Karawang Bekasi Ekspres, 15 Mei 2020

198 Positif (137 sembuh, 17 Meninggal)

1.565 Positif

16.006 Positif

4.529 ODP (3.060 Selesai Pemantauan, 2 Meninggal)

242 Sembuh

3.518 Sembuh

322 PDP (249 Sehat, 23 Meninggal)

99 Meninggal

1.043 Meninggal

KARAWANG

UPDATE TERAKHIR: 13 Mei 2020

BEKASI

AKTUAL DAN TERPERCAYA

JUMAT, 15 MEI 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekapres

Pemkab Harus Blak-blakkan! n Jangan Buat n Umumkan Masyarakat Tiap Hari Curiga Sumbangan Swasta

K A R AWA N G - S k e m a penyampaian pasien baru, sembuh, dan meninggal secara berkala setiap hari yang dipaparakan tim gugus tugas Covid-19 diminta diterapkan juga dalam soal

penerimaan dan penggunaan bantuan. Diumumkan secara berkala setiap hari. Kurang terbukanya dana bantuan—juga dana yang bersumber dari APBD hasil refocusing membuat

banyak pihak jadi menaruh curiga.

Terakhir, informasi mengenai bantuan dari pihak ketiga yang tak masuk ke rekening tim gugus tugas melainkan ke yayasan swas-

ta juga menambah tebal preseden buruk tertutupnya akses informasi. Sejumlah pihak meminta penegak hukum turun tangan mengaudit dana penangaKe Halaman METRO KARAWANG n

n Tunda Pencairan Duit Rp 34, 7 M

Kemenkeu Sanksi Pemkab Karawang KARAWANG - Pemkab Karawang menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang terkena sanksi penundaan pebcairan 35% Dana Alokasi Umum (DAU)

untuk refocusing anggaran covid-19. Bersama Pemprov Jabar dan 18 kabupaten/ kota lain di Jabar, Karawang dijatuhi sanksi lantaran laporan penyesuaian APBD

tahun anggaran 2020 tidak lengkap dan tidak benar serta tidak disesuaikan dengan kemampuan, juga tidak memperhitungkan kondisi perkembangan penyebaran

virus korona baru (Covid-19) di daerah.

Tak tanggung-tanggung, angka 35 persen itu jumlah angka riilnya sebanKe Halaman METRO KARAWANG n

Daftar daerah di Jawa Barat yang kena sanksi penundaan pencairan DAU oleh pemerintah pusat:

SOROT PSBB Karawang Paling Amburadul Se-Jabar KARAWANG- Kabupaten Karawang menjadi wilayah di bawah Polda Jabar yang paling sering terdapat pembubaran massa. Bahkan dari 12.780 kali pembubaran kerumunan di Kabupaten Karawang terdapat 2.052 kali pembubaran.

Hal ini diduga dikarenakan populasi penduduk Karawang yang terpusat di beberapa tempat. Semisal di Kawasan Kecamata Rengasdengklok, Kecamatan Cikampek dan sekitar kawasan Jomin.

Dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Saptono Erlangga Waskitoroso, saat kepada pers, baru-baru ini.

Me n u r u t E r l a n g g a Ka b u p a ten Karawang, menjadi daerah yang paling banyak terjadi pembubaran kerumunan tersebut. “Hanya dalam

DANA ALOKASI UMUM

1. PEMDA Prov. Jawa Barat

7. Kabupaten Garut

14. Kabupaten Sumedang

2. PEMKAB KARAWANG

8. Kabupaten Indramayu

15. Kabupaten Tasikmalaya

3. Kabupaten Bekasi

9. Kabupaten Karawang

16. Kota Bogor

4. Kabupaten Bogor

10. Kabupaten Majalengka

17. Kota Cirebon

5. Kabupaten Ciamis

11. Kabupaten Kuningan

18. Kota Sukabumi

6. Kabupaten Cianjur

12. Kabupaten Purwakarta

19. Kota Tasikmalaya

6. Kabupaten Cirebon

13. Kabupaten Sukabumi

20. Kota Cimahi

Awas, Beli Daging Sapi Dapatnya Daging Babi KARAWANG - Pengungkapan penjualan daging babi yang dibuat mirip daging sapi menyebabkan sejumlah daerah waspada. Dinas Pangan Kabupaten Karawang melakukan pengecekan kepada sejumlah pedagang daging

sapi di pasar tradisional.

“Kita melakukan pengecekan kepada sejumlah pedagang daging sapi di pasarpasar tradisional. Kali ini kita melakukan pengecekan kepada belasan lapak di Pasar Cikampek,” kata Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Dinas Pangan Karawang, Iip Gipari kepada wartawan, Kamis (14/5).

Dari hasil pengeceKe Halaman METRO KARAWANG n

ARIE FIRMANSYAH/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SEKILAS: Pengungkapan penjualan daging babi yang dibuat mirip daging sapi menyebabkan sejumlah daerah waspada. Dinas Pangan Kabupaten Karawang melakukan pengecekan kepada sejumlah pedagang daging sapi di pasar tradisional.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Kebijakan Dapur Umum PSBB di Karawang Dinilai Asal-asalan

LP-KPK: Masyarakat Tak Dapat Manfaat Maksimal Keberadaan dapur umum selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didirikan di berbagai desa se-Karawang manfaatnya tak bisa dirasakan masyarakat secara maksimal. Pasalnya, selain dapur umum tidak bisa beroperasi selama PSSB berlangsung, jumlah produksi pun sangat terbatas karena minimnya bahan baku yang tersedia.

AYI PURNAMA, KARAWANG

KONDISI ini seperti diakui Kepala Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Wawan Darmawan yang mengatakan dapur umum baru bisa didirikan di desa yang dipimpinnya di hari kesembilan pelaksanaan PSBB. “Ya, hari ini (kemarin) tepatnya hari kesembilan

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

PSBB berlangsung kami baru bisa mendirikan dapur umum, karena beras yang disuplai Pemkab Karawang untuk kebutuhan dapur umum baru kami terima kemarin,” ujar Wawan, kepada KBE melalui sambungan telepon, Kamis (14/5).

Selain itu, Wawan menKe Halaman METRO KARAWANG n

DAPUR UMUM: Sebagian besar desa tidak bisa mendirikan dapur umum setiap hari sepanjang PSBB karena bantuan beras yang diterima terbatas.

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

METRO KARAWANG

JUMAT, 15 MEI 2020

KARAWANG BEKASI

2

Siap-siap, Bansos Pemkab Cair Besarannya Rp 300 RRibu Per Keluarga KARAWANG-Meminimalisir beban warga terdampak Covid-19, bantuan sosial dari Pemkab Karawang sebesar Rp300 ribu untuk sekitar 38 ribuan KK siap dibagikan dalam waktu dekat ini.

“Pemkab Karawang sudah alokasikan sebesar Rp35 miliar untuk jaring pengaman sosial (JPS). Rp300 ribu itu dalam bentuk uang cash,” kata Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar, kepada pers, Kamis (14/5/2020).

Menurut Pendi, bansos tersebut nantinya akan disalurkan melalui jasa ojek online, yang setiap kecamatannya menggunakan jasa 30 ojek online. “Kalau setiap kecamatan ada 30 ojek on-

line, maka se-Kabupaten Karawang ada 900 ojek online yang diberdayakan,” ujarnya.

Pendi menegaskan, penyaluran bansos tersebut dilakukan secara bertahap.

“Kalau satu kecamatan selesai satu hari penyalurannya, maka besoknya di kecamatan lainnya disalurkannya,” tutupnya.

Rapid Test Massal Sementaraitu Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kabupaten Karawang, kembali menggelar rapid test massal, Kamis (14/5/2020). Kali ini pelaksanaan rapid test massal dilakukan di Pasar Cikampek.

Total, tim gugus tugas menyediakan 334 alat rapid test. Dari 334 orang yang melakukan test, satu orang pedagang dinyatakan reaktif Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Karawang, dr.

Hergyanaa mengatakan, hari ini ada lima tim yang menggelar rapid test di wilayah Cikampek. Tim pertama di Terminal Cikampek, tim kedua di Pasar Selindo, tim ketiga di Pasar Cikampek I, tim empat di Pasar Cikampek II dan tim lima di Plaza Cikampek.

“Satu orang reaktif di Pasar Cikampek. Yang bersangkutan adalah pelayan di toko baju,” ujarnya.

Ia memaparkan dalam tiga hari terakhir, Dinas Kesehatan ‎menggelar rapid test massal bertempat di pasar.

Sebelumnya telah dilakukan rapid tes di Pasar Baru dengan hasil dua orang reaktif, Pasar Johar satu orang reaktif dan Pasar Cikampek satu orang.

Setelah itu, para pedagang dan pengunjung yang hasilnya reaktif dibawa ke RS Paru Jatisari untuk dilakukan rontgen, cek darah dan uji swab. (red)

PARLEMENTARIA

Ketua DPRD: 35 Miliar untuk Bansos KARAWANG- Meminimalisir beban warga t e rd a mp a k C ov i d - 1 9 , bantuan sosial dari Pemkab Karawang sebesar Rp300 ribu untuk sekitar 38 ribuan KK siap dibagikan dalam waktu dekat ini.

“Pemkab Karawang sudah alokasiakn sebesar Rp.35 miliar untuk jaring pengaman sosial (JPS).

Rp300 ribu itu dalam

bentuk uang cash,” kata Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar kepada awak media, kemarin (14/5).

Menurut Pendi, bansos tersebut nantinya akan disalurkan melalui jasa ojek online, yang setiap kecamatannya menggunakan jasa 30 ojek online.

“Kalau setiap kecamatan

ada 30 ojek online, maka se-Kabupaten Karawang ada 900 ojek online yang diberdayakan,” ujarnya.

Pendi menegaskan, penyaluran bansos tersebut dilakukan secara bertahap. “Kalau satu kecamatan selesai satu hari penyalurannya, maka besoknya di kecamatan lainnya disalurkannya,” tutupnya.(red)

HUDRI/KBE

SEMBAKO: BRI Cabang Cikampek membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak, sekaligus pada panti asuhan. Setiap bantuan sembako yang diberikan berisi beras, minyak goreng, gula pasir serta indomie dan bahan pokok lainnya.

Yayasan Al Arief Dapat Bantuan Sembako Dari BRI CIKAMPEK-Wujud kepedualian Bank BRI ditengah pandemi corona virus, BRI Cabang Cikampek membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak, sekaligus pada panti asuhan. Setiap bantuan sembako yang diberikan berisi beras, minyak goreng, gula pasir serta indomie dan bahan pokok lainnya.

Pimpinan Cabang Bank BRI Cikampek Budi Setia Nusa melalui Setia Wibowo selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro Bank BRI Cikampek mengungkapkan pada bulan suci ramadhan ditengah pandemi corona ini pihaknya ingin berbagi dengan masyarakat. Kegiatan ini juga merupa-

kan salah satu komitmen BRI dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Perseroan terus menyalurkan bantuan yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat.

Semoga bantuan kali ini membantu meringankan beban adik - adik di panti asuhan,” sampai Setia Wibowo.

Nampak hadir secara langsung Setia Wibowo selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro Bank BRI Cikampek sekaligus mewakili Pemimpin Cabang BRI Cikampek Budi Setia Nusa saat penyerahan bantuan yang menurutnya merupakan

implementasi dari program CSR BRI Peduli tahun ini.

