KARAWANG - Serapan terha dap alokasi belanja tidak ter duga (BTT) jauh dari tar get. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada daerah untuk
memperbaiki pola penggunaan dana BTT itu pada tahun ini. Tito menyatakan, dari total sekitar Rp 22 triliun anggaran
BTT yang dialokasikan, lebih dari setengahnya tidak digunakan daerah.
”Hanya 41 persen atau Rp 9 triliun. Artinya, ada Rp 13 triliun dana BTT yang ada di daerah, (baik) provinsi maupun kabu -
KARAWANG- Tinjau persiapan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, Senin (9/1).
Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Harris Bobyhoe menyampaikan, RSUD Karawang sudah menjadi rumah sakit rujukan di provinsi namun masih ada beberapa bagian yang perlu disupport oleh pihaknya, terutama bangunan yang masih
mangkrak yakni Gedung IGD dan Ruang Perawatan Kritis Terpadu (RPKT) yang dibiayai oleh Pemprov Jawa Barat. “Kami akan terus mengupayakan biaya pembangunannya dan kami juga telah mengupayakan
KARAWANG - Pemkab Karawang tahun ini bakal merogoh kocek sebesar Rp 150 miliar untuk memulai tahap awal pembangunan RSUD Rengasdengklok,
yang 40 persen anggarannya hasil mengambil jatah titik pembangunan usulan para anggota dewan atau yang biasa dikenal sebagai anggaran pokir.
Hanya saja, Sekda Karawang, Acep Jamhuri menolak jika plot anggaran sebesar 40 persan yang harusnya dipakai untuk pembangunan usulan de -
wan dialihkan untuk membangun RSUD Rengasdengklok dicap sebagai pemotongan anggaran pokir. Acep menyebut yang lebih
“INDONESIA
Saya bertanya kepadanya: bagaimana bisa Anwar Ibrahim, perdana menteri Malaysia itu, berpidato dalam bahasa Indonesia yang begitu baik. Hampir tidak terasa logat Melayu-nya.
Saya termasuk yang hadir di acara kemarin sore itu. Di auditorium Bank Mega Jakarta. Chairul Tanjung, konglomerat pemilik Bank Mega, memang mengundang Anwar untuk mampir. Anwar lagi berkunjung ke Jakarta. Bertemu Presiden Jokowi kemarin pagi.
Ke Jakarta adalah kunjungan pertama Anwar ke luar negeri setelah menjabat perdana menteri akhir November lalu. Begitulah sopan santun hubungan persahabatan antar negara. Mengutamakan sahabat sejati. Seperti juga presiden Amerika Serikat yang selalu ke Inggris dulu sebelum ke negara lain –kecuali Donald Trump.
Atau juga perdana menteri baru Jepang yang selalu harus ke Amerika dulu sebelum ke lainnya. Indonesia adalah negara serumpun dengan Malaysia. Bisa juga dianggap sebagai saudara tua. Katakata serumpun itu memang tidak lagi sesering dulu diucapkan di publik. Kemesraan antar dua negara seperti sudah berlalu. Yang lebih sering muncul justru caci-maki. Soal perbatasan, soal hak cipta budaya, soal TKI dan soal sepak bola yang hampir selalu kalah.
Kata ‘’serumpun’’ itu sebenarnya riil. Begitu banyak orang Minang di Negeri Sembilan. Begitu mengakar orang Aceh di semenanjung. Begitu erat kekeluargaan orang Riau dan Melaka. Begitu terasa keberadaan orang Bugis di Selangor. Pun turunan Banten dan Jawa.
Dua negara ini dulunya memang satu. Bahkan tiga negara –yang satu lagi Singapura. Pulau Singapura itu, ketika masih bernama Temasek, adalah salah satu ‘’provinsi’’ di kerajaan Riau. Yang ibu kotanya Tanjung Pinang.
Kesatuan serumpun itu pernah juga diwujudkan di tahun 1470-an. Ketika Portugis kali pertama akan menyerang pelabuhan besar Melaka. Waktu itu semua kerajaan Nusantara sepakat: kirim armada ke Melaka. Untuk mempertahankan Selat Melaka. Kerajaan Aceh, Riau, Palembang, Banten dan Bugis kirim armada besar-besaran ke Melaka. Kerajaan Bugis mengirim armada yang terbesar. Tapi armada Portugis terlalu kuat. Dengan senjata meriamnya yang tergolong senjata termodern saat itu. Melaka belum punya teknologi baru itu. Melaka jebol. Portugis menjajah Nusantara. Pasukan dari berbagai kerajaan itu tercerai berai. Masuk hutan. Jadilah mereka warga Semenanjung Melaka.
KOTA
Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Luthfi Amin.
“Jaksa Eksekutor Eva Yustisiana melalui Biro Keuangan KPK telah selesai menyetor ke kas negara cicilan uang pengganti dari terpidana Jumhana Luthfi Amin sebesar Rp402juta dari keseluruhan kewajiban pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp600 juta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.
Ali mengatakan Jaksa Eksekutor KPK segera kembali menagih sisa uang pengganti dari terpidana Jumhana untuk memaksimalkan penyetoran ke kas negara dari hasil korupsi. Jumhana merupakan terpidana perkara suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, Jawa Barat yang telah divonis selama 5 tahun dan pidana denda Rp250 juta serta uang pengganti Rp600 juta.
Ia bersama empat orang lainnya merupakan pihak penerima suap perkara tersebut, yakni mantan Lurah Jati Sari Mulyadi alias Bayong yang telah divonis pidana
Pada Februari tahun 2022 lalu, Annaya dan Innaya menjalani operasi pemisahan. Kini dua balita itu menjadi individu yang berbeda. Keduanya tak lagi harus berjalan menyamping untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain
TERLAHIR sebagai kembar siam pada 8 Mei 2019 membuat Annaya Rizka Ramadhani dan Innaya Rizka Ramadhani selalu bersama. Anak keempat pasangan Jupri dan Husniati itu dempet pada bagian dada. Mereka punya dua jantung,
tapi berbagi satu hati.
Namun, pada Februari lalu, Annaya dan Innaya menjalani operasi pemisahan. Kini dua balita itu menjadi individu yang berbeda.
Keduanya tak lagi harus berjalan menyamping untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Kondisi kesehatan mereka juga terus membaik setelah dipisahkan.
Oktober lalu tim dokter RSUD dr
Soetomo Surabaya menegaskan bahwa Annaya dan Innaya sudah prima dan tidak perlu kontrol lagi.
”Tahun pelajaran ini, mereka mulai masuk TK,” kata Jupri saat disambangi Lombok Post di rumah mereka pada Rabu (28/12) lalu.
Dulu memutuskan untuk membawa dua anak perempuannya ke meja operasi adalah pilihan yang berat. Jika risikonya adalah salah satu atau keduanya harus kehilan-
dua kali,” kata Arief Bas
pengajuan dana pembangunan sebesar Rp5 miliar,” ungkap Bobyhoe dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/1).
Pihakna juga berharap agar anggaran pembangunan dapat disediakan pada tahun 2024 mendatang. Ia menyatakan memberikan apresiasi terkait adanya perubahan yang telah dilakukan oleh pihak RSUD.
Ia melanjutkan, pihak DPRD Provinsi telah mengupayakan pengajuan dana pembangunan sebesar Rp5
milliar. Dan pihaknya pun berharap agar anggaran pembangunan dapat disediakan pada tahun 2024 mendatang.
“Saya kira sudah bagus dari mulai ruangannya pun sudah ditata dengan rapih, agar masyarakat yang datang berobat merasa nyaman tidak melihat kondisi yang kumuh.” katanya.
