Karawang Bekasi Ekspres, 10 Juli 2020

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 9 JULI 2020

POSITIF (SWAB TEST)

48

JAWA BARAT REAKTIF

POSITIF

ODP

271

5.336

POSITIF

PDP

4.843

562

KARAWANG (Sembuh 28, Dalam pengawasan 20)

(Sembuh 241, Meninggal 30)

(Selesai Pemantauan 5.295, Meninggal 7)

(Sembuh 511, Meninggal 42)

SEMBUH

1.811

NASIONAL MENINGGAL

186

POSITIF

70.736

SEMBUH

32.651

MENINGGAL

3.417

BEKASI

AKTUAL DAN TERPERCAYA

JUMAT, 10 JULI 2020

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

RSUD Jelaskan Jomplangnya Pagu Sisa Rp 3,3 M Tetap Dibelanjakan KARAWANG- RSUD Karawang menjawab jomplangnya pagu anggaran dan HPS proyek pengadaan (baca:pembelian) bahan hemo-

dialisa. Awalnya pagu yang disiapkan Rp 5,5 miliar, namun HPS-nya Rp 2,1 M. RSUD menyebut, penyusutan budget pembelian bahan hemodialisa ini didasari angka kebutuhan unit mesin atau alat hemodialisa yang tersedia di rumah sakit. Adapun sisa anggaran

Yono Kurniawan

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Kuasa Hukum RSUD Karawang

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Perahu ROHAYATIE

Pengadaan 10 unit perahu nelayan itu dilakukan tahun anggaran 2019.

Namun diduga tidak sesuai spesifikasi yang direncanakan

KARAWANG- Kejaksaan Negeri Karawang menemukan adanya kejanggalan proyek pembelian perahu nelayan senilai Rp1 miliar di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Kepala Kejari Karawang Rohayatie didampingi Kepala Seksi Intelijen, Zico Extrada, mengatakan, saat ini pihaknya berencana akan kembali memanggil sejumlah pihak terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

“Pengadaan 10 unit perahu nelayan itu dilakukan tahun anggaran 2019. Namun diduga tidak sesuai spesifikasi yang direncanakan, sehingga terindikasi menimbulkan kerugian negara,” kata Rohayatie.

Sebelumnya kejari sudah mengumpulkan data-data yang mendukung dan dianggap memadai, kasusnya kini ke penyelidikan Ke Halaman METRO KARAWANG n

Kades Bujuk Cellica Surati Gubernur

LAHAN PERKEBUNAN

KARAWANG- Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang, Kamis, (9/7) kemarin, menggeruduk Kantor Bupati Karawang. Kedatangan mereka, bertujuan untuk meminta Cellica, berkirim surat dengan Pemprov Jabar, menunda pendistribusian Bansos Provinsi, yang kuotanya dipangkas hampir 50 persen.

Ketua Apdesi Karawang, Sukarya Wk

Rahmat: Libatkan Warga untuk Pendapatan

ISTIMEWA

SOAL BANSOS: Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang, Kamis, (9/7) kemarin, menggeruduk Kantor Bupati Karawang. Kedatangan mereka, bertujuan untuk meminta Cellica, berkirim surat dengan Pemprov Jabar, menunda pendistribusian Bansos Provinsi, yang kuotanya dipangkas hampir 50 persen.

mengatakan, Apdesi Karawang menolak jika Bansos Provinsi harus dibagikan pekan ini, dengan jumlah kuota yang dipangkas.

Pasalnya, kata Sukarya, jika Bansos Provinsi itu dibagikan dengan kondisi terpangkas 50 persen. Ia khawatir, akan terjadi kegaduhan yang luar biasa di seluruh desa di Kabupaten Karawang.

“Jadi hari ini, Apdesi Ke Halaman METRO KARAWANG n

KPK Endus Duit Covid Dipakai Pencitraan

KARAWANG–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat digelar di Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Jawa Barat (BPPBP Disbun Jabar) yang berlokasi di Desa Cintalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Kamis (09/7/2020).

Rahmat Hidayat Djati Anggota DPRD Jabar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meninKe Halaman METRO KARAWANG n

Rahmat Hidayat Djati

JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, institusinya mensinyalir sejumlah bupati/wali kota sengaja memperbesar alokasi dana penanganan Covid-19 untuk pencitraan pribadi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Ada daerah yang kecil, tapi ada daerah yang justru sangat besar. Usut punya usut ternyata mau Pilkada. Ini jadi perhatian KPK, bukan tidak kami perhatikan ini,” kata Firli, kemarin (9/7).

Firli mengatakan, dana penanganan Covid-19

ini tak disangkal sangat rawan penyalahgunaan.

Penyalahgunaan terjadi karena pemerintah menganggarkan dana Covid-19 tersebut untuk program jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan tunai langsung.

Terkadang, ia menjelaskan, kepala daerah yang akan bertarung di pilkada memanfaatkan momen tersebut dengan sengaja membagibagikan sendiri bantuan sehingga seolah-olah merupakan bantuan pribadi. Padahal dana bansos itu bersumber dari APBD dan APBN. Ke Halaman METRO KARAWANG n

Kisah Chritian Ari, Buruh Pabrik di Karawang

Jari Sudah Putus saat Kerja, Kini Mau Di-PHK Sembilan tahun lalu, Cristian Ari Wibowo kehilangan jari tangannya saat mengalami kecelakaan kerja di tempat dia bekerja PT. ADW. Kini, namanya masuk daftar list karyawan yang akan di-PHK oleh perusahaan yang sempat menjanjikan kerja sampai bosan---ketika dia terbaring di rumah sakit sembilan tahun lalu.

ISTIMEWA

SOROT: Sembilan tahun lalu, Cristian Ari Wibowo kehilangan jari tangannya saat mengalami kecelakaan kerja di tempat dia bekerja PT. ADW. Kini, namanya masuk daftar list karyawan yang akan di PHK

MAHESA BAHAGIASTRA, KARAWANG

HAMPIR 10 tahun Ari bekerja di PT ADW. Nyaris setiap hari selama sepuluh tahun terakhir dia bolak-balik dari rumahnya di Dusun Kertijaya KW7 RT 09/RW15 Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat ke Jalan Surotokunto, Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur lokasi peKe Halaman METRO KARAWANG n email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

METRO KARAWANG

JUMAT, 10 JULI 2020

Bendungan Tegalwaru Batal Dibangun K A R AWA N G - P e m bangunan Bendungan Tegalwaru yang merupakan proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Kabupaten Karawang gagal dibangun tahun ini. Hal itu karena refocusing anggaran yang dilakukan akibat pandemik Covid-19.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengalokasikan ulang pembangunan bendung di Kampung Sinaruju, Desa Mekarbuanan, Kecamatan Tegalwaru tersebut.

“Saya kira semua panik mengatasi permasalahan Covid-19 ini tanpa memandang prioritas pembangunan daerah. Saya berharap kepada Bapak Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) bisa mengalokasi-

kan ulang di anggaran perubahan 2020. Karena bendungan itu sangat diharapkan untuk penanganan kekeringan,” ungkap Endang, Kamis (9/7/2020).

Menurutnya, wilayah Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Ke dua wilayah sangat mengandalkan dari sumber air dari mata air dan musim penghujan.

“Sawahnya juga tadah hujan, ketika kemarau bukan hanya ribuan hektar sawah yang kering. Tetapi juga masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih,” ucapnya.

Tak hanya itu, Endang menganggap seharusnya pemerintah daerah ikut mendorong agar anggaran prioritas penanganan kekeringan tidak dihapus oleh Pemerintah Provinsi.

Kemudian Endang juga

meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mencari solusi terdekat dan efektif untuk penanganan kekeringan di Karawang memasuki musim kemarau.

“Dan Pemkab harus cari solusi yang terdekat dan efektif. Misalnya dengan melakukan pemetaan untuk kegiatan pompanisasi bersama warga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang, Dedi Ahcdiat mengatakan, pembangunan Bendungan Tegalwaru yang merupakan solusi penanganan kekeringan di Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan, gagal terlaksana di Tahun 2020.

Hal itu karena rencana pembangunan bendung senilai Rp24 miliar dicoret Pemerintah Provinsi Jawa Barat akibat refocusing anggaran. (red)

RSUD Jelaskan Jomplangnya .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES sekiar Rp 3,3 miliar, sewaktu-waktu tetap akan dipakai juga untuk membeli bahan hemidialisa (bahan habis pakai;BHP) jika bahan yang dibeli dari anggaran sebanyak Rp 2,1 miliar habis alias tidak mencukupi kebutuhan selama setahun ke depan.

“5,5 miliar itu untuk anggaran pembilan BHP selama satu tahun. Memang sesuai hitungan kebutuhan saat ini yang diperlukan pembeliannya dan juga dari analisa harga penawaran terendah pengikut tender itu sebanyak Rp 2,1 miliar,” kata Kuasa Hukum R SUD Karawang, Yono Kurniawan kepada KBE, (9/7) malam.

“Bahkan kalau anggaran pengadaan BHP hemodialisa (seluruhnya: yang Rp 5,5 M) ini tak cukup, sebelum habis tahun anggaran, maka anggan diajukan lagi di anggaran perubahan 2020,” tutur dia.

Saat ini RSUD Karawang sendiri punya tambahan 10 alat hemodialisa atau alat HD yang bisa melyani 20 pasien per hari atau sekitar 6.240 per tahun. Bahan hemodialisa yang sat ini dibeli oleh RSUD untuk menunjang pengopersian alat HD. Sempat menjadi sorotan lantaran duit yang ada di RSUD untuk membeli bahan hemodialisa

sebanyak Rp 5, 5 miliar, namun yang dibelanjakan melalui mekanisme tender yang dimenangkan PT Dos Niroha Rp 2,1 M. “Nah sebagaimana saya sebut, baru dibelanjakan sekian karena hitungan kebutuhan saat ini segitu,” katanya.

Sebelumnya, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa— LPSE Karawang menjelaskan, ada beberapa kemungkinan yang membuat nilai pahu dan HPS jomlpang saat tender, di antaranya ada pemecahan paket pengadaan atau adanya pengubahan DPA. “Atau kemungkinan-kemungkinan lainnya, untuk lebih jelasnya akan hal tersebut secara pasti harus langsung ditanyakan ke instansi pemilik anggaran dalam kegiatan tersebut pak,” kata Thalib.

“Mohon maaf tidak dapat menjelaskan secara pasti karena isi data dari aplikasi tersebut itu ada di masingmasing pengguna yang dapat menjelaskannya,” timpalnya.

