Dinkop UKM Bentuk Koperasi Desa untuk Perangi Bank Emok

Rutin Lakukan Sosialisasi dan Pembinaan

KARAWANG – Praktik rentenir berkedok bank emok masih menjamur di desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang. Guna mengurangi dampak negative dari bank emok, Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah (Dinkop) UKM

Kabupaten Karawang tengah fokus melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi hingga ke tingkat desa.

Pasalnya, sejak pandemic hingga pasca pandemic sekarang, masih banyak masyarakat yang menjadi korban dari bank emok.

Atas dasar tersebut, Dinkop UKM Karawang gencar melakukan pembinaan dan sosialisasi pembentukan koperasi baru sebagai bentuk memerangi bank emok di desa-desa.

Kepala Dinkop UKM Karawang, Rochman melalui

Sub Koordinator Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan, Yeni Maryani mengatakan,

KOTA BANDUNG —

Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat akan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor Badan Usaha Milik

Desa (BUMD) dalam rangka menyikapi UU Nomor 1 Tahun 2022.

Sekretaris Daerah Provinsi

Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengumpulkan pimpinan BUMD Jabar di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

Hal ini dilakukan menyika- pemahaman masyarakat tentang koperasi di tingkat desa perlu ditingkatkan.

Tujuannya agar mereka bisa membentuk dan mengelola koperasi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Dengan hadirnya koperasi di tengah masyarakat desa tentu akan memiliki manfaat untuk mengurangi pinjaman dari bank emok atau bank keliling yang memiliki bunga besar dan sudah banyak menjerat masyarakat,” ujar Yeni, usai melakukan sosialisasi peraturan perkoperasian di Desa Warung Bambu belum lama ini.

Sebagai kota industri yang memiliki upah minimum kabupaten tertinggi di Jawa

Barat, kata Yeni, Kabupaten Karawang memiliki lebih dari seribu unit koperasi yang beroperasi di 30 kecamatan dan 309 desa/kelurahan. Setiap tahun, jumlah koperasi di Karawang terus bertambah. Dinkop UKM Kabupaten Karawang mencatat, sepanjang tahun 2022 saja muncul sebanyak 66 koperasi baru di Karawang. Guna memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi tentang azaz-azaz perkoperasian, pihaknya rutin melakukan pembinaan hingga ke desa. “Semakin banyak lahir koperasi baru yang diinisiasi oleh masyarakat, harapannya akan menurunkan jumlah kredit kepada bank emok dan bank keliling,” tandasnya.

Tak hanya itu, lanjut Yeni, agar pengelolaan koperasi di tingkat des aini bisa berjalan dengan baik sesuai peraturan perkoperasian. Pihaknya akan mewajibkan pengurus koperasi baru untuk rutin melakukan dan melaporkan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai kewajiban sekaligus pertanggungjawaban pengelola koperasi. Yeni mengungkapkan, Ka- bupaten Karawang memiliki

1.711 koperasi berdasarkan Data Online Sistem (DOS) Kementrian Koperasi. Namun, hanya setengahnya yang rutin melakukan dan melaporkan RAT kepada Dinkop UKM Karawang. Padahal, pelaksanaan RAT itu hukumnya wajib sebagai laporan pertanggung jawaban klepada anggota.

Dia menjelaskan, sesuai

Pasal 20 ayat 3 Permenkop nomor 19 tahun 2015. Setiap koperasi yang tidak melaksanakan RAT akan dijatuhi sanksi. Diantaranya, bagi koperasi yang tidak melaporkan RAT selama satu kali dalam satu tahun anggaran bakal dijtuhi sanksi surat teguran. Sementara yang tidak melaksanakan dua kali

Terapkan HKPD, Pemprov Jabar Optimalkan BUMD

pi hadirnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan segera diberlakukan.

Terbitnya UU tersebut, kata Setiawan, merupakan situasi yang membutuhkan pemahaman baru dan perlu disikapi dengan tepat karena sedikitnya UU tersebut mengubah struktur terkait dengan pendapatan pemda provinsi.

“Undang-Undang ini akan berlaku efektif Januari 2024, namun ada beberapa item yang sejak tahun 2023 sudah berlaku,” sebut Setiawan. “Oleh karena itu kami memandang bahwa ini harus terinformasi semua. Kurang lebih pendapatan provinsi diatur dalam salah satu pasal. Jadi ada sekitar 16 sumber-sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh provinsi,” tutur Setiawan. Adapun salah satu sum - ber pendapatan provinsi, ucapnya, di antaranya berasal dari aset yang dipisahkan. Oleh karena itu BUMD menjadi salah satu yang perlu dioptimalkan untuk pendapatan. Dengan demikian perlu strategi jitu agar BUMD di Jabar tidak mendapati kerugian. Lebih jauh lagi dapat menghadirkan dividen yang berarti bagi Pemda Provinsi Jabar. “(Akan dibahas) seperti apa isu dan antisipasi yang akan kita lakukan,” ujar Setiawan. Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menyebut bahwa seiring berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka diperlukan kajian agar potensi pendapatan daerah Jabar tetap dapat dioptimalkan. “Di masa transisi kita sudah menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Kita juga ingin mencoba mencari solusi, bentuknya kajian, kita mengekspos bagaimana keterkaitan kontribusi dari kekayaan yang dipisahkan yang di-create langsung BUMD,” tambah Dedi. Sementara itu Asda 2 Pemdaprov Jabar Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik BS mengatakan, dividen bisa dialokasikan apabila perusahaan untung. “Adapun laba yang didapat BUMD tentunya berkolerasi kepada pendapatan Provinsi Jabar terkait dengan bagi hasil,” tutur Taufik. (rls/rie) berturut-turut dalam satu tahun, akan diberikan teguran keras yang ditembuskan langsung ke Kemenkop RI. “Sementara bagi koperasi yang tiga tahun erturut-turut atau lebih tidak melaporkan RAT, Dinkop UKM Karawang akan memberikan surat penertiban sekaligus rencana pembubaran koperasi,” tegasnya. (wyd/rie)

