Cikarang Ekspres, 8 Oktober 2019

Semangat Baru Bekasi

SELASA, 8 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

HUMANIORA Nenek Paruh Baya Dizolimi Oknum Desa dan Camat?

ASIK DIATAS MOBIL : Beberapa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga Illegal, diduga dipekerjakan sebagai kuli bangunan disalahsatu kawasan di Kabupaten Bekasi, pada Tahun 2017 lalu.

CIKARANG PUSAT - Seorang nenek paruh baya yang berusia 90 tahun, Dami, yang tinggal di kampung Parunglesang, RT03 RW05, Desa Pasir Ranji, Kecamatan Cikarang Pusat, merasa didzolimi oknum Desa Pasirranji dan Kecamatan Cikarang Pusat.

Sukowati. S. Pakpahan selaku Kuasa Hukum Asep Jamal (anak ibu Dami) mengatakan, ada kesalahan yang diduga secara sengaja dilakukan oknum Desa Pasirranji, menulis nomor persil dan luas objek tanah yang salah. Yaitu pada saat pengurusan akta jual beli tanah (AJB) atas nama Asep Jamal, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cikarang Pusat.

Dia menduga kesalahan penulisan nomor persil dan luas pada AJB ada unsur kesengajaan, karena dari 9 lembar data pendukung AJB ditemukan 8 lembar ditulis secara jelas dengan nomor persil dan ukuran luas yang salah.

Ke Hal.. 2

PEMBIAYAAN Apdesi Kirim Surat Protes Nontunai ke DPMD TAMBUN SELATAN - Penerapan pembayaran nontunai yang dicanangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, terus menuai penolakan.

Teranyar, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi bakal berkirim surat ke OPD yang dipimpin Ida Farida itu lantaran para kepala desa protes kebijakan nontunai.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apdesi Kabupaten Bekasi, Jaut Sarja Winata mengatakan penerapan pembayaran nontunai terkesan terburu-buru tanpa adanya sosialiasi kepada para kepala desa.

“Kita ga tahu nih, instruksi ini seluruh Indonesia atau Kabupaten Bekasi saja, karena kalau bicara kesiapan teman-teman kepala desa banyak yang mengeluh ke Apdesi. Mereka banyak yang belum siap,”kata Jaut.

Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah sebelum menerapkan sebuah sistem harus terlebih dahulu memberikan pelatihan.

Ke Hal...2

Dokumentasi Cikarang Ekspres

Tertutup Data , TKA Ilegal Bisa Marak TKA DI MANA-MANA Kinerja Disnaker Dipertayakan, Retribusi IMTA Masuk Kemana?

CIKARANG PUSAT - Kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, kembali dipertayakan. Kali ini, OPD yang dipimpin Edy Rosyadi ini diduga tak transparan soal data tenaga kerja asing (TKA) dan pengawasanya serta pengurusan izin mempekerjaan tenaga kerja asing (IMTA).

Ketua Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) Ergat Bustomy menyebutkan kurang terbukanya Disnaker ini menandakan bahwa kinerjanya tidak profesional. Padahal, tiap tahunnya data harusnya dipublikasikan ke masyarakat luas.

“Kami mempertanyakan kinerja Disnaker, karena disaat

di Kabupaten Bekasi marak TKA illegal, mereka belum bisa membuktikan data valid jumlah TKA,” ujar dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin.

Artinya, sambung Ergat, tidak adanya data valid jumlah TKA, akan ada kemungkinan TKA ilegal marak di Kabupaten Bekasi.

Ke Hal.. 2

Kabupaten Seribu Industri 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jumlah perusahaan Lokasi perusahaan Jumlah pekerja lokal Jumlah pekerja asing Asal pekerja asing Industri terbanyak

: 4.000 perusaan : 9 kawasan industri : 1,2 juta pekerja : 2.200 orang : Jepang dan Korea : Otomotif dan elektronik * Sumber data tahun 2018

ADVERTORIAL

Ayo Buruan Bayar PBB, Bapenda Hapus Denda Potensi Masih Ada 600 Miliar Belum Tergarap C I K A R A N G P U S AT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Satu di antaranya, penghapusan denda pada pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) periode 15 Agustus hingga 31 Oktober 2019.

Kepala Bapenda Bekasi, Herman Hanafi, memperkirakan masih ada sekitar Rp 600 Miliar potensi PBB di Kabupaten Bekasi yang belum tergarap.

Menurut dia, ada banyak

hal yang membuat potensi PBB tersebut tak bisa dipungut. Satu diantaranya adalah dampak dari pembebasan lahan secara besar-besaran sejak belasan tahun lalu, di mana peralihan atas tanah tidak dibarengi dengan administrasi secara benar.

Misal saja sebagian lahan milik warga dibeli oleh swasta atau perorangan, namun surat atas kepemilikan tanah tidak terselesaikan secara tuntas.

“Hingga kemudian kepemilikan atas tanah tersebut menjadi tumpang tindih dan PBB nya tak bisa ditarik,” ujar Herman.

Di sisi lain, banyaknya lahan tidur yang pemiliknya tak jelas dimana rimbanya, juga membuat PBB tak bisa ditarik.

Namun begitu, Her-

HERMAN HANAFI

KEPALA BAPENDA BEKASI

man menrgaskan, pihaknya juga sudah meminta jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Apalagi saat ini, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja telah mengeluarkan aturan pada har i ulang tahun (HUT) ke-69.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan denda ini berlaku terhadap pembayaran pajak terhutang (SPPT) yang diterbitkan paling akhir tahun 2018 dan untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran utang pajak ke Bank BJB saat periode kebijakan ini diberlakukan.

