Jawa Barat: “Sengketa Konsumen Sangat Membutuhkan Lembaga Penyelesain” CIKARANG- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid mendorong adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kabupaten Bekasi, menurutnya, sangat membutuhkan lembaga penyelesain sengketa konsumen.

Bahkan, Kabupaten Bekasi disindir sebagai salah satu dari 10 kota atau kabupaten yang belum membentuk BPSK. Tentunya, sangat miris dan belum mementingkan perlindungan konsumen dari sengketa transaksi ekonomi.

Terdapat kurang lebih 3 juta jiwa penduduk Kabupaten Bekasi. Bahkan menempati urutan keempat kabupaten/ kota se-Indonesia, dengan jumlah penduduk terbanyak.

Selain itu, wilayah yang menjadi penopang ibu kota ini juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan kawasan industri.

Kurang lebih ada sekitar 6500 industri dan menjadi salah satu daerah urbanisasi.

“Artinya roda perekonomian Kabupaten Bekasi juga cukup maju, jika perekonomian maju ya jumlah sengketa konsumen juga tinggi, nah ini harus ada perhatian khusus dan tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Beberapa masalah sengketa konsumen yang terjadi di antaranya seperti sengketa barang seperti makanan dan minuman, berlangganan surat kabar, elektornik serta perhiasan.

Ada juga sengketa jasa seperti pemanfaatan jasa asuransi, pembelian rumah, perbankan, kredit kendaraan, telekomunikasi, listrik, air dan PDAM.

dicantumkan dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1.

Pasal ter­sebut berisi ketentuan meng­gugat pelaku usaha oleh kon­ sumen at­a u per wak­ ilannya. (uzi) “Ada juga kendaraan yang nunggak kredit ditarik di tengah jalan, nah ini bisa ditangani BPSK,” katanya.

Dia berharap Kabupaten Bekasi segera memiliki BPSK agar konsumen lebih terlindungi dari transaksi ekonomi yang merugikan. Apalagi Indonesia telah memiliki Undangundang Perlindungan Konsumen dimana konsu­ m e n bisa

3

Serukan Malam Tahun Baru Tanpa Perayaan Kapolres Metro Bekasi Pun Ancam Tindak Tegas, Bantu Pemerintah Tekan Kasus Covid-19

CIKARANG PUSAT - Dalam hitungan hari, kalender tahun 2020 akan kedaluwarsa. Lazimnya, setiap akhir tahun dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur maupun berpesta. Perkaranya, pandemi belum berlalu. Dikhawatirkan akan menambah klaster baru penularan virus korona.

Tak ayal, Polres Metro Bekasi memberikan warning atau larangan untuk perayaan tahun baru.

Hal itu diungkapkan Kapolres Bekasi Kombes Hendra Gunawan kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia, larangan warga Kabupaten Bekasi merayakan malam tahun baru di sejumlah simpul keramaian.

Larangan itu diberlakukan untuk mencegah potensi penularan Covid-19 di kerumunan.

“Untuk menjaga stabilitas sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19, malam tahun baru tidak boleh ada pawai, petasan, dan perayaan semacamnya,” tegasnya.

Hendra mengatakan Polres Bekas tidak akan segan memberi sanksi tegas kepada warga Kabupaten Bekasi yang nekat melakukan perayaan malam tahun baru yang mengundang keramaian. Pada pekan ini, Kabupaten Bekasi kembali masuk zona merah Covid-19.

“Apabila melanggar kita ada Perbup (Peraturan Bupati). Ada undang-undang, ada sanksi sosial yang diterapkan, sudah terbentuk tim pemburu Covid-19 opsnal yustisi,” bilang dia.

Selain menyosialisasikan larangan perayaan malam tahun baru kepada pengelola hotel, restoran, Ke Sambungan

Lippo Group Borong 11 Penghargaan IPA 2020 CIKARANG SELATAN - Lippo Group menjadi peraih penghargaan terbanyak dalam ajang Indonesia Property Awards (IPA) 2020 yang diselenggarakan oleh PropertyGuru, dengan meraup 11 penghargaan terbaik.

Chief Executive Officer PT Lippo Cikarang Tbk dan Chief Operating Officer PT Lippo Karawaci Tbk, Rudy Halim, menerima sebelas awards untuk berbagai proyek pengembangan di bawah Lippo Homes, yang diserahkan langsung oleh perwakilan juri Indonesia Property Award 2020, Doddy Tjahjadi dan Lina Gan, dalam acara seremonial di Millenium Village, Lippo Karawaci, Tangerang, Senin (14/12/2020).

“Adapun 11 penghargaan Indonesia Property Award 2020 yang diterima Ke Sambungan

melakukan gugatan class action kepada pelaku usaha. Peraturan tertulis tentang class action

ISTIMEWA

PENGHARGAAN: Chief Executive Officer PT. Lippo Cikarang Tbk Rudy Halim (kedua dari kiri) didampingi oleh Chief Marketing Officer Lippo Homes Jopy Rusli (kedua dari kanan) menerima sebanyak sebelas award PropertyGuru Indonesia Property Awards untuk berbagai project pengembangan dibawah Lippo Group di Karawaci, Tangerang Banten, Senin (14/12/2020).

ADVERTORIAL

Harapkan Danau Buatan Cikembang Atasi Banjir Bupati Eka Tinjau Langsung Lokasi Pembangunan Embung hingga Pimpin Rapat Minggoan Setu SETU - Selain percepatan pembangunan infratruktur yang terus dimaksimalkan, Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Bekasi juga terus mengawasi pembangunan agar sesuai perencanaan.

Rabu (16/12) kemarin, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja meninjau danau buatan Cikembang yang diharapkan dapat menampung air sebagai solusi untuk mengatasi banjir akibat adanya proyek pembuatan jalan tol.

Menurut dia, saat ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur

di berbagai wilayah. Satu di antaranya, pembangunan tol Cibitung-Cimanggis yang aksesnya melewati Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu.

Bupati Eka menjelaskan, pembangunan di tahun 2020 tidak bisa maksimal karena ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dirinya berharap pada tahun 2021 pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Bekasi harus dua kali

tambah baik, artinya program apapun harus lebih cepat terealisasi demi masyarakat Kabupaten Bekasi, dan bisa terealisasi lebih cepat demi pembangunan yang merata di segala sektor,” jelas dia saat memimpin Rapat Minggon Kecamatan Setu, yang berlangsung di kediaman warga, Kampung Lubang Buaya, RT 04 RW 05, Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

Bupati Eka mengatakan, kehadirannya di acara rapat

MENINJAU: Rabu (16/12) kemarin, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja meninjau danau buatan Cikembang yang diharapkan dapat menampung air sebagai solusi untuk mengatasi banjir akibat adanya proyek pembuatan jalan tol.

minggon tersebut untuk mengetahui permasalahan di wilayah sekaligus mencari solusi sehingga dapat dianggarkan pada tahun 2021 mendatang.

“Saya berharap para kepala desa proaktif agar usulan pembangunan di daerahnya bisa terealisasi, sekaligus ikut mengawasi programprogram dari pemerintah Kabupaten Bekasi,” tukasnya.