“Dan Kami sudah berupaya dari beberapa waktu lalu tapi memang saat ini belum disetujui pengajuan anggarannya,” imbuhnya
tomy, pada Selasa (10/1).
Pria yang akrab disapa Tomi mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengejaran pelaku penusukan. Untuk kronologisnya, pada Rabu (4/1) sekitar pukul 13.30 wib, awal mulai korban sedang bersama dua orang saksi berjualan asongan.l dilokasi kejadian perkara.
“Saat itu korban menegur pelaku untuk tidak berjualan di sekitar lampu merah Pemda. Karena sudah banyak yang berjualan, lalu pelaku pergi meninggalkan tempat tersebut,” jelasnya.
Menurut Tomi, namun sekitar 30 menit kemudian, pelaku datang lagi ke tempat tersebut dan langsung mengejar hendak menusuk korban dilihat oleh saksi. Korban berlari di kejar oleh pelaku hingga datang mobil dari anggota patroli Lantas Polres Karawang dan korban meminta tolong.
“Pelaku langsung melarikan diri, korban meminta tolong karena mengala -
dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES
tepat adalah anggaran yang dusah disepakati anataran Banggar dan TAPD sekaligus juga seluruh apara anggota dewan. Bukan ujug-ujug dipotong oleh pemerintah daerah.
“Mereka (DPRD,red) telah menyepakati, jadi prosesnya sudah ada kesepakatan, bukan hilang (atau dipotong). Jadi, dari dana pokirnya sekian, sebagian dikesanakan (Pembangunan RSUD Proklamasi). Hanya tidak penunjukan langsung,” ungkap Acep saat diwawancara wartawan, Selasa, (10/1) usai acara Sosialisasi Kebijakan Pokir DPRD Karawang di Brtiz Hotel Karawang.
Meski menyebut presentase angka sebesar 40 persenan jatah anggaran untuk usulan dewan yang dipakai untuk pembanguan RSUD Rengasdengklok,
Acep tak menyebut angka pastinya.
Hanya saja, ia menuturkan, saat ini Pemkab Karawang memang tengas focus menata Rengasdengklok darimulai menyelesaikan revitalisasi pasar hingga tahun ini akan mulai ngebut membangun fasiltas Kesehatan yakni RSUD.
“Sudah banyak klinik swasta di daerah kota, nah di sebelah barat sekarang kurang fasilitas kesehatan. Dengklok rumah sakit hanya satu, kemudian mereka menyepakati dari total jumlah dana pokir sebagian di buat untuk pembangunan RSUD Proklamasi Rengasdengklok,” ungkapnya. Acep menejelaskan, alasan mempergunakan anggaran pembangunan usulan dewan ke RSUD Rengasdengklok dalam upaya
memfokuskan anggaran pembangunan terhadap rencana-rencanan pembangunan prioritas pemerintah “Setelah komitmen jelas dan memahami regulasi, selanjutnya adalah harus tertib. Ini masih banyak pihak-pihak yang tidak tertib,” ungkap pria yang akrab disapa Ajam ini. “Anggota dewan kan ini banyak, ada 50 orang. Ada yang tau dengan regulasi, ada juga yang pura-pura tahu yang jadinya bikin gaduh. (Bilangnya) pokir hilang, pokir dipotong,” lanjut Ajam.
Pembangunan RSUD Rengasdengklok Mendesak Menurut Acep, pembangunan RSUD Rengasdengklok memang harus sudah berjalan pada tahun 2023 ini lantaran tahap perencanaan pembangunan RSUD Proklamasi sudah dirancang sejak empat ta -
menjelaskan. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Karawang, Fitra Hergyana, mengatakan penyelesaian gedung akan dilaksanakan secepatnya dengan support dari berbagai stakeholder, baik di daerah maupun pusat.
“Alhamdulillah kami mendapatkan dukungan untuk melakukan transformasi kembali, Insyallah secepatnya. DPRD Jawa Barat akan segera mempush pemprov Jabar untuk pembangunannya karena ini kan anggarannya dari pemprov,” ujar Fitra. (bbs/mhs)
paten kota,” ujarnya dalam rapat koordinasi virtual dengan kepala daerah di kantor Kemendagri Jakarta kemarin (9/1).
Besarnya sisa dana itu disesalkan Tito. Padahal, dana tersebut akan sangat berguna jika direalisasikan. Misalnya, mem -
perbanyak pasar murah. ”Operasi pasar murah yang sebetulnya adalah kunci ketika terjadi kenaikan demand (permintaan, Red),” imbuhnya.
Mantan Kapolri itu mengingatkan, 2023 sudah masuk tahun politik. Dengan demikian, ”iklim”
Kawin-mawin. Belakangan keluarga mereka pun menyusul. Perdana Menteri Najib Razak pernah berterus terang: ia keturunan Bugis.
Usaha untuk membangkitkan hubungan serumpun itu sudah sering dilakukan. Tapi belum ada yang terlihat nyata. TVRI pernah punya program bersama. Sudah lama pula mati.
Anwar Ibrahim termasuk yang punya semangat menghidupkan emosi serumpun seperti itu. Tapi belum ada tokoh puncak Indonesia yang punya emosi serupa. Jusuf Kalla harusnya punya. Tapi, dua kali menjadi wapres, tidak menunjukkan semangat ke sana.
Sedang teman-teman seangkatan Anwar sudah banyak yang meninggal. Atau tidak di posisi berkuasa.
Anwar sangat akrab dengan tokoh-tokoh muda Islam modernis Indonesia. Ia boleh dikata salah satu murid ideologi Kang Imad dari Bandung. Almarhum Imaduddin adalah tokoh pemikir Islam dari ITB. Anwar sering ke Jakarta dan Bandung sejak masih mahasiswa. Ia seperti dalam satu barisan dengan perjuangan angkatan muda Islam di
Indonesia.
“Banyak yang mengira saya pernah sekolah di Indonesia,” ujar Anwar kemarin. “Saya tidak pernah sekolah di sini. Tapi saya punya banyak teman,” tambahnya. “Cewek juga tidak punya,” guraunya.
Semangat serumpun itulah yang ia tunjukkan saat bertemu Presiden Jokowi kemarin pagi. Di Istana Bogor. “Saya berbincang dengan Presiden Jokowi lama sekali. Sampai protokolnya kelihatan gelisah,” ujar Anwar. Tapi mereka terus berbincang. Pak Jokowi mengabaikan isyarat itu.
Tentu banyak yang dibicarakan. Mulai dari sawit sampai TKI. Termasuk ibu kota baru Indonesia bernama Kota Nusantara. Anwar menilai ibu kota baru itu baik bagi kawasan. Maksudnya, baik bagi Malaysia.
Terutama Malaysia Timur: Sabah dan Serawak. Dari Sabah ke Nusantara itu memang akan lebih dekat dari pada dari Jakarta ke Nusantara.
Sebanyak 11 nota kesepahaman ditandatangani di depan Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim. Malaysia, diwakili 11 perusahaan
di tengah masyarakat mulai menghangat. Jika harga pangan gagal dibuat stabil, pihaknya khawatir soal potensi politisasi yang bisa berujung gejolak. ”Masalah stabilitas harga bahan pangan itu menjadi concern yang paling utama. Di masyarakat bawah kita terutama,” jelasnya. (bbs/mhs)
penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp250 juta.
Mantan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Kota Bekasi M Bunyamin divonis pidana penjara selama 4 ta-
hun dan 6 bulan dan pidana denda Rp250 juta.
