Karawang Bekasi Ekspres, 12 Agustus 2020

HARIAN UMUM

BEKASI

KARAWANG

AKTUAL DAN TERPERCAYA

RABU, 12 AGUSTUS 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 11 AGUSTUS 2020

KONFIRMASI

132

SUSPEK

KONTAK ERAT

1.482

6.112

PURWAKARTA KONFIRMASI

77

SUSPEK

705

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

KOTA BEKASI

KONTAK ERAT

574

KONFIRMASI

614

SUSPEK

1.594

JAWA BARAT

KONTAK ERAT

5.121

KONFIRMASI

SEMBUH

7.694 4.483

MENINGGAL

232

Tok! Mendagri Putuskan Mundur Semuanya

Pilkades Tunggu Pilbup Tuntas 86 Pabrik Buang Limbah Cair ke DAS Citarum

KARAWANG- S ebanyak 583 pemerintah desa di Jawa Barat diperintahkan untuk menunda penyelenggaraan pemilihan kepala desa pada tahun 2020. Hal itu seiring dengan terbitnya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala di Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Seluruh Indonesia Kepala Desa Antar

Waktu (PAW) pada 10 Agustus 2020 kemarin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan, berdasarkan surat tersebut akan ada arahan s elanjutnya terkait kepastian penyelenggaraan Pilkades setelah instruksi penundaan tersebut.

Pihaknya belum mengetahui penyelenggaraan Pilkades akan dilaksanakan tahun berikutnya atau tidak.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

KARAWANG- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang akhirnya blak-blakkan salah satu penyebab air Sungai Citarum menghitam lagi diduga akibat limbah industri yang Mesk diperparah daya dukung sunMenghit i gai yang sudah melampaui Kepala D am, batas.

Klaim AirLHK Kepala DLHK Karawang, Masih di nya A Wawan Setiawan mengungBaku M tas Ke Halaman METRO KARAWANG n

utu

KATA MEREKA Karawang Butuh Pemimpin Visioner

Honorer Tuntut Upah Sebesar UMK KARAWANG- Kesejateraan para honorer tidak pernah tuntas. Padahal langkah perjuangan mereka untuk memperbaiki nasib sudah lama berlangsung. Kini tuntutan pun mereka berikan kepada para wakil rakyat di Senayan.

Sekretaris Solidaritas Nasional Wiyatabhakti Indonesia (SNWI) Kabupaten Karawang Dedi Noor Iskandar memperjuangkan n a s i b d a n k e s e j a h t e raan honorer Kabupaten Karawang dengan menyampaikan tuntutan melalui audiensi kepada ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.

“Kami meminta DPR RI

Bereputasi Unggul dan Berwawasan Kebangsaan

KARAWANG: Pilkada Karawang sebentar lagi digelar.

Even politik untuk menjaring pemimpin di daerah ini disorot banyak kalangan. Mucul tuntutan, Pilkada Karawang harus menghasilkan sosok pemimpin visioner untuk memajukan dan membangun daerah ini.

“Pemimpin visooner sangat dibutuhkan untuk membenahi segala sektor di wilayah yang dihuni sekitar 2 jutaan jiwa ini,” ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ihasnudin M,Si. Ihasanudin mengatakan, 17 Agustus 2020 adalah momentum para bakal calon kepala daerah Karawang untuk memerdekakan warga yang masih diambang batas kesulitan ekonomi. “MenKe Halaman METRO KARAWANG n

ISTIMEWA

TUNTUTAN HONORER: Sekretaris SNWI Kabupaten Karawang Dedi Noor Iskandar menyampaikan tuntutan melalui audiensi kepada Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.

mendesak Pemerintah agar secepatnya menyampai-

kan Daftar Inventarisasi

Ihsanudin Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar.

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Program Studi Teknik Indrustri S1 Teknik Mesin S1 Teknik Informatika S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Pendidikan Agama Islam S1* UBPkarawangOfficial

Manajemen S1 Akuntansi S1 Hukum S1 Psikologi S1 Farmasi S1 Sistem Informasi S1

085771189715

Jalan H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361 | Tlp. 0267-8403140 | 085771189715 | email: pmb@ubpkarawang.ac.id

Kisah Perjuangan Para Penyuluh KB Karawang untuk Mendapatkan Status ASN

Menghadap Dewan, Sampai Staf Khusus Presiden Lebih dari tujuh tahun sudah. Iqbal Wahidin dan ratusan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kabupaten Karawang, mengabdi untuk pemerintah daerah. Namun, sampai saat ini, status kepegawaian mereka masih belum jelas.

WAHYUDI, KARAWANG

SESUAI Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, status kepegawaian dalam pemerintahan hanya ada dua.

Yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Di Kabupaten Karawang sendiri. Saat ini jumlah PLKB yang sudah mengabdi bertahun-tahun ada ratusan jumlahnya. TerKantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

catat, Karawang hanya memiliki 63 orang PLKB APBD 1 yang di biayai provinsi.

Dan tak lebih dari 100 orang PLKB APBD 2 yang di biayai Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

“Totalnya ada 163 PLKB non PNS di Kabupaten Karawang. Sekarang ini, kita sedang berjuang untuk mendapat status kepegawaian sebagai ASN,” unKe Halaman METRO KARAWANG n

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

NON PNS : Forum PLKB Karawang, sedang berjuang demi status kepegawaian dalam pemerintahan di Kabupaten Karawang. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

RABU, 12 AGUSTUS 2020

METRO KARAWANG

Perda Disabilitas Harus Disyahkan Tahun Ini KARAWANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang optimis Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibahas dan di u n da ngka n t a hun ini. Pasalnya, saat ini s e mu a f ra k s i su d a h sepakat untuk segera menerbitkan regulasi tersebut.

Ketua Bapemperda DPRD Karawang, Taufik Ismail mengatakan, pihaknya sudah membahas naskah akademis Raperda Pengh o r m a t a n , Pe r l i n d ungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada, Senin (10/8/2020) malam.

“Semalam Raperda

Disabilitas ini kita bahas di Bapemperda, kita kaji pasal per pasal.

Semua Fraksi juga sudah menyetujui agar raperda ini dibawa ke Banmus,” ujarnya, Selasa (11/8/2020) di DPRD Karawang.

Legislator yang akrab disapa Pipik ini menuturkan, beberapa point penting dalam Raperda Disabilitas adalah kewajiban semua instansi baik pemerintah maupun swasta untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

“Semua instansi pemerintah dan swasta wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas,” tegas dia.

Bahkan, lanjut Pipik, fasilitas dan hak bagi penyandang disabili-

tas akan menjadi salah satu syarat dalam pengutusan perizinan.

“Misal ketika mengajukan IMB, nanti di siteplan harus mencantumkan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kalau tidak ada, izin tidak bisa dikeluarkan,” tuturnya.

Masih kata Pipik, begitupun dengan fasilitas umum yang menjadi kewenangan pemerintah, wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

“Misalkan di trotoar, harus ada jalur khusus bagi penyandang disabilitas. Semuanya akan diatur dalam perda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” tandasnya. (red)

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Namun, kata dia, untuk sementara roda pemerintahan desa harus mengacu pada UU No 6/2014 tentang pemerintah Desa.

Di sama terdapat tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa jika terjadi penundaan Pilkades.

“Arahan konkret ada di UU 6/2014 tata caranya bagaimana, masa transisi ada pj kepala desa,” ujar dia.

Selanjutnya, pihaknya akan meneruskan arahan tersebut pada pemerintah kota kabupaten agar menunda penyelenggaraan Pilkades 2020 ini.

Sementara itu pada surat yang ditandatangani oleh Mendagri tersebut Nomor 141/4528/SJ, Tito Karnavian menuturkan, “Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang serta menegaskan Surat kami Nomor 141/2577/ SJ tanggal 24 Maret 2020 hal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan PAW, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pihak termasuk Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang berpartisipasi dalam Pilkada maupun yang tidak.

2. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 huruf f menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program strategis nasional, yang artinya pemerintah daerah harus mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara nasional yang aman dan bebas Covid-19, termasuk melakukan tindakan preventif terhadap penyebaran Covid-19.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pera-

turan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal terjadi Kebijakan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/ Wali Kota Mengangkat Penjabat Kepala Desa dan pada Pasal 57 Ayat (2) mengatur bahwa Kebijakan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini adaiah Menteri Dalam Negeri.

4. Berkenaan dengan angka 1,2 dan 3, kami minta kepada Saudara untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dengan tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayahnya masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Pilakdes Karawang Terbitnya surat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) 141/4528/SJ tentang penundaan jadwal Pilkades serentak tahun 2021, menjadi polemik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Karawang.

Pasalnya, surat edaran yang terbit pada Senin, (10/8) lalu itu, berisi instruksi kepada Bupati/ Wali Kota, untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak sampai tahapan Pilkada serentak selesai pada 9 Desember 2020 yang akan datang.

Padahal seharusnya, tahapan Pilkades 177 desa di Kabupaten Karawang, idealnya di mulai bulan Oktober 2020 ini. Sedangkan pelaksanaannya, semula diwacanakan bulan Februari 2021.

Menyikapi surat edaran itu, Sekjen Apdesi Karawang, Alex Sukardi menuturkan, terbitnya surat Kemendagri itu, jelas bakal menjadi acuan bagi pemerintah daerah.

Namun, kata Alex, masih ada banyak kemungkinan dan cara terbaik untuk tetap bisa menyelengga-

rakan Pilkades Serentak di Karawang, sesuai jadwal semula.

“Tetap surat ini akan menjadi acuan untuk pemerintah daerah. Tapi kita tunggu saja. Lagi pula prediksi saya juga Pilkades ini akan mundur waktunya. Tapi tidak terlalu jauh,” ujar Alex, kepada awak media, Selasa, (11/8).

Sementara, Kabid Pemerintahan Desa, DPMD Karawang, melalui Kasie Tata Kelola Desa, Andri Irawan menjelaskan, surat Kemendagri yang sudah beredar di masyarakat itu.

Tentunya bakal dipelajari lebih dalam terlebih dulu oleh pemerintah daerah, melalui DPMD Karawang.

Pasalnya, kata Andr i, dalam pelaksanaan Pilkades serentak ini. Tentunya aturan dalam perundang-undangan harus dijadikan pedoman.

Andri menjelaskan, sesuai bunyi Pasal 57 peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undangundang desa, bahwa memang kebijakan penundaan Pilkades ditetapkan oleh menteri, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

“Dalam surat dijelaskan, bahwa penundaan tersebut adalah sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, harus jelas dulu, kapan sebenarnya waktu yg di maksud selesainya penyelenggaraan Pilkada itu,” papar Andri.

