Karawang Bekasi Ekspres, 14 Oktober 2020

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI AKTUAL DAN TERPERCAYA

RABU, 14 OKTOBER 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

SAATNYA EVALUASI, KARAWANG ZONA MERAH YANG HADAPI HAJAT PILKADA

KAPOLRES BLAK-BLAKAN, KINERJA SATGAS COVID BURUK KARAWANG- Buruknya komunikasi dan lambannya respons kerja jajaran di Satgas Covid-19 Karawang dalam beberapa waktu ke belakang akhirnya terungkap. Kapolres Karawang, AKBP Arif Racman Arifin tak bisa menutupnutupi kekecewaanya pada jajaran satgas dan memilih meluapkanya saat rapat evaluasi kinerja Gugus Tugas Covid-19 Karawang, kemarin (13/10) di Kantor Bupati Karawang.

Arief bercerita, saat awal-awal kasus covid-19 menelan korban nyawa, sampai ketua harian satgas covid-19 yang dijabat sekda pun hadir ke lokasi.

Namun kini saat angkanya terus naik, justru semua jajaran di satgas cuek.

Kapolres menyindir seluruh pejabat yang masuk jajaran satgas covid dan menyebutnya percuma jika diberi

amanat tak mau berkerja.

Arif juga menceritakan saat dia bertanya di grup WhatsApp satgas soal klaster kasus yang tak dijawab oleh sekelas pelaksana tugas Kadinkes.

“Dulu pas ada yang meninggal, Sekda aja datang. Nah ini angka naik terus semua diem-diem aja, cuek-cuek aja.

Ini harus instrospeksi semua Kadis.

Pertanggungjawaban bapak dan saya bukan hanya disini pak. Bapak percuma ini salat, percuma semua ibadah.

Bapak dikasih amanat jadi pejabat kok disuruh berbuat gak mau,” tutur Arief dalam rapat terbuka yang dihadiri berbagai awak media itu.

Arief juga mengingatkan, kekecewaan sepeti ini tak hanya dialami dia, tapi juga Dandim yang sebel-

Dulu pas ada yang meninggal, Sekda aja datang. Nah ini angka naik terus semua diemdiem aja, cuekcuek aja

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Dishub Tunda ‘Dandani’ Terminal Tanjungpura

ILUSTRASI ANGKUTAN UMUM DI KARAWANG. (@BONTANG IDAM/GOOGLE MAP)

SEKILAS: Pemkab Karawang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memilih menunda proyek renovasi Terminal Tanjungpura dan memilih focus melakukan operasi protokol kesehatan.

KARAWANG- Pemkab Karawang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memilih menunda proyek renovasi Terminal Tanjungpura dan memilih focus melakukan operasi protokol kesehatan. Padahal saat ini denah konstruksi proyek berupa DED renovasi terminal sudah ada.

Dikehui rencana ‘mendandani’ terminal kelas C di Karawang itu telah muncul sjak tahun 2019 lalu. Namun karena alas an pandemi, pembangunan yang sedianya akan dimulai pn urung dilakukan.

“DED sudah ada. Tapi kondisinya sekarang pandemic covid-19 belum fokus ke arah sana (pembangunan Terminal Tanjungpura),” kata Kepala Dishub Karawang, Arief Bijaksana kepada awak media.

Arief menuturkan, sebagai gantinya, saat ini ia memilih memfokuskan memberi titah kepada jajarannya untuk melakukan operasi protokol kesehatan.

“Sekarang kan terus bertambah terkonfirmasinya. Maka kita fokuskan Ke Halaman METRO KARAWANG n

“Silent Money Politic” di Pilbup 2020 KARAWANG- Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof Eko Prasojo, mengatakan Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 berpotensi melahirkan money politics (politik uang) secara terselubung. Ia menilai hal itu muncul karena ada kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi.

“Pilkada di tengah pandemi Covid-19 juga dapat berpotensi memberikan dampak diantaranya pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat,” kata Eko, kemarin (13/10).

Selain itu, Pilkada 2020 pada Desember akan menjadi ritualitas demokrasi atau prosedural semata dan tidak

terjadi konsolidasi demokrasi lokal.

Di sisi lain, Eko melihat ada hal dilematis jika Pilkada tidak dilaksanakan.

Ia mengatakan penundaan Pilkada akan berdampak pada pejabat sementara kepala daerah yang tidak dapat membuat keputusan strategis, seperti pemakaian dana negara dan terjadi Ke Halaman METRO KARAWANG n

SEKILAS

Bawa Pasukan Artis Berkampanye KARAWANG- Calon wakil Bupati Karawang, Ahmad Adly Fairuz, mengatakan, tidak memiliki strategis khusus dalam Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang di Pilkada tahun 2020. Hanya saja, dalam waktu dekat dia mengaku akan mengajak rekan dia sesama pesohor alias artis

ke Karawang untuk mengampanyekan dia.

Selaim itu, Adly mengaku akan fokus untuk terjun secara langsung untuk menyampaikan program program yang ia akan jalani ketika nanti terpilih memimpin Karawang selama lima

AKBP Arif Racman Arifin Kapolres Karawang

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Curhatan Ade Sudiana Tentang Nasib 51.210 UMKM di Tengah Pandemi

Sebanyak 927 di Ambang Bangkrut

Ahmad Adly Fairuz

Lebih dari tujuh bulan sudah, Pandemi Covid-19 melanda kota pangkal perjuangan. Selama itu pula, ribuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang berjuang dari kebangkrutan.

WAHYUDI, KARAWANG

DAMPAK dari Pandemi Covid-19 ini sudah dirasakan para pelaku UMKM di Karawang sejak bulan Mei hingga Juni kemarin. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang mencatat.

Dari 51.210 pelaku UMKM di Karawang. Sebanyak 927 diantaranya terancam bangkrut. Lantaran kesulitan berkembang ditengah pasar yang sedang layu.

Kepala Dinas Koperasi dan Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

UKM Kabupaten Karawang, Ade Sudiana menjelaskan, ada tiga tantangan berat yang dihadapi para pelaku UMKM di Karawang selama pandemi ini.

Diantaranya, akibat kesulitan operasional karena omset yang menurun. Produktifitas pelaku UMKM di Karawang yang didominasi produk kuliner itu, menjadi turun derastis.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

TANGGUNGJAWAB: Ade Sudiaba, Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Karawang email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

RABU, 14 OKTOBER 2020

METRO KARAWANG

KARAWANG BEKASI

2

BUMDes Kalijati Terbaik di Karawang KARAWANG – Lomba Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tingkat Kabupaten Karawang telah selesai di gelar.

Dari ratusan BUMDes yang ada di Kabupaten Karawang. BUMDes Sejahtera, milik Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, terpilih jadi yang terbaik di Karawang.

Fokus di bidang simpan pinjam, pasar desa, hingga berbagai jasa pembayaran online. BUMDes yang dianggap paling baik dalam proses pengelolaannya itu. Dianggap jadi yang paling layak, untuk mewakili Kabupaten Karawang ke lomba BUMDes tingkat Jawa Barat.

Kepala DMPD Karawang Agus Mulyana, melalui Kabid PUEM, Agus Somantri mengatakan, pelaksanaan lomba ini dimulai sejak Agustus sampai September 2020 kemarin.

Tiap kecamatan, kata Agus, mengirimkan BUMDes terbaiknya untuk mewakili kecamatan di tingkat kabupaten. Dari 30 BUMDes terbaik dari

setiap kecamatan itu. Kemudian di saring menjadi enam BUMDes terbaik.

Berlanjut hingga menyisakan tiga terbaik. “ Ju a ra ke d u a BU MDes Cemerlang Desa Baturaden Kecamatan Batujaya. Jenis usahanya, simpan pinjam, UEP penetas telur, penyamakan kulit reftil, sewa sintok dan peternakan,” ujar Agus Somantri, kemarin, (13/10).

“Sementara juara tiga BU M D e s Wa rga S e jahtera Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru.

Jenis usahanya meliputi kerjasama usaha UMKM, pertanian melalui gadai lahan sawah, PPOB listrik, koperasi simpan pinjam, pengelolaan air bersih, percetakan, pengelolaan sampah dan jasa penyewaan alat berat,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Asom itu bilang, tiga besar juara BUMDes tingkat Kabupaten Karawang ini, diharapkan mulai mengevaluasi kinerjanya. Untuk menghadapi penilaian tingkat Jawa Barat.

Terlebih, kata dia, ke

tiga juara ini merupakan juara baru di Karawang.

Mereka berhasil mengalahkan kompetitor di tahun sebelumnya yang geser jauh ke bawah.

“Tiga besar juara BUMDes ini juara baru. Juara tahun lalu kesalip. Artinya perkembangan BUMDes ada peningkatan signifikan,” katanya.

Ia juga berharap, ajang ini bisa menjadi motivasi bagi pengelola BUMDes di desa-desa lain di Kabupaten Karawang. Agar ke depan, semua BUMDes di Karawang bisa selangkah lebih maju.

“Jika Tahun 2021 diakan lomba tingkat provinsi Jabar, kita sudah punya BUMDes yang diikut sertakan lomba tersebut,” tambahnya.

Bagi desa-desa yang BUMDes-nya belum aktif, lanjut Asom, pihaknya berharap agar perangkat desa setempat segera menghubungi dinas untuk berkonsultasi. “Dan yang sudah ada BUMDes terus dikembangkan sebagai peningkatan perekonomian desa,” pungkasnya. (wyd/rie)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSRPES

UJI KOMPETENSI : Puluhan PNS penyuluh KB di Kabupaten Karawang sedang mengerjakan soal uji kompetensi di Kantor DPPKB Karawang.

DPPKB Kejar Target Sertifikasi PLKB Tingkatkan Kinerja Penyuluh

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

JUARA BUMDes : Kepala DPMD Karawang, Agus Mulyana, saat menyerahkan trofi kepada juara lomba BUMDes tingkat Kabupaten Karawang

KAPOLRES BLAK-BLAKKAN .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES umnya mengeluhkan adanya masalah dalam kasus pemakaman. Hal itu, kata Arie jika respons jajaran di satgas cepat, permaslahan ini takkan sampai ke publik.

“Saya jadi bingung, Kadinkes mau ngapain, Kasatpol PP mau ngapain.

Padahal sudah diputus birokrasi kita mesti bersamasama. Tadi Pak Dandim ngomong ada kendala soal pemakaman, ini harusnya tidak sampai masyarakat luar, ini introspeksi buat kita semua,” terangnya.

Ia mengingatkan, jika respons kerj acepat bisa dilakukan pada awal-awal pembntukan tim, harusnya kerja cepat yang sama bisa

juga dilakukan saar ini. Jangan malah, kata dia, kasus baru naik 10 sampai 20 kasus respons satgas hanya biasa-biasa saja.

“Dulu aja bisa kok. Dulu begitu dikasih tahu di grup ada yang meninggal, wah langsung sibuk semua.

Sekarang naik 5 naik 10 sampai 20, cuek semuanya. Ini introspeksi, sampai ada yang meninggal aja gak ada tuh responnya mau ngapain gitu,” kata Arief.

Kapolres sendiri, ketika dikonfirmasi awak media kaitan pernyataannya yang membuat semua peserta rapat terdiam dan tertunduk lesu, enggan berkomentar

lebih jauh.

Ia hanya berlalu pergi ketika ditanya wartawan apakah kemarahaannya itu hanya gertakan semata.

“Satu pintu lah dengan Humas Pemkab, tanya Humas dong, tadi kan sudah disampaikan pak bupati masa nanya saya lagi, gak boleh saya kan cuma wakil ketua, beliau ketua,” pungkasnya seraya berlalu.

Secara terpisah, Pejabat Sementara Bupati Karawang, Yerri Yanuar mengatakan, yang ungkapan Kapolres bukan masalah birokrasi.

