Semangat Baru Bekasi
SELASA, 9 APRIL 2019
HARGA Rp3.000
Tak Ikut Plesiran, Sunandar Akui Terima Uang KPK Diminta Jadikan Tersangka Para Wakil Rakyat Penerima Suap Meikarta C I K A R A N G P U S AT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Sunandar bisa bernapas lega lantaran tak ikut menikmati fasilitas plesiran ke Thailand yang disponsori Lippo Group. Namun begitu, orang nomor satu di lembaga legislatif Kabupaten Bekasi itu masih bisa terjerat karena diduga terima aliran dana suap Meikarta senilai Rp75
juta untuk pemulusan Raperda RDTR. Menilik kondisi itu, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar karena dinilai memiliki peran memuluskan raperda RDTR.
PEMDES Jayasampurna Optimis Raih Juara Lomba Desa SERANG BARU - Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru yang mewakili delapan desa siap meraih juara pada lomba desa tingkat Kabupaten Bekasi. Berpusat di halaman Desa Jayasampurna, kemarin (8/4), tim penilaian lomba desa dari kabupaten yang dipimpin oleh DPMD, sekaligus untuk menilai kinerja pemerintah desa. Camat Serang Baru Subarnas mengatakan, ternyata Desa Jayasampurna dalam mengikuti lomba desa telah melakukan berbagai inovasi. Mulai dari, beroperasinya BUMDes, website, dan memiliki wadah di media sosial yakni Teropong Jayasampurna, sebagai media interaksi antara pemdes dengan elemen masyarakat sekitarnya. “Saya apresiasi terhadap Kades Jayasampurna H. Muksin dan perangkatnya, walaupun baru tapi sudah melakukan perubahan, apalagi didukung oleh BPD, tokoh masyarakat, agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat,” katanya kepada Cikarang Ekspres, kemarin n Ke Hal...2
ARUS MUDIK Libatkan 52 Ribu Armada JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan sarana transportasi untuk angkutan Lebaran 2019. Berdasar pengalaman tahun lalu, ada 52.043 angkutan dari seluruh moda yang terlibat. Mulai bus, kapal ro-ro, kapal laut, pesawat, hingga kereta api. Karena itu, dibutuhkan persiapan matang. Inspeksi dimulai dari armada laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Wisnu Handoko menginspeksi tiga kapal tol laut yang bersandar di Pelabuhan Tenau, Kupang. “Kapal sedang sandar, yaitu KM Siguntang dengan Operator PT Pelni (Persero), kapal KM Camara Nusantara 6 dengan Operator PT Luas Line, dan KM Sabuk Nusantara 55 dengan operator PT Suasana Baru,” ujar Wisnu. Tiga kapal itu merupakan bagian dari angkutan laut Lebaran 2019. Pemeriksaan dilakukan di ruang penumpang, anjungan, dan kamar mesin. “Tahun ini seluruh armada kapal yang disubsidi akan dinilai dan dievaluasi per tiga bulan,” ungkapnya. Penilaian rutin dilakukan setelah Juni untuk seluruh kapal, baik operator BUMN maupun swasta. Yang dinilai adalah kelaikan, kebersihan, dan kenyamanan. Jika angkutan tidak lulus uji, bisa jadi izin operator tidak akan diperpanjang pada tahun berikutnya n Ke Hal...2
“Memang gak ikut jalanjalan ke Thailan, tapi dia mengakui menerima aliran dana suap saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Bandung,” kata Ketua DPP LAMY Jonly Nahampun, kemarin. Sunandar sebagai satu d i a nt a ra 1 6 s a k s i d a r i DPRD Kabupaten Bekasi yang dihadirkan dalam si-
dang tersebut. Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK mencecarnya soal aliran dana untuk memperlancar perizinan dan dugaan gratifikasi untuk mempermulus Raperda RDTR. “Jadi KPK harus segera m e n e t ap ka n Su na n da r menjadi tersangka. Karena sudah mengakui menerima aliran dana suap Meikarta. Meskipun diawal diduga pura-pura tidak tahu ali-
ran dana itu,” lanjut dia. Perlu diketahui, saksi pertama yang diperiksa adalah Sunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Ia dicecar Jaksa KPK, I Wayan Riana mengenai pemberian uang dari terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi. Awalnya Sunandar ditanya jaksa terkait rencana perubahan Peraturan Daerah
(Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 20112031. Rencana revisi itu diduga terkait pengurusan izin proyek Meikarta yang dibangun Lippo Group. “Awalnya ada surat masuk permohonan dari eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas PUPR untuk memba-
has raperda,” kata Sunandar saat bersaksi. Kemudian, jaksa menanyakan uang yang diberikan Neneng apakah terkait percepatan pembahasan revisi RDTR yang bertujuan untuk memuluskan proyek Meikarta. Ia menjawab, untuk membahas RDTR, DPRD Kabupaten Bekasi membentuk satu panitia khusus. Setelah pansus terbentuk, ada uang n Ke Hal...2
Selisih Uang Suap, Hakim Semprot Dua Pimpinan Dewan BANDUNG – Sidang kasus suap perizinan Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin berubah jadi ajang pengadilan terhadap para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Ini terjadi karena mereka banyak membantah isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah disetujuinya saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kenaikan Gaji PNS Pekan Ini
Aksi ini memicu kekesalan Majelis Hakim Judianto Hadi Lesmana. Dia pun mengingatkan para wakil rakyat itu agar berkata jujur. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung pada Senin (01/04) lalu, dua saksi dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi saling membantah nominal uang pelicin yang diterima dari pihak Meikarta. “S a y a h a n y a m e n e r i ma Rp 7 0 ju t a d a r i p a k
Mustakim, makanya saya kembalikan uang senilai itu ke KPK,” tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris saat dicecar pertanyaan oleh Hakim Ketua Tardi. Daris bahkan berupaya meyakinkan majelis hakim dan jaksa penyidik bahwa dirinya hanya menerima Rp70 juta di kantornya. Ia pun mengaku tidak ikut plesiran ke Thailand bersama anggota DPRD.
“Uang Rp70 juta itu sudah saya kembalikan ke KPK, ga bener tuh kalo saya terima Rp75 juta seperti yang disampaikan pak Mustakim. Saya juga gak ikut ke Thailand,” tegas politikus Gerindra itu. Sontak saja keterangan Daris langsung dikonfrontir ke Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim. Namun ia tetap mengaku telah menyerahkan uang senilai Rp75 juta kepada
JAKARTA - Pre side n Joko Widodo telah m e na n dat a nga n i Pe raturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas PP No m o r 7 Ta h u n 1 9 7 7
tentang Peraturan Gaji Pe gawa i Ne g e r i Si p i l . Dalam PP terbaru ditetapkan gaji PNS tahun ini naik 5 persen. Namun, karena dokumen Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA)
pembayaran rapel belum direvisi, maka gaji yang diperoleh PNS bulan ini belum naik di tiga bulan pertama 2019. “Karena rapelnya memang hampir mendekati 1 April, sehingga mereka
koleganya yang sama-sama duduk sebagai pimpinan dewan yakni Daris. Karena menurut Mustakim, uang sebesar Rp300 juta dari terdakwa Neneng Rahmi dibagi masing-masing Rp75 juta kepada empat unsur pimpinan DPRD. “ Ua ng Rp 3 0 0 ju t a i tu dibagikan kepada Sunandar (ketua DPRD), saya, Daris dan Jejen Sayuti.Masingmasing kebagian Rp75 Juta,” beber dia n Ke Hal...2
belum sempat merevisi. Maka sekarang yang kita bayarkan masih gaji yang sama, belum naik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di SCBD, Jakarta, kemarin (2/4) n Ke Hal...2
Pemilu, Perusahaan Wajib Liburkan Karyawannya C I K A R A N G P U S AT Pelaksanaan Pemilu sudah di depan mata. Tinggal menghitung jari saja. Segala persiapan dari penyelenggara Pemilu sudah dilaksanakan. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada perusahaan swasta agar meliburkan karyawannya saat kontestasi pemilu 17 April 2019 nanti. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengimbau perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi diminta untuk meliburkan karyawannya saat pelaksanaan Ke Hal...2 pemilu nanti n
ILUSTRASI