“Setelah jelas, maka kita susun jadwal yg fix, untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat setelah adanya penetapan (jadwal Pilkada, red),” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan, DPMD Karawang saat ini tengah bekerja keras dalam merumuskan dan menetapkan jadwal Pilkades serentak tahun 2021 yang akan datang.

Andri mengatakan, dalam waktu dekat, hasil kajian dan rumusan pelaksanaan Pilkades serentak akan selesai. Serta akan disosialisasikan. Setelah sebelumnya ditetapkan oleh Bupati, sesuai 86 ayat 5 Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa.

“Dalam waktu dekat akan kami sosialisasikan. Insya Allah, waktunya tidak akan mepet. Sehingga sosialisasi bisa efektif dan pihak terkait akan lebih leluasa menjalani pilkades dengan sebaik-baiknya,” tandasnya. (wyd/red)

Karawang Butuh Pemimpin .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES jadi pemimpin itu harus v i s i o n e r d a n b e r p i ha k pada mereka yang lemah, agar kemerdekaan bisa dirasakan,” katanya Selasa (11/8/2020) kepada pers.

Karena itu, Ihsanudin menegaskan, para bakal calon kepala daerah yang ambisi ingin memimpin masyarakat Karawang

jangan hanya sekedar menggencarkan pencitraan tanpa visi dan misi yang jelas.

“Mereka yang berduit bisa saja kembali dan terus melakukan pencitraan demi sebuah ambisi popularitas,” tegasnya.

Ihsanudin mengutip sabda Rasulullah Muham-

mad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Hadist Riwayat Imam Thabrani dan Daruqutni yakni ‘Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu m e mb e r i ke ma n f aat a n bagi orang lain’. “Tetapi apalah artinya kekuasaan apabila tidak berefek manfaat untuk kemajuan rakyat Karawang,” tandasnya. (red)

2

BPHTB Harus Sesuai Harga Pasar Raperdanya Masuk Tahap Finalisasi KARAWANG-Pansus Raperda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) DPRD Kabupaten Karawang, menggelar rapat finalisasi bersama sejumlah OPD terkait, Selasa (11/8/2020) di Ruang Rapat DPRD. Setelah selesai semua pembahasan, raperda tersebut kini siap untuk diundangkan melalui Sidang Paripurna.

Ketua Pansus Raperda BPHTB DPRD Karawang, Suci Nurwinda mengatakan,

pembahasan raperda ini memakan waktu cukup lama karena banyaknya kajian-kajian dari setiap pasal. Terlebih, kegiatan pembahasan juga sempat terhenti akibat pandemik Covid-19.

Ia mengungkapkan, dalam pembahasannya, Raperda BPHTB itu bakal menyerahkan nilai pajak pada nilai transaksi pasar sesuai objek tanah. Sebab selama ini penentuan BPHTB ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Kita sedang membahas Raperda BPHTB, sebab adanya raperda itu merupakan usulan dari eksekutif khususnya Bapenda,” ujar Suci.

Ia mengatakan, adanya

raperda ini agar adanya kepastian hukum terkait dengan dasar penentuan pajak BPHTP yang selama ini menggunakan NJOP, dijadikan nilai transaksi atau nilai pasar.

“Selain kepastian hukum, adanya raperda BPHTB ini juga untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya.

Menurutnya, jika tidak dirubah penarikan BPHTB ini maka bakal terjadi ketimpangan. Sebab harga jual tanah itu tidak sama, khususnya di daerah Telukjambe dan Karawang Barat.

“Jadi kalau memggunakan NJOP maka ada ketidak adilan dalam pembayaran

BPHTB,” paparnya.

Meskipun, lanjut Suci, pembayaran BPHTB ini dilakukan secara self assesment atau perhitungan sendiri. Namun Bapenda memiliki tim taksir harga jual melalui Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk menentukan pembayaran BPHTB. “Kami juga nanti bakal m e m p e r t a n y a k a n c a ra penaksiran itu ke Bapenda, agar masyarakat juga tau cara perhitungannya,” katanya.

Ia menambahkan, kedepan tidak ada lagi kebingungan dalam penentuan pembayaran pajak BPHTB lagi. “Jadi adanya keadilan dalam pembayaran BPHTB dan tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya. (red)

wadana, dan jembatan Telukjambe Timur. “Hasilnya ratarata di atas ambang batas baku mutu, di diantaranya BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand).

“Sementara Ph-nya masih normal,” ujar Wawan.

PPLH DLHK Karawang Azis Kemal Fauzie saat mendampingi Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan mengatakan, kendati sudah berubah warna, kandungan baku mutu tersebut masih aman tergantung dari jumlah debit sungai. Tergantung dari jumlah debit sungai untuk pengenceran limbah pe-

rusahaan. “Kalau misalnya debitnya rendah bisa saja baku mutunya melampaui meskipun saat dikeluarkan baku mutunya sudah menenuhi,” ungkapnya.

Menurut Azis, namun tidak dapat menyimpulkan jika warna Sungai Citarum hitam di Karawang akibat endapan limbah kertas yang telah mengalami proses biologi di Sungai Citarum.

“Kalau itu saya tidak bisa menyimpulkan, karena memang banyak endapan limbah di Citarum termasuk limbah perusahaan atau juga limbah rumah tangga,” jelasnya. (rie)

dari BOS pusat artinya untuk biaya hidup kami seharihari kami harus menghutang atau kata lain meminjam. Apalagi saat ini dengan pembelajaran system Darring yang artinya menggunakan kuota,” tuturnya.

Lanjutnya, malah kebutuhan dimasa pandemi ini semakin bertambah, menurut informasi ada kuota untuk guru dalam melaksanakan kegiatan Darring namun realitas yang terjadi dibawah itu tidak merata semua guru menerimanya.

“Kedua, pemerintah berencana akan memberi bansos kepada pekerja yang bergaji dibawah Rp 5 juta.

Nah menurut kami tenaga pendidik dan Kependidi-

kan yang bersatus Honorer seperti kami itu sangat layak untuk mendapatkan bansos tersebut, jangankan gaji Rp 5 juta dibawah Rp 1 jt saja kami masih termasuk dalam golongan itu,” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPW SNWI Jawa Barat, Hendra Kurnia, menambahkan dirinya yakin dengan Revisi UU ASN yang diusulkan oleh DPR RI saat ini kepada Pemerintah akan membuat payung hukum.

“Yang jelas terhadap status honorer terutama yang sudah mengabdi sejak tanggal 15 Januari 2014 agar bisa diangkat menjadi PNS, sebagaimana tertuang dalam RU U ASN Pasal 131A ,” pungkasnya. (*)

86 Pabrik Buang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Pilkades Tunggu Pilbup ....

KARAWANG BEKASI

kapkan si sepanjang Sungai Citarum yang melintasi Karawang:121 kilometer, tak kurang ada 86 perusahaan outfallnya (saluran limbah cair) dibuang ke Daerah Aliran Sungai Citarum dan 32 di antaranya langsung ke Citarum. Perusahanperusahaan itu di antaranya pabrik tekstil, kertas, dan makanan. “Secara teori yang outfallnya paling banyak pabrik kertas, kemudian tekstil,” kata dia.

Wawan menyebut outfall pabrik kertas yang awalnya ber warna putih karena

proses biologi, mengalami pembusukan dan warnanya berubah hitam. Meski begitu, Wawan juga mengatakan menghitamnya Sungai Citarum baru-baru ini bukan karena perusahaan membuang limbah tanpa diolah. Melainkan efek endapan pada dasar sungai yang pekat ditambah ada pengerukan di bawah Bendung Walahar.

Pihaknya juga sudah mengambil sampel air sungai di tujuh titik, yakni Anggadita, Pindodeli, Unsika, alun-alun, jembatan alun-alun, Pur-

Honorer Tuntut Upah .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Masalah (DIM) mengenai RUU tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diusulkan DPR RI kepada Pemerintah,” ucapnya kepada KBE, Selasa (11/8), usai mengikuti kegiatan workshop pendidikan peluang dan tantangan pelaksanaan pembelajaran di era New normal.

Dikatakannya, pihaknya menuntut upah yang layak sesuai dengan upah minimum untuk pendidik dan tenaga kependidikan berstatus honorer. Juga mengharapkan adanya jaminan kesehatan untuk pendidik dan tenaga kependidikan berstatus honorer.

“Meminta kepada DPR RI agar pendidik dan tenaga kependidikan bersatus honorer dapat bansos seperti pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang saat ini sedang diwacanakan oleh pemerintah,” ucapnya.

Dedi Noor Iskandar menambahkan bahwa Pemerintah telah melupakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berstatus honorer dimasa Pandemi Covid-19 ini.

“Kami rasa kami bagian juga warga yang kena dampak Covid -19 dalam segi ekonomi. Pertama, upah/ gaji yang kami terima itu 4 bulan sekali yang bersumber

Menghadap Dewan, Sampai .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES gkap Ketua Forum PLKB Karawang, Iqbal Wahidin, kepada KBE, Selasa, (11/8).

Iqbal bilang, dalam setahun terakhir. Forum PLKB Karawang bersama Forum Komunikasi (FK) PLKB berjuang bersama, untuk mendapatkan status kepegawaian dari pemerintah. Minimal sebagai P3K di wilayah kabupaten masing-masing.

Kata Iqbal, sejauh ini, beberapa instansi dan pemangku kebijakan dari daerah, provinsi, sampai ke pusat.

Sudah di ajak berdiskusi dengan FK-PLKB Indonesia, yang di dalamnya juga ada ratusan warga Karawang ikut berjuang.

Tak main-main. Dalam setahun terakhir, Forum PLKB ini sudah bertemu dengan pihak Kementrian

PMK, Kemenpan RB, Kemenkopolhukam, DPR-RI Komisi 9, BKKBN Pusat, sampai Staf Presiden.

“Hasil pertemuan itu, semuanya mendukung apa yang kita lakukan. Tapi, kami masih terbentur dengan regulasi otonomi daerah,” ucapnya.

Iqbal mengakui, jika menyandang status PNS saat ini sangat sulit. Namun, kata dia, pihaknya berharap, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, dalam waktu dekat ini, bisa mengangkat status kepegawaian mereka.

Minimal menjadi P3K. “Menjadi PLKB Non PNS di Karawang sebenarnya sudah baik. Tapi, status kepegawaiannya itu yang kita cari,” ujar pria berkacamata itu.

“Kalau kita minimal jadi P3K. Kesejahteraan itu sudah pasti include jika kita sudah menyandang status ASN,” tegasnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang, Sofiah menjelaskan, hasil meeting dengan BKKBN pusat dan seluruh instansi dan Dinas PPKB seluruh Indonesia sepakat, bahwa idealnya ada 1 PLKB di 1 desa yang penduduknya padat.