“Bukan itu, bukan. Ini hanya soal konsolidasi. Jadi apa yang harus ditingkatkan oleh kita, komunikasinya itu aja ditingkatkan,” ucap Yerri. (bbs/mhs)

Dishub Tunda ‘Dandani’ .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES operasi wajib pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak pada masyarakat,” kata Arief.

Arief mengklaim, kini petugas Dishub bersama

tim Polri, TNI, Satpol PP gencar melakukan operasi masker pada pengguna jalan. Bahkan operasi ini hampir dilakukan setiap hari. Termasuk megecek

pemberlakukan protokol kesehatan pada kendaraan antar-jemput karyawan daang angkutan-angkutan umum.

“Mungkin itu saja kegiatan yang dilaksanakan sekarang ini,” pungkasnya. (bbs/mhs)

Bawa Pasukan Artis .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES tahun kedepan.

“Kalo Strategi sebetulnya kita tidak ada saya maunya eksekusi dan turun ke bawah,” kata Adly Fairuz ditemui, Senin (12/10).

S elain memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye, Adly juga akan mengandeng beberapa rekan artis untuk ikut serta dalam kampanye di Pilkada Karawang 2020.

“Jadi di bulan November nanti, para artis akan turun semua ke Karawang,” katanya.

Adly mengaku keterlibatan para artis dalam kampany-

enya di Pilkada Karawang ini datang langsung dari para artis yang menawarkan diri membantu dirinya mensukseskan Pilkada Karawang.

“Alhamdulillah justru temen temen ini sudah menghubungi saya dan menawarkan diri,” ujarnya.

Adly mengatakan, para artis yang akan datang membantunya dirinya di masa kampanye Pilkada Karawang, dari beberapa artis baik musisi, sinetron, bahkan ada artis senior yang terlibat.

Pihaknya memastikan bahwa ia pun juga tetap

KARAWANG – Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan BKKBN, menggelar uji kompetensi bagi seluruh PNS Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kabupaten Karawang.

Dari 45 PLKB PNS yang ada di Karawang. Hanya tersisa 23 orang lagi yang belum memiliki sertifikasi itu. DPPKB Karawang sebagai leading sektor para penyuluh KB berkomitmen.

Untuk kejar target sertifikasi hingga mencapai 100 persen.

Kepala Seksi Antar Hubungan Lembaga BKKBN, Syamsul Hadi menjelaskan,

tujuan digelarnya uji kompetensi PLKB sendiri, selain untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Uji kompetensi ini juga bermanfaat untuk meningkatkan tunjangan kinerja para PLKB yang sudah lolos sertifikasi.

“Dengan uji kompetensi diharapkan Kabupaten Karawang memiliki PLKB yang berkompeten dan profesional. Sesuai dengan jenjang jabatan yang dimilikinya,” ungkapnya kepada KBE, kemarin (13/10).

Sementara, Plt Kepala DPPKB Karawang, Sofiah menjelaskan, puluhan PLKB di Kabupaten Karawang sudah mengikuti uji kompetensi ini berkali-kali. Tahun 2020 ini, kata Sofiah, merupakan kali ke empat BKKBN

dah gagal dua sampai tiga kali dalam test ini. Melihat testnya yang sangat sulit, sudah dipastikan mereka yang lolos sertifikasi memiliki keahlian yang baik dalam mensosialisasikan program Bangga Kencana BKKBN. “Untuk kota/kabupaten tetangga kita seperti Purwakarta, Bekasi, dan Subang.

Belum ada yang PLKB-nya 100 persen lolos sertifikasi,” katanya.

“Melalui kesempatan ini, mudah-mudahan PLKB Karawang jadi yang pertama 100 persen memiliki sertifikasi ini,” pungkasnya.

Diketahui, test uji kompetensi itu berlangsung pada Senin, (12/10) lalu.

Menurut informasi, hasil dari uji kompetensi itu akan diumumkan tiga pekan lagi. (wyd/rie)

Disdukcapil : 9 Ribu Warga Belum Lakukan Perekaman K A R AWA N G – D i n a s Kepedudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bekerjasama dengan KPU Karawang bakal meminta warga Karawang yang memiliki hak pilih dalam Pilkada nanti. Namun belum melakukan perekaman e-KTP, agar segera melakukan perekaman.

Saat ini tercatat sebanyak 9 ribu orang pemilih yang belum melakukan perekaman.

Disdukcapil menargetkan sebelum pelaksanaan Pilkada seluruh hak pilih sudah memiliki e-KTP.

“Data yang kami terima dari KPU sebanyak 9 ribu orang yang belum melakukan perekaman. Kami harapkan masyarakat, khusus mereka yang terdaftar sebagai pemilih agar segera melakukan perekaman e-KTP. Kami bersama KPU sudah bekerjasama agar permasalah ini selesai sebelum Pilkada,” Yudi Yudiawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), kemarin (13/10) Menurut Yudi, data pemilih yang belum melakukan perekaman berasal dari KPU. Ke-

mudian pihaknya menelusuri daftar pemilih tersebut dan ternyata ada beberapa yang sudah melakukan perekaman.

“Kemarin kita mendapat daftar pemilih dari KPU sebanyak 13 ribu pemilih. Namun setelah kita telusuri hanya ada 9 ribu yang belum melakukan perekaman. Sisanya sudah melakukan perekaman e-KTP,” katanya.

Yudi mengatakan untuk mensukseskan Pilkada Karawang yang akan berlangsung 9 Desember tahun ini, Disdukcapil sudah melakukan persiapan terkait pengadaan blangko KTP.

Setiap minggu Disdukcapil mendapat kiriman blangko sebanyak 10 ribu blangko e-KTP. Rata-rata setiap hari pemohon e-KTP sebanyak 1.100 orang.

“Jadi cukup utnuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Menurut Yudi, pihaknya juga meminta KPU menyisir wilayah-wilayah dimana terdapat pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP melalui pengurus KPU ditingkat kecamatan. Pihaknya juga akan meminta camat bisa mensisialisasikannya melalui rapat monggon. (bbs/rie)

kerumunan massa yang melibatkan banyak orang.

Valina membuka opsi untuk menunda Pilkada 2020 secara keseluruhan atau parsial. Menurut dia, selama melakukan penundaan dapat dilakukan upaya pengendalian Covid-19, menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat, inovasi pengaturan perpanjangan waktu untuk pemungutan suara.

Inovasi lain yang bisa disiapkan ialah perhitungan

rekapitulasi suara secara elektronik, pemungutan suara via pos, kotak suara keliling, dan inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera.

“Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada.

Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko,” ujar Valina. (bbs/ mhs)

Selain dari segi pengembangan sumber daya manusia. Dinas Koperasi dan UKM yang bekerja sama dengan sejumlah perbankan di Indonesia. Serta ditunjang bantuan Kementrian Koperasi. Menggalakan program bantuan permodalan untuk para pelaku UMKM yang sedang bertarung melawan pandemi.

Ade bilang, berkat bantuan permodalan itu. Banyak pelaku UMKM yang terselamatkan dari ancaman kebangkrutan yang serius.

“Ada banyak program bantuan permodalan itu. Mulai dari program KUR, Kredit Mesra, hingga Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan bunga yang sangat rendah,” jelasnya.

Ade berharap, para pelaku UMKM sebagai akar rumput perekonomian. Mampu bertahan di masa-masa sulit sekarang ini. Ia berharap, segala program inovasi yang diberikan melalui dinas.

Bisa berkontribusi untuk menghindari usaha mereka dari kebangkrutan.

“Kami terus mengimbau kepada pelaku UMKM di Karawang. Untuk sekarang ini fokus pada produksi barang-barang yang tengah dibutuhkan selama pandemi. Misalnya, face shield, masker kain, dan baju hazmat,” ucapnya.

“Karena produk-produk itu yang sekarang ini sedang baik pemasarannya.

Dengan cara itu, diharapkan UMKM disini bisa bertahan,” pungkasnya. (wyd/ks)

“Silent Money Politic” di .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES penundaan berbagai program pembangunan.

Meski demikian ada opsi lain, yakni Pilkada tidak langsung oleh DPRD. Pilkada 2020 yang dilakukan tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi.

“Pilkada oleh DPRD juga

tetap berpotensi money politics oleh politisi dan pengusaha. Serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” ujar Eko. Sementara itu guru besar FISIP UI, Prof Dr Valina Singka Subekti, mengatakan Pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal. Menurut dia, Pilkada identik dengan

Sebanyak 927 di Ambang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

mengedepankan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Semua artis dari sekala penyanyi, artis sinetron, artis senior dan temen artis baru akan turun. Itu gebrakan saya di bulan November,” ucapnya.

S e m e n t a r a i t u W a kil Bupati nomor urut 2, Aep Saepulloh juga memilih fokus door to door tatap muka mengunjungi masyarakat. “Tatap muka langsung masih diperlukan. Alasannya masyarakat ingin kenal dengan calon, langsung bisa tanya jawab, ngasih solusi bukan janji,” kata Aep. (bbs/mhs)

menggelar sertifikasi di Kabupaten Karawang. Beberapa test sebelumnya, sebanyak 20 PLKB dinyatakan sudah lulus.

“Sekarang 23 PLKB sedang berjuang mendapatkan sertifikasi. DPPKB Karawang terus berupaya untuk mencapai target 100 persen sertifikasi. Agar pelayanan KB di lapangan berjalan maksimal,” tandasnya.

Kabid PKK DPPKB Karawang, Yudha Wisnu m e na mb a h k a n , p ro s e s uji kompetensi ini diakuinya memang sangat rumit. Soal-soalnya yang berbasis nasional, serta dikerjakan secara online dengan waktu tertentu.

Membuat banyak peserta gagal dalam test.

Di Karawang, kata Yudha, bahkan ada PLKB yang su-

Selain produktifitasnya yang menurun. Pandemi Covid-19 ini juga membuat perekonomian di pasar industri menjadi lesu. Akibatnya, para pelaku UMKM ini kesulitan dalam menjual produk.

“Yang ke tiga, anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar juga mempengaruhi harga barang yang di jual pelaku UMKM. Lebih dari itu, harga bahan baku juga naik,” ungkapnya, kepada KBE, Selasa, (13/10) kemarin.

Melihat tantangan besar itu, Ade Sudiana, selaku Ke p a l a D i n ko p U M K M Karawang mengaku memiliki sejumlah jurus jitu. Untuk membuat sektor UMKM di Karawang kembali ber-

gairah.

“Program dinas sendiri sudah berjalan. Kami fokus peningkatan keterampilan pelaku UMKM dan menggelar pelatihan pemasaran digital. Semua itu dilakukan untuk UMKM kembali bergairah ditengah Pandemi ini,” jelasnya.

Mantan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu menuturkan, inovasi menjadi kunci dan jawaban. Untuk para pelaku UMKM bisa lepas dari jerat Pandemi Covid-19.

“Kita juga buat pelatihan kemasan dan pelatihan digital marketing. Dengan begitu diharapkan pelaku UMKM punya keahlian,” timpalnya.

RABU, 14 OKTOBER 2020

HARGA Rp3.000

3

IZIN Gemantara Minta Dwi Sari Waterpart Taati Aturan CIKARANG PUSAT- Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) dari Gema Nusantara (Gemantara) Eksekutif Cabang Kabupaten Bekasi Deden Guntara Meminta Pengusaha Dwi Sari Waterpark Taati aturan sebelum melanjutkan aktifitas pembangun tempat usahanya.

Pasalnya Menurut Deden Guntara sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil Juga Mentri PUPR Basuki Hadi Mujono Mendatangi Proyek Bangunan Dwi Sari Waterprak yang terbukti melanggar tata ruang serta perizinan.