Bantuan sembako yang diberikan tersebut merupakan wujud kepedulian dari seluruh jajaran Bank BRI Cabang Cikampek dan diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh penghuni panti asuhan yang menjadi sasaran penerima kali ini.

Selain itu karena bertepatan dengan tibanya Bulan Ramadhan sehingga bantuan diberikan kepada panti asuhan muslim. Dengan bantuan sembako maka panti asuhan tetap memiliki stok bahan makanan yang mencukupi mengingat di masa pandemi sekarang masih diberlaku-

kan social distancing dan upaya-upaya lain untuk pencegahan Covid 19.

Beberapa waktu sebelumnya, BRI juga telah menyalurkan bantuan untuk pelayanan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan Alat Pelindung Diri (APD),Hand Sanitizer dan juga masker.

Ditempat yang s a m a , K e t u a Ya y a s a n A l A r i e f , D r a ,T i t i n Nu r m a l a , M . P d m e n g a ku i k a l a u b a n t u a n ini sangat berarti dan bermanfaat bagi penghuni pantinya,terutama dalam pemenuhan bahan pokok.”Kita mengucapkan terima kasih banyak,ini sangat berarti bagi kami,”pungkasnya. (dri)

Pemkab Harus ....

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar

Kemenkeu Sanksi Pemkab .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES yak Rp 34,7 miliar. Tahun ini sebagaimana diketahui, Pemkab Karawang mendapat jatah DAU dari pemerintah pusat sebanyak Rp 1,2 triliun. Sanksi penundaan pencairan itu akan dicabut jika Pemkab Karawang telah merampungkan laporan penyesuaian APBD tahun

anggaran 2020 yang telah direfocusing untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Karawang.

“Saat ini laporan kita masih dalam evaluasi pemerintah pusat,” kata Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Budi Susetyo.

Sanksi penudaan pencairan DAU untuk Pemkab Karawang, Pemdaprov Jawa Barat dan 19 kabupaten/kota lain di Jabar ini tertuang dalam surat ke p u t u s a n Ke m e nt e r i an Keuangan RI No.10/ KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah. (mhs)

Awas, Beli Daging .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES kan, lanjut Iip, tidak ditemukan indikasi adanya penjualan daging babi yang dibuat mirip daging sapi di pasar tradisional Karawang. “Terlebih karena akan lebaran ini, konsumsi daging sapi akan meningkat,” jelasnya.

Lanjut Iip, perbedaan daging sapi dan d a g i n g b a b i s a n gat l a h mencolok berbeda kendati adanya upaya menggunakan boraks dan pewarna

buatan. Masyarakat bisa membedakan dengan kasat mata. Kata Iip, daging babi ini lebih pucat, tapi kalau daging sapi lebih merah.

Tambah Iip, kemudian pada seratnya pun daging sapi memiliki serat yang terlihat padat dengan garis serat yang terlihat jelas.

Serat pada daging sapi juga terlihat lebih kasar dan saling rapat.

“Lalu daging sapi lebih kaku serta kenyal dan daging babi lebih lembek dan meregak serta lunak. Baunya juga sangat berbeda, kalau daging babi memiliki bau amis berbeda dan daging sapi lebih bau tengik,” ungkapya.

Karena kasus tersebut, Dinas Pangan mengaku terus melakukan pengawasan yang lebih ketat karena kekhawatiran adanya upaya penipuan daging sapi. (rie)

PSBB Karawang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES sepekan sudah ada 2.052 kali pembubaran massa di Karawang, meski PSBB Jabar telah diterapkan,” ucapnya.

S eper ti diketahui Kabupaten Karawang pernah menjadi salah satu klaster penyebaran Covi d - 1 9 . K l a s t e r i n i t e rjadi saat rapat tahunan Himpunan Pengusaha Mu d a In d o n e s i a Ja b a r di Karawang. Akibatnya Bupati Karawang dan Wakil Wali Kota Bandung tertular virus Covid-19.

Pembubaran massa ini tentunya ‎lanjut Erlangga untuk menekan angka penyebaran Covid-19 sekaligus untuk memutus mata rantai virus tersebut.

“Yang berkumpul yang kami bubarkan ini telah membuat kerumunan massa lebih dari 5 orang,” ucapnya.

Soal kerumunan massa ini juga diatur dalam Pergub Jabar nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman PSBB di Jabar. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES nan pandemi covid-19 di Karawang. Baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan dari pihak ketiga.

“Kepentingan auditnya harus. Dan harusnya itu semua dibuka, per hari ini siapa yang nyumbang dibuka, si anu, perusahaan anu, dipergunakan untuk anu harus jelas,” kata paraktisi hukum yang juga pemerhati kebijakan pemerintah, Asep Agustian.

Pria yang biasa disapa Askun itu mempertanyakan jika memang betul dana sumbangan pihak swasta untuk penanggulangan pandemi covid-19 oleh Pemkab Karawang, kapasitas yayasan pemilik rekening itu, kata Askun apa, sehingga disetujui menampung sumbangan.

“Tidak ada ketransparasian. Padahal sudah saya bilang, ungkapkan semua ke publik jangan saling cuci tangan, jangan saling pengen bersih, jangan cari pembenaran. Nah kalu sudah kayak gini, ada sumbangan yang konon masuk yayasan. Yayasan itu sebagai apa? sebagai apa?

mitra kerja apa? ini urusan korona apa? urusannya sama yayasan apa?,” kata dia. ”Publik tahu engga? pejabat pemkab tahu enggak? kenapa bupatinya diem pula lagi. Ada Ini terbuka gak sih? ini gelap banget,” timpalnya lagi.

Askun juga mengatakan, ketidaktransparanan soal penggunaan dana penanggulangan korona, khusnya dana yang bersumber dari sumbangan dapat memperburuk citra Pemkab Karawang di mata pelaku usaha.

“Jadi gini perusahaan s u d a h t i d a k a k a n mau lagi menyumbang seperti ini akibat tidak ada ketransparansian. Berapa sih perusahaan nyumbang, yang jelas saja perorangan yang nyumbang 1 miliar (sumbangan Dewa Sena, red) tidak jelas penggunaanya,” kata dia.

Soal informasi bantuan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang kepada Pemkab Karawang untuk penanganan pandemi covid-19

tersebut segera diusut tuntas agar jelas keberadaannya dan perannya, sebagai apa?

“Kami minta keterbukaannya, kenapa kok bisa masuk ke rekening yayasan. Kenapa dikoordinir, ini harus segera diusut. Jangan sampai ada dugaan pemanfaatan situasi pandemik Covid-19 di Karawang untuk mencari keuntungan,” tegasnya.

“Usut tuntas keberadaan Yayasan itu agar masyarakat tahu kebenarannya,” pungkasnya.

Di sisi lain, sebelumnya gabungan kelompok mahasiswa Karawang mendatangi kantor DPRD Karawang.

Mereka menyampaikan sejumlah keluhan dan tuntutan di antaranya meminta keterbukaan informasi mengenai penggunaan anaggaran covid-19.

“Semua unsur harus dilibatkan termasuk mahasiswa untuk bersama-sama membantu dan mengawasi agar ada transparansi. Terlebih bantuan yang diberikan pemerintah saat ini banyak yang tidak tepat sasaran dan data lama yang dipakai,” pungkasnya. (kbe)

ujar Jaenal.

Ditegaskan Jaenal, sejatinya LP-KPK sangat mendukung program pemerintah terkait penanganan Covid-19 termasuk PSBB. Namun, seyogyanya pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan terkait PSBB seperti dapur umum harus dipikirkan terlebih dulu secara matang.

“Bukan asal kebijakan.

Artinya sebuah kebijakan apapun harus terukur baik dari sisi objek maupun materi (konten) nya, agar dampak dari kebijakan juga dapat lihat dan terukur,” ucapnya.

Dikatakan Jaenal, kebi-

jakan dapur umum PSBB di Karawang sangat tidak terukur alias asal-asalan.

Hal ini bisa dilihat dari bantuan yang diterima setiap desa. Yang mana pemerintah hanya menyuplai beras dengan jumlah terbatas dan tanpa disertai lauk pauknya.

“Mestinya pemerintah mengukur terlebih dulu, berapa jumlah masyarakat setiap desa yang berhak merasakan manfaat adanya dapur umum, dan berapa jumlah bahan baku yang diperlukan dapur umum selama PSBB berlangsung.

Sehingga keberadaan dapur umum bisa efektif,” katanya. (*)

LP-KPK: Masyarakat .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

umum itu tertuang dalam Pasal 11 Pergub tersebut yang berbunyi. “Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah terbatas di tempat atau fasilitas umum,”.

Oleh karena itu Erlangga pun kembali mengimbau agar masyarakat tetap menjaga social dan physical distancing tersebut.

“Kami imbau juga pada warga Jabar untuk selalu m e n g g u na k a n ma s k e r, mencuci tangan dan jalankan pola hidup bersih sehat,” katanya. (red)

diduga tak masuk kantong kas daerah melainkan d i ko o rd i n i r o l e h sa l a h satu yayasan memang sudah jadi buah bibir sejumlah orang di Karawang.

Bahkan salah satu ketua partai di Karawang juga sempat menyinggung s o a l i n i d i s t at u s ya ng bu at p a d a a ku n m e d i a sosialnya, kendat setelah ramai dikomentari, status itu akhirnya dihapus.

“Semua bantuan perusahaan sa Karawang terkait wabah Covid-19.... Mengapa harus masuk ke rek.

Yayasan ko bisa,” tulis akun Sukur Mulyono, Ketua DPD Golkar Karawang dalam status facebooknya.

Hal tersebut mengungkap dugaan adanya salah satu yayasan yang menampung seluruh bantuan dana untuk penanganan Covid-19 di Karawang dan mengharuskan untuk mentransfernya ke rekening yayasan tersebut.

“No hoak. A1,” lanjutnya dalam kolom komentar.

Pernyataan Mulyono itu diamini politisi senior Kabupaten Karawang, Imun Munandar. Imun meminta agar keberadaan yayasan

jelaskan, relawan dapur umum juga tidak bisa memproduksi jumlah porsi yang banyak untuk masyarakat.

Pasalnya, bahan baku yang dimiliki sangat terbatas.

“Bantuan beras yang kami terima juga hanya sekitar 1,5 kwintal, belum kami juga harus memikirkan lauk pauknya. Dengan keterbatasan produksi, tentunya tidak semua masyarakat yang membutuhkan bisa merasakan manfaat adanya dapur umum,” ucapnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi Cabang (Komcab) Lembaga Penga-

wasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Karawang, Jaenal Abidin menilai, kebijakan dapur umum PSBB yang asal-asalan menjadi sumber utama masyarakat tidak bisa merasakan manfaatnya secara maksimal.

“Kondisi seperti itu hampir terjadi di seluruh desa. Yang mana setiap desa tidak bisa mendirikan dapur umum setiap hari sepanjang PSBB karena bantuan beras yang diterima terbatas. Padahal kebijakan dapur umum ini dihadirkan sebagai upaya mendukung program PSBB,”

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

CIKARANG EKSPRES SEMANGAT BARU BEKASI

KAMIS, 15 14 MEI MEI 2020 2020 JUMAT,

HARGA Rp3.000 HARGA Rp3.000

33

Kena PHP Naik Turun‘Cekik’ Iuran BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Kelas II-III Jokowi Pun tengah pandemi Cov- Alasan kan naik tetapi kemudian nRezim Kacab Cikarang Minta Pahami id-19, pemerintah men- dibatalkan lagi.

