Karawang Bekasi Ekspres, 12 Mei 2023

POLDA JABAR USUT DUGAAN PENIPUAN SELEKSI BINTARA POLRI DI KARAWANG

KARAWANG- Polda Jabar bakal

menyelidiki dugaan penipuan seleksi Bintara Polri di Karawang. Penipuan itu diduga dilakukan oknum pegawai Dinas Perhubun-

gan (Dishub). Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga Rp 1,6 miliar. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan,

penyidik Polres Karawang sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

“Kami tunggu progres lidik, setelah cukup alat buktinya maka

akan dinaikkan menjadi penyidikan,” ujar Ibrahim, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (11/5). Menurut Ibrahim, dalam proses

seleksi penerimaan calon Bintara Polri dilakukan pengawasan berlapis, sehingga tidak mungkin ada pihak luar yang mengatur proses seleksi tersebut.

“Siapapun tidak akan bisa mengatur atau mengubah hasil seleksi,” ucapnya. “Dengan demikian, jika ada

Dedi Diam soal Mundur dari Golkar

Pengamat: Paling Mungkin Pindah ke PDI-P

PURWAKARTA- Kabar mengejutkan datang dari Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi dikabarkan mundur dari Partai Golkar dan anggota DPR RI. Kabar Dedi Mulyadi mundur dari Golkar dan DPR tersiar le -

wat surat pengunduran diri yang beredar di kalangan wartawan, Rabu (11/5). Dalam surat tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri dari keanggotaan Golkar dan juga DPR RI.

Surat ini diteken Dedi Mulyadi di atas materai Rp 10.000 per tanggal 10 Mei 2023. Dikonfirmasi awak media, Dedi Mulyadi mengaku belum mau berkomentar soal surat tersebut. “Belum bisa berkomentar,” kata

Dinilai Politisasi Kasus Staycation

PDI-P dan PKS Cikarang Saling Serang

politisi itu jangan nyinyir kaitan isu ‘staycation ini,” kata Nyumarno, Kamis (11/5) kemarin.

“Kalau disebut pu nya kepentingan politik, kepentingan politik apa coba? Kepentingan poli tik saya membantu bu ruh adalah kepentingan pengabdian untuk kon sisten memperjuangkan hak-hak buruh, catat itu.,” tambahnya.

Bahkan ia meminta kepa da Anggota DPRD Frak si PKS Ini untuk mempelajari

Ada Pasar Murah Hingga Pameran Budaya

KARAWANG – Pelaksanaan Gebyar Paten di Kecamatan Cikampek akan berlangsung meriah. Ribuan warga dari sepuluh desa akan disajikan beragam pelayanan publik dan rangkaian acara yang tersedia disana. Ada pun acara yang digelar dimulai dari Bazar Pasar Murah, Khitanan Massal, hingga Pameran Kebudayaan. Camat Cikampek Usep Supriatna mengatakan, pada gebyar paten kali ini pihaknya juga menyediakan 300 paket sembako murah yang bisa ditebus warganya senilai Rp. 75 ribu. Ada pun paket sembako tersebut bertujuan untuk menekan laju inflasi di Karawang. Khususnya di Kecamatan Cikampek. “Ada paket sembako yang bisa dikunjungi warga saat melakukan pelayanan di kantor kecamatan. Pulangnya bisa memenuhi kebutuhan dirumah,” kata Usep, Rabu, (10/5) lalu. Usep mengatakan, gebyar pat-

Semarak Gebyar Paten Kecamatan Cikampek

Nyumarno – Politisi PDI-P Saiful Islam – Politisi PKS

Koboi Mabuk Peras

Pedagang Buah Ditangkap

KARAWANG - Kurang dari 24 jam, Polres Karawang ringkus pria mabuk sambil membawa diduga senjata api di Kios Elok Buah, Dusun Rengasjaya I, Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, pada Rabu (10/5/2023).

“Tersangka berinisial JP (38) warga Dusun Warudoyong Selatan, Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Sudah kita ringkus kurang dari 24 jam di rumahnya,” kata Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadicaksono.

Wirdhanto mengatakan, modus operandi pelaku dengan cara datang ke kios buah meminta uang Rp 300.000 secara paksa sambil menodongkan pistol ke korban. Namun oleh korban hanya dikasih sebesar Rp.100.000. Atas kejadian tersebut pelapor dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rengasdengklok untuk pengusutan lebih lanjut. Laporan Polisi Nomor : LP/B/26/V/2023/

SPKT/POLSEK RENG -

ASDENGKLOK/POLRES

KARAWANG/POLDA JAWA

BARAT, tanggal 09 Mei 2023. “Kita sita barang bukti 1 buah benda yang menyerupai pistol merk PIETRO BERETA MOD 22

FS CAL warna silver yang bergagang plastik warna hitam. 1 buah kaos belang warna abu-abu, 1 buah celana jeans warna dan uang Rp.100.000,” jelasnya. Tersangka dikenai pasal 368 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Berita sebelumnya, KARAWANG - Video viral rekaman video seorang pria mabuk dan mengamuk menodongkan diduga senjata api kepada seorang pedagang buah di Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, pada Selasa (9/5/2023). Dalam posting akun instagram @halokrw, @ karawanginfo_official dan @info_karawang disebutkan pedagang buah di todong senjata api di Rengasdengklok. “Dari rekaman CCTV tampak seorang pria yang mengendarai sepeda mo -

tor memasuki kios seorang diri, terdengar cekcok dengan pedagang kemudian pria tersebut mengeluarkan s*npi dan menodongkanya ke kepala pedagang buah! Kios buah tersebut berlokasi di Amansari, Rengasdengklok di dekat Perum Pratama Asri, “ tulis @info_karawang.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria memakai kaos dan celana jeans tengah marah-marah kepada seorang pedagang buah yang tengah duduk. Sambil menodongkan senjata api yang dikeluarkan dari balik baju pria tersebut terus menantang pedagang buah.

Tak lama seorang pedagang buah lainnya memisahkan pria yang menodongkan pistol tersebut. Namun pria tersebut tetap saja marah-marah kepada pedagang buah. (bbs/rie)

FOTO : ISTIMEWA

KRIMINALITAS : Polisi giring tersangka pemerasan terhadap pedagang buah di Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang yang mengancam pakai senjata api mainan.

10 Nama Cawapres Pendamping Ganjar Masih Digodok Megawati

JAKARTA - PDI Perjuangan sejauh ini menutup rapat bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). Kepastian nama cawapres itu masih terus digodok Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Ganjar dan cawapresnya harus menjadi dwitunggal. Dua sosok yang saling melengkapi, serta bisa bekerja sama dan bergotong royong menghadapi Pilpres 2024. Sosok Ganjar juga harus bisa mendongkrak perolehan su -

ara. Sebab, untuk meraih kemenangan, pasangan capres-cawapres harus mampu mendulang sura 50 persen plus satu.

Dalam menentukan nama cawapres, PDIP juga akan membahasnya dengan partai yang sudah menjalin kerja sama. Yakni, PPP dan Partai Ha -

PDI-P dan PKS Cikarang....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

kembali aturan DPRD, tata tertib DPRD tentang bidang kerja dan mitra kerja. “Saya

Nyumarno dari Fraksi PDI

Perjuangan Anggota Komisi

4 DPRD Kabupaten Bekasi sudah jelas bidang mitraa kerja saya adalah Disnaker, DP3A. Kalau masalahnya itu ketenagakerjaan kalau masalahnya tentang perlindungan perempuan sudah jelas itu tugasnya saya.,” terang dia.

Sebelumnya diberitakan, Heboh kasus staycation jadi syarat perpanjangan kontrak menyita perhatian publik. Bersamaan dengan itu, para politisi dari berbagai partai politik ramai-ramai angkat suara. Banyaknya politisi yang berkomentar dikasus tersebut membuat masalah ini kental akan kepentingan politik.