«Kalo memang ijinnya sudah dikantongi sudah ditempuh enggak apa-apa aktifitas pengurugan di Dwi Sari waterpark berjalan. Tapi kalo terkait ijin semua belum terkantongi atau terbit baiknya harus di urus terlebih dahulu,»kata Deden, Selasa (13/01) Ke Sambungan

SOROT Komisi IV Pantau RS Nakal CIKARANG PUSAT – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi meminta masyarakat jangan sungkan jika ada rumah sakit nakal yang meng-covid-kan pasiennya. Pasalnya, rumah sakit nakal itu bisa menjadi boomerang menghancurkan perekonomian daerah.

“Ya covid ini kan tak hanya menyerang satu sector saja tetapi ke semua sector, termasuk sector ekonomi, bikin susah semuanya,” jelas anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdy Haryadi.

Politisi PKS itu mengatakan jika ada rumah sakit nakal di Kabupaten Bekasi maka dipastikan bakal mendapatkan sanksi tegas. Bahkan bisa sampai kepada pencabutan izinnya.

“Ya kalau memang terbukti benar ya bisa sampai ke pencabutan izinnya, jadi jangan main-main dengan masalah covid,” tegasnya.

Rusdy mengaku, dewan bakal terus melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas agar masalah penanganan corona ini tak dimanfaatkan oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan. Sebab, penanganan covid menjadi tanggungjawab bersama agar maksimal dan tidak lagi membuat resah masyarakat sekitar.

“Kondisi seperti ini ya jangan mengedepankan kepentingan pribadi. Melawan covid menjadi tanggungjawab kita bersama,” katanya.

Ke Sambungan

ISTIMEWA

ANGGARAN: Pembelian bus tersebut dinilainya kurang efektif. Pasalnya sebaiknya anggaran tersebut untuk pembinaan pemain dan pencarian pembibitan pemain.

Pembelian Bus Tidak Tepat Askab Sebaiknya Gunakan Dana untuk Kompetisi CIKARANG PUSAT - Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Bekasi berperan untuk mengembangkan

dan memajukan sepakbola secara konsisten dan berkelanjutan. Namun miris, anggaran fantastitis itu hanya untuk beli bus operasional ketimbang pembinaan para atlet sepakbola.

Pengamat Sepakbola Kabupaten Bekasi, Ajuk Junaedi mengatakan Askab adalah perpanjangan tangan dari PSSI yang merupakan olaraga sepak bola, fungsinya yaitu

mengembangkan para Atlit Sepakbola.

“Mengembangkan bibit

pemain yaitu salah satunya melaksanakan kompetisi sambil menjaring bibit pemain lokal di wilayah Ka-

bupaten Bekasi, tentunya kompentisi disitu juga ada tingat usia untuk menjaring para atlit tersebut,” katanya.

Menurut dia, dengan kompetisi tersebut Kabupaten Bekasi mendapatkan bibit pemain sepak bola, kemudian seharusnya persiapan para bibit dan pemain muda dari jauh-jauh hari jangan sampai mepet dengan waktu pertandingan

ajang bergengsi.

“Ini yang perlu diperhatikan seleksi pemain ataupun pembibitan dari jauh waktu dipersiapkan. Jadi dari tingkat desa, kecamatan hingga pelosok -pelosok Kabupaten Bekasi harus ada pemandu bakat dan ajang kompetensi lainnya untuk mencari bibit pemai sepak bola masa depan,” tuturnya.

Ke Sambungan

ADVERTORIAL

Komit Ubah Wajah Jalan Kalimalang Bupati Eka Turun Langsung Pemberlakuan Empat Lajur Jalan Insepksi Kalimalang C I K A R A N G P U S AT Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, membangun infrastruktur terus digaungkan. Satu di antaranya, mengubah wajah Jalan Inspeksi Kalimalang yang selama ini terkesan kumuh menjadi lebih rapi dan cantik.

Hal itu diungkapkan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja saat meninjau lokasi pemberlakuan empat lajur Jalan Inspeksi Kalimalang, kemarin (13/10).

“Hari ini (kemarin,red) mulai dilakukan penataan arus lalu lintas, Jalan Inspeksi Kalimalang mulai diaktifkan dua lajur tiap arahnya. Secara bertahap, sampai nanti dari perbatasan Kota Bekasi hingga ke Karawang,” kata dia.

Selain tata arus lalu lintas menjadi semakin lancar, sambung Eka, Pemkab Bekasi juga akan melakukan peningkatan kualitas dan perbaikan jalan.

“Tahun ini kita juga kan lagi bangun dua jembatan di sisi Jalan Kalimalang yakni Jembatan CibitungTegalgede dan Jembatan Sukadanau di Kecamatan Cikarang Barat,” jelas dia.

Bupati Eka menuturkan pihaknya juga berencana menata median jalan dengan membangun taman

agar lebih indah dan cantik serta membangun jalur khusus bagi para pejalan kaki.

“Median Jalan Kalimalang sekarang ini rumputnya tidak bagus kelihatannya.

Rencana bakal dibuatkan taman agar terlihat bagus dan tertata rapih,” ucapnya.

Dia berharap penataan ruas jalan sepanjang 40 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang itu dapat dilakukan mulai awal tahun depan.

“Jadi kita inginnya tidak ada kesan kumuh lagi di jalan ini, semua akan kami tata agar pengendara juga pejalan kaki merasa lebih nyaman saat melintas,” katanya.

Jalan Inspeksi Kalimalang di Kabupaten Bekasi, Jawa

Barat, mulai diberlakukan empat lajur hari ini dari dua lajur aktif sebelumnya.

Penerapan itu dimulai dari pertigaan Cibuntu (STTD Setu) menuju Tegal Gede Cikarang Selatan hingga Tegal Danas Cikarang Pusat.

Berdasarkan pantauan lapangan, aktivasi empat lajur Jalan Kalimalang membuat arus lalu lintas nampak lebih teratur dan lancar bahkan di pertigaan Cibuntu arah STTD Setu yang selama ini kerap menjadi titik macet kini menjadi lancar.

Aktivasi empat lajur Jalan Kalimalang akan semakin efektif apabila disertai penambahan papan arah atau penunjuk jalan serta pembatas di median jalan untuk menghindari kendaraan yang masuk dari jalur berlawanan. (adv/yud/hyt)

TARANSPORTASI: Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, membangun infrastruktur terus digaungkan. Satu di antaranya, mengubah wajah Jalan Inspeksi Kalimalang yang selama ini terkesan kumuh menjadi lebih rapi dan cantik.

METRO CIKARANG

RABU, 14 OKTOBER 2020

4

KARAWANG BEKASI

PPAPB Bakal Diajukan ke MA Kompi: Kaporan Pertanggungjawaban Tidak Ada CIKARANG PUSAT - Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (PPAPB) bakal diajukan ke Mahkamah Agung.

Pasalnya, PPABP itu diduga

maladministrasi yang bisa mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Hal tersebut ditegaskan LSM Kompi yang dikomandoi Ergat Bustomi. “Karena ketika Anggaran diserap tetapi, laporan pertanggung jawaban tidak ada lalu buktinya apa sebagai tolok ukur suatu anggaran yang telah diserap?,” katanya.

Dia mencontohkan, ter-

dapat di PPAPBD Kabupaten Bekasi TA. 2019 di BAB II Laporan Capaian kinerja makro. Tetapi yang di sajikan laporan PPAPBD TA. 2018 ini menurut sudah melanggar Prinsp- pripsip Pengelolaan keuangan Daerah.

Seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah-

an Daerah : Pasal 283 ayat (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ergat melanjutkan padapPasal 320 ayat (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerin-

tah yang Dimaksud Dengan.

Ayat (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama1(satu) tahun ang-

garan.

“Dari hasil kesepakatan kami dengan advokat yang telah kami tunjuk dalam beberapa hari kedepan kami akan melayangkan tuntutan ke Mahkamah Agung sebagai bentuk kepedulian kami terhadap pengelolaan pemerintah kabupaten yang good and clean governance,” tandasnya. (uzi/red)

KRIMINAL Minimarket Dibobol, Puluhan Juta Raib BABELAN- Sebuah minimarket yang berada di Jalan Raya Kebalen Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Selasa (13/10/2020) disatroni kawanan maling.

Para pelaku yang diduga lebih dari dua orang ,beraksi dengan menjebol dinding dan menggasak berangkas berisi uang. Sementara untuk menutupi aksi kriminal pelaku bahkan merusak kamera CCTV dan membawa kabur hardisk berisi rekaman.

Aksi pembobolan sebuah minimarket terjadi di Jalan Raya Kebalen Kelurahan Kebalen Kabupaten Bekasi. Diketahui saat penjaga minimarket hendak membuka tempat usahanya, bukan main terrkejutnya saat membuka minimarket di lihatnya dalam kondisi rusak di bagian plapon dan dinding.

Dalam aksinya para pelaku selain menggasak barang berharga berupa uang senilai 25 juta Rupiah yang berada di dalam brankas para pelaku juga menguras ratusan bungkus Rokok yang berada di dalam mini market tersebut.

Dalam menjalankan aksi kejahatannya para pelaku masuk dengan cara menjebol dinding dan plafon sebelum menguras harta dan benda dari dalam minimarket,sementara untuk menutupi aksinya kawanan pencuri yang diduga oleh spesialis minimarket ini juga merusak kamera CCTV berikut data rekaman.

Menurut karyawan toko bernama Arif , pembobolan minimarket bukan kali ini saja, namun sudah lebih dari tujuh kali. “Dalam dua minggu terakhir toko tersebut sudah dua kali menjadi sasaran kawanan maling, “ terang Arif.

“Untuk aksi kali ini minimarket mengalami kerugian dengan total keseluruh mencapai puluhan juta rupiah,” lanjut Arif.

Sementara itu pasca kejadian, karyawan minimarket langsung melaporkan kasusnya kan ke Mapolsek Babelan. Sedangkan kasusnya kini dalam penyelidikan kepolisian Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. (dim/red)

DIMAS/CIKARANG EKSPRES

EKONOMI DESA: Rapat Penetapan RKPDes Burangkeng di Aula Kantor Desa, Selasa (13/10/2020).

Pemdes Burangkeng Canangkan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021 SETU-Pemerintahan Desa (Pemdes) Burangkeng, Kecamatan Setu bakal melakukan dana desa pada 2021 untuk pemulihan ekonomi desa usai pandemi Covid-19.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Burangkeng,Dasir mengatakan selama pandemi Covid-19 ini dampak sosial

dan ekonomi begitu terasa masyrakat desa.

“Tahun 2021 difokuskan dana untuk pemulihan ekonomo. Seperti pelatihan untuk ibu rumah tanggar agar dapat memberdayakan ekonomi,”kata Dasir usai penetapan RKPDes Burangkeng di Aula Kantor Desa, Selasa (13/10/2020).

Selain pemberdayaan, juga ada penanganan kesehatan dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD),”Kita sudah beberapa kali rapat dengan pemdes. Ini tinggal penetapan RKPDes saja,”ujarnya.

Kepala Desa Burangkeng, Nemin mengatakan untuk tahun 2021 sesuai Permen Nomor 13 Tahun 2020,”Pri-

oritas peningkatan sumber daya masyarakat, stunting dan PDKT,”kata Nemin.

RKPDes ini kata Nemin penting untuk perencanaan penggunaan anggaran tahun mendatang,”Jangan sampai ga ada acuan.Tadi kita sampaikan ini baru perencanaan. Kalau APBDes sudah final,”paparnya.

Nemin berharap pandemi Covid-19 segera berakhir agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana,”Kita lihat covid sudah kelar belum. Kalau belum dan pemerintah harus ada bantuan langsung tunai sudah pasti banyak yang dicoret,”paparnya. (dim/red)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Pembelian Bus .. dari halaman Cikarang Ekspres Dikatakan dia, pembelian bus tersebut dinilainya kurang efektif. Pasalnya sebaiknya anggaran tersebut untuk pembinaan pemain dan pencarian pembibitan pemain.