Sementara itu, salah satu sumber KBE menyeb u t k a n , s aat i n i R S U D Karawang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan pihak swasta perihal penydiaan alat hemodialisa yang berlaku sam-

pai gedung hemodialisa yang akan dibangun oleh RSUD Karawang rampung. Tapi sebagaimana diketahui, sampai hari ini pembangunannya belum rampung. “Ada perjanjian kerja sama, yang intinnya RSUD gandeng jasa swata sampai gedung hemodialisa rampung dibangun,” ujar sumber KBE itu.

Pihak RSUD pun belum menjelaskan bahan hemodialisa ini dipergunakan untuk bersiap lepas dari pihak swata yang menjadi mitra RSUD menyediakan alat hemodialisa atau dibeli untuk dipergunakan nanti gedung baru hemodialisa RSUD. Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Karawang, As ep Syar ipudin kag et mengetahui adanya kejomplangan angka dalam tender. Ia mengaku tak pernah diberi tembusan informasi oleh pihak RSUD Karawang yang menjadi mitra kerja komisinya.

Ibe smenyebut, dalam waktu dekat kemungkinan pihaknya akan mengagendakan pemanggilan kepada Dinkes dan RSUD untuk membahas perihal pengadaan bahan hemodialisa ini.

“Komisi IV akan mengagendakan. Nanti kita undang Dinkes dan RSUDnya untuk paparan di komisi IV,” ucap Ibe. (mhs)

KPK Endus Duit Covid .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES “Di sini lah, peran dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat dan sekaligus mengawasinya. KPK sendiri tidak akan tinggal diam jika ada kepala daerah yang bertindak melawan hukum,” ucapnya menegaskan.

Terkait pengawalan dana penanganan Covid-19 ini, ia mengatakan, KPK secara khusus telah menempatkan lima anggotanya untuk mendampingi setiap Gugus Tugas dalam proyek pembelian Alat Pelindung Diri.

Selain itu, KPK juga menjalin kerja sama dengan BPK dan BPKP untuk pengawasan dalam b i d a ng p e nga d aa n b arang dan jasa, membuat 1 5 S a t u a n Tu g a s y a n g tersebar di setiap Gugus Tugas Covid-19 dan lima kementerian serta lima koordinator wilayah.

Pada prinsipnya, ia melanjutkan, KPK tidak akan menghalang-halangi kebijakan yang dilakukan setiap kepala daerah asalkan mengedepankan keselamatan masyarakat.

“Jika menyangkut keselamatan, saya berpesan kepada kelapa daerah untuk tidak ragu bertindak, kami siap mendampingi,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Ratna Dewi Pett alo l o m e ngu ngkap setidaknya ada enam titik rawan dalam tahapan pencalonan Pilkada Serentak

2020. Pertama, petugas penyelenggara yang tak melakukan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah perseorangan. Seperti diketahui, untuk dapat maju di Pilkada jalur independen, ada jumlah minimal dukungan yang harus dipenuhi bakal calon.

Tidak dilakukannya verifikasi akan menguntungkan bapaslon yang diloloskan sebagai paslon.

Titik rawan kedua, kata Ratna, bapaslon yang mendaftar sebagai peserta Pilkada saat detik-detik terakhir. Hal ini dinilai menyulitkan KPU provinsi atau kabupaten/kota untuk memeriksa kelengkapan dokumen bakal paslon karena terbatasnya waktu.

Ketiga, konflik kepengurusan partai politik yang menjadi penyebab munculnya rekomendasi partai kepada lebih dari satu pasangan calon. “Kami berharap ini tidak terjadi, tidak ada kepengurusan yang ganda. Jika terjadi akan kami antisipasi agar rekomendasi parpol tidak lebih dari satu paslon,” ujar Ratna.

Ratna melanjutkan, titik rawan keempat yakni mahar politik atau pemberian imbalan dalam proses pencalonan. Bapaslon kerap kali diminta menyerahkan imbalan ke partai politik untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan. Menurut Ratna, hal ini tidak dapat

dibenarkan. Kelima, adanya dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan dan calon. Ratna mengungkap bahwa kerap kali terjadi pemalsuan dokumen dalam tahap pencalonan, salah satunya adalah ijazah.

“Bawaslu sudah banyak menangani kasus serupa dalam Pemilu atau Pilkada.

Ini menjadi tantangan besar untuk kita, tidak hanya penyelenggara pemilu tetapi masyarakat juga bisa melaporkan kepada kami jika mengetahui praktik kecurangan tersebut,” tuturnya.

Terakhir, dukungan palsu terhadap bapaslon perseorangan. Ratna menyebut bahwa bapaslon atau tim pemenangan tak jaranh mencatut identitas seseorang untuk dijadikan sebagai pendukung pencalonan mereka. Dewi menyebut bahwa pihaknya telah menemukan peristiwa pencatutan tersebut di sejumlah daerah seperti Kepulauan Riau, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

Pengusutan kasus tersebut saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. “Berawal dari temuan dan laporan dari masyarakat yang namanya dicatut dalam dukungan bapaslon perseorangan,” kata Ratna. “Ini membuktikan masyarakat telah melalukan kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran sudah dilakukan oleh jajaran Bawaslu,” lanjutnya. (bbs/mhs)

KARAWANG BEKASI

2

Satgas Covid Cikampek Lengah Ada Hajatan di Gedung Islamic Center Asy Syuhada CIKAMPEK - Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Cikampek kecolongan terkait adanya gelar hajatan di lokasi Gedung Islamic Center Asy Syuhada Cikampek, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, pasalnya Tim Satgas Covid Cikampek sebelumnya tidak mengetahui adanya kegiatan keramaian kegiatan hajatan pernikahan tersebut, dan mengetahui adanya kegiatan tersebut dari Polsek Cikampek.

Terpantau tak kurang ratusan undangan hilir mudik keluar masuk tenda acara resepsi pernikahan, hal tersebut seperti di katakan dr Iin Indriati dari Satgas Covid-19 Cikampek, diduga keras adanya kegiatan keramaian acara sperti hajatana, kalau tidak menggunakan protokol kesehatan, maka akan menjadi klaster baru dalam penularan covid-19 di

HASAN KOBRA/KBE

HAJATAN: Hajatan warga di Gedung Islamic Center Asy Syuhada hanya berbekal izin kepala desa.

wilayah Cikampek, sementara menurut satgas Civid-19 Kabupaten Karawang, wilayah Cikampek merupakan zona merah virus Corona.

Setelah adanya laporan dari Polsek Cikampek, Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Cikampek segera meluncur ke lokasi, namun sangat disayangkan kedatangan Tim satgas Covid disaat acara sudah berakhir alias sudah bubar.

Namun Tim Satgas yang di

pimpin dr Iin Indriati bersama Camat Cikampek, Kapolsek Cikampek, anggota Koramil Cikampek, segera memanggil pengurus gedung dan yang punya hajat dan dilakukan peneguran, selanjutnya area gedung dilakukan seterilisasi dengan dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas.

Sementara dari pihak keluarga acara hajatan, Ifan Fauzi saat di konfirmasi mengatakan

bahwa pihaknya tidak akan menggelar acara apabila tidak di izinkan.

“Kami mana bisa pa pakai gedung ini dan menggelar acara kalau tidak di izinkan,” tandasnya, pada Kamis (9/7) Diketahui acara hajatan resepsi pernikahan di tengah pendemi Covid-19 di gedung Islamic Center Asy Syuhada Cikampek, hanya mengantongi izin dari kepala desa Cikampek Timur. (san/red)

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES (Lid). Dijelaskan, upaya pengungkapan kasus tersebut sempat tertunda karena pandemi Covid -19.

“Sebenarnya upaya pengungkapan kaus ini sudah

dimulai sejak awal 2020.

Tetapi sempat terhenti oleh merebaknya wabah korona di Karawang,” kata Kajari.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen, Zico Extra-

da mengatakan, dugaan korupsi tersebut ditangani pihaknya atas dasar laporan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan sementara memang ada indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan

pengadaan perahu tersebut.

Ziko mengatakan bahwa proyek pembelian perahu nelayan ini bertujuan untuk pemberdayaan nelayan.

“Kami masih mendalami kasus ini, tunggu saja perkembangannya,” kata Zico. (rie)

nerima bansos itu, pasti akan terjadi kegaduhan,” terangnya.

A n g g o t a Ap d e s i Jaw a Barat itu juga mengungkapkan, hasil koordinasi dengan sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat perihal bansos provinsi.

Alex menarik kesimpulan, bahwa hal ini terjadi bukan hanya di Karawang saja.

Melainkan, hampir di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat.

“Saya sudah dapat data, semua kabupaten di Jawa Barat ada pengurangan.

Presentasenya variatif, tapi angkanya tidak jauh dari Kabupaten Karawang,” terangnya.

“Semua kabupaten meminta penundaan ini. Kabupaten Subang sudah menghubungi kami, untuk melakukan hal yang sama,

(menunda distribusi,red),” imbuhnya.

Sementara, Humas Apdesi, Udin Abdulgani menambahkan, Kamis, (9/7) sore kemarin, Apdesi Karawang yang sudah mengantongi surat dari Bupati Cellica, langsung berangkat ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan penundaan pendistribusian bansos provinsi.

Udin berharap, pasca dilayangkan surat tersebut, Pemprov Jabar merespon dengan baik. Sekaligus memberikan solusi untuk masalah pemangkasan kuota KPM bansos provinsi tersebut.

“Bupati Cellica merespon dengan baik. Ibu juga tidak ingin masalah ini semakin besar. Karena itu, Karawang m i nta d i str i bu si nya d i pending,” imbuhnya. (wyd)

Kades Bujuk Cellica Surati .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES dan bupati sepakat, untuk mengirim surat pada gubernur agar menunda distribusi bansos ke Karawang.

Sampai ada kejelasan dari Dinas Sosial, alasan kenapa Bansos Provinsi di pangkas hampir 50 persen,” ungkap Wk, Kamis, (9/7) di Kantor Bupati Karawang.

Di tempat yang sama, Sekjen Apdesi Karawang, Alex Sukardi mengatakan, Apdesi Karawang tidak menolak pendistribusian bansos provinsi. Akan tetapi, meminta untuk di tunda dulu, sampai ada kejelasan dari kelanjutan program tersebut.

Alex menyebut, kuota keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos Provinsi di Kabupaten Karawang mengalami penyusutan

hingga 37 ribu kepala keluarga. Pemprov berdalih, pemangkasan tersebut dilakukan dari hasil kajian dan evaluasi pembagian Bansos Provinsi di tahap satu kemarin.

Alasan provinsi, lanjut Alex, dianggap tidak rasional. Pasalnya, pemangkasan yang dilakukan dari hasil cleansing double data, KPM tidak jelas, sampai aduan dari aplikasi Pikobar dan Sapa Warga itu, hampir menyentuh angka 50 persen.