Sementara itu Camat Setu, Djoko Dwijatmiko mengatakan, hadirnya Bupati Eka di wilayahnya men-

jadi momentum yang baik untuk bersilaturahmi dan berdiskusi langsung dengan masyarakat.

“Beliau juga mempunyai program dan kegiatan yang langsung di sampaikan kepada masyarakat dan ini salah satu forum yang terbaik agar wilayah Setu bisa merata dalam pembangunan,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Setu, Bupati Bek­asi ­meni­njau danau bua­tan Cikembang yang diharapkan dapat men­ ampung air sebagai solusi

untuk mengatasi banjir akibat adanya proyek pembuatan jalan tol.

“Alhamdulillah Bupati Bekasi langsung datang ke lokasi agar pihak pengembang jalan tol bisa memberikan solusi,” kata dia.

Menurut Djoko, untuk mencegah banjir, dirinya bersama Bupati Bekasi sudah berkoordinasi dengan pihak pengembang jalan tol agar dibuatkan saluran ke danau buatan Cikembang sehingga masyarakat tidak kebanjiran. (adv/jio/hyt)

METRO CIKARANG

KAMIS,17 DESEMBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

Belajar Tatap Muka Diujicoba TAMBUN - Simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka kembali digelar. Kali ini di SMPN 1 Tambun Selatan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengundang kepala SMP negeri dan swasta pada kesematan itu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda, menjelaskan prosedur operasional standar protokol kesehatan di sekolah mulai siswa datang sampai pulang itu adalah satu kesatuan.

“Persoalan kapasitas kelas, yang penting jaga jarak minimal 1 meter. Sekolah punya kreativitas sendiri. Misal yang lain sebelum masuk ruangan ingin berjemur sebentar untuk kesehatan,” ucap dia kepada media, Rabu (16/12).

Yang penting, kata dia, protokol kesehatan inti dijalankan pihak sekolah.

Seperti mengukur suhu tubuh siswa dan mewajibkan mereka mencuci tangan sebelum masuk kelas.

“Kaitan dengan jam pelajaran yang tadinya 1 jam 40 menit, kita percepat jadi 20 menit. Yang penting sekarang relaksasi dulu, yang jenuh belajar di rumah bisa belajar di sekolah,” ucap dia.

Ketika suhu tubuh siswa melebihi 37,5, maka akan dibawa ke ruang isolasi. Kemudian, pada saat istirahat, tidak ada siswa yang keluar kelas, tetapi memakan bekal dari rumah di kelas.

“Kita samakan persepsi, saya minta kabid SMP melakukan hal yang sama

di kecamatan lain. Prokes harus ditampilkan semua.

Kita ingin menjaga ikhtiar selamat dari covid-19,” katanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, zonasi dari pemerintah pusat tidak lagi berlaku.

Jadi, kepala daerah diberi kewenangan memetakan sendiri kondisi wilayahnya.

“Izin keluar ketika kepala sekolah ngobrol de ngan komite, misal kan sepakat KBM tatap muka, buat surat ke bupati.

Kemudian kami memeriksa, ada namanya daftar periksa. Kita cek ketersediaan tempat cuci tangan, alur keluar-masuk, jarak antarkursi, ketersediaan masker dan thermo gun,” ucap dia.

Apabila sekolah tak memunuhi syarat itu, maka pihaknya tak akan memberi izin penyelenggaraan KBM tatap muka.

“Ketika bupati mengizinkan, tetapi wali murid tidak, itu tidak apa-apa. Saya minta ada fasilitasi belajar dari rumah,” sambungnya.

Sementara itu, salah s e orang siswa SMPN 1 Tambun Selatan, Annisa Nurida, menjelaskan dengan KBM tatap muka dapat memahami materi lebih mudah dan senang dapat bertemu dengan temannya kembali.

“Kalau dari online beda banget materinya, jadi gak ngerti gitu. Kalau offline sama guru bisa bertanya, kalau online terbatas,” tandasnya.(mil/ red)

ISTIMEWA

PENDIDIKAN: Simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka kembali digelar. Kali ini di SMPN 1 Tambun Selatan.

Aparat Desa Kurang DMS Raih Penghargaan Perusahaan Angkutan Barang Terbaik dari Kemenhub Dilindungi Jaminan Sosial CIKARANG-PT Dinamika Makmur Sentosa (DMS) menyabet dua penghargaan sekaligus dari Direktorat Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (16/12/20 di Jakarta. Perusahaan asal Bekasi ini menjadi perusahan angkutan barang terbaik di kategori besar seIndonesia Dua penghargaan itu yakni juara 1 Wahana Adhigana kategori perusahaan besar dan juara dua Abdi Yasa kategori Pengemudi. Aspek keselamatan dalam operasional menjadi salah satu penilaian, sesuai surat keputusan KP.5838/AJ.506/ DRJD/2020 O p e rat i o na l Ma nag e r DMS, Carolina mengaku pihaknya tak menyangka mendapatkan penghargaan bergengsi itu. Pasalnya banyak kompetitor besar yang turut serta dalam penghargaan itu seperti....

“Sebelumnya kita mengirimkan data-data ke panitia dari Dirjen Perhubungan Darat, dan juga sudah mengecek ke kantor. Kita tidak menyangka ya dapat penghargaan. Karena awal

DIMAS/CIKPRES

PENGHARGAAN: Jajaran PT Dinamika Makmur Sentosa dab dua penghargaan sekaligus dari Direktorat Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Pimpinan Perusahaan bilang, kita 10 besar itu sudah bagus,”kata dia kepada awak media PT DMS kata dia, dalam menjalankan bisnis logistik mengedepankan keselamatan dan keamanan. Sebelum armada jalan setiap harinya dicek pemeriksaan dan pengecekan harian (P2H).

“SOP dan Recruitment memang kita perketat, sebelum ditugaskan pengemudi diberikan training 5S ( sela-

mat diri, selamat armada, Selamat muatan, selamat dokumen, dan selamat hasil ), di DMS Academy dibawah pimpinan Bapak Ermawi Adjidadi, Pengemudi dilengkapi alat pelindung diri, armada rutin servis berkala dan melakukan P2H sebelum jalan oleh pengemudi,”ucap dia.

Keselamatan dan keamanan dalam menjalankan bisnis sudah diterapkan sejak awal perusahaan ini berdiri

pada tahun 2004. Total saat ini sudah 162 armada di PT DMS. “S eb elum p eng emudi mulai bekerja, kita berikan training dahulu agar dapat menjalankan kendaraan dengan baik. Ini untuk meminimalisirkan resiko dijalan,”ucap dia.

Penghargaan ini dikatakan dia menjadi cambuk semangat untuk lebih baik lagi dalam memberikan layanan kepada konsumen, penghargaan ini akan menambah daya saing dan nilai jual konsumen di pasar global.