Setiap kasus yang booming di masyarakat memang tak bisa lepas dari kepentingan politik. Apa lagi, sebentar lagi masyarakat akan larut dalam pesta demokrasi Pemilu 2024. Tak heran jika banyak calon anggota legislatif (Caleg) yang cari panggung dari kasus staycation yang bikin heboh masyarakat Kabupaten Bekasi.

Anggapan ini bahkan diamini oleh Politisi PKS Saiful Islam. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini bahkan terang-terangan meminta kepada pihak pihak kepoli-

sian untuk tidak berlarutlarut dalam menyelesaikan kasus ini. Polisi diminta tegas dengan memanggil semua pihak terkait isu ini. Termasuk orang-orang yang ikut menyebarluaskan informasi ini ke publik di media sosial. “Panggil nih pihak-pihak yang menyebarluaskan itu, jangan sampai isu ini digelontorkan hanya untuk menjelek-jelekan Kabupaten Bekasi, dan jangan sampai isu ini dimanfaatkan oleh kepentingan politik,” ujar Saiful Islam kepada awak media, Senin, (8/5) kemarin. Berdasarkan informasi yang beredar, banyak ajakan dengan modus ‘staycation’ ini menjadi syarat perpanjang kontrak dan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, tak sedikit netizen di sosial media yang menyebut kasus semacam ini sudah lama terjadi di dunia kerja. Terkuaknya kasus ini tentu menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Sebab, meskipun ramai dibicarakan publik. Kasus ini sangat sulit dibuktikan tanpa laporan yang lengkap dari para korban. “Kalau memang ini menjadi rahasia umum ayo samasama kita buktikan. ini itu seperti ‘kentut’ ada baunya tapi tidak ada bentuknya,” katanya. ” DP3A dan polwan ini

Polda Jabar Usut....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

orang yang katanya bisa menjanjikan bisa membantu masuk seleksi polisi, baik tamtama, Bintara maupun Akpol, bisa dipastikan dia melakukan penipuan,” katanya. Ibrahim pun mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan jangan percaya jika ada oknum yang menawarkan dapat mem -

bantu masuk Polri lewat jalur ilegal. “Jangan percaya jika ada modus seperti itu. Segera laporkan ke kami supaya kejadian seperti ini tidak terjadi kembali,” ucap Ibrahim.

Sebelumnya, seorang ibu asal Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, men -

sudah turun tapi pembuktiannya susah. Tapi tidak ada yang mau speak up karena pembuktiannya susah.” sambungnya.

Dirinya berharap, Anggota

DPR RI dan juga Anggota

DPRD Kabupaten Bekasi yang mengawal kasus ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. “Supaya benar-benar ada buktinya, jadi jangan hanya sekedar mencari panggung, mohon maaf,” tandasnya. Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV Nyumarno dan Anggota DPR RI Obon Tabroni mendampingi AD (24), karyawan yang bekerja di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi melaporkan dugaan tindakan pelecehan seksual ke Polres Metro Bekasi, Sabtu (6/5).

Dalam kesempatan itu, Nyumarno mengaku tidak akan tinggal diam dan sudah berkoordinasi dengan Disnaker kabupaten Bekasi. Ia berencana hari rabu mendatang akan rapat kerja dengan dengan Disnaker dan juga DP3A.

“Karena ini kan menimpa kepada subjek, kepada pekerja perempuan jadi otomatis saya kebetulan di Komisi 4 yang membidangi ketenagakerjaan. Kemudian membidangi perempuan dan anak kita akan maraton untuk menyikapinya,” kata Nyumarno kepada awak media kala itu. (mil/wyd)

gaku jadi korban penipuan oknum Dishub yang menjanjikan bisa membantu meloloskan jadi anggota Polri.

Pegawai Dishub tersebut mengaku memiliki kenalan seorang jenderal bintang tiga yang dapat membantu meloloskan anaknya menjadi Polwan. Namun, setelah mendaftar dan mengikuti tes, anaknya tak kunjung lulus. (bbs/mhs)

nura. ”Kami akan bertemu dan duduk bersama,” ucap Hasto.

Soal kemungkinan nama-nama cawapres, Hasto menyebut bahwa ketua umum sudah pernah menyampaikan. Ada 10 nama yang dipertimbangkan. Namun, Hasto enggan membocorkan nama-nama itu. Yang jelas, dalam waktu yang tepat, pihaknya akan menyampaikannya ke publik.

Apakah diumumkan pada puncak perayaan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno (GBK) pada 24 Juni nanti? Hasto belum bisa memastikan. ”Mohon bersabar, pada saatnya nanti diumumkan,” elak alumnus UGM Jogjakarta itu. Di sisi lain, Partai Demokrat tidak menyambut baik wacana Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu untuk menyandingkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno

sebagai cawapres. Usul itu dinilai tidak tepat dengan semangat pembentukan Koalisi Perubahan. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya menghormati usul PKS tersebut. Hal itu menjadi bagian dari hak politik PKS. Setiap anggota koalisi bisa mengusulkan siapa saja. Namun, pihaknya menilai

Dedi Diam soal Mundur....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Dedi Mulyadi. Wakil Ketua I DPD Golkar Purwakarta, YR Sompi, menyebut belum mendapatkan kabar pasti terkait mundurnya Dedi Mulyadi dari Partai Golkar.

“Kalau mundur itu haknya dia, tapi kami belum dapat kabar pasti. Kan kalau mundur itu pasti ada surat terusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar,” ujar Sompi saat ditemui awak media di Kantor DPD Golkar Purwakarta, Kamis.

Firman Manan, pengamat politik dari Unpad mengatakan, keputusan Dedi Mulyadi meninggalkan Golkar kemungkinan besar berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024.

“Kalau kita mau menduga, pertama dugaannya terkait dengan Pilgub Jabar 2024,

karena bagaimana pun kalau Kang Dedi tetap di Golkar, sekarang kan ada Ridwan Kamil sebagai Gubernur petahana, jadi ada masalah itu sebetulnya,” ujar Firman, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (11/5/2023).

Kemungkinan lainnya, kata dia, kalau pun Ridwan Kamil tidak maju di Pilgub Jabar, kecil kemungkinan Golkar bakal mencalonkan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur pada Pilgub Jabar 2024.

“Kelihatannya belum tentu Dedi Mulyadi yang direkomendasikan oleh Golkar, itu berdasarkan dinamika politik terakhir yang saya dengar, sehingga tentu harus mencari perahu yang baru,” katanya. Saat ini, Dedi Mulyadi

sosok Sandi tidak sesuai dengan latar belakang koalisi. Pertama, koalisi sudah memberikan mandat ke Anies untuk memilih cawapres dan membentuk pasangan yang bisa memenangi Pilpres 2024. Jika Anies-Sandi dipasangkan, lanjut dia, bisa mengulang kekalahan di Pilpres 2019. ”Kalau berjuang kembali di 2024, sepertinya berat,” kata

tengah dikaitkan dengan dua partai yakni PDIP dan Gerindra. Menurutnya, kedua partai itu saat ini belum memiliki kader yang kuat untuk dicalonkan di Pilgub Jabar nanti.

“Jawa barat ada Gerindra, PDIP dan PKS, kalau PKS kan sulit membayangkan Kang Dedi Mulyadi masuk PKS,” kata dia.

“Jadi pilihannya secara rasional tinggal PDIP dan Gerindra, cuma menurut saya kalau Gerindra cukup berat ya, karena hari ini ada sosok Iwan Bule yang sudah sangat serius dan jabatannya wakil ketua dewan pembina menggantikan Sandiaga Uno,” ucapnya.