Dikritik Plin Plan gumumkan Pemerintah Naikan Iuranakan menai- Kali ini, iuran itu akan iuran Badan Pe- k e m b a l i d i n a i k k a n .

Terapkan Kebijakan kkan nyelenggaran Jaminan Kenaikan tersebut tertun Pengusaha-Buruh Kompak Tolak dan Gugat Sosial (BPJS) Kesehatan. ang dalam Perpres Nomor Pro Rakyat Ulang ke MK UsaiIuran Lebaran BPJS Kesehatan se- 64 Tahun 2020 tentang CIKARANG PUSAT - Di

HARPER CIKARANG JAWA BARAT

belumnya telah ditetap-

CIKARANG PUSAT - Kenaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi korona kembali menuai ragam penolakan.

Bahkan, perusahaan mau-

pun buruh pun kompak menolak kenaikan iuran per 1 Juli 2020 yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Ja-

minan Kesehatan.

“Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu.

Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat, se-

by aston

hingga mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengiur,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, kemarin (14/5).

Menurut dia, kenaikan itu melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ke Sambungan

IS T A R G ’JIL TA

Faizal Hafan Farid: BLT Covid-19 Harus Merata

GRAFIS NET

RAMADHAN #DiRumahAja

/porsi

kami ANTAR kerumah anda Tersedia selama Ramadhan Jam 11.00 - 19.00 WIB

cikarang.harperhotels.com

Perumahan Kasuari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi mengaku kebijakan naik turun BPJS Kesehatan tentu memberatkannya tuhan. Masih banyaktermawarga yang mengeluh belum mendapatkan bantuan itu,” kata Faizal Hafan Farid kepada awak media.

Politisi PKS ini menekankan pemerintah daerah bisa bergerak cepat mengenai data penerima BLT. Apalagi, ada kabar jika BLT disalurkan tidak sesuai dengan penerima yang berhak, bahkan banyak warga yang belum terdapat.

“Bahkan ada yang mengeluh juga ke saya, warga sudah menenyerahkan syarat untuk mendapatkan ban-

suk para buruh. Karena menurut dia, teman sejawatnya sudah kehilangan sebgain pendapatan karena pandemi korona.

Ke Sambungan tuan, tetapi bantuan itu tidak kunjung datang, seharusnya masalah seperti ini kan tidak perlu terjadi,” katanya menyayangkan.

Beruntung, ada beberapa relawan yang mengeluarkan kocek pribadinya untuk membantu sesame warga.

Namun, baiknya pemerintah tak mengandalkan relawan untuk membantu mereka yang terdampak covid, sebab, bantuan bisa d i ra s a k a n m e rat a d a r i pemerintah jika data yang telah dikumpulkan dengan

Auto2000 Ajak Konsumen Bikin Konten Menarik

HANYA RP 49,500 NET

Info lebih lanjut, hubungi + 62 21 3971 8888 atau WA + 62 812 8478 8441

Perubahan Kedua atas iuran BPJS akan mulai berADIKARYA Perpres Nomor PARLEMEN 82 Tahun laku pada 1 Juli 2020 untuk 2018 tentang Jaminan Ke- peserta mandiri kelas I dan JABAR kelas II. Sementara peserta sehatan.

Beleid tersebut men- kelas III baru akan naik jelaskan bahwa kenaikan CIKARANG PUSAT – Ang- pada 2021. Rama, warga gota DPRD Provinsi Jabar, Faizal Hafan Farid meminta pemerintah daerah Kabupaten Bekasi serius CIKARANG BARAT – kan untuk konten palmendata warga yang berhak Auto2000 sebagai mendapatkan BLT di dealer tengah ing menarik yang dibuat Toyota terbesar di Indopandemic Covid-19.

Sam- oleh anggota klub Toyonesia mengajak komunipai saat ini, masih banyak ta dalam ajang berlabel tas Toyota sedang “Content Collaboration warga yang yang mengeluhkan menjalankan himbauan tak mendapatkan bantuan With Community”. # D i pemerintah.

Rumah Aja u n t u k “Auto2000 mengajak dari membuat konten edukasi “Saat ini kan PSBB sudah anggota komunitas Toyoguna situasi ta untuk berbagi aktivitas masukmenyikapi Jilid III, meskipun yang berkembang saat bermanfaat #DiRumabatas waktunya hanya semini di kanal social banme- hAja lewat social media inggu, tetapi bicara dia. ada dengan harapan bisa tuanKeuntungannya, itu sangat penting bagi berbagai hadiah disiapFaizal HafanKeFarid masyarakat yang membuSambungan

Gratis pengiriman Area Lippo Cikarang *Syarat & Ketentuan berlaku

Ke Sambungan

advertorial ADVERTORIAL

Kunjungan Istimewa Mendagri ke Pemkab Bekasi Korpri Bekasi Bantu 11 Bupati Eka : Kami Jadi Semangat Perangi Covid-19 Lewat Inovasi

Bekasi, kemarin (12/5).

Sebagai salah satu pusat industri, Karawang dan Bekasi memiliki peran penting dalam menyuplai logistik nasional. Oleh karena itu, Tito memandang diperlukan terobosan untuk menjaga stabilitas ekonomi, di samping tetap menjaga keselamatan dan kesehatan publik.

“Kesehatan publik harus bisa kita tangani, kita manage, tapi ekonomi juga bisa survive. Bekasi dan Karawang adalah salah satu daerah ekonomi yang penting dalam supply chain and pro- CIKARANG PUSAT - Sebanyak 11.000 paket sembako bakal disumbangkan duction chain, rantai produksi,Korps Pegawai Negeri (Korpri) Kabupaten Bekasi untuk warga terdampak rantai suplai, logistik nasional.korona. Mereka memang terketuk hatinya untuk peduli pada warga yang Bagaimana me-manage agarmenderita akibat wabah ini. industri ini ke depan nanti tetap Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju menuturkan keputusan pembisa berjalan meskipun vaksinberian bantuan sosial sebanyak 11 ribu paket ini berdasarkan hasil rapat belum ditemukan. Saya meng-pengurus Korpri Kabupaten Bekasi. harapkan terobosan dari otoritas “Berdasarkan hasil rapat, Korpri siap menyalurkan bantuan sosial dalam di Bekasi, dengan misi sepertibentuk sembako. Sekitar 11 ribu paket untuk warga terdampak Covid-19,” itu, mampu menekan Covid-19kata dia saat video conference dengan unsur dinas dan camat di ruang Comsehingga akhirnya melandai ataumand Center Gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Senin (11/5) menurun drastis, ditambah den-lalu, Senin (11/5) silam. gan kesiapan kita untuk mem- Uju mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Korpri buka ekonomi kembali agar eko-terhadap warga yang terdampak Covid-19. Dana yang digunakan untuk nomi kita bisa pulih dan bangkit,”bantuan ini bersumber dari uang kas Korpri.

KUNJUNGAN: Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian Bupati Bekasi disambut Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Wakil Wali Kota tutupnya.

Paket bantuan sosial ini menyasar beberapa warga yang ter- oleh Forkopimda dari masing masing Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, serta Bupati Karawang,kelompok Cellica Nur Rachdiana juga diikuti Dalam kesempatan itu, Bupatidampak Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

Seperti masyarakat umum, pegawai wilayah, serta Kepala Perangkat Daerah (PD), seluruh Camat dan Perwakilan Majelis Agama.

Bekasi Eka Supria Atmaja men-eselon IV dan petugas penyapu jalan yang terdampak wabah virus Corona. gatakan kedatangan tamu spesial “Kita menggunakan uang kas. Kegiatan ini adalah Korpri Peduli Covid-19. ini bisa dan tetappara kitapesapon, perangi”tetapi Mendagri tak hanya memberikanSelain “Alhamdulillah pada hari ini untuk kita pegawai masyarakat nantinya juga katanya.lagi, kami berupaya terus memermasalah ekonomi ini juga dukungan, namun juga memoti- Uju bisa bertemu berdiskusi terkait menargetkan paket bantuan sosial tersebut didistribusikan akan kepadaangi Covid ini. Dengan datangnya bejalan. Artinya dampak Pak Mendagri, Alhamdulillah vasi untuk melakukan inovasi danyang dengan Covid-19, artinyaHari hariRayaterus membutuhkan sebelum Idul Fitri. ekonomi mendorong Bekasi dan Karawang Disisi ini kami tambah lagiKabupaten semangat,Bekasi lain, Pemerintah melaluinanti Dinasakan Sosialmenjadi telah men-kami mewakili daerah jadi lebih dampak sosial dan tentunya saja Dibersemangat dalam rangka meuntuk melakukan terobosan ter-yalurkan karena memang luar biasa sebanyak 159.192 paketPak sembako kepada seluruh kecamatatan. mengkhawatirkan kita semua, ” merangi Covid ini,” ungkap Eka. kait penanganan Covid-19.

Mendagri memberikan inovasi mana, Kecamatan Babelan yang terakhirini menerima bansos sebanyak 15.471 kata Eka. Mantan Ketua DPRD KabupatIa pun menyambut positif usu-paket bagaimana menangani Covid ini. pada Minggu dan Senin, 10-11 Mei 2020.

Eka juga mengaku lan Mendagri tersebut. Tak hanya “Total Di samping tidak adayang lagi telah korban paket sembako kami distribusikan sebanyakpihaknya 159.192 pa-en Bekasi ini turut memaparkan terus berupaya memerangi itu, kunjungan Mendagri ke tem-ket ataupun penularan yang positif, untuk keluarga terdampak Covid-19akan di seluruh Kabupaten Bekasi,” katasecara langsung hasil evaluasi Covid-19 memprioritas- penanganan Covid-19 yang dipatnya itu dinilainya memberi-Kepala kita Bidang juga secara ekonomi mePenanganan Fakir Miskin Dinsos,dengan Rusdi Azis. kan aspek kesehatan maupun kan suntikan semangat untuk Jumlah mang harus adabertambah formula-formula tersebut sekitar 7.000 lebih dari target semula yanglakukan Pemkab Bekasi. Menumasyarakat. bergerak bersama mengatasi dandirencakan baru terkait dengan sekitar 152.000penangan paket setelahekonomi adanya usulan data tambahan darirutnya, saat ini kondisi kejadian “Kami punya semangat baru positif Covid-19 di Kabupaten melawan Covid-19.

Covid.kecamatan.

Artinya kita ingin Covid beberapa Sementara itu, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan, ada 6 paket bantuan sosial yang telah distribusikan oleh Pemkab Bekasi. Diantaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total 70.494 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Program Sembako RI sebanyak 98.197 KPM dan Program Sembako Perluasan (KKS Covid-19) RI sebanyak 48.494 paket bantuan.

Selanjutnya, Bantuan Tunai dan Non Tunai Gubernur Jawa Barat sebanyak 30.005 KPM, Bantuan Paket Sembako Pemkab Bekasi, 158.700 KPM dan Usulan Calon Penerima Manfaat Bansos Tunai Kementerian Sosial RI, sebanyak 38.708 KPM. “Terkait dengan bantuan sosial sudah 6 jenis bantuan yang sudah berjalan.

