Cikarang Ekspres, 8 November 2019

Semangat Baru Bekasi

JUMAT, 8 NOVEMBER 2019

Warga Siap Tuntut

KESEHATAN Dinkes Bentuk Program Pokemon Keswa dan Kelainan Jiwa CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Kesehatan memberikan pelatihan deteksi kelainan jiwa kepada kader dan programer di Hotel Ayola Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kamis (7/11).

Peserta kegiatan ini sebanyak 88 orang yang merupakan kader dan programer dari masingmasing Puskesmas di Kabupaten Bekasi. Mereka dibekali pelatihan mendeteksi dini gangguan jiwa dan penanganannya.

“Pelatihan ini untuk kader dan pemegang program.

Kader yang dilatih akan lebih mudah mendeteksi bila ada warganya yang diduga ada kelainan jiwa,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti saat diwawancarai Cikarang Ekspres.

Sri mengatakan, setelah kader dan programer mendapat pelatihan, deteksi bisa langsung dilakukan di masyarakat. Jika ada masyarakat yang diduga mengalami gangguan jiwa, maka bisa dibawa ke Puskesmas untuk ditangani. “Kita ada yang namanya Pokemon Keswa.

Ke Hal...2

HARGA Rp3.000

PT Pindo Deli III dan Jui Shin Jika Tetap Melakukan Pencemaran Limbah ke Cebeet

CIKARANG PUSAT – Diduga sejumlah perusaahan besar menjadi biang penyebab pencemaran limbah berbahaya ke aliran sungai Cebeet. Perusahaan tersebut di antaranya PT Pindo Deli III, Jui Shin. Warga siap melakukan somiasi jiga perusahaan itu masih saja mengotori aliran sungai yang melintasi perbatasan

Karawang-Bekasi itu.

“Kami telah melakukan uji lab pada air sungan kali Cebeet dan hasilnya limbah sungai itu berasal dari perusahaan-perusahaan besar itu,” jelas aktivis lingkungan dari wilayah Cikarang Pusat, Edi. Dia menjelaskan, kondisi sungai Cibeet tercemar limbah industri berbahaya atau

B3. Bahkan air berwarna kehitam-hitaman dan berbau. Apalagi banyak warga sekitar yang menggunakan air tersebut. Ada beberapa desa yang terdampak langsung misalnya saja desa Pasir Ranji yang berada di wilayah Cikarang Pusat.

Edi pun mengaku telah bertemu dengan pihak perusahaan yang diduga

membuang limbahnya ke aliran sungai Cebeet. Dia mengungkapkan ada kesepakatan yang dibangun dari pertemuan warga dengan perusahaan-perusahaan tersebut, di antaranya perusahaan yang membuang limbahnya tidak akan lagi membuang limbahnya secara illegal.

“Artinya, mereka sepakan

mengelola pembuangan limbahnya dengan baik dan tidak mencemari aliran sungai,” jelas Edi. Selain itu, perusahan tersebut diminta melakukan normalisasi sungai. Kesepakatan ini juga penting agar perusahaan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya yaitu mencemari lingungan.

Ke Hal...2

Tim Monev Pelototi Anggaran di Delapan Desa SERANG BARU - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Serang Baru menyambangi kegiatan pembangunan fisik di delapan desa. Tim Monev kecamatan bersama BPD, TNI-Polri, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) melaksanakan peranannya dalam pembinaan terhadap pemerintahan desa (Pemdes). Sehingga jelas anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dan daerah, benar-benar direalisasikan.

Tentunya pembangunannya disesuaikan yang telah di rencanakan.

Camat Serang Baru Subarnas mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan di delapan desa, dilaksanakan

secara bertahap sesuai dengan anggaran yang dikucurkan. Kegiatan Monev yang telah dijadwalkan ini diharapkan sebagai salah

satu upaya untuk melihat langsung, agar maksimal dalam membangun desa baik fisik maupun non fisik.

Sehingga sesuai dengan

perencanaan yang direalisasikan dilapangan.

“S a y a i n g i n k e g i a t a n Monev ini bisa dijadikan Ke Hal...2 momentum

ADVERTORIAL

Tingkatkan Kapasitas Potensi Masyarakat Desa DPMD Bekasi Latih Aparatur Desa CIKARANG UTARA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) gelar pelatihan peningkatan kapasitas potensi masyarakat desa. Kegiatan yang berpusat di Batiqa Hotel Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara itu targetnya desa-desa yang

berada di wilayah Kabupaten Bekasi, mampu membuka peluang usaha demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Dalam sambutannya, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Ida Farida menyampaikan bahwa pelatihan dalam peningkatan kapasitas potensi masyarakat desa.

Karena menurut dia, desa harus bisa meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam pelaksanaan pembangu-

nan di pedesaan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Mentri Desa Nomor 16 tahun 2018 tentang Perioritas Pengunaan Dana Desa.

“Ya kalau saya liat Kabupaten Bekasi harus bisa di 2020, untuk bisa mengikuti kompotisikompotisi desa. Dan ini harus di mulai dari sekarang, artinya, kita harus punya inovasi, dan tentunya kita harus bisa membaca peluang karena daftar jumlah penduduk mencapai 3,5 juta. Ini

tentu peluangnya banyak, dan masalahnya juga bisa banyak tapi jadikan masalah itu sumber pendapatan, jangan masalah itu cuma dijadikan masalah,“ tegasnya.

Namun begitu ia juga berharap, bahwa harus adanya pemetaan, karena menurutnya jika bicara bagaimana kapasitas potensi yang nanti ada, tentunya desa bisa memberi kesejahteraan kepada masyarakat.

“Ini kita harus juga mencoba

menghindari terjadi urbanisasi besar-besaran, sehingga tidak ada masyarakat yang mencari pekerjaan diluar. Yang sifatnya juga belum pasti, dan seharusnya di desa itu bisa memberi peluang-peluang usaha yang nanti diciptakan, tentunya yang terpenting kita harus bisa menjadi entepreneur muda yang penuh dengan inovasi,” ucapnya.