Menu-

rut dia, penghapusan denda dari pajak terhutang dapat memberikan stimulus bagi masyarakat untuk membayar PBB. Metode tersebut juga dilakukan untuk menarik potensi pajak melalui wajib pajak.

“Kebijakan penghapusan denda pada pemungutan pajak seperti ini juga dilakukan pemerintah provinsi pada pemungutan pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.

Herman menjelaskan dari Rp405 miliar target PAD pada sektor PBB tahun ini, hampir 80 persen di antaranya atau setara Rp320

miliar telah terpenuhi hingga pekan terakhir Agustus 2019. “Pemerintah daerah butuh anggaran besar untuk pembangunan serta mendukung program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Oleh sebab itu kami terus berinovasi untuk meningkatkan PAD dan melalui inovasi penghapusan denda PBB ini kami harap bisa mencapai lebih dari target,” kata Herman. (adv/jio/hyt)

SAMBUNGAN

SELASA, 8 OKTOBER 2019

2

Bakal Buka Layanan Kependudukan di SGC CIKARANG PUSAT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, bakal membuka gerai layananan administrasi kependudukan di Sentra Grosir Cikarang (SGC). Langkah itu diayun guna memudahkan

masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan di pusat keramaian.

Kepala Disdukcapil Bekasi, Hudaya mengatakan keberadaan layanan di SGC ini agar masyarakat mudah membuat data diri.

“Yah pada intinya saya akan membuat warga mudah mendapatkan pelayanan dan membuat rencana bagaimana sistem pelayanan secara online, tapi itu masih tahap ide” kata dia, kemarin (7/10).

Di mana sebelumnya,

sambung Hudaya, dirinya telah membuka layanan whatsapp 081381914314 untuk pengurusan akta kelahiran.

“Masyarakat kini bisa mudah membuat akte kelahiran lewat Whatsapp. Karena disana operator langsung

membuatnya dengan ada persyaratan yang akan dipenuhi warga lalu seminggu jadi akte kelahiran. Jadi tidak perlu lagi membuat akte kelahiran di Kantor Disdukcapil,” kata Hudaya.

Menurut dia, beragan upaya ini dilakukan agar

wmengurangi penumpukan pembuatan data diri. Dengan begitu di Disdukcapil nantinya cukup untuk warga mengambil akte kelahiran.

“Selain pelayanan Whatsapp, kami juga adakan tiap minggu program jemput bola ke setiap desa

dan kios-kios, kemudian warga yang daerahnya jauh seperti Muaragembong bisa menerima pelayanan di Kecamatan. Dengan begituh warga tidak dirugikan waktu dan biaya jika mengurus di Disdukcapil,” paparnya. (har/hyt)

Gugat Praperadilan Fasum-Fasos Perum BKP

Harga Tiket Mahal, Ormas Oi Kritik Penyelanggara Konser TAMBUN SELATANRencana konser esklusif Iwan Fals di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang pada 8 Nopember menuai kritik dari para penggemarnya yang tergabung dalam Ormas Oi Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, nilai tiket yang dibanderol sekitar 80 ribu itu terlalu mahal untuk anggota Ormas Oi dan mekanisme pembelian terlalu rumit.

“Temen-temen ormas Oi mengeluhkan tiket yang terlalu mahal dan memberatkan anggota. Anggota juga kesulitan mekanisme pembelian online,”kata Dewan Pembina Ormas Oi Kabupaten Bekasi, Mandra Putra.

Seharusnya, kata Mandra pihak promotor dapat memberikan kemudahan untuk anggota ormas Oi dalam pembelian tiket.

“Ormas Oi ini kan

organisasi resmi yang didirikan Iwan Fals. Sudah seharusnya dilibatkan dan diberikan kemudahan dalam persiapan konser,”tuturnya.

Mandra belum dapat memastikan berapa anggota resmi yang akan menghadiri konser Iwan Fals karena banyak keluhan terkait harga tiket dan mekanisme pembelian.

“Konsernya ini juga

menurut info berdekatan dengan Maulid Nabi pada 9 Nopember mendatang.

Pihak promotor harus memperhatikan ini,”paparnya.

Konser Karya Semesta Iwan Fals yang rencana akan digelar pada 8 November mendatang di Stadiom Wibawa Mukti Cikarang.

Konser tersebut digagas oleh promotor Reka Kreasi Production.(dim)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank Central Asia, Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran tertutup (close bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Star terhadap debitur Surya, berupa:

Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran tertutup (close bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Star terhadap debitur Aminudin, berupa:



2

Sebidang tanah seluas 220 m berikut bangunan diatasnya yang terletak di RT. 10 RW. 05 (saat ini setempat dikenal dengan Kampung Jatimulya No. 117 RT. 002 RW. 005) Desa Sukaharja, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang sesuai dengan SHM No. 1051/ Desa Sukaharja a/n SURYA. (Limit Rp. 308.160.000,-; Jaminan Rp. 62.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang : 1.

Cara Penawaran 2.

Hari/Tanggal 3.

Batas Akhir Penawaran 4.

Tempat Lelang 5.

