Page 1

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang JUMAT, 16 AGUSTUS 2019

www.karawangbekasiekspres.co.id

@korankarawangbekasiekspres

HARGA Rp3.000

Relokasi Warga Terganjal Duit Abrasi Cemarajaya, DPRKP Ngadu ke DPRD Jabar KARAWANG- Pemkab Karawang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan memintan bantuan Pemprov Jawa Barat untuk membantu kesiapan relokasi warga yang rumahnya terdampak abrasi di Desa Cemarajaya, Kecamata Cibuaya. Saat ini Pemkab Karawang sudah menyediakan lahan kurang lebih seluas 3 hektare di desa yang sama menjadi lahan untuk dibangunkan hunian baru untuk warga. “Kemarin saat para anggota DPRD Jawa Barat berkunjung ke kantor, kami sampaikan soal persoalan relokasi di Cemarajaya. Ini memang atas inisiatif kami, mencari jalan ke luar saat kabupaten secara anggaran terKe Hal...7

MAHESA BAHAGIASTRA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOROT : Jalanan retak akibat banjir rob dan abrasi di Desa Cemarajaya Kecamatan Batujaya, Kamis (4/8) tahun 2016 silam.

Bonus Demografi Bisa Berkah atau Bencana K A R AWA N G - K a b u p a t e n Karawang sebagai salah satu kota urban di Jawa Barat. Tengah jadi sorotan ribuan migran dari luar Kota Pangkal Perjuangan. Jika tidak dikendalikan dengan serius, tidak menutup kemungkinan Karawang akan merugi saat berada dalam guyuran bonus demografi beberapa tahun yang akan datang. Peneliti Ahli Utama BKKBN Jawa Barat, Rindang Ekawati menjelaskan, Bonus Demografi merupakan keuntungan suatu daerah dari melimpahnya pendidik usia produktif. Sebagai hasil dari penurunan tingkat Ke Hal...7

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SEMINAR KEPENDUDUKAN : Para pembicara dalam Seminar Kependudukan yang digelar oleh IP2KKB dan BEM Unsika, nampak sedang berdiskusi.

Mengungkap Pelaku Pembunuhan 9 Tahun Lalu Telukjambe

Kabur 26 Maret 2011 Baru Tertangkap 24 Juli 2019 Sembilan tahun lalu, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011, Tekukjambe digegerkan kasus pembunuhan. Bertahun-tahun pelakunya boron. Dan sembilan tahun kemudian tepatnya pada tanggal 24 Juli 2019 pelaku baru tertangkap. YOGIE, TELUKJAMBE

KEPOLISIAN sektor (Polsek) Telukjambe Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap A warga asal Kabupaten Purworejo yang tewas dibunuh 9 tahun lalu di sebuah Ke Hal...7

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

YOGIE/KBE

REKA ULANG: Rekontruksi kasus pembunuhan sembilan tahun lalu yang pelakunya baru tertangkap bulan kemarin.

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com


OPINI

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019

2

MPR, GBHN, dan Kegamangan Presidensial Oleh Fahrul Muzaqqi *) SALAH satu rekomendasi Kongres V PDI Perjuangan (PDIP) di Bali adalah menghidupkan kembali GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sekaligus merestrukturisasi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai lembaga tertinggi negara penjaga GBHN. Rekomendasi itu sebenarnya telah menjadi wacana lama bahkan ketika Taufiq Kiemas (almarhum) menjadi ketua MPR periode 2009–2013. Polemik mengemuka, khususnya terkait dengan desain bangunan pemerintahan yang direkomendasikan itu. Apakah ini akan mengembalikan format pemerintahan seperti era Orde Baru? Bagaimana rancang bangun yang dapat menyinkronkan desain pemerintahan presidensialisme dengan format MPR sebagai lembaga tertinggi? Setidaknya, dua pertanyaan itu penting untuk didiskursuskan. Cita Rasa Parlementer Kegelisahan yang melatari rekomendasi PDIP tersebut terutama didasarkan pada arah pembangunan pascareformasi yang dianggap kurang berjalan secara

berkelanjutan. Artinya, ketiadaan GBHN sebagai acuan pembangunan (blueprint) berimplikasi pada potensi keterputusan arah kebijakan dari satu rezim penguasa ke rezim berikutnya. Walau sebenarnya telah ada rujukan arah pembangunan 25 tahunan yang dikenal dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dalam praktiknya, dokumen itu bagaikan kurang bertaji dalam menentukan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, akankah mengganti RPJPN dengan GBHN serta-merta bisa menjamin keberlanjutan arah pembangunan dari satu rezim ke rezim berikutnya? Jawabannya belum tentu. Bahwa persoalan utama yang digelisahkan tidak terletak pada dokumen acuan pembangunan karena sejatinya dokumen itu hanyalah benda mati yang bisa ditafsir lentur sesuai dengan kepentingan rezim penguasa. Melainkan kebutuhan terhadap lembaga yang berwenang untuk ’’mengendalikan’’ pemerintah. Logikanya, hal itu secara teoretis justru mengarah pada semangat parlemen-

tarisme. Dengan memosisikan MPR sebagai lembaga tertinggi, dalam hal-hal tertentu, ia mempunyai semacam hak veto atas kebijakan pemerintah (eksekutif ). MPR, dengan demikian, berpotensi menjadi lembaga dengan kekuasaan tak terbatas (superbody) karena bisa mengontrol, tetapi tidak bisa dikontrol. Terlebih, terminologi tertinggi itu mengundang persoalan, sejauh mana kewenangannya? Efek samping nyata mode institusional tersebut bisa kita telusuri justru tidak pada masa Orde Bar u. Melainkan dari kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada awal era reformasi. MPR sebagai lembaga tertinggi berwenang memberhentikan presiden sebelum periode jabatannya selesai. Berangkat dari kasus itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menciptakan stabilitas serta regularitas politik dan pemerintahan. Hal itu diwujudkan dengan pemberlakuan pemilu secara terpisah antara legislatif dan eksekutif. Pun, prinsip checks and balances mengharuskan semua lembaga trias politika menjadi lem-

baga tinggi negara yang setara. Sistem pemerintahan lalu bersemangat presidensialisme. Nah, ketika kini muncul ide untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, apakah dengan demikian justru kembali pada format parlementarisme dan mengulangi risiko kesalahan pada masa lalu? Opsi Lain? Kegelisahan atas ketidakmenentuan arah pembangunan pascareformasi memang penting untuk segera dipecahkan. Namun, problem itu tidak bisa semata dipandang karena ketiadaan lembaga tertinggi negara. Taruhlah diberlakukan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Persoalan tidak lantas beres dengan mudah. Bagaimana apa-

bila kekuatan partai-partai di parlemen didominasi partai politik yang berbeda atau bahkan berseberangan dengan partai politik pengusung presiden, misalnya? Tentu, yang sangat mungkin terjadi adalah kontestasi antara lembaga kepresidenan dan MPR. Tidak menjadi persoalan apabila kontestasi itu berjalan produktif untuk progresivitas pembangunan. Artinya, perdebatan yang mengemuka berbasis akademik dengan dukungan data dan argumentasi rasional yang kuat perihal pilihan-pilihan kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, apabila yang terjadi justru saling mendelegitimasi, bahkan dalam taraf ekstrem terdapat upaya pemakzulan presiden atau sebaliknya, pembubaran parlemen atas nama GBHN, apakah justru itu menjadi kontraproduktif bagi pembangunan? S oal terakhir, apakah mungkin mengawinkan sistem parlementer dengan lembaga tertinggi berada di tangan MPR? Secara logis, jawaban penulis adalah musykil. Mulai kalkulasi dukungan suara, misalnya. Presiden didukung mayori-