Untuk kategori pengemudi terbaik juara dua, disabet oleh Ahmad Riki. Ia mengaku bangga mendapat juara tersebut, “Ga nyangka ya, karena kita bekerja yang utama memberikan yang terbaik untuk PT. DMS dan konsumen,”kata Riki yang sudah bekerja selama tiga tahun ini di PT. DMS. PT DMS diketahui salah satu perusahaan angkutan barang terpercaya, berbagai perusahaan besar seperti sparepart untuk kendaraan Daihatsu, Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Mitsubishi , dan Group Kawan Lama. (dim/red)

C I K A R A N G P U S AT Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Cikarang melakukan sosialisasi ke pemerintah desa mengenai jaminan sosial untuk aparatur desa.

Kepala Cabang BP Jamsostek Cikarang, Achmad Fatoni mengatakan pembahasan dan sosialisasi sudah dilakukan secara simultan dalam rapat minggon di kecamatan ataupun desa.

“Kami juga sudah bersurat ke masing-masing desa informasi tentang permendagri maupun manfaat program BPJS Ke t e n a g a k e r ja a n ,” k a t a Achmad Fatoni diminta komentarnya.

Namun faktanya, baru 13 desa yang mendaftarkan aparatur desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dari sekitar 180 desa di Kabupaten Bekasi.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentangan Keuangan Desa, Kepala D esa, Aparatur Desa dan BPD dilindungi jaminan sosial.

Fatoni menyebutkan jika aparatur desa itu mengi-

kuti program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan akan dilindungi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian apabila akan ditambah dengan jaminan hari tua.

Seperti pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), perlindungan resiko pekerja berupaya biaya perawatan sesuai kebutuhan medis,santunan cacat, santan sementara tidak mampu bekerja.

“Jika tingkat kecacatannya mencapai 70 persen atau meninggal dunia diberikan juga beasiswa bagi dua anaknya dari pendidikan dasar TK atau Paud sampai dengan strata1 besara akumulasinya 174 juta,”tuturnya.

Untul yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diberikan santunan kematian sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan.

Sebelumnya diberitakan ,Majelis Per timbangan Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi, Eras Rasyid menilai jaminan sosial untuk aparatur desa dan BPD sangat penting.

“Sangat penting, karena terkait jaminan dan kinerja.

Kita bicara ketika aparatur desa itu ada musibah dan lainnya. Sebagai bentuk apresiasi juga untuk aparatur desa,”kata Eras.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Ciledug ini menjelaskan minimnya pemdes yang ikut jaminan sosial lantaran kurangnya sosialisasi dari DPMD Kabupaten Bekasi.

“Kami (F-BPD) meminta DPMD untuk sosialisasi dan memberikan arahan agar setiap desa mengikuti apa yang sudah dicantumkan dalam Permendagri,,”kata dia. (dim/red)

Kami juga sudah bersurat ke masing-masing desa informasi tentang permendagri maupun manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.”

Kepala Cabang BP Jamsostek Cikarang ACHMAD FATONI

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Serukan Malam Tahun .. dari halaman Cikarang Ekspres tempat wisata, Hendra juga akan menemui pemuka agama untuk memastikan perayaan natal berlangsung kondusif di masa pandemi Covid-19.

“Termasuk bagaimana skema perayaan natal dan ibadahnya nanti. Yang jelas ada beberapa catatan apabila ibadah itu digelar khususnya terkait petunjuk teknis pelaksanaan agar aman dari penularan kasus dan tetap mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Disisi lain, kabar duka menyelimuti Kabupaten Bekaso dengam meninggalnya 12 pasien positif covid-19 selama dua hari terakhir.

“Kasus meninggal dunia pasien positif Covid-19 asal Kabupaten Bekasi dalam dua hari terakhir bertambah 12 orang,” kata Juru

Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah.

Adapun pasien yang meninggal dunia sebagian besar wafat di Jakarta, kebanyakan usia lanjut di atas 60 tahun dengan faktor komorbid.

“Faktor usia lanjut dan juga ada penyakit bawaan pasien,” paparnya.

Diketahui, dengan tambahnya 12 pasien positi covid 19 menjadikan angka ini menambah jumlah kumulatif pasien Covid-19 yang meninggal dunia menjadi 138 orang.

Data terbaru dari laman pikokabsi.bekasikab.go.id, Rabu (16/12/20), jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi bertambah 169 orang. Namun demikian, jumlah pasien yang sembuh juga men-

lippo Group Borong .. galami kenaikan sebanyak 137 orang.

Total kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi sebanyak 542 orang atau naik 25 orang dari sehari sebelumnya.

Pasien positif yang dirawat di rumah sakit bertambah 6 orang menjadi 318 orang, kemudian pasien yang menjalani isolasi bertambah 19 menjadi 224 orang.

Sebaran kasus aktif berada di 21 kecamatan dengan angka tertinggi di Kecamatan Tambun Selatan 86 kasus, Cikarang Timur 62, Cikarang Utara 55, Cikarang Pusat 54 dan Cikarang Selatan 52 kasus.

Kemudian Kecamatan Babelan 40 kasus, Cibitung 35, Cibarusah 30, Cikarang Barat 24, Karangbahagia 23 dan Serang Baru 20 kasus.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Kabu-

dari halaman Cikarang Ekspres L i p p o G rou p, d i l u a r 3 awards lainnya yang dimenangkan oleh Lippo Malls Indonesia,” kata Rudy Halim.

Rudy mengatakan, kunci kesuksesan Lippo Group dalam mengembangkan berbagai proyek skala besar, dilakukan secara terencana, terpadu, dan modern, serta terus berusaha berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen.

“Kami menyampaikan

apresiasi dan terima kasih kepada PropertyGuru atas 11 penghargaan Indonesia Property Awards 2020.

Kami juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh konsumen yang telah memberikan kepercayaan kepada Lippo Group,” tandas Rudy Halim.

Berikut, 11 kategori penghargaan yang diterima Lippo Group, yaitu Best Mixed Use Developer untuk Lippo Group, Best Affordable Condo Development (Jakarta) untuk Embarcadero by PT

Lippo Lippo Karawaci Tbk. B est Condo D evelop ment (Greater Jakarta) untuk proyek Orange County

by Lippo Group, Best Soho Developement untuk Soho Flex/Space by Lippo Group.

Kemudian, Best Township Development untuk proyek Lippo Village by Lippo Karawaci Tbk, Best Condo Interior Design untuk proyek Hillcrest House/ Fairview House by PT Lippo Karawaci Tbk, Best Housing Architectural Design untuk proyek Waterfront Estates

by PT Lippo Cikarang Tbk. Selanjutnya, Best Housing Interior Design untuk proyek Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk, Best Housing Landscape Architectural Design untuk proyek Waterfront Estates

by PT Lippo Cikarang Tbk. Penghargaan lainnya adalah Best Mixed Use Architectural Design untuk proyek Orange County by Lippo Group, dan Best Condo Development (Indonesia) untuk proyek Orange County

by Lippo Group. (yud/hyt)

paten Bekasi sebanyak 7.240 orang. Dari jumlah tersebut, 6.560 orang sudah dinyatakan sembuh, 138 orang meninggal dunia dan 542 orang dalam perawatan.