“Menurut saya kalo Askab butuh tidak butuh yang butuh disini kan persikasi busnya. Kurang tepat lah (Beli Bus, red) lebih enak tuh kan pembinaan dan campur pembinaan mencari bibitbibit pemain sepakbola,” katanya.

Sebelumnya, alokasi dana yang diterima Askab PSSI Kabupaten Bekasi dari Pemkab melalui KONI menuai kritikan suporter.

Pasalnya, alokasi dana yang seharusnya untuk berbagai turnamen, pembinaan dan pembibitan, justru digunakan membeli bus.

“Saya menyangkan anggaran hibah yang diterima Askab PSSI Bekasi digunakan membeli Bus. Sebaiknya anggaran tersebut lebih bijak digunakan untuk kebutuhan pembinaan, Karena

Pembinaan adalah lebih utama,” kata Ketua Suporter Persatuan Sepakbola Kabupaten Bekasi (Persikasi) Fans, Irfan Aples kepada pers, baru-baru ini.

Menurut Aples, ia sempat memprotes pembelian bus tersebut kepada Sekjen Askab PPSI Kabupaten Bekasi, karena menurut Aples, anggaran Hibah sebaiknya digunakan untuk progam pembinaan. Tapi Sekjen Askab PSSI Kabupaten Bekasi menjawabnya dengan enteng bahwa pembelian Bus ini seegaknya sedikit meringankan buget Askab ketika akan hendak bertanding keluar. KSekjen Askab PSSI Bekasi mengatakan pembinaan tetap berjalan menggunakan dana mandiri.

“Harusnya, dana digunakan mencari bibit-bibit terbaik di Kabupaten Bekasi disetiap wilayah,” ujar Aples mengomentari jawaban Sekjen Askab.

Aples berharap kepada Askab PSSI Bekasi kedepan, sebaiknya setiap keputusan harusnya lebih bijak lagi,

Gementara Minta .. dengan anggaran yang digunakan lebih mempertimbangkan kebutuhan pokok daripada sekuder “Apalagi tahun depan Kabupaten Bekasi melaksanakan Porda, atlit atau pemain sudah dipersiapkan sejak dini,” ungkapnya.

Sebelumnya, untuk mencapai tujuannya tersebut, Pemkab Bekasi menguncurkan dana hibah lewat KONI. Alokasi pendanaan tentu untuk berbagai turnamen, pembinaan dan pembibitan sehingga prestasi sepakbola di Kabupaten Bekasi menjadi lebih berprestasi dibawah naungan Askab PSSI Bekasi.

Namun miris, anggaran fantastitis itu hanya untuk beli bus operasional ketimbang pembinaan para atlet sepakbola.

Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI (Askab) Bekasi, Hamun Sutisna mengakui bahwa tahun 2020 pihaknya men-setop sejumlah kegiatan. Sehingga dana hibah sebesar Rp800 juta hanya digunakan untuk membeli satu unit bus.

“Tahun 2020 ini tidak ada

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Yan Yan mengatakan soal Progres Perizinan Dwi Sari Waterpark di Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur tersebut berkas perijinan masih dalam tahap proses.

«Informasi sementara kalau nggak salah lagi berjalan, beberapa memang sudah ada tapi masih ada beberapa perizinan yang masih dalam pengurusan

dalam proses karena ada tahapan-tahapan tidak bisa langsung paralel,» pungkasnya.

Saat ditanya tentang aturan diperbolehkan atau tidaknya aktifitas di lapangan selama tahapan- tahapan perizinan dalam proses, dia akan komunikasi ke bagian yang mengurusnya.

«Nanti saya chek dulu ke bagiannya ya bang,» tandasnya. (har/red)

Meski begitu, Rusdy men-

gakui sampai saat ini belum ada laporan masyarakat di Kabupaten Bekasi menge-

nai keberadaan rumah sakit nakal tersebut. Jika ada, dipastikan bakal ada sanksi

yang cukup tegas kepada rumah sakit tersebut. (uzi/ red)

kegiatan setop. Anggaran kemarin kita gunakan untuk membeli bus, untuk sementera semua kegitaan kita setop. Dan anggaran dana hibah dari KONI diterima cuma Rp 800 juta,” kata Sutisna saat dikonfimasi Cikarang Ekspres, kemarin (11/10).

Ia melanjutkan Askab Beka-

si tengah menyeleksi pemain menjelang Porda lantaran babak kualifikasi akan dilaksanakan tahun 2021.

Kata Sutisna, kegiatan Askab tahun ini di antaranya kongres tahunan dan kompetisi -kompetisi. “Karena pademi Covid-19, untuk sementera semua kegitaan kita off (setop),” tegasnya.

Terkait anggaran yang diterima Askab Bekasi dari KONI, Sutisna mengakui anggaran tersebut telah dialokasikan untuk pembelian satu unit armada bus untuk operasional.

“Kalau anggaran memang rencana kemarin pembelian mobil operasional. mobil bus tersebut akan digunak-

an para pemain,” ucapnya.

Menur ut dia, ar mada akan digunakan oleh para pemain yang akan akan melakukan pertandingan baik itu SSB maupun club.

“Bus tersebut kayaknya buat para pemain SSB dan club.

Kitakan ada pertandingan ditingkat Jawa Barat,” tandasnya. (har/red)

dari halaman Cikarang Ekspres «Selain aktifitas pengurugan di Dwi Sari Water Park mulai berjalan, kita lihat disini pihak pengusaha terkesan memaksakan diri dengan membuka wisata air di tempat tersebut meskipun belum dipungut biaya masuk,» tambah Deden.

Iapun berharap pihak pengusaha Dwi Sari Waterpark mentaati aturan yang su-

dah ada, menurut dia pihak pengusaha jangan terlalu memaksakan kehendak.

«Jangan sampai kejadian bulan Juni 2020 lalu terulang kembali yaitu dua menteri sekaligus yang turun dan menindak tegas pembangunan tempat wisata itu karena ada aturan yang dilanggar,» tandasnya.

Selain itu Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Komisi IV Pantau .. dari halaman Cikarang Ekspres

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Iklan Baris: Rp 20.000/baris (min 4 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

Ke Sambungan

METRO BISNIS

RABU, 14 OKTOBER 2020

KARAWANG BEKASI

5

KemenkopUKM : Pelaku UMKM Harus Beradaptasi JAKARTA – Sekitar 150 peserta mengikuti pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Pelatihan tersebut digelar Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM).

Para peserta yang terdiri dari lima angkatan, yakni pelatihan manajemen organisasi dan pengelolaan

koperasi, pelatihan perkoperasian di kawasan perikanan dan peternakan, pelatihan penggunaan teknologi digital dan pembuatan website bagi UMKM. Selanjutnya, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pelatihan strategi penguatan bisnis wirausaha, serta FGD kampung koperasi menuju modernisasi koperasi

“Pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing usaha yang diharapkan menjadikan koperasi dan pelaku UMKM. Mampu beradaptasi dan tetap eksis selama pandemi Covid-19,” kata Deputi Bidang Kelembagaan KemenkopUKM, Rulli Nuryanto dalam sambutannya.

Rulli menyatakan, pelatihan ini banyak memasukkan materi terkait teknologi informasi dan digitalisasi

mengingat pola kehidupan di masa pandemi Covid-19 saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Dimana, sistem perdagangan konvensional atau tatap muka mulai ditinggalkan dan beralih melalui sistem daring atau online.

“Dimasa pandemi saat ini, pelaku UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital menjadi kelompok yang tetap bertahan bahkan bisa tumbuh,

karena dengan terhubung ekosistem digital tidak lagi m e m i l i k i ke t e r b at a s a n wilayah dan waktu serta mampu terhubung dengan konsumen dan bermitra tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke mancanegara,” ucapnya.

Lanjut Rulli, agar pelaku UMKM bisa bergabung ke satu wadah koperasi agar terjadi peningkatan skala usaha. Mengingat ketatnya persaingan usaha saat ini,

setiap pelaku usaha tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri dengan skala kecil, tetapi harus bergabung agar bisa tumbuh dan berkembang.

KemenkopUKM, kata Rulli, juga tengah gencar untuk melakukan penguatan kelembagaan koperasi dan menyiapkan model bisnis koperasi. Untuk permodalan, akan dibantu oleh Lembaga Pengelola dana Bergulir (LPDB).

“Sesuai arahan Menteri

dan Presiden, pemerintah akan melakukan korporatisasi koperasi, khususnya di sektor pangan mencakup pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kegiatan pelatihan kali ini juga mencakup hal tersebut, di mana petani diajarkan untuk masuk dalam industrialisasi pertanian dan koperasi diberi pemahaman tentang perkoperasian secara modern,” pungkas Rulli. (bbs/ rie)

Raih Cashback Pertamax, Begini Caranya JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III mencatat 96% dari total 1500 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat dapat melayani pembayaran nontunai melalui aplikasi MyPertamina. Spesial bagi konsumen non tunai ini, Pertamina menyediakan cashback Rp 250 per liter untuk transaksi pembelian Pertamax dengan aplikasi MyPertamina.

Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR III Eko Kristiawan mengatakan, transaksi nontunai dapat meminimalisir kontak langsung antara konsumen dengan operator SPBU. Hal ini menjadi salah satu upaya perseroan menghindari penularan Covid-19, selain sebagai upaya meningkatkan digitalisasi SPBU. “S e l a i n a m a n k a re n a minimnya kontak fisik antar konsumen dan operator SPBU, pembayaran nontunai lebih praktis diband-

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

ingkan pembayaran tunai.

Tanpa perlu repot menyiapkan uang tunai maupun uang kembalian,” katanya.

Eko menambahkan, pihaknya menggelar promo menarik berupa cashback Rp250 per liter untuk setiap transaksi pembelian BBM jenis Pertamax sebagai bentuk apresiasi Pertamina pada konsumen pengguna MyPertamina.

Promo berlaku di SPBU Pertamina yang sudah terkoneksi dengan aplikasi MyPertamina di seluruh Indonesia. Pertamina terus berupaya memberikan pelayanan terbaik pagi konsumen. Baik dari sisi kualitas bahan bakar dan

LPG, serta kemudahan dan keuntungan menarik dalam bertransaksi.

“Pastikan SPBU mengikuti program MyPertamina ini melalui laman situs resmi MyPertamina, dimana kini MyPertamina telah dapat dipakai di lebih dari 1.400 SPBU, atau 96% dari total SPBU Pertamina di Jawa bagian Barat,” tambah Eko. Konsumen dapat mengunduh aplikasi MyPert a m i na d i G o o g l e P l ay maupun App Store. Adapun daftar SPBU yang s u d a h t e rhu b u n g d e n gan MyPertamina dapat dilihat di website https:// mypertamina.id/spbu/. (rls/rie)

Foto : Istimewa

PROGRAM : Pertamina menyediakan cashback Rp 250 per liter untuk transaksi pembelian Pertamax dengan aplikasi MyPertamina.

Telkom Adakan 1st IndiHome Business Case Competition JAKARTA – Di era Pandemi Covid-19, berbagai persoalan dan tantangan semakin meningkat, tak terkecuali di bidang pendidikan di mana aspek ini menjadi peranan penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saat ini, IndiHome, layanan triple play milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memberikan dukungan bagi para mahasiswa untuk mendapatkan akses tak terbatas dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan.

Selaras dengan hal tersebut, Telkom Regional II

berupaya menyediakan wadah bagi para mahasiswa program Sarjana (S1) di wilayah Jabbodetabek. Untuk mengasah kemampuan berpikir kritis terkait Digitalisasi Ekonomi Indonesia bersama para profesional.

Dalam Program 1st IndiHome Business Case Competition yang dilaksanakan pada 5 Oktober 2020 – 14 Februari 2021.

“IndiHome memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Dalam menyelesaikan kasus bisnis yang telah ditentukan melalui

program 1st IndiHome Business Case Competition. Sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk bangsa dan negara,” ungkap Teuku Muda Nanta selaku Executive Vice President Telkom Regional II. Lanjut Teuku, 1st IndiHome Business Case Competition dilaksanakan secara online dan terdiri dari dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final.