Menurutnya, Gerindra dan PDIP merupakan dua partai yang cocok untuk Dedi Mulyadi, meski dikenal sebagai sosok yang kental dengan budaya, namun

Ada Pasar Murah Hingga....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

en ikut dibantu oleh pihak PT Pupuk Kujang Cikampek dan kawasan Indotaisei dalam membagikan manfaat kepada warga. Seperti PT Pupuk Kujang Cikampek yang memberikan 10 unit angkutan sampah dan kawasan Indotaisei membantu khit-

tanan masal. “Selain itu, Gebyar Paten di Kecamatan Cikampek juga memberikan bantuan kepada warga dapat mengkhittan anaknya selagi berkunjung,” kata Usep Usep juga bilang, Gebyar Paten kali ini begitu spesial. Sebab warga dapat merasa-

kan pelayanan yang dekat dengan tempat tinggal. “Ini momen pemerintah dapat hadir ditengah masyarakat akan kebutuhan pelayanan. Dengan ini warga dapat memaksimalkan pada satu hari penuh,” tukasnya. Gebyar Paten Kecamatan Cikampek juga menyediakan pelayanan BPJS Kesehatan, Bazar UMKM, kartu

Herzaky.

Dari sikap politik, Sandi juga dinilai bagian dari status quo. Sebab, mantan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu telah memilih mendukung Joko Widodo, lalu meninggalkan pendukungnya di Pilpres 2019 dengan masuk kabinet. Artinya, secara semangat politik tidak merepresentasikan perubahan yang jadi semangat koalisi. ”Bersimpangan jalan dengan kami yang memilih di luar kabinet,” tuturnya. Herzaky menambahkan, cawapres yang memiliki karakteristik perubahan sangat krusial dan sesuai dengan platform koalisi. ”Sosok capres-cawapres Koalisi Perubahan seharusnya merupakan representasi perubahan. Bukan titipan Presiden Jokowi, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), ataupun bagian dari status quo,” pungkasnya. (*)

Dedi Mulyadi dianggap moderat.

“Walaupun lebih terlihat sisi kulturalnya, tapi setahu saya tidak ada masalah dengan teman-teman nasionalis, seharusnya tidak ada masalah dengan Gerindra dan PDIP,” ucapnya. Apalagi dalam Pilgub nanti, Gerindra dan PDIP masih belum memiliki sosok yang kuat untuk didorong maju dalam Pilgub Jabar.

“Gerindra dan PDIP saat ini tidak memiliki figur yang kuat untuk Pilgub Jabar, jadi memang Dedi Mulyadi punya nilai jual itu, kalau memang persiapan menuju Pilgub Jabar,” ujarnya.

“Apalagi Dedi memiliki masih memiliki basis masa yang cukup loyal di Purwakarta, Karawang dan Bekasi,” ucap Firman. (bbs/mhs)

kuning, pelayanan IUD implan pencegahan stunting, pelayanan KTP, doorprize minyak gratis. Lalu Sosialisasi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di GSG Kujang, Pentas seni angklung modern, kolaborasi silat jaipong, dan silat tradisional, lomba mewarnai dan sebagainya. (gma/ wyd)

ISTIMEWA

PDIP Kota Bekasi Daftarkan 50 Bacaleg ke KPU

Plt Wali Kota Bekasi

Tri Adhianto Selaku

Ketua DPC Pimpin Pasukan

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Per-

juangan (PDIP) Kota Bekasi melakukan proses pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) periode 2024-2029 dengan mengunjungi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto selaku Ketua DPC PDIP Kota Bekasi turut ha-

dir mengantarkan puluhan Bacaleg, termasuk Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim yang maju lagi sebagai Bacaleg dari dapil Bekasi Utara dan Medan Satria.

“Hari ini sebagai Ketua DPC PDIP mengantarkan berkas pendaftaran para calon legislatif dari Par -

tai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bekasi. Dengan mendaftarkan sebanyak 50 Bacaleg ke KPU Kota Bekasi,” ujar Tri Adhianto, yang sekaligus menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi saat ditemui di Gedung KPU Kota Bekasi, Kamis (11/05/23).

Tri juga menyebutkan bahwa dari sekian Bacaleg yang didaftarkan ke KPU, jumlah Bacaleg perempuan kali ini lebih mendominasi untuk kontestasi pada Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, 35 persen Bacaleg yang diusung oleh PDIP Kota Bekasi adalah perempuan, yang harus memberikan kontri-

busi dalam membangun daerahnya dan Indonesia. Dalam pendaftaran Bacaleg ini, DPC PDIP Kota Bekasi menargetkan sebanyak 15 kursi dalam perebutan suara pada Pemilu 2024. Tri menyatakan bahwa dari masing-masing Dapil yang ada, PDIP optimis mendapatkan 3 kursi.

Sementara itu, 12 kursi telah diisi oleh anggota Legislatif petahana atau incumben. Tri mengungkapkan bahwa Bacaleg yang diusung oleh PDIP Kota Bekasi berasal dari berbagai latar belakang, seperti anakanak muda, pengusaha, dan tukang bakso dari pihak UMKM. (bbs/mhs)

PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Targetkan 13 Kursi Legislatif di Pemilu 2024

KABUPATEN BEKASIDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bekasi mengajukan daftar 55 nama Calon Legislatif (Caleg) untuk Pemilu 2024 ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi, Kamis (11/3/2023).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Soleman mengatakan, awalnya sempat ada kendala pada jumlah silon dari jumlah 55 nama Caleg dua masih dalam proses.  “Sebetulnya pas tadi pukul 9.30 WIB silon kita masih di angkat 53 yang dua masih terkendala, dan

masih berproses. Tadi saya laporkan ke KPU masih 53 karena kami tidak ingin membohongi publik,” kata Soleman.

Kendatidemikian, setelah selesai dicek oleh KPU tidak ada masalah, sehingga jumlah yang terdaftar dalam Silon untuk jumlah Caleg DPC PDI Perjuangan Kabu-

paten Bekasi 55 nama. Tinggal tunggu silon dari DPP partai sesuai dengan SK yang sudah ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris. “Tapi begitu di cek dan di proses itu sudah selesai bahkan KPU sendiri yang lebih tau dari awal, jadi sudah selesai di 55 nama.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, dengan ini PT BPR HOSING JAYA, selaku pemegang sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA” dan dengan perantara Kantor Palayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, akan melakukan penjualan jaminan melalui Lelang dimuka Umum atas Jaminan :

1. Debitur JOEL ISMANTO

Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1037/Taman Rahayu, tercatat atas nama RANIE

PRALINA ROSIVANI, seluas 400 M2 terletak di Kampung Serang, Jalan H Tari, Rt 001 Rw 013, No 59 Kelurahan

Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dengan harga limit Rp.767 500.000,- uang jaminan yang harus di setorkan Rp.230 250.000,Pelaksanaan Lelang Pertama pada

Hari :Selasa, Tanggal : 30 Mei 2023, Batas Akhir Penawaran Pukul 09 30 Waktu Server (sesuai WIB)

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi

Persyaratan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (closed bidding) dengan menggunakan Aplikasi Lelang Email (ALE) yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat diperoleh melalui domain tersebut.

2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi*jpg*png) dan nomor nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak se bagai kuasa dari badan hukum /perorangan diwajibkan mengunggah Surat Kuasa Notaril/disahkan Notaris dalam 1 (satu) file.

3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, Nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing -masing peserta lelang.

4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini di terbitkan sampai dengan hari pelaksanaan lelang.

5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga yang di buat dari bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetor ke Kas Negara.

Bekasi, 12 Mei 2023 PT BPR HOSING JAYA

Artinya hari ini PDIP sudah mendaftarkan calegnya sebanyak 55 orang dari dapil 1 sampai dapil 7 pemberkasan semua sudah selesai, tinggal tunggu silon dari DPP partai, sesuai dengan SK yang di tanda tangani Ibu Megawati dan Sekjen bapak Hasto Kristiyanto,” terang dia.

Soleman menambahkan, dengan hasil tersebut untuk Caleg DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi sebanyak 55 orang telah diterima oleh KPU Kabupaten Bekasi. Adapun untuk target Soleman menargetkan sebanyak 13 kursi untuk PDI Perjuangan untuk di Pemilu 2024.

