Sengketa Lahan Makam Kedondong Jatiwarna, Warga Mulai Resah

KOTA BEKASI - Sekre - tariat RW di RT 08/06 Kelurahan Jatiwarna, Jalan Melati Tengah, Pondok Melati, Kota Bekasi, dipenuhi warga hingga depan areal Pemakaman Kedondong, pada Selasa (13/6/2023).

Mereka merupakan warga ada juga pengurus RT, tokoh masyarakat setempat, pengurus makam dan para pemuda berkumpul di Sekretariat RW. Hal itu puncak dari keresahan warga atas kehadiran sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) pada Sabtu 10 Juni 2023 lalu. Warga mengaku resah atas tindakan Ormas yang dibawa kelingkungan mereka karena dengan melakukan pemasangan bendera dan mencoretkan pilox di beberapa titik di lingkungan rumah warga. Adu klaim antara pengurus makam kedondong di lingkungan RW 06 dengan salah seorang warga yang mengklaim sebagai ahli waris telah terjadi sejak 2021 lalu. Namun sekarang klaim itu meluas hingga ke pemukiman warga.

"Polemik soal areal makam Kedondong di Jatiwarna ini muncul sejak Oktober 2021. Kemarin (sabtu-ed) ada sejumlah Ormas datang seenaknya memasang bendera dan mencoret pilox di beberapa titik milik warga. Ini sebenarnya garis besar masalahnya, warga resah atas kehadiran Ormas yang dibawa oleh keluarga Nasam,"ungkap Dondiet pengurus makam kepada KBE, Selasa (13/6/2023).

Dodo sapaan akrab salah satu pengurus makam tersebut memaparkan lebih lanjut terkait persoalan tanah makam Kedondong tersebut mengakui bahwa daerah tersebut sudah ada sejak jaman belanda. Namun jelasnya pengurusan memang terbentuk medio 20 tahun lebih lalu.

Menurutnya sejarah keberadaan makam kedondong pertama ada 2 bagian, awalnya luas lahan pemakaman sekitar 6500 meter persegi, itu adalah tanah adat yang telah ada sejak jaman Belanda. Kemudian berjalan waktu kepengurusan pemakaman terdahulu berusaha mencari tambahan.

"Akhirnya mendapatkan tambahan wakaf seluas 1500 meter persegi ďan 1000 meter persegi dari dua pewakaf berbeda hal itu buktinya jelas dan ada legalitas,"tegas Dodo.

Namun kemudian datang lah pihak keluarga bapak Nasam CS yang dikatakan Dodo awal konflik itu muncul sekira 2021 lalu. Pertama ada penguasaan dengan melakukan pembabatan pohon tujuannya untuk menguasai lahan kuburan mengatasnamakan sebagai ahli waris dari tanah makam yang lama. Saat itu jelasnya, warga tidak ingin ada perpecahan apalagi masalah lahan kuburan. Sehingga diberikan kesempatan mereka mengelola tapi dengan aturan. Namun seterusnya tidak lagi sesuai aturan pengurus. Berjalan waktu areal lahan pemakaman lama terjadi kepenuhan dan tidak memungkinkan isi lagi, kita pindah ke lahan wakaf yang sudah ada masih kosong setelah memakai lahan 1000 meter persegi wakaf ternyata mereka melarang diklaim tanah keluarganya. Hal itu pun berujung ke ranah hukum dan diproses hasilnya 'NO'.

Berjalan waktu pihak Nasam tetap keukeuh mendirikan warung di lahan tanah wakaf yang notabene suratnya ada. Sudah di somasi dua kali, tapi tidak ada tanggapan, lisan tidak ada tang- gapan kemudian warung itu pun dirobohkan. "Sekarang muncul persoalan baru dengan percaya diri membawa salah satu ormas datang mengakui tanah itu lahan mereka dengan bukti girik itu juga belum ditentukan kebenarannya. Hal itu memicu keresahan warga,"jelas Dodo. Salah seorang Ibu RT bernama Nenti, pun membenarkan bahwa warga merasa diresahkan dengan kedatangan Ormas ke lingkungan mereka dengan memasang bendera dan mencoret pilox di lahan miliknya sebagai tanda.

"Lahan yang saya tempati resmi milik saya, dari warisan orang tua. Ini suratnya lengkap ada sertifikat dari BPN, ini sudah meresahkan,"ungkap Nenti. Sementara itu Ketua RW 06 Jatiwarna, Asriadi berharap semua pihak bisa menghormati proses hukum karena sengketa ini sudah masuk ke ranah hukum dan keputusan pun sudah keluar keputusan NO. Diakuinya bahwa selama ini diketahui bahwa sengketa dalam pembicaraan itu hanya tanah makam. Tapi akhir akhir ini sudah melebar ke area warga dengan mengklaim luas lahan 29.600.