Selain itu, perlu diketahui desa Bantarjaya sedang mengikuti

kompotisi tentang pengunaan teknologi dalam program pertanian. DPMD pun berharap, bahwa desa-desa lain bisa dan mampu memberi inovasi demi kemajuan masyarakat.

“Mungkin untuk saat ini masih berada di tahapan edukasi, dan harapan kami ditahun 2020, desa-desa bisa turun, untuk mengikuti kompetisi inovasi yang dimiliki dari tiap-tiap desa, “tutupnya. (adv/mil/ugi)

SAMBUNGAN

JUMAT, 8 NOVEMBER 2019

2

Aparatur Desa Wajib Kantongi Izajah SLTA SETU - Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat mematuhi peraturan standart ijasah kepada para aparatur desa yaitu minimal SLTA. Agar pemerintahan desa (pemdes) dapat bekerja sesuai kapasitas dan kompetensi.

Ketua Forum Badan Per-

musyawaratan Desa (FBPD) Kecamatan Setu, Eras Rasyidi mengatakan aturan standart pendidikan harus dipatuhi. Pihaknya mengaku sudah berkomunimasi dengan para kepala desa.

“Sebagai mitra kerja kita sudah mengingatkan. Kalau secara tertulis memang be-

lum karena itu wewenang Pemerintah Kabupaten Bekasi. Aturan memang harus dijalankan,”katanya.

Eras mengatakan biasanya para Kepala Desa memperkejakan aparatur desa karena jasa politik waktu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ia menyarankan jika ma-

sih ada aparatur desa yang ijasah dibawah standar harus mengikuti keseteraan.

“Memang tidak bisa langsung jadi, semua harus proses. Karena standart pendidikan itu akan menentukan kualitas para aparatur desa.

Kepala Desa bisa mengikutkan aparatur desa untuk ikut

ujian kesetaraan,”tuturnya.

Penunjukan aparatur desa merupakan hak preogratif kepala desa, “Kalau aturan mau tidak mau ya harus diiikuti,”paparnya.

Ketua BPD Cibening, Anton Suryana menambahkan di Desa Cibening sendiri hanya satu staf yang belum me-

miliki ijasah SLTA dan saat ini sedang mengikuti ujian kesetaraan.

“Ini sudah diingatkan dirapat minggon pun dibahas.

Desa Cibening sudah hampir semua ijasah sesuai standart.

Satu staf sedang mengikuti ujian kesetaraan,”tuturnya.

Sebelumnya, Kepala

DPMD Kabupaten Bekasi, Ida Farida mengingatkan Kepala Desa bekerja sesuai aturan “Biasakan bekerja sesuai aturan, jangan membuat aturan tersendiri. Karena semuanya tentang desa itu diatur dalam perundang-undangan desa,” paparnya. (dim)

Anggaran Pilkades Serentak Rp 5 M

PENDIDIKAN

CIKARANG PUSAT Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Kabupaten Bekasi akan diikuti 16 Desa, pada 19 April 2020 mendatang. Hal itu dikatakan Kabid Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Beni Yusnandar, di Kantor Diskominfo Pemkab Bekasi, Rabu (18/9).

“Jadi ada 16 desa yang akan melaksanakan Pilkades

Serentak 2020 Kabupaten Bekasi,” ucap dia.

Dikatakan dia, berbagai persiapan sudah dilakukan seperti surat edaran bupati terkait tahapan Pilkades 2020 dan pembentukan tanggal pada proses Pilkades 2020 yang akan digelar pada 19 April mendatang.

“Untuk tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi dimulai pada Januari 2020.

Sedangkan pelantikan kepala desa terpilih dilakukan pada 18 Juni 2020.

Desa terakhir yang masa jabatannya berakhir adalah Desa Mangunjaya yaitu tanggal 20 Januari 2020. Jadi setelah tanggal itu, 16 desa secara serentak membentuk panitia Pilkades,” tuturnya.

Terang dia, untuk persiapan lainnya untuk Pilkades Serentak 2020 ialah usulan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Bekasi. Anggaran yang diusulkan untuk pemilihan 16 kepala desa tahun depan Rp. 5 Miliar.

“Kalau Pilkades Serentak 2018 lalu itu asumsi anggarannya Rp20 ribu untuk satu pengguna hak pilih setiap desa. Kalau 2020 kita usulkan menjadi Rp25 ribu per pengguna hak pilih setiap desa,” terang dia.

“Jadi dari 16 desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak 2020, masing-masing mendapat bantuan keuangan Rp300 juta sampai Rp400 juta,” sambung dia.

Di Kabupaten Bekasi

sebenarnya ada 17 kepala desa yang masa jabatannya habis pada 2020 mendatang.

Namun satu desa yakni Desa Setia Asih mengajukan perubahan status menjadi kelurahan sehingga pilkades di desa tersebut ditiadakan.

“Pada 2018 kemarin hasil Musdes, Desa Setia Asih mengajukan ingin menjadi kelurahan. Maka Pilkades Setia Asih Kecamatan Tarumajaya berdasarkan arahan bupati ditiadakan,” tandasnya. (har)

Aparatur Desa Wajib Kantongi Izajah SLTA SETU - Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat mematuhi peraturan standart ijasah kepada para aparatur desa yaitu minimal SLTA. Agar pemerintahan desa (pemdes) dapat bekerja sesuai kapasitas dan kompetensi.

Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kecamatan Setu, Eras Rasyidi mengatakan aturan standart pendidikan harus dipatuhi. Pihaknya mengaku sudah berkomunimasi dengan para kepala desa.

“Sebagai mitra kerja kita sudah mengingatkan.