Kabupaten Karawang, sambung Sofiah, memiliki 309 desa yang tersebar di 30 kecamatan. Untuk mendapat status ideal 1 desa 1 PLKB. Karawang sendiri masih kekurangan 103 PLKB lagi. “ K i t a s u d a h b e r s u ra t dengan BKKBN pusat soal masalah ini. Inginnya kita juga ada penambahan.

Sekaligus pengangkatan, minimal P3K untuk para PLKB yang non PNS ini,” kata Sofiah di ruang kerjanya.

Sofiah menegaskan, urusan pengendalian penduduk ini bukan hal yang main-main. Jika prajurit tempurnya di lapangan jumlahnya sangat minim.

Jelas akan terpengaruh capaian target akseptor KB di Karawang.

Meskipun kondisi saat ini masih Pandemi, kata Sofiah, pihaknya tetap ingin mengajukan penambahan jumlah PLKB dan pengangkatan P3K ini, di tahun 2021 yang akan datang.

“Karena idealnya 1 desa 1 PLKB. Kita akan ajukan penambahan sekaligus pengangkatan status P3K kepada bupati Karawang, tahun 2021 nanti,” pungkasnya. (*)

RABU, 12 AGUSTUS 2020

HARGA Rp3.000

3

Desak Tetapkan Jadwal Pilkades 2020 Apdesi Bekasi : Jangan Pandemi Jadi Alasan CIKARANG BARAT – Asosiasi Perangkat Daerah Se-

luruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi, terus menagih komitmen Bupati Eka Supria Atmaja untuk menentukan jadwal pencoblosan Pilkades serentak 2020.

Ha l i t u d i u n g k a p k a n Sekjen Apdesi Kabupaten

Bekasi, Jaut Sarjawinata menanggapi radiogram Mendagri Tito Karnavian yang menunda Pilkades setelah Pilkada serentak selesai.

Menurut dia, para calon kepala desa masih galau lantaran SK Mendagri yang

terbit Senin, 10 Agustus 2020 itu tidak ada kejelasan kapan jadwal pilkades Kabupaten Bekasi digelar.

“Ya walaupun ada keputusan dari kemendagri ditunda dulu Pilkades, tetapi bupati harus tegas juga kapan digelarnya pemilihan

itu,” kata Jaut.

Dia mengatakan jika bupati mengikuti surat keputusan Kemendagri, tidak sepatutnya bupati tak memberikan kejelasan kapan tanggal dan waktunya Pilkades digelar. Bagi Apdesi, kejelasan kapan digelarnya Pilkades

sangat penting bagi para calon kepala desa.

“Oke mengikuti keputusan Kemendagri bahwa Pilkades digelar setelah Pilkada serentak selesai, nah bupati tegaskan juga tanggal berapa digelarnya Pilkades.

Misalnya Ke Sambungan

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KABUPATEN BEKASI KE-70 & HARI JADI REPUBLIK INDONESIA KE-75 DIMAS APRIYANTO/CIKARANG EKSPRES

DISKON: Hotel Ayola Berikan program yang digulirkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi ialah diskon sesuai usia.

Hotel Ayola Beri Diskon Sesuai Usia

USEP RAHMAN SALIM Direktur Utama

JOHNY DEWANTO Direktur Teknik

C I K A R A N G U TA R A - Hotel Ayola Lippo Cikarang memberikan program khusus untuk masyarakat Kabupaten Bekasi menjelang hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke 70 tahun pada 15 Agustus mendatang.

General Manager Hotel Ayola Lippo Cikarang, Danang Alvianto men-

MAMAN SUDARMAN Direktur Usaha

gatakan adapun program yang digulirkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi ialah diskon sesuai usia.

“Jadi diskonnya sesuai umur, misalnya umurnya 40 tahun diskon kamar sebesar 40 persen, jika umurnya 70 tahun ya diskonnya 70 persen,”kata Danang.

Ia menjelaskan diskon

ini berlaku untuk usia mulai 25 hingga 70 tahun, “Program berlaku hari ini (Senin,red) sampai tanggal 15 Agustus,”ujar dia.

Persyaratan untuk mengikuti program ini pun cukup mudah, tamu cukup menunjukan identitas pengenal berdomisili Kabupaten Bekasi.

“Karena kami berada di

Kabupaten Bekasi, Hotel Ayola ingin benar memanjakan dan mempermudah masyarakat untuk menginap di hotel,”tuturnya.

Danang menjelaskan berdasarkan data okupansi selama pandemi lalu dan banyak warga Kabupaten Bekasi yang menginap di Hotel Ayola Lippo. (dim/hyt)

ADVERTORIAL

Keliling Sukatani, Bupati Eka ‘Sulap’ Rumah Nenek Zainab Bebenah Tahun Ini Kejar Target 2.000 Rutilahu S U K ATA N I - B u p a t i Bekasi, Eka Supria Atmaja kembali blusukan ke wilayah Sukatani. Di sela kegiatannya yang padat, ia mengunjungi beberapa rumah warga di Kampung Kobak Baya (Sasak Bali) Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kamis (6/8) lalu.

Dalam kunjungannya kali ini, Bupati Eka yang didampingi kepala desa, dan juga aparat camat setempat kembali melihat langsung kondisi rumah warga yang tidak layak huni. Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi ini kerap blusukan untuk mengawal program Bekasi Benah Nata Rumah (Bebenah).

“Saya sengaja datang,

foto-foto: HUMAS PEMKAB BEKASI

ingin melihat langsung kondisi rumah kediaman nenek Zainab. Dari keterangan warga sekitar, nenek Zainab merupakan warga tidak mampu,” ujar Eka. Kemudian, E ka juga memberikan secara langsung bantuan berupa uang tunai kepada pemilik rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Agar dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki rumahnya.

Selain itu, ia meminta kerjasama kepada lurah atau RT, RW, maupun kecamatan untuk memberikan informasi dan juga mendata warganya, jika ada masyarakat Kabupaten Bekasi yang rumahnya sudah tidak layak huni untuk diajukan perbaikan.

“Kalau nanti ada warga kita yang rumahnya sudah tidak layak, tolong dilaporkan. Saya tidak mau mendengar ada masyarakat Kabupaten Beka-

si yang tertimpa rumah yang roboh,” jelasnya.

Sementara itu, nenek Zainab mengaku sangat senang dan bersyukur bertemu dengan Bupati

dan mendapat perhatian dari pemerintah.

“Saya sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Bupati. Semoga bantuan

ini menjadi berkah buat saya, dan bapak Bupati senantiasa dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SW T,” ucapnya.

Usai mengunjungi rumah nenek Zainab, Bupati juga mengunjungi rumah salah satu warga yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani.

Selama perjalanan dari rumah ke rumah warga, Bupati disambut puluhan warga. Tak jarang warga meminta foto bersama dengan bupati.

Seperti diketahui bersama, sedikitnya 2.000 rumah rusak masuk dalam target perbaikan dalam program Bebenah ini.

“Tahun ini kembali dilanjutkan program perbaikan rutilahu setelah sempat terkendala. Untuk mengejar target 5.000 rumah di 2022 mendatang, maka tahun ini sudah ditetapkan rumah yang bakal diperbaiki sebanyak 2.000 rumah,” kata Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten

Bekasi, Budi Setiawan.

Berdasarkan Rencana P e m b a n g u n a n Ja n g ka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2017-2022, Pemkab Bekasi menargetkan perbaikan 5.000 rutilahu. Jumlah itu ditargetkan selesai pada 2022 mendatang.

Target kami di setiap tahun ada 1.000 rumah yang diperbaiki. Hanya saja dalam perjalanannya terdapat sejumlah kendala,” ucap Budi.

Menurut Budi, memasuki tahun ketiga, baru sekitar 250 rutilahu yang berhasil diperbaiki. Sehingga masih terdapat 4.750 rutilahu yang belum diperbaiki. “Makanya mulai tahun ini ada 2.000 rutilahu, kemudian di 2021 ada 2.500 rutilahu lainnya yang juga diperbaiki.

Asumsinya di 2022, dengan sisa hanya 250 rumah lagi bisa diperbaiki,” tukas dia. (adv/jio/hyt)

BLUSUKAN: Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja kembali blusukan ke wilayah Sukatani. Di sela kegiatannya yang padat, ia mengunjungi beberapa rumah warga di Kampung Kobak Baya (Sasak Bali) Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kamis (6/8) lalu.

METRO CIKARANG

RABU, 12 AGUSTUS 2020

KARAWANG BEKASI

4

Bekasi Urutan Ketiga Kasus Kematian Covid-19 BANDUNG - Kabupaten Bekasi masuk tiga besar angka kematian covid-19 di Jawa Barat. Data 9 Agustus 2020, laju kematian Covid-19 di Jawa Barat cukup fluktuatif beberapa pekan terakhir.

Di mana, ada lima kabupaten atau kota yang tercatat memiliki kasus kematian kumulatif

terbanyak. Yakni Kota Depok 47 orang, Kota Bandung 46, Kabupaten Bekasi 31, Kota Bekasi 29 dan Kota Bogor 19.

Sementara itu, ada lima kabupaten atau kota di Jawa Barat melaporkan tidak ada angka kematian Covid-19.

“Kita melihat masih ada lima kabupaten atau kota yang tidak ada angka

kematian karena Covid-19.

Berarti ini sangat baik,” ucap Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, kemarin.

Ia mengatakan Provinsi Jawa Barat mampu menangani pasien Covid-19 dengan baik. Hal itu dilihat dari persentase kasus kematian Covid-19 yang

berada di angka 3,01 persen.

“Angka kematian di Jawa Barat termasuk kecil kalau dari seluruh jumlah kasus positif ini persentasenya 3.01 persen,” ujarnya Dewi.

Dewi menyebut, persentase kasus kematian di Jawa Barat berada di bawah rata-rata nasional dan dunia. Rata-rata kematian Covid-19

nasional sebesar 4,5 persen dari kasus yang terkonfirmasi. Sedangkan rata-rata dunia sekitar 4,2 persen dari seluruh kasus terkonfirmasi.

Dewi menambahkan, ada lima kabupaten atau kota di Jawa Barat yang kasus kematiannya cukup tinggi jika dibandingkan dengan 100.000 penduduk.

Kota Depok ada di posisi pertama yakni sebesar 2,53 persen per 100.000 penduduk, kemudian disusul Kota Bandung 1,85 persen dan Kota Bogor 1,81 persen.

Selanjutnya, ada Kota Bekasi sebesar 1,18 persen per 100.000 penduduk dan Kabupaten Bekasi 1,16 persen. (*/jio)

Seluruh Kader Gerindra Berpeluang Maju Pilkada CIKARANG PUSAT – DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi tak mau ketinggalan menyambut pemilihan kepala daerah (Pilkada). Partai besutan Prabowo Subianto itu memberikan kesempatan kadernya maju di Pilkada Kabupaten Bekasi 2022.