Penetapan Pemenang

: : : : :

Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/) Selasa, 22 Oktober 2019 Pukul 14.00 WIB (Waktu Server) KPKNL Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 9 Purwakarta Setelah batas akhir penawaran

Keterangan: 1. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah : surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.

2. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

3. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang.

4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan peminat dianggap telah melihat dan mengetahui aspek legal objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Purwakarta.

8. Untuk informasi dapat menghubungi PT. Balai Lelang Star 021- 8313728, 085295383333, 081213850521.

Karawang, 08 Oktober 2019 Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual



: : : : :

Bank Central Asia Tbk

Keterangan: 1. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah : surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.

2. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

3. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang.

4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan peminat dianggap telah melihat dan mengetahui aspek legal objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Purwakarta.

8. Untuk informasi dapat menghubungi PT. Balai Lelang Star 021- 8313728, 085295383333, 081213850521.

Karawang, 08 Oktober 2019 Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual

Jakarta I KPKNL Purwakarta

PT. Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat

KPKNL Purwakarta

Tertutp Data .. dari halaman 1 “Kalau tidak memiliki data. Itu tidak mungkin.

Kalau pun tertutup soal jumlah TKA, berarti ada dugaan permainan dengan jumlah TKA karena bukan rahasia umum retribusinya cukup besar,” tukas dia.

Disamping itu, Ergat juga mempertanyakan IMTA yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi yang terkait perpanjangan dengan per-

Suko sapaan akrabnya menjelaskan, setelah terjadi kesalahan yang dibuat oknum desa, pihaknya yang ingin meminta perbaikkan harus menulis permohonan perbaikkan AJB. Namun, proses perbaikkan tersebut dipimpong kepala desa dan camat Cikarang Pusat.

“Kami juga diminta menulis permohonan perbaikan AJB yang salah dan setelah kami ajukan pada 12 September 2019 kami pun menyerahkannya kepada kaur desa yang sekatanya sudah

Rarat Pengumuman lelang

Tertulis : Persyaratan Lelang : 1. Peserta lelang wajib …… sesuai dengan apa adanya (as is) Seharusnya : Persyaratan Lelang : 1. Lelang silaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (closed bidding) dengan menggunakan Aplikasi Lelang Email (ALE) yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat domain tersebut.

2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi*jpg*png) dan nomor nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum /perorangan diwajibkan mengunggah Surat Kuasa Notaril/disahkan Notaris dalam 1 (satu) file.

3. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan dah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.

4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.

5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetor ke Kas Negara.

tersebut dibalikan kembali, artinya itu sudah terungkap bahwa spdp udah dibalikan dan tidak dibarengi dengan hasil penyidikan jadi secara prosedurul hukum tidak sah karena cacat hukum,” tegas dia.

Ta n d r y m e l a n j u t k a n prosedural penetapan tersangka oleh pihak kepolisian tidak sah dan cacat hukum karena tidak ada spdp dari kejaksaan dan tidak dibarengi hasil penyidikan hukum. Itulah, yang digugatnya ke hakim, akan tetapi disayangkan bahwa hakim kurang menilai dari segi materil fakta persidangan, jadi Tandry menganggap Hakim menilai hanya dinilai kulit -kulitnya saja.

“Tujuan gugatan kita karena adanya kemungkinan tidak tepat, karena perkara perumahan permai ini termasuk kriminalisasi bapak Ketua RW Surayo Teguh. Dimana kriminilisasinya yaitu ada dua sengketa yang sama sedang berjalan proses hukum perdata dan pidana. Seharusnya ini masuk dalam perdata murni, padahal Proses Hukum Perdata sedang berjalan. Ini menjadi tolak ukur bahwa adanya penegak hukum kurang mengerti sedemikian tentang hukum. Kami meminta pimpinan penegak hukum agar bisa meneliti objek hukum terkait jangan sampai salag kaprah, objek hukum perdata sedang berjalan seharusnya proses ini dulu diselesaikan,” tandasnya. (har/hyt)

Apdesi Kirim .. syaratan yang bisa diperpanjang dan batas waktu IMTA yang sudah dikeluarkan dari Kemenaker.

Mengingat, mempekerjakan TKA harus membayar kompensasi ke negara 1.200 dolar per tahunnya. “Jadi tidak semua IMTA yang diterbitkan Kemenaker bisa diperpanjang di Kabupaten Bekasi.

Kemudian, mengapa pihak Disnaker tidak berkenan menjelaskan jumlah dan

nama-nama perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas II B e k a s i , Su t r i s n o m e ngatakan jumlah WNA yang berada di Kota dan Kabupaten Bekasi mencapai kurang lebih 6 ribu orang.

Mereka terdiri dari TKa berikut anak dan istrinya, pasangan WNI dan pelajar atau mahasiswa.

“Kalau TKA-nya nggak

sampai dua ribu dan paling banyak di Kabupaten Bekasi kira-kira tiga perempatnya. Sementara di Kota Bekasi cuma satu perempat.

Kan sentra industrinya ada di Kabupaten Bekasi, jadi banyaknya memang disana (Kabupaten Bekasi-red),” kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, pejabat Disnaker Kabupaten Bekasi belum merespon soal transparansi TKA dan IMTA. (jio)

diserahkan kepada Kepala Desa Pasir Ranji,” kata Suko.

Dikatakan Suko, ada kesengajaann yang dilakukan oknum kaur desa inisial JM yang diduga bekerja sama dengan oknum kepala desa WS, dimana nomor persil dan luas ditulis dengan nomor persil 145 dan luas 850 m2.

