Karawang Bekasi Ekspres, 10 Maret 2023

PUPUK KUJANG SIAPKAN 98.921,3 TON PUPUK SUBSIDI

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Selasa, 7 Maret 2023, stok tersebut terdiri dari urea sebanyak 56.333 ton dan NPK sebanyak 42.387 ton. “Stok pupuk tersebut sesuai dengan ketentuan minimum

PDIP USUNG ONENG NYABUP BEKASI

BEKASI - PDI

Kabupaten Bekasi memastikan Rieke Diah Pitaloka atau yang lebih dikenal Oneng akan maju menjadi Calon Bupati Kabupaten Bekasi pada Pilkada 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman.

“Di 2024 ini, PDI Per juangan setelah selesai kita rapat dengan PAC, dengan ranting, DPC, dan kawan-kawan kader di bawah menginginkan satu nama itu Ibu Rieke Diah Pitaloka un -

13 Tahun Jalan Layapan Dibiarkan Hancur

Para Kades Bosan Bikin Pengajuan, Korban Kecelakaan Terus Berjatuhan

KARAWANG - Masyarakat dan Kades keluhkan Jalan Layapan Telagasari-Tempuran yang sampai saat ini belum pernah tersentuh perbaikan, bahkan wacana pelebaran semenjak 13 tahun yang lalu masih nihil dan belum terealisasikan.

Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Tempuran Zaenil Romli mengeluhkan bahwa kondisi jalan yang rusak

sempit sering memakan korban. Padahal pengajuan perbaikan dan pelebaran jalan sudah 13 tahun disuarakan, namun sampai saat ini masih belum ada realisasi sama sekali. Bahkan pihaknya sudah bosan mengajukan di forum musrenbang. “Jalanan layapan ini sudah 13 tahun diajukan, kalau bicara riwayat sudah

19 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Direksi Perumdam

Tirta Tarum

KARAWANG- Pemerintah Kabupaten Karawang resmi mengeluarkan surat nomor

690/939/2023 pada

7 Maret lalu tentang

daftar 19 peserta lolos seleksi administrasi calon direksi Perumdam Tirta Tarum periode 2023-2028.

Baca Pengumuman Penjaringan Direksi Perumdam Tirta Tarum Secara Lengkap di Metro Karawang (Halaman 2)

Surat pengumuman tersebut ditanda tangani oleh

Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang selaku

Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perumdam Tirta Tarum, Acep Jamhuri pada 7 Maret lalu.

Kapala Bagian Perekonomian Pemkab Karawang, Sari Nurmiasih mengatakan para calon direksi tersebut akan mengisi pos direksi untuk periode 2023-2028 mendatang.

“Kegiatan seleksi ini dilaksanakan oleh panitia seleksi atau pansel, setelah administrasi dinyatakan lulus, berikutnya akan ada tahap seleksi uji ke -

bosan. Ngapain selalu Musrenbang, kalau endingnya mental terus. Jadi, kalau setiap Musrenbang Pemerintah meminta ajuan dari desa dan kecamatan, kemudian yang prioritas saja tidak direalisasi, jadi lebih baik jangan ada Musrenbang, karena mubadzir, “ cetus Ketua Ikatan Kepala Desa Tempuran, Jaenal Rojali pada saat musrenbang

(16/2). Hal yang serupa disampaikan oleh masyarakat pengguna jalan, Fazriah yang berprofesi sebagai guru, Ia menyampaikan jika melewati jalanan layapan dirinya harus membawa sepeda motor yang pelan karena risiko jalan yang rusak ditambah situasi cuaca yang sering hujan tentu

Istimewa

SOROT: Masyarakat dan Kades keluhkan Jalan Layapan Telagasari-Tempuran yang sampai saat ini belum pernah tersentuh perbaikan, bahkan wacana pelebaran semenjak 13 tahun yang lalu masih nihil dan belum terealisasikan.

Empat Kesenian Karawang Ditetapkan Jadi Warisan Budaya

KARAWANG - Sebanyak empat kesenian tradisional asal Karawang, Jawa Barat yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia. Kepala Sub Koordinasi Pengembangan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Karawang Neni Martini mengatakan, empat kesenian itu yakni Ajeng Karawang, Topeng

Banjet, Tari Ketuk Tilu, dan Silat Godot. Untuk Ajeng Karawang telah ditetapkan sebagai WWTB Indonesia asal Jawa Barat pada 2022.  Ajeng Karawang merupakan seni pertunjukan dengan seperangkat instrumen alunan musik dengan laras yang berasal dari alat seperti kendang, ketuk, gong, saron, bonang, kedempung, kecrek,

dan terompet. “Ajeng punya sejumlah lagu khusus, lalu salah satu ciri yang menonjol adalah nada tinggi dari terompet,” kata Neni, pada Kamis (9/3). Selain itu, kesenian dari Karawang lainnya ditetapkan sebagai WTB Indonesia yakni Topeng Banjet. Seni pertunjukan ini diperkirakan ada sejak

tahun 1.900 atau abad ke-20 di Karawang. Kemudian ada Tari Ketuk Tilu yang juga ditetapkan sebagai WBTB dari Jawa Barat. Tari Ketuk Tilu disebut sebagai tonggak lahirnya Jaipongan. “Teranyar Silat Godot, ditetapkan sebagai WBTB Jabar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 7 sampai 8 Desember 2022 dan di-

Karawang Gelar Musrenbang Perempuan, Anak dan Penyandang Difabel

Perusahaan Wajib Serap

Tenaga Kerja Disabilitas

PERUSAHAAN industri, retail modern, hingga perhotelan di Kabupaten Karawang masih minim mempekerjakan penyandang disabilitas. Padahal, sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Semua pelaku usaha, instansi, dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja mereka.

Melalui Musrenbang Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Karawang tahun 2023. Pemerintah mendorong semua pelaku usaha untuk menyerap tenaga kerja disabilitas yang ada di Karawang. Kepada KBE, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Karawang, Ridwan Salam mengatakan, melalui Musrenbang ini pihaknya mendorong kepada semua

Rieke Diah Pitaloka

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES umumkan pada 28 Februari 2023,” ungkap Neni. Dijelaskannya, Silat Godot merupakan seni bela diri jarak dekat yang memanfaatkan tenaga lawan, bukan mengadukan kekuatan dengan lawan. Teknik jurus Godot terdari atas pengalahan sendi kuncian lawan. Godot disebut bukan saja seni bela diri, melainkan cerminan budaya dari Karawang. Pesilat Godot banyak dijumpai di wilayah Tirtamulya, Cilamaya, Cikampek, dan Kotabaru.

Adapun salah satu padepokannya ada di Kampung Sukaati, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru, Karawang. “Sebetulnya masih banyak lagi kesenian dan kebudayaan Karawang. Dan masih akan terus dilakukan pengajuan sebagai WBTB,” jelas dia. Neni menambahkan, pengajuan WBTB dilakukan secara bertahap. Kesenian dan budaya kabupaten atau kota diusulkan ke pemerintah provinsi.