Kalau secara tertulis memang belum karena itu wewenang Pemerintah Kabupaten Bekasi. Aturan memang harus dijalankan,”katanya.

Eras mengatakan biasanya para Kepala Desa memperkejakan aparatur desa karena jasa politik waktu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Ia menyarankan jika masih ada aparatur desa yang ijasah dibawah standar harus mengikuti keseteraan.

“Memang tidak bisa langsung jadi, semua harus proses. Karena standart pendidikan itu akan menentukan kualitas para aparatur desa. Kepala Desa bisa mengikutkan aparatur desa untuk ikut ujian kesetaraan,”tuturnya.

Penunjukan aparatur desa merupakan hak preogratif kepala desa, “Kalau aturan mau tidak mau ya harus diiikuti,”paparnya.

Ketua BPD Cibening, Anton Suryana menambahkan di Desa Cibening sendiri hanya satu staf yang belum memiliki ijasah SLTA dan saat ini sedang mengikuti ujian kesetaraan.

“Ini sudah diingatkan dirapat minggon pun dibahas. Desa Cibening sudah hampir semua ijasah sesuai standart. Satu staf sedang mengikuti ujian kesetaraan,”tuturnya.

Sebelumnya, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Ida Farida mengingatkan Kepala Desa bekerja sesuai aturan “Biasakan bekerja sesuai aturan, jangan membuat aturan tersendiri. Karena semuanya tentang desa itu diatur dalam perundang-undangan desa,” paparnya. (dim)

FOTO: JAWAPOS

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Mengucapkan

Selamat

Kepada RSUD Bekasi atas diraihnya penghargaan pelayanan publik ke-4 Kalinya dari Kementerian PANRB.

DR. SRY ENNY MAINIARTI Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi

Menteri Agama Tegaskan Cadar Tidak Ada Kaitannya dengan Ketakwaan JAKARTA – Menteri Agama Fachrul Razi mengklarifikasi polemik cadar, saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mantan petinggi militer itu menegaskan bahwa Niqab atau cadar tidak ada hubungannya dengan kualitas ketakwaan seseoarang.

“Cadar dengan ketakwaan itu tidak ada hubungannya.

Karena itu kami ingin (isu) cadar ini tidak berkembang dengan alasan ukuran ketakwaan umat,” kata Fachrul, Kamis (7/11).

Warga Siap .. dari halaman 1 Dan warga juga menekank-

yang baik dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemdes menjadi maksimal,” ujarnya kepada Cikarang Ekspres, Kamis (7/11).

Kasi Pemerintahan sebagai Ketua Tim Monev Kecamatan Serang Baru Cece menegaskan, tim Monev ini terdiri dari Pihak Kecamatan, PLD, unsur TNI dan Polri serta BPD desa masing-masing. Tim Monev

di DPR itu, Fachrul juga membantah dirinya melarang cadar. Ketua Bravo 5, sebagai salah satu gerbong relawan Jokowi itu justru mempersilakan kalau ada muslimah yang mau menggunakan cadar.

“Bagaimana kalau mau pakai cadar, silakan. Tidak pernah kami berbicara melarang pakai cadar,” kata Fachrul.

Lebih jauh Fachrul mengatakan, soal adanya pelarangan atau tidak di instansi tertentu, itu merupakan kebijakan internal masing-masing.

Dia menganalogikan, kalau untuk alasan keamanan misalnya ada beberapa instansi melarang atau menyuruh orang membuka helm karena ada aturan wajah harus kelihatan, itu merupakan urusan masingmasing.

“Kalau alasan keamanan, misalnya di beberapa instansi tertentu melarang orang pakai helm atau harus buka helm atau dia ada aturan mukanya harus kelihatan di tempat tertentu, itu keputusan instansi masing-masing,” pungkasnya. JawaPos.com

Dinkes Bentuk .. an akan melakukan aksi serta menutut perusahaan tersebut jika masih terjadi

pencemaran ke aliran sungai kali Cebeet. “Kami akan tuntut meraka agar bertanggung-

jawab jika masih melakukan pembuangan limbahnya ke sungai,” tegasnya. (uzi/har)

tersebut melihat langsung hasil pembangunan tahap dua di dua desa tahun 2019 yang telah dijadwalkan.

Bahkan hasilnya telah didapatkan, yang tentu saja sebagai bahan evaluasi.

Pembangunan di Delapan Desa, Desa Sukasari, Sukaragam, Jayasampurna, Jayamulya, Sirnajaya, Cilangkara, Nagacipta dan Nagasari.

“Saya dan tim menyimpulkan, ternyata delapan desa melaksanakan pemban-

gunannya sesauai dengan jadwal, perencanaan dan RABnya,” tandasnya.

Kades Nagacipta Jabar menuturkan, pembangunan yang dilakukan Desa Sukasari, dengan merealisasikan APBDes dari anggaran tahap dua yang dikucurkan pemerintah.

Tentu saja disesuaikan dengan RPJMDes dan RKPDes. Yakni membangun delapan titik kegiatan, TPT, Rabat Beton, Lapangan Bulutangkis, Drainase dan Posyandu.

“Saya melakukan pembangunan Tahun 2019, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan yang direncanakan. Agar warga dapat melihat langsung kegiatan pembangunan didesanya,” tegasnya.

PLD Desa Sukasari dan Sukaragam Kecamatan Serang Baru Eko Marko menjelaskan, setelah memonitoring dua desa, tentu saja hasil pembangunan yang dilakukan pemdes faktanya dapat dilihat langsung dilapan-

Tim Monev .. dari halaman 1

Namun, Fachrul yang merupakan mantan wakil panglima TNI itu mempersilakan, jika ada pihak yang merasa bahwa cadar adalah salah satu ukuran ketakwaan.

Meskipun ada juga orang yang mewacanakan bahwa cadar tidak ada kaitannya dengan takwa.