Sedangkan data yg sebenarnya sesuai C pada lokbook desa tertulis Nomor persil 146 dengan luas 830 m2, kesalahan tersebut ditemukan pihaknya yang menjadi dasar salahnya penulisan pada AJB produk PPATS yg

dikeluarkan Camat.

“Setelah kita beberapa kali ketemu di desa, bahwa kaur desa Jaja Miharja akhirnya memberikan pernyataan, bahwa itu adalah salah menulis dan pada hasil rapat juga Kepala Desa Wardi Sunandar juga mengakui ada kesalahan penulisan pada nomor persil dan ternyata nomor persil 145 tidak ada. Saksi saat itu staff desa intah, Jaja Miharja dan Kepala desa,” bebernya.

Dijelaskan Suko, pada 30 September 2019 lalu kuasa hukum datang ke Kantor Kecamatan Cikarang Pusat,

menemui Endin Samsudin dan secara formal menyampaikan permohonan perbaikan AJB produk PPATS yang dikeluarkannya.

Pertemuan tersebut adanya kesalahan AJB yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Cikarang Pusat.

Apalagi, adanya kesalahan data pendukung yang dikeluarkan Kantor Desa Pasirranji. Setelah itu, kuasa hukum terkejut mendengar pernyataan camat yang menyatakan akan memperbaiki AJB yang salah, apabila sudah ada permohonan pembatalan AJB dari Polres

Nenek Paruh .. dari halaman 1

Menurut Tandry, kasus yang menimpa kliennya, Surayo Teguh, merupakan kasus yang sangat tragis dan memilukan dimana ada seorang warga pribumi yang berjuang ingin menyelamatkan asset milik negara malah menjadi tersangka.

“Putusan tidak mencerminkan rasa keadilan, sangat disayangkan hakim tidak berani ambil posisi untuk masuk pokok perkara, karena ada keberatan esepsi dari kejaksaan, jadi hakim mengambil atau mengakomodir ajuan dari kejaksaan. Jadi keputusan itu tidak mencerminkan kemandirian hakim dan tidak objektif terhadap fakta persidangan. Karena di fakta persidangan sudah terungkap bahwa spdp dari penyidik ke kejasaan

Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimuat pada surat kabar (Cikarang Expres) tanggal 26 September 2019 terdapat ralat sebagai berikut :

Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/) Selasa, 22 Oktober 2019 Pukul 13.00 WIB (Waktu Server) KPKNL Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 9 Purwakarta Setelah batas akhir penawaran

KPKNL PT.

ILUSTRASI/FOTO NET

2

Sebidang tanah seluas 586 m berikut bangunan diatasnya yang terletak di RT. 01 RW. 02 (saat ini setempat dikenal dengan Jl. Raya Bypass Simpang Jomin No. 53 RT. 001 RW. 002) Desa/Kel. Jomin Barat, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang sesuai dengan SHM No. 805/ Desa/Kel. Jomin Barat a/n AMINUDIN. (Limit Rp. 2.000.000.000,-; Jaminan Rp. 400.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang : 1. Cara Penawaran 2. Hari/Tanggal 3. Batas Akhir Penawaran 4. Tempat Lelang 5. Penetapan Pemenang

CIKARANG PUSAT - Kasus tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasumfasos) di RW 14 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan terus berlanjut.

Kuasa Hukum Joko Dawoed dan Tandry Laksana menggugat praperadilan penetapan tersangka Surayo Teguh dalam kasus tindak pidana Penggelapan Hak atas Barang tak Bergerak sebagaimana Pasal 385 KUHP, di Pengadilan Negeri Cikarang, kemarin (7/10) Padahal, Ketua RW 14 Kelurahan Jatimulya yang ditetapkan tersangka pada 12 Agustus 2019 lalu oleh penegak hukum setelah penggugat melapor pada 1 tahun lalu berniat hanya ingin menyelamatkan aset milik negara. Sehingga, status tersangka yang disandang dirinya, hasil laporan balik dari orang yang diduga telah merekayasa Akta Jual Beli (AJB) atas nama, Bhoend Herwan Irawadi.

Informasi Cikarang Ekspres himpun, berdasarkan site plan yang dikeluarkan pihak pengembang Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP), masih tercatat merupakan lahan fasum fasos milik pemerintah yang sudah berubah menjadi sertifikat atas nama, Bhoend Herwan Irawadi.

“Harusnya diberikan pelatihan terlebih dahulu, jangan terkesan dipaksakan. Saya ga tahu ini bukan tambah lurus apa malah tambah berantakan,”paparnya.

Jaut melanjutkan para kepala desa juga mengeluhkan sikap DPMD yang terlalu kaku dan tidak lebih dahulu mengajak kepala desa untuk komunikasi, “Kemarin sudah ada pertemuan, tapi gak memberikan ruang

komunikasi,”katanya.

Jaut menambahkan, jika persiapan pembayaran nontunai dilakukan secara matang, kepala desa tidak akan mengeluhkan penerapan sistem tersebut.

“Kalau korupsi itu kan kembali ke pribadi kepala desa, dengan sistem juga bisa korupsi kalau sudah mentalnya korup. Intinya kepala desa itu harus punya tujuan untuk membangun,”paparnya.