“Kalau hasil cleansing kan idealnya paling banyak 10 persen. Ini tidak tanggung, hampir 50 persen.

Kalau bukan tahap ke dua mungkin tidak apa-apa.

Masalahnya, ini tahap dua.

KPM yang kemarin terima, jika bulan ini tidak me-

Rahmat: Libatkan Warga untuk .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES jau langsung lahan Dinas Perkebunan yang luasnya mencapai 100,7 hektare.

“Sesuai agenda kami di bulan ini sedang menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perkebunan. Kita dengar tadi dari pihak BPPBP luasnya 100,7 hektare namun lahannya masih belum dikelola semua karena keterbatasan sumber daya dan anggaran,” ucap Rahmat, Kamis (09/7/2020).

Masih dikatakan Rahmat, Anggota DPRD yang merupakan Ketua Komisi II ini juga mengatakan bahwa luas lahan yang belum

dikelola tersebut agar bisa dimaksimalkan.

“Kita bisa saja memberdayakan masyarakat sekitar jika masih ada lahan tertidur seharusnya dilibatkan masyarakat sekitar agar lahan perkebunan ini bisa menjadi sumber pendapatan baik untuk PAD maupun masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan nantinya. Kedepan saya harap bisa dimitrakan dengan swasta atau pihak pemerintah desa.” Pungkasnya.

Sementara, Taopik Tirta Atmaja Kepala BPPBP Disbun Jabar juga mengatakan

hal senada. Menurutnya luas lahan Dinas Perkebunan memang belum tergarap semua.

“Tadi seperti dikatakan Pak Dewan luas tanah yang belum tergarap ini agar bisa dimaksimalkan bisa dimitrakan dengan masyarakat sekitar atau dengan pemerintah Desa, kami tampung semua hasil pertemuan ini agar nantinya kami sampaikan ke pimpinan tadikan sempat dibahas bahwa masyarakat disini ingin ikut terlibat kami juga menyadari luas lahan 100 hektare ini tidak sedikit artinya luas lahan besar juga jumlah sumberdaya yang harus terlibat dan jumlah anggaran

yang harus dikeluarkan,” ujar Taopik saat dikonfirmasi mediaseruni.co.id.

Ditanya mengenai jumlah lahan yang ada, Taopik menjawab ada sekitar 40% lahan yang belum terkelola.

“Ada sekitar 40% lagi lahan yang belum terkelola kedepan ini akan diproses, Intinya apa yang disampaikan pak Dewan bersama perwakilan masyarakat merupakan masukan yang berharga dan menjadi kewajiban untuk menampung masukan itu, tentunya hal yang lebih besar dari itu kami juga harus mampu menghasilkan benih yang dan komoditas pertanian yang berkualitas,” tutupnya. (red)

Jari Sudah Putus saat Kerja .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES rusahaan tempat dia bekerja. Dari tenaga kontrak sampai diangkatjadi karyawan.

Dari fisikinya lengkap, sampai apes kehilangan jari saat alami keclakaan kerja.

Kecelakaan kerja yang dialami Ari terjadi ketika dia belum satu tahun bekerja di PT ADW. Ari meberitakan, ia masih sangat mengingat saat dia terbaring di rumah sakit dia akam dipekerjakan oleh pihak perusahaan sampai Ari bosan kerja di sana.

Janji sekaligus penghormatan pada Ari yang harus cacat fisik kehilanga jari saat bekerja. Anggota keluarga

Ari, termasuk sang ibundabya semringah mendengar ucapan manajemen perusahaan, sebelas tahun lalu itu.

“Ada ucapan manis dari HRD terhadap keluarga, kalau saya tetap bekerja di ADW sampai bosan,” ungkap pria yang tinggal di Dusun Kertijaya KW7 RT 09/RW15 Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat.

Tubuhnya mendadak lemas setelah belum lama ini mendapat kabar, namanya ada di antara daftar list karyawan PT ADW yang terkena PHK. Ari bingung,

jika dia mengambil uang pesangon, dia sadar jarang ada perusahaan yang sudi menerima calon karyawan yang tak punya jari.

Kegelisahan bukan cuma dirasakan Ari. Juga keluarga dia. Ari selama ini memang menjadi tulang punggung keluarga menyambung hidup. Ia mengaku tak ingin di-PHK. Bukan cuma sadar belum tentu ada lagi perusahaan yang sudi mempekerjakan dia. Tapi juga menagih janji perusahaan yang 9 tahun lalu memberikannya penghormatan akan mempekerjakan Ari sampai dia bosan.

“Kami hanya menagih

komitmen dan janji pihak manajemen saat itu. Jika alasan pandemi, tapi produksi masih ada. Karyawan lain pun masih kerja,” katanya.

“Dengan harapan bisa kerja lagi, untuk menafkahi anak dan istri,” timpal Ari. Selain ke pihak ADW sebagai pemilik kebijakan, Ari pun harapkan Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dapat menengok ,asalah yang dialaminya ini. “Ibu bupati sebagai peminpin Karawang, mungkin bisa bantu kami.

Ini lebih ke hati nurani ibu,” ungkap pria yang tinggal di pinggir irigasi KW7 ini. (*)

JUMAT, 10 JULI 2020

HARGA Rp3.000

3

Giliran Pekerja Konstruksi Terjangkit Korona Provinsi Wajibkan 10 Persen Karyawan Tes PCR Bikin Pengusaha Menjerit CIKARANG PUSAT – Kawasan industri menjadi klaster baru penularan wabah virus korona di Jawa Barat, kembali meluas Betapa tidak setelah puluhan karyawan Unilever tertular penyakit tersebut, kini salah satu perusahaan konstruksi di kawasan industry Cikarang dilaporkan satu orang karyawannya terkena virus asal wuhan Cina itu.

Penambahan jumlah pasien korona di kawasan i n d u s t r i b e rd a s a rk a n laporan yang diterima Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, 1 orang karyawan

perusahaan konstruksi positif virus korona.

Dengan adanya temuan tersebut, petugas sampai saat ini sedang melakukan pelacakan terhadap karyawan tersebut.

“Ada memang 1 orang terlaporkan positif tapi masih proses tracing dan tracking belum selesai,” ucap Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah di Bekasi, kemarin (9/7).

Ke Sambungan

WABAH: Pekerja konstruksi disalah satu kawasan industri positif Corona dan membuat daftar tambah di cluster perusahaan.

PUPR Tancap Gas Bangun Jalan Inspeksi Kalimalang CIKARANG PUSAT - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, terus berupaya melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur di Jalan Inspeksi Kalimalang di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi beberapa bulan belakangan ini sudah ada rencana lelang pembangunan tiga jembatan dengan nilai total mencapai kurang lebih Rp80 miliar. Namun hingga saat ini masih dalam proses administrasi.

Sekretaris Dinas PUPR

Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha menyebutkan ketiga jembatan yang akan dilelang adalah jembatan DAM Kalimalang Pintu Air Kali Cikarang di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara senilai Rp35 miliar. Lalu, jembatan di Kampung Jarakosta Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat senilai Rp16 miliar dan Jembatan Cibeet di Kecamatan Bojongmangu senilai Rp30 miliar.

“Dua jembatan besar itu berada di Jalan Inspeksi

Kalimalang ruas Cibitung – Tegal Gede. Jadi ruas jalan tersebut nantinya akan 100% menjadi dua jalur seperti ruas Tegal Gede – Tegal Danas yang sudah dua jalur. Sedangkan satunya lagi Jembatan Cibeet di Kecamatan Bojongmangu,” terang Iman kepada Cikarang Ekspres, kemarin.

Menurut dia, berkas permohonan ketiga jembatan tersebut saat ini sudah masuk di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Namun masih dalam perapihan administrasi.

“Berkas sudah masuk, tinggal nunggu diumumkan. Mudah-mudahan pendaftaran sudah bisa dimulai secepatnya. Sehingga bisa dipercepat untuk pembangunan. Mengingat waktu pelaksanaan jembatan besar minimal (membutuhkan waktu) 6 bulan,” tuturnya.

Iman tidak menampik adanya keterlamabatan lelang pembangunan tahun ini.

Dari hasil evaluasi, hal itu disebabkan beberapa hal seperti adanya kenaikan nilai tukar dari dolar ke rupiah, lalu rencana penera-

pan lelang dengan menggunakan e-katalog dan refocusing anggaran sesuai instruksi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Semua berpengaruh. Adanya kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah dari awal Februari – April 2020 ini maka kita harus cek ulang lagi harga-harga material, kemudian karena ada rencana e-katalog (lelang) belum bisa berjalan karena menunggu kepastian ekatalog dan terakhir ad-

anya refocusing anggaran.

Jadi kami menunggu fix anggaran yang bisa dikerjakan yang mana saja,” jelas dia. Iman menambahkan pembangunan tiga jembatan ini diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sebagai upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, sesuai tema pembangunan di Kabupaten Bekasi. (har/uzi)

ADVERTORIAL

Pemkab Bekasi Gencar Swab Test Masif Bareng Pemprov Jabar Telusuri Sebaran Covid-19 Kawasan Industri

CIKARANG TIMUR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 P r o v i n s i Ja w a B a r a t , melakukan swab test PCR (Polymerase Chain Reaction) massal untuk klaster industri.

Berpusat di Masjid Almuhajirin Komplek Perumahan Cikarang baru 1, Sertajaya Cikarang Timur, swab test PCR ini dipeeuntikan bagi warga Kabupaten Bekasi yang bekerja

dikawasan industri.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Ivan Maulana mengatakan swab t e s t d i l a ku k a n u n t u k mempercepat penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Bekasi .

Ia juga menyebutkan, ada beberapa titik yang akan dilakukan swab test PCR, yakni Kawasan Industri, Kecamatan Tambun Selatan dan Polsek Cikarang Timur.

“Terkait adanya klaster baru di Kabupaten Bekasi, tempat ini adalah salah satu efisentrum, kita menemukan konform positif 7 disini.

Dan ini memang tempat tinggal teman-teman yang bekerja pada wilayah Cikarang dan sekitarnya.

Alhamdulillah bapak ibu yang berada diwilayah

tersebut sangat kooperatif dan mudah-mudahan tidak ada yang positif,” ujarnya.

Dirinya juga berharap dengan dilakukan swab test ini, bisa menekan angka kasus Covid-19 dan memproteksi warga Kabupaten Bekasi yang masih sehat.

“Kita lakukan keselamatan untuk masyarakat sendiri, serta kita berupaya memproteksi orang-orang yang masih sehat. Kalau kita temukan casnya diawal, bisa memudahkan kita melakukan treatment,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Siska mengatakan swab test massal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kasus Covid-19, agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan penyebarannya

dapat ditekan.