tas pemilih di seluruh tanah air (tidak terbatas daerah pemilihan/dapil). Sementara anggota MPR didukung sebagian pemilih dari dapilnya. Bagaimana prinsip logika itu justru menempatkan MPR berkedudukan lebih tinggi daripada presiden? Walau sebaliknya pula, sistem presidensialisme tidak lantas menempatkan presiden lebih tinggi daripada parlemen. Berikutnya justru di tubuh MPR sendiri. Keberlanjutan arah pembangunan dapat dibayangkan apabila MPR memiliki kekuasaan tunggal, solid, dan kontinu. Artinya, terdapat kekuatan dominan dari suatu partai atau koalisi partai di parlemen yang memungkinkan keputusan bisa dihasilkan dengan mudah dan kontinu. Namun, apabila terjadi pergeseran dominasi partai atau koalisi partai di parlemen dari satu periode pemerintahan ke periode selanjutnya, hal itu juga membuka ruang perubahan bagi standar arah pembangunan. Katakanlah partai A atau koalisi A berkuasa mayoritas selama lima tahun lantas digeser oleh partai X atau koalisi X yang notabene menjadi kompetitor di peri-

ode selanjutnya. Tidak tertutup kemungkinan arah pembangunan berbelok. Katakanlah dari yang mulanya pro-investasi menjadi proteksi. Atau, dari yang awalnya pro-pertumbuhan (pro-growth) menjadi propemerataan (pro-equality). Sederhananya, logika yang menempatkan MPR sebagai penjaga arah pembangunan sehingga dapat berkelanjutan justru berpotensi ditabrak MPR sendiri manakala tidak ada jaminan suatu partai atau koalisi partai akan terus mendominasi di parlemen. Alhasil, perkara ketidakmenentuan arah pembangunan yang dirasakan sebagian pihak kiranya lebih membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua lembaga negara untuk mempertahankan yang baik dan memperbaiki yang buruk. Ini tidak terbatas hanya bagi eksekutif atau legislatif. Termasuk yudikatif dan seluruh lembaga penunjang (auxiliary state organs). Ini pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wallahu a’lam bisshawab. (*) *) Dosen di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya; penulis buku ’’Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia’’

ita bahwa kau menulis sebuah novel tentang hubungan kalian berdua. Seorang perempuan berumur tiga puluh tahun yang berpacaran dengan laki-laki berumur delapan belas tahun yang tengah duduk di kelas dua belas SMA. “Tapi, editor penerbit G menolaknya,” ucapnya. “Katanya, tokoh laki-lakinya kurang rasional. Mana ada anak laki-laki seumuran itu begitu dewasa. Sementara yang perempuan sudah tua tetapi justru kekanakkanakan. Eh, dia belum pernah saja ketemu kita berdua, ya,” ujarmu sembari tergelak-gelak. “Aku ingin kirim naskah novel itu ke Paman Yusi dan Mas Sulak. Mau tahu pendapat mereka apa.” “Bisa jadi, review mereka jauh lebih sadis dari editor itu.” “Eh, kamu mau kan nikah denganku?” kau bertanya lagi. Ia menghela napas. “Ya, kalau aku sudah lulus kuliah dan bisa selesaikan novelku.” “Ya ampun, lama sekali. Lima tahun lagi. Aku sudah berumur tiga puluh lima tahun lebih. Entar susah dapat anaknya.” “Siapa yang peduli?” Ia tersenyum. Kau juga tersenyum. Lalu, kalian memba-

has kelas menulis novel yang mempertemukan kalian, juga impian-impian tentang novel yang tak kunjung selesai ditulis. *** IA masih menulis cerita pendek ini, ketika ia tibatiba teringat padamu dan sebuah rasa rindu menjalari dadanya. Sebuah giginya, di bagian depan, agak goyah sejak sebulan terakhir. Ia memperhatikannya, pada bagian rumpun gigi itu ada sebuah lubang kecil, hitam, dan menguarkan bau agak busuk. Ia ketakutan sendiri dan tak sabar ingin mengunjungi dokter gigi. Ia takut gigi depannya tanggal dan ia semakin terlihat tua dan tak menarik, sementara ia belum menikah di usia tiga puluh tahunnya. Saat cerita pendek ini hampir selesai ia tulis, ia tiba-tiba memahami akan makna pertanyaan yang kau lontarkan di halte malam itu. Tiba-tiba saja ia ingin duduk di halte itu lagi bersamamu dan menjawab dengan cepat tanpa berpikir demikian lama, bertahuntahun, sampai kau merasa lelah dan memilih jalan lain untuk bahagia. Seharusnya ia segera menjawabmu malam itu, “Ya, aku mencintaimu.” (*)

CERPEN, GUNTUR ALAM Selagi Ia Menulis Cerita Pendek Ini (3/TAMAT) IA masih menulis cerita pendek ini, saat ia teringat pada teleponmu sebulan setelah pertanyaanmu di halte

bus seberang Grand Indonesia itu. “Kamu apa kabarnya? Gimana proyek novelmu?” Ia

tahu, kau hanya berbasa-basi dengan pertanyaan itu. Oleh karena itu, ia pun menjawab dengan berbasa-basi pula. “Baik. Agak macet. Aku harus fokus ujian nasional. Kalau kamu?” “Baik,” suaramu terdengar renyah di cupingnya. “Eh, aku jalan sama polisi sekarang.” Kau memamerkan pacar barumu. Ia pun berusaha mengingat-ingat saat menulis cerita pendek ini, apa ia merasa cemburu atau tidak ketika mendengar ucapanmu itu. Dan ia lupa dengan perasaannya sendiri waktu itu. “O ya?” sahutnya, cepat. “Baguslah. Umurnya berapa?” “Dua puluh enam tahun. Tapi, dia tugas di Palu,” suaramu menyiratkan kesedihan. “Jadi, kalian LDR?” “Ya,” suaramu semakin lirih. Ia terkekeh. Ya, ia ingat. Ia waktu itu benar-benar terkekeh, seperti senang sekali mengetahui kenyataan bahwa pacar barumu yang polisi itu bertugas di kota yang jauh. Namun, saat menuliskan cerita pendek ini, ia tak dapat memastikan dengan tepat apakah saat itu tawanya sebagai wujud puas dari kekecewaannya

lantaran dirimu sudah punya pacar lagi, tetapi kalian menjalani hubungan jarak jauh. “Tapi, ia mencintaiku. Ia janji, libur dinas ini, ia akan mengajakku bertemu dan mengenalkan kepada ibunya. Kurasa ia akan melamarku.” “Baguslah.” Dan ia lupa dengan fragmen lanjutan dari obrolan itu. Ia terus mengingat-ingat, tetapi ia tak mampu mengingat apa pun. Mungkin setelah mendengar ucapanmu itu, ia langsung memutuskan percakapan kalian.

Namun, ia ingat dengan teleponmu yang datang beberapa bulan kemudian. Suara tangismu yang pecah dan isak yang timbul tenggelam. Ia dapat membayangkan ingusmu yang meleleh bersama air mata sembari kau terus menceritakan kisah patah hatimu. “Ibunya tidak setuju. Ibunya bilang aku terlalu tua untuk anaknya. Badanku juga terlalu lebar. Bahkan, ibunya bilang, aku terlalu pendek untuk menjadi istri seorang polisi.” Ia masih bisa merasakan tangismu merambat di dalam gendang telinganya saat menuliskan bagian ini dalam cerita pendeknya. Ia mendengarkan semua tumpahan kesedihanmu sampai ia jatuh tertidur dan ponsel itu masih saja menempel di bantalnya ketika ia terbangun paginya. Ia tergesa mengirimimu SMS, “Sori, aku ketiduran.” Dan kau menjawabnya beberapa hari kemudian. *** Selagi ia menulis cerita pendek ini, ia teringat dengan pertanyaanmu, “Apakah kamu mau menikah denganku?” Umurnya baru delapan belas tahun waktu itu dan ia bingung hendak menjawab apa untukmu. Terlebih ketika kau bercer-

Bincang Kebijakan Mobil Listrik Tren Pabrikan Otomotif Menuju Bebas Emisi RUMAH SAKIT 1.

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

2.

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

3.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

4.

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

5.