Sebelumnya, diketahui kepala desa mengeluhkan sistem pembayaran

nontunai yang diterapkan tanpa ada pelatihan yang berdampak kesulitan kepala desa untuk menerapkan Kades Gandasari, Midik Frabowo yang menilai jika saat ini semua desa belum siap untuk me l a k u k a n pembayaran non tunai, “Kita masih meraba, kalau kemarin kan misalnya rapat kita siapin buahbuahan itu kan belinya ngecer, kan tukang buah ga ada nomor rekening, masih banyak masalah kecil lainnya,”paparnya. (dim/hyt)

Metro Bekasi.

“Nah teman-teman wartawan sudah bisa melihat dan mendengar langsung pernyataan dari Camat Cikarang Pusat, bahwa perbaikannya bukan dari kecamatan tetapi dari Desa Pasirranji,” ujarnya.

“Setelah camat memberikan jawaban yang simpang siur, kami tetap meminta kepada camat yang mengeluarkan AJB yang salah tersebut, agar segera diperbaiki sesuai data yang benar,” tambah dia.

Alumni Universitas Bhayangkara Bekasi ini akhirnya

menunggu etikat baik dan bentuk tanggung jawab, dari oknum desa dan Camat Cikarang Pusat untuk perbaikan AJB yang salah.

Pasalnya, pihak desa juga sudah mengakui kesalahan penulisan.

“Intinya ini semua sudah diakui oleh pihak desa. Sehingga perlu adanya perbaikan di camat. Jadi kita tunggu itikad baik semua pihak, sebelum lanjut ke arah pidana,” tegas Suko.

“Apalagi, kesalahan itu juga sudah diakui kaur Desa Jaja Miharja pada saat di BAP Polres. Belum lagi

pungli pembuatan AJB ini saya beberkan ke publik,” sambung Suko.

Semester itu, Camat Cikarang Pusat, Endin Samsudin saat di konfirmasi, membenarkan jika AJB yang salah di kecamatan akan diperbaikinya. Karena menurut dia, AJB yang menerbitkan di PPATS Kecamatan Cikarang Pusat. “Menurut saya AJB (Asep Jamal, red) ini benar. Karena yang menandatangani saya. Jadi gak ada yang salah. Dan gak ada yang mesti saya perbaiki,” tandas Endin. (jio)

dari halaman 1

SELASA, 8 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

3

ARIF NALDHY/METRO BEKASI

SOROT: 1.500 unit rumah hasil aspirasi Anggota DPR RI, Intan Fitriana Fauji Fraksi PAN terealisasi tahun ini, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Intan Realisasikan 1.500 Unit Rumah Untuk Warga Bekasi dan Depok KOTA BEKASI – 1.500 unit rumah hasil aspirasi Anggota DPR RI, Intan Fitriana Fauji Fraksi PAN terealisasi tahun ini, melalui program Bantuan Stimulan Peruma-

han Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Untuk Kota Bekasi mendapatkan 749 unit

rumah dan Depok 751. Melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru,” kata Intan, saat meninjau lokasi titik pengerjaan rumah,

kemarin (7/10).

Total anggaran yang digelontarkan, lanjut dia senilai 26 Milyar untuk dua Kota, Bekasi dan Depok. “Alhamdulillah sudah mulai pem-

bangunan fisik dan beberapa sudah mulai selesai,” ungkap wanita berparas cabtik ini.

Sementara penerima BSPS, Ayub (50) yang tinggal di RT 08/16 Bulak Tinggi

Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati, mengatakan sangat seneng dengan adanya bantuan dari ibu dewan yang sudah mau peduli terhadap rakyatnya.

“Saya sangat bersyukur atas bantuannya, terutama ibu Intan anggota DPR RI yang telah memperjuangan aspirasi rakyat kecil,” terangnya. (dhy/mhs)

Pengacara Tomy Winata Serang Hakim, Hamdan Zoelfa: Itu Spontanitas JAKARTA- Hamdan Zoelfa selaku tim kuasa hukum dari Desrizal berharap kasus dugaan penganiayaan terhadap hakim Sunarso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa dilihat secara bijaksana. Menurutnya, dugaan penganiayaan tersebut hanyalah peristiwa ketidaksengajaan.

“Insiden yang terjadi adalah spontanitas dan merupakan akumulasi kekecewaan terhadap Majelis Hakim. Karena memutus perkara bertentangan dengan bukti-bukti otentik dalam persidangan, yang putusannya menolak gugatan wanprestasi yang diajukan pengusaha Tomy Winata terhadap PT Geria Wijaya Prestige (GWP),” kata Hamdan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap, kasus tersebut dapat dituntaskan. Semua pihak diharapkan melihat

berdasarkan bukti-bukti di persidangan.

“Nanti bagaimana putusan terakhir saya kira semua bisa menilai apa yang paling pantas. Saya kira itu,” terang Hamdan.

Lebih lanjut Hamdan berharap karena yang menjadi korban adalah hakim, maka proses persidangan dapat berjalan secara bijaksana.

“Itulah harapan kami, kami berharap ditugaskan dengan betul-betul bijak, fair dengan sungguh-sungguh menghormati prinsip praduga tidak bersalah itu,” tukasnya.

Sebelumnya, peristiwa penganiayaan terhadap Hakim Sunarso terjadi pada 18 Juli 2019, saat Majelis Hakim Perkara No 223/2018 membacakan putusan yang menolak gugatan wan prestasi yang diajukan pengusaha Tomy Winata terhadap PT Geria Wijaya Prestige (GWP). Secara spontan, Desrizal mengeluarkan ikat pinggang yang kemudian memukul Hakim Sunarso.