Kemendikbudristek Kampanyekan Gerakan Sekolah Sehat

JAKARTA - Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Muhammad

Hasbi menyatakan kampanye Gerakan Sekolah

Sehat merupakan upaya dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter.

“Fokus utama dari kampanye Gerakan Sekolah

Sehat adalah sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi,” ujarnya.

Hasbi mengatakan untuk sehat fisik dapat dilakukan dengan berolahraga dan bermain permainan tradisional sedangkan sehat bergizi dilakukan dengan menerapkan pola makan yang sehat.

Penerapan pola makanan sehat dilaksanakan melalui konsumsi makanan yang memiliki nilai gizi seimbang, serta mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat, dan air.

Kampanye Gerakan Sekolah Sehat sudah berlangsung di berbagai sekolah yakni salah satunya di Kabupaten Gianyar, Bali, dan telah mendapat kunjungan oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin serta anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) pada Jumat (9/6).

Kegiatan kunjungan termasuk dilakukan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Manukaya, Gianyar, Bali, yang meliputi kegiatan seperti demo cuci tangan pakai sabun, bermain bersama, menonton video edukasi dan sebagainya.

Kampanye Gerakan Sekolah Sehat yang berfokus pada revitalisasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan menerapkan 3S yaitu Sehat Fisik, Sehat Gizi, dan Sehat Imunisasi ini selaras dengan fokus Bidang 1 OASE KIM yaitu Pengasuhan dan Pendidikan Karakter.

“Kegiatan Bidang 1 OASE KIM tahun ini mendukung program pemerintah yaitu kampanye

Gerakan Sekolah Sehat. Pada kunjungan kerja di Bali ini,” kata Ketua Bidang 1 OASE KIM Franka Makarim.

Franka menjelaskan pemerintah mendorong anak-anak untuk aktif bergerak, baik secara individu ataupun kelompok melalui penerapan berbagai permainan tradisional sehingga fisik, mental, dan karakter dari peserta didik dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, penerapan permainan tradisional turut melatih kebugaran, sportivitas, kemampuan berinteraksi, bekerja sama antarpelajar, serta meningkatkan kepercayaan diri anak.

“Sehingga dari generasi sehat, akan tercipta generasi yang cerdas dan berkarakter,” ujar Franka. (*)

Marketplace Guru

Dinilai Tak Cocok di Indonesia

JAKARTA - Pakar pendidikan yang juga Ketua Majelis Guru Besar (MGB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Suyanto menilai ide marketplace guru yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak cocok diterapkan di seluruh Indonesia.

Menurut Suyanto, kondisi infrastruktur teknologi informasi atau internet di Indonesia yang belum merata bisa menjadi salah satu kendala besar penerapan marketplace guru.

“Marketplace guru baik jika didukung infrastruktur internet di seluruh Indonesia sehingga semua sekolah bisa mengakses ke aplikasi tersebut. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu, sehingga nanti bakal terjadi ketimpangan,” ujar Suyanto.

Marketplace guru, kata Suyanto, bisa saja diterapkan di daerah-daerah yang sudah maju dengan akses internet yang mudah serta fasilitas sekolah memadai, seperti di Jakarta. Namun, marketplace guru ini sulit diterapkan di seluruh Indonesia.

“Kemudian dari aspek profesionalisme guru juga perlu dikaji secara mendalam dengan adanya marketplace guru ini. Karena guru ini kan profesi yang memiliki kriteria tertentu dari berbagai aspek. Kecuali kalau guru-guru yang mengajar soal keterampilan tertentu, bisa saja masuk di marketplace, tetapi yang benar-benar profesional, tidak bisa dimasukkan ke marketplace,” jelas dia.

Menurut Suyanto, seharusnya fokus pemerintah saat ini adalah mendistribusikan guru secara merata di seluruh Indonesia. Karena itu, kata dia, perlu merekrut guru sebanyakbanyaknya dengan tetap memperhatikan kualitasnya.

“Persoalan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK juga harus diselesaikan karena masih banyak persoalan di lapangan, seperti guru yang sudah diangkat, tetapi belum ditempatkan,” katanya. (*)