Babak penyisihan akan menyeleksi 10 tim finalis yang akan maju ke babak final.

Karya peserta akan dikaji oleh para professional, antara lain Prof. Dr. Ir. R.

Eko Indrajit, M.Sc., MBA., Mphil., M.A. sebagai pakar Teknologi, Dr. Muhammad Subhan Iswahyudi, M.Eng dari Telkom Corporate University dan Dr. Dina Dellyana, S.Farm., Apt., MBA., CBAP. dari School of Business and Management Institut Teknologi Bandung.

Pemenang 1st IndiHome Business Case Competition akan mendapatkan hadiah uang tunai. Untuk 10 tim finalis dengan karya terbaik akan mendapatkan pelatihan khusus dari Telkom Corporate University.

Yang di mana para mahasiswa akan mendapatkan

kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para profesional. Hal tersbut dapat membantu pengembangan soft skill, khususnya di era digital saat ini.

“Dalam kesempatan ini, IndiHome ingin berpartisipasi dan memberikan dukungan yang terbaik kepada dunia pendidikan dan kepada masyarakat. Program 1st IndiHome Business Case Competition dapat menyemangati masyarakat Indonesia untuk berubah maju,” tambah Teuku Muda Nanta.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi www.indihome.co.id/ibcc. (rls/rie)

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306 ISTIMEWA

Hubungi DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN DIINFORMASIKAN BAHWA AUTO2000 KEHILANGAN DOKUMEN BERUPA S AT U S E T S U R AT P E M E S A N A N KENDARAAN NO. T262 - 46136.

BERKENAAN DENGAN KEHILANGAN TERSEBUT, AUTO2000 TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENG-

GUNAANYA SEJAK TGL. 30 JULI 2020 KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATAS NAMA AJID BIN NALIM, KP. LANGKAP LANCAR RT.004/RW.002 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI. TANAH SAWAH SELUAS : 2.857 M2 (DUA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH METER PERSEGI), SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 00451/SUKARAGAM, SPPT NOMOR : 32.18.021.002.010.0018.0 HUBUNGI : AJO : 0822-1114-3241 HILANG BPKB NO.L00616667 NOPOL T1109 EB AN IKA ATIKA OKATAVIANI KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATAS NAMA ICU BIN ARDI, KP. GEBANG RT.006/RW.003 DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN

BEKASI. TANAH DARAT SELUAS : 396 M2 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM METER PERSEGI), SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1062/SUKARAGAM, NOMOR IDENTIFIKASI BIDANG TANAH (NIB) NOMOR : 10.05.15.13.00951/1997 HUBUNGI : SUKASIH : 0822-6074-9819

D/A JL BENDA GG MACAN RT 001/003 - KEL JATILUHUR KEC JATIASIH KOTA BEKASI LUAS TANAH 90 M² .

TELAH HILANG, SHGB NO.04821/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 66 M2

DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

TELAH HILANG, SHGB NO.04822/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 11 M2 TELAH HILANG, SHGB NO.03293/ CIKARAGEMAN AN. PT. RELIFE PROPERTY DEVELOPMENT. LUAS 55 M2.

HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO 8662/ PEDURENAN A/N NYONYA NURHAYATI

LOWONGAN

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

RABU, 14 OKTOBER 2020

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

ANGKA KASUS COVID-19 MASIH TINGGI

Kota Bekasi Mau Buka Bioskop BUNGA ZAINAL

Dibilang Kawin Demi Harta BELAKANGAN Bunga Zainal menjadi perbincangan karena komentarnya di sebuah video. Ia menyebut lebih baik mencari suami kaya agar bisa awet muda.

“Buat kalian yang bilang aku awet muda gara-gara ini, kalian pinter banget. Makanya cari suami tuh yang tajir, yang banyak duitnya biar awet muda kayak aku,” komentar Bunga Zainal.

Tak sampai di situ saja jawaban Bunga Zainal. Ia juga berharap netizen punya suami kaya raya.

“Terus dibikinin bisnis dengan biar kalian ada kerjaan dan nggak cuma ghibah sama julidin orang,” ucapnya.

Hal itu langsung menimbulkan pro dan kontra.

Banyak yang kemudian mengira Bunga Zainal hanya memanfaatkan kekayaan suaminya saja.

Netizen juga menduga Bunga Zainal rela berpindah keyakinan demi dinikahi suaminya. Untuk yang satu ini, aktris yang lebih banyak dikenal atas perannya di FTV itu meminta agar warganet tidak perlu mencampuri kehidupannya.

“Karena kalau sudah urusan surga dan neraka itu bukan lagi urusannya kalian tapi urusan kita dan Tuhan. Dan yang bisa menolong kita di surga atau neraka itu jelas cuma diri kita sendiri berikut akhlak dan juga perbuatan kita, jadi bukan kalian guys,” ujarnya.

Bulan lalu, Bunga Zainal juga pernah mencurahkan isi hatinya ke Instagram. Ia mengaku kesal dengan tudingan banyak orang yang menyebut dirinya hanya ingin harta dari suaminya saja.

“Guelah kawin dibilang demi harta, dibilang ini itu, aposekk, yang coment ngalah-ngalahin Tuhan.

Mending focus sama dance aku aja deh daripada ceramah,” kata Bunga Zainal di Instagram.

Wanita kelahiran Jakarta, pada 23 Maret 1987 itu memang baru terbuka soal pernikahan beberapa waktu belakangan ini. Ia mengaku menghargai keluarga suaminya yang belum mau mengekspos kabar pernikahannya.

Bunga Zainal juga menepis kabar dirinya istri kedua Sukhdev. Sukhdev diketahui sudah memiliki anak yang usianya cukup besar. Malah, Kareena, anak Sukhdev lebih terlihat seperti seorang teman untuk Bunga Zainal.

“Dibuktiin dulu aja. Kalau istri kedua kan nggak mungkin aku deket sama anaknya, nggak mungkin aku dekat sama keluarganya gitu. Nggak harus semua aku share di publik. Intinya aku fine-fine aja.

Aku bahagia banget. Aku posting di Instagram aja semua udah bisa lihat kebersamaan, kebahagiaan aku sama keluarga,” kata Bunga. (bbs/mhs)

KOTA BEKASI- Pemerintah Kota Bekasi menyatakan siap membuka kembali bioskop yang ada di wilayah ini, sama dengan kebijakan yang diambil Pemkot Bandung maupun Pemprov DKI Jakarta.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi pembukaan kembali bioskop sepanjang asosiasi dan manajemen memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang berlaku.

“Kalau bioskop dari awal juga sudah minta dibuka, tapi asosiasi bioskop masih belum bisa membuka itu,” kata pria yang akrab disapa Pepen itu saat dikonfirmasi, Selasa (13/10).

Dia tidak menjelaskan alasan dari asosiasi untuk menunda pembukaan bioskop, namun memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Bekasi harus terus berjalan.

“Seperti tempat hiburan kita buka, rumah makan juga, dan bioskop juga sama (ingin dibuka) karena

itu enggak beda jauh dari melakukan ibadah dimana soscial distancing-nya dijaga, protokol kesehatan diterapkan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pegawai bioskop di Bekasi Selatan, Anto mengaku belum mengetahui kapan tempat kerjanya itu boleh kembali dibuka untuk umum.

Pihak manajemen hanya meminta karyawan bersiap diri apabila bioskop kembali beroperasi.

“Kalau persisnya kapan (dibuka), saya juga belum dapat informasi dari atasan,” kata dia.

Lebih lanjut, Anto meng a ku s u d a h m e n d a p a t pelatihan khusus terkait prosedur penerapan

protokol kesehatan apabila bioskop kembali beroperasi.

“Iya kami dapat training soal protokol kesehatan seperti sterilisasi ruang bioskop, standar memakai masker, face shield, dan sarung tangan,” ujarnya.

Pegawai lainnya, Nur juga belum mendapat informasi terkait pembukaan kembali

bioskop tempatnya bekerja di Bekasi Selatan. Saat ini ia hanya fokus pada layanan pesan antar makanan yang menjadi diversifikasi bisnis perusahaan.

“Wah, belum tahu ya (kapan bioskop dibuka). Saya sih juga kepinginnya cepat bisa dibuka lagi. He-he,” kata dia. (bbs/mhs)

ISTIMEWA

SOROT: Pemerintah Kota Bekasi menyatakan siap membuka kembali bioskop yang ada di wilayah ini, sama dengan kebijakan yang diambil Pemkot Bandung maupun Pemprov DKI Jakarta.

Satu Lagi Kafe Kena Segel Satpol PP SEMENTARA itu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi, Jawa Barat menyegel sebuah kafe di kawasan Galaxy, Kecamatan Bekasi Selatan pada Senin (12/10) malam. Penyegelan ini setelah tiga hari pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial.

“Pelanggarannya adalah protokol kesehatan,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, Tedi Hafni ketika dihubungi

pada Selasa (13/10).

Pemerintah daerah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial dengan tidak memperpanjang maklumat Wali Kota Bekasi tentang pembatasan aktivitas kegiatan usaha hanya sampai jam 18.00 WIB. Kebijakan selama sepekan ini berakhir pada 9 Oktober lalu.

“Kami kembali ke masa sebelum terjadi pengetatan,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Surat edaran pada 29 September itu mengatur jam operasional aktivitas usaha jasa kepariwisataan dan hiburan maksimal boleh buka sampai jam 23.00 WIB. Kecuali makanan di atas jam 21.00 WIB hanya take away.

Dilansir dari @disparbudbekasi penyegelan dilakukan oleh Satpol PP Kota Bekasi. Petugas mendapat pendampingan dari jajaran 3 pilar yaitu TNI dan Polri.

Adapun kafe yang disegel

bernama Cafe Albert.

“Aksi penyegelan menindaklanjuti adanya laporan terkait diabaikannya protokol kesehatan Covid-19,” demikian keterangan dalam unggahannya.

Tempat usaha yang terbukti melanggar protokol kesehatan ditutup. Adapun durasi penutupan, maksimal selama tiga hari. Pengusaha wajib membuat surat pernyataan tidak mengulangi pelanggarannya lagi.

Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi, Jawa Barat menyegel sebuah kafe di kawasan Galaxy, Kecamatan Bekasi Selatan pada Senin (12/10) malam. Penyegelan ini setelah tiga hari pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial.

“Pelanggarannya adalah protokol kesehatan,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, Tedi Hafni ketika dihubungi pada Selasa (13/10). (bbs/mhs)

Halaman Ubah-Ubah, DPR Alasan Ganti Kertas JAKARTA- Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya akan mengirimkan draf final Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden Joko Wi d o d o ( Jo kow i ) p a d a Rabu (14/10) besok. Penyerahan draf final UU Cipta Kerja kepada Presiden merujuk Pasal 165 dan Pasal 1 butir 18, bahwa dilakukan pada hari kerja yaitu Senin sampai Jumat.

“Sehingga tenggat waktu untuk penyampaian UU

Cipta Kerja akan jatuh pada 14 Oktober 2020. Pada saat resmi besok dikirim ke Presiden,” ujar Aziz dalam konfrensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).

Nantinya jika telah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi dan UU tersebut mendapatkan nomor, maka selanjutnya UU Cipta Kerja tersebut bisa diakses oleh publik. “Maka secara resmi undang-undang ini menjadi milik publik,” katanya.

Aziz mengatakan, draf fi-

nal UU Cipta Kerja adalah yang berjumlah 812 halaman. Aziz menjelaskan, draf sebelumnya yang setebal 1.035 halaman menyusut karena ada perubahan format kertas.