“Tugas caleg harus segera turun ke bawah, sebenarnya 2 tahun lalu mereka sudah turun dan berjuang. Hari saya tegaskan hanya PDI Perjuangan yang siap menang di Pemilu 2024 baik itu secara terbuka atau tertutup, kita sudah dab siap untuk bertarung,” tandasnya. (mil)

PDIP Kota Bekasi Optimis Peroleh 15 Kursi

TRI Adhianto, Ketua PDIP Kota Bekasi, yakin bahwa partainya dapat memperoleh 15 kursi pada Pemilihan Legislatif di Kota Bekasi pada tahun 2024. “Dari masing-masing dapil kita optimis mendapatkan 3 kursi,” ujarnya di Gedung

KPUD Kota Bekasi pada Kamis, 11 Mei 2023. PDIP Kota Bekasi mendaftarkan 50 bakal calon anggota legislatif (caleg) ke KPU Bekasi. Dari 50 bakal caleg PDIP yang didaftarkan untuk Pemilu 2024, 35 persennya adalah bakal caleg perempuan.

Tri memastikan bahwa proses pencalegan

PDIP Kota Bekasi sudah melalui proses panjang hingga ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

PDI Perjuangan. “Saya kira proses pencalegan di PDIP Kota Bekasi sudah melalui proses yang panjang dan melalui proses internal, mulai dari tingkat Kota provinsi, dan pada akhirnya ditetapkan oleh DPP,” jelasnya.

Bacaleg PDI Perjuangan yang didaftarkan memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari pen -

gusaha hingga milenial. “Jadi, mudah-mudahan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh warga masyarakat ke depan,” katanya. Tri menyebutkan bahwa tantangan bagi anggota legislatif adalah mampu menangkap aspirasi masyarakat Kota Bekasi. “Dinamisasi pembangunan perlu adanya dewan-dewan yang kuat, yang bisa lebih mendengar apa yang diharapkan keinginan warga masyarakat,” demikian katanya. (bbs)

Ekskul Handball SMAN 1 Telagasari Berprestasi

Kawinkan Gelar

Handball Karawang

Championship 2023

hingga Tembus

Popda Jabar

KARAWANG - SMAN 1 Telagasari memiliki prestasi membanggakan melalui ekstrakurikuler bola tangan (handball) yang dikembangkan. Sekolah yang berlokasi di Kecamatan Telagasari ini tercatat pernah mengawinkan gelar Handball Karawang

Championship 2023, hingga mengantarkan siswanya masuk tim bola tangan Kabupaten Karawang yang dipersiapkan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Barat Juli mendatang. Kepala SMAN 1 Telagasari, Eman Sulaeman mengatakan, keberhasilan mengawinkan gelar diraih setelah tim putra dan putri keluar sebagai juara Handball Karawang Championship 2023 Antarpelajar SMA/SMK/MA se-Kabupat-

en Karawang yang digelar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Kabupaten Karawang di Bintang Futsal 2, Kecamatan Klari, Maret 2023.

“Sedangkan terkait Popda Jabar, ada enam siswa kami yang saat ini masuk tim bola tangan Karawang. Semoga bisa mengharumkan Karawang dengan meraih medali,” ujar Eman. Eman mengatakan, SMAN 1 Telagasari memang tak hanya fokus mendidik siswa di bidang akademik, sekolah juga aktif memajukan siswa dalam hal nonakademik. Salah satunya berupaya mengembangkan bakat siswa melalui olahraga handball. “Tak hanya bola tangan, kami juga mengembangkan olahraga lainya. Peserta didik yang memiliki potensi diberikan fasilitas secara baik,” ucap Eman, yang menyampaikan sekolahnya juga tengah mempersiapkan lomba FLS2N tingkat Jawa Barat. Pelatih sekaligus guru olahraga SMAN 1 Telagasari, Arjudin mengatakan, ekskul bola tangan diminati

oleh banyak siswa. Bahkan, jumlah peserta didik yang ikut gabung mencapai 40 siawa dengan rincian 23 putra dan 17 putri.

“Saat meriah juara di Handball Karawang

Championship 2023 kami berkekuatan 24 siswa. Masing-masing tim baik putra maupun putri diperkuat 12 orang,” jelas Arjudin.

“Kemudian, 24 siswa tersebut kami ikut sertakan dalam seleksi tim bola tangan Karawang persiapan menghadapi Popda Jabar 2023. Alhamdulillah enam peserta didik berhasil terjaring, dan saat ini sedang dalam pemantapan dengan diberikan pelatihan baik fisik, mental dan strategi permainan,” katanya. (gma/ayi)

SEKILAS: SMAN 1 Telagasari memiliki prestasi membanggakan melalui ekstrakurikuler bola tangan (handball) yang dikembangkan. Setelah sukses mengawinkan gelar Handball Karawang Championship 2023, kini enam siswa masuk tim bola tangan Karawang yang akan berlaga di Popda Jabar pada Juli 2023.

SMPN 5 Karawang Barat Gelar US Berbasis Android

KARAWANG - SMPN 5

Karawang Barat menggelar Ujian Sekolah (US) tahun pelajaran 2022-2023. US yang dimulai sejak Senin (8/5) dilaksanakan menggunakan android dengan memanfaatkan google form.

Kepala SMPN 5 Karawang Barat, Endang Basri, melalui Wakasek Kurikulum, Tatang Juhana dan Ati

Susianah, mengatakan, kegiatan US yang diikuti sebanyak 412 siswa kelas IX (sembilan) akan berlangsung lima hari hingga Jumat (12/5). “Total ada sebelas mata pelajaran yang diujikan yaitu pendidikan agama, PPKn, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, seni budaya dan

keterampilan, prakarya dan bahasa Sunda,” ujar Tatang, kepada KBE, Kamis (11/5).

Tatang menyampaikan, pelaksanaan US hingga hari keempat pada Kamis (11/5) berjalan lancar. Tak ada kendala baik teknis maupun nonteknis.

“Memang ada siawa yang berhalangan hadir karena sakit. Tapi bisa mengikuti

ujian susulan pada Minggu depan” ucapnya. Tatang berharap, seluruh siswa bisa mengikuti Ujian Sekolah hingga selesai. Pasalnya, US menjadi salah satu syarat penentuan kelulusan siswa selain nilai rapor

semester satu hingga lima, absensi, dan sikap. “Semoga siswa juga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan sebagai bekal untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,” harapnya. (ayi)

Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Harga Limit Rp. 460.000.000,- ; Uang Jaminan Rp. 115.000.000,-).

Deskripsi Persyaratan Lelang : 1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut;

2. Memilih Obyek Lelang yang akan diikuti pada website diatas;

3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan mengikuti obyek lelang;

4. Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal yang disyaratkan;

5. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (Satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;

6. Barang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yg mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditunjuk sebagai pembeli.

7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas Negara;

8. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang 9. Obyek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bekasi, PT. Bank Central Asia,Tbk

AYI PURNAMA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

KERJAKAN SOAL: Siswa SMPN 5 Karawang Barat (Likar) terlihat serius mengerjakan soal dengan menggunakan android dalam pelaksanaan Ujian Sekolah (US) tahun pelajaran 2022-2023 pada Kamis (11/5).

