Cikarang Ekspres, 9 Oktober 2019

Semangat Baru Bekasi

RABU, 9 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

Ciktim-Tambun Terbanyak Kasus Narkoba 35 Pelaku Diamankan Polisi, Mayoritas Usia Produktif

HARIPAN NAHAMPUN/CIKARANG EKSPRES

Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Luthfi Sulistyawan menunjukkan barang bukti yang berhasil diamankan petugas selama Operasi Nila Jaya 2019

CAWABUP Dewan Baru Diduga Main Mata Isi Cabup Eka CIKARANG PUSAT - Esok Kamis (10/10), DPRD Kabupaten Bekasi bakal menggelar rapat paripurna penetapan alat kelengkapan dewan (AKD). Yakni, penetapan pimpinan DPRD setempat.

Usut punya usut, sidang paripurna nanti akan dibarengi dengan pembahasan panitia pemilihan calon wakil bupati. Terendus kabar bahwa ada transaksi dugaan suap ke wakil rakyat dari calon pendamping Eka Supria Atmaja dengan nilai Rp 250 juta per orang.

“Selain membahas tupoksi dewan juga soal cawabup, kenapa cawabup didahulukan ketimbang urusan lain,” kata sumber terpercaya dari petinggi partai kepada koran harian ini, kemarin (8/10) Ke Hal...2

CIKARANG UTARA - Kecamatan Cikarang Timur dan Tambun menjadi daerah yang terbanyak pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Bekasi.

Buktinya, Operasi Nila Jaya yang digelar Polres Metro Bekasi pada 28 September hingga 2 Oktober 2019 lalu berhasil mengamankan 35 orang dengan 28 kasus.

“Jadi para tersangka ini bervariasi, baik pengedar maupun pemakai narko-

ba. Terbanyak di Cikarang Timur dan Tambun,” kata Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Luthfie Sulistiawan saat jumpa pers, kemarin (8/10).

Luthfi mengungkapkan untuk Polres sendiri berhasil mengungkap sebanyak 13 kasus dengan total 17 tersangka. Sementara untuk keseluruhan operasi yang berhasil dijaring Kepolisian Sektor (Polsek) adalah sebanyak 15 kasus dengan 18 tersangka.

“Kalau kita gabungkan ini totalnya adalah sebanyak 35 orang yang kita tangkap terkait penyalahgunaan narkoba,” kata dia.

Luthfi menambahkan para pemakai dan pengedar yang ditangkap petugas pada Op-

erasi Nila Jaya 2019 merupakan hasil pengungkapan kasus narkoba di Sawangan, Depok.

“Awalnya dari kasus pengungkapan kepemilikan 300 gram narkoba jenis sabu dari tangan tiga tersangka,” sebut dia Saat itu petugas mengembangkan kasus dugaan kepemilikan narkoba dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman selama beberapa hari di wilayah Kecamatan Setu hingga bergerak ke Sawangan, Depok.

“Setelah kita periksa serta geledah, petugas mendapati 300 gram sabu, kemudian ada juga ganja seberat 1.500 gram,” urainya.

Ke Hal...2

Pembayaran Nontunai Bertahap CIKARANG PUSAT - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi menegaskan pembayaran nontunai akan diterapkan secara bertahap dan akan terlebih dahulu memberikan sosialiasi kepada para kepala desa (kades).

Sekretaris Dinas (Sekdin) DPMD Muhamad Kurnaefi mengakui adanya keluhan para kades terkait penerapan pembayaran nontunai untuk transaksi karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

“Belum wajib, kita terapkan bertahap. Intinya

nontunai agar aliran dana ketahuan dan ada transparasi penggunaan, itu semangatnya,”katanya kepada awak media, kemarin (8/10).

Sistem ini, sambung Kurnaefi, pihaknya akan bekerjasama dengan Bank BJB dengan harapan sistem ini tidak akan menghambat pembangunan desa di Kabupaten Bekasi.

“Perbupnya lagi dibuatkan. Surat edaran juga disiapkan, ketika pemahaman kades sudah bagus akan diterapkan,”paparnya.

Ia pun ingin pembayaran nontunai ini tidak rigid alias

kaku dengan apa yang dipikirkan para kades.

“Contoh untuk pembangunan dana itu ditransfer ke PPK dari desa,”paparnya.

Kurnaefi pun memastikan akan diadakan bimtek untuk para kades untuk penerapan pembayaran nontunai.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Beny Yusnandar, menjelaskan pelaksanaan penerapan nontunai merupakan tahap dua sehingga pihak desa masih dalam persiapan. Apabila sudah siap, DPMD melanjutkan untuk tahap ketiga.

Ke Hal.. 2

Sekretaris Dinas (Sekdin) DPMD Muhamad Kurnaefi

ADVERTORIAL

Bapenda Buat Aplikasi Pendeteksi Masa Tayang Reklame Kadaluarsa Bakal Gaet DPMPTSP dan Satpol PP untuk Maksimalkan PAD CIKARANG PUSAT - Upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak reklame terus digalakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi.

Satu di antaranya, pembuatan aplikasi pendeteksi masa tayang reklame yang kadaluarsa.