Pupuk Kujang Siapkan ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

yang diatur pemerintah. Stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama beberapa minggu kedepan,” kata VP Komunikasi Perusahaan

Pupuk Kujang, Andi Komara, Rabu (8/3).

Andi menuturkan, stok pupuk bersubsidi di Jawa

Barat mencapai 87.942 ton, terdiri dari urea sebanyak 49.481 ton dan NPK sebanyak 38.461 ton. Adapun stok pupuk bersubsidi di Banten mencapai 10.778 ton. Terdiri dari urea 6.852 ton dan NPK sebanyak 3.926 ton.

Seluruh pupuk subsidi ini merupakan hak petani yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permentan nomor 10 tahun 2022. Berdasarkan aturan itu, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu petani yang tergabung

dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu). Andi menjelaskan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat.

“Perlu diketahui, Permentan Nomor 10 Tahun 2022 juga menetapkan sembilan komoditas saja yang mendapat pupuk bersubsidi, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Sembilan komoditas ini merupakan komoditas pertanian strategis yang berdampak terhadap inflasi sehingga komoditi yang lain tidak

PDIP Usung Oneng ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

tuk maju di calon Bupati Bekasi,” kata Soleman.

Menurutnya, sosok Rieke

Diah Pitaloka sangat cocok memimpin di Kabupaten

Bekasi, pasalnya sebagai kawasan industri terbesar yang berasal dari 36 negara ada di Kabupaten Bekasi, sesuai dengan bidang yang ditanganinya selama ini sebagai anggota DPR RI.

“Dan terkait dengan industri itu adalah bidangnya bu Rieke di DPR RI, jadi dia paham betul seperti apa untuk pengembangan wilayah Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Soleman mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi belum bisa maksimal memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, Rieke Diah Pitaloka sudah memiliki konsep untuk pemanfaatan CSR bagi pembangunan yang merata ke seluruh

wilayah di Kabupaten Bekasi. “Seperti halnya sekarang, kita tidak bisa memungut CSR dari industri yang ada di sini, kalau bu Rieke sudah punya konsepnya, sudah menyiapkan konsep untuk besarkan Kabupaten Bekasi,” tuturnya. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi sendiri saat ini sudah mulai mengenalkan Rieke Diah Pitaloka kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, sebagai Calon Bupati. “Memang sudah kita branding sekarang, sudah mulai jalan kita branding.” imbuh Soleman. “Pengampuh turun ke wilayah-wilayah untuk pembagian tugas perdesa, kita memperkenalkan dirinya sendiri pengampuh yang hari ini adalah Bacaleg, dia memperkenalkan dirinya hari ini ya kan, dia juga membranding Ibu Rieke untuk menjadi calon Bupati Bekasi,” ungkapnya. Sedangkan dari hasil sur-

lagi mendapat alokasi,” ungkapnya Sebagai bentuk optimalisasi distribusi, Pupuk Indonesia telah memanfaatkan Distribution Planning and Control System (DPCS).

Teknologi informasi ini merupakan sistem terintegrasi yang didesain untuk melakukan kontrol rantai pasok distribusi pupuk subsidi secara optimal. Melalui aplikasi tersebut, Sistem DPCS Pupuk Indonesia tersebut didukung oleh jaringan distribusi yang luas. Diantaranya 4 unit pengantongan, 6 unit Distribution Center (DC), 203 kapal laut, 6.000 lebih truk, 600 gudang penyangga dan distributor.

“Datanya realtime, jadi kami dapat memantau stok pupuk subsidi mulai dari lini produksi hingga ke tingkat distributor,” tegas Andi. (gma/rie)

vei internal partai maupun diluar partainya, kata Soleman, elektabilitas Rieke Diah Pitaloka di Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih diposisi teratas sebagai calon Bupati Bekasi di Pilkada 2024 memdatang.

“Bu Rieke jangankan lagi survei internal ya, jangankan lagi diinternal sendiri, dengan survei partai-partai lain pun bu Rieke masih teratas,” ujarnya. Soleman juga menyebut, untuk memuluskan terpilihnya Rieke Diah Pitalokas sebagai Bupati Bekasi, pihaknya terus membuka diri untuk berkolasi dengan partai lainnya, dan yang tengah intens berkomunikasi saat ini dengan partai Gerindra.

“Kita masih membuka diri dengan Gerindra, dengan partai-partai lain, kami masih membuka diri. Kalau dari sejarah biasa kita koalisi PPP dan PKB pasti itu, sekarang kita lihat yang lumayan partai besar ya Gerindra lah, sudah intens,” tutup Soleman.  (bbs/mhs)

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

layakan dan kepatutan bagi calon direksi Perumdam Tirta Tarum,” terang Sari. Sari menjelaskan, tes berikutnya sendiri akan dilaksanakan di Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tanggal 14-15 Maret 2023 mendatang.

“Para peserta yang lulus

Setelah ditetapkan di provinsi kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. Setelah pemerintah pusat melalui Kemdikbud menetapkan sebagai WBTB Indonesia kemudian diajukan sebagai WBTB dunia ke UNESCO. “Tidak mudah karena melalui tahapan dan kajian yang ketat. Termasuk terus mempertahankan kesenian atau kebudayaan itu tetap ada, persoalannya generasi sepuhnya banyak yang telah tiada. Sedang penerusnya belum menguasai semua,” tuturnya. (bbs/mhs) dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

akan melakanakan uji kelayakan dan kepatutan di Bandung, di Unpad dari pagi hari hingga selesai sore hari,” terang Sari. Sari menerangkan, setelah masa jabatan direksi pada periode sebelumnya habis, pemkab melakukan membuka kegiatan seleksi calon direksi.

yang masuk, panitia seleksi menentukan 19 peserta ini yang dianggp lulus secara administrasi.”

“Pendaftar sebagian besar banyak yang beralamat tinggal di Karawang, tetapi ada juga dari yang di luar daerah,” tambah Sari. Sari menambahkan, bahwa dalam pelaksan -

13 Tahun Jalan Layapan Dibiarkan ....

tambah licin.

“Saya kalau lewat jalapan pasti pelan mas. Soalnya harus pilih jalan dulu yang bagus, ditambah situasinya sering hujan, jadi lebih baik pelan,”keluh Fazriah.

Nesya (22) seorang pengendara roda dua mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang, ia merasa jalanan kondisi kerusakan parah jalan dapat membuat pengendara motor terjatuh.

“Sudah pasti susah lewatnya, jadi harus berhatihati ketika melewati jalur itu,” ucap Nesya  Di tempat terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang pihaknya juga

akan terus mengawasi action dari Pemkab dalam penanganan permasalahan jalan rusak di Kabupaten Karawang.