“Proses yang dilakukan di Baleg itu menggunakan kertas biasa, tetapi pada saat sudah masuk pada tingkat II proses pengetikannya masuk di Badan Kesekjenan yang menggunakan legal paper yang sudah menjadi kesepakatan ketentuan-ketentuan di dalam UU,” katanya.

ISTIMEWA

Oleh sebab itu Aziz meminta, hal ini tidak lagi menjadi polemik. Dia memasti-

kan, draf yang final sudah keluar dengan tebal 812 halaman. (bbs/mhs)

TKI di Korsel Bagi Waktu untuk Kerja-Kuliah

Sabtu Sif Malam, Minggu Kuliah Seharian, Senin Pagi Baru Tidur Sebelum pandemi, para TKI di Korsel yang kuliah di Universitas Terbuka diwajibkan menjalani sesi tatap muka. Menlu Retno Marsudi menyebut mereka teladan untuk keberhasilan membagi waktu, tenaga, dan pikiran hingga lulus.

SEKALI dalam tiga pekan Indriani menjadi ’’zombi’’. Mulai Sabtu sore sampai Senin pagi tidak tidur. Gentayangan dari pabrik ke kampus.

Tapi, pengorbanannya tak siasia. Sabtu lalu (10/10) dia diwisuda. Sebagai sarjana, tentu

saja. Bukan sebagai dedemit. ’’Saya bersyukur bisa lulus dengan nilai yang cukup baik,” katanya, kemarin (12/10).

Indriani adalah satu dari 19 tenaga kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan (Korsel) yang diwisuda sebagai sarjana S-1

Universitas Terbuka (UT). Indri lulus dari jurusan manajemen fakultas ekonomi dengan IPK (indeks prestasi kumulatif ) 3,00.

Perempuan kelahiran Grobogan, Jawa Tengah, 12 Januari 1992, itu berangkat bekerja ke Korsel pada 2014. Dia bekerja di sebuah pabrik pengolahan kapas menjadi benang sampai kain di Daegu.

Jam kerjanya panjang, 12 jam.

Untuk sif pagi mulai 05.30 sampai 17.30 waktu setempat. Sif malam mulai 17.30 sampai 05.30.

Itu yang membuat ibu satu anak tersebut ada kalanya tidak memiliki waktu untuk tidur. Sebab, sistem perkuliahan di UT Korsel mengharuskan adanya sesi tatap muka.

Kegiatan tatap muka ini dijalankan setiap hari Minggu.

Umumnya digelar selama dua bulan dalam satu semester.

Tantangan terberatnya ketika kebagian sif malam di hari Sabtu.

Sebab, itu berarti dia baru selesai bekerja Minggu subuh pukul 05.30 waktu setempat.

Setelah itu, dia harus bersiap berangkat ke kampus untuk mengejar kuliah tatap muka yang digelar sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Perkuliahan tatap muka itu berlangsung sampai pukul 15.00. Padahal, dua setengah jam kemudian, dia harus kembali bekerja sif malam. ’’Otomatis saya baru bisa beristirahat Senin pagi selepas kerja,” kenang Indriani yang sejak Februari 2019 sudah balik ke Grobogan.

Untuk proses perkuliahan

TEKUN: Indriani (dua dari kiri) bersama rekannya sesama mahasisaw Universitas Terbuka di Korsel. (DOKUMENTASI INDRIYANI)

secara online, Ahmad Fauzan, wisudawan UT Korsel lainnya, mengaku tidak ada masalah.

Sebab, jaringan internet di ne g er i yang b er ibu kota di Seoul itu bagus.

Karena itu, selepas bekerja di sebuah pabrik cetakan botol di Hwaseong, pria asal Cirebon, Jawa Barat, yang mengambil jurusan manajemen itu cukup mudah mengikuti perkuliahan. Rata-rata setiap sesi daring berlangsung sekitar satu jam. ’’Pabrik tempat saya bekerja dua lantai. Lantai pertama untuk tempat produksi, lantai kedua untuk mes atau asrama pekerja,” kata Fauzan yang sudah pulang kampung sejak 2017 dan kini mengajar bahasa Korea di madrasah di Cirebon tempatnya menuntut ilmu dulu.

Kuliah tatap muka UT di Korsel itu untuk sementara ditiadakan selama pandemi. ’’Semuanya

dikerjakan secara online,’’ kata Ari Mei Hendra, wisudawan lainnya yang sehari-hari bekerja di pabrik tekstil di Ansan.

Sebelum pandemi, di penjuru Korsel, ada dua titik pelaksanaan kuliah tatap muka UT. Ari yang juga mengambil jurusan manajemen itu tergabung di kampus UT yang berada di wilayah utara.

Kampus itu menggunakan sebuah gedung yang disewa.

Per September tahun lalu, jumlah TKI di Korsel mencapai 36 ribu orang. Semuanya bekerja di sektor formal atau manufaktur.

Sebagian kecil juga bekerja di kapal nelayan.

Proses wisuda mahasiswa UT di Korsel yang diikuti 19 orang wisudawan dan wisudawati berlangsung khidmat. Sebagian besar mengikuti wisuda secara offline di kantor KBRI Seoul. Sisanya mengikuti secara online karena sudah berada di Indonesia. Acara

seremoni wisuda itu juga diikuti Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi secara online. ’’Saya sangat bangga. Izinkan saya sampaikan ucapan selamat,’’ kata Retno.

Menurut Retno, sangatlah tidak mudah membagi waktu antara belajar dan bekerja. ’’Kalian adalah contoh teladan,” katanya.

Pujian senada juga disampaikan Rektor UT Ojat Darojat. Menurut dia, para wisudawan adalah orang-orang gigih. Khususnya dalam mengatur waktu belajar dan bekerja. ’’Tidak semua orang memiliki kesanggupan seperti ini,’’ jelasnya.

Bagi Indriani yang suaminya juga TKI dan masih bekerja di Korsel, kuliah tak cuma untuk menuntut ilmu. ’’Tapi, juga untuk mencari relasi,” ujarnya.

Untuk itulah, Indri rela menyisihkan 100 won (sekitar Rp 1,2 juta) untuk mendaftar di UT dan 300 ribu won (Rp 3,2 juta) lainnya untuk biaya semester. Per bulan selama di Korsel Indri mendapatkan gaji pokok 1,6 juta won atau sekitar Rp 20,4 juta. ’’Penting untuk punya relasi, terutama jika tinggal di negeri orang. Mejaga silaturahmi, juga siapa tahu dapat peluang untuk bekerja sama,” katanya.

Begitu pula Fauzan. Dia berkuliah untuk meluaskan jejaring relasi. Karena itu pula, dia tak terlalu memusingkan nilai IPKnya yang 2,20. ’’Yang penting lulus dan dapat teman, hahaha,” tuturnya. (*)

PENDIDIKAN

RABU, 14 OKTOBER 2020

KARAWANG BEKASI

7

Sekolah Buka Tunggu

Zona Hijau!

Jangan “Kucing-Kucingan” Tatap Muka BANDUNG- Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) belum membuka sekolah untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Hingga saat ini, sekolah masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pembukaan sekolah akan dilakukan dengan syarat sudah menjadi zona hijau.

“Definisinya sederhana, sekolah itu dibuka kalau zona hijau,” terang Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- seusai rakor di Mapolda Jabar, Senin (12/10).

Dalam pemaparannya, Kang Emil menyebutkan jika kondisi penyebaran Covid-19 di Jabar sudah terkendali. Meski begitu, dia tegaskan jika terkendali itu belum berarti aman “Jadi istilahnya tidak terkendali, terkendali, aman.

Terkendali itu belum aman, jadi kasusnya itu masih ada. Kalau aman itu sudah zona hijau,” ungkapnya.

Selain itu, Kang Emil pun menilai pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka pun dinilai akan nanggung karena sudah banyak perubahan kurikulum. “Tapi kan sekarang juga sudah nanggung kalau dibuka (sekolah) tatap muka juga kurikulumnya sudah luar biasa bergerak,” jelasnya.

Emil menegaskan, setiap kebijakan pihaknya, terutama berkaitan dengan pembukaan sekolah atau tempat lainnya harus berdasarkan data.

Jika data menunjukan hasil yang baik, maka tentu kebijakan pembukaan sekolah bisa dilakukan.

Namun jika data menunjukan hasil kurang baik, maka tentu rem untuk menutup sekolah tetap diberlakukan. (bbs/mhs)

SEKILAS Kemenag: Pontren Sudah Patuhi Prokes JAKARTA- Kementerian Agama ( Kemenag) bersama Komisi VIII DPR memberi perhatian khusus terhadap lembaga pendidikan agama yang melakukan pembelajaran tatap muka, salah satunya di lingkungan pondok Pesantren (Ponpes). Pertimbangan ini menjadi penting menginat di ponpes banyak santri menginap dan beraktivitas dalam satu lingkungan.

Untuk itu, Kemenag bersama Komisi VIII DPR melakukan peninjauan langsung ke salah satu Ponpes bernama Riyadussholihiin, Pandeglang, Banten.

Mereka yang hadir dalam peninjauan tersebut adalah Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, Direktur Jenderal Pendis Muhammad Ali Ramdhani, dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb. Ace Hasan Syadzily dan Moekhlas Siddik beserta anggota Komisi VIII lainnya, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Suyitno, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim, serta Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Banten Mahfudin.

Saat meninjau bersama DPR, Waryono mengaku, Pesantren Riyadussholihiin benar-benar menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Di dalam ruang kelas mereka sudah menerapkan physical distancing. Mereka belajar di dalam kelas dengan sistem shift. Jadi, walaupun satu kelas, mereka masuknya tidak sama,” kata Waryono dalam keterangan resminya, melansir laman Kemenag, Selasa (13/10).

Begitu juga, kata Waryono, ruangannya tidurnya menggunakan sistem jaga jarak. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan bila mengacu pada protokol kesehatan. Tak hanya itu, bilang dia, pesantren pun memiliki dokter jaga yang selalu siaga selama 24 jam untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para santri maupun pengajar.

“Bagi yang belum memiliki fasilitas dokter jaga, mungkin dapat bekerjasama dengan puskesmas atau gugus tugas Covid-19 setempat,” jelas dia.

Yandri Susanto menyatakan, anggota dewan fokus pada sekolah yang telah menjalankan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, dia bersama Kemenag memantau langsung kondisi pembelajaran di Pesantren Riyadussholihiin. (bbs/mhs)

Tamansiswa Tolak Aturan Pendidikan di Ciptaker JAKARTA- Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa tetap menolak UU Cipta Kerja jika masih mengatur sektor pendidikan. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) hanya mengatur pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketua Umum Tamansiswa, Cahyono Agus, menegaskan sektor pendidikan, di manapun lokasinya, tidak seharusnya dikelola seperti badan usaha. Ia menilai hal hasrat mengatur pendidikan dalam UU yang bertujuan mendongkrak investasi itu saja telah mempertegas komersialisasi pendidikan.

“Ketika kemudian ditegaskan di dalam UU yang berorientasi investasi usaha, berarti ini justru menjelaskan pendidikan dapat menjadi usaha,” katanya kepada awak media melalui sambungan telepon, Senin (12/10).

“Dulu kami juga tolak UU RSBI [Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional] karena privatisasi, liberalisasi dan komersialisasi [pendidikan].

Badan hukum pendidikan pun kita tolak. Sekarang menyebut dapat [dengan] izin berusaha, ya itu mempertegas komersialisasi,” lanjutnya.

Sebelum UU Cipta Kerja dibahas saja, kata Cahyo, sudah ada sejumlah institusi pendidikan yang diperlakukan seperti badan usaha seperti yang terjadi pada pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Ia menyebut PTN-BH harus membayar pajak hingga 30 persen. Perhitungan keuangan pada PTN BH juga dilakukan seperti badan usaha, termasuk perhitungan pendapatan dan peruntungan.

Sedangkan UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pendidikan sebagai lembaga nirlaba.