Kepala Bapenda Bekasi, Herman Hanafi mengatakan aplikasi ini akan bekerjasama dengan dua organisasi

perangkat daerah (OPD) lain untuk menertibkan reklame harus ditingkatkan untuk mengejar PAD. “Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kerjasama dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membuat aplikasi yang bisa memberitahukan pada kami jika ada reklame yang sudah kadaluarsa,” terang dia, ke-

HERMAN HANAFI

marin (8/10).

Artinya, sambung Herman, aplikasi baru ini nantinya sebagai sistem yang akan mengatur tentang pendapatan dari sektor reklame.

Terlebih, larangan pemasangan iklan rokok di sejumlah reklame membuat PAD hilang Rp 3 miliar pada tahun 2018 silam.

Itu tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Ro-

KEPALA BAPENDA BEKASI

kok (KTR). “Jadi sistem ini bagian antisipasinya. Kita juga membuat standar operasi prosedur (SOP) penarikan reklame,” ungkap dia.

Dengan aplikasi tersebut, kata dia juga, nantinya petugas pemungut pajak ataupun petugas pendataan akan lebih mudah mengetahui mana pajak yang sudah bayar, dan mana yang sudah habis masa berlakunya. ”A p l i k a s i i n i t e n g a h

dibuat untuk menghindari pengemplang pajak sektor reklame, karena ada saja perusahaan swasta yang tidak menunaikan kewajibannya,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada sekitar 5.000 lebih reklame di Kabupaten Bekasi. Dari jumlah itu, 1.500 titik reklame diduga tidak memiliki izin. Disinyalir ada potensi kebocoran PAD Kabupaten Bekasi.

Meski demikian, Herman

meyakini PAD Kabupaten Bekasi dari sektor reklame akan tetap sesuai target yakni Rp16,7 miliar pada tahun ini. Tercatat hingga akhir Mei lalu, PAD yang sudah diperoleh Rp6,1 miliar.

“Mari bersama-sama taat membayar pajak merupakan wujud partisipasi membangun Kabupaten Bekasi,” imbuh dia.

Te r p i s a h , K e p a l a DPMPTSP, Effendi, mengakui bahwa aturan tersebut

sedang dibahas bersama.

Namun begitu, kata dia, seharusnya perlu bidang evaluasi dan pengendalian pada 2 instansi tersebut.

“Selain SOP, harusnya ada bidang yang melakukan evaluasi dan pengendalian seperti di dinas lainnya.

Bidang ini yang konsisten melakukan pengawasan terhadap reklame yang habis masa tayangnya,” kata mantan Kepala Disnaker tersebut. (adv/jio)

SAMBUNGAN

RABU, 9 OKTOBER 2019

2

Musdes Nagacipta untuk Wujudkan Pembangunan Transparan SERANG BARU Pemerintahan Kecamatan Serang Baru melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Nagacipta, yang dilaksanakan di Aula Desa, Selasa (8/10) Dalam pelaksanaannya tim monitoring musdes didampingi Pendamping Lokal Desa (PLD), unsur TNI dan Polri. Monitoring Musdes sebagai upaya untuk melihat langsung usulan yang diajukan oleh warga di setiap dusunnya.

Kemudian diverifikasi dan disusun oleh tim sebelas untuk rencana kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2020.

Menurut Sekcam sebagai Tim Monitoring Kecamatan Serang Baru Ajo, pihak kecamatan

bersama PLD, TNI dan Polri untuk monitoring Musdes didelapan desa.

Saat ini Musdes di Desa Nagacipta, sekaligus memonitoring, untuk melihat secara langsung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desanya masing-masing.

“Sebab Musdes merupakan lanjutan dari musdus yang dilakukan sebelumnya disetiap desa.

Musdes pun sebagai langkah awal verifikasi usulan prioritas pembangunan bagi masyarakat,” katanya kepada Cikarang Ekspres, kemarin (8/10).

Kades Nagacipta Jabar mengatakan, tim sebelas dalam menyusun usulan jangan sampai ada yang terlewatkan. Agar apa yang diusulkan masyarakat dapat

dilaksanakan sesuai skala prioritas.

“Hingga apa yang diamanahkan oleh masyarakat terwujud dengan baik,” terangnya.

Ketua BPD Nagacipta Tarsan menegaskan, hasil dari Musdus di Musdeskan, kemudian diputuskan sesuai dengan yang diprioritaskan. Tentunya Musdes dihadiri seluruh komponen masyarakat, kemudian segera menyusun usulan di Musdes menurut skala prioritas, untuk kegiatan pembangunan Desa Nagacipta Tahun 2020.

Apalagi dalam Musdus dan musdes tokoh wanitanya diajak.

“Sehingga Musdus dan Musdes jadi transparan dan terbuka, Yang paling penting dan utama, kerjakan pembangunan tersebut

dengan baik jangan sampai pembangunannya abalabal. Perbedaan-perbedaan yang lalu tinggalkan, fokus pada pembangunan yang telah direncanakan, agar hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

PLD Serang Baru Abod mengatakan, Musdes tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPdes) dengan waktu satu tahun. Musdes ini pun memprioritaskan usulan untuk tahun 2020, yang kemudian di APBdeskan.

“Sehingga semua kegiatan pembangunan di desa terkaper, didalam RKPDes maupun yang masuk ke Musrenbang nantinya,” pungkasnya. (ags)

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES

Foto saat tim monitoring Kecamatan Serang Baru memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Musdes.