“Jadi untuk hari ini kita sedang menelusuri untuk klaster industri, untuk warga Kabupaten Bekasi jangan takut untuk di test karena ini wujud dari kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkab Bekasi kepada warganya. Mudahmudahan setelah kita lakukan test secara masif, hasilnya negatif,” ucapnya.

Dia melanjutkan, pihaknya akan menyiapkan sekitar 1.000 - 2.000 pemeriksaan swab test PCR. Selain itu, dirinya juga kembali mengingatkan masyarakat untuk senantiasa disiplin dan mematuhi protokol kesehatan. Seperti rajin m e n c u c i t a nga n , d a n senantiasa menggunakan masker. (adv/jio)

ANTISIPASI: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, melakukan swab test PCR (Polymerase Chain Reaction) massal untuk klaster industri.

METRO CIKARANG

JUMAT, 10 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

4

Jelang Idul Adha, Penjualan Hewan Qurban Diawasi C I K A R A N G P U S AT Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi mendesak Pemkab Bekasi untuk mempersiapkan kajian dan pengawasan terhadap hewanhewan qurban dengan ketat. Pasalnya, saat ini mulai menjelang hari raya Idul

Adha 1441 H. Hal itu dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, kemarin.

“Jelang Idul Adha ini Pemkab Bekasi melalui dinas terkait itu Dinas Pertanian dan Pertenakan untuk segera terjun langsung dan

melakukan pengawasan ke wilayah, agar memastik kondisi hewan yang akan di qurbankan aman dan berlabelkan sertifikat keterangan kesehatan,” kata Sunandar.

Menurut dia, para hewan qurban itu harus dipastikan benar-benar sehat dan

memenuhi syarat untuk bisa di qurban kan. Iapun berpesan agar dalam transaksi juga harus ada jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan memakai masker.

“Ditengah pandemi wabah virus Corona atau Covid-19 agar protokol kesehatan

benar-benar diterapkan untuk mencegah penularan.

Khususnya, pada saat transaksi jual beli hewan qurban,” tuturnya.

Selain itu, agar harga bahan pokok dibutuhkan masyarakat stabil dan adiknya tersedia, Sunandar pun meminta

kepada Dinas Perdagangan untuk memperhatikan hal tersebut di pasar terjamin.

“Jangan sampai momenmomen seperti hari raya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Ketersediaan stok daging perlu diperhatikan Dinas Perdagangan,” pesannya.

Sambung dia, bahwa harga bahan pokok itu terpenting sesuai harga eceran tertinggi atau HET jangan mendadak harganya naik.

“Yang penting harga kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan HET,” tandasnya. (har/uzi)

PELAYANAN Kartu Multitrip Bakal Berlaku di Tiga Stasiun KRL CIKARANG SELATAN - Tiga stasiun KRL, yakni Stasiun Bogor, Cilebut, dan Cikarang, akan menjadi stasiun khusus yang melayani kartu multitrip (KMT) mulai 13 Juli 2020.

Dengan begitu, tiga stasiun tersebut tidak melayani pembelian ataupun isi ulang Tiket Harian Berjaminan (THB).

“Layanan tiket di Stasiun Bogor, Stasiun Cilebut, dan Stasiun Cikarang hanya dapat menerima transaksi dengan menggunakan KMT, kartu uang elektronik bank, maupun tiket dengan kode QR melalui Link Aja,” kata VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba.

Dia menjelaskan, pemberlakuan stasiun khusus KMT hanya untuk setiap hari Senin. “Namun, tak menutup kemungkinan apabila berdasarkan hasil evaluasi berkala nantinya ketiga stasiun tersebut sudah siap untuk menjadi stasiun khusus KMT, maka akan diberlakukan setiap hari,” ujar Anne.

Anne menyampaikan, penumpang pengguna THB tujuan Stasiun Bogor, Cilebut, atau Cikarang masih dapat keluar dari gate elektronik stasiun.

Saat ini, tersedia empat unit vending machine KMT di Stasiun Bogor dan satu unit vending machine di Stasiun Cikarang. PT KCI akan menambah tiga loket portabel di area parkir Stasiun Bogor guna melayani pengembalian uang jaminan THB, isi ulang KMT, dan pembelian perdana KMT. “Perdana KMT dijual dengan harga Rp 30.000 sudah termasuk saldo Rp 10.000. KMT juga memiliki masa garansi selama tujuh hari sejak pembelian,” ungkap Anne.

Sebelum mulai diberlakukan pada 13 Juli mendatang, petugas akan melakukan sosialisasi secara konsisten mengenai perubahan Stasiun Bogor, Stasiun Cilebut, dan Stasiun Cikarang menjadi stasiun khusus KMT. Anne berharap transaksi non-tunai menggunakan KMT bisa meminimalisasi penyebaran Covid-19. “Dengan memperbanyak transaksi non-tunai, akan mengurangi risiko terpapar Covid-19 dari uang yang sangat sering berpindah tangan,” katanya. (dim/uzi)

PELANGGARAN: Galian C di desa Kertarahayu disoal warga karena merusak lingkungan.

Desa Wisata Kertarahayu Terancam Rusak SETU - Potensi wisata lokal Desa Kertarahayu terancam punah lantaran adanya kegiatan penggalian tanah tak berijin. Oknum pengusaha galian itu leluasan mengambil tanah di desa wisata itu.

Usut punya usut, ternyata kegiatan ilegal itu berlangsung sejak tahun 2014. Artinya hampir enam tahun oknum pengusaha tersebut tak disentuh pihak berwajib meski kegiatan itu melanggar Undang-Undang Minerba.

Aktivitas Galian C di

Ciloa, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, sempat berhenti pada Rabu (8/7) siang. Tidak ada satu pun ekskavator dan truk pengangkut tanah di lokasi.

Saat mendengar hal itu, warga tampak biasa-biasa saja menanggapi. Ternyata, penghentian aktivitas seperti itu kerap dilakukan kontraktor apabila ada kabar inspeksi dari pemerintahan di tingkat kabupaten atau di atasnya.

“Udah biasa itu. Kalau denger ada informasi mau sidak langsung berhenti,”

kata seorang pejabat s e te m p a t ya n g e n g g a n menyebut namanya.

Tapi, benar saja. Pada Kamis (8/7) menurut informasi warga setempat kontraktor kembali memulai proyek penggalian seperti biasa.

Salah satu truk tanah yang kami ikuti menuntun kami ke sebuah proyek perumahan di Desa Telajung, Cikarang Barat.

Pihak kecamatan mengatakan, sejak awal penggalian tanah itu

berlangsung sekitar 2014an, sudah memperingatkan agar pemilik proyek itu mengurus izin.

“Kami beritahukan bahwa proses pertambangan Galian C agar mengikti sesuai aturan yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelum adanya Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) dari Pemprov, maka aktivitas penggalian harus dihentikan,” begini bunyi surat nomor 300/545/ Trantib/2019 kepada seluruh Kades di Setu.

Sekretaris Camat Setu Dede Mauluddin menunggu surat dari pihak desa dan akan memanggil semua pihak di balik galian itu.

“Kita tunggu (surat dari Desa). Semua akan kita undang ke sini,” demikian Dede.

Mengenai perizinan, dia mengiakan bahwa pertambangan galian C harus sesuai Perda Jawabar Nomor 2 Tahun 2017.

“Iya, izin galian C harus dari provinsi,” demikian Dede. (dim/uzi)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Giliran Pekerja Konstruksi .... dari halaman Cikarang Ekspres Atas kasus korona tersebut, Ia mengaku tengah melakukan pendalaman penularan Covid-19 di kawasan industri.

Sebenarnya beberapa perusahaan juga sudah melakukan tes masif terhadap karyawannya.

“Wilayah industri menjadi perhatian kemarin gubernur Jabar menyamp a i k a n a k a n m e l a ku kan pemeriksaan masif.

Pemerintah mewajibkan karyawan harus diperiksa masif,” ucap dia.

Sebelumnya kasus virus

korona di Bekasi muncul klaster baru dari sektor industri. Sebanyak 22 orang kar yawan PT Unilever Indonesia positif virus corona.

Data Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 285 orang. Sedangkan jumlah ODP 69 orang dan PDP 66 orang.

Dengan adanya kasus positif korona di dunia industri itu membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginstruksikan pelaku industri untuk melakukan pengetesan terhadap 10 persen dari

total jumlah karyawan.

Hal itu sebagai langkah antisipasi penyebaran atau penularan Covid-19 sebagaimana yang terjadi di Unilever dan perusahaan konstruksi di Kabupaten Bekasi.

Namun ternyata, hal tersebut memberatkan pelaku industri yang saat ini tengah terpuruk akibat pandemi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, terkait dengan edaran gubernur untuk melakukan pengetesan ke-10 persen jumlah karyawan mem-

beratkan pengusaha.

“Memang laporan dari Apindo sangat berat sekali ada beberapa hal yang pertama dengan kondisi keuangan perusahaan yang cukup berat karena dampak Covid-19 ini yang kedua memang pada saat awal tidak dianggarkan,” kata dia dalam jumpa pers di Gedung Sate, Bandung, kemarin.

Kemudian yang ketiga, laporan dari Apindo Jawa Barat selain harganya mahal, PCR juga sulit didapat.

Mereka meminta bantuan pemerintah untuk bisa menyiapkan PCR ini.

“Selain mereka apa bisa

membeli juga memohon bantuan subsidi karena dengan jumlah pekerja yang ribuan tentunya ini akan memberatkan,” ucap dia.

Khusus terkait dengan penerapan protokol Covid 19 di kawasan industri, Kata Rachmat, mengacu ke beberapa ketentuan baik yang dari pusat.

Mulai dari edaran Kemendagri, Kemenkes, Kemenperin kemudian juga yang khusus dari Kementerian Tenaga Kerja dan terakhir edaran dari surat Gubernur.

“Kita sudah menindaklanjutinya melalui edaran

kepala dinas surat dinas yang kebetulan dulu masih dijabat oleh Pak Ade baik ke dinas tenaga kerja kabupaten kota se-Jawa Barat kemudian juga ke Apindo, ke serikat buruh maupun di internal lingkup UPTD pengawasan dari wilayah Bogor, Karawang, Cirebon kemudian Bandung Raya dan Priangan,” ujar dia.

Intinya adalah, kata dia, salah satunya adalah mewajibkan antara pengusaha membuat kesepakatan dengan para pekerja mentaati penerapan protokol kesehatan.

Hal ini sangat penting

sekali karena tanpa kerja sama antara pengusaha dan pekerja, maka penerapan ini akan menjadi hal yang sulit dilakukan.

“Terus bagaimana kedisiplinan pekerja untuk menerapkan dari mulai tidak hanya pada saat dilingkungan juga surat edaran ini mewajibkan para pekerja untuk melakukan menjaga kesehatannya.

