Karawang Bekasi Ekspres, 13 Januari 2023

TUKANG GALON DI TELUKJAMBE CABULI BOCAH BERKALI-KALI

KARAWANG - Polisi telah berhasil menangkap seorang predator anak di Telukjambe Karawang yang diketahui berprofesi sebagai pengantar galon isi ulang di Perumnas Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur. Ia diduga telah mencab-

uli anak di bawah umur hingga berkali-kali.

Polisi tangkap predator anak di Telukjambe Karawang “Tersangka berinisial IIT (22) sudah kita amankan dan kini mendekam di Rutan Mapolres Karawang,” kata Kasat Reskrim Polres Karawang,

AKP Arief Bastomy, kemarin (12/1).

Pria yang akrab disapa Tomi menceritakan, tersangka sering ketemu korban di tempat nongkrong dan berkenalan. Kemudian tersangka mengajak korban ke

PENYULUH NON-ASN TAGIH JANJI CELLICA

KARAWANG - Penyuluh Agama Islam Non PNS Kabupaten Karawang, menagih janji Bupati Karawang Cellica Nurachadiana yang hendak menambah insetif bulanan untuk kesejahteraan dari APBD II. Janji tersebut Cellica ucapkan pada 19 September

2020 lalu saat menghadiri acara pelantikan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI).

Ironisnya hal tesebut berbanding terbalik dengan penyuluh Pertanian, penyuluh KB, Penyuluh Perikanan, Pendamping Desa hingga Pendaming PKH

itu sama dibawah kementrian masing-masing, tapi mereka mendapat perhatian tambahan dari APBD II dengan besaran Rp500 ribu sampai Rp1 jutaan. Sedangkan sampat detik ini Penyuluh Agama Islam

Pungli Beasiswa Karawang Cerdas!

Tahlil Kanjuruhan

SAYA telat tiba di Kanjuruhan  Selasa malam lalu. Sudah pukul 21.00. Acara dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta lebih lama dari yang saya duga.

Bulan bulat sudah cukup tinggi di langit Kanjuruhan. Itu purnama ketiga pasca bencana besar 1 Oktober tahun lalu.

Bayangan saya: halaman Kanjuruhan penuh sesak Aremania/Aremanita. Saya akan sulit mencapai panggung di depan. Malam itu hari yang sangat penting: peringatan 100 hari tragedi terbesar ketiga dalam sejarah sepak bola dunia.

Saya kaget: sepi sekali. Nyaris lengang. Tidak sampai 200 orang yang mengelilingi nyala 100 lilin di halaman luas itu.

Saya ketinggalan satu acara: pemutaran thriller film Kanjuruhan. Tapi tahlil dan doa belum dimulai. Di depan panggung masih tampil Kapolres Malang memberi sambutan. Singkat. Padat. Rendah hati. Minta maafnya berkali-kali. Ia juga masih menawarkan kalau ada suporter Arema yang perlu dibantu pengobatan. Fisik maupun psikis.

Di sebelah saya duduk tokoh sepak bola nasion-

KARAWANG – Ada-ada saja ulah oknum yang mengambil untuk dari kebijakan beasiswa KarawangCerdas yang nekat melakukan pungli kepada para penerima beasiswa. Sejauh ini baru enam orang yang berani bersuara dan membuka laporan kepolisian. Diduga, masih banyak penerima beasiswa yang menjadi korban pungli.

Pelaku pungli merupakan oknum alumni perguruan tinggi swasta (PTS) di Karawang yang diduga telah melakukan pungutan liar (Pungli) Beasiswa Karawang Cerdas (Kacer). Ia diduga menjadi orang yang mengoordinir pengusulan penerima beasiswa. Kepada KBE, Kepala Bagian Kesra Setda Karawang, Rohmana Setyansah menuturkan, dugaan pungli Beasiswa Karawang Cerdas bermula dari laporan salah satu korban ke akun Instagram Bupati Karawang, Cellica Nurrachadi-

Tersangka Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Purwakarta Segara Diumumkan

PURWAKARTA - Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi biaya tidak terduga penanganan covid-19 tahun anggaran 2020 di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Purwakarta Nana Lukmana mengatakan penyidik segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana covid-19 itu setelah menuntaskan pemeriksaan seluruh saksi.

DPRD Minta Proyek RSUD Dengklok Dibiayai DBHCT

KARAWANG - Anggota Komisi IV DPRD Karawang, Indriyani mengatakan pembangunan RSUD Rengasdengklok dibiayai dari dana DBHCT. Dia tidak mengeta-

hui jika kemudian usulan titik pembangunan para anggota DPRD dipusatkan titiknya ke pembangunan RSYD Rengasdengklok. “Dana DBHCT itu perun-

tukkannya untuk kesehatan, kesejahteraan rakyat dan petani tembakau. Sedangkan pokir itu bersumber dari PAD (pendapatan asli daerah) makanya saya masih

WAHYUDI, KARAWANG

DPPKB Karawang juga dijadikan percontohan nasional oleh Kantor Staf Presiden dalam hal Percepa-

bingung soal itu,” kata Indriyani. Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Acep Jamhuri menyebut, progres pembangunan

RSUD Rengasdengklok baru masuk pemagaran lahan dan diperkirakan selesai pada tahun 2024. “Tahun 2022 baru mulai

ISTIMEWA

SEKILAS: Keberhasilan DPPKB Karawang dalam mensukseskan program KB Pasca Persalinan (KBPP) diapresiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.

Oleh: Dahlan Iskan

DPR-Pemerintah Tolak Dapil Ditata Ulang

Khawatir Timbul Polemik di Tengah Tahapan

JAKARTA - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penataan daerah pemilihan (dapil) DPR RI yang baru tampaknya sulit terwujud. Meski hal itu didasari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), semua fraksi di DPR menolak jika dapil DPR di Pemilu 2024 diutak-atik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyatakan, tidak ada persoalan jika dapil Pileg 2024 tidak ditata ulang. Dia mengklaim, tidak ada perintah MK untuk mengubah dapil yang sudah ada. Sebab, MK hanya memindahkan kewenangan dapil dalam UU Pemilu menjadi kewenan -

gan KPU RI.

”Tidak ada perintah supaya KPU melakukan penataan dapil. Yang diberikan kewenangan, bukan perintah (diubah),” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah di gedung DPR RI kemarin (11/1).

Atas dasar itu, Junimart menilai tidak wajib bagi KPU melakukan perubahan tersebut. Dia mengusulkan agar KPU tidak perlu menambah kerja baru dengan menyusun ulang dapil. Politikus PDIP itu menambahkan, perubahan dapil di tengah tahapan pemilu akan merugikan para calon anggota legislatif (caleg). Sebagian besar caleg sudah bekerja turun ke bawah untuk menarik pemilih. Jika dilakukan perubahan dapil sekarang, yang dilakukan

Penyuluh Non-ASN ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

tidak pernah mendapatkan sepeser pun tambahan kesejahteraan dari Pemkab Karawang yang bersumber dari APBD, bahkan menagih janji Rp300 ribuan saja, tak kunjung realisasi sampai akhir 2022 kemarin.

Hal tersebut membuat Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) geram, karena bertahuntahun Pemkab Karawang absen melirik peran serta para penyuluh agama yang bertugas menyampaikan dakwah untuk umat di majelis-majelis taklim setiap desa.

“Upaya kami menagih janji sudah di lakukan, salah satunya dengan permintaan beraudiensi dan berkirim surat sejak 21 April 2021 lalu. Surat FKPAI nomor 25/ FKPAI.Krw/4/2021 itu sama sekali tanpa jawaban. Padahal, kami hanya meminta audiensi, arahan, nasihat

dan memaparkan peran penting penyuluh agama bagi masyarakat Karawang. Ini kenapa tak mendapat jawaban disposisi dan kesiapan beraudiensi dengan kami, “ tanya Ketua FKPAI Karawang Ahmad Romdoni Kamis (12/1).

Romdon menuturkan, pihaknya sangat ingat betul, ketika Cellica menghadiri pelantikan pengurus FKPAI Karawang dan memberikan sambutan, dimana salah satu poinnya, adalah memberikan angin segar kepada seluruh pengurus FKPAI Karawang, bahwa penyuluh agama Islam non PNS akan diberikan tambahan insentif dari APBD Rp300 ribu/ bulan.

“Namun, sayangnya respon terhadap penyuluh agama kurang begitu aktif dilirik Bupati sampai sekarang,” katanya. .

Diakuinya, honor yang

Tukang Galon di ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

rumah kontrakannya, kemudian merayu untuk melakukan hubungan badan.

“Korban mau melakukan hal tersebut, karena tersangka dijanjikan akan dinikahi. Tersangka ini berprofesi sebagai pengantar galon isi ulang keliling,” jelas Tomi.

Menurut Tomi, pada 1 Januari 2023, tersangka

mengajak korban untuk jalan-jalan seputar Kota Karawang. Kemudian korban kembali di ajak menginap di rumah kontrakannya selama lima hari. Selama itu korban di bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut sebanyak

Lanjut Tomi, karena korban tidak pulang selama

Tahlil Kanjuruhan ....

al masa lalu: IGK Manila.