Jatimulya Sabet Prestasi Gemilang

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970065 Website: www.bekasikab.go.id

IZIN PARKIRAN DILUAR BADAN JALAN

a. Surat Permohonan b. Surat Kuasa c. Fotocopy KTP atau tanda pengenal permohonan d. Surat Rekomendasi Dari DISHUB Kab. Bekasi

TAMBUN SELATAN - Kelurahan Jatimulya terus menorehkan prestasi yang membanggakan disetiap event pemerintahan. Ya, p a s c a d i p i m p i n Lu ra h Charles Mardianus membuat torehan tren positif kemajuan Kelurahan Jatimulya. Berbagai prestasi tingkat Kabupaten Bekasi dan provinsi pun berhasil mendapatkan prestasi yang bagus. Pada tahun 2019 ini, Lurah Jatimulya, Charles berhasil menyabet Juara 1 Sinergitas Kelurahan tingkat Kabupaten Bekasi.

“Alhamdulillah Kelurahan Jatimulya menjadi terbaik di Kabupaten Bekasi, dengan mendapatkan Juara 1 Sinergitas Kelurahan tingkat

Kabupaten Bekasi. Pengargahan ini merupakan kerja keras semua pihak petugas Kelurahan Jatimulya,” kata Charles kepada Cikarang Ekspres, Selasa (8/10).

Selain itu, Charles juga ikut berperan penting untuk kemajuan pemuda di Jatimulya, Karang Taruna Jatimulya merupakan yang terbaik di Kabupaten Bekasi dan menjadi perwakilan untuk ikut dalam ajang lebih tinggi yaitu tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Karang Taruna Jatimulya menjadj perwakila Kabupaten Bekasi pada ajang lomba Karang Taruna tingkat Provinsi dan kita berhasil merahi juara 4, ini menjadi prestasi yang bagus pada ajang Karang Taruna

Kekeringan Meluas hingga Tambelang

e. Fotocopy Akta Pendidikan Perusahaan f. Fotocopy NPWP g. Surat Keterangan Domisisli Perusahaan h. Fotocopy Surat Tanda Lulus Pajak Parkir/Surat Setoran Pajak Daerah [SSPD] 3 [tiga] Bulan Terakhir Dari Badan Pendapatan Daerah. i. Fotocopy Bukti Kepemilikan Lahan atau Surat Perjanjian Kerjasama Pengelola Lahan

C I K A R A N G P U S AT Tak hanya wilayah selatan yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan. Beberapa wilayah Utara juga sudah mengalami kekeringan.

Kondisi tersebut memanc-

Parkir [Apabila Sewa lahan]

ing politisi PAN Kabupaten Bekasi agar ada tindakan nyata dari Pemda, khususnya persoalan mengatasi Kekeringan ini.

“Beberapa daerah Kabupaten Bekasi seperti di Tambelang bahkan Mura

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

j. Non Retribusi

Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank DKI akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran tertutup (close bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Star terhadap debitur Komariah, berupa:

k. SOP: 7 Hari Kerja



l. Masa Berlaku: 2 Tahun

2

Sebidang tanah seluas 60 m berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok.Mekarsari. (saat ini setempat dikenal dengan Perum Griya Mukti Blok H No. 27, RT. 007 RW. 006) Desa Ciwareng, Kec. Babakan Cikao, Kab. Purwakarta sesuai dengan SHM No. 1584/ Desa Ciwareng a/n Tn. IMRON. (Limit Rp. 157.000.000,-; Jaminan Rp. 31.400.000,-)

Pelaksanaan Lelang : 1.

Cara Penawaran 2.

Hari/Tanggal 3.

Batas Akhir Penawaran 4.

Tempat Lelang 5.

Penetapan Pemenang

: : : : :

Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/) Rabu, 23 Oktober 2019 Pukul 10.00 WIB (Waktu Server) KPKNL Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 9 Purwakarta Setelah batas akhir penawaran

Keterangan: 1. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah : surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.

2. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

3. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang.

4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan peminat dianggap telah melihat dan mengetahui aspek legal objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank DKI, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Purwakarta.

8. Untuk informasi dapat menghubungi PT. Balai Lelang Star 021- 8313728, 085295383333, 081213850521.

Purwakarta, 09 Oktober 2019 Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual

PT.

Ciktim-Tambun .. dari halaman 1 Lebih jauh, Luthfi menambahkan pihaknya terus mendalami para tersangka.

Mulai dari peran dan latar belakangnya.

“Kita ingin tahu. Yang penting kita coba kembangkan kepada jaringanjaringan di atasnya supaya kita bisa bongkar lagi yang lebih besar dari pada ini,” tukas dia.

Selain menahan 35 pelaku

Artinya, sambung dia, sikap wakil rakyat yang mempercepat proses pemilihan cawabup itu

Bank DKI

KPKNL Purwakarta

Gembong juga sudah ada yang kekeringan, jadi harus ada tindakan nyata,” jelas wakil Ketua PAN Kabupaten Bekasi, Sunawan.

Dia meminta Bupati Eka Supriaatmaja segera berkoordinasi dengan Kementerian Agama agar dilakukan sholat Istisqo atau sholat meminta hujan.

“Kami meminta agar digelar solat Istisqo, dengan instruksi Bupati dan jajarannya secara bersama-sama, bahkan kami juga akan menyurati Bupati,” jelasnya.