Mulai kebersihan menggunakan masker dan sebagainya sehingga pada saat masuk ke lingkungan industri pun menerapkan apa yang dilakukan SOPnya di masing-masing industri,” kata dia. (jio/uzi)

KARAWANG BEKASI General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Toyib, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

METRO BISNIS

JUMAT, 10 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

5

APERSI: MBR Alami Kendala untuk Dapatkan KPR KARAWANG – Sekretaris DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Barat, H. Abun Yamin Syam menyebut ada beberapa faktor yang menjadi penghambat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Salah satunya masyarakat berpenghasilan rendah rata-rata merupakan para pekerja sektor informal, sehingga mereka memiliki penghasilan yang tidak tetap,” ucapnya kepada KBE, Kamis (9/07) di kediamannya di desa Kalangsari, Rengasdengklok.

Dikatakannya, hal ini yang menjadi kendala bagi mereka dalam memperoleh rumah bersubsidi, karena perbankan tidak bisa mengakomodasi mereka.

“Syarat untuk mendapatkan rumah MBR ini banyak sekali, sehingga untukpemenuhan syarat rumah

MBR, masyarakat harus libur bekerja satu hari, padahal libur bekerja biaya hidup hilang,” ucapnya.

Lanjutnya, fakta yang ditemukan di lapangan menegaskan MBR memang sulit mendapatkan KPR karena terganjal aturan hingga kekurangan pasok (backlog).

“Permasalahan di lapangan, backlog yang bertambah dan tidak tahu data validnya, karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada data sendiri, dan berbeda dengan data sensus,” jelasnya.

Masih kata Abun, bahkan masih ada sederet kendala yang dihadapi MBR dalam upaya mendapatkan rumah bersubsidi. Termasuk sistem informasi KPR Subsidi perumahan (Sikasep) dan Sistem informasi kumpulan pengembang (Sikumbang).

“Kerap error, berharap aplikasi Sikasep dan Sikumbang dihapus, dan tingginya biaya perizinan, sertifikasi

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

hingga keterbatasan anggaran subsidi perumahan yang tergolong kecil,” katanya.

Lanjutnya, dirinya juga berharap Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diprioritaskan untuk MBR, bukan PNS. Dirinya mendukung penuh pada program yang digagas oleh pemerintah. Pasalnya keberadaan program tersebut dinilainya dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah bersubsidi.

“Bersyukur adanya Undang-Undang Tapera dan PP yang kemarin diterbitkan Presiden. Selama ini rumah subsidi itu selalu berharap pada APBN, APBN selama ini juga untu k p e r u ma ha n s a ngat kecil sekali,” ujar Abun.

Meski telah menyatakan mendukung, ia juga menyayangkan prioritas yang disasar oleh program tersebut. Semestinya masyarakat yang diutamakan oleh Tapera ini adalah MBR. Sayangnya, peserta yang diuta-

makan saat ini justru PNS, TNI, hingga pegawai BUMN. Padahal menurutnya masyarakat dengan kategori MBR itulah yang justru lebih membutuhkan.

“Kenapa kok harus ASN dahulu, TNI, Polri, memang mereka dananya sudah ada tinggal dimigrasikan. Untuk masyarakat yang MBR ini kan juga butuh rumah, kenapa harus nanti. Bicara kepesertaan kan teknis bisa mengatur bagaimana orang mengambil rumah itu tidak harus kepesertaan setahun,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai realisasi dari Tapera ini juga sangat lambat. Program tersebut baru akan mulai berjalan untuk PNS di tahun 2021. Kemudian menyusul di tahun berikutnya pendaftaran untuk TNI, Polri hingga pegawai BUMN. Sedangkan untuk masyarakat pekerja, batas waktu pendaftarannya bisa sampai tahun 2027.

H. Abun Yamin Syam “Pelaksanaannya sangat lama, dan kita tahu untuk pelaksanaan Tapera berlaku untuk ASN pada tahun 2021. Kemudian TNI, Polri, BUMN, BUMD di 2022, sementara masyarakat pekerja

dan mandiri itu maksimal 7 tahun berikutnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, menurut data yang dimiliki APERSI, sepanjang 2019, realisasi terkait penye-

Tips Berkendara Motor di Era New Normal BANDUNG – Motor atau kendaraan roda dua saat ini sudah menjadi salah satu moda transportasi utama seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai macam kegiatan mengandalkan moda transportasi ini, selain lebih hemat dan gesit, saat ini juga banyak sepeda motor dengan berbagai macam model atau style yang sesuai dengan selera pengendara.

Di era new normal ini disaat kita harus melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dimana berbagai macam kegiatan dilakukan dengan cara baru yaitu lebih memperhatikan kesehatan kita sendiri dan orang lain.

“Berbagai macam kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang lebih ketat dan disiplin diantaranya menggunakan masker ketika beraktivitas, menjaga jarak dengan orang lain, dan rutin membersihkan tangan,” ujar Ludhy Kusuma, Safety Riding Development Section Head PT Daya Adicipta Motora.

Berkendara menggunakan motor merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh banyak orang

IMBAUAN : Di era new normal ini harus melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) saat mengendarai sepeda motor dengan gunakan protokol kesehatan

di setiap harinya, maka sebagai pengendara yang bijak untuk memperhatikan protokol kesehatan ketika sedang berkendara.

Dalam penerapan kegiatan baru di era new normal ini, ada beberapa tambahan persiapan yang harus dilakukan oleh pengendara dalam melakukan protokol kesehatan. Beberapa hal tambahan yang harus digunakan ketika berkendara

selain riding gear adalah menggunakan masker ketika berkendara.

“Masker berfungsi sebagai perlindungan pertama dalam menghalau bakteri-bakteri, atau virus yang bisa memasuki tubuh kita,” kata Ludhy.

Selain masker, kita juga harus selalu menggunakan sarung tangan ketika berkendara, agar terhindar dari bakteri atau virus yang bisa menempel di tangan kita.

Saat berkendara, sebaiknya selalu menjaga jarak dengan pengendara lain.

Jarak yang terlalu dekat akan memperbesar resiko terjadinya kontak dengan pengendara lain yang akan menyebabkan kecelakaan, selain itu juga dengan menjaga jarak kita bisa mencegah tersebarnya bakteri atau virus yang mungkin di bawa oleh pengendara lain.

“Setelah kita berkendara

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO 02567/ TAMANSARI AN. GEDOY BIN JEAN LUAS 1.540 M2 LETAK KP. AWIRARANGAN, RT 03 RW 03, DESA TAMANSARI KEC. SETU KAB BEKASI

dan sampai di rumah, alangkah baiknya kitu mencuci semua perlengkapan riding gear yang kita gunakan setelah berpergian dari luar agar membunuh kumankuman yang tidak baik untuk kesehatan kita. Untuk selalu menjaga kesehatan disarankan untuk membawa hand sanitizer agar tangan kita selalu bersih dan kesehatan kita selalu terjaga,” pungkas Ludhy. (dri/rie)

Harga Emas Antam Diperkirakan Naik JAKARTA – Pandemi Covid-19 harga emas dunia alami kenaikan. Diperkirakan akan menyeret harga emas di Tanah Air. Misalkan, harga emas PT Aneka Tambang (Persero) bisa tembus hingga Rp1 juta per gram dalam waktu tidak lama lagi.

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam pada Rabu (8/7) berada di Rp 934.000.

Harga emas Antam ini sama

dengan harga Selasa (7/7).

Melonjaknya harga emas global akibat kekhawatiran investor terhadap kasus positif virus corona yang terus meningkat setipa harinya. Sehingga memindahkan asetnya dengan yang risiko yang lebih rendah, yakni emas.

Selain itu, nilai tukar Rupiah juga akan masih melemah karena sentimen negatif pada pasar keuangan domestik akibat berkepanjangan ka-

sus Covid-19. “Harga emas Antam sangat memungkin haranya di atas Rp1 juta per gram,” kata Analis Asia Valbury Futures, Lukman Leong, kemarin (9/7).

Berdasarkan data pemerintah jumlah kasus positif Covid-19 saat ini telah mencapai 68.079 kasus. Sementara jumlah yang sembuh dinyatakan sebanyak 31.585 orang dan yang meninggal dunia ada 3.359 orang.

Sedangkan secara global sudah tembus lebih dari 10 juta kasus positif corona.

Meski demikian, lanjut dia, masih ada sebagian yang masih menanamkan dananya di aset yang berisiko seperti saham. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua investor khawatir atas Covid-19 yang terjadi di Indonesia. “Investor menanamkan dananya terpecah.

Keyakinan investor pada in-

Hubungi DIJUAL

diaan rumah mencapai 89.190 unit. Jumlah tersebut dibangun oleh 2.700 pengembang (developer).

APERSI pun menargetkan penyediaan 221.180 unit rumah pada 2020 ini. (red)

STNK MOBIL TOYOTA VIOS NO POLISI BA 1321 RG TAHUN 2005 WARNA HITAM, ATAS NAMA ARIF ARIADI ALAMAT JL.HIDAYAH GG.HIDAYAH NO.11 RT 01 RW 05 KEL. DADOK TUNGGUL HITAM KEC.KOTO TANGAH KOTA PADANG NO MESININZX247073 NO RANGKA MR053HY4259022979 HILANG BKPB SEPEDA MOTOR JENIS YAMAHA MIO SOUL, NOPOL B-4629-NCQ WARNA BIRU TAHUN 2019, STNK A.N. YOGI NUGROHO. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP HUBUNGI SADIO 087778714446.

HILANG BPKB MOTOR HONDA TH 2014 NOPOL B 3568 FWE A/N SAMINO VL BEKASI INDAH 2 B B2 28 RT 02/ 09 SBR JY TBN SLT BKS NOKA MH1JFN116EK026079 NOSIN JFN1E1026597 HILANG BPKB MOBIL AVANZA NOPOL

B 1525 FYQ TH 2012 SILVER METALIK A/N KHAFIDZ NOSIN MA22835 NOKA MHKM1BB3JCK010245

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

vestasi saham karena keyakinan terjadi pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Senada, Analis Ariston Tjendra memperkirakan peluang harga emas bisa tembus di angka Rp1 juta per gram bisa saja terjadi pada pekan ini atau pekan depan. “Ya, peluang masih terbuka (ke harga Rp1 juta per gram). Ini disebabkan kekhawatirkan Covid-19 yang masih tinggi,” pungkasnya. (fin/rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

JUMAT, 10 JULI 2020

KORAN KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

HARGA Rp3.000

6

Dugaan Korupsi Lima Proyek Besar di Kota Bekasi

Usut Sampai

Tuntas!