Manajer timnas SEA Games 1991. Yang pernah membawa Indonesia juara sepak bola SEA Games 1991. Setelah itu sepak bola Indonesia tak pernah meraih emas SEA Games lagi. Ia membawa uang kontan Rp 135 juta. Untuk dibagi ke semua keluarga korban Kanjuruhan yang meninggal dunia. Mengapa sepi? Seperti sebuah antiklimaks?

Acara 100 hari Kanjuruhan ternyata dibagi tiga: di keluarga masing-masing di hari Sabtu malam. Di Kepanjen Minggu pagi: lari bersama. Lalu Senin malam itu: doa dan tahlil.

Tapi ada penjelasan lain dari sahabat Disway di Malang: “Belakangan aksi-aksi terkait Kanjuruhan memang sepi. Kian sepi,” ujar Indra.

Beda sekali dengan awalawal dulu. Demo besar tidak habis-habisnya. Poster dan spanduk di mana-mana.

Keranda diusung sambungmenyambung. Mereka prihatin. Protes. Mengapa gas air mata ditembakkan ke tribun penonton begitu banyaknya. Keadilan harus ditegakkan. Tim pencari fakta harus dibentuk. Yang

salah harus diadili. Dalangnya harus diungkap.

Lantas ada yang kian keras dan ada yang kian lemah.

Lama-lama terdengar gerakan itu retak. Lalu pecah. Terbentuk kubu-kubu.

Tersangkanya memang sudah diumumkan: 5 orang. Muncul tuntutan baru: agar pengadilannya dilakukan di Malang.

Tapi itu belum cukup. Tetap ada yang minta dalangnya diungkapkan.

“Kita semua sebenarnya sudah tahu siapa dalang di balik tragedi Kanjuruhan,” ujar tokoh Aremania yang hadir malam itu. Ia pun membisikkan satu nama. Saya tidak terkejut. “Aremania, semua, tahu. Hanya tidak ada yang berani mengatakan,” tambahnya.

“Bahkan kami ini tahu siapa yang mengunci pintu stadion dari luar,” katanya lagi. “Semoga suatu saat terungkap,” tambahnya.

Belakangan ada perasaan pasrah. Setengah frustrasi. Tuntutan-demi tuntutan sudah terlalu sering disuarakan. Terakhir diupayakan lewat penayangan film.

Saya pun membuka link YouTube: ingin melihat film

sebelumnya bisa sia-sia. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, secara internal semua fraksi di komisi II sudah melakukan rapat. Hasilnya, disepakati tidak dilakukan perubahan dapil.

”Sikap kami adalah tidak ada perubahan. (Dapil) sama dengan lampiran Undang-Undang 7/2017,” ujarnya.

Doli beralasan, melakukan perubahan dapil di tengah tahapan yang sudah berjalan itu tidak ideal. Jika dilakukan, rawan timbul gejolak. Bukan hanya antarpartai atau antardapil, tapi juga antaranggota DPR. ”Energi yang diperlukan terlalu besar,” imbuhnya.

Sikap DPR tersebut mendapat dukungan dari pemerintah. ”Kami dari pemerintah sependapat,” kata Menteri Dalam Negeri

selama ini diterima terbilang masih minim, seharunya Pemkab Karawang bisa mendorong tambahan, minimal bisa diperjuangkan sampai setara dengan besaran gaji pokok PPPK kategori IX atau PNS Golongan 3a sekitar Rp2,8 jutaan bagi mereka yang belum terserap menjadi ASN (PPPK - PNS) karena terkendala pemenuhan persyaratannya.

“Kita itu sama dengan penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh KB maupun Pendamping PKH, mereka selain di gaji dari Kementerianya, tapi pemda memberikan perhatian tambahan di APBD II, sayangnya itu tidak bagi penyuluh agama non PNS di bawah kementrian agama. Artinya, selama ini Pemkab jelas tak pernah melirik peran serta dan tugas yang di jalankan para penyuluh agama bagi umat dan masyarakat Karawang, “cetusnya. (bbs/mhs)

hari. Keluarga korban membuat laporan dan mencari informasi ke teman-teman korban. Akhirnya korban ditemukan di rumah kontrakan tersangka di dearah Perumnas.

Pelaku dijerat dengan Pasal 81 dan 82 undangundang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. (rie/mhs)

Kanjuruhan di situ. Kelihatannya bagus. Sinematografinya baik sekali. Tapi itu baru thriller 2 menit. Belum tahu kalau sudah seutuhnya nanti.

“Rencananya panjang film 1 jam,” ujar dr Dita (dr Nanditya Ika MMRS), produsernya.

Dokter Dita adalah pimpinan rumah sakit Wava Husada Kepanjen. Itulah rumah sakit terdekat dengan stadion Kanjuruhan. Di situlah korban tragedi Kanjuruhan terbanyak ditangani.

“Yang punya inisiatif bikin film ini Abadi Oy. Ia yang menulis skenario dan sutradaranya,” ujar dr Dita.

Di film itu nanti tidak digambarkan  peristiwanya. “Ngeri. Bisa trauma,” ujar dr Dita. “Film ini akan lebih simbolis,” tambahnyi.

Penari topeng terkenal Malang, Dewi, akan jadi bintang utama. Pakai topeng. Itulah benda seni yang paling menonjol di Malang. Tampil juga penari kontemporer Saskia.

Tahlil malam itu masih terasa syahdu. Disaksikan rembulan bulat disapu mendung tipis memutih. Bulan tampak lamat-lamat. Kanjuruhan seperti kian menjauh. (*)

Tito Karnavian.

Sama dengan DPR, Tito menilai aturan yang sudah disepakati tidak perlu ditata lagi. Terlebih, dia menilai yang ada saat ini masih cukup baik. ”Kalau memang sudah establish, lebih baik kita fokus kerjakan yang lain,” tuturnya. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari belum memberi -

kan sikap terkait penolakan tersebut. Namun, dia mengakui, perubahan di tengah tahapan bisa memicu persoalan. Salah satunya terkait keterpenuhan asas keterwakilan dan akuntabilitas. Anggota DPR yang terpilih saat ini, lanjut Hasyim, merupakan representasi dari suara rakyat hasil Pemilu 2019. ”Dari sisi pemilih,

Bapak-Ibu representasinya, Bapak-Ibu yang mewakili pemilih,” ujarnya.

Nah, jika dilakukan perubahan, Hasyim yakin anggota DPR akan berorientasi pada wilayah dapil baru. ”Rakyat akan bertanya kepada siapa akan melapor atau representasinya,” imbuh dia. Saat ini dia menyebut penataan

Pungli Beasiswa Karawang Cerdas! ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

ana. Di sana, korban pungli itu mengaku mendapatkan potongan yang cukup besar dari uang beasiswa yang mereka terima.

“Sejauh ini korbannya ada enam orang, mereka adalah mahasiswa di salah satu PTS di Karawang. Oknum yang melakukan pungli adalah alumni dari kampus tersebut,” ungkap Rohmana, saat diwawancara KBE, Kamis, (12/1) kemarin.

Rohmana bilang, setelah mendapatkan laporan dari admin Instagram Bupati Karawang. Pihak Kesra langsung bergerak cepat menelusuri para korban.

Setelah korban ditemukan, pihaknya langsung mendapingi para korban untuk membuat laporan polisi di Polsek Karawang Kota. Usai diperiksa, lanjut Rohmana, para pelaku pungli pun langsung mengembalikan uang beasiswa Karawang Cerdas milik para korban. Meski demikian, pihak Kabag Kesra tetap mempersilahkan polisi untuk mengusut tuntas kasus ini sebagai efek jera bagi para pelau pungli tersebut.

“Meski pun uang sudah dikembalikan, kami mempersilahkan polisi untuk

tetap melanjutkan proses hukum sebagai efek jera bagi para pelaku,” tegasnya. Rohmana menjelaskan, dalam proses pendistribusian uang beasiswa Karawang Cerdas. Pihaknya bersama pihak bank langsung mentransferkan uang ke rekening penerima sesuai jadwal. Ada pun proses pungli ini dapat terjadi, menurut Rohmana, karena ada pihak-pihak yang mengaku berjasa atas beasiswa yang di dapatkan mahasiswa tersebut.

“Padahal dalam seleksinya semua fair, pendaftarannya secara online, uang juga tidak melalui orang, tapi langsung di tranfer ke

Tersangka Dugaan Korupsi Dana ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Selain itu, penyidik juga masih menunggu proses audit penghitungan kerugian negara melalui lembaga terkait dalam kasus itu. “Untuk penentuan siapa tersangka kasus dugaan korupsi dana covid-19 akan disampaikan sete -

lah penghitungan kerugian negara kami terima,” kata Nana, kemarin (12/1).