Dia berharap, dengan cara tersebut, Kaabupaten Bekasi tidak mengalami Masalah kekeringan terus. “Ya mudah-mudahan diijabah doa kita dan masyarakat tidak ada yang mengalami kekeringan,” katanya. Selain itu juga, Sunawan meminta agar eksekutif mengkaji kembali penggunaan air bawah tanah, terutama di kawasan industri.

Kurang lebih ada 4000 perusahaan berdiri di Kabupaten Bekasi. “Nah harus ada tindakan tegas juga, jika perlu sidak agar tidak ada penggunaan air bawah tanah secara ilegal oleh perusahaan yang ada,” tandasnya. (uzi)

Pembayaran Nontunai ..

dari operasi tersebut petugas juga mengamankan barang bukti sabu seberat 552,51 gram, Ganja 1.634,07 gram, 12.500 butir eximer dan 490 butir tramadol.

Menurut Luthfie, para tersangka rata-rata usia produktif namun tidak ada yang dibawah umur.

“Hal ini menjadi perhatian kita bersama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga kedepannya bisa dieliminir

penyebarannya,” tegasnya.

Sementara pelaku, IP mengaku mendapatkan sabu dari wilayah Jakarta.

Ia mendapatkan hasil sekali transaksi sekitar 10 - 15 juta.

“Saya pemakai juga udah setahunan, kalau ngedar nggak, saya cuma ngambil aja, tergantung feenya, kadang Rp 10 dan 15 juta,” ucapnya.

Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang pe-

nyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun.

Sekedar diketahui bersama, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek gudang sabu di Tambun Selatan pada 12 Mei 2019 lalu. Sedikitnya, 200 kilogram sabu diduga dikirim dari Malaysia yang dikirim ke Indonesia melalui laut. (har/hyt)

kuat dugaan ada main mata dengan nama calon yang diusung.

“Ya informasinya per dewan mendapat Rp 250 juta per orang dari cawabup

itu,” katanya.

Bahkan ada skenaria bahwa jika Bupati Eka menolak adanya wakil bupati disisa masa jabatannya ini.

“Jika bupati menolak ad-

anya calon wakil bisa kemungkinan dewan gunakan hak angket dan ujungnya impechment,” terangnya.

Sementara itu, Pemerhati Politik Abu Fitri menyarank-

Dewan Baru .. dari halaman 1

Jatimulya,” tuturnya.

Pada tingkat Kecamatan Tambun Selatan, Kelurahan Jatimulya merupakan terbilang intansi yang prestasi.

Dengan berhasik menyabet juara 1 pada pawai taharuf tingkat kecamatan.

“Kami juga berhasil merahi prestasi Juara 1 di ajang pawai taharuf yang diadakan Kecamatan Tambun Selatan,” ucap dia.

Charles berharap kedepannya Kelurahan Jatimulya bisa menjadi Kelurahan yang terus berprestasi dan juga pelayanan yang baik. “Untuk segi pelayanan kami selalu siap menerima masyarakat, karena paling utama masyarakat bahagia atas pelayanan kami,” tandasnya. (har)

“Target kita artinya, ketika pemahaman sudah bagus (soal sistem nontunai), mereka membangun, merapikan pertanggungjawaban pekerjaan, nanti tahap tiga mengajukan,” jelasnya.

Menurut Beny, sedikitnya ada dua indikator sebuah desa siap dengan pembayaran nontunai. Pertama terkait pelaporan keuangan, dan pemahaman yang utuh terhadap sistem itu.

Hal yang masih disalahpahami pihak desa yakni un-

tuk pembelanjaan anggaran mesti melalui pihak ketiga.

Tetapi sebenarnya, pihak ketiga yang dimaksud dapat melalui pejabat pengelola keuangan desa (PPKD). Hal seperti ini yang mesti dipahami aparatur desa dengan pihak bank. (dim)

an untuk mengkarifikasi para anggota legislatif agar terang benderang. Jika tidak, para dewan anyar ini kuat dugaan main mata dengan cawabup yang memiliki kocek tebal. “ Ja nga n sa mpa i d ewan baru ini sudah bicara kepentingan perut masing-masing daripada kepentingan masyarakat,”

katanya.

Bahkan, politikus PBB itu meminta KPK untuk turun langsung jika benar adanya gratifikasi jabatan tersebut.

“Saya meminta anggota dewan anyar ini melihat kasus Meikarta, jangan sampai citranya makin buruk saja,” ujarnya.

Meski begitu, Abu Fitri tak mau menuduh begitu

saja tanpa ada pembuktian.

Sarannya ada lembaga hukum yang melakukan investigasi soal proses cawabup ini.

“Jika perlu dibentuk lembaga pengawas proses pemilihan cawabup ini, guna meminimalisir adanya main mata antara eksekutif dan legislatif,” tandas dia. (uzi)

dari halaman 1

RABU, 9 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

3

Tempurung Kepala Aktivis Walhi Hancur Diduga Dibunuh, Polisi Selidiki Ulang JAKARTA- Sempat menduga korban kecelakaan lalu lintas, polisi akhirnya menyelidiki ulang kasus kematian aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) Golfrid Siregar.

Pria 30 tahun itu meninggal karena luka serius di bagian kepala Minggu lalu.

Golfrid meninggal di RSUP Adam Malik setelah sempat dirawat intensif selama tiga hari. Walhi Sumut menyatakan curiga aktivisnya dibunuh karena sejumlah kejanggalan.