Selain itu terdapat 467 kontak erat, 212 pasien suspek dan 6 pasien probable.

Dari total 7.240 orang, mereka yang sembuh tercatat 6.560 atau bertambah 137 orang hari ini. Sementara 318 lainnya masih dirawat di rumah sakit, 224 menjalani isolasi mandiri, dan 138 meninggal dunia.

Adapun kasus suspek

bertambah 31 orang menjadi 10.487 dimana 212 masih dalam pengawasan.

Kemudian, kasus probable 313 orang dengan rincian 60 meninggal, 247 sembuh, dan 6 masih dalam pengawasan.

Kalau dilihat dari seba-

rannya, tiga wilayah yang paling banyak peningkatan kasus positif aktif adalah Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 86 orang, Cikarang Timur sebanyak 62 orang, dan Cikarang Utara 55 orang. (har/red/ hyt)

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: - Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Iklan Baris: Rp 20.000/baris (min 4 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

KAMIS, 17 DESEMBER 2020

METRO BISNIS

KARAWANG BEKASI

5

Wuling Almaz jadi Primadona di Bekasi Bangkit Dari Pandemi Covid-19 KOTA BE KASI – Pandemi Virus Corona masih berimbas pada industri industri otomotif terutama terhadap penjualan kendaraan di Indonesia.

Di Bekasi Almaz mendominasi penjualan Arista Wuling Siliwangi.

Branch Manager Wuling Motors Siliwangi, Willy ditemui saat pameran di Summarecon Mal Bekasi, Minggu(13/12) mengatakan dimasa new normal ini penjualan Wuling di Bekasi perlahan mulai bangkit.

“Penjualan sudah mulai naik sekitar dua kali lipat ketimbang di awal pandemi Covid-19, saya harap terus tumbuh. Wuling Almaz dominasi penjualan,” tuturnya.

Almaz yang dibanderol sekitar 300 jutaan dikatakan lantaran kondisi finansial konsumen Almaz tidak terlalu terganggu akibat pandemi. Berbeda dengan

Confero yang mengalami penurunan.

“Almaz ini kan konsumen menengah, yang tidak terlalu terganggu finansial, sehingga waktu awal pandemi mereka hanya menahan saja untuk membeli. Sekarang sudah mulai banyak pemesanan,” ucap dia.

Guna menggeber penjualan diakhir tahun, Wuling mengelar pameran bertema “Cheer Up” di Summarecon Mall Bekasi 9-13 Desember.

Wuling membawa lini p ro d u k l e n g k a p m u l a i dari seri Confero, Cortez, hingga Almaz serta memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk merasakan pengalaman berkendara bersama produk Wuling.

Berbagai promo menarik dikatakan Willy didapatkan dalam pameran itu, seperti voucher belanja senilai lima juta dan souvenir menarik untuk yang bertransaksi.

“Beli cash ataupun kredit akan tetap mendapatkan voucher belanja serta souvenir menarik untuk semua tipe unit Wuling,” tutupnya. (dim/red)

ISTIMEWA

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

Nataru, Telkomsel Siapkan Jaringan Berkualitas KARAWANG – Memasuki momen perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Penguatan dan pengamanan akses jaringan broadband, Telkomsel memprediksi trafik layanan data akan mengalami peningkatan sebesar 10,19% dibandingkan dengan hari biasa 2020.

Jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru sebelumnya, Telkomsel memprediksi trafik data akan tumbuh 49,3%. Prediksi tersebut didasari pada tren perubahan perilaku pelanggan selama masa pandemi sepanjang tahun ini.

Di mana terjadi pergeseran pemanfaatan akses layanan berbasis digital untuk kebutuhan mendukung aktivitas keseharian. Seperti akses layanan media sosial yang diprediksi tumbuh 7,32%, layanan communications (seperti instant messaging dan video conference) melonjak 22,52%, layanan streaming video naik 12,47%, layanan mobile gaming melonjak hingga 18,65%, akses browsing naik

14,21%, serta akses layanan e-commerce yang akan tumbuh sekira 13,17%.

Sedangkan untuk trafik pada layanan SMS, Telkomsel memproyeksi akan terjadi pertumbuhan sebesar 4,89% dibandingkan dengan hari biasa di 2020.

Jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru 2019, pertumbuhan yang terjadi diprediksi mencapai 0,8%. Untuk layanan Voice, Telkomsel memprediksi trafiknya akan tumbuh 2,76% dari hari biasa di tahun ini. Jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru sebelumnya, trafik layanan Voice diperkirakan akan turun 12,1%.

Berdasarkan prediksi trafik di atas, Telkomsel mengambil langkah antisipatif dengan melakukan optimalisasi jaringan, khususnya pada konektivitas broadband, di 550 point of interest (POI) yang tersebar di seluruh Indonesia. POI tersebut mencakup 304 area residensial, 23 wilayah rumah sakit utama penanganan

COVID-19, serta 223 titik strategis utama lainnya di tiap provinsi (meliputi titik jalur distribusi logistik seperti bandara, pelabuhan, jalan, serta fasilitas umum lain).

“Upaya penguatan, penambahan, dan pengamanan akses jaringan yang telah dilakukan secara rutin menjadi langkah kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, khususnya akan akses layanan broadband, terutama menjelang momen hari Natal dan Tahun Baru,” kata Direktur Network Telkomsel Hendri Mulya Syam.

“Dengan adanya fokus optimalisasi jaringan di masing-masing titik prioritas ini kami berharap dapat meningkatkan user experience saat menggunakan jaringan Telkomsel. Kami pun memastikan bahwa penguatan dan pengamanan akses jaringan akan menjangkau seluruh titik prioritas,” ungkapnya.

“Agar seluruh pelanggan dapat terus menikmati layanan broadband terdepan, terluas, dan merata dengan

nyaman dan lancar di setiap aktivitas digitalnya di momen akhir tahun dan pergantian tahun baru,” jelasnya.

Dalam melakukan upaya penguatan kualitas dan kapasitas jaringan di POI yang telah ditentukan. Telkomsel mengoperasikan tambahan 587 BTS 4G LTE baru, dan 69 unit Compact Mobile BTS (COMBAT).

Serta menambah kapasitas gateway internet menjadi 6.880 Gbps, untuk menjamin kelancaran akses lay-

MenkopUKM : Produk UKMK Bersaing Dengan Pabrikan JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Tetan Masduki mengakui bahwa produk UMKM tidak akan bisa bersaing dengan produk buatan pabrikan. Hal ini karena dilakukan secara massal, sementara UMKM tidak demikian.

“UMKM tidak bisa bersaing dengan mass production karena kalah efisien dan rantai perdagangan sudah ada sistemnya,” ujar Teten di Jakarta, kemarin (16/12).