Bantuan ke desa desa sampai saat ini terus berjalan. Serta lumbung pangan dan titik check point yang ada juga masih berjalan,” terangnya. (adv/jio/hyt)

Bekasi cukup stabil. Adanya kasus penambahan positif diakuinya terjadi setelah dilakukan PCR dan Rapid Tes. “Sasaran rapid tes, ditempat kerumunan seperti terminal dan pasar termasuk para pedagang.

Kita harus menemukan kasus orang yang positif agar memutus mata rantai terhadap penyebaran Covid-19,” terangnya.

Selain itu, Eka juga mengatakan, ada 6 jenis bantuan sosial yang telah di distribusikan oleh Pemkab Bekasi. Diantaranya, Program Keluarga Harapan RI, dengan total 70.494 KPM, Program Sembako RI, 98.197 KPM, Program Sembako Perluasan (KKS Covid-19) RI, 48.494 paket bantuan.

Selanjutnya, Bantuan Tunai dan Non Tunai Gubernur Jawa Barat, 30.005 KPM, Bantuan Paket Sembako Pemkab Bekasi, 158.700 KPM dan Usulan Calon Penerima Manfaat Bansos Tunai Kementerian Sosial RI, sebanyak 38.708 KPM. “Terkait dengan bantuan sosial dapat saya sampaikan sudah 6 jenis yang sudah berjalan.

Bertambah 2 bantuan di Kabupaten Bekasi menjadi 8 pintu.

Bantuan ke desa desa sampai saat ini terus berjalan. Serta lumbung pangan dan titik cek poin yang ada di juga masih berjalan,” imbuhnya.

Kegiatan Kunjungan Kerja Mendagri Ke Kabupaten Bekasi diakhiri dengan pemberian bantuan Kemendagri berupa masker sebanyak 7500 pcs dan handsanitizer 1200 botol, serta buku pedoman manajemen bagi Pemerintah Daerah. (adv/ mil/hyt)

Ribu Paket Sembako

CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, mendapat kunjungan istimewa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (12/5) kemarin.

Dalam kunjungan ini, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian Bupati Bekasi disambut Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, serta Bupati Karawang, Cellica Nur Rachdiana juga diikuti oleh Forkopimda dari masing masing wilayah, serta Kepala Perangkat Daerah (PD), seluruh Camat dan Perwakilan Majelis Agama.

Tito meminta pemerintah daerah khususnya Bekasi baik Kabupaten maupun Kota serta Kabupaten Karawang untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan melakukan terobosan terobosan dan inovasi.

“Mohon nanti Bapak Bupati, Pak Walikota dan Wakil, didukung oleh Bapak/Ibu sekalian membuat terobosan-terobosan untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Insyaallah kalau terobosan itu positif, bisa menjadi model. Silakan didiskusikan, buat terobosan, dan kemudian terobosan itu untuk menjadi model di daerah-daerah lain,” kata dia saat kunjungan dalam rangka diskusi terkait penanganan Covid-19 di Gedung Wibawa Mukti Komplek Pemkab

Penyaluran ke Warga Terdampak Korona, Sekda Uju Target Sebelum Lebaran Idul Fitri

METRO CIKARANG

JUMAT, 15 MEI 2020

4

KARAWANG BEKASI

Polisi Tangkap 3 Pengeder Sabu CIKARANG PUSAT - Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cikarang Selatan berhasil tangkap tiga pengedar sabu asal Kabupaten Karawang dan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (8/5) lalu.

Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Selatan, Kompol Sukadi mengatakan ketiga pengguna dan pengedar berinisial RS (20), R alias Bogel (40) dan E alias Uca (43) ditangkap oleh petugas di tempat yang sama, di hari

CIKARANG PUSAT - PT Jababeka Infrastruktur, salah satu unit usaha PT Jababeka Tbk bersama tenant perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Jababeka dan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP) menyalurkan bantuan penanganan virus corona (Covid-19) senilai total Rp 10 miliar.

Bantuan tahap pertama senilai Rp 7 miliar telah diberikan ke 40 rumah sakit, 100 klinik dan masyarakat di 13 desa di sekitar Kawasan Industri Jababeka.

Sementara tahap kedua, senilai Rp 3 miliar diberikan ke 10 RS dan empat institusi di Kabupaten Bekasi.

“Bantuan yang diberikan pada tahap dua adalah alat kesehatan berupa alat pelindung diri (APD), masker non-medis, cairan disinfektan, hand soaps, face shield, jarum suntik, personal care serta swab

room untuk Laboratorium Kesehatan Daerah,” kata Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur selaku pengelola Kawasan Industri Jababeka, Tjahjadi Rahardja dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan bantuan tersebut diberikan pada empat institusi yang saat ini secara langsung menangani Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan positif Covid-19, yaitu Balai Pelatihan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Ikatan Dokter Indonesia dan Asosiasi Klinik Indonesia.

Sementara 10 rumah sakit tersebut, yaitu Rumah Sakit Annisa, Metro, Harapan Keluarga, Permata Keluarga Jababeka, RS Asri Medika, Sentra Medika, Mitra Keluarga, Medirossa, Hermina Grand Wisata dan rumah sakit umum daerah Cibitung. “10 ru-

mah sakit dan empat instansi Pemda Bekasi kami prioritaskan karena mereka menangani langsung pasien Covid-19,” urainya.

Tjahjadi berharap dengan bantuan ini, tim medis bisa terus terlindungi dan lebih nyaman dalam bertugas. “Sehingga tidak ada lagi tim medis yang terpapar Covid-19,” ungkap Tjahjadi.

Adapun sejumlah tenant Kawasan Indu str i Jababeka yang antusias berbagi adalah PT Kimberly Clark Indonesia, PT Air Product Indonesia, Misumi Indonesia, Aku Food & Kikkoman, PT Cisindo, PT Haluan Karya Busana, PT Citra Langgeng Sentosa, PT Prima Alkesindo Nusantara, PT Dharma Polimetal, PT Croda Indonesia, PT Sansico Group, PT EON Chemical dan PT Yasulor Indonesia (L’Oreal Indonesia). (Dim/uzi)

sirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Jum’at 08 Mei 2020 lalu sekitar pukul 06.30 WIB,” kata Kompol Sukadi, Kamis (14/05).

Menurut Kompol Sukadi, dari tangan ketiganya petugas mengamankan satu paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram yang di bungkus plastik klip bening, dua telephone seluler dan lima korek api.

“Saat ini ketiga tersangka

ditahan di Mapolsek Cikarang Selatan untuk pendalaman dan pengembangan kasus serta untuk membongkar jaringan lain,” ungkapnya.

Ketiga tersangka kini dijerat dengan Pasal 114 sub 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. (har/uzi)

PT CN Sebar Ratusan Takjil

Jababeka Infrastruktur memberikan bantuan untuk penanggulangan covid di Kabupaten Bekasi

Jababeka Infrastruktur Bantu Penanganan Covid-19 Rp 10 M

yang sama.

Penangkapan di pimpin langsung Kanit Reskrim Iptu Hotma Partogu Sitompul bersama 5 anggotanya, saat melakukan penyekatan di wilayah hukum Polsek Cikarang Selatan, dengan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0,41gram.

“Ketiga tersangka ditangkap saat petugas melakukan penyakatan dalam giat Pos Pam Chek Point di Jl. Inspeksi Kalimalang, Desa Pa-

CIKARANG BARAT - PT Cikarang Nusantara (CN) membagikan ratusan takjil kepada pengguna jalan yang melintasi sekitar Desa Wangun Harja. Cikarang Utara, Kamis (14/5). Kegiatan ini rutin dilaksanakan perusahaan yang bergerak di penyaluran tenaga kerja ibu.

Direktur Utama PT Cikarang Nusantara, Enjum El-Dabo mengatakan sekitar 800 takjil diberikan kepada pengendara sepeda motor. “Jalan ini yang menyambung jalan Lippo dan kawasan lainnya, jadi banyak buruh yang melewati jalan ini,” kata Enjum.

Enjum mengatakan pemberian takjik ini untuk meringankan sedikit beban masyarakat yang saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya harap ini dapat sedikit membantu beban masyarakat. Dan juga menumbuhkan jiwa gotong royong masyarakat ditengah pandemi,” tuturnya.

Dalam kegiatan itu turut dihadiri Tiga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yaitu, Samuel Maruli, Ade

ISTIMEWA

Koswara Kunang dan Mia El-Dabo serta pihak Kepolisian.

“Sengaja kita hadirkan Anggota DPRD, agar ditengah pandemi ini pengusaha dan semua elemen masyarakat bisa bersinergi,” ungkapnya.

Mia El-Dabo mengatakan

melawan Covid-19 ini membutuhkan gotong royong dari semua elemen termasuk pengusaha, “Semoga yang masih beraktivitas saat ini tetap semangat dalam masa-masa seperti ini,” tuturnya.

Dalam kegiatan itu dijelaskan Mia, pengendara yang

tidak menggunakan masker juga diberikan masker agar kesadaran masyarakat dapat meningkat.

“Beberapa pengendara yang tidak mengenakan masker juga kita berikan.

Saat kesadaran masyarakat juga meningkat,” paparnya. (dim/uzi)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES BPJS Kesehatan ... dari halaman Cikarang Ekspres Apalagi di saat orang banyak kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, menurut dia, negara harusnya melindungi kesehatan seluruh rakyat bukannya malah membebani dengan kenaikan iuran.

Selain itu, sambubg dia, BPJS Kesehatan bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tapi badan hukum publik sehingga harusnya pemerintah tidak bisa menaikkan iuran secara sepihak.

Said juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung sudah membatalkan Perpres Nomor 82 Tahun 2019 yang sebelumnya menaikkan iuran.

“Oleh karena itu, KSPI meminta pemerintah mentaati putusan MA. Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dibatalkan, sehabis Lebaran KSPI akan mengajukan gugatan ke MA agar membatalkan Perpes tersebut,” kata Said.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias

Apindo, Hariyadi Sukamdani juga mengaku khawatir tarif baru bagi masyarakat khususnya para peserta BPJS Kesehatan dari golongan bukan penerima upah alias peserta mandiri, akan terkendala untuk membayar iuran. “Kalau enggak bisa iuran nanti mereka enggak bisa mendapat akses manfaat untuk kesehatan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Irfansyah meminta agar memahami terlebih dahulu alasan pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Meskipun menaikan iuran, pemerintah masih mensubsidi iruan tersebut untuk kelas III. “Pelajari dulu perpresnya,” katanya dalam pesan Whatsapp yang diterima awak media.

Setelah itu, Irfansyah justru memberikan rilis dari BPJS Kesehatan pusat. Pada rilis tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya ke-

Faizal Hafan Farid: ... bijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” jelas Iqbal, Rabu (13/05).

Ia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III. “Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta

PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.

Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKNKIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak

baik dan benar.

“Cek orangnya ke lapa-

ngan, bangun koordinasi yang baik dari pemerintah desa sampai RT, saya yakin jika itu dilakukan dengan

benar, akan banyak ditemui warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut,” ujarnya. (uzi)

6 bulan. “Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis dari Rinjani Kita, Irham Firdaus menyayangkan dengan adanya kenaikan iruan BPJS Kesehatan. Pasalnya, disaat kondisi pandemic seperti ini, ekonomi masyarakat sangat terpukul.