"Lahan itu itu termasuk RT 01. Mungkin kalo diukur 29.600 meter persegi itu lahannya mencapai satu RT kena semua. Oleh karena itu dengan kejadian kemarin Sabtu membuat warga merasa resah kenapa mereka mempunyai hak. Hak mereka adalah sah, mereka punya sertifikat yang dikeluarkan BPN,"ujar Ketua RW menyebutkan kehadiran Ormas itu membuat resah warganya. Dikonfirmasi apakah akan melaporkan ke Polisi, Ketua RW mengaku saat ini belum. Namun jika terjadi sekali lagi, maka akan dilaporkan ke Polisi karena kenyamanan terganggu. Asriadi berharap warga tidak terprovokasi akan hal ini. "Karena ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Jika memang itu diklaim silahkan ke pengadilan warga juga tidak takut mereka punya dasar kuat sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN,"tegas Asriadi. Sementara itu Camat Pondok Melati Heni Setiowati saat menerima perwakilan dua orang Kuasa hukum dari Nasam Bin Ramin di ruang kerja mengakui bahwa persoalan tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Ia pun tidak bisa memberi pernyataan sepihak harus mengacu pada aturan berlaku. (amn/bbs)

Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Masuk TKK di Pemkot Bekasi

KOTA BEKASI - BH alias

Tolet (49) dibekuk Polisi dari Polsek Bekasi Selatan terkait dugaan penipuan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah

Kota Bekasi. Hal itu berdasarkan laporan SM (33) selaku korban.

"Korban diimingi janji masuk TKK, hingga menyerahkan uang Rp20 juta. Tapi berjalan waktu tidak ada bukti hingga akhirnya kor- ban melaporkan,"ungkap Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Jupriono kepada media pada Rabu (14/06/23). Dikatakan bahwa pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dengan 2 alat bukti permulaan. Sedangkan uang sebesar 20 juta digunakan pelaku untuk keperluan sehari-hari. Menurutnya tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya dengan modus yang sama. Saat ini baru salah satu korban yang melaporkan. "Jika ada korban-korban lain yang pernah dilakukan oleh pelaku BH diimbau untuk melaporkan ke Polsek Bekasi Selatan. karena saat ini pelaku sudah kita amankan dan proses penyidikan di Polsek Bekasi Selatan,” imbuhnya. Antara korban dengan pelaku dikenalkan melalui salah satu teman pelaku, kemudian oleh temannya ini langsung diarahkan ke pelaku untuk menyerahkan uangnya secara langsung. Sedangkan uang yang diterima pelaku dari korban sebesar Rp20 juta dipakai sendiri oleh pelaku dan belum diserahkan kepada orang lain, untuk keperluan janji masuk TKK itu. “Untuk sementara belum ada. Pengakuan uang itu akan diserahkan ke siapa, belum ada Pengakuan seperti itu. Jadi habis untuk keperluan sehari hari si pelaku sendiri,” katanya. “Kejadian di bulan september 2021. Dia menjanjikan 2 bulan kemudian bisa diterima. Jadi kalo ditunggu tunggu 2 bulan ternyata tidak terealisasi juga makanya korban itu lapor ke polsek Bekasi selatan,” tandasnya. (amn/bbs)

Ribuan Data Orang Meninggal Masih Masuk DPSHP di Pondok Gede

KOTA BEKASI - Bawaslu

Kota Bekasi menemukan ribuan data orang meninggal masih masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Terkait temuan itu Bawaslu Kota Bekasi merekomendasikan agar KPU segera ada upaya khusus, untuk melakukan perbaikan data dengan menghapus data tersebut.

"Itu adalah hasil temuan Pengawas Panwascam Pondok Gede. Dari temuan itu ada 2000 nama orang me - ninggal masih masuk DPT," ungkap Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail, Selasa (13/6/2023).

Dikatakan Bawaslu telah melakukan langkah antisipasi data pemilih invalid. Dia menegaskan hal ini menjadi salah satu fokus utama Bawaslu Kota Bekasi untuk mendiskusikannya dengan partai politik peserta pemilu yang ada di Kota Bekasi. Terpisah Pedro Purnama Kalangi, Kadiv Perencanaan Datin KPU Kota Bekasi menanggapi hal tersebut, "Yang dimaksud 2000 data meninggal masuk DPSHP saya sendiri belum ketahui by name by addresnya, mungkin bisa dishare," kata Pedro kepada media ini. Menurutnya, dengan adanya soal seperti ini harus menjadi pemahaman bersama, bahwa ketaatan masyarakat meng-update status kependudukan sangat rendah, (Datang, keluar dan meninggal dunia). Diakuinya beberapa kasus terdapat keluarga almarhum tidak melaporkan karena merasa tidak penting.