“Kalau ada orang ngomong mengajurkan kalau mau betul-betul menjadi muslimah, maka pakailah cadar karena (alasan) bla, bla, bla, itu yang kami tidak mau,” ujarnya.

Dalam rapat perdananya

Kepanjangannya yaitu Pos Konseling Edukasi dan Monitoring Kesehatan Jiwa.

Jadi jika ada yang diduga mengalami gangguan jiwa ditangani tim dari Pokemon Keswa,” ungkapnya.

“Penanganannya dengan

berkolaborasi programer kesehatan jiwa di Puskesmas,” imbuhnya.

Kader yang akan mendeteksi gangguan jiwa di masyarakat menggunakan aplikasi.

Dari aplikasi itu, kader bisa mengetahui dengan mudah kondisi kejiwaan

masyarakat.

“Ada toolsnya di Android, bisa juga didownload.

Tindaklanjutnya dikerjakan Puskesmas setempat,” katanya.

Sri Enny berharap dengan gerakan deteksi dini ini, pada 2020 Kabupaten Bekasi bebas pasung.(har)

gan. Pasti hasil monitoring tersebut akan dievaluasi, dan menjadi bahan untuk meningkatkan kinerja Pemdes dalam melakukan kegiatan pembangunan didesanya masing-masing.

“Tentunya Kepala Desa dan aparaturnya, harus menerima langsung hasil dari monitoring, jika masih ada

kekurangan, ya harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Lanjutnya, kegiatan Monev di Desa Sukaragam dan Sukasari Khususnya, bisa menjadi pelajaran yang baik bagi pemdes setempat. Agar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik, harus dikerjakan sesuai dengan peraturan dan keten-

tuan yang berlaku. Sehingga hasil pembangunannya bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Apalagi saat ini pengawasan terhadap anggaran yang dikucurkan pemerintah, semakin ketat,” pungkasnya. (ags)

dari halaman 1

JUMAT, 8 NOVEMBER 2019

SAMBUNGAN

3

n Review Film

Love For Sale 2: Sekuel Bagus, Tapi Sayang Kurang Fokus MENGEMBANGKAN sekuel sebuah film yang meraih kesuksesan memang bukan pekerjaan yang mudah bagi para sineas. Tidak jarang kehadiran sekuel sebuah film bermuara pada kekecewaan penonton lantaran kualitasnya tidak sebagus film pertama. Mungkin, hal ini yang terjadi pada Love for Sale 2.

Sesuai judulnya, film ini merupakan lanjutan dari Love for Sale yang rilis pada 2018 tahun lalu. Seperti yang sudah diketahui, film yang dibintangi Gading Marten dan pendatang baru berbakat Della Dartyan itu mendulang banyak pujian dan menyabet beberapa penghargaan bergengsi.

Gading bahkan dianugerahi Piala Citra untuk kategori aktor terbaik.

Dengan kesuksesan Love for Sale, adalah hal yang sangat lumrah bagi sutradara Andibachtiar Yusuf untuk menggarap sekuelnya. Apalagi, Love for Sale berakhir dengan ending yang sangat menggantung.

Penayangan film Love for Sale 2 memang sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta film yang sangat menikmati film pertamanya. Seperti yang mungkin d i k h aw a t i r k a n b a n y a k orang, Love for Sale 2 harus diakui tidak bisa menghadirkan sensasi campur aduk yang membuncah seperti

prekuelnya.

Love for Sale 2 masih mengisahkan petualangan Arini (Della Dartyan) sebagai pacar bayaran. Setelah menghilang meninggalkan Richard Ahmad (Gading Marten) di film pertama, takdir membawa Arini bertemu dengan klien berikutnya, Ican (Adipati Dolken).

Ican adalah seorang pemuda Minang yang sedang dirongrong menikah oleh ibunya, Rosmaidah (Ratna Riantiarno). Karena sudah lelah dan cukup frustrasi, Ican akhirnya menghubungi biro percintaan Love Inc. untuk menyewa seorang pacar fiktif.

Demi menyenangkan hati Rosmaidah, Ican meng-order pacar bayaran yang bisa berakting menjadi orang Minang dan taat beribadah.

Sehari setelah pemesanan, sosok Arini pun muncul di depan pintu rumah keluarga Ican. Jika pada film pertama Arini memakai nama Arini Kusuma, di film kedua ini ia bersandiwara menjadi Arini Chaniago.

Tak butuh waktu lama untuk Arini untuk mengambil hati Rosmaidah. Kehadiran Arini ibarat sebuah oasis di tengah padang gurun kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran akan Ican dan dua saudara kandungnya, yakni Buncun (Bastian Steel) si bungsu pecandu narkoba yang dit-

inggal pergi istrinya, dan Ndoy (Ariyo Wahab) si sulung yang menikah dengan seorang janda.

Pesona Arini pun juga membuat para ibu-ibu pengajian di kompleks tempat Ican tinggal menerimanya dengan tangan terbuka.

Tentunya, Arini juga sukses membuat Ican jatuh hati padanya.

Meski tidak sebagus film pertamanya, tentu tidak adil jika menilai Love for Sale 2 bukanlah film yang bagus.

Para aktor dan aktris yang berkecimpung di dalamnya sukses memainkan lakon mereka masing-masing dengan sangat baik. Akting Ratna Riantiarno sebagai Rosmaidah juga sangat layak diacungi jempol dalam film ini.

Sayang, romansa antara Ican dan Arini yang semestinya menjadi fokus utama film ini sedikit terganggu dengan banyaknya polemik rumah tangga yang ada. Pendalaman karakter Arini dalam film ini juga tidak bisa tergali dengan baik karena penonton diajak untuk memahami seluk beluk masalah yang dihadapi Rosmaidah dan dua saudara kandung Ican.