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

BPKB MOBIL AVANZA NOPOL : B 1192 KMJ A/N JAINIH JAMALUDIN, ALAMAT KEL. JATILUHUR RT 002 RW 011 JATIASIH BEKASI BPKB SEPEDA MOTOR SUPRA NOPOL B 6102 KUJ A/N DADI KUSDIMAN HILANG SERTIFIKAT NO 6512 A/N MUHAMAD HASAN LUAS 1.126 M² DS.TELAGA MURNI KP.BOJONG KONENG RT 04/03 KEC.CIKARANG BARAT

TELAH HILANG BPKB SEPEDA MOTOR JUPITER Z NOPOL B 3528 KEN A/N AFIF FATURRAHMAN TELAH HILANG BPKB SEPEDA MOTOR SUPRA NOPOL B 6102 KUJ A/N DADI KUSDIMAN

PEL AKU industri otomotif menjadi salah satu pihak yang paling menunggu selesainya peraturan presiden (perpres) mobil listrik. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indone sia (Gai kindo) sangat menyambut positif kabar rampungnya regulasi yang mengatur kendaraan ramah lingkungan tersebut. Berikut obrolan dengan Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto, mengenai harapan dan kesiapan Gaikindo dalam menyikapi kabar selesainya pembahasan perpres. Apa tanggapan Gaikindo terhadap perpres mobil listrik yang sudah ditan-

datangani presiden? Sangat gembira tentunya. Kami menyambut baik perpres mobil listrik yang katanya sudah oke. Harmonisasi tarif juga sudah oke. Itu yang kami tunggutunggu selama ini. Intinya, kami menyambut baik. Sebab, dengan adanya perpres tersebut, aturan mobil listrik lebih jelas untuk industri. Apa langkah industri selanjutnya setelah perpres sudah resmi diteken? Kami masih menunggu untuk teknis dan petunjuk yang lebih detail. Sebab, sampai sekarang Gaikindo belum menerima salinan perpres tersebut. Namun, tentu arahnya kami akan mendorong industri me-

TELAH HILANG BPKB SEPEDA MOTOR SUZUKI SHOGUN NOPOL B 3756 FY A/N DADI KUSDIMAN ALAMAT : RT 002/011 JATILUHUR JATIASIH BEKASI TELAH HILANG BPKB MOBIL AVANZA NOPOL : B 1192 KMJ A/N JAINIH JAMALUDIN, ALAMAT KEL. JATILUHUR RT 002 RW 011 JATIASIH BEKASI

BPKB SEPEDA MOTOR JUPITER Z NOPOL B 3528 KEN A/N AFIF FATURRAHMAN BPKB SEPEDA MOTOR SUZUKI SHOGUN NOPOL B 3756 FY A/N DADI KUSDIMAN ALAMAT : RT 002/011 JATILUHUR JATIASIH BEKASI

Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto

manfaatkan semua fasilitas yang diberikan dan disediakan pemerintah. Apakah industri bakal mulai mempersiapkan produksi kendaraan berbasis listrik di Indonesia dengan sudah adanya regulasi? Soal produksi, kami kem-

balikan ke setiap APM untuk kesiapannya. Namun, dengan regulasi yang sudah final, ini merupakan masa persiapan untuk para merek. Sudah ada road map dari pemerintah. Nanti APM yang mengkaji model mana yang mau dibikin, mana yang diekspor, dan sebagainya. Apa harapan Gaikindo terhadap pemerintah setelah perpres mobil listrik diterbitkan? Seperti yang pernah kami tekankan, kami berharap pemerintah memiliki planning yang matang tentang infrastruktur yang mendukung keberadaan mobil listrik di Indonesia. Kemudian, sosialisasi tentang mobil

listrik kepada masyarakat juga harus efektif dan masif. Sebab, produsen otomotif juga perlu market yang siap untuk menyambut produk mobil listrik. Tentang target pemerintah bahwa Indonesia mampu menjual kendaraan berbasis listrik 20 persen dari total penjualan otomotif nasional pada 2025, apakah target itu bisa dicapai bersama? Harus optimistis lah ya. Kami pelaku siap kok. Kami juga mendukung bahwa tujuan dari ini semua adalah mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi. Bagaimanapun, dunia otomotif seluruh dunia sedang menuju ke sana. (*)


Semangat Baru Urang Subang

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019

IMBAUAN BUPATI Berdasarkan Surat Edaran bernomor KS.01/380/Kesra per tanggal 27 februari 2019: Mengistruksikan setiap instansi pemerintahan menggelar penggalangan dana “Peduli Thalsemia” menindaklanjuti data yang dirilis Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI/ POPTI) saat ini ada sebanyak 129 penyintas thalasemia yang tersebar di 30 kecamatan se-Subang. Adapun penyerahan bantuan dana dapat diserahkan ke Bagian Kesra Setda Subang atau via transfer ke rekening a/n Peduli bencana Kab.Subang: 0092084965100. Demikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bupati Subang Ruhimat

ORMAS

FERI KOSASIH/KBE FERI KOSASIH/KBE

TERPILIH LAGI: Ketua MPW PP Jabar H. Tubagus Dasep dan H. Endang Kosasih yang terpilih menjadi Ketua MPC dan pengurus PP lainnya.

H. Endang Pimpin Lagi MPC PP SUBANG- H. Endang Kosasih kembali terpilih menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Subang Periode 2019-2023. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) PP Kabupaten Subang Tahun 2019. Acara Muscab dilaksanakan di Gedung GOW Subang, Jl. Mayjen Soetoyo No 32, Kelurahan Cigadung, Subang, Kamis (15/8/2019). Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat H. Tubagus Dasep dan para pengurus Pemuda Pancasila Jawa Barat, Sekda Kabupaten Subang, H. Aminudin dan para anggota MPC PP dan para PAC PP se-Kabupaten Subang. Ketua MPC Pemuda Pancasila Subang H. Endang Kosasih, mengucapkan permohonan maaf selama menjadi ketua PP selama dua periode. “Saya memohon maaf jika ada kesalahan selama saya memimpin MPC. Karena tidak ada manusia yang suci karena manusia tempatnya salah,” kata H. Endang. Mungkin selama ini dalam kepemimpinan pihaknya banyak melakukan tindakan tidak sesuai norma-norma organisasi. “Saya mohon maaf. Juga dalam masa jabatan saya ini mungkin dua periode bagi saya begitu lama. Silakan teman-teman yang mau. Disini PP Subang mengedepankan asas dekonsentrasi. Insya Allah terbuka lebar,” katanya. Ketua MPW PP Jabar H. Tubagus Dasep menambahkan, Subang ini terkenal basis sentral dari semua persoalan. “Saya titip Subang, pesan saya anggota PP jangan terlibat politik praktis. Jika mereka 01 dan 02. PP harus 03 persatuan Indonesia,” katanya. (fri)

DEMO PEMKAB: Akitivis HMI Subang melakukan unjuk rasa mengkritik kinerka Pemkab dan DPRD Subang.111

Demo Mahasiswa Ricuh Kinerja Pemkab dan DRD Dinilai Payah

SUBANG- Aksi massa puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Subang di depan Gerbang Pemkab ricuh, Kamis (15/8/2019). Saat aksi, massa HMI terlibat saling dorong dengan petugas. Massa meminta bertemu dengan Bupati Subang guna menyampaikan aspirasinya. Dan aksi ini digelar untuk kali kedua di Kantor Pemkab Subang.

Pada aksi pertama mereka gagal bertemu dengan Bupati Ruhimat. “Hari ini kita kembali aksi. Karena aksi minggu lalu kita gagal bertemu dengan Bupati dan Ketua DPRD untuk menyampaikan aspirasi kami,” kata Korlap Aksi, Afif. Massa bergerak menuju ke area perkantoran Pemkab Subang. Sayangnya, Gerbang masuk Pemkab ditutup dan dijaga petugas karena ada Riung Mungpulung yang diikuti Pejabat Forkopimda, Veteran, Tokoh Subang dan lainnya. Massa yang terus merangsek masuk dengan mendorong penjagaan, akh-

SUBANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Subang akan memasukkan pelajaran AntiKorupsi dari tingat PAUD hingga SLTA. Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dikbud Subang

Kusdinar. Menurutnya, Anti Korupsi bakal menjadi salah satu pelajaran di bangku sekolah. Dab saat ini pihaknya sedang menggodok konsep dan kurikulum sebelum resmi diajarkan di sekolah.