“Ya setiap kader Gerindra memiliki kesempatan memperkenalkan diri ke public untuk mengikuti kontes Pilkada,” jelas Sekjen DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin beberapa waktu lalu.

Pria yang biasa disapa bang Iwang itu melontarkan candaan beberapa nama anggota DPRD yang boleh maju di Pilkada.

Misalnya saja dia menyebut nama anggota DPRD, Danto dan lainnya. “Ya

silahkan saja dari sekarang kenalkan ke public agar popularitasnya naik dan berpeluang maju di Pilkada nanti,” katanya.

Iwang juga tidak jumawa dengan jumlah kursi Gerindra Kabupaten Bekasi yang mencapai 11 kursi.

Kemungkinan Gerindra bakal berkoalisi dengan partai lain dan tidak menutup kemungkinan mencalonkan kadernya sendiri di Pilkada. “Politik kan kita belum tau kedepan koalisi di Pilkada atau mengusung calon sendiri,” jelasnya.

Saat ini, ada beberapa nama kaderGerindrayangdigadang maju di Pilkada 2022. Di Antara beberapa nama calon seperti anggota DPR RI, Obon Tabroni, anggota DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik dan lainnya. (uzi/hyt).

PENGUMUMAN

STUDI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PROVING GROUND BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) BEKASI Dalam rangka memenuhi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berencana mengembangkan BPLJSKB yang terletak di Jl.Raya Setu KM 3,5 Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat di atas lahan 90 Ha agar dapat memenuhi kebutuhan pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang handal.

Kegiatan AMDAL meliputi pekerjaan kajian prakiraan, identifikasi dan evaluasi dampak lingkungan.

Adapun dampak potensial yang akan timbul antara lain: gangguan kualitas udara dan kebisingan, peningkatan air larian, bangkitan lalu lintas, peningkatan peluang kerja dan usaha, serta persepsi masyarakat.

Saran, pendapat dan tanggapan dapat disampaikan secara tertulis dengan batas waktu penyampaian 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini dimuat, ditujukan kepada:

Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi Telp. : 021-89970065 / 89970129 Fax : 021-89970064

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax : 021-3507202; 081317692126

Registrasi Kompetensi No. 0115/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH Kantor : Jl. Manglid No.25 Kopo Sayati Bandung 40226 Studio : Komplek Margahayu Blok F7 No.12 Kopo Sayati Bandung 400226 Telp. (022) 5433946 / 61818102 Fax (022) 5433946 e-mail : teisar_cs@yahoo.com www.teisarciptasarana.hostoi.com

Bekasi, 12 Agustus 2020

NET

DEMO: Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F- Sedar) dan Serikat Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI) kembali melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, kemarin (10/8).

Buruh Demo Lagi, Tuntut Kemenaker Tindak Aice SEKITAR 200 orang buruh dan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F- Sedar) dan Serikat Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI) kembali melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, kemarin (10/8). Tuntutan mereka tetap mendesak Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker), Ida Fauziyah dan jajarannya agar memberikan perlindungan kepada buruh dan pekerja Indonesia terutama buruh dan pekerja perempuan.

“Pengusaha Indonesia

sungguh menindas pekerja dan buruh. Buruh perempuan tidak boleh cuti haid, cuti melahirkan tidak boleh lama. Ini sungguh menindas,” kata Iis, seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.

Para buruh dalam orasi dan spanduk mereka menegaskan bahwa sudah hampir dua tahun Kemnaker dipimpin oleh orang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau yang menjadi Menaker dari PKB, tetapi tidak membawa perubahan yang bagus untuk pekerja Indonesia. “Kinerja empat orang dari PKB selama ini menjadi menjadi tidak bagus alias bobrok,” tegas

Taufik dalam orasinya.

Para buruh menuntut agar upah dan kondisi kerja lebih baik lagi. Sejak tanggal 20 Februari 2020, buruh PT Alpen Food Industry yang tergabung dengan Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI PT AFI), berjuang untuk memperbaiki upah dan kondisi kerja dengan melakukan aksi mogok kerja setelah gagalnya perundingan bipartit maupun tripartit.

PT AFI adalah perusahaan modal asing yang pemegang sahamnya orang Singapore, tetapi direksi dan para managernya orang Tiongkok,

perusahaan yang memproduksi es krim merek AICE yang berlokasi di kawasan MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ironisnya, kata Taufik, buruh hamil yang masih dipekerjakan shift malam dengan kondisi kerja yang tidak layak dengan beban kerja yang berat karena masih dibebankan target. “Anehnya lagi lebih 20 kasus buruh perempuan keguguran maupun bayinya meninggal saat dilahirkan sejak 2019,” tegas Iis. Ia mengatakan, mereka sudah melakukan tiga kali perundingan bipartit den-

gan pihak perusahaan PT. Alpen Food Ibdustry ( PT. AFI) untuk dipekerjakan non shift untuk ibu hamil, namun tidak pernah ada kesepakatan antara buruh dengan pihak perusahaan.

Para buruh meminta agar segera mungkin membenahi masalah ketenagakerjaan.

“Kalau tidak mampu, lebih baik Menaker Ida Fauziyah dicopot saja, diganti dengan yang mampu menyelesaikan permasalahan ketegakerjaan,” tegas Iis. Ida Fauziyah tidak menemui para pendemo itu. Para pendemo dikawal oleh ratusan polisi dari Polres Jakarta Selatan. (*/jio)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES

Desak Tetapkan Jadwal .... dari halaman Cikarang Ekspres Pilkada digelar Desember, ya setelah itu Pilkades digelarnya, tanggal berapa,” ungkapnya.

Jaut juga mencontohkan seperti Kabupaten Ciamis yang keukeuh menggelar Pilkades pada tanggal 15 Agustus ini. Meskipun surat Kemendagri itu keluar, tetap saja tidak menjadikan acuan Pilkades dikesampingkan.

Kepala Desa Tambun itu juga menyindir soal pandemi Covid-19. Menurutnya, adanya pandemi juga tidak menjadi alasan jadwal Pilkades molor.

“Bogor sudah gelar Pilkades, Ciamis sudah, kalau memang patokannya covid ya kapan Pilkades mau

digelar? Yang penting terapkan pemilihannya nanti dengan standar covid-19,” tukas dia.

Diketahui Pilkades serentak di Kabupaten Bekasi, kembali ditunda. Hal itu menyusul keluarnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bernomor 14/4528/ SJ pada 10 Agustus 2020.

Surat yang ditujukan kepada bupati dan wali kota seluruh Indonesia tersebut terkait Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW).

Dalam pertimbangannya, Tito menyebut kebijakan terkait Pilkades serentak ditetapkan oleh Menteri yang menyenggarakan uru-

san Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri.

Melalui surat tersebut, Tito juga menyampaikan Pilkades serentak ditunda sampai selesai proses Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Hal tersebut mengingat, Pilkada serentak merupakan program strategis nasional yang harus didukung seluruh pihak termasuk Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, baik yang berpatisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada maupun tidak.

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 67 huruf f dijelaskan

bahwa Kepala Daerah wajib mendukung program strategis nasional.

Artinya Pemerintah Daerah harus mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara nasional yang aman dan bebas Covid-19. Termasuk melaksanakan tindakan preventif terhadap penyebaran Covid-19. Meskipun di daerah yang tidak menggelar Pilkada.

Mendagri dalam suratnya meminta Kepala Daerah untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai selesainya penyelenggaraan Pilkada.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD) Kabupaten Bekasi, Ida Farida membenarkan penundaan kembali Pilkades tersebut. “Ya itu (surat mendagri,red) unuk Pilkades se-Indonesia pak.

Surat mendagri baru turun tadi (kemarin,red),” kata dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin (10/8).

Meski begitu, sambung Ida, kontestasi Pilkades serentak tetap digelar tahun ini usai Pilkada yang menjadi hajat nasional. “Insya Allah tetap tahun ini, setelah Pilkada lah,” ucap dia.

Ida menjelaskan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi terkait opsi Pilkades 2020. Di mana sebelumnya, tahapan pencoblosan 16 desa tertunda digelar pada 19 April

2020 lantaran wabah virus korona.

“Kewenangan Pilkades bisa dilanjutkan atau tidak itukan kewenangan Pak bupati. Tentunya Pak bupati ini lebih mengedepankan keselamatan masyarakat dan tetap menjaga protokol kesehatan, “ tegas dia.

Artinya, sambung Ida, tim tingkat kabupaten telah membahas kemungkinankemungkinan dan opsi-opsi soal Pilkades serentak.

“Kemarin saya melihat trennya sudah mulai menurun, tapi sekarang mulai naik lagi. Kita juga tidak mau dengan adanya Pilkades ini menjadi klaster baru,” tuturnya.

Ida tak ingin Kabupaten Bekasi menjadi sorotan nasional lantaran klaster baru

Pilkades. Sehingga perlu ada kesiapan yang cukup matang agar terhidar virus covid-19. “Nah ini kita rumuskan terus dan juga kita berkoordinasi terus dengan tim anggaran, “ tegas dia.

L ebih jauh, Ida mengungkapkan perlu adanya tambahan biaya yang akan diusulkan pada APBD Perubahan atau ABT. “Kalau sudah klir, uang itukan akan kita hibahkan ke panitia pelkades. Tambahan anggaran itu karena kotak suaranya juga pindah ke RW, begitupun dengan petugasnya dan ditambah protokol kesehatan seperti cuci tangan serta hand senitizer.

Kalau masker, Insya Allah masyarakat sudah paham,” jelas dia. (uzi/hyt)

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

METRO BISNIS

RABU, 12 AGUSTUS 2020

KARAWANG BEKASI

5

ISTIMEWA

PEREKONOMIAN : PT Bank Jabar Banten Syariah (Bank BJB Syariah) melakukan percepatan proses recovery dari nasabah-nasabah pembiayaan yang kurang sehat.

Bank BJB Syariah Lakukan Percepatan Recovery

Dari Nasabah yang Kurang Sehat JA K A RTA – D i t e n ga h kondisi ekonomi yang diterpa badai Covid-19. PT Bank Jabar Banten Syariah (Bank BJB Syariah) melakukan se-

rangkaian strategi. Dengan melakukan Proses Penagihan dan Recovery terhadap Pembiayaan Bermasalah.

Saat ini perusahaan tengah melakukan percepatan proses recovery dari nasabah-nasabah pembiayaan yang kurang sehat.

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

Di antaranya melakukan penagihan secara intensif, dan melakukan penjualan agunan.