Dalam mengungkap kasus dugaan korupsi dana penanganan covid-19 di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Purwakarta itu, penyidik telah memeriksa lebih dari seribu orang saksi untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan secara maraton dan selesai pada Desember 2022. Kasus dugaan korupsi dana penanganan covid-19 di lingkungan

Dewan Minta Pembangunan RSUD ....

halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

pengurukan dengan biaya Rp20 miliar. Tahun 2023 mulai pembangunan fisik dengan anggaran Rp150 miliar. Kemudian tahun 2024 tahap penyelesaian dengan angga-

ran Rp100 miliar,” kata Acep Jamhuri, Kamis (12/1/23). Acep juga mengklaim para anggota DPRD Karawang sudah setuju jika sebagian dana pokir 2023 digunakan

dapil masih dikaji bersama tim ahli yang sebelumnya sudah dipilih.

Untuk diketahui, RDP kemarin membahas berbagai isu terkait kesiapan pemilu. Di mana masing-masing lembaga melaporkan update persiapan menjelang Pemilu 2024. Mulai KPU, Bawaslu, DKPP, hingga Kemendagri. (*)

rekening masing-masing,” jelasnya.

Rohmana menegaskan, kejadian pungli beasiswa Karawang Cerdas ini sudah diluar kapasitas Bagian Kesra. Pasalnya, secara tahapan pihaknya telah menempuh alur yang benar. Dari mulai tahap pendaftaran, seleksi, hingga pendistribusian uang pun dilakukan secara online. Tanpa ada perantara orang, kecuali dari pihak perbankan. “Makanya, kenapa harus ada (Bahasa) jasa pendampingan ? Semua kan sudah dilakukan secara online, tidak ada uang melalui perantara, uang langsung di transfer ke penerima beasiswa,” tandasnya. (wyd/mhs)

Dinsos P3A Purwakarta dengan total anggaran mencapai Rp38 miliar. Selain kasus itu, Kejari Purwakarta juga sedang menangani kasus dugaan korupsi dana kapitasi dan nonkapitasi di Puskesmas Plered. Saat ini kasusnya masih tahap penyelidikan. (bbs/mhs)

untuk membangun RSUD Rengasdengklok. “Dewan sudah menyepakati kalau pokirnya digunakan untuk pembangunan RSUD. Kami sudah membahas soal ini dengan DPRD jadi sudah tidak masalah,” katanya.

Programnya Jadi Contoh Semua ....

halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

tan Peningkatan Akseptor KBPP, untuk kabupaten/ kota se-Indonesia.

Diketahui, program KBPP di Kabupaten Karawang berhasil berkat pendampingan dari Lembaga Internasional Jhpiego. Melalui pendampingan itu, Karawang berhasil mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) nomor 18 tahun 2022 tentang KB Pasca Persalinan dan AKI/AKB.

Perbup tersebut merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sehingga, Kantor Staf Presiden dan BKKBN mendorong pemerintah daerah mencontoh keberhasilan Kabupaten Karawang.

Kepada KBE, Kepala DPPKB Karawang Sofiah memaparkan, hadirnya Perbup KBPP membawa dampak yang signifikan. Sebab, berkat kolaborasi dan regulasi yang jelas. Akseptor

KBPP di Karawang meningkat pesat. Sejalan dengan itu, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) di Karawang mengalami penurunan.

“Berkat dampingan dari Jhpiego, akseptor MKJP dan KBPP di Karawang meningkat. Dari 10,66 persen di tahun 2021, menjadi 40,60 persen di tahun 2022 kemarin,” kata Sofiah.

Berkat meningkatnya capaian BPP, lanjut Sofiah, angka AKI/AKB di Karawang juga bisa ditekan. Sepanjang tahun 2021 lalu tercatat ada 117 kasus angka kematian ibu di Karawang. Kemudian di tahun 2022 angka kematian ibu turun menjadi 38 kasus. Sementara, untuk angka kematian bayi tahun 2021 mencapai 160 kasus. Pada tahun 2022 turun menjadi 88 kasus.

“Keberhasilan ini adalah berkat kolaborasi antar semua pihak. Kami sampai -

kan terima kasih kepada Jhpiego yang telah banyak membantu kami selama ini,” ujarnya.

“Tentu di tahun 2023 ini, kami akan melanjutkan program Jhpiego yang sudah berjalan. Agar target akseptor KBPP tahun 2023 bisa tercapai,” tandasnya.

Kata Sofiah, meski kerja sama dengan Jhpiego sudah berakhir. Pihaknya akan tetap melanjutkan programprogram percepatan peningkatan capaian akseptor KBPP.

Diantaranya, memfasilitasi pelatihan KBPP untuk bidan dan dokter sebagai upaya meningkatkan SDM yang kompeten. Kemudian, DPPKB Karawang juga akan menggelontorkan anggaran untuk penguatan kapasitas PKB dan PLKB tentang konseling KBPP. Serta,

Hanya

dukungan

“Tahun 2023 juga kami akan semakin masif mensosialisasikan program KBPP lewat media sosial dan media massa. Agar masyarakat lebih memahami program strategis ini,” katanya. Target Akseptor KBPP Karawang untuk tahun 2023 ini cukup tinggi mencapai 42 ribu. Namun, berkat dukungan semua pihak dan adanya regulasi Perbup KBPP. Pihaknya optimis target yang tinggi itu akan tercapai.

“BKKBN memberikan target cukup tinggi, tapi kami optimis target itu akan bisa kita capai di tahun 2023 ini,” pungkasnya. (wyd/mhs)

dari

anggaran untuk pelaporan dan data bagi jejaring bidan koordinator puskesmas dan pengelola data PKBRS.

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

dari

saja Acep tidak menyebutkan jumlah pasti dana pokir DPRD untuk pembangunan RSUD.“Kalau jumlah pastinya tidak tahu tapi sekitar 40 persen dari pokir setiap anggota dewan,” katanya. (bbs/mhs)

Hasil Lelang Jabatan Harus Segera Diumumkan

KABUPATEN BEKASI– Pj

Bupati Bekasi diharapkan untuk segera mengisi Kekosongan kursi jabatan eselon 2 dan eselon 3. Pasalnya open bidding untuk jabatan kepala dinas sudah dilakukan dan telah mendapatkan tiga nama kandidat. Namun, tetap saja belum

SOROT

Pj Bupati Diminta Segera Pilih Nama 16 Kepala Dinas Baru

ada pengisian jabatan. Hal itu dikatakan Alumni GMNI Bekasi Bambang Hariyanto, kemarin (12/1).

"Mutasi rotasi sepatutnya dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun, karena akan mempercepat proses kegiatan di tahun 2023. Jika tidak, maka akan terjadi keterlambatan

Tahun Ini, TPP ASN Bakal Dievaluasi

KABUPATEN BEKASI - Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, bakal melakukan evaluasi terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP) bagi ASN yang berkinerja baik maupun kurang baik di lingkungan Pemkab Bekasi. “Tujuan dari kebijakan tersebut, untuk menentukan atau indikator capaian kinerja individu yang kemudian dijadikan salah satu alat ukur bagi pemerintah daerah dalam pemberian TPP, selain faktor absensi. Supaya pembangunan atau program yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai perencanaan,” ujar Dani, belum lama ini. Kata Dani, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menargetkan pada triwulan pertama 2023 ini, pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pemkab Bekasi berkomitmen melakukan percepatan penyerapan anggaran tahun 2023, dengan menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap OPD. Dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran ini, menjadi progres awal komitmen kami terhadap percepatan penyerapan anggaran melalui sejumlah program kegiatan,” terang Dani.

Dia menjelaskan, dokumen itu menjadi tolak ukur setiap OPD dalam menjalankan kegiatan yang dituangkan pada rencana kerja tahun. “Tinggal dilaksanakan, karena di DPA itu sudah ada, sesuai dengan anggaran kas daerah, terkait rencana penyerapan kegiatan yang ditargetkan tiap bulan,” bebernya.

Dani mengaku telah menginstruksikan kepada setiap OPD untuk terus berkomitmen melakukan percepatan penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini. Komitmen itu bahkan telah dituangkan dalam penandatanganan perjanjian satu tahun kinerja mereka.

kegiatan yang berdampak domino hingga ke penyerapan anggaran," katanya.

Menurut dia, beredar informasi jika tidak dilakukan pada awal atau akhir tahun, mutasi dilakukan pada maret atau april mendatang. Tentu saja hal ini akan menimbulkan persepsi

liar dibeberapa kalangan. Beberapa kalangan menyebutkan, jika mutasi kembali mundur hingga maret atau april, maka jelas ada kepentingan Pj Bupati diakhir masa kerjanya sebagai penjabat dan bertolak belakang pada ucapannya.

"Pj Bupati Bekasi Dani Ram-

dan belum mampu mengisi kekosongan jabatan. Padahal, Dani menargetkan penyerapan anggaran triwulan I sebesar 20 persen agar tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya. Jangan sampai hanya banyak berkoar tapi tidak terealisasi. Bagaima -

na bisa mendapatkan hasil maksimal jika dasarnya saja tidak bisa bisa dilakukan?,” terangnya.