96 Tokoh Subang Kumpul

FERI KOSASIH/KBE

AKRAB: Acara Riung Mumpulung Jelang HUT RI yang digelar Pemkab Subang.

sudah dicapai putra terbaik Kabupaten Subang. Prestasi ini, harus dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ujar Bupati. Riung Mungpulung Kemerdekaan ini adalah program baru Pemkab di HUT RI. Biasanya, riung mungpulung digelar

perubahan yang segnifkan, dan kami melihat janji janji bupati selama ini tidak ada targetan untuk merealisasikan janjinya secara berkelanjutan,” kata Afif. Tidak hanya kepada Pemkab, HMI juga memprotes kinerja DPRD yang dianggapnya selama ini hanya studi banding yang menghamburkan anggaran. “Dengan turunnya kami kembali untuk kesekian kalinya kami merasa kecewa terhadap kinerja Pemkab yang selama ini belum ada perubahan yang segnifikan, Kami juga melihat janji-janji bupati selama ini tidak ada targetan untuk merealisasikan jan-

jinya secara berkelanjutan begitupun dengan kinerja DPRD,” paparnya lagi. Apip mengatakan, selama ini DPRD hanya melakukan kunjungan kerja saja, penghamburan anggaran karena dengan kunjungann keluar daerah dianggap bisa menjadi bentuk pemborosan anggaran. “Apalagi saat ini hasilnya tidak ada, tidak kelihatan apa?” katanya. Menurutnya, kritik dan masukan ini merupakan kontribusi HMI Cabang Subang yang menginginkan Kabupaten Subang maju. “Kami ingin kabupaten yang kami cintai kedepan maju dan berjaya,” pungkasnya. (fri)

Anti-Korupsi Diajarkan di PAUD

Pemkab Gelar Riung Mumpulung Jelang HUT RI

SUBANG-Pemkab Subang menggelar acara R iung Mung pulung di Pendopo Bupati Subang dalam rangka persiapan untuk menjelang Har i Kemerdekaan RI ke-72. Riung Mungpulung dihadiri Pejabat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Subang. Dalam acara ini dihadiri oleh sekitar 96 tokoh dan warga Subang ya n g s u d a h m e n g u k i r prestasi, dedikasi, dan b e rk o n t r i b u s i k e p a d a Subang di bidang masing-masing. Acara yang dikemas santai dan serius itu merupakan bagian dari Peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, Bupati Ruhimat didampingi Wakil Bupati Agus Masykur Rosyadi dan  Sekda H. Aminudin  serta Pejabat Forkopinda. Bupati menyerahkan piagam penghargaan kepada sebanyak 96 tokoh dan warga Subang. “Kami cukup bangga dengan dedikasi, prestasi dan kontribusi yang

irnya terlibat aksi dorong antara pengunjuk rasa dengan Satpol PP yang dibantu personil kepolisian. Ketegangan terjadi sekitar 15 menit. Tidak lama dari aksi dorong mendorong, massa akhirnya melakukan aksi pungut sampah di Saluran Air depan Pemkab Subang. Afif menegaskan aksi ini sebagai bentuk kekecewan publik terhadap kinerja Pemerintahan yang dianggapnya tidak nampak perubahan signifikan selama hampir setahun pemerintahan RuhimatAgus Masykru Rosyadi. “Kami merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah yang selama ini belum ada

pada setiap Hari Jadi Kabupaten Subang. “Ini yang pertama kali diadakan, sebagai ruang silaturahim dan apreisasi bagi mereka yang berpestasi, sebagai bagian dar i cara kitab menghormati para Pahlawan yang mendahului kita,”

terangnya. Pada Riung Mungpulung ini digelar dengan nuansa kedaerahan. Sebelum acara dimulai, diawali dengan pembacaan rajah, dan tari tradaisional. Demikian juga di pertengahan acara, kesenian tradisional kembali ditampilkan. (fri)

Namun dmeikian, tekhnisnya, Anti-Korupsi ini diajarkan di sela-sela belajar atau bukan sebagai mata pelajaran tersendiri. “Jadi sifatnya sisipan, bukan pelajaran tersendiri. Penekannya pada pendidi-

kan antikorupsinya, sehingga anak-anak mengerti soal ini,” katanya. Selain menyiapkan kurikulum, Pelajaran ANtikorupsi akan diperkuat lewat Peraturan Bupati. Dengan dmeikian, pen-

didikan anti-korupsi ini resmi dan legal diajarkan kepada siswa dari tingkat PAUD sampai SLTA . “Setelah kurikulum beres, selanjutnya kita meminta dibuatkan Perbupnya,” katanya. (bbs/fri)


JUMAT, 16 AGUSTUS 2019

PENDIDIKAN

4

SMPN 1 Cikampek Warnai Kemerdekaan K A R AWA N G – B e r b a ga i k re a s i c a ra ya n g dilakukan oleh setiap orang dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74. Hal serupa juga disampaikan Novitasari salah satu panitia yang merupakan siswa dari SMPN 1 Cikampek. Ia mengaku bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk para pejuangan saja dan bukan untuk orang dewasa saja. Melainkan kemerdekaan ialah hak untuk semua orang dalam memerdekakannya dirinya. Menjelang pelaksanaan nanti di bersama temannya hanya ingin turut langsung menikmati arti sebuah perjuangan. D a l a m m e n g i s i w a ktu liburan sekolah dia m e n g h a b i s k a n w a kt u di jalan untuk mencari uang yang akan digunakan untuk keghiatan agustusan nanti. “ Ng ga ma l u , ke nap a harus malu, justru kita bangga semua yang kita lakukan untuk memeriahkan hari kemerdekaan negara kita tercinta,” tuturnya sambil tersenyum. Sementara itu, sejumlah pemuda di Kampung Krajan RT 01/03, Desa

TOYIB/KARAWANG BEKASI EKSPRES

Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek. Ketua Panitia pelaksanaan Agustus di Kampung Krajan, Angga Mulyana mengaku bahwa apa

yang dilakukannya bersama teman-temannya itu merupakan suatu b u kt i b a hw a p e m u d a juga bisa berjuang seperti para pejuang terle-

bih dahulunya. Namun untuk saat ini berbeda perjungn dengan yang diperjuangn waktu itu. Kini dengan s eumu rannya itu dia mesti

berjuangan bagaimana caranya menyatukan p e r b e d a a n b a i k s u ku bangsa agama dan budaya. Tidak dipungkiri bahwa nilai kepancasi-

SMAN 5 Karawang Budayakan Kaulinan Budak KARAWANG – Ada yang berbeda di perayaan Agustusan dalam memperingati kemerdekaan RI yang akan diselenggarakan di SMAN 5 Karawang Barat. Sebelumnya hampir setiap tahun agenda yang dilakukan selalu diwarnai dengan berbagai hiburan dan permainan game pada umunya. Hal tersebut disampikan langsung Ketua OSIS SMAN 5 Karawang