Kendati begitu, produk UMKM tidak kalah dengan produk pabrikan. Sebab saat

ini produk buatan tangan (handmade) tengah menjadi tren. Apalagi produk yang dipesan konsumen dengan cara memilih sendiri desain-

nya ini menjadi keunggulan produk UMKM. “Walaupun jangan dilupakan customized product juga keunggulan UMKM,”

ujar Teten.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mencontohkan, yakni pengrajin kain tenun. Mereka menjual kain dengan harga Rp750 ribu dengan pengerjaan minimal selama dua pekan. Teten memperkirakan satu bulan pengrajin kain tenun bisa menghasilkan Rp1,5 juta.

Sementara upah minimum di daerah tersebut sekitar Rp2,4 juta. Model usaha ini menurutnya tidak cocok karena justru merugi bukan menguntungkan. Untuk itu Teten mendorong agar pelaku

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN KEHILANGAN BPKP M-01206890, N O P O L D 3 5 7 5 LY A / N A M I H AHMAD KAMIL, NO RANGKA MH1JB51185K217952, NO MESIN JB51E1214273, HUBU NGI : ABI B 083874404598

anan data bagi pelanggan di seluruh Indonesia.

Hingga November tahun ini, Telkomsel juga telah mengoperasikan teknologi 4G LTE di seluruh BTS USO yang tersebar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk perbatasan negara hingga pelosok negeri, sekaligus melengkapi lebih dari 233.000 BTS Telkomsel yang sudah beroperasi melayani lebih dari 95% wilayah populasi di Indonesia. (rls/dri)

KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH. ATAS NAMA : HOTIB BIN OLON, K P. L E U N G S I R RT. 0 3 / 0 2 , D E S A J AYA S A M P U R N A K E C . S E R A N G BARU-KAB. BEKASI DENGAN LUAS TA N A H : 8 . 6 3 3 ( D E L A PA N R I B U ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA METER PERSEGI), HAK MILIK N O M O R 0 0 4 5 1 / J AYA S A M P U R NA, NOMOR INDUK BIDANG : 10.05.15.05.00559, NOMOR SURAT UKUR : 10.05.15.05.00559/1997, NOMOR SERI SERTIFIKAT : AJ 965209.

HUB BP. AGUS HP : 0855-1701-026 KEHILANGAN BPKP M-01206890, N O P O L D 3 5 7 5 LY A / N A M I H AHMAD KAMIL, NO RANGKA MH1JB51185K217952, NO MESIN JB51E1214273, HUBUNGI : ABIB 083874404598

DIINFORMASIKAN BAHWA AUTO2000 KEHILANGAN DOKUMEN BERUPA S AT U S E T S U R AT P E M E S A N A N KENDARAAN NO. T262 - 46136.

BERKENAAN DENGAN KEHILANGAN TERSEBUT, AUTO2000 TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAANYA SEJAK TGL. 30 JULI 2020 KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATA S N A M A A J I D B I N N A L I M , K P. L A N G K A P L A N C A R R T. 0 0 4 / RW. 0 0 2 D E S A S U K A R A G A M K E CAMATAN SERANG BARU KABUPAT E N B E K A S I . TA N A H S AWA H SELUAS : 2.857 M2 (DUA RIBU D E L A PA N R AT U S L I M A P U L U H TUJUH METER PERSEGI), SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 00451/SUKARAGAM, SPPT NOMOR : 32.18.021.002.010.0018.0

HUBUNGI : AJO : 0822-1114-3241 HILANG BPKB NO.L00616667 NOPOL T1109 EB AN IKA ATIKA OKATAVIANI KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH

usaha UMKM khususnya yang bergerak di kebudayaan juga bisa menciptakan produk unggulan.

“Saya menyarankan untu k p e la ku ka i n te nu n untuk mengembangkan produknya sehingga menjadi bernilai tambah. Kita harus berani ke high end produk,” ucap Teten.

Sebelumnya, Presiden Joko Wido do b erharap l e wat p ro g ra m Ba ng ga Produk Indonesia menjadi momentum pengembangan industri dalam negeri, khususnya sektor industri kreatif. (bbs/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

ATA S N A M A I C U B I N A R D I , K P. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH D A R AT S E L U A S : 3 9 6 M 2 ( T I G A RATUS SEMBILAN PULUH ENAM M E T E R P E R S E G I ) , S E RT I P I K AT

HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/ SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIK A S I B I D A N G TA N A H ( N I B ) N O MOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-60749819

ADVERTORIAL

KAMIS, 17 DESEMBER 2020

KARAWANG BEKASI

6

Harapkan Kaum Perempuan Jadi Pendorong Budaya Sehat Keluarga Pesan Ketua TP PKK Bekasi Holilah saat Rapid Test Gratis CIKARANG PUSAT - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bekasi menggelar rapid test gratis untuk kaum perempuan di Kantor Sekretariat PKK setempat, Rabu (16/12). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Ibu Ke-92 yang jatuh pada tanggal 22 Desember.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi, Holilah Eka Supria Atmaja, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, serta seluruh peserta rapid tes yang ada di Kabupaten Bekasi.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi, Holilah Eka Supria Atmaja mengatakan, rapid test ini bertujuan membantu pemerintah dan unsur kesehatan dalam menanggulangi Covid-19 yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Terimakasih kepada peserta atas partisipasinya, semoga keg-

iatan ini bisa membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19,” ujarnya.

Pihaknya juga mengajak kepada seluruh peserta rapid, ditengah pandemi covid-19 ini untuk selalu menjadi contoh di masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan selalu menerapkan 3 M. “Mari bersama-sama membantu pemerintah daerah untuk terus mensosialisasikan dan mengajak

seluruh masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing, untuk melaksanakan protokol kesehatan, dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” ujarnya.

Holilah berharap, kaum perempuan dan ibu dapat menjadi pendorong sekaligus pengingat budaya sehat dalam keluarga. Agar mampu melindungi diri dan anggota keluarganya dari berbagai macam penyakit, termasuk COVID-19.

“S a y a m e n g h i m b a u k e p a d a perempuan khususnya ibu-ibu yang sering keluar ke pasar atau war ung aga r s e la lu m e ma ka i masker, hindari tempat-tempat kerumunan, serta selalu mencuci tangan selepas bepergian,” pungkasnya.

Kegiatan rapid test gratis tersebut dilaksanakan di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi dengan sasaran yakni perempuan berjumlah 100 orang. (adv/ yud/hyt)

ISTIMEWA

SOROT: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bekasi menggelar rapid test gratis untuk kaum perempuan di Kantor Sekretariat PKK setempat, Rabu (16/12). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Ibu Ke-92 yang jatuh pada tanggal 22 Desember.

Holilah Eka Supria Atmaja Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi

ADIKARYA PARLEMEN JABAR Anggota DPRD Jabar, Sri Rahayu Komit Lindungi Hak Perempuan

Mantap, Terjun Langsung Selamatkan Wanita Korban KDRT KARAWANG- Seorang istri di Karawang diduga menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya setelah keduanya bertengkar hebat. Wanita malang itu bernama NHY, sementara suaminya bernama BSR. Kejadian memilukan itu berlangsung di rumah kontrakannya yang bertempat masih di wilayah Anjun Kanoman, Kelurahan Karawang Kulon, Karawang Barat. Selasa (15/12). Kini korban dibawa ke RSUD Kabupaten Karawang berkat bantuan Anggota DPRD Provinsi Jabar Sri Rahayu Agustina.