Adegan romantis antara Ican dan Arini pun bahkan baru disuguhkan pada pertengahan film. Ini sangat berbeda dari film pertama di mana interaksi antara Arini dan Richard dilakukan dengan begitu intens dan apik.

Polisi Panggil .... dari halaman 4 Investasi merupakan salah satu bagian visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dalam hal mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Sehingga pemerintah daerah perlu memangkas hambatan investasi untuk mendorong salah satu program Prioritas Nasional tersebut.

Menurutnya, tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok Ormas.

“Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar, akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan.

Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok Ormas, kemungkinan besar terjadi pungli,”

ujar Bahtiar.

Di lokasi terpisah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan bahwa pihaknya akan terbuka terhadap ormas untuk mengelola parkir. Ia menyatakan, hal itu merupakan bagian dari penyediaan kesempatan kerja.

Dalam beberapa hari terakhir, isu ormas dan jatah pengelolaan lahan parkir tengah menghangat di Kota Bekasi. Sejumlah pihak khawatir hal itu berdampak buruk bagi iklim usaha.

Namun, Rahmat Effendi memakai istilah “pemberdayaan” di balik penunjukan anggota ormas dalam mengelola parkir.

“Kami rangkul semua. Kan harus ada pemberdayaan, membuka lapangan kerja, formal dan nonformal. Kalau formal kan hanya di perusahaan,” kata Pepen di kantornya, Rabu (6/11).

Ia mengatakan, sebanyak 2,7 juta warga Kota Bekasi harus memperoleh kesempatan kerja. Ia mewaspadai

“Nyuwun duko, pak”, kata saya mengulangi.

“Gak apa-apa. Saya tahu Pak Dahlan lama di luar negeri,” ujar beliau --sambil merangkul saya. “Waktu almarhumah dirawat di Singapura Pak Dahlan kan sampai menengok dua kali,” tambah beliau.

Ke m a r i n m a l a m s a y a memang ke Cikeas. Melayat. Sangat telat. Dulu, saat Ibu Ani Yudhoyono meninggal dunia, saya lagi di Amerika. Lalu harus ke Tiongkok. Ke beb e rap a n e ga ra l a i n nya lagi. Sambung ke Inggris.

Baru ketemu istri sendiri di Hangzhou. Diajak pulang.

“Nyuwun duko,” kata saya lagi --sambil cipika-cipiki.

Lalu saya tinggalkan HP di teras. Kemudian diajak duduk di meja rapat --di ruang depan.

Ruang itu tidak asing bagi saya. Sudah sering saya diterima beliau di situ.

Dulu. Saat masih menjadi sesuatu.

“Nyuwun duko,” kata saya lagi --setelah duduk di kursi.

Kami hanya berdua.

Sunyi.

Di luar rumah cuaca dingin. Hujan baru reda. Waktu berjalan dari pendopo ke kediaman ini pun beberapa tetes hujan masih tersisa.

“Kami kaget Bu Ani meninggal begitu cepat. Mungkinkah tim dokter terlalu agresif?” celetuk saya.

Pak SBY terdiam agak lama. Lalu menarik nafas panjang.

“Tidak juga Pak Dahlan,” katanya lirih. “Semua sudah sesuai dengan protokol penanganan kanker darah,” ujar beliau.

Di samping ditangani tim dokter Singapura, dua tim dari Amerika juga didatangkan. Untuk melakukan review. Hasilnya: apa yang dilakukan di Singapura sudah betul. Mereka pun akan melakukan hal yang sama.

Saya tidak meneruskan pertanyaan itu. Padahal begitu banyak yang ingin saya tanyakan seputar masa sakitnya Ibu Ani. Sebagai sesama penderita kanker.

Saya harus tahu. Soal itu masih sangat sensi. Saya melihat Pak SBY masih begitu sedih. Wajahnya masih penuh duka. Pun setelah lima bulan berlalu.

Wajah beliau masih sangat sedih.

Karena itu beliau tidak lagi tinggal di Kuningan. Rumah Kuningan penuh dengan kenangan masa-masa akhir dengan Ibu Ani. Itulah rumah yang diberikan negara. Untuk seorang mantan presiden. Tiga tahun penuh Pak SBY pindah ke rumah itu. Hanya berdua dengan Ibu Ani. Acara tidak sepadat waktu menjabat presiden. Ibaratnya di rumah baru itu beliau seperti pengantin baru lagi.

Banyak waktu yang dihabiskan hanya berdua.

Rumah itu sekarang dibi-

kecuali potongan adegan terakhir di sela-sela credit scene penghujung film.

Sama seperti Love for Sale, Love for Sale 2 berakhir den-

gan menyisakan tanda tanya besar tentang identitas asli Arini dan biro percintaan Love Inc. tempat ia bekerja.

Hal ini mungkin akan ter-

jawab di film ketiga Love for Sale yang, semoga, bisa digarap dengan lebih bagus dari dua film pendahulunya. (bbs/mhs)

dan Jatiasih.

Banjir di kawasan itu dikarenakan daerah rendah dan banyakan saluran air.

“Tapi daerah itu sekarang sudah ada folder-folder untuk menampung debit air, mudah-mudahan tidak terjadi banjir yang parah atau berlarut-larut seperti tahun 2016,” terang dia.

Untuk persiapan menghadapi banjir, pihaknya telah

menyiapkan perlengkapan seperti perahu karet, perahu mesin, pelamlung hingga logistik lainnya. ”Alat-alat sudah kita cek kesiapannya, memastikan agar berfungsi dengan baik.

Kami juga akan bersinergi dengan TNI Kota Bekasi, Tagana, Pramuka Peduli, untuk membantu saat nanti terjadi banjir,” kata dia.

Ia juga menghimbau war-

ga yang berada di titik rawan banjir untuk tetap waspada, terutama di belakang Giant Bekasi Utara yang merupakan titik paling rawan.