Barat, Abidzard mengat a ka n , m e s k i p e rayaa n hari kemerdekaan masih beberapa hari lagi. Namun berbagai persiapan sudah mulai dilakukan ol eh p engur us O SIS di sekolah. “Kita sudah buat agendanya nanti dan akan ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya,” ucapnya kepada KBE, kemarin. Lanjut Abidzard, dalam

perlombaan tersebut dirinya akan menerapkan berbagai kegiatan permainan kaulinan barudak. Seperti egrang, permainan karet dan permainan lainnya. “Tahun ini untuk memeriahkan agustusan di sekolah kita akan lebih edukasikan perminan kaulinan barudak,” tuturnya. Menurut Abidzard, saat ini dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan jaman sudah jarang ditemu-

kan anak-anak bermainan permainan kaulinan dulu. Jangankan untuk bermain bersama kata dia untuk bertemu saja selain di sekolah sudah sulit. “Banyak permainan gudged atau di handphone membuat anak untuk males bersosialisasi secara langsung, mereka lebih asyik dengan dunianya sendiri,” akunya. Ma k a d e n g a n d i i s i n ya permainan kaulinan

mampu menumbuhkan kesadaran siswa dalam melestarikan kebudayaan daerah. Jangan sampai, kata dia, dengan kemajuan teknologi meraka merupakan nilai nilai kebudayaan. “Selain menghibur kita juga mencoba untuk memperkenalkan kepada seluruh siswa baru perminan terdahulu juga tidak kalah serunya dengan permainan jaman sekarang,” pungkasnya. (oib)

laan semakin hari semakin berkurang. “Maka dalam menjelang hari kemerdakaan di bersama temannya sengaja membuat ber-

bagai tema untuk satu kesatun bangsa dan negara. Hasil kreatif kita sendiri dan ada nilai perjuangannya,” ucapnya. (oib)


JUMAT, 16 AGUSTUS 2019

METRO KARAWANG

5

Disdukcatpil Keliling Kantor Desa Layani Masyarakat Dengan Jemput Bola

PPM Dorong Bekas Kantor Kecamatan Jadi Museum KARAWANG – Pemuda Panca Marga (PPM) Karawang mengharapkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk segera menjadikan bangunan lama bekas kantor kecamatan Rengasdengklok menjadi cagar budaya. “Kami masih tetap konsisten untuk terus mendorong agar bangunan lama bekas kantor wedana Rengasdengklok. Yang pernah menjadi catatan sejarah penaikan bendera merah putih pertama kali pada tanggal 16 Agustus 1945 agar menjadi prioritas khusus dari pemda,” ucapnya kepada KBE, kemarin. Dikatakannya, bekas kantor Kecamatan Rengasdengklok tersebut bisa diubah menjadi museum sejarah. pusat penerangan kepariwisataan dan kesejarahan Rengasdengklok. “Disamping bisa dijadikan cagar budaya daerah, tempat tersebut. Bahkan menjadi cagar budaya nasional, karena menyimpan nilai sejarah yang tinggi sebagai bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya. Lanjutnya, PPM yang merupakan kumpulan dari anak para veteran dan pejuang ini. Prihatin akan kondisi bangunan yang sekarang ini karena terbengkalai. Jika melihat kondisi bangunan tersebut, bisa men-

imbulkan efek negatif dari masyarakat dengan menilai bahwa Pemda lalai dalam merawat aset sejarah. “Kami berharap campur tangan langsung dari Pemda Karawang. Jujur yang mengamankan gedung sejarah itu adalah Pemuda Panca Marga dari pencurian dan lainnya, dari halhal yang membuat nilainilai kesejarahan itu hilang,” ucapnya. Masih, kata dia, termasuk meriam yang ditemukan, karena sebetulnya meriam tersebut sudah tertimbun tanah untuk waktu yang lama. Dan yang mengangkatnya adalah Pemuda Panca Marga, sampai sekarang meriam tersebut masih dalam pemiharaan. “Artinya kita berharap pemerintah daerah agar konsen terhadap gedung sejarah ini, karena kalau suda hilang, kita juga akan kehilangan sejarah Indonesia,” tuturnya. “Setelah HUT RI ke 74 ini, adalah momen yang tepat untuk kita bertindak melakukan segala sesuatu hal yang positif, terutama dengan aset-aset kesejarahan dan PPM sebagai stakeholder siap dalam merawat aset-aset kesejarahan dan kepahalawanan di kabupaten Karawang pada umumnya dan Rengasdengklok khususnya,” pungkasnya. (gie)

CILAMAYA WETAN – Untuk mempermudah, masyarakat di wilayah pesisir Karawang. Dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Karawang berkeliling kantor desa. Dijelaskan Kasie Pelayanan Umum Kecamatan Cilamaya Wetan, Ibrahim. Program layanan jemput bola ke kantor desa, oleh Disdukcatpil Karawang. Dilakukan, dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan. Seperti E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran. “Jadi ini program rutin. Dalam satu tahun, Disdukcatpil keliling ke tiga desa dalam satu kecamatan. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ung-

kapnya, saat ditemui KBE, di Aula Kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan, kemarin (15/8). Dijelaskan Ibrahim, dalam kesempatan itu, masyarakat D e s a Te g a l s a r i , b i s a menikmati layanan cepat pencetakan KK dan Suket E-KTP dalam satu hari. “Jadi satu hari jadi. Kalau E-KTP suketnya dulu,” jelasnya. Masih kata dia, dalam satu hari pelayanan, pihaknya bisa melayani hingga ratusan warga. Dengan berbagai keperluan yang berbeda. “Sejauh ini, masih didominasi dengan permohonan pembuatan E-KTP,” jelasnya. Ibrahim berharap, dengan program jemput bola seperti ini. Diharapkan masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan Disdukcatpil. Serta memanfaatkannya dengan baik dan maksimal. “Setelah Desa Tegalsari. Layanan ini akan mampir ke Desa Tegalwaru dan Desa

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

DISDUKCATPIL : Pelayanan administrasi kependudukan Disdukcatpil Karawang, saat jemput bola di Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan.

Muara Baru di Kecamatan Cilamaya Wetan,” ujarnya. Sementara, Kepala Desa Tegalsari, Awang Wibisono menambahkan, atas nama Pemerintah Desa Tegalsari, pihaknya men-

Warga Tegalwaru Euforia Karnaval Kemerdekaan CILAMAYA WETAN – Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, masih satu hari lagi. Namun, euforia kemeriahannya sudah terasa di sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang. Seperti di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan. Ribuan warga dari semua golongan, tumpah-ruah ke jalan raya. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 74, pemerintah Desa Tegalwaru menggelar lomba karnaval dan jalan santai. “Semua warga antusias. Mereka berebut doorprize, dengan total hadiah puluhan juta rupiah,” ungkap Pjs Kepala Desa Tegalwaru, Euis Herawati, kemarin, (15/8).

Euis mengatakan, karnaval Desa Tegalwaru diikuti tak kurang dari 4.000 warga. Mereka berjalan di sepanjang raya CilamayaTelagwaru. Dengan menggunakan kostum “nyeleneh” khas moment 17-an. “Baik perangkat desa dan seluruh warga Desa Tegalwaru, berbaur dalam suka cita, merayakan HUT RI ke 74,” ujarnya. Masih kata Euis, moment Agustusan di Desa Tegalwaru, selalu menyedot banyak perhatian setiap tahunnya. Pasalnya, selain kegiatan karnaval yang sesnsaisonal. Selama dua pekan di bulan Agustus. Pemerintah desa setempat, menggelar berbagai macam jenis perlombaan.