Banyak Guru Pensiun, Banyak Sekolah di Bekasi Kelimpungan Atur Jadwal

KOTA BEKASI - Banyak

pihak sekolah tingkat SDN dan SMPN di Kota Bekasi kelimpungan dengan banyaknya guru memasuki usia pensiun. Pihak sekolah harus memutar otak agar proses belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dinas Pendidikan Kota Bekasi pun membenarkan kekurangan guru di sekolah SDN dan SMPN karena banyak yang pensiun. Total

SEKILAS

kebutuhan guru yang harus terpenuhi sebanyak 1600 guru. Dari wawancara dengan sejumlah kepala sekolah di Kota Bekasi contohnya seperti di SMP Negeri 2 Kota Bekasi yang harus menambah jam mengajar guru sebagai salah satu solusi sementara yang digunakan untuk mengcover guru-guru yang pensiun. "Untuk tahun ini (2023) ada beberapa guru yang pensiun

Tri Adhianto Pimpin Langsung

Penyerahan Daftar Bacaleg PDIP ke KPUD Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Sejumlah Partai Politik mulai melakukan pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) di KPUD Kota Bekasi menjelang detik penutupan tahapan sesuai jadwal hingga 14 Mei 2023.

Pada 11 Mei 2023 giliran PDI Perjuangan ikut mendaftarkan Bacaleg, terlihat ratusan simpatisan dan para Kader PDI Perjuangan ikut mendampingi penyerahan daftar Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) ke KPU Kota Bekasi.

PDI Perjuangan diketahui melakukan pendaftaran serentak diseluruh wilayah dari tingkat DPP, DPD hingga DPC termasuk wilayah Kota Bekasi.

Terlihat Iring iringan para kader dan simpatisan dimulai dari kantor DPC PDI Perjuangan yang lama menuju kantor KPU Kota Bekasi

Ketua DPC PDI Perjuangan Tri Adhianto mengatakan bahwa hari ini merupakan hari yang bersejarah karena serentak di seluruh Indonesia, PDI Perjuangan menyerahkan berkas Bacaleg.

"Artinya hari ini DPC PDI Perjuangan mengikuti arahan DPP ke KPU serentak Se-Indonesia jam 8 pagi kita mendaftarkan Bacaleg," Ucap Mas Tri.

Dirinya menyebut setidaknya banyak kalangan yang mendaftar jadi Bacaleg PDI Perjuangan mulai dari pengusaha, kalangan milenial, praktisi, tukang Bakso dan masih ada incumbent.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Ahmad Faisyal mengucapkan rasa syukur ketika keterwakilan perempuan melebih target DPP.

"Untuk kuota Bacaleg wanita, Alhamdulillah sudah melebihi 35 persen dari target DPP sebesar 30 persen," ucap Faisyal yang mantap menjadi Bacaleg Tingkat Provinsi.

PPP Ikut Mendaftar

Ketua DPC PPP Kota Bekasi, H Sholihin menyatakan siap jadi Walikota bekasi, usai mendampingi Bacaleg

PPP Kota Bekasi mendaftarkan diri ke KPU Kota Bekasi, Kamis (11/5/2023).

Gus Shol sapaan akrab Ketua DPC PPP Kota Bekasi itu menyatakan dengan tegas dan keras dirinya siap jadi wali kota Bekasi apabila PPP menang pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 nanti.

"Kalau PPP menang Pileg, saya yang jadi walikotanya," papar Gus Shol kepada wartawan usai menyerahkan dokumen bacaleg di KPU.

Dirinya juga memastikan bahwa 30 persen bacaleg perempuan sudah terpenuhi, sesuai aturan PKPU. "Ini merupakan kewajiban kita, mensukseskan pemilu 2024. Dan hari ini kita daftarkan 50 bacaleg ke KPUD Kota Bekasi," pungkas Gus Shol seraya memastikan minimal lolos 6 kursi di legislatif.(bbs/ amn)

Terbukti

Bersalah

KPUD Kota

Bekasi Hanya

Beri Sanksi

Tertulis

KOTA BEKASI - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi mengaku kecewa atas hasil sidang pleno KPUD

Kota Bekasi terkait laporan dugaan pemotongan honor petugas Pantarlih yang tidak melakukan pemecatan ter-

termasuk saya,"ucap Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Bekasi Rudy Winarso saat dikonfirmasi, media ini Kamis (11/5/2023). Dijelaskan dia, tahun 2022 ada 3 guru yang pensiun dan tahun 2023 ada 3 guru sedangkan di tahun 2024 ada 4 guru yang masuk masa pensiun.

"Belum ada (guru baru. red) ,karena udah terlalu banyak yang pensiun dan belum ada pengganti atau

penempatan guru pns/ TKK,"ungkap mantan ketua MKKS SMP Negeri se Kota Bekasi ini.

Rudy menceritakan untuk penanganannya sambil menunggu guru pengganti, dengan cara memaksimalkan mengcover atau menambah jumlah jam mengajar guru yang ada. Walaupun tidak linier dengan latar belakang bidang study nya,"ujarnya. Saat ditanya apakah guru yang ditambah jam mengajar

Banyak Reklame Merusak Estetika, DBSDA Diminta Lakukan Penertiban

KARAWANGBEKASI.DIS-

WAY.ID - Kota Bekasi menjadi ladang bisnis reklame. Ungkapan ini mungkin terasa berlebihan, faktanya Kota Patriot sebagai wilayah strategis, sebagai Kota Jasa dan Perdagangan juga sebagai Kota satelit penopang Ibu Kota DKI Jakarta.

Maraknya reklame yang bertebaran di jalan-jalan

Kota Bekasi yang tidak beraturan sangat merusak estetika Kota. Demikian dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik dan juga selaku Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D), Usman P kepada awak media, Kamis (11/5/2023).

Deretan papan reklame yang kian menyesaki kawasan di jalan Kota Bekasi telah merusak estetika Kota. Tata letak penempatan reklame yang tidak beraturan berada di ruang publik tersebut mengganggu pemandangan. Seharusnya tegas dia, ruang publik seperti di Jalur protokol seperti Jl. A. Yani, Jl H. Djuanda, penempatan reklame harus sudah di atur ulang baik dari segi ukuran, penempatannya juga jenis reklamenya, antara lain pengaturan ukuran Billboard, Bando Jalan juga JPU yang dimanfaatkan menjadi untuk menjadi titik reklame.

Sebagai contoh di di lokasi Jln. Djuanda depan Stasiun Bekasi ada tiang bando reklame yang tidak jelas peruntukannya apakah tiang reklame atau JPU sebab titiknya dibangun diatas Trotoar yang mana meram-

pas hak para pejalan kaki dan menimbulkan dampak kemacetan. Dalam menentukan tata letak reklame, lanjut Usman, Pemkot Bekasi seharusnya jangan sekadar mengejar target Pendapatan Asli Daerah tanpa mempertimbangkan aspek estetika Kota. Jika demikian, Pemkot Bekasi hanya menjadi agen kapitalisme atau kepanjangan tangan pengusaha yang sekadar berorientasi profit. Tiang reklame yang ada tersebut menjadi cermin pergeseran fungsi di Jalan Djuanda dari ruang publik menjadi kepentingan sesaat pemain bisnis reklame. Untuk itu, Pemkot perlu membuat ruang publik lainnya yang menjawab kerinduan masyarakat yang rindu akan ruang publik yang nyaman.

"Untuk itu, kita menghimbau kepada Pemkot Bekasi dalam hal ini Dinas BMSDA tidak memberikan ijin teknis pemanfaatan ruang untuk titik reklame yang merusak estetika. Dinas BMSDA harus berani menertibkan titik reklame yang tidak memberikan kontribusi PAD," tegasnya. Menurut Usman, sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak salah satunya adalah pajak reklame.

"Realisasi dari pajak reklame setiap tahunnya apakah mengalami peningkatan? Hal ini perlu di pertanyakan, sebab secara umum mungkin tingkat efektifitas pemungutannya baik, akan tetapi tingkat

nya tersebut dikasih honor tambahan sebagai kompensasi. Rudy menegaskan, tidak ada honor. Guru yang ditugaskan tersebut ikhlas ditambah jam mengajarnya. "Apalagi khususnya di SMP Negeri banyak guru yang lolos P3K penempatanya justru di SD. Sehingga semakin berkurang tenaga guru yang ada. Dan jika ada kepala sekolah yang pensiun kan penggantinya diambil dari guru. Nah ini kan mengu -

rangi lagi jumlah guru,"papar Rudy. "Semoga saja segera ada solusi dari Pemerintah karena sudah jadi masalah Nasional tidak hanya di Kota Bekasi,"harapnya.