Saat dikonfirmasi Sri Rahayu menuturkan dirinya mendapat kabar dari kader posyandu/Ketua Perlindungan Anak, telah terjadi KDRT di Anjun Kaler, usai mendapat kabar dirinya langsung menuju tempat kejadian perkara, sekaligus menjemputnya untuk dibawa ke RSUD Kabupaten Karawang.

“Selain menjemput Korban KDRT, juga memberikan pemaham kepada warga sekitarnya bahwa terjadi kekerasan tidak usah takut, karena dilindungi UU,” ujar wanita yang akrab disapa Mak Sri, Selasa (15/12).

Sri menambahkan, seluruh tubuh korban luka memar dan parah akibat dipukuli suaminya, dan lantas saya bawa ka RSUD Karawang untuk dilakukan pertolongan secara medis.

“Luka memar di seluruh tubuhnya nampak parah sekali akibat siksaan dari sang suaminya, bahkan selain itu juga, rambut korban, digunduli dengan menggunakan sebuah gunting sampai botak. Yang lebih parahnya lagi, luka lebam NHY, bukan hanya di bagian mata dan tubuhnya saja, bahkan di bagian kepalanya nampak benjol-benjol akibat sering di pukul oleh suaminya tersebut,” terang Sri. Sri menuturkan, berdasarkan dari hasil keterangan korban hampir setiap hari disiksa sama suaminya.

Namun meskipun kerap disiksa tidak ada yang berani menolong,

sebab suaminya selalu mengancam tetangga atau kerabat korban yang mengetahui tindakan dirinya menyiksa istrinya tersebut.

Saat disinggung terkait kejadian KDRT tersebut akan dilaporkan ke pihak berwajib, Sri dengan tegas mengatakan dirinya sudah koordinasi dengan Sekertaris DP3AKB Karawang, Amid Mulyana yang juga merupakan Satgas P2TP2A Kabupaten Karawang, bahwa jika visumnya sudah keluar akan dilaporkan ke Polres Karawang “ In sya A l l a h b e s o k, dari Psykolog dan Polres Karawang akan menindak lanjuti keja d i a n i n i ,” t u t u r S r i Rahayu Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar ini berharap pihak penegak hukum jangan sampai diam saja, ketika mendapati kejadian seperti ini, dan harus secepatnya melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku KDRT yang merupakan suami dari korban.

“Tindak tegas seret pelaku ke dalam jeruji besi, hukum dengan seberat-beratnya, karena kalau saja dibiarkan dikhawatirkan akan banyak tindakan yang di lakukan oleh kepala rumah tangga kepada istrinya,” tandasnya. (red)

ISTIMEWA

SOROT: Seorang istri di Karawang diduga menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya setelah keduanya bertengkar hebat. Wanita malang itu bernama NHY, sementara suaminya

Sri Rahayu Agustina "Tindak tegas seret pelaku ke dalam jeruji besi, hukum dengan seberat-beratnya, karena kalau saja dibiarkan dikhawatirkan akan banyak tindakan yang di lakukan oleh kepala rumah tangga kepada istrinya,”

PENDIDIKAN

KAMIS, 17 DESEMBER 2020

KARAWANG BEKASI

7

Dana BOP PAUD Tahap 2 Cair

SOROT Dilema Pesantren Hadapi Korona KARAWANG- Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menyadari, penanganan Covid-19 di pondok pesantren memang persoalan yang kompleks. Dia mengatakan, pesantren menghadapi dilema yang luar biasa dalam menghadapi pandemi covid-19.

“Dilema yang luar biasa. Satu sisi infrastruktur pesantren itu belum semuanya baik tetapi di sisi lain ada sebagian kiai yang merasa ini amanat orang tua yang harus dijalankan. Karena orang tua itu ‘capek’, tidak mampu lagi. Belum lagi ngajari anak itu tidak mudah. Belum tentu bisa matematika dan bisa baca kitab kuning,” tuturnya.

Waryono menyampaikan tidak sedikit orang tua yang jenuh melihat anaknya belajar di rumah.

“Yang perlu juga dicatat, ternyata 8 bulan itu orang tua gak tahan anaknya di rumah terus. Jadi kiai itu juga didorong oleh keinginan orang tua agar anaknya belajar lagi di pondok dan kiai menolak sebenarnya. Sedangkan orang tua sulit mengajari anaknya sendiri. Belum lagi orang tuanya harus bekerja,” kata dia.

Waryono menjelaskan, penerapan protokol kesehatan di pesantren, seperti jaga jarak fisik, cuci tangan, dan pakai masker, itu berkaitan dengan infrastruktur dan anggaran. Di sisi lain, infrastruktur di pesantren berbeda-beda.

“Kita tahu, yang pertama kena kasus Covid-19 di pesantren itu Gontor, yang kaya infrastruktur.

Tetapi ternyata kena juga meski saat di-tracing itu kenanya bukan di dalam (pesantren) tetapi dari luar,” paparnya.

Apalagi, Waryono mengingatkan, penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak fisik dihadapkan dengan kapasitas per kamar di pesantren yang biasanya diisi belasan santri. “Kira-kira masih seperti itu (18-20 santri per kamar). Kamar pondok 4x4 meter itu diisi banyak orang,” tuturnya.

Kemenag, lanjut Waryono, tidak bisa mengintervensi lebih jauh soal penerapan protokol kesehatan di pesantren. Kemenag hanya bisa menyampaikan imbauan kepada pondok pesantren agar menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, imbauan kepada kiai agar menahan diri dengan tidak mendatangkan santri. Sedangkan santri yang sudah ada di lingkungan pesantren tidak boleh keluar dari pondok. “(Kalau mengatur yang lebih dari sekadar imbauan) untuk madrasah itu bisa, seperti untuk ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Madrasah ini belum tatap muka meski madrasah itu sebagiannya ada di pesantren. Tetapi yang pesantren yang murni, salafiyah, berkali-kali saya sampaikan itu otoritas kiai,” ucapnya.

“Kami sendiri sudah memberi Bantuan Operasional Pesantren (BOP) untuk penanganan Covid-19.

Tetapi Covid ini kan panjang, lama. Sehingga bantuan dari pemerintah melalui Kemenag itu kan kurang. Apalagi untuk pesantren besar,” tambahnya.

Selama ini, Waryono mengatakan, Kemenag terus memantau penanganan Covid-19 di pesantren.

“Kami memantau juga, kami juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, yang melakukan penelitian berapa persen Gugus Tugas di pesantren,” tuturnya. (bbs/mhs)

Jangan Lakukan Penyimpangan!

KARAWANG - Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahap kedua tahun anggaran 2020 mulai dicairkan pada Desember. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang meminta seluruh satuan pendidikan tidak melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana BOP. “Kami mengimbau kepada seluruh pengelola PAUD di Karawang yang sudah mencairkan dana BOP, agar mengunakan dana sesuai juknis yang ada. Jangan ada penyimpangan, gunakan sebaik-baiknya,” ujar Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, Disdikpora Karawang, Sitti Imas Massitoh, melalui Kasi PAUD, Juhdiana, kepada KBE, belum lama ini.