Ditambahkan, Dani Ramdan terlalu sibuk menghadiri berbagai kegiatan seremonial. Hal ini terlihat banyaknya pemberitaan terkait kegiatannya diberbagai acara

yang notabenenya tidak menjadi prioritas pembangunan. Hal yang seharusnya menjadi prioritas Dani saat ini yaitu berkomunikasi dengan Kemendagri atau pihak lainnya yang bertanggungjawab untuk segera dilakukan pengisian kekosongan jabatan.

Dinkes Diminta Pantau Jajanan Anak di Sekolah

KABUPATEN BEKASI –

Kasus keracunan jajanan chiki ngebul atau cikbul yang menimpa anak-anak di Tasikmalaya dan Bekasi mendapat perhatian serius. Marakya jajanan anak yang berbahaya bagi Kesehatan ditanggapi serius oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Bekasi, Mohamad Nuh. Menurutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi melakukan pengawasan terhadap jajanan untuk anak-anak di lingkungan sekolah. “Dinkes harus ikut untuk mengawasi jajanan yang berada di lingkungan sekolah, apalagi sudah ada

Kartu Identitas Anak Kurang Peminat

KABUPATEN BEKASI -

Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bekasi nampaknya kurang diminati. Meski telah diluncurkan sejak tujuh tahun lalu, baru sekitar 24,3 persen anak yang memiliki kartu tanda penduduk versi anak ini.

Minimnya sosialisasi membuat kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA rendah. Apalagi, banyak masyarakat

yang tidak mengetahui fungsi dari kartu identitas berwarna merah muda ini.

“Saya enggak tahu apa fungsinya KIA, enggak punya juga enggak akan ditilang. Anak saya sudah mau dua tapi enggak ngurus gitu-gitu. Setahu saya mah kan yang penting kartu keluarga sama akta kelahiran kalau anak mah,” kata salah seorang warga Cikarang Selatan, Hilda (36).

korban. Sebab Dinkes itu punya data makanan atau jajanan yang berbahaya,” ujar Nuh, kemarin, (12/1). Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinkes menerbitkan Surat Edaran Nomor : KS.02.02.00714/ DINKES/2022 tentang

Pelaporan Kasus Kedaruratan Medis dalam Penggunaan Nitrogen Cair pada Makanan. Keputusan itu merupakan tindak lanjut surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor SR:01.07/111.5/67/2023 tertanggal 3 Januari 2023, perihal Kedaruratan Medis

dalam Penggunaan Nitrogen Cair pada Makanan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sangat mendukung langkahlangkah yang dilakukan oleh Dinkes. Tentunya harus diverifikasi, apakah mekanisme makanan seperti itu aman atau tidak.

KE HAL 4 METRO CIKARANG

Penjabat

Bupati Bekasi, Dani Ramdan

ILUSTRASI

PEDAGANG CIKBUL: Marakya jajanan anak yang berbahaya bagi Kesehatan ditanggapi serius oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh.

KE HAL 4 METRO CIKARANG

SOROT:

Bupati Bekasi diharapkan untuk segera mengisi

kursi jabatan eselon 2 dan eselon 3.

AL MUJAMIL/CIKARANG EKSPRES

KARTU: Beberapa anak-anak menujukan KIA yang di buat pemerintah darah.

Panwaslu Tingkat Desa Mulai Direkrut

KABUPATEN BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi membuka recruitment  anggota panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) tingkat desa dan Kelurahan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Syaiful Bachri mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan tahapan, rekrutmen Panwaslu kelurahan/desa. Proses rekrutmen Panwaslu kelurahan desa dilaksanakan oleh Panwaslu kecamatan.

“Sedang berlangsung dan pada saat ini tahapan pengumuman pendaftaran calon PKD (Panwaslu Kelurahan dan Desa) dari 9-13 Januari 2023, selanjutnya pendaftaran dimulai tgl 14-19 Januari 2023,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, pengawas di tingkat desa dan kelurahan, untuk persiapan menghadapi Pemilukada 2024. Bisa dipastikan, setiap desa akan memiliki satu orang Panwaslu.

Tugas wewenang Panwaslu kelurahan desa sebagaimana disebutkan dalam UU No.7 tahun 2017 mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan desa, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di wilayah kelurahan desa.

“Jumlah Panwaslu kelurahan/desa satu orang. Panwas tingkat desa juga bertugas dan ikut mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan daftar pemilih hasil perbaikan di tingkat desa dan kelurahan,” jelasnya. (bbs/wyd)

Hasil lealang ....

dari halaman Cikarang Ekspres

Mantan Politisi PAN Bakal Nyaleg Dari Partai Buruh

KABUPATEN BEKASI

- Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nurdin Muhidin, memberikan sinyal akan bergabung ke Partai Buruh yang sudah lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pria yang lahir dari gerakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tersebut, masih memikirkan tawaran dari eksekutif Partai Buruh yang memanggil para calon potensial untuk kem-

bali ke partainya.

“Saya secara de facto sudah tidak aktif di PAN, tapi secara de jure masih tercatat sebagai anggota,” tutur Nurdin saat ditemui di Omah Buruh, Kecamatan Cikarang Selatan, kemarin, (12/1).

“Kalau bicara pencalegan, tentunya putra Kabupaten Bekasi punya hak, termasuk saya sendiri dari massa kaum buruh yang pada 2014 dititipkan di PAN,” sambung Nurdin.

Sejak tidak terpilih sebagai anggota dewan pada

2019, Nurdin mengaku sudah tidak terlalu aktif di partai tersebut. Dia juga mengatakan tetap menjaga komunikasi kepada para aktivis buruh bahkan sebelum Partai Buruh dideklarasikan. “Belum bergabung, mau istikhoroh (meminta petunjuk), masih pertimbangkan,” kata dia.

Nurdin mengakui peta politik pada 2024 ini amat berbeda dibandingkan 2014 karena ada 18 partai peserta pemilu, di antaranya 9 partai baru. “Kita mengambil

hikmahnya saja, sekarang beda dari 2014, ada 18 partai berkompetisi. Justru saya berpikir sampai di mana proporsional tertutup. Kalau itu sampai terjadi 2024, ketua partai jadi raja-raja kecil,” tutur dia.

Dia juga mengatakan bahwa hal yang urjen di kalangan elit Partai Buruh adalah calon presiden yang akan diusung nanti. “Belajar dari Pemilu 2014, 2019, massa pemilih pegang berapa suara. Lima puluh persen terkonsentrasi di capres, karena itu penting

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES

Dinkes Diminta Pantau ....

elit memikirkan siapa kandidat calon presiden,” ucap dia. Dia sendiri yakin dengan potensi partai kelas pekerja itu pada pemilu mendatang.

“Basis kita hampir 3,6 juta pemilih. Catatan Pilkada 2017, kita ada independen atau massa buruh KTP Bekasi ada 500 ribu, kalau loyalis semua lolos,” demikian kata dia.

Semasa menjadi anggota DPRD, Nurdin duduk di Komisi IV dan menjadi representasi perwakilan buruh. (dim/wyd)

nya roda pemerintahan. Kalau akhir bulan ini tidak ada pengisian jabatan, maka ini semakin liar dan posisi Dani Ramdan perlu dievaluasi,” tandasnya.

Sekadar informasi, panitia seleksi sudah menyelesaikan tugasnya untuk tiga nama terbaik dari masingmasing 16 posisi yang dilakukan open bidding.

satu dari tiga nama tersebut tanpa terikat dengan ranking atau apa gitu. Dari tiga itu, siapa saja bisa," ujarnya. "Di sisi satu sisi itu adalah privilege, tapi di sisi lain ini menjadi ada dalam tanda kutip menjadi persaingan dari tiga nama itu," imbuh Dani.

“DPRD akan mendukung peringatan atau tindakan yang bersifat menyelamatkan kesehatan masyarakat,” bebernya.

dari halaman Cikarang Ekspres “Kenapa harus sibuk hadir di acara ini dan itu, kenapa gak fokus untuk mengisi kekosongan jabatan. Hal ini terlihat ketidakmampuan Dani Ramdan berkomunikasi dengan baik dengan Kemendagri, ada apa?,” kata Bambang.

Menurut Bambang, jika pengisian jabatan dilakukan setelah akhir bulan ini (Januari), maka asumsi liar adanya kepentingan dan adanya unsur transaksional semakin berkembang. Hal ini akan berdampak pada pembangunan Kabupaten Bekasi yang lagi-lagi tidak akan maksimal.

“Percuma kalau sudah dua kali menjabat di Kabupaten Bekasi tapi belum mampu mengisi jabatan kosong yang menjadi dasar jalan -

Tahun Ini ....

dari halaman Cikarang Ekspres

“Target untuk satu tahun kinerja para OPD ini memang harus disusun dalam rencana aksi bulanan. Rencana aksi bulanan itu nanti akan menjadi indikator pencapaian kinerja individu,” tutur Dani

Ia berharap, melalui skema ini, penyerapan kegiatan yang bersumber dari APBD ke depan bisa berjalan optimal, sehingga Kabupaten Bekasi mampu menjadi daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi di

"Alhamdulillah, untuk proses open bidding ini sudah selesai pada tahap pansel, tahap tiga besar. Tinggal memilih yang terbaik dari tiga nama ini hasil dari pansel," katanya.