Senada dikatakan Kepala

Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bekasi Mukti W Isra yang menyebut di bulan April 2023 ada guru yang pensiun. Termasuk bulan Agustus 2023 juga ada "Bulan April dan nanti

bulan Agustus ada lagi (pensiun. red). Mereka guru bidang study IPA, bahasa sunda,"tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua MKKS SMP Negeri se Kota Bekasi ini. Diketahui di SMP Negeri 13 Kota Bekasi ada 5 orang guru yang akan pensiun diantaranya guru bidang study bahasa Inggris 2 orang, guru IPS 1 orang, guru Bahasa Indonesia 1 orang, dan Staf Kaur 1 orang (bbs/amn)

efektifitas ini akan kembali dipertanyakan jika pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak reklame itu masih dibawah potensi yang sebenarnya," paparnya.

Menurut Usman, banyak alasan mengapa terjadi ketidakseimbangan antara potensi dengan realisasi pajak reklame yang menjadi primadona pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Potensi penerimaan dari reklame yang besar tidak berband-

ing lurus dengan target setiap tahunnya. Mengingat pajak reklame merupakan salah satu unsur dari pajak daerah, maka apabila sektor ini dikelola dengan baik akan berpengaruh kepada penerimaan pajak reklame dan diharapkan akan terus meningkat serta memberikan dampak positif bagi penerimaan PAD dari sektor pajak daerah.

"Persentase perolehan dan

pertumbuhan reklame yang cukup tinggi memberikan indikasi betapa besarnya potensi yang ada. Apalagi jika dilihat Kota Bekasi begitu semarak dipenuhi dengan papan-papan reklame. Seharusnya, DPRD dalam hal ini Komisi 3 (tiga) harus lebih rajin turun ke lapangan dan mengawasi lagi realitas di lapangan dengan realisasi target dari sektor ini," cetus Usman mengakhiri.(bbs/amn)

Nonon Sonthanie Jadi Nama Jalan di Duren Jaya

KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi menobatkan nama H. Nonon Sonthanie Wali Kota Bekasi periode

1998-2003 sebagai nama jalan di wilayah Duren Jaya, Bekasi Timur.

Hal itu untuk mengenang

jasa Alm. H. Nonon Sonthanie yang dulu menjabat sebagai Wali Kota Bekasi tahun 1998 - 2003. Nama H. Nonon Sonthanie menjadi nama jalan di sekitar ruas jalan underpass dekat RS. Bella yang sebelumnya bernama Jl. Baru Underpass. Nama Nonon Sonthanie

juga di buat nama salah satu aula di lingkungan Plaza Pemkot Bekasi, di Jalan A Yani. Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memasang langsung rambu nama Jl. H. Nonon Sonthanie pada Kamis (11/05) yang juga dihadiri oleh jajaran DBMSDA, serta Camat dan Lurah setempat. Nama H. Nonon Sonthanie dinilai layak untuk dinobatkan sebagai nama jalan guna mengingat jasa-jasanya serta memberi edukasi kepada para warga bahwa Almarhum

merupakan orang penting dari bagian sejarah Kota Bekasi. "Selama ini, masih banyak warga yang belum familiar dengan nama Alm. H. Nonon Sonthanie. Namanya memang sudah disematkan sebagai nama aula di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, tetapi agar namanya makin dikenang dan dikenal khalayak luas, kami nobatkan nama H. Nonon Sonthanie menjadi nama jalan, dan sangat pantas mengingat jasajasanya terdahulu saat menjabat," ucap Tri.

Tri Adhianto pun juga menuturkan, berharap dengan pemberian nama jalan tersebut mampu memberi nilai positif.

"Semoga dengan langkah yang kami lakukan hari ini, dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi keluarga Alm. H. Nonon Sonthanie, bahwasannya jasa-jasanya ternobatkan dengan baik dan tidak dilupakan oleh kami serta warga masyarakat," tutupnya. DIketahui bahwa nama Nonon Sonthanie menjadi wali Kota Bekasi ha -

PMII Akan Lanjutkan Proses ke DKPP

hadap oknum terduga.

Menyikapi Hasil Pleno

KPUD Kota Bekasi, Ketua

PMII Kota Bekasi Yusril mengaku akan melanjutkan laporannya ke DKPP.

Kali ini yang akan dilaporkan adalah pihak KPUD

Kota Bekasi terkait sikapnya dalam penanganan laporan yang telah disampaikan

PMII.

"Kami menyayangkan kin-

erja KPUD Kota Bekasi yang telah melaksanakan pleno terkiat dugaan pemotongan honor petugas Pantarlih oleh oknum di wilayah Kelurahan Pejuang. Kami akan melanjutkan proses ini ke DKPP,"ungkap Yusril, Rabu

10 Mei 2023. Yusril Nager mengaku sangat menyayangkan hasil pleno KPUD Kota Bekasi, menurutnya dengan buktibukti yang disampaikan kepada KPUD seharusnya diberikan sanksi pemecatan terhadap oknum yang diduga melakukan pemotongan honor pantarlih. Dikatakan bahwa laporan yang diberikan sudah sangat jelas ada unsur persekongkolan jahat yang dilakukan oknum-oknum tersebut.

Pasalnya berdasarkan bukti-bukti ada poin didalam VN Grup WA apabila pantarlih keberatan dengan pemotongan tersebut maka

gaji pantarlih akan ditahan dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.

"Itu datanya kami pegang dan telah diberikan kepada KPUD Kota Bekasi. Tapi hasil sidang pleno sungguh tidak memuaskan,"ungkapnya.

Adapun komentar lain berdasarkan bukti yang ada lanjutnya, apabila pantarlih keberatan dengan pemotongan tersebut maka, mereka (pantarlih) harus kerja ulang. Cetus Yusril.

"Pasalnya jelas ada dugaan proses pemutakhiran tersebut yang dilakukan oleh pantarlih di awal pelaksanaan pemutakhiran mereka tidak membawa buku

panduan dikarenakan ada

keterlambatan distribusi dari KPU sehingga harus diisi oleh PPS,"tegas Yusril. Nager sapaan akrab yusril, juga menyampaikan dengan melihat hasil pleno KPUD tersebut, ia menduga ada intervensi politik yang terjadi. Namun tetap kami menghormati keputusan tersebut dan yang pasti kami tidak akan berhenti disini dan menerima begitu saja, persoalan ini akan kami lanjutkan ke DKPP supaya DKPP mengetahui kebobrokan KPUD Kota Bekasi. Diketahui bahwa Pleno KPUD Kota Bekasi terkait laporan PMII telah selesai

dan menyatakan bersalah, tapi Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pejuang beserta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi hanya memberikan sanksi peringatan tertulis. Adapun kesalahan yang dilakukan terkait pemotongan honorarium petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebesar Rp 50 ribu. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni. Menurutnya, sanski diberikan kepada PPS Pejuang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihaknya dan keputusan melalui sidang pleno, Rabu

sil dari pemilihan kepala daerah masih ditingkat DPRD Kota Bekasi pada 26 Januari 1998. Saat itu Nonon Sonthanie terpilih sebagai Wali Kota Bekasi untuk periode 1998-2003. Nonon Sonthanie lalu dilantik oleh Gubernur Jawa Barat R Nuriyana. Lima tahun kemudian, Kota Bekasi kembali menggelar Pilkada. Adalah pasangan Akhmad Zurfaih-Mochtar Mohammad terpilih dalam pemilihan di DPRD Kota Bekasi untuk periode 2003-2008. (amn/bbs)

(10/5/2023).