Warga juga diminta tidak membuang sampah di kali sehingga saluran air bisa normal. “Kedisplinan warga yang masih kurang, itu salah satu penyebab banjir yang timbul,” tandasnya. (bbs/ mhs)

Dalam Perpres itu disebutkan pada pasal 13 Ayat (1) huruf a bahwa unsur pimpinan TNI yaitu Panglima dan Wakil Panglima. Selanjutnya dalam pasal 15 ayat (1) dijelaskan Wakil Panglima adalah koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.

Adapun dalam ayat (2) dijelaskan tugas Wakil Panglima di antaranya, membantu pelaksanaan tugas harian Panglima, memberikan saran kepada Panglima, melaksanakan tugas Panglima apabila berhalangan, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan

Panglima. Dalam lampiran kemudian disebutkan Wakil Panglima dijabat perwira tinggi bintang 4.

Kepala Kantor Staf Presidenan (KSP), Moeldoko mengatakan, posisi Wakil Panglima TNI dinilai dibutuhkan dalam menopang kinerja Panglima TNI. Posisi tersebut pernah ada pada era orde baru. Sehingga bukan termasuk jabatan baru.

“Panglima itu keluar ke depan, mengingat karena posisi Panglima adalah pengendali operasi, Panglima banyak melihat ke luar, banyak kunjungan, mengecek kesiapan pasukan,” Kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11).

Banyaknya agenda yang dijalani Panglima akan membuat banyak mening-

galkan Indonesia. Pada posisi itu, dibutuhkan Wakil Panglima agar kekosongan kekuasaan bisa langsung diambil alih.

“Sehingga kalau ada kevakuman, atau Panglima pergi dinas luar, nggak perlu buat surat. Selama ini Panglima pergi, perlu membuat surat, menunjuk satu kepala staf angkatan, sebagai Panglima.

Kalau nanti tidak perlu lagi,” jelas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu membantah dihidupkannya kembali posisi Wakil Panglima hanya sebatas bagi-bagi jabatan. “Enggak lah. Apa yang terjadi sekarang sudah melewati kajian waktu zaman saya Panglima, bukan kebutuhan praktik,” tegasnya.

Moeldoko memastikan tidak akan terjadi dualisme

kepemimpinan ketika Wakil Panglima diadakan. Sebab, sebagai anggota TNI memiliki loyalitas tinggi kepada pimpinan. Bagi yang membangkang bahkan bisa dijerat pidana.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan, penunjukan Wakil Panglima sendiri bisa langsung dilakukan oleh Panglima, Presiden, atau Presiden atas saran Panglima.

“Begitu Keppres-nya ada, ya Panglima langsung bisa action. Kan di bawah kendali Panglima,” terangnya.

Saat disinggung kandidat yang masuk bursa calon Wakil Panglima, Moeldoko menilai seluruh kepala staf angkatan memiliki peluang yang sama. “Saya pikir para kepala staf punya (kesempatan) untuk itu,” pungkasnya. (bbs/mhs)

kesedihan itu. Maka saya pun memulai bicara politik.

Mulai dari mengapa Mas Agus berhenti dari dinas ketentaraan --saat pangkatnya masih mayor. Agus Ha r i m u r t i Yu d h o y o n o adalah anak sulung beliau. Yang sangat pandai.

Ganteng. Lulusan Akmil terbaik.

Karir militernya lancar.

Mestinya akan bisa mencapai pangkat jendral. Tapi baru di mayor sudah memutuskan berhenti. Saya ingin tahu cerita panjangnya.

Siapa yang berinisiatif untuk berhenti. Meski tidak untuk saya tulis.

Termasuk saya tanyakan juga: mengapa Mas Agus itu tidak langsung saja jadi ketua umum Partai Demokrat.

Toh sudah nekat hanya akan terjun ke politik.

Tentu saya juga bertanya soal mengapa tidak jadi gabung ke koalisi. Cerita panjangnya seperti apa.

Pokoknya apa saja saya tanyakan. Termasuk yang agak sensitif: mengapa Ibu Megawati Soekarnoputri masih belum bisa menerima penggabungannya. Terutama apakah betul begitu.

Hanya satu yang saya tidak berani menanyakan: men-

gapa berat badannya tidak turun-turun.

Saya khawatir pertanyaan seperti itu hanya akan menambah kesedihan beliau.

Dan lagi, berat badan saya sendiri kini naik 3 kg. Garagara 12 hari di Xinjiang.

Lemak dari kambing pantat besar di sana ada yang ikut ke darah saya.

Satu jam sudah kami berbincang. Tiba-tiba ada suara anak kecil. Sendirian.

Dari arah dalam. Lari-lari.

Mendekat ke arah Pak SBY. Anak kecil itu termangu melihat saya. Lalu menempel ke pangkuan beliau.

Sambil seperti mau mengambil kue di depan saya.

“Yang ini saja,” kata Pak SBY kepada cucunya itu.

Sambil menyodorkan kue di depan Pak SBY. Setelah menerima kue itu sang cucu lari ke dalam lagi.

Itulah Pancasakti Maharajasa Yudhoyono. Putra kedua Mas Ibas --Edhie Baskoro Yudhoyono, adik mas Agus.

Cucu seperti itulah yang kini jadi penghibur hati beliau. Ibas dan keluarganya kini ikut tinggal di Cikeas --menemani sang ayah.

Sebagai intelektual Pak SBY tahu kesedihan jenis apa yang sedang dialaminya

sekarang ini. Yakni masa sulit setelah ditinggal istri tercinta.

Beliau sengaja membaca beberapa buku yang membahas ‘masa-masa sulit’ seperti itu. Juga membaca beberapa artikel terkait.

Beliau optimistis masa sulit itu akan bisa diatasi. Pada saatnya. Hanya perlu waktu.

Semua orang mengalam i n y a. It u s a n g a t m a nusiawi. Ada yang bisa teratasi dalam sebulan.