Kata Dani yang merupakan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) meski sebagai pejabat dapat memilih satu dari tiga nama yang diberikan pansel.

"Saya selaku PPK meski sebagai pejabat bisa memilih

Indonesia.

“Ketika anggaran terserap dengan baik, itu sudah pasti kegiatannya juga banyak yang terlaksana, meskipun anggaran yang tidak terserap itu biasanya hasil dari efisiensi.

Artinya, harus ada juga penyempurnaan dari sistem pengadaan supaya efisiensi itu tidak sama,” ucapnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

Kabupaten Bekasi, Hudaya mengungkapkan, Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2023

General Manager/Pimpinan Perushaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama.

Karena hal itu juga, sambung pria berkharismatik berkacamata ini persaingan ini terkadang ada ekses dan masukan dari tiga nama tersebut. Untuk itu semuanya harus dikaji sebelum diumumkan satu dari tiga nama itu.

"Kami tengah mendengar masukan dari aspirasi masyarakat, baik sisi positif maupun negatif kita lihat secara objektif tanpa tekanan maupun kepentingan dari pihak manapun," tandasnya. (har/mhs)

sudah disahkan pekan lalu. Tentunya hal tersebut menjadi komitmen bersama, dengan adanya percepatan pembangun sejak awal tahun.

Menurut Hudaya, setiap per triwulan progres serapan anggaran harus bisa diatas 20 persen.

Sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa cepat dirasakan oleh masyarakat.

“Kami akan terus berkomunikasi. Sementara TPP, itu nanti sistemnya dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kata Nuh, secara kasat mata, jajanan chiki ngebul memang cukup aneh, karena menggunakan cairan nitrogen. Bahkan ada juga makanan yang disemprotkan api. Pastinya makanan tersebut menimbulkan gas karbon. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus

segera memberikan peringatan makanan-makanan berbahaya.

“Kemenkes sebaiknya memberikan arahan atau peringatan terbuka, adanya bahanya makanan-makanan seperti itu,” saran Nuh.

Lanjut Nuh, peran orang tua sangat penting untuk melakukan pencegahan terhadap anaknya masingmasing, agar tidak sembarangan mengkonsumsi jajanan yang beredar.

“Memang masyarakat sekarang, suka dengan sensasi, padahal makanan itu ber-

Kartu Identitas Anak ....

dari halaman Cikarang Ekspres

Hal senada diungkapkan, Andri (31), warga Tambun Selatan. Pria satu anak ini mengaku tahu tentang program KIA. Namun, dia kesulitan mengurus KIA untuk anak semata wayangnya. “Untuk KK aja saya agak susah makanya saya juga ribet urus KIA. Maka saya juga bingung ini buat apa sih, begini-begini,” ucap dia. Kendati demikian, warga lainnya mengaku terbantu dengan KIA. Soalnya memudahkan dalam pengurusan daftar sekolah hingga untuk perjalanan transportasi. “Untuk daftar sekolah persyaratannya demikian. Kemudian kalau naik pesawat juga enggak perlu bawa KK, tinggal pakai

KIA. Cuma memang pengurusannya belum simple,” ucap Abdul (37), warga Tambun.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Carwinda mengakui kepemilikan KIA perlu ditingkatkan. Jumlah saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. “Maka perlu dilakukan berbagai percepatan agar anak KAbupaten Bekasi memiliki kartu identitas resmi,” ucap dia.

Carwinda mengatakan, pada 2023 ini pihaknya menargetkan ada penambahan 300.000 anak yang memiliki KIA. Untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya akan melakukan

(BKPSD), sebagai tolak ukur berbasis kinerja. Tujuannya adalah, untuk memberi semangat bagi OPD supaya

bahaya. Tapi kebanyakan orang tua tidak paham akan bahayanya makanan tersebut. Kalau sudah kejadian, baru kapok,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Kabupaten Bekasi, Alamsyah menjelaskan, kasus keracunan akibat mengonsumsi ciki kebul nitrogen (cikbul) telah ditetapkan sebagai Kasus Luar Biasa (KLB) oleh pemerintah pusat. Sehingga pihaknya melakukan pemantauan terhadap jajanan cikbul tersebut.

Alamsyah menegaskan, seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang berada di Kabupaten Bekasi, diminta untuk melaporkan apabila ada temuan kasus keracunan makanan cikbul. Sampai sekarang, belum ada yang ditemukan.

“Pemantauan kasus ini sebagai tindak lanjut temuan Dinkes Jabar, mengenai adanya 28 anak di Tasikmalaya dan Kota Bekasi yang dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi cikbul,” terangnya. (bbs/wyd)

jemput bola dengan mendatangi setiap sekolah, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.

“Di 2023 ini dialokasikan 300 ribuan blangko. Jadi, kami akan intensifkan layanan ‘jemput bola’ ke sekolah-sekolah. Kami telah meminta kepada sekolah untuk bekerja sama dalam pembuatan KIA bagi anak didik yang belum memiliki KIA,” ucap dia.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Bekasi Achmad Syarief mengatakan baru sekitar 24,3 persen anak di wilayah Kabupaten Bekasi yang telah memiliki KIA.

Tingkat kepemilikan KIA di Kabupaten Bekasi, menu-

rut dia, masih di bawah target minimal 40 persen yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. “Memang harus ada peningkatan, makanya berbagai upaya kami lakukan,” ucap dia. Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, KIA merupakan identitas resmi atau bukti diri bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Setiap anak sebelum memiliki KTP diwajibkan memiliki KIA. Hal itu bertujuan untuk pendataan, perlindungan dan pelayanan publik bagi anak. Kartu itu sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. (mil)

Kabupaten Karawang Agus B, Wahyudi, Sahrul Kamal, Gemah Abdillaah Kasnen.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Romo Kosasih (Bisnis)

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Al mujamil.

General Manager Divisi Online: Suhlan Pribadi.

Copy Editor: Wahyu Muhamad Iqbal, Okky Firmansyah.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan Gema Parlindra (Manager Jakarta). Dimas A, Eko Prihastanto.

Manager Iklan & Promosi: Dimas A (Koordinator), Eko Prihastanto

Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Noviantoro. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto. Akunting/KeuanganiAdministrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama: Mohamad Fauzi. SAg Direktur : Tohiri Alam KomisarisUtama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto.

Percetakan:

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

penyerapan APBD yang berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Hudaya. (bbs/wyd)

POLITIK: Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nurdin Muhidin, memberikan sinyal akan bergabung ke Partai Buruh yang sudah lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum.

PENGAWAS PEMILU: Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bachri (tujuh kiri) berdampingan dengan Ketua KPU Kab Bekasi, Jajang Wahyudin saat menghadiri Upacara Netralitas ASN, di Plaza Pemda, Kecamatan Cikarang Pusat

KOTA BEKASI - Pemkot

Bekasi mengklaim rotasi mutasi yang dilakukan dimasa kepemimpinan Plt Wali Kota Tri Adhianto sesuai Prosedur. Hal itu mengacu pada Surat Edaran Mendagri nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020.

Melalui surat edaran itu ditegaskan bahwa “Khusus bagi Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Kemudian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

KOTA BEKASI -Dua orang tewas setelah ditemukan tergeletak bersama tiga keluarga lainnya dengan mulut berbusa di salah satu kontrakan wilayah Ciketing Udik, Kota Bekasi, Kamis (12/1/2023).

Kelimanya ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dengan mulut berbusa di sebuah rumah kontrakan wilayah Kota Bekasi dengan kondisi mulut berbusa. Kelimanya diketahui masih satu keluarga.

Mereka tergeletak dengan kondisi mulut berbusa di rumah kontrakan di Jalan Kampung Ciketing Udik, RT 02/03, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

Informasi dilapangan dari 5 orang tersebut 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mengeluarkan busa dari mulutnya.

Saat ini aparat kepolisian tengah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dalam rumah kontrakan di Ciketing Udik.

Pagar rumah kontrakan juga telah dipasang garis polisi, guna mempermudah pihak kepolisian melakukan

METRO BEKASI

Wakil Pemerintah Pusat.

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dilarang melakukan mutasi pegawai, namun dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri”(dalam hal ini Menteri Dalam Negeri).

Pemerintah Kota Bekasi yang saat ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, mengedepankan asas kepatuhan dan kepatutan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan mutasi sejumlah posisi jabatan struktural di lingkungan Pemkot Bekasi, dengan mempedomani peraturan perundang-un -

dangan yang berlaku serta memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

Hal itu bentuk klarifikasi terkait aksi gabungan LSM di wilayah setempat yang aksi di Kemendagri terkait rotasi mutasi di Kota Bekasi yang dianggap menyalahi prosedur. Sehingga massa aksi mendesak pencopotan Plt Wali Kota Bekasi, pada Rabu (11/1/2023).