Pedro menjelaskan, sesuai UU pemilu 7 Tahun 2017, KPU memperoleh data potensial pemilih dari Kemendagri yang diberikan ke KPU RI, kemudian diturunkan hingga KPU kota dan kabupaten untuk dilakukan Coklit (cocok penelitian) oleh Pantarlih hingga tingkat bawah. Walaupun secara fakta petugas Pantarlih menemukan ada warga masyarakat Meninggal Dunia, namun belum melakukan pengurusan dokumen (Akta Kematian), menurut Pedro menambahkan, maka sesuai asas De Jure, pihaknya belum bisa mencoret yang bersangkutan dari daftar pemilih.

Maka itu Dirinya menghimbau kepada keluarga dan ahli waris untuk mengurus dokumen akta kematian. Pedro juga mengingatkan, sebelum pleno DPSHP Bawaslu dilakukan, Bawaslu pernah menyebut ada data 14 ribu orang meninggal masuk Daftar Pemilih. "Soal data 14 ribu temuan Bawaslu juga pernah kami minta datanya. Tapi kami undang untuk bersama-sama mengecek data tersebut, namun tidak kunjung (bawaslu-red) memberikan data yang disebut dalam Jumpa pers," Kata Pedro.

Sedangkan, Terkait desakan bawaslu agar KPU segera menghapus data tersebut, KPU membutuhkan data itu segera. "Datanya aja gak dikasih bagaimana kita cek," Pungkasnya.***

Perangi Pungli, PA Cikarang

Batasi Ruang Gerak Calo

KABUPATEN BEKASI

Cikarang, Kabupaten Bekasi, mengimbau ma syarakat tidak menggunakan jasa makelar saat mengurus dokumen sebagai upaya pemberan tasan pungutan liar sekaligus mempersempit ruang gerak oknum yang kerap dikenal dengan calo itu.

Kepala Pengadilan Agama Cikarang Erpi Des rina Hasibuan mengatakan pihaknya berkomit men memberantas praktik pungutan liar, suap, korupsi dan sejenis dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

"Kami terus berbenah memperbaiki layanan dari masyarakat salah satunya yaitu dengan ti dak menerima tip, sogokan atau suap, dan janji dalam bentuk apapun," katanya di Cikarang, kemarin, (14/6).

Dia memastikan biaya perkara yang dikeluarkan jauh lebih ringan dengan proses lebih mudah apabila masyarakat mengurus sendiri dokumen yang dibutuhkan dibandingkan melalui jasa makelar.

Pihaknya meminta masyarakat tidak menanggapi tawaran oknum calo yang bersedia mengurus dokumen berkaitan pengadilan agama dengan iming-iming cepat dan tanpa proses sidang sebagai upaya mempersempit ruang gerak oknum tersebut.

"Jadi untuk masyarakat yang berperkara atau berurusan dengan Pengadilan Agama Cikarang, kami pastikan tidak ada pungutan selain biaya resmi yang ditetapkan ketua pengadilan," ucapnya.

Desrina juga meminta masyarakat melapor kepada Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, maupun Pengadilan Agama Cikarang apabila menemukan indikasi praktik pungutan liar dimaksud. "Silakan hubungi kontak yang tersedia jika menemukan ada hal menyangkut calo atau pungutan liar dalam berperkara di Pengadilan Agama Cikarang," katanya. Selain melayani persidangan perceraian, Pengadilan Agama Cikarang juga melayani kepengurusan harta bersama, sengketa waris, penetapan isbat nikah, dispensasi kawin, dan peristiwa serupa. "Khusus perkara perceraian, hingga pertengahan tahun 2023 ini Pengadilan Agama Cikarang sudah menerima sebanyak 2.026 perkara. Kami terus berupaya agar angka perceraian di Kabupaten Bekasi menurun dengan melakukan mediasi," kata dia. (bbs/wyd)

Ditipu Travel, ....

dari halaman Cikarang Ekspres

Setelah itu, kata Irwan, JS beberapa hari kemudian meminta uang lagi sebesar Rp 15 juta. Uang tersebut disebut untuk keperluan gelar perkara kasus penipuan umroh yang dilaporkannya dengan terlapot M Yasin. Bahkan, kata Irwan, kuasa