Menurut informasi, Rabu (2/10) sekitar pukul 17.00 WIB Golfrid pamit kepada istrinya. Dia mengaku hendak mengirimkan barang ke agen ekspedisi dan bertemu seseorang di kawasan Marendal, Medan. Namun, setelah itu ponsel Golfrid tak lagi bisa dihubungi istrinya.

Delapan jam kemudian, yakni Kamis (3/10) pukul 01.00 WIB, Golfrid ditemukan terkapar di flyover Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Medan. Golfrid ditemukan seorang tukang becak dalam kondisi tak sadarkan diri. Oleh si tukang becak, Golfrid dibawa ke RS Mitra Sejati. Namun, karena tidak memiliki identitas, korban dirujuk ke RSUP Adam Malik karena kepalanya mengalami luka serius dan harus segera dioperasi. ”Tempurung kepalanya hancur,” ucap Roy Lumban Gaol, aktivis Walhi Sumut, dalam keterangan tertulis-

nya kemarin (7/10). Setelah tiga hari mendapatkan perawatan intensif di RSUP, Golfrid meninggal Minggu (6/10).

Awalnya, kata Roy, kepolisian menyatakan Golfrid adalah korban kecelakaan lalu lintas. Namun, Walhi menolak anggapan itu. ”Walhi Sumut melihat ada indikasi Golfrid menjadi korban kekerasan dan percobaan pembunuhan karena aktivitas korban selama ini sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya untuk isu lingkungan, melalui Walhi Sumatera Utara,” ucap Roy. Menurut dia, kepala korban mengalami luka s e r i u s s e p e r t i d i p u ku l senjata tumpul dengan keras. ”Selain bagian kepala, bagian tubuh lain tidak mengalami luka yang berarti layaknya korban kecelakaan lalu lintas,” tutur Roy. Sementara itu, b a ra n g - b a ra n g k o r b a n seperti tas, laptop, dompet, dan cincin ikut raib. ”Sementara sepeda motornya hanya mengalami kerusakan kecil,” lanjutnya.

Direktur Walhi Sumut Dana Prima Tarigan juga menyatakan bahwa Golfrid terindikasi menjadi korban kekerasan oleh oknum dengan motif tertentu. ”Kita dapat kabar Jumat jam 11.00 WIB. Kita d i k a b a r i t e ma n - t e ma n bahwa dia sudah berada di rumah sakit. Kita tahunya sudah di RS Adam Malik dalam kondisi kritis,” kata Dana kemarin.

S e m e nt a ra i t u , Po l d a Sumut mengatakan telah

menerima laporan dari keluarga korban. ”Saat ini kami koordinasi dulu dengan keluarga korban untuk proses otopsi,” ujar Kabidhumas

Polda Sumut Kombespol Tatan Dirsan Atmaja kemarin.

Tatan menjelaskan, polisi kini masih melakukan olah

TKP di lokasi kali pertama korban ditemukan sebelum dibawa ke rumah sakit.

Dari Jakarta, Direktur Eksekutif Walhi Nasional

Nur Hidayati menyatakan bahwa pihaknya meminta bantuan Komnas HAM untuk memantau pengusutan kasus tersebut oleh kepoli-

sian. ”Memastikan independensi dan imparsialitas kepolisian dalam penyelidikan tersebut,” ucapnya. (bbs/mhs)

dilakukan biar hubungan emosional, dan kebersamaan terjalin dengan baik,” ujarnya.

Dari informasi yang bered a r, 5 0 a ng g o t a D P R D mengikuti kegiatan outbound dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompentensi. Kegiatan sendiri dilaksanakan di Hotel Putri Gunung, Jalan Tangkuban Perahu, Lem-

bang, Kabupaten Bandung Barat.

Sekedar diketahui, dialam rundown acaranya, hari pertama, Selasa (8/10/) dari siang hingga sore, anggota dewan Check In Hotel dan Registrasi Peserta. Pada malam harinya, pembukaan acara kegiatan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Ketua DPRD

Choiruman J Putro akan memberikan kata sambutan. Selanjutnya, hari kedua, Rabu (9/10) para anggota dewan melakukan kegiatan outbound yang dibagi dalam dua sesi, pagi dan siang hari. Hari terakhir, Kamis (10/10) pagi, seluruh anggota dewan Check Out dari Hotel dan kembali ke Kota Bekasi. (dhy/mhs)

Meskipun banjir pujian, Tamara rupanya tak dapat menghindari kritikan dari warganet. Beberapa warganet pun melemparkan kritikan pada Tamara.

“Speechless, apakah tidak bisa sopan agar sesuai dengan kecantikan yang kamu miliki?” kritik netizen yang lain.

Kritikan yang dilontarkan oleh netizen tampaknya

dibaca oleh Tamara. Melalui unggahan berikutnya yang masih mengenakan pakaian renang, lawan main Anjasmara dalam sinetron Wah..

Cantiknya ini seakan menumpahkan kekesalannya.

“Berisik banget sih, baju renang saja direpotin. Sudah ah, good night,” tutup adik mendiang Teresa Bleszynski ini. (*)

“Yang penting sekarang kinerjanya. Mau sendirian atau bersama, dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah itu ada eksekutif dan legilatif. Dalam akselerasi Pemerintah Daerah itu tidak ada istilah pengkelompokan, yang ada penyelesaian RPJMD, Renstra, dan juga Renja,” ucap Walikota

Bekasi ini.