Selain dua hal itu, ada langkah terakhir yang bisa dilakukan, yaitu melakukan upaya hukum baik secara perdata ataupun

upaya hukum lainnya bagi nasabah-nasabah yang tidak kooperatif dan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

“Saat ini telah dilakukan serangkaian upaya hukum melalui pengajuan eksekusi agunan dan gugatan ke

pengadilan. Selain itu, kami juga akan melakukan percepatan penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum, terutama terhadap debitur yang terindikasi melakukan penyalahgunaan pembiayaan atau tidak

kooperatif dalam rangka penyelesaian pembiayaannya,” ujar Pemimpin Desk Sekretariat Perusahaan, Moch Roby Asmana.

Salah satu langkah nyata terhadap debitur bermasalahnya, yakni mengugat PT. H yang bergerak dalam

UMKM Bakal Dapat Bantuan Kredit BANDUNG – Mempermudah perbankan menyalurkan bantuan kredit.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, akan melakukan inventarisasi UMKM di Jabar.

“Kami harus sesegera mungkin mengumpulkan data yang dibutuhkan (untuk menyalurkan bantuan kredit pada UMKM),” ujar Setiawan, kemarin (11/8).

Lanjut Setiawan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah menempatkan dana kredit bagi UMKM di sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB. “Kami mendengar sebetulnya dari mulai Bank Mandiri, BNI, BRI, bahkan secara spesifik dari Kementerian Keuangan menitipkan anggaran pemerintah di bank bjb sebesar Rp2,5 triliun khusus untuk UKM,” ungkapnya.

Saat ini, pertumbuhan

Istimewa

BANTUAN : Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan inventarisasi UMKM untuk Mempermudah perbankan menyalurkan bantuan kredit.

kredit di Jabar berada di atas rata-rata nasional, yakni 5 persen. Menurut Setiawan, jika penyerapan bantuan kredit bagi UMKM berjalan optimal, hal itu akan mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.

“Jawa Barat ini kontributor untuk PDRB nasional paling tinggi. Oleh karena itu, kalau Jawa Barat cepat, saya pikir nasional pun akan terangkat dan

terbantu. Jadi, saya harap penyerapan bantuan kredit cepat,” jelasnya.

Menurut Setiawan, Pemp rov Jab a r a ka n m e m berikan pelatihan kepada UMKM tentang pemasaran dan pengembangan kapasitas. Termasuk bagaimana memanfaatkan bantuan kredit untuk menggerakkan produksi. Syarat dan ketentuan penyaluran bantuan kredit, kata Setiawan, akan dipermudah. Kemudian, perbankan juga harus proaktif menyosialisasikan bantuan kredit kepada UMKM-UMKM di Jabar.

“Semua program (kredit)nya sudah ada, tinggal diakses dan itulah yang dimaksud bahwa kalau dengan cara proaktif nanti bankbank yang akan memberikan penyaluran kredit tersebut akan menginformasikan. Jadi, proaktif juga dari perbankan perlu,” tuturnya.

Hal senada dikatakan

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN TELAH HILANG SERTIFIKAT SHM NO 9133415. KEL. MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR AN: NY.SAMAN LUAS: 300 M² KEL. MARGAHAYU BEKASI TIMUR. ALAMAT, KELURAHAN MARGAHAYU, KECAMATAN BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI TLPN: 081281658905

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Ia mengatakan, komunikasi dan sosialisasi menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kredit kepada UMKM. “Lebih banyak (kendala) komunikasi, belum banyak yang tahu, sehingga ini harus kita lakukan. Komunikasi ini menjadi penting supaya paham, sehingga para pengusaha tahu bahwa ada itu (program kredit),” kata Wimboh.

Wimboh menyatakan, UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi di Jabar. Bantuan kredit merupakan stimulus agar UMKM berproduksi di tengah pandemi Covid-19. “UMKM dikasih subsidi, dikasih tambahan mo dal kerja yang kemarin direstrukt u r, d a n j u g a m o d a l kerjanya dijamin oleh pemerintah,” pungkasnya. (bbs/rie)

MNC Vision Bagikan Bonus dan Ribuan Voucher JAKARTA – Pionir TV berlangganan di Indonesia, MNC Vision, merayakan ulang tahun ke-26 pada 8 Agustus 2020.

Dengan menghadirkan beragam penawaran dan promo menarik seperti bonus berlangganan hingga 2,6 juta, gratis asuransi covid-19 & jiwa dengan perlindungan hingga 60 juta. serta membagikan ribuan voucher dengan connect Vision+ sebagai TV anywhere dari MNC Vision.

Beragam bonus tersebut dikemas dalam tema ‘Semangat Heboh Untung Terus’ sebagai bentuk apresiasi dan komitmen untuk terus memberikan layanan

terbaik kepada pelanggan setia. Campaign ‘Semangat Heboh Untung Terus’ ini diusung oleh MNC Vision bersama dengan MNC Play.

Penyedia layanan broadband internet berbasis 100% fiber optic, dan Vision+, layanan streaming video/TV anywhere, sebagai bentuk sinergi di bawah naungan unit bisnis MNC Vision Networks, grup perusahaan terbesar di TV berlangganan, digital dan broadband di Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan para pelanggan yang telah memilih MNC Vision sehingga kami bisa terus hadir di tengah keluarga hingga usia

26 tahun ini. Kami akan terus berupaya meningkatkan layanan dan menjawab kebutuhan akan hiburan dan tayangan berkualitas,” jelasnya.

“Khususnya di era pandemi ini dimana orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat menikmati quality time bersama keluarga tercinta, ditemani dengan tayangan dan seluruh layanan terbaik dari MNC Vision Networks,” ungkap Ade Tjendra, CEO PT MNC Vision Networks Tbk. Untuk kesempatan mendapatkan berbagai bonus menarik tersebut,

M N C V i s i o n m e n g aja k pelanggan dan seluruh keluarga Indonesia untuk memberi ucapan selamat ulang tahun semenarik mungkin di media sosial dan website MNC Vision hingga 17 Agustus 2020, serta kuis trivia seputar MNC Vision dan MNC P l ay y a n g a k a n d i a d a kan di media sosial dan website MNC Vision dan MNC Play selama 4x setiap minggunya selama bulan Agustus 2020.

Program Bagi-Bagi Ribuan Voucher dengan connect Vision+ Selain beragam bonus di atas, MNC Vision juga mengadakan program bagi-bagi

Hubungi DIJUAL

bidang perkapalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2020.

Hal ini dikarenakan nasabah tersebut diduga tidak kooperatif serta diduga tidak memelihara dengan baik agunan atas pembiayaan tersebut. (bbs/rie)

SERTIPIKAT TANAH ATAS NAMA OMAH BINTI RAMIN KP. PAGADUNGAN RT. 08 RW. 04 DESA JAYASAMPURNA, KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI, TANAH DARAT SELUAS: 1.549 METER PERSEGI (M2), NOMOR HAK MILIK : 00797/JAYASAMPURNA, SPPT NO. : 32.18.021.008.008-0051.0 HUB. OMAH : 0812-2453-6820 SERTIPIKAT TANAH DENGAN NOMOR 10051907101642. LUAS TANAH 108 METER PERSEGI. A/N JAENAL ABIDIN. ALAMAT DS. MEKARSARI, KEC TAMBUN SELATAN. KAB BEKASI. TLP: 082120002014 SERTIPIKAT TANAH DENGAN NOMOR 10051904311328. LUAS TANAH 66 METER PERSEGI. A/N HENDRI AGUS PURWANTO. ALMT PERUM PURI CI-

JAMBE. RT002/RW013. DS.SUKADAMI, KEC. CIKARANG SELATAN. NO TLP 081398408338

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

ribuan voucher dengan connect Vision+ yang dapat diikuti pelanggan MNC Vision, MNC Play, dan PLAYBOX. Dengan melakukan connect ke aplikasi streaming video ini. Pelanggan bukan hanya bisa menonton tayangan TV secara langsung kapanpun dimanapun melalui gadget.

Memutar ulang tayangan yang diinginkan selama 7 hari ke belakang dengan fitur catch-up TV, menyaksikan Video on Demand (VOD), namun juga dapat memilih voucher yang tersedia selama bulan Agustus 2020. Program Bagi-Bagi Voucher ini akan diadakan pada tanggal 8, 15, 22, dan 29 Agustus 2020. (rls/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

RABU, 12 AGUSTUS 2020

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

Kasus Korona di Kota Bekasi Tertinggi se-Jabar

Pepen: Karena Dekat Sama Jakarta KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menganggap wajar bila Kota Bekasi menjadi wilayah yang paling tinggi kasus positif corona atau Covid-19 di Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat). Apalagi, diakui Rahmat, Kota Bekasi berdekatan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang menjadi episentrum penyebaran virus corona. “ Ta p i m e n u r u t s a y a kalau paling tinggi waja r k a re n a d e k a t s a m a Jakarta,” kata pria yang disapa Pepen itu kepada wartawan, Selasa (11/8).

Apalagi, diakui Pepen, mo-

bilitas warga Bekasi yang bekerja di wilayah DKI Jakarta masih cukup tinggi. Bahkan sejak awal kasus positif corona muncul. “Iyalah dari awal memang sudah kaya gitu,” kata Pepen.

Tetapi, menurut Pepen, data Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu, dilihat secara kumulatif. Bila data yang diimput pada hari ini, pasien yang ada rumah sakit di Kota Bekasi akan penuh.

“Ya enggak atuh, kalau 680 pasien, rumah sakit penuh. Jadi dari Maret 680 jalan ter us, bukan hari ini 680. Kalau hari ini 680 rumah sakit penuh, karena kapasitas kita cuma 117,” beber dia.

Dia menyebut, data yang diinput oleh Pemprov Jabar merupakan data yang dihitung secara kumulatif, sehingga wajar bila data Kota Bekasi tertinggi positif corona.

“Jadi kalau sekarang 680 itu akumulasi kasus, terus

dihitung kan dari Maret. Ini dihitung orang yang kena. Kalau hari ini paling tinggi di Jabar ya iya lah. Dari awal. Tapi iakau hari ini 680 yang terditeksi, penuh itu RS,” kata dia.

Meski b e gitu, politikus Golkar itu mengaku tak ambil pusing, karena prasarana Kota Bekasi dalam menangani kasus positif Covid-19 ini sudah memadai. “Kecepatan dalam mengantisipasi baik yang diisolasi maupun yang dirawat (sudah bisa diatasi),” ungkap dia. (bbs/ mhs)

Dua Skema Perluas Pengetesan

Presiden Pede 2021 Vaksin Bisa Diproduksi SE ME N TARA i t u , Pemerintah saat ini sed a n g m e n g e mb a n g k a n vaksin anti-virus Korona atau Covid-19. Vaksin kembangkan BUMN PT Bio Farma itu diberi nama vaksin Merah Putih.