“Bukan hanya orang miskin saja, tetapi merata, pengusaha pun terpukul dengan kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah lebih peka dan tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan terlebih dahulu,” katanya.

D i a m e n d u ga, ke na i -

kan iuran BPJS Kesehatan tersebut bakal berdampak.

Terutama mereka yang ada dikelas I dan II. “Minimal mereka turun kelas, ya parahanya bisa saja mereka tidak membayaran iuran BPJS tersebut selama covid berlangsung,” tandasnya.

Terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar pun dengan tegas menolak adanya Perpres tersebut, karena banyak kebijakan yang ia nilai tak memihak pada rakyat kecil, termasuk soal denda jika peserta telat membayar iuran.

“Salah satunya adalah denda naik menjadi 5 persen di 2021, yang awalnya 2,5 persen,” ungkap Timboel, kemarin.

Atas sejumlah skema baru ini, Timboel menilai pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikan iuran

tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Padahal di pasal 38 di Pepres ini menyatakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat,” kata Timboel.

Asal tahu saja Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp 150.000. Kelas II naik menjadi Rp 100.000 dan Kelas III menjadi Rp 35.000.

Iuran peserta mandiri Kelas III saat ini masih sebesar Rp 26.500 dan mendapatkan subsidi Rp 16.500 sehingga totalnya menjadi Rp 42.000.

Namun, pada 1 Januari 2021, besarannya akan meningkat menjadi Rp 35.000 dan subsidi pemerintah menjadi Rp 7.000, totalnya tetap sebesar Rp 42.000. (har/uzi)

dari halaman Cikarang Ekspres

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Yogie S, Toyib, Wahyudi.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

DESA KITA

JUMAT, 15 MEI 2020

KARAWANG BEKASI

5

Desa Rawet Siapkan 2.000 Nasi Bungkus Kades Udin : Saya Pakai Beras Pemda PERSIAPAN PENYEMPROTAN: Kepala Desa Cimahi, Suprihatin saat memberikan arahan dalam persiapan penyemprotan disinfektan fasilitas umum.

Desa Cimahi Aktif Lakukan Pencegahan Covid-19 KARAWANG – Pemerintah Desa Cimahi, Kecamatan Klari, aktif melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di tengah masyarakat. Mereka rutin melakukan penyemprotan disinfektan fasilitas umum dan memberi vitamin kepada warga.

Ke p a l a D e s a C i ma h i , Suprihatin mengatakan, penyemprotan dilakukan seminggu sekali setiap Jumat diberbagai fasilitas umum yang ada di Desa Cimahi. Sedangkan pembagian vitamin diberikan kepada warga melalui kader-kader posyandu.

“Penyemprotan kami lakukan dari sejak ramainya covid-19 dan terus berlanjut hingga saat ini. Sasaran

fasilitas umum seperti kantor desa, masjid, majelis taklim, dan lainnya,” ujar Suprihatin, saat dihubungi KBE melalui sambungan telepon, kemarin (14/5).

Pencegahan terus dilakukan, jelas Suprihatin, agar warga Desa Cimahi bisa terhindar dari terpaparnya virus covid-19 yang saat ini penyebarannya di Karawang masih terjadi.

“Alhamdulillah, warga desa kami hingga saat ini masih terbebas dari paparan covid-19. Insyaallah upaya pencegahan akan terus kami lakukan hingga Karawang dinyatakan benar-benar terbebas dari teror virus berbahaya tersebut,” ucapnya.

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

Guna mengefektifkan upaya dalam melakuakan pencegahan, Suprihatin meminta seluruh warga Desa Cimahi turut aktif dalam mendukung kerja keras pemerintah desa dengan cara mengikuti anjuran pemerintah terkait covid-19.

Seperti rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker saat beraktivitas, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kalau bisa tetap berada di rumah.

“Selain itu, masyarakat juga jangan panik tapi tetap waspada, perbanyak doa, ibadah, dan saling mengingatkan satu sama lain.

Semoga dengan begitu kita semua bisa terhindar dari paparan covid-19,” pungkasnya. (ayi)

KARAWANG – Memasuki pekan ke dua penerapan PSBB di Kabupaten Karawang. Sejumlah desa di Kecamatan Cilamaya Wetan, terpantau sibuk dengan program Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) di dapur umumnya masing-masing.

D i D e sa Rawag e mp o l Wetan (Rawet), Kecamatan Cilamaya Wetan. Ibu-ibu PKK bersama istri perangkat desa nampak kompak bekerja di dapur umum untuk menyiapkan Gasibu.

Kamis, (14/5) kemarin.

Kepala Desa Rawet, Udin Abdulgani mengatakan, selama PSBB ini, pihaknya menargetkan produksi 2.000 nasi bungkus. Untuk dibagikan kepada masyarakatnya yang membutuhkan, untuk keperluan berbuka puasa.

“Kita sudah terima beras dari Pemda Karawang sebanyak 150 kilogram dari kecamatan. Beras ini cukup

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

DAPUR UMUM : Ibu-ibu PKK dan istri perangkat Desa Rawet, Cilamaya Wetan, sedang garap 2.000 nasi bungkus di dapur umum.

layak untuk dikonsumsi,” ujar Udin kepada KBE, kemarin (14/5).

Udin menyebut, kualitas beras yang di dapat Pemdes Rawet masih layak konsumsi.

Tidak seburuk seperti yang banyak digemborkan desadesa di kecamatan lain.

Kata dia, untuk memenuhi target 2.000 nasi bungkus.

Pihaknya mengoplos beras bantuan dari Pemda Karawang dengan beras kualitas premium. Sehingga, nasinya jadi layak di konsumsi. “Sementara untuk kebutuhan lauk pauk dan

119 Warga Desa Kutapohaci Terima Bantuan PKH CIAMPEL – Sejumlah masyarakat calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kutapohaci berbondongbondong. Untuk mendapatkan bantuan program dari pemerintah melalui kementrian sosial tersebut.

Seperti yang dialami oleh Nani (32) warga Desa Kutapohaci mengaku ingin sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti para tetangga di lingkungan dekat rumahnya. Meski harus rela menunggu di kantor desa untuk mendapatkan bantuan.

“Dari dulu tetangga saya aja yang mendapatkan bantuan, keluarga saya ngga, padahal sama-sama membutuhkan,” ucapnya kepada KBE, kemarin (14/5).

Koordinator PKH Kecamatan Ciampel, Rudiana mengatakan, bahwa yang menentukan calon penerima bantuan PKH bukan pemerintah desa maupun ketua rt yang berada di lingkungan. Melainkan pemerintah pusat melalui kementrian langsung. Maka, kata dia, sudah tidak ada lagi campur tangan pemerintah setempat agar pemberian bantuan bisa tepat sasaran. “ Ka l au d i t a n y a s i a p a

yang mau mendapatkan bantuan pasti banyak, kita sendiri juga kan tidak bisa menetukan soalnya data sudah langsung dari pusat.

Kita yang dilapangan hanya memastikan para calon penerima bantuan saja,” terangnya.

Tercatat, kata dia, dari tahun sebelumnya ada sebanyak 1.059 warga ciampel yang mendapatkan bantuan dan ada penambahan calon penerima baru, yaitu sebanyak 620 calon penerima PKH. “Penambahan juga sesuai dari data pusat langsung tidak dari kita,” jelasnya.

Dia menjelaskan, meski pemerintahan menargetkan penerima PKH semakin banyak agar bantuan sosial tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun tetap saja pemerintah setempat juga mesti melakukan calon penerima dengan sebaik mungkin.

“Jangan sampai kata dia dengan adanya bantuan tersebut bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Untuk menghindari kecemburuan sosial, jadi calon penerima sudah ditentukan dari pusat, tapi tetap saja masih banyaki masyarakat yang kurang paham,” tuturnya. (oib/rie)

BANTUAN : Calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kutapohaci berbondong-bondong ke kantor desa.

lain-lain, itu bersumber dari dana pribadi saya san keluarga. Serta, dibantu para donatur dari internal Desa Rawet,” paparnya.

Udin berharap, selama penerapan PSBB ini, tak ada masyarakatnya yang kelaparan. Ada pun jika ada warga yang merasa kesulitan.

Diminta untuk segera menghubungi perangkat desa.

“Mudah-mudahan tak ada masyarakat Desa Rawet yang kelaparan. Dan Program Gasibu ini, bisa membantu meringankan beban mereka,” harapnya.

PARLEMENTARIA

ISTIMEWA

Komisi II Sidak ke Gudang Bulog KARAWANG- Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, melakukan insfeksi mendadak (sidak) ke Kantor Bulog Subdivre Karawang dan meninjau penggilingan untuk melihat langsung terkait kualitas beras yang dianggap tidak layak konsumsi dalam program dapur umum di sejumlah Kecamatan, Rabu (13/5).

Ad a p u n ro m b o n ga n DPRD tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua III yang merupakan Koordinator Komisi II Deden Rahmat, Ketua Komisi II Anggi Rostiana, Wakil Ketua Suci Nurwinda, Sekretaris Dedi Rustandi dan Anggota Natala Sumedha, Dedi Sudrajat, Moch. Dimyati, H. Cita serta Teddy Lutfiana.

“Komisi II hari ini untuk meminta keterangan dari Bulog, dimana ada laporan masyarakat soal kualitas beras dapur umum yang tidak layak dikonsumsi,” ujar Ketua Komisi II Anggi Rostiana.

Anggi mengaku kecewa saat melihat begitu banyak stok beras CPPD di gudang bulog dengan kualitas buruk. Pasalnya, uang APBD yang digelontorkan untuk pengadaan beras

tersebut terbilang cukup besar, jika melihat harga beras per kilogram sejak tahun 2014 hingga 2019 yang mencapai Rp 10.500 per kilogram.

“Masa iya beras harga Rp 10.500 kualitasnya jelek. Kasian masyarakat. Beras ini dibeli pakai uang rakyat dan dinikmati oleh rakyat, tapi kualitasnya jelek,” cetusnya.

Ia pun meminta pihak Bulog segera menyelesaikan masalah ini. Agar masyatakat dapat menikmati beras yang baik meski pada kelas medium, selayaknya anggaran yang sudah digelontorkan.

“DPRD meminta Bulog memperbaiki beras yang kemarin, karena beras ini dibeli dari rakyat dan selayaknya rakyat juga mendapat yang layak,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Dedi Rustandi mengungkapkan, monitoring ini menghasilkan beberapa rekomendasi menyarankan bahwa bagaimana kualitas yg didisitribusikan dapur umum menjadi sesuai standar medium.

“Kembalikan dan diganti beras baru. Bila ada konsekwensi bisa dibicarakan, beras ini harus layak dan

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

DIKONTRAKAN DIKONTRAKAN 1 UNT RMH PRMNT LOK. JL RAYA CIKALONG GIRANG, DS. CIKALONG, KEC. CILAMAYA WETAN, KARAWANG LUASBANGUNAN 9*15 M, 3 KAMAR, JETPAM, LISTRIK 900 WATT, HALAMAN LUAS. HUB. 081617372163 ATAU 087786517141 KOMAR

KEHILANGAN H I L A N G B K P B S E P E D A M O TO R JENIS YAMAHA MIO SOUL, NOPOL B4629-NCQ WARNA BIRU TAHUN 2019, STNK A.N. YOGI NUGROHO. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP HUBUNGI SADIO

087778714446.