Dalam penyelesaian yang disebutkan itu, menurutnya DPRD akan menjalankan perannya sebagai lembaga legislasi, budgeting dan kontrol atas kerja-kerja eksekutif.

“Kita bekerja sama-sama menyampaikan fungsi masing-masing. Fungsi-fungsi kita ini, kita maksimalkan perannya untuk masyara-

kat,” pungkas Pepen.

Sebelumnya, pada Jumat (4/10), fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi meminta agar ditundanya sidang Paripurna penetapan pimpinan dan anggota AKD, yang dinilai tidak sesuai mekanisme tata tertib DPRD dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, Dariyanto melihat tidak adanya voting

atau pengambilan suara terbanyak, ketika dalam musyawarah pembentukan AKD tidak ditemukannya mufakat.

Ungkapan tersebut dilontarkan Dariyanto saat sidang Paripurna kembali berjalan, setelah dicabutnya skorsing 15 menit oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, sebagai pimpinan sidang. (bbs/mhs)

alat ganti plastik gratis atau menyediakan Kantong Plas-

tik Tidak Gratis (KPTG) pada masyarakat. “Ini juga upaya

kami, masyarakat harus teredukasi agar membawa

kantong belanja sendiri,” ungkapnya. (bbs/dhy/mhs)

Soal Kursi Kabinet, Gerindra Ajukan Konsep ke Jokowi JAKARTA- Komp osisi kursi kabinet terus mengemuka, desas desusnya Partai Gerindra akan diberikan jatah menteri dalam kabinet Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya memang menyiapkan kader untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun Gerindra saat ini mengupayakan memberikan konsep kepada pemerintahan ke depan.

Misalnya seperti konsep swasembada pangan,

kemudian masalah di bid a n g e n e r g i . S e h i n g ga apabila nanti konsep diterima. Maka Gerindra langsung menyiapkan orang untuk mengisi kursi menteri.

“Itu hal yang ditawarkan oleh konsep kita kepada pemerintah, dan konsep itu sudah disampaikan secara tertulis, disampaikan kepada presiden dan kepada pihak-pihak terkait,” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/10).

“Jika ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu kita bicara

portofolio tentang kemungkinan orang-orang, portofolio dan orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu,” tambahnya.

Muzani mengatakan, Gerindra juga tidak memaksakan untuk bisa ada di kabinet Jokowi dan Ma’ruf A m i n . Na m u n a p a b i l a nantinya diberikan kepercayaan, itu adalah tugas negara demi membantu pemerintahan lima tahun ke depan.

“Sekali lagi kita tidak serta merta menerima tawaran itu sebagai sebuah, tidak.

Karena sekali lagi kita mera-

Dua Hari .... dari halaman 4 Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, ada beberapa wilayah yang akan dikunjungi nantinya yakni Kota Jayapura, Wamena, Timika

Dewan .... dan Merauke. “Panglima dan Kapolri juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama,” ucap Kamal.

Lanjut Kamal, Kapolri dan Panglima juga akan mengecek kondisi situasi di

wamena serta mengunjungi para korban yang ada di Wamena ataupun yang ada di Jayapura. “Rencananya Kapolri dan Panglima serta beberapa Menteri akan kembali dari Papua, Kamis (10/10),” tutupnya. (bbs/mhs)

DLHK Kandang .... dari halaman 4 Jumlah truk sampah yang ada sekarang dinilai kurang untuk mengangkutnya. Selain itu, usia kebanyakan truk sampah yang beroperasi sudah tidak muda lagi.

Di sisi lain, Kota Bekasi tak kunjung memperoleh d a n a p e n g a d a a n t r u kt r u k b a r u d a r i Pe m ko t Bekasi, ter masuk pada 2019 ini. Peremajaan dan penambahan armada begitu penting.

“Ada kami mohon bantuan (truk sampah) dari (Pemprov) DKI. Kam minta sebanyak-banyaknya saja.

Tahun 2019 ini kami minta 10, baru dikasih 8, masih kurang 2,” kata Yayan. (dhy/mhs)

tar,” ungkapnya.

Dia menambahkan, terhadap para pegawai yang masih melanggar akan diberikan sanksi. Salah satunya sanksi moral, yakni dengan memanggil nama-nama si pelanggar saat apel untuk dibariskan terpisah. “Sanksi ini bertujuan mengubah perilaku aparatur agar terbiasa menghindari potensi sampah,” tambahnya.

Kepala Dinas Lingkungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengungkapkan, Satgas Zero Plastik sudah melakukan penyisiran di sekitar lingkungan Pemkot Bekasi.

“Dimulai dari lingkungan pemerintah dulu, baru ke semua wilayah,” katanya.

Menurutnya, pihaknya menargetkan 1 Januari 2020 mendatang penggunaan plasti gratis pada toko retai, mal, serta pasar

tradisional sudah tidak lagi ditemui. Meskipun dia mengakui hal tersebut sulit dilakukan. Namun pemerintah akan terus berupaya salah satunya melakukan koordinasi dengan Asosiasi Toko Ritail Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Yay a n b e r h a ra p, ja n ga n s a m p a i at u ra n i n i b e r p e nga r u h t e rha d ap penurunan omzet para p e d a g a n g . “ Ja d i h a r u s kompak, semua lini, kalau hanya dilakukan satu atau dua toko saja sulit. Nanti malah ada diskriminasi dan penurunan omzet pada toko yang sudah menerapkan,” tegasnya.