P re s i d e n Jo k o Wi d o d o ( Jokowi) berharap vaksin ini bisa selesai pada pertengahan tahun 2021 mendatang. Sehingga nantinya bisa segera digunakan untuk menyem-

buhkan masyarakat.

“Kita harapkan vaksin Merah Putih ini juga akan segera selesai dan diperkirakan akan bisa selesai nanti di pertengahan tahun 2021,” ujar Presiden Jokow i saat kunjungan kerja di Bandung, jawa Barat, Selasa (11/8).

Menurut Jokowi, dalam mengembangkan vaksin Merah Putih ini pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan Tiongkok, Uni Emirat

Arab, dan Korea Selatan.

“Saya kira kita membuka diri dalam rangka secepatcepatnya untuk melakukan vaksinisasi kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Jokowi percaya vaksin Merah Putih ini akan bisa ditemukan dan bisa menyembuhkan pasien p ositif Covid-19. “ Kita optimistis. Nanti kita bisa segera lakukan vaksinisasi kepada seluruh rakyat,” ungkapnya. (bbs/mhs)

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil meminta dukungan pemerintah pusat untuk terus menggenjot angka pengetesan Covid-19 di daerahnya. Ia menilai meski jumlah tes yang telah dilakukan tergolong tinggi, namun jumlah tes di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan.

“Jawa Barat sudah melakukan 175.000 bapak bisa lihat.

Agak jomplang Pak dengan DKI Jakarta. Jadi kami mohon dukungan untuk mengejar rasio pengetesan setinggi-tingginya,” ujar Ridwan Kamil saat memberi laporan pada Presiden Joko Widodo di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020.

Ridwan mengatakan dalam teori kerawanan, Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang paling rawan karena penduduknya hampir 50 juta.

Ia mengusulkan ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penambahan tes tersebut.

Ya n g p e r t a ma a d a l a h layanan dari swasta bernama pay per service PCR. Ridwan mengatakan kerja sama ini dapat mem-

b a nt u k ap a s i t a s l ab d i Jawa Barat sudah mentok maksimal hanya 15 ribu sampai 20.000 tes.

“Kalau diizinkan kebijakan itu maka kita bisa menaikan statistik dengan kerjasama swasta. Kita hanya bayar 1 orang per berapa rupiah, dititipkan ke lembaga ini.

Mereka investasi alatnya kita hanya kasih nama pasien atau potensi yang dites swab,” kata Ridwan.

Upaya yang kedua, kata dia, adalah inovasi baru yang sedang disusun Jawa Barat, yakni alat tes PCR sebesar koper. Ia mengatakan dengan alat ini, tes dapat dilakukan ke pelosokpelosok, di hutan, di gunung, hingga di desa-desa yang tidak terjangkau oleh mobil PCR dan fasilitas.

“Sehingga pengetesan bisa dilakukan sekarang m e ra t a d e n g a n m e n u gaskan petugas-petugas.

Mudah-mudahan kalau aberkenan, inovasi Jawa Barat ini juga bisa menja d i s e b u a h t e ro b o s a n untuk memastikan tingkat pengetesan tidak hanya berkumpul di daerah kepadatan kota,” ujar Ridwan pada Jokowi. (bbs/ mhs)

Kemenparekraf Tinjau Wisata Rawalumbu

ISTIMEWA

SOROT: Sebuah bangunan tua yang diduga bangunan bersejarah didapati di bawah proyek pembangunan Stasiun Utama Bekasi, Jawa Barat.

Bangunan yang ditemukan berupa susunan batu bata yang ditengarai merupakan sebuah lorong.

Bangunan “Jadul” di Bawah Proyek Stasiun KOTA BEKASI- Sebuah bangunan tua yang diduga bangunan bersejarah didapati di bawah proyek pembangunan Stasiun Utama Bekasi, Jawa Barat. Bangunan yang ditemukan berupa susunan batu bata yang ditengarai merupakan sebuah lorong.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan bangunan tersebut ditemukan saat penggalian dilakukan untuk pembangunan jalur ganda (double track).

“Saat penggalian tanah untuk double track di dalam tanah tersebut didapati penataan batu bata lama yang membentuk lorong akan tetapi sudah terisi tanah,” kata Rahmat di

akun instagramnya, @bangpepen03, Selasa (11/8).

Sementara dari gudang yang ada ditemukan sebuah jendela berukuran besar.

“Ditemukannya benda lama seperti jendela besar, yang ditemukan saat bongkar gudang,” imbuhnya.

Rahmat juga mengatakan akan berkoordinasi dengan sejarawan dan Dinas Pariwisata dan Budaya Bekasi untuk

menelusuri bekas bangunan bersejarah tersebut. Rahmat mengatakan jika memang ada unsur sejarahnya, maka bangunan itu bisa diberdayakan dan diabadikan.

“Usai diuruk tanahnya kita bisa melihat bahwa temuan tersebut seperti lorong menuju seberang, bisa diartikan dahulu pada jaman penjajahan untuk air atau jembatan manusia,”

kata Rahmat dalam keterangan tertulis Pemkot Bekasi.

Menurutnya Bekasi adalah kota bersejarah. Dahulu ada jembatan sasak yang menghubungkan alun-alun ke pasar proyek tersebut.

“Temuan benda ini juga pasti ada nilai sejarahnya, nantinya akan ditelusuri oleh sejarawan dan Disparbud untuk dipastikan” kata Rahmat. (bbs/mhs)

KOTA BEKASI - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melaunching salah satu program jagoannya: Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat Aman) di Situ Rawa Gede Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, kemarin (11/8).

Direktur Wisata Alam Buatan Kemenparekraf Alexander Reyaan mangaku sangat mengapresiasi KPPL (Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan) Bojong Menteng yang sudah membuat destinasi wisata alam di Rawalumbu di wilayah yang dahulunya tercemar sampah dan limbah ini.

“Dan hal ini harus menjadi Contoh bagi Masyarakat dan Pemuda yang lainnya, apalagi semua ini dibangun Menggunakan Dana Swadaya seadanya,” kata dia.

Alex juga menuturkan, dalam waktu dekat akan segera mendata seluruh destinasi wisata yang ada di Kota Bekasi, mengingat potensinya, kata dia, sangat tinggi jika dikembangkan lagi.

Sementara, Ketua KPPL Situ Rawa Gede Krisdayadi berharap pemerintah lebih serius mendorong pengembangan destinasi wisata alam di Kota Bekasi.

“Dari segi fasilitas dan administrasinya agar program kegiatan ini tidak hanya sebatas Prolog (pembukaan) tetapi dapat menjadikan hasil yang bermanfaat bagi

masyarakat dalam menggali Potensi Wisata di lingkungan masing-masing,” tegasnya.

Dia juga berharap agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, serta dapat diterapkan dalam kehidupan di lingkungan masing-masing.

Lurah Bojong Hasan S menyambut baik adanya kegiatan yang dilakukan Kemenparekraf dengan cara bersama-sama membersihkan area Situ Rawa Gede.

“Saya menyambut baik,

kegiatan - kegiatan yang bersifatnya lingkungan agar bisa, bersih, indah dan aman serta dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sini,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Anggota DPR RI Komisi X Nukhroji, Kadisparbud Kota Bekasi, Teddy Hafni, Lurah Bojong Menteng Hasan, para aktivis lingkungan di Kota Bekasi, KPPL Situ Rawa Gede Bojong Menteng, dan pejabat Dinas Kesehatan Kota Bekasi. (bbs/mhs)

PENDIDIKAN

RABU, 12 AGUSTUS 2020

KARAWANG BEKASI

7

Pengamat: Mendikbud Sudah Nyerah Urusi PJJ Tiba-Tiba Umumkan Buka Sekolah Jadi Buktinya

ISTIMEWA

SOROT: Pembukaan sekolah di zona kuning menuai kritik. Pasalnya, grafik penyebaran belum melandai, namun pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan. Salah satu alasannya adalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang disebut memberikan dampak negatif bagi para peserta didik. Mulai dari anak putus sekolah hingga dampak psikologis.

JAKARTA- Pembukaan sekolah di zona kuning menuai kritik. Pasalnya, grafik penyebaran belum melandai, namun pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan. Salah satu alasannya adalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang disebut memberikan dampak negatif bagi para peserta didik. Mulai dari anak putus sekolah hingga dampak psikologis.

Melihat hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji pun menilai bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah angkat tangan

SBMPTN 2020...

8 Kampus Terbanyak Diserbu Calon Maba JAKARTA- Gelaran Ujian Tulis Berbasis KomputerSeleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) telah selesai pada 29 juli 2020. Sebanyak 713.276 peserta mendaftar UTBK-SBMPTN tahun ini.

Universitas Gadjah Mada (UGM) jadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terfavorit para pendaftar.

Setidaknya 62.507 peserta memilih UGM sebagai tujuan kuliah mereka saat mengikuti UTBK-SBMPTN 2020.

Universitas Brawijaya (UB) jadi terbanyak diminati kedua dengan jumlah 61.743 peserta. UB mengungguli Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus yang paling diminati peserta UTBK-SBMPTN 2020. Berikut daftar delapan PTN paling banyak diminati peserta UTBK-SBMPTN 2020: 1. Universitas Gadjah Mada (62.507 peminat) 2. Universitas Brawijaya (61.743 peminat) 3. Universitas Padjajaran (56.446 peminat) 4. Universitas Indonesia (54.897 peminat) 5. Universitas Sebelas Maret (51.974 peminat) 6. Universitas Diponegoro (51.418 peminat) 7. Universitas Pendidikan Indonesia (45.767 peminat) 8. Universitas Negeri Yogyakarta (42.592 peminat) (bbs/mhs)

dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di tengah pandemi.

“Mendikbud sudah melambaikan tangan ke kamera dan menyerah urusi PJJ. Buktinya tiba-tiba buka sekolah, artinya kan ngga bisa jalanin PJJ, kalau dia mampu, kan tetap mengatakan tidak,” kata dia, kemarin (11/8).

Menurut dia, Nadiem seharusnya lebih optimis terhadap pelaksanaan PJJ. Padahal, dia sendiri pernah mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menuju ke era digitalisasi. Apalagi, berdasarkan penelitian dari Harvard University pada tahun 2014 dengan mengacu data 2008-2009, ditunjukkan hasil bahwa kemampuan literasi dan numerasi anak yang bersekolah virtual lebih tinggi dibandingkan anak yang sekolah konvensional.

“Tapi pernyataan beliau PJJ membuat anak putus sekolah dan learning loss, berarti dia tidak membaca kajian internasional, karena sekolah-sekolah virtual yang hasilnya lebih baik.