“ Ki t a ju ga m e ng g e la r turnamen sepak bola, kemudian lomba-lomba t ra d i s i o n a l d a n m a s i h banyak kegiatan lainnya. Saya selaku kades berharap, tradisi seperti ini bisa dipertahankan dan dikembangkan, oleh generasi selanjutnya,” ujarnya. Sementara, anggota BPD Desa Tegalwaru, Wardo menambahkan, selain menghibur dan banjir hadiah. Kegiatan yang diselenggarakan di Desa Tegalwaru, penuh dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotongroyong. “Kami sangat mengapresiasi, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalwaru,” pungkasnya. (wyd)

gucapkan ter ima kasih kepada Disdukcatpil Karawang, serta Pemerintah Kecamatan Cilamaya Wetan. Yang telah memfasilitasi warganya, agar mudah mengurus surat-

surat kependudukan. “Program ini sangat membantu. Apa lagi, letak geografis desa kami, sangat jauh dari kantor Disdukcatpil Karawang,” imbuhnya. (wyd)


6

Koran Kebanggaan Pelaku Bisnis

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019

Selama Januari-Juli 2019

BPJS Bayarkan Klaim Lebih dari Rp 215 M KARAWANG- BPJS Ketenagakerjaan Karawang, mencatat sepanjang tahun 2019 ini (Januari-Juli) p i ha k nya su d a h m e m bayarkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang nilanya tembus di angka Rp215,823,504,701. Pembayaran klaim jaminan terbesar adalah Jaminan Hari Tua, yaitu 87% dari total pembayaran klaim sejumlah Rp187,917,643,200 dengan 18,579 kasus yang didominasi oleh peserta yang mengundurkan diri 14,321 kasus dan PHK 3,746 kasus. Untuk tenaga kerja asing (TKA) yang kembali ke negara asalnya sebanyak 155 kasus dengan jumlah klaim sebesar Rp9,180,039,140 Selanjutnya diikuti oleh pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp21,490,995,109. “Memang dari tahun ke tahun, pembayaran klaim jaminan didominasi oleh Jaminan Hari Tua, apalagi mengingat banyaknya karyawan PHK yang disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang tutup dan pindah keluar wilayah Karawang,” tutur Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang, Erizal Feri. Feri menuturkan, sebetulnya karyawan PHK atau mengundurkan diri, tidak harus langsung melaku-

kan klaim Jaminan Hari Tua. “Karena bila diambil sekarang justru hanya akan menjadikan pengeluaran yang konsumtif,” katanya. “ Ka m i m e nya ra n k a n Jaminan Hari Tua diambil ketika benar-benar membutuhkan. Karena dana Jaminan Hari Tua ini akan terus berkembang sehingga semakin lama akan semakin bertambah meskipun karyawan sudah tidak bekerja dan sudah tidak melakukan iuran tiap bulan. Jadi manfaat yang diterima juga akan lebih besar,” timpalnya. Ditambahkannya, untuk

pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan mengcover seluruh biaya peserta yang mengalami kecelakaan kerja sampai dengan dinyatakan sembuh atau cacat atau meninggal dunia tanpa ada batasan biaya. Yang termasuk kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dari mulai tenaga kerja berangkat dari rumah ke lokasi kerja sampai kembali pulang dari lokasi kerja ke rumah dengan melalui jalur yang wajar. BPJS Ketenagakerjaan Karawang juga hadir dalam kegiatan Paten (Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan) yang dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Karawang setiap hari Rabu di Kecamatan se-Kabupaten Karawang. Terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, semua pekerja apapun pekerjaannya, akan terasa aman jika menjadi peserta. “Untuk pekerja apapun, BPJS Ketenagakerjaan siap melindungi. Jadi peserta bisa dengan tenang bekerja, keluarga yang dirumahpun nyaman jika terjadi sesuatu karena sudah ada yang menjamin,” tukasnya. (dri/rls)

ADVERTORIAL

12 Prasasti Proyek Pembangunan Diresmikan Mulai dari Pendidikan hingga Kesehatan pada HUT ke-69 Bekasi CIKARANG PUSAT - Pembangunan adalah prioritas dalam perkembangan suatu daerah, begitupun dengan Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Momen spesial Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bekasi ke69 kemarin (15/8), Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja melakukan penandatanganan prasasti peresmian belasan proyek pembangunan di wilayahnya. Terutama pembangunan sekolah dan layanan kesehatan. Menurut dia, pemerintah daerah akan terus lakukan pembangunan hingga terjadi pemerataan. Seperti pembangu na n Un i t S e kolah Baru (USB) SMPN 5 Cibitung Wa n a j a y a , U S B SMPN 5 Cibarusah Cibarusahjaya, Kecamatan Cibarusah, USB SMPN 05 Cikarang Selatan Sukadami, USB SDN Lambangsari 05, Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 13 Tambun Selatan Sumberjaya, serta SDN Simpangan 01. Selain pembangunan, rehab pun dilakukan untuk sekolah SMPN 6 Tambun Selatan dan SMPN 3 Cikarang Utara. “Sekolah dan kesehatan itu sangat penting. Totalnya ada 12 proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi,” terangnya.

Adapun pembangunan pada bidang kesehatan, di antaranya pembangunan gedung Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sukamahi Cikarang Pusat, Puskesmas Rawat Inap Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan dan Puskesmas Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan. Tak hanya itu, pemerintah juga membangun gedung perpustakaan daerah di Kecamatan Cikarang Selatan. Ia melanjutkan, proyek pembangunan itu pertanda upaya dan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sejumlah infrastrukutur. Tentunya, kata Eka, keseriusan itu tak hanya harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Tetapi dalam membangun daerah harus bersamasama oleh seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan Bekasi yang baru dan bersih. “HUT Bekasi ini mari kita jadikan momen untuk bersamasama berkomitmen membangun Bekasi agar lebih baik lagi,” tandasnya. Diketahui bersama, Kabupaten Bekasi berhasil meraih sejumlah penghargaan karena sesuai blue blprin berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diberikan Kemente-

rian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PPPA Republik Indonesia (RI), Yohana Susana Yambise di acara puncak peringatan Hari Anak 2019 dan Penganugerahan Kabupaten/ Kota layak anak yang diberlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, 24 Juli 2019, lalu. Menurut Kepala Bappeda Ka-

bupaten Bekasi, Slamet Supriadi, hal itu menjadi momentum perbaikan kesejahteraan anak yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Pemkab Bekasi sendiri, optimis akan mendapatkan KLA seutuhnya pada tahun 2022, lebih cepat dari target sebelumnya yakni pada tahun 2027. “Kita baru saja mendapatkan penghargaan KLA. Ini merupakan prestasi yang membangga-

kan. Kami menargetkan, status KLA sepenuhnya dapat terwujud pada 2022 atau lima tahun lebih cepat dari target sebelumnya yakni, tahun 2027,” ujarnya kepada tim Humas Pemkab Bekasi, beberapa waktu yang lalu. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang ke-37 tingkat Kabupaten Bekasi kali ini, berlangsung meriah.

Bertempat di Gedung Wibawa Mukti, Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (30/7), yang lalu. Mengusung tema, Peran keluarga dan Perlindungan anak. Dengan menampilkan berbagai atraksi oleh anak-anak Sekolah. Baik Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. (adv/msr/hyt)


JUMAT, 16 AGUSTUS 2019

SAMBUNGAN

7

Jelang Muktamar PKB, 1.000 Ulama Bakal Rumuskan Piagam Bali JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar V di Nusa Dua, Bali, 20-21 Agustus 2019. Sekitar 1.000 kiai dan ulama pimpinan pondok pesantren pun dikumpulkan dari berbagai pelosok negeri dalam forum Munas Alim Ulama se-Indonesia. Mu n a s A l i m u l a m a itu akan digelar pada tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 14.00-16.30 WITA, a k a n d i h a d i r i Ke t u a Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, hadir juga ulama nyentrik Gus Miftah. Ko o rd i nat o r Mu na s Alim Ulama Saifullah Maksum mengatakan, Munas tersebut merupakan salah satu rangkaian Muktamar. Karena tujuannya adalah membahas masalah-masalah kebangsaan, baik politik demokrasi, budaya serta keagamaan. Saifullah juga menambahkan, dalam forum

tersebut para kiai juga akan melakukan diskusi terkait dengan revitalisasi model dakwah Wali Songo di era sekarang. “Kemudian, Para kiai juga akan membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk terus memperkuat basis Islam yang moderat dan seruan keagamaan alim ulama yang akan disebut dengan Watsiqah (Piagam) Bali,” ujar Saifullah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (15/8). Diharapkan lewat f o r u m te rs ebu t a ka n muncul rekomendasi yang dapat menciptakan ter wujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai tanpa ada permasalahan terkait terorisme, radikalisme, dan intoleransi yang belakangan menjadi isu serius yang dihadapi bangsa ini. Tidak hanya itu, para ulama yang hadir dalam forum tersebut juga akan

menggelar tasyakuran atas pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya dengan terpilihnya JokowiMa’ruf sebagai pasangan presiden dan wakil presiden Periode 2019-2024. “Jadi diperkirakan ada sekitar 1000 ulama dan kiai pimpinan pondok pesantren sudah siap menghadiri Mukhtamar PKB,” paparnya. Sementara itu, Wasekjen DPP PKB Ahmad Iman mengakui, Muktamar PKB ini bukan sekedar agenda bisa yang rutin dilakukan lima tahun sekali, namun menjadi kesempatan silatirrahmi para ulama untuk membahas agenda-agenda kebangsaan dan keagamaan. “Biar bagaimana pun, PKB kan lahir dari rahim NU. Wajar kalau setiap agenda PKB dimeriahkan oleh ulama, dan yang dibahas masalahmasalah kebangsaan dan keumatan,” pungkasnya. (bbs/mhs)