Selanjutnya, mantan Camat Jatisampurna Wahyudin divonis pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp250 juta serta uang pengganti Rp500 juta. Kemudian, mantan Wali
Kota Bekasi Rahmat Effendi yang telah divonis selama 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung.
Namun, KPK mengajukan kasasi atas putusan banding itu. KPK menilai majelis hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan tun -
dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES
wa Tarmin Suherman Bin Wardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
“Menjatuhkan vonis pidana kepada Terdakwa Tarmin Suherman Bin Wardi dengan pidana penjara selama 15 Tahun dan denda Rp 100 juta. Dengan keten-
tuan apabila denda tidak dibayar maka digant dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan,” kata Hendra, pada Selasa (10/1).
Menurut Hendra, majelis hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, barang bukti berupa buah baju warna merah berlogo
Manchester, batang ranting pohon panjang kurang lebih 30 centimeter, satu utas tali tambang panjang kurang lebih 1 meter.
“Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,” jelasnya.
Seperti diketahui, Polres Karawang mengungkapkan penyebab tewasnya S (14) bocah yang dibunuh di kolong jembatan tol belakang PT. TMMIN, Dusun Pejaten,
hun yang lalu. Yang mana, Pemkab Karawang sudah memiliki DED pembangunan fasilitas kesehatan disana. Hanya saja, anggaran untuk pembangunan RSUD Proklamasi baru ada di tahun-tahun ini.
“Itu hanya kebetulan, kebetulan kemarin di Rengasdengklok ada revitalisasi pasar. Tapi ya karena memang (selama ini) Rengasdengklok masih belum terperhatikan, dan disitu ada sejarah bangsa,” pungkasnya.
Sekada informasi, pembangunan RSUD Rengasdengklok akan dilakukan kemungkinan selama dua tahap atau multi-years dengan total anggaran kurang lebih Rp 250 miliar. Pada tahap awal yang akan dimulai pada tahun ini, Pemkab Karawang menyiapkan anggaran Rp 150 miliar. (wyd/mhs)
tutan jaksa, salah satunya terkait pembebanan uang pengganti sebesar Rp17 miliar.
Adapun pihak pemberi, yakni Direktur PT ME Ali Amril, pihak swasta Lai Bui Min, Direktur PT KBR Suryadi serta mantan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin. (*)
Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, oleh kakak ipar akibat jeratan di bagian leher.
Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomy mengatakan, berdasarkan hasil autopsi yang disampaikan RS Kramatjati Polri ditemukan sejumlah tanda kekerasan. Tersangka diketahui menampar muka korban beberapa kali kemudian pingsan dan kembali membenturkan kepala ke tembok jembatan. (rie)
itu, berminat ikut membangun Nusantara.
Kedua pemimpin juga sepakat untuk menghadapi boikot sawit dari Uni Eropa. Indonesia dan Malaysia adalah negara nomor 1 dan nomor 2 penghasil sawit terbesar dunia.
Sebelum bertemu Presiden Jokowi, Minggu malam, Anwar Ibrahim makan malam bersama warga Malaysia yang ada di Jakarta. Di situ Anwar menegaskan: akan memberantas korupsi secara all out, sampai pun jabatan taruhannya. “Banyak orang Malaysia yang sudah frustrasi menghadapi korupsi ini,” ujarnya. “Banyak pemimpin yang mengaku membela Islam tapi tidak mencerminkan prinsip Islam dalam hal korupsi,” tambahnya.
Anwar mengaku telah membaca buku karya Muchtar Lubis soal korupsi yang sudah jadi budaya. Ia juga membaca buku penyair Taufiq Ismail soal korupsi berjudul Malu Jadi Orang Indonesia
Indonesia dan Malaysia jangan-jangan juga serumpun dalam hal korupsinya.
Rasanya Jokowi di Indonesia dan Anwar di Malaysia banyak yang bisa disepakati. Dengan atau tanpa emosi serumpun. (*)
gan nyawa, Jupri memilih untuk membiarkan saja kondisi anaknya seperti sedia kala saat lahir ke dunia. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa si kembar siam bisa dipisahkan dengan risiko kecil. Siang itu Annaya dan Innaya terlihat ceria. Mereka bermain dagang-dagangan di halaman rumah yang terletak di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Si kembar memakai terusan berwarna merah. Secara bergantian, keduanya berlakon sebagai penjual dan pembeli. Sesekali satu dari mereka mendekati ayah dan
ibunya untuk minta dicium. Setelah episode dagangdagangan, Annaya dan Innaya melanjutkan permainan peran mereka dengan bermain dokter-dokteran. Annaya menjadi dokter, Innaya menjadi pasien. Karena menghabiskan begitu banyak waktu di rumah sakit semenjak bayi, profesi dokter dan tenaga kesehatan punya tempat istimewa di hati mereka. Annaya dan Innaya pun pernah mengungkapkan keinginan untuk menjadi dokter saat dewasa nanti. Dengan demikian, mereka bisa bergantian merawat satu sama lain. Untuk semua harapan baik itu, Jupri dan Husniati selalu
mengamininya.
Setelah dipisahkan, Annaya dan Innaya memang jauh lebih aktif. Beban fisik dan psikologis sepenuhnya terlepas. Tidak hanya bagi Annaya dan Innaya, tapi juga bagi Jupri dan Husniati. Sebab, keluarga dan para tetangga tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Ada saja yang mereka berikan kepada Annaya dan Innaya. Baik berupa makanan maupun barang dan juga perhatian.
Semua itu menjadi kekuatan bagi Jupri dan keluarganya karena mereka merasa diterima lingkungan tempat
tinggalnya. Jika dulu mereka merasa rendah diri karena sorotan miring sebagian orang, kini rasa percaya diri mereka tumbuh lagi.
Simpang siur rumor tentang si kembar siam dan bantuan pemerintah untuk keluarga Jupri pun lambat laun menjadi jelas. Hubungan mereka dengan lingkungan sekitar pun kembali baik.
”Sekarang sudah tidak ada tantangan lagi. Kami bisa fokus merawat keduanya sembari bekerja untuk mempersiapkan biaya yang mereka butuhkan di masa depan,” ungkap Husniati. (*)
Bersih Pungutan Liar (UPP
Saber Pungli ) Kabupaten Bekasi mulai bekerja mengawasi praktik pungli dan siap menindak siapa pun yang terbukti berkedapatan melakukannya.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan bahkan secara tegas menuturkan, meski pelaku hanya pungli meski Rp100 ribu, pihaknya mendorong agar UPP
memprosesnya secara hukum.
Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan tujuan pembentukan UPP Saber Pungli demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi, maka tahun 2023 ini UPP Saber Pungli akan melakukan
penindakan terkait pungli. “Disinyalir masih ada pelayanan publik disertai pungli. Tahun lalu kita sudah banyak melakukan sosialisasi. Jadi saya mendorong di tahun 2023 kita mulai tindakan,” ujar Dani, Selasa (10/1).
UPP Saber Pungli tidak akan segan-segan menindak pelaku pungli. “Ya masuk pidana korupsi walaupun
hanya memungut seratus, dua ratus ribu misalnya. Kalau tertangkap dan terbukti ini masuknya Tipikor. Jadi cukup berat,” tegasnya.
Dia memastikan UPP Saber Pungli akan menerima layanan pengaduan praktik pungli. Masyarakat bisa mengadukan dugaan pungli dengan menyertakan bukti yang ada.
“Kita akan mengumumkan hotline, masyarakat bisa lapor melalui hotline. Tapi, tentu lapor juga harus disertai bukti yang cukup kuat karena jangan sampai juga fitnah,” ungkapnya.
Anggota UPP Saber Pungli dibentuk dari unsurunsur yang terbanyak dari Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Inspektorat. (bbs/mhs)
Diketahui Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Gidion Arif Setyawan memimpin di Polres Metro Bekasi pada Januari 2022 dan berakhir pada Januari 2023 menggantikan Kapolres Metro Bekasi sebelumnya Kombes Pol Hendra Gunawan.
Pada kesempatan ini ketua Pokja Wartawan Polres Metro Bekasi Didit Junaedi yang merupakan seorang kontributor dari salah satu stasiun Televisi Nasional MNC Group memberikan secara langsung cendera mata sebuah lukisan bergambarkan Kapolres dan Istri. Pria yang biasa disapa Adit itu mengatakan bahwa Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Gidion selama bertugas di Polres Metro Bekasi sangat humanis dan sangat bersahabat dengan awak media atau Wartawan Pokja Polres Metro Bekasi.
“Kapolres Gidion sangat bersahabat dengan teman teman wartawan Pokja Polres Metro Bekasi dan selalu bersinergi dalam setiap kegiatan baik di Polres hingga ke Polsek - Polsek dibawah jajaran Polres Metro Bekasi,” ucapnya.
Menurut dia, Pokja mengapresiasi langkah Kapolres Gidion yang telah memberikan tempat yang layak kepada Wartawan Pokja Polres Metro Bekasi sebuah gedung Balai Wartawan lengkap dengan fasilitasnya.
“Ada sebuah cendera mata dari Kapolres kepada watawan Pokja Polres Metro Bekasi, salah satu nya sebuah gedung Balai Wartawan Pokja Polres Metro Bekasi lengkap dengan fasilitasnya yang kini kita tempatkan dan saya rasa ini sangat luar biasa,” tuturnya Dikatakan dia, Pokja berharap Kapolres Gideon bisa jaya terus di tempat yang barunya dan tetap terus menjalin silaturahmi kepada Wartawan kabupaten Bekasi .
“Semoga Bapak Kapolres selalu berjaya bertugas di tempat yang baru dan selalu bisa mengayomi kepada seluruh masyarakat serta persahabatan yang kita jalin selama ini bisa terus terjalin,” tandasnya. (har/mhs)
KABUPATEN BEKASIDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi menargetkan pencetakan 300.000 kartu identitas anak atau KIA selama tahun 2023. Kepala (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Carwinda menyampaikan
bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, KIA merupakan identitas resmi atau bukti diri bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
“Setiap anak sebelum memiliki KTP diwajibkan memiliki KIA. Hal itu ber-
tujuan untuk pendataan, perlindungan dan pelayanan publik bagi anak. Kartu itu sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara,” katanya, kemarin (10/1).
Guna mencapai target pencetakan KIA tahun
KABUPATEN BEKASIDua orang pelaku begal dihakimi massa usai kepergok merampas sepeda motor milik pengendara yang melintas di Kampung Lobak Rante, RT14/RW07 Desa Karangreja, Kecamatan Pabayuran, kemarin (10/01).
Kapolsek Pebayuran, AKP
Ani Widayanti mengatakan pihaknya yang mendapatkan laporan adanya pembegalan langsung menurunkan petugas gabungan ke TKP.
“Iya bener kang, cek TKP kasus 365 KUHP roda dua yang terjadi terhadap korban bernama Fransiskus Nahak, kejadian sekitar jam 11.20 WIB,” kata AKP Ani.
Ia menjelaskan, saat itu korban tengah mengendarai motor lalu di hampiri 2 (dua) orang laki - laki yang tidak dikenal langsung merampas kunci kontak motor. “Korban dan pelaku mengacungkan sebilah clurit hingga berhasil mengambil motor korban, dan korban
mencoba berteriak (begalbegal),” ungkap Ani. Teriakan itu, kata Ani kembali, terdengar warga sekitar dan langsung mengejar para pelaku hingga berhasil ditangkap. kemudian para pelaku dan barang bukti di amankan ke Polsek Pebayuran. “Pelaku meninggal dunia usai di bawah kerumahnya sakit dan pelaku lain mendapat pengobatan di rumah sakit rengas dengklok Karawang,” tandasnya. (har/mhs)
2023, dia mengatakan dinas antara lain melaksanakan model pelayanan “jemput bola” dengan mendatangi satuan-satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. “Di 2023 ini dialokasi -
kan 300 ribuan blangko. Jadi, kami akan intensifkan layanan ‘jemput
“Kami
KABUPATEN BEKASI
- Warga yang melintas di Jalan Raya Kodam, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, mengeluh. Bukan karena jalan tersebut rusak. Melainkan lantaran di sepanjang jalan itu tidak ada Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berfungsi atau mati dimalam hari.
Asep (37) warga Desa Sukadami yang setiap harinya melintas di jalan tersebut mengaku was-was apabila melewati jalan raya kodam di malam hari. “Rasa takut ada, tapi mau gimana lagi karena jalan kodam ini salah atau akses utama menuju tempat kerja saya di Cikarang Pusat. Dulu saya kecewa karena jalannya amblas, sekarang kecewa karena
tidak ada PJU yang berfungsi,” keluhnya. Menurutnya, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin tindak kejahatan pun kerap terjadi.
Pasalnya jalan tersebut lumayan panjang dan jauh dari permukiman warga.
“Kalau malam gelap karena tidak ada satupun PJU yang berfungsi. Ditambah sepanjang jalan kodam itu baik dari sebelah kiri maupun kanan jalan merupakan perbatasan kawasan industri dan perbatasan dua desa yang situasinya sangat sepi, apalagi dimalam hari,” terangnya.
Sementara itu, Rama (40) warga Desa Serang mendesak Pemkab Bekasi untuk segera menindaklanjuti kelu-
han warga, Umumnya warga yang setiap harinya melintas di Jalan Raya Kodam. “Jalan Kodam ini salah salah satu akses utama menuju kompleks perkantoran Pemkab Bekasi. Jadi sangat di sayangkan jika akses menuju kantor bupati ini dikeluhkan warga, apalagi APBD Kabupaten Bekasi besar. Sangatlah di sayangkan juga jika masih ada PJU yang tidak berfungsi,” ungkapnya. Bedasarkan pantauan awak media di lokasi, PJU yang tidak berfungsi atau mati mulai dari Komplek Kodam sampai dengan perbatasan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat. Panjang jalan kurang lebih 1,5 km. (mil/mhs)
KABUPATEN BEKASIUnit Pelayanan Publik SapuKABUPATEN BEKASI - Anggota DPR RI, Obon Tabroni mendesak DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera mengesahkan Perda Pesantren. Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri Hari Amal Bakti (HAB) beberapa hari yang lalu di Kemenag Kabupaten Bekasi.
"Iya harus, dibeberapa wilayah cakupan undangundangnya sudah clear. Di beberapa wilayah juga sudah ada perda pesantren yang sudah di sahkan," kata Obon.
Menurut politisi Gerindra ini, dengan adanya perda pesantren maka pesantren sudah mempunyai legitimasi. Selain keberadaannya jadi diakui, ketika Pemda
memberikan bantuan sudah ada payung hukumnya. "Itu urgent, DPRD harus secepatnya mengesahkan," kata Obon.
Sebelumnya di beritakan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik mengungkapkan, dirinya terus memperjuangkan hak-hak Pondok Pesantren khususnya bagi para santri dan Kiai dan hampir mencapai hasil.
Perda tentang Pondok Pesantren, terangnya, telah mencapai 90 persen rampung, tinggal menunggu pengesahannya pada Paripurna yang rencananya akan digelar akhir bulan desember.
"Kami di tingkat Kabupaten Bekasi sebenernya sudah selesai, artinya sudah mencapai 90 persen, tinggal 10 persennya diketok palu," ungkap BN Holik saat menghadiri Forum Pondok Pesantren, silaturahim Pimpinan Ponpes se-Ka -
bupaten
Dia melanjutkan, dengan adanya Perda Ponpes, perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap Pesantren harapannya akan lebih maksimal dan berkesinambungan.
"Dengan adanya Forum Pondok Pesantren ini sejalan dengan DPRD Kabupaten Bekasi dalam pengesahan perda Ponpes," jelasnya. Ketua Dewan juga menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke Pemprov Jabar untuk mendapatkan gambaran dan tindak lanjut kepada eksekutif.
"Nantinya akan dievaluasi yang dari Provinsi, akan disetarakan, jika sudah sama, nanti Perda Pondok Pesantren tersebut, diserahkan ke kami, nanti akan diparipurnakan," jelasnya. (mil)
(BLT).
Alokasi BLT untuk warga Desa Muktijaya pada tahun ini sebesar kurang-lebih 19 persen.
"Karena warga kita masih banyak yang masuk kategori penerima BLT seperti nenek-nenek yang sudah jompo, jadi kita masih tetap anggarkan," tutur Kepala Desa Muktijaya Runi Nuraeni, baru-baru ini. Dari alokasi itu, kira-kira ada 72 warga Desa Muktijaya yang akan menerima BLT sebesar Rp. 300 ribu per bulan.
Pada tahun ini pemerintah pusat tetap mengamanatkan alokasi BLT dengan kriteria miskin ekstrem atau memiliki penyakit menahun.
"Dari RT dan RW nanti mengajukan data calon penerima ke desa dan kita akan verifikasi lagi," tutur Runi. Runi berharap dengan pemberian BLT kepada warga sesuai kriteria itu, dapat membantu perekonomian mereka. (Dim)
Pracetak
Copy
EDP/IT
Iklan
KABUPATEN BEKASI - Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan melaunching Kelas Industri Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang merupakan kerjasama antara SMKS Gema Nusantara dengan Ikatan Praktisi Human Resource Development (IPHRD) dan 12 Perusahaan Industri yang ada di Kabupaten Bekasi.
Dani menjelaskan, dengan dibukanya kelas industri MSDM menjadi salah satu
solusi inovatif dalam meningkatkan dan membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja.
"Saya memberikan apresiasi kepada IPHRD dan juga SMKS Gema Nusantara yang telah membuka kelas industri MSDM untuk mensukseskan kurikulum mandiri di Kabupaten Bekasi," jelas Dani usai melaunching kelas industri MSDM, yang bertempat di Perum Bumi
Sindang Asri, Sindangmulya Kecamatan Cibarusah, akhir pekan kemarin.
Dani menyampaikan, melalui kurikulum baru ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi. Karena menurutnya, hal ini merupakan sejarah untuk pertama kalinya di Kabupaten Bekasi dibuka sebuah kelas dengan kurikulum khusus yaitu kelas industri MSDM.
"Selama ini di sekolah
SMK-SMK pada umumnya membuka jurusan administrasi perkantoran. Nah dengan kelas industri ini nanti para siswa akan dididik mengenai manajemen SDM mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan sampai nanti pemberhentian secara saintifik yang tentunya sangat dibutuhkan perusahaan-perusahaan," ujarnya.
Dani juga berharap, dengan adanya kelas industri
kedepannya SMKS Gema Nusantara dapat melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten, sehingga nantinya akan banyak staf HRD muda yang berasal dari anak-anak asli Kabupaten Bekasi.
"Langkah awal ini adalah langkah besar yang semakin memperkuat upaya dan komitmen kita untuk memberantas pengangguran di Kabupaten Bekasi," harapnya. (Bbs/wyd)
kami
dia, Disdukcapil telah menyusun jadwal pelayanan pengurusan KIA
di sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi selama tahun 2023. “Sekalian kami juga akan mengejar target pembuatan akta kelahiran, kare-
KOTA BEKASI – Ri -
buan tenaga kerja kontrak (TKK) yang bertugas di Kota Bekasi belum mendapatkan haknya sejak Desember 2022.
Mereka yang belum mendapatkan hak itu terutama yang bekerja sebagai guru TKK di sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN).
Keluhan itu sebelumnya sampaikan kepada Anggota DPRD Kota Bekasi dan mendapat respon Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
Ketua FPKS Sardi Efendi membenarkan keluhan para TKK itu. ”Iya begitu, gaji TKK belum cair. Banyak TKK dari guru-guru itu yang mengeluh belum digaji. Padahal itu hak mereka,” ungkap Sardi yang juga anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, kemarin.
Dia mendesak agar instansi terkait di Pemkot Bekasi, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera mencairkan hak-hak para TKK tersebut.
”Jangan sampai mereka sudah berkeringat, tapi
haknya belum dibayarkan,” imbuhnya.
Kepada Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Sardi meminta agar proses pencairan yang menjadi hak-hak para TKK baik guru maupun di luar guru segera dicairkan.
Dan mengkoordinasikan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait gaji para TKK.
”Harusnya kalau memang ada keterlambatan pembayaran gaji, diinformasikan kepada OPD-OPD sehingga tidak menimbulkan pertanyaan simpang siur,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, jumlah TKK di Kota Bekasi mencapai sekitar 13 ribu.
Namun kekinian beredar pesan WhatsApp yang ditujukan kepada seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri se-Kota Bekasi.
Pesan WhatsApp yang diduga kuat berasal dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini membenarkan bahwa Tenaga Kerja Kontrak alias Tenaga Honorer yang bertugas di SD dan SMP se-kota Bekasi, sejak bulan Desember 2022 hingga Januari 2023 belum digaji.
Meski demikian, pihak
Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa berita tersebut tidaklah benar.
Kejadian tersebut menurut pesan WhatsApp tersebut dikarenakan beberapa hal yang mengakibatkan adanya penundaan gaji TKK untuk aparatur sekolah baik SD dan SMP, hal ini disebabkan adanya kesalahan dari sisi perencanaan Disdik untuk anggaran tahun 2022.
Lebih lanjut Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengakui bahwa dukungan saat ini sedang melakukan tahapantahapan dan upaya agar
Gaji bulan Desember tahun 2022 dapat dibatalkan pada bulan Januari 2023.
Berikut isi pesan WhatsApp yang beredar di kalangan Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kota Bekasi; Sebagai. Kepada. Yth. Kepsek sd negeri dan smp negeri sekota bekasi. Tolong sampaikan kepada seluruh tkk dilingkungan masing2. Berkenaan dengan adanya informasi yang beredar bahwa gaji TKK bulan desember tidak akan terlihat dengan ini disampaikan bahwa berita tersebut tidak
benar. Dikarenakan beberapa hal menyebabkan adanya PENUNDAAN gaji TKK untuk aparatur sekolah baik SD dan SMP, hal ini disebabkan adanya kesalahan dari pihak perencanaan Disdik untuk tahun anggaran 2022. Dan kami menyampaikan permohonan maaf atas nama kepala dinas pendidikan kota bekasi kepada seluruh TKK yang belum terbayar kan honornya pada bulan Desember 2022. Demikian dan mohon maklum atas keterlambatan ini. (amn)
KOTA BEKASI - Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) mendapat laporan dalam sehari 7 ular masuk ke rumah warga.
Damkar mensinyalir banyaknya ular yang masuk ke rumah warga itu lantaran siklus rantai makanan hewan melata itu terus berkurang “Kedudukan teratas rantai makanan sudah berkurang. Itu turut mempengaruhi ular banyak masuk ke rumah warga,” kata Tim Rescue Pleton B Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Eko Uban, Selasa (10/1/2023).
Atas perubahan rantai makanan, kata uban sapaan akrabnya, dalam satu hari Disdamkar mendapatkan laporan lima sampai tujuh ular masuk ke rumah warga.
“Baik kedudukan rantai makanan lainnya baik biawak dan musang juga kerap dibantai oleh manusia. Sehingga, kini banyak ular yang ditemukan masuk ke rumah warga,” ucapnya.
Ia pun menjelaskan, sebenarnya keberadaan posisi biawak maupun musang di dalam rantai makanan itu masalah bagi manusia. Karena keberadaan mereka tentunya bisa membantu manusia untuk bisa membasmi telur-telur ular.
Maka dari itu, karena pola rantai makanan teratas sudah berkurang dan ada yang sudah tidak ada. Sehingga rantai makanan terbawah cepat berkembang biak. Kemudian, tergerusnya habitat ular yang sudah mulai tidak ada. Maka atas hal itu banyak yang masuk ke rumah ruang warga.
Selain itu, adapun dari kebanyakan jenis ular yang kerap dilakukan proses evakuasi oleh pihaknya. Rata-rata, jenis Ular Sanca dan juga Ular Cobra.
“Kenapa lebih dominan kedua ular tersebut. Karena habitat mereka yang sudah tidak ada. Kedua dominan setiap ular yang ditemukan di Kota Bekasi itu ada ular Cobra, ular Hijau, ular Sanca, ular Weling selain itu beda beda untuk habitatnya,"ujarnya Ular itu di mana ada makanan ular pasti bersembunyi. Apabila rantai makanannya sudah habis, dia mencari yang lainnya seperti ayam atau lainnya.
"Sebab rantai makanan di atasnya lagi lagi sudah tidak ada,” tutupnya.
Namun demikian, pihaknya berharap agar warga masyarakat rajin-rajin untuk membersihkan lingkungan. Supaya ular tidak betah, tentunya harus lingkungan yang bersih. (amn)
KOTA BEKASI - Lemahnya pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bekasi membuat sejumlah bangunan telah dilaksanakan tapi izin masih dalam proses. Hal tersebut mencerminkan begitu mudah untuk mendapatkan IMB di Kota Bekasi. Sehingga tak jarang pihak melakukan bangunan lebih dulu kemudian izin menyusul.
Contohnya pembangunan outlet makanan di Jalan Raya Setu- Bantargebang, tepatnya di wilayah Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Salah satu bangunan telah dilaksanakan tanpa mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB).
Ironisnya sampai sekarang belum ada tindakan tegas
Pemerintah Kota Bekasi terkait kondisi tersebut. Tidak ada sanksi apapun meski bangunan berjalan tanpa izin dengan dalih bahwa perizinan dalam proses.
Kepala Seksi Penertiban Umum (Tantribun) Satpol PP Kota Bekasi, Aldo saat dikonfirmasi terkait bangunan tersebut mengatakan bahwa terkait pelanggaran Perda perizinan itu bukan wewenang pihaknya namun wewenang dinas terkait.
"Kalau terkait pelanggaran Perda, itu biasanya ada di bidang penegakan Perda. Sebab kita hanya lakukan monitoring. Tapi kalau lakukan penyegelan ada di bidang penegakan Perda."ujarnya dikonfirmasi pada Senin (9/1/2023).
Meski begitu kata dia pihaknya masih menunggu
KOTA BEKASI - Pelayanan BPJS diduga double pembayaran. Kejadian itu dilakukan oleh pihak RS Primaya di Jalan K.H Noer Ali Kalimalang Kota Bekasi.
Ironisnya, dari pihak RS
Primaya setelah melakukan kesalahan tersebut, melalui dokter Dian menawarkan ubah faktur pembayaran BPJS.
"Solusinya adalah kita ubah faktur ya, supaya tidak ada lagi kesalahan
dari pihak RS Primaya," ujar dr Dian saat ditemui wartawan, Selasa (10/1/2023)
Tawaran dr Dian mengundang reaksi pihak pasien Dessy yang diwakili Sapto sang suami. Argumentasi dr Dian bahwa bukti pembayaran pertama adalah awal data IGD.
"Pembayaran kedua sebagai hasil rekam medis perkembangan si pasien," terang dr Dian yang terkesan alasan mengada-ada.
Sementara Yadi selaku Humas RS Primaya memberikan penjelasan sangat subyektif. "Buat apa uang sembilan ratus ribu jika memperkaya pihak RS Primaya," kata Yadi bernada sinis.
Alibi dari Yadi sendiri menyatakan diagnosa pasien semua berasal dari dokter. "Sepakat bahwa IGD semua orang bisa masuk ke dalamnya, tapi saat ada diagnosa dokter tidak masuk seb -
agai pasien gawat darurat maka pasien ini tidak bisa dicover BPJS," terang Humas Yadi.
Bahkan terkait pencetakan pembayaran yang diduga dobel tersebut dikatakan Yadi sama sekali tidak ada klaim dobel.
Pihak pasien yang diwakili suami Sapto mempertanyakan hal tersebut.
"Lantas untuk apa bukti pembayaran dicetak dobel RS Primaya yang menjadi sumber masalah, lan -
informasi dari Dinas Tata Ruang karena itu menyangkut perizinan.
"Biasanya kalau penyegelan kita dilibatkan, tapi untuk saat ini belum ada rekomondasi dari dinas bersangkutan."kata Aldo. Sementara itu mandor proyek diketahui bernama Heri, saat ditemui dilokasi mengaku bahwa Perinzinannya sedang dalam tahap proses pengurusan di dinas terkait.
"Izinnya belum keluar karena lagi proses."katanya.
Senada diutarakan Sidan selaku pengawas proyek mengaku bahwa semua perizinan sudah diurus."Uda di urus (izin)."katanya singkat.
Diketahui bangunan yang izin masih diproses tersebut peruntukannya untuk outlet salah satu Mie yang saat ini tengah populer. (amn)
KARAWANG - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, diminta mengeluarkan larangan untuk siswa membawa permainan lato-lato ke sekolah. Sebab, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat sudah kompak mengeluarkan aturan tersebut.
Permainan lato-lato yang sedang jadi tren di kalangan pelajar tingkatan SD dan SMP memicu banyak protes dari guru. Gelombang protes itu datang setelah semakin banyak siswa yang membawa lato-lato ke sekolah.
Kepala SDIT Al Bakhtiar, Desa Pasirjengkol 1 Kecamatan Majalaya, Rahmat Hidayat mengatakan, sejak hari pertama masuk sekolah di semester 2 ini. Pihaknya sudah mengeluarkan larangan bagi siswa untuk tidak membawa lato-lato ke sekolah.
Namun, larangan itu hanya sebatas imbauan dari pihak sekolah. Selaku kepala sekolah, Rahmat mendorong agar Disdik Karawang mengeluarkan larangan membawa latolato ke sekolah. Agar, semua sekolah di Karawang kompak dan mematuhi aturan tersebut.
“Setahu saya, di Kabupaten/Kota lain sudah ada larangan membawa lato-lato ke sekolah, kalau di Karawang sendiri belum ada tuh, semoga saja ada respon dari Disdikpora Karawang,” ujarnya, kemarin, (10/1).
Rahmat mengungkapkan, demam permainan tradisional lato-lato sejak bulan Desember tahun 2022 kemarin membawa pembiasaan baru pada peserta didik saat libur sekolah sampai pada awal masuk sekolah menjadi tren dimain-
kan dilingkungan sekolah.
“Ini memicu bagi lingkungan sekolah yang harusnya aman dan nyaman dalam belajar menjadi sebaliknya karena suara nya itu cukup mengganggu,” kata Rahmat.
“Bahkan akibat permainan lato-lato anak Kelas 3 SD Perkotaan Purwokerto, Kabupaten Banyumas jadi korban, dan mengenai mata korban,” tambahnya.
Guru SDN Karawang Kulon III, Eka Fanovita menuturkan keresahannya perihal demam lato-lato sampai ke sekolah. Suara bising yang dihasilkan lato-lato bisa mengganggu proses pembelajaran dan membuat anak
didik tak fokus. Apalagi jika lato-lato dimainkan secara bersamaan amat mengacau-
kan konsentrasi belajar anak. Pihak sekolah pun, tutur Eka, akhirnya mengimbau
para wali murid agar melarang anaknya membawa mainan lato-lato ke sekolah. “Alhamdulillah setelah dihimbau dari kemarin dan lewat grup WhatsApp ke wali murid, hari ini tidak ada yang membawa mainan tersebut,” jelas Eka.
Kepala SDN Cibalongsari 3 Klari, Karawang Lela Nurlaela menegaskan, pihaknya melakukan pendekatan persuasif kepada anak yang kedapatan demam latolato sampai ke sekolah. “Kemarin juga ada yang bawa, langsung kita arahkan agar jangan bermain lato-lato di sekolah,” ujarnya. “Kita edukasi, selain
nantinya bisa menganggu proses pembelajaran, juga kita tekankan potensi bahayanya. Kalau ada kejadian
aplikasi
(Nilai Limit : Rp. 282,806,000,- Uang Jaminan : Rp. 71,000,000)
1 (Satu) bidang Tanah dan Bangunan yaitu : SHM No. 01045 an Luky Nurhidayat, Luas Tanah 85M2 Luas Bangunan 54M2, Surat Ukur No. 01115/Marengmang/2019 Tanggal 25 Juni 2019, Alamat KMP Marengmang 3 Desa Marengmang Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. (Nilai Limit : Rp. 92,194,000,- Uang Jaminan : Rp. 24,000,000)
Keterangan:
• Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
• Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Purwakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari Kalender sebelum pelaksanaan lelang.
• Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. Harga Penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya lainnya.
• Calon peserta lelang diwajibkan untuk melihat, membaca dokumen bukti kepemilikan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek lelang, melihat kondisi sik objek lelang terlebih dahulu, melihat keberadaan atau lokasi objek lelang berada, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang, dengan kata lain, objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is)
• Pemenang lelang wajib membayar pajak dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pemenang lelang sesuai ketentuan yang berlaku Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Purwakarta maupun KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI.
• Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI
Lelang dilaksanakan
yang
akses pada alamat domain: https://www.lelang.go.id.
Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi lelang internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan Nomor Rekening Bank atas nama Sendiri.
4. Peserta yang bertindak sebagai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa Notarial, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu le.
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan Pengumuman Lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pelaksanaan Lelang.
6. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) Peserta Lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada Akun Peserta Lelang.
7. Penawaran Lelang dimulai dari Nilai Limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana waktu diatas.
8. Peserta Lelang ditunjuk sebagai Pemenang wajib melunasi pembayaran harga Pokok Lelang ditambah Bea Lelang Pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya Pemenang dinyatakan Wanprestasi, Uang Jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
9. Kondisi objek Lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
10. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila
PURWAKARTA - Petani cabai di Kecamatan Pasawahan, Kabupeten Purwakarta khawatir ketika menjelang panen. Karena saat cuaca tidak menentu hama patek dan lalat buah mulai menyerang tanaman cabai.
Kekhawatiran petani sangatlah beralasan karena ancaman gagal panen bisa saja terjadi. Serangan hama itu terjadi seiring dengan tingginya harga cabai di pasaran. Sehingga akan menimbulkan kerugian besar. Untuk menyelamatkan tanaman cabai dari gagal panen, para petani terpaksa mengeluarkan biaya ekstra dengan membeli obat pengendali hama.
Melakukan pnyemprotan obat tidak membasmi hama semuanya. Namun sebatas membantu mengedalikan patek dan lalat buah, sehingga tanaman tetap sehat tidak tertular.
“Sebagianya terserang hama tapi Alhamdulillah bisa tertangani meskipun harus mengeluarkan biaya dobel membeli obat pengendali hama.
Sementara ini biaya tambahan dapat tertutupi karena harga jual cabai tinggi di pasaran,” kata Rahmat, salah seorang petani cabai di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Selasa (10/1/2023).
Rahmat mengatakan, namun demikian, ia tetap bersyukur karena harga komoditas ini di pasaran sedang tinggi. Hingga hasil penjualan bisa menutupi biaya tanam termasuk untuk pembelian obat pengendali hama.
“Kami tetap bersyukur karena harga komoditas ini di pasaran sedang tinggi. Hingga hasil penjualan bisa menutupi biaya tanam termasuk untuk pembelian obat pengendali hama,” jelasnya.
Biasanya, cabai merah keriting dan cabai rawit dijual kepada bandar atau pengepul yang biasa datang. Di Purwakarta harga cabai merah keriting di pasaran Rp70.000-80.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah Rp80.000-90.000 per kilogram.
Hama patek merupakan penyakit utama yang menyebabkan kerugian secara ekonomi di seluruh pertanaman cabai di dunia dan merupakan penyakit penting di daerah tropis maupun subtropis. Penyakit yang disebabkan oleh cendawan Colletotrichum Capsici ini berkembang pesat pada kondisi kelembaban yang relatif tinggi. (bbs/rie)
PURWAKARTA - Menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Sekitar 10 orang buruh PT Chandra Kemas Abadi yang berlokasi di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa barat, melakukan aksi. Para buruh korban PHK itu mendirikan tenda di depan pabrik sebagai bentuk protes, berbagai spanduk bertuliskan tuntutan di-
pasang, bahkan ada boneka menyerupai hantu pocong di simpan sebagai simbol matinya rasa keadilan di dalam pabrik itu.
“Jadi kita itu sebanyak 10 orang ingin menuntu hakhak kita, jadi kita menuntun dipekerjakan kembali dengan status karyawan, karena saya pribadi sudah bekerja dari tahun 2017 sampai 2022 bulan November, hak kita belum sesuai, seharusnya saya itu sudah karyawan tetap cuma dengan sikap perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan saya kena PHK sepi -
hak bersama rekan yang 10 orang,” ujar Lili Karlia, Selasa (10/1/2023). Menurut Lili, jika sesuai undang-undang yang berlaku baik Undang-Undang Cipta Kerja. Ia seharusnya sudah bisa diangkat menjadi karyawan tetap, karena masa kerja sudah lebih dari lima tahun secara berturutturut. Namun pihak perusahaan menyebutkan memutuskan hubungan kerja. “Kalo enggak dipekerjaan kembali ya enggak apa-apa, tapi penuhi hak-hak saya dan rekan-rekan, saya sudah bekerja lima tahun seharusnya
bisa dapat pesangon sampai 65 Juta, bahkan gaji saya terakhir bulan November tidak diberikan,” ungkapnya.
Lanjut Lili, mereka menuntut kejelasan pihak, jika sudah ada kesepakatan maka tenda yang menghiasi suasana depan pabrik itu akan segera di bersihkan. Merek pun tidak menuntu ba yak namun hak-hak sebagai pekerja bisa di berikan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami mendirikan tenda sudah 11 hari, kita menuntut perusahaan supaya menyikapi kita dengan aturan undang-undang yang
berlaku,” jelas Lili.
Awak media mencoba mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan, namun pihak satpam tidak memberikan izin dan menjawab pertanyaan dari awak media. Salah satu personel Satpam, Dayat, mengatakan jika kesepuluh buruh itu bukan korban PHK sepihak melainkan pekerja yang sudah habis kontrak.
“Ini (mereka) sifatnya bukan PHK, masa kontrak kerjanya sudah habis, bukan diputus di perjalanan atau diberhentikan bukan seperti itu,” pungkasnya. (san/rie)
PURWAKARTA - Tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Purwakarta dipastikan lolos ke Liga 3 Nasional. Setelah kedua kali menang pada babak 8 besar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi dengan menumbangkan Citeureup Raya, pada Senin (9/1/2023).
“Persipo Purwakarta bakal berlaga di Liga 3 Nasional, setelah masuk ke semi final di Jabar. Mengingat, PSSI Jabar hanya memilih 5 tim terbaik di wilayahnya ke tingkat nasional,” kata Komite Eksekutif Askab PSSI Purwakarta, Asep Dzulvickor, Selasa (10/1/2023).
Menurut pria yang akrab disapa Kang Fikor, kemenangan Persipo Purwakarta atas Citeureup Raya berkat gol yang dicetak oleh Yadi Mulyadi, Ardi Ardiana dan cecep Mulyana.
“Skornya 3-0, yang bikin golnya Ardi Ardiana, Yadi Mulyadi sama terakhir Cecep Mulyana,” jelasnya.
Kang Fikor mengatakan, kemenangan ini berkat tangan dingin Pelatih Persipo Purwakarta, Encang Ibrahim dan kerja sama antar pemain yang gigih pada saat pertandingan. Masuknya Persipo Purwakarta ke kancah sepakbola tingkat nasional setelah menunggu 18 tahun.
“Kalau kata Kang Ahmad Sekjen Persipo sih ‘18 tahun tidur sekarang Persipo bangkit lagi’, Alhamdulillah kejadian, bakal main di Liga 3 Nasional,” ungkapnya.
Dengan performance tim Persipo Purwakarta sekarang, dirinya juga yakin Persipo Purwakarta bisa naik kasta ke Liga 2 Nasional.
“Saya yakin Persipo Purwakarta sekarang, apalagi jika ada dukungan moral dan moril dari berbagai pihak, Persipo bisa menang di Liga 3 Nasional. Tahun depannya bisa naik kasta dan berlaga di Liga 2,” pungkasnya.
Berita sebelumnya, Kemenangan Persipo Purwakarta atas lawannya Citeureup Raya dengan skor 3-0 pada laga Liga 3 Seri 1 Jawa Barat memuluskan jalannya melaju ke kancah sepakbola tingkat nasional.
Tim kebanggaan warga Kabupaten Purwakarta ini dipastikan lolos ke Liga 3 Nasional setelah menang pada babak 8 besar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi dengan menumbangkan Citeureup Raya pada Senin (9/1/2023). (bbs/rie)
PURWAKARTA – Kemenag Kabupaten Purwakarta menargetkan 500 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapat sertifikat halal secara gratis.
Kasi Bimas Kemenag Purwakarta, H.Chairil Arief Anwar menuturkan, pihaknya mendorong pelaku UMKM memiliki sertifikat halal melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Dikatakannya, sejauh ini sudah ada 22 pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat
halal dari 111 pelaku usaha yang telah mendaftar.
“Di Kabupaten Purwakarta sampai hari ini ada sekitar 22 UMKM yang telah mendapatkan sertifikat halal untuk produk makanan kecuali daging,” jelas Chairil Arief.
“Sudah mendaftar sekitar 111 pelaku UMKM, dan kami menargetkan sekitar 500 pelaku UMKM yang ada di wilayah Purwakarta, walaupun pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis sudah ditutup,” ungkapnya.
Menutur Chairil, ia mengajak seluruh pelaku usaha segera mendaftarkan produknya agar berlabel halal. Caranya dengan mengakses ptsp.halal.go.id, dan mengikuti petunjuk pendaftarannya.
Pasalnya, jika sampai tahun 2024 pelaku UMKM tak memiliki label halal maka bisa disanksi. “Untuk UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal gratis, tetapi untuk memperpanjang ada dikenakan biaya administrasi, untuk hal ini
pelaku UMKM bisa melihat syarat dan administrasi di BPJPH,” imbuhnya.
Berita sebelumnya, Program BOP RA (Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal) dan PIP (Program Indonesia Pintar) yang merupakan program untuk sarana pendidikan dan anak didik melalui Kementerian Agama RI tak melibatkan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
Pasalnya, seluruh data untuk mendapatkan program tersebut dikelola langsung
oleh Kementerian Agama RI pusat, karena sudah berbasiskan online.
“Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa MI, MTS, dan MA berdasarkan data dari pusat, dan langsung kerekening masing-masing siswa,”jelas Kasi Pendidikan Madrasah H.Syamsi Mufti Kemenag Kabupaten Purwakarta Senin (9/1).
“Besarannya pun berbeda, kalau untuk siswa MI Rp. 450 Ribu, MTS Rp.750 Ribu dan MA Rp. 1 Juta, langsung kerekening,” pungkasnya. (bbs/rie)
PURWAKARTA - Meningkatnya mobilitas masyarakat pada saat bulan puasa dan menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya Tahun 2023, Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat.
Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain mengatakan, rakor ini membahas terkait persiapan pengamanan Operasi Ketupat Lodaya Tahun 2023 di wilayah hukum Polres Purwakarta.
Ia menyebut, dengan rakor persiapan pengamanan Operasi Ketupat Lodaya Tahun 2023 dilakukan mulai dari persiapan masyarakat yang akan mudik hingga penyiapan informasi.
“Dengan digelarnya rakor ini agar pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya Tahun 2023 nanti dapat berjalan dengan baik, aman,
dan lancar. Dengan begitu masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran bisa merasa aman. Dengan demikian melakukan operasi ketupat yang akan datang bisa sukses seperti tahun 2022,” ujar Edwar, pada Selasa (10/1/2023).
Menurut
inalitas.
“Kami
Menurut dia, penambahan CCTV tidak hanya dipasang di jalur-jalur utama pemudik namun di sejumlah titik-titik lain seperti terminal, stasiun, dan rest area.
“Antisipasi ini penting agar dapat para pemudik bisa merasa aman dan nyaman di jalan ketika pulang kampung untuk berlebaran,” ungkapnya.
Selain itu, Polres Purwakarta pun menyiapkan tim reaksi cepat untuk mengurai arus kemacetan. Bila kemacetan semakin parah, petugas langsung terjun mengendalikan situasi.
kemacetan, dan tindakan kejahatan,” katanya.
“Tim khusus pengurai jalan kemacetan saat ini sedang disiapkan. Tim pengurai tersebut dilatih untuk mengantisipasi jika kemungkinan ada pemudik yang mengalami kehabisan bahan bakar di titik macet. Upaya tersebut dilakukan dengan cara berkordinasi dengan menyiapkan SPBU berjalan di sejumlah titik rawan macet,” pungkas Edwar. (san/rie)