Harusnya beliau menunjukkan kalau ini memang kondisi tidak nyaman, tapi dia meyakini akan membawa pendidikan kita ke era digital, tinggal dia jelasin cara-caranya, ini kan ngga ada, hanya dikembalikan lagi ke pola yang lama (pembukaan sekolah),” tutur dia.

Kata Indra, ini menunjukkan bahwa Mendikbud tidak memiliki rencana ke depan dalam memasuki era digital. “Ya harus ditinjau ulang apakah memang beliau orang yang cocok untuk mengambil peran sebagai pemimpin pembangunan SDM,” tandasnya. (bbs/mhs)

Bantuan Pesantren Rp2,59 T Segera Cair

AYI PURNAMA/KARAWANG EBKASI EKSPRES

BANGUN MASJID: Kepala SMAN 2 Telukjambe Timur, Asep Mulyana saat memperlihatkan masjid yang sedang dibangun.

Bangun Sarana Ibadah dan Tanamkan Nilai Spiritual KARAWANG - SMAN 2 Telukjambe Timur tak hanya siap melahirkan peserta didik yang berprestasi, disiplin dan terampil dalam ilmu pengetahuan, tapi komitmen bisa melahirkan lulusan yang berahlak mulia dengan dilandasi iman dan takwa.

Kepala SMAN 2 Telukjambe Timur, Asep Mulyana, mengatakan, untuk merealisasikan semua itu, sekolah yang beralamat di Jalan Raya Perumnas Bumi Telukjambe, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur aktif menggalakan kegiatan keagamaan dan membangun saran ibadah.

“Untuk kegiatan keagamaan yang rutin kami laksanakan sebelum adanya pandemi covid-19, seperti tadarusan sebelum kegiatan

belajar mengajar, keputrian, salat jumat, hingga perayaan hari besar Islam. Di sekolah kami juga ada kegiatan ekstrakurikuler rohis yang bisa diikuti para siswa,” ujar Asep, saat ditemui KBE di SMAN 2 Telukjambe Timur, kemarin (11/8).

Selain itu, Asep menjelaskan, guna menunjang kegiatan keagamaan lebih maksimal, SMAN 2 Telukjambe Timur juga sedang melaksanakan pembangunan sarana ibadah yakni masjid yang diperkirakan bisa menampung sebanyak 300 siswa.

“Alhamdulillah, saat ini proses pembangun masjid yang berlokasi di depan gedung sekolah sedang berjalan. Kami juga ke depannya akan membangun mushola karena di dalam masih ada tanah yang ko-

song. Jadi nantinya saat pelaksanaan salat, siswa laki-laki dan perempuan bisa terpisah,” ucanya.

Asep berharap, pembangunan masjid SMAN 2 Telukjambe Timur bisa berjalan lancar dengan tercapainya target selesai pada 2020. Sehingga saat proses KBM tatap muka digelar sudah dapat digunakan. “Karena untuk pembangunan masjid yang bersumber dari bantuan pemerintah tidak ada, maka kami dari panitia pembangunan masjid berharap adanya bantuan dari donatur. Apakah itu dari industri, lembaga atau perorangan yang memiliki niat baik, kami siap menyalurkan bantuan yang diberikan untuk kelancaran pembangunan masjid ini,” katannya. (ayi/mhs)

ILUSTRASI

JAKARTA- Bantuan dari Kementerian Agama sebesar Rp2,59 triliun untuk 21 ribu pesantren segera cair.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono mengatakan anggaran segera cair setelah verifikasi penerima bantuan selesai dan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam akan segera terbit.

“Insya Allah, SK bantuan akan terbit tanggal 12 atau 13 Agustus 2020. Proses verifikasi sudah selesai,” kata Waryono dalam keterangan resminya, Selasa (11/8).

Lebih lanjut, Waryono merinci, anggaran tersebut akan diberikan sebagai Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren.

Pesantren diklasifikasikan menjadi 14.906 pesantren dengan kategori kecil atau 50-500 santri mendapat bantuan sebesar Rp25 juta. Lalu, 4.032 pesantren kategori sedang atau 500-1.500 santri akan mendapat bantuan Rp40 juta.

“Bantuan juga akan diberikan kepada 2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang. Nilai bantuannya adalah Rp50 juta,” kata dia.

Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan sebagai Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan mendapat Rp10

juta. Bantuan juga diberikan untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ).

Masing-masing LPQ akan mendapat bantuan Rp10 juta.

“Selain bantuan operasional, Kemenag juga berikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga.

Masing-masing lembaga akan mendapat Rp15 juta, namun diberikan per bulan Rp5 juta selama tiga bulan,” kata dia.

Waryono menyatakan SK tersebut sudah mencantumkan nama pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Identitas lembaga itu lengkap dengan alamat dan nomor rekening yang telah dibuat tim Kemenag. Para penerima juga akan mendapat surat pemberitahuan sebagai penerima, termasuk mekanisme mencairkan dana tersebut.

Waryono mengklaim, proses verifikasi dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Proses persiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan ini juga melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait di luar Kemenag.

“Besar harapan kami, bantuan ini dapat meringankan beban pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang tentunya ikut terdampak dengan pandemi ini,” tuturnya.(bbs/mhs)

meremehkan pandemi. (*) *) Dosen Ilmu Komunikasi

FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Menegur Para Pesohor Medsos Oleh SUGENG WINARNO *)

KONTEN video yang diunggah pesohor (influencer) di media sosial (medsos) kembali bikin gaduh. Erdian Aji Prihartanto, yang lebih dikenal dengan nama Anji, belakangan ini aktif sebagai influencer medsos. Melalui akunnya di Dunia Manji, Anji mengunggah konten video percakapan bersama Hadi Pranoto yang mengaku seorang profesor yang menemukan obat penyembuh Covid-19. Video di laman YouTube Anji ini dinilai oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengandung informasi sesat.

Dalam video berdurasi sekitar 30 menit itu, Hadi Pranoto yang mengaku sebagai pakar mikrobiologi dan dipanggil Anji dengan sebutan ’’profesor’’ dan beberapa kali ’’dokter’’ itu mengklaim sejumlah obat herbal temuannya mampu menyembuhkan pasien Covid-19 dalam hitungan hari. Sementara Ketua IDI dr Daeng Faqih, seperti dikutip banyak media, mengatakan bahwa informasi yang disampaikan Hadi Pranoto sebagai informasi bohong (hoax) yang dapat memberi harapan palsu dan menyesatkan masyarakat.

Medsos sejumlah

pesohor memang punya banyak pengikut. Jumlah pengikut (subscriber) medsos penyanyi Anji mencapai 3,6 juta di YouTube dan 2,1 juta di Instagram. Pesohor lain seperti Atta Halilintar memiliki pengikut setia puluhan juta orang. Begitu perkasanya pesohor medsos, sampai pada Juli lalu Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah figur publik dan pesohor medsos ke istana. Presiden meminta para influencer turut menyosialisasikan protokol Covid-19 ke masyarakat.

Tersingkirnya Kepakaran Para ahli yang secara akademik dan kapasitasnya sudah teruji justru kalah dengan para pakar gadungan yang bermunculan di medsos. Hal ini bisa terjadi karena melalui kemajuan teknologi komunikasi saat ini siapa saja bisa menjadi apa saja dalam waktu yang instan. Orang awam bisa jadi dalam sekejap menjadi layaknya profesor berilmu tinggi. Lewat beragam mesin pencari (search engine) seperti Google, orang bisa mencari dan menemukan berbagai informasi yang benar maupun yang palsu.

Fenomena ini oleh Tom Nichols, s e o ra ng profesor di US Naval

War College, disebut sebagai era matinya kepakaran. Nichols (2017) dalam bukunya, The Death of Expertise, menjelaskan bahwa matinya kepakaran merupakan sebuah kondisi ketika semua orang bisa merasa mengetahui semua hal walaupun sejatinya mereka tak memiliki keahlian dan kompetensi. Munculnya pakar-pakar karbitan ini turut menjadikan informasi terkait Covid-19 semakin keruh.

Kekeruhan ini cukup mengganggu masyarakat dalam menemukan kejernihan informasi Covid-19.

Lebih jauh Nichols mengatakan bahwa matinya kepakaran menjadi sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi, terutama smartphone dan medsos, telah membuat setiap orang bisa menjadi atau merasa dirinya pakar. Ilmu pengetahuan dan teknologi tak lagi didominasi hanya oleh orang-orang pintar sekelas doktor dan profesor.

Para pakar yang dulu menjadi rujukan banyak orang karena ilmu dan keahliannya kini tak berdaya. Siapa saja sekarang bisa menjadi pakar.

Di medsos memang memungkinkan siapa saja bisa membuat konten. Konten buatan pengguna (user generated content) merupakan keunggulan medsos. Di medsos terjadi posisi yang kabur antara komunikator dan komunikan, antara pakar dan awam, antara yang benar dan

yang keliru. Melalui medsos, kepalsuan dan kebohongan bercampur hingga sulit dipilah dan ditemukan yang benar. Yang jamak terjadi, tak sedikit orang memercayai yang abal-abal hanya garagara telanjur viral. Kekuatan medsos menggemakan (echo chamber effect) informasi yang sangat kuat.

Melawan Duodemi Ketika pandemi masih belum teratasi, bersama itu pula muncul infodemi. Infodemi

adalah munculnya informasi yang tak jelas kebenarannya dalam jumlah yang masif dan beredar terus-menerus.

Munculnya duodemi ini sesungguhnya sangat berbahaya. Sepintas sepertinya pandemi yang lebih mematikan. Sebenarnya infodemi juga tak kalah berbahaya bagi masyarakat. Melalui beragam informasi tak benar dapat menyesatkan orang. Infodemi telah membuat masyarakat mengalami ketakutan berlebihan dan ada juga yang justru

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

RABU, 12 AGUSTUS 2020

Pemkab Batalkan KBM di Sekolah

LALU LINTAS

Kecamatan Zona Hijau Berubah Lagi Jadi Kuning

ISTIMEWA

TERJARING: Petugas kepolisian Polres Purwakarta saat melakukan pengaturan lalulintas dan teguran kepada pengendar saat Operasi Patuh.

Ribuan Kendaraan Terjaring Operasi PURWAKARTA- Polres Purwakarta mencatat sebanyak 6.053 kendaraan terjaring Operasi Patuh Lodaya 2020 yang digelar selama 14 hari mulai 23-5 Agustus 2020 kemarin.

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Zanuar Cahyo Wibowo mengatakan, dari jumlah tersebut 5.022 pelanggaran berakhir teguran, sementara 1.031 berakhir penilangan. “Pelanggaran lalu lintas didominasi pengendara motor yang tidak menggunakan helm juga tidak melengkapi surat- surat kendaraan,” ujar dia, Selasa (11/8/2020).