"Hasil pleno dan pemeriksaan yang kami lakukan, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pejuang beserta jajaran kita berikan sanksi peringatan tertulis,"katanya kepada awak media. Berikut nama-nama yang diberikan sanksi,

1. Ketua PPS Kelurahan Pejuang : Ali Akbar Fahamta

2. Anggota PPS Kelurahan Pejuang : Frananda Bagus Novansya

3. Anggota PPS Kelurahan Pejuang : Satria Rizky Ananda. ***

Parpol jadi

Penggerak

Pendidikan

Politik Publik

KABUPATEN BEKASI -

Ketua Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten

Bekasi Jajang Wahyudin

SEKILAS

mengemukakan partai politik memiliki peran dalam hal pendidikan politik kepada publik. Dengan tujuan, tentunya untuk mendorong angka partisipasi Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bekasi meningkat dari Pemilu sebelumnya.

“Dan partai politik punya posisi strategis, melalui para Caleg, anggota atau simpatisan, saya kira itu pokok

Waduh, Banyak Caleg

Curi Start Kampanye

KABUPATEN BEKASI - Sejumlah baliho dan spanduk yang digunakan sebagai alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Bekasi kini sudah banyak bermunculan. Wajah para caleg dan bendera partai yang lolos verifikasi pun nampak terpampang di sejumlah titik keramaian.

Padahal sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa masa kampanye dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kendati demikian, hal itu tidak dihiraukan oleh peserta

Pemilu untuk Dapil di Kabupaten Bekasi. Sejumlah banner dan baliho sudah berjejer di jalanan Kabupaten Bekasi yang merusak keindahan kota.

Panitia Pengawas  Kecamatan (Panwascam) Setu mengaku tidak bisa berbuat banyak. Karena saat ini belum masuk dalam tahapan kampanye. “Adapun memasang baliho itu dipersilahkan, asalkan jangan memasang ditempat yang dilarang. Tempat yang dilarang itu seperti masjid, instansi pemerintahan dan sarana sekolahan,”ketua Ketua Panwascam Setu, Amarullah  Hingga saat ini kata dia belum ada laporan adanya atribut partai dan caleg yang terpasang di tempat terlarang. “Kita belum bisa ambil tindakan, karena masih dalam sosialisasi. Nanti mulai kampanye pada Nopember. Kalaupun ada yang melanggar, kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan ketua partai di tingkat kecamatan,”paparnya.

Jika, pengurus kecamatan partai tidak menurunkan, Panwascam akan menurunkan secara paksa baliho yang tidak sesuai ketentuan. (dim)

Kasus Staycation ....

dari halaman Cikarang Ekspres

Anggota Komisi IV DPRD

Kabupaten Bekasi, Nyumarno menegaskan fenomena ini sudah seharusnya dituntaskan. Komitmen kuat dan ketegasan pemerintah harus dilakukan untuk menindak praktik nakal ini.

“Kami meminta ketegasan pemerintah daerah, khususnya tindakan preventif.

penting,” ungkapnya usai digelarnya pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilihan Umum tahun 2024, di aula Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kedungwaringin, pada Rabu (10/05) lalu. Jajang mengharapkan angka partisipasi Pemilu 2024 mendatang sesuai dengan yang ditargetkan KPU RI di

Kabupaten Bekasi mencapai 77,5 persen. “Minimal bisa melampaui angka itu, (jika bisa tembus) adalah sebuah prestasi tersendiri bagi kami,” tuturnya. Selanjutnya, dalam proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi sampai Rabu (10/05) sudah ada 4 partai politik yang telah mengajukan bakal calon ang-

gota DPRD Kabupaten Bekasi. Parpol tersebut melengkapi syarat yang sudah ditentukan, seperti melakukan upload dokumen ke Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Silon). “Jadi semua dokumen diupload ke Silon, lalu dokumen form B yang khusus berisi daftar nama calon,

cocok, kami minta perbaikan,” sambungnya. Jajang menjelaskan, aplikasi Silon terpusat di KPU RI, sementara di tingkat Kabupaten/ Kota hanya sebagai pengguna aplikasi tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku. “Kami melakukan proses sesuai dengan ketentuan di dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023,” tandasnya. (har)

KABUPATEN BEKASI

- Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlind

ungan Anak (DP3A) Kabu paten Bekasi memeriksa kondisi psikologis AD (24) wanita korban ajakan stay cation oleh atasan pada Rabu (10/5) kemarin di UPTD PPA DP3A Kabu paten Bekasi. Hasilnya, kondisi psikologis AD din yatakan sehat dan stabil.

AD dianggap tidak men galami trauma dan dapat bercerita dengan baik di hadapan penyidik. Kepala UPTD PPA pada

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlind ungan Anak Kabupaten Bekasi, Fahrul Fauzi men gatakan, pemeriksaan psikologi terhadap korban berdasarkan permoho nan yang diajukan polisi.

“Dasar penanganan dan pendampingan dari kami, adanya surat permohonan dari Polres Metro Bekasi untuk pendampingan psikologi kepada korban,” katanya. Hasil dari pemeriksaan ini, lanjut Fahrul, akan di-

ISTIMEWA PEMERIKSAAN: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi memeriksa kondisi psikologis AD (24) wanita korban ajakan staycation oleh atasan pada Rabu (10/5) kemarin

jadikan barang bukti laporan korban di Polres Metro Bekasi. Hasil pemeriksaan

itu juga akan dijadikan sebagai keterangan dari ahli psikologi.

di UPTD

Fahrul menuturkan, berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Ta -

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES

Kalau untuk kasus AD kan memang sudah di polisi, nah langkah-langkah lainnya harus dilakukan. Sosialisasi ke kawasan-kawasan industri, pastikan pelecehan itu tidak terjadi lagi,” ucap Nyumarno, usai rapat.

Di Kabupaten Bekasi, pelecehan terhadap perempuan di dunia kerja ini melanggar dua regulasi yakni Perda 5 tahun 2020 tentang

General Manager/Pimpinan Perushaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama.

perlindungan perempuan dan anak, kemudian Perda 4 tahun 2016 tentang ketenagakerjaan. “Regulasinya ada, tinggal bagaimana ditegakkan,” ucap dia. Selain kasus AD yang telah ditangani polisi, Nyumarno pun mengungkap praktik staycation yang dialami korban lainnya, Ng. Pelecehan itu dialaminya saat bekerja di PT M di kawasan

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Sahrul Kamal, Gemah Abdillaah Kasnen.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun,

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Romo Kosasih (Bisnis)

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Al mujamil.

General Manager Divisi Online Suhlan Pribadi.

Copy Editor: Wahyu Muhamad Iqbal, Okky Firmansyah.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Dimas A, Eko Prihastanto.

Manager Iklan & Promosi: Dimas A (Koordinator), Eko Prihastanto

Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Noviantoro.

Sirkulasi & Pengembangan Koran Jamal (Koordinator), Yanto, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto.

Akunting/Keuangani -

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama: Suhendrik Direktur : Tohiri Alam

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto. Komisari: Mohamad Fauzi. S.Ag

MM2100. Diyakini kisah Ng ini yang sebenarnya diungkap akun twitter @Miduk17 yang kemudian viral.

“Sebenarnya kejadian viral staycation yang kemarin viral itu, diawali sekira tanggal 30 April 2023 di mana ada salah satu mantan pekerja buruh di Kabupaten Bekasi berinisial Ng yang memposting di media sosial yang kemudian viral,” kata Nyumarno.