Peristiwa itu pun membuat Tomy Winata angkat bicara. Melalui juru bicaranya, Tomy meminta maaf atas insiden itu.

“Oleh karena itu TW minta maaf kepada semua pihak khususnya pihak yang menjadi korban atas terjadinya hal tersebut. Kami pun heran apa yang menyebabkan dia gelap mata,” ujar juru bicara TW, Hanna Lilies, dalam keterangannya, Jumat (19/7).

“Kami dan TW sangat terkejut saat diberi tahu tentang peristiwa pemukulan tadi siang dan kami sangat menyesalkan. Padahal selama ini yang kami tahu DA bukan termasuk orang yang temperamental,” ungkapnya.

Tomy menyerahkan kasus ini kepada kepolisian. Dia meminta Desrizal mengikuti proses hukum yang ada. “Sehubungan dengan peristiwa tersebut TW sedang berusaha untuk mempercepat kepulangannya ke tanah air,” pungkas Hanna. (bbs/mhs)

Dongkrak PAD .... dari halaman 4 Saat ini, Bapperda DPRD Kota Bekasi masih sibuk mengebut pembahasan

enam raperda prioritas, di antaranya Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin, Pengawasan dan Penataan Gedung, Drain-

Pemkot Makin .... ase Perkotaan, Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah, serta Penyelenggaraan Usaha Perkoperasian. (bbs/mhs)

Intan Tinjau .... dari halaman 4 “Ini pengerjaan baru jalan satu bulan dan untuk progres

pengerjaannya sudah 15%.

Ini sudah dibuat parapet dan tiang pancang yang kuat dan sudah dikerjakan 19 ti-

tik tiang pancang dari yang ditargetkan 100 tit8k dengan kedalaman 14 Meter,” ujar Bambang. (dhy/mhs)

Saya Katakan .... dari halaman 4 “Harus saya katakan, haji itu pengalaman terindah.

Saya pernah ke beberapa negara, tapi haji itu levelnya tingkat tertinggi. Saya berangkat bersama guru saya, saya dibekali dengan ilmu yang membuat saya tercengang dan membuat saya nangis ketika tawaf, sai, bisa saya nikmati yang namanya berdoa dan sujud. Ketika sedang tawaf dan sai itu fisik banget, tapi at the same time kita juga harus konsentrasi untuk berkomunikasi dengan roh kita,” kenang Dewi saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).

“Ini benar-benar miniatur kehidupan, kita benerbenar diuji dari segala macam aspek, bertemu dengan banyak orang, desakdesakan, tapi gimana kita menghormati dan merangkul satu sama lain dengan cara ego diturunkan, tawadu. Kalau ada masalah kita hanya minta kepada Allah.

Udah nggak ada yang lebih

baik dari berangkat haji,” sambungnya antusias.

Berangkat haji adalah citacita Dewi yang sudah lama terpendam. Setelah terusterusan dapat testimoni dari teman-temannya yang sudah lebih dulu naik haji, wanita kelahiran Rio De Janeiro itu pun makin kepo dan tertarik. Usut punya usut, ada satu ksiah unik yang terjadi ketika Dewi mengajak suaminya untuk pergi haji.

“Makin denger tementemen yang udah berangkat, terus pulang, kepo banget pengen tau. Udah gitu saya mengajukan proposal ke suami berapa kali, saya cuma bilang ‘Oke kalau kita nggak berangkat haji 2019, sebelum saya umur 40, saya nggak mau ke negara manapun. Kamu ajak saya liburan ke manapun saya nggak mau, saya mau haji dulu’. Dan Alhamdulillah akhirnya dia setuju, itu juga karena kita sama-sama belajar dan tau pentingnya untuk berangkat haji bagi siapapun yang mampu.

Mampu itu dalam fisik dan Alhamdulillah materi juga mampu. Harus berangkat, wajib,” jelas Dewi.

Selama proses haji, ada beberapa pengalaman unik yang terjadi. Dan rangkaian kejadian tak biasa itu yang lantas membuat Dewi semakin merasa kecil dan lemah sebagai manusia.

“Pulang dari sana saya sekarang sadar bahwa kita adalah makhluk yang paling lemah. Kalau bawa embelembel jabatan, itu halu berat, karena gelar itu nggak ada artinya di mata Allah.

Kita makhluk paling lemah, kecuali dari pertolongan Allah. Itu yang aku rasain. Pas dikasih ujian di sana, kita sempat kesasar dari Mina di mathab 93, terus kita zikir dengan air mata, hati, ‘Ya allah ampuni kita, kita terlalu lalai’, terus akhirnya kita jalan 36 km. Bayangkan untuk mencari mathab kita akhirnya dipertemukan, itu pertolongan Allah. Manusia itu terlalu sombong, itu yang aku rasakan,” tuntas Dewi. (*)

dari halaman 4 “Alhamdulillah kerja sama ini terjalin dengan baik. Kita setiap tahun melakukan kerjasama ini, Kerjari Kota Bekasi selaku TP4D terus memberikan pendampingan pengerjaan proyekproyek strategis yang ada di Pemko Bekasi,”kata Wali Kota.