“Perbaikan jalan CikalongCilamaya jangan hanya sebatas kegiatan rutin tiap tahun seperti pemeliharaan untuk antisipasi jalur mudik, tapi juga harus memperhatikan harapan masyarakat, yaitu memperbaiki jalan ini secara permanen. Jangan hanya rusak tambal,” kata Endang Sodikin Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Karawang Dedi Achdiat menyampaikan,

Dinas PUPR terus melakukan perbaikan jalan namun jalan yang sudah diperbaiki rusak kembali. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Karawang Dedi Achdiat usai audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Fisip Unsika, Senin (6/3) “Kami sebenarnya sudah berupaya memperbaiki jalan rusak agar nyaman bagi pengguna jalan, oleh karena itu tidak boleh ada bosan untuk terus memperbaiki,” ucap Dedi.

Namun Dedi juga menyampaikan perihal untuk perbaikan jalan terkendala anggaran dan personel yang terbatas.

“Perbaikan ini yang pertama dananya terbatas, ke-

Perusahaan Wajib Serap ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

untuk mematuhi peraturan tersebut. Dengan demikian penyandang disabilitas di Karawang bisa lebih berdaya. “Tidak hanya perusahaan di kawasan industri, tapi juga kepada retail modern, perhotelan, restoran juga wajib menyerap tenaga kerja 1 persen minimal dari jumlah pegawai mereka,” ungkap Ridwan Salam, Kamis, (9/3) siang. Pria yang juga menjabat Pelaksana Kepala Dinas Sosial Karawang ini mengatakan, melalui Bupati Karawang pihaknya akan

mengeluarkan surat edaran dan mewajibkan semua perusahaan patuh terhadap aturan tersebut. “Di data base Dinas Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Karawang ada 8.000 lebih. Berdasarkan hasil verifikasi ada 5.000 lebih disabilitas di Karawang yang bisa diberdayakan,” ujarnya. Meski begitu, sebelum bisa memberdayakan banyak disabilitas ke perusahaan atau instansi. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja wajib menciptakan angkatan kerja penyandang

gan calon direksi untuk Perumdam Tirta Arum peride 2023-2028 ini tidak memungut biaya apapun. “Tidak ada pungutan biaya dalam seleksi, atau pungutan dalam bentuk apapun. Semuanya terbuka, dan bisa mengikuti sesuai persyaratan, hanya saja, 19 peserta ini yang berhasil lolos.” (*)

mudian personelnya juga terbatas sehingga perbaikan jalan dilakukan secara bertahap, harapannya kepada semua yang telah memberikan masukan insya Allah akan saya tindaklanjuti minimal jalan yang rusak bisa segera diperbaiki,” katanya. Disinggung terkait jalan rusak Provinsi, Dedi menyebut Dinas PUPR Karawang selalu berkordinasi dengan Dinas Provinsi.

“Karena kita ada group Whatsapp dengan Provinsi sehingga selalu kita kordinasikan terkait jalan rusak, misalnya jalan lamaran pernah diperbaiki karena faktor hujan sehingga rusak lagi,” ucapnya. (bbs/mhs)

disabilitas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

“Ini perlu kita siapkan, jangan sampai perusahaannya membuka lowongan kerja tapi angkatan kerja (untuk disabilitas) ini tidak bisa terserap karena belum bisa bekerja,” jelasnya. Ridwan juga menjelaskan, sebelum mendorong perusahaan-perusahaan di Karawang untuk menyerap tenaga kerja disabilitas. Pihaknya mendorong kantor-kantor dinas di Pemda

Karawang untuk menjadi percontohan. “Beberapa dinas sudah mempekerjakan penyandang disabilitas, di saya di Dinas Sosial sudah ada satu orang, Disdukcatpil juga sudah menyatakan siap, PUPR dan PRKP pun segera,” ungkap pria yang pernah menjabat Sekretaris Bappeda Karawang ini.

“Saya harap upaya ini juga mendapat dukungan dari Dinas Tenaga Kerja agar hasilnya lebih maksimal,” imbuhnya. (wyd)

Sebelas Langkah Strategis

PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

Target Perluas

Layanan Hingga

70 Persen Wilayah

KABUPATEN BEKASI - Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Bhagasasi Bekasi menetapkan sebelas langkah strategis dalam upaya memajukan dan mengembangkan usaha dan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Langkah itu tertuang dalam perencanaan binis di tahun 2023-2027. Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim menjelaskan, sebelas langka strategi situ meliputi, meningkatkan kualitas sistem manajemen perusahaan dalam tata kelola perusahaan, mendorong Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mendukung PDAM, melakukan langkah-langkah program penurunan kehilangan air, hingga meningkatkan cakupan pelayanan.

Selain itu pihaknya juga akan mengupayakan sumber pendanaan untuk pengembangan perusahaan, baik melalui bantuan

pemerintah daerah maupun investasi swasta. Kemudian menambah jaringan pipa transmisi/ distribusi untuk pengembangan pelayanan. Hingga pengembangan sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi.

“Kami juga akan meningkatkan keandalan sistem pelayanan dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia,” ujar Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim. Terakhir, pihaknya juga akan membuat nota kesepakatan/kesepahaman (MoU) dengan pihak terkait dalam hal perizinan. “Kami juga akan melakukan reklasifikasi pelanggan dan penyesuaian tarif secara bertahap sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, BUMD Pemerintah Kabupaten Bekasi ini terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Ditargetkan, cakupan layanan bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi 60 sampai 70 persen pada tahun 2027. (har/adv)

Anggaran

Darurat Bencana

Rp. 4.6 Miliar

BPBD

Ditunjuk Jadi

Penyalur Bantuan

KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menggelontorkan anggaran Rp 4,7 miliar untuk penanggulangan banjir yang terjadi lebih dari dua pekan terakhir. Anggaran dialokasikan untuk penyaluran bantuan

logistik serta perbaikan saluran pengelolaan air yang bermasalah.  Anggaran itu akhirnya digunakan setelah Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Status ini

Target PBB-P2 Kabupaten Bekasi Rp. 600 Miliar

Bapenda

Optimis Bakal

Terealisasi

Seratus

Persen

KABUPATEN BEKASIBadan Pendapatan Dae -

rah (Bapenda) Kabupaten

Bekasi menggelar sosialisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

serta perluasan digitalisasi

daerah, di Gedung Teater

Graha Pariwisata, Komplek

Stadion Wibawa Mukti, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur. Pada

Rabu, (08/03).

Dalam acara tersebut digelar juga pemberian penghargaan kepada para koordinator petugas pemungutan (PBB-P2) kecamatan maupun petugas kolektor desa dan kelurahan yang

berhasil mencapai target pembayaran pajak yang di harapkan pemerintah daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Herman Hanafi

mengatakan, sosialisasi tersebut dalam rangka percepatan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2023 ini. Agar para petugas koordinator kecamatan petugas kolektor desa dan kelurahan bisa memahami program kerja pemerintah daerah sehingga nantinya bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat ditiap wilayahnya masing-masing mengenai prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan. “Kami mengundang seluruh kolektor baik dari tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan untuk mensosialisasikan beberapa inovasi pelayanan yang kami lakukan, agar pendapatan asli daerah (PAD) khusus pada sektor pajak PBB-P2 itu

bisa betul-betul efektif dan efisien, selain itu melalui sosialisasi ini kami sampaikan informasi maupun materi agar kolektor ada bekal untuk bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat luas,” ujar Kepala Bapenda. Herman Hanafi menjelaskan, selain Bapenda juga sudah bekerjasama dengan Bank Jabar pihaknya saat ini telah menghadirkan inovasi pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan berbasis teknologi digital, untuk pendaftaran, pendataan dan pelaporan bisa melalui aplikasi webR (website register) agar kemudian masyarakat bisa mengakses dari smartphone melalui aplikasi SAPA BEKASI. Dengan inovasi tersebut sangat mempermudah masyarakat Kabupaten Bekasi dalam melakukan transaksi pembayaran PBB tiap tahunnya.