Dikatakan Juhdiana, besaran dana BOP yang diterima lembaga PAUD pertahunnya sebesar Rp 600 ribu persiswa.

Proses pencairan dilakukan dalam dua tahap dengan dikirm langsung ke rekening masing-masing lembaga.

“Tahap pertama dilakukan di semester pertama

ISTIMEWA

SOROT: Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahap kedua tahun anggaran 2020 mulai dicairkan pada Desember.

(Januari-Juni), dan tahap kedua di semester kedua (Juli-Desember). Setiap tahapnya dicairkan sebesar 300 ribu rupiah,” ucapnya.

Di Karawang, sebut Juhdiana, ada sebanyak 1.324

lembaga PAUD yang menerima dana BOP dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui kas daerah. Jumlah tersebut di dalamnya terdiri dari SPS, TKQ, TK dan TKN. “Sekali lagi gunakan dana

BOP sesuai juknis Permendikbud No 20 Tahun 2020. Seperti untuk pembelian pulsa atau paket data, layanan pendidikan daring berbayar, pembelian cairan atau sabun pembersih tan-

gan, pembasmi kuman (disinfektan), masker, hingga pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) di masa pandemi covid-19,” tegasnya. (ayi/mhs)

Juri Cantik Seni Tari Karawang KARAWANG- Di balik lahirnya para juara dalam perlombaan seni tari di Kabupaten Karawang tentunya tidak terlepas dari adanya peran juri.

Keputusan dan penilaian merekalah yang menentukan siapa yang terbaik di akhir kompetisi.

Aprilia Nur Sayutini merupakan salah satu sosok juri yang sering ikut menentukan lahirnya para juara kompetisi seni tari di Karawang. Perempuan berparas cantik ini telah aktif menjadi juri sejak 2017.

Berbagai kejuaraan tari baik yang digelar pemerintah maupun swasta telah sukses ia tangani.

Salah satunya yaitu Festival Lomba Seni Siswa Na-

sional (FLS2N) Kabupaten Karawang.

“Suatu kebanggaan bisa dipercaya pemerintah dan masyarakat Karawang menjadi juri dalam berbagai perlombaan tari di Karawang” ujar Aprilia, kepada KBE, Rabu (16/12).

Ditegaskan guru seni budaya SMAN 1 Telukjambe ini, perjalanan bisa dipercaya menjadi juri tidaklah instan, tapi butuh kerja keras dan perjuangan yang panjang.

“Berawal dari hobi dalam bidang seni khususnya tari dari sejak masih TK serta dukungan kedua orang tua dan keluarga, saya bisa seperti ini,” ujar lulusan pendidikan seni Universitas Pendidikan Indonesia

(UPI) ini.

Lebih lanjut Aprilia mengaku senang bisa terus berkecimpung dalam bidang seni tari. Ia juga bersyukur karena pemerintah, swasta dan masyarakat terus aktif menyelenggarakan perlombaan seni tari di Karawang.

“Sebagai insan seni, tentunya saya sangat mendukung dan senang dengan adanya berbagai kegiatan seni tari di Karawang. Semua ini tentunya bisa menjadi wadah para generasi muda untuk menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Serta menjadi sarana menjaga seni tari di Karawang agar tetap eksis,” kata juri kelahiran Karawang, 8 April 1989 ini. (ayi/mhs)

Siswa-Guru Harus Banyak Tanya dan Berkarya

ISTIMEWA

JAKARTA- Saat ini, siswa maupun guru tidak hanya bertumpu pada satu cara saja ketika melakukan pembelajaran. Tetapi keduanya harus mau melakukan hal-hal yang baru. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim, siswa maupun guru juga harus mengamalkan Profil Pelajar Pancasila. Untuk mencapai Profil Pelajar Pancasila, Mendikbud menyatakan perlunya banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya.

Tentu hal ini adalah bagian dari Kemendikbud dalam mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Tentu melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

“Untuk kita meningkatkan Profil Pelajar Pancasila, dalam sehari-hari kita

harus melakukan tiga hal, kita harus banyak tanya, kita harus banyak coba, dan kita harus banyak karya,” ujar Mendikbud pada Seminar Virtual Nasional Pekan Untuk Sahabat Karakter (Pusaka), Kamis (10/12).

Perlu semangat bertanya Dijelaskan, kini sangat perlu bahwa guru dan murid untuk memiliki semangat bertanya.

Terlebih di era yang semakin maju sekarang ini. “Di sistem pendidikan kita, kita harus mendorong murid-murid untuk menanya.

Kita harus mendorong guru-guru untuk menanya,” katanya dikutip dari akun Instagram Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Senin (14/12). Untuk banyak coba, hal tersebut menurut Nadiem Makarim, terkait dengan keberanian mengambil risiko. Yakni siswa harus diberi kebebasan untuk mencoba hal-hal baru.

“Di dalam sistem pendidikan kita, kita harus memberikan kebebasan kepada murid-murid kita untuk

mencoba hal-hal yang baru.

Kebebasan dan kemerdekaan pada guru-guru juga harus mau mencoba hal-hal yang baru,” tutur Mendikbud.

“Tanpa dia merasa takut, dia mengambil risiko. Jadi kemampuan mengambil risiko ini harus kita anjurkan. Karena kemampuan mengambil risiko ini sangat penting di masa depan, harus banyak mencoba.

Walaupun gagal, tidak apaapa, karena dari kegagalan itu ada pembelajaran,” imbuhnya. (bbs/mhs)

Manfaat dan Tantangan Siaran TV Digital Oleh HARDLY STEFANO *)

PASAL 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menambahkan norma baru dalam regulasi penyiaran.

Yaitu, penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Ini merupakan dasar hukum dimulainya proses migrasi pemancaran siaran, khususnya televisi dari modulasi analog menjadi modulasi digital.

Indonesia sebenarnya telah tertinggal dalam penerapan teknologi siaran digital. Berdasar kesepakatan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada 2006, batas akhir dihentikannya siaran analog (analog switch off/ASO) kemudian penyiaran digital dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh negara anggota ITU adalah 17 Juni 2015.

Karena itu, UU 11/2020 memberikan tenggat waktu paling lambat dua tahun. Artinya, seluruh siaran televisi harus sudah dipancarkan dengan modulasi digital pada November 2022.

Alih teknologi modulasi penyiaran ini merupakan keniscayaan agar terjadi efisiensi penggunaan

frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas. Pada modulasi analog, setiap pemancaran siaran televisi membutuhkan lebar pita frekuensi sebesar 8 Mhz. Dengan menggunakan modulasi digital, pita frekuensi 8 Mhz dapat digunakan untuk memancarkan sekaligus 5 siaran TV dengan kualitas gambar high definition (HD) atau 13 siaran TV dengan kualitas gambar standard definition (SD). Sehingga, penggunaan frekuensi siaran analog dibandingkan siaran digital adalah minimal 1:5 dan maksimal 1:13.