Bila di tahun sebelumnya proses pendampingan dan pengawalan ini sudah berjalan dengan sangat baik, maka di tahun ini Walikota Bekasi berharap pendampingan dan pengawalan ini dapat kembali berjalan dengan baik pula. “ Ta h u n k e m a r i n pendampingan dan pengawalan sudah berjalan

sangat baik dan terkawal sehingga bisa meminimalisir kekurangan dan kesalahan yang terjadi, kita berharap ditahun ini pendampingan dan pengawalan ini dapat berjalan dengan baik pula seperti tahun sebelumnya, karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kejari Kota Bekasi. Ke depannya kita akan meningkatkan dan terus melakukan perbaikan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Pepen pun menginstruksikan agar Kepala Disperkimtan Kota Bekasi untuk segera mempercepat proses pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

“Di kesempatan hari ini saya juga menginstruksi-

kan supaya Kepala Dinas Disperkimtan segera mempercepat proses pembangunan gedung baru Kejaksaan negeri Kota Bekasi. Ini dilakukan agar meningkatkan kinerja dan untuk kebaikan kedepannya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Neger i Kota Bekasi Sukarman mengatakan, MoU ini dalam rangka kerjasama memberikan bantuan terkait masalah perdata dan tata u s a ha n e ga ra ya n g d i hadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi. “Artinya jaksa selaku pengacara negara berhak untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah baik itu di bidang perdata maupun tata usaha

negara.” jelas Kajari Ia juga berharap, ke depannya, pendapmpingan ynag dilakukan jajaran TP4D akan selaras dengan menurunnya angka temuan masalah pada setiap kegiatan pembanguanan di Kota Bekasi.

“Saya berharap bantuan hukum dapat menurun, karena jika menurun berarti tidak ditemukannya masalah. Pendampingan juga diperlukan untuk terciptanya penyelenggaraan yang bersih. Kami juga pinta agar semua saling terbuka, jika konteksnya dalam pertimbangan hukum, nanti kita rembukan bersama agar segala permasalahannya bisa kita tangani dengan baik,” tukasnya. (dhy/mhs)

hun 2020 mendatang. Meski jumlahnya masih belum bisa menandingi dana hibah dari DKI Jakarta, namun cukup menjadi pengobat kekecewaan Pemkot Bekasi dibawah komando Pepen.

Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2020 bakal mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov Jabar sebesar Rp 147 miliar. Angka itu terbilang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang tak pernah menyentuh angka Rp 100 miliar.

“Ya alhamdulillah tahun 2020 kita dapatkan dana dari Pemprov Jabar Rp 147 miliar. Itu meningkat cukup besar ya, tahun ini saja kan kita hanya dapat Rp 27 miliar,” ujar Wali Kota

Bekasi Rahmat Effendi alias kepada awak media, di halaman Pemkot Bekasi, Senin (7/10).

Pepen menuturkan, peningkatan jumlah pemberian bantuan Pemprov Jawa Barat menunjukkan sudah adanya perhatian besar terhadap Kota Bekasi. “Selama ini kan saya terus jalin komunikasi rapat dengan Gubernur Ridwan Kamil soal sedikitnya bantuan anggaran itu. Akhirnya Pak Gub memberi skala prioritas ke Kota Bekasi,” kata dia.

“Karena memang Kota Bekasi juga sebagai penghasil besar dana-dana perimbangan dan dana-dana pajak daerah yang dikelola oleh Provinsi,” timpal Pepen. (bbs/dhy/mhs)

DKI Angkat .... dari halaman 4 “Ya kita lihat makanya, orang kita minta, masa maksa-maksa,” kata dia.

Sebagai diketahui, pada tahun 2019, pencairan dana hibah dari Pemprov DKI ke Pemkot Bekasi mencapai Rp 752 miliar.

Sementara untuk tahun 2020, mulanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi mengusulkan dana hibah sebesar Rp 719 miliar ke Pemprov DKI. Sekretaris Bappeda Kota Bekasi, Eka Hidayat Taufik menyatakan, dana hibah sebesar Rp 719 miliar tahun depan terdiri dari dua item, yakni Rp 351,8 miliar untuk dana kemitraan dan Rp 367,2

miliar untuk kompensasi Bantargebang.

Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari, ada permohonan program yang tidak bisa dikabulkan Pemprov DKI Jakarta karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Salah satu permohonan program yang tidak dikabulkan, yakni pembangunan jaringan dan infrastruktur jalan.

Di sisi lain, kendati sedikit mengerutu soal akan turunnya jumlah dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bekasi sedikit bernafas lega lantaran sebaliknya dana bantuan dari Provinsi Jawa Barat menambah pada ta-

Harian Umum

SELASA, 8 OKTOBER 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

HARGA Rp3.000

4

DKI Angkat Tangan, Jabar Tambah Bantuan Naik-Turun Gelontoran Duit ke Kota Bekasi

KOTA BEKASI- Harapan Pemkot Bekasi bisa mendapat gelontoran dana hibah jumbo dari Pemprov DKI pada tahun 2020 seperti tahun 2019 ini nampaknya bakal kandas.

Hal ini lantaran sampai saat ini, dari ajuan permintaan sebesar Rp 719 miliar, yang masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020 besarannya hanya sekitar Rp 406,7 miliar.

Mersepons hal ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menganggap dana hibah sebesar

Rp 406,7 miliar yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi pada 2020 mendatang masih sangat kurang alias jauh dari harapan Pemkot Bekasi..

“Ya kurang lah. Enggak kayak tahun kemarin (2019), gede,” ujar Rahmat Effendi kepada awak media.