“Bank Jabar memberi support kepada kami Bapenda agar masyarakat mendapat kemudahan pada saat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pembayaran juga sudah bisa dilakukan melalui QRIS toko daring tokopedia, blibli, shopee juga bisa melalui alfamart maupun indomart, dengan inovasi

digital masyarakat tidak harus melakukan transaksi pembayaran di teller,” ujarnya. Bapenda Kabupaten Bekasi akan memberi penghargaan bagi para petugas koordinator kecamatan petugas kolektor desa dan kelurahan apabila bisa mencapai target pembayaran pajak

pada tiap tahunnya. Herman Hanafi menambahkan, pendapatan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022 lalu berhasil mencapai 100 persen realisasinya sebesar Rp. 500 milliar dan untuk tahun 2023 ini menargetkan sebesar Rp. 600 milliar untuk pendapatan (PBB-P2) Kabupaten Bekasi. “Kami menyiapkan insentif bagi para kolektor yang berpotensi mencapai target (PBB-P2) di tiap wilayahnya masing-masing sebagai dorongan maupun motifasi agar lebih semangat mengupayakannya, mudah-mudahan target tahun 2023 ini kita naik menjadi sebesar 600 milliar dan juga bisa tercapai pada awal tahun ini kita baru mencapai sekitar 8 persen sampai bulan maret 2023,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Bekasi Eko Suparyadi mengatakan, melalui sosialisasi ini diharapkan para koordinator dan kolektor kecamatan maupun desa bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian dapat melakukan verifikasi pendataan kembali di seluruh wilayahnya masing-masing agar perkembangan datanya bisa sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

“Data tahun 2022 ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, sebelumnya berdasarkan realisasi dari tahun sebelumnya kemudian untuk kali ini realisasi dari tahun berjalan, bahwa untuk realisasi tahun berjalan sangat dinamis mulai periodenya pertanggal

1 Januari 2023 sampai 31 Oktober 2023 mendatang,” ujarnya. Dirinya menerangkan

berbagai inovasi layanan maupun program-program kerja yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi pada bidang pelayanan dan pengelolaan dalam rangka untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Sehingga, apabila pendapatan bisa meningkat akan menurunkan jumlah piutang daerah.

“Ada empat ketegori termasuk seberapa cepat atau seberapa besar pembayaran realisasi pihutangnya, karena ini program dari kepala daerah maupun juga dari Kepala Bapenda yang selalu ditanya oleh KPK oleh BPK yaitu pihutang PBB, harapannya pencapaian pajak bumi dan bangunan lebih cepat terealisasi kemudian piutang menjadi berkurang paling penting juga data-data (PBB-P2) terupdate,” tandasnya. (har/ adv)

SOSIALISASI: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta perluasan digitalisasi daerah, di Gedung Teater Graha Pariwisata, Komplek Stadion Wibawa Mukti, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur. Pada Rabu, (08/03).

Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim

ISTIMEWA

BANTUAN BANJIR: Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan saat memimpin Rapat Updating Banjir, bersama Tim Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Bekasi, yang membahas terkait perkembangan situasi terkini kebencanaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi.

SEKILAS

METRO CIKARANG

Deklarasi Bekasi Utara Tak Dihadiri Pejabat

P3KB

RAPAT: Kepala Desa Cijengkol, A Saefulloh menghadiri Rapat Musdes Perubahan Perdes APBDes, Kamis, (9/3) kemarin.

Desa Cijengkol Perkuat

Infrastruktur Digital

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Desa

Cijengkol, Kecamatan Setu, terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat infrastrukutr digital dalam melakukan pelayanan.

“Desa digital kita tinggal melanjutkan sebetulnya, sudah ada. Kita bahkan semua mulai dari kepala desa hingga RT/RW sudah mendapat fasilitas Wi-Fi,”kata Kepala Desa Cijengkol, A Saefulloh usai menghadiri Rapat Musdes Perubahan Perdes APBDes, Kamis, (9/3) kemarin. Infrastruktur digital, kata Saefulloh, menjadi hal penting untuk mempercepat transformasi digital dengan memastikan orang memiliki akses internet. “Selanjutnya kader posyandu, dan lainnya agar mempermudah komunikasi,”paparnya.

Usai, infrastruktur digital kata dia Pemdes Cijengkol akan mulai fokus dalam pelayanan berbasis digital desa untuk mempermudah pelayanan masyarakat, “Insya Allah, mudah-mudahan bisa ke digitaliasi pelayanan,”tuturnya. Rapat itu digelar kata Saefulloh sesuai arahan

Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait fokus pengunaan APBDes di tahun 2023 sehingga harus ada pembahasan lebih lanjut. “Mungkin ada beberapa item atau kegiatan yang dibatalkan atau dikurangi, karena harus menyesuaikan anggaran yang ada,” paparnya. (dim/wyd)

Singgung

Keseriusan Pemerintah

KABUPATEN BEKASI –Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB) menggelar apel akbar inisiasi pemekaran Bekasi Utara. Sayangnya, deklarasi yang digelar di ALU Center, Jalan CBL Raya, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, itu tidak dihadiri oleh pejabat Pemkab Bekasi. Kondisi tersebut diperparah dengan hujan lebat yang mengguyur di sepanjang acara berlangsung.

“Ini yang namanya perjuangan. Saya bicara perjuangan, tentunya tidak ada target maksimal agar masyarakat berduyun-duyun untuk datang. Karena memang upaya dari panitia akbar ini sudah luar biasa, dengan kondisi cuaca yang ekstrem,” Ketua P3KB, Sanusi Nasihun, usai apel akbar, Kamis, (9/3).