DLHK Masih Bingung Terus Mengkaji Aturan Pengelolaan Sampah Plastik KARAWANG - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang mengaku masih melakukan pengkajian secara mendalam aturan persampahan plastik. “ K i t a m a s i h m e l a ku kan kajian. Sehingga ada

aturan bisa kita terapkan yang efektif untuk mengurangi dampak sampah p l a s t i k d i K a r a w a n g ,” ujar Kepala DLHK Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan kepada wartawan, kemarin. Waw a n m e n j e l a s k a n , dalam waktu dekat pihaknya pun akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang dinilai berhasil menerapkan aturan sampah plastik.

“Sesudah Agustusan (HUT RI) kita akan melakukan kunjungan terlebih dahulu ke sejumlah ko t a ya ng su d a h m e n erapkan secara efektif,” jelasnya. Kemudian pihak DLHK Karawang, lanjut Wawan, akan menindak lanjutinya melalui peraturan bupati (perbup). “Kita tidak ingin aturan ini nanti hanya sebatas aturan saja, harus ada efeknya untuk masyarakat.

Makanya kami mengkaji lebih dalam terlebih dahulu,” ungkapnya. Misalnya, aturan tersebut bisa diberlakukan terlebih dahulu kepada pasarpasar moderen. Kemudian diberlakukan kepada pasar tradisional. “Tetapi pasar moderen ini misalnya, sebelum menjual plastik. Mereka harus mempromokan atau menggratiskan terlebih dahulu tas belanja,” pungkasnya. (rie)

ditindaklanjuti,” kata Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya. Sebelumnya, Kepala Desa Cemara Jaya Yonglim Supardi kepada awak media mengatakan, abrasi di desanya terjadi di tiga dusun yakni Dusun Pisangan, Dusun Cemara II, dan Dusun Cemara I Utara. Mereka bakal direlokasi ke Dusun Sekom, yang lokasinya berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi semula. “Sudah dilakukan pendataan. Rata-rata mereka yang rumahnya tepat di bibir pantai,” ujar Yonglim. Yonglim menyebutkan, relokasi akan dilakukan menggunakan lahan tambak yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Hanya saja, Yonglim mengaku belum tahu kapan relokasi tersebut akan dilaksanakan. “Direncanakannya sejak 2017, saat ini sedang proses

pengarugan (pematangan) tanah,” kata dia. S ementara itu, Tokoh masyarakat Desa Cemara Jaya, Wanusuki juga beberapa kali kepada wak media menyampaikan meminta Pemkab Karawang segera memberikan kepastian kapan relokasi tersebut dilakukan. “Kasihan warga yang sudah menunggu lebih dari enam tahun,” kata Wanusuki. Wanusuki mengatakan, tahun 2018 saja, sebanyak delapan rumah warga tergerus abrasi. Warga terpaksa pindah dari rumah mereka yang letaknya tempat di bibir pantai. Wanusuki tak menampik jika sabuk pantai bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang 3.300 meter dan pemecah gelombang dari batu yang dibangun DPUPR memberikan pengurangan dampak abrasi. Hanya saja, menurut dia, solusi paling efektif adalah relokasi. (mhs)

pada KBE, Kamis (14/09). L a n ju t nya, ke mu d i a n kepalanya langsung dipukul kembali sebanyak dua kali oleh si pelaku. Disitu korban dicekik sekitar kurang lebih 10 menit, setelah korban sudah tidak berdaya akhirnya baru dilepas. “Setelah dilepas pelaku lalu mengambil dompet dan ponsel korban. Pelaku lalu memastikan bahwa korban sudah meninggal dengan membekap mukanya dengan bantal sarung, kemudian dilanjut ditimpa lagi menggunakan kasur, sehingga sudah pasti korban meninggal dunia,” ujarnya. Kemudian pelaku membawa keluar kendaraan korban, pelaku kemudian

kembali lagi membawa handphone dan dompet milik korban, dan akhirnya menutup pintu dan kembali meninggalkan rumah. “Korban dan pelaku memiliki hubungan pertemanan, karena sama sama berasal dari Purworejo. Sesuai informasi mereka juga sering menginap disana, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 terjadilah kasus tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan,” ujarnya. “Pelaku tertangkap di Purworejo belum lama ini pada tanggal 24 Juli 2019. Pelaku diancam dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana minimal 15 tahun penjara,” pungkasnya. (*)

Relokasi Warga .... dari halaman 1

Bonus Demografi Bisa .... dari halaman 1 fertilitas dan mortalitas di suatu wilayah, yang mendorong meningkatnya jumlah tenaga kerja. “Bonus Demografi ini akan jadi berkah apabila dikendalikan dengan baik. Dan sebaliknya, akan jadi bencara bila tidak terkendali progresnya,” ungkap Rindang dalam Seminar Kependudukan, yang digelar Ikatan Pemerhati dan Penulis, Kependudukan, Keluarga Berencana (IP2KKB) Karawang, kemarin, (15/8) di Aula Unsika. Menyikapi pemaparan tim ahli BKKBN Jawa Barat, Kepala Bappeda Karawang, Eka Sanatha membeberkan data capaian prestasi yang telah berhasil dilakukan Pemerintahan Bupati Cellica Nurtacahadiana selama empat tahun terakhir. Eka menjelaskan, nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang tahun 2017 lalu, ada diangka 69,17 persen. Sementara di tahun 2019 angkanya meningkat jadi 69,89 persen. Naik seki-

tar, 0,72 poin. Sementara, untuk angka kemiskminan, kata Eka, di tahun 2017 lalu sekitar 10,25 persen warga Karawang dinyatakan masuk kategori miskin. Setahun berselang, di 2018 angkanya turun derastis, menjadi 8,6 persen saja. “Kalau dilihat dari statistik. Karawang mengalami peningkatan IPM yang signifikan. Serta, penurunan angka kemiskinan yang memuaskan,” ujar Eka. Eka mengatakan, di era digitalisasi media, pada zaman industri 4.0 ini, anakanak muda generasi milenial di Kabupaten Karawang, memiliki peran penting. Dalam menatap bonus demografi yang akan habis dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Kata Eka, periode emas Kabupaten Karawang, akan terjadi pada tahun 2030. Dimana pada saat itu, diprediksi, SDM di Karawang minimal rata-rata lulusan SLTA, yang pada usia produktif, bisa mendapat pekerjaan yang layak. Sementara, pada saat itu,

diprediksi jumlah usia tidak produktif akan lebih sedikit. “Ini tugas besar kita bersama, untuk mengendalikan penduduk. Dibutuhkan sistem yang terintegritas. Agar Karawang siap bersaing dengan kabupaten lain di Jawa Barat,” ungkapnya. Sementara, Kabid Dalduk, Advokasi, Data dan Infor masi, DPPKB Karawang, Imam Bahanan mengatakan, program KKBPK di Kabupaten Karawang sudah diakui keberhasilannya. Hal ini, ditandai dengan anugerah satya lencana pembangunan, yang diberikan Presiden RI Joko Widodo kepada Bupati Katawang, Cellica Nurracahadiana. “Semimar yang digelar IP2KKB Karawang ini, diharapkan mampu memberikan solusi, konsep dan gagasan, tentang bagaimana cara pemetintah menghadapi bonus demografi di depan,” ujarnya. “Sesuai tema acara ini, Menatap Bonus Demografi dan Tantangan Kota U r b a n M a s a D e p a n ,” pungkasnya. (wyd)