HILANG BPKB MOTOR HONDA TH 2014 NOPOL B 3568 FWE A/N SAMINO VL BEKASI INDAH 2 B B2 28 RT 02/ 09 SBR JY TBN SLT BKS NOKA MH1JFN116EK026079 NOSIN JFN1E1026597 HILANG BPKB MOBIL AVANZA NOPOL B 1525 FYQ TH 2012 SILVER METALIK A/N KHAFIDZ NOSIN MA22835 NOKA MHKM1BB3JCK010245 HLG BPKB MBL TOYOTA LIMO B 1379 FBC HITAM A/N MAMAN MARYONO D/A KP.BEDENG RT 08/04 KR MULYA BOJONG MANGU- BKS NOSIN INZX181897 NOKA MRO53HY4249016100 HLG BPKB MOBIL MITSUBISHI PICK UP NOPOL B 9694 FAF TH 2013 A/N PT TIGA

NK TEKNIK D/A RUKO PARAGON NO 88 LC CIBATU CIKARANG SLT BKS NOKA MHMU5TU2EDK1O3275 NOSIN 4G15J37606

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

Ketua IKD Cilamaya Wetan itu melanjutkan, ada pun teknis pembagian Gasibu di lakukan oleh RT di tiap-tiap dusun. Dengan harapan, penerima bantuan pangan itu tepat sasaran.

“Alhamdulillah, sejak siang hari nasi bungkus dan lauk pauk sudah matang. Dan langsung kita packing, kemudian di distribusikan sama perangkat desa dan RT,” jelasnya.

Sebelumnya, Camat Cilamaya Wetan, Basuki Rachmat, mengintruksikan seluruh kades di wilayah hukumnya untuk membuka dapur umum di tiap desa.

Meskipun sifatnya tidak diwajibkan, kata Basuki, mayoritas kepala desa di Kecamatan Cilamaya Wetan telah mendirikan dapur umum.

Sebagian besar biaya dapur umum tersebut. Ditanggung oleh dana pribadi para kades.

“Alhamdulillah, di Cilamaya Wetan mah mayoritas kadesnya menyadari kebutuhan warganya. Kegiatan dapur umum sudah berjalan,” timpalnya. (wyd/rie)

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

harus uji lab dari BPOm untuk layak dikonsumsi,” pungkasnya.

Sementata Kepala Bulog Subdivre KarawangBekasi, Rusli mengatakan, total beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang ada di gudang Bulog sebanyak 84 ton. Namun yang disalurkan untuk dapur umum sebanyak 60 ton.

Saat ditanya soal berapa harga beras CPPD tersebut, ia mengaku variatif.

Harga Rp 10.500 merupakan harga untuk pengadaan tahun 2019 saja sebanyak 9,5 ton. Namun, ditanya lebih dalam soal rincian, ia nampak ragu untuk menjawab.

“2019 Rp 10.500. Kalau 2014 sampai 2018 itu sekitar delapan ribuan,” paparnya tanpa menyebutkan angka pasti anggaran yang sudah digunakan untuk pengadaan beras tersebut sejak 2014 hingga 2019.

Ia juga mengaku, semua beras CPPD merupakan produk beras Karawang.

Kendati digudang bulog yang berada di Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok terdapat tumpukan beras impor dari India. (mhs)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

JUMAT, 15 MEI 2020

6

HARGA Rp3.000

KORAN KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

Walkot Pepen Datangi Pasar Wisma Asri

Kisruh Data Tes PCR KOTA BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendatangi Pasar Wisma Asri, Bekasi Utara untuk memberikan klarifikasi mengenai data hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) pedagang yang sempat menjadi polemik.

Tak sekadar datang, pria yang akrab disapa Pepen ini pun memperlihatkan hasil tes tersebut pada pengelola pasar, juga pedagang di sana. “Saya datang ke sini untuk menjelaskan hasil PCR test yang dilakukan Minggu (10/5/2020) kemarin ditemukan ada dua pedagang yang positif,” kata Pepen, Rabu (13/5).

“Ini saya jelaskan, saya perlihatkan supaya pedagang dan pengelola pasar bisa mendengarkan secara langsung penjelasan ini supaya

ISTIMEWA

SOROT: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendatangi Pasar Wisma Asri, Bekasi Utara untuk memberikan klarifikasi mengenai data hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) pedagang yang sempat menjadi polemik.

tidak ada lagi kabar simpangsiur yang beredar,” lanjutnya Dia mengungkapkan bahwa satu pedagang berinisial R asal Kabupaten Bekasi kini

sudah diisolasi di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang. Sementara, satu pedagang lain berinisial S asal Kabupaten Bogor menjalani perawatan di RSUD Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi sejak Senin (11/5) malam.

“Saya memberi pernyataan ini tidak main-main karena berdasarkan data hasil tes dari RSUD dan memang positif hasilnya,” ujar Pepen.

Lebih lanjut sambungnya, ini tak henti mengingatkan warga Kota Bekasi agar mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti mengenakan masker ke luar rumah dan menjaga jarak sosial atau social distancing.

Sebelumnya sempat beredar informasi yang menyatakan bahwa hasil tes dua pedagang di Pasar Wisma Asri negatif.

Namun, akhirnya dibantah dan diperkuat oleh keterangan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi dr Alamsyah.

“Hasilnya sudah keluar, confirmed positif,” katanya. (dhy/mhs)

ADVERTORIAL

PSBB Tahap III Kota Bekasi

Pemkot Siapkan Beragam Sanksi Bagi Pelanggar KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi resmi memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ketiga, mulai 13 Mei sampai 26 Mei 2020.

Dengan bergulirnya PSBB tahap III, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan, pada PSBB tahap I tidak efektif dan banyak sekali pelanggaran yang dijumpai di 32 titik perbatasan di Kota Bekasi dan PSBB tahap II mulai berjalan secara efektif, berkat koordinasi turun ke wilayah hingga RW dan RT. “Di perpanjangan PSBB tahap III, adanya sanksi administratif berlaku bagi yang melanggar aturan PSBB,” kata Wali Kota Bekasi usai menggelar rapat koordinasi perpanjangan PSBB tahap tiga, kemarin (13/5).

Lebih lanjut diungkapkannya, payung hukum perihal sanksi itu berdasarkan Perwal Kota Bekasi, Nomor 29 Tahun 2020, sanksi dimulai dari teguran lisan, sanksi sosial, dan denda dengan nilai hingga puluhan juta, sampai penyegelan tempat usaha.

“Kita perketat lagi usaha pemutusan mata rantai di PSBB Tahap III, dengan tambahan personel dari Polres, Kodim dan Pemerintah Kota Bekasi, serta akan ada sanksi bagi pelanggar,” ujar orang nomor satu di Kota Patriot ini.

Wali Kota Bekasi berharap dengan adanya perpanjangan PSBB

Berikut daftar sanksi PSBB untuk para pelanggar tertera di Peraturan Wali Kota, yakni : 1. Warga tidak pakai masker saat keluar rumah.

l Teguran lisan atau tertulis

l Wajib membersihkan fasilitas umum

l Denda maksimal Rp.250 ribu.

2. Institusi pendidikan menggelar kegiatan belajar.

l Teguran tertulis.

3. Menggelar aktivitas kerja pada bidang usaha yang dilarang beroperasi saat PSBB.

l Penyegelan tempat kerja

l Denda maksimal Rp.10 juta.

ini, semakin meningkat kesadaran untuk para warga Kota Bekasi, dimaksudkan dengan adanya sanksi tegas ini, agar warga memahami akan bahayanya wabah ini, sehingga putuslah mata rantai penyebaran Covid 19 ini.

“Lihat saja di web Corona

Kota Bekasi, jumlah positif sudah banyak, dan kita terus mentracking keluarga terdekat Pasien Positif agar segera ditindak, beberapa tes PCR kita sebar di titik PSBB, ter masuk stasiun, san juga di pasar pasar yang ada di Kota Bekasi, dan meng-

hasilkan terpapar positif,” Tegas Rahmat Effendi.

Kesepakatan perpanjangan PSBB tahap III juga di berlakukan sama di Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat, dengan harapan tidak adanya perpanjangan lagi dan kesadaran dari warga akan bahaya wabah ini. (adv/Humas)

4. Bidang usaha yang diperbolehkan beroperasi tidak menjalankan protokol kesehatan.

l Teguran tertulis

l Denda maksimal Rp.50 juta.

5. Tempat makan yang melayani makan di tempat dan-atau tidak menerapkan protokol kesehatan.

l Penyegelan tempat makan

l Denda maksimal Rp.10 juta.

6. Hotel yang membiarkan kegiatan berkerumun; tidak menutup fasilitas yang menciptakan kerumunan; dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

l Penyegelan hotel

l Denda maksimal Rp.50 juta.

7. Tempat hiburan dan kepariwisataan yang masih beroperasi atau tidak menerapkan protokol kesehatan.

l Penyegelan tempat hiburan

l Denda maksimal Rp50 juta.

8. Usaha konstruksi tidak membatasi jumlah pekerja atau tidak menerapkan protokol kesehatan.

l Teguran tertulis

l Denda maksimal Rp50 juta

l Penyegelan kegiatan konstruksi (jika masih melanggar).

9. Rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan.

l Teguran tertulis.

10. Melakukan kegiatan di tempat umum dengan jumlah peserta lebih dari lima orang.

l Teguran lisan dan teguran tertulis

l Wajib membersihkan fasilitas umum

l Denda maksimal Rp.250 ribu 11. Menggelar kegiatan sosial dan budaya di tempat umum.

l Kerja sosial

l Denda maksimal Rp.10 juta.

12. Pusat perbelanjaan yang melanggar pembatasan jam operasional.

l Teguran tertulis

l Penyegelan tempat usaha (apabila masih melanggar).

13. Jumlah penumpang mobil pribadi melebihi 50 persen kapasitas mobil

l Denda maksimal Rp1 juta

l Wajib membersihkan fasilitas umum

l Mobil ditahan di kantor kelurahan atau kantor kecamatan selama 1 x 24 jam.

14. Pemotor yang membonceng penumpang tidak satu KTP atau tidak mengunakan masker.

l Denda hingga Rp250 ribu

l Wajib membersihkan fasilitas umum

l Kendaraan ditahan 1 x 24 jam.

15. Ojol yang melanggar ketentuan membawa penumpang.

l Denda maksimal Rp150 ribu

l Wajib membersihkan fasilitas umum

l Kendaraan ditahan 1 x 24 jam.

16. Angkutan barang dan angkutan umum yang membawa kapasitas di atas 50 persen, tidak menggunakan masker dalam kendaraan dan tidak mengindahkan jam operasional.

l Denda maksimal Rp500 ribu

l Wajib membersihkan fasilitas dan sarana umum.

l Kendaraan ditahan.

Serambi Ramadan

JUMAT, 15 MEI 2020

PARLEMENTARIA

7

KARAWANG BEKASI

ISTIMEWA

SOROT: Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Tatang Taufik melakukan tinjauan lapangan ke PT. Chang Shin Indonesia (CSI), Rabu (14/5).