Setengah tahun. Ada yang perlu satu tahun. Bahkan ada yang harus sampai satu setengah tahun.

Pak SBY kelihatannya tergolong yang terberat itu.

Sudah hampir lima bulan pun masih seperti itu.

Padahal dulu begitu tegarnya.

Sudah satu setengah jam kami berbincang. Saya melirik ke jam dinding.

“Mungkin banyak tamu bapak yang antre,” kata saya.

“Malam ini saya kosongkan untuk Pak Dahlan,” jawab beliau.

Baru satu jam kemudian saya pamit.

Kembali melewati pendopo di sebelah rumah.

Yang ada halaman luas di depannya. Yang dulu sering dipakai pertemuan umum.

“Apa yang berubah di halaman ini ya?“ tanya saya pada diri sendiri.

Tidak ada lagi mobil yang parkir di situ. Semua mobil parkir di luar halaman. Halaman itu kini jadi lapangan voli. Ada net yang masih terpasang rapi.

“Sore tadi ada pertandingan antar dapil,” ujar petugas di situ.

Ternyata ada kompetisi voli di lingkungan partai.

Antar daerah pemilihan.

Karena itu lapangan voli tersebut dirawat dengan baik.

Saat saya melewatinya, lapangan itu ditutup terpal.

Rapi. “Tadi kan hujan. Agar lapangan tidak becek,” ujar petugas itu.

Lapangan voli itu juga bisa diubah jadi lapangan futsal.

Ada net yang bisa ditarik mengelilingi halaman. Menjadi dinding. Ada rel untuk tempat ‘dinding’ itu bergantung.

Di sebelah lapangan voli itu ada lapangan badminton. Yang juga bisa diubah menjadi lapangan basket.

Ada net badminton di situ.

Juga ring basket.

Pak SBY selalu menonton pertandingan di situ. Beliau duduk di tribun kecil yang cukup untuk 8 orang. (*)

Siaga, Ada .... adanya gejolak menjelang penerapan UMK (upah minimum kota).

Pengelola parkir termasuk dalam sektor nonformal.

“Pertaruhannya 2,7 juta warga Kota Bekasi yang harus mendapatkan kesempatan yang sama. Visi saya, kalau membuka lapangan kerja 150.000 orang dalam 5 tahun, bukan pekerjaan formal saja, tapi informal juga,” ujar Pepen.

Di sisi lain, Pemkot Bekasi sebetulnya sedang ingin menambah pendapatan asli daerah (PAD) pada 2020.

Sektor pajak dianggap sebagai salah satu yang belum maksimal digali. Pepen menyebut upaya maksimalisasi sektor pajak ini sebagai ekstensifikasi pajak, di dalamnya termasuk penggalian potensi pajak parkir. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhana menyatakan, ada lebih dari Rp 6 miliar potensi pajak parkir yang dapat diraup pada 2020 nanti. (bbs/dhy/mhs)

Radikal LaVani .... dari halaman 4

Hal lain yang mungkin patut disesalkan adalah ending yang sangat mudah ditebak.

Sama sekali tidak ada elemen kejutan dalam film ini,

arkan kosong dulu. Hanya ada penunggunya saja.

Pak SBY kembali tinggal di Desa Cikeas. Yang sudah masuk wilayah Bogor.

Malam itu saya perlu waktu 1,5 jam untuk bisa sampai di sana. Dari rumah saya di SCBD Jakarta.

“Di sini lebih tenang,” ujar Pak SBY lirih.

“Saya belum ke manamana. Di rumah ini saja,” tambahnya.

“Tidak ingin ke luar negeri?“, tanya saya.

“Jangankan ke luar negeri. Ke kota lain pun belum bisa. Bayangan Ibu Ani masih ikut terus. Ke mana pun saya pergi pasti ada kenangan dengan Ibu Ani,” ujar beliau.

Saya tahu betapa menyatu pak SBY dengan istrinya.

Bukan hanya untuk masa yang panjang. Bukan hanya serasi. Tapi juga sangat intens. Intensitas hubungan itu begitu tinggi. Pun dalam masalah politik.

“Baru minggu depan terpaksa harus ke Bandung,” ujar beliau. “Pak Hatta terima gelar doktor dari ITB,” tambah beliau.

Hatta Rajasa adalah besan.

Juga menteri. Di masa kabinet beliau. Termasuk menjabat Menko Perekonomian.

“Di Bandung nanti saya minta dicarikan hotel yang tidak ada kenangan dengan Ibu Ani,” ujar beliau.

Saya pun tidak mau menambah kesedihan beliau.

Mungkin bicara politik lebih bisa mengalihkan

dari halaman 4 di Jatibening atau Jatiasih itu bisa mencapai satu meter tingginya,” ujar Aji, di kantor BPBD Kota Bekasi, Kamis (7/11).

Aji menuturkan adapun untuk wilayah kecamatan yang mengalami banjir cukup signifikan ialah kawasan kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Barat

Jokowi Hidupkan .... dari halaman 4

Harian Umum

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

JUMAT, 8 NOVEMBER 2019

HARGA Rp3.000

4

Siaga, Ada 60 Titik Rawan Banjir di Kota Bekasi WILAYAH POTENSI BANJIR TERPARAH: l Kelurahan Bojong Rawalumbu l Pengasinan l Pekayon Jaya l Perumahan Jatimulya l Pondok Hijau Permai l Jatibening l Jatiasih

Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI JAKARTA- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berencana menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Wacana tersebut sudah diteken dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). n Ke Hal... 3

Radikal LaVani Oleh : Dahlan Iskan SAYA ini boleh dibilang golongan radikal: melayat kok begitu telat.

Saya baru melayat setelah almarhumah dimakamkan lebih lima bulan sebelumnya.

“Nyuwun duko,” kata saya kemarin malam --saat saya menyalami suami almarhumah.