Dalam penyiaran digital, frekuensi akan digunakan oleh 5 sampai 13 stasiun TV secara bersama-sama melalui sistem siaran multipleksing. Lembaga penyiaran tidak perlu lagi melakukan investasi untuk membangun infrastruktur pemancar. Sebab, hal tersebut akan dilakukan oleh penyelenggara multipleksing.

Lembaga penyiaran dapat fokus pada proses produksi konten siaran, yang proses pemancarannya akan dilakukan melalui sewa saluran multipleksing.

Dengan mekanisme seperti itu, biaya investasi (capex) infrastruk-

tur penyiaran akan semakin murah karena pada dasarnya ditanggung secara bersama-sama oleh beberapa lembaga penyiaran. Diharapkan pembangunan infrastruktur penyiaran akan semakin masif dan dapat menjangkau daerah yang selama ini belum dapat menerima siaran televisi tidak berbayar (free to air/FTA).

Beberapa kelebihan siaran televisi digital, menurut Oktariza dkk (2015), adalah: 1) Kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan (interferensi, suara dan/atau gambar rusak, berbayang, dsb). 2) Memungkinkan siaran dengan resolusi HDTV secara lebih efisien. 3) Kemampuan penyiaran multichannel dan multiprogram dengan pemakaian kanal frekuensi yang lebih efisien.

4) Kemampuan transmisi audio, video, serta data sekaligus.

Melalui siaran digital, masyarakat akan mendapat manfaat berupa kualitas gambar dengan resolusi tinggi dan suara yang lebih jernih. Selain itu, akan lebih banyak pilihan saluran televisi yang bisa dinikmati. Semua manfaat tersebut akan dinikmati masyarakat secara gratis karena

proses digitalisasi penyiaran ini dilakukan pada penyiaran tetap tidak berbayar (free to air/FTA).

Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran televisi digital bukanlah siaran televisi melalui internet atau streaming. Sebagaimana diketahui, untuk mengakses informasi dan hiburan melalui siaran streaming, masyarakat harus memiliki layanan data internet. Sementara itu, untuk dapat menikmati siaran televisi digital, hanya diperlukan antena ultra high frequency (UHF) serta perangkat televisi yang selama ini digunakan untuk menerima siaran televisi analog.

Televisi yang belum memiliki saluran penerimaan siaran digital juga tidak harus melakukan penggantian perangkat dengan televisi baru. Cukup dengan menambahkan alat bantu penerima siaran digital berupa kotak decoder yang disebut set top box (STB). Kabel dari antena UHF terlebih dahulu disambungkan dengan STB. Lalu, kabel dari STB dikoneksikan pada perangkat televisi analog. Maka, masyarakat sudah dapat menerima siaran

modulasi digital, sepanjang siaran digital telah dipancarkan.

Meski siaran televisi digital menjanjikan berbagai kemanfaatan, dibutuhkan perencanaan yang meliputi berbagai aspek agar dapat membawa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika siaran televisi digital hanya dipahami sebagai proses menambahkan STB pada perangkat televisi, hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah di wilayah-wilayah yang selama ini telah menerima siaran televisi analog dengan baik. Bagaimana dengan wilayah yang hingga saat ini belum dapat menerima sama sekali siaran televisi FTA? Bagaimana dengan kelompok masyarakat kurang mampu yang tidak dapat membeli STB? Selain sosialisasi teknis penyiaran digital, pemerintah perlu memublikasikan secara transparan berbagai rancangan regulasi, tahapan perencanaan, maupun kemajuan implementasi di berbagai wilayah. Bahkan, pemerintah perlu membentuk tim kerja atau gugus tugas agar dapat merespons dengan cepat berbagai masukan dari masyarakat. Dalam proses transisi sistem penyi-

aran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran perlu memberikan pemahaman yang komprehensif agar masyarakat dapat memahami kemanfaatan maupun tantangan siaran televisi digital.

Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi. Mulai proses perencanaan, mengawasi setiap tahapan pelaksanaan, hingga memberikan masukan kepada pemerintah. KPI pusat maupun daerah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menjadi ruang publik (public sphere) di mana seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan terkait proses digitalisasi penyiaran.

Ef i s i e n s i p e n g e l o l aa n i nfrastruktur dan berbagai kemanfaatan penyiaran digital harus disertai dengan kebijakan yang memungkinkan industri penyiaran tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat menikmati informasi dan hiburan yang berkualitas melalui siaran televisi secara gratis. *) Komisioner KPI Pusat

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8

KAMIS, 17 DESEMBER 2020

SEMANGAT BARU PURWAKARTA

Stok Sembako Masih Aman Meski Harga-harga Mulai Merangkak Naik PURWAKARTA - Ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan di sejumlah pasar Purwakarta masih normal menjelang Natal dan Tahun Baru.

Stoknya masih aman.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Purwakarta, Karliati Djuanda, Rabu (16/12/2020).

Menurutnya, harga sejumlah komoditas sampai saat ini masih stabil dibarengi ketersediaan barang yang aman serta Dinas Perdagangan selalu rutin melakukan monev sehingga belum perlu melaksanakan sidak pangan.

“Sampai sekarang ketersediaan barang dan harga stabil.

Kami belum perlu melakukan sidak pangan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas tersebut, Wita Gusrianita mengatakan, ada tiga pasar yang selalu dilakukan pengecekan rutin hargaharga pangan dan sejauh ini masih terbilang normal dan

belum ada kenaikan harga yang signifikan.

Kata Wita, ada tiga pasar yang didapatkan data harganya, di antaranya Pasar Ki Sunda Leuwipanjang, Pasar Wanayasa/Simpang, dan Pasar Citeko Plered. Harga komoditas cabai merah terdapat perbedaan, seperti Pasar Leuwipanjang dan Wanayasa Rp 60 ribu per kilogram, sedangkan Pasar Citeko Rp 50 ribu per kilogram.

Kemudian, harga cabai rawit di Pasar Leuwipanjang Rp 50 ribu, Pasar Wanayasa Rp 24 ribu, dan Pasar Citeko Plered Rp 50 ribu.

Selanjutnya, komoditas pangan daging sapi untuk di Pasar Leuwipanjang saat ini berada di harga Rp 110 ribu, Pasar Wanayasa Rp 120 ribu, dan Pasar Citeko Plered Rp 110 ribu.

Sementara daging ayam ras di tiga daerah tersebut antara lain Pasar Leuwipanjang Rp 35 ribu, Pasar Wanayasa Rp 34 ribu, dan Pasar Citeko Plered Rp 35 ribu.

“Ada kemungkinan (kenaikan) mendekati natal atau tahun baru. Tapi, jika dipantau ketersediaan mencukupi sehingga harga tetap stabil,” demikian Wita. (san/shl)

HASAN KOBRA/KBE

CEK HARGA: Bupati Anne dan jajaran Dinas Perdagangan Kabupaten Purwakarta rutin melakukan monitoring dan evaluasi sejumlah pasar di Purwakarta sehingga belum perlu melaksanakan sidak pangan.