DPRD Apresiasi Protokol Kesehatan PT. CSI KARAWANG-Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Tatang Taufik melakukan tinjauan lapangan ke PT. Chang Shin Indonesia (CSI), Rabu (14/5) di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, terkait penerapan prokol kesehatan yang diterapkan perusahaan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Ia mengapresiasi protokol kesehatan yang diterapkan, mulai dari pengecekan suhu tubuh, bilik sanitasi, penggunaan masker, mediakan tempat mencuci tangan hingga penyekatan ruang kerja sebagai upaya physical distancing.

“Saya pantau semua protokol kesehatan yang diterapkan, semuanya bagus. Saya apresiasi ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya ribuan karyawan yang dirumahkan PT. CSI selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kabupaten Karawang, yang merupakan bagian dari PSBB Jawa Barat.

“PT. CSI tidak ada PHK, dan saat merumahkan karyawannya pun melalui proses yang baik dan benar, sehingga tidak terjadi konflik. Termasuk soal pembayaran gaji selama karyawan di rumahkan pun sudah bagus,” kata dia.

Sebagai informasi PT. CSI Kabupaten Karawang, merumahkan 2.300 karyawannya.

Hal itu dilakukan karena menurunnya produksi akibat pandemik Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Senior Manager HR, PT CSI, Susilo mengatakan, total karyawan yang ada saat ini sebanyak 18.600 orang yang ditempatkan di PT CSI Cikampek dan Klari. Dari total karyawan tersebut ada 2.300 otang yang dirumahkan.

Dijelaskan dia, pihaknya membagi beberapa spesipikasi karyawan yang akan dirumahkan, yakni ibu hamil, orang lanjut usia atau lebih dari 45 tahun, orang dengan riwayat penyakit berbahaya dan atas dasar pengajuan perseonal karyawan.

“Kami lebih memilih untuk merumahkan karyawan dan tidak melakukan PHK kepada satu orang pun,” ujarnya saat ditemui di PT. CSI Karawang, Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Rabu (14/5).

Semua karyawan yang dirumahkan, lanjut dia, tetap mendapatkan gaji sebesar 60 persen, terhitung sejak di rumahkan.”Mereka di rumahkan mulai tanggal 12 Mei, jadi dari awal bulan sampai tanggal 11 mei tetap di bayar 100 persen.

Yang dibayar 60 persen hanya saat mereka di rumah saja,” jelasnya.

Masih kata Susilo, program merumahkan karyawan ini direncanakan dilakukan hingga Agustus 2020 mendatang saja. Diharapkan saat itu juga pandemik Covid-19 sudah berakhir.

“Tapi kami tetap melakukan riview per bulan.

Jadi pada tanggal 2 Juni nanti akan kami riview, kalau ada karyawan yang kami anggap perlu dipekerjakan kembali, akan kami pekerjakan kembali. Begitu pun bulan berukutnya sampai Agustus,” paparnya. (bbs/mhs)

MIMBAR ILMU

ILUSTRASI

SOROT: Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemprov Jabar segera membuat kajian untuk menetapkan wilayah mana saja di Jabar yang terkendali penyebaran Covid-19nya.

MUI Jabar Desak Pemprov Buat Kajian Zona Kebijakan Slat Ied Jangan Buat Bingung MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemprov Jabar segera membuat kajian untuk menetapkan wilayah mana saja di Jabar yang terkendali penyebaran Covid-19nya. Menurut Rachmat Syafei, kajian terkait daerah mana yang sudah terkendali dan masih rawan Covid-19 sangat diperlukan. Agar, masyarkat tak

khawatir.

“Jadi jangan sampai ada informasi daerah yang itu boleh dan ini tidak boleh padahal tak berdasarkan kajian. Dan masyarakat juga seolah-olah bingung. Padahal kan daerah yang boleh shalat Id itu dengan syarat,” ujar Rachmat kepada wartawan, Kamis (14/5).

Rachmat menjelaskan, MUI Pusat sendiri baru mengeluarkan fatwa pada tanggal 13 Mei 2020 yang berkaitan dengan pelaksanaan takbiran dan shalat Id. “Shalat Id ini sunah, tapi

punya makna syiar agama sangat besar. Makanya, MUI mengeluarkan fatwa di tengah pandemi,” katanya.

Menurut Rachmat, isi fatwa MUI tersebut adalah shalat Ied boleh dilaksanakan di tanah lapang di daerah yang sudah terkendali, daerah yang kecenderungan kasusnya menurun.

“Jadi, shalat Ied ini bisa digelar hanya untuk wilayah yang terkendali. Nah, sembilan hari ke depan mudahmudahan menurun jadi bisa digelar di masjid dan tempat terbuka. Tapi kan yang bisa

menyatakan terkendali dan tidaknya tetap nunggu kajian ahli,” paparnya.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan shalat Ied bisa dilakukan kalau ada di kawasan yang homogen tak ada yang terkena covid-19.

Bisa juga, digelar di daerah tertentu yakni daerah yang tak ada keluar masuk orang.

“Ini harus ada kajian, masyarakat menunggu gubernur melakukan kajian itu,” katanya.

Menurut Rachmat, bagi masyarakat yang tinggal di

daerah yang Covid-19 nya tak terkendali bisa shalat di rumah secara berjamaah atau sendirian. Untuk shalat berjamaah, bisa digelar dengan minimal ada 4 orang.

Pelaksanaan shalatnya seperti biasa. Yakni, Rakaat pertama ada 7 kali takbir dan rakaat kedua ada 5 kali takbir.

“Untuk takbiran, tetap dilakukan mulai magrib sampai Idul Fitri. Takbiran pun, kalau daerahnya tidak terkendali tetap dilakukan dirumah,” katanya. (bbs/mhs)

Zakat Fitrah di Istiqlal Belum Tembus Rp 10 Juta JAKARTA -- Memasuki pekan ketiga Ramadhan, penerimaan zakat fitrah di Masjid Istiqlal berkurang drastis akibat orang-orang yang tidak bisa datang langsung menunaikan zakatnya. Kepala Humas dan Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam menyebut pengumpulan tahun ini sangat jauh berkurang. Meski penerimaan zakat fitrah telah dilaksanakan sejak awal Ramadhan, masyarakat yang menyalurkan zakat melalui masjid tersebut masih sedikit.

“Dari 1 Ramadhan hingga saat ini (11/5) mungkin belum sampai Rp 10 juta uang yang terkumpul. Padahal, tahun lalu zakat fitrah yang terkumpul mencapai Rp 900 juta,” kata Abu Hurairah beberapa waktu lalu kepada awak media.

Berdasarkan pengakuan beberapa jamaah yang rutin membayar zakat fitrah di masjid tersebut, Abu Hurairah menyebut mereka tidak bisa menunaikan kewajiban di lokasi yang sama karena terdampak Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). (bbs/mhs)

Kekuatan Malam Lailatul Qadar Oleh Prof Nasaruddin Umar* ISTIMEWA

Jika Murid Malu untuk Bertanya DALAM kitab Adab al ‘Alim wa al-Muta’allim, Hadratussyekh KH Hasyim Asyari mengingatkan agar seorang murid tak ragu bertanya jika tak mengerti suatu pelajaran. Namun, pertanyaan yang diajukan harus dengan sopan santun.

Kiai Hasyim mengutip sebuah pepatah, “Barang siapa roman mukanya tampak rasa malu ketika bertanya, maka tampak kekurangannya dalam bersosial dengan orang lain.”

Kiai Hasyim juga mengutip pernyataan Mujahid RA, “Orang yang pemalu dan orang yang sombong tidak akan bisa mempelajari ilmu.”

Istri Nabi Muhammad, Aisyah RA juga berkata, “Semoga Allah mengasihi kaum perempuan Anshar, karena sifat malu mereka telah mencegah mereka mempelajari ilmu agama.”

Ummu Sulaim, istri Rasulullah berkata, “Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap sesuatu yang hak, bagaimana jika perempuan yang mandi karena ia telah bermimpi?”

Menurut Kiai Hasyim, murid tidak boleh menanyakan sesuatu jika tidak pada tempatnya. Kecuali, jika ia membutuhkannya taau jika ia mengerti isyarat guru padanya. Apabila guru tidak menjawab, hendaknya ia jangan memaksa. Namun, apabila jawaban guru kebetulan salah, maka murid tidak boleh langsung menolaknya.

Kiai Hasyim mengatakan, seorang murid hendaknya tidak malu untuk bertanya, ataupun menyatakan, “Saya belum paham.” Apabila ia ditanya oleh gurunya, “Apakah kamu paham?” karena ia memang belum paham. (bbs/mhs)

L AIL ATUL Qadar memang fantastis. Wajar jika momen itu sedemikian populer di dalam masyarakat dunia Islam. Ketika Nabi Muhammad memimpin sholat jamaah yang makmumnya para nabi di Baitul Maqdis, Palestina, menjelang mi’raj ke langit, para nabi memohon untuk dihidupkan kembali secara normal di muka bumi meskipun hanya sebagai umat biasa dan tunduk pada ajaran Islam.

Rahasia di balik permohonan itu ialah keberadaan Lailatul Qadar yang tidak pernah ada sebelum umat Nabi Muhammad. Namun, permohonan itu tidak dikabulkan Tuhan. Mengapa para nabi tersebut memandang penting Lailatul Qadar?

Tentu saja, mereka melihatnya demikian karena mereka hidupnya di alam barzakh, bagian dari alam gaib, dan menyaksikan betapa sibuk para malaikat langit turun memberikan fasilitas spiritual kepada para manusia.

Hal ini disebutkan dalam

Alquran, “Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.” (QS al-Qadr/97:4). Keutamaan Lailatul Qadar dalam bulan istimewa Ramadhan luar biasa.

Sebab, “Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.” Banyak lagi ayat dan hadis menggambarkan Lailatul Qadar. Sesungguhnya kemuliaan Lailatul Qadar tanpa batas (unlimited). Bilangan tertinggi pada masa turunnya Alquran ialah bilangan seribu.

Sekiranya ada bilangan triliun seperti saat ini, mungkin redaksi Alquran “ l eb i h mu l i a d a r i p a d a setriliun bulan”. Itulah sebabnya ulama tafsir tidak mengartikan kata “alfun” dalam ayat di atas dengan “seribu”, tetapi ribuan atau beribu-ribu bulan.

Alangkah ruginya kita yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi masih menyia-nyiakan dan membiarkan peristiwa dahsyat Lailatul Qadar berlalu begitu saja tanpa dimanfaat-

ISTIMEWA

kan sebaik-baiknya untuk menyiapkan bekal hidup akhirat kita.

Seandainya kita dikaruniai umur panjang, misalnya 70 tahun, kita akan melewati 70 kali momen Lailatul Qadar.

Potong saja usia masa anakanak yang belum mukalaf 15 tahun, maka usia produktif kita masih ada 55 tahun dikalikan 1.000 bulan.

Maka, jumlah usia produktif kita setara dengan 55 ribu bulan atau 4.583 tahun.

Kapan turun Lailatul Qadar?

Apa tanda-tandanya? Hanya

Allah Yang Maha Mengetahui.

Jika ada orang yang memberi tanda-tanda turunnya malam Lailatur Qadar, apalagi memastikannya, bisa dipastikan itu tidak bisa diyakini kebenarannya. Sebab, di antara sekian banyak hadis, termasuk sirah (sejarah Nabi), tidak ada yang disepakati ulama soal kesahihannya.