Massa Mahasiswa Demo di Kejagung KOTA BEKASI - Puluhan aktivis mahasiswa di Kota Bekasi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) digedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI) di Jl. Sultan Hasanuddin Dalam, Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kemarin (9/7). Mereka menuntut penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan korupsi lima proyek pembangunan di Kota Bekasi.

Salah seorang perwakilan massa mahasiswa, Yusril Nager menungkapkan, kelima proyek besar itu yaitu proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, jasa konsultansi Andalalin, jasa konsultansi Amdal, Jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, total pagu anggaran sebesar Rp 73, 6 miliar, lalu proyek

pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa konsultansi Amdal, jasa konsultansi Andalalin, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 20,3 miliar.

Yang ketiga, proyek rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi Andalalin, perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusus tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 83,8 miliar. Lalu proyek pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa konsultansi Amdal dan Andalalin, sampai pelaksanaan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 70 miliar. Terakhir, proyek pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi Amdal dan Andalalin, manajemen konstruksi serta proyek pembangunan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 33,1 miliar.

“Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi

proyek multiyears. Anggaran yang dialokasikan untuk 5 paket kegiatan proyek multiyears tersebut sarat kejanggalan. Pasalnya, saat ini sedang dalam kajian Kejagung RI,” tutur Yusril.

Di tempat yang sama, seorang perwakilan massa mahasiswa lainnya, Adriyanto turut menyampaikan sejumlah usulan dan perencanaan pembangunan tahun jamak dilakukan pada saat periode masa jabatan Wali Kota Bekasi akan berakhir, yang kata dia terindikasi ada kejanggalan.

Di antaranya, lanjut dia, perencanaan penganggaran lima kegiatan tidak berdasarkan sesuai RPJMD dan Rencana Strategis Daerah.

“Item-item rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Bekasi seperti melibatkan TP4D diduga tidak dilakukan,”kata dia.

“Diduga IP Adress dari pihak ketiga pada saat melakukan penawaran berasal dari IP Adress yang sama. Hal ini harus dikonfirmasikan kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan,” tuturnya.

ISTIMEWA

USUT KORUPSI: Puluhan aktivis mahasiswa Kota Bekasi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) digedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI)

Lalu, kata dia, lima kegiatan proyek yang dilaksanakan sejak Tahun 2017 pada akhirnya mangkrak sehingga tidak menghasilkan output apalagi outcome dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip tujuan pelaksanan kegiatan.

“Harus dicari dalang besar

yang bisa mempengaruhi kegiatan-kegiatan ini akhirnya dilaksanaka. Perencanaan tahun jamak dilaksanakan pada saat periode masa jabatan Wali Kota akan berakhir, jelas melanggar Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diduga demi kepentingan

Pilkada,” tutur dia.

Para mahasiswa, kata dia, meminta kejaksaan segera menetapkan tersangka kasus korupsi APBD Kota Bekasi dalam skandal proyek multiyear TA 2017.

“Kami minta kejagung m e l a ku k a n p e m a n g g i lan lanjutan para pejabat

terkait yang diindikasi melakukan tindakan koruptif serta agar dilakukan pemeriksaaan atas dugaan TPPU pejabat Nomor satu di Kota Bekasi dan segera diumumkan LAPJU atas pemanggilan yang sudah di lakukan,” tegas Adriyanto. (dhy/mhs)

Wali Kota Sebut Kota Bekasi Aman Covid KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan angka kematian pasien positif Covid-19 di wilayahnya sudah nol persen. Karena itu, pemerintah daerah meyakini aktivitas normal dengan kebiasaan

baru sudah aman.

“Sudah hijau, kalau ada kasus-kasus baru, infrastruktur kita terpenuhi. Jadi enggak perlu khawatir, makanya jangan melawan Covid-19, tapi aman dari Covid-19,” kata Rahmat Effendi di Bekasi

SELEB Ngebet Ingin Hamil PENYANYI dangdut Jenita Janet beserta pengacaranya terlihat menyambangi Pengadilan Agama Bekasi Jawa Barat pada hari Kamis (9/7). Tujuan kedatangan Jenita Janet dan pengacaranya itu untuk mengambil akta cerai.

Dalam kesempatan itu, Jenita Janet juga mengungkap rasa bahagianya setelah akhirnya resmi menyandang status janda. Meski begitu, di sisi lain, Wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Vicky Prasetyo itu ternyata ingin segera menikah lagi.

Pasalnya, saat ini, Jenita Janet mengaku sedang dekat dengan seorang pengusaha. Hubungan asmara yang mulai terjalin terjadi selama beberapa bulan belakangan ini.

“Ya alhamdulillah ya, berarti aku udah bebas deket dengan siapa pun. Kalau aku tiba-tiba nikah, aku gimana shock nggak apa-apa (pengacara),” kata Jenita Janet di Pengadilan Agama Bekasi, Kamis (9/7). “Doain ya pak, aku kan pengin cepat-cepat punya anak.”

Jenita Janet mengaku keinginan untuk segera menikah lagi itu karena ia ingin punya buah hati.

Saat ditanya soal rencana menikah tahun ini, Jenita Janet hanya minta agar didoakan saja. Saat ini, Jenita Janet hanya berusaha menjalani hubungan yang serius dengan sang kekasih yang dikabarkan seorang pengusaha tersebut.

“Doain ya temen-temen, harapan aku di tahun ini bisa punya anak tapi nggak akan punya anak kalau aku nggak nikah dulu ya kan,” ujar Jenita. “Jadi aku menjalani hubungan yang serius dengan seseorang ini, dia banyak ngasih maanfaat yang bagus dalam hidup aku.”

“Siapa pun dia yang penting bisa bawa aku ke arah yang lebih baik bertanggung jawab istilahnya bisa setia aja di jaman sekarang ya,” pungkas Jenita Janet.

“Udah cukup mudah mudahan aki istighoroh lagi aku pengen inilah. Intinya dia punya itikad bagus ya.”

Pedangdut Jenita Janet menggugat cerai Alief pada 4 Desember 2019.

Sebelumnya di tahun 2014, hubungan keduanya sempat diisukan cerai.

Akibat urusan perceraian yang menguras waktu dan tenaganya itu, Jenita mengaku perasaannya pun menjadi campur Jenita Janet aduk. (*)

pada Rabu, (8/7).

Pemerintah daerah sekarang tengah melakukan uji coba tatanan kehidupan baru masyakat produktif aman Covid-19. Tahap pertama dimulai dari awal Juni lalu sampai dengan 2 Juli, kemu-

dian diperpanjang sampai 2 Agustus mendatang.

Rahmat mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai infrastuktur kesehatan seperti rumah sakit khusus isolasi pasien Covid-19 dengan kapasitas 117 tempat tidur di

RSUD Kota Bekasi, lalu alat pendeteksi virus mulai rapid test dan PCR atau polymerase chain reaction.

Rahmat mengatakan, berdasarkan data dan analisis Dinas Kesehatan Kota Bekasi bahwa angka kes-

embuhan pasien positif Covid-19 di wilayahnya sudah 100 persen. Sedangkan, angka kematian sekarang nol persen. “Artinya Kota Bekasi sudah aman,” kata dia.

Situs corona.bekasikota. go.id per hari ini mencatat

jumlah kasus aktif Covid-19 sebanyak sembilan orang.

Pasien merupakan warga Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Jatiasih, Medansatria, dan Rawalumbu.

Adapun pasien dalam pengawasan nihil. (bbs/mhs)

Kasus Baru: Dua PNS Positif , Tularkan ke Anak-Istri SEMENTARA itu, di tengah pernyataan Pepen yang meyakini Kota Bekasi sudah berangsur aman, dua anak buahnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) inspektorat daerah Kota Bekasi, Jawa Barat positif dinyatakan terpapar Covid-19.

Bahkan kasus bari ini diungkapkan langsung oleh Pep-

en kepada awak media.

S e l a i n d u a P N S, d u a orang keluarga dari salah satunya yaitu istri dan anak juga positif Covid-19. Meski dinyatakan positif, namun pelayanan di kantor inspektorat tetap berjalan normal. Usai mendapatkan kasus tersebut, petugas langsung melakukan tracing ke pihak keluarga, dan didapati dua orang positif Covid-19 yaitu istri dan anak dari salah satu PNS yang juga tertular.

“Iya benar, petugas sudah melakukan sterilisasi. Dan pelayanan masyarakat tidak dihentikan dan berjalan

normal,” kata Effendi, Kamis (9/7).

Perlu diketahui, hingga saat ini dari data penanganan Covid-19 Bekasi Kota, jumlah total terbaru Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pantauan (PDP), dan terkonfirmasi sebanyak 6.718 orang, dengan rincian status ODP sebanyak 135 orang, PDP dalam perawatan kosong .

Terkonfirmasi positif sebanyak 15 orang, sementara meninggal positif corona sebanyak 36 orang, dan meninggal dengan penyakit khusus 189 orang. (bbs/ dhy/mhs)

ILUSTRASI

Sekjen PDIP Tak Dihadirkan ke Persidangan JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak menghadirkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam sidang terdakwa mantan anggota KPU RI, Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina. Padahal, Hasto turut diperiksa dan tertulis di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan menyampaikan, alasan Hasto tak dihadirkan ke persidangan karena berbeda pembuktiannya dengan terdakwa mantan caleg PDIP Saeful Bahri. Dia merupakan terpidana pemberi suap kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDIP. ”Jadi berbeda saat kami itu memeriksa Pak Saeful sebagai pemberi, memang kami membutuhkan keterangan yang bersangkutan (Hasto Kristiyanto). Tapi membuktikan perbuatan terdakwa (Wahyu dan Agustiani) menurut JPU (saksisaksinya) sudah cukup,” kata Ronald di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/7).

Ronald menuturkan, tak

semua saksi yang di BAP di KPK akan bersaksi lagi di persidangan. Tapi sesuai kebutuhan untuk membuktikan dakwaan. ”Ya kan tidak semua saksi yang di BAP itu kan, tetep kami akan memilah apa yang kami butuhkan untuk dakwaan, itu yang kami panggil. Itu ya,” ucap Ronald.

Kendati demikian, Ronald tak menyimpulkan kesaksian Hasto tak berkaitan dengan Wahyu dan Agustiani. Namun, dia menyebut saksi fakta yang dihadirkan Jaksa di persidangan sudah cukup membuktikan dakwaan.

“Saya tidak mengatakan (kesimpulan) itu, tapi untuk dakwaan penerima menurut jaksa sudah cukup,” tegasnya.

Dalam perkara ini, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina didakwa menerima suap dari Harun Masiku dan Saeful Bahri.

Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih

ISTIMEWA

SOROT: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak menghadirkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam sidang terdakwa mantan anggota KPU RI, Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina.

dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Namun hingga kini, Harun belum juga berhasil ditemukan. Mantan Caleg PDIP itu masih menjadi buronan lembaga antirasuah.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio didakwa melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat

(1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara itu, Saeful Bahri telah menjadi terpidana dan tengah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Saeful divonis hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 150 juta. (bbs/mhs)

PENDIDIKAN

JUMAT, 10 JULI 2020

SEKILAS Kampus Jamin Lulusan Vokasi Kompeten JAKARTA- Demi menjaga kualitas lulusan untuk siap kerja, Vokasi sudah mulai melakukan sertifikasi terhadap para siswa maupun mahasiswanya. Mereka yang dinyatakan lulus harus melewati beragam uji kompetensi yang tidak mudah. Apalagi, yang asesor yang menguji berasal dari eksternal seperti lembaga sertifikasi profesi (LSP) maupun asosiasi profesi.

“Kalau kami keluarkan ijazah, kami seperti uji anak didik kami. Kalau sertifikasi karena yang uji pihak lain, industri akan lebih percaya, memang ada pihak lain yang uji kompetensi,” kata Dekan Vokasi Universitas Indonesia Sigit Pranowo Hadiwardoyo kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/7). Dengan bukti kelulusan sertifikasi, maka siswa bakal menerima pengakuan lebih dalam keterampilan. Apalagi tidak dapat dipungkiri, banyak lulusan pendidikan, bahkan hingga jenjang tertinggi hanya mendapatkan ijazah saja, namun tidak disertai ilmu yang sepadan. Sigit menjelaskan mahasiswanya sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Melalui uji ini, mereka bakal lebih tertantang mengasah kemampuannya lagi, jika tidak maka bisa tidak lulus.

“Kami mulai lulusan tahun 2017 mulai lulusan wajib ikuti sertifikasi. Ada yang lewat asosiasi profesi. Kami memulai gimana mahasiswa sebelum wisuda harus ikut sertifikasi,” papar Sigit. Dalam pengujiannya, banyak pertanyaan dari uji sertifikasi ini mengacu pada studi kasus yang ada di dunia kerja. Jika mahasiswa belum mengikuti praktik lapangan, maka akan kesulitan untuk menjawabnya. Karenanya, perguruan tinggi pun memberi kesempatan mahasiswa untuk magang.

“Pada semester 4, 5, dan 6 kami titipkan mahasiswa di industri. Ketika dititipkan, harus dari industri terlibat. Kalau misal kita tidak ajak berdiskusi dalam penyelenggaraan kurikulum, nanti mereka bertanya apa yang bisa saya bantu. Kita melakukan koordinasi terus. Kurikulum update terus karena perubahan cepat,” papar Sigit. (bbs/mhs)

Maju Lagi Daftar Balon Ketum KONI KARAWANG - Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang yang akan digelar dalam Musorkab pada 17 Juli 2020 sudah semakin terasa. Figur bakal calon sudah mulai muncul untuk bersaing menjadi ketua umum KONI periode 20202024.

Sayuti Haris yang menjabat ketua umum KONI Karawang periode 20162020 kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua umum KONI Karawang p e r i o d e 2 0 2 0 - 2 0 2 4 . Ia resmi mendaftar dengan mengembalikan formulir pendaftaran dan berkas lainnya yang menjadi syarat kepada Steering Committee (SC) di Sekretariat KONI Karawang, Kamis (9/7).

“Ya, hari ini saya mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum KONI periode 2020-2024. Saya mendaftar dengan bermodalkan 45 dukungan dari cabor (cabang olahraga) dan badan fungsional,” ujar Sayuti, didampingi juru bicara dan beberapa perwakilan pendukung kepada KBE, usai melakukan pendaftaran, Kamis (9/7).

Disebutkan Sayuti, di Karawang terdapat 45 cabor dan dua badan fungsional (Bapopsi dan Perwosi). “Cabor yang aktif saat ini ada 43.

H. Sayuti Haris (pakai kopiah) saat menyerahkan berkas pendaftaran kepada tim SC di Sekretariat KONI Karawang.

Jadi Alhamdulillah semua cabor yang aktif termasuk dua badan fungsional mendukung saya untuk kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum KONI,” ucapnya.

Dengan dukungan yang besar tersebut, Sayuti berharap bisa kembali bergabung dengan seluruh jajaran KONI dan cabor untuk empat tahun ke depan.

Sehingga ia memiliki kesempatan untuk mebalas kepercayaan yang diberikan seluruh cabor dengan membawa Karawang lebih

ISTIMEWA

SEKILAS: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garuda Nasional yang berlokasi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, terpaksa tidak melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2020/2021.

PPDB selama perizinan belum selesai. “KBM selama ini nginduk di Yayasan Bintang Harapan Bekasi, kita sudah di tegur jangan ada PPDB tahun

2020,” ungkapnya, kepada awak media, Kamis (9/7).

Kondisi saat ini, SMK Garuda Nasional Klari pun hanya dipimpin oleh Plt Kepala

Sekolah Yogi Rian. “Tidak ada kepala sekolah, baru ada Plt Pak Yogi Rian namanya, ia pun jarang datang kesini,” tandasnya. (bbs/mhs)

Tanpa Penonton, Final Liga PSSI Digelar 12 Juli KARAWANG - Setelah mengalami penundaan hingga dua kali akibat adanya pandemi covid-19, partai final Liga Askab PSSI Karawang musim 20192020 dipastikan akan bergulir akhir pekan ini.

Sesuai jadwal, laga puncak akan digelar di Stadion Mini Anda S Dipura, Kotabaru, Minggu (12/7).

Ketua Askab PSSI Karawang, Anda Suhanda didampingi Sekretaris Umum, Oma Miharja Rizki, Ketua Panitia, Hamid D. Samairja, melalui Kepala Sekretariat, Irwan Setiawan, mengatakan, laga final akan menyajikan tiga pertandingan yaitu Divisi Utama, Divisi Satu, dan Divisi Dua. “Pertandingan dimulai dari final Divisi Dua yang mempertemukan Porsib FC versus Arkop FC. Kemudian dilanjutkan final Divisi Satu antara Genesis FC dengan Pesona FC. Terakhir final Divisi Utama yaitu Putra Bangsa menghadapi CIP,” ujar Irwan, kepada KBE, Kamis (9/7).

Dijelaskan Irwan, guna m e n c e ga h p e nyeb a ra n covid-19, dalam pelaksanaan final akan merujuk dan memperhatikan protokol kesehatan, salah satunya

ISTIMEWA

LAGA FINAL: Setelah mengalami penundaan hingga dua kali akibat adanya pandemi covid-19, partai final Liga Askab PSSI Karawang musim 2019-2020 dipastikan akan bergulir akhir pekan ini. Sesuai jadwal, laga puncak akan digelar di Stadion Mini Anda S Dipura, Kotabaru, Minggu (12/7).

para peserta final dilarang membawa penonton agar tidak terjadi kerumunan.

“Hal ini akan kami sampaikan dengan tegas saat technical meeting pada Sab tu l usa. Jika da la m pelaksanaanya masih ada suporter klub yang tetap memaksakan hadir maka pertandingan akan kami tunda kembali,” tegasnya.

Seperti diketahui, final Liga Askab PPSI Karawang musim 2019-2020 sebelumnya akan digelar pada 29 Maret lalu. Namun ka-

7

Sayuti Kantongi 45 Dukungan

SMK GN Klari Terkendala Urus Izin KARAWANG- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garuda Nasional yang berlokasi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, terpaksa tidak melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2020/2021.

Hal itu karena adanya kendala perizinan sekolah yang berdiri sejak 2018 tersebut.

Salah seorang Pegawai SMK Garuda Nasional, Hasan mengaku, pihaknya sudah mengajukan perizinan kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang sejak 2018 lalu. Namun hingga kini pengurusan perizinan masih belum selesai. Padahal terdapat 200 perseta didik yang kini sedang menuntut ilmu di sekolah tersebut.

Hal itu pun berimbas terhadap PPDB sekolah yang masih menginduk ke Yayasan Bintang Harapan Bekasi ini.

Dimana datang surat teguran dari KCD agar sekolah tersebut tidak melakukan

KARAWANG BEKASI

rena adanya surat edaran Bupati Karawang untuk tidak mengadakan kegiatan yang memobilisasi banyak orang, dan surat edaran Asprov PSSI Jawa Barat untuk menunda seluruh kegiatan termasuk turnamen, maka final ditunda hingga 12 April.

Tak berhenti sampai di s i tu , s e t e l a h p e ngu r u s Askab PSSI Karawang menggelar rapat internal pada pada awal April, final kembali diputuskan untuk ditunda hingga leb-

aran. Keputusan tersebut diambil setelah panitia melihat situasi dan kondisi di Karawang yang saat itu masuk zona me rah dengan adanya puluhan yang terinfeksi covid-19, serta ditambah keadaan Karawang yang statusnya tanggap darurat.

“Semoga saja final nanti berjalan lancar, yang mana seluruh peserta bisa mengikuti segala ketentuan yang diberlakukan saat pelaksanaan final,” harapnya. (ayi/mhs)

berprestasi diberbagai ajang olahraga.

“Jika terpilih kembali menjadi ketua KONI, insyaallah saya bertekad untuk meningkatkan prestasi olahraga di karawang, khususnya mengantarkan Karawang masuk sembilan besar Porda 2022 meski saat ini fasilitas olahraga Karawang berkurang seperti panjat tebing dan anggar. Insyaallah saya akan mencari solusinya,” tegasnya.

Ketua Steering Committee, Bambang Maryono, mela-

lui Sekretaris, Johny Heru Wibowo, mengatakan, Sayuti Haris merupakan orang pertama yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum KONI periode 2020-2024.

“Hari ini ada pendaftaran bakal calon ketua umum yang pertama atas nama H. Sayuti Haris didampingi beberapa perwakilan pendukung. Adapun jumlah dukungan sebanyak 45 yang terdiri dari 43 cabor dan 2 badan fungsional,” tuturnya.

Dijelaskan Johny, pen-

daftaran bakal calon ketua umum KONI telah dibuka mulai 29 Juni hingga 13 Juli pukul 16.00. Nantinya tim Steering Committee akan melakukan verifikasi berkas pendaftaran pada 14 Juli, kemudian penetapan bakal calon menjadi calon pada 15 Juli.

“Untuk pelaksanaan Musorkab akan digelar 17 Juli di Lantai 3 Gedung Pemda Karawang. Mudah-mudahan tahapan Musorkab tahun ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir,” ucapnya. (ayi/mhs)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

JUMAT, 10 JULI 2020

PERISTIWA Warga Darangdan Gantung Diri di Pohon PURWAKARTA-Diduga depresi, pria berinisial A (40) ditemukan tewas gantung diri tak jauh dari tempat tinggalnya di Kampung Pasir muncang, RT 09 RW 03, Desa Sirnamanah, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Kamis (9/7/2020) sekira pukul 08: 00 WIB..