Dalam apel akbar ini, Sanusi menegaskan, pihaknya ingin memberikan pesan kesung-

DEKLARASI:

guhan pejuang Bekasi Utara di dalam Aliansi Utara (ALU) dan P3KB serta seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mendukung proses pemekaran. Tercatat, ada 63 Ormas yang sudah setuju pemekaran dilakukan. Sebab pemekaran itu, jelas untuk kepentingan masyarakat. “Kami tidak menjadikan jumlah masyarakat yang membludak hadir dalam apel akbar ini, sebab tujuan-

nya bukan untuk konsumsi politik. Akan tetapi kami lebih kepada membulatkan tekad dalam apel akbar ini, untuk kesejahteraan masyarakat,” beber Sanusi. Ia menjelaskan, apel akbar ini dilakukan untuk menyambut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bekasi, yang dijanjikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani

Ramdan, pada saat melakukan pertemuan dengan para tokoh Utara, beberapa waktu lalu. Namun sayangnya, dalam apel akbar ini Pj bupati maupun Ketua DPRD tidak tampak hadir. “Sudah konfirmasi untuk Ketua DPRD, ada agenda mau umroh, dan beliau sudah komunikasi juga dengan saya, Insya Allah kami sepakat untuk melakukan syukuran rakyat bila SKB itu terbit. Pj bupati belum bisa dikonfirmasi, wakil gubernur terkonfirmasi, bahwa beliau masih menyambut presiden di Bandung,” tuturnya. Menurut Sanusi, apel akbar yang dilakukan adalah harapan rakyat, dan SKB itu bukan hanya pemenuhan administrasi. Lanjutnya, ini pesan untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, provinsi, maupun pusat. Bahwa tidak perlu ada yang ditutup-tutupi dan harus disampaikan secara terbuka, agar yang dicitacitakan untuk kepentingan rakyat, murni tidak ada kepentingan yang lain.

Oleh karena itu, P3KB bersama ALU akan terus bergerak untuk meminta

komitmen Pj bupati, sesuai dengan kesepakatan bersama dari dua bulan yang lalu soal SKB. “Bulan ini kami mengawal keseriusan proses surat permohonan Pj bupati ke gubernur. Alhamdulillah, sudah saya kroscek surat dari Pj bupati ke gubernur telah masuk ke Kemendagri, dan tinggal menunggu hasil. Saya sampaikan, dalam pemekaran ini jangan sampai ada isuisu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” imbuh Sanusi. Dalam apel akbar tersebut, beberapa tokoh nampak hadir, seperti mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi, Obing Fachrudin, mantan Ketua DPRD periode 2009-2014, Nuradi, kemudian perwakilan beberapa Ormas. Walaupun sempat diguyur hujan, acara tetap berlangsung sampai selesai sesuai jadwal. Hingga berita ini ditulis, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan belum bisa dimintai keterangan mengenai ketidakhadirannya dalam kegiatan apel akbar itu. (bbs/wyd)

Seribu Pelajar Terbaik Ikut Seleksi Paskibraka

KABUPATEN BEKASI –Seribu orang pelajar tingkat SLTA terbaik se-Kabupaten Bekasi mengikuti Seleksi Calon Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bekasi tahun 2023. Proses seleksi tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, pada Kamis (09/03).

“Dari seleksi ini akan terpilih putra putri yang terbaik. Para peserta diharapkan bisa memberikan dedikasi selama proses seleksi. Saya yakin para pembina, pelatih maupun juga panitia seleksi akan bekerja secara maksimal,” kata Dedy Supriyadi.  Sekda menyampaikan, proses seleksi akan mendorong para peserta untuk

Anggaran Darurat ....

dari halaman Cikarang Ekspres

dinaikkan, dari sebelumnya siaga darurat, setelah banjir yang kian meluas hingga hampir ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan, pencairan anggaran kedaruratan ini mulai dilakukan awal pekan ini.

Pencairan dilakukan dalam dua hari terakhir.

“Pokoknya setelah dikeluarkannya penetapan bencana kemudian anggaran disiapkan. Kemarin Senin

memiliki keberanian dan kesungguhan. Salah satu pencapaiannya yakni menjadi anggota Paskibraka dan memberikan kebanggan bagi diri sendiri, keluarga dan sekolah.  “Kita mengharapkan, dari sini muncul bintang yang dapat tumbuh dan berkembang dalam karir Paskibraka. Semoga bisa menghasilkan Paskibraka terbaik dari yang terbaik,” imbuhnya.  Dalam kesempatan itu, Dedy mengapresiasi banyaknya putra-putri asli daerah yang masuk pada tahapan seleksi calon anggota Paskibraka Kabupaten Bekasi.  “Ya, dibandingkan tahun lalu, animo peserta dari perwakilan masingmasing sekolah semakin meningkat,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Plt Kepala Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES

sudah mulai proses pencairan pertama sekitar Rp 2,8 miliar. Kemudian tadi dicairkan kembali sekitar Rp 1,9 miliar. Anggarannya ada di berbagai dinas tapi pencairan oleh BPBD, nanti BPBD mengkoordinir,” ucap dia.  Berdasarkan informasi yang diterima, anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, terutama bantuan logistik bagi warga terdampak. Anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan obat-obatan, di mana banyak warga yang mengeluhkan berbagai pe-

General Manager/Pimpinan Perushaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama.

nyakit lantaran terdampak banjir.  Tidak hanya itu, anggaran dialokasikan untuk perbaikan berbagai saluran air. Hal ini dilakukan lantaran terdapat sejumlah titik banjir yang diakibatkan oleh saluran air yang tersumbat. “Jadi dari berbagai dinas, seperti obat-obatan dari Dinas Kesehatan dan ada juga dari Dinas Sosial untuk permakanan. Kemudian ada dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk saluran air,” ucap dia.

Hudaya mengatakan, se -

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Sahrul Kamal, Gemah Abdillaah Kasnen.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun,

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Romo Kosasih (Bisnis)

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Al mujamil.

General Manager Divisi Online: Suhlan Pribadi.

Copy Editor: Wahyu Muhamad Iqbal, Okky Firmansyah.

EDP/IT Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Dimas A, Eko Prihastanto.

Manager Iklan & Promosi Dimas A (Koordinator), Eko Prihastanto

Pemasaran Ade Marsin (Koordinator), Noviantoro.

Sirkulasi & Pengembangan Koran Jamal (Koordinator), Yanto, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto.

Akunting/Keuangani:Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama Suhendrik Direktur Tohiri Alam

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto. Komisari: Mohamad Fauzi. S.Ag

cara keseluruhan Pemkab Bekasi menyiapkan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Anggaran dialokasikan untuk kebutuhan kegawatdaruratan yang dikhawatirkan terjadi dalam setahun ke depan. “Awalnya yang disiapkan itu sekitar Rp 5 miliar namun ada pergeseran anggaran untuk mengantisipasi efek yang tidak diinginkan dari bencana. Kemudian saat ini anggaran yang disiapkan Rp 11 miliar dan sudah disalurkan sekitar Rp 4,7 miliar,” ucap dia. Terpisah, Kepala Dinas

SDABMBK Henri Lincoln mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk menangani berbagai persoalan pada saluran air. Perbaikan dilakukan secara cepat demi mengatasi sekaligus mencegah banjir kembali terulang. “Kami sudah melakukan perbaikan untuk penanganan ini. Fokus kami pada saluran-saluran air yang menyumbat,” ucap dia.  Seperti diketahui, lebih dari dua pekan terakhir Kabupaten Bekasi dilanda banjir. Bahkan, banjir pernah mencapai lebih dari 100 titik di hampir dua puluh ke-

Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengatakan, dari keseluruhan peserta akan diambil 45 orang.  “Seleksi Paskibraka tahun 2023 ini lebih ketat dan sangat selektif karena ada ketentuan dan syarat khusus dari pusat. Sehingga para peserta harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, agar menghasilkan Paskibraka yang memiliki talenta,” jelasnya.  Henri menuturkan, tahapan seleksi calon anggota Paskibraka akan berlangsung selama satu bulan, sampai hasilnya ditetapkan oleh tim seleksi Paskibraka Kabupaten Bekasi.  “Mereka nanti akan bertugas pada upacara pengibaran bendera tingkat Kabupaten Bekasi, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pengibar bendera di tingkat provinsi,” terangnya.  (bbs/wyd)

camatan. Sedikitnya 60.000 warga terdampak dan banyak di antaranya terpaksa mengungsi lantaran banjir yang terus meninggi.  Atas kondisi tersebut, status tanggap darurat pun diaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep-227BPBD/2023 tentang Status

Tanggap Darurat Bencana Hidrometerologi di Kabupaten Bekasi tahun 2023. Berdasarkan SK tersebut, perangkat daerah diminta mengerahkan seluruh sumber daya manusia, peralatan dan logistik un-

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

tuk membantu warga terdampak. Seluruh bantuan ini dikomandoi oleh BPBD Kabupaten Bekasi. Sementara itu, berdasarkan data Pusdalops Kabupaten Bekasi, akibat berbagai bencana yang terjadi selama lebih dari dua pekan terakhir, sedikitnya 463 rumah warga rusak, baik berat maupun ringan. Kerusakan rumah disebabkan oleh banjir, puting beliung dan longsor yang terjadi di beberapa titik. Selain itu, sebanyak 120 gedung sekolah pun terdampak bencana. (mil)

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001

Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central

Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB) menggelar apel akbar inisiasi pemekaran Bekasi Utara. Sayangnya, deklarasi yang digelar di ALU Center, Jalan CBL Raya, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, itu tidak dihadiri oleh pejabat Pemkab Bekasi.

SELEKSI PASKIBRAKA : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi membuka seleksi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2023 tingkat Kabupaten Bekasi, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (9/3).

PKC Siapkan Stok 98.921 Ton Pupuk Subsidi

Barat mencapai 87.942 ton, terdiri dari urea sebanyak 49.481 ton dan NPK sebanyak 38.461 ton. Adapun stok pupuk bersubsidi di Banten mencapai 10.778 ton. Terdiri dari urea 6.852 ton dan NPK sebanyak 3.926 ton. Seluruh pupuk subsidi ini merupakan hak petani yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permentan nomor 10 tahun 2022. Berdasarkan aturan itu, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu).

Musim Tanam di

Bulan Ramadan

KARAWANG – PT Pupuk Kujang Cikampek siapkan 98.921,3 ton pupuk bersubsidi untuk penuhi kebutu -

pan itu guna menghadapi musim tanam dari bulan April Hingga September dan diprediksi dimulai pada saat bulan Ramadhan tahun ini.  Berdasarkan data yang

Maret 2023, stok tersebut terdiri dari urea sebanyak 56.333 ton dan NPK sebanyak 42.387 ton.  “Stok pupuk tersebut sesuai dengan ketentuan minimum yang diatur pemerintah.

Stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama beberapa minggu kedepan,” kata VP Komunikasi Perusahaan Pupuk Kujang, Andi Komara, Rabu (8/3).  Andi menuturkan, stok pupuk bersubsidi di Jawa

PT BPR Handalan Danagraha

jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Sembilan komoditas ini merupakan komoditas pertanian strategis yang berdampak terhadap inflasi sehingga komoditi yang lain tidak lagi mendapat alokasi,” ungkapnya Sebagai bentuk optimalisasi distribusi, Pupuk Indonesia telah memanfaatkan

Distribution Planning and Control System (DPCS).

Teknologi informasi ini merupakan sistem terintegrasi yang didesain untuk melakukan kontrol rantai

Andi menjelaskan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat.

“Perlu diketahui, Permentan Nomor 10 Tahun 2022 juga menetapkan sembilan komoditas saja yang mendapat pupuk bersubsidi, yaitu padi,

pasok distribusi pupuk subsidi secara optimal. Melalui aplikasi tersebut, Sistem DPCS Pupuk Indonesia tersebut didukung oleh jaringan distribusi yang luas. Diantaranya 4 unit pengantongan, 6 unit Distribution Center (DC), 203 kapal laut, 6.000 lebih truk, 600 gudang penyangga dan distributor.

“Datanya realtime, jadi kami dapat memantau stok pupuk subsidi mulai dari lini produksi hingga ke tingkat distributor,” tegas Andi. (gma/rie)

ISTIMEWA

KEBUTUHAN : PT Pupuk Kujang Cikampek siapkan 98.921,3 ton pupuk bersubsidi untuk penuhi kebutuhan petani di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Hadiri Mubes IWO, Pj Sekda

Kota Bekasi Ajak Wartawan

Bijak Sambut Tahun Politik

KOTA BEKASI - Pj Sekda Kota Bekasi Junaidi

menghadiri acara musyawarah bersama Ikatawan

Wartawan Online (IWO) Kota Bekasi, di Griya Wulansari, pada Kamis (9/3/2023).

Di hadapan para wartawan dan undangan Pj Sekda

Kota Bekasi Junaidi mengimbau, untuk menyambut tahun politik agar menyebarkan semangat berpolitik dengan bijak dan sejuk.

"Saya percaya wartawan di Kota Bekasi masuk tahun politik saat ini bisa membuat sejak suasana melalui karya jurnalistik. Sebarkan berita yang mengedukasi, menyejukkan," ungkap Junaidi

Dia percaya meskipun keberadaan IWO Kota Bekasi baru lima tahun hadir, tetapi anggota IWO dengan berita onlinenya telah mampu melakukan mencerdaskan masyarakat.

"Selain itu juga saya harapkan agar anggota IWO

Kota Bekasi terus menampilkan berita-berita yang berimbang dan obyektif dengan lampiran data-data yang valid sebanyak mungkin,”ungkap Junaidi.

Dia juga berharap agar IWO Kota Bekasi dapat terus bersama-sama membangun Kota Bekasi. Apalagi dalam menyambut Pilkada dan Pilpres yang ada didepan sekarang harus Berimbang. Harus mempunyai kemampuan klarifikasi.

“Terutama dalam menyambut Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024 besok, sehingga IWO bisa menampilkan berita yang berkualitas dan berimbang,” harap Junaidi, mengatakan siapapun yang terpilih harus mampu menjadi wartawan penyejuk.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah percaya bahwa wartawan yang tergabung di IWO sudah profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistik sebagaimana aturan berlaku.

"Saya percaya wartawan yang tergabung dalam IWO Kota Bekasi bisa menjalankan fungsi jurnalistik dalam membangun Kota Patriot. Apalagi jika ketua yang sekarang kembali di percaya,"ungkap Politisi PKS ini.