Cahyo mengatakan komersialisasi pendidikan memiliki dampak pada berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, sampai peserta didik.

Jika pendidikan diperlakukan seperti usaha, ia menilai kewajiban pemerintah untuk memastikan hak pendidikan terjaga bisa berkurang.

ISTIMEWA

SOROT: Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa tetap menolak UU Cipta Kerja jika masih mengatur sektor pendidikan. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) hanya mengatur pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Itu, sambungnya, karena instansi pendidikan akan mencari keuntungan dan membiayai kegiatannya dengan kewajiban seperti badan usaha yang umumnya lebih berat ketimbang lembaga nirlaba. Menurutnya hal tersebut akan mempersulit lembaga pendidikan, yang umumnya masih berskala kecil dan menengah.

Komersialisasi pendidikan, katanya, juga bisa berdampak pada rendahnya partisipasi pendidikan karena tidak se-

mua siswa dapat membayar biaya sekolah. Sedangkan, jumlah sekolah negeri tidak sebanyak sekolah swasta.

“Dengan demikian ketika izin seperti ini [perizinan berusaha], harus bayar, konsekuensinya bagi lembaga pendidikan kesulitan, anak didik juga kesulitan,” jelasnya.

Untuk itu, ia menegaskan Tamansiswa masih menuntut sektor pendidikan tidak diatur dalam UU Cipta Kerja.

Ia pun menjamin pihaknya akan tetap mengajukan uji

materi ke Mahkamah Konstitusi jika perkembangan draf omnibus law tidak memuaskan.

Sebelumnya Jokowi menampik UU Cipta Kerja mendukung komersialisasi pendidikan secara umum.

Ia menegaskan hal tersebut merupakan salah satu disinformasi yang tersebar di kalangan masyarakat.

Aturan yang dimaksud mengacu pada Paragraf 12 yang mengatur Pendidikan dan Kebudayaan pada draf yang disahkan di Rapat Paripurna DPR 5 Oktober lalu. Pasal 65 mengatur bahwa perizinan sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha.

Perizinan Berusaha sendiri merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Ini disebut pada Pasal 1 UU Cipta Kerja.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sendiri tidak ada perihal perizinan bagi sektor pendidikan tidak diatur melalui perizinan berusaha. (bbs/mhs)

Kita Memasuki Era Kartun Tom and Jerry Oleh HATIB ABDUL KADIR *)

UNDANG-UNDANG Omnibus Law Cipta Kerja didasarkan pada motivasi pemerintah yang hendak mengurangi angka statistik pengangguran. Caranya adalah merekrut sebanyakbanyaknya pekerja meski dengan kondisi yang penuh kerentanan (precarious).

Karena itu, pemerintah beranggapan, sudah mendapatkan pekerjaan saja masyarakat pasti bersyukur.

Keputusan pemerintah menciptakan undang-undang itu mengakibatkan munculnya jenis status karyawan baru yang disebut sebagai pekerja prekariat.

Sebagaimana definisi yang digunakan Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class (2011), pekerja prekariat tidak mempunyai mobilitas sosial.

Dalam artian tidak mengalami promosi kepangkatan, naik gaji, tidak mempunyai serikat, dan jenis pekerjaan prekariat menjadi alternatif terakhir daripada menganggur. Pekerja dapat setiap waktu diberhentikan dan tidak dapat menuntut perusahaan.

Ketakutan dan perasaan insecure adalah faktor dom-

inan yang menyebabkan pekerja prekariat kehilangan pekerjaan. Dan undangundang ini melegitimasi perusahaan untuk merawat perasaan takut tersebut.

Ketakutan itulah yang saat ini menyebabkan demonstrasi menjadi privilese bagi karyawan yang berstatus tetap karena mereka dilindungi undang-undang untuk mengemukakan pendapat.

Namun, tidak bagi pekerja prekariat yang berstatus kontrak (outsourcing), paro waktu (part-timer), magang (internship) dan pekerja lepas (freelancer).

Pandemi yang disusul dengan terbitnya UU Ciptaker semakin melengkapi kecemasan pekerja prekariat, khususnya dari generasi milenial. UU Ciptaker melegitimasi mereka untuk s e ma k i n ma s u k d a l a m kerentanan. Stagnan dan rendahnya gaji juga membuat pengeluaran pekerja kontrak hanya habis untuk konsumsi dan bahkan saling berutang.

Orang Tua Lebih Mapan daripada Anak Ini adalah masa di mana orang tua generasi milenial lebih sejahtera dibanding-

kan anak-anaknya. Sifat pekerjaan orang tua mereka lebih stabil dan tetap. Mereka mendapatkan jaminan kesehatan, pensiunan, dan rumah. Sebaliknya, generasi milenial hampir tidak mempunyai bayangan untuk membeli rumah seperti yang dilakukan orang tua mereka. Sebagai gantinya, alokasi gaji mereka digunakan untuk jalan-jalan atau berburu kuliner enak.

Di Amerika, misalnya, konsep ’’American Dream’’ mulai hilang, di mana setiap pendatang dapat mencapai mimpinya asalkan ia kerja keras. Amerika kehilangan generasi optimistisnya, baby boomers yang lahir tahun 1940–1950. Baby boomers adalah generasi pekerja keras dan dapat hidup lebih baik dibandingkan orang tua mereka.

Namun, kini yang terjadi sebaliknya. Data dari Georgetown Center on Education and the Workforce (CEW) Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak dengan orang tua kaya terjamin lebih sukses dibandingkan seorang anak yang terlahir cerdas atau bekerja keras, namun berasal dari keluarga

pas-pasan.

Generasi milenial sebagai pekerja prekariat harus terus mereinvensi identitas dirinya karena jenis pekerjaan kontrak yang singkat dan berbeda-beda. Saya menyebutnya sebagai hidup dalam ’’temporalitas’’. Filsuf Slovenia Slavoj Zizek mengumpamakan temporalitas generasi milenial seperti film kartun Tom and Jerry.

Dua figur kartun itu saling berkejaran, sesekali ada yang ekornya terpotong, badannya terjepit pintu, bulunya terbakar, dan lukaluka lainnya.

Namun, di episode selanjutnya, mereka kembali muncul dalam keadaan bugar, kembali saling berkejaran dan terluka, dan seterusnya. Fenomena temporalitas hidup dari satu seri ke seri lainnya kini terjadi pada pekerja prekariat generasi milenial. Mereka hancur dan bangkit lagi dan seterusnya.

Hidup adalah adegan serial dari satu kontrak ke kontrak

kerja selanjutnya. Hari ini bekerja di sektor pertanian, dua tahun setelah bekerja mengurusi pengungsian, dan seterusnya. Menganggur sebentar, terluka, dan bertahan dengan tabungan yang ada hingga kembali mendapatkan pekerjaan baru.

Fleksibilitas kerja ala Tom and Jerry ini justru membuat kecemasan pada pekerja milenial meningkat. Anak muda cemas terhadap masa depan karena terjadi perubahan struktur dan jenis pekerjaan. Pekerjaan yang stabil seumur hidup berangsur-angsur berkurang tergantikan dengan pekerjaan tidak tetap tanpa jaminan pensiun dan asuransi kesehatan.

Dan sejak 20 tahun terakhir, isu tentang mental health atau kesehatan mental di kalangan anak muda menjadi perhatian serius.

Satu karya etnografi Anne Allison, Precarious Ja-

pan (2013), dengan bagus menggambarkan situasi ini.

Hilangnya kebijakan kesejahteraan dan asuransi kesehatan dalam pekerjaan, hilangnya jaminan pensiun, tegangnya kompetisi antarindividu, tingginya harapan orang tua, hilangnya solidaritas komunitas, hanya menyisakan banyak generasi yang kalah, cemas, dan akhirnya menyendiri dalam kamarkamar di rumah. Mereka disebut dengan hikikomori atau generasi yang mengungsi (eksil) dan homeless dalam rumah orang tuanya. Tak sedikit di antara mereka yang berujung dengan bunuh diri.

Pertentangan Antarkelas Di sisi lain, beberapa laporan menunjukkan perbedaan status pekerjaan menyebabkan ketegangan antara karyawan tetap dengan pekerja prekariat.

Pekerja prekariat ini membentuk identitas dan kesadaran baru mereka sebagai kelas prekariat. Mereka iri melihat pekerja tetap yang mempunyai serikat kerja dan jaminan sosial. Sementara itu, pekerja tetap iri melihat kebebasan dan fleksibilitas pekerja prekariat.

Pertentangan dua kelas

berlanjut dalam pilihan politik yang tecermin dalam berbagai hasil pemilihan di belahan dunia. Pekerja tetap cenderung memilih partai buruh, sedangkan kelas pekerja prekariat memilih partai konservatif. Sementara itu, kelas menengah yang terdidik cenderung golput.

Alasan pekerja dari kelas prekariat memilih partai konservatif adalah karena mereka merindukan masa lalu yang stabil, jaminan sosial terpenuhi, hidup tidak harus dipenuhi dengan disrupsi dan kompetisi, melainkan kerja sama kolektif dan struktur yang mapan.

Omnibus law UU Ciptaker adalah kereta maut yang akan menyeret manusia untuk semakin cepat berubah dengan alasan pembangunan.

Namun, satu yang sering dilupakan, sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan dalam pembangunan selalu banyak menyisakan mereka yang tertinggal dan terluka seperti buntut Tom yang dijepit dan dibakar oleh Jerry. *) Visiting Profe ss or School of Foreign Languages Peking University, dosen Antropologi Universitas Brawijaya

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

RABU, 14 OKTOBER 2020

SOSIAL

HASAN/KBE

KELUHAN BURUH: Anggota DPR RI Dedi Mulyadi kedatangan seorang buruh wanita di kediamannya.

DM Kedatangan Seorang Wanita PURWAKARTA - Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi kedatangan seorang wanita di kediamannya. Wanita tersebut bernama Ceu Ecah (48), seorang buruh pabrik yang sudah 28 tahun bekerja tapi hingga kini gajinya masih Rp3 juta.

Diawal bekerja sebagai buruh pabrik tahun 1992 gaji Ceu Ecah Rp300 ribu, kini tahun 2020 gajinya Rp3 juta. Secara ekonomi tidak ada bedanya gaji R p300 ribu di tahun 1992 dengan gaji Rp3 juta di tahun 2020.

Kepada Dedi Mulyadi, Ceu Ecah mengatakan memiliki dua anak dan tiga cucu. Kedua anaknya sudah menikah tapi suaminya sudah meninggal.

Di kalangan rekan-rekannya sesama buruh, Ceu Ecah kerap dipanggil Bu Hajah, bukan karena sudah menunaikan ibadah haji tapi karena sekarang sudah berpakaian muslim, berkerudung. Dulu, kata Ceu Ecah, ia kerap berpakaian seenaknya.

Ceu Ecah pun menceritakan tentang operasi payudara yang dijalaninya pada tahun 2019. Penyakit yang hampir merenggut nyawanya.

Dedi Mulyadi mengatakan, Ceu Ecah seorang buruh tangguh. Sudah 28 tahun bertahan jadi buruh, apalagi terkena kanker payudara tapi hidupnya tetap bersemangat.

“Kanker payudara ini bukan penyakit enteng, ini menyangkut jiwa seseorang. Saya kira Ceu Ecah ini seorang buruh yang tangguh dan layak menjadi teladan. Mampu bertahan dalam situasi sulit dan semangat hidupnya tinggi,” kata Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi Mulyadi, orang lain layak mencontoh tentang kesabaran hidup dari Ceu Ecah. Meski hanya tamatan SD, Ceu Ecah mampu menyekolahkan kedua anaknya hingga tamat SMA. Ini suatu perjuangan tersendiri dalam hidupnya.

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi membekali Ceu Ecah dengan sejumlah uang untuk biaya berobat dan menambah bekal hidupnya.

Doa tulus pun terlontar dari mulut wanita tangguh itu untuk Dedi Mulyadi.