Sejauh ini, kata dia, sudah ada beberapa toko yang menerapkan aturan tersebut. Mereka menyediakan

Tahun 2020.... dari halaman 4 Ferdinan mengatakan, dua bulan waktu sosialisasi akan ditindaklanjuti dengan berlakunya kawasan tanpa plastik. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup membentuk Satuan Tugas (Satgas) Zero Plastic. Satgas ini terjun langsung menyisir satu persatu gedung di kompleks kantor Wali Kota Bekasi guna mendeteksi penggunaan plastik sekali pakai juga kemasan bentuk lain yang berpotensi menjadi sampah.

“Hasilnya memang masih ada beberapa pegawai yang kedapatan membawa makanan dalam kemasan karena membelinya dari pedagang di luar kompleks kantor wali kota atau memanfaatkan jasa pesan an-

sa 2019 dalam Pilpres kemarin kita adalah kompetitor yang berseberangan dengan Jokowi,” katanya.

Muzani tidak ingin berbicara banyak mengenai kader dan konsep yang telah disiapkan oleh Partai Gerindra terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin di lima tahun mendatang.

“Ini baru pada konsep awal tentang bagaimana negara Indonesia yang kita cintai itu bisa mencapai pada swasembada pangan, energi, air,” pungkasnya. (bbs/mhs)

dari halaman 4 “Iya outbound di Lembang, Bandung. Ini agenda kegiatan resmi dari Sekretariat DPRD Kota Bekasi,” ucap Abdul Muin Hafied.

Pria akrab disapa bang Mu i n m e ngat a ka n , d i lakasanakan outbound ini untuk mempererat hubungan silahturahim antar anggota dewan. “Outbound

Berisik Banget .... dari halaman 4 “ U b u d ,” t u l i s Ta ma ra Bleszynski.

Unggahan Tamara pun mampu menjadi pusat perhatian netizen. Sejak 15 jam diunggah, foto ini sudah disukai oleh lebih dari 94ribu warganet.

Selain itu, netizen pun tampaknya ingin mening-

galkan jejak lewat kolon komentar. Sebagian besar dari mereka pun memberikan pujiannya pada aktris 44 tahun ini.

“Benar dulu kata netizen, dapat gelar payudara terindah,” ujar salah seorang warganet.

“Still beautiful and hot. 1 of Indonesian angel,” puji warganet yang lain.

Legowo Jatah .... dari halaman 4

Harian Umum

RABU, 9 OKTOBER 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

HARGA Rp3.000

4

KANTOR DPRD KOSONG TIGA HARI

Dewan Ramai-ramai Piknik ke Lembang KOTA BEKASI – Baru saja dilantik, 50 anggota DPRD Kota Bekasi ramai-ramai akan pelesiran bareng. Selama tiga hari, terhitung per dan sampai 8-10 Oktober

kantor wakil rakyat di Kota Bekasi tidak akan diisi oleh para anggota dewan yang April lalu dipilih rakyat.

Kantor DPRD ditinggalkan bukan untuk agenda kerja,

melainkan piknik berupa outbound di Lembang, Bandung, Jawa Barat.

Metro Bekasi sempat mengonfirmasi kepada sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi.

Mereka membenarkan adanya kegiatan outbound ini. Bahkan secara terangterangan menyebut agenda pikink ini merupakan kegiata resmi Setwan DPRD

Kota Bekasi.

“Iya ada kegiatan anggota DPRD ke Bandung selama tiga hari, kegiatan outbound. Ini mau p e r s i a p a n b e r a n g k a t ,”

kata Ketua Fraksi G olkar Persatuan Dariyanto, dihubungi via seluler, kemarin (8/10).

Senada dengan Dariyanto, Ketua Komisi III DPRD Kota

Bekasi, Abdul Muin Hafied mengakui saat ini anggota dewan akan melakukan outbond yang diselenggarakan oleh sekretariat DPRD Kota Bekasi. n Ke Hal... 3

DLHK Kandangkan 15 Truk Sampah KOTA BEKASI- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi Yayan Yuliana menyebut, pihaknya bakal menghapus operasionalisasi hingga 15 unit truk pengangkut sampah. Sebab, truk-truk tersebut sudah masuk kategori rusak parah.

“Penghapusan mungkin 15 unit ya, kami lihat keadaannya,” ujar Yayan ke-

pada awak media ditemui seusai menghadiri rapat pembahasan RAPBD 2020 di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (7/10).

“Selama ini yang rusak parah memang sudah coba diperbaiki di situ (bengkel), tapi karena rusak parah, ya enggak bisa kita perbaiki juga,” timpal dia.

Penghapusan ini dinilai

bakal menyulitkan pengangkutan sampah di Kota Bekasi.

Padahal, kata Yayan, pihaknya justru sedang memerlukan penambahan serta peremajaan truk pengangkut sampah.

Pasalnya, volume angkutan sampah di Kota Bekasi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu terhitung tinggi, yakni mencapai 1.700 ton per hari. n Ke Hal... 3

Tahun 2020, Bekasi Pasang Target Bebas Plastik Tamara Blezynski “Berisik Banget, Sih…..”