Nyuwun duko.

Itu tidak bisa diartikan sebagai sekedar minta maaf. Arti harf i a h “n y u w u n d u k o” a d a l a h “minta agar diberi marah”.

Itulah orang Jawa. Atau budaya Jawa. Kalau merasa berbuat salah --yang keterlaluan-- tidak cukup sekedar minta maaf. Harus sampai minta dimarahi. n Ke Hal... 3

POLISI PANGGIL KEPALA BAPENDA

Gara-gara Dampingi Ormas Minta Pengelolaan Parkir

KOTA BEKASI- Kepala Badan Pendapata Daerah (Bapenda), Aan Suhanda diperiksa oleh kepolisian di Mapolres Metro Bekasi Kota, kemarin (7/11).

Pemeriksaan berkaitan dengan adanya Aan di videos aksi ormas yang meminta mengelola parkir minimarket yang sempat viral menjadi sorotan Mendargi, Tito Karnavian.

“Belum masih di ruang

pemeriksaan,”ungkap kuasa hukum Aan Suhanda, RM Purwadi sebagaiman ditulis salah satu media daring.

Sedianya pada hari ang sama Aan akan menghadiri undangan Komisi III DPRD Kota Bekasi yang juga akan meminta klarifikas kepanya soal pajak parkir yang masuk ke Bapenda Kota Bekasi. “Iya belum ada konfirmasi kehadiran dari pihak Kepala Bapenda. Infonya beliau masih di Polres,”ucap Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiedz saat dikonfirmasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

KO TA B E K A S I- Ti t i k rawan banjir itu tersebar di seluruh kecamatan seKota Bekasi. Koordinator BPBD PHL Kota Bekasi, Diky Sapta Aji mengatakan, dari 60 titik rawan banjir itu, hanya 10 titik yang memiliki kedalaman cukup parah.

“Yang parah itu di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Pengasinan, lalu Bekasi Selatan itu di Pekayon Jaya, Perumahan Jatimulya, dan Pondok Hijau Permai bisa, Ke Hal... 3 Perumahan n

mengimbau agar seluruh kepala daerah melakukan penertiban pengelolaan parkir. Imbauan ini menyusul peristiwa yang terjadinya insiden permintaan pengelolaan parkir minimarket oleh ormasi di Kota Bekasi.

“Pak Mendagri menghimbau agar Gubernur, Bupati/ Wali Kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengutip pernyataan Mendagri Tito Karnavian, kemarin (6/11). n Ke Hal... 3

ADVERTORIAL

Empat Kali Beturut-turut Sejak Tahun 2016

RSUD Kabupaten Bekasi Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB BATAM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi meraih Penghargaan Pelayanan Publik dengan Predikat Sangat Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ini merupakan penghargaan yang ke-4 kalinya yang diterima sejak tahun 2016.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju, selaku perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Penyerahan Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2019 untuk lingkup Wilayah I. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Kemenpan RB pada Kamis (7/11) di Hotel Aston, Batam.

Uju mengatakan, penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk seluruh perangkat daerah, untuk memberikan pelayanan terbaik dan berusaha semaksimal mungkin guna melayani masyarakat, terutama di Kabupaten Bekasi.

“Ini merupakan motivasi untuk memberikan kemudahan, dan juga mudah-mudahan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Sejalan dengan harapan bupati, mewujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih,” ujarnya.

Lanjut Uju mengungkapkan, ke depannya ia ingin memberikan pelayanan yang lebih prima kepada publik dengan mempersiapkan MPB (Mall Pelayanan Publik).

“Sesuai dengan instruksi Bupati, kita sedang mempersiap-

kan MPB atau Mall Pelayanan Publik untuk penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Bekasi, yang akan disentralisir di suatu tempat. Persiapan sudah dimulai, dan tempat sudah disiapkan. Untuk perangkat daerah, khususnya yang menyediakan pelayanan publik, agar menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk peningkatkan kualitas SDMnya,” katanya.

RSUD yang telah empat tahun berturut-turut menerima predikat sangat baik, menjadi tolak ukur bagaimana semua pelayanan publik harus dikelola secara maksimal, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana, serta kualitas dari SDM. “Kita ingin semua diupayakan lebih maksimal lagi. RSUD, yang telah menerima penghargaan di tahun keempat, kita prioritaskan peningkatan layanannya, tinggal beberapa hal lagi yang perlu disempurnakan. Adapun terkait PTSP dan Disdukcapil kita akselerasi untuk bagaimana meningkatkan sarana prasarana, termasuk peningkatan kualitas layanan SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik,” ungkapnya.

Dalam wawancara terpisah, dr. Rudi selaku perwakilan dari RSUD Kabupaten Bekasi mengatakan bersyukur atas penghargaan ini, juga sebagai motivasi RSUD agar kedepannya dapat melayani kebutuhan dan memudahkan masyarakat.

“Alhamdulillah atas penghargaan yang diberikan kepada RSUD dalam evaluasi pelayanan publik ini. Ke depan, pelayanan publik memang dituntut untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat, yang terjangkau,

ISTIMEWA

RAIH PENGHARGAAN: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi meraih Penghargaan Pelayanan Publik dengan Predikat Sangat Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ini merupakan penghargaan yang ke-4 kalinya yang diterima sejak tahun 2016.

pasti, murah, dan gampang diakses, sehingga memudahkan masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya dan lebih sejahtera.”katanya.

Sebelumnya, Kemenpan RB telah melakukan evaluasi kinerja unit penyelenggara pelay-

anan publik tertentu kepada pemerintah daerah terpilih di lingkup Wilayah I, yang mencakup 11 Provinsi dan 80 Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjuk tiga perangkat daerah seb-

agai objek penilaian pelayanan publik, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasar-

kan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017, instrumen evaluasi pelayanan publik tersebut meliputi Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, SIPP, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. (hms/*)