Video pertemuan antara Dedi Mulyadi dengan Ceu Ecah, wanita tangguh ini kemudian diunggah ke akun media sosial dan channel youtube Kang Dedi Mulyadi dan mendapat respons positif dari para netizen. (san/red)

PEDULI

ISTIMEWA

TUTUP: Penutupan Jalan Sudirman Purwakarta tiap jam 9 malam oleh aparat keamanan. Penutupan ini berlaku selama PSBM diberlakukan.

Jam 9 Malam Sudirman Tutup PSBM di Kota Purwakarta Dipantau Ketat

PURWAKARTA – Penutupan di Jalan Sudirman mulai persimpangan Taman Pembaharuan hingga Bank BTN telah dilakukan Pemkab Purwakarta sejak Senin (12/10/2020) malam.

Penutupan jalan dilakukan menyusul diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kecamatan Kota. Penutupan dipimpin Ketua Harian Satgas Covid-19 Purwakarta, Iyus Permana.

“Kami mulai tutup jalan pukul 21.00 WIB, dan langsung bertindak meminta tempat makan, minimarket, hingga warung-warung yang berpotensi menjadi tempat kerumunan untuk tutup,” kata dia.

Pemkab Purwakarta memberlakukan PSBM di wilayah Kecamatan Kota selama dua pekan, mulai 12 sampai 26 Oktober 2020 mendatang.

Selama itu juga penutupan

pada jalan ini akan dilakukan setiap malam mulai pukul 21.00-23.00 WIB. Sebelum penutupan jalan dilakukan telah disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Semoga dengan adanya PSBM ini kami mampu menekan penyebaran Covid-19, agar PSBM hanya berlaku selama 14 hari ini,” kata Iyus. Tak hanya itu, Pemkab dan gugus tugas juga memberlakukan denda Rp100.000 bagi per orangan bagi pelanggar protokol kesehatan dengan catatan non warga Purwakarta, dan Rp500.000 untuk badan usaha yang buka melebihi jam operasional.

“Kalau untuk warga Purwakarta sanksinya hanya hukuman sosial,” katanya.

Sementara itu Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta menyatakan masih terjadi fluktuatif pada warga yang terpapar Covid-19. Untuk angka konfirmasi positif trendnya masih menunjukan kenaikan.

“Hari ini, terjadi penamba-

han pada warga yang berstatus terkonfirmasi positif sebanyak 5 orang dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr. Deni Darmawan, Selasa (13/10/2020).

Menurutnya, secara kumulatif jumlah warga yang terkonfirmasi positif di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat 376 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 280 orang.

Tercatat juga, hingga hari ini jumlah orang positif telah meninggal dunia ada 17 orang. “Jumlah konfirmasi positif perhari ini berjumlah 80 orang,” ujar dr Deni.

Gugus Tugas juga tak hentihentinya terus melakukan sosialisasi agar warga mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi ini masih belum selesai. “Data lainnya juga kami sampaikan, untuk warga yang berstatus kontak erat jumlahnya berkurang 32 orang, kini jumlahnya menjadi 399 orang.

Dan warga yang berstatus suspek jumlahnya berkurang 11

orang, kini jumlahnya menjadi 41 orang dan probable nihil,” tuturnya.

Ia juga meminta agar masyarakat tetap waspada dan tetap menjalankan anjuran pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi ini.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinkes Purwakarta untuk menghadapi situasi ini, dr Deni menyebutkan melalui pelacakan yang efektif, pelaksanaan manajemen klinis sesuai Permenkes nomor 413 tahun 2020, dan berkoordinasi dengan tim Covid-19 pusat juga provinsi.

Dokter Deni juga mengatakan, dalam upaya mempercepat penanganan pandemi, GTPP Covid -19 Kabupaten Purwakarta terus melakukan rapid dan swab test secara masif. Selain itu upaya memperoleh hasil tes juga dipersingkat agar penularan tidak semakin menyebar.

Menurutnya, dengan semakin banyaknya warga

yang menjalani tes, akan lebih mudah untuk mendeteksi jika ada warga yang terkonfirmasi positif. Hal ini otomatis akan ada tindakan medis yang diberikan.

“Mereka akan menjalani protokol yang telah ditetapkan, baik dirujuk di rumah sakit maupun menjalani karantina mandiri secara ketat di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Selain itu, lingkungan sekitar juga akan menyesuaikan dengan lebih memperketat physical distancing antarwarga. Dengan demikian, upaya memutus mata rantai penularan menjadi lebih efektif,” ujarnya.

Dengan kata lain, semakin cepat pemerintah melakukan swab test secara massal, upaya penanganan akan lebih cepat dapat dilakukan. Menurut dr Deni, jumlah warga yang terpapar Covid-19 masih fluktuatif, angkanya cenderung bertambah. Untuk itu, warga diminta tetap waspada dan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktifitas. (san/red)

Polres-Apdesi Gencarkan Kampanye Anti Narkoba di Desa

HASAN/KBE

BANTU: Sekelompok pemuda pemudi yang tergabung dalam Generasi Maniis Pencinta Alam (Gemapala) Kecamatan Maniis.

Gemapala Maniis Bantu Penderita Hidrosefalus PURWAKARTA - Sekelompok pemuda pemudi yang tergabung dalam Generasi Maniis Pencinta Alam (Gemapala), Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, terus aktif dalam aksi kemasyarakatan baik yang bersifat internal di lingkungan ataupun aksi sosial peduli sesama.

Seperti baru-baru ini, salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama, melakukan penyerahan bantuan untuk membantu biaya pengobatan Abi Darba Mutaba, bocah berusia enam bulan yang menderita penyakit Hidrosefalus.

Ketua Umum Gemapala, Mila Purwanti Sari Dewi mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menggelar aksi galang dana ini sebagai bentuk kepedulian Gemapala untuk membantu sesama dan kali ini disalurkan.

“Berawal dari ke prihatin kami yang mendengar kabar ada warga kampung pasir bondol, Desa Ciramahilir, Kecamatan Maniis ada anak yang menderita Hidrosefalus dan membutuhkan bantuan. Maka dari itu kami melakukan aksi penggalangan dana beberapa waktu lalu dan kali ini kita serahkan,” ucap dara cantik yang akrab disapa Mila itu, pada Senin (12/10).

Melalui kegiatan seperti ini, sambung dia, untuk memupuk rasa peduli terhadap sesama dan diharapkan Gemapala semakin solid.

“Jiwa petualang dan nasionalisme sangat penting diterapkan pada remaja saat ini, karena akan berdampak pada sikap cinta tanah air dan sifat gotong royong antar sesama. Ini yang saya harap pada Gemapala ini,” ucap Mila.

Dirinya berharap, semoga kader-kader Gemapala dapat bersatu padu serta saling menjaga keharmonisan dalam lingkup organisasi ini.

“Mewakiki teman-teman Gemapala, kami berharap bantuan ini bisa bermanfaat dan semoga komunitas ini tetap semangat untuk aksi-aksi kemanusiaan selanjutnya. Mari teman-teman kita saling bersinergi dan Berkolaborasi untuk berkontribusi bagi bangsa dan sesama,” pungkasnya. (san/red)

PURWAKARTA- Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta bersama Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terus berupaya mengedukasi serta membentengi ma­­syarakat dari bahaya narkoba.

Dengan menggelar sosialisasi bahaya narkoba dengan mengusung tema Pencegahan, Peredaran, Penyalahgunaan dan Peredaran G elap Narkoba (P4GN) yang terus gencar dilakukan di tiap-tiap Desa di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Kali ini, sosialisasi dengan menomorsatukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di gelar di Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (13/10).

“Sesuai arahan Pak Kapolres Purwakarta, AKBP Indra Setiawan, Polres Purwakarta untuk tidak lengah

untuk mencegah peredaran narkoba di tengah pandemi virus corona,” ucap Kapolres Purwakarta AKBP Indra Setiawan melalui Kasat Reserse Narkoba, AKP Heri Nurcahyo, di Desa Kertasari, Kecamatan Bojong.

Ia berharap, masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang narkoba, sehingga dapat meminimalkan serta mencegahnya dan ikut berperan aktif dalam program pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Purwakarta.

“Untuk pencegahan narkoba ini sangat penting adalah peran serta masyarakat untuk bersama-sama perang melawan narkoba sesuai dengan kapasitasnya masing-masing untuk mewujudkan lingkungan bersih narkoba,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Kertasari, Kecamatan

HASAN/KBE

ANTI NARKOBA: Sosialiasi Anti narkoba dengan menomorsatukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 digelar di Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.

Bojong, Padilah, mengatakan, melalui kegiatani ini diraharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat di desa Kertasari, dan membentangi masyarakat dari bahaya narkoba.

“Kita harus melawan dan memberantas narkoba mulai dari desa dan ke depan kita akan terus berkoordina-

si dengan pihak kepolisian, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, semua ini demi masa depan desa yang bebas dari penyalahgunaan narkoba,” ucap Padilah.

D i r i nya ju ga m e na mbahkan, kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama seluruh unsur aparatur

desa dan juga tekat yang kuat untuk memberantas bahaya narkoba.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Kapolres Purwakarta, Bupati Purwakarta dan ketua APDESI Kabupaten Purwakarta yang telah membantu terselenggaranya sosialisasi ini,” pungaksnya. (san/red)

Mau ke Jakarta, Belasan Pelajar Terjaring Razia Polisi CIKAMPEK - Belasan pelajar dari Kabupaten Indramayu terjaring razia gabungan Polsek Cikampek dan satgas pelajar, belasan pelajar berhasil diamankan saat melakukan aksi menghentikan truk atau istilahnya nga-BM di area bawah Fly Over Jalan Raya Cikampek, Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, pada Selasa (13/10).

Menurut informasi dari kepolisian Polsek Cikampek siswa pelajar yang berjumlah 17 orang tersebut melakukan perjalanan dengan tujuan Jakarta dengan cara mencari tumpangan kendaraan atau istilah nga - BM, dan mereka

HASAN KOBRA/KBE

DIAMANKAN: Belasan pelajar Indramayu yang dirazia Polsek Cikampek.

Mereka terjaring hendak melakukan perjalanan ke Jakarta.

berangkat dari Indramayu pukul 04.30 WIB. “Dalam rangka mengantisipasi mobilisasi para pelajar yang terjebak hasutan

terkait isu Omnibuslaw untuk berunjuk rasa di Jakarta dan pada kesempatan ini Satgas Pelajar gabungan dengan Polsek Cikampek

telah mengamankan sebanyak 17 orang pelajar yang berencana mengikuti ajakan untuk berdemo di Jakarta, selanjutnya ke 17 orang pelajar tersebut diamankan dan di bawa ke Mako Polsek Cikampek untuk dilaksanakan pemeriksaan dan pendataan,” tutur Kapolsek Cikampek Akp. Endar Supriyatna, S.Kom, S.I.K. Operasi giat yang dinamakan Giat Razia Pelajar, gabungan Personil Polsek Cikampek yang dipimpin langsung Kapolsek Cikampek bersama satgas pelajar wilayah Cikampek di pimpin Iwan.

Sebelum di izinkan pulang, 17 pelajar tersebut oleh Kapolsek Cikampek

diberi arahan dan pembinaan, dintaranya yaitu para pelajar di harapkan agar fokus terhadap orangtua dan belajar, jangan menikuti atau terhasut isu yang tidak jelas apalagi dengan niat ingin urakan atau berdemo di Jakarta. Karena para pelajar tersebut dinilai masih beum faham sehingga mudah di bodohi oleh siapapun.

Selain diberikan pembinaan oleh pihak kepolisian, para pelajar tesebut juga diberi makan dan minum sebelum mereka di perkenankan pulang dengan dijemput oleh orang tuanya masing-masing atau oleh pihak sekolah asalnya dari Kabupaten Indramayu. (san/red)