batas,” kata Kepala DPRKP Karawang, Ramon Wibawa Laksana kepada KBE. Sampai saat ini pihaknya mencatat, tak kurang dari 137 KK terdampak abrasi, kehilangan rumah lantaran terkikis air laut. Ramon pun mengatakan, pihaknya meminta bantuan anggara kepada Pemvrov Jabar melalui para wakil rakyat di DPRD Jawa Barat, khusus untuk pos anggaran pemantapan atau pemadatan lahan karena lahan yang akan dipakai menjadi tempai relokasi merupakan bekas lahan tambak. Hitung-hitungan dia, pemantapan lahan seluas 3 hektare bakal menyedot anggaran tak kurang dari Rp 6 miliar. Namun ketersediaan anggaran di Pemkab Karawang hanya ada Rp 2 miliar atau 33,3 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. “Kalau dihitung-hitung

perlu anggaran enam miliar,” kata Ramon. Pada Rabu (14/8) kemarin, rombongan Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat berkunjung ke kantor DPRKP Karawang. Saat sampai dilokasi, para wakil rakyat itu dimintai bantuan untu ikut turun gunung mencari solusi relokasi warga Karawang yang terdampak abrasi. Mereka pun memberikan respons cukup cepat, dan langsung meminta data pasti mengenai warga yang terdampak dan kalkulasi anggaran yang kurang untuk mendukung relokasi agar segera dilaksanakan oleh Pemkab Karawang terhadap para warganya di pesisir pantai yang setiap harinya dihantui ketakutan rob menerjang. “Meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang agar cepat mendata dan langsung diberikan kepada DPRD agar

Kabur 26 Maret 2011 …. dari halaman 1 rumah di Perumahan Sirnabaya Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur, Kamis (14/08). Rekonstruksi yang digelar di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut melibatkan sang tersangka Agung dan pemeran pengganti sebagai korbannya. Pada reka adegan terdapat setidaknya 26 adegan yang diperagakan tersangka dari mulai meminjam sepeda motor korban hingga terlibat percekcokan yang berujung pada menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik dan menutup dengan bantal. Kepala Kepolisian sektor (Kapolsek) Telukjambe

General Manager: Tohiri Alam. Deputy General Manager: Hayatullah. Pimpinan Perusahaan: Tohiri Alam. Pimpinan Redaksi: Hayatullah. Wakil Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi. Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah. Asisten Redaktur: Fuad Fauzi, Tomi Prayoga. Kabupaten Karawang: Agus B, Yogie S, Toyib, Wahyudi. Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Agus Nuryadin, Haripan Nahampun, Yogie Trinanda. Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy. Kabupaten Subang: Feri Kosasih. Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro). Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil. EDP/IT : Harry Hidayat. Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung). Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran. Keuangan/Administrasi: Dewi Megawarti (Koordinator), Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Iin. Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan. Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Timur, Kompol Ahmad Mulyana mengatakan kronologis tindak pidana pembunuhan berawal dari meminjam sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011, dimana tersangka Agung memginap di rumah korban, kemudian pada pukul 13.30 pelaku berniat meminjam kendaraan sepeda motor korban. “Namun si korban menyampaikan bahwa tidak memberikan, karena mungkin kalau memberikan keberadaan sepeda motornya nanti akan digadiakan oleh si pelaku. Dengan nada ucapan korban seperti itu, pelaku emosi sehingga memukul korban dengan tangan kiri sehingga akhirnya tersungkur,” ungkapnya ke-

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com. Kantor Biro Cikarang Ekspres Jalan Kasuari IX Blok O Nomor 52 Perum Cikarang Baru, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Telp. (021) 89840853. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksicikarangekspres@gmail.com, email iklan:cikarangekspres@ gmail.com. Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629. Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634. Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia. Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.


JUMAT, 16 AGUSTUS 2019

Semangat Baru Purwakarta

DPRD Kabulkan Tuntutan Buruh Penolakan Revisi UU Ketenagakerjaan Terus Disuarakan di Daerah

PURWAKARTA- DPRD Purwakarta mengabulkan tuntutan serikat buruh yang tergabung dalam FSPMI, setelah melalui diskusi cukup panjang di ruang rapat gabungan komisi, Rabu (15/8). Ketua DPRD sementara, Ahmad Sanusi yang memimpin jalannya rapat menyambut baik kehendak kaum pekerja metal tersebut dan memerintahkan kepada sekretariat untuk membuat rekomendasi, yang akan dibawa FSPMI ke DPR RI. ”Kami akan membuatkan rekomendasi yang dimaksud, termasuk menyurati bupati guna membuat surat rekomendasi yang sama sesuai tuntutan FSPMI,” ujarnya, seraya menambahkan sesungguhnya semua anggota DPRD mendukung pergerakan kaum buruh, agar UU No 13 tahun 2003 tidak direvisi. Hadir dalam rapat audiensi itu selain Ketua DPRD Purwakarta sementara, juga pimpinan fraksi PKB, PKS, dan Gerindra, Sekretaris DPRD Suhandi, para Kabag, Ketua FSPMI Fuad BM dan segenap jajarannya. Dalam rapat tersebut anggota fraksi PKB Neng Supartini, menuturkan, sebenarnya tahun ini belum ada wacana program legislasi nasional yang membahas UU. 13/2013. ”Artinya belum prioritas, mungkin tahun-tahun yang akan datang bisa jadi masuk dalam pembahasan,” ujar Neng.

ISTIMEWA

PRO-KONTRA: DPRD Purwakarta mengabulkan tuntutan serikat buruh yang tergabung dalam FSPMI, setelah melalui diskusi cukup panjang di ruang rapat gabungan komisi, Rabu (15/8).

Menanggapi hal tersebut, Ketua FSPMI Purwakarta, Fuad BM mengatakan, bisa jadi bukan proritas, tapi RUU revisi UU. No.13/2003 kalau tidak disikapi sekarang, takutnya tiba-tiba menjadi prioritas pembahasan. ”Masalahnya, Menaker pernah mengatakan UU dan regulasi tenaga kerja kita ini kaku. Itu pernah dikatakan Menaker Hanif di Komplek Istana,” ujarnya. Yang ditakutkan FSPMI, jika UU No13 tahun 2003 direvisi, pasalpasal tertentu akan diubah, tidak ada lagi dana pensiun, tidak ada lagi upah sektoral atau tidak lagi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak), upah minimum mengacu pada kemampuan sektor usaha yang paling lemah. AS Pribadi, salah seorang pengurus PUK FSPMI Indorama Polyster yang ikut dalam kelompok peserta audiensi kepada me-

dia mengatakan, mengaku tidak ingin UU No. 13/003 direvisi, karena hal ini akan mengebiri hak-hak buruh. ”Lebih dari itu yayasan atau outsourcing, akan masuk di berbagai sektor. Sekarang kan cuma dibatasi sekitar tenaga keamanan saja. Nantinya kalau UU ini direvisi yayasan sebagai perekrut tenaga kerja, bisa memasuki sektor mana saja” ujarnya. Puluhan anggota FSPMI mendatangi gedung DPRD mengendarai beberapa mobil dan puluhan motor. Mereka melakukan orasi di depan pintu pagar, sebelum perwakilan mereka diterima pimpinan dewan. Sementara itu, sejumlah aparat Polres Purwakarta dan Satpol PP bersiapsiap di halaman gedung dewan, berjaga-jaga dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. (rls/hsn/mhs)

8

Profile for Karawang Bekasi Ekspres

Karawang Bekasi Ekspres, 16 Agustus 2019  

Karawang Bekasi Ekspres, 16 Agustus 2019  

Advertisement