TAMARA Bleszynski tetap tampil cantik dan seksi di usianya yang sudah menginjak kepala 4. Mantan istri Mike Lewis ini pun seakan tak canggung untuk memperlihatkan bentuk tubuhnya yang tampak seperti seorang gadis.

Seperti dalam sebuah foto yang dia unggah di Instagram pribadinya. Tamara Bleszynski, tampak tengah berendam di sebuah kolam renang di kawasan Ubud, Bali, Senin (8/10).

Dalam foto tersebut, ibu dua putra itu tampak mengenakan pakaian renang berwarna hitam dengan hiasan tali yang melingkar di pundaknya. Pakaian renang tersebut memiliki model terbuka hingga belahan dada serta sebagian payudara pemain film Air Terjun Pengantin ini terlihat.

Tamara pun tampak santai dengan mendongakkan kepalanya sembari tersenyum. Dia juga mengenakan kacamata gaya sebagai pelengkap penampilannya.

Tak banyak yang dituliskan Tamara dalam unggahannya kali ini. Ibu dari Rassya dan Kenzou ini hanya menuliskam daerah yang dia singgahi. n Ke Hal... 3

POLITIK

KOTA BEKASI- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ngotot menginginkan tahun depan wilayahnya bebas dari penggunaan plastik.

Kini, Pemkot Bekasi memulai langkah nyata pelarangan penggunaan plastik di komplek perkantoran Wali Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 660.1/522/Dinas LH tanggal 31 Mei 2019 tentang Pencanangan Program Kantor Bersih dan Bebas Sampah di Lingkungan Komplek Perkantoran Jalan Ahmad Yani.

Kemudian Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 660.1/5096/Dinas LH tanggal 13 Agustus 2019 tentang Program Kantor Bersih, Sehat dan Bebas Sampah.

Serta Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 660.1/6315/ Dinas LH tanggal 27 September 2019 tentang Larangan Penggunaan Kantong

Plastik/Kemasan Plastik yang diberlakukan mulai 1 Oktober 2019.

Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkun-

gan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Ferdinan mengatakan, pemerintah menargetkan tahun depan semua wilayahnya

Dua Hari Ngantor di Papua n Panglima TNI dan Kapolri Cek Situasi Wamena

Legowo Jatah AKD Golkar Hilang KOTA BEKASI- Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kota Bekasi beberapa waktu lalu sempat menimbulkan polemik singkat atas tidak dapatnya porsi kursi pimpinan AKD oleh Fraksi Golkar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi menilai kegagalan Fraksi Golkar dalam memperoleh kursi pimpinan AKD DPRD Kota Bekasi, bukanlah hal yang mengherankan. Bahkan pada 2014 lalu, PDIP juga mengalami hal serupa.

“Kalau sudah engga dapet emangnya kenapa?

Politik kan biasa. Di pusat dulu 2014, PDIP tidak dapat kursi pimpinan DPR RI. Itu hal yang biasalah dalam politik,” ungkap Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, usai menghadiri Rapat Paripurna RAPBD 2020 Kota Bekasi, di DPRD Kota Bekasi, Senin (7/10).

Pepen menilai eksekutif dan legislatif memiliki peran yang sama dalam akselerasi pembangunan daerah.

Walaupun kursi AKD DPRD Kota Bekasi, tidak diisi oleh perwakilan Fraksi Golkar. n Ke Hal... 3

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta sejumlah menteri akan berkunjung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (8/10) hari ini. Kedatangan mereka ke bumi cendrawasih itu untuk bertemy tokoh masyarakat dan agama di Papua.

Kedatangan Kapolri dan Panglima TNI serta menteri dijadwalkan akan tiba Selasa (8/10) dan langsung berkunjung ke Kota Wamena untuk melihat langsung situasi keamanan di daerah tersebut.

Kunjungan Kapolri dan Panglima ini bukan kali pertama. Sebelumnya pada 4 September lalu keduanya pernah ke Papua bahkan berkantor di Papua selama sepekan pasca kerusuhan di Kota Jayapura, 29 Agustus lalu. n Ke Hal... 3

FOTO:NET

SOROT: Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali berkantor di Papua.

sudah bebas dari penggunaan plastik. “Kami mulai dari di lingkungan pemerintah,” katanya.

Menurut Ferdinan, pene-

tapan kawasan bebas plastik sebenarnya sudah dilakukan sejak Mei 2019 di lingkungan kompleks Wali Kota Bekasi.

Lalu pada Agustus 2019 mulai disebar edaran sebagai salah satu bentuk sosialisasi sebelum akhirnya efektif diberlakukan mulai Oktober 2019. “Jadi sosialisasi sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu,” ujarnya.

Penerapan ini, kata dia, tidak hanya kepada aparatur, tapi juga para pedagang yang berniaga di kompleks kantor wali kota. Selama sosialisasi sudah mulai terlihat adanya perubahan. Antara lain sikap aparatur membawa tempat minum dan makanannya sendiri, penghilangan snack box dan air minum kemasan sekali pakai tiap kali rapat.

“Sebagai penggantinya, galon air disebar agar mudah mengisi ulang botol minum dan kudapan saat rapat dihidangkan dalam piring, sehingga tidak menghasilkan tumpukan sampah kotak juga plastik sesudahnya,” jelasnya. n Ke Hal... 3