Kasus Ng ini yang kemudian mengungkap banyaknya praktik pelecehan di dunia kerja. Nyumarno menegaskan, kasus tersebut harus diusut tuntas karena bukan tidak mungkin banyak kejadian lain yang tidak terungkap. “Kemudian di tingkat perusahaan pun harus berkomitmen menindak pelaku pelecehan. Meski

hukum positif sedang berjalan, ada hukum normatif yang juga harus ditegakkan. Pelaku semacam ini jangan diberi ruang di dunia kerja karena dapat merusak citra dari perusahaan itu sendiri,” ucap dia. Terpisah, Kepala DP3A Ani Gustini membenarkan adanya sejumlah informasi terkait staycation yang menimpa beberapa kor -

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

Kantor Karawang Bekasi Ekspres

hun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 24 dan 25, salah satu alat bukti untuk memperkuat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan adanya keterangan dari ahli psikologi. “Salah satunya, mungkin untuk memperkuat dugaan di kepolisian selain pengakuan, bagian dari menguatkan laporan dari korban,” ungkapnya. Karyawati korban dugaan staycation atau menginap di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi, Sabtu (6/5). Korban melaporkan dugaan kasus tersebut didampingi kuasa Korban berinisial AD (24) melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual non-fisik yang dialaminya itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 dan atau 5 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 335 KUHP. (dim/ wyd)

ban lainnya. Untuk itu, pihaknya pun tengah melakukan pendampingan kepada mereka yang telah melapor.  “Pendampingan kami lakukan, termasuk untuk kasus staycation AD. Sekarang sudah diasesmen oleh psikolog untuk membantu pemulihannya. Sesuai arahan penjabat bupati, komitmen kami pada pendampingan korban,” ucap dia. (mil/wyd)

Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267)

8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No.

Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001

Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C

PPA DP3A Kabupaten Bekasi.

Korban Kasus Staycation Jalani Tes Psikologis

DPRD Karawang Masuki Masa Reses

Serap Aspirasi

Masyarakat

KARAWANG - Seluruh anggota

DPRD Kabupaten Karawang akan kembali menggelar reses pada tanggal 15-21 Mei 2023. Kegiatan reses ini merupakan yang kedua kalinya pada

tahun anggaran 2023. Pada Sidang Paripurna  DPRD Kabupaten Karawang Rabu (10/5/2023), yang dipimpin oleh

Wakil Ketua III DPRD, Anggi Rostiana

Tarmadi, diumumkan jadwal reses

ke II tahun anggaran 2023 akan

dilaksanakan selama enam hari pada tanggal 15-21 Mei 2023.

“Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karawang akan melaksanakan reses ke dua tahun 2023 pada tanggal 15 Mei hingga 21 Mei 2023,” ungkap Anggi saat membacakan agenda Sidang Paripurna Rabu 10 Mei 2023. Selama reses tersebut, seluruh anggota DPRD akan turun langsung ke masyarakat

di daerah pemilihan masingmasing untuk menyerap aspirasi. “Dalam reses nanti seluruh anggota dewan akan turun ke masyarakat di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi. Masing-masing dewan akan turun di enam lokasi berbeda,” ungkap Anggi. (adv)

RAPAT: Komisi lV DPRD Kabupaten Bekasi bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menggelar rapat khusus membahas kasus staycation yang sedang ramai jadi perbincangan.

Kasus Staycation

Bukan Satu-satunya

DPRD

Ungkap Ada

Banyak Kasus

Serupa di

Dunia Kerja

KABUPATEN BEKASI – Komisi lV DPRD Kabupaten Bekasi bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menggelar rapat khusus membahas kasus staycation yang sedang ramai jadi perbincangan.

Dihadapan Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat, terungkap bahwa kasus staycation ini bukanlah satu-satunya. Praktik pelecehan berkedok penyalahgunaan kekuasaan kerap terjadi di lingkungan dunia kerja. Kasus staycation merupakan bagian kecil saja yang terungkap. Sebab,

korban berani buka suara dan melaporkannya ke pihak berwenang. Dalam rapat itu, diketahui terdapat banyak informasi yang melaporkan praktik pelecehan seksual di dunia kerja. Perempuan, yang kerap menjadi korban, mendapat pelecehan baik secara fisik, verbal maupun non verbal. Ironisnya, korban tidak mampu melawan karena terdapat relasi kuasa dalam kasus yang dialami. Korban sebagai bawahan dan pelaku merupakan atasan.  Bahkan, tidak sedikit pelecehan dibarengi dengan tekanan dan ancaman. Pelaku mengancam memecat atau memutus kontrak kerja jika korban jika tidak menuruti keinginan untuk staycation. Alih-alih melawan, korban akhirnya memilih kehilangan pekerjaan mereka.

DLH Bersih-bersih Sampah di Kali Jambe

12 Truk Dikerahkan Angkut 84 Ton Sampah

KABUPATEN BEKASI

- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi

membersihkan dan mengangkut sampah sepanjang 150 meter di Kali Jambe Kampung Mundu, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara pada Kamis (11/4). Kepala UPTD Wilayah 2, Sumardi mengatakan, sampah yang berada di Kali Jambe ini didominasi sampah plastik dan sisa potongan kayu, sehingga menyumbat aliran air di bawah Jembatan Kali Jambe. “Ya, kami langsung angkat sampah yang menyumbat saluran air di jembatan, yang terbawa banjir kemarin, dengan mengerahkan satu unit alat berat excavator long arm untuk mempermudah pengangkatan sampah di Kali Jambe,” katanya. Sumardi mengatakan, sampah yang menyumbat di bawah Jembatan Kampung Mundu itu mayoritas berasal dari hulu, yang terbawa oleh aliran air yang cukup deras ke hilir. “Kami menurun sebanyak 12 unit armada truk pengangkut sampah, dimana masingmasing truk sampah itu membawa kurang lebih 7 ton sampah, jadi total keseluruhan sampah yang diangkut kurang lebih 84 ton,” terangnya. Sumardi menyampaikan, sampah tersebut akan dikeringkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng di Kecamatan Setu “Ya, di sini sebelum diangkat ke TPA Burangkeng akan kami keringkan dulu, agar mudah untuk membawanya sehingga tidak menimbulkan bau,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait menghimbau kepada masayarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak membuang sampah ke aliran kali yang berpotensi menyebabkan bencana banjir di Kabupaten Bekasi. “Sampah yang menumpuk di saluran air atau sungai, memberikan dampak mengakibatkan banjir apabila sampah ini belum diangkut, sehingga air bisa meluap ke rumah warga,” katanya. Selain itu untuk kebersihan pasar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, inspeksi mendadak ke Pasar Sentra Grosir Cikarang (SGC). Blusukan itu, dilakukan atas instruksi PJ Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramdan untuk mengatasi semrawutnya sampah dari ribuan pedagang yang berjualan di wilayah SGC tersebut. Selain itu, buruknya drain-

ase di lokasi tersebut turut menjadi catatan tim yang dipimpin langsung Donny Sirait selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Donny didampingi Kabid

Kebersihan, Mansyur, Kasie Kebersihan, H. Edy Sirotim, Kepala UPTD wilayah IV, Sudeni dan Kepala UPTD wilayah V, Samsuro M Ardiansyah SE. “Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sudah meninjau empat titik lokasi di Pasar Cikarang. Sudah kita identi fikasi,” kata Donny.

di pinggir jalan utama dan di sebelah dalam. Sampah berasal dari aktivitas pasar karena banyak sayur sayuran yang sudah busuk. “Di jalan utama segera kami angkut karena ada perintah dari Pj Bupati pak Dani Ramdan,” ujar Dony. Donny menambahkan, mengenai tupoksi dan sebagainya nanti akan dibahas lebih lanjut dan dilaporkan kepada Pj Bupati. “Dua dump truck dan delapan pasukan oranye kita kerahkan untuk membersihkan sampah yang berada di jalan

SAMPAH SUNGAI: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi membersihkan dan mengangkut sampah sepanjang 150 meter di Kali Jambe Kampung Mundu, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara pada Kamis (11/4).

ISTIMEWA

SEKILAS: Seluruh anggota DPRD Kabupaten Karawang akan kembali menggelar reses pada tanggal 15-21 Mei 2023. Kegiatan reses ini merupakan yang kedua kalinya pada tahun anggaran 2023.