Wali kota yang biasa disapa Pepen ini besaran dana hibah sebesar Rp 406 miliar tak akan mencukupi kebutuhan pembangunan di Pemkot Bekasi.

Saat dikonformasi apakah akan ngotot meminta tambahan ke Pemrov DKI, Pepen mengaku tidak akan memaksa dan legowo

Bantuan DKI Jakarta ke Pemkot Bekasi l Tahun 2019: Rp 742 miliar l Tahun 2020 l Ajuan: Rp 719 miliar l Rencanan yang disetujui: Rp 406,7 miliar

Bantuan Pemprov Jabar ke Pemkot Bekasi Tahun-tahun sebelumnya: Tidak pernah menyentuh angka Rp 100 miliar Tahun 2020: Rp. 147 miliar

menerimanya. n

Ke Hal... 3

Intan Tinjau Proyek Tanggul Kali Cipandewa KOTA BEKASI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PAN, Intan Fitriana Fauzi, kemarin (7/10) meninjau langsung pengerjaan proyek tanggul Kali Cipendewa di Pondok Gede Permai (PGP) yang ambrol akibat longsor pada September

2017 lalu.

Di sela-sela, pengecekan progres pengerjaan proyek, Intan berharap pengerjaanya bisa cepat rampung agar bisa dimanfaatkan dengan normal kembali oleh masyarakat.

“Kita harapkan akses jalan agar bisa digunakan kem-

TEROPONG SENAYAN bali oleh masyarakat dan tanggul yang longsor dapat normal kembali,” kata Intan saat tinjau lokasi tanggul

Cipendawa di Kota Bekasi Jawa Barat.

Dikatakannya, pengerjaan proyek yang didanai oleh APBN sebanyak Rp 8,7 miliatitu ditarget akan selesai selama 114 hari kalender, atau tepatnya ditarget harus rampung akhir tahun 2019.

Pada lokasi yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWS), Bambang Hidayah mengatakan, pengerjaan tanggul baru berjalan satu bulan pasalnya anggarannya baru turun setelah adanya kesepakatan bersama dengan DPR RI. n Ke Hal... 3

Dewi Sandra “Saya Katakan, Itu Pengalaman Terindah....”

AWAL Agustus lalu, Dewi Sandra untuk pertama kalinya menunaikan ibadah haji. Tak sendirian, wanita berusia 39 tahun itu juga turut serta membawa suaminya, Agus Rahman.

Sebelumnya, Dewi sudah menceritakan pengalaman-pengalamannya ketika menunaikan ibadah haji lewat media sosial pribadinya. Dan kali ini, bintang sinetron Catatan Hati Seorang Istri itu menceritakannya langsung kepada awak media ketika menghadiri Ideafest 2019. n Ke Hal... 3

SEKILAS Dongkrak PAD, DPRD Wacanakan Raperda Rukotel KOTA BEKASI- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang mengeklaim akan mengusulkan regulasi mengenai operasional rumah toko hotel ( rukotel) di Kota Bekasi.

Nicodemus berujar, ia bakal mengusulkannya masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2020. Menurut dia, keberadaan rukotel semakin menjamur di beberapa titik di Kota Bekasi.

“Kalau enggak (ada perdanya), kami eksekusi tuh hotel di dalam ruko. Cuma ada dua pilihan, mau itu hotel di ruko kami eksekusi, ditutup atau kita buat perdanya,” ujar politikus PDI-P itu kepada awak media belum lama ini.

Pria yang akrab disapa Nico itu menyebutkan, terbitnya perda soal rukotel dapat menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Apalagi, selama ini rukotel-rukotel itu berdiri tanpa izin karena belum ada payung hukumnya. “Harusnya rukotel yang sudah beroperasi dieksekusi dulu, ya, karena kan sudah berapa tahun, bagaimana pajaknya?” ujar Nico.

“Saat membangun, isi IMB-nya apa? Kan kita enggak tahu. Nah, perda salah satunya kan untuk nyari PAD, selain kemasyarakatan,” timpalnya. n Ke Hal... 3

ISTIMEWA

Pemkot Makin Mesra dengan Kejaksaan Puji TP4D dan Percepat Rampungkan Kantor Kejari KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi melakukan penandatanganan kota kesepakatan kerja sama alias MoU dengan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi di Aula Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jalan Veteran, Kota Bekasi, kemarin (7/10).

Kerja sama yang juga secara simbolis langsung diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Sukarman, tersebut berisikan kerja sama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan tim pengawalan, pengamanan, pembangunan dan pemerintah daerah (TP4D).

Pada kesempatan ini, Rachmat mengucap rasa terima kasih Pemkot Bekasi kepada

Kejari Kota Bekasi, khususnya terhadap pendampingan yang dijalankan (TP4D) beberapa tahun terakhir .

Pria yang biasa disapa Pepen ini turut pula menuturkan, kerjasama pendampingan dan penga-

walan dengan Kejari Kota Bekasi ini setiap tahunnya terus dilakukan oleh Pemkot Bekasi untuk mengawal setiap proyek strategis daerah yang dilakukan pada sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Bekasi. n Ke Hal... 3

ARIF NALDHY/METRO BEKASI

MoU TP4D: Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi melakukan penandatanganan kota kesepakatan kerja sama alias MoU dengan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi di Aula Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jalan Veteran, Kota Bekasi, kemarin (7/10).