Selain melakukan penindakan terhadap pengedara, Ia mengaku juga membagikan masker kepada pengguna jalan. “Selama operasi, kami sudah membagikan kurang lebih sebanyak 1.000 masker. Kami memberi masker kepada pengguna jalan yang tidak memakai masker.” kata Kasat.

Pasca operasi, Kasat lantas berharap kepada masyarakat Purwakarta, agar tetap patuh terhadap berlalu lintas, kemudian di masa pandemi yang masih belum berakhir Ini masyarakat masih harus patuh dengan protokol covid-19. (san/red)

CPNS 2020

ISTIMEWA

TES SKB: Para peserta CPNS Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.

24 Peserta IkutTes SKB di Luar Jabar PURWAKARTA-Sebanyak 24 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Purwakarta akan mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di luar Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengadaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta, Hermawan.

Ia memaparkan, Sebanyak 448 peserta CPNS Purwakarta lolos dari tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada CPNS Formasi 2019 dan berhak mengikuti tes SKB. Namun, satu orang mengundurkan diri lantaran ikut suami dan hanya sebanyak 447 orang yang akan ikut SKB. Berdasar penjadwalannya, lanjut dia, mulai 1 Agustus hingga 7 Agustus ialah tahapan pendaftaran beserta titik lokasi tes.

“Sekarang kan sudah bebas bisa tes SKB di mana saja bisa sesuai tempat kediaman terdekat mereka,” ujarnya, Senin (10/8/2020).

Hermawan mengaku sebanyak 24 orang dari 447 orang melakukan tes di luar Provinsi Jawa Barat, seperti di Medan, DKI Jakarta, dan Yogyakarta.

“Tanggal 8 Agustus sampai 10 Agustus ini para peserta sudah diperbolehkan mencetak nomor peserta,” katanya.

Penyelenggaraan tes SKB di tempat terdekat peserta sudah merupakan keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lantaran adanya kasus Covid-19.

“Tes SKB untuk Purwakarta itu dilakukan di BKN (Bandung). Tapi tanggalnya masih belum ditentukan kapan. Dalam jadwal semula kan antara 1 September hingga 12 September. Jadi, di sela-sela tanggal itu,” tandasnya.(red)

PURWAKARTA- Pemerintah Kabupaten Purwakarta tengah mempersiapkan sekolah di tiga kecamatan agar bisa melangsungkan lagi kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Tiga kecamatan itu adalah Kecamatan Tegalwaru, Sukasari, dan Kecamatan Bojong.

Ketiganya diizinkan menggelar KBM karena masuk ke dalam kategori zona hijau penyebaran Covid-19.

Namun, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, satu dari tiga kecamatan itu berubah dari kategori zona hijau menjadi zona kuning. Artinya KBM secara langsung tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat.

“Yang berubah itu adalah Kecamatan Bojong dari hijau menjadi kuning. Kalau Kecamatan Tegalwaru dan Sukasari masih zona hijau dan boleh melaksanakan KBM secara langsung,” kata Anne usai menyerahkan bantuan sembako kepada warga Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered, di aula desa setempat, Selasa (11/8/2020).

Ia menjelaskan bagi sekolah berada di Kecamatan Tegalwaru dan Sukasari h a r u s m e m e n u h i p e rsyaratan protokol kesehatan Covid-19 sebelum kembali melakukan KBM secara langsung di sekolah.

Di antaranya ketersediaan masker, pengatur suhu tubuh, dan tempat cuci tangan satu kelas satu buah. Dia menjelaskan, protokol kesehatna itu berlaku baik untuk tingkat SD, SMP, SMA atau sederajat. “Dan hasil tes swe=ab baik siswa dan guru negatif, kemudian juga harus ada komitmen bersama orangtua siap menerapkan protokol kesehatan bagi anak-anaknya,” ujarnya.

Sementara itu dari pemerintah pusat, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menerbitkan kebijakan yang dapat membantu anak-anak keluarga miskin bisa memiliki ponsel atau pulsa yang cukup agar bisa mengikuti sekolah daring di era pandemi virus

ISTIMEWA

ZONA KUNING lAGI: Gedung SMKN Bojong Purwakarta. Rencana pembukaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di sekolah ini dibatalkan.

Karena Kecamatan Bojong yang awalnya sudah zona hijau berubah statusnya lagi menjadi zona kuning.

korona atau covid-19.

Sejak pandemi korona, anak-anak sekolah di Indonesia harus mengakses pendidikan melalui sistem dalam jaringan (daring/online). Hal itu dilakukan dengan menggunakan ponsel pintar (smartphone) atau laptop dengan jaringan internet yang membutuhkan pulsa atau paket data.

Sayangnya, tak semua anak di Indonesia memiliki akses serta sarana dan prasarana yang sama untuk mengikuti pola pembelajaran baru di tengah pandemi.

“Mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa mengakses melalui pembelajaran secara digital, entah karena masalah teknologi, tidak memiliki handphone, atau

mereka tidak bisa bayar pulsa. Ini menjadi satu tantangan baru yang harus dipecahkan,” ungkapnya di forum diskusi virtual yang diselenggarakan Unilever, Selasa (11/8).

Atas kondisi ini, sambung Ani, pemerintah tengah mengkaji sebuah kebijakan baru agar bisa membantu anak-anak sekolah di era pembelajaran digital.

“Kami sedang bahas dengan kementerian/lembaga terkait bagaimana kami bisa bantu keluarga di dalam suasana covid-19, di mana mereka tidak mungkin hadir secara fisik (ke sekolah),” katanya.

Kendati begitu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu belum bisa memberi hasil

kajian sementara terkait kebijakan hingga anggaran yang disiapkan untuk menunjang pembelajaran digital bagi anak sekolah. Khususnya bagi keluarga miskin.

Ia hanya menekankan berbagai kebijakan tentu akan mudah diberikan kepada masyarakat bila pemerintah memiliki sumber data yang lengkap. “Semua policy (kebijakan) akan mudah dieksekusi dengan data yang lengkap dan sistem yang relatif established (terbentuk),” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan

guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan,” kata Nadiem.

Nadiem mengakui kuota dan jaringan internet merupakan salah satu permasalahan utama yang ditemukan selama PJJ yang dilaksanakan di masa pandemi corona.

Selain itu, ia juga mengungkapkan faktor lainnya yang menjadi kendala ialah sarana belajar atau gawai, kurikulum yang tidak sederhana dan penerapan pendidikan karakter. (san/red)

Bantu Belajar Daring , Mobil Internet Bergerak ke Desa-desa SEMENTARA itu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di masa pandemi dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau dengan sistem online di daerah pelosok di wilayah Kabupaten Purwakarta menemui sejumlah kendala.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan Pemkab Purwakarta akan menyediakan unit internet berjalan, untuk mengatasi permasalahan internet pada KBM dengan sistem online.

“Pemkab Purwakarta akan menyiapkan mobil internet untuk membantu wilayahwilayah pedesaan yang belum terpasang fiber optik, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara online,” kata Anne, belum lama ini.

Hal tersebut pun langsung ditindaklanjuti oleh Diskominfo Purwakarta. Untuk membantu mengatasi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memaksimalkan penggunaan Unit Layanan Internet Bergerak (mobil internet) pada sejumlah wilayah di Kabupaten Purwakarta, yang akses internetnya belum memadai, diantaranya wilayah Kecamatan Tegalwaru, Maniis dan Sukasari.

“Kita siapkan mobil internet berjalan pada titik-titik tertentu di sejumlah wilayah secara bergantian, diharapkan bisa memberikan bantuan kemudahan akses para pelajar yang tengah melaksankan KBM online terutama wilayah yang susah sinyal,” ujar Kadiskominfo

Purwakarta, Dra Hj.Siti Ida Hamidah MM. Kadiskominfo juga mengatakan, Pemkab Purwakarta sejak dari tahun 2018 sedang melakukan program pemasangan internet di setiap desa dan baru te r pa sa ng d i b eb e rapa desa, akan tetapi pelaksanaan tahun ini terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. sehingga pemasangan fiber optik sebagai sarana penyebaran internetpun terhambat, dan rencanana akan di laksanakan pada anggaran perubahan.

“Untuk tahun sekarang kami tidak bisa memasang jaringan fiber optik untuk memaksimalkan tersebarnya internet di tiap desa karna pandemi covid-19, Insyaallah akan

ISTIMEWA

INTERNET BERGERAK: Layanan mobil internet yang disediakan Pemkab Purwakarta untuk membantu pedesaan yang belum terpasang fiber optik.

dilanjutkan di anggaran perubahan sekitar bulan

september 2020,” kata Ida. (sam/red)

Ganti Program Gempungan, Anne Salurkan Paket Beras Welas Asih PURWAKARTA- Pengganti program Gempungan di Buruan Urang Lembur, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika salurkan ratusan paket beras welas asih dan telur untuk masyarakat di Kecamatan Plered, Purwakarta.

Menurutnya, kegiatan ini bagian dari program pemerintah daerah melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, yang biasanya dalam 1 tahun membagikan sembako me-

lalui program gempungan.

“Hari ini ada 600 paket.

Biasanya setiap Rabu kita ada program gempungan, tapi karena ada pandemi Covid19, maka gempungan itu tidak bisa dilaksanakan.

Jadi sebagai gantinya, kita harus tetap menyalurkan kepada masyarakat, seperti ini,” ujar Anne setelah menyalurkan beras welas asih untuk masyarakat di Desa Cibogohilir, Selasa (11/08/2020).

Ia mengatakan, hari ini

pihaknya telah berkeliling di 6 desa di Kecamatan Plered.

Diantaranya, Desa Plered, Desa Sindangsari, Desa Linggarsari, Desa Liunggunung, Desa Gandasoli, dan Desa Cibogohilir. “ada 6 desa untuk hari ini, berupa 1 paket beras welas asih 1 kemasannya berisi 5kg dan telur 1kg,” ucapnya.

Bupati yang akrab disapa Ambu Anne menjelaskan, tahun ini Pemkab menyediakan beras sebanyak 36

ton untuk dibagikan kepada masyarakat Purwakarta.

“Yang telah terdistribusikan sekitar kurang lebih 19 ton, sisanya kita akan distribusikan secara bertahap.

Kita bagikan dengan cara seperti ini, sekaligus silaturahmi kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Purwakarta memberikan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni untuk 6 orang, dimasing-masing desa 1 orang. (san/red)

ISTIMEWA

WELAS ASIH: Bupati Anne saat menyalurkan beras welas asih untuk masyarakat di Desa Cibogohilir, Plered.