Yang sahih di sekitar Lailatur Qadar hanyalah penetapan 10 malam terakhir yang kadang ditambahkan den-

gan malam-malam ganjil.

Mengapa Allah merahasiakan tanggal pasti turunnya Lailatul Qadar? Tentu, ada hikmah di dalamnya.

Sekiranya Tuhan menetapkan waktu turunnya Lailatul Qadar, pasti akan tumpah ruah masyarakat memadati masjid-masjid pada malam itu dan boleh jadi malam-malam lainnya masjid menjadi sepi.

Dengan demikian, tidak adanya kepastian waktu turunnya Lailatul Qadar, maka umat bisa menambah koleksi amal pada sepanjang malam Ramadhan.

Lagi pula, jika Tuhan menetapkan malam Lailatul Qadar, masih muncul pertanyaan yaitu waktu menurut ukuran siapa?

Waktu Arab Saudi atau waktu lokal setempat? Jika misalnya malam menurut ukuran bangsa Indonesia, sudah barang tentu Amerika Serikat tidak dapat karena di sana kebalikannya, siang hari, demikian pula sebaliknya.

Semoga Lailatur Qadar selalu menemani kita setiap tahun. Amin. (*)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

JUMAT, 15 MEI 2020

PSBB Purwakarta Bisa Sia-sia

SOROT

Pemda Didesak Gelar Pemeriksaan Massal

BLT Pemkab Berbau Politis, Ada Foto Bupati di Amplop PURWAKARTA- Politisi bantuan untuk rakyat nampaknya sedang berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Purwakarta. Bantuan Langsung Tunai ((BLT) yang disalurkan Pemkab Purwakarta kepada ribuan warga terdampak Covid-19 pun dikritik banyak kalangan karena berbau politisir, alias dipolitisasi.

Pasalnya, pada amplop BLT serta sertifikat penerima bansos tersebut terdapat foto Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

“Seharusnya nggak mesti ada foto bupati di amplop dan sertifikat penerima BLT, kalau seperti ini kan, diduga melakukan politisasi bansos yang diserahkan ke masyarakat,” kata Ketua Studi Purwakarta, Hikmat Ibnu Aril kepada pers, Kamis (14/5/2020).

Ditambahkan Aril, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 76 UU sudah diatur secara jelas mengenai sejumlah hal yang menjadi larangan kepala daerah dan wakilnya, termasuk menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.

“Kita ketahui bersama bahwa BLT yang diserahkan kepada masyarakat ini bersumber dari dana APBD Purwakarta dan bukan uang pribadi bupati, jadi seharusnya pasang logo Pemkab Purwakarta saja, kenapa harus foto bupati,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Aril, ada satu hal lagi yang menurutnya aneh, Pemkab Purwakarta dalam setiap sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19, yang dilakukan melalui spanduk, dan baliho, hanya terpasang foto Bupati. Padahal, pada dasarnya salah satu simbol dari Pemkab tersebut yaitu Bupati dan Wakil Bupatinya.

“Kepala daerah itu bupati dan wakil bupati, bukan hanya bupati, tapi selama ini yang dimunculkan ke publik hanya Bupati nya saja” imbuh Aril. (red)

PURWAKARTA- Jumlah warga yang terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Purwakarta terus bertambah.

Hingga kini sudah 21 orang yang positif. Pemerintah daerah setempat diminta meningkatkan pemeriksaan kesehatan secara massal.

Lembaga Kajian Kebijakan dan Politik Purwakarta menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar tanpa pemeriksaan massal akan sia-sia.

“Yang terpenting itu saat PSBB masyarakatnya juga diperiksa minimal melalui rapid test,” kata Direktur lembaga tersebut Anas Ali Hamzah kepada pers, Kamis (14/05/ 2020).

Pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui keberadaan virus corona baru dilakukan kepada 2.374 orang menggunakan alat tes cepat (rapid test).

Sedangkan melalui metode Polymerase Chain Reaction hanya 328 orang, padahal jumlah penduduk Purwakarta tercatat hampir satu juta jiwa.

Pemeriksaan kesehatan secara massal itu untuk mengetahui penderita Covid-19 yang perlu diisolasi dan diberikan bantuan. Namun, Anas tidak sependapat dengan usulan masyarakat untuk menghentikan PSBB di Purwakarta sebelum waktu yang direncanakan.

PSBB diterapkan secara persial di enam kecamatan di Purwakarta sebagaimana Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/Kep.351-huk/2020.

Kecamatan yang dimaksud

HARUS TES MASSAL: Penerapan PSBB di Purwakarta dinilai akan sia-sia jika Pemda tidak melakukan tes massal terhadap warga Purwakarta.

meliputi Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Bungursari, Campaka, Babakancikao dan Pasawahan.

Menurut Anas, penghentian PSBB justru akan terkesan pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas dampak dari PSBB. “Harus dilanjutkan, bukan dihentikan. Ada tanggung jawab ekonomi, kesehatan serta hak dasar lain masyarakat selama PSBB berlangsung,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut, pemerintah daerah diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan PSBB agar bisa berjalan lebih efektif. Anas menyimpulkan dua hal yang perlu dipastikan pemerintah, yakni pembatasan gerak masyarakat dan pemeriksaan kesehatan

secara massal.

Positif Tambah Lagi Sementara itu hingga Kamis, 14 Mei 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta mencatat terdapat penambahan warga dengan status ODP, PDP dan Positif Covid-19 di wilayah tersebut.

“Warga yang positif bertambah 1 orang, jumlahnya menjadi 21 orang, kini masih dalam perawatan tim medis,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta, dr Deni Darmawan melalui pernyataan tertulisnya, Kamis 14 Mei 2020. dr. Deni juga mengatakan, hari ini, jumlah ODP bertambah 2 orang, menjadi 110 orang yang masih dalam

pemantauan. Dan PDP juga bertambah 1 orang, 25 orang kini yang masih dalam pengawasan.

“Kami sampaikan juga terdapat 1 orang PDP yang meninggal dunia. Jadi secara kumulatif PDP yang meninggal dunia hingga hari ini berjumlah 14 orang,” kata Deni.

Gugus Tugas juga tak bosanbosan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat tetap tenang dan optimis menghadapi wabah Covid-19.

Sejumlah langkah antisipasi terus dilakukan oleh jajaran Pemkab Purwakarta melalui gugus tugas covid-19, di antaranya, Dinas Kesehatan tetap melakukan rapid test (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) bagi yang kontak erat dengan

pasien dalam pengawasan.

S e m e nt a ra, p a d a s i s i pencegahan yang bersifat kewilayahan, Pemkab Purwakarta telah memberlakukan Pembatasaan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sifatnya parsial hingga 20 Mei mendatang. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebaran wabah tersebut.

“Kami juga mengimbau agar warga tetap melaksanakan anjuran pemerintah yaitu physical dan social distancing, agar tetap aman terhindar penularan Covid-19 serta mengikuti prosedurprosedur PSBB jika berada di luar rumah,” demikian Deni Darmawan. (san/red)

ADVERTORIAL

Aksi Nyata Cikarang Timur Perangi Korona Gagas Seribu Mawar, Dirikan Check Point Mandiri hingga Lumbung Pangan CIKARANG TIMUR - Upaya memutus mata rantai penyebaran virus korona atau covid-19 di Kabupaten Bekasi, terus digelorakan sejumlah pihak. Tak terkecuali, Kecamatan Cikarang Timur (Ciktim).

Kecamatan yang dipimpin Ani Gustini itu telah melakukan program pencegahan covid-19 sesuai protokol kesehatan. Mulai dari penyemprotan disinfektan, gagas Seribu Mawar (Sebar Ribuan Masker untuk Warga), pendirian dapur umum, pendirian check point PSBB, lumbung pangan hingga pembagian sembako ke warga terdampak korona.

Camat Ciktim Ani Gustini menuturkan pencegahan virus korona dilakukan bersama-sama.

Baik TNI, Polri, pelaku usaha dan masyarakat.

“Semua harus terlibat agar wabah pandemi ini cepat berakhir. Sehingga aktivitas bisa berjalan normal kembali,” kata dia, kemarin.

Ani melanjutkan pihaknya bersama Kapolsek, Danramil) dan TKSK bekerjasama dengan Bank BNI melaksanakan launching pendistribusian Program Kartu Keluarga Sejahtera Sembako Covid-19 bagi warga Kecamatan Cikarang Timur. Masing-masing desa/kelurahan simbolis lima Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga total simbolis sebanyak 40 KPM. Menurut dia, kegiatan berpusat di Aula Kantor Desa Hegarmanah dan dilaksanakan terjadwal masing-masing desa/ kelurahan untuk menerapkan protokol Covid-19.

“Kecamatan Cikarang Timur mendapatkan alokasi Program KKS Sembako Covid-19 Sebanyak 2.343 KPM. Dan alhamdulillah program ini dapat terlaksana dengan lancar dan mudah2an dapat dimanfaatkan warga penerima terutama di bulan suci Ramadan ini,” imbuh Ani. Saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Ani pun turun langsung memantau penerapan

Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Cikarang Timur menerima bantuan paket sembako dari tim PKK Kabupaten Bekasi untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak, pada 14 April 2020.

check point secara mandiri Desa Karang Sari.

“Kita lihat bersama bahwa Pemerintah Desa Karang Sari melakukan penyemprotan dan melakukan pengecekan suhu tubuh, kepada setiap masyarakat yang melintas masuk ke jalan wilayah Desa Karang Sari. Ada yang tidak memakai masker lalu mereka memberikannya,” ucap dia.

Ia juga mengimbau untuk tidak berpikir cukup sampai disitu saja, tetap harus waspada dan selalu waspada. Karena menurutnya virus itu tidak bisa diketahui menimpa siapa dan karena itu kewaspadaan harus di tingkatkan.

Umi sapaan akrabnya juga meminta kepada Pemdes, untuk warga yang baru datang harus segera dilakukan pengecekan suhu tubuh, perjalanan dari mana. Jangan sampai karena ada warga yang baru tidak lapor sehingga membawa virus.

“Yang menentukan status ODP itu hanyalah ranahnya Puskesmas. Jadi jangan sampai menentukan sendiri status ODP.

Camat Cikarang Timur Ani Gustini mendampingi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja saat menerima kunjungan Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana yang memantau Pos Pengamanan Perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, 29 April 2020 silam.

Kemudian untuk warga yang dinyatakan ODP agar tidak berpergian dengan melakukan evalu-

Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Cikarang Timur menggagas Seribu Mawar (Sebar Ribuan Masker untuk Warga). Launcing dihadiri Camat Ciktim Ani Gustini, Anggota DPRD Provinsi Jabar Faizal Haffan dan unsur TNI/Polri pada 8 April 2020.

asi mandiri, namun apabila ada warga dinyatakan terindikasi ODP masih tidak bisa diimbau, marih

bersama sama langsung bawa yang bersangkutan ke tempat karantina,” tukas dia. (adv/mil/hyt)

Camat Cikarang Timur Ani Gustini melakukan penyemprotan massal bersama Polsek Ciktim di Jalur Pantura dari Bundaran Sinyar sampai Perbatasan Kaduwaringin pada 31 Maret 2020 lalu.