Kapolres Purwakarta AKBP Indra Setiawan melalui Kapolsek Darangdan AKP Subgyo, mengatakan, dari hasil keterangan anak korban, Ayi Maslihudin (25), diketahui jika sebelumnya korban sudah pergi dari rumah tanpa tujuan pasti.

“Sebelumnya, pada Rabu (8/7/2020) sekira Jam 01.00 WIB dini hari tadi, korban berangkat seorang diri dari rumah ibunya dengan tujuan yang tidak diketahui. Lalu tadi pagi sudah ditemukan seperti ini (gantung diri-red),” kata Kapolsek usai evakuasi dilakukan.

Korban sendiri, lanjut Subagyo, saat ini sedang dalam masa pengobatan akibat depresi masalah pribadi atau kehidupannya. Korban ditemukan gantung diri dengan menggunakan seutas tali kawat pada sebuah pohon nangka.

“Menurut keluarganya, korban diketahui selalu putus asa terkait kehidupannya” ucapnya.

Diketahui, saat ini korban langsung dikebumikan warga setempat dan pihak keluarga menganggap hal tersebut murni sebagai musibah. (san/red)

PEMKAB HASAN KOBRA/KBE

TANPA PERAYAAN: Bupati Anne Ratna Mustika memastikan taka da perayaan Hari Jadi Purwakarta karena pandemi COVID-19 masih terjadi.

Tak Ada Perayaan Hari Jadi SEPAKAT: Penandatanganan nota kesepakatan antara KejariDinkes Purwakarta.

Kejari Minta Layanan Dinkes Optimal PURWAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purwakarta melakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta melalui penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU), Kamis (9/7/2020).

MoU tersebut terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara serta mendapatkan fasilitas pelayanan hukum dan tindakan .

Penandatanganan kerja sama antar Dinkes dan Kejari dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Purwakarta, Deni Darmawan dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta Andin Adyaksantoro, dengan tetap memp e rhat i k a n p ro t o ko l ke s e hat a n C ov i d - 1 9 .

Kajari Purwakarta Andin Adyaksantoro menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pihak Dinkes yang telah memberikan kepercayaan kepada institusi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

“Kita harapkan bersama, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” kata Andin.

Andin meminta Dinies dapat optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara siap mendukung dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masa wabah Covid-19 saat ini.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, tambah Andin, kedepannya tentu kalau ada permasalahan perdata atau TUN (Tata Usaha Negara), Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara siap mendampingi Dinas Kesehatan Purwakarta sebagai kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus untuk kepentingan dalam penyelesaian perkara perdata, baik di Pengadilan (Litigasi) maupun di luar Pengadilan (Non Litigasi).

“Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi, pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya,” jelas Andin. (san/red)

HUT Purwakarta Hanya Diisi Doa Bersama dan Sidang Paripurna P U R WA K A R TA - P e ringatan Hari Jadi Ke-189 Purwakarta dan Hari Jadi Ke-52 Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 ini dipastikan tidak akan digelar meriah atau dengan serangakaian acara seperti tahun- tahun sebelumnya.

Puncak har i jadi Purwakarta dan Kabupaaten Pur wakar ta yang biasa diperingati setiap tanggal 20 Juli itu, hanya akan diisi dengan doa bersama dan Sidang Paripurna di Gedung DPRD. Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengatakan, hal tersebut dilakukan mengingat pandemik COVID-19 masih terjadi, bahkan peningkatanya masih terjadi di sejumlah daerah. “ Tidak elok rasanya jika Pemkab Purwakarta

menggelar kegiatan yang bisa mengundang banyak massa di situasi seperti ini, jadi tahun ini kita lakukan secara sederhana dan singkat saja,” kata Anne, Kamis (9/7/2020).

Ditambahkan Anne, rencananya doa bersama pun akan serentak digelar di tiap desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta.

“Jadi untuk tahun ini tidak ada rangkaian hari jadi.

Paling hanya menggelar doa bersama secara ser-

entak di seluruh desa dan kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten, doa bersama ini dipusatkan di Masjid Agung. Selepas itu, kita akan menggelar sidang Paripurna di DPRD Purwakarta bertepatan pada hari jadi 20 Juli 2020 mendatang,” terangnya.

Sementara itu, Anne mengajak kepada masyarakat Purwakarta untuk mengingat dan mengenang jasa para pahlawan dimomentum hari jadi.

Karena, tanpa perjuangan

mereka mustahil Purwakarta bisa menjadi daerah yang cukup dipertaruhkan, baik di kancah nasional maupun global.

“Bagi para kepala daerah seperti saya sekarang, esensi hari jadi itu lebih kepada pengingatan diri. Apa yang sudah saya lakukan untuk Purwakarta. Program apa yang sudah saya gulirkan untuk masyarakat Purwakarta. Tujuannya, tentu supaya Purwakarta lebih istimewa,” pungkasnya. (san/red)

Update Korona: Ada Penambahan 23 OTG 23 dan 1 PDP PURWAKARTA- Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta kembali melansir perkembangan warga yang yang terpapar Covid-19 di Kabupaten Purwakarta.

Pada hari ini, Kamis 9 Juli 2020 terjadi penambahan pada warga yang berstatus sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 23 orang.

Selain itu, warga yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) juga bertambah satu orang.

“Hari ini kami mencatat terdapat 23 OTG. Dan penambahan satu orang berstatus PDP, jumlah PDP hari ini menjadi 8 orang,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr.Deni Darmawan, Kamis (9/7/2020).

Sementara, lanjut dr.Deni, untuk jumlah warga yang terkonfirmasi positif tidak

bertambah, tetap dua orang.

Hal yang sama juga terjadi ada warga yang berstatus ODP, jumlahnya tidak bertambah, tetap 10 orang. dr.Deni juga mengatakan secara kumulatif jumlah warga yang terkonfirmasi positif di wilayah Kabupaten Purwakarta ada sebanyak 33 orang.

“S e ca ra ke s e l u r u ha n , telah dinyatakan sembuh sebanyak 30 orang. Sebelumnya, kami catat juga ada 1 orang yang positif telah meninggal dunia, dan hari ini, masih terdapat 2 orang yang terkonfirmasi positif,” ujarnya.

Dia meminta masyarakat untuk tetap melakukan anjuran pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan dalam setiap altivitas.

Pasalnya, diperlukan peran semua pihak untuk secara bersama-sama melakukan upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

ISTIMEWA

“Penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas harus terus dilakukan.

Jangan lupa pakai masker dan tetap menjaga jarak,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan, meski saat ini sudah me-

masuki masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal, namun masyarakat harus tetap waspada karena virus ini mungkin masih berada dekat disekitar kita.

“Tetap mengikuti protokol kesehatan, dan selalu me-

makai masker ketika beraktifitas diluar rumah. Dengan begitu, setidaknya kita akan melindungi diri sendiri dari paparan covid-19,” demikian dr.Deni Darmawan. (san/red)

Tebing Boyer, Obyek Wisata Baru Jatiluhur yang Viral di Medsos PURWAKARTA- Tebing Boyer yang baru ngehits di media sosial Instagram terletak di Kampung pamoyanan, Desa, Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Jarak dari Kota Purwakarta ke Tebing Boyer sekitar 21 km. Lokasi ini berhadapan langsung dengan Waduk Jatiluhur.

Te b i n g B oy e r s e n d i r i merupakan bangunan yang pernah digunakan dalam pembangunan waduk jatiluhur sebagai tepat pengilingan batu andesit yang didapatkan dari gunung Cilalawi, dimana pembangunan Waduk Jatiluhur itu dimulai pada tahun 1957 dan diresmikan oleh Persiden RI kala itu Bapak Soeharto pada tahun 1967, sampai sekarang umur Waduk Jatiluhur sudah 63 tahun dan masih berfungsi sebagai mana

mestinya.

Sayangnya, tidak seperti halnya bendungan Jatiluhur yang terawat, bangunan yang sering disebut Boyer ini malah luput dari pengawasan masyarakat atau pemerintah daerah. Terjadinya perusakan pada tebing Boyer bisa menyebabkan bangunan yang harusnya menjadi sejarah akan hilang begitu saja, akibat adanya beberapa masyarakat yang merusak dan mengambil besi dari bangunan tersebut dengan cara di hacurkan bangunannya.

Sampai akhirnya ada sekelompok orang bersepakat menetapkan misi untuk mengenalkan Tebing Boyer sebagai objek wisata alam dan sejarah agar dapat dirawat dan diperhatikan masyarakat dan instansi yang berwenang.

ISTIMEWA

WISATA BARU: Tebing Boyer terletak di Kampung pamoyanan, Desa, Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

View dari atas tebing ini bisa menikmati keindahan Waduk Jatiluhur dari tempat ketinggian. Un-

tuk mendaki kawasan di ketinggian ini disarankan menggunakan sepeda motor. Tracknya luma-

yan menantang, karena jalan masuk kesana sudah nyaris tertutup rerumputan (karena terbengkalai)

sehingga perlu kelincahan mengemudi sepeda motor.

Tetapi kendala itu jadi tantangan buat satu komunitas motor jenis matic yang mengunjungi kawaasan wisata ini.

Untuk mengunjungi Tebing Boyer, kalua dari arah Purwakarta sama dengan ke arah Gunung Lembu.

Ar ti dar i nama B oyer sendiri, merupakan sebuah tempat penggilingan atau penghancur batu andesit yang diperuntukan bagi pembangunan Waduk Jatiluhur pada kisaran tahun 1957 silam.

“Jadi reruntuhan tembok ini, pada tahun 1957 merupakan sebuah tempat penghancur batu untuk keperluan proyek pembangunan waduk Jatiluhur, karena pemandangannya cukup indah, saat ini banyak di-

datangi masyarakat yang penasaran terkait tebing Boyer tersebut terutama di waktu sore dan hari libur,” kata Pjs Kepala Desa Tajur Sindang, Pusparini, Kamis (9/7/2020).

Rencananya, ditambahkan Puspa, dengan dipelopori warga atau karang taruna setempat, Tebing Boyer tersebut akan dijadikan sebuah tempat wisata baru. Namun saat ini, masih terkendala akses jalan serta ijin dari pemilik yang saat ini masih dibawah penguasaan pihak PJT II Jatiluhur.

“Karang Taruna saat ini sudah mulai menata akses jalan, seperti membuat gapura hingga perbaikan jalan serta mengajukan ijin ke pihak PJT II Jatiluhur, kalau dari kami pemerintahan desa, siap mendukungnya” ucapnya. (san/red)