Ketua Umum IWO Jodhi dalam sambutan menyampaikan bahwa organisasi IWO Kota Bekasi adalah satu perkumpulan yang sehat. Salah satu indikasinya adalah dengan dilaksanakan Mubes merupakan salah satu sirkulasi dari organisasi. (amn)

Pencegahan Banjir

Jadi Prioritas Pembangunan

KOTA BEKASI - Upaya pencegahan banjir merupakan fokus kerja Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga pembangunan polder air di sejumlah wilayah dibangun dengan perencanaan sedemikian rupa. Tujuannya berfungsi untuk mencegah banjir dengan kelengkapan sarana fisik satu kesatuan pengelolaan tata air tak terpisahkan, yang meliputi,,sistim drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan,

pompa, dan pintu air.

Dengan menggunakan sistem ini, satu kawasan akan terjaga jumlah airnya meskipun di musim penghujan.

Kondisi seperti ini sekaligus membebaskan wilayah tersebut dari ancaman banjir. Disisi lain di saat musim kemarau kawasan polder justru tetap menyimpan air, sebab sistem ini mengharuskan tersedianya waduk penahan air. Dengan adanya air tersebut maka kandungan air

tanah di daerah ini masih terjaga di musim kemarau.

"Langkah-langkah pencegahan banjir juga terus dilakukan salah satunya dengan membuat polder air dimana segala perencanaan pembangunannya telah diurus dengan benar sehingga dapat terselesaikan dan terbangun kokoh serta aman berdasarkan site plan-nya,"ungkap Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Kamis (9/3/2023)

"Pembangunan polder air merupakan suatu langkah

preventif dan solutif dari kami untuk warga menanggulangi banjir, apalagi ketika memasuki musim penghujan, dan pastikan pengelolaan polder air ini berjalan dengan sebaikbaiknya," tutupnya. Diektahui bahwa pembangunan strategis di Kota Bekasi telah rampung dan telah ditinjau langsung serta meresmikan oleh Plt Wali Kota Bekasi. setiap hasil pembangunan di 12 Kecamatan baik itu

pembangunan sarana pendidikan, fasilitas pelayanan publik, revitalisasi ruang terbuka, sampai dengan pembangunan polder air sebagai upaya penanggulangan banjir. Tri Adhianto pun telah menyambangi sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Pondok Melati RT 07 RW 16 Komplek Candra Indah Jati Rahayu Pondok Melati guna meresmikan pembangunan Polder Air Chandra di Kelurahan Jatirahayu. (amn)

ISTIMEWA

SOROT: Upaya pencegahan banjir merupakan fokus kerja Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga pembangunan polder air di sejumlah wilayah dibangun dengan perencanaan sedemikian rupa.

Pj. Sekda Kota Bekasi Junaidi saat menghadiri Mubes IWO.

Komit Lahirkan Generasi Berkualitas

Smantika

Jadi Pelopor

Sekolah Siaga

Kependudukan di Karawang

KARAWANG - SMAN 3 Karawang (Smantika) menjadi pelopor atau satuan pendidikan pertama yang menjadi sekolah siaga kependudukan (SSK) di Kabupaten Karawang. Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat ini menjadi SSK berdasarkan MoU dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang pada 3 Februari 2020.

Kepala SMAN 3 Karawang, Lilis Saidah, melalui Wakasek Sarpras sekaligus Ketua SSK SMAN 3

Karawang, Rina Kusmiati mengatakan, SSK merupakan sekolah yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan dalam kurikulum sekolah, baik pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Latar belakang hadirnya SSK, jelas Rina, karena

banyaknya permasalahan kependudukan di Indonesia. Mulai dari jumlah penduduk yang besar (keempat dunia), pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata (56,1 persen di Pulau Jawa), dan permasalahan terkait kualitas penduduk seperti tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan yang rendah sehingga menyebabkan kesejahteraan penduduk yang rendah.

“Jadi, tujuan SSK ini untuk membantu meningkatkan pengetahuan bagi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan di sekolah melalui materi dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler terkait Kependudukan, untuk menjadi peduli, tumbuh sikap tanggung jawab dan perilaku adaptif dalam menangani isu kependudukan. Selain itu, memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan dalam menggarap isu kependudukan,” ujar Rina, kepada KBE, Kamis (9/3).

SMAN 3 Karawang, ungkap Rina, berkomitmen bisa melahirkan generasi atau lulusan berkualitas dengan

PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pendidikan mewajibkan pelajar di Purwakarta membawa makanan dan minuman dari rumah ke sekolah. Kebijakan yang telah berjalan selama delapan tahun ini sebagai pembiasaan kepada siswa agar hidup sehat dan hemat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto mengatakan, kebijakan membawa bekal makanan dari rumah bagi pelajar SD dan SMP ini tertuang dalam Perbup Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter. Ide tercetus dari pemikiran bupati pada saat itu, Dedi Mulyadi, yang prihatin dengan jajanan anak-anak di sekolah yang dinilai tidak sehat dan higienis.

“Anak-anak tidak diperbolehkan lagi dibekali uang.

Melainkan wajib membawa bekal makanan buatan ibunya di rumah. Karena kehigienisan dan kesehatan makanan tentunya terjaga,” ujar Purwanto.

“Kendati Awal digulirkan kebijakan menuai pro dan kontra. Akan tetapi, seiring dengan massifnya sosialisasi, maka orang tua sangat menerima. Apalagi kebijakan ini bukan tanpa sebab, melainkan untuk kesehatan anakanak di kemudian hari,” tambahnya.

Dikatakan Purwanto, kebijakan yang digulirkan ternyata nyambung dengan salah satu program pemerintah untuk mengatasi permasalahan gizi dan kesehatan. Salah satunya, dengan menggalakan kegiatan membawa bekal ke sekolah.

“Kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Dalam Pasal 3 tercantum bahwa materi pembinaan kesiswaan meliputi kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi,” ucapnya.(bbs/ayi)

SOSIALISASI SSK: SMAN 3 Karawang (Smantika) saat menggelar Desiminasi/Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan yang diikuti sepuluh satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA di Aula Lantai 2 SMAN 3 Karawang, Kamis (9/3).

menjadi SSK. Diharapkan, siswa bisa terhindar dari hal-hal negatif seperti seks sebelum menikah, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, hinga melakukan pernikahan dini.

“Dengan SSK siswa dibekali untuk bisa merencanakan kehidupannya sejak dini.

KARAWANG - Wakil Direktur Medis dan Keperawatan RSU Citra Sari Husada, dr Ali Martomo terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Jujitsu Indonesia (PBJI) Jawa Barat periode 2023-2027.

Pria kelahiran Karawang, 16 Mei 1982 ini memastikan diri sebagai nakhoda baru setelah menang dalam Musyawarah Provinsi (Musorprov) ke-1 PBJI Jawa Barat yang dilaksanakan di Gedung KONI Jabar, Selasa (7/3).