Pelaksanaan mutasi sejumlah jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah Pemkot Bekasi telah dilakukan melalui proses penilaian dan prosedur yang panjang hingga memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat selaku

Plt Wali Kota Bekasi, hanya dapat melakukan mutasi pejabat struktural ASN dengan persetujuan Mendagri. tidak akan pernah melakukan mutasi sebagaimana telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu bila tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Mendagri.

Bahwa semua mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah mendapatkan Izin, salah satunya adalah Mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemkot Bekasi, antara lain ;

- Mutasi Pejabat Administrator dan Pengawas pada 25 November 2022 yang telah mendapatkan Izin tertulis Gubernur Jawa Barat Nomor.

6019/KPG.07/BKD Tanggal 29 September 2022 dan Rekomendasi Mendagri Nomor 100.2.2.6/8104/OTDA Tanggal 10 November 2022.

- Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada 2 Januari 2023 telah mendapat Izin Tertulis Gubernur Jawa Barat Nomor 6609/KPG.07/BKD Tanggal 19 Oktober 2022, Rekomendasi Mendagri Nomor 100.2.1.6/8356/SJ Tanggal 22 November 2022 dan Rekomendasi KASN Nomor B-3575/JP.00.01/10/2022

Tanggal 16 Oktober 2022.

Di luar kebijakan mutasi ASN, Plt Wali Kota menyadari sepenuhnya untuk tidak membuat kebijakan yang sifatnya strategis tanpa persetujuan Mendagri.

Hal ini mencakup kebijakan yang memerlukan perubahan atau pembentukan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan /atau kebijakan yang jangka panjang membebani keuangan publik dalam bentuk pinjaman daerah.

Dalam hal perubahan jabatan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan kewenangan Plt Wali Kota di luar ketentuan yang harus mensyaratkan persetujuan Mendagri sebagaimana perubahan jabatan struktural ASN, BUMD memiliki prosedur sendiri yang penggantiannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha

Milik Daerah dan turunannya berupa Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Atas dasar penjelasan tersebut, maka mutasi yang dilakukan atas sejumlah jabatan struktural ASN maupun penyegaran pejabat BUMD yang dilakukan, telah mempedomani dan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dengan secara penuh memperhatikan apa yang menjadi arahan Mendagri dan Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat. (amn)

identifikasi di lapangan.

Petugas Inafis Polres Metro Bekasi Kota juga telah diturunkan, guna mengumpulkan temuan dan mengidentifikasi area ditemukannya korban.

Polisi juga juga membawa beberapa barang bukti dari rumah kontrakan, diantaranya kain batik, bungkus kopi, botol air mineral dan beberapa alat bukti lainnya. Saat ini 3 orang yang tidak sadarkan diri, telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi untuk mendapat pertolongan pertama.

Kapolsek Bantargebang Polrestro Bekasi Kota, Kompol Samsono mengatakan bahwa kelima yang masih satu keluarga tergeletak dengan mulut berbusa di kontrakan wilayah Ciketing dalam penyelidikan.

Kapolsek mengatakan, kronologisnya kelimanya ditemukan warga, pertama dua orang di ruang tamu, satu laki-laki di kamar depan, satu wanita di ruang kamar belakang.

“Kita belum bisa pastikan itu satu keluarga, tapi di situ ada lima orang,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, tiga orang yang tergeletak mengeluarkan busa dari mulut.

“Jika yang ngeluarin busa itu hanya tiga orang di ruang tamu yang satu ibunya di kamar belakang,” terangnya. Dikatakan dari informasi di

lokasi saat ini dua orang meninggal di rumah sakit. Indikasi sementara sedang lidik.

Barang bukti lainnya, kata dia, berupa KTP, HP dan sejumlah bukti lainnya. Seperti bekas makanan dan air. “Kita ambil cairan dari Dinkes yang ngambil itu

Terkait Bangunan

Tak Berizin di Mustika Kaya

KOTA BEKASI - Bangunan tak berizin di wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi hanya diberi teguran lisan oleh pemerintah Kota Bekasi.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melalui Kepala UPTD Pengawasan Pembangunan wilayah II Sahid Adian mengaku sudah menegur secara lisan.

Teguran lisan itu meminta pihak manajemen yang tengah mengerjakan pembangunan outlet peruntukan Me Gacoan itu diminta untuk menghentikan aktivitas. Dia mengakui bahwa pihak pengawas pembangunan outlet "Me Gacoan" memang membandel. Jika teguran lisan tidak diindahkan maka akan dibuatkan surat teguran tertulis dari pihak Dinas Tata Ruang "Sudah kita tegurr secara

bekas muntahan sama kotoran,” jelasnya. Sementara, pihaknya belum bisa memastikan itu dalam lidik dan ada lubang di dalam rumah.

“Lubang ada, itu memang ada sumur itu nanti penyelidikan aja. Untuk memas-

tikan kita tunggu hasilnya dari Dinkes,”pungkasnya. Warga dikejutkan dengan penemuan 4 orang yang ditemukan terkapar dengan mulut mengeluarkan busa di rumah kontrakannya di Kp Ciketing Udik. Dalam rumah itu ada 5

orang yang 1 diantaranya balita berusia sekitar 4 tahun. Dari 4 orang yang ditemukan terkapar, 2 diantaranya meninggal di rumah sakit.

Petugas INAFIS bersama dengan tenaga kesehatan juga membawa sisa makanan dan minuman untuk di teliti lebih lanjut.

Petugas dari Polsek Bantargebang juga menyita identitas para korban serta hp korban. Korban berinisial MDS (masih dalam perawatan), YN (dalam perawatan), RAM (meninggal dunia) NRN (dalam perawatan) dan satu korban meninggal belum diketahui identitasnya.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab para korban terkapar. Para korban selanjutnya di bawa ke RSUD tipe D Bantagebang untuk mengetahui pasti penyebab dugaan keracunan itu. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi warga sekitar dan pemilik rumah kontrakan.

Para korban diduga berasal dari Cianjur dan baru tinggal di TKP sekitar 2 Minggu lalu. (amn)

lisan, namun pihak pengawas pembangunan outlet "Me Gacoan" tetap membandel. "Maka dari itu nanti kita akan buat teguran tertulis untuk penghentian kegiatan pembangunan," ucap Sahid melalui telepon seluler, Kamis (12/01/23).

beberapa waktu lalu ketika diwawancarai mengaku masih menunggu itikad baik pihak "Me Gacoan" untuk mengurus izin pembangunan outletnya di Kecamatan Mustika Jaya.

harus mematikan usaha masyarakat lantaran pengurusan dokumen izin tersebut memakan waktu yang cukup panjang.

Sebelumnya Kepala Satpol PP Kota Bekasi Karto

Menurut Karto, Pemkot Bekasi tidak serta merta melakukan penutupan dan penyegelan, dalam artian

"Karena izin itu gak bisa sebulan dua bulan selesai, makanya kita beri batas waktu. Kan mereka ada target selesai 3 bulan," ucap Karto. (amn) KOTA

Tren

Adhianto berharap kepada seluruh supporter dan pendukung agar tetap junjung tinggi sportifitas dan ciptakan suasana yang aman dan kondusif. (amn)

SMPN 4 Kotabaru Tak Punya Aula

Berharap Dibangun Pemda Lewat Aspirasi DPRD

KARAWANG – Sudah bertahun-tahun, SMPN 4 Kotabaru Karawang tak memiliki gedung aula yang representatif. Setiap ada kegiatan, pihak sekolah selalu melakukan bongkar pasang tenda. Dimana, hal itu sangat merepotkan dan tidak efektif. Hal ini, kemudian dikeluhkan oleh pihak sekolah, siswa, hingga orang tua siswa.

Bendahara SMPN 4 Kotabaru Agus Sunarto mengatakan, bahwa SMPN 4 Kotabaru Karawang membutuhkan Gedung Aula untuk kegiatan sekolah. Pasalnya, sudah bertahuntahun siswa di SMPN 4 Kotabaru selalu mengandalkan tenda sementara Ketika ada

kegiatan sekolah

Sekolah Lansia Desa Tirtasari Tingkatkan Kemandirian

KARAWANG - Puluhan lansia yang tergabung dalam Sekolah Lansia Kencana Sari Desa Tirtasari, Kecamatan Tirtamulya dilatih untuk berdaya mandiri, ekonomis, dan memiliki keahlian guna dapat memecahkan permasalahan bagi dirinya sendiri dan dilingkungannya.

Kasi Kelompok Kegiatan dan Ketahanan Keluarga DPPKB Karawang, Yayan Sugiharya mengatakan, program sekolah lansia merupakan turunan dari Bina Keluarga Lansia (BKL) yang dimana lansia ditujukan dapat mandiri secara keseluruhan.

“Jadi Sekolah Lansia ini merupakan program turunan dari BKL. Lansia diusia senja dapat berdaya mandiri. Terutama bagi dirinya, dan bermanfaat dilingkungannya,” kata Yayan kepada KBE, Kamis (12/1) kemarin.

Yayan mengatakan, lansia yang biasanya sering dikucilkan baik diling -

kungan maupun dikeluarganya. Dengan adanya program sekolah lansia

likan stigma buruk bahwasanya lansia mampu meskipun sudah masuk usia senja. “Yang paling penting mereka masih diakui oleh lingkungan dan dapat berdaya,” katanya.

awning,” ujar Agus, Kamis, (12/1).

Agus menyadari, untuk membangun gedung aula baru dibutuhkan dana yang cukup besar. Sementara, kemampuan komite sekolah belum cukup memadai.

Oleh sebab itu, Agus berharap, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bisa membangunkan aula yang representative bagi sekolah mereka.

Atau, Agus meminta peran serta para wakil rakyat yang duduk di DPRD Karawang khususnya dari Daerah Pemilihan 5. Agar menggelontorkan dana aspirasinya untuk membangun aula serba guna di SMPN 4 Kotabaru.

“Saya berharap para wakil rakyat dari Daerah Pemilihan V Karawang. Mampu bersama-sama berpartisipasi melalui kebijakan

jaring aspirasi masyarakat untuk sarana dan prasarana pendidikan di SMPN 4 Kotabaru,” pungkasnya. Salah satu siswa di SMPN 4 Kotabaru yang tak menyebut namanya mengaku sudah lama mendampakan aula serba guna di sekolahnya. Sebab, kata dia, selama ini siswa selalu kesulitan menggelar acara yang sifatnya indoor dan membutuhkan ruangan yang besar. Dia berharap, apa yang menjadi permintaan pihak sekolah bisa dikabulkan oleh pemerintah. Sebab, keberadaan aula ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi siswa-siswi di SMPN 4 Karawang.

“Iya, soalnya kalau mau kegiatan harus bongkar pasang tenda, sudah begitu terus dari aku kelas 7,” kata siswa yang kini kelas 9 ini. (gma/wyd)

dapat membuktikan para lansia dapat mandiri dan tangguh, serta memba -

Koordinator Satuan Pelayanan Keluarga Berencana (Satpel KB) Kecamatan Tirtamulya, Yeni Sahmawati mengatakan, sebanyak 30 peserta lansia yang terdiri dari 20 wanita lansia dan 10 pria lansia. Ia mengatakan bahwasanya sekolah lansia diadakan 2 kali pertemuan di minggu kedua dan ketiga dalam satu bulan dan berkelanjutan. “Ada 3 materi mencakupi kesehatan, spiritual dan keagamaan pelatihan ekonomi dan kelanjutannya untuk membuat lansia merasa dibutuhkan oleh keluarga dan bisa memecahkan masalah sendiri,” tukasnya. (gma)

kegiatan besar. “SMPN 4 Kotabaru Karawang perlu Gedung Aula yang representatif. Karena selama ini mengundang jika orang tua siswa atau ada

selalu menyewa tenda atau

GEMAH ABDILLAAH/KARAWANG BEKASI EKSPRES

KEGIATAN SISWA: Sejumlah siswa di SMPN 4 Kotabaru tengah melaksanakan kegiatan di luar ruang dengan mendirikan tenda, lantaran sekolah mereka belum memiliki aula yang representatif.

GEMAH ABDILLAAH/KARAWANG BEKASI EKSPRES

BERDAYA: Puluhan lansia yang tergabung dalam Sekolah Lansia Kencana Desa Tirtasari, Kecamatan Tirtamulya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpel KB Kecamatan Tirtamulya pada Kamis, (12/1).

PAD 2022 Tak Tercapai, Pemkab Kumpulkan Penghasil Retribusi Pajak

PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta evaluasi capaian target penerimaan PAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Hal tersebut diungkapkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha.

Dengan memimpin rapat evaluasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, bertempat di Kantor Bapenda Purwakarta, pada Kamis (12/1/2023). Kegiatan rapat evaluasi pendapatan daerah ini diselenggarakan. Untuk mengevaluasi capaian target penerimaan PAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

“Adapun pendapatan asli daerah Kabupaten Purwakarta selama tahun 2022, PAD yang ditargetkan bisa mencapai Rp697,6 miliar, dan yang terealisasi Rp489 miliar atau hanya 70,3 persen,” kata Sekda Purwakarta Norman Nugraha.

Norman menjelaskan, terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2022 menjadi kendala yang dirasakan oleh berbagai daerah tidak hanya di Kabupaten Purwakarta. Setelah pandemi Covid-19 mereda, perang Rusia-Ukraina ditengarai menjadi faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global.

“Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi ini diharapkan di tahun 2023 PAD Kabupaten Purwakarta dapat mencapai target yang sudah ditetapkan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Purwakarta,” jelasnya.

Setelah pandemi Covid-19 mereda, perang RusiaUkraina ditengarai menjadi faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global. Terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2022 menjadi kendala yang dirasakan oleh berbagai daerah tidak hanya di Kabupaten Purwakarta.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Bapenda, Kepala DPMTSP, Kepala BKAD, Plt. Kepala Diskanak, beserta perangkat daerah penghasil retribusi pajak. (bbs/rie)

Kue Keranjang Mulai Dilupakan

PURWAKARTA – Kuliner yang melegenda khas Kabupaten Purwakarta, ternyata bukan hanya simping dan sate maranggi. Adalah Kue Keranjang atau lebih familiar dengan sebutan dodol cina sudah ada sejak jaman dulu.

Memang, untuk makanan tidak ada setiap hari karena hanya di produksi di waktu tertentu. Misalnya, di momen perayaan imlek. Perajin Kue Keranjang di wilayah itu, saat ini jumlahnya bisa dihitung jari. Untuk di wilayah perkotaan Kabupaten Purwakarta misalnya, ada ibu renta yang sampai saat ini masih konsisten memproduksi Kue Keranjang tersebut.

“Perayaan Imlek menjadi berkah tersendiri baginya,” Hayati (70 tahun), warga Gang Aster Kecamatan Purwakarta Kota.

Perempuan yang akrab disapa yang akrab disapa Ci Pikong mengatakan, telah menggeluti usaha Kue Keranjang ini sejak 35 tahun lalu bersama almarhum suaminya, Mulyadi yang belum genap 1,5 tahun ini meninggalkan dunia.

Keterampilan dia bersama almarhum suaminya dalam membuat Kue Keranjang tersebut, di perolehnya dari ibu mertuanya. Dari dulu, keluarga besar suaminya itu memang konsisten membuat Kue Keranjang ata dodol cina setiap setahun sekali.

“Ini usaha dodol cina peninggalan ibu mertua saya,” jelasnya.

Menurut Hayati, sejak awal menikah dengan Mulyadi dirinya langsung tertarik menekuni usaha dodol cina atau Kue Keranjang ini. Apalagi, saat ini tidak ada lagi perajin dodol di Kabupaten Purwakarta. Dodol cina yang diproduksinya memiliki kualitas terbaik. Sebab, dari komposisi, dodol cina ini menggunakan bahan baku berkualitas. Serta, tidak menggunakan bahan pengawet ataupun perasa makanan.

Adapun bahan baku yang ia gunakan, yaitu beras ketan putih kualitas bagus yang digiling menjadi tepung. Lalu, gula pasir. Serta, air rebusan daun pandan untuk menghasilkan dodol cina yang bagus. Dia membocorkan rahasianya. Yaitu satu kilogram tepung ketan dicampur dengan dua kilogram gula pasir.

Terus, dicampur air rebusan daun pandan. Dicampur, hingga teksturnya lembut. “Yang paling utama, mengukusnya itu harus 14 jam. Jadi, dodolnya matang dengan sempurna. Warnanya, merah kecoklatan,” imbuhnya.

Hayati tak menampik, jika pelanggan Kue Keranjang hasil produksinya ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Terparah, turunnya penjualan tersebut terjadi saat adanya pandemi Covid-19.

Selama ini, lanjut dia, dodol cina buatannya ini banyak dilirik oleh konsumen yang telah menjadi pelanggan tetapnya. Salah satunya, pelanggan tetapnya yakni pemilik toko emas besar yang cukup terkenal di Kabupaten Purwakarta.

Karena masih banyaknya langganan itulah, dirinya masih terus konsisten memproduksi kue berbahan dasar tepung beras itu. Memang, penganan ini hanya ia produksi setahun sekali saja. (bbs/rie)

Warga Perum Griya Ciwangi Belum Terima SHM

Dua Tahun Sudah

Melunasi Cicilan KPR

PURWAKARTA – Setelah mencicil bertahun-tahun membeli rumah, pasti setiap konsumen ingin mimpi mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) di tangan. Seperti yang dialami, Andri Ansyari (43) warga Perum Griya Ciwangi blok N2 no 5, RT.46/RW.09, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Ia membeli rumah di Perum Griya Ciwangi, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta dengan cara mencicil melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Purwakarta.

“Saya mengambil KPR di BTN pada tahun 2010 dan saya sudah melunasi cicilan tersebut pada 7 agustus 2020 silam. Selama dalam masa cicilan saya tidak pernah menunggak atapun terlambat dalam pembayaran setiap bulannya,” ujar Andri, pada Kamis (12/1/2023).

Andri menceritakan, dia berusaha keras melunasi hutang di tengah pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian. Meskipun sudah melunasi KPR, kata dia, pihak BTN belum menyerahkan sertifikat rumah atas nama dirinya tersebut. Pihak BTN berda-

lih bahwa sertifikat belum dibagi oleh pihak developer perumahan.

“Saya sudah beberapa kali datang ke Bank BTN cabang Purwakarta untuk menanyakan statusnya. Namun dari pihak bank juga tidak bisa memastikan kapan sertifikat ada. Saya diinformasikan agar dapat menghubungi atau konfirmasi secara berka-

PURWAKARTA – Memiliki tipografi yang cukup menunjang untuk dijadikan destinasi wisata alam, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, bakal membangun sebuah kawasan Desa Wisata.

Berlokasi di Dusun Sukamaju, Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, objek wisata yang dinamai Desa Wisata Bojong Barat Adventure bakal menjadi rujukan wisata di Kabupaten Purwakarta.

Kepala Desa Bojong Barat, Adik Sahroni mengatakan, Desa Wisata Bojong Barat Adventure di awal kelahirannya dapat menjadi sebuah gerakan memaksimalkan. Sekaligus menjaga

sumber daya yang ada di perdesaan agar lebih bermanfaat dan berkelanjutan melalui kegiatan kepariwisataan.

Melalui pariwisata diharapkan mampu menciptakan sinergi antarlembaga dan komunitas yang ada di desa sehingga akan terjadi keseimbangan.

“Ibarat orchestra, semua memiliki peran, tetapi harus mampu menjaga ritme, kekompakan, mampu menahan diri, dan tahu kapan waktunya bermain dan kapan diam agar tercipta alunan musik yang indah,” jelas Adik saat ditemui di lokasi Desa Wisata Bojong Barat Adventure, pada Kamis (12/1/2023).

Ia menyebut, dengan

la langsung dengan developer,” ungkapnya. Andri mengaku sangat dirugikan dengan kejadian ini. Ia mengaku tak sedikit mengeluarkan uang untuk bepergian kesana kemari demi bisa mendapatkan haknya sebagai pemilik rumah.

“Bukan Cuma kerugian materi, saya juga harus rugi waktu, pikiran dan banyak

lagi. Ini kan bisa saja sertifikat rumahnya saya agunkan kembali untuk pembiayaan kepentingan lain, tapi 2 tahun rumah saya lunas cicilannya sertifikatnya tidak kunjung terbit,” jelasnya.

Ia mengaku, hal ini bukan saja dialami oleh dirinya saja, ada beberapa tetangganya telah mengalami nasib yang sama.

“Bukan cuma saya, ada warga lain juga yang sudah lunas tapi belum terima sertifikat sampai sekarang. Hingga kini sertifikat rumah saya belum kunjung diserahkan meskipun KPR sudah lunas. Jadi saya harap ada kejelasan terkait sertifikat rumah saya baik itu dari BTN ataupun developer,” pungkasnya. (san/rie)

kondisi geografis yang memiliki daya jual sebagai destinasi wisata ditambah dengan kondisi tanah yang bagus juga kualitas air yang menunjang. Pihaknya berencana bakal membangun camping ground, villa, wisata air serta trek untuk motor trail adventure.

“Di lokasi ini memiliki sungai yang sangat cocok untuk perlintasan motor trail,” ungkapnya. Adik menambahkan, tujuan dibangun Desa Wisata Bojong Barat Adventure ini agar masyarakat desa mampu mandiri, mengolala sumberdaya alam. Dengan baik dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan sumber pendapatan warga Desa. “Dengan adanya Desa

PURWAKARTA – Bupati

Purwakarta Ambu Anne Ratna Mustika, memberikan Apresiasi kepada DPPKB Purwakarta yang menurut Penilaian Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat pelaksanaan kegiatan pelayanan MOW merupakan yang pertama di Jawa Barat.

“Saya mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada kepala DPPKB beserta seluruh jajaran, para kader yang luar biasa bergerak karna Purwakarta ternyata untuk capaian di 2022 kemarin realisasinya seluruhnya mencapai atau melebihi daripada target yg sudah ditentukan,” kata Ambu Anne Ratna Mustika, ditengah tengah memonitor pelaksanaan MOW di Rumah Sakit Bunda Fathia kabupaten Purwakarta, Kamis (12/1/2023).

Menurut Ambu Anne, yang paling luar biasa adalah MOP untuk medis operasi pria hampir 8 kali lipat dari target yg ditentukan, dan MOW melebihi daripada target 267,6% sebanyak 68 axeptor. Di 2023 ternyata ada tantangan untuk Kabupaten Purwakarta target MOW harus melebihi dari tahun sebelumnya yaitu 288 axeptor. Sampai hari ini hari ini baru ada 32 dari target

calon axeptor 40.

“Baru ada 32 orang nanti sampai akhir tahun 2023 mudah-mudahan bisa mencapai 288 axeptor, kemudian MOP juga ini hampir 2 kali lipat dari tahun lalu 21 axeptor dan implant serta IUD juga kita mentargetkan lebih dari pada tahun yang lalu, kalo implan ini ada 2096 axeptor dan kemudian IUD nya 1607,” ungkap Ambu Anne.

Ambu Anne meyakini target yang luar biasa tersebut akan tercapai dengan gerakan kolektif antara DPPKB dengan Dinas Kesehatan, para camat, kepala desa, dan lurah agar terus di dorong oleh para kader

secara masif.

“Kabar baik nya adalah ternyata Purwakarta menjadi salah satu kabupaten dengan capaian terbaik untuk MKJP. Dengan peserta axeptor baru, jadi peserta KB baru untuk MKJP jangka panjang, seperti IUD dan implant,” imbuh Ambu Anne.

Dikatakan Ambu Anne, hari ini dapat dilihat di indikator makro LPP Kabupaten Purwakarta masih dibawah 1% tahun 2021, 2022 kemarin belum di rilis mudah mudahan juga tetap dibawah 1 persen. Sehingga menjadi salah satu indikator dalam upaya terus peningkatan kesejahteraan

wisata ini, lapangan pekerjaan di desa akan meningkat serta sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan memanfaat-

masyarakat, salah satunya adalah kaitan dengan penurunan LPP di suatu daerah termasuk di Purwakarta, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes mengungkapkan memberikan apresiasi kepada Ambu Anne yang sudah luar biasa untuk program keluarga berencana selalu di depan. Makanya seperti yang boleh tadi disampaikan, bahwa tahun kemarin target-target yang diberikan semuanya melebihi 100 persen. Maka pada tahun ini mentarget dan sekaligus mengalokasikan anggaran yang lebih misalnya untuk MOW yang dulu 68 sekarang 288 mendekati 4 kali lipat.

“Saya yakin sangat akan bisa kita realisasikan, karna animo di Purwakarta sangat luar biasa dan tentu animo ini di dukung juga dengan kegiatan yang sudah rutin di Purwakarta yang disebut oleh ambu anne ini gempungan setiap hari rabu, dan implan saya kira menjadi no 1 karna animo masyarakat semakin berkembang, karena memang ini metode yg cukup praktis dan saya kira ekonomis,” Wahidin.

Menurut Wahidin, upaya upaya untuk menurunkan stunting, sangat relevan pro-

kan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui konsep pembangunan berkelanjutan,” pungkas Adik. (san/rie)

gram KB dari banyak riset menunjukkan bahwa ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada perubahan stunting, dan stunting ini juga menjadi satu program sangat penting di Kabupaten Purwakarta.

“ kemarin saya dapat informasi juga tim pendamping keluarga yang jumlahnya di Purwakarta sekitar 2300 sudah dikumpulkan oleh ibu Bupati dan diberikan motivasi, bukan hanya di berikan edukasi tapi jg motivasi karna jg mereka yg berasa di garda depan dan sekaligus mereka ada volunteer yang memang kerjanya banyak sukarela maka memang motivasi yang diberikan ibu Bupati luar biasa.”Ungkap Wahidin. Dijelaskan Wahidin, Kalau MOP maupun MOW memang ada prasyarat khusus yaitu anaknya minimal 2 dan tidak boleh masih balita, kecuali kalo anaknya sudah 3 atau 4 ada balita bisa, tapi kalo anaknya baru 2 tidak boleh anaknya masih balita. “Jadi itu salah satu syarat dan protaf yang kita lakukan, kenapa ya karna memang secara teori anak masih dibawah 5 tahun rentan sakit dan lain-lain, jadi ini harus kita jaga,” pungkasnya. (bbs/rie)

ISTIMEWA

EVALUASI KINERJA : Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha memimpin rapat evaluasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, bertempat di Kantor Bapenda Purwakarta, pada Kamis (12/1/2023).

ISTIMEWA

ISTIMEWA

KONSUMEN : Perum Griya Ciwangi, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta dengan cara mencicil melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Purwakarta.