HARIAN UMUM
KARAWANG BEKASI KAMIS, 16 JUNI 2022
KBEONLINE. ID
KARAWANGBEKASI.JABAREKSPRES.COM
PENGUSAHA KATERING WAJIB PAKAI PRODUK UMKM LOKAL
2.010 SISWA BEREBUT PIALA O2SN BACA HALAMAN 7 PENDIDIKAN
HARGA Rp4.000
KARAWANGBEKASIEKSPRES_OFFICIAL
KARAWANG- Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendorong para pengusaha katering agar menggunakan produk UMKM lokal daerah demi meningkatkan perekonomian masyarakat.
Aep Syaepuloh Wakil Bupati Karawang
“UMKM di Karawang ini sangat potensial. Jadi, kami berharap agar pengusaha katering menggunakan produk UMKM,” katanya di sela kegiatan Paguyuban Pengusaha Catering
Karawang di Karawang, Rabu (15/6). Dia mengharapkan para p engusaha kater ing di Karawang bijak dengan menggunakan bahan baku asal Karawang seperti mem-
beli produk beras yang dihasilkan UMKM Karawang, membeli telor asin produk UMKM, dan lain-lain. “Potensi UMKM Karawang ini banyak. Ada beras yang
Gurita Korupsi di Kota Bekasi LPKAN: MASIH BANYAK PEJABAT YANG TAK TERSENTUH
KOTA BEKASI- Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mendalami aliran dana dari sejumlah pihak. Hal tersebut menyusul dengan beredarnya surat dakwaan dalam kasus suap yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (Pepen) yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung. Sekjen LPKAN Abdul Rasyid mengatakan, dengan ditemukannya aliran dana, baik itu dari pejabat BUMD maupun sejumlah ASN di lingkup pemerintahan Kota Bekasi setidaknya dapat menjadi pintu masuk lembaga antirasuah itu untuk bersih-bersih dari praktik korupsi yang selama ini telah menggurita di Kota Bekasi.
“Kami menduga praktik korupsi di Kota Bekasi dilakukan secara berjamaah. Sebab bila kita menganalisa lebih dalam terkait dengan dakwaan sejumlah tersangka, aliran dana itu ternyata bukan hanya dari dinas, pejabat BUMN maupun tokoh partai yang selama ini berkuasa di Kota Bekasi itu juga harus ikut diseret ke Pengadilan Tipikor agar ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Rasyid dalam keteranagn tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (7/6). Kata Rosyid, bila Pepen mau jujur dan mau mengungkap apa sebenarnya yang terjadi selama dirinya menjadi kepala daerah, maka dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat eselon II maupun III ikut terseret dalam pusaran jual beli jabatan dan praktik transaksional dalam lelang
proyek di Kota Bekasi itu. “Dalam kasus korupsi yang terjadi di Kota Bekasi kami mendesak agar KPK tidak berhenti menetapkan beberapa orang saja yang saat itu ikut terjaring operasi tangkap tangan. Tapi pihak penyidik harus dapat mengembangkan siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli jabatan maupun suap proyek di Kota Bekasi harus segera ditetapkan tersangka,” tegas Rosyid. Menurut Rosyid, LPKAN akan terus mengawal kasus korupsi di Kota Bekasi yang saat
Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi
Cikarang Guyur Duit ke Parpol Rp 12 Miliar KABUPATEN BEKASIMeskipun belum disetujui oleh Pemerintah Provinsi, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Polit i k ( Ke s b a n g pol) Kabupaten Bekasi meminta seluruh partai politik yang memperoleh kursi legislatif pada Pemilu 2019 lalu, segera mengajukan proposal penggunaan dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) tahun 2022 ini. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Juhandi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan pesan ke partai politik untuk segera membuat proposal, perihal penggunaan anggaran tersebut. “Anggaran yang sudah disiapkan Pemkab
ISTIMEWA
SOROT: Jembatan Antilope tengah menyinta perhatian publik lantaran adanya girder box proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di atas jembatan tersebut.
KCIC Klaim Siapkan Pengganti Jembatan Antilope KOTA BEKASI- PT Kereta Cepat Cina Indonesia m e mb a ngu n j e mb at a n pengganti Jembatan Antilope di Pondokgede, Kota Bekasi. Saat ini, Jembatan
Antilope tengah menyinta perhatian publik lantaran adanya girder box proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di atas jembatan
SEKILAS
ASN Sulit Netral di Pilkada JAKARTA- Hasil survei Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengungkapkan bahwa 62,70 persen ASN setuju bahwa kedudukan kepala daerah (kada) sebagai pejabat pembina kepegawaian menyebabkan ASN sulit untuk bersikap netral dalam pilkada serentak 2020. Sebanyak 62,70 persen responden setuju bahwa
Rp 12 miliar, menggunakan APBD, karena ini untuk kepentingan rakyat,” katanya. Dirinya menghimbau, agar partai politik segera mengajukan proposal ke Kesbangpol, agar bisa dicairkan secepatnya. “Pengajuan proposal inginnya harus segera mungkin, agar bisa segera dicairkan. Karena memang sudah dipersiapkan. Untuk tahun ini sudah Rp 6.000 anggaran parpol,” ucapnya. Dia mengaku, usulan kenaikan dana Banparpol ini masih dalam proses di provinsi. Hanya saja Juhandi memastikan, usulan tersebut akan disetujui dalam waktu seminggu sampai dua Minggu ini. “Kalau untuk bantuan Parpol kita lagi mengejar Perbupnya diselesaikan di
Ratusan Kader BKL Se-Jawa Barat Digembleng BKKBN
Karawang Terpilih jadi Tuan Rumah Ratusan kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dari empat kabupaten/kota di Jawa Barat, digembleng orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi lansia. Dalam kegiatan ini, Kabupaten Karawang ditunjuk sebagai tuan rumah. WAHYUDI, KARAWANG
ORIENTASI Pendampingan PJP bagi lansia berlangsung di Hotel Akshaya Karawang selama dua hari. Rabu-Kamis, (15-16/6/2022). BKKBN menargetkan, para kader yang dilatih mampu menjadi pelopor di lingkungannya untuk mewujudkan tercapainya program lansia tangguh. Sub Koordinator Pengelola Program BKL pada BKKBN Jawa Barat, dr. Dinda Aquariani mengatakan, ada 266 peserta yang mengikuti orientasi PJP di Karawang. Mere-
WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES
ORIENTASI : BKKBN Provinsi Jawa Barat, menggelar orientasi pendampingan perawatan jangka panjang bagi kader KB di 4 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Kontak Redaksi: Suhlan: 081806630196, Mahesa: 082298163255. Kontak Iklan: Tohiri: 081279676016, Hayatullah: 085379686339
Email: karawangbekasiekspres@gmail.com, redaksikarawangbekasi@gmail.com