“Terima kasih kepada

KONI Jabar yang telah memberikan fasilitas dan dukungan atas terlaksananya Musprov pada 7 Maret 2023. Terima kasih juga kepada pengurus PBJI kabupaten dan kota yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin PBJI Jabar. Saya akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Ali, yang mengaku langsung melakukan koordinasi dengan KONI Jabar dan bertemu Wakil Ketua Umum II, Yunyun Yudiana usai Musprov, kepada KBE,

siswa di masa depan bisa ebih baik,” ucapnya. Gelar Sosialisasi Lebih lanjut Rina menyampaikan, SMAN 3 tak hanya fokus bergerak di internal sekolah, tapi berperan aktif mengajak siswa dari satuan pendidikan lainnya untuk menjadi generasi berencana dengan menggelar Desimi-

nasi/Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan di Aula Lantai 2 SMAN 3 Karawang, Kamis (9/3). “Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari DPPKB Karawang diikuti sepuluh satuan pendidikan yaitu SMPN 1 Karawang Barat, SMPN 3 Karawang Barat, SMPN 5 Karawang

Kamis (9/3).

Ali menegaskan, siap berkompetisi dengan cabor lain yang ada dalam naungan KONI Jabar dalam hal prestasi. Terlebih ia memi-

liki misi untuk melahirkan atlet-atlet jujitsu Jawa Barat yang mampu berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Target saya menjadikan

Barat, SMPN 6 Karawang Barat, SMPN 8 Karawang Barat, SMAN 1 Karawang, SMAN 2 Karawang, SMAN 4 Karawang, SMAN 5 Karawang, dan SMAN 6 Karawang,” katanya. Sekadar informasi, SMAN 3 Karawang menjadi SSK kategori paripurna berdasarkan surat ISTIMEWA

ISTIMEWA

jujitsu sebagai salah satu cabor unggulan KONI Jabar dalam menghadapi berbagai event khusus PON. Sehingga jujitsu bisa menjadi lumbung emas Jabar,”

keputusan BKD dengan nomor 002.0/Kep.881BKD/2022 tanggal 12 Desember 2022. Dengan kategori paripurna tersebut, SMAN 3 Karawang berhak mengikuti kompetisi dan berhasil meraih juara dua Lomba SSK kategori SMA tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2022. (ayi)

ucapnya.

Ali menyampaikan, untuk merealisasikan target, ia tak hanya fokus melakukan pembinaan terhadap atlet, tapi memberikan sertifikasi kepada para pelatih agar lebih profesional. Pembinaan SDM atlet maupun pelatih akan dilakukan dengan menjunjung tinggi asas kebersamaan.

“Kami tak hanya fokus terhadap kualitas atlet, tapi akan meningkatkan kuantitas atlet dengan menarik minat berlatih jujitsu baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun dewasa,” katanya. Sekadar informasi, sosok dr Ali Martomo sudah tidak asing lagi di kancah cabang olahraga jujitsu Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ia merupakan ketua Institut Jujitsu Indonesia (IJI) Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024. Bahkan, pria yang pernah menjabat sebagai direktur di beberapa rumah sakit ini masuk kepengurusan PBJI Provinsi Jawa Barat pada 2020-2022 dan pernah masuk kepengurusan PBJI pusat. (ayi)

Ali Martomo Nakhodai PBJI Jawa Barat

MUSPROV PBJI: dr Ali Martomo terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Jujitsu Indonesia (PBJI) Jawa Barat periode 2023-2027 dalam Musorprov ke-1 di Gedung KONI Jabar, Selasa (7/3).

Siswa Wajib Bawa Makan dan Minum dari Rumah

Jejen Desak Pemerintah

Perhatikan Petani Jabar

CIKARANG PUSAT – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Jejen Sayuti desak pemerintah daerah provinsi dan kabupaten untuk lebih memperhatikan para petani di Jawa Barat maupun Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, jangan hanya slogan petani juara akan tetapi minimnya kesejahteraan mereka para petani dan kurangn y a perhatian pemerintah daerah.

“Hari ini saya juga berharap mampu lah pemerintah daerah mengkaitkan dengan petani. Jangan slogannya saja tapi juga harus betulbetul pilihan dan dibantu, dan bagaimana kesejahteraan petani yang ada K alau memang anggaran kurang tinggal koordinasi antara p emerintah k abupat -

en , p rovinsi dengan pusat bagaimana petani petani Jawa Barat bisa maju seperti dulu lagi. Saat ini Alokasi anggaran rendah, perhatian minim,” kata Jejen.

Kemudian juga, kedua berkaitan dengan tata ruang, lahan abadi itu harus ada jangan sampai habis dengan perumahan dan industri harus disisakan lahan abadi. “Karena dulu ada namanya LP2B berapa persentase untuk daerah pertanian jangan sampai itu

tergerus oleh perumahan dan industri,” tuturnya.

“Hari ini kan kenapa banyak banjir karena tanah pertanian dijadikan perumahan, itu kan tempat air di jadikan perumahan pada waktunya musim hujan ya banjir,” sambungnya. Ia pun berharap ini menjadi keseriusan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten agar lebih memperhatikan mereka, apalagi saat ini terjadi banjir terhadap mereka. “Infrastruktur bagi mereka juga diperhatikan, jangan sampai lahan buat air mereka dibikin perumahan kemudian juga soal saluran airnya juga diperhatikan D engan terjadinya banjir mereka juga bagaimana mereka dapat bantuan yang sesuai, harus diperhatikan lah para

petani,” tandasnya. Perlu diketahui, sebelumnya berdasarkan data per Kamis malam (02/03), luas lahan yang terendam banjir dengan beberapa klasifikasi, yaitu lahan pertanaman (lahan sawah yang sudah ditanami dengan usia rata-rata 1 sampai 100 hari setelah tanam) berjumlah 8.560 hektar, lahan persemaian (bibitan yang usianya 3-25 hari) seluas 244 hektar, dengan konversi 1 hektar bibitan sama dengan 20 hektar pertanaman sawah. (adv/har)

Isi Kekosongan di Fraksi Demokrat

jabatan anggota DPRD Kabupaten Karawang di Fraksi Demokrat telah resmi diisi oleh H. Saryadi S.Sos. Pelantikan dilakukan melalui Sidang

Paripurna Istimewa pada Rabu (8/3/2023) malam di Gedung

Paripurna DPRD Karawang.

H. Saryadi dilantik melalui

erta, Kutawaluya, Rawamerta dan Cilebar. Setelah melalui proses pengajuan PAW dari Fraksi Partai Demokrat, diterbutkan SK Gubernur Jabar Nomor 171/Kep.36-Pemotda/2023 tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD

anggota DPRD Karawang sisa masa jabatan 2019-2024, H. Saryadi ditempatkan sebagai Anggota Komisi I dan Badan Kehormatan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “Saya harap Pak Saryadi lebih semangat lagi untuk mencip -

masa jabatan yang kurang  dari dua tahun ini dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan optimal.

“Walaupun ini menjelang akhir masa jabatan, sebagai kader partai (Demokrat) harus tetap eksis